diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_qi6smu459_facebook-larang-iklan-hoaks-yang-halangi-vaksinasi.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_qi6smu459_facebook-larang-iklan-hoaks-yang-halangi-vaksinasi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..705670da74710500d2b6d73b4eef2670adb502d3 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_qi6smu459_facebook-larang-iklan-hoaks-yang-halangi-vaksinasi.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/qi6smu459/facebook-larang-iklan-hoaks-yang-halangi-vaksinasi +title: "Facebook Larang Iklan Hoaks yang Halangi Vaksinasi | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:20 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Facebook Larang Iklan Hoaks yang Halangi Vaksinasi | Republika Online + +Facebook larang iklan hoaks yang menghalangi orang melakukan vaksinasi REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Facebook mulai melarang iklan hoaks yang menghalangi orang melakukan vaksinasi. Perusahaan media sosial itu juga mengumumkan kampanye informasi vaksin flu baru. Perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu mengatakan dalam sebuah unggahan di blog bahwa iklan yang mendukung atau menentang undang-undang atau kebijakan pemerintah seputar vaksin, termasuk vaksin Covid-19, akan tetap diizinkan. Facebook mulai memberlakukan kebijakan baru dalam beberapa hari mendatang. “Tujuan kami adalah membantu pesan tentang keamanan dan kemanjuran vaksin menjangkau banyak orang, sambil melarang iklan dengan informasi yang salah yang dapat membahayakan upaya kesehatan masyarakat,” tulis pernyataan perusahaan seperti dilansir di Aljazirah, Selasa (13/10). Facebook menegaskan sudah tidak mengizinkan iklan dengan hoaks vaksin yang telah diidentifikasi secara publik oleh organisasi kesehatan global terkemuka, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS. Facebook yang telah mendapat tekanan dari politisi dan kelompok kesehatan masyarakat untuk menindak konten anti-vaksin dan informasi yang salah di platformnya mengatakan bahwa meskipun vaksin Covid-19 tidak akan tersedia dalam waktu dekat, pandemi telah menyoroti pentingnya perilaku kesehatan preventif. Aturan Facebook melarang iklan dengan informasi salah tentang vaksin. Namun iklan yang menyatakan penolakan terhadap vaksin tetap diizinkan jika tidak mengandung klaim palsu. Awal tahun ini, Manajer Kebijakan Publik Facebook Jason Hirsch mengatakan perusahaan yakin pengguna harus dapat mengungkapkan pandangan pribadi. Tindakan penyensoran yang lebih agresif dapat mendorong orang-orang yang ragu-ragu tentang vaksin menuju ke kelompok anti-vaksin. Sejak awal pandemi, rentetan informasi yang salah, teori konspirasi, rumor, dan mitos telah beredar seputar virus corona baru. Direktur Department of Global Infectious Hazard Preparedness di WHO, Sylvie Briand, mengatakan mitos seputar perawatan, obat-obatan, dan vaksin terkadang didorong oleh kepentingan komersial. Informasi yang salah tentang metode intervensi seperti pelacakan kontak dan pemakaian masker memunculkan kebingungan. Bahkan, terkadang informasi itu mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap institusi, pemerintah, keahlian, dan ilmu pengetahuan. WHO mendorong orang untuk memeriksa sumbernya sebelum membagikan informasi. Pemeriksaan bisa menggunakan sumber informasi berbasis sains yang terpercaya, seperti badan kesehatan masyarakat nasional, serta melaporkan jika yakin informasi yang beredar itu salah. Ask me! Facebook Larang Iklan Hoaks yang Halangi Vaksinasi Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Facebook mulai melarang iklan hoaks yang menghalangi orang melakukan vaksinasi. Perusahaan media sosial itu juga mengumumkan kampanye informasi vaksin flu baru. + + + + Perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat (AS) itu mengatakan dalam sebuah unggahan di blog bahwa iklan yang mendukung atau menentang undang-undang atau kebijakan pemerintah seputar vaksin, termasuk vaksin Covid-19, akan tetap diizinkan. Facebook mulai memberlakukan kebijakan baru dalam beberapa hari mendatang. + + + + Baca Juga + + + Pilkada Kala Pandemi, Ini Contoh Kampanye Aman tapi Efektif + + KPI: Tayangan di Media Jangan Mendiskreditkan Perempuan + + Hodgson: Hanya Soal Waktu Inggris Jadi Juara Dunia + + “Tujuan kami adalah membantu pesan tentang keamanan dan kemanjuran vaksin menjangkau banyak orang, sambil melarang iklan dengan informasi yang salah yang dapat membahayakan upaya kesehatan masyarakat,” tulis pernyataan perusahaan seperti dilansir di Aljazirah, Selasa (13/10). + Facebook menegaskan sudah tidak mengizinkan iklan dengan hoaks vaksin yang telah diidentifikasi secara publik oleh organisasi kesehatan global terkemuka, seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS. + + + Facebook yang telah mendapat tekanan dari politisi dan kelompok kesehatan masyarakat untuk menindak konten anti-vaksin dan informasi yang salah di platformnya mengatakan bahwa meskipun vaksin Covid-19 tidak akan tersedia dalam waktu dekat, pandemi telah menyoroti pentingnya perilaku kesehatan preventif. Aturan Facebook melarang iklan dengan informasi salah tentang vaksin. Namun iklan yang menyatakan penolakan terhadap vaksin tetap diizinkan jika tidak mengandung klaim palsu. Awal tahun ini, Manajer Kebijakan Publik Facebook Jason Hirsch mengatakan perusahaan yakin pengguna harus dapat mengungkapkan pandangan pribadi. Tindakan penyensoran yang lebih agresif dapat mendorong orang-orang yang ragu-ragu tentang vaksin menuju ke kelompok anti-vaksin. Sejak awal pandemi, rentetan informasi yang salah, teori konspirasi, rumor, dan mitos telah beredar seputar virus corona baru. Direktur Department of Global Infectious Hazard Preparedness di WHO, Sylvie Briand, mengatakan mitos seputar perawatan, obat-obatan, dan vaksin terkadang didorong oleh kepentingan komersial. Informasi yang salah tentang metode intervensi seperti pelacakan kontak dan pemakaian masker memunculkan kebingungan. Bahkan, terkadang informasi itu mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap institusi, pemerintah, keahlian, dan ilmu pengetahuan. WHO mendorong orang untuk memeriksa sumbernya sebelum membagikan informasi. Pemeriksaan bisa menggunakan sumber informasi berbasis sains yang terpercaya, seperti badan kesehatan masyarakat nasional, serta melaporkan jika yakin informasi yang beredar itu salah. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_r7syyx425_kapan-seseorang-boleh-keluar-rumah-sejak-dinyatakan-positif-omicron.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_r7syyx425_kapan-seseorang-boleh-keluar-rumah-sejak-dinyatakan-positif-omicron.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3d23e9627c77049d4ccb5eb8ded320908278bc2 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_r7syyx425_kapan-seseorang-boleh-keluar-rumah-sejak-dinyatakan-positif-omicron.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/r7syyx425/kapan-seseorang-boleh-keluar-rumah-sejak-dinyatakan-positif-omicron +title: "Kapan Seseorang Boleh Keluar Rumah Sejak Dinyatakan Positif Omicron? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:06 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kapan Seseorang Boleh Keluar Rumah Sejak Dinyatakan Positif Omicron? | Republika Online + +Setengah dari orang yang terinfeksi masih berpotensi menularkan pada hari kelima. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Anda terinfeksi omicron saat ini, mungkin Anda bertanya-tanya, berapa lama Anda bisa menularkan ke yang lain? Kapan aman bagi Anda untuk keluar dan bersosialisasi lagi tanpa risiko membuat orang lain sakit? Jawabannya tergantung pada siapa Anda bertanya. Menurut panduan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS), Anda dapat keluar dari isolasi lima hari setelah tes positif atau awal gejala. Tentu selama gejala Anda membaik dan tetap mengenakan masker di sekitar orang lain selama lima hari. Namun, panduan ini disertai dengan peringatan. Pastikan tempat kerja memiliki staf yang cukup untuk tetap berfungsi pada saat infeksi omicron berpacu di seluruh negeri. Sementara itu, ilmu pengetahuan yang berkembang menunjukkan dengan varian omicron, sekitar setengah dari orang yang terinfeksi masih berpotensi menularkan pada hari kelima. Beberapa mungkin selama beberapa hari setelahnya. "Apa yang kami ketahui berdasarkan data sejauh ini adalah kami tidak dapat dengan andal menggunakan lima hari sebagai cara untuk keluar dari isolasi," ujar profesor kedokteran dan spesialis penyakit menular di University of California, San Francisco, Peter Chin-Hong, seperti dilansir di laman NPR , Kamis (24/2/2022). Jadi, bagaimana mengetahui bahwa Anda siap bergabung kembali dengan dunia, tanpa berpotensi menulari orang lain? Berikut adalah beberapa kriteria berbasis sains yang dapat membantu Anda mengetahuinya: Berapa banyak waktu telah berlalu? Setidaknya tiga penelitian telah menemukan orang yang terinfeksi omicron masih memiliki tingkat virus yang cukup tinggi untuk menular lebih dari lima hari setelah gejalanya dimulai. Para peneliti melihat data dari program pengujian Covid ekstensif dari National Basketball Association. Studi mereka menemukan, sekitar 50 persen orang yang terinfeksi omicron masih dinyatakan positif saat tes PCR pada hari kelima. Dibandingkan dengan orang yang terinfeksi delta, ada lebih banyak variabilitas dalam berapa lama waktu yang dibutuhkan orang dengan omicron untuk mencapai viral load  puncak mereka. Seorang profesor imunologi dan penyakit menular di Harvard TH Chan School of Public Health, dr Yonatan Grad, mengatakan untuk beberapa orang dengan omicron, itu terjadi dengan sangat cepat. Mereka menjadi positif dan kemudian mencapai puncaknya dengan sangat cepat. "Bagi yang lain, itu membutuhkan waktu berhari-hari, hingga delapan atau bahkan 10 hari setelah menjadi positif," ujar senior studi tersebut. Studi kecil lainnya dari Jepang menemukan tingkat virus tertinggi pada hari ketiga hingga keenam, dan kemudian secara bertahap mulai menurun. Setelah 10 hari, tidak ada seorang pun dalam penelitian ini yang memiliki virus menular yang terdeteksi pada tes PCR. Studi ketiga, dari 260 petugas kesehatan yang divaksinasi di Chicago, menemukan bahwa secara keseluruhan, 43 persen dites positif pada tes antigen cepat, lima sampai 10 hari setelah terinfeksi omicron, meskipun mereka merasa cukup sehat untuk kembali bekerja. "Tingkat kepositifan lebih tinggi pada hari keenam dan ketujuh dan lebih rendah pada hari ke-sembilan dan 10," ujar rekan penulis studi, dr Emily Landon dari University of Chicago Medicine. Mengingat semua temuan sejauh ini, Landon mengatakan jika Anda tidak dapat menguji lagi untuk keluar dari isolasi, akan lebih aman untuk menunggu delapan hari dibandingkan enam hari. Tetap pakai masker Anda meskipun hari ke-10. Jika Anda mengalami immunocompromised , Anda harus menunggu 20 hari untuk keluar dari isolasi. Sebab, penelitian sebelum omicron telah menunjukkan bahwa pasien ini cenderung melepaskan virus lebih lama. Ask me! Kapan Seseorang Boleh Keluar Rumah Sejak Dinyatakan Positif Omicron? Rekomendasi Cermat Menangkap Tanda-Tanda Kebohongan Cegah Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Ibu Hamil Perlu Lakukan Ini Berat Badan Mudah Naik pada Usia 50-an, 2 Hal Ini Jadi Alasannya 1 dari 100 Bayi Baru Lahir Punya Penyakit Jantung Bawaan Kenali Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Anda terinfeksi omicron saat ini, mungkin Anda bertanya-tanya, berapa lama Anda bisa menularkan ke yang lain? Kapan aman bagi Anda untuk keluar dan bersosialisasi lagi tanpa risiko membuat orang lain sakit? + + + + + Jawabannya tergantung pada siapa Anda bertanya. Menurut panduan dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS), Anda dapat keluar dari isolasi lima hari setelah tes positif atau awal gejala. Tentu selama gejala Anda membaik dan tetap mengenakan masker di sekitar orang lain selama lima hari. + + + + + Baca Juga + + + Seseorang Bisa Terinfeksi Omicron Dua Kali Menurut Studi + + Pakar: Omicron Belum Tentu Ciptakan Herd Immunity + + CDC: Interval Pemberian Dosis 1 dan 2 Vaksin Covid-19 Pfizer-Moderna 8 Bulan + + + Namun, panduan ini disertai dengan peringatan. Pastikan tempat kerja memiliki staf yang cukup untuk tetap berfungsi pada saat infeksi omicron berpacu di seluruh negeri.  + Sementara itu, ilmu pengetahuan yang berkembang menunjukkan dengan varian omicron, sekitar setengah dari orang yang terinfeksi masih berpotensi menularkan pada hari kelima. Beberapa mungkin selama beberapa hari setelahnya. + + + + "Apa yang kami ketahui berdasarkan data sejauh ini adalah kami tidak dapat dengan andal menggunakan lima hari sebagai cara untuk keluar dari isolasi," ujar profesor kedokteran dan spesialis penyakit menular di University of California, San Francisco, Peter Chin-Hong, seperti dilansir di laman NPR , Kamis (24/2/2022). + Jadi, bagaimana mengetahui bahwa Anda siap bergabung kembali dengan dunia, tanpa berpotensi menulari orang lain? Berikut adalah beberapa kriteria berbasis sains yang dapat membantu Anda mengetahuinya: + Berapa banyak waktu telah berlalu? + Setidaknya tiga penelitian telah menemukan orang yang terinfeksi omicron masih memiliki tingkat virus yang cukup tinggi untuk menular lebih dari lima hari setelah gejalanya dimulai. Para peneliti melihat data dari program pengujian Covid ekstensif dari National Basketball Association. + Studi mereka menemukan, sekitar 50 persen orang yang terinfeksi omicron masih dinyatakan positif saat tes PCR pada hari kelima. Dibandingkan dengan orang yang terinfeksi delta, ada lebih banyak variabilitas dalam berapa lama waktu yang dibutuhkan orang dengan omicron untuk mencapai viral load  puncak mereka. + Seorang profesor imunologi dan penyakit menular di Harvard TH Chan School of Public Health, dr Yonatan Grad, mengatakan untuk beberapa orang dengan omicron, itu terjadi dengan sangat cepat. Mereka menjadi positif dan kemudian mencapai puncaknya dengan sangat cepat.  + "Bagi yang lain, itu membutuhkan waktu berhari-hari, hingga delapan atau bahkan 10 hari setelah menjadi positif," ujar senior studi tersebut. + Studi kecil lainnya dari Jepang menemukan tingkat virus tertinggi pada hari ketiga hingga keenam, dan kemudian secara bertahap mulai menurun. Setelah 10 hari, tidak ada seorang pun dalam penelitian ini yang memiliki virus menular yang terdeteksi pada tes PCR. + Studi ketiga, dari 260 petugas kesehatan yang divaksinasi di Chicago, menemukan bahwa secara keseluruhan, 43 persen dites positif pada tes antigen cepat, lima sampai 10 hari setelah terinfeksi omicron, meskipun mereka merasa cukup sehat untuk kembali bekerja. "Tingkat kepositifan lebih tinggi pada hari keenam dan ketujuh dan lebih rendah pada hari ke-sembilan dan 10," ujar rekan penulis studi, dr Emily Landon dari University of Chicago Medicine. + Mengingat semua temuan sejauh ini, Landon mengatakan jika Anda tidak dapat menguji lagi untuk keluar dari isolasi, akan lebih aman untuk menunggu delapan hari dibandingkan enam hari. Tetap pakai masker Anda meskipun hari ke-10. + Jika Anda mengalami immunocompromised , Anda harus menunggu 20 hari untuk keluar dari isolasi. Sebab, penelitian sebelum omicron telah menunjukkan bahwa pasien ini cenderung melepaskan virus lebih lama. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 17:00 WIB + + Cermat Menangkap Tanda-Tanda Kebohongan Selasa , 14 Feb 2023, 16:36 WIB + + Cegah Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Ibu Hamil Perlu Lakukan Ini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:52 WIB + + Berat Badan Mudah Naik pada Usia 50-an, 2 Hal Ini Jadi Alasannya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:45 WIB + + 1 dari 100 Bayi Baru Lahir Punya Penyakit Jantung Bawaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:38 WIB + + Kenali Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_rbb1tg9224000_deret-gaya-menawan-met-gala-2022-blake-lively-hingga-sophie-turner.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rbb1tg9224000_deret-gaya-menawan-met-gala-2022-blake-lively-hingga-sophie-turner.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..32d3369cd18f0b8ce527ab0353c640512c4b945f --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rbb1tg9224000_deret-gaya-menawan-met-gala-2022-blake-lively-hingga-sophie-turner.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/rbb1tg9224000/deret-gaya-menawan-met-gala-2022-blake-lively-hingga-sophie-turner +title: "Deret Gaya Menawan Met Gala 2022, Blake Lively Hingga Sophie Turner | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:47 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Deret Gaya Menawan Met Gala 2022, Blake Lively Hingga Sophie Turner | Republika Online + +Deret Gaya Menawan Met Gala 2022, Blake Lively Hingga Sophie Turner VIVA  –  Met Gala 2022 resmi hadir kembali di kurun waktu biasanya yakni pada akhir pekan pertama bulan Mei, setelah diundur karena pandemi COVID-19. Di antara selebritas yang memukau, kami menemukan penampilan terbaiknya adalah Blake Lively , yang menyalurkan Patung Liberty, dan Sophie Turner , yang mengenakan gaun yang memukau meski hamil. Turut membuat banyak mata terpana, hadir Gigi Hadid dengan Gaun berjubah raksasa warna merah, Hailey Bieber yang tampil bak malaikat, hingga Vanessa Hudgens dengan gaun sheer hitam transparannya. Dikutip dari Ace Showbiz , Blake tiba di karpet merah di Museum Seni Metropolitan pada Senin malam, 2 April. Tentu saja, bintang Gossip Girl itu bergandengan tangan dengan suaminya, Ryan Reynolds. Saat ia menaiki tangga Met Gala yang terkenal, aktris "The Age of Adaline", yang menjadi co-host acara tersebut, membalik bagian atas gaun Atelier Versace-nya, memperlihatkan sisi aqua yang mengalir di belakangnya. Pakaiannya menampilkan sarung tangan yang serasi dan dia melengkapi penampilannya dengan anting-anting pernyataan dan tiara yang juga mengacu pada Patung Liberty. "Durping itu [mewakili] Patung Liberty, ditambah mahkota yang memiliki tujuh tingkatan, Patung Liberty memiliki tujuh sinar yang mewakili sinar matahari dan kemudian juga tujuh lautan dan benua yang mewakili sambutan, inklusivitas dan kebebasan," kata Blake. "Saya terdengar seperti halaman Wikipedia ... dia memiliki 25 jendela jadi [Lorraine Schwartz] meletakkan 25 batu di bagian bawah, jadi itu semua referensi Kota New York," imbuhnya. Untuk tema Met Gala kali ini adalah "In America: An Anthology of Fashion", sehingga padu padan Blake begitu sesuai dan menakjubkan. Tak kalah tampil menawan, Sophie Turner pun turut terlihat sempurna dalam gaun manisnya. Sophie yang sedang menantikan kelahiran bayi No. 2 bersama suaminya Joe Jonas, tampil memukau dalam balutan gaun maternity semi-sheer berwarna hitam dengan lengan panjang dan detail eye-catching di bagian depan by Louis Vuitton. Ia melengkapi penampilannya dengan sepasang sandal platform berwarna hitam. Joe, sementara itu, mengenakan jas putih panjang dan celana hitam dari desainer yang sama. Yang juga menarik perhatian di acara bertabur bintang adalah Gigi Hadid. Supermodel itu memamerkan fisiknya yang bugar dengan korset kulit merah tua dan celana ketat yang serasi. Dia menambahkan sepatu bot setinggi lutut merah dan bibir merah tebal dan jaket yang menakjubkan. Ask me! Deret Gaya Menawan Met Gala 2022, Blake Lively Hingga Sophie Turner Rekomendasi Konser 'Kenopsia', Coba Bangkitkan Dunia Perkusi Tanah Air dari Mati Suri Hijrah, Aming Meminta Doa Agar Tetap Istiqomah Serial 'Salma’s Season' Jelajahi Keberagaman Muslim di Australia Jangan Kaget, Begini Cara 'Aneh' Jerapah Jantan Ajak Kawin Betina Henry Cavill tak Ada di Trailer Film The Flash , Penggemar Kecewa VIVA  –  Met Gala 2022 resmi hadir kembali di kurun waktu biasanya yakni pada akhir pekan pertama bulan Mei, setelah diundur karena pandemi COVID-19. Di antara selebritas yang memukau, kami menemukan penampilan terbaiknya adalah Blake Lively , yang menyalurkan Patung Liberty, dan Sophie Turner , yang mengenakan gaun yang memukau meski hamil. + + + + + Turut membuat banyak mata terpana, hadir Gigi Hadid dengan Gaun berjubah raksasa warna merah, Hailey Bieber yang tampil bak malaikat, hingga Vanessa Hudgens dengan gaun sheer hitam transparannya. + + + + Dikutip dari Ace Showbiz , Blake tiba di karpet merah di Museum Seni Metropolitan pada Senin malam, 2 April. Tentu saja, bintang Gossip Girl itu bergandengan tangan dengan suaminya, Ryan Reynolds. +   + + + + Saat ia menaiki tangga Met Gala yang terkenal, aktris "The Age of Adaline", yang menjadi co-host acara tersebut, membalik bagian atas gaun Atelier Versace-nya, memperlihatkan sisi aqua yang mengalir di belakangnya. Pakaiannya menampilkan sarung tangan yang serasi dan dia melengkapi penampilannya dengan anting-anting pernyataan dan tiara yang juga mengacu pada Patung Liberty. + "Durping itu [mewakili] Patung Liberty, ditambah mahkota yang memiliki tujuh tingkatan, Patung Liberty memiliki tujuh sinar yang mewakili sinar matahari dan kemudian juga tujuh lautan dan benua yang mewakili sambutan, inklusivitas dan kebebasan," kata Blake.  +   + "Saya terdengar seperti halaman Wikipedia ... dia memiliki 25 jendela jadi [Lorraine Schwartz] meletakkan 25 batu di bagian bawah, jadi itu semua referensi Kota New York," imbuhnya. + Untuk tema Met Gala kali ini adalah "In America: An Anthology of Fashion", sehingga padu padan Blake begitu sesuai dan menakjubkan. Tak kalah tampil menawan, Sophie Turner pun turut terlihat sempurna dalam gaun manisnya. +   + Sophie yang sedang menantikan kelahiran bayi No. 2 bersama suaminya Joe Jonas, tampil memukau dalam balutan gaun maternity semi-sheer berwarna hitam dengan lengan panjang dan detail eye-catching di bagian depan by Louis Vuitton. Ia melengkapi penampilannya dengan sepasang sandal platform berwarna hitam. Joe, sementara itu, mengenakan jas putih panjang dan celana hitam dari desainer yang sama. + Yang juga menarik perhatian di acara bertabur bintang adalah Gigi Hadid. Supermodel itu memamerkan fisiknya yang bugar dengan korset kulit merah tua dan celana ketat yang serasi. Dia menambahkan sepatu bot setinggi lutut merah dan bibir merah tebal dan jaket yang menakjubkan. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + Lihat Artikel Asli + + + Disclaimer: + Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan viva.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab viva.co.id. Selasa , 14 Feb 2023, 16:19 WIB + + Konser 'Kenopsia', Coba Bangkitkan Dunia Perkusi Tanah Air dari Mati Suri Selasa , 14 Feb 2023, 15:57 WIB + + Hijrah, Aming Meminta Doa Agar Tetap Istiqomah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:19 WIB + + Serial 'Salma’s Season' Jelajahi Keberagaman Muslim di Australia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:32 WIB + + Jangan Kaget, Begini Cara 'Aneh' Jerapah Jantan Ajak Kawin Betina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:05 WIB + + Henry Cavill tak Ada di Trailer Film The Flash , Penggemar Kecewa diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_rgt2nk459_interpreter-dan-translator-apa-bedanya.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rgt2nk459_interpreter-dan-translator-apa-bedanya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04f15f651f7df5d64c9f00ed2fcb63254f06af59 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rgt2nk459_interpreter-dan-translator-apa-bedanya.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/rgt2nk459/interpreter-dan-translator-apa-bedanya +title: "Interpreter dan Translator, Apa Bedanya? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:29 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Interpreter dan Translator, Apa Bedanya? | Republika Online + +Kefasihan berbahasa asing adalah modal utama menjadi interpreter dan translator REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam berkomunikasi dengan audiens di berbagai negara dengan berbagai macam bahasa, peran translator atau interpreter sangat dibutuhkan. Translator dan interpreter sebenarnya memiliki pekerjaan yang sama yaitu menerjemahkan suatu bahasa. Namun ada perbedaan yang cukup kontras dari kedua profesi tersebut. Apa berbedaan interpreter dan translator? Berikut ini pembahasan singkat tentang perbedaannya yang berhasil dirangkum dari beberapa sumber: 1. Sumber daya yang digunakan Sumber daya yang digunakan oleh translator antara lain adalah kamus, tesaurus untuk mencari sinonim kata, ensiklopedia untuk memahami topik-topik tertentu, dan masih banyak lagi. Jika translator dapat memanfaatkan kamus dan berbagai macam sumber daya untuk menerjemahkan, beda halnya dengan interpreter. Interpreter tidak menggunakan sumber daya seperti translator karena tidak perlu menerjemahkan secara rinci dan dilakukan secara real-time. Meskipun begitu, tingkat kesulitan profesi interpreter cukup tinggi. Interpreter biasanya dibutuhkan sebagai penghubung bagi dua pihak dengan bahasa ibu yang berbeda. Salah satu contohnya, digunakan saat pertemuan antar-negara di forum PBB. 2. Gaya penerjemahan Pada proses penerjemahan, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi hasil terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Antara lain tata bahasa dan kebudayaan dari kedua bahasa, diksi yang dipilih, dan juga kesepadanan kata. Seorang translator tidak dapat menerjemahkan satu kata secara harfiah saja, tetapi harus melihat konteksnya juga. Sedangkan interpreter bertugas menerjemahkan dan menyampaikan inti dari sebuah pesan tanpa perlu terperinci hingga tata bahasanya. 3. Tugas dan tanggung jawab Apakah kamu pernah membaca buku yang ditulis oleh J.K. Rowling tapi dalam bahasa Indonesia? Jika iya, maka buku tersebut adalah hasil terjemahan dari seorang translator. Tugas seorang translator adalah menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain secara tertulis. Berbeda dengan translator, seorang interpreter diwajibkan untuk langsung menerjemahkan secara verbal di tempat, tanpa bantuan alat seperti kamus atau apa pun. Pekerjaan ini harus dilakukan secara real-time. 4. Tingkat kerumitan Penting bagi translator untuk benar-benar memahami konteks yang dibicarakan dalam sebuah teks dan berusaha mencari terjemahan yang sepadan. Hal ini cukup rumit, apalagi jika harus menerjemahkan teks sastra. Sebagai contoh, terdapat pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi the grass is always greener on the other side of the fence . Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tidak menjadi 'rumput selalu lebih hijau di sisi lain pagar'. Terjemahan yang sepadan adalah pepatah yang berbunyi 'rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri”.  Namun, untuk hal yang satu ini tidak terlalu berbeda dengan interpreter. Walaupun menerjemahkan secara real-time, penguasaan topik juga jadi salah satu aspek paling penting yang harus dimiliki seorang interpreter. Katakanlah ada seseorang yang dipekerjakan untuk menjadi interpreter di sebuah rapat bisnis. Ketika menerjemahkan, ia harus benar-benar menguasai jargon atau terminologi dalam bisnis. Hal ini berlaku untuk bidang lainnya juga. Ketua Program Studi (Prodi) Bahasa Inggris (D3) dan Sastra Inggris (S1) Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Agus Priadi mengatakan, translator memiliki tugas untuk menerjemahkan buku karya sastra, dokumen bisnis, film, materi akademik, dan lainnya. “Translator tak hanya sekadar mengartikan bahasa Inggris tapi juga harus menyelaraskan arti agar pesan yang sesungguhnya dapat tersampaikan dengan baik,” tutur Agus, Selasa (9/8/2022). Menurutnya interpreter dapat menerjemahkan secara simultan maupun konsekutif. Biasanya interpreter dibutuhkan dalam rapat internasional. “Interpreter harus berfokus pada makna dari pilihan kata yang digunakan. Selain itu, seorang interpreter juga harus mencari tahu tentang tema pembicaraan dan profil peserta sebelum melaksanakan tugasnya,” ujarnya. Ia menyebut profesi interpreter dan translator bisa diraih dengan mudah melalui studi lanjut atau berkuliah dengan memilih jurusan Bahasa Inggris atau Sastra Inggris. “Universitas BSI memasuki gelombang ke-6 penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang terhitung sejak 4 Agustus sampai dengan 1 September 2022 mendatang,” kata Agus. Ia menjelaskan cukup melakukan pendaftaran dengan mengunduh aplikasi PMB-UBSI di Play Store secara gratis atau melalui website https://bsi.pmbonline.id/ . Prodi ini tersebar di beberapa lokasi kampus seperti Universitas BSI kampus Kramat 98, Universitas BSI kampus Salemba 22, Universitas BSI kampus Margonda, Universitas BSI kampus Ciledug, Universitas BSI kampus Jatiwaringin, Universitas BSI kampus Cengkareng, dan Universitas BSI kampus Fatmawati. “Tak hanya itu, Universitas BSI juga meringankan calon mahasiswanya dalam pembayaran kuliah yang dapat dicicil sebesar Rp 600 ribuan saja per bulannya melalui aplikasi Danacita,” terang Agus. Ask me! Interpreter dan Translator, Apa Bedanya? Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Dalam berkomunikasi dengan audiens di berbagai negara dengan berbagai macam bahasa, peran translator atau interpreter sangat dibutuhkan. Translator dan interpreter sebenarnya memiliki pekerjaan yang sama yaitu menerjemahkan suatu bahasa. Namun ada perbedaan yang cukup kontras dari kedua profesi tersebut. + + + + + Apa berbedaan interpreter dan translator? Berikut ini pembahasan singkat tentang perbedaannya yang berhasil dirangkum dari beberapa sumber: + + + + + Baca Juga + + + Anggota Parlemen Kanada Berencana Kunjungi Taiwan + + Tax Center Universitas BSI Hadiri Tax Center Gathering Kanwil DJP Jakarta Timur + + KNEKS Ungkap Beragam Dampak Positif dari Rights Issue BSI + + + 1. Sumber daya yang digunakan + Sumber daya yang digunakan oleh translator antara lain adalah kamus, tesaurus untuk mencari sinonim kata, ensiklopedia untuk memahami topik-topik tertentu, dan masih banyak lagi. Jika translator dapat memanfaatkan kamus dan berbagai macam sumber daya untuk menerjemahkan, beda halnya dengan interpreter. + + + + Interpreter tidak menggunakan sumber daya seperti translator karena tidak perlu menerjemahkan secara rinci dan dilakukan secara real-time. Meskipun begitu, tingkat kesulitan profesi interpreter cukup tinggi. + Interpreter biasanya dibutuhkan sebagai penghubung bagi dua pihak dengan bahasa ibu yang berbeda. Salah satu contohnya, digunakan saat pertemuan antar-negara di forum PBB. + 2. Gaya penerjemahan + Pada proses penerjemahan, terdapat faktor-faktor yang memengaruhi hasil terjemahan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Antara lain tata bahasa dan kebudayaan dari kedua bahasa, diksi yang dipilih, dan juga kesepadanan kata.  + Seorang translator tidak dapat menerjemahkan satu kata secara harfiah saja, tetapi harus melihat konteksnya juga. Sedangkan interpreter bertugas menerjemahkan dan menyampaikan inti dari sebuah pesan tanpa perlu terperinci hingga tata bahasanya. + 3. Tugas dan tanggung jawab + Apakah kamu pernah membaca buku yang ditulis oleh J.K. Rowling tapi dalam bahasa Indonesia? Jika iya, maka buku tersebut adalah hasil terjemahan dari seorang translator. Tugas seorang translator adalah menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain secara tertulis.  + Berbeda dengan translator, seorang interpreter diwajibkan untuk langsung menerjemahkan secara verbal di tempat, tanpa bantuan alat seperti kamus atau apa pun. Pekerjaan ini harus dilakukan secara real-time. + 4. Tingkat kerumitan + Penting bagi translator untuk benar-benar memahami konteks yang dibicarakan dalam sebuah teks dan berusaha mencari terjemahan yang sepadan. Hal ini cukup rumit, apalagi jika harus menerjemahkan teks sastra.  + Sebagai contoh, terdapat pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi the grass is always greener on the other side of the fence . Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tidak menjadi 'rumput selalu lebih hijau di sisi lain pagar'. + Terjemahan yang sepadan adalah pepatah yang berbunyi 'rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri”.  Namun, untuk hal yang satu ini tidak terlalu berbeda dengan interpreter.  + Walaupun menerjemahkan secara real-time, penguasaan topik juga jadi salah satu aspek paling penting yang harus dimiliki seorang interpreter. Katakanlah ada seseorang yang dipekerjakan untuk menjadi interpreter di sebuah rapat bisnis. Ketika menerjemahkan, ia harus benar-benar menguasai jargon atau terminologi dalam bisnis. Hal ini berlaku untuk bidang lainnya juga. + Ketua Program Studi (Prodi) Bahasa Inggris (D3) dan Sastra Inggris (S1) Universitas Bina Sarana Informatika (BSI) Agus Priadi mengatakan, translator memiliki tugas untuk menerjemahkan buku karya sastra, dokumen bisnis, film, materi akademik, dan lainnya. + “Translator tak hanya sekadar mengartikan bahasa Inggris tapi juga harus menyelaraskan arti agar pesan yang sesungguhnya dapat tersampaikan dengan baik,” tutur Agus, Selasa (9/8/2022). + Menurutnya interpreter dapat menerjemahkan secara simultan maupun konsekutif. Biasanya interpreter dibutuhkan dalam rapat internasional. + “Interpreter harus berfokus pada makna dari pilihan kata yang digunakan. Selain itu, seorang interpreter juga harus mencari tahu tentang tema pembicaraan dan profil peserta sebelum melaksanakan tugasnya,” ujarnya. + Ia menyebut profesi interpreter dan translator bisa diraih dengan mudah melalui studi lanjut atau berkuliah dengan memilih jurusan Bahasa Inggris atau Sastra Inggris. “Universitas BSI memasuki gelombang ke-6 penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang terhitung sejak 4 Agustus sampai dengan 1 September 2022 mendatang,” kata Agus. + Ia menjelaskan cukup melakukan pendaftaran dengan mengunduh aplikasi PMB-UBSI di Play Store secara gratis atau melalui website https://bsi.pmbonline.id/ . Prodi ini tersebar di beberapa lokasi kampus seperti Universitas BSI kampus Kramat 98, Universitas BSI kampus Salemba 22, Universitas BSI kampus Margonda, Universitas BSI kampus Ciledug, Universitas BSI kampus Jatiwaringin, Universitas BSI kampus Cengkareng, dan Universitas BSI kampus Fatmawati. + “Tak hanya itu, Universitas BSI juga meringankan calon mahasiswanya dalam pembayaran kuliah yang dapat dicicil sebesar Rp 600 ribuan saja per bulannya melalui aplikasi Danacita,” terang Agus. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_rqj0zi414_banyak-orang-tua-berikan-obat-pereda-demam-meski-tidak-diperlukan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rqj0zi414_banyak-orang-tua-berikan-obat-pereda-demam-meski-tidak-diperlukan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91c7b1dcaac586c582332c17e813ef08ccfa5490 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rqj0zi414_banyak-orang-tua-berikan-obat-pereda-demam-meski-tidak-diperlukan.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/rqj0zi414/banyak-orang-tua-berikan-obat-pereda-demam-meski-tidak-diperlukan +title: "Banyak Orang Tua Berikan Obat Pereda Demam Meski tidak Diperlukan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:33:34 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Banyak Orang Tua Berikan Obat Pereda Demam Meski tidak Diperlukan | Republika Online + +Mengidentifikasi penyebab lebih penting daripada mengobati demam. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Studi baru dari Michigan Medicine di University of Michigan, Amerika Serikat menemukan satu dari tiga orang tua memberikan obat penurun demam kepada anak-anak mereka. Padahal hal itu ketika sebenarnya tidak diperlukan. Dilansir laman Fox News , Kamis (23/2/2023), menanggapi jajak pendapat, 33 persen orang tua mengatakan mereka akan memberikan obat jika anak mereka demam di bawah 38 derajat Celsius. Setengah dari mereka akan berobat jika anak mereka demam antara 38 derajat Celsius hingga 38,8 derajat Celsius. Seperempat dari orang tua bahkan akan menambahkan dosis ekstra untuk mencegah demam, menurut penelitian tersebut. Data dikumpulkan antara Agustus 2022 hingga September 2022 dari 1.376 orang tua anak berusia 12 tahun ke bawah. "Beberapa orang tua mungkin tidak paham demam," ujar dr Tiffany N Kimbrough, Direktur Medis Children's Hospital of Richmond di Virginia Commonwealth University. Dokter Kimbrough tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Dia mencermati banyak orang tua tak lagi berhadapan dengan penyakit umum pada masa kanak-kanak selama pandemi Covid-19. "Selama beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan penularan penyakit virus dan infeksi telinga yang lebih sedikit," ujar dr Kimbrough. Kini, orang tua dari anak-anak kecil sepertinya untuk pertama kalinya berhadapan dengan demam dan khawatir kondisi itu akan berbahaya untuk anaknya. Mereka pun cenderung berlebihan dalam merespons kenaikan suhu badan anak yang secara teknis tidak memenuhi batas demam yang sebenarnya. Alasan lain untuk pengobatan berlebihan adalah tidak banyak obat yang disetujui untuk penyakit rutin anak-anak. "Sering kali, memberikan obat dapat membuat orang tua merasa setidaknya mereka melakukan sesuatu ketika anak mereka sedang tidak enak badan," ujarnya. Ask me! Banyak Orang Tua Berikan Obat Pereda Demam Meski tidak Diperlukan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Studi baru dari Michigan Medicine di University of Michigan, Amerika Serikat menemukan satu dari tiga orang tua memberikan obat penurun demam kepada anak-anak mereka. Padahal hal itu ketika sebenarnya tidak diperlukan. + + + + Dilansir laman Fox News , Kamis (23/2/2023), menanggapi jajak pendapat, 33 persen orang tua mengatakan mereka akan memberikan obat jika anak mereka demam di bawah 38 derajat Celsius. Setengah dari mereka akan berobat jika anak mereka demam antara 38 derajat Celsius hingga 38,8 derajat Celsius. + + + + Baca Juga + + + Dokter Anak: Batuk Pilek tidak Perlu Obat, Demam Itu Baik + + Alternatif Cara Turunkan Demam Anak Selain dengan Obat + + Nggak Pakai Obat, Bagaimana Cara Turunkan Demam Si Kecil? + + Seperempat dari orang tua bahkan akan menambahkan dosis ekstra untuk mencegah demam, menurut penelitian tersebut. Data dikumpulkan antara Agustus 2022 hingga September 2022 dari 1.376 orang tua anak berusia 12 tahun ke bawah. "Beberapa orang tua mungkin tidak paham demam," ujar dr Tiffany N Kimbrough, Direktur Medis Children's Hospital of Richmond di Virginia Commonwealth University. + + + Dokter Kimbrough tidak terlibat dalam penelitian tersebut. Dia mencermati banyak orang tua tak lagi berhadapan dengan penyakit umum pada masa kanak-kanak selama pandemi Covid-19. + "Selama beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan penularan penyakit virus dan infeksi telinga yang lebih sedikit," ujar dr Kimbrough. Kini, orang tua dari anak-anak kecil sepertinya untuk pertama kalinya berhadapan dengan demam dan khawatir kondisi itu akan berbahaya untuk anaknya. Mereka pun cenderung berlebihan dalam merespons kenaikan suhu badan anak yang secara teknis tidak memenuhi batas demam yang sebenarnya. Alasan lain untuk pengobatan berlebihan adalah tidak banyak obat yang disetujui untuk penyakit rutin anak-anak. "Sering kali, memberikan obat dapat membuat orang tua merasa setidaknya mereka melakukan sesuatu ketika anak mereka sedang tidak enak badan," ujarnya. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_rwyxhf425_anak-berlebihan-main-ltemgtroleplayltemgt-ini-yang-harus-dilakukan-orang-tua.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rwyxhf425_anak-berlebihan-main-ltemgtroleplayltemgt-ini-yang-harus-dilakukan-orang-tua.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65116fde5a4d69a083ec89f4ce04ae8c0e9dfb70 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rwyxhf425_anak-berlebihan-main-ltemgtroleplayltemgt-ini-yang-harus-dilakukan-orang-tua.