ID_REG_Parsed

Dataset card Data Studio Files Files and versions

Split (1)

train · 3.63M rows

Regulation Name stringlengths 2 3.85k ⌀	Regulation Number stringlengths 1 63 ⌀	Year stringdate 1945-01-01 00:00:00 2030-01-01 00:00:00 ⌀	About stringlengths 3 18.3k ⌀	Chapter stringlengths 5 2.72k ⌀	Article stringlengths 5 36 ⌀	Content stringlengths 11 32.8k ⌀
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 50	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 51	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 52	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 53	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 54	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 55	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 56	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 57	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 58	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 59	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 60	. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 8 -
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 60	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 61	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 62	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 63	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 64	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 65	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 66	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 67	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 68	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 69	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 70	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 71	. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 9 -
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 71	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 72	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 73	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 74	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 75	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 76	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 77	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 78	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 79	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 80	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 81	Cukup jelas. . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 - Yang dimaksud dengan organisasi penghayat kepercayaan adalah suatu wadah penghayat kepercayaan yang terdaftar pada instansi di kementerian yang membidangi pembinaan teknis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 82	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 83	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 84	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 85	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 86	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 87	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 88	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 89	Cukup jelas.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	37	2007	PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006	BAB XIV - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 90	Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4736
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	null	Pasal 16	B Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nila i Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan J...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 1	Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dima ksud dengan: 1.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. 2.Gudang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3- 2.Gudang Berikat...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 2	. . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 2	(1)Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk: a.Gudang Berikat; b.Kawasan Berikat; c.Tempat Penyelenggaraan Pame ran Berikat; d.Toko Bebas Bea; e.Tempat Lelang Berikat; atau f.Kawasan Daur Ulang Berikat. (2)Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah penga...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 3	Pemasukan barang ke Tempat Penimbunan Berikat dapat berasal dari: luar Daerah Pabean; Tempat Penimbunan Berikat lainnya; dan/atau tempat lain dalam daerah pabean. Penyerahan jasa kena p ajak dalam, ke, atau dari Tempat Penim bunan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 4	(1)Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke: a.luar Daerah Pabean; b.Tempat Penimbunan Berik at lainnya; dan/atau c.tempat lain dalam daerah pabean. (2)Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kep...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB I - KETENTUAN UMUM	Pasal 5	Pengusaha Tempat Penimb unan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk dan pajak yang terutang atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 6	(1)Di dalam Gudang Berikat dilakukan penyelen ggaraan dan pengusahaan Gudang Berikat. (2)Penyelenggaraan Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Gudang Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Gudang Berikat sebagaim ana dimaksud pada a...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 7	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Paj ak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijek: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 8	(1)Penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Gudang Berikat dan izin penyelenggara Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak y ang akan menjadi peny...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 9	(1)Pemberian izin pengusaha Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Gudang Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepe milikan at...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 10	(1)Pemberian izin pengusaha di Gudang Berikat dan penetapan penyelenggara di Gudang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Gudang Berikat dan penetapan penyelenggara di Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pen...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB II - GUDANG BERIKAT	Pasal 11	Barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat dapat dikeluarkan untuk: mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat dan/atau industri di tempat lain dalam daerah pabean; dimasukkan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9- dimasukkan ke Toko Bebas Bea; atau diekspor.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 12	(1)Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Ber ikat. (2)Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. (3)Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pa...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 13	Di dalam lokasi Kawasan Berikat dapat diselenggarakan Gudang Berikat. Bagian Kedua . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -10- Bagian Kedua Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 14	(1)Barang yang dimasukkan dari luar D aerah Pabean ke Kawasan Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 15	.. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -11-
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 15	(1)Barang impor berupa barang mo dal dan peralatan perkantoran yang dimasukkan ke Kawasan Berikat diberikan penangguhan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap peralatan perkantoran yang habis pakai. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 16	(1)Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin penyelenggara Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebaga i Kawasan Berikat dan izin penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 17	(1)Pemberian izin pengusaha Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.memiliki bukti kepemilikan ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 18	(1)Pemberian izin pengusaha di Kawasan Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ay at (1), pihak yang akan menjadi pengusaha di Kawasan Berikat harus memenuhi persyaratan seba...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 19	(1)Pengusaha Kawasan Berikat dan p engusaha di Kawasan Berikat dapat mensubkontrakkan dan/atau menerima pekerjaan subkontrak atas sebagian dari kegiatan pengolahan kepada dan/atau dari pengusaha Kawasan Berikat dan pengusaha di Kawasan Berikat lainnya dan/atau perusahaan industri di tempat lain dalam daerah pabean. (2)...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB III - KAWASAN BERIKAT	Pasal 20	(1)Pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat dapat mengeluarkan sisa hasil produksi dari proses produksi di Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean. (2)Sisa hasil prod uksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dikeluarkan dari Kawasan Berik...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 21	(1)Di dalam Tempat Penyele nggaraan Pameran Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. (2) Tempat . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -15- (2)Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dapat bersifat tetap atau sementara. (3)Penyelenggaraan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 22	(1)Pengusahaan Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap, dilakukan oleh: a.pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap; atau b.pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap merangkap sebagai Penyelenggara di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tetap. (2)Pengusahaan Tempat Penyelenggaraan P...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 23	Pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kegiatan menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tan pa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan. Bagian Kedua Perla...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 24	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b. tidak . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -16- b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran B...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 25	(1)Penetapan tempat sebagai Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan pembe rian izin penyelenggara Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat tetap, pihak yang akan men...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 26	(1)Pemberian izin pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka wa ktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat har...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IV - TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT	Pasal 27	(1)Pemberian izin pengusaha di Tempat Penyelengga raan Pameran Berikat dan penetapan sebagai penyelenggara di Tempat penyelenggaraan Pameran Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat dan penetap an sebagai penye...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 28	(1)Di dalam Toko Bebas Bea dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Toko Bebas Bea. (2)Penyelenggaraan Toko Bebas Bea dan Pengusahaan Toko Bebas Bea sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pen gusaha Toko Bebas Bea yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indon...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 29	Toko Bebas Bea dapat berlokasi di: terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean; pelabuhan utama di kawasan pabean; tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean; pelabuhan utama yang ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 30	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Toko Bebas Bea: a.diberikan penangguhan Bea Masuk ; dan/atau b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. 2. Barang . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -20- (2)Barang yang dim asukkan dari Gudang Berikat ke Toko Bebas Bea: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b.ti...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 31	(1)Penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan pemberian izin penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea untuk jangka waktu tert entu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai Toko Bebas Bea dan izin penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Beba...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 32	(1)Orang yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di ka wasan pabean sebagaimana dimaksud dalam
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 29	huruf a sampai dengan huruf d dengan tidak dipungut Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor adalah: a.orang yang bepergian ke luar negeri; atau b.penumpang yang sedang transit di kawasan pab ean. (2)Orang yang berhak membeli barang di Toko Bebas Bea yang berlokasi di dalam kota sebagaimana dimaksud dalam
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 29	huruf e dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor adalah: anggota korps diplomatik ya ng bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik; pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh ke...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB V - TOKO BEBAS BEA	Pasal 33	Pengusaha Toko Bebas Bea wajib meneliti dan mendata orang yang membeli barang di Toko Bebas Bea yang diusahakannya.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT	Pasal 34	(1)Di d alam Tempat Lelang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Tempat Lelang Berikat. (2) Penyelenggaraan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -22- (2)Penyelenggaraan Tempat Lelang Berikat dan Pengusahaan Tempat Lelang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Tempat Lelang Beri...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT	Pasal 35	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Lelang Berikat: a.diberikan p enangguhan Bea Masuk; dan b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Lelang Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan P...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VI - TEMPAT LELANG BERIKAT	Pasal 36	(1)Penetapan tempat sebagai Tempat Lelang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Tempat Lelang Berikat sekaligus pengusaha Tempat Lelang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatk an penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi penyele...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 37	(1)Di dalam Kawasan Daur Ulang Berikat dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan Kawasan Daur Ulang Berikat. (2) Penyelenggaraan . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -24- (2)Penyelenggaraan Kawasa n Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat yang ber...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 38	(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Daur Ulang Berikat: a.diberikan penangguhan Bea Masuk; dan/atau b. tidak . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -25- b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor. (2)Barang yang dimasukkan dar i Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Daur Ulang Berikat: a.diberik...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 39	(1)Penetapan tempat sebagai Kawasan Daur Ulang Berikat dan pemberian izin penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2)Untuk mendapatkan penetapan te mpat sebagai Kawasan Daur Ulang Berikat dan izin penyelenggara Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dima...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 40	(1)Pemberian izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk . . . . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -27- (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha Kawasan Daur Ulang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi pengusaha harus memenu...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 41	(1)Pemberian izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dan penetapan penyelenggara di Kawasan Daur Ulang Berikat untuk jangka waktu tertentu ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Untuk . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -28- (2)Untuk mendapatkan izin pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat dan penetapan penyelengg...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VII - KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT	Pasal 42	(1)Pengusa ha Kawasan Daur Ulang Berikat dan pengusaha di Kawasan Daur Ulang Berikat harus mengolah bahan baku berupa limbah non bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dimasukkan ke Kawasan Daur Ulang Berikat yang dikelolanya dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sej ak tanggal pemasukan. (2)Kriteria . . . PRESIDEN REP...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 43	(1)Izin penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat dibekukan dalam hal pihak yang melakukan penyelenggaraan: a.melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bu kti permulaan yang cukup; atau b.menunjukkan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan Tempat Penimbunan Berikat. (2)Izin yang dibekukan seb...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 44	(1)Izin pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat dibekukan dalam hal pihak yang melakukan pengusahaan: a.melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau b.menunjukkan ketidakmampuan dalam pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat. (2)Izin yang dibe kukan sebagaima...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 45	Penetapan Tempat Penimbunan Berikat dan izin penyelenggaraan atau pengusahaan di Tempat Penimbunan Berikat dicabut dalam hal penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan B erikat: tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dinyatakan . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB VIII - PEMBEKUAN , PEMBERLAKUAN KEMBALI, DAN PENCABUTAN IZIN	Pasal 46	Dalam hal izin Tempat Penimbunan Berikat dicabut, penyelenggara dan/atau pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin harus: melunasi semua Bea Masuk dan Pajak Dala m Rangka Impor yang terutang; mengekspor kembali barang yang masih ada di Tempat P...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB IX - KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 47	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.Izin sebagai Kawasan Berikat, G udang Berikat, Toko Bebas Bea, dan Entrepot Tujuan Pameran yang tidak ditetapkan jangka waktunya, masih tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 2.Izin sebagai Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Toko ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 48	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian, penyelenggaraan, dan pengusahaan Tempat Penimbunan Berikat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri. Ketentuan mengenai tata cara pendirian, pengawasan, dan pelayanan Tempat Penimbunan Berikat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 49	Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 tentan...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 50	Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan. Agar . . . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -33- Agar setiap orang me ngetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tangg...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 2	Cukup jelas. Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah pengawasan atas keluar masuknya barang dari dan k e Tempat Penimbunan Berikat, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atas fasilitas yang diberikan. Pengawasan dilakukan dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA	32	2009	TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT	BAB X - KETENTUAN PENUTUP	Pasal 3	Cukup jelas.

Subsets and Splits

No community queries yet

The top public SQL queries from the community will appear here once available.