Regulation Name stringlengths 2 3.85k ⌀ | Regulation Number stringlengths 1 63 ⌀ | Year stringdate 1945-01-01 00:00:00 2030-01-01 00:00:00 ⌀ | About stringlengths 3 18.3k ⌀ | Chapter stringlengths 5 2.72k ⌀ | Article stringlengths 5 36 ⌀ | Content stringlengths 11 32.8k ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 6 | (1)Unsur penga rah sebagaimana dimaksud dalam P asal 5 huruf b mempunyai tugas :
a.merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang
dikembangkan oleh unsur pelaksana ;
b.mengawasi sumber -sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan
penanggulangan bencana di daerah ;
c.menetapk... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 7 | (1)Unsur pengarah BPBD beranggotakan 9 ( sembilan ) orang terdiri dari 5 ( lima ) orang dari
instansi pemerintah dan 4 ( empat ) orang dari masyarakat profesional.
(2)Unsur dari instansi pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ay at (1) terdiri dari :
a.1 ( satu ) orang mewakili TNI/Polri;
b.1 ( satu ) orang mewakili uni... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 8 | Unsur pelaksanaan BPBD Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
kepala BPBD kabupaten
Unsur pelaksanaan BPBD dipimpin oleh seorang kepala pelaksanaan yang membantu kepala
BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksanaan BPBD sehari -sehari |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 9 | Unsur pelaksana B PBD sebagaimana dimaksud dalan P asal 8 ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
a.prabencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pasca bencana |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 10 | Unsur pelaksanaan BPBD menyelenggarakan fungsi:
pengkoordinasian;
pengkomandoan; dan
pelaksanaan . |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 11 | Fungsi koordinasi seb agaimana dimaksud dalam P asal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi
Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satu an kerja perangkat daerah
5lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang
diperlukan pada tahap pra bencana, saa... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 12 | Fungsi koma ndo sebagaimana dimaksud dalam P asal 10 huruf b, merupakan fungsi komando
Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan,
logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta
langkah-langkahlain yang diperlukan dalam ra ngka p... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 13 | Fungsi pelaks ana sebagaimana dimaksud dalam P asal 10 huruf c, merupakan fungsi koordinasi
Unsur Pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintergrasi dengan satuan kerja
perangkat daerah lainnya, instans i vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana ... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 14 | Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten terdiri dari :
Kepala Pelaksana ;
Sekretariat unsur pelaksana ;
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan ;
Seksi Kedaruratan dan Logistik ; dan
Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IV - SUSUNA N ORGANISASI | Pasal 15 | Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Jembrana, diatur tersendiri dengan
Keputusan Bupati.
Bagan struktur Organisasi BPBD, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | Pasal 16 | Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD se suai
keahlian dibidang penanggulangan bencana dan sesuai kebutuhan. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB V - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | Pasal 17 | (1)Kelompok Jabatan Fungsio nal sebagaimana dimaksud dalam P asal 16 terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.
(2)Kelompok jabatan fungsio nal sebagaimana dimaksud dalam P asal 16 dipimpin olah seorang
tenaga senior yang ditunjuk Bupati atas usul Kepala ... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 18 | Kepala Pelaksana B PBDadalah Jabatan struktural Eselon III.a.
Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi adalah ja batanstruktural Eselon IV.a. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 19 | Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang
memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan, dan integrasi yang
dibutuhkan dalam penanganan bencana.
6BAB VII
TATA KERJA |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 20 | Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBDwajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai
dengan tugasnya masing -masing. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 21 | Kepala Pela ksana BPBD, dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan dan
peraturan perundang -undangan yang berlaku.
Kepala Pelaksan aBPBD, berkewajiban memberi petunjuk, membina, membimbing, dan
mengawasi pekerjaan dari unsur -unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan kerjanya. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 22 | Kepala Pelaksana B PBD, mengawasi bawahannya masing -masing dan apabila terjadi
penyimpangan, dapat mengambil langkah -langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang -
undangan yang berlaku. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 23 | Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 24 | Rapat koordinasi BPBD diadakan paling sedikit 1 ( satu ) kali dalam 1 ( satu ) tahun dan/atau
dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebu tuhan. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 25 | Hubungan kerja antara BPBD dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi bersifat
koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan
penanggulangan bencana. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VI - ESELON DAN KEPEGAWAIAN | Pasal 26 | Ketentuan lebih lanjut meng enai tata kerja BPBD diatur oleh Kepala Pelaksana B PBD. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB VIII - PEMBINAAN DAN PENGAWASAN | Pasal 27 | Kepala Pelaksana B PBDdiangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang -undangan yang berlaku.