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/rwyxhf425/anak-berlebihan-main-ltemgtroleplayltemgt-ini-yang-harus-dilakukan-orang-tua +title: "Anak Berlebihan Main Roleplay, Ini yang Harus Dilakukan Orang Tua | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:59 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Anak Berlebihan Main Roleplay, Ini yang Harus Dilakukan Orang Tua | Republika Online + +Orang tua perlu menerapkan pola asuh terbaik untuk anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Roleplay atau bermain peran memang kerap dilakukan anak saat berinteraksi dengan teman sebaya. Namun, aktivitas itu menjadi berbahaya apabila dilakukan di media sosial dengan orang yang tidak dikenal, secara berlebihan, dan tak sesuai dengan usia. Apa yang membuat anak bisa menjadi berlebihan dalam bermain roleplay di dunia maya, seperti yang sempat menjadi viral belakangan? Psikiater dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor, dr Lahargo Kembaren SpKJ, memberikan penjelasannya. Dalam pertumbuhan dan perkembangan mental emosional dan psikologisnya, anak membutuhkan banyak hal. Itu termasuk komunikasi, informasi, interaksi, perhatian, kesempatan, kehangatan, pujian, apresiasi, juga cinta kasih. "Apabila semua hal itu tidak dia dapatkan di dunia nyata dari orang tua, keluarga, teman, dan orang-orang sekitar, maka anak akan mencarinya di tempat lain yang menawarkan semua hal tadi," kata Lahargo kepada Republika.co.id , Rabu (28/6/2023). Pakar kesehatan jiwa itu mengatakan bahwa gim, roleplay , media sosial, internet, dan gawai adalah cara singkat untuk mendapatkan berbagai hal tersebut. Sayangnya, ada banyak risiko dan konsekuensi negatif yang dapat terjadi, termasuk gangguan kesehatan jiwa. Lahargo mewanti-wanti orang tua bahwa banyak pihak berusaha mendapatkan perhatian anak dan remaja di tengah era digital. Karena itu, orang tua perlu menerapkan pola asuh terbaik dan hadir dengan sepenuh hati bagi buah hati. "Tingkatkan atau upgrade skill  menjadi orang tua, kasihi dan sayangi anak dengan segenap hati," kata Lahargo. Jika orang tua mendapati anak berlebihan bermain roleplay  di dunia maya, menurut Lahargo tidak perlu reaktif dengan langsung memarahi dan menyalahkan anak. Sikap itu hanya akan memperburuk keadaan serta ada banyak konsekuensi negatif. Memang perlu bersikap responsif, tapi seimbangkan dengan menahan diri. Tarik nafas dalam-dalam, coba lihat situasi yang ada, lalu duduklah di samping anak dengan tenang. Tanyakan baik-baik pada anak tentang permainan yang sedang dimainkan. Cari tahu seberapa jauh permainan itu memengaruhi diri anak, lantas berikan respons yang positif dan suportif untuk anak. Berbincanglah dari hati ke hati dengan anak untuk memberi tahu mengenai batasan yang ada dalam permainan. Saat memang sudah diketahui roleplay  yang ada sudah berlebihan, segera lakukan detoksifikasi digital pada anak. Berikan kesempatan anak untuk berjarak dengan permainannya selama beberapa waktu, sesuai kesepakatan yang dibuat dengan anak. Orang tua perlu memberikan kegiatan pengganti yang membuat anak tetap nyaman. Misalnya, bermain bersama keluarga, jalan-jalan ke alam bebas, serta berolahraga, bernyanyi, dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama dengan suasana ceria. "Lakukan secara konsisten dan berkelanjutan," kata Lahargo. Ask me! Anak Berlebihan Main Roleplay , Ini yang Harus Dilakukan Orang Tua Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Roleplay atau bermain peran memang kerap dilakukan anak saat berinteraksi dengan teman sebaya. Namun, aktivitas itu menjadi berbahaya apabila dilakukan di media sosial dengan orang yang tidak dikenal, secara berlebihan, dan tak sesuai dengan usia. + + + + + Apa yang membuat anak bisa menjadi berlebihan dalam bermain roleplay di dunia maya, seperti yang sempat menjadi viral belakangan? Psikiater dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RS Jiwa Marzoeki Mahdi Bogor, dr Lahargo Kembaren SpKJ, memberikan penjelasannya. + + + + Baca Juga + + + Viral Video Ayah Marahi Anak karena Main Roleplay, Game Apa Itu? + + Komentar Penumpang Kapal Selam Titanic: Betapa Indahnya Bangkai Kapal Titanic + + Aktor Idris Elba Tanggapi Komentar Rasis 'Pencalonannya' Sebagai James Bond + + + Dalam pertumbuhan dan perkembangan mental emosional dan psikologisnya, anak membutuhkan banyak hal. Itu termasuk komunikasi, informasi, interaksi, perhatian, kesempatan, kehangatan, pujian, apresiasi, juga cinta kasih. + "Apabila semua hal itu tidak dia dapatkan di dunia nyata dari orang tua, keluarga, teman, dan orang-orang sekitar, maka anak akan mencarinya di tempat lain yang menawarkan semua hal tadi," kata Lahargo kepada Republika.co.id , Rabu (28/6/2023). + + + + Pakar kesehatan jiwa itu mengatakan bahwa gim, roleplay , media sosial, internet, dan gawai adalah cara singkat untuk mendapatkan berbagai hal tersebut. Sayangnya, ada banyak risiko dan konsekuensi negatif yang dapat terjadi, termasuk gangguan kesehatan jiwa. + Lahargo mewanti-wanti orang tua bahwa banyak pihak berusaha mendapatkan perhatian anak dan remaja di tengah era digital. Karena itu, orang tua perlu menerapkan pola asuh terbaik dan hadir dengan sepenuh hati bagi buah hati. "Tingkatkan atau upgrade skill  menjadi orang tua, kasihi dan sayangi anak dengan segenap hati," kata Lahargo. + Jika orang tua mendapati anak berlebihan bermain roleplay  di dunia maya, menurut Lahargo tidak perlu reaktif dengan langsung memarahi dan menyalahkan anak. Sikap itu hanya akan memperburuk keadaan serta ada banyak konsekuensi negatif. + Memang perlu bersikap responsif, tapi seimbangkan dengan menahan diri. Tarik nafas dalam-dalam, coba lihat situasi yang ada, lalu duduklah di samping anak dengan tenang. Tanyakan baik-baik pada anak tentang permainan yang sedang dimainkan. + Cari tahu seberapa jauh permainan itu memengaruhi diri anak, lantas berikan respons yang positif dan suportif untuk anak. Berbincanglah dari hati ke hati dengan anak untuk memberi tahu mengenai batasan yang ada dalam permainan. + Saat memang sudah diketahui roleplay  yang ada sudah berlebihan, segera lakukan detoksifikasi digital pada anak. Berikan kesempatan anak untuk berjarak dengan permainannya selama beberapa waktu, sesuai kesepakatan yang dibuat dengan anak. + Orang tua perlu memberikan kegiatan pengganti yang membuat anak tetap nyaman. Misalnya, bermain bersama keluarga, jalan-jalan ke alam bebas, serta berolahraga, bernyanyi, dan mengerjakan pekerjaan rumah bersama dengan suasana ceria. "Lakukan secara konsisten dan berkelanjutan," kata Lahargo. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_rzshc3425_varian-baru-covid19-yang-sedang-dipantau-bawa-banyak-mutasi-baru.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rzshc3425_varian-baru-covid19-yang-sedang-dipantau-bawa-banyak-mutasi-baru.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d57aad381041b35b204f825fd303966954c3877b --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rzshc3425_varian-baru-covid19-yang-sedang-dipantau-bawa-banyak-mutasi-baru.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/rzshc3425/varian-baru-covid19-yang-sedang-dipantau-bawa-banyak-mutasi-baru +title: "Varian Baru Covid-19 yang Sedang Dipantau Bawa Banyak Mutasi Baru | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:25 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Varian Baru Covid-19 yang Sedang Dipantau Bawa Banyak Mutasi Baru | Republika Online + +Masih terlalu dini untuk mengatakan apakah varian baru ini lebih menular atau parah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) sedang melacak dan mempelajari varian baru virus penyebab Covid-19 yang sangat bermutasi. Secara resmi diberi judul BA.2.86 dan dijuluki Pirola di media sosial, WHO menetapkannya sebagai “varian dalam pemantauan”. Status ini berlaku untuk varian yang memiliki jumlah mutasi yang luar biasa besar sehingga memerlukan pemantauan saat menyebar. Dilansir Popular Science , Selasa (22/8/2023), menurut ahli biologi evolusi Pusat Kanker Fred Hutchinson Jesse Bloom, BA.2.86 memiliki lebih dari 30 perubahan asam amino dalam protein lonjakannya, dibandingkan dengan nenek moyang terdekat berikutnya (subvarian BA.2 Omicron). “Kami belum melihat varian baru (pada manusia) dengan banyaknya lonjakan mutasi baru yang terjadi sekaligus sejak kemunculan Omicron asli,” kata Bloom kepada NBC News . “Berdasarkan urutannya, saya pikir kita bisa sangat yakin bahwa (varian) ini akan relatif baik dalam menghindari antibodi yang dimiliki kebanyakan orang dari infeksi dan vaksinasi sebelumnya. Yang masih belum kita ketahui adalah, apakah varian ini cukup baik dalam menularkan sehingga benar-benar mampu menyebar luas ke seluruh dunia?”. Sejauh ini, hanya enam rangkaian BA.2.86 yang telah dilaporkan di Amerika Serikat, Inggris Raya (UK), Israel, dan Denmark, namun para ahli epidemiologi khawatir bahwa rangkaian tersebut beredar di lebih banyak tempat karena pemantauan terhadap varian Covid-19 menurun. Morten Rasmussen, peneliti senior di Statens Serum Institut (SSI) di Denmark, dalam sebuah pernyataan mengatakan tidak biasa corona berubah begitu signifikan dan mengembangkan 30 mutasi baru. “Terakhir kali kami melihat perubahan besar adalah ketika Omicron muncul,” ujar Rasmussen. Ilmuwan SSI menekankan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk mengatakan apakah varian baru ini lebih menular atau parah dan mereka sedang dalam proses mengujinya terhadap antibodi manusia. CDC akan terus memantau BA.2.86, namun tidak mengatakan bahwa hal tersebut saat ini perlu dikhawatirkan. Menurut pelacak varian CDC, keturunan XBB EG.5 (dijuluki Eris) menyebabkan sekitar 20 persen dari seluruh kasus baru Covid-19 di Amerika Serikat (AS) dan merupakan varian yang dominan. Varian paling umum berikutnya adalah FL.1.5.1 yang menyebabkan sekitar 13 persen kasus baru. “Saya pikir apa yang kami lihat adalah mekanisme deteksi yang kami terapkan berfungsi, bukan?. Kami lebih siap dari sebelumnya untuk mendeteksi dan merespons perubahan virus Covid-19," ujar Direktur CDC Mandy Cohen kepada CNN . Dengan semakin dekatnya musim virus di musim gugur dan musim dingin, kasus Covid-19 diperkirakan akan terus meningkat di seluruh AS. Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) diperkirakan akan segera mengesahkan suntikan booster yang diperbarui, dengan persetujuan dari CDC diharapkan pertengahan September. Booster baru ini tidak akan menyertakan subvarian spesifik ED.5 atau BA.2.86, tetapi akan menargetkan strain XBB. Ask me! Varian Baru Covid-19 yang Sedang Dipantau Bawa Banyak Mutasi Baru Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) sedang melacak dan mempelajari varian baru virus penyebab Covid-19 yang sangat bermutasi. Secara resmi diberi judul BA.2.86 dan dijuluki Pirola di media sosial, WHO menetapkannya sebagai “varian dalam pemantauan”. + + + + + Status ini berlaku untuk varian yang memiliki jumlah mutasi yang luar biasa besar sehingga memerlukan pemantauan saat menyebar. Dilansir Popular Science , Selasa (22/8/2023), menurut ahli biologi evolusi Pusat Kanker Fred Hutchinson Jesse Bloom, BA.2.86 memiliki lebih dari 30 perubahan asam amino dalam protein lonjakannya, dibandingkan dengan nenek moyang terdekat berikutnya (subvarian BA.2 Omicron). + + + + Baca Juga + + + Varian Baru Covid-19 Muncul Lagi, Perlukah Khawatir? + + WHO Pantau Varian Baru Covid-19 BA.X, Dianggap Mengkhawatirkan? + + Kena Flu atau Covid-19 Varian Eris? Cara Simpel Ini Bisa Bantu Membedakannya + + + “Kami belum melihat varian baru (pada manusia) dengan banyaknya lonjakan mutasi baru yang terjadi sekaligus sejak kemunculan Omicron asli,” kata Bloom kepada NBC News . + “Berdasarkan urutannya, saya pikir kita bisa sangat yakin bahwa (varian) ini akan relatif baik dalam menghindari antibodi yang dimiliki kebanyakan orang dari infeksi dan vaksinasi sebelumnya. Yang masih belum kita ketahui adalah, apakah varian ini cukup baik dalam menularkan sehingga benar-benar mampu menyebar luas ke seluruh dunia?”. + + + + Sejauh ini, hanya enam rangkaian BA.2.86 yang telah dilaporkan di Amerika Serikat, Inggris Raya (UK), Israel, dan Denmark, namun para ahli epidemiologi khawatir bahwa rangkaian tersebut beredar di lebih banyak tempat karena pemantauan terhadap varian Covid-19 menurun. Morten Rasmussen, peneliti senior di Statens Serum Institut (SSI) di Denmark, dalam sebuah pernyataan mengatakan tidak biasa corona berubah begitu signifikan dan mengembangkan 30 mutasi baru. “Terakhir kali kami melihat perubahan besar adalah ketika Omicron muncul,” ujar Rasmussen. + Ilmuwan SSI menekankan bahwa saat ini masih terlalu dini untuk mengatakan apakah varian baru ini lebih menular atau parah dan mereka sedang dalam proses mengujinya terhadap antibodi manusia. CDC akan terus memantau BA.2.86, namun tidak mengatakan bahwa hal tersebut saat ini perlu dikhawatirkan. + Menurut pelacak varian CDC, keturunan XBB EG.5 (dijuluki Eris) menyebabkan sekitar 20 persen dari seluruh kasus baru Covid-19 di Amerika Serikat (AS) dan merupakan varian yang dominan. Varian paling umum berikutnya adalah FL.1.5.1 yang menyebabkan sekitar 13 persen kasus baru. + “Saya pikir apa yang kami lihat adalah mekanisme deteksi yang kami terapkan berfungsi, bukan?. Kami lebih siap dari sebelumnya untuk mendeteksi dan merespons perubahan virus Covid-19," ujar Direktur CDC Mandy Cohen kepada CNN . + Dengan semakin dekatnya musim virus di musim gugur dan musim dingin, kasus Covid-19 diperkirakan akan terus meningkat di seluruh AS. Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) diperkirakan akan segera mengesahkan suntikan booster yang diperbarui, dengan persetujuan dari CDC diharapkan pertengahan September. Booster baru ini tidak akan menyertakan subvarian spesifik ED.5 atau BA.2.86, tetapi akan menargetkan strain XBB. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s070mk463_pusing-bisa-jadi-gejala-gangguan-irama-jantung.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s070mk463_pusing-bisa-jadi-gejala-gangguan-irama-jantung.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ccb32f6cd279238e612dda536b08f40010e9421 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s070mk463_pusing-bisa-jadi-gejala-gangguan-irama-jantung.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s070mk463/pusing-bisa-jadi-gejala-gangguan-irama-jantung +title: "Pusing Bisa Jadi Gejala Gangguan Irama Jantung | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:03 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pusing Bisa Jadi Gejala Gangguan Irama Jantung | Republika Online + +Gangguan irama jantung juga biasa dikenal dengan penyakit aritmia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Perhimpunan Aritmia Indonesia (PERITMI) dr. Sunu Budhi Raharjo, SpJP(K), mengatakan, pusing saja bisa menjadi salah satu gejala aritmia selain indikasi lainnya seperti pingsan dan jantung berdebar. "Pusing saja bisa merupakan gejala aritmia, kemudian pingsan menjadi satu gejala yang paling sering kami temukan karena sebab aritmia. (Gejala) yang paling sering itu berdebar dan yang paling ditakutkan aritmia menyebabkan henti jantung," kata Sunu di Jakarta, dikutip Rabu (30/8/2023). Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang dapat berupa denyut jantung terlalu cepat, terlalu lambat atau tidak teratur dan ini bisa berakibat fatal yaitu terjadi stroke dan gagal jantung apabila tidak segera mendapatkan penanganan. Menurut Sunu, aritmia menjadi penyebab paling sering kondisi henti jantung, yakni 88 persen, seperti yang pernah dialami pesepakbola asal Denmark Christian Eriksen saat bertanding melawan Finlandia pada Juni 2021. Dalam menghadapi kondisi itu, maka bantuan hidup dasar menjadi utama bagi pasien yakni berupa serangkaian upaya awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi. "Masalahnya henti jantung sering tidak bisa diprediksi sehingga terapi yang bisa membantu seseorang untuk bertahan menjadi sangat penting," kata Sunu. Dalam kesempatan yang sama, Dewan Penasehat PERITMI Dr dr Dicky Armein Hanafy, SpJP(K), FIHA, FAsCC, menyebutkan, data tahun 2023 menunjukkan prevalensi aritmia secara umum sekitar 1,5 persen sampai 5 persen pada populasi global. Kemudian, aritmia yang paling sering terjadi yakni fibrilasi atrium (FA) dengan prevalensi global mencapai 46,3 juta kasus dan diperkirakan pada 2050 prevalensi FA akan terus meningkat hingga mencapai 72 juta kasus di Asia (di Indonesia diperkirakan mencapai 3 juta). Berbicara gejala, menurut Dicky, orang dengan aritmia biasanya menunjukkan gejala seperti jantung berdetak cepat dari normal (takikardia), jantung berdetak lebih lambat dari normal (bradikardia), pusing, pingsan, cepat lelah, sesak napas, dan nyeri dada. Aritmia bisa terjadi pada siapa saja, sering muncul secara sporadis dan pada sebagian kecil pasien karena bawaan. Tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang untuk terkena penyakit aritmia yaitu faktor usia, penyakit jantung koroner, penggunaan narkoba atau zat-zat tertentu, konsumsi alkohol berlebihan, mengonsumsi obat-obat tertentu, merokok dan mengonsumsi kafein berlebihan. Dicky mengatakan, penanganan aritmia dapat dilakukan dengan tindakan kateter ablasi yaitu tindakan untuk detak jantung yang tidak teratur dan terlalu cepat dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah ke jantung. Tindakan itu dikatakan memiliki angka keberhasilan tinggi sehingga menjadi pilihan pertama. Sementara pemberian obat-obatan hanya dapat meredam kemunculan aritmia, tetapi, tidak menyembuhkannya. Penanganan aritmia juga dapat dilakukan dengan pemasangan alat Implantable Cadioverter Defibrillator (ICD) untuk mencegah kematian jantung mendadak. Fungsi ICD pada dasarnya untuk mengembalikan fungsi jantung dengan cara memberikan kejut listrik ketika terjadi gangguan irama jantung. ICD adalah sebuah alat berukuran kecil yang ditanam di dalam dada untuk mengembalikan irama jantung yang tidak normal. Perangkat ICD mempunyai baterai yang dapat bertahan hingga delapan tahun, bergantung pada frekuensi kerja alat tersebut. Ask me! Pusing Bisa Jadi Gejala Gangguan Irama Jantung Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Perhimpunan Aritmia Indonesia (PERITMI) dr. Sunu Budhi Raharjo, SpJP(K), mengatakan, pusing saja bisa menjadi salah satu gejala aritmia selain indikasi lainnya seperti pingsan dan jantung berdebar. "Pusing saja bisa merupakan gejala aritmia, kemudian pingsan menjadi satu gejala yang paling sering kami temukan karena sebab aritmia. (Gejala) yang paling sering itu berdebar dan yang paling ditakutkan aritmia menyebabkan henti jantung," kata Sunu di Jakarta, dikutip Rabu (30/8/2023). + + + + + Aritmia merupakan gangguan irama jantung yang dapat berupa denyut jantung terlalu cepat, terlalu lambat atau tidak teratur dan ini bisa berakibat fatal yaitu terjadi stroke dan gagal jantung apabila tidak segera mendapatkan penanganan. Menurut Sunu, aritmia menjadi penyebab paling sering kondisi henti jantung, yakni 88 persen, seperti yang pernah dialami pesepakbola asal Denmark Christian Eriksen saat bertanding melawan Finlandia pada Juni 2021. + + + + + Baca Juga + + + Tertawa Bisa Pacu Kesehatan Jantung, Bagaimana Caranya? + + Menderita Cacat Jantung Bawaan, Apakah Anak LeBron James Bisa Sembuh? + + Air Liur Bisa Beri Petunjuk Ada Masalah di Jantung, Bagaimana Caranya? + + + Dalam menghadapi kondisi itu, maka bantuan hidup dasar menjadi utama bagi pasien yakni berupa serangkaian upaya awal untuk mengembalikan fungsi pernafasan atau sirkulasi. "Masalahnya henti jantung sering tidak bisa diprediksi sehingga terapi yang bisa membantu seseorang untuk bertahan menjadi sangat penting," kata Sunu. + Dalam kesempatan yang sama, Dewan Penasehat PERITMI Dr dr Dicky Armein Hanafy, SpJP(K), FIHA, FAsCC, menyebutkan, data tahun 2023 menunjukkan prevalensi aritmia secara umum sekitar 1,5 persen sampai 5 persen pada populasi global. Kemudian, aritmia yang paling sering terjadi yakni fibrilasi atrium (FA) dengan prevalensi global mencapai 46,3 juta kasus dan diperkirakan pada 2050 prevalensi FA akan terus meningkat hingga mencapai 72 juta kasus di Asia (di Indonesia diperkirakan mencapai 3 juta). + + + + Berbicara gejala, menurut Dicky, orang dengan aritmia biasanya menunjukkan gejala seperti jantung berdetak cepat dari normal (takikardia), jantung berdetak lebih lambat dari normal (bradikardia), pusing, pingsan, cepat lelah, sesak napas, dan nyeri dada. + Aritmia bisa terjadi pada siapa saja, sering muncul secara sporadis dan pada sebagian kecil pasien karena bawaan. Tetapi, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang untuk terkena penyakit aritmia yaitu faktor usia, penyakit jantung koroner, penggunaan narkoba atau zat-zat tertentu, konsumsi alkohol berlebihan, mengonsumsi obat-obat tertentu, merokok dan mengonsumsi kafein berlebihan. + Dicky mengatakan, penanganan aritmia dapat dilakukan dengan tindakan kateter ablasi yaitu tindakan untuk detak jantung yang tidak teratur dan terlalu cepat dengan menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah ke jantung. + Tindakan itu dikatakan memiliki angka keberhasilan tinggi sehingga menjadi pilihan pertama. Sementara pemberian obat-obatan hanya dapat meredam kemunculan aritmia, tetapi, tidak menyembuhkannya. + Penanganan aritmia juga dapat dilakukan dengan pemasangan alat Implantable Cadioverter Defibrillator (ICD) untuk mencegah kematian jantung mendadak. Fungsi ICD pada dasarnya untuk mengembalikan fungsi jantung dengan cara memberikan kejut listrik ketika terjadi gangguan irama jantung. + ICD adalah sebuah alat berukuran kecil yang ditanam di dalam dada untuk mengembalikan irama jantung yang tidak normal. Perangkat ICD mempunyai baterai yang dapat bertahan hingga delapan tahun, bergantung pada frekuensi kerja alat tersebut. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s0zejw425_obati-luka-bakar-jangan-pakai-odol-ini-cara-yang-tepat.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s0zejw425_obati-luka-bakar-jangan-pakai-odol-ini-cara-yang-tepat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..932ca2bbad51b8f5420ffe61ec076617740c35f1 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s0zejw425_obati-luka-bakar-jangan-pakai-odol-ini-cara-yang-tepat.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s0zejw425/obati-luka-bakar-jangan-pakai-odol-ini-cara-yang-tepat +title: "Obati Luka Bakar Jangan Pakai Odol, Ini Cara yang Tepat | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:56:46 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Obati Luka Bakar Jangan Pakai Odol, Ini Cara yang Tepat | Republika Online + +Luka bakar memiliki empat derajat atau empat tingkat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Saat memasak, tidak jarang tepercik minyak panas. Luka bakar juga bisa muncul saat Anda tak sengaja terkena setrika. Hal ini bisa menimbulkan luka bakar yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan infeksi dan bekas luka. Dokter sekaligus edukator, dr Kevin Mak, menjelaskan luka bakar memiliki empat derajat atau empat tingkat. Untuk derajat 1 dan 2A masih bisa dirawat di rumah. Sementara, derajat 2A ke atas yang sudah ada gelembungnya dan biasanya kita gatal ingin memcahkan gelembungnya. Jadi, menurutnya lebih baik dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. "Karena apa? Karena ketika gelembung pecah risiko terkena infeksi akan lebih tinggi dan risiko terbentuknya jaringan parut alias bekas luka itu akan lebih tinggi juga, jadi lebih baik dirujuk," ujarnya dalam acara "Hansaplast First Aid Day 2023", Selasa (12/9/2023). Untuk derajat 1 dan 2A yang dirawat dirumah, lanjut dr Kevin, tetap bersihkan dulu. "Nah ini yang penting, kalau luka bakar prinsip penyebaran lukanya adalah radiasi, jadi dia ditularkan lewat panas," ujarnya. Jadi menurutnya jika hanya di oleskan di bagian atas itu tidak menghentikan panas yang masuk ke dalam lapisan kulit. Ia menganjurkan untuk alirkan di bawah air mengalir 10 sampai 15 menit. "Biar air agak mahal dikit tidak apa, yang penting itu itu berhenti, panasnya tidak menembus lapisan kulit. Setelah itu bersihkan," ujarnya. Selain itu, hal penting lainnya, menurut dokter Kevin, pada luka bakar adalah kelembapan kulitnya. "Selama kulit itu dijaga lembap maka penyembuhan akan optimal," katanya. Dia mengatakan, jangan lupa fokus pada kelembapan kulit. Gunakan produk-produk yang sifatnya melembabkan kulit dan sifatnya emolien. "Jadi dia mempertahankan kelembapan itu terjaga di lapisan kulit dan tidak menguap keluar," sarannya. Bagaimana dengan penggunaan es batu? Menurut dr Kevin, prinsip mengatasi luka bakar adalah air mengalir. Sedangkan, es batu bisa meleleh, tapi es batu adalah benda diam, sehingga tidak akan menghentikan radiasi panas yang sampai di bawah kulit. Sementara air mengalir itu bergerak, sehingga meredam panas agar panas yang masuk ke kulit tidak tambah parah. Ask me! Obati Luka Bakar Jangan Pakai Odol, Ini Cara yang Tepat Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Saat memasak, tidak jarang tepercik minyak panas. Luka bakar juga bisa muncul saat Anda tak sengaja terkena setrika. + + + + + Hal ini bisa menimbulkan luka bakar yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan infeksi dan bekas luka. Dokter sekaligus edukator, dr Kevin Mak, menjelaskan luka bakar memiliki empat derajat atau empat tingkat. Untuk derajat 1 dan 2A masih bisa dirawat di rumah. Sementara, derajat 2A ke atas yang sudah ada gelembungnya dan biasanya kita gatal ingin memcahkan gelembungnya. Jadi, menurutnya lebih baik dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. + + + + Baca Juga + + + Tiga Langkah Pertolongan Pertama pada Luka + + V BTS Ungkap Sempat Mau Lukai Diri Sendiri demi Bisa Istirahat 1 Hari + + Pembeli Tiket Konser Coldplay di Singapura Nyesel , Mau Jual Tiketnya, Mengapa? + + + "Karena apa? Karena ketika gelembung pecah risiko terkena infeksi akan lebih tinggi dan risiko terbentuknya jaringan parut alias bekas luka itu akan lebih tinggi juga, jadi lebih baik dirujuk," ujarnya dalam acara "Hansaplast First Aid Day 2023", Selasa (12/9/2023).  + Untuk derajat 1 dan 2A yang dirawat dirumah, lanjut dr Kevin, tetap bersihkan dulu. "Nah ini yang penting, kalau luka bakar prinsip penyebaran lukanya adalah radiasi, jadi dia ditularkan lewat panas," ujarnya. + + + + Jadi menurutnya jika hanya di oleskan di bagian atas itu tidak menghentikan panas yang masuk ke dalam lapisan kulit. Ia menganjurkan untuk alirkan di bawah air mengalir 10 sampai 15 menit.  + "Biar air agak mahal dikit tidak apa, yang penting itu itu berhenti, panasnya tidak menembus lapisan kulit. Setelah itu bersihkan," ujarnya.  + Selain itu, hal penting lainnya, menurut dokter Kevin, pada luka bakar adalah kelembapan kulitnya. "Selama kulit itu dijaga lembap maka penyembuhan akan optimal," katanya. + Dia mengatakan, jangan lupa fokus pada kelembapan kulit. Gunakan produk-produk yang sifatnya melembabkan kulit dan sifatnya emolien. "Jadi dia mempertahankan kelembapan itu terjaga di lapisan kulit dan tidak menguap keluar," sarannya.   + Bagaimana dengan penggunaan es batu? Menurut dr Kevin, prinsip mengatasi luka bakar adalah air mengalir. Sedangkan, es batu bisa meleleh, tapi es batu adalah benda diam, sehingga tidak akan menghentikan radiasi panas yang sampai di bawah kulit. Sementara air mengalir itu bergerak, sehingga meredam panas agar panas yang masuk ke kulit tidak tambah parah. +   +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s1zk8p425_tren-sayat-tangan-murid-sd-di-situbondo-dari-mana-berasal.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s1zk8p425_tren-sayat-tangan-murid-sd-di-situbondo-dari-mana-berasal.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0817a1edbe641aa181cd7c44445a2b6e3529dcc6 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s1zk8p425_tren-sayat-tangan-murid-sd-di-situbondo-dari-mana-berasal.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s1zk8p425/tren-sayat-tangan-murid-sd-di-situbondo-dari-mana-berasal +title: "Tren Sayat Tangan Murid SD di Situbondo dari Mana Berasal? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:43:01 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Tren Sayat Tangan Murid SD di Situbondo dari Mana Berasal? | Republika Online + +Tren Tiktok Barcode Korea merupakan tren menyayat tangan untuk membentuk barcode. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik dihebohkan dengan pemberitaan 11 siswa SD di Situbondo, Jawa Timur, yang menyayat tangan mereka. Perbuatan ini dilakukan karena mengikuti tren di Tiktok. Tren apa yang dimaksud? Tren tersebut berasal dari sebuah tren bernama Barcode Korea. Mengutip dari berbagai sumber, para guru mengatakan bahwa siswi-siswi tersebut menyayat tangannya menggunakan GDA Stik yang dijual oleh pedagang keliling di sekitar area sekolah. Tren Tiktok Barcode Korea merupakan tren menyayat tangan untuk membentuk  barcode  atau kode batang, dan merasa itu akan mempercantik tangan. Setelah itu, mereka mengunggah di Tiktok dengan  hastag  #BarcodeKorea. Ketika tim  Republika.co.id  mencoba untuk mencari  hastag  tersebut di Tiktok, kini sudah tidak bisa diakses. Justru menampilkan sebuah pesan dalam Bahasa Inggris berisi ajakan bagi siapa pun yang menemukan seseorang dengan masalah mental agar membantu melaporkan. Kejadian sayat tangan siswa SD Situbondo terbongkar setelah salah satu guru menyadari ada tangan seorang murid penuh luka sayatan. Setelah diketahui itu karena ikutan tren viral, sekolah pun melakukan geledah ke seluruh kelas dan ditemukan total 11 orang ikut-ikutan tren tersebut. Kepala sekolah langsung memberikan pembinaan kepada seluruh siswa siswi, serta melaporkan ke Dispendikbud dan memanggil orang tua para siswi. Namun rupanya, tren ini pernah viral juga dilakukan di Bengkulu Utara pada Maret 2023, bahkan jumlah siswi yang ikut-ikutan mencapai 52 orang. “Zamanku SMP tahun 2000 dulu juga ada. Ternyata tren itu memang berulang, kayak  fashion ,” tulis akun @rumahnay***. “ Koyo  ( kayak -Redaksi)  jaman  SMP ku  biyen  (dulu-Redaksi) tahun 2015/2016,” tulis akun @mamand***. “ Jaman  saya SMA dulu itu tahun 1994/1995 banyak teman saya yang begitu,” tulis akun @bagyowah***. Ask me! Tren Sayat Tangan Murid SD di Situbondo dari Mana Berasal? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik dihebohkan dengan pemberitaan 11 siswa SD di Situbondo, Jawa Timur, yang menyayat tangan mereka. Perbuatan ini dilakukan karena mengikuti tren di Tiktok. Tren apa yang dimaksud? + + + + + Tren tersebut berasal dari sebuah tren bernama Barcode Korea. Mengutip dari berbagai sumber, para guru mengatakan bahwa siswi-siswi tersebut menyayat tangannya menggunakan GDA Stik yang dijual oleh pedagang keliling di sekitar area sekolah. + + + + Baca Juga + + + FSGI: 50 Persen Kasus Perundungan Ada di SMP + + Hindari Aksi Perundungan, Pelajar: Jaga Jarak Jika Ada Teman Nakal + + Cuaca Panas Terus-menerus, Kapan Musim Hujan Tiba? Ini Prediksi BMKG + + + Tren Tiktok Barcode Korea merupakan tren menyayat tangan untuk membentuk  barcode  atau kode batang, dan merasa itu akan mempercantik tangan. Setelah itu, mereka mengunggah di Tiktok dengan  hastag  #BarcodeKorea. + Ketika tim  Republika.co.id  mencoba untuk mencari  hastag  tersebut di Tiktok, kini sudah tidak bisa diakses. Justru menampilkan sebuah pesan dalam Bahasa Inggris berisi ajakan bagi siapa pun yang menemukan seseorang dengan masalah mental agar membantu melaporkan. + + + + Kejadian sayat tangan siswa SD Situbondo terbongkar setelah salah satu guru menyadari ada tangan seorang murid penuh luka sayatan. Setelah diketahui itu karena ikutan tren viral, sekolah pun melakukan geledah ke seluruh kelas dan ditemukan total 11 orang ikut-ikutan tren tersebut.  + Kepala sekolah langsung memberikan pembinaan kepada seluruh siswa siswi, serta melaporkan ke Dispendikbud dan memanggil orang tua para siswi. Namun rupanya, tren ini pernah viral juga dilakukan di Bengkulu Utara pada Maret 2023, bahkan jumlah siswi yang ikut-ikutan mencapai 52 orang. + “Zamanku SMP tahun 2000 dulu juga ada. Ternyata tren itu memang berulang, kayak  fashion ,” tulis akun @rumahnay***. + “ Koyo  ( kayak -Redaksi)  jaman  SMP ku  biyen  (dulu-Redaksi) tahun 2015/2016,” tulis akun @mamand***. + “ Jaman  saya SMA dulu itu tahun 1994/1995 banyak teman saya yang begitu,” tulis akun @bagyowah***. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s4fh8p502_spesialis-penyakit-dalam-perbanyak-konsumsi-vitamin-d-ketika-musim-hujan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s4fh8p502_spesialis-penyakit-dalam-perbanyak-konsumsi-vitamin-d-ketika-musim-hujan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f8c7ab68c3ddf1dc586ec035350da5f6d8bfaa8 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s4fh8p502_spesialis-penyakit-dalam-perbanyak-konsumsi-vitamin-d-ketika-musim-hujan.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s4fh8p502/spesialis-penyakit-dalam-perbanyak-konsumsi-vitamin-d-ketika-musim-hujan +title: "Spesialis Penyakit Dalam- Perbanyak Konsumsi Vitamin D Ketika Musim Hujan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:00 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Spesialis Penyakit Dalam: Perbanyak Konsumsi Vitamin D Ketika Musim Hujan | Republika Online + +Saat ini banyak penelitian yang membuktikan kalau vitamin D bisa melawan penyakit. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof dr IGNG Ngoerah Bali, dr Anak Agung Ayu Yuli Gayatri menyarankan masyarakat memperbanyak mengonsumsi vitamin D saat memasuki musim hujan. "Yang perlu sekarang itu konsumsi vitamin D, musim hujan kan rawan penyakit. Saat ini banyak penelitian yang membuktikan kalau vitamin D bisa melawan penyakit, baik berupa virus, bakteri, atau yang lainnya, karena bisa melakukan mekanisme pertahanan melalui pembentukan protein-protein tertentu," kata Yuli dalam siniar Kementerian Kesehatan yang diikuti di Jakarta, Senin (20/11/2023). Yuli menjelaskan, Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk yang paling banyak kekurangan vitamin D di dunia, sehingga selain lebih banyak berolahraga di bawah sinar matahari, masyarakat juga perlu mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin D, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yuli memaparkan beberapa penyakit yang sering muncul di saat musim hujan, di antaranya influenza, demam berdarah dengue (DBD), diare, dan leptospirosis. "Umumnya yang terjadi itu flu, ditularkan melalui percikan ludah atau dahak dari manusia ke manusia lainnya, ketika terhirup lalu akan mengalami influenza, dengan gejala umum infeksi berupa demam, nyeri kepala, nyeri otot, nafsu makan menurun, pilek, batuk, atau nyeri tenggorokan," ucapnya. Kemudian, DBD yang penyebabnya juga virus, hanya saja penularannya melalui hewan perantara yakni nyamuk. Umumnya kasus DBD meningkat saat hujan, karena nyamuk lebih banyak berkembang biak di air yang tergenang, misalnya pada daun-daun, taman yang rimbun, atau wadah-wadah yang menampung air. Ia menjelaskan, gejala awal DBD yakni demam yang bertahan dalam kurun waktu 2-7 hari, disertai dengan sakit kepala yang khas di belakang mata. "Ada gejala lain juga yakni nyeri otot, mual, muntah, bahkan diare, dan nafsu makan menurun. Ini juga akan diikuti dengan penurunan trombosit, sehingga ada risiko komplikasi pendarahan spontan, atau misalnya pada perempuan, saat menstruasi jadi lebih banyak," paparnya. Kemudian, diare akut, yang disebarkan melalui oral, misalnya dari kotoran manusia yang mengandung mikroba dan tersebar di air atau tanah, kemudian mengenai sayuran atau makanan yang tidak tercuci dengan bersih, dari alat-alat makan, atau dari tangan penyaji yang tidak dicuci dengan baik, juga bisa muncul dari lalat yang sebelumnya hinggap di kotoran. Selain itu, lanjut dia, yakni leptospirosis, yang dapat ditularkan melalui air kencing tikus yang mengandung bakteri leptospira, dan terpapar lewat makanan atau luka seseorang yang terbuka, atau melalui mukosa mulut, mata, hidung. "Leptospirosis ini rawan muncul di daerah yang sering terjadi banjir, jadi air kencing tikus bisa ditularkan di genangan air itu. Gejalanya demam, nyeri otot lebih yang lebih menonjol, mata bisa merah, atau bisa sampai terjadi gangguan pada ginjal maupun liver," tuturnya. Untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh diri sendiri, di antaranya tidur cukup selama 7-8 jam, mengonsumsi makanan yang kaya gizi dengan jumlah kalori yang cukup, serta mengandung nutrisi protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. "Untuk faktor lingkungan, lakukan 3M (menguras, menutup, mengubur) atau memberantas sarang nyamuk, di rumah sendiri juga usahakan tidak ada saluran air yang buntu, sampah yang berisiko menampung air, serta memberantas lalat dan tikus yang dapat menyebabkan leptospirosis," demikian Yuli Gayatri. Ask me! Spesialis Penyakit Dalam: Perbanyak Konsumsi Vitamin D Ketika Musim Hujan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof dr IGNG Ngoerah Bali, dr Anak Agung Ayu Yuli Gayatri menyarankan masyarakat memperbanyak mengonsumsi vitamin D saat memasuki musim hujan. + + + +   + + + + Baca Juga + + + Penyaluran Zakat Karyawan Didorong Lokal + + Menparekraf Optimistis Jumlah Wisman Capai 11 Juta di Akhir 2023 + + Waspada Penipuan, Masyarakat Diimbau Beli Tiket Kereta Cepat Whoosh Hanya Melalui Saluran Resmi + + "Yang perlu sekarang itu konsumsi vitamin D, musim hujan kan rawan penyakit. Saat ini banyak penelitian yang membuktikan kalau vitamin D bisa melawan penyakit, baik berupa virus, bakteri, atau yang lainnya, karena bisa melakukan mekanisme pertahanan melalui pembentukan protein-protein tertentu," kata Yuli dalam siniar Kementerian Kesehatan yang diikuti di Jakarta, Senin (20/11/2023).   + + + Yuli menjelaskan, Indonesia termasuk salah satu negara dengan penduduk yang paling banyak kekurangan vitamin D di dunia, sehingga selain lebih banyak berolahraga di bawah sinar matahari, masyarakat juga perlu mengonsumsi suplemen yang mengandung vitamin D, karena dapat meningkatkan daya tahan tubuh.   Yuli memaparkan beberapa penyakit yang sering muncul di saat musim hujan, di antaranya influenza, demam berdarah dengue (DBD), diare, dan leptospirosis.   "Umumnya yang terjadi itu flu, ditularkan melalui percikan ludah atau dahak dari manusia ke manusia lainnya, ketika terhirup lalu akan mengalami influenza, dengan gejala umum infeksi berupa demam, nyeri kepala, nyeri otot, nafsu makan menurun, pilek, batuk, atau nyeri tenggorokan," ucapnya.   Kemudian, DBD yang penyebabnya juga virus, hanya saja penularannya melalui hewan perantara yakni nyamuk. Umumnya kasus DBD meningkat saat hujan, karena nyamuk lebih banyak berkembang biak di air yang tergenang, misalnya pada daun-daun, taman yang rimbun, atau wadah-wadah yang menampung air.   Ia menjelaskan, gejala awal DBD yakni demam yang bertahan dalam kurun waktu 2-7 hari, disertai dengan sakit kepala yang khas di belakang mata.   "Ada gejala lain juga yakni nyeri otot, mual, muntah, bahkan diare, dan nafsu makan menurun. Ini juga akan diikuti dengan penurunan trombosit, sehingga ada risiko komplikasi pendarahan spontan, atau misalnya pada perempuan, saat menstruasi jadi lebih banyak," paparnya.   Kemudian, diare akut, yang disebarkan melalui oral, misalnya dari kotoran manusia yang mengandung mikroba dan tersebar di air atau tanah, kemudian mengenai sayuran atau makanan yang tidak tercuci dengan bersih, dari alat-alat makan, atau dari tangan penyaji yang tidak dicuci dengan baik, juga bisa muncul dari lalat yang sebelumnya hinggap di kotoran.   Selain itu, lanjut dia, yakni leptospirosis, yang dapat ditularkan melalui air kencing tikus yang mengandung bakteri leptospira, dan terpapar lewat makanan atau luka seseorang yang terbuka, atau melalui mukosa mulut, mata, hidung.   "Leptospirosis ini rawan muncul di daerah yang sering terjadi banjir, jadi air kencing tikus bisa ditularkan di genangan air itu. Gejalanya demam, nyeri otot lebih yang lebih menonjol, mata bisa merah, atau bisa sampai terjadi gangguan pada ginjal maupun liver," tuturnya.   Untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut, ia menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh diri sendiri, di antaranya tidur cukup selama 7-8 jam, mengonsumsi makanan yang kaya gizi dengan jumlah kalori yang cukup, serta mengandung nutrisi protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral.   "Untuk faktor lingkungan, lakukan 3M (menguras, menutup, mengubur) atau memberantas sarang nyamuk, di rumah sendiri juga usahakan tidak ada saluran air yang buntu, sampah yang berisiko menampung air, serta memberantas lalat dan tikus yang dapat menyebabkan leptospirosis," demikian Yuli Gayatri. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s4v85r425_permen-susu-merek-white-rabbit-termasuk-produk-non-halal-jangan-terkecoh-saat-membeli.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s4v85r425_permen-susu-merek-white-rabbit-termasuk-produk-non-halal-jangan-terkecoh-saat-membeli.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d9db46c4e785ca8502301eb0656a973fc013e3b --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s4v85r425_permen-susu-merek-white-rabbit-termasuk-produk-non-halal-jangan-terkecoh-saat-membeli.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s4v85r425/permen-susu-merek-white-rabbit-termasuk-produk-non-halal-jangan-terkecoh-saat-membeli +title: "Permen Susu Merek White Rabbit Termasuk Produk Non Halal, Jangan Terkecoh Saat Membeli | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Permen Susu Merek White Rabbit Termasuk Produk Non Halal, Jangan Terkecoh Saat Membeli | Republika Online + +Kemasan permen susu yang tidak halal bergambar kelinci dan bermerek White Rabbit. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siapa yang pernah makan permen susu? Sebagian dari Anda pasti sudah akrab dengan permen satu ini. Permen ini memiliki banyak penggemar karena memang rasanya enak. Namun Anda perlu waspada, sebab tidak semua permen susu halal untuk dimakan. Dikutip dari laman LPPOM MUI, ada permen susu yang non halal yaitu yang bermerek White Rabbit. Permen berbungkus plastik bergambar kelinci putih itu pada 2000-an cukup populer di kalangan anak muda. Selain karena teksturnya yang lembut dan manis, konon permen ini juga bisa dimakan dengan bungkus lapisan dalamnya. Sebelum ramai mendapat protes di Indonesia, reaksi keras juga datang dari konusmen di Malaysia dan Brunei Darussalam. Di kedua negeri tetangga tersebut permen impor asal Cina itu ternyata juga dinyatakan haram karena mengandung babi. Yang membuat konsumen geram, informasi terkait ketidakhalalan produk tak dicantumkan di dalam kemasan sejak dulu. Untuk meredam keresahan masyarakat, Perwakilan Kementerian Malaysia, Fuziah Salleh mengeluarkan pernyataan keras dengan mengatakan bahwa permen White Rabbit haram. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada 2019, setelah pemerintah setempat melakukan pengujian sampel produk di Laboratorium Kimia Nasional atas permintaan Kementerian Agama Malaysia. Hasilnya, mereka menemukan kandungan protein babi dalam produk permen White Rabbit. Menindaklanjuti hal tersebut, Lembaga Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) juga ikut melakukan pengujian dan mendapati jejak DNA babi dan sapi dalam permen tersebut. Selain mengandung lemak babi, permen asal Cina itu sudah lama ditengarai mengandung zat kimia berbahaya yaitu formalin. Bahkan, sejak tahun 2007 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Jakarta telah melaporkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ke Polda Metro Jaya. Meski BPOM mengaku telah melakukan penarikan, pada kenyataannya hingga kini produk permen susu White Rabbit masih banyak beredar di pasaran. Di platform pasar daring, permen susu tersebut masih ditawarkan secara terbuka, dan dijual dalam berbagai kemasan, baik kemasan kecil maupun besar. Menanggapi keresahan masyarakat terkait peredaran permen susu White Rabbit yang ternyata mengandung babi, Direktur Utama LPPOM MUI, Ir Muti Arintawati, M.Si menyatakan, sejauh ini LPPOM MUI belum melakukan pemeriksaan atas produk permen tersebut di Indonesia. Pasalnya sejauh ini tidak ada permintaan dari produsen maupun distributornya. “Karena belum mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI maka kami juga belum bisa melakukan pengecekan atas kehalalan produk tersebut,” kata Muti Arintawati di situs web LPPOM MUI pada akhir Oktober, dikutip pada Senin (27/11/2023). Muti mengatakan, mengingat produk permen susu White Rabbit telah dinyatakan mengandung babi, dan dalam kemasannya juga telah dicantumkan sebagai produk yang mengandung babi, maka jelas bahwa produk tersebut haram dikonsumsi oleh konsumen Muslim. “Masyarakat harus lebih waspada dalam memilih makanan dan jajanan untuk anak-anak. Pastikan bahwa produk yang disajikan telah terjamin kehalalannya,” kata Muti Arintawati. Ask me! Permen Susu Merek White Rabbit Termasuk Produk Non Halal, Jangan Terkecoh Saat Membeli Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Siapa yang pernah makan permen susu? Sebagian dari Anda pasti sudah akrab dengan permen satu ini.  + + + + + Permen ini memiliki banyak penggemar karena memang rasanya enak. Namun Anda perlu waspada, sebab tidak semua permen susu halal untuk dimakan. Dikutip dari laman LPPOM MUI, ada permen susu yang non halal yaitu yang bermerek White Rabbit. + + + + + Baca Juga + + + Brand Makanan dan Minuman di Indonesia yang Beri Dukungan untuk Palestina + + Halal Watch Serukan Masyarakat Hindari Produk Terafiliasi Israel, Ini Daftar Mereknya + + Pasta Gigi yang Biasa Dipakai Masuk Daftar Boikot? Ini Merek Lain yang Bisa Dipilih + + + Permen berbungkus plastik bergambar kelinci putih itu pada 2000-an cukup populer di kalangan anak muda. Selain karena teksturnya yang lembut dan manis, konon permen ini juga bisa dimakan dengan bungkus lapisan dalamnya. + Sebelum ramai mendapat protes di Indonesia, reaksi keras juga datang dari konusmen di Malaysia dan Brunei Darussalam. Di kedua negeri tetangga tersebut permen impor asal Cina itu ternyata juga dinyatakan haram karena mengandung babi. Yang membuat konsumen geram, informasi terkait ketidakhalalan produk tak dicantumkan di dalam kemasan sejak dulu. + + + + Untuk meredam keresahan masyarakat, Perwakilan Kementerian Malaysia, Fuziah Salleh mengeluarkan pernyataan keras dengan mengatakan bahwa permen White Rabbit haram. Pernyataan tersebut dikeluarkan pada 2019, setelah pemerintah setempat melakukan pengujian sampel produk di Laboratorium Kimia Nasional atas permintaan Kementerian Agama Malaysia. + Hasilnya, mereka menemukan kandungan protein babi dalam produk permen White Rabbit. Menindaklanjuti hal tersebut, Lembaga Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) juga ikut melakukan pengujian dan mendapati jejak DNA babi dan sapi dalam permen tersebut. + Selain mengandung lemak babi, permen asal Cina itu sudah lama ditengarai mengandung zat kimia berbahaya yaitu formalin. Bahkan, sejak tahun 2007 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Jakarta telah melaporkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ke Polda Metro Jaya.  + Meski BPOM mengaku telah melakukan penarikan, pada kenyataannya hingga kini produk permen susu White Rabbit masih banyak beredar di pasaran. Di platform pasar daring, permen susu tersebut masih ditawarkan secara terbuka, dan dijual dalam berbagai kemasan, baik kemasan kecil maupun besar. + Menanggapi keresahan masyarakat terkait peredaran permen susu White Rabbit yang ternyata mengandung babi, Direktur Utama LPPOM MUI, Ir Muti Arintawati, M.Si menyatakan, sejauh ini LPPOM MUI belum melakukan pemeriksaan atas produk permen tersebut di Indonesia. Pasalnya sejauh ini tidak ada permintaan dari produsen maupun distributornya.  + “Karena belum mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI maka kami juga belum bisa melakukan pengecekan atas kehalalan produk tersebut,” kata Muti Arintawati di situs web LPPOM MUI pada akhir Oktober, dikutip pada Senin (27/11/2023). + Muti mengatakan, mengingat produk permen susu White Rabbit telah dinyatakan mengandung babi, dan dalam kemasannya juga telah dicantumkan sebagai produk yang mengandung babi, maka jelas bahwa produk tersebut haram dikonsumsi oleh konsumen Muslim. “Masyarakat harus lebih waspada dalam memilih makanan dan jajanan untuk anak-anak. Pastikan bahwa produk yang disajikan telah terjamin kehalalannya,” kata Muti Arintawati.  +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5jz99425_aktor-korea-ma-dongseok-unggah-poster-film-nonstop-ada-iko-uwais-dan-jet-li.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5jz99425_aktor-korea-ma-dongseok-unggah-poster-film-nonstop-ada-iko-uwais-dan-jet-li.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3233f567322b5d05d0b04b51853ed85445592ea --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5jz99425_aktor-korea-ma-dongseok-unggah-poster-film-nonstop-ada-iko-uwais-dan-jet-li.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s5jz99425/aktor-korea-ma-dongseok-unggah-poster-film-nonstop-ada-iko-uwais-dan-jet-li +title: "Aktor Korea Ma Dong-seok Unggah Poster Film Nonstop, Ada Iko Uwais dan Jet Li | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:20 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Aktor Korea Ma Dong-seok Unggah Poster Film Nonstop, Ada Iko Uwais dan Jet Li | Republika Online + +Poster grafis Nonstop menampilkan 4 aktor yang terkenal, salah satunya Iko Uwais. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Unggahan Instagram terbaru aktor laga Korea Selatan, Ma Dong Seok, berhasil membuat warganet heboh. Alasannya, unggahan tersebut memuat sebuah poster animasi yang tampak seperti sebuah poster film berjudul Nonstop . Poster grafis tersebut menampilkan empat sosok aktor yang terkenal dengan keterampilan seni beladirinya. Salah satu di antaranya adalah aktor Jet Li yang terkenal dengan kemampuan kung fu-nya. Ada pula aktor laga asal Thailand, Tony Jaa, yang memiliki keterampilan tinggi dalam Muay Thai. Jaa juga diketahui mahir melakukan Tae Kwon Do, permainan anggar, dan senam. Poster tersebut juga memuat gambar aktor Dong Seok, atau lebih dikenal sebagai Don Lee. Seperti diketahui, aktor asal Korea Selatan tersebut dikenal luas mahir melakukan boxing . Yang lebih menghebohkan, poster tersebut juga memuat gambar aktor laga asal Indonesia, Iko Uwais. Seperti diketahui, Iko merupakan salah satu aktor yang kerap mempopulerkan seni bela diri Silat melalui sejumlah film yang dia bintangi. Melalui akun Instagram miliknya, Dong Seok mengunggah poster Nonstop  tanpa keterangan lebih lanjut. Dong Seok hanya menuliskan "NONSTOP" pada kolom keterangan di bawah unggahan yang dia buat. Poster animasi tersebut dibuat oleh seorang direktur animasi dan produser eksekutif asal Korea Selatan bernama Seung Eun-kim. Kim juga tidak memberikan banyak keterangan pada kolom komentar saat mengunggah poster Nonstop  buatannya tersebut di Instagram. Sedangkan di Twitter, Kim mengunggah poster Nonstop  dengan keterangan "Concept art". Concept art  merupakan istilah untuk karya seni visual yang bertujuan untuk menggambarkan ide yang akan digunakan dalam film, gim video, animasi, buku komik, hingga tayangan televisi. Oleh karena itulah, banyak penggemar yang berharap bahwa poster buatan Kim merupakan sebuah concept art  untuk proyek film sungguhan. Para penggemar meyakini bahwa film tersebut akan menjadi karya yang fenomenal karena didukung oleh empat aktor laga ternama. "Ini akan menjadi film laga Asia paling metal. Saya rela memberikan banyak uang untuk melihat aktor dari film The Raid  (Iko) beradu laga dengan Don Lee," tulis seorang warganet, seperti dikutip dari X pada Selasa (12/12/23). Namun, sebagian warganet meyakini bahwa poster Nonstop  yang dibuat oleh Kim hanyalah sebuah fan art . Terlebih, Kim juga memberikan keterangan "ilustrasi" melalui tagar yang dia buat dalam unggahannya di Instagram. Selain itu, Kim dikenal sebagai seniman yang kerap membuat karya seni serupa dengan menggunakan sosok aktor dan aktris lain. Dalam sebuah karyanya, Kim pernah menggambar sosok Bruce Lee, Jim Kelly, dan Jean Claude Van Damme dalam satu poster. Kim juga pernah menggambar sosok Angelina Jolie sebagai yakuza dalam poster berbeda. Sebagian warganet juga meragukan Nonstop  menjadi sebuah proyek film yang nyata karena melihat kondisi Jet Li. Seperti dilansir Cheatsheet , Jet Li mulai menjauh dari dunia akting karena alasan kesehatan dan aktivitasnya dalam acara-acara amal. Jet Li sempat melakukan comeback  pada 2020 sebelum kembali menjauh dari sorotan kamera. Meski belum ada informasi lebih lanjut mengenai poster Nonstop , banyak penggemar berharap bahwa proyek film Nonstop  benar-benar akan terwujud. Terlebih, Dong-seok hingga istri dari Iko, yaitu Audy Item, juga mengunggah poster Nonstop  melalui akun media sosial masing-masing. Ask me! Aktor Korea Ma Dong-seok Unggah Poster Film Nonstop , Ada Iko Uwais dan Jet Li Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Unggahan Instagram terbaru aktor laga Korea Selatan, Ma Dong Seok, berhasil membuat warganet heboh. Alasannya, unggahan tersebut memuat sebuah poster animasi yang tampak seperti sebuah poster film berjudul Nonstop . + + + + + Poster grafis tersebut menampilkan empat sosok aktor yang terkenal dengan keterampilan seni beladirinya. Salah satu di antaranya adalah aktor Jet Li yang terkenal dengan kemampuan kung fu-nya. + + + + Baca Juga + + + BTS Foto Bersama Bertujuh, Kompak Antar RM dan V ke Kamp Militer + + Yang tak Boleh Dilakukan Orang Tua Ketika Marah dengan Anak + + Kurma Ini Ternyata Produk Israel, Catat Mereknya Agar tak Terkecoh + + + Ada pula aktor laga asal Thailand, Tony Jaa, yang memiliki keterampilan tinggi dalam Muay Thai. Jaa juga diketahui mahir melakukan Tae Kwon Do, permainan anggar, dan senam. + Poster tersebut juga memuat gambar aktor Dong Seok, atau lebih dikenal sebagai Don Lee. Seperti diketahui, aktor asal Korea Selatan tersebut dikenal luas mahir melakukan boxing . + + + + Yang lebih menghebohkan, poster tersebut juga memuat gambar aktor laga asal Indonesia, Iko Uwais. Seperti diketahui, Iko merupakan salah satu aktor yang kerap mempopulerkan seni bela diri Silat melalui sejumlah film yang dia bintangi. + Melalui akun Instagram miliknya, Dong Seok mengunggah poster Nonstop  tanpa keterangan lebih lanjut. Dong Seok hanya menuliskan "NONSTOP" pada kolom keterangan di bawah unggahan yang dia buat. + Poster animasi tersebut dibuat oleh seorang direktur animasi dan produser eksekutif asal Korea Selatan bernama Seung Eun-kim. Kim juga tidak memberikan banyak keterangan pada kolom komentar saat mengunggah poster Nonstop  buatannya tersebut di Instagram. + Sedangkan di Twitter, Kim mengunggah poster Nonstop  dengan keterangan "Concept art". Concept art  merupakan istilah untuk karya seni visual yang bertujuan untuk menggambarkan ide yang akan digunakan dalam film, gim video, animasi, buku komik, hingga tayangan televisi. + Oleh karena itulah, banyak penggemar yang berharap bahwa poster buatan Kim merupakan sebuah concept art  untuk proyek film sungguhan. Para penggemar meyakini bahwa film tersebut akan menjadi karya yang fenomenal karena didukung oleh empat aktor laga ternama. + "Ini akan menjadi film laga Asia paling metal. Saya rela memberikan banyak uang untuk melihat aktor dari film The Raid  (Iko) beradu laga dengan Don Lee," tulis seorang warganet, seperti dikutip dari X pada Selasa (12/12/23). + Namun, sebagian warganet meyakini bahwa poster Nonstop  yang dibuat oleh Kim hanyalah sebuah fan art . Terlebih, Kim juga memberikan keterangan "ilustrasi" melalui tagar yang dia buat dalam unggahannya di Instagram. + Selain itu, Kim dikenal sebagai seniman yang kerap membuat karya seni serupa dengan menggunakan sosok aktor dan aktris lain. Dalam sebuah karyanya, Kim pernah menggambar sosok Bruce Lee, Jim Kelly, dan Jean Claude Van Damme dalam satu poster. Kim juga pernah menggambar sosok Angelina Jolie sebagai yakuza dalam poster berbeda. + Sebagian warganet juga meragukan Nonstop  menjadi sebuah proyek film yang nyata karena melihat kondisi Jet Li. Seperti dilansir Cheatsheet , Jet Li mulai menjauh dari dunia akting karena alasan kesehatan dan aktivitasnya dalam acara-acara amal. Jet Li sempat melakukan comeback  pada 2020 sebelum kembali menjauh dari sorotan kamera. + Meski belum ada informasi lebih lanjut mengenai poster Nonstop , banyak penggemar berharap bahwa proyek film Nonstop  benar-benar akan terwujud. Terlebih, Dong-seok hingga istri dari Iko, yaitu Audy Item, juga mengunggah poster Nonstop  melalui akun media sosial masing-masing. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5sjqi425_kostum-baru-superman-di-film-superman-legacy-dibocorkan-sutradara-seperti-apa-bentuknya.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5sjqi425_kostum-baru-superman-di-film-superman-legacy-dibocorkan-sutradara-seperti-apa-bentuknya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86b50a43e18dacc87650a0bb7ab248ef6d657673 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5sjqi425_kostum-baru-superman-di-film-superman-legacy-dibocorkan-sutradara-seperti-apa-bentuknya.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s5sjqi425/kostum-baru-superman-di-film-superman-legacy-dibocorkan-sutradara-seperti-apa-bentuknya +title: "Kostum Baru Superman di Film Superman- Legacy Dibocorkan Sutradara, Seperti Apa Bentuknya? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:33 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kostum Baru Superman di Film Superman: Legacy Dibocorkan Sutradara, Seperti Apa Bentuknya? | Republika Online + +Sutradara Superman: Legacy membocorkan mengenai kostum baru Ssuperman. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara dan co-CEO DC Studios, James Gunn, membagikan beberapa detail menarik tentang desain kostum teranyar Superman. Tepatnya, untuk sosok Man of Steel di Superman: Legacy yang bakal diperankan oleh aktor David Corenswet. Dikutip dari laman ScreenRant , Ahad (17/12/2023), sinema live-action Superman: Legacy akan menjadi film reboot Superman yang baru. Sekaligus, menandai rilis film pertama di DC Universe di bawah kepemimpinan Gunn dan rekan CEO-nya, Peter Safran. Pada awal tahun ini, Gunn mengungkapkan bahwa dia melihat ratusan desain sebelum memilih setelan untuk Superman versi Corenswet. Meskipun Gunn tidak menunjukkan kostumnya secara langsung, tapi Gunn memberikan detail informasi yang membuat para penggemar bersemangat. Baca juga: Marvel Pecat Jonathan Majors Pemeran Kang di Avengers: The Kang Dynasty, Apa Penyebabnya? Hal ini bermula dari pengguna media sosial Threads @durrellb.r yang bertanya apakah setelan Superman di film terbaru nanti akan "lebih klasik, modern, atau sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda?". Ternyata, Gunn merespons pertanyaan itu. Gunn menjawab "semua hal tersebut", menyiratkan bahwa desain kostumnya mencakup atribut klasik dan modern. Sama seperti di komik, selama bertahun-tahun kostum Superman juga mengalami beberapa pembaruan dan evolusi dalam film live action . Setelan biru cerah dan merah yang dikenakan oleh Christopher Reeve di Superman: The Movie tahun 1979 mungkin telah menjadi gambar yang paling sering dikaitkan dengan tampilan klasik karakter tersebut. Namun, sebenarnya ada yang lebih awal. Beri penghormatan semua kostum ... lanjutkan membaca>> Ask me! Kostum Baru Superman di Film Superman: Legacy Dibocorkan Sutradara, Seperti Apa Bentuknya? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara dan co-CEO DC Studios, James Gunn, membagikan beberapa detail menarik tentang desain kostum teranyar Superman. Tepatnya, untuk sosok Man of Steel di Superman: Legacy yang bakal diperankan oleh aktor David Corenswet. + + + + + Dikutip dari laman ScreenRant , Ahad (17/12/2023), sinema live-action Superman: Legacy akan menjadi film reboot Superman yang baru. Sekaligus, menandai rilis film pertama di DC Universe di bawah kepemimpinan Gunn dan rekan CEO-nya, Peter Safran.  + + + + + Baca Juga + + + Meski Banyak Penundaan Film, Box Office Tahun 2025 Diperkirakan Capai Rp 31 Triliun + + Jason Momoa Khawatirkan Masa Depan Film Aquaman + + Film Ini Dapat Predikat Terburuk yang Tayang pada 2023 + + + Pada awal tahun ini, Gunn mengungkapkan bahwa dia melihat ratusan desain sebelum memilih setelan untuk Superman versi Corenswet. Meskipun Gunn tidak menunjukkan kostumnya secara langsung, tapi Gunn memberikan detail informasi yang membuat para penggemar bersemangat. + Baca juga: Marvel Pecat Jonathan Majors Pemeran Kang di Avengers: The Kang Dynasty, Apa Penyebabnya? + + + + Hal ini bermula dari pengguna media sosial Threads @durrellb.r yang bertanya apakah setelan Superman di film terbaru nanti akan "lebih klasik, modern, atau sesuatu yang benar-benar baru dan berbeda?". Ternyata, Gunn merespons pertanyaan itu. + Gunn menjawab "semua hal tersebut", menyiratkan bahwa desain kostumnya mencakup atribut klasik dan modern. Sama seperti di komik, selama bertahun-tahun kostum Superman juga mengalami beberapa pembaruan dan evolusi dalam film live action .  + Setelan biru cerah dan merah yang dikenakan oleh Christopher Reeve di Superman: The Movie tahun 1979 mungkin telah menjadi gambar yang paling sering dikaitkan dengan tampilan klasik karakter tersebut. Namun, sebenarnya ada yang lebih awal.  + Beri penghormatan semua kostum ... lanjutkan membaca>>  + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s7rkv2370_ini-lima-fakta-dan-mitos-seputar-pola-makan-sehat.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s7rkv2370_ini-lima-fakta-dan-mitos-seputar-pola-makan-sehat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7367ac6d880b7db11ec6e27551a54927c72a9a15 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s7rkv2370_ini-lima-fakta-dan-mitos-seputar-pola-makan-sehat.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s7rkv2370/ini-lima-fakta-dan-mitos-seputar-pola-makan-sehat +title: "Ini Lima Fakta dan Mitos Seputar Pola Makan Sehat | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:45 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ini Lima Fakta dan Mitos Seputar Pola Makan Sehat | Republika Online + +Pola makan yang sehat mencakup semua unsur gizi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2024, dokter gizi dr. Putri Sakti Dwi Permanasari dan Tokopedia membagikan lima fakta dan mitos seputar makan sehat dan bergizi serta penerapan pola hidup yang lebih sehat bagi masyarakat. Pola makan yang sehat mencakup semua unsur gizi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, jika seseorang mengonsumsi makanan yang melebihi kebutuhan tubuhnya, hal ini akan berisiko pada timbulnya penyakit, seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, arthritis, batu empedu, dan penyakit lainnya, seperti dikutip dari keterangan pers Tokopedia, Rabu (24/1/2024). “Gizi seimbang menjadi hal paling penting dalam menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya, selain karbohidrat sebagai sumber energi utama, tubuh juga membutuhkan sumber zat pembangun dan pengatur lainnya yang bisa didapat dari protein nabati dan hewani,” kata dr. Putri. Dia menambahkan, “Keduanya juga mengandung lemak yang penting bagi tubuh asalkan dikonsumsi sesuai kebutuhan,” katanya. Oleh karena itu, berikut lima fakta dan mitos seputar makan sehat berdasarkan saran dari dokter gizi. 1. Makan malam akan membuat berat badan naik adalah mitos Faktanya, makan malam tidak akan membuat berat badan naik jika jumlah kalori yang dikonsumsi dalam sehari tetap sesuai kebutuhan kalori per orang dan membatasi konsumsi makanan manis serta berlemak. Seseorang yang sedang menurunkan berat badan disarankan untuk makan malam 2 sampai 3 jam sebelum waktu tidur untuk menghindari risiko asam lambung naik. Ketika lapar saat malam hari, dokter menyarankan untuk memakan buah-buahan, seperti blueberry yang mengandung zat antioksidan. Hindari juga mengonsumsi camilan, seperti makanan olahan atau yang digoreng dengan minyak berlebih. 2. Mindful eating lebih baik dibandingkan mengurangi porsi makan adalah fakta Mengurangi porsi makan berlebihan hingga menghindari makanan tertentu demi menurunkan berat badan justru tidak baik. Lebih baik, terapkan mindful eating karena tidak ada makanan yang terlalu baik maupun jahat. “ Mindful didasarkan pada kesadaran penuh seseorang saat makan. Misalnya, memperhatikan apa saja yang dimakan, besarnya porsi makanan, mengetahui kapan saat lapar dan saat kenyang,” kata Putri. Masyarakat dapat mengikuti anjuran.... Ask me! Ini Lima Fakta dan Mitos Seputar Pola Makan Sehat Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut Hari Gizi Nasional pada 25 Januari 2024, dokter gizi dr. Putri Sakti Dwi Permanasari dan Tokopedia membagikan lima fakta dan mitos seputar makan sehat dan bergizi serta penerapan pola hidup yang lebih sehat bagi masyarakat. Pola makan yang sehat mencakup semua unsur gizi yang seimbang sesuai kebutuhan tubuh.  + + + + + Menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, jika seseorang mengonsumsi makanan yang melebihi kebutuhan tubuhnya, hal ini akan berisiko pada timbulnya penyakit, seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, arthritis, batu empedu, dan penyakit lainnya, seperti dikutip dari keterangan pers Tokopedia, Rabu (24/1/2024). + + + + Baca Juga + + + Kekerasan Seksual Anak TK, Masyarakat Diminta Jangan Labelling + + Ada Isu Menteri Mundur dari Kabinet, Ini Dampaknya ke IHSG + + Gunung Semeru Dua Kali Erupsi Semburkan Abu Vulkanik + + + “Gizi seimbang menjadi hal paling penting dalam menerapkan gaya hidup sehat. Misalnya, selain karbohidrat sebagai sumber energi utama, tubuh juga membutuhkan sumber zat pembangun dan pengatur lainnya yang bisa didapat dari protein nabati dan hewani,” kata dr. Putri. + Dia menambahkan, “Keduanya juga mengandung lemak yang penting bagi tubuh asalkan dikonsumsi sesuai kebutuhan,” katanya. + + + + Oleh karena itu, berikut lima fakta dan mitos seputar makan sehat berdasarkan saran dari dokter gizi. + 1. Makan malam akan membuat berat badan naik adalah mitos + Faktanya, makan malam tidak akan membuat berat badan naik jika jumlah kalori yang dikonsumsi dalam sehari tetap sesuai kebutuhan kalori per orang dan membatasi konsumsi makanan manis serta berlemak. + Seseorang yang sedang menurunkan berat badan disarankan untuk makan malam 2 sampai 3 jam sebelum waktu tidur untuk menghindari risiko asam lambung naik. Ketika lapar saat malam hari, dokter menyarankan untuk memakan buah-buahan, seperti blueberry yang mengandung zat antioksidan. + Hindari juga mengonsumsi camilan, seperti makanan olahan atau yang digoreng dengan minyak berlebih. + 2. Mindful eating lebih baik dibandingkan mengurangi porsi makan adalah fakta + Mengurangi porsi makan berlebihan hingga menghindari makanan tertentu demi menurunkan berat badan justru tidak baik. Lebih baik, terapkan mindful eating karena tidak ada makanan yang terlalu baik maupun jahat. + “ Mindful didasarkan pada kesadaran penuh seseorang saat makan. Misalnya, memperhatikan apa saja yang dimakan, besarnya porsi makanan, mengetahui kapan saat lapar dan saat kenyang,” kata Putri. + Masyarakat dapat mengikuti anjuran.... +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9sym1370_penelitian-bermain-gim-di-ponsel-sebabkan-gejala-mata-kering-dan-kurangi-kedipan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9sym1370_penelitian-bermain-gim-di-ponsel-sebabkan-gejala-mata-kering-dan-kurangi-kedipan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9bc918386b129ddfdef1c27cc585abf5aee30e9 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9sym1370_penelitian-bermain-gim-di-ponsel-sebabkan-gejala-mata-kering-dan-kurangi-kedipan.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s9sym1370/penelitian-bermain-gim-di-ponsel-sebabkan-gejala-mata-kering-dan-kurangi-kedipan +title: "Penelitian- Bermain Gim di Ponsel Sebabkan Gejala Mata Kering dan Kurangi Kedipan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:38 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Penelitian: Bermain Gim di Ponsel Sebabkan Gejala Mata Kering dan Kurangi Kedipan | Republika Online + +Jumlah kedipan turun signifikan dari 21 kedipan per menit menjadi sembilan. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sebuah penelitian yang dilakukan pada anak-anak sekolah di Australia menemukan bahwa gejala mata kering memburuk setelah satu jam bermain gim di ponsel pintar. Tingkat kedipan mereka menurun secara signifikan, turun dari 21 kedipan per menit menjadi sembilan. Selain itu, interval antar kedipan diperpanjang dari tiga detik menjadi hanya di bawah sembilan detik dalam menit pertama permainan. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Eye. Dilansir PsyPost , Senin (4/3/2024), pada dekade-dekade awal abad ke-21, prevalensi penggunaan perangkat digital di kalangan anak-anak melonjak drastis. Diantara perangkat-perangkat tersebut, ponsel pintar merupakan perangkat yang paling banyak digunakan. Di Amerika Serikat (AS), 83 persen anak-anak memiliki ponsel pintar pada usia 15 tahun, sebuah tren yang terjadi secara global. Anak-anak sering kali menghabiskan beberapa jam di depan perangkat digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan profesional medis. Waktu pemakaian perangkat digital yang berlebihan telah dikaitkan dengan dampak buruk terhadap kesehatan dan mental anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa melihat layar dalam waktu lama dikaitkan dengan perkembangan miopia (rabun jauh) yang lebih cepat pada anak-anak dan remaja. Selain itu, kemungkinan mengalami kelelahan dan ketegangan mata meningkat setelah lebih dari dua jam menggunakan ponsel pintar. Penulis studi Ngozi Charity Chidi-Egboka dan rekan-rekannya ingin menguji pengaruh penggunaan ponsel pintar selama satu jam terhadap kedipan, gejala mata kering, dan indeks lapisan air mata pada anak sekolah. Film air mata adalah lapisan tipis cairan yang menutupi permukaan mata, memberikan pelumasan, perlindungan, dan permukaan optik halus untuk penglihatan jernih. Berbagai pengukuran yang digunakan untuk menilai stabilitas, kuantitas, dan kualitas lapisan film air mata disebut indeks film air mata. Penelitian ini melibatkan 36 anak berusia antara enam dan 15 tahun, yang direkrut dari kampus utama Universitas New South Wales di Sydney, Australia, dan komunitas sekitarnya, dengan mayoritas peserta perempuan sebanyak 22 orang. Untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, anak-anak mengunjungi laboratorium peneliti, di mana mereka diminta untuk bermain gim di iPhone 5 selama satu jam tanpa gangguan. Gim yang dipilih adalah Despicable Me: Minion Rush dan Racing Penguin. Sebelum memulai dan.... Ask me! Penelitian: Bermain Gim di Ponsel Sebabkan Gejala Mata Kering dan Kurangi Kedipan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sebuah penelitian yang dilakukan pada anak-anak sekolah di Australia menemukan bahwa gejala mata kering memburuk setelah satu jam bermain gim di ponsel pintar. Tingkat kedipan mereka menurun secara signifikan, turun dari 21 kedipan per menit menjadi sembilan.  + + + + + Selain itu, interval antar kedipan diperpanjang dari tiga detik menjadi hanya di bawah sembilan detik dalam menit pertama permainan. Penelitian ini dipublikasikan di jurnal Eye. + + + + + Baca Juga + + + Mimpi Pengungsi Palestina Hilang Bersama UNRWA + + Penemuan Batu Berlapis di Rejang Lebong Dilanjutkan Penelitian + + PBSI akan Bahas Kans Pertandingan 3 Lawan 3 di Satu Lapangan, Seperti Apa Konsepnya? + + + Dilansir PsyPost , Senin (4/3/2024), pada dekade-dekade awal abad ke-21, prevalensi penggunaan perangkat digital di kalangan anak-anak melonjak drastis. Diantara perangkat-perangkat tersebut, ponsel pintar merupakan perangkat yang paling banyak digunakan.  + Di Amerika Serikat (AS), 83 persen anak-anak memiliki ponsel pintar pada usia 15 tahun, sebuah tren yang terjadi secara global. Anak-anak sering kali menghabiskan beberapa jam di depan perangkat digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan profesional medis. + + + + Waktu pemakaian perangkat digital yang berlebihan telah dikaitkan dengan dampak buruk terhadap kesehatan dan mental anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa melihat layar dalam waktu lama dikaitkan dengan perkembangan miopia (rabun jauh) yang lebih cepat pada anak-anak dan remaja. Selain itu, kemungkinan mengalami kelelahan dan ketegangan mata meningkat setelah lebih dari dua jam menggunakan ponsel pintar. + Penulis studi Ngozi Charity Chidi-Egboka dan rekan-rekannya ingin menguji pengaruh penggunaan ponsel pintar selama satu jam terhadap kedipan, gejala mata kering, dan indeks lapisan air mata pada anak sekolah. Film air mata adalah lapisan tipis cairan yang menutupi permukaan mata, memberikan pelumasan, perlindungan, dan permukaan optik halus untuk penglihatan jernih. Berbagai pengukuran yang digunakan untuk menilai stabilitas, kuantitas, dan kualitas lapisan film air mata disebut indeks film air mata. + Penelitian ini melibatkan 36 anak berusia antara enam dan 15 tahun, yang direkrut dari kampus utama Universitas New South Wales di Sydney, Australia, dan komunitas sekitarnya, dengan mayoritas peserta perempuan sebanyak 22 orang. + Untuk berpartisipasi dalam penelitian ini, anak-anak mengunjungi laboratorium peneliti, di mana mereka diminta untuk bermain gim di iPhone 5 selama satu jam tanpa gangguan. Gim yang dipilih adalah Despicable Me: Minion Rush dan Racing Penguin.  + Sebelum memulai dan.... +   +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sb21ch425_warga-diimbau-buka-jendela-setiap-hari-untuk-cegah-tbc.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sb21ch425_warga-diimbau-buka-jendela-setiap-hari-untuk-cegah-tbc.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d45c886f5368c15d4c9de9c536772f15db168c6c --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sb21ch425_warga-diimbau-buka-jendela-setiap-hari-untuk-cegah-tbc.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sb21ch425/warga-diimbau-buka-jendela-setiap-hari-untuk-cegah-tbc +title: "Warga Diimbau Buka Jendela Setiap Hari untuk Cegah TBC | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:58 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Warga Diimbau Buka Jendela Setiap Hari untuk Cegah TBC | Republika Online + +Menurut dokter, kuman TB bisa mati kena sinar ultraviolet. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga disarankan membuka jendela rumah setiap hari. Pakar kesehatan dr Dimas Dwi Saputro SpA mengatakan, hal itu bertujuan untuk mencegah bakteri penyebab TBC masuk dan bertahan di dalam hunian. "Kuman TB bisa mati kena sinar ultraviolet dan bisa kita halau dengan ventilasi udara yang baik," katanya dalam seminar daring yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (28/3/2024). Dimas yang juga berpraktik di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita itu menganjurkan warga membuka jendela rumah selama satu hingga dua jam setiap hari lalu memasang kipas angin dari dalam untuk mendorong udara keluar. "Dibuka selalu jendelanya. Lalu dari dalam dipasang kipas angin, mendorong udara keluar. Bukan pakai AC. Kalau pakai AC kan ditutup terus, itu tidak mengganti udara," kata dia. Bakteri penyebab tuberkulosis (TBC atau TB), yakni Mycrobacterium tuberculosis dapat bertahan di udara selama berjam-jam pada ruangan lembap dan gelap. Bakteri ini dapat menyebar melalui percikan dahak saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin tanpa menutup mulut. Kemudian, berbicara dengan luasan jendela rumah yang ideal, menurut Dimas ini sekitar 20 persen dari luasan tanah dan ini harus diupayakan meskipun seseorang atau keluarga tinggal di Jakarta. Selain itu, sebagai upaya pencegahan seseorang terpapar dan terinfeksi bakteri penyebab TBC, dibutuhkan peran berbagai pihak antara lain pihak sekolah termasuk pesantren yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk sama-sama menggiatkan pemakaian masker dan menerapkan etika batuk yang benar. "Lalu makan makanan bernutrisi seimbang serta upayakan berobat rutin ke puskesmas dan berikan obat pencegahan pada anggota keluarga," kata pakar kesehatan dari Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) DKI Jakarta itu. Di sisi lain, perlu juga ada upaya mencari kontak serumah dan erat dengan orang yang terkena TBC. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang terdiagnosis TB, maka anggota keluarga lain harus mendapatkan pengobatan sebagai pencegahan agar tak sampai sakit. Dimas menambahkan, seseorang yang tertular kuman TBC belum tentu mengalami gejala. Apabila dia mengalami gejala maka termasuk dalam pasien TBC aktif dan mendapatkan pengobatan untuk TBC aktif. "Kalau sudah tertular, tapi tidak ada gejala, namanya TB laten. TB laten diobati karena suatu waktu bisa jadi TBC, harus pengobatan pencegahan ada yang enam bulan, ada yang tiga bulan. Ada yang minumnya setiap hari, ada yang minumnya sepekan sekali," demikian kata dia. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat jumlah notifikasi kasus TBC di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 60.420 kasus dan dari jumlah itu sebanyak sebanyak 9.684 atau 16 persen kasus dialami anak. Ask me! Warga Diimbau Buka Jendela Setiap Hari untuk Cegah TBC Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga disarankan membuka jendela rumah setiap hari. Pakar kesehatan dr Dimas Dwi Saputro SpA mengatakan, hal itu bertujuan untuk mencegah bakteri penyebab TBC masuk dan bertahan di dalam hunian. + + + + + "Kuman TB bisa mati kena sinar ultraviolet dan bisa kita halau dengan ventilasi udara yang baik," katanya dalam seminar daring yang diadakan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Kamis (28/3/2024). + + + + + Baca Juga + + + Kemenkes: Kolaborasi Penting Guna Eliminasi TBC Cegah Isu Multiaspek + + Mengapa Perokok Punya Risiko Tinggi Terkena TBC? + + Harvey Moeis, Nikahi Sandra Dewi Ala Disney Princess dan Hadiahi Anak Jet Pribadi + + + Dimas yang juga berpraktik di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita itu menganjurkan warga membuka jendela rumah selama satu hingga dua jam setiap hari lalu memasang kipas angin dari dalam untuk mendorong udara keluar. "Dibuka selalu jendelanya. Lalu dari dalam dipasang kipas angin, mendorong udara keluar. Bukan pakai AC. Kalau pakai AC kan ditutup terus, itu tidak mengganti udara," kata dia. + Bakteri penyebab tuberkulosis (TBC atau TB), yakni Mycrobacterium tuberculosis dapat bertahan di udara selama berjam-jam pada ruangan lembap dan gelap. Bakteri ini dapat menyebar melalui percikan dahak saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin tanpa menutup mulut. + + + + Kemudian, berbicara dengan luasan jendela rumah yang ideal, menurut Dimas ini sekitar 20 persen dari luasan tanah dan ini harus diupayakan meskipun seseorang atau keluarga tinggal di Jakarta. Selain itu, sebagai upaya pencegahan seseorang terpapar dan terinfeksi bakteri penyebab TBC, dibutuhkan peran berbagai pihak antara lain pihak sekolah termasuk pesantren yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk sama-sama menggiatkan pemakaian masker dan menerapkan etika batuk yang benar. + "Lalu makan makanan bernutrisi seimbang serta upayakan berobat rutin ke puskesmas dan berikan obat pencegahan pada anggota keluarga," kata pakar kesehatan dari Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) DKI Jakarta itu. + Di sisi lain, perlu juga ada upaya mencari kontak serumah dan erat dengan orang yang terkena TBC. Apabila ada salah satu anggota keluarga yang terdiagnosis TB, maka anggota keluarga lain harus mendapatkan pengobatan sebagai pencegahan agar tak sampai sakit. + Dimas menambahkan, seseorang yang tertular kuman TBC belum tentu mengalami gejala. Apabila dia mengalami gejala maka termasuk dalam pasien TBC aktif dan mendapatkan pengobatan untuk TBC aktif. + "Kalau sudah tertular, tapi tidak ada gejala, namanya TB laten. TB laten diobati karena suatu waktu bisa jadi TBC, harus pengobatan pencegahan ada yang enam bulan, ada yang tiga bulan. Ada yang minumnya setiap hari, ada yang minumnya sepekan sekali," demikian kata dia. + Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat jumlah notifikasi kasus TBC di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 60.420 kasus dan dari jumlah itu sebanyak sebanyak 9.684 atau 16 persen kasus dialami anak. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sccm9s414_army-dan-carats-berseteru-akibat-klaim-hybe-sukses-berkat-seventeen-alih-alih-bts.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sccm9s414_army-dan-carats-berseteru-akibat-klaim-hybe-sukses-berkat-seventeen-alih-alih-bts.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0771344364a9dcc81632e7af27dd2b4e88bd498e --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sccm9s414_army-dan-carats-berseteru-akibat-klaim-hybe-sukses-berkat-seventeen-alih-alih-bts.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sccm9s414/army-dan-carats-berseteru-akibat-klaim-hybe-sukses-berkat-seventeen-alih-alih-bts +title: "Army dan Carats Berseteru Akibat Klaim HYBE Sukses Berkat Seventeen Alih-Alih BTS | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:44 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Army dan Carats Berseteru Akibat Klaim HYBE Sukses Berkat Seventeen Alih-Alih BTS | Republika Online + +Penggemar BTS, Army, keberatan dengan narasi variety show tentang kesuksesan HYBE. