Question stringlengths 50 3.05k | Answer stringlengths 72 36.7k |
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 1? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 1? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkunga... |
Apa bunyi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 1 dinyatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit d... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di ... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menetapkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 1? | Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 1, memuat:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 berbunyi:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 1, adalah:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingku... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 1 menjelaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkung... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 2? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 2? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa bunyi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 2 dinyatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 2 berbunyi:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menetapkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 2? | Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 2, memuat:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 berbunyi:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 2, adalah:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 2 menjelaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 3? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 3? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 dinyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 3? | Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, memuat:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-3- |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 3? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menyebutkan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Pe... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 3? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
P... |
Apa bunyi lengkap Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 dinyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa ... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 3 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 3 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Su... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 3? | Pasal Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Pe... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, memuat:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Pe... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 3 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 3 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
Penye... |
Apa substansi hukum dari Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 3, adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbanga... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 3 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan
Sumber Daya Manusia Kesehatan berupa Sumbangan
... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 4? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk ... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 4? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk... |
Apa bunyi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 4 dinyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tid... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 4? | Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk ... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 4, memuat:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk ... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 4, adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak terma... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 4 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasu... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 5? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 5? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 dinyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 5? | Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, memuat:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 5? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 5? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Apa bunyi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 dinyatakan:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menetapkan:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 5? | Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, memuat:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 berbunyi:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, adalah:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 menjelaskan:
Seluruh Pen erimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke
Kas Negara. |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 6? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bu... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 6? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara B... |
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 6 dinyatakan:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerima... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 6 berbunyi:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 menetapkan:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 6? | Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bu... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 6, memuat:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bu... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 berbunyi:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan... |
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 6, adalah:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negar... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 6 menjelaskan:
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku maka:
1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Jenis
dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara ... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 7? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 menyebutkan bahwa:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 7? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 mengatur sebagai berikut:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan... |
Apa bunyi lengkap Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 7 dinyatakan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, me... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 7 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 7 berbunyi:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, meme... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 menetapkan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pen... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 7? | Pasal Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 7, memuat:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 7 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 7 berbunyi:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pen... |
Apa substansi hukum dari Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 7, adalah:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 7 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 7 menjelaskan:
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar ...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 6? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 menyebutkan bahwa:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 6? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 mengatur sebagai berikut:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Apa bunyi lengkap Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 6 dinyatakan:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Jelaskan isi kandungan Pasal 6 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 6 berbunyi:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 menetapkan:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi dari Pasal 6? | Pasal Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 6, memuat:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 6 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 6 berbunyi:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Apa substansi hukum dari Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 6, adalah:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 6 menjelaskan:
Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang -
undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan
Pajak |
End of preview. Expand in Data Studio
🧾 Indonesian Legal QA Dataset
This repository contains a question-answer (QA) dataset generated from parsed Indonesian regulations, focusing on legal quoting and comprehension. Designed to facilitate legal-aware LLMs, the dataset provides direct QA mappings to individual articles for contextual understanding and reference.
📌 Dataset Highlights
- Source: Generated from the ID_REG_Parsed repository
- Format: QA pairs based on individual articles (no chunking)
- Scale: Augmented by applying 10 QA templates across suitable regulation entries
- Filtering: Programmatic filtering removes redundant or overly broad article explanations
- Target Use: Train/test LLMs for regulation comprehension, legal quoting, and document-level QA
⚙️ Pipeline Overview
Environment: Executed in a single Jupyter Notebook on Kaggle Cloud
Data Flow:
- Pull parsed articles from
ID_REG_Parsed - Filter and refine results for clarity and legal context
- Apply template-driven QA generation (10 variations)
- Push QA dataset directly to this repository
- Pull parsed articles from
Performance:
- Completed in ~20 minutes using Kaggle GPU resources
- Cloud-to-cloud transfer without local storage dependency
🧠 Use Cases
- Fine-tuning LLMs for legal question answering
- Benchmarks for article referencing and quoting
- Few-shot prompting for legal search assistants
- Legal text evaluation with grounded answers
⚠️ Disclaimer
This dataset is intended for research and development only. QA pairs are generated synthetically from publicly available legal text and may not reflect official interpretations.
🙏 Acknowledgments
- Hugging Face for hosting open datasets
- Kaggle for compute and cloud-to-cloud capabilities
- Downloads last month
- 80