Regulation Name stringlengths 2 3.85k ⌀ | Regulation Number stringlengths 1 63 ⌀ | Year stringdate 1945-01-01 00:00:00 2030-01-01 00:00:00 ⌀ | About stringlengths 3 18.3k ⌀ | Chapter stringlengths 5 2.72k ⌀ | Article stringlengths 5 36 ⌀ | Content stringlengths 11 32.8k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 1 | (1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departemen Kesehatan:
a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
c.Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik;
d.Direktorat Jenderal Penge... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 2 | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 3 | ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 3 | (1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Dana Pengembangan
Pendidikan Kelas Reguler dan Non Reguler untuk
mahasiswa tertentu adalah sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif seba... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 4 | (1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi tenaga
penguji .
(2)Biaya akomodasi, konsumsi, dan trans portasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada
... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 5 | ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 5 | Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 6 | Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613); dan
... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 7 | Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
PRESIDEN REPUBL... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 2 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 3 | Yang dimaksud dengan “ mahasiswa tertentu” antara lain
mahasiswa yang berprestasi dan mahasiswa yang tidak mampu.
…
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
Cukup jelas.
Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 4 | Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang -
undangan” adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai standar biaya . |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 5 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 6 | Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA | 13 | 2009 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 7 | Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPU BLIK INDONESIA NOMOR 4975
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2009
TANGGAL 16 JANUARI 2009
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAK U PADA DEPARTEMEN KESEHATAN
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 61 | 2008 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 | null | Pasal 1 | adalah untuk melakukan:
a. pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan
Penyehatan Perbankan Nasional setelah
pengakhiran tugas dan pembubaran Badan
Penyehatan Perbankan Nasional, untuk dan atas
nama Menteri Keuangan;
b. restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha
Milik Negara;
c. kegiatan investasi... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 61 | 2008 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 | null | Pasal 5 | Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara
oleh Persero diatur oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara setelah dikonsultasikan dengan Menteri Keuangan.
Pasal II
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . .... |
Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN | 15 | 2004 | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan | null | Pasal 1 | Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan:
1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat
BPK, adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketua adalah Ketua BPK.
3.WakilK... |
Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN | 15 | 2004 | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan | null | Pasal 10 | (1) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK
dibantu olehPelaksana BPK.
(2) Pelaksana BPKterdiri dari:
a. Sekretariat Jenderal;
b. Unitpelaksana tugas Pemeriksaan;
c. Unitpelaksana tugas penunjang;
d. BPKPerwakilan;
e. Pemeriksa;dan
f.Pejabat lainyang ditetapkan olehBPKsesuai dengan
kebutuhan .
(3) Ketentuan lebih ... |
Keuangan;BADANPEMERIKSA KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESAPERATURANBADANPEMERIKSA KEUANGAN | 15 | 2004 | Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan | null | Pasal 47 | (1)-24 -
Pasa153
(1)Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti
kerugian, BPKberwenangmemantau:
a. penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang
ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawainegeri
bukan bendahara dan pejabat lain;BagianKesatu
Pemantauan KerugianNegaraBABIX
PEMANTAUAN DANPENYELESAIAN KERUGIAN NEGARAPasa... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 1 | Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, pensiun pok ok
Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan tunjangan Orang Tua
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diteta pkan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, Lampiran II,
Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Per... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 2 | Bagi Purnawirawan yang menerima pensiun karena caca t tetap
diberikan tunjangan cacat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 3 | (1) Bagi penerima Pensiun Warakawuri atau Duda, Tunjang an
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dari Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
gugur/tewas/meninggal dunia dan tunjangan Orang Tua
dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia y ang
gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan karena dinas
sebelu... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 4 | (1) Pembayaran pensiun pokok Purnawirawan, Warakawuri
atau Duda, tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim P iatu
dan tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang gugur/tewas/meninggal dunia
dalam dan karena dinas, diberikan terhitung mulai t anggal
1 Januari 2008.
(2) Sejak mulai diberlakuk... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 5 | . . .
- 5 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 5 | Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 6 | Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma
pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n
Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan
penerima tunjangan cacat Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia diberikan tunjangan keluarga dan tunjanga n pangan
sesuai dengan peraturan p... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 7 | Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan
Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian
dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasn ya
masing-masing. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 8 | Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun
Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak
Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang T ua
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dicab ut dan
dinyatakan tidak berlaku. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 17 | 2008 | PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, | null | Pasal 9 | Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indone sia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008 ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 1 | (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan
Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan
yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau.
... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 2 | Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 3 | Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan rupiah. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 4 | (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat
nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol
rupiah).