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggemar BTS yang disebut Army merasa sangat geram atas klaim yang dibuat di variety show MBC TV Korea Selatan, "Hangout With Yoo". Dalam tayangan tersebut, tersirat bahwa HYBE dibangum oleh Seventeen, bukan BTS. Pada 20 April 2024, teaser untuk episode "Hangout With Yoo", yang menampilkan sub-unit BSS Seventeen sebagai bintang tamu, dirilis. Pembawa acara Yoo Jae Suk dan pemeran utama lainnya mengunjungi perusahaan hiburan multi-label HYBE untuk memfasilitasi acara itu. Cuplikan tersebut secara khusus menggambarkan kemegahan salah satu gedung HYBE, agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Saat teaser tersebut membawa penonton melakukan tur ke dalam gedung, sebuah teks muncul, "Markas HYBE yang dibangun oleh Seventeen". Meskipun teaser tersebut, dengan sub-unit Seventeen sebagai karakter utama dalam acara itu dan mungkin tidak bermaksud jahat, penggemar BTS menganggapnya serius. Mereka menyuarakan kekecewaannya dengan keras terhadap TV korea yang dianggap tak menghargai warisan BTS. Melihat video tersebut dengan lebih baik dan lengkap, MBC secara nyata mengakui pengakuan BTS, yang mengedepankan upaya BTS dalam membangun fondasi perusahaan. Pernyataan yang disebutkan sebelumnya hanya berusaha untuk menunjukkan bagaimana penambahan Seventeen ke tim HYBE telah secara signifikan menghasilkan grafik pertumbuhan lebih lanjut bagi agensi tersebut. Namun demikian, penggemar BTS tetap menyerang MBC dengan reaksi keras karena mereka menganggapnya sebagai "distorsi sejarah". Beberapa penggemar kemudian menyerukan penghapusan kalimat yang mengaggungkan Seventeen tersebut. Army mengingatkan jaringan penyiaran Korea Selatan itu bahwa di masa lalu ketika HYBE bukanlah perusahaan multi-label dan hanya sebagai Bighit Entertainment, BTS menjadi satu-satunya andalan untuk mengantarkan labelnya menuju arah kesuksesan baru setelah berada di ambang kebangkrutan. Beberapa penggemar bahkan mengingat pesan ketua HYBE Corporation Bang Si Hyuk. "Kami dapat mencapai sejauh ini berkat BTS. Mereka adalah titik awal dan kekuatan pendorong kami sepanjang perjalanan," kata Si Hyuk. "Tanpa kerja keras & kontribusi BTS, HYBE tidak akan pernah ada. HYBE dibangun oleh BTS sendiri hingga menjadi konglomerat raksasa seperti sekarang ini. JANGAN HAPUS SEJARAH. HORMATI & MEMINTA MAAF LAH KEPADA BTS,” tulis seorang pengguna X . Seluruh retorika segera meluap menjadi wacana BTS vs Seventeen, yang kemudian pecah menjadi perang antar -fandom . Sementara penggemar BTS mendorong tagar yang sedang tren seperti "BTS Paved The Way". Penggemar Seventeen (CARATs) juga menyegarkan ingatan media sosial, menyoroti kontribusi grup itu terhadap perusahaan yang dulunya kecil dan hanya milik pribadi. Sekarang dianggap sebagai raksasa K-pop, HYBE Corporation mengakuisisi saham mayoritas di Pledis pada 2020. Setelah itu, Pledis mengalihkan operasinya ke kantor pusat baru HYBE di Yongsan Trade Center pada 2021. "Tolong berhenti menyeret Seventeen atas sesuatu yang bahkan tidak mereka katakan. Mereka telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun bahkan sebelum akuisisi," tulis pengguna X lainnya membela Seventeen. Ask me! Army dan Carats Berseteru Akibat Klaim HYBE Sukses Berkat Seventeen Alih-Alih BTS Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggemar BTS yang disebut Army merasa sangat geram atas klaim yang dibuat di variety show MBC TV Korea Selatan, "Hangout With Yoo". Dalam tayangan tersebut, tersirat bahwa HYBE dibangum oleh Seventeen, bukan BTS. + + + + Pada 20 April 2024, teaser untuk episode "Hangout With Yoo", yang menampilkan sub-unit BSS Seventeen sebagai bintang tamu, dirilis. Pembawa acara Yoo Jae Suk dan pemeran utama lainnya mengunjungi perusahaan hiburan multi-label HYBE untuk memfasilitasi acara itu. + + + + + Baca Juga + + + Apakah Hybe Memang Lakukan Payola untuk Jamin Kesuksesan Debut ILLIT? + + Warganet Sebut Kesuksesan Debut ILLIT Mencurigakan, HYBE Dituduh Lakukan Payola + +   Cuplikan tersebut secara khusus menggambarkan kemegahan salah satu gedung HYBE, agensi hiburan terbesar di Korea Selatan. Saat teaser tersebut membawa penonton melakukan tur ke dalam gedung, sebuah teks muncul, "Markas HYBE yang dibangun oleh Seventeen". + + + + Meskipun teaser tersebut, dengan sub-unit Seventeen sebagai karakter utama dalam acara itu dan mungkin tidak bermaksud jahat, penggemar BTS menganggapnya serius. Mereka menyuarakan kekecewaannya dengan keras terhadap TV korea yang dianggap tak menghargai warisan BTS. + Melihat video tersebut dengan lebih baik dan lengkap, MBC secara nyata mengakui pengakuan BTS, yang mengedepankan upaya BTS dalam membangun fondasi perusahaan. Pernyataan yang disebutkan sebelumnya hanya berusaha untuk menunjukkan bagaimana penambahan Seventeen ke tim HYBE telah secara signifikan menghasilkan grafik pertumbuhan lebih lanjut bagi agensi tersebut. Namun demikian, penggemar BTS tetap menyerang MBC dengan reaksi keras karena mereka menganggapnya sebagai "distorsi sejarah". Beberapa penggemar kemudian menyerukan penghapusan kalimat yang mengaggungkan Seventeen tersebut. Army mengingatkan jaringan penyiaran Korea Selatan itu bahwa di masa lalu ketika HYBE bukanlah perusahaan multi-label dan hanya sebagai Bighit Entertainment, BTS menjadi satu-satunya andalan untuk mengantarkan labelnya menuju arah kesuksesan baru setelah berada di ambang kebangkrutan. Beberapa penggemar bahkan mengingat pesan ketua HYBE Corporation Bang Si Hyuk. + "Kami dapat mencapai sejauh ini berkat BTS. Mereka adalah titik awal dan kekuatan pendorong kami sepanjang perjalanan," kata Si Hyuk.   "Tanpa kerja keras & kontribusi BTS, HYBE tidak akan pernah ada. HYBE dibangun oleh BTS sendiri hingga menjadi konglomerat raksasa seperti sekarang ini. JANGAN HAPUS SEJARAH. HORMATI & MEMINTA MAAF LAH KEPADA BTS,” tulis seorang pengguna X .   Seluruh retorika segera meluap menjadi wacana BTS vs Seventeen, yang kemudian pecah menjadi perang antar -fandom . Sementara penggemar BTS mendorong tagar yang sedang tren seperti "BTS Paved The Way".   Penggemar Seventeen (CARATs) juga menyegarkan ingatan media sosial, menyoroti kontribusi grup itu terhadap perusahaan yang dulunya kecil dan hanya milik pribadi. Sekarang dianggap sebagai raksasa K-pop, HYBE Corporation mengakuisisi saham mayoritas di Pledis pada 2020. Setelah itu, Pledis mengalihkan operasinya ke kantor pusat baru HYBE di Yongsan Trade Center pada 2021. + "Tolong berhenti menyeret Seventeen atas sesuatu yang bahkan tidak mereka katakan. Mereka telah melakukannya dengan baik selama bertahun-tahun bahkan sebelum akuisisi," tulis pengguna X lainnya membela Seventeen. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_scibl4414_ingin-jajal-wisata-halal-ke-as-bagusnya-ke-daerah-mana.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_scibl4414_ingin-jajal-wisata-halal-ke-as-bagusnya-ke-daerah-mana.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..984063ad194af8e551ba185bdf3a2757209810ee --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_scibl4414_ingin-jajal-wisata-halal-ke-as-bagusnya-ke-daerah-mana.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/scibl4414/ingin-jajal-wisata-halal-ke-as-bagusnya-ke-daerah-mana +title: "Ingin Jajal Wisata Halal ke AS, Bagusnya ke Daerah Mana? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:27 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Ingin Jajal Wisata Halal ke AS, Bagusnya ke Daerah Mana? | Republika Online + +Ada sejumlah persiapan yang perlu dilakukan sebelum berangkat wisata halal ke AS. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas Indonesian Tour Leasers Association (ITLA), Tetty Ariyanto, memaparkan beberapa hal jika berencana melakukan perjalanan wisata halal untuk pertama kalinya ke Amerika Serikat. Hal mendasar seperti visa hingga mempersiapkan kondisi tubuh untuk menembus ruang waktu yang jauh harus benar-benar diperhatikan. "Kalau mau ke Amerika, yang pertama harus dipersiapkan adalah durasi terbangnya lama lebih dari 12 jam. Jadi di pesawat harus bersiap diri untuk supaya nggak bosan, harus ada aktivitas," ungkap Tetty saat ditemui Republika.co.id dalam diskusi bertema "Exploring Muslim-friendly Travel in USA", di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Selain itu, perlu diketahui juga bahwa zona waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat juga berbeda, sehingga akan memengaruhi metabolisme tubuh. Tetty juga mengingatkan agar pelancong tahu negara bagian mana yang hendak didatangi untuk berwisata halal. "Amerika itu besar banget , ada 50 negara bagian. Kalau dari Barat, mau nggak mau itu Los Angeles, San Fransisco, atau Seattle. Kalau dari Timur, gateway -nya bisa dari Boston, New York, atau Philadelphia," ucap Tetty. Karena perjalanan ke Amerika Serikat jauh, maka ongkosnya pun juga lumayan besar, sehingga ini juga menjadi hal yang harus dipersiapkan. Visa juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Jika berhasil mendapat visa Amerika Serikat itu bisa berlaku selama lima tahun, meskipun ini bergantung pada diskresi kedutaan. Untuk rekomendasi destinasi wisata halal, Tetty merekomendasikan wilayah-wilayah di pantai Timur dan Barat karena banyak imigran Muslim di sana. Di sana, banyak Muslimah berhijab. "Yang mungkin agak kurang imigrannya itu di bagian tengah ya. Jadi mungkin yang baik di pinggiran, kalau nggak Barat, Timur, itu dulu sih ," ungkap dia. Ask me! Ingin Jajal Wisata Halal ke AS, Bagusnya ke Daerah Mana? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pengawas Indonesian Tour Leasers Association (ITLA), Tetty Ariyanto, memaparkan beberapa hal jika berencana melakukan perjalanan wisata halal untuk pertama kalinya ke Amerika Serikat. Hal mendasar seperti visa hingga mempersiapkan kondisi tubuh untuk menembus ruang waktu yang jauh harus benar-benar diperhatikan. + + + +   + + + + + Baca Juga + + + Menparekraf: Perputaran Uang Wisata Halal Berpotensi Naik 25 Persen + + Menparekraf Gandeng MUI Kembangkan Ekonomi Pariwisata Halal + + Indonesia Perlu Masifkan Promosi Agar Jadi Pusat Wisata Halal + + "Kalau mau ke Amerika, yang pertama harus dipersiapkan adalah durasi terbangnya lama lebih dari 12 jam. Jadi di pesawat harus bersiap diri untuk supaya nggak bosan, harus ada aktivitas," ungkap Tetty saat ditemui Republika.co.id dalam diskusi bertema "Exploring Muslim-friendly Travel in USA", di Jakarta, Rabu (24/4/2024). + Selain itu, perlu diketahui juga bahwa zona waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat juga berbeda, sehingga akan memengaruhi metabolisme tubuh. Tetty juga mengingatkan agar pelancong tahu negara bagian mana yang hendak didatangi untuk berwisata halal. + + + + "Amerika itu besar banget , ada 50 negara bagian. Kalau dari Barat, mau nggak mau itu Los Angeles, San Fransisco, atau Seattle. Kalau dari Timur, gateway -nya bisa dari Boston, New York, atau Philadelphia," ucap Tetty.   Karena perjalanan ke Amerika Serikat jauh, maka ongkosnya pun juga lumayan besar, sehingga ini juga menjadi hal yang harus dipersiapkan. Visa juga menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Jika berhasil mendapat visa Amerika Serikat itu bisa berlaku selama lima tahun, meskipun ini bergantung pada diskresi kedutaan.   Untuk rekomendasi destinasi wisata halal, Tetty merekomendasikan wilayah-wilayah di pantai Timur dan Barat karena banyak imigran Muslim di sana. Di sana, banyak Muslimah berhijab.   "Yang mungkin agak kurang imigrannya itu di bagian tengah ya. Jadi mungkin yang baik di pinggiran, kalau nggak Barat, Timur, itu dulu sih ," ungkap dia. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sd2nl4414_penyelenggara-konser-agnez-mo-disomasi-rp-15-m-oleh-pencipta-lagu-bilang-saja.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sd2nl4414_penyelenggara-konser-agnez-mo-disomasi-rp-15-m-oleh-pencipta-lagu-bilang-saja.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1dfaa0e650b6c6bf4fc34259ad01c48bbb9fc56e --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sd2nl4414_penyelenggara-konser-agnez-mo-disomasi-rp-15-m-oleh-pencipta-lagu-bilang-saja.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sd2nl4414/penyelenggara-konser-agnez-mo-disomasi-rp-15-m-oleh-pencipta-lagu-bilang-saja +title: "Penyelenggara Konser Agnez Mo Disomasi Rp 1,5 M Oleh Pencipta Lagu 'Bilang Saja' | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:24:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Penyelenggara Konser Agnez Mo Disomasi Rp 1,5 M Oleh Pencipta Lagu 'Bilang Saja' | Republika Online + +Agnez Mo dilarang membawakan Bilang Saja kecuali mendapat izin langsung. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komposer Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja" yang dipopulerkan oleh Agnez Mo, melayangkan somasi terhadap penyelenggara konser sang penyanyi. Somasi tersebut menuntut penyelenggara konser membayar uang penalti sebesar Rp 1,5 miliar. Hal tersebut disampaikan Ari Bias dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Cuplikan dari sesi media tersebut juga disiarkan di berbagai platform media sosial, termasuk unggahan lewat akun Instagram Asosiasi Komposer Musik Indonesia, @aksibersatu. Pengacara Minola Sebayang yang mewakili Ari menyampaikan bahwa kliennya telah melayangkan somasi tertutup secara tertulis kepada penyelenggara tiga konser Agnez Mo pada Mei 2023. Penyelenggara konser itu adalah HW Group atau PT Aneka Bintang Gading. A post shared by Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (@aksibersatu) Menurut Minola, somasi terkait tuntutan pertanggungjawaban tiga konser yang sudah digelar setahun lalu tersebut juga disampaikan kepada Agnez Mo, yang membawakan lagu tersebut dalam konser. Akan tetapi, dia mengatakan penalti ditujukan kepada penyelenggara konser. "Kami meminta HW Group untuk segera melaksanakan kewajibannya secara hukum karena telah melakukan pelanggaran, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan membayarkan penalti atas pelanggaran tersebut sebesar Rp 1,5 miliar dengan rincian masing-masing konser sebesar Rp 500 juta," kata Minola. Sebelumnya, Ari Bias telah menyatakan secara terbuka bahwa dia melarang Agnez Mo membawakan lagu-lagu ciptaannya dalam konser, apabila tidak ada izin langsung darinya ( direct license ). Adapun deretan lagu ciptaan Ari untuk Agnez Mo, yakni "Ku Di Sini" dan "Bilang Saja", serta lagu "Bukan Milikmu Lagi" dan "Tak Akan Sampai Di Sini" yang diciptakan Ari bersama Mufari. Alasan Ari di balik larangan itu adalah kegagalan ekosistem industri musik, sehingga pencipta lagu tidak mendapat hak royaltinya. Lewat unggahannya di akun Instagram @ari_bias, Ari menyebut penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan tidak membayar royalti pertunjukan musik ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ask me! Penyelenggara Konser Agnez Mo Disomasi Rp 1,5 M Oleh Pencipta Lagu 'Bilang Saja' Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komposer Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja" yang dipopulerkan oleh Agnez Mo, melayangkan somasi terhadap penyelenggara konser sang penyanyi. Somasi tersebut menuntut penyelenggara konser membayar uang penalti sebesar Rp 1,5 miliar. + + + + Hal tersebut disampaikan Ari Bias dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Cuplikan dari sesi media tersebut juga disiarkan di berbagai platform media sosial, termasuk unggahan lewat akun Instagram Asosiasi Komposer Musik Indonesia, @aksibersatu. + + + + + Baca Juga + + + Pakar Nilai Langkah Comeback Johnny Depp Tepat dengan Bintangi Jeanne du Barry + + PPDS Berbasis RS Pendidikan Diharapkan Dapat Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis + + Kantornya Diberedel Israel, Aljazirah : Ini Tindakan Kriminal + + Pengacara Minola Sebayang yang mewakili Ari menyampaikan bahwa kliennya telah melayangkan somasi tertutup secara tertulis kepada penyelenggara tiga konser Agnez Mo pada Mei 2023. Penyelenggara konser itu adalah HW Group atau PT Aneka Bintang Gading. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (@aksibersatu) + + + + + + + Menurut Minola, somasi terkait tuntutan pertanggungjawaban tiga konser yang sudah digelar setahun lalu tersebut juga disampaikan kepada Agnez Mo, yang membawakan lagu tersebut dalam konser. Akan tetapi, dia mengatakan penalti ditujukan kepada penyelenggara konser. "Kami meminta HW Group untuk segera melaksanakan kewajibannya secara hukum karena telah melakukan pelanggaran, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan baik dan membayarkan penalti atas pelanggaran tersebut sebesar Rp 1,5 miliar dengan rincian masing-masing konser sebesar Rp 500 juta," kata Minola. Sebelumnya, Ari Bias telah menyatakan secara terbuka bahwa dia melarang Agnez Mo membawakan lagu-lagu ciptaannya dalam konser, apabila tidak ada izin langsung darinya ( direct license ). Adapun deretan lagu ciptaan Ari untuk Agnez Mo, yakni "Ku Di Sini" dan "Bilang Saja", serta lagu "Bukan Milikmu Lagi" dan "Tak Akan Sampai Di Sini" yang diciptakan Ari bersama Mufari. Alasan Ari di balik larangan itu adalah kegagalan ekosistem industri musik, sehingga pencipta lagu tidak mendapat hak royaltinya. Lewat unggahannya di akun Instagram @ari_bias, Ari menyebut penyelenggara acara dan pelaku pertunjukan tidak membayar royalti pertunjukan musik ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sdfbqz425_ylki-ungkap-manfaat-sertifikasi-halal-bagi-suatu-produk.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sdfbqz425_ylki-ungkap-manfaat-sertifikasi-halal-bagi-suatu-produk.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f601850926e865c10486c8332619d7c2a560dd1 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sdfbqz425_ylki-ungkap-manfaat-sertifikasi-halal-bagi-suatu-produk.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sdfbqz425/ylki-ungkap-manfaat-sertifikasi-halal-bagi-suatu-produk +title: "YLKI Ungkap Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Suatu Produk | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:51 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# YLKI Ungkap Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Suatu Produk | Republika Online + +YLKI menyadari kompleksitas dalam proses sertifikasi halal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut sangat penting memiliki sertifikasi halal sebagai standar tertinggi sebuah produk. Plt Ketua YLKI Indah Suksmaningsih mengatakan, pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait sertifikasi halal harus diperoleh pada Oktober 2024 merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen di seluruh Indonesia. "YLKI sependapat dengan sikap Menteri (Zulkifli Hasan) bahwa konsumen berhak mendapatkan akses produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman, sehat, dan higienis. Sertifikasi halal merupakan bukti nyata bahwa produk memenuhi kriteria penting ini," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (13/5/2024). Indah menyampaikan YLKI menyadari kompleksitas dalam proses sertifikasi halal, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kuliner, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Menurutnya, usulan penundaan penerapan sertifikasi halal mengangkat kekhawatiran yang valid tentang kesiapan UKM untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, YLKI menekankan pentingnya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam mencapai sertifikasi halal, sekaligus memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan dijaga selama proses produksi. Sebagai organisasi yang berdedikasi untuk hak dan kesejahteraan konsumen, YLKI percaya bahwa sertifikasi halal harus mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap panduan agama tetapi juga pertimbangan etis, termasuk perlakuan yang manusiawi terhadap hewan. YLKI juga menegaskan pentingnya memperoleh nomor kontrol veteriner sebagai langkah pertama untuk menjamin syarat thayyib sebelum mendapatkan sertifikasi halal. "Hal ini akan memastikan bahwa aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan telah dipenuhi sebelum produk dianggap sesuai dengan standar halal," kata Indah. Sementara diskusi terus berlanjut mengenai penerapan persyaratan sertifikasi halal, YLKI mendorong semua pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, perwakilan industri, dan kelompok advokasi konsumen, untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi yang memprioritaskan standar halal dan kesejahteraan hewan. Ask me! YLKI Ungkap Manfaat Sertifikasi Halal Bagi Suatu Produk Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut sangat penting memiliki sertifikasi halal sebagai standar tertinggi sebuah produk. Plt Ketua YLKI Indah Suksmaningsih mengatakan, pernyataan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait sertifikasi halal harus diperoleh pada Oktober 2024 merupakan langkah penting untuk memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen di seluruh Indonesia. + + + + + "YLKI sependapat dengan sikap Menteri (Zulkifli Hasan) bahwa konsumen berhak mendapatkan akses produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman, sehat, dan higienis. Sertifikasi halal merupakan bukti nyata bahwa produk memenuhi kriteria penting ini," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Senin (13/5/2024). + + + + + Baca Juga + + + Kemenparekraf: Perlu Komitmen Pelaku Usaha untuk Wisata Halal + + Menjamin Halal di Daerah Wisata Prioritas + + Kemenag Aceh Besar Targetkan Jadi Pelaksana Sertifikasi Halal Terbaik + + + Indah menyampaikan YLKI menyadari kompleksitas dalam proses sertifikasi halal, terutama untuk usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor kuliner, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Menurutnya, usulan penundaan penerapan sertifikasi halal mengangkat kekhawatiran yang valid tentang kesiapan UKM untuk memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan. + Lebih lanjut, YLKI menekankan pentingnya mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam mencapai sertifikasi halal, sekaligus memastikan bahwa standar kesejahteraan hewan dijaga selama proses produksi. Sebagai organisasi yang berdedikasi untuk hak dan kesejahteraan konsumen, YLKI percaya bahwa sertifikasi halal harus mencakup tidak hanya kepatuhan terhadap panduan agama tetapi juga pertimbangan etis, termasuk perlakuan yang manusiawi terhadap hewan. + + + + YLKI juga menegaskan pentingnya memperoleh nomor kontrol veteriner sebagai langkah pertama untuk menjamin syarat thayyib sebelum mendapatkan sertifikasi halal. "Hal ini akan memastikan bahwa aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan telah dipenuhi sebelum produk dianggap sesuai dengan standar halal," kata Indah. + Sementara diskusi terus berlanjut mengenai penerapan persyaratan sertifikasi halal, YLKI mendorong semua pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, perwakilan industri, dan kelompok advokasi konsumen, untuk berkolaborasi dalam menemukan solusi yang memprioritaskan standar halal dan kesejahteraan hewan. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sevj9y425_petaka-judi-online-ketika-nyawa-suami-melayang-di-tangan-istri-tercinta.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sevj9y425_petaka-judi-online-ketika-nyawa-suami-melayang-di-tangan-istri-tercinta.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de3d2d100bee865306a8b4d0e3add6e548f82405 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sevj9y425_petaka-judi-online-ketika-nyawa-suami-melayang-di-tangan-istri-tercinta.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sevj9y425/petaka-judi-online-ketika-nyawa-suami-melayang-di-tangan-istri-tercinta +title: "Petaka Judi Online- Ketika Nyawa Suami Melayang di Tangan Istri Tercinta | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:25:03 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Petaka Judi Online: Ketika Nyawa Suami Melayang di Tangan Istri Tercinta | Republika Online + +Briptu FN membakar Briptu RDW karena kesal uang keluarga dipakai untuk judi online. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online , dengan tawaran keuntungan instan dan sensasi menegangkan, bagai candu yang dapat menjerat siapa saja. Di balik kesenangan sesaat, judi online  menyimpan bahaya besar yang dapat “menghancurkan” rumah tangga, seperti yang terjadi pada pasangan polisi Briptu FN (istri) dan Briptu RDW (suami) di Mojokerto, Jawa Timur. Status sebagai suami dan ayah dengan tiga batita tak menghentikan Briptu RDW dari judi online . Briptu FN kesal dengan kebiasaan sang suami yang menghabiskan uang rumah tangganya untuk main judi padahal kebutuhan rumah tangga belum tercukupi. Briptu FN akhirnya membakar Briptu RDW pada Sabtu (8/6/2024). "Motifnya adalah sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, mohon maaf, ini dipakai untuk main judi online ," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (9/6/2024). Briptu RDW sempat menjalani perawatan medis di ruangan ICU RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto karena menderita luka bakar 96 persen. Namun, nyawanya tak tertolong. Dia dinyatakan meninggal dunia pada Ahad (9/6/2024) pukul 12.55 WIB. Briptu FN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Reknata Ditreskrimum Polda Jatim. Briptu FN dijerat dengan pasal tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kasus Briptu FN dan Brigadir RDW dinilai menjadi tamparan keras bagi masyarakat tentang bahaya judi online . Judi online  tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat membawa dampak destruktif bagi kehidupan rumah tangga, bahkan berujung pada tragedi seperti Briptu FN dan RDW. Menurut pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, kasus tersebut sangat memprihatinkan. Bukan hanya karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan sang suami meninggal, namun juga perihal kecanduan judi online yang menjerat aparat kepolisian. “KDRT, apalagi pembunuhan, memang serius. Yang menurut saya semakin memprihatinkan adalah candu judi online di kalangan personel polisi,” kata Reza Indragiri saat dihubungi Republika.co.id , Senin (10/6/2024). Reza mengatakan kasus ini harus menjadi perhatian serius institusi Polri. Terlebih selama ini, institusi Polri konon getol melakukan penindakan terhadap judi online. Sementara di sisi lain, anggotanya sendiri justru kecanduan judi online. “Semakin banyak personel yang mengalami kecanduan judi online , maka semakin besar pula penurunan kualitas layanan polisi bagi masyarakat,” kata Reza. Kemungkinan baby blues ? Lanjutkan membaca>> Ask me! Petaka Judi Online : Ketika Nyawa Suami Melayang di Tangan Istri Tercinta Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Judi online , dengan tawaran keuntungan instan dan sensasi menegangkan, bagai candu yang dapat menjerat siapa saja. Di balik kesenangan sesaat, judi online  menyimpan bahaya besar yang dapat “menghancurkan” rumah tangga, seperti yang terjadi pada pasangan polisi Briptu FN (istri) dan Briptu RDW (suami) di Mojokerto, Jawa Timur.  + + + + + Status sebagai suami dan ayah dengan tiga batita tak menghentikan Briptu RDW dari judi online . Briptu FN kesal dengan kebiasaan sang suami yang menghabiskan uang rumah tangganya untuk main judi padahal kebutuhan rumah tangga belum tercukupi. Briptu FN akhirnya membakar Briptu RDW pada Sabtu (8/6/2024).  + + + + + Baca Juga + + + Psikolog Sebut Kemungkinan Briptu FN yang Bakar Suami Alami Baby Blues + + Isi Olok-Olok Remaja tentang Tulang dan Darah Palestina yang Bikin Publik Murka + + Video Viral 'Tulang-Darah Anak Palestina', SMPN 216 Panggil Siswinya yang Terlibat + + + "Motifnya adalah sering menghabiskan uang belanja yang harusnya dipakai untuk membiayai hidup ketiga anaknya, mohon maaf, ini dipakai untuk main judi online ," ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dirmanto di Surabaya, Jawa Timur, Ahad (9/6/2024). + Briptu RDW sempat menjalani perawatan medis di ruangan ICU RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto karena menderita luka bakar 96 persen. Namun, nyawanya tak tertolong. Dia dinyatakan meninggal dunia pada Ahad (9/6/2024) pukul 12.55 WIB. + + + + Briptu FN telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Reknata Ditreskrimum Polda Jatim. Briptu FN dijerat dengan pasal tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. + Kasus Briptu FN dan Brigadir RDW dinilai menjadi tamparan keras bagi masyarakat tentang bahaya judi online . Judi online  tak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga dapat membawa dampak destruktif bagi kehidupan rumah tangga, bahkan berujung pada tragedi seperti Briptu FN dan RDW. + Menurut pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, kasus tersebut sangat memprihatinkan. Bukan hanya karena masalah kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan sang suami meninggal, namun juga perihal kecanduan judi online yang menjerat aparat kepolisian. + “KDRT, apalagi pembunuhan, memang serius. Yang menurut saya semakin memprihatinkan adalah candu judi online di kalangan personel polisi,” kata Reza Indragiri saat dihubungi Republika.co.id , Senin (10/6/2024). + Reza mengatakan kasus ini harus menjadi perhatian serius institusi Polri. Terlebih selama ini, institusi Polri konon getol melakukan penindakan terhadap judi online. Sementara di sisi lain, anggotanya sendiri justru kecanduan judi online. + “Semakin banyak personel yang mengalami kecanduan judi online , maka semakin besar pula penurunan kualitas layanan polisi bagi masyarakat,” kata Reza. + Kemungkinan baby blues ? Lanjutkan membaca>> +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sfkuwd425_tips-pilih-mua-wedding-agar-tak-zonk-pada-hari-pernikahan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sfkuwd425_tips-pilih-mua-wedding-agar-tak-zonk-pada-hari-pernikahan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1014fa8f814209d141dafefc2b83c5cdb445fbb9 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sfkuwd425_tips-pilih-mua-wedding-agar-tak-zonk-pada-hari-pernikahan.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sfkuwd425/tips-pilih-mua-wedding-agar-tak-zonk-pada-hari-pernikahan +title: "Tips Pilih MUA Wedding Agar tak 'Zonk' pada Hari Pernikahan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:10:58 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Tips Pilih MUA Wedding Agar tak 'Zonk' pada Hari Pernikahan | Republika Online + +Salah satu elemen penting dalam acara pernikahan adalah make up mempelai. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mempersiapkan pernikahan adalah momen yang memerlukan perhatian khusus pada setiap detailnya. Salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam acara pernikahan adalah memilih jasa make up wedding yang tepat. Penampilan mempelai wanita dan pria pada hari istimewa ini tentu menjadi pusat perhatian, sehingga make up yang sempurna adalah keharusan. Berikut ini adalah beberapa tips memilih jasa make up wedding agar tidak mengecewakan, yang dapat membantu Anda mendapatkan hasil yang diimpikan: 1. Riset dan cari referensi Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan riset mendalam. Mencari referensi bisa dilakukan melalui berbagai sumber, seperti internet, majalah pernikahan, hingga rekomendasi teman atau keluarga yang pernah menggunakan jasa make up wedding . Situs web dan media sosial dari penyedia jasa make up juga bisa memberikan gambaran tentang gaya make up mereka. 2. Periksa portofolio Portofolio adalah cerminan dari profesionalitas dan kualitas kerja seorang make up artist . Melalui portofolio, Anda bisa melihat hasil-hasil make up sebelumnya yang pernah dilakukan oleh make up artist tersebut. Pastikan untuk memperhatikan kesesuaian gaya make up mereka dengan keinginan Anda. 3. Baca ulasan dan testimoni Ulasan dan testimoni dari pelanggan sebelumnya sangat penting untuk diketahui. Melalui ulasan, Anda bisa menilai pelayanan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan terhadap jasa make up tersebut. Platform seperti Google Reviews, Weddingku, dan media sosial bisa menjadi sumber ulasan yang terpercaya. 4. Lakukan sesi konsultasi dan uji coba Sebelum menentukan pilihan, lakukan sesi konsultasi dengan beberapa make up artist. Diskusikan konsep make up yang Anda inginkan dan tanyakan rekomendasi dari mereka. Selain itu, jangan ragu untuk meminta uji coba make up (trial make up ) agar Anda bisa melihat hasil make up secara nyata dan merasakan kenyamanannya. 5. Pertimbangkan harga dan paket yang ditawarkan Harga adalah salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan. Pastikan untuk mendapatkan rincian biaya yang jelas, termasuk paket yang ditawarkan oleh jasa make up tersebut. Bandingkan beberapa penawaran dari make up artist yang berbeda untuk mendapatkan yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Anda. 6. Profesionalitas dan ketepatan waktu Pada hari pernikahan, ketepatan waktu adalah kunci utama. Pastikan make up artist yang Anda pilih memiliki reputasi baik dalam hal profesionalitas dan ketepatan waktu. Anda tidak ingin make up artist datang terlambat dan membuat persiapan pernikahan menjadi terganggu. 7. Perhatikan produk dan kebersihan Produk make up yang digunakan juga harus menjadi perhatian. Pastikan make up artist menggunakan produk-produk yang aman dan berkualitas. Tanyakan juga mengenai kebersihan alat-alat make up yang mereka gunakan agar tidak menimbulkan masalah pada kulit wajah Anda. 8. Sesuaikan dengan tema pernikahan Sesuaikan make up dengan tema dan konsep pernikahan Anda. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan make up artist mengenai tema pernikahan dan bagaimana make up dapat menonjolkan konsep tersebut. Komunikasi yang baik antara Anda dan make up artist sangat penting demi hasil yang maksimal. Dengan memperhatikan delapan tips di atas, diharapkan Anda bisa menemukan jasa make up wedding yang tepat dan tidak mengecewakan. Persiapan yang matang akan memastikan penampilan Anda memukau di hari bahagia tersebut. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset dan perencanaan dengan baik agar semua kebutuhan pernikahan dapat terpenuhi sesuai harapan. *Artikel ini dibuat oleh AI dan telah diverifikasi Tim Redaksi. Ask me! Tips Pilih MUA Wedding Agar tak 'Zonk' pada Hari Pernikahan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mempersiapkan pernikahan adalah momen yang memerlukan perhatian khusus pada setiap detailnya. Salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam acara pernikahan adalah memilih jasa make up wedding yang tepat. + + + + + Penampilan mempelai wanita dan pria pada hari istimewa ini tentu menjadi pusat perhatian, sehingga make up yang sempurna adalah keharusan. Berikut ini adalah beberapa tips memilih jasa make up wedding agar tidak mengecewakan, yang dapat membantu Anda mendapatkan hasil yang diimpikan: + + + + Baca Juga + + + Thariq Halilintar Lamaran dengan Aaliyah Massaid: Alhamdulillah, We’re Engaged + + Aktris Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, Akad Nikah Kental Budaya Aceh + + Wanita dan Dry Text : Mengapa Jenis Chat Ini Kurang Disukai Kaum Hawa? + + + 1. Riset dan cari referensi + Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah melakukan riset mendalam. Mencari referensi bisa dilakukan melalui berbagai sumber, seperti internet, majalah pernikahan, hingga rekomendasi teman atau keluarga yang pernah menggunakan jasa make up wedding . Situs web dan media sosial dari penyedia jasa make up juga bisa memberikan gambaran tentang gaya make up mereka. + + + + 2. Periksa portofolio + Portofolio adalah cerminan dari profesionalitas dan kualitas kerja seorang make up artist . Melalui portofolio, Anda bisa melihat hasil-hasil make up sebelumnya yang pernah dilakukan oleh make up artist tersebut. Pastikan untuk memperhatikan kesesuaian gaya make up mereka dengan keinginan Anda. + 3. Baca ulasan dan testimoni + Ulasan dan testimoni dari pelanggan sebelumnya sangat penting untuk diketahui. Melalui ulasan, Anda bisa menilai pelayanan, ketepatan waktu, serta kepuasan pelanggan terhadap jasa make up tersebut. Platform seperti Google Reviews, Weddingku, dan media sosial bisa menjadi sumber ulasan yang terpercaya. + 4. Lakukan sesi konsultasi dan uji coba + Sebelum menentukan pilihan, lakukan sesi konsultasi dengan beberapa make up artist. Diskusikan konsep make up yang Anda inginkan dan tanyakan rekomendasi dari mereka. Selain itu, jangan ragu untuk meminta uji coba make up (trial make up ) agar Anda bisa melihat hasil make up secara nyata dan merasakan kenyamanannya. + 5. Pertimbangkan harga dan paket yang ditawarkan + Harga adalah salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan. Pastikan untuk mendapatkan rincian biaya yang jelas, termasuk paket yang ditawarkan oleh jasa make up tersebut. Bandingkan beberapa penawaran dari make up artist yang berbeda untuk mendapatkan yang sesuai dengan anggaran dan kebutuhan Anda. + 6. Profesionalitas dan ketepatan waktu + Pada hari pernikahan, ketepatan waktu adalah kunci utama. Pastikan make up artist yang Anda pilih memiliki reputasi baik dalam hal profesionalitas dan ketepatan waktu. Anda tidak ingin make up artist datang terlambat dan membuat persiapan pernikahan menjadi terganggu. + 7. Perhatikan produk dan kebersihan + Produk make up yang digunakan juga harus menjadi perhatian. Pastikan make up artist menggunakan produk-produk yang aman dan berkualitas. Tanyakan juga mengenai kebersihan alat-alat make up yang mereka gunakan agar tidak menimbulkan masalah pada kulit wajah Anda. + 8. Sesuaikan dengan tema pernikahan + Sesuaikan make up dengan tema dan konsep pernikahan Anda. Jangan ragu untuk berdiskusi dengan make up artist mengenai tema pernikahan dan bagaimana make up dapat menonjolkan konsep tersebut. Komunikasi yang baik antara Anda dan make up artist sangat penting demi hasil yang maksimal. + Dengan memperhatikan delapan tips di atas, diharapkan Anda bisa menemukan jasa make up wedding yang tepat dan tidak mengecewakan. Persiapan yang matang akan memastikan penampilan Anda memukau di hari bahagia tersebut. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset dan perencanaan dengan baik agar semua kebutuhan pernikahan dapat terpenuhi sesuai harapan. + *Artikel ini dibuat oleh AI dan telah diverifikasi Tim Redaksi. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sgp2r6425_populasi-bumi-diprediksi-capai-puncaknya-pada-2080-dengan-102-miliar-jiwa.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sgp2r6425_populasi-bumi-diprediksi-capai-puncaknya-pada-2080-dengan-102-miliar-jiwa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76147417e3f0e13732d7db0ab62136e86a521a04 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sgp2r6425_populasi-bumi-diprediksi-capai-puncaknya-pada-2080-dengan-102-miliar-jiwa.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sgp2r6425/populasi-bumi-diprediksi-capai-puncaknya-pada-2080-dengan-102-miliar-jiwa +title: "Populasi Bumi Diprediksi Capai Puncaknya pada 2080 dengan 10,2 Miliar Jiwa | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:48 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Populasi Bumi Diprediksi Capai Puncaknya pada 2080 dengan 10,2 Miliar Jiwa | Republika Online + +Populasi bumi saat ini diperkirakan berjumlah 8,2 miliar orang. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Populasi bumi akan mencapai puncaknya pada pertengahan 2080-an sekitar 10,3 miliar orang, kemudian turun sedikit ke level yang jauh lebih rendah dari yang diantisipasi satu dekade lalu. Hal ini merujuk pada laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Populasi saat ini yang berjumlah 8,2 miliar orang akan naik ke angka maksimum dalam 60 tahun ke depan, kemudian turun menjadi 10,2 miliar pada akhir abad ini. Laporan tersebut mengatakan jumlah populasi dunia pada 2100 akan menjadi enam persen lebih rendah, atau 700 juta orang lebih sedikit, daripada yang diantisipasi pada Juni 2013. "Lanskap demografi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Jinhua, dilansir Malay Mail , Selasa (16/7/2024). Ia mengatakan puncak populasi yang tak terduga ini berasal dari beberapa faktor yang mencakup tingkat kesuburan yang lebih rendah di beberapa negara terbesar di dunia, terutama China. Ia menyebut jumlah maksimum yang lebih rendah ini juga akan terjadi lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini juga dianggap sebagai tanda yang menggembirakan bagi dunia yang dilanda perubahan iklim, di mana tingkat populasi rendah artinya tekanan pada lingkungan dapat menurun. "Namun, pertumbuhan populasi yang lebih lambat tidak akan menghilangkan kebutuhan untuk mengurangi dampak rata-rata yang disebabkan oleh aktivitas setiap orang," kata Li Junhua. Lebih dari seperempat atau 28 persen, dari populasi dunia saat ini tinggal di salah satu dari 63 negara atau wilayah yang populasinya telah mencapai puncaknya, termasuk China, Rusia, Jepang, dan Jerman. Hampir 50 negara lain akan bergabung dengan kelompok tersebut dalam 30 tahun ke depan, termasuk Brasil, Iran, dan Turki. Namun, pertumbuhan populasi akan terus berlanjut di lebih dari 120 negara setelah 2054. Negara-negara tersebut termasuk India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, dan Amerika Serikat. Peningkatan harapan hidup global - yang sempat terhenti akibat pandemi Covid - telah berlanjut, dengan rata-rata usia harapan hidup 73,3 tahun pada 2024. Angka ini akan mencapai rata-rata 77,4 tahun pada 2054. “Jadi, populasi dunia akan semakin beruban. Pada akhir 2070-an, jumlah orang berusia 65 tahun ke atas diproyeksikan mencapai 2,2 miliar, melampaui mereka yang berusia di bawah 18 tahun,” demikian prediksi studi tersebut. Ask me! Populasi Bumi Diprediksi Capai Puncaknya pada 2080 dengan 10,2 Miliar Jiwa Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Populasi bumi akan mencapai puncaknya pada pertengahan 2080-an sekitar 10,3 miliar orang, kemudian turun sedikit ke level yang jauh lebih rendah dari yang diantisipasi satu dekade lalu. Hal ini merujuk pada laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). + + + + + Populasi saat ini yang berjumlah 8,2 miliar orang akan naik ke angka maksimum dalam 60 tahun ke depan, kemudian turun menjadi 10,2 miliar pada akhir abad ini. Laporan tersebut mengatakan jumlah populasi dunia pada 2100 akan menjadi enam persen lebih rendah, atau 700 juta orang lebih sedikit, daripada yang diantisipasi pada Juni 2013. + + + + Baca Juga + + + Negara Tropis Pertahanan Terakhir Bumi + + Ini Penjelasan BMKG Soal Fenomena Badai Magnet yang Melanda Bumi Sepekan Terakhir + + Suhu Dingin Capai 16 Derajat Celsius di Bandung Raya Diprediksi Berlangsung Hingga Agustus + + + "Lanskap demografi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Jinhua, dilansir Malay Mail , Selasa (16/7/2024). + Ia mengatakan puncak populasi yang tak terduga ini berasal dari beberapa faktor yang mencakup tingkat kesuburan yang lebih rendah di beberapa negara terbesar di dunia, terutama China. Ia menyebut jumlah maksimum yang lebih rendah ini juga akan terjadi lebih awal dari yang diperkirakan sebelumnya. Ini juga dianggap sebagai tanda yang menggembirakan bagi dunia yang dilanda perubahan iklim, di mana tingkat populasi rendah artinya tekanan pada lingkungan dapat menurun. + + + + "Namun, pertumbuhan populasi yang lebih lambat tidak akan menghilangkan kebutuhan untuk mengurangi dampak rata-rata yang disebabkan oleh aktivitas setiap orang," kata Li Junhua. + Lebih dari seperempat atau 28 persen, dari populasi dunia saat ini tinggal di salah satu dari 63 negara atau wilayah yang populasinya telah mencapai puncaknya, termasuk China, Rusia, Jepang, dan Jerman. Hampir 50 negara lain akan bergabung dengan kelompok tersebut dalam 30 tahun ke depan, termasuk Brasil, Iran, dan Turki. + Namun, pertumbuhan populasi akan terus berlanjut di lebih dari 120 negara setelah 2054. Negara-negara tersebut termasuk India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, dan Amerika Serikat. Peningkatan harapan hidup global - yang sempat terhenti akibat pandemi Covid - telah berlanjut, dengan rata-rata usia harapan hidup 73,3 tahun pada 2024. Angka ini akan mencapai rata-rata 77,4 tahun pada 2054. + “Jadi, populasi dunia akan semakin beruban. Pada akhir 2070-an, jumlah orang berusia 65 tahun ke atas diproyeksikan mencapai 2,2 miliar, melampaui mereka yang berusia di bawah 18 tahun,” demikian prediksi studi tersebut. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sh5joh425_anggun-c-sasmi-gelar-konser-28-juli-lagu-yang-dibawakan-akan-berbalut-nuansa-orkestra.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sh5joh425_anggun-c-sasmi-gelar-konser-28-juli-lagu-yang-dibawakan-akan-berbalut-nuansa-orkestra.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e7f3dbe0fadcdbcdbe65d653f6a65b494dcde43 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sh5joh425_anggun-c-sasmi-gelar-konser-28-juli-lagu-yang-dibawakan-akan-berbalut-nuansa-orkestra.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sh5joh425/anggun-c-sasmi-gelar-konser-28-juli-lagu-yang-dibawakan-akan-berbalut-nuansa-orkestra +title: "Anggun C Sasmi Gelar Konser 28 Juli, Lagu yang Dibawakan akan Berbalut Nuansa Orkestra | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:06 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Anggun C Sasmi Gelar Konser 28 Juli, Lagu yang Dibawakan akan Berbalut Nuansa Orkestra | Republika Online + +Anggun akan membawakan 20 lagu selama hampir 120 menit. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi Anggun C Sasmi akan kembali menggelar konser tunggal di Indonesia bertajuk “Enchanting Anggun” pada 28 Juli 2024 di JCC Senayan. Diiringi Magenta Orchestra pimpinan Ardi Rianto, Anggun mengatakan konser kali ini akan bernuansa orkestra. Ia mengatakan, ini adalah pertama kali dirinya berkolaborasi dengan Andi Rianto dan Magenta Orchestra untuk sebuah konser tunggal. Karenanya dia mengaku antusias dengan kolaborasi ini. “Ini adalah kali pertama saya bekerja sama untuk konser tunggal dengan Andi Rianto dan Magenta Orchestra. Aku tentu sangat antusias,” kata Anggun saat ditemui Republika.co.id  di Rossi Musik, Rabu (24/7/2024). Selama hampir 120 menit waktu konser, Anggun akan membawakan sekitar 20 lagu yang terdiri atas lagu-lagu rock yang dirilis pada 1990-an hingga lagu terbarunya. Selain itu, Anggun juga akan membawakan beberapa lagu lawas dari musisi legendaris sebagai upayanya untuk memperdengarkan lagu jaman dahulu ke generasi muda. Yang semakin istimewa, semua lagu-lagu tersebut akan digubah dan dibawakan dengan sentuhan elemen orkestra. “Jadi semua lagu-lagunya nanti akan dirombak dengan orkestra sehingga menurut saya akan terasa lebih megah,” kata Anggun. Untuk konser tunggalnya kali ini, Anggun akan mengenakan gaun serta perhiasan elegan dari desainer ternama Indonesia yaitu Didit Hediprasetyo, Hary Halim, Mel Ahyar, dan Rinaldy Yunardi. Adapun terkait visual panggung, konser “Enchanting Anggun” akan didukung oleh visual yang menawan rancangan Rangga Djoned. Rangga yang berperan sebagai Art & Creative Director akan menekankan pada artistik dan kreatif konser yang elegan dan  heartwarming  yang merefleksikan pribadi Anggun. “Panggungnya akan dibuat immersive dan tetap pada DNA Anggun yang very feminism dan menawan. Yang pasti konser Anggun ini bisa mengobati kerindungan semua penggemar pada lagu-lagu Anggun. Will bring back all memories ,” kata Rangga. Ask me! Anggun C Sasmi Gelar Konser 28 Juli, Lagu yang Dibawakan akan Berbalut Nuansa Orkestra Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi Anggun C Sasmi akan kembali menggelar konser tunggal di Indonesia bertajuk “Enchanting Anggun” pada 28 Juli 2024 di JCC Senayan. Diiringi Magenta Orchestra pimpinan Ardi Rianto, Anggun mengatakan konser kali ini akan bernuansa orkestra.   + + + + + Ia mengatakan, ini adalah pertama kali dirinya berkolaborasi dengan Andi Rianto dan Magenta Orchestra untuk sebuah konser tunggal. Karenanya dia mengaku antusias dengan kolaborasi ini. + + + + Baca Juga + + + Anggun Gandeng Ahmad Albar Hingga Isyana Sarasvati di Konser Tunggal ‘Enchanting Anggun’   + + Kemenparekraf Harap Konser Anggun Bisa Tarik Banyak Wisatawan + + Anggun C Sasmi Gelar Konser Tunggal di Jakarta 28 Juli, tak Sabar Hibur Penonton Indonesia + + + “Ini adalah kali pertama saya bekerja sama untuk konser tunggal dengan Andi Rianto dan Magenta Orchestra. Aku tentu sangat antusias,” kata Anggun saat ditemui Republika.co.id  di Rossi Musik, Rabu (24/7/2024). Selama hampir 120 menit waktu konser, Anggun akan membawakan sekitar 20 lagu yang terdiri atas lagu-lagu rock yang dirilis pada 1990-an hingga lagu terbarunya. Selain itu, Anggun juga akan membawakan beberapa lagu lawas dari musisi legendaris sebagai upayanya untuk memperdengarkan lagu jaman dahulu ke generasi muda. + + + + Yang semakin istimewa, semua lagu-lagu tersebut akan digubah dan dibawakan dengan sentuhan elemen orkestra. “Jadi semua lagu-lagunya nanti akan dirombak dengan orkestra sehingga menurut saya akan terasa lebih megah,” kata Anggun. + Untuk konser tunggalnya kali ini, Anggun akan mengenakan gaun serta perhiasan elegan dari desainer ternama Indonesia yaitu Didit Hediprasetyo, Hary Halim, Mel Ahyar, dan Rinaldy Yunardi. Adapun terkait visual panggung, konser “Enchanting Anggun” akan didukung oleh visual yang menawan rancangan Rangga Djoned. + Rangga yang berperan sebagai Art & Creative Director akan menekankan pada artistik dan kreatif konser yang elegan dan  heartwarming  yang merefleksikan pribadi Anggun. “Panggungnya akan dibuat immersive dan tetap pada DNA Anggun yang very feminism dan menawan. Yang pasti konser Anggun ini bisa mengobati kerindungan semua penggemar pada lagu-lagu Anggun. Will bring back all memories ,” kata Rangga.   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_skywwu425_psikolog-beberkan-3-pemicu-kasus-pemerkosaan-yang-libatkan-anak-meningkat.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_skywwu425_psikolog-beberkan-3-pemicu-kasus-pemerkosaan-yang-libatkan-anak-meningkat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e975c0567211b24f372a420dbae2e48b2d72c09b --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_skywwu425_psikolog-beberkan-3-pemicu-kasus-pemerkosaan-yang-libatkan-anak-meningkat.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/skywwu425/psikolog-beberkan-3-pemicu-kasus-pemerkosaan-yang-libatkan-anak-meningkat +title: "Psikolog Beberkan 3 Pemicu Kasus Pemerkosaan yang Libatkan Anak Meningkat | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Psikolog Beberkan 3 Pemicu Kasus Pemerkosaan yang Libatkan Anak Meningkat | Republika Online + +Orang tua diimbau tak menunda pembahasaan edukasi seks kepada anak remaja. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur semakin sering menghiasi pemberitaan media massa. Kasus-kasus ini tentu saja menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari penyebab hingga upaya pencegahan yang efektif. Psikolog anak dan keluarga dan juga Head of School Sekolah Cikal, Tari Sandjojo M.Psi, mengatakan dari sisi psikologis terdapat tiga pemicu utama yang membuat hal ini terjadi dan meningkat, antara lain sebagai berikut: 1. Kurangnya percakapan orang tua dengan anak di fase remaja Dalam parenting remaja, Tari menegaskan pentingnya kehadiran dan kelekatan keluarga dan keterbukaan orang tua untuk secara terbuka membangun percakapan tentang seksualitas terhadap anak-anak mereka. Namun sayangnya, pada masa kini, banyak orang tua yang cenderung menganggap parenting remaja tidak sepenting fase tumbuh kembang sebelumnya. “Kelekatan keluarga di paling awal adalah faktor penting, namun, sayangnya kecenderungannya kini para orang tua merasa bahwa parenting teens jadi tidak sepenting parenting untuk anak-anak di usia sebelumnya.” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id pada Senin (7/10/2024). Dia menyebut, salah satu bentuk kurangnya kehadiran dan peranan keterbukaan orang tua adalah merasa hanya perlu mendoakan anak dan menunda-nunda pembahasan yang penting seperti halnya tentang seksualitas. “(Karena anggapan bahwa fase tumbuh kembang remaja tidak sepenting sebelumnya) orang tua jadi merasa ' Udah gede anaknya doain aja'  atau 'ya udah dia memang ga butuh kita lagi', atau 'nanti aja deh dibahas'. Akibatnya, rasa ingin tahu anak terhadap seksualitas, berbagai percakapan yang melatih mereka dalam mengambil keputusan, atau diskusi-diskusi yang membangun empati, jadi tidak bisa tersalurkan,” jelas Tari. 2. Gawai dan informasi tanpa batas jadi jalan remaja penuhi jawaban Dengan sikap orang tua yang demikian, Tari menyebut dari sana anak-anak remaja terdorong berusaha mencari tahu apa yang ingin mereka tahu melalui teknologi dan membangun percakapan dengan orang asing. “Dengan situasi zaman di mana teknologi jadi napasnya semua orang, tentunya anak remaja jadi beralih mencari panduan lewat gawai yang ada di tangannya. Namanya ingin tau, tentu dari sekadar cari informasi tentang seksualitas, eksplorasinya bisa ke mana-mana. Namanya butuh percakapan dan tidak didapat di rumah, tentunya dia cari percakapan lain lewat gawai dengan orang asing atau siapapun,” kata dia. Dia menyebut, kondisi yang terjadi dalam kasus pemerkosaan anak-anak di bawah umur ini menjadi bukti paparan informasi seksualitas dari sumber yang tidak tepat dan tidak adanya kehadiran keluarga yang seharusnya menjadi ruang percakapan pertama di rumah. 3. Empati yang mati dorong lakukan kekerasan Selain dua faktor pemicu di atas, Tari juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi juga menjadi hal yang erat kaitannya dengan kondisi psikologis dari suatu sebuah keluarga. Artinya, kerasnya hidup berdampak pada kemampuan regulasi dan rasa empati anak. “Situasi di atas (yang saya gambarkan) bisa bertambah lagi faktornya untuk keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Bagi sebagian dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kerasnya hidup dihadapi dengan mengeraskan diri serta mematikan empati, sehingga banyak anak muda dalam tingkat sosial ekonomi sulit punya kemarahan dan melampiaskan ke orang lain juga dengan kekerasan,” kata dia. Tari menjelaskan pada akhirnya tidak mudah untuk dapat memetakan pemicu mana yang bisa diperbaiki. Namun, semua pihak harus bergerak melakukan pencegahan dengan memperbaiki hubungan dan kelekatan dengan anak-anak yang beranjak remaja. “Jadi pada akhirnya, tidak semudah itu memang menjawab yang mana duluan yang harus dibenerkan. Kalau masih punya privilege untuk melakukan pencegahan, as cliche as we always hear , maka mari perbaiki hubungan dengan remaja. Ngobrol lebih sering ( ngobrol ya, bukan ngomong , kalo ngobrol it u ada faktor mendengarkan) dan melakukan observasi lebih banyak untuk liat perubahan perilaku atau emosi atau indikator lainnya," ujarnya. Ask me! Psikolog Beberkan 3 Pemicu Kasus Pemerkosaan yang Libatkan Anak Meningkat Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pemerkosaan yang melibatkan anak di bawah umur semakin sering menghiasi pemberitaan media massa. Kasus-kasus ini tentu saja menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat dan memunculkan berbagai pertanyaan, mulai dari penyebab hingga upaya pencegahan yang efektif. + + + + + Psikolog anak dan keluarga dan juga Head of School Sekolah Cikal, Tari Sandjojo M.Psi, mengatakan dari sisi psikologis terdapat tiga pemicu utama yang membuat hal ini terjadi dan meningkat, antara lain sebagai berikut: + + + + Baca Juga + + + Konten TikTok Bikin Remaja Perempuan Nggak Pede Sama Tubuhnya? + + Perempuan ICMI akan Lakukan Judicial Review Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Remaja + + Beda dengan Gal Gadot, Aktris Putri Salju Bela Palestina: Tak Bisa Lihat Anak-Anak Mati + + + 1. Kurangnya percakapan orang tua dengan anak di fase remaja Dalam parenting remaja, Tari menegaskan pentingnya kehadiran dan kelekatan keluarga dan keterbukaan orang tua untuk secara terbuka membangun percakapan tentang seksualitas terhadap anak-anak mereka. Namun sayangnya, pada masa kini, banyak orang tua yang cenderung menganggap parenting remaja tidak sepenting fase tumbuh kembang sebelumnya. + + + + “Kelekatan keluarga di paling awal adalah faktor penting, namun, sayangnya kecenderungannya kini para orang tua merasa bahwa parenting teens jadi tidak sepenting parenting untuk anak-anak di usia sebelumnya.” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id pada Senin (7/10/2024). + Dia menyebut, salah satu bentuk kurangnya kehadiran dan peranan keterbukaan orang tua adalah merasa hanya perlu mendoakan anak dan menunda-nunda pembahasan yang penting seperti halnya tentang seksualitas. “(Karena anggapan bahwa fase tumbuh kembang remaja tidak sepenting sebelumnya) orang tua jadi merasa ' Udah gede anaknya doain aja'  atau 'ya udah dia memang ga butuh kita lagi', atau 'nanti aja deh dibahas'. Akibatnya, rasa ingin tahu anak terhadap seksualitas, berbagai percakapan yang melatih mereka dalam mengambil keputusan, atau diskusi-diskusi yang membangun empati, jadi tidak bisa tersalurkan,” jelas Tari. + 2. Gawai dan informasi tanpa batas jadi jalan remaja penuhi jawaban + Dengan sikap orang tua yang demikian, Tari menyebut dari sana anak-anak remaja terdorong berusaha mencari tahu apa yang ingin mereka tahu melalui teknologi dan membangun percakapan dengan orang asing. “Dengan situasi zaman di mana teknologi jadi napasnya semua orang, tentunya anak remaja jadi beralih mencari panduan lewat gawai yang ada di tangannya. Namanya ingin tau, tentu dari sekadar cari informasi tentang seksualitas, eksplorasinya bisa ke mana-mana. Namanya butuh percakapan dan tidak didapat di rumah, tentunya dia cari percakapan lain lewat gawai dengan orang asing atau siapapun,” kata dia.  + Dia menyebut, kondisi yang terjadi dalam kasus pemerkosaan anak-anak di bawah umur ini menjadi bukti paparan informasi seksualitas dari sumber yang tidak tepat dan tidak adanya kehadiran keluarga yang seharusnya menjadi ruang percakapan pertama di rumah. + 3. Empati yang mati dorong lakukan kekerasan Selain dua faktor pemicu di atas, Tari juga menambahkan bahwa kondisi ekonomi juga menjadi hal yang erat kaitannya dengan kondisi psikologis dari suatu sebuah keluarga. Artinya, kerasnya hidup berdampak pada kemampuan regulasi dan rasa empati anak. + “Situasi di atas (yang saya gambarkan) bisa bertambah lagi faktornya untuk keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah. Bagi sebagian dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kerasnya hidup dihadapi dengan mengeraskan diri serta mematikan empati, sehingga banyak anak muda dalam tingkat sosial ekonomi sulit punya kemarahan dan melampiaskan ke orang lain juga dengan kekerasan,” kata dia. + Tari menjelaskan pada akhirnya tidak mudah untuk dapat memetakan pemicu mana yang bisa diperbaiki. Namun, semua pihak harus bergerak melakukan pencegahan dengan memperbaiki hubungan dan kelekatan dengan anak-anak yang beranjak remaja. + “Jadi pada akhirnya, tidak semudah itu memang menjawab yang mana duluan yang harus dibenerkan. Kalau masih punya privilege untuk melakukan pencegahan, as cliche as we always hear , maka mari perbaiki hubungan dengan remaja. Ngobrol lebih sering ( ngobrol ya, bukan ngomong , kalo ngobrol it u ada faktor mendengarkan) dan melakukan observasi lebih banyak untuk liat perubahan perilaku atau emosi atau indikator lainnya," ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sl54xe425_film-bolehkah-sekali-saja-kumenangis-ajak-penonton-hadapi-trauma-dan-sembuh-bersama.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sl54xe425_film-bolehkah-sekali-saja-kumenangis-ajak-penonton-hadapi-trauma-dan-sembuh-bersama.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fca371d48ca5e5ed19af9acd8d8fed5d02c95ab2 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sl54xe425_film-bolehkah-sekali-saja-kumenangis-ajak-penonton-hadapi-trauma-dan-sembuh-bersama.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sl54xe425/film-bolehkah-sekali-saja-kumenangis-ajak-penonton-hadapi-trauma-dan-sembuh-bersama +title: "Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis Ajak Penonton Hadapi Trauma dan Sembuh Bersama | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:04 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis Ajak Penonton Hadapi Trauma dan Sembuh Bersama | Republika Online + +Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis membawa misi kesehatan mental. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah produksi Sinemaku Pictures mempersembahkan film terbaru berjudul Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  yang disutradarai Reka Wijaya. Membawa misi awareness akan kesehatan mental, film ini tidak hanya berhasil membawa penonton menghadapi emosi dan luka batinnya, namun juga menunjukkan bagaimana cara sembuh dari trauma. Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  mengikuti kisah Tari (diperankan Prilly Latuconsina), yang setelah kakaknya meninggalkan rumah, harus berjuang sendirian untuk menyelamatkan Ibunya (Dominique Sanda) dari ayahnya (Surya Saputra) yang abusive. Tari yang sejak kecil menyimpan banyak sekali trauma, sudah tidak mampu menahan beban ini. Ditemani Baskara (Dikta Wicaksono), seorang pria temperamental yang juga bergabung di support group yang sama, Tari berusaha melewati trauma yang ia punya. Melalui kisah Tari, perempuan yang terbebani oleh trauma masa kecil dan masih ada hingga ia dewasa, film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  juga menyoroti pentingnya mengakui dan mengungkapkan perasaan sebagai langkah awal menuju penyembuhan. Produser Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  Umay Shahab mengatakan, bahwa ide cerita film ini didapat dari sebuah support group . Alih-alih mengglorifikasi kesedihan, Umay ingin film ini menjadi platform penguat bagi individu yang masih harus berjuang dengan segala lapisan emosi mereka. "Kami ingin film ini menjadi teman bagi siapa saja yang sedang berjuang dengan emosi mereka. Kami berharap penonton bisa menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri setelah menonton film ini," kata Produser Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  Umay Shahab, dalam konferensi pers di XXI Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (10/10/2024). Film ini memperlihatkan suasana yang berat dan penuh tekanan. Tari, karakter utama, hidup dalam lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakharmonisan. Penonton akan merasakan kegelisahan dan kesedihan yang mendalam saat menyaksikan perjuangan Tari untuk bertahan di tengah situasi yang sulit. Namun, seiring berjalannya film, penonton akan mulai merasakan perubahan dalam diri Tari. Dia mulai belajar untuk mengungkapkan perasaannya, mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya, dan berusaha untuk sembuh dari trauma masa lalunya. Perjalanan emosional ini akan membuat penonton terbawa dan ikut merasakan perjuangan Tari. Salah satu momen yang paling kuat dalam film ini adalah ketika Tari akhirnya menangis. Adegan ini sangat emosional dan mampu membuat penonton ikut menangis. Menangis adalah bentuk pelepasan emosi yang sehat, dan film ini mengajak penonton untuk tidak takut untuk menangis dan mengungkapkan perasaan mereka. "Kami ingin film ini menjadi ruang yang aman bagi penonton untuk merasakan berbagai emosi. Melalui cerita Tari, kami ingin menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk sembuh luka hatinya dan bahagia," kata sutradara Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  Reka Wijaya. Film ini juga dibintangi oleh Widi Mulia (sebagai Nina), konselor di support group, Ummi Quary (Ica), Kristo Immanuel (Agoy), Gracia JKT48 (Sarah), dan Antonio Blanco (Dimas). Ide cerita film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  dikembangkan oleh Umay Shahab, Prilly Latuconsina, dan Junisya Aurelita. Sementara skenario ditulis oleh Junisya Aurelita. Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  juga telah menjadi gerakan lewat kehadiran event sebelumnya, Bolehkah Sekali Saja Kita Menangis yang mengajak ribuan orang untuk mengolah rasa bersama, difasilitasi oleh konselor profesional. Selain itu, eksperimen sosial yang menghadirkan para pemeran film untuk membagikan perasaan-perasaan terpendam mereka selama ini dan belum pernah terungkap sebelumnya. Eksperimen tersebut, secara mengejutkan juga menjadi wadah bagi para warganet untuk saling mencurahkan emosi yang mereka alami. Film ini akan dirilis di bioskop Tanah Air mulai dari 17 Oktober 2024. Ask me! Film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis Ajak Penonton Hadapi Trauma dan Sembuh Bersama Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rumah produksi Sinemaku Pictures mempersembahkan film terbaru berjudul Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  yang disutradarai Reka Wijaya. Membawa misi awareness akan kesehatan mental, film ini tidak hanya berhasil membawa penonton menghadapi emosi dan luka batinnya, namun juga menunjukkan bagaimana cara sembuh dari trauma. + + + + + Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  mengikuti kisah Tari (diperankan Prilly Latuconsina), yang setelah kakaknya meninggalkan rumah, harus berjuang sendirian untuk menyelamatkan Ibunya (Dominique Sanda) dari ayahnya (Surya Saputra) yang abusive. Tari yang sejak kecil menyimpan banyak sekali trauma, sudah tidak mampu menahan beban ini. Ditemani Baskara (Dikta Wicaksono), seorang pria temperamental yang juga bergabung di support group yang sama, Tari berusaha melewati trauma yang ia punya. + + + + + Baca Juga + + + Setelah Tren Yura Kini Muncul Tren Kaluna, Siapa Dia? + + Posisi Lengan Salah Saat Cek Tensi Sebabkan Jutaan Orang Didiagnosis Hipertensi + + Siapa Brian Armstrong yang Dirumorkan Pernah Menikah dengan Raline Shah? + + + Melalui kisah Tari, perempuan yang terbebani oleh trauma masa kecil dan masih ada hingga ia dewasa, film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  juga menyoroti pentingnya mengakui dan mengungkapkan perasaan sebagai langkah awal menuju penyembuhan. + Produser Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  Umay Shahab mengatakan, bahwa ide cerita film ini didapat dari sebuah support group . Alih-alih mengglorifikasi kesedihan, Umay ingin film ini menjadi platform penguat bagi individu yang masih harus berjuang dengan segala lapisan emosi mereka. + + + + "Kami ingin film ini menjadi teman bagi siapa saja yang sedang berjuang dengan emosi mereka. Kami berharap penonton bisa menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri setelah menonton film ini," kata Produser Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  Umay Shahab, dalam konferensi pers di XXI Plaza Indonesia, Jakarta, Kamis (10/10/2024). + Film ini memperlihatkan suasana yang berat dan penuh tekanan. Tari, karakter utama, hidup dalam lingkungan yang penuh dengan ketegangan dan ketidakharmonisan. Penonton akan merasakan kegelisahan dan kesedihan yang mendalam saat menyaksikan perjuangan Tari untuk bertahan di tengah situasi yang sulit. + Namun, seiring berjalannya film, penonton akan mulai merasakan perubahan dalam diri Tari. Dia mulai belajar untuk mengungkapkan perasaannya, mencari dukungan dari orang-orang terdekatnya, dan berusaha untuk sembuh dari trauma masa lalunya. Perjalanan emosional ini akan membuat penonton terbawa dan ikut merasakan perjuangan Tari. + Salah satu momen yang paling kuat dalam film ini adalah ketika Tari akhirnya menangis. Adegan ini sangat emosional dan mampu membuat penonton ikut menangis. Menangis adalah bentuk pelepasan emosi yang sehat, dan film ini mengajak penonton untuk tidak takut untuk menangis dan mengungkapkan perasaan mereka. + "Kami ingin film ini menjadi ruang yang aman bagi penonton untuk merasakan berbagai emosi. Melalui cerita Tari, kami ingin menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk sembuh luka hatinya dan bahagia," kata sutradara Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  Reka Wijaya. + Film ini juga dibintangi oleh Widi Mulia (sebagai Nina), konselor di support group, Ummi Quary (Ica), Kristo Immanuel (Agoy), Gracia JKT48 (Sarah), dan Antonio Blanco (Dimas). Ide cerita film Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  dikembangkan oleh Umay Shahab, Prilly Latuconsina, dan Junisya Aurelita. Sementara skenario ditulis oleh Junisya Aurelita. + Bolehkah Sekali Saja Kumenangis  juga telah menjadi gerakan lewat kehadiran event sebelumnya, Bolehkah Sekali Saja Kita Menangis yang mengajak ribuan orang untuk mengolah rasa bersama, difasilitasi oleh konselor profesional. Selain itu, eksperimen sosial yang menghadirkan para pemeran film untuk membagikan perasaan-perasaan terpendam mereka selama ini dan belum pernah terungkap sebelumnya. Eksperimen tersebut, secara mengejutkan juga menjadi wadah bagi para warganet untuk saling mencurahkan emosi yang mereka alami. Film ini akan dirilis di bioskop Tanah Air mulai dari 17 Oktober 2024. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sms1e5425_batas-usia-dan-waktu-ideal-anak-pakai-gadget-menurut-pakar.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sms1e5425_batas-usia-dan-waktu-ideal-anak-pakai-gadget-menurut-pakar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75243108951f6b3d41efeff68821ddc04e1b9d90 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sms1e5425_batas-usia-dan-waktu-ideal-anak-pakai-gadget-menurut-pakar.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sms1e5425/batas-usia-dan-waktu-ideal-anak-pakai-gadget-menurut-pakar +title: "Batas Usia dan Waktu Ideal Anak Pakai Gadget Menurut Pakar | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:36 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Batas Usia dan Waktu Ideal Anak Pakai Gadget Menurut Pakar | Republika Online + +Terdapat batas waktu yang berbeda bagi tiap usia dalam penggunaan gawai. REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penggunaan gawai kini banyak terlihat pada anak usia dini. Sebagian dari mereka, kurang mendapatkan pendampingan orang tua. Uniknya, beberapa orang tua memberikan gawai pada anaknya sebagai cara untuk menenangkan anak. Konselor sekolah Cikal Surabaya, Tania Nurmalita, S.T., M.Si, mengkritisi kondisi parenting era saat ini dengan pemberian gawai berlebihan sejak anak masih usia dini dan memberikan penjelasan mengenai usia ideal dan batas penggunaan gadget pada anak. Sebagai konselor anak, Tania menegaskan, mengacu pada ketetapan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) terkait penggunaan gawai anak, usia 13 tahun adalah waktu yang tepat untuk mulai menggunakan perangkat elektronik seperti gawai atau gawai bagi anak. “Menurut KemenPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) usia paling ideal untuk anak mulai memegang gawai adalah di usia 13 tahun. Hal ini sejalan dengan kemampuan analisis anak, kemampuan pengendalian diri anak, dan kemampuan berpikir logis anak yang sudah mulai berkembang dalam usia ini,” kata Tania dalam siaran tertulis yang diterima Republika.co.id pada Senin (11/11/2024). Tania mengatakan ketepatan anak mulai memegang dan menggunakan gawai pada usia 13 tahun dapat membuat anak lebih memahami fungsi dan memiliki pengendalian diri yang cukup matang untuk menggunakan gawai dengan lebih bijak. Menurut dia, pemberian gawai pada usia yang tepat diharapkan membuat tujuan penggunaan gawai bisa tepat dan tidak melenceng, serta membuat anak melihat dan mencerna hal-hal yang kurang sesuai dengan value sosial, agama, ataupun pendidikan. "Pada usia ini anak-anak juga diharapkan sudah dapat diajak untuk membuat agreement penggunaan gadget sehingga dapat menemukan win-win solution nya dan tidak ada keterpaksaan,” kata Tania. “Usia paling ideal untuk anak mulai memegang gawai adalah di usia 13 tahun," ujarnya lagi. Hal ini, kata dia, sejalan dengan kemampuan analisis anak, kemampuan pengendalian diri anak, dan kemampuan berpikir logis anak yang sudah mulai berkembang. Meskipun penggunaan gawai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak, penting untuk tetap membatasi penggunaan gawai untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Tania menjelaskan bahwa terdapat batas waktu yang berbeda bagi tiap usia dalam penggunaan gawai. Sejatinya, penggunaan gawai pada anak di bawah 2 tahun sebaiknya dihindari, atau pun bilamana terpaksa, maka waktu yang disarankan adalah maksimal satu jam per hari dengan jeda setiap 15 menit. “Sebetulnya untuk anak di usia di bawah 2 tahun tidak disarankan terpapar gadget. Jika terpaksa, maka dapat diberi gadget tidak lebih dari 1 jam sehari dengan diberi jeda. Jadi waktu 1 jam dapat dibagi menjadi 15 menit x 4. Jika memungkinkan, tidak perlu 15 menit 4x saat anak tidak meminta. Tetapi jika anak meminta, maksimal 15 menit sekali lihat. Untuk anak usia 2-5 tahun, dapat diberi waktu 1 jam sehari dengan tontonan yang berkualitas dan dimonitoring oleh parents,” jelas Tania. Untuk usia di atas 5 tahun, Tania merekomendasikan penggunaan gawai dibatasi 1,5 jam sehari dengan pendampingan orang tua. “Anak usia di atas 6 tahun boleh sesekali melihat gadget 1,5 jam sehari dengan kontrol orang tua,” ungkap Tania. Dia juga menyarankan penggunaan gawai diperbolehkan saat akhir pekan agar anak memiliki lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan belajar hal-hal baru. “Sebaiknya, penggunaan gadget diutamakan pada akhir pekan agar anak memiliki lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan belajar hal-hal baru," ujar Tania. Ask me! Batas Usia dan Waktu Ideal Anak Pakai Gadget Menurut Pakar Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Penggunaan gawai kini banyak terlihat pada anak usia dini. Sebagian dari mereka, kurang mendapatkan pendampingan orang tua. Uniknya, beberapa orang tua memberikan gawai pada anaknya sebagai cara untuk menenangkan anak. + + + + + Konselor sekolah Cikal Surabaya, Tania Nurmalita, S.T., M.Si, mengkritisi kondisi parenting era saat ini dengan pemberian gawai berlebihan sejak anak masih usia dini dan memberikan penjelasan mengenai usia ideal dan batas penggunaan gadget pada anak. Sebagai konselor anak, Tania menegaskan, mengacu pada ketetapan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) terkait penggunaan gawai anak, usia 13 tahun adalah waktu yang tepat untuk mulai menggunakan perangkat elektronik seperti gawai atau gawai bagi anak. + + + + Baca Juga + + + Hadapi Duka dan Kehilangan: Jangan Dipendam, Ini Tips Bangkit dari Grief Ala Islam + + Warisan Bikin Berantem? Perencana Keuangan Bongkar Cara Aman Biar Nggak Ribut Sama Anggota Keluarga + + Kasus Nadin Amizah, Psikolog Ingatkan Fans : Artis Punya Batasan Pribadi yang Harus Dihormati + + + “Menurut KemenPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) usia paling ideal untuk anak mulai memegang gawai adalah di usia 13 tahun. Hal ini sejalan dengan kemampuan analisis anak, kemampuan pengendalian diri anak, dan kemampuan berpikir logis anak yang sudah mulai berkembang dalam usia ini,” kata Tania dalam siaran tertulis yang diterima Republika.co.id pada Senin (11/11/2024). + Tania mengatakan ketepatan anak mulai memegang dan menggunakan gawai pada usia 13 tahun dapat membuat anak lebih memahami fungsi dan memiliki pengendalian diri yang cukup matang untuk menggunakan gawai dengan lebih bijak. Menurut dia, pemberian gawai pada usia yang tepat diharapkan membuat tujuan penggunaan gawai bisa tepat dan tidak melenceng, serta membuat anak melihat dan mencerna hal-hal yang kurang sesuai dengan value sosial, agama, ataupun pendidikan. + + + + "Pada usia ini anak-anak juga diharapkan sudah dapat diajak untuk membuat agreement penggunaan gadget sehingga dapat menemukan win-win solution nya dan tidak ada keterpaksaan,” kata Tania. + “Usia paling ideal untuk anak mulai memegang gawai adalah di usia 13 tahun," ujarnya lagi. + Hal ini, kata dia, sejalan dengan kemampuan analisis anak, kemampuan pengendalian diri anak, dan kemampuan berpikir logis anak yang sudah mulai berkembang. Meskipun penggunaan gawai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak-anak, penting untuk tetap membatasi penggunaan gawai untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan. Tania menjelaskan bahwa terdapat batas waktu yang berbeda bagi tiap usia dalam penggunaan gawai. + Sejatinya, penggunaan gawai pada anak di bawah 2 tahun sebaiknya dihindari, atau pun bilamana terpaksa, maka waktu yang disarankan adalah maksimal satu jam per hari dengan jeda setiap 15 menit. “Sebetulnya untuk anak di usia di bawah 2 tahun tidak disarankan terpapar gadget. Jika terpaksa, maka dapat diberi gadget tidak lebih dari 1 jam sehari dengan diberi jeda. Jadi waktu 1 jam dapat dibagi menjadi 15 menit x 4. Jika memungkinkan, tidak perlu 15 menit 4x saat anak tidak meminta. Tetapi jika anak meminta, maksimal 15 menit sekali lihat. Untuk anak usia 2-5 tahun, dapat diberi waktu 1 jam sehari dengan tontonan yang berkualitas dan dimonitoring oleh parents,” jelas Tania. + Untuk usia di atas 5 tahun, Tania merekomendasikan penggunaan gawai dibatasi 1,5 jam sehari dengan pendampingan orang tua. “Anak usia di atas 6 tahun boleh sesekali melihat gadget 1,5 jam sehari dengan kontrol orang tua,” ungkap Tania. + Dia juga menyarankan penggunaan gawai diperbolehkan saat akhir pekan agar anak memiliki lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan belajar hal-hal baru. “Sebaiknya, penggunaan gadget diutamakan pada akhir pekan agar anak memiliki lebih banyak waktu untuk beraktivitas dan belajar hal-hal baru," ujar Tania.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_soon4o416_bp-taskin-sambut-peluncuran-platform-belanja-ltemgtthriftingltemgt-berkelanjutan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_soon4o416_bp-taskin-sambut-peluncuran-platform-belanja-ltemgtthriftingltemgt-berkelanjutan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5bba5124e1bda2b0c192c5ffd784d01a2184b7d --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_soon4o416_bp-taskin-sambut-peluncuran-platform-belanja-ltemgtthriftingltemgt-berkelanjutan.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/soon4o416/bp-taskin-sambut-peluncuran-platform-belanja-ltemgtthriftingltemgt-berkelanjutan +title: "BP Taskin Sambut Peluncuran Platform Belanja Thrifting Berkelanjutan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:40:53 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BP Taskin Sambut Peluncuran Platform Belanja Thrifting Berkelanjutan | Republika Online + +Program ini berfokus pada dampak sosial untuk pengentasan kemiskinan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengapresiasi langkah Yayasan Penabulu yang meluncurkan Penabulu Shop sebagai platform inovatif belanja barang bekas berkelanjutan pertama yang berfokus pada dampak sosial untuk pengentasan kemiskinan. Budiman menyampaikan inovasi ini selaras dengan program BP Taskin yaitu Berdata, Berdana, dan Berdaya, yang memiliki tujuan menurunkan angka kemiskinan dari sembilan persen menjadi lima persen pada 2029. "Penabulu Shop hadir secara daring maupun luring, sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat luas yang ingin turut menjadi bagian dari misi sosial ini," ujar Budiman dalam siaran pers Yayasan Penabulu,   Rabu (18/12/2024). Bagi yang memiliki banyak barang-barang layak pakai di rumah, seperti pakaian, sepatu, perhiasan, dan alat-alat elektronik, namun sudah tidak dipakai lagi, maka dapat mendonasikan barang-barang tersebut ke Penabulu untuk dijual di platform Penabulu Shop. Budiman menyampaikan seluruh hasil penjualan, akan disalurkan ke program-program pengentasan kemiskinan berdasarkan isu-isu strategis, seperti lingkungan dan perubahan iklim, pemberdayaan desa, kesehatan masyarakat, keadilan transformasi digital, serta kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. Direktur Program Yayasan Penabulu Esti Nuringdyah mengatakan Penabulu Shop memadukan gaya hidup berkelanjutan dengan misi sosial, menciptakan dampak yang bermakna bagi komunitas dan lingkungan. Esti menyampaikan konsep ini terinspirasi kesuksesan lebih dari 600 Oxfam Shop di Inggris yang telah membantu mengentaskan kemiskinan dengan memperkuat komunitas lokal dan mempromosikan keadilan sosial. "Dengan visi menggabungkan gaya hidup berkelanjutan dan upaya sosial, Penabulu Shop menjadi thrift shop berkelanjutan pertama di Indonesia yang memiliki misi sosial pengentasan kemiskinan," ujar Esti. Business Advisor Yayasan Penabulu Budi Santosa menyampaikan Penabulu Shop menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memberdayakan ekonomi komunitas. Budi menyampaikan kehadiran Penabulu Shop sejalan dengan tren fesyen preloved yang semakin diminati generasi muda, khususnya Gen Z. Berdasarkan data dari McKinsey & Company pada Agustus 2024, Gen Z menyukai gaya thrifting dan vintage . Budi menyebut thrifting mengalami pertumbuhan signifikan berkat pengaruh gerakan Gen Z untuk keberlanjutan. "Hal ini semakin menguatkan komitmen Penabulu Shop untuk menjadi bagian penting dari solusi keberlanjutan di Indonesia," kata Budi. Pemain film Indah Permata Sari menyambut positif platform Penabulu Shop untuk mendukung solusi keberlanjutan. Indah nenilai thrifting Penabulu tidak hanya menjadi pilihan belanja ekonomis tetapi juga berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan. "Saya yang sejak lama sudah menikmati thrifting , semakin bersemangat dengan Penabulu Shop karena mengetahui hasil penjualannya untuk kebaikan," ucap Indah. Pengamat Tren Komunikasi Berkelanjutan Elvera N Makki menyampaikan tren berbelanja pakaian preloved di negara-negara maju cenderung meningkat di sepanjang 2018-2023, yaitu di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol. Survei dari Statista Consumer Insights ini dilakukan terhadap 2000-10.000 responden usia 18-64 tahun, di mana peningkatan tertinggi terjadi di Inggris sebesar delapan persen. "Dengan thrift shop, cerita itu dapat berlanjut, karena tidak berhenti saat terbuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang butuh 200 tahun untuk mengurai tekstil di TPA. Dengan thrifting di Penabulu Shop, tidak hanya mengurangi limbah, memelihara bumi, dan membuka peluang ekonomi baru, namun kita juga menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Elvera. Ask me! BP Taskin Sambut Peluncuran Platform Belanja Thrifting Berkelanjutan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengapresiasi langkah Yayasan Penabulu yang meluncurkan Penabulu Shop sebagai platform inovatif belanja barang bekas berkelanjutan pertama yang berfokus pada dampak sosial untuk pengentasan kemiskinan. Budiman menyampaikan inovasi ini selaras dengan program BP Taskin yaitu Berdata, Berdana, dan Berdaya, yang memiliki tujuan menurunkan angka kemiskinan dari sembilan persen menjadi lima persen pada 2029. + + + + + "Penabulu Shop hadir secara daring maupun luring, sehingga dapat menjangkau seluruh masyarakat luas yang ingin turut menjadi bagian dari misi sosial ini," ujar Budiman dalam siaran pers Yayasan Penabulu,   Rabu (18/12/2024). + + + + + Bagi yang memiliki banyak barang-barang layak pakai di rumah, seperti pakaian, sepatu, perhiasan, dan alat-alat elektronik, namun sudah tidak dipakai lagi, maka dapat mendonasikan barang-barang tersebut ke Penabulu untuk dijual di platform Penabulu Shop. Budiman menyampaikan seluruh hasil penjualan, akan disalurkan ke program-program pengentasan kemiskinan berdasarkan isu-isu strategis, seperti lingkungan dan perubahan iklim, pemberdayaan desa, kesehatan masyarakat, keadilan transformasi digital, serta kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat.  + Direktur Program Yayasan Penabulu Esti Nuringdyah mengatakan Penabulu Shop memadukan gaya hidup berkelanjutan dengan misi sosial, menciptakan dampak yang bermakna bagi komunitas dan lingkungan. Esti menyampaikan konsep ini terinspirasi kesuksesan lebih dari 600 Oxfam Shop di Inggris yang telah membantu mengentaskan kemiskinan dengan memperkuat komunitas lokal dan mempromosikan keadilan sosial. + + + + "Dengan visi menggabungkan gaya hidup berkelanjutan dan upaya sosial, Penabulu Shop menjadi thrift shop berkelanjutan pertama di Indonesia yang memiliki misi sosial pengentasan kemiskinan," ujar Esti. + Business Advisor Yayasan Penabulu Budi Santosa menyampaikan Penabulu Shop menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus memberdayakan ekonomi komunitas. Budi menyampaikan kehadiran Penabulu Shop sejalan dengan tren fesyen preloved yang semakin diminati generasi muda, khususnya Gen Z. + Berdasarkan data dari McKinsey & Company pada Agustus 2024, Gen Z menyukai gaya thrifting dan vintage . Budi menyebut thrifting mengalami pertumbuhan signifikan berkat pengaruh gerakan Gen Z untuk keberlanjutan.  + "Hal ini semakin menguatkan komitmen Penabulu Shop untuk menjadi bagian penting dari solusi keberlanjutan di Indonesia," kata Budi.  + Pemain film Indah Permata Sari menyambut positif platform Penabulu Shop untuk mendukung solusi keberlanjutan. Indah nenilai thrifting Penabulu tidak hanya menjadi pilihan belanja ekonomis tetapi juga berkontribusi positif terhadap keberlanjutan lingkungan.  + "Saya yang sejak lama sudah menikmati thrifting , semakin bersemangat dengan Penabulu Shop karena mengetahui hasil penjualannya untuk kebaikan," ucap Indah.  + Pengamat Tren Komunikasi Berkelanjutan Elvera N Makki menyampaikan tren berbelanja pakaian preloved di negara-negara maju cenderung meningkat di sepanjang 2018-2023, yaitu di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol. Survei dari Statista Consumer Insights ini dilakukan terhadap 2000-10.000 responden usia 18-64 tahun, di mana peningkatan tertinggi terjadi di Inggris sebesar delapan persen.    + "Dengan thrift shop, cerita itu dapat berlanjut, karena tidak berhenti saat terbuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yang butuh 200 tahun untuk mengurai tekstil di TPA. Dengan thrifting di Penabulu Shop, tidak hanya mengurangi limbah, memelihara bumi, dan membuka peluang ekonomi baru, namun kita juga menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan di Indonesia," kata Elvera. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sr6nwh425_survei-94-persen-milenial-dan-gen-z-rutin-olahraga-lari-dan-badminton-paling-disukai.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sr6nwh425_survei-94-persen-milenial-dan-gen-z-rutin-olahraga-lari-dan-badminton-paling-disukai.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3236c316b04e0648e1a26de1293b51ef13aa7e8b --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sr6nwh425_survei-94-persen-milenial-dan-gen-z-rutin-olahraga-lari-dan-badminton-paling-disukai.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sr6nwh425/survei-94-persen-milenial-dan-gen-z-rutin-olahraga-lari-dan-badminton-paling-disukai +title: "Survei- 94 Persen Milenial dan Gen Z Rutin Olahraga, Lari dan Badminton Paling Disukai | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:58 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Survei: 94 Persen Milenial dan Gen Z Rutin Olahraga, Lari dan Badminton Paling Disukai | Republika Online + +Berdasarkan survei, 90 persen responden mengaku berolahraga di luar lapangan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masyarakat Indonesia disebut telah menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup mereka, demikian menurut laporan survei dari Populix. Meskipun begitu, sebagian besar masih memprioritaskan olahraga yang mudah dan nyaman dilakukan di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. Survei ini melibatkan 1.030 responden yang mayoritasnya adalah generasi milenial dan Z. Hasilnya, 94 persen responden mengaku secara rutin berolahraga, setidaknya sepekan sekali. Meski mayoritas berolahraga secara mandiri, ada juga responden yang tergabung dalam komunitas. “Komunitasnya pun beragam, baik cabang olahraga berkelompok, maupun komunitas olahraga perseorangan seperti gym, bersepeda, berenang, juga lari. Hal ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup,” kata VP of Research Populix, Indah Tanip, dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (5/2/2025). Menurut survei Populix, 90 persen responden mengaku berolahraga di luar lapangan. Apabila diurutkan sesuai popularitasnya, kategori ini dipimpin oleh cabang olahraga lari (44 persen). Kemudian dilanjutkan bersepeda (32 persen), berenang (27 persen), lalu gym (26 persen). Cabang olahraga ritmik seperti zumba (14 persen), pilates (11 persen), gimnastik (9 persen), serta pound fit (5 persen) juga jadi pilihan. Sedangkan 84 persen responden mengaku memilih cabang olahraga yang membutuhkan lapangan. Mayoritas (56 persen) mengaku bermain badminton. Kemudian dilanjutkan dengan sepakbola (38 persen) dan futsal (33 persen), juga basket (24 persen). Tak ketinggalan, cabang olahraga tenis (17 persen), golf (15 persen), dan tenis meja (9 peren). Dari jadwal olahraga, mayoritas responden (68 persen) berolahraga hanya satu hingga dua kali sepekan, sedangkan 23 persen responden mengaku berolahraga lebih rutin hingga tiga atau empat kali dalam sepakan; dan 6 persen berolahraga setiap hari. Bila ditanya waktu paling pas untuk berolahraga, 58 persen memilih pagi hari, diikuti sore hari dengan 32 persen. Kemudian untuk lokasi, sebagian besar (42 persen) masih nyaman berolahraga di rumah, kemudian 23 persen berolahraga di lapangan dekat tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melakukan olahraga yang nyaman dan mudah dilakukan. “Dalam survei Populix, rata-rata responden mengaku melakukan empat jenis olahraga. Baik olahraga yang membutuhkan lapangan, juga olahraga yang bisa dilakukan tanpa lapangan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak terpaku pada satu jenis olahraga saja,” kata Indah. Temuan ini didapatkan melalui survei terhadap responden. Sebagian besar responden datang dari kelas pekerja, dengan status pernikahan lajang atau menikah dengan anak. Latar belakang sosial ekonomi responden beragam, namun didominasi oleh kalangan menengah-ke atas. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Survei: 94 Persen Milenial dan Gen Z Rutin Olahraga, Lari dan Badminton Paling Disukai Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Masyarakat Indonesia disebut telah menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup mereka, demikian menurut laporan survei dari Populix. Meskipun begitu, sebagian besar masih memprioritaskan olahraga yang mudah dan nyaman dilakukan di rumah maupun di lingkungan tempat tinggal mereka. + + + + + Survei ini melibatkan 1.030 responden yang mayoritasnya adalah generasi milenial dan Z. Hasilnya, 94 persen responden mengaku secara rutin berolahraga, setidaknya sepekan sekali. Meski mayoritas berolahraga secara mandiri, ada juga responden yang tergabung dalam komunitas. + + + + + Baca Juga + + + Kebijakan Sekolah di Jabar Pukul 6.30 Dinilai Belum Libatkan Partisipasi Publik + + Malaysia Pakai 9 Pemain Naturalisasi Saat Gebuk Vietnam, Pengamat: Tak Seperti Indonesia + + Jimin BTS Dapat 'Mata Kasihan' dari Prajurit Lain Selama Wamil, Kenapa Ya? + + + “Komunitasnya pun beragam, baik cabang olahraga berkelompok, maupun komunitas olahraga perseorangan seperti gym, bersepeda, berenang, juga lari. Hal ini menunjukkan keseriusan masyarakat dalam menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup,” kata VP of Research Populix, Indah Tanip, dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (5/2/2025). + Menurut survei Populix, 90 persen responden mengaku berolahraga di luar lapangan. Apabila diurutkan sesuai popularitasnya, kategori ini dipimpin oleh cabang olahraga lari (44 persen). Kemudian dilanjutkan bersepeda (32 persen), berenang (27 persen), lalu gym (26 persen). Cabang olahraga ritmik seperti zumba (14 persen), pilates (11 persen), gimnastik (9 persen), serta pound fit (5 persen) juga jadi pilihan. + + + + Sedangkan 84 persen responden mengaku memilih cabang olahraga yang membutuhkan lapangan. Mayoritas (56 persen) mengaku bermain badminton. Kemudian dilanjutkan dengan sepakbola (38 persen) dan futsal (33 persen), juga basket (24 persen). Tak ketinggalan, cabang olahraga tenis (17 persen), golf (15 persen), dan tenis meja (9 peren). + Dari jadwal olahraga, mayoritas responden (68 persen) berolahraga hanya satu hingga dua kali sepekan, sedangkan 23 persen responden mengaku berolahraga lebih rutin hingga tiga atau empat kali dalam sepakan; dan 6 persen berolahraga setiap hari. Bila ditanya waktu paling pas untuk berolahraga, 58 persen memilih pagi hari, diikuti sore hari dengan 32 persen. + Kemudian untuk lokasi, sebagian besar (42 persen) masih nyaman berolahraga di rumah, kemudian 23 persen berolahraga di lapangan dekat tempat tinggal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melakukan olahraga yang nyaman dan mudah dilakukan. + “Dalam survei Populix, rata-rata responden mengaku melakukan empat jenis olahraga. Baik olahraga yang membutuhkan lapangan, juga olahraga yang bisa dilakukan tanpa lapangan khusus. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak terpaku pada satu jenis olahraga saja,” kata Indah. + Temuan ini didapatkan melalui survei terhadap responden. Sebagian besar responden datang dari kelas pekerja, dengan status pernikahan lajang atau menikah dengan anak. Latar belakang sosial ekonomi responden beragam, namun didominasi oleh kalangan menengah-ke atas. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sr7d2w425_wine-halal-antara-klaim-dan-fakta-ini-penjelasannya.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sr7d2w425_wine-halal-antara-klaim-dan-fakta-ini-penjelasannya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1be299aaf58355a21adc33a2ebaaaacb550be6ae --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sr7d2w425_wine-halal-antara-klaim-dan-fakta-ini-penjelasannya.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sr7d2w425/wine-halal-antara-klaim-dan-fakta-ini-penjelasannya +title: "Wine Halal- Antara Klaim dan Fakta, Ini Penjelasannya | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:48:42 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Wine Halal: Antara Klaim dan Fakta, Ini Penjelasannya | Republika Online + +Founder Halal Corner menegaskan wine halal itu tidak ada. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Istilah wine halal kembali ramai diperbincangkan setelah video Geni Faruk, ibu dari keluarga Halilintar, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Geni Faruk menikmati segelas wine yang ia klaim sebagai wine halal. Sontak, video ini memicu berbagai reaksi dan pertanyaan dari warganet. Secara tradisional, wine dikenal sebagai minuman beralkohol yang difermentasi dari buah anggur. Wine halal diklaim sebagai alternatif minuman serupa wine namun tidak mengandung alkohol atau memiliki kadar alkohol yang sangat rendah. Bagaimana pandangan Islam terhadap wine halal? Founder Halal Corner Aisha Maharani menegaskan wine halal itu tidak ada. Menurut dia, istilah itu muncul pada tahun 2008-an, ketika salah satu perusahaan sampanye di Prancis membuat sampanye untuk Muslim dengan klaim alkohol 0 persen. “Ini ditujukan agar Muslim bisa berbaur di pesta pesta non Muslim dan bisa ikut gaya mereka untuk minum sampanye. Tentu dalam kacamata Islam ini dilarang yaitu tasyabuh bil kuffar ,” ujar Aisha saat dihubungi Republika.co.id pada Rabu (5/2/2025). Aisha mengatakan, di Indonesia, dalam ketentuan produk yang dikonsumsi oleh Muslim ada aturan tentang penamaan produk yang dilarang berasosiasi dengan yang haram, demi mengikuti hukum tidak tasyabuh walau misal bahannya halal. Pembuatan wine 0 persen alkohol ada dua cara yakni melalui proses fermentasi dan non fermentasi. “Yang melalui proses fermentasi, dia akan berubah menjadi wine dulu baru dikurangi kadar alkoholnya. Sedang non fermentasi memakai perisa wine, maka keduanya jelas tetap tidak boleh dikonsumsi Muslim,” kata dia menjelaskan. Dia juga menyoroti pentingnya peran pesohor dalam “mempromosikan” produk halal. Di era digital seperti sekarang, influencer  menjadi salah satu kekuatan utama dalam memengaruhi opini dan perilaku konsumen. Mereka tidak hanya sekadar figur yang mempromosikan produk, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Untuk itu, pesohor dinilai penting memiliki pemahaman terkait produk halal. “Peran seorang pemengaruh, artis sangat penting dalam mengedukasi, sayang kalangan ini sangat sedikit yang peduli dengan urusan halal,” kata dia. Umat Islam pun diimbau berhati-hati menyaring informasi terkait produk halal dan tidak menelan mentah-mentah meskipun datang dari figur terkenal. Penting bagi konsumen Muslim memahami dengan baik kandungan, proses pembuatan, dan sertifikasi halal sebuah produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya. “Kembali pada personal masing-masing apakah mau belajar atau tidak terutama yang Muslim, jika ia menyesatkan banyak orang tentu ini bahaya,” kata Aisha. Ask me! Wine Halal: Antara Klaim dan Fakta, Ini Penjelasannya Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Istilah wine halal kembali ramai diperbincangkan setelah video Geni Faruk, ibu dari keluarga Halilintar, viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat Geni Faruk menikmati segelas wine yang ia klaim sebagai wine halal. Sontak, video ini memicu berbagai reaksi dan pertanyaan dari warganet. + + + + + Secara tradisional, wine dikenal sebagai minuman beralkohol yang difermentasi dari buah anggur. Wine halal diklaim sebagai alternatif minuman serupa wine namun tidak mengandung alkohol atau memiliki kadar alkohol yang sangat rendah. Bagaimana pandangan Islam terhadap wine halal? + + + + + Baca Juga + + + Bolehkah Mengganti Uang Kembalian dengan Permen? + + Makan dan Minum Sambil Berdiri di Pesta, Apa Hukumnya dalam Islam? + + Viral Rukiah Online di TikTok, MUI: Harus Dilakukan Berhadapan + + + Founder Halal Corner Aisha Maharani menegaskan wine halal itu tidak ada. Menurut dia, istilah itu muncul pada tahun 2008-an, ketika salah satu perusahaan sampanye di Prancis membuat sampanye untuk Muslim dengan klaim alkohol 0 persen. + “Ini ditujukan agar Muslim bisa berbaur di pesta pesta non Muslim dan bisa ikut gaya mereka untuk minum sampanye. Tentu dalam kacamata Islam ini dilarang yaitu tasyabuh bil kuffar ,” ujar Aisha saat dihubungi Republika.co.id pada Rabu (5/2/2025). + + + + Aisha mengatakan, di Indonesia, dalam ketentuan produk yang dikonsumsi oleh Muslim ada aturan tentang penamaan produk yang dilarang berasosiasi dengan yang haram, demi mengikuti hukum tidak tasyabuh walau misal bahannya halal. Pembuatan wine 0 persen alkohol ada dua cara yakni melalui proses fermentasi dan non fermentasi. + “Yang melalui proses fermentasi, dia akan berubah menjadi wine dulu baru dikurangi kadar alkoholnya. Sedang non fermentasi memakai perisa wine, maka keduanya jelas tetap tidak boleh dikonsumsi Muslim,” kata dia menjelaskan. + Dia juga menyoroti pentingnya peran pesohor dalam “mempromosikan” produk halal. Di era digital seperti sekarang, influencer  menjadi salah satu kekuatan utama dalam memengaruhi opini dan perilaku konsumen. Mereka tidak hanya sekadar figur yang mempromosikan produk, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi dan memberikan edukasi kepada masyarakat. + Untuk itu, pesohor dinilai penting memiliki pemahaman terkait produk halal. “Peran seorang pemengaruh, artis sangat penting dalam mengedukasi, sayang kalangan ini sangat sedikit yang peduli dengan urusan halal,” kata dia. + Umat Islam pun diimbau berhati-hati menyaring informasi terkait produk halal dan tidak menelan mentah-mentah meskipun datang dari figur terkenal. Penting bagi konsumen Muslim memahami dengan baik kandungan, proses pembuatan, dan sertifikasi halal sebuah produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya. + “Kembali pada personal masing-masing apakah mau belajar atau tidak terutama yang Muslim, jika ia menyesatkan banyak orang tentu ini bahaya,” kata Aisha. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sviijo425_remaja-yang-debat-dengan-dedi-mulyadi-dinilai-belum-paham-prioritas-hidup.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sviijo425_remaja-yang-debat-dengan-dedi-mulyadi-dinilai-belum-paham-prioritas-hidup.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..72d13c5e461cc30e78e1ed7427a22a4fcf1c8e0c --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sviijo425_remaja-yang-debat-dengan-dedi-mulyadi-dinilai-belum-paham-prioritas-hidup.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sviijo425/remaja-yang-debat-dengan-dedi-mulyadi-dinilai-belum-paham-prioritas-hidup +title: "Remaja yang Debat dengan Dedi Mulyadi Dinilai Belum Paham Prioritas Hidup | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:36 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Remaja yang Debat dengan Dedi Mulyadi Dinilai Belum Paham Prioritas Hidup | Republika Online + +Dalam pengasuhan, orang tua perlu menanamkan empati dan kontrol diri pada diri anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Psikolog dari Universitas Indonesia (UI) Rose Mini Agoes Salim menanggapi perdebatan antara remaja bernama Aura Cinta dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan acara perpisahan di sekolah. Prof Rose menilai, argumentasi yang dipaparkan Aura selama dialog menunjukkan kurangnya pemahaman soal prioritas hidup dan lemahnya kontrol diri. Prof Rose mengatakan, berdasarkan video debat yang diunggah di YouTube, Aura tampaknya belum memahami skala prioritas dalam hidup. Meski keluarganya tak memiliki tempat tinggal seusai digusur, Aura tetap ngotot menuntut digelarnya acara perpisahan sekolah. Menurutnya, sikap tersebut juga mencerminkan lemahnya kontrol diri dan empati terhadap keluarga. “Remaja seperti ini sedang dalam fase mencari identitas. Sayangnya, identitas yang dicari bukan pemahaman diri, tapi dari meniru teman-temannya. Jadi ketika lingkungannya menganggap perpisahan itu penting, ya dia akan menganggap penting juga, tanpa mempertanyakan manfaatnya,” kata Prof Rose saat dihubungi Republika.co.id pada Selasa (29/4/2025). Prof Rose juga menilai, remaja kerap tidak memikirkan dampak jangka panjang. Yang dikejar hanya kesenangan sesaat dan penerimaan dari kelompok sosial, entah itu pertemanan atau tren media sosial. “Yang dia perjuangkan hanyalah supaya peraturan itu diubah, dan agar teman-temannya merasa senang ada perpisahan. Sementara, masalah utama dalam kehidupannya tidak dianalisa, itulah remaja,” jelas Prof Rose. Ia mengatakan masalah ini tak bisa sepenuhnya dibebankan pada anak. Menurut Prof Rose, idealnya orang tua dalam pengasuhan perlu menanamkan empati dan kontrol diri pada diri anak, sehingga anak bisa memahami perjuangan keluarga serta membedakan mana keinginan dan kebutuhan. “Kalau dari kecil tidak dilatih empati, tidak diajari mengontrol diri, ya hasilnya seperti ini, anak hanya tahu menuntut apa yang dia pikir benar tanpa melihat pandangan orang,” kata dia. Prof Rose menegaskan kasih sayang bukan berati memenuhi semua keinginan anak. Justru orang tua perlu berani membatasi hal-hal yang tidak esensial demi melindungi anak-anak dari konsekuensi negatif. “Kasih sayang itu bukan berarti memberi apa-apa yang diinginkan anak. Kasih sayang adalah dengan mencegah sesuatu yang negatif dan tidak bermanfaat bagi anak,” kata Prof Rose. Sebagai informasi, dalam perdebatan yang diunggah di saluran YouTube Dedi Mulyadi, gubernur Jabar tersebut mengatakan bahwa pelarangan perpisahan sekolah dimaksudkan untuk mengurangi beban finansial orang tua yang kerap harus membayar uang dalam jumlah besar untuk acara tersebut. Menurut Dedi, banyak orang tua terpaksa meminjam uang pada bank emok (sejenis rentenir) untuk menutupi pembiayaan perpisahan. Namun demikian, Aura mengatakan jika tidak ada perpisahan, siswa tidak bisa merasakan berkumpul terakhir bersama teman-teman. Keluarga Aura sendiri merupakan korban penggusuran di bantaran kali. Ask me! Remaja yang Debat dengan Dedi Mulyadi Dinilai Belum Paham Prioritas Hidup Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Psikolog dari Universitas Indonesia (UI) Rose Mini Agoes Salim menanggapi perdebatan antara remaja bernama Aura Cinta dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal larangan acara perpisahan di sekolah. Prof Rose menilai, argumentasi yang dipaparkan Aura selama dialog menunjukkan kurangnya pemahaman soal prioritas hidup dan lemahnya kontrol diri. + + + + + Prof Rose mengatakan, berdasarkan video debat yang diunggah di YouTube, Aura tampaknya belum memahami skala prioritas dalam hidup. Meski keluarganya tak memiliki tempat tinggal seusai digusur, Aura tetap ngotot menuntut digelarnya acara perpisahan sekolah. Menurutnya, sikap tersebut juga mencerminkan lemahnya kontrol diri dan empati terhadap keluarga. + + + + Baca Juga + + + Psikolog Soroti Debat Dedi Mulyadi dan Aura Cinta, Apa Katanya? + + Debat KDM dan Aura Cinta Dibully Netizen, Wakil Ketua DPRD Jabar: Berhenti Membully + + Bukan Dikirim ke Barak Militer, Ini Cara Tepat Menangani Anak Bermasalah Menurut Psikolog + + + “Remaja seperti ini sedang dalam fase mencari identitas. Sayangnya, identitas yang dicari bukan pemahaman diri, tapi dari meniru teman-temannya. Jadi ketika lingkungannya menganggap perpisahan itu penting, ya dia akan menganggap penting juga, tanpa mempertanyakan manfaatnya,” kata Prof Rose saat dihubungi Republika.co.id pada Selasa (29/4/2025). + Prof Rose juga menilai, remaja kerap tidak memikirkan dampak jangka panjang. Yang dikejar hanya kesenangan sesaat dan penerimaan dari kelompok sosial, entah itu pertemanan atau tren media sosial. + + + + “Yang dia perjuangkan hanyalah supaya peraturan itu diubah, dan agar teman-temannya merasa senang ada perpisahan. Sementara, masalah utama dalam kehidupannya tidak dianalisa, itulah remaja,” jelas Prof Rose. + Ia mengatakan masalah ini tak bisa sepenuhnya dibebankan pada anak. Menurut Prof Rose, idealnya orang tua dalam pengasuhan perlu menanamkan empati dan kontrol diri pada diri anak, sehingga anak bisa memahami perjuangan keluarga serta membedakan mana keinginan dan kebutuhan. + “Kalau dari kecil tidak dilatih empati, tidak diajari mengontrol diri, ya hasilnya seperti ini, anak hanya tahu menuntut apa yang dia pikir benar tanpa melihat pandangan orang,” kata dia. + Prof Rose menegaskan kasih sayang bukan berati memenuhi semua keinginan anak. Justru orang tua perlu berani membatasi hal-hal yang tidak esensial demi melindungi anak-anak dari konsekuensi negatif. + “Kasih sayang itu bukan berarti memberi apa-apa yang diinginkan anak. Kasih sayang adalah dengan mencegah sesuatu yang negatif dan tidak bermanfaat bagi anak,” kata Prof Rose. + Sebagai informasi, dalam perdebatan yang diunggah di saluran YouTube Dedi Mulyadi, gubernur Jabar tersebut mengatakan bahwa pelarangan perpisahan sekolah dimaksudkan untuk mengurangi beban finansial orang tua yang kerap harus membayar uang dalam jumlah besar untuk acara tersebut. Menurut Dedi, banyak orang tua terpaksa meminjam uang pada bank emok (sejenis rentenir) untuk menutupi pembiayaan perpisahan. + Namun demikian, Aura mengatakan jika tidak ada perpisahan, siswa tidak bisa merasakan berkumpul terakhir bersama teman-teman. Keluarga Aura sendiri merupakan korban penggusuran di bantaran kali. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sxgsmf425_cara-alami-cegah-batu-ginjal-kambuh-minum-air-kelapa-setiap-hari.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sxgsmf425_cara-alami-cegah-batu-ginjal-kambuh-minum-air-kelapa-setiap-hari.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3fa4f1d65b1ae781fe82efa1b30b05b3b8a6ae1d --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sxgsmf425_cara-alami-cegah-batu-ginjal-kambuh-minum-air-kelapa-setiap-hari.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sxgsmf425/cara-alami-cegah-batu-ginjal-kambuh-minum-air-kelapa-setiap-hari +title: "Cara Alami Cegah Batu Ginjal Kambuh, Minum Air Kelapa Setiap Hari? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:15 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Cara Alami Cegah Batu Ginjal Kambuh, Minum Air Kelapa Setiap Hari? | Republika Online + +Kalium dan sitrat dalam air kelapa mengubah suasana urine dari asam jadi basa. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bayangkan bisa mencegah salah satu penyakit saluran kemih paling menyakitkan, yaitu batu ginjal, hanya dengan minuman yang menyegarkan dan mudah didapat. Selama ini, batu ginjal dikenal sebagai gangguan umum yang kerap kambuh, menghantui siapa saja. Namun, kini ada harapan baru, bahkan untuk Anda yang berisiko tinggi. Pakar biomedis IPB University, dr Rini Madyastuti Purwono, membuka "rahasia" yang mengejutkan yaitu air kelapa ternyata memiliki potensi luar biasa sebagai agen alami pencegah batu ginjal. Ini bukan sekadar mitos, melainkan didukung penelitian ilmiah yang menjanjikan. Di tengah tren hidup sehat dan pencarian solusi alami di media sosial, informasi ini menjadi sangat relevan dan menarik perhatian. Air kelapa, minuman tropis yang digemari, ternyata jauh lebih dari sekadar pelepas dahaga. Dr Rini menjelaskan bahwa minuman ini kaya akan mineral penting seperti magnesium, fosfat, kalium, dan sitrat, ditambah kandungan antioksidan yang berperan krusial dalam menghambat pembentukan dan penggumpalan kristal di ginjal. "Magnesium dalam air kelapa mampu bersaing dengan kalsium membentuk magnesium oksalat yang lebih mudah larut. Fosfat juga berperan membentuk senyawa larut yang mencegah kristal membesar," kata dr Rini Madyastuti dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip pada Jumat (6/6/2025). Dia mengatakan kalium dan sitrat dalam air kelapa secara efektif mengubah suasana urine dari asam menjadi basa. Perubahan pH ini sangat penting karena mencegah terbentuknya jenis batu ginjal paling umum, yaitu kalsium oksalat, yang cenderung berkembang dalam kondisi urin asam. Selain itu, efek diuretik alami air kelapa membantu meningkatkan volume urin, membuat mineral pembentuk batu menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan dari tubuh. Ini berarti proses "pembersihan" ginjal berjalan lebih optimal dan alami. Klaim dr Rini bukan isapan jempol. Sebuah studi uji praklinik menunjukkan hasil yang signifikan dari konsumsi air kelapa secara ad libitum (sesuai kebutuhan). Peneliti menemukan adanya penurunan kadar Blood Urea Nitrogen (BUN) dan kreatinin, indikator penting fungsi ginjal. Selain itu, kerusakan nefron (unit penyaring dalam ginjal) lebih rendah, dan yang terpenting, tidak ditemukan endapan kristal dalam tubulus ginjal subjek penelitian. "Temuan ini menguatkan bahwa konsumsi air kelapa satu hingga dua cangkir per hari dapat membantu mencegah kekambuhan batu ginjal," kata dr Rini. Ini dinilai sebagai kabar baik bagi Anda yang pernah mengalami batu ginjal dan khawatir akan kekambuhan. Selain air kelapa, dr Rini juga menyebutkan bahwa rebusan daun alpukat menunjukkan efek serupa. Ekstraknya bersifat diuretik dan antioksidan, yang juga membantu mencegah penggumpalan kristal dan memperbaiki jaringan ginjal yang rusak. Ini bisa menjadi alternatif tambahan bagi mereka yang ingin memanfaatkan kekuatan alam. Namun, penting untuk diingat, dr Rini mengingatkan bahwa pengobatan alami seperti air kelapa dan daun alpukat ini hanya efektif untuk pencegahan atau penanganan batu ginjal berukuran kecil. "Jika batu sudah besar, tetap perlu tindakan medis seperti operasi atau Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) di rumah sakit," katanya. Ini adalah batas penting yang harus dipahami, solusi alami berperan sebagai pencegahan dan penanganan awal, bukan pengganti intervensi medis untuk kasus parah. Ask me! Cara Alami Cegah Batu Ginjal Kambuh, Minum Air Kelapa Setiap Hari? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Bayangkan bisa mencegah salah satu penyakit saluran kemih paling menyakitkan, yaitu batu ginjal, hanya dengan minuman yang menyegarkan dan mudah didapat. Selama ini, batu ginjal dikenal sebagai gangguan umum yang kerap kambuh, menghantui siapa saja. Namun, kini ada harapan baru, bahkan untuk Anda yang berisiko tinggi. + + + + + Pakar biomedis IPB University, dr Rini Madyastuti Purwono, membuka "rahasia" yang mengejutkan yaitu air kelapa ternyata memiliki potensi luar biasa sebagai agen alami pencegah batu ginjal. Ini bukan sekadar mitos, melainkan didukung penelitian ilmiah yang menjanjikan. + + + + Baca Juga + + + IDAI: Minuman Kemasan Bukan Pemicu Utama Penyakit Ginjal + + Ngeri! Salah Diet Bisa Bikin Ginjal 'Berbatu' + + Seperti Apa Ciri Ginjal Sehat? Ini Kata Dokter + + + Di tengah tren hidup sehat dan pencarian solusi alami di media sosial, informasi ini menjadi sangat relevan dan menarik perhatian. Air kelapa, minuman tropis yang digemari, ternyata jauh lebih dari sekadar pelepas dahaga. Dr Rini menjelaskan bahwa minuman ini kaya akan mineral penting seperti magnesium, fosfat, kalium, dan sitrat, ditambah kandungan antioksidan yang berperan krusial dalam menghambat pembentukan dan penggumpalan kristal di ginjal. "Magnesium dalam air kelapa mampu bersaing dengan kalsium membentuk magnesium oksalat yang lebih mudah larut. Fosfat juga berperan membentuk senyawa larut yang mencegah kristal membesar," kata dr Rini Madyastuti dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip pada Jumat (6/6/2025). + + + + Dia mengatakan kalium dan sitrat dalam air kelapa secara efektif mengubah suasana urine dari asam menjadi basa. Perubahan pH ini sangat penting karena mencegah terbentuknya jenis batu ginjal paling umum, yaitu kalsium oksalat, yang cenderung berkembang dalam kondisi urin asam. + Selain itu, efek diuretik alami air kelapa membantu meningkatkan volume urin, membuat mineral pembentuk batu menjadi lebih encer dan mudah dikeluarkan dari tubuh. Ini berarti proses "pembersihan" ginjal berjalan lebih optimal dan alami. + Klaim dr Rini bukan isapan jempol. Sebuah studi uji praklinik menunjukkan hasil yang signifikan dari konsumsi air kelapa secara ad libitum (sesuai kebutuhan). Peneliti menemukan adanya penurunan kadar Blood Urea Nitrogen (BUN) dan kreatinin, indikator penting fungsi ginjal. Selain itu, kerusakan nefron (unit penyaring dalam ginjal) lebih rendah, dan yang terpenting, tidak ditemukan endapan kristal dalam tubulus ginjal subjek penelitian. "Temuan ini menguatkan bahwa konsumsi air kelapa satu hingga dua cangkir per hari dapat membantu mencegah kekambuhan batu ginjal," kata dr Rini. + Ini dinilai sebagai kabar baik bagi Anda yang pernah mengalami batu ginjal dan khawatir akan kekambuhan. Selain air kelapa, dr Rini juga menyebutkan bahwa rebusan daun alpukat menunjukkan efek serupa. Ekstraknya bersifat diuretik dan antioksidan, yang juga membantu mencegah penggumpalan kristal dan memperbaiki jaringan ginjal yang rusak. Ini bisa menjadi alternatif tambahan bagi mereka yang ingin memanfaatkan kekuatan alam. Namun, penting untuk diingat, dr Rini mengingatkan bahwa pengobatan alami seperti air kelapa dan daun alpukat ini hanya efektif untuk pencegahan atau penanganan batu ginjal berukuran kecil. "Jika batu sudah besar, tetap perlu tindakan medis seperti operasi atau Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) di rumah sakit," katanya. Ini adalah batas penting yang harus dipahami, solusi alami berperan sebagai pencegahan dan penanganan awal, bukan pengganti intervensi medis untuk kasus parah. + + Ini 5 minuman untuk menjaga tubuh tetap sehat. - (Republika.co.id) + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sxvo8k425_ini-alasan-wanda-hamidah-ikut-global-march-to-gaza.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sxvo8k425_ini-alasan-wanda-hamidah-ikut-global-march-to-gaza.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e8c38af0498cc7efbdfbc8811ef7133d5af2027 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sxvo8k425_ini-alasan-wanda-hamidah-ikut-global-march-to-gaza.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sxvo8k425/ini-alasan-wanda-hamidah-ikut-global-march-to-gaza +title: "Ini Alasan Wanda Hamidah Ikut Global March to Gaza | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:47:56 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ini Alasan Wanda Hamidah Ikut Global March to Gaza | Republika Online + +Wanda Hamidah berharap Global March to Gaza dapat mengetuk nurani dunia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aktris sekaligus aktivis sosial, Wanda Hamidah, turut serta dalam aksi Global March to Gaza, sebuah gerakan solidaritas internasional untuk mendukung rakyat Palestina. Bersama sembilan warga negara Indonesia lainnya, Wanda telah bertolak ke Mesir dan akan memulai aksi damai dengan berjalan kaki sejauh 50 kilometer dari Mesir menuju perbatasan Rafah, gerbang masuk ke wilayah Gaza. Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Wanda menyampaikan alasan keikutsertaannya dalam aksi kemanusiaan tersebut. la mengaku ingin memiliki jawaban moral ketika kelak anak-cucunya bertanya mengenai sikap dia saat terjadi genosida terhadap rakyat Palestina. "Kalau cucu saya bertanya apa yang saya lakukan ketika terjadi genosida terhadap rakyat Palestina, saya akan berkata: saya telah melakukan yang terbaik - membuka blokade, mengantarkan bantuan, dan mencoba mendekat sejauh mungkin ke tanah para nabi, tanah zaitun, susu, dan madu," kata Wanda dalam unggahan tersebut, dikutip pada Ahad (15/6/2025). la juga menyerukan pentingnya terus bersuara dan berjuang demi kemerdekaan rakyat Palestina. Wanda berharap, aksi tersebut dapat mengetuk nurani dunia dan menjadi bentuk nyata dukungan terhad kemanusiaan. " Nobody is free until Palestine is free . Stop genosida! Stop rasisme! Stop apartheid ,” kata dia. Wanda turut menyampaikan doa agar seluruh pihak yang memperjuangkan kaum tertindas diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Wanda memastikan seluruh delegasi Indonesia dalam keadaan sehat, namun belum dapat membagikan informasi lebih lanjut hingga mereka tiba kembali di Jakarta. “Ya Allah lindungilah kami, mereka dan semua yang berjuang membela yang lemah, siapkan kami dalam menghadapi hisab-Mu ya Allah. Kami semua dalam keadaan sehat walafiat,” kata Wanda. Aksi Global March to Gaza diikuti oleh 10 ribu peserta dari lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Puncak aksi akan terjadi pada 15 Juni 2025 saat seluruh peserta tiba di Gerbang Rafah untuk menyerukan dibukanya akses kemanusiaan ke Gaza. Nama lain yang turut berpartisipasi dalam aksi damai ini antara lain Zaskia Mecca, Ratna Galih, Irvan Farhad, Hamidah Rachmayanti, Indadari Mindrayanti, Hemy Sution, Nur Aminah, Tandya Rachmat, dan M Hibatur Rahman. Mereka hadir untuk mewakili suara warga Indonesia dan menunjukkan Indonesia hadir dalam perjuangan global untuk membela Palestina. Menurut pernyataan Kitabisa, aksi Global March to Gaza akan menyuarakan empat hal penting, yakni pembukaan akses kemanusiaan tanpa syarat ke Gaza, penghentian agresi militer Israel, penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza, dan akhiri penjajahan Palestina. Ask me! Ini Alasan Wanda Hamidah Ikut Global March to Gaza Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Aktris sekaligus aktivis sosial, Wanda Hamidah, turut serta dalam aksi Global March to Gaza, sebuah gerakan solidaritas internasional untuk mendukung rakyat Palestina. Bersama sembilan warga negara Indonesia lainnya, Wanda telah bertolak ke Mesir dan akan memulai aksi damai dengan berjalan kaki sejauh 50 kilometer dari Mesir menuju perbatasan Rafah, gerbang masuk ke wilayah Gaza. + + + + + Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Wanda menyampaikan alasan keikutsertaannya dalam aksi kemanusiaan tersebut. la mengaku ingin memiliki jawaban moral ketika kelak anak-cucunya bertanya mengenai sikap dia saat terjadi genosida terhadap rakyat Palestina. + + + + Baca Juga + + + Zaskia Adya Mecca Gusar: ‘Malu, Masa Enggak Ada Wakil Indonesia?’, Kini Mereka Melangkah ke Gaza + + Akun IG UAS Ungkap Kondisi 10 WNI yang Ikut Global March to Gaza + + Jungkook BTS Minta Maaf karena Pakai Topi Bertuliskan ‘Make Tokyo Great Again’ + + + "Kalau cucu saya bertanya apa yang saya lakukan ketika terjadi genosida terhadap rakyat Palestina, saya akan berkata: saya telah melakukan yang terbaik - membuka blokade, mengantarkan bantuan, dan mencoba mendekat sejauh mungkin ke tanah para nabi, tanah zaitun, susu, dan madu," kata Wanda dalam unggahan tersebut, dikutip pada Ahad (15/6/2025). + la juga menyerukan pentingnya terus bersuara dan berjuang demi kemerdekaan rakyat Palestina. Wanda berharap, aksi tersebut dapat mengetuk nurani dunia dan menjadi bentuk nyata dukungan terhad kemanusiaan. + + + + " Nobody is free until Palestine is free . Stop genosida! Stop rasisme! Stop apartheid ,” kata dia. + Wanda turut menyampaikan doa agar seluruh pihak yang memperjuangkan kaum tertindas diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Wanda memastikan seluruh delegasi Indonesia dalam keadaan sehat, namun belum dapat membagikan informasi lebih lanjut hingga mereka tiba kembali di Jakarta. + “Ya Allah lindungilah kami, mereka dan semua yang berjuang membela yang lemah, siapkan kami dalam menghadapi hisab-Mu ya Allah. Kami semua dalam keadaan sehat walafiat,” kata Wanda. + Aksi Global March to Gaza diikuti oleh 10 ribu peserta dari lebih dari 50 negara, termasuk Indonesia. Puncak aksi akan terjadi pada 15 Juni 2025 saat seluruh peserta tiba di Gerbang Rafah untuk menyerukan dibukanya akses kemanusiaan ke Gaza. + Nama lain yang turut berpartisipasi dalam aksi damai ini antara lain Zaskia Mecca, Ratna Galih, Irvan Farhad, Hamidah Rachmayanti, Indadari Mindrayanti, Hemy Sution, Nur Aminah, Tandya Rachmat, dan M Hibatur Rahman. Mereka hadir untuk mewakili suara warga Indonesia dan menunjukkan Indonesia hadir dalam perjuangan global untuk membela Palestina. + Menurut pernyataan Kitabisa, aksi Global March to Gaza akan menyuarakan empat hal penting, yakni pembukaan akses kemanusiaan tanpa syarat ke Gaza, penghentian agresi militer Israel, penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Gaza, dan akhiri penjajahan Palestina. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_szirlt409_menkes-ungkap-alasan-presiden-izinkan-rs-asing-buka-cabang-di-indonesia.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szirlt409_menkes-ungkap-alasan-presiden-izinkan-rs-asing-buka-cabang-di-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c5d902f45ee2b18955f9b4fe7fc88a0b27cb865 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szirlt409_menkes-ungkap-alasan-presiden-izinkan-rs-asing-buka-cabang-di-indonesia.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/szirlt409/menkes-ungkap-alasan-presiden-izinkan-rs-asing-buka-cabang-di-indonesia +title: "Menkes Ungkap Alasan Presiden Izinkan RS Asing Buka Cabang di Indonesia | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:51:49 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Menkes Ungkap Alasan Presiden Izinkan RS Asing Buka Cabang di Indonesia | Republika Online + +Pemerintah ingin pihak asing tak sekedar berinvestasi di tanah air. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tujuan Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi rumah sakit asing membuka cabang di Indonesia antara lain agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, terutama terkait dengan akses. Perjanjian kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa juga menjadi alasan. "Yang beliau (Prabowo) inginkan adalah rumah sakitnya masuk ke sini, membuka investasi di sini, sehingga, balik lagi, nomor satu prioritasnya adalah masyarakatnya," kata Menkes Budi kepada wartawan usia mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/7/2025). Menurut dia, selama ini banyak masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, dia berpandangan pemberian izin bagi rumah sakit asing untuk berinvestasi dan mendirikan cabang di Indonesia merupakan langkah penting yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan lebih murah. Berikutnya, Budi mengatakan rumah sakit asing yang membuka cabang di Indonesia pun berpotensi memperbesar peluang kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam negeri. “Kalau mereka buka rumah sakit di sini, ya pasti dong melibatkan tenaga kesehatan lokal. Itu justru menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu nakes kita,” ujarnya. Sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kini membuka sektor kesehatan untuk partisipasi asing, termasuk memperbolehkan rumah sakit dan klinik dari luar negeri membuka cabang di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels pada Ahad (13/7/2025). Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan keterlibatan asing di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa jika perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani, maka rumah sakit dari Eropa pun berpeluang hadir di tanah air. Ask me! Menkes Ungkap Alasan Presiden Izinkan RS Asing Buka Cabang di Indonesia Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tujuan Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi rumah sakit asing membuka cabang di Indonesia antara lain agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, terutama terkait dengan akses. Perjanjian kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa juga menjadi alasan. + + + + + "Yang beliau (Prabowo) inginkan adalah rumah sakitnya masuk ke sini, membuka investasi di sini, sehingga, balik lagi, nomor satu prioritasnya adalah masyarakatnya," kata Menkes Budi kepada wartawan usia mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/7/2025). + + + + + Baca Juga + + + Psikolog Beri Tips Ampuh Jaga Kesehatan Mental Selama Cari Kerja + + Tiga Menteri Bahas Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di DPR + + Gen Z Lebih Percaya Saran Kesehatan dari Medsos Ketimbang Dokter? + + + Menurut dia, selama ini banyak masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, dia berpandangan pemberian izin bagi rumah sakit asing untuk berinvestasi dan mendirikan cabang di Indonesia merupakan langkah penting yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan lebih murah. + Berikutnya, Budi mengatakan rumah sakit asing yang membuka cabang di Indonesia pun berpotensi memperbesar peluang kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam negeri. + + + + “Kalau mereka buka rumah sakit di sini, ya pasti dong melibatkan tenaga kesehatan lokal. Itu justru menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu nakes kita,” ujarnya. + Sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kini membuka sektor kesehatan untuk partisipasi asing, termasuk memperbolehkan rumah sakit dan klinik dari luar negeri membuka cabang di Indonesia. + Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels pada Ahad (13/7/2025). Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan keterlibatan asing di berbagai sektor strategis. + Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa jika perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani, maka rumah sakit dari Eropa pun berpeluang hadir di tanah air. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_szjtvg425_dki-jakarta-siaga-atasi-kekerasan-terhadap-anak-cari-tahu-layanan-lengkapnya.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szjtvg425_dki-jakarta-siaga-atasi-kekerasan-terhadap-anak-cari-tahu-layanan-lengkapnya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3c95bc289986b84aced5b9280f61110c42176163 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szjtvg425_dki-jakarta-siaga-atasi-kekerasan-terhadap-anak-cari-tahu-layanan-lengkapnya.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/szjtvg425/dki-jakarta-siaga-atasi-kekerasan-terhadap-anak-cari-tahu-layanan-lengkapnya +title: "DKI Jakarta Siaga Atasi Kekerasan Terhadap Anak, Cari Tahu Layanan Lengkapnya | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:47:16 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# DKI Jakarta Siaga Atasi Kekerasan Terhadap Anak, Cari Tahu Layanan Lengkapnya | Republika Online + +Pemprov DKI Jakarta mengintensifkan upaya mencegah kekerasan terhadap anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka kekerasan terhadap anak dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengintensifkan upayanya dalam pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Langkah ini digulirkan, salah satunya dengan menyediakan akses pengaduan yang lebih mudah melalui 44 pos pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan di Ibu Kota. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainah, mengatakan berbagai strategi pencegahan lainnya yang terus digencarkan. "Berbagai upaya pencegahan lainnya yang terus digencarkan untuk menekan angka kekerasan anak, yakni integrasi dengan aplikasi seperti Jakarta Aman, SAPA 129, dan Jakarta Siaga 112," ujar Iin dalam keterangannya pada Kamis (17/7/2025). Selain kanal pengaduan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP juga menjalankan layanan terpadu yang didukung oleh regulasi yang kuat. Layanan ini mencakup pendampingan psikologis, layanan hukum, penampungan sementara bagi korban, serta koordinasi erat dengan rumah sakit untuk layanan kesehatan yang dibutuhkan korban. Upaya pencegahan juga didorong melalui basis regulasi dan kampanye publik yang masif. Beberapa di antaranya adalah implementasi Perda Nomor 8/2011 tentang Perlindungan Anak, pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pencegahan perkawinan usia anak melalui Pergub Nomor 5/2020. Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menyediakan rumah aman, serta melakukan penyuluhan dan diseminasi informasi secara berkelanjutan melalui sekolah, BUMD, dan langsung kepada masyarakat. Iin menegaskan pentingnya kolaborasi dalam upaya ini. “Upaya ini tak hanya fokus pada penanganan, tapi juga pada edukasi dan pelibatan aktif masyarakat. Harapannya, kita bisa membentuk lingkungan Jakarta yang lebih aman dan layak bagi anak-anak,” katanya. Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat, periode 1 Januari hingga 11 Juli 2025 menjadi sorotan dengan adanya 641 kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Data ini menunjukkan urgensi penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan. Dari total kasus tersebut, Jakarta Timur menduduki peringkat tertinggi dengan 168 kasus, diikuti oleh Jakarta Utara (163 kasus), Jakarta Barat (126 kasus), Jakarta Selatan (112 kasus), dan Jakarta Pusat (75 kasus). Angka ini menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana saja, tanpa pandang bulu wilayah. Analisis jenis kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi dominan dengan 398 kasus, disusul kekerasan psikis (178 kasus), dan kekerasan fisik (154 kasus). Fakta ini menyoroti kompleksitas masalah kekerasan anak yang tidak hanya melibatkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam. Mengenai penyebab utama, Iin mengakui bahwa sulit untuk memastikan faktor tunggal. “Untuk penyebab utama sulit dipastikan karena banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari masalah ekonomi, ketidakpuasan terhadap korban, hingga tindakan tanpa alasan yang jelas,” ujar Iin. Multidimensi penyebab ini menuntut pendekatan yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk menuntaskannya. Upaya pendampingan kepada korban juga dilakukan secara komprehensif, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen masalah, hingga rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban. Ini meliputi fasilitasi korban ke Rumah Perlindungan Sementara, pendampingan psikologis dan sosial, layanan kesehatan, serta pemenuhan hak-hak korban lainnya. Ask me! DKI Jakarta Siaga Atasi Kekerasan Terhadap Anak, Cari Tahu Layanan Lengkapnya Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka kekerasan terhadap anak dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar yang membutuhkan perhatian serius. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengintensifkan upayanya dalam pencegahan dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. + + + + + Langkah ini digulirkan, salah satunya dengan menyediakan akses pengaduan yang lebih mudah melalui 44 pos pengaduan yang tersebar di seluruh kecamatan di Ibu Kota. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainah, mengatakan berbagai strategi pencegahan lainnya yang terus digencarkan. + + + + Baca Juga + + + Orang Tua, Bantu Anak Hadapi Sulitnya Cari Kerja! Terapkan Dukungan Emosional Ini + + Perokok Remaja Naik Drastis, Kemenkes Serukan Stop Jual Rokok ke Anak Usia di Bawah 21 Tahun + + Panggung Utama Festival Musik Tomorrowland Ludes Terbakar, Acara Jalan Terus + + + "Berbagai upaya pencegahan lainnya yang terus digencarkan untuk menekan angka kekerasan anak, yakni integrasi dengan aplikasi seperti Jakarta Aman, SAPA 129, dan Jakarta Siaga 112," ujar Iin dalam keterangannya pada Kamis (17/7/2025). + Selain kanal pengaduan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP juga menjalankan layanan terpadu yang didukung oleh regulasi yang kuat. Layanan ini mencakup pendampingan psikologis, layanan hukum, penampungan sementara bagi korban, serta koordinasi erat dengan rumah sakit untuk layanan kesehatan yang dibutuhkan korban.  + + + + Upaya pencegahan juga didorong melalui basis regulasi dan kampanye publik yang masif. Beberapa di antaranya adalah implementasi Perda Nomor 8/2011 tentang Perlindungan Anak, pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta pencegahan perkawinan usia anak melalui Pergub Nomor 5/2020. + Pemprov DKI Jakarta juga menyelenggarakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, menyediakan rumah aman, serta melakukan penyuluhan dan diseminasi informasi secara berkelanjutan melalui sekolah, BUMD, dan langsung kepada masyarakat. + Iin menegaskan pentingnya kolaborasi dalam upaya ini. “Upaya ini tak hanya fokus pada penanganan, tapi juga pada edukasi dan pelibatan aktif masyarakat. Harapannya, kita bisa membentuk lingkungan Jakarta yang lebih aman dan layak bagi anak-anak,” katanya. + Dinas PPAPP DKI Jakarta mencatat, periode 1 Januari hingga 11 Juli 2025 menjadi sorotan dengan adanya 641 kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Data ini menunjukkan urgensi penanganan yang lebih serius dan berkelanjutan. Dari total kasus tersebut, Jakarta Timur menduduki peringkat tertinggi dengan 168 kasus, diikuti oleh Jakarta Utara (163 kasus), Jakarta Barat (126 kasus), Jakarta Selatan (112 kasus), dan Jakarta Pusat (75 kasus). Angka ini menjadi pengingat bahwa kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana saja, tanpa pandang bulu wilayah. + Analisis jenis kekerasan menunjukkan bahwa kekerasan seksual menjadi dominan dengan 398 kasus, disusul kekerasan psikis (178 kasus), dan kekerasan fisik (154 kasus). Fakta ini menyoroti kompleksitas masalah kekerasan anak yang tidak hanya melibatkan dampak fisik, tetapi juga trauma psikologis mendalam. Mengenai penyebab utama, Iin mengakui bahwa sulit untuk memastikan faktor tunggal. “Untuk penyebab utama sulit dipastikan karena banyak faktor yang memengaruhi, mulai dari masalah ekonomi, ketidakpuasan terhadap korban, hingga tindakan tanpa alasan yang jelas,” ujar Iin. Multidimensi penyebab ini menuntut pendekatan yang holistik dan terintegrasi dari berbagai sektor untuk menuntaskannya. + Upaya pendampingan kepada korban juga dilakukan secara komprehensif, mulai dari penerimaan pengaduan, asesmen masalah, hingga rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban. Ini meliputi fasilitasi korban ke Rumah Perlindungan Sementara, pendampingan psikologis dan sosial, layanan kesehatan, serta pemenuhan hak-hak korban lainnya.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sznj77522_bidan-jadi-garda-depan-literasi-kesehatan-keluarga.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sznj77522_bidan-jadi-garda-depan-literasi-kesehatan-keluarga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61f970708560ceb8a00a6afbb751178111784795 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sznj77522_bidan-jadi-garda-depan-literasi-kesehatan-keluarga.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sznj77522/bidan-jadi-garda-depan-literasi-kesehatan-keluarga +title: "Bidan Jadi Garda Depan Literasi Kesehatan Keluarga | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:08 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bidan Jadi Garda Depan Literasi Kesehatan Keluarga | Republika Online + +Hari Bidan Indonesia jadi momen penting tingkatkan kapasitas Bidan Indonesia REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan HUT ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Surabaya menjadi momentum penting untuk menyoroti peran strategis bidan dalam memperkuat literasi kesehatan di tingkat keluarga. Di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan di banyak daerah, bidan kerap menjadi pintu pertama masyarakat dalam mencari solusi atas keluhan ringan seperti demam, flu, atau nyeri otot. Karena itu, kapasitas mereka dalam memberikan edukasi pengobatan mandiri yang bijak dinilai sangat krusial. “Bagi banyak keluarga, bidan adalah tempat pertama untuk bertanya soal kesehatan,” kata Ketua IBI Ade Jubaedah. Ia menilai, akses informasi yang berkelanjutan menjadi bekal penting agar para bidan bisa menjalankan perannya secara maksimal. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari perluasan inisiatif Panadol Klinik Cekatan yang telah menjangkau puluhan ribu pasien di berbagai wilayah sejak 2023. Program ini menekankan pendekatan edukasi langsung dan teknologi jarak jauh seperti Telepon Cekatan dan Koper Cekatan untuk memperluas akses konsultasi medis. Menurut General Manager Haleon Indonesia, Dhanica Mae Dumo-Tiu, upaya ini bertujuan memperluas edukasi kesehatan yang inklusif. “Edukasi tidak boleh berhenti di satu komunitas saja. Harus diperluas agar lebih banyak orang bisa mengakses informasi yang benar,” ujarnya. Dengan pelibatan langsung para bidan, program edukasi seperti ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan kesehatan keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan pengobatan mandiri yang bertanggung jawab. Ask me! Bidan Jadi Garda Depan Literasi Kesehatan Keluarga Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan HUT ke-74 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Surabaya menjadi momentum penting untuk menyoroti peran strategis bidan dalam memperkuat literasi kesehatan di tingkat keluarga. + + + + + Di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan di banyak daerah, bidan kerap menjadi pintu pertama masyarakat dalam mencari solusi atas keluhan ringan seperti demam, flu, atau nyeri otot. Karena itu, kapasitas mereka dalam memberikan edukasi pengobatan mandiri yang bijak dinilai sangat krusial. + + + + + “Bagi banyak keluarga, bidan adalah tempat pertama untuk bertanya soal kesehatan,” kata Ketua IBI Ade Jubaedah. + Ia menilai, akses informasi yang berkelanjutan menjadi bekal penting agar para bidan bisa menjalankan perannya secara maksimal. + + + + Kegiatan ini juga menjadi bagian dari perluasan inisiatif Panadol Klinik Cekatan yang telah menjangkau puluhan ribu pasien di berbagai wilayah sejak 2023. Program ini menekankan pendekatan edukasi langsung dan teknologi jarak jauh seperti Telepon Cekatan dan Koper Cekatan untuk memperluas akses konsultasi medis. + Menurut General Manager Haleon Indonesia, Dhanica Mae Dumo-Tiu, upaya ini bertujuan memperluas edukasi kesehatan yang inklusif. “Edukasi tidak boleh berhenti di satu komunitas saja. Harus diperluas agar lebih banyak orang bisa mengakses informasi yang benar,” ujarnya. + Dengan pelibatan langsung para bidan, program edukasi seperti ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan kesehatan keluarga, terutama dalam pengambilan keputusan pengobatan mandiri yang bertanggung jawab. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t0vnjw409_wamenekraf-irene-umar-ungkap-satu-satunya-bantuan-pemerintah-untuk-film-merah-putih-one-for-all.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t0vnjw409_wamenekraf-irene-umar-ungkap-satu-satunya-bantuan-pemerintah-untuk-film-merah-putih-one-for-all.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fdbb89967661a5aeba9351c5906cdb249b066a85 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t0vnjw409_wamenekraf-irene-umar-ungkap-satu-satunya-bantuan-pemerintah-untuk-film-merah-putih-one-for-all.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t0vnjw409/wamenekraf-irene-umar-ungkap-satu-satunya-bantuan-pemerintah-untuk-film-merah-putih-one-for-all +title: "Wamenekraf Irene Umar Ungkap Satu-satunya Bantuan Pemerintah untuk Film Merah Putih- One for All | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Wamenekraf Irene Umar Ungkap Satu-satunya Bantuan Pemerintah untuk Film Merah Putih: One for All | Republika Online + +Wamenekraf membantah mendanai pembuatan film Merah Putih: One for All REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menegaskan film animasi "Merah Putih One for All" sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah termasuk dari dana APBN. Kementerian Ekonomi Kreatif juga tidak memberikan dukungan dana baik dari finansial maupun non finansial seperti promosi. "Satu-satunya yang kita berikan adalah waktu 23 atau 24 menit, saya beraudiensi dengan timnya, di mana seperti biasa kita beraudiensi dengan mereka memaparkan, kemudian kita memberikan umpan balik positif atau negatif, yang penting membangun, dan critical ke pihak-pihak yang waktu itu datang ke kantor, setelah itu kita serahkan ke market ," ujar Irene, Selasa (12/8/2025). Irene juga menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi pihak swasta dalam hal ini bioskop yang ingin menayangkan film animasi "Merah Putih One for All", dan keputusan untuk menonton atau tidak dikembalikan kepada masyarakat. Irene menyarankan jika ada kreator animasi yang ingin membuat film namun belum mumpuni membuat dalam skala besar, bisa mencoba memasukkan karyanya ke platform kecil terlebih dahulu dan bisa membuatnya sebagai aset digital yang bisa diperjualbelikan. Irene juga memastikan kementeriannya akan mencari tahu apakah ada ada hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilanggar dalam pembuatan film animasi "Merah Putih One for All". Hal ini terkait adanya beberapa potongan adegan dalam animasi tersebut yang diduga merupakan kekayaan intelektual dari film lain yang juga menjadi perbincangan warganet dan kreator. "Kalau yang kita lihat sebenarnya ada dua sih . Jadi aset itu kalau misalnya di dunia animasi dan termasuk dunia game juga, ada aset yang diperjualbelikan namanya digital asset seperti di Unity, it's an open market . Kalau selama mereka membeli aset-aset yang ada di sana, ini tidak menyalahgunakan aturan," kata Irene. Irene mengatakan dalam industri digital dan visual game , ada aset kekayaan intelektual yang bisa diperjualbelikan dan legalitasnya terjamin. Namun jika pembuat animasi mengambil kekayaan intelektual tanpa izin dan bukan dari aset yang diperjualbelikan maka hal tersebut melanggar aturan. A post shared by Republika Online (@republikaonline) Ask me! Wamenekraf Irene Umar Ungkap Satu-satunya Bantuan Pemerintah untuk Film Merah Putih: One for All Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menegaskan film animasi "Merah Putih One for All" sama sekali tidak mendapatkan suntikan dana dari pemerintah termasuk dari dana APBN. Kementerian Ekonomi Kreatif juga tidak memberikan dukungan dana baik dari finansial maupun non finansial seperti promosi.  + + + + + "Satu-satunya yang kita berikan adalah waktu 23 atau 24 menit, saya beraudiensi dengan timnya, di mana seperti biasa kita beraudiensi dengan mereka memaparkan, kemudian kita memberikan umpan balik positif atau negatif, yang penting membangun, dan critical ke pihak-pihak yang waktu itu datang ke kantor, setelah itu kita serahkan ke market ," ujar Irene, Selasa (12/8/2025). + + + + Baca Juga + + + Otto Hasibuan Soroti Masalah Royalti, Kenapa Pencipta Lagu Ikut Nagih ? + + TNI AD Jelaskan Alasan di Balik Markas Kopassus Dibangun di Enam Pulau Besar + + Terima Audiensi PT CPI, MUI Jateng Ungkap Fakta Baru Terkait Izin Peternakan Babi di Jepara + + + Irene juga menegaskan pemerintah tidak bisa mengintervensi pihak swasta dalam hal ini bioskop yang ingin menayangkan film animasi "Merah Putih One for All", dan keputusan untuk menonton atau tidak dikembalikan kepada masyarakat. Irene menyarankan jika ada kreator animasi yang ingin membuat film namun belum mumpuni membuat dalam skala besar, bisa mencoba memasukkan karyanya ke platform kecil terlebih dahulu dan bisa membuatnya sebagai aset digital yang bisa diperjualbelikan. + Irene juga memastikan kementeriannya akan mencari tahu apakah ada ada hak kekayaan intelektual (HKI) yang dilanggar dalam pembuatan film animasi "Merah Putih One for All". Hal ini terkait adanya beberapa potongan adegan dalam animasi tersebut yang diduga merupakan kekayaan intelektual dari film lain yang juga menjadi perbincangan warganet dan kreator. + + + + "Kalau yang kita lihat sebenarnya ada dua sih . Jadi aset itu kalau misalnya di dunia animasi dan termasuk dunia game juga, ada aset yang diperjualbelikan namanya digital asset seperti di Unity, it's an open market . Kalau selama mereka membeli aset-aset yang ada di sana, ini tidak menyalahgunakan aturan," kata Irene. + Irene mengatakan dalam industri digital dan visual game , ada aset kekayaan intelektual yang bisa diperjualbelikan dan legalitasnya terjamin. Namun jika pembuat animasi mengambil kekayaan intelektual tanpa izin dan bukan dari aset yang diperjualbelikan maka hal tersebut melanggar aturan. +   +   + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t4zx6n328_infeksi-rsv-bisa-picu-asma-pada-anak-di-kemudian-hari.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t4zx6n328_infeksi-rsv-bisa-picu-asma-pada-anak-di-kemudian-hari.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d43dadd5f9757bca9dd630c4f259424d7ae889f9 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t4zx6n328_infeksi-rsv-bisa-picu-asma-pada-anak-di-kemudian-hari.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t4zx6n328/infeksi-rsv-bisa-picu-asma-pada-anak-di-kemudian-hari +title: "Infeksi RSV Bisa Picu Asma pada Anak di Kemudian Hari | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:10:33 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Infeksi RSV Bisa Picu Asma pada Anak di Kemudian Hari | Republika Online + +Virus RSV dapat menyerang seluruh kelompok usia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Respiratory Syncytial Virus (RSV) bisa menjadi penyebab penyakit bronkiolitis hingga mengganggu tumbuh kembang pada anak. Pasalnya penyakit bronkiolitis akibat RSV menyebabkan paru-parunya menjadi menyempit dan saluran napas berkontraksi hingga berisiko mengalami asma. “Kalau pada anak kecil, itu juga bisa menyebabkan asma, karena bronchiolitis ini, kalau dia pun sembuh bisa menyebabkan perubahan struktur pada saluran pernafasannya terutama di paru-parunya, sehingga dia bisa risiko mengalami asma di kemudian hari,” kata Dokter Spesialis Anak Dr Ian Suryadi Suteja, MMed Sc, SpA, Jumat (31/10/2025). Dokter Ian menyampaikan RSV merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan gejala lower respiratory tract infection (LRTI) atau infeksi saluran penapasan bawah. Efeknya bisa menyebabkan sampai sesak napas, paru-paru bermasalah, kadar saturasi oksigennya rendah, dan lain sebagainya. Menurut dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, virus RSV bisa menyerang seluruh kelompok usia. Namun yang berbahaya salah satunya jika dialami bayi yang prematur dan di bawah usia dua tahun. Pada anak yang termasuk kelompok dengan faktor risiko lebih rentan mengalami infeksi RSV yang berat contohnya pada mereka yang lahir prematur atau berat bayinya lahir rendah di bawah 2.500 gram. Kemudian, mereka yang punya penyakit jantung bawaan atau bocor, penyakit paru-paru kronis, atau beberapa kondisi medis lainnya seperti punya down syndrome karena daya tahan tubuh rendah. “Mereka yang gizinya buruk, gangguan otot syaraf, jadi kalau mereka punya sekelompok faktor risiko ini. Hati-hati banget anak di bawah dua tahun kan bisa mengalami bronkitis tadi, tapi terutama lagi di bawah enam bulan, angka kejadiannya sangat tinggi untuk mengalami infeksi paru berat akibat RSV,” tutur dia. Dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu mengatakan pada anak kecil atau bayi dengan infeksi RSV berat bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Menurut dia, anak yang mengalami penurunan berat badan di beberapa kasus RSV membuat kadar oksigen anak rendah sekali. "Anaknya kejang-kejang karena kekurangan oksigen. Kalau yang seperti ini bisa berdampak jangka panjang yaitu tadi kalau anaknya sampai kejang, otaknya terjadi gangguan atau kerusakan, otomatis gangguan tumbuh kembang," ujar dia. Tak hanya itu, efek jangka panjang dari infeksi RSV anak-anak yang pernah sembuh dari bronkiolitis akibat RSV itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi parunya berkurang dan mengalami risiko 12 kali lipat lebih mudah terkena asma di kemudian harinya. "Jadi bukan cuma infeksi sesaat saja, tapi jangka panjangnya juga punya dampak burden of disease,” katanya. Lebih lanjut, ia menambahkan tidak semua pasien yang terkena RSV dengan infeksi berat, namun juga banyak mengalami seperti batuk pilek biasa. Ian juga mengingatkan orang tua agar waspada terutama pada anak yang pernah terkena RSV bisa saja mengalami asma. “Gejalanya bisa berupa sering terbatuk di malam hari sering sesak napas, atau mudah sesak saat berlari. Nanti kalau sudah jadi asma beneran, kita obati asmanya,” imbuh dia. Ask me! Infeksi RSV Bisa Picu Asma pada Anak di Kemudian Hari Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Respiratory Syncytial Virus (RSV) bisa menjadi penyebab penyakit bronkiolitis hingga mengganggu tumbuh kembang pada anak. Pasalnya penyakit bronkiolitis akibat RSV menyebabkan paru-parunya menjadi menyempit dan saluran napas berkontraksi hingga berisiko mengalami asma. + + + + + “Kalau pada anak kecil, itu juga bisa menyebabkan asma, karena bronchiolitis ini, kalau dia pun sembuh bisa menyebabkan perubahan struktur pada saluran pernafasannya terutama di paru-parunya, sehingga dia bisa risiko mengalami asma di kemudian hari,” kata Dokter Spesialis Anak Dr Ian Suryadi Suteja, MMed Sc, SpA, Jumat (31/10/2025). + + + + Baca Juga + + + China Wajibkan Influencer Punya Sertifikat Buat Bahas Topik Medis Hingga Keuangan + + Kasus Flu Melonjak 55 Persen, Pakar Ingatkan Potensi Varian Baru yang Lebih Bandel + + Dokter Anak Ungkap Tanda-Tanda Influenza yang Harus Diwaspadai + + + Dokter Ian menyampaikan RSV merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan gejala lower respiratory tract infection (LRTI) atau infeksi saluran penapasan bawah. Efeknya bisa menyebabkan sampai sesak napas, paru-paru bermasalah, kadar saturasi oksigennya rendah, dan lain sebagainya. + Menurut dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, virus RSV bisa menyerang seluruh kelompok usia. Namun yang berbahaya salah satunya jika dialami bayi yang prematur dan di bawah usia dua tahun. + + + + Pada anak yang termasuk kelompok dengan faktor risiko lebih rentan mengalami infeksi RSV yang berat contohnya pada mereka yang lahir prematur atau berat bayinya lahir rendah di bawah 2.500 gram. Kemudian, mereka yang punya penyakit jantung bawaan atau bocor, penyakit paru-paru kronis, atau beberapa kondisi medis lainnya seperti punya down syndrome karena daya tahan tubuh rendah. + “Mereka yang gizinya buruk, gangguan otot syaraf, jadi kalau mereka punya sekelompok faktor risiko ini. Hati-hati banget anak di bawah dua tahun kan bisa mengalami bronkitis tadi, tapi terutama lagi di bawah enam bulan, angka kejadiannya sangat tinggi untuk mengalami infeksi paru berat akibat RSV,” tutur dia. + Dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) itu mengatakan pada anak kecil atau bayi dengan infeksi RSV berat bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Menurut dia, anak yang mengalami penurunan berat badan di beberapa kasus RSV membuat kadar oksigen anak rendah sekali. + "Anaknya kejang-kejang karena kekurangan oksigen. Kalau yang seperti ini bisa berdampak jangka panjang yaitu tadi kalau anaknya sampai kejang, otaknya terjadi gangguan atau kerusakan, otomatis gangguan tumbuh kembang," ujar dia. + Tak hanya itu, efek jangka panjang dari infeksi RSV anak-anak yang pernah sembuh dari bronkiolitis akibat RSV itu bisa menyebabkan kerusakan fungsi parunya berkurang dan mengalami risiko 12 kali lipat lebih mudah terkena asma di kemudian harinya. "Jadi bukan cuma infeksi sesaat saja, tapi jangka panjangnya juga punya dampak burden of disease,” katanya. + Lebih lanjut, ia menambahkan tidak semua pasien yang terkena RSV dengan infeksi berat, namun juga banyak mengalami seperti batuk pilek biasa. Ian juga mengingatkan orang tua agar waspada terutama pada anak yang pernah terkena RSV bisa saja mengalami asma. + “Gejalanya bisa berupa sering terbatuk di malam hari sering sesak napas, atau mudah sesak saat berlari. Nanti kalau sudah jadi asma beneran, kita obati asmanya,” imbuh dia. +   + + + Penyebab batuk berkepanjangan. - (Republika) + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t51qu4366_polisi-ingatkan-penonton-konser-blackpink-di-gbk-tak-bawa-kembang-api-dan-petasan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t51qu4366_polisi-ingatkan-penonton-konser-blackpink-di-gbk-tak-bawa-kembang-api-dan-petasan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac171372848e123b06f8abe8f19705989ad3a63f --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t51qu4366_polisi-ingatkan-penonton-konser-blackpink-di-gbk-tak-bawa-kembang-api-dan-petasan.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t51qu4366/polisi-ingatkan-penonton-konser-blackpink-di-gbk-tak-bawa-kembang-api-dan-petasan +title: "Polisi Ingatkan Penonton Konser BLACKPINK di GBK tak Bawa Kembang Api dan Petasan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:10:21 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Polisi Ingatkan Penonton Konser BLACKPINK di GBK tak Bawa Kembang Api dan Petasan | Republika Online + +Polisi pastikan pengamanan berlapis agar konser berjalan aman dan tertib. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Pusat mengingatkan penonton konser girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta tidak membawa senjata tajam, flare , petasan, maupun kembang api. “Kami minta penonton datang dengan tertib dan tidak membawa barang-barang berbahaya seperti minuman keras, senjata tajam, flare , petasan, maupun kembang api,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Sabtu (1/11/2025). Ia juga mengingatkan agar para penonton tidak lengah menjaga barang berharga seperti ponsel, dompet, dan perhiasan. “Jika ada yang kelelahan atau sakit, segera minta bantuan ke posko kesehatan yang kami sediakan,” ujarnya. Sebanyak 1.475 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI dikerahkan untuk menjaga jalannya konser BLACKPINK di GBK yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu penggemar. “Personel gabungan kami tempatkan di seluruh titik vital di kawasan GBK,” kata Susatyo. Ask me! Polisi Ingatkan Penonton Konser BLACKPINK di GBK tak Bawa Kembang Api dan Petasan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polres Metro Jakarta Pusat mengingatkan penonton konser girlband asal Korea Selatan, BLACKPINK, di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta tidak membawa senjata tajam, flare , petasan, maupun kembang api. + + + + + “Kami minta penonton datang dengan tertib dan tidak membawa barang-barang berbahaya seperti minuman keras, senjata tajam, flare , petasan, maupun kembang api,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Sabtu (1/11/2025). + + + + Baca Juga + + + Tarif Pendakian Gunung Rinjani Naik, Berlaku Mulai 3 November 2025 + + 12 Fakta tentang Sudan yang Jarang Diketahui Publik, Berikut Penjabarannya + + Rekayasa Lalin Saat Konser BLACKPINK Bersifat Situasional + + + Ia juga mengingatkan agar para penonton tidak lengah menjaga barang berharga seperti ponsel, dompet, dan perhiasan. + “Jika ada yang kelelahan atau sakit, segera minta bantuan ke posko kesehatan yang kami sediakan,” ujarnya. + + + + Sebanyak 1.475 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI dikerahkan untuk menjaga jalannya konser BLACKPINK di GBK yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu penggemar. + “Personel gabungan kami tempatkan di seluruh titik vital di kawasan GBK,” kata Susatyo. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t5cmfv368_mau-wisata-ke-danau-toba-ini-rekomendasi-tempat-yang-layak-anda-pertimbangkan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t5cmfv368_mau-wisata-ke-danau-toba-ini-rekomendasi-tempat-yang-layak-anda-pertimbangkan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c463109e1ab473950d1e0eb9ab278310c56e5744 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t5cmfv368_mau-wisata-ke-danau-toba-ini-rekomendasi-tempat-yang-layak-anda-pertimbangkan.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t5cmfv368/mau-wisata-ke-danau-toba-ini-rekomendasi-tempat-yang-layak-anda-pertimbangkan +title: "Mau Wisata ke Danau Toba? Ini Rekomendasi Tempat yang Layak Anda Pertimbangkan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:07 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mau Wisata ke Danau Toba? Ini Rekomendasi Tempat yang Layak Anda Pertimbangkan | Republika Online + +Danau Toba menawarkan keajaiban geologi dan pusat kebudayaan Batak yang kaya. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Danau Toba bukan hanya sebidang air besar yang memantulkan langit. Danau Toba   adalah labirin pemandangan , cerita , dan napas budaya yang membuat setiap langkah terasa seperti menemukan halaman baru dalam sebuah buku perjalanan yang tak kunjung usai. Di sana, pepohonan mendongak sebagai penjaga tebing-tebing , kabut pagi menari di antara perbukitan , dan permukaan air yang luas seolah memberi ruang bagi fikiran untuk melongok jauh ke masa lalu dan masa depan sekaligus . Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, terbentuk dari letusan supervulkan jutaan tahun lalu . Bukan hanya keajaiban geologi tetapi juga pusat kebudayaan Batak yang kaya, dengan Pulau Samosir sebagai jantung aktivitas pariwisata dan budaya . Danau Toba menjadi salah satu wisata Indonesia yang layak untuk dikunjungi . Saat Anda melangkah dari dermaga menuju desa-desa kecil di sekitar Pulau Samosir atau mendaki bukit yang menghadap ke kaldera raksasa ini, Anda akan merasakan lebih dari sekadar panorama indah untuk diabadikan. Pengalaman itu menjelma menjadi perpaduan pemandangan menakjubkan, cita rasa khas, alunan musik gondang, dan hangatnya keramahan penduduk lokal. Destinasi Wisata Danau Toba yang Wajib Dikunjungi 1. Pulau Samosir Pulau Samosir adalah pusat kebudayaan Batak, di mana pengunjung bisa menyaksikan rumah adat , makam tua , serta pertunjukan musik tradisional . Desa Tomok terkenal dengan batu persidangan dan rumah adat yang menjadi spot foto sekaligus ruang belajar budaya , sementara Ambarita memiliki kursi batu bersejarah yang menceritakan adat dan hukum adat Batak. 2. Air Terjun Sipiso-piso Salah satu ikon yang paling mudah diakses dari Bukit Tele/ Tiga Raja, air terjun ini jatuh dari tebing tinggi dan memberi pemandangan spektakuler ke jurang serta cakrawala Danau Toba. A ksesnya relatif gampang untuk pelancong yang mau sedikit trekking. 3. Bukit Indah Simarjarunjung Tempat ini populer untuk sunrise dan panorama Danau Toba yang membentang luas , pengunjung sering datang dini hari untuk menyaksikan transisi warna langit dan mengambil foto siluet perbukitan yang dramatis. Ask me! Mau Wisata ke Danau Toba? Ini Rekomendasi Tempat yang Layak Anda Pertimbangkan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Danau Toba bukan hanya sebidang air besar yang memantulkan langit. Danau Toba   adalah labirin pemandangan , cerita , dan napas budaya yang membuat setiap langkah terasa seperti menemukan halaman baru dalam sebuah buku perjalanan yang tak kunjung usai. + + + + + Di sana, pepohonan mendongak sebagai penjaga tebing-tebing , kabut pagi menari di antara perbukitan , dan permukaan air yang luas seolah memberi ruang bagi fikiran untuk melongok jauh ke masa lalu dan masa depan sekaligus . + + + + + Danau Toba adalah danau vulkanik terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, terbentuk dari letusan supervulkan jutaan tahun lalu . Bukan hanya keajaiban geologi tetapi juga pusat kebudayaan Batak yang kaya, dengan Pulau Samosir sebagai jantung aktivitas pariwisata dan budaya . Danau Toba menjadi salah satu wisata Indonesia yang layak untuk dikunjungi . + + + + + Saat Anda melangkah dari dermaga menuju desa-desa kecil di sekitar Pulau Samosir atau mendaki bukit yang menghadap ke kaldera raksasa ini, Anda akan merasakan lebih dari sekadar panorama indah untuk diabadikan. Pengalaman itu menjelma menjadi perpaduan pemandangan menakjubkan, cita rasa khas, alunan musik gondang, dan hangatnya keramahan penduduk lokal. + + Destinasi Wisata Danau Toba yang Wajib Dikunjungi + 1. Pulau Samosir + Pulau Samosir adalah pusat kebudayaan Batak, di mana pengunjung bisa menyaksikan rumah adat , makam tua , serta pertunjukan musik tradisional . Desa Tomok terkenal dengan batu persidangan dan rumah adat yang menjadi spot foto sekaligus ruang belajar budaya , sementara Ambarita memiliki kursi batu bersejarah yang menceritakan adat dan hukum adat Batak. + + Masyarakat adat Batak memainkan alat musik Gondang ketika melaksanakan ritual di atas kapal motor, di Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu (23/6). - (Antara/Irsan Mulyadi) + + 2. Air Terjun Sipiso-piso + Salah satu ikon yang paling mudah diakses dari Bukit Tele/ Tiga Raja, air terjun ini jatuh dari tebing tinggi dan memberi pemandangan spektakuler ke jurang serta cakrawala Danau Toba. A ksesnya relatif gampang untuk pelancong yang mau sedikit trekking. + 3. Bukit Indah Simarjarunjung + Tempat ini populer untuk sunrise dan panorama Danau Toba yang membentang luas , pengunjung sering datang dini hari untuk menyaksikan transisi warna langit dan mengambil foto siluet perbukitan yang dramatis. +   + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t6jarv522_lrmlayanan-hiv-yang-adaptif-dan-inklusif-bisa-tingkatkan-kesehatan-publik.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t6jarv522_lrmlayanan-hiv-yang-adaptif-dan-inklusif-bisa-tingkatkan-kesehatan-publik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e74f31ea4f0caca3466c140e2c1bc521ce4e10d --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t6jarv522_lrmlayanan-hiv-yang-adaptif-dan-inklusif-bisa-tingkatkan-kesehatan-publik.