Datasets:
horelulus
/
ID_REG_QA_Small

Dataset card Data Studio Files
xet
 Community
Question
stringlengths
50
3.05k
Answer
stringlengths
72
36.7k
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 menyebutkan bahwa: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 5?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 mengatur sebagai berikut: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 5 dinyatakan: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 menetapkan: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 5, memuat: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 5 berbunyi: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 5, adalah: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 5 menjelaskan: Penyesuaian pensiun pokok sebagaimana dimaksud dala m
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 6?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 6 menyebutkan bahwa: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan ...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 6?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 6 mengatur sebagai berikut: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan ...
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 6 dinyatakan: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang...
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 6 berbunyi: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang T...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 6 menetapkan: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan pen...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 6?
Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan pe...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 6, memuat: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan pe...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 6 berbunyi: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan pen...
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 6, adalah: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 6 menjelaskan: Selain pensiun pokok/tunjangan pokok, kepada peneri ma pensiun Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, tunjanga n Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, tunjangan Orang Tua dan ...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 7?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 7 menyebutkan bahwa: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama m...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 7?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 7 mengatur sebagai berikut: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama ...
Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 7 dinyatakan: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersa...
Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 7 berbunyi: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 7 menetapkan: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maup...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 7?
Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama mau...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 7, memuat: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama mau...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 7 berbunyi: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama maup...
Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 7, adalah: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama ...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 7 menjelaskan: Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksa naan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Kep olisian dan/atau Menteri Keuangan baik secara bersama-sama m...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 8?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 8 menyebutkan bahwa: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 8?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 8 mengatur sebagai berikut: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjanga...
Apa bunyi lengkap Pasal 8 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 8 dinyatakan: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda,...
Jelaskan isi kandungan Pasal 8 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 8 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, T...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 8 menetapkan: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan An...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 8?
Pasal Pasal 8 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan A...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 8, memuat: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan A...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 8 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 8 berbunyi: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan An...
Apa substansi hukum dari Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 8, adalah: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjang...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 8 menjelaskan: Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, P eraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pe nsiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri atau Duda, Tunjangan...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 pada Pasal 9?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 9 menyebutkan bahwa: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 9?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 9 mengatur sebagai berikut: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan...
Apa bunyi lengkap Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 9 dinyatakan: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen...
Jelaskan isi kandungan Pasal 9 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, ketentuan pada , Pasal 9 berbunyi: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 9 menetapkan: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 9?
Pasal Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , menyatakan: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 9, memuat: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 9 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, , Pasal 9 berbunyi: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Per...
Apa substansi hukum dari Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, khususnya , Pasal 9, adalah: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanga...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2008 tentang PENETAPAN PENSIUN POKOK PURNAWIRAWAN, pada , Pasal 9 menjelaskan: Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . - 6 - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 1?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyebutkan bahwa: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan unt...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengatur sebagai berikut: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan un...
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 1 dinyatakan: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawas...
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menetapkan: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk ...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 1?
Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan unt...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 1, memuat: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan unt...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 berbunyi: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk ...
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 1, adalah: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 1 menjelaskan: (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan u...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 2?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyebutkan bahwa: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 2?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengatur sebagai berikut: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 2 dinyatakan: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 2 berbunyi: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menetapkan: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 2?
Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 2, memuat: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 berbunyi: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 2, adalah: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 2 menjelaskan: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara.
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 3?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan bahwa: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 3?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatur sebagai berikut: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 dinyatakan: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 3?
Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, memuat: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, adalah: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 menjelaskan: Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 4?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyebutkan bahwa: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 4?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengatur sebagai berikut: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 ...
Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 4 dinyatakan: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebe...
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesa...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menetapkan: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 4?
Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 4, memuat: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 berbunyi: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol...
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 4, adalah: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 4 menjelaskan: (1) Terhadap penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat nonkomersial dikenakan tarif sebesar Rp0,00...
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 pada Pasal 5?
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyebutkan bahwa: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan...
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 5?
Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengatur sebagai berikut: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuanga...
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 dinyatakan: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Ment...
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menter...
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menetapkan: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan s...
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008, apa isi dari Pasal 5?
Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan...
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, memuat: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan...
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 berbunyi: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan s...
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008?
Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, adalah: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keua...
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008.
Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2008 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 menjelaskan: Tata cara pengenaan, pemungutan, dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuang...