Question stringlengths 44 623 | Answer stringlengths 92 33.1k |
|---|---|
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 1? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyebutkan bahwa:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan... |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 1? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 1 dinyatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit d... |
Apa bunyi Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengatur sebagai berikut:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkunga... |
Sebutkan isi Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 1 berbunyi:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di ... |
Jelaskan ketentuan Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menetapkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Apa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pasal Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan... |
Bagaimana redaksi lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Berdasarkan peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , Pasal 1 menjelaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit d... |
Sebutkan secara lengkap isi Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Dalam konteks PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menguraikan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Dep... |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Regulasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 1 menegaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan... |
Jelaskan secara rinci ketentuan Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 1 dirumuskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Dep... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi Pasal 1? | Isi dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK dalam adalah:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departe... |
Berdasarkan Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja ketentuannya? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 1, memuat:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan... |
Apa yang diuraikan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 1 menentukan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di li... |
Apa substansi hukum dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 berbunyi:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Bagaimana rumusan Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan hukum dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 1 menyebutkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit ... |
Sebutkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Formulasi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 adalah sebagai berikut:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di l... |
Apa pokok isi dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Rumusan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menetapkan bahwa:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkunga... |
Jelaskan muatan yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pasal Pasal 1 pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , mengandung ketentuan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di ... |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 1, adalah:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingku... |
Apa saja yang tercantum dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kaidah dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 1 mengatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingku... |
Sebutkan bunyi lengkap Pasal 1 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Bunyi lengkap dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 adalah:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Dep... |
Menurut ketentuan Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja yang diatur? | Teks pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyatakan bahwa:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Bagaimana formulasi Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 1 menjelaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkung... |
Apa muatan norma yang terdapat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Diksi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 berbunyi:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departem... |
Jelaskan isi kandungan Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pengertian menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyebutkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkunga... |
Sebutkan secara lengkap ketentuan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan yuridis dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 adalah:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkunga... |
Apa pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Aspek normatif dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 memuat:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Bagaimana ketentuan hukumnya dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menentukan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kerangka (framework) PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menegaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkung... |
Sebutkan rincian ketentuan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Konstruksi hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingku... |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyi Pasal 1? | Esensi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengandung:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departemen ... |
Bagaimana teks lengkap Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Makna dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menjelaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Depart... |
Apa saja yang ditetapkan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Hakikat PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menetapkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departemen... |
Jelaskan materi muatan Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Inti dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 berbunyi:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departemen... |
Sebutkan rumusan hukum dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pokok ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyebutkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingku... |
Apa ketentuan pokok dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kandungan dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 adalah:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departe... |
Bagaimana substansi pengaturan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departemen ... |
Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Konsep dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menerangkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Depa... |
Sebutkan isi normatif dari Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Gagasan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menjelaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Dep... |
Menurut Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyinya? | Ide utama dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Dep... |
Apa kandungan hukum dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Prinsip dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengatur:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Depart... |
Jelaskan pengaturan yuridis dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Asas yang terdapat dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menetapkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di ling... |
Bagaimana redaksi atau diksi Pasal 1 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dasar hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menentukan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Depart... |
Apa materi hukum yang diatur dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Fundamen dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyebutkan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Dep... |
Sebutkan kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Landasan hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 berbunyi:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Depar... |
Menurut ketentuan hukum dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isinya? | Fondasi yuridis PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengandung:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
De... |
Bagaimana bunyi lengkap Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Basis dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menegaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Departe... |
Apa saja persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pijakan hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menjelaskan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkung... |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Acuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 menyatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lingkungan
Depart... |
Sebutkan secara rinci isi Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pedoman yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 1 mengatakan:
(1)Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Kesehatan adalah penerimaan yang
berasal dari pelayanan pada unit -unit di lin... |