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Su b Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
Unsur pengarah, diangkat dan diberhentika... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB IX - PEMBIAYAAN | Pasal 28 | Pembiayaan untukmendukung kegitan BPBD dalam penanggulangan bencana dibebankan pada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana dan /atausumber lainnya yang
sahsertatidak mengikat. |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB X - KETENTUAN PERALIHAN | Pasal 29 | Pada saat mu lai berlakunya Peraturan Bupati ini maka tugas dan fungsi penanggulangan
bencana pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dialihkan
tugas dan fungsinya pada BPBD.
Pembiayaan perl engkapan, personalia dan data (P3D ) sebagaimana dimak sud pada ayat ( 1 )
dialihkan menjadi P3D Badan ... |
PERATURAN BUPATI JEMBRANA | 27 | 1945 | PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA | BAB XI - KETENTUAN PENUTUP | Pasal 30 | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan
penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.
Ditetapkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2011
Diundangkan di Negara
pada tanggal 4 Juli 2011
KEPALA BAGIAN HUKUM ORGANISAS... |
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN | 15 | 2011 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN | null | Pasal 1 | DalamPeraturan Walikota iniyangdimaksud dengan :
1.DaerahadalahKotaBanjarmasin.
2.Pemerintah DaerahadalahPemerintah KotaBanjarmasin.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya dapatdisingkat DPRD
adalahDewanPerwakilan RakyatDaerah KotaBanjarmasin.
^4.KepalaDaerahadalahWalikotaBanjarmasin.
5.Dinasadalah DinasPerhubung... |
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN | 15 | 2011 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN | null | Pasal 2 | (1)Untuk tempat parkir yang memakai karcis maupun dengansistem
komputerisasi, pajak parkir dipungut dengan cara Menghitung Pajak
Sendiri (MPS).
(2)Untuk tempat parkir yang tidak memakai karcis, tempat penitipan
dan/atau garasi kendaraan bermotor, pajak parkir dipungut dengan cara
Taksasi (NonMPS).
^ Pasal 3
(1)Ketentu... |
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN | 15 | 2011 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN | null | Pasal 4 | Besarnya pembayaran pajak,untuktempatparkiryangmemakai karcis,
dihitung dengancaramengalikan tarif30%denganjumlahnilaikarcis.
Besarnya pembayaran pajak,untuktempatparkiryangtidakmemungut
bayaran danatautempatparkiryangtidakmenggunakan karcisparkir,
dihitung dengancaramengalikan tarif30%denganjumlahperolehan yang
seharu... |
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN | 15 | 2011 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN | null | Pasal 5 | (1)WajibPajak atauPenanggung Pajak dengancaraMenghitung Pajak Sendiri
(MPS)sebagaimana dimaksud dalampasal2ayat(1),wajib mengisi,
menandatangani danmenyampaikan SuratPemberitahuan PajakDaerah
(SPTPD) setiapbulansekali,palinglama15 (lima belas)harisetelah
berakhirnya masapajak.
(2)WajibPajakatauPenanggung Pajak dengan c... |
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN | 15 | 2011 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN | null | Pasal 6 | (1)Bagi Wajib PajakatauPenanggung PajakdengancaraMPS,jatuhtempo
pajakterutang (SKPDKB atauSKPDKBT) adalah30(tigapuluh)hari
setelah diterimanya SKPDKB atauSKPDKBT olehWajibPajakatau
Penanggung Pajak.
(2)Apabilaketentuan sebagaimana dimaksud padaayat(1)tidakdipenuhi
palinglama30(tigapuluh)harisejakditerimanya SKPDKB atau... |
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN | 15 | 2011 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN | null | Pasal 8 | (1)Dalamhalpelaksanaan pengawasan, KepalaDinasdapatmenetapkan
sertamenempatkan petugas yang dilengkapi surat tugas, dan/atau
peralatan.
(2)Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berfungsi
sebagaialatkontrolsetiapkegiatan transaksi.
(3)Penempatan petugassebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan
untukpe... |
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN | 15 | 2011 | PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTABANJARMASIN | null | Pasal 9 | (1)Pemeriksaan dapatdilakukan olehpetugas yangditunjuk olehKepala
Dinasbagiobyekpajakdan/atau apabila ditemukan ketidak sesuaian
antarapembayaran pajakdenganpotensidilapangan.
(2)Untukkeperluan pemeriksaan, petugas dilengkapi dengan SuratTugas
Pemeriksaan danmemperlihatkan kepada WajibPajakatauPenanggung
Pajakyangdiper... |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.