(2) Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan
hutan untuk kepentingan pe... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 5 | Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan
setelah menerima usulan dan pertimbangan tertulis dari Menteri Kehutanan. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 6 | Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang telah menyelesaikan kewajiban kompensasi lahan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, tidak dikenakan tarif Penerimaan Negara
Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 7 | Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 2 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 3 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 4 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 5 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 6 | Cukup jelas. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 2 | 2008 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | null | Pasal 7 | Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4813
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TANGGAL 4 FEBRUARI 2008
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
UNTUK KEPEN... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | null | Pasal 10 | , Pasal 13 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 76, Pasal 79 ayat
(3), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 105 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undan... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB I - KETENTUAN UMUM | Pasal 1 | Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan
penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan
Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,
Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelaya... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 2 | Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh
Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota.
Bagian Kedua ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 6 -
Bagian Kedua
Pemerintah |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 3 | Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan oleh Menteri dengan kewenangan
meliputi:
koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi
Kependudukan;
penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan
Administrasi Kependudukan;
sosialis... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 4 | Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, Menteri berwenang mengadakan
koordinasi:
a. secara nasional dengan melibatkan departemen/lembaga
pemerintah non departemen, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota secara berkala;
b. antarsusunan pemerintahan yang terkait dengan
... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 5 | (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, Menteri berwenang
menetapkan pedoman perencanaan dan pelaksanaan, standar spesifikasi dan standar kualitas formulir, pengendalian serta pengawasan.
(2) Ketentuan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 7 -
(2) Ketentua... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 6 | Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri berwenang mengadakan:
a. bahan sosialisasi;
b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
d. komunikasi, informasi dan edukasi... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 7 | Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, Menteri berwenang:
a. menetapkan standar kualifikasi sumber daya manusia
pelaksana Administrasi Kependudukan;
b. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk,
pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan
pendayagunaan dat... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 8 | Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, Menteri menetapkan:
a. tata cara pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi di pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan
b. tata cara penyajian data kependudukan yang valid, akurat
dan dapat dipertangg... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 9 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 8 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 9 | (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, Menteri menetapkan:
a. standar dan spesifikasi blangko Dokumen
Kependudukan berupa blangko KK, KTP, Register Akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
b. perusahaan pencetak blangko Dokumen
Kependudukan berupa blangko KK, ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 10 | (1) Perusahaan pencetak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) berhak mengikuti pengadaan blangko dokumen kependudukan.
(2) Pengadaan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.
(3) Menteri berwe... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 11 | Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:
koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi
pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipi... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 12 | (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, gubernur mengadakan koordinasi:
a. dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen; dan
b. antar kabupaten/kota mengenai penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 13 | Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, gubernur :
a. memberikan bimbingan teknis pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan;
b. melaksanakan supervisi kegiatan verifikasi dan validasi
data kependudukan serta penye... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 14 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 10 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 14 | Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, gubernur mengadakan:
a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen;
b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak
... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 15 | Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, gubernur melakukan:
a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 16 | (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, gubernur melakukan koordinasi
pengawasan antarinstansi terkait.
(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.
Bagian Keempat
Pemerinta... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 17 | Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung
jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan,
yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
koordinasi . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 11 -
koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
pembentukan Instansi... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 18 | (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, bupati/walikota mengadakan
koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan
dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan ev... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 19 | Urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota
dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
Pelaksanaan pencatatan sipil yang meliputi pencatatan
peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak di kecamatan tertentu dilakukan oleh UPTD Instansi Pelaksana. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 20 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 12 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 20 | Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, bupati/walikota mengadakan
pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan di bidang Administrasi Kependudukan. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 21 | Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, bupati/walikota mengadakan:
a. koordinasi sosialisasi antarinstansi vertikal dan lembaga
pemerintah non departemen;
b. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan
perguruan tinggi;
c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media c... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 22 | Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, bupati/walikota menyelenggarakan
kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi
Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 23 | Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, bupati/walikota memberikan
penugasan kepada desa atau nama lain untuk
menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berasaskan tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia
berdasarkan Pera... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 24 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 13 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 24 | Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, bupati/walikota melakukan:
a. pengelolaan data kependudukan yang bersifat perseorangan, agregat dan data pribadi; dan
b. penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 25 | (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, bupati/walikota melakukan koordinasi pengawasan antarinstansi terkait.
(2) Koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 26 | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB II - PENYELENGGARAAN KEWENANGAN | Pasal 25 | di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 27 | Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota, dibentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Dalam . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 14 -
Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi
Kependudukan di Provinsi ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 28 | Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana berwenang:
a. melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama berkaitan dengan
pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk
yang beragama Islam yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 29 | Dalam melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana mempunyai tugas:
a. menyediakan dan menyerahkan blangko dokumen kependudukan dan formulir untuk pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan;
b. meminta laporan pelaksanaan tugas, kewajiban dan kewenangan UPTD Instansi Pelaksana... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 30 | Dalam melaksanakan wewenang dan tugas mengenai Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana:
melakukan . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 15 -
melakukan koordinasi dengan Kantor Departemen Agama
kabupaten/kota dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi verti... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 31 | (1) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana diprioritaskan pada
kecamatan yang:
a. kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik; dan/atau
b. memerlukan pemenuhan kebutuhan pelayanan
masyarakat.