Apa yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 pada Pasal 2? | Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyebutkan bahwa:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 2? | Menurut ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 2 dinyatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa bunyi Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengatur sebagai berikut:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan isi Pasal 2 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Sesuai dengan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, ketentuan pada , Pasal 2 berbunyi:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan ketentuan Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menetapkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa yang dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pasal Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , menyatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana redaksi lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Berdasarkan peraturan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , Pasal 2 menjelaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan secara lengkap isi Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Dalam konteks PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menguraikan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa saja yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Regulasi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 2 menegaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan secara rinci ketentuan Pasal 2 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 2 dirumuskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isi Pasal 2? | Isi dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK dalam adalah:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Berdasarkan Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja ketentuannya? | Substansi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 2, memuat:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa yang diuraikan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pengaturan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 2 menentukan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa substansi hukum dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Norma hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 berbunyi:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana rumusan Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Ketentuan hukum dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 2 menyebutkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Formulasi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 adalah sebagai berikut:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa pokok isi dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Rumusan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menetapkan bahwa:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan muatan yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pasal Pasal 2 pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, dalam , mengandung ketentuan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana redaksi normatif Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Materi muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, khususnya , Pasal 2, adalah:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa saja yang tercantum dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kaidah dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, melalui , Pasal 2 mengatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan bunyi lengkap Pasal 2 dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Bunyi lengkap dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 adalah:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Menurut ketentuan Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa saja yang diatur? | Teks pada PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyatakan bahwa:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana formulasi Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Redaksi dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, pada , Pasal 2 menjelaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa muatan norma yang terdapat dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Diksi dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 berbunyi:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan isi kandungan Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pengertian menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyebutkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan secara lengkap ketentuan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Ketentuan yuridis dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 adalah:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa pengaturan yang ditetapkan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Aspek normatif dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 memuat:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana ketentuan hukumnya dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Substansi hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menentukan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa norma yang terkandung dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kerangka (framework) PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menegaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan rincian ketentuan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Konstruksi hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Menurut PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyi Pasal 2? | Esensi PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengandung:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana teks lengkap Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Makna dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menjelaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa saja yang ditetapkan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Hakikat PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menetapkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan materi muatan Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Inti dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 berbunyi:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan rumusan hukum dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pokok ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyebutkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa ketentuan pokok dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Kandungan dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 adalah:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana substansi pengaturan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Muatan PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa yang dirumuskan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Konsep dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menerangkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan isi normatif dari Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Gagasan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menjelaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Menurut Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, bagaimana bunyinya? | Ide utama dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa kandungan hukum dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Prinsip dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengatur:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan pengaturan yuridis dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Asas yang terdapat dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menetapkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana redaksi atau diksi Pasal 2 dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Dasar hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menentukan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa materi hukum yang diatur dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Fundamen dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyebutkan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan kaidah hukum yang terdapat dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Landasan hukum PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 berbunyi:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Menurut ketentuan hukum dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009, apa isinya? | Fondasi yuridis PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengandung:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Bagaimana bunyi lengkap Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Basis dari PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menegaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Apa saja persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009? | Pijakan hukum dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menjelaskan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Jelaskan ketentuan yuridis yang termuat dalam Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Acuan dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 menyatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
Sebutkan secara rinci isi Pasal 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009. | Pedoman yang diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH REPUBL IK INDONESIA Nomor 13 Tahun 2009 tentang JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK, Pasal 2 mengatakan:
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk
satuan Rupiah. |
End of preview. Expand in Data Studio
🧾 Indonesian Legal QA Dataset
This repository contains a question-answer (QA) dataset generated from parsed Indonesian regulations, focusing on legal quoting and comprehension. Designed to facilitate legal-aware LLMs, the dataset provides direct QA mappings to individual articles for contextual understanding and reference.
📌 Dataset Highlights
- Source: Generated from the ID_REG_Parsed repository
- Format: QA pairs based on individual articles (no chunking)
- Scale: Augmented by applying 50 QA templates across suitable regulation entries
- Filtering: Programmatic filtering removes redundant or overly broad article explanations
- Target Use: Train/test LLMs for regulation comprehension, legal quoting, and document-level QA
⚙️ Pipeline Overview
Environment: Executed in a single Jupyter Notebook on Kaggle Cloud
Data Flow:
- Pull parsed articles from
ID_REG_Parsed - Filter and refine results for clarity and legal context
- Apply template-driven QA generation (50 variations)
- Push QA dataset directly to this repository
- Pull parsed articles from
Performance:
- Completed in ~1 hour using Kaggle GPU resources
- Cloud-to-cloud transfer without local storage dependency
🧠 Use Cases
- Fine-tuning LLMs for legal question answering
- Benchmarks for article referencing and quoting
- Few-shot prompting for legal search assistants
- Legal text evaluation with grounded answers
⚠️ Disclaimer
This dataset is intended for research and development only. QA pairs are generated synthetically from publicly available legal text and may not reflect official interpretations.
🙏 Acknowledgments
- Hugging Face for hosting open datasets
- Kaggle for compute and cloud-to-cloud capabilities
- Downloads last month
- 93