Question stringlengths 44 623 | Answer stringlengths 92 33.1k |
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 4? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyebutkan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk ... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 4? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 4 dinyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tid... |
Apa bunyi Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengatur sebagai berikut:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk... |
Sebutkan isi Pasal 4 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 4 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak... |
Jelaskan ketentuan Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Apa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pasal Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk ... |
Bagaimana redaksi lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Berdasarkan peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , Pasal 4 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tid... |
Sebutkan secara lengkap isi Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Dalam konteks PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menguraikan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biay... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Regulasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 4 menegaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk ... |
Jelaskan secara rinci ketentuan Pasal 4 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 4 dirumuskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biay... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi Pasal 4? | Isi dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK dalam adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
ak... |
Berdasarkan Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja ketentuannya? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 4, memuat:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk ... |
Apa yang diuraikan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 4 menentukan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak t... |
Apa substansi hukum dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Bagaimana rumusan Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan hukum dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 4 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium ti... |
Sebutkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Formulasi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 adalah sebagai berikut:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak ... |
Apa pokok isi dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Rumusan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menetapkan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk... |
Jelaskan muatan yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pasal Pasal 4 pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , mengandung ketentuan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 4, adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak terma... |
Apa saja yang tercantum dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kaidah dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 4 mengatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak terma... |
Sebutkan bunyi lengkap Pasal 4 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Bunyi lengkap dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biay... |
Menurut ketentuan Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja yang diatur? | Teks pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyatakan bahwa:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Bagaimana formulasi Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 4 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasu... |
Apa muatan norma yang terdapat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Diksi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
ako... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pengertian menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk... |
Sebutkan secara lengkap ketentuan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan yuridis dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk... |
Apa pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Aspek normatif dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 memuat:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Bagaimana ketentuan hukumnya dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menentukan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kerangka (framework) PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menegaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasu... |
Sebutkan rincian ketentuan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Konstruksi hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak terma... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyi Pasal 4? | Esensi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengandung:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
akomod... |
Bagaimana teks lengkap Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Makna dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
a... |
Apa saja yang ditetapkan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Hakikat PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
akomo... |
Jelaskan materi muatan Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Inti dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
akomo... |
Sebutkan rumusan hukum dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pokok ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak terma... |
Apa ketentuan pokok dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kandungan dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 adalah:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
ak... |
Bagaimana substansi pengaturan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
akomod... |
Apa yang dirumuskan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Konsep dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menerangkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya... |
Sebutkan isi normatif dari Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Gagasan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biay... |
Menurut Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyinya? | Ide utama dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biay... |
Apa kandungan hukum dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Prinsip dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengatur:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
a... |
Jelaskan pengaturan yuridis dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Asas yang terdapat dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menetapkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak ter... |
Bagaimana redaksi atau diksi Pasal 4 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dasar hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menentukan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
a... |
Apa materi hukum yang diatur dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Fundamen dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyebutkan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biay... |
Sebutkan kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Landasan hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 berbunyi:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
... |
Menurut ketentuan hukum dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isinya? | Fondasi yuridis PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengandung:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk bia... |
Bagaimana bunyi lengkap Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Basis dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menegaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
ak... |
Apa saja persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pijakan hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menjelaskan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasu... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Acuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 menyatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak termasuk biaya
a... |
Sebutkan secara rinci isi Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pedoman yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 4 mengatakan:
(1)Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari jasa pengujian dan pemeriksaan yang
dilaksanakan di luar laboratorium tidak te... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 5? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyebutkan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 5? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 dinyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa bunyi Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengatur sebagai berikut:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan isi Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 5 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan ketentuan Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pasal Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana redaksi lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Berdasarkan peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , Pasal 5 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan secara lengkap isi Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Dalam konteks PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menguraikan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Regulasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 5 menegaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan secara rinci ketentuan Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 dirumuskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi Pasal 5? | Isi dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK dalam adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Berdasarkan Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja ketentuannya? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, memuat:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa yang diuraikan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 5 menentukan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa substansi hukum dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana rumusan Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan hukum dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 5 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Formulasi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 adalah sebagai berikut:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa pokok isi dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Rumusan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menetapkan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan muatan yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pasal Pasal 5 pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , mengandung ketentuan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 5, adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa saja yang tercantum dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kaidah dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 5 mengatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan bunyi lengkap Pasal 5 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Bunyi lengkap dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Menurut ketentuan Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja yang diatur? | Teks pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyatakan bahwa:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana formulasi Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 5 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa muatan norma yang terdapat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Diksi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan isi kandungan Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pengertian menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan secara lengkap ketentuan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan yuridis dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Aspek normatif dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 memuat:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana ketentuan hukumnya dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menentukan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kerangka (framework) PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menegaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan rincian ketentuan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Konstruksi hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyi Pasal 5? | Esensi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengandung:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana teks lengkap Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Makna dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa saja yang ditetapkan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Hakikat PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan materi muatan Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Inti dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan rumusan hukum dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pokok ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa ketentuan pokok dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kandungan dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 adalah:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana substansi pengaturan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa yang dirumuskan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Konsep dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menerangkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan isi normatif dari Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Gagasan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Menurut Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyinya? | Ide utama dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa kandungan hukum dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Prinsip dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengatur:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan pengaturan yuridis dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Asas yang terdapat dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menetapkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana redaksi atau diksi Pasal 5 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dasar hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menentukan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa materi hukum yang diatur dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Fundamen dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyebutkan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Landasan hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 berbunyi:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Menurut ketentuan hukum dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isinya? | Fondasi yuridis PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengandung:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Bagaimana bunyi lengkap Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Basis dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menegaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Apa saja persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pijakan hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menjelaskan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Acuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 menyatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |
Sebutkan secara rinci isi Pasal 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pedoman yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 5 mengatakan:
...
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-4- |