(2) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 32 | (1) UPTD Instansi Pelaksana mempunyai tugas melakukan
pelayanan pencatatan sipil.
(2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada
, meliputi:
a. kelahiran;
b. kematian;
c. lahir mati;
d. perkawinan;
e. perceraian . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 16 -
e. perceraian;
f. pengakua... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 33 | Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana berwenang menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil yang meliputi akta:
kelahiran;
kematian;
perkawinan;
perceraian; dan
pengakuan anak. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 34 | Wilayah kerja UPTD Instansi Pelaksana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat meliputi 1 (satu) kecamatan atau lebih yang secara geografis berdekatan. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB III - KELEMBAGAAN | Pasal 35 | Susunan organisasi dan tata kerja serta esselonisasi UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman
pembentukan perangkat daerah. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 36 | (1) Pengaturan NIK meliputi penetapan digit NIK, penerbitan
NIK dan pencantuman NIK.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara nasional oleh Menteri. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 37 | (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal
lahirnya ditambah angka 40; dan ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 38 | (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.
(3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata pendudu... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 39 | (1) Pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat wajib dicantumkan NIK.
(2) NIK dicantumkan pada kolom khusus yang disediakan pada setiap dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada aya... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 40 | (1) Dokumen Identitas lainnya diterbitkan oleh
Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
dokumen identitas diri dan bukti kepemilikan.
Bagian Keempat
Persyaratan dan Tata Cara
Penerbitan Dokumen Identitas... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 41 | Dokumen identitas lainnya yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 harus memenuhi persyaratan yang meliputi dokumen resmi dan bukti diri pemegangnya. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 42 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 19 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB IV - NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN | Pasal 42 | Penerbitan dokumen identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dengan cara pemohon
menunjukkan/menyerahkan fotokopi KTP atau dokumen
kependudukan lainnya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh instansi atau badan yang menerbitkan dokumen identitas lainnya. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 43 | (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk
Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin
kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi
yang sama dengan spesifikasi Kartu Tan... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 44 | (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Instansi Pelaksana.
(2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada Kepala Instansi Pelaksana yang wilayah
kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia ... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 45 | . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 - |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 45 | (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Instansi Pelaksana menerbitkan Kartu
Tanda Penduduk Khusus.
(2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja
sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 44 | diterima oleh Kepala Instansi Pelaksana.
(3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
(4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.
Bagian Kedua
Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus
dan... |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 46 | (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di kabupaten/kota.
(2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi
kerahasiaannya oleh Kepala Instansi Pelaksana. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 47 | (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA | 37 | 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 | BAB V - PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI | Pasal 45 | , Petugas Rahasia Khusus wajib
menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
(2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Instansi Pelaksana yang menerbitkan.
(3) Kartu . . .
PRESIDEN
REPUBLIK INDONE... |
End of preview. Expand in Data Studio
🇮🇩 Indonesian Regulation Parsed Dataset
This dataset contains the parsed content of over 250,000 Indonesian regulations, extracted directly from PDFs at the article level — without chunking — resulting in 3.5+ million rows representing individual articles and clauses.
📄 Dataset Overview
- Source: Parsed from the original PDF collection of Indonesian regulations (~250K documents)
- Parsed Units: Articles, clauses, or sections as atomic units (no chunking applied)
- Size: Over 3.5 million rows of parsed text data
- Token Count: Approximately 2 billion tokens in total
⚙️ Processing Pipeline
Data Flow:
- Pull PDFs from the ID_REG repository
- Parse and extract articles using automated PDF text extraction methods
- Push cleaned, parsed text to this Hugging Face repository
Infrastructure:
- Utilized 6 simultaneous Google Colab instances for parallel processing
- Cloud-to-cloud architecture enables direct transfer without local storage bottlenecks
- Total processing time: ~30 hours
🧠 Use Cases
- Fine-grained legal text analysis and search
- Article-level classification, summarization, or information retrieval
- Training large language models on legal text with natural article boundaries
- Developing Indonesian regulation compliance tools
⚠️ Disclaimer
This dataset is provided exclusively for research and development purposes. It contains parsed content derived from publicly available legal PDFs, and no guarantees are made regarding completeness or legal accuracy.
🙏 Acknowledgments
- Hosted on Hugging Face — a wonderful platform for open data sharing
- Processing powered by Google Colab — scalable cloud resources that made fast parallel parsing possible
- Downloads last month
- 221