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t6jarv522/lrmlayanan-hiv-yang-adaptif-dan-inklusif-bisa-tingkatkan-kesehatan-publik +title: "‎Layanan HIV yang Adaptif dan Inklusif Bisa Tingkatkan Kesehatan Publik | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:21 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# ‎Layanan HIV yang Adaptif dan Inklusif Bisa Tingkatkan Kesehatan Publik | Republika Online + +Penghapusan stigma penyitas HIV AIDS bisa tingkatkan awareness masyarakat REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA — Layanan HIV/AIDS di Indonesia dinilai perlu semakin adaptif dan inklusif untuk menjawab tantangan kesehatan publik, terutama terkait akses layanan, keberlanjutan pendampingan, dan penghapusan stigma di masyarakat. Para penggiat kesehatan menegaskan bahwa percepatan program pencegahan dan penanggulangan HIV hanya dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan memastikan layanan tidak terputus. Kepala Yarsi HIV AIDS Care yang juga Ketua 1 Perkumpulan Pengendalian HIV AIDS (PPHA) Jakarta, dr Maya Trisiswati, menyampaikan bahwa perjuangan menghadapi epidemi ini bukan hanya terhadap virus HIV, tetapi juga melawan stigma dan diskriminasi. Ia menegaskan dukungan lintas pihak perlu diperluas untuk menjamin kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) sekaligus mencegah infeksi baru. “Pengendalian HIV/AIDS membutuhkan perjuangan kuat melawan virus HIV, melawan stigma, melawan diskriminasi,” ujarnya di Jakarta. ‎Menurut dr Maya, upaya penanggulangan HIV harus menjaga keberlanjutan layanan, khususnya dalam masa perubahan kebijakan maupun kondisi sosial ekonomi yang kerap menghambat pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan ODHIV. Ia menegaskan layanan yang tidak terputus merupakan fondasi untuk mencapai target nasional Ending AIDS 2030. Tema peringatan Hari AIDS Sedunia tahun ini — Bersama Hadapi Perubahan: Jaga Keberlanjutan Layanan HIV, mencerminkan urgensi tersebut. ‎PPHA Jakarta dibentuk sebagai wadah para penggiat pengendalian dan pencegahan HIV di lima wilayah kota serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Organisasi ini menargetkan mampu memperkuat langkah kolaboratif dengan pemerintah daerah dan komunitas agar layanan yang tersedia tetap menjangkau populasi terdampak secara menyeluruh. ‎Ketua 2 PPHA Jakarta, Dr John Marbun, menjelaskan bahwa dukungan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam ekosistem layanan kesehatan HIV, terlebih di tengah desentralisasi sistem kesehatan. Ia menekankan bahwa upaya ini harus mengurangi stigma, mencegah infeksi baru, dan menekan angka kematian terkait AIDS.. ‎“Terbentuknya PPHA agar bisa membantu pemerintah mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menuju Ending AIDS 2030 di Jakarta,” kata John. ‎Para penggiat menilai, Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial memiliki dinamika yang membutuhkan respons lebih cepat terhadap kerentanan penularan HIV. Ketersediaan layanan konseling, terapi antiretroviral (ARV), edukasi publik, serta dukungan psikososial menjadi aspek yang harus dijaga agar tidak terjadi kesenjangan akses layanan. ‎Melalui penguatan jejaring partisipasi masyarakat dan pendekatan berbasis komunitas, para penggiat berharap layanan HIV semakin mampu beradaptasi pada perubahan kebijakan maupun tantangan lapangan, sehingga kesehatan publik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya kolektif disebut menjadi syarat mutlak agar tidak ada lagi warga yang terpinggirkan hanya karena status kesehatannya. Ask me! ‎Layanan HIV yang Adaptif dan Inklusif Bisa Tingkatkan Kesehatan Publik Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA — Layanan HIV/AIDS di Indonesia dinilai perlu semakin adaptif dan inklusif untuk menjawab tantangan kesehatan publik, terutama terkait akses layanan, keberlanjutan pendampingan, dan penghapusan stigma di masyarakat. Para penggiat kesehatan menegaskan bahwa percepatan program pencegahan dan penanggulangan HIV hanya dapat dicapai bila seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi dan memastikan layanan tidak terputus. + + + + + + Kepala Yarsi HIV AIDS Care yang juga Ketua 1 Perkumpulan Pengendalian HIV AIDS (PPHA) Jakarta, dr Maya Trisiswati, menyampaikan bahwa perjuangan menghadapi epidemi ini bukan hanya terhadap virus HIV, tetapi juga melawan stigma dan diskriminasi. Ia menegaskan dukungan lintas pihak perlu diperluas untuk menjamin kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) sekaligus mencegah infeksi baru. “Pengendalian HIV/AIDS membutuhkan perjuangan kuat melawan virus HIV, melawan stigma, melawan diskriminasi,” ujarnya di Jakarta. + + + + ‎Menurut dr Maya, upaya penanggulangan HIV harus menjaga keberlanjutan layanan, khususnya dalam masa perubahan kebijakan maupun kondisi sosial ekonomi yang kerap menghambat pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan ODHIV. Ia menegaskan layanan yang tidak terputus merupakan fondasi untuk mencapai target nasional Ending AIDS 2030. Tema peringatan Hari AIDS Sedunia tahun ini — Bersama Hadapi Perubahan: Jaga Keberlanjutan Layanan HIV, mencerminkan urgensi tersebut. + ‎PPHA Jakarta dibentuk sebagai wadah para penggiat pengendalian dan pencegahan HIV di lima wilayah kota serta Kabupaten Kepulauan Seribu. Organisasi ini menargetkan mampu memperkuat langkah kolaboratif dengan pemerintah daerah dan komunitas agar layanan yang tersedia tetap menjangkau populasi terdampak secara menyeluruh. + + + + ‎Ketua 2 PPHA Jakarta, Dr John Marbun, menjelaskan bahwa dukungan organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam ekosistem layanan kesehatan HIV, terlebih di tengah desentralisasi sistem kesehatan. Ia menekankan bahwa upaya ini harus mengurangi stigma, mencegah infeksi baru, dan menekan angka kematian terkait AIDS.. + ‎“Terbentuknya PPHA agar bisa membantu pemerintah mempercepat upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menuju Ending AIDS 2030 di Jakarta,” kata John. + ‎Para penggiat menilai, Jakarta sebagai pusat aktivitas ekonomi dan sosial memiliki dinamika yang membutuhkan respons lebih cepat terhadap kerentanan penularan HIV. Ketersediaan layanan konseling, terapi antiretroviral (ARV), edukasi publik, serta dukungan psikososial menjadi aspek yang harus dijaga agar tidak terjadi kesenjangan akses layanan. + ‎Melalui penguatan jejaring partisipasi masyarakat dan pendekatan berbasis komunitas, para penggiat berharap layanan HIV semakin mampu beradaptasi pada perubahan kebijakan maupun tantangan lapangan, sehingga kesehatan publik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Upaya kolektif disebut menjadi syarat mutlak agar tidak ada lagi warga yang terpinggirkan hanya karena status kesehatannya. + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t6lg9y425_idai-empat-anak-meninggal-dunia-akibat-bencana-di-sumatera.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t6lg9y425_idai-empat-anak-meninggal-dunia-akibat-bencana-di-sumatera.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..60b6d603816002183416603044f3dcb98eebac0f --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t6lg9y425_idai-empat-anak-meninggal-dunia-akibat-bencana-di-sumatera.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t6lg9y425/idai-empat-anak-meninggal-dunia-akibat-bencana-di-sumatera +title: "IDAI- Empat Anak Meninggal Dunia Akibat Bencana di Sumatera | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# IDAI: Empat Anak Meninggal Dunia Akibat Bencana di Sumatera | Republika Online + +Menurut IDAI, banyak anak mengalami masalah kesehatan pascabencana. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan bahwa sebanyak empat anak meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari jumlah tersebut, dua anak berasal dari Padang, satu anak dari Pasaman Barat 1 orang, dan satu anak belum teridentifikasi. Ketua IDAI Cabang Sumatera Barat dr Asrawati juga menyampaikan bahwa tiga anak di Bukittinggi dinyatakan hilang. "Ini data yang kami peroleh pada tanggal 28 November. Untuk yang terakhir informasi belum ada tambahan," kata dia dalam diskusi media secara daring, dipantau di Jakarta, Senin (1/12/2025). Selain itu, dr Asrawati menyampaikan bahwa banyak anak mengalami masalah kesehatan pascabencana. Pihaknya baru dapat mengidentifikasi kondisi di Kota Padang dari dua lokasi yang telah dikunjungi. Hasilnya, ditemukan 80 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 4 kasus diare, 6 kasus penyakit kulit, serta 4 kasus morbili (campak). "Untuk wilayah lain datanya belum bisa kami sampaikan karena akses ke lokasi masih terbatas. Kami berharap segera dapat menjangkau daerah-daerah tersebut," kata dia. Dokter Asrwati menyampaikan hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat terdampak bencana ini, terutama 14 wilayah. Lokasi yang paling parah terdampak adalah Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Agam. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Pasaman, sempat terisolasi karena akses dari Padang Pariaman atau Lubuk Basung terputus. "Kami juga telah menurunkan tim bersama Ketua Satgas Bencana, ke titik-titik terdampak di Kota Padang untuk mengidentifikasi kebutuhan pengungsi serta masalah kesehatan anak-anak," kata dr Asrawati. Selain itu, dr Asrawati menyampaikan bahwa IDAI juga telah menyalurkan bantuan di Kota Padang, khususnya di lokasi pengungsian yang dihuni banyak anak. Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah dan beberapa pihak lain untuk menyediakan air bersih bagi warga. "Karena sampai saat ini distribusi air dari PDAM belum sepenuhnya pulih akibat kerusakan mesin. Saat ini, PDAM hanya fokus mendrop air ke rumah sakit, dan itu pun hanya sebagian," ujar dr Asrawati. Secara umum, IDAI melaporkan bahwa pengungsi anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, masih menghadapi kekurangan logistik. Sejumlah bantuan mendesak yang dibutuhkan antara lain salep antibiotik, obat dalam bentuk sirup dan tetes (drop), air untuk melarutkan antibiotik, sendok obat, obat diare, obat dermatitis, obat ISPA, obat tetes untuk bayi, obat sirup kombinasi untuk ISPA. Selain itu, pengungsi juga membutukan baju layak pakai, selimut, popok, minyak kayu putih, serta makanan dan camilan untuk anak-anak. A post shared by Republika Online (@republikaonline) Ask me! IDAI: Empat Anak Meninggal Dunia Akibat Bencana di Sumatera Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melaporkan bahwa sebanyak empat anak meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dari jumlah tersebut, dua anak berasal dari Padang, satu anak dari Pasaman Barat 1 orang, dan satu anak belum teridentifikasi. + + + + + Ketua IDAI Cabang Sumatera Barat dr Asrawati juga menyampaikan bahwa tiga anak di Bukittinggi dinyatakan hilang. "Ini data yang kami peroleh pada tanggal 28 November. Untuk yang terakhir informasi belum ada tambahan," kata dia dalam diskusi media secara daring, dipantau di Jakarta, Senin (1/12/2025). + + + + + Selain itu, dr Asrawati menyampaikan bahwa banyak anak mengalami masalah kesehatan pascabencana. Pihaknya baru dapat mengidentifikasi kondisi di Kota Padang dari dua lokasi yang telah dikunjungi. Hasilnya, ditemukan 80 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 4 kasus diare, 6 kasus penyakit kulit, serta 4 kasus morbili (campak). + "Untuk wilayah lain datanya belum bisa kami sampaikan karena akses ke lokasi masih terbatas. Kami berharap segera dapat menjangkau daerah-daerah tersebut," kata dia. + + + + Dokter Asrwati menyampaikan hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat terdampak bencana ini, terutama 14 wilayah. Lokasi yang paling parah terdampak adalah Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten Agam. Beberapa daerah, seperti Kabupaten Pasaman, sempat terisolasi karena akses dari Padang Pariaman atau Lubuk Basung terputus. + "Kami juga telah menurunkan tim bersama Ketua Satgas Bencana, ke titik-titik terdampak di Kota Padang untuk mengidentifikasi kebutuhan pengungsi serta masalah kesehatan anak-anak," kata dr Asrawati. + Selain itu, dr Asrawati menyampaikan bahwa IDAI juga telah menyalurkan bantuan di Kota Padang, khususnya di lokasi pengungsian yang dihuni banyak anak. Pihaknya bekerja sama dengan pemerintah dan beberapa pihak lain untuk menyediakan air bersih bagi warga. + "Karena sampai saat ini distribusi air dari PDAM belum sepenuhnya pulih akibat kerusakan mesin. Saat ini, PDAM hanya fokus mendrop air ke rumah sakit, dan itu pun hanya sebagian," ujar dr Asrawati. + Secara umum, IDAI melaporkan bahwa pengungsi anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, masih menghadapi kekurangan logistik. Sejumlah bantuan mendesak yang dibutuhkan antara lain salep antibiotik, obat dalam bentuk sirup dan tetes (drop), air untuk melarutkan antibiotik, sendok obat, obat diare, obat dermatitis, obat ISPA, obat tetes untuk bayi, obat sirup kombinasi untuk ISPA. Selain itu, pengungsi juga membutukan baju layak pakai, selimut, popok, minyak kayu putih, serta makanan dan camilan untuk anak-anak. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t7p88p425_kreator-gim-%e2%80%98call-of-duty%e2%80%99-vince-zampella-meninggal-dunia-dalam-kecelakaan-ferrari-tragis.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t7p88p425_kreator-gim-%e2%80%98call-of-duty%e2%80%99-vince-zampella-meninggal-dunia-dalam-kecelakaan-ferrari-tragis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7aac5454a705bdb8b42531319f97d61827edde1e --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t7p88p425_kreator-gim-%e2%80%98call-of-duty%e2%80%99-vince-zampella-meninggal-dunia-dalam-kecelakaan-ferrari-tragis.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t7p88p425/kreator-gim-%e2%80%98call-of-duty%e2%80%99-vince-zampella-meninggal-dunia-dalam-kecelakaan-ferrari-tragis +title: "Kreator Gim ‘Call of Duty’ Vince Zampella Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Ferrari Tragis | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:20 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kreator Gim ‘Call of Duty’ Vince Zampella Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Ferrari Tragis | Republika Online + +Mobil Zampella kehilangan kendali lalu menghantam pembatas jalan beton. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia industri video gim global berduka setelah munculnya kabar tragis tentang Vince Zampella. Zampella, otak jenius di balik terciptanya waralaba raksasa Call of Duty dan pimpinan dari studio Respawn Entertainment, dilaporkan meninggal dunia pada Ahad (21/12/2025) dalam sebuah kecelakaan mobil yang fatal di utara Los Angeles, Amerika Serikat. Zampella mengembuskan napas terakhirnya pada usia 55 tahun, meninggalkan duka yang mendalam bagi jutaan penggemar setianya yang telah mengikuti karier legendarisnya sejak awal tahun 2000-an. Dilansir laman NBC Los Angeles  pada Selasa (23/12/2025), insiden memilukan ini terjadi di siang hari di sepanjang Angeles Crest Highway, sebuah rute pegunungan yang terkenal indah namun menantang di wilayah Pegunungan San Gabriel. Berdasarkan laporan resmi dari California Highway Patrol (CHP), Zampella tengah mengemudikan Ferrari 296 GTS model tahun 2026 yang memiliki kekuatan mesin luar biasa. Mobil sport mewah berwarna merah tersebut dilaporkan melaju ke arah selatan dan tiba-tiba kehilangan kendali sesaat setelah keluar dari terowongan, lalu menghantam pembatas jalan beton dengan benturan yang sangat keras. Sesaat setelah kecelakaan, mobil tersebut meledak dan dilalap api, membuat Zampella terjebak di dalam kendaraan hingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Seorang penumpang lainnya sempat terlempar keluar dari mobil akibat dampak tabrakan tersebut, namun ia kemudian meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Meskipun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, seorang saksi mata telah menyerahkan rekaman video insiden tersebut kepada pihak kepolisian sebagai bahan bukti. Fakta yang membuat tragedi ini terasa semakin menyesakkan bagi para penggemar adalah kecintaan Zampella yang sangat besar terhadap dunia balap dan mobil sport . Menengok unggahan terakhir di media sosial pribadinya pada 22 Oktober 2025, Zampella tampak sangat bahagia merayakan pengalamannya di ajang balap Formula 1 di Austin. Ironisnya, hobi yang sangat ia banggakan itu justru menjadi latar belakang akhir hayatnya. Ask me! Kreator Gim ‘Call of Duty’ Vince Zampella Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Ferrari Tragis Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dunia industri video gim global berduka setelah munculnya kabar tragis tentang Vince Zampella. Zampella, otak jenius di balik terciptanya waralaba raksasa Call of Duty dan pimpinan dari studio Respawn Entertainment, dilaporkan meninggal dunia pada Ahad (21/12/2025) dalam sebuah kecelakaan mobil yang fatal di utara Los Angeles, Amerika Serikat. + + + + + Zampella mengembuskan napas terakhirnya pada usia 55 tahun, meninggalkan duka yang mendalam bagi jutaan penggemar setianya yang telah mengikuti karier legendarisnya sejak awal tahun 2000-an. Dilansir laman NBC Los Angeles  pada Selasa (23/12/2025), insiden memilukan ini terjadi di siang hari di sepanjang Angeles Crest Highway, sebuah rute pegunungan yang terkenal indah namun menantang di wilayah Pegunungan San Gabriel. + + + + Baca Juga + + + Aktor James Ransone Meninggal Dunia, Dinyatakan Akibat Bunuh Diri + + Wamen PPPA Veronica Tan Hadiri Jakarta Mother's Day, Ajak Ibu Jadikan Keluarga Ruang Aman Bagi Anak + + Viral Nenek Ditolak Bayar Pakai Uang Tunai, Ini Penjelasan Roti’O + + Berdasarkan laporan resmi dari California Highway Patrol (CHP), Zampella tengah mengemudikan Ferrari 296 GTS model tahun 2026 yang memiliki kekuatan mesin luar biasa. Mobil sport mewah berwarna merah tersebut dilaporkan melaju ke arah selatan dan tiba-tiba kehilangan kendali sesaat setelah keluar dari terowongan, lalu menghantam pembatas jalan beton dengan benturan yang sangat keras. Sesaat setelah kecelakaan, mobil tersebut meledak dan dilalap api, membuat Zampella terjebak di dalam kendaraan hingga dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. + Seorang penumpang lainnya sempat terlempar keluar dari mobil akibat dampak tabrakan tersebut, namun ia kemudian meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Meskipun penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan, seorang saksi mata telah menyerahkan rekaman video insiden tersebut kepada pihak kepolisian sebagai bahan bukti. + + + Fakta yang membuat tragedi ini terasa semakin menyesakkan bagi para penggemar adalah kecintaan Zampella yang sangat besar terhadap dunia balap dan mobil sport . Menengok unggahan terakhir di media sosial pribadinya pada 22 Oktober 2025, Zampella tampak sangat bahagia merayakan pengalamannya di ajang balap Formula 1 di Austin. Ironisnya, hobi yang sangat ia banggakan itu justru menjadi latar belakang akhir hayatnya. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t7pizs368_jakarta-motherrsquos-day-2025-jadi-ruang-refleksi-peran-ibu-masa-kini.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t7pizs368_jakarta-motherrsquos-day-2025-jadi-ruang-refleksi-peran-ibu-masa-kini.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c7777ba53c8470256ea6e0997e5bdcf7a5a37be --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t7pizs368_jakarta-motherrsquos-day-2025-jadi-ruang-refleksi-peran-ibu-masa-kini.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t7pizs368/jakarta-motherrsquos-day-2025-jadi-ruang-refleksi-peran-ibu-masa-kini +title: "Jakarta Mother’s Day 2025 Jadi Ruang Refleksi Peran Ibu Masa Kini | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:02 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jakarta Mother’s Day 2025 Jadi Ruang Refleksi Peran Ibu Masa Kini | Republika Online + +Hari Ibu merefleksikan peran strategis ibu dalam membentuk generasi masa depan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Republika melalui Ameera Network berkolaborasi dengan Artha Graha Peduli, Creative Event Entertainment, dan SCBD Weekland menggelar Jakarta Mother’s Day di SCBD Weekland, Ahad (21/12/2025). Kegiatan dibuka dengan sambutan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan. Dia mengajak para ibu menjadikan keluarga sebagai ruang aman dan terbaik bagi tumbuh kembang anak, khususnya di tengah tantangan era digital. Ia menegaskan Hari Ibu bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum refleksi bersama tentang kasih sayang orang tua dan peran strategis ibu dalam membentuk generasi masa depan. “Ini adalah hari kita semua. Dari hari terdalam, kita merenung sebentar untuk mama-mama kita, dan juga untuk kita yang sudah menjadi ibu, agar kasih sayang yang kita terima bisa kita turunkan kepada anak-anak kita,” ujar Veronica. Veronica juga mengajak para ibu untuk mendoakan keluarga yang menjadi korban bencana. Ia mengingatkan bahwa Hari Ibu di Indonesia berakar dari sejarah perjuangan, sehingga penting bagi para ibu masa kini untuk bersuara dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Acara JMD semakin meriah dengan olahraga zumba yang dipandu Zin Nunik. Diikuti hampir 100 peserta, sesi ini berlangsung meriah selama hampir satu jam dan ditutup dengan pembagian hadiah bagi peserta dengan penampilan paling atraktif. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan boneka ( puppet show) . Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha hadir sebagai narator, membawakan dongeng bertajuk “Bakti Raja Gajah Pada Bunda di Hari Ibu” bersama pendongeng Rian Hamzah. Di hadapan puluhan anak, Giring menyampaikan pesan tentang pentingnya berbakti dan menyayangi ibu melalui kisah Raja Gajah yang berjuang menyelamatkan ibundanya yang sakit menjelang Hari Ibu, menempuh berbagai tantangan alam demi kesembuhan sang bunda. Jakarta Mother’s Day juga diisi dengan talkshow bertema 'Kecerdasan Sosial Anak: Menumbuhkan Empati dan Koneksi dari Dalam' yang menghadirkan dokter spesialis anak Yuni Astria serta konten kreator pendidikan anak usia dini Galih Sulistyaningra. Diskusi ini mengajak para peserta memahami pentingnya pengembangan kecerdasan sosial dan emosional anak, sebagai pelengkap kecerdasan akademik. Sebagai penutup, acara dimeriahkan dengan karaoke bersama KaraoKIS, Kamasogi, dan Aldi Taher. Sepanjang acara, berbagai hadiah dibagikan kepada peserta, dengan grand prize berupa paket umroh gratis persembahan dari Nozoly Id. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Jakarta Mother’s Day diharapkan menjadi ruang inspiratif bagi para ibu dan keluarga untuk terus menumbuhkan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan Artha Graha Network, Bank Artha Graha Internasional, Pertamina Hulu Energi, SCBD, Electronic City Indonesia, GulaVit, Takokak Win’s Tea, Cimanggis Golf Estate, Pacific Place Jakarta, Arthatel, Mal Artha Gading, Discovery Ancol, Discovery SCBD, Palace Hotel, IPCD, Arthakes, serta RS Karya Medika Group Bekasi, PHE OSES, Pertamina EP, The Park Pejaten, Biodef, Nozoly ID dan Pushaka Umrahaji, PT Ayu Berga, dan Habitat Park. Ask me! Jakarta Mother’s Day 2025 Jadi Ruang Refleksi Peran Ibu Masa Kini Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Republika melalui Ameera Network berkolaborasi dengan Artha Graha Peduli, Creative Event Entertainment, dan SCBD Weekland menggelar Jakarta Mother’s Day di SCBD Weekland, Ahad (21/12/2025).  + + + + + Kegiatan dibuka dengan sambutan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan. Dia mengajak para ibu menjadikan keluarga sebagai ruang aman dan terbaik bagi tumbuh kembang anak, khususnya di tengah tantangan era digital. + + + + + Ia menegaskan Hari Ibu bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum refleksi bersama tentang kasih sayang orang tua dan peran strategis ibu dalam membentuk generasi masa depan. + “Ini adalah hari kita semua. Dari hari terdalam, kita merenung sebentar untuk mama-mama kita, dan juga untuk kita yang sudah menjadi ibu, agar kasih sayang yang kita terima bisa kita turunkan kepada anak-anak kita,” ujar Veronica. + + + + Veronica juga mengajak para ibu untuk mendoakan keluarga yang menjadi korban bencana. Ia mengingatkan bahwa Hari Ibu di Indonesia berakar dari sejarah perjuangan, sehingga penting bagi para ibu masa kini untuk bersuara dan menumbuhkan kepedulian terhadap sesama. + + Sejumlah perempuan mengikuti zumba dalam acara Jakarta Mothers Day 2025 di Jakarta, Ahad (21/12/2025). - (Edwin Putranto/Republika) + + Acara JMD semakin meriah dengan olahraga zumba yang dipandu Zin Nunik. Diikuti hampir 100 peserta, sesi ini berlangsung meriah selama hampir satu jam dan ditutup dengan pembagian hadiah bagi peserta dengan penampilan paling atraktif. + Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan boneka ( puppet show) . Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha hadir sebagai narator, membawakan dongeng bertajuk “Bakti Raja Gajah Pada Bunda di Hari Ibu” bersama pendongeng Rian Hamzah. + Di hadapan puluhan anak, Giring menyampaikan pesan tentang pentingnya berbakti dan menyayangi ibu melalui kisah Raja Gajah yang berjuang menyelamatkan ibundanya yang sakit menjelang Hari Ibu, menempuh berbagai tantangan alam demi kesembuhan sang bunda. + Jakarta Mother’s Day juga diisi dengan talkshow bertema 'Kecerdasan Sosial Anak: Menumbuhkan Empati dan Koneksi dari Dalam' yang menghadirkan dokter spesialis anak Yuni Astria serta konten kreator pendidikan anak usia dini Galih Sulistyaningra. Diskusi ini mengajak para peserta memahami pentingnya pengembangan kecerdasan sosial dan emosional anak, sebagai pelengkap kecerdasan akademik. + + Artis Aldi Taher menghibur pengunjung yang menghadiri gelaran Jakarta Mothers Day 2025 di Jakarta, Ahad (21/12/2025). - (Edwin Putranto/Republika) + + Sebagai penutup, acara dimeriahkan dengan karaoke bersama KaraoKIS, Kamasogi, dan Aldi Taher. Sepanjang acara, berbagai hadiah dibagikan kepada peserta, dengan grand prize berupa paket umroh gratis persembahan dari Nozoly Id. + Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Jakarta Mother’s Day diharapkan menjadi ruang inspiratif bagi para ibu dan keluarga untuk terus menumbuhkan nilai kasih sayang, empati, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. + Kegiatan ini terselenggara dengan dukungan Artha Graha Network, Bank Artha Graha Internasional, Pertamina Hulu Energi, SCBD, Electronic City Indonesia, GulaVit, Takokak Win’s Tea, Cimanggis Golf Estate, Pacific Place Jakarta, Arthatel, Mal Artha Gading, Discovery Ancol, Discovery SCBD, Palace Hotel, IPCD, Arthakes, serta RS Karya Medika Group Bekasi, PHE OSES, Pertamina EP, The Park Pejaten, Biodef, Nozoly ID dan Pushaka Umrahaji, PT Ayu Berga, dan Habitat Park. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t9xqqe409_kemendikdasemen-ungkap-bocah-sd-di-ntt-yang-bunuh-diri-peserta-pip-seharusnya-dapat-bantuan-dana.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t9xqqe409_kemendikdasemen-ungkap-bocah-sd-di-ntt-yang-bunuh-diri-peserta-pip-seharusnya-dapat-bantuan-dana.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ebb22fb782fb486429aa8ce139288dbd39d2a28e --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t9xqqe409_kemendikdasemen-ungkap-bocah-sd-di-ntt-yang-bunuh-diri-peserta-pip-seharusnya-dapat-bantuan-dana.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t9xqqe409/kemendikdasemen-ungkap-bocah-sd-di-ntt-yang-bunuh-diri-peserta-pip-seharusnya-dapat-bantuan-dana +title: "Kemendikdasemen Ungkap Bocah SD di NTT yang Bunuh Diri Peserta PIP, Seharusnya Dapat Bantuan Dana | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:58:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kemendikdasemen Ungkap Bocah SD di NTT yang Bunuh Diri Peserta PIP, Seharusnya Dapat Bantuan Dana | Republika Online + +Kemendikdasmen belum mengonfirmasi apakah bantuan itu benar-benar diterima YBR. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan YBR merupakan peserta Program Indonesia Pintar (PIP). Kemendikdasmen mensinyalkan sebenarnya ada bantuan uang kepada YBR. YBR merupakan salah satu murid sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang wafat dengan cara bunuh diri karena keterbatasan finansial. "Sebagai bagian dari kebijakan afirmasi pendidikan, mendiang murid tercatat sebagai penerima manfaat PIP yang dananya telah disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Wamendikdasmen Atip Latipulhayat dalam keterangannya pada Rabu (4/2/2026). Hanya saja, Kemendikdasmen tak merinci lebih jauh soal jumlah bantuan terhadap YBR. Kemudian, Kemendikdasmen belum mengonfirmasi apakah bantuan itu benar-benar diterima YBR atau tidak. "Kemendikdasmen menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan, tidak dapat berhenti pada dukungan finansial semata, melainkan harus mencakup pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif," ujar Atip. Kemendikdasmen menyampaikan duka cita atas wafatnya YBR. Kemendikdasmen memandang peristiwa ini sebagai kejadian sangat serius agar mengingatkan kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks. "Kondisi emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara," ujar Atip. Saat ini, Kemendikdasmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah melakukan pendampingan kepada keluarga, termasuk menyiapkan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya. Selain itu, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan keluarga mendapatkan akses layanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan. "Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif bagi tumbuh kembang anak," ujar Atip. Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Kemendikdasemen Ungkap Bocah SD di NTT yang Bunuh Diri Peserta PIP, Seharusnya Dapat Bantuan Dana Rekomendasi H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengungkapkan YBR merupakan peserta Program Indonesia Pintar (PIP). Kemendikdasmen mensinyalkan sebenarnya ada bantuan uang kepada YBR. + + + + + YBR merupakan salah satu murid sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang wafat dengan cara bunuh diri karena keterbatasan finansial. + + + + Baca Juga + + + Anggap Kematian Bocah SD di NTT Tragedi, Amnesty Singgung Anggaran BoP, MBG, dan Kopdes Merah Putih + + Gubernur NTT Akui Kasus Anak SD 10 Tahun Bunuh Diri adalah Kegagalan Sistem + + + "Sebagai bagian dari kebijakan afirmasi pendidikan, mendiang murid tercatat sebagai penerima manfaat PIP yang dananya telah disalurkan sesuai mekanisme yang berlaku," kata Wamendikdasmen Atip Latipulhayat dalam keterangannya pada Rabu (4/2/2026). + Hanya saja, Kemendikdasmen tak merinci lebih jauh soal jumlah bantuan terhadap YBR. Kemudian, Kemendikdasmen belum mengonfirmasi apakah bantuan itu benar-benar diterima YBR atau tidak. + + + + "Kemendikdasmen menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan, tidak dapat berhenti pada dukungan finansial semata, melainkan harus mencakup pendampingan psikososial, perhatian moral, dan lingkungan tumbuh kembang yang suportif," ujar Atip. + + Surat yang ditinggalkan YBR di lokasi kejadian di Desa Batajawa, Kabupaten Ngada, NTT. - (Tangkapan layar media sosial) + + Kemendikdasmen menyampaikan duka cita atas wafatnya YBR. Kemendikdasmen memandang peristiwa ini sebagai kejadian sangat serius agar mengingatkan kesejahteraan psikososial anak merupakan isu yang kompleks. + "Kondisi emosional anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, sehingga memerlukan perhatian dan dukungan berkelanjutan dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara," ujar Atip. + Saat ini, Kemendikdasmen berkoordinasi dengan pemerintah daerah melakukan pendampingan kepada keluarga, termasuk menyiapkan dukungan keberlanjutan pendidikan bagi anggota keluarga lainnya. Selain itu, koordinasi lintas sektor dilakukan untuk memastikan keluarga mendapatkan akses layanan sosial dan pendidikan yang dibutuhkan. + "Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan suportif bagi tumbuh kembang anak," ujar Atip. + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + + + + Kehidupan adalah anugerah berharga dari Allah SWT. Segera ajak bicara kerabat, teman-teman, ustaz/ustazah, pendeta, atau pemuka agama lainnya untuk menenangkan diri jika Anda memiliki gagasan bunuh diri. Konsultasi kesehatan jiwa bisa diakses di hotline 119 extension 8 yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes juga bisa dihubungi pada 021-500-454. BPJS Kesehatan juga membiayai penuh konsultasi dan perawatan kejiwaan di faskes penyedia layanan + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:40 WIB + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_ta6jfd430_jelang-ramadhan-mui-ajak-umat-boikot-kurma-israel.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_ta6jfd430_jelang-ramadhan-mui-ajak-umat-boikot-kurma-israel.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87f884dee12af9bef76cf7c5630c3635330f841f --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_ta6jfd430_jelang-ramadhan-mui-ajak-umat-boikot-kurma-israel.md @@ -0,0 +1,138 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/ta6jfd430/jelang-ramadhan-mui-ajak-umat-boikot-kurma-israel +title: "Jelang Ramadhan, MUI Ajak Umat Boikot Kurma Israel | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:36:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jelang Ramadhan, MUI Ajak Umat Boikot Kurma Israel | Republika Online + +Ramadhan tahun ini datang di tengah berbagai ujian kemanusiaan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang bulan suci Ramadhan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam di Indonesia untuk melanjutkan gerakan boikot produk Israel, termasuk kurma yang terafiliasi dengan negara tersebut. Seruan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim sebagai bagian dari komitmen solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina. Menurut Prof Sudarnoto, Ramadhan tahun ini datang di tengah berbagai ujian kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta krisis kemanusiaan di sejumlah wilayah dunia, termasuk Gaza, Palestina, dan Yaman. “Khusus yang terkait dengan Gaza dan Palestina, Israel hingga saat ini masih terus melakukan genosida dan penghancuran yang tak bisa dihentikan oleh siapapun bahkan oleh Amerika dengan BoP-nya. Amerika tetap membiarkan pembunuhan dilakukan oleh Israel,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id , Senin (9/2/2026) Ia menegaskan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina harus dilakukan secara bermartabat dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia adalah dengan tidak membeli produk-produk yang berasal dari Israel atau memiliki keterkaitan dengan negara tersebut. “Di antara yang bisa masyarakat lakukan ialah melanjutkan boikot terhadap produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel. Meskipun boikot ini bagian kecil melawan Israel, tapi insya Allah bernilai sebagai bagian komitmen kita membela Palestina,” kata Prof. Sudarnoto. Ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menunjukkan ketegasan dalam membela kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Menjelang Ramadhan, Prof Sudarnoto mengajak umat Islam tetap istiqamah dalam ibadah sekaligus menjaga kepedulian sosial terhadap persoalan kemanusiaan global. “Tetaplah kokoh, istiqomah, bersabar melaksanakan ibadah dan membela kemanusiaan serta kemerdekaan Palestina,” ucapnya. Ia berharap Ramadhan menjadi momentum penguatan spiritual sekaligus solidaritas kemanusiaan. “Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sebagai bangsa yang bermartabat,” ujarnya. A post shared by Republika Online (@republikaonline) Ask me! Jelang Ramadhan, MUI Ajak Umat Boikot Kurma Israel Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang bulan suci Ramadhan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak umat Islam di Indonesia untuk melanjutkan gerakan boikot produk Israel, termasuk kurma yang terafiliasi dengan negara tersebut. Seruan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim sebagai bagian dari komitmen solidaritas kemanusiaan terhadap Palestina. + + + + + Menurut Prof Sudarnoto, Ramadhan tahun ini datang di tengah berbagai ujian kemanusiaan, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Ia menyinggung bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, serta krisis kemanusiaan di sejumlah wilayah dunia, termasuk Gaza, Palestina, dan Yaman. + + + + + Baca Juga + + + Arab Saudi Pesan 20 Kereta Cepat Haramain + + Kasus Dugaan Pelecehan Seksual yang Menyeret Nama Mohan Hazian: Dari Utas Viral Hingga Klarifikasi + + Warganet Heboh Epstein Jalan-Jalan di Tel Aviv, Benarkah Masih Hidup? Ini Penelusuran Aljazeera + + + “Khusus yang terkait dengan Gaza dan Palestina, Israel hingga saat ini masih terus melakukan genosida dan penghancuran yang tak bisa dihentikan oleh siapapun bahkan oleh Amerika dengan BoP-nya. Amerika tetap membiarkan pembunuhan dilakukan oleh Israel,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id , Senin (9/2/2026)  + Ia menegaskan bahwa perjuangan membela kemerdekaan Palestina harus dilakukan secara bermartabat dan berkelanjutan. Salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia adalah dengan tidak membeli produk-produk yang berasal dari Israel atau memiliki keterkaitan dengan negara tersebut. + + + + “Di antara yang bisa masyarakat lakukan ialah melanjutkan boikot terhadap produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengan Israel. Meskipun boikot ini bagian kecil melawan Israel, tapi insya Allah bernilai sebagai bagian komitmen kita membela Palestina,” kata Prof. Sudarnoto. + Ia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk terus menunjukkan ketegasan dalam membela kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan. Menjelang Ramadhan, Prof Sudarnoto mengajak umat Islam tetap istiqamah dalam ibadah sekaligus menjaga kepedulian sosial terhadap persoalan kemanusiaan global.  + “Tetaplah kokoh, istiqomah, bersabar melaksanakan ibadah dan membela kemanusiaan serta kemerdekaan Palestina,” ucapnya. + Ia berharap Ramadhan menjadi momentum penguatan spiritual sekaligus solidaritas kemanusiaan. “Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sebagai bangsa yang bermartabat,” ujarnya. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Dok Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_tb253f425_viral-video-driver-ojol-batalkan-pesanan-karena-berat-badan-penumpang-termasuk-body-shaming.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tb253f425_viral-video-driver-ojol-batalkan-pesanan-karena-berat-badan-penumpang-termasuk-body-shaming.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07bec3085568b087fe40f22e3ce9a1952f5e7564 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tb253f425_viral-video-driver-ojol-batalkan-pesanan-karena-berat-badan-penumpang-termasuk-body-shaming.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/tb253f425/viral-video-driver-ojol-batalkan-pesanan-karena-berat-badan-penumpang-termasuk-body-shaming +title: "Viral Driver Ojol Batalkan Orderan Anak SMP karena Berat Badan, Termasuk Body Shaming? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Viral Driver Ojol Batalkan Orderan Anak SMP karena Berat Badan, Termasuk Body Shaming? | Republika Online + +Banyak warganet yang menilai perlakuan ojol tersebut termasuk body shaming. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Unggahan seorang driver ojek online  (ojol) viral di media sosial (medsos) dan menuai hujatan seusai membatalkan order penjemputan seorang anak sekolah. Hal itu lantaran sang ojol menilai berat badan siswa cukup besar sehingga lebih baik memesan Comfort/XL. Lewat akun Instagram @ojolfakegps, sang pengemudi ojol membagikan video dirinya yang hendak menjemput penumpang yang merupakan siswi SMP. Namun saat siswi itu mau naik ke motor, pengemudi memutuskan membatalkan pesanan karena berat badan siswi dinilai tidak sesuai dengan layanan yang dipesan. Banyak warganet yang menilai perlakuan ojol tersebut termasuk body shaming dan bisa melukai perasaan. Namun tak sedikit warganet yang menilai perlakuan ojol tersebut tidak salah dan sesuai prosedur. " Koq body shaming gitu ama anak sekolah lagi?" kata warganet dengan akun @shakina**. "Duh kasian banget adeknya," kata warganet lainnya. "Udah bener kang ojolnya. Udah minta maaf juga. Dia tau risiko kalau motor kecilnya dipaksakan, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi ini untuk keselamatan keduanya," kata warganet lainnya dengan akun @mnzi**. Dalam video terbaru, @ojolfakegps menyampaikan klarifikasi bahwa dia membatalkan orderan tersebut karena penumpang tersebut berat badannya besar. Pasalnya, dia mengaku pernah mengalami kerusakan shockbreaker karena sering membawa penumpang "big size". Ask me! Viral Driver Ojol Batalkan Orderan Anak SMP karena Berat Badan, Termasuk Body Shaming ? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Unggahan seorang driver ojek online  (ojol) viral di media sosial (medsos) dan menuai hujatan seusai membatalkan order penjemputan seorang anak sekolah. Hal itu lantaran sang ojol menilai berat badan siswa cukup besar sehingga lebih baik memesan Comfort/XL. + + + + + Lewat akun Instagram @ojolfakegps, sang pengemudi ojol membagikan video dirinya yang hendak menjemput penumpang yang merupakan siswi SMP. Namun saat siswi itu mau naik ke motor, pengemudi memutuskan membatalkan pesanan karena berat badan siswi dinilai tidak sesuai dengan layanan yang dipesan. + + + + + Baca Juga + + + Daftar Buah Terbaik untuk Pulihkan Energi Setelah Puasa + + Psikolog Ungkap Kaitan Puasa dan Kesehatan Mental + + Kesehatan Mental Mahasiswa Jadi Sorotan, Republika Ajak Kampus Hadirkan Ruang Aman + + + Banyak warganet yang menilai perlakuan ojol tersebut termasuk body shaming dan bisa melukai perasaan. Namun tak sedikit warganet yang menilai perlakuan ojol tersebut tidak salah dan sesuai prosedur. + " Koq body shaming gitu ama anak sekolah lagi?" kata warganet dengan akun @shakina**. + + + + "Duh kasian banget adeknya," kata warganet lainnya. + "Udah bener kang ojolnya. Udah minta maaf juga. Dia tau risiko kalau motor kecilnya dipaksakan, dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi ini untuk keselamatan keduanya," kata warganet lainnya dengan akun @mnzi**. + Dalam video terbaru, @ojolfakegps menyampaikan klarifikasi bahwa dia membatalkan orderan tersebut karena penumpang tersebut berat badannya besar. Pasalnya, dia mengaku pernah mengalami kerusakan shockbreaker karena sering membawa penumpang "big size". + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_tbniwb425_pasien-campak-wajib-isolasi-mandiri-meski-gejala-ringan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tbniwb425_pasien-campak-wajib-isolasi-mandiri-meski-gejala-ringan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c406b81116f95800f9ecb0b5f62b006dbc6626a --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tbniwb425_pasien-campak-wajib-isolasi-mandiri-meski-gejala-ringan.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/tbniwb425/pasien-campak-wajib-isolasi-mandiri-meski-gejala-ringan +title: "Pasien Campak Wajib Isolasi Mandiri Meski Gejala Ringan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:24:00 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Pasien Campak Wajib Isolasi Mandiri Meski Gejala Ringan | Republika Online + +Gejala campak sering kali 'menyamar' sebagai flu biasa di tahap awal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Health coach sekaligus dokter spesialis penyakit dalam, dr Kasim Rasjidi, mengimbau masyarakat yang terkena campak untuk melakukan isolasi mandiri dan tidak bersosialisasi. Campak sangat mudah menular terutama pada balita dan anak-anak. "Betul, kalau kena campak, lakukan isolasi mandiri. Campak itu mudah sekali menular, apalagi pada anak dan balita. Meskipun sebetulnya dewasa juga masih bisa terpapar, saya pernah dapat kasus seorang wanita kena campak di hari pernikahannya," kata dr Kasim saat dihubungi Republika , Senin (9/3/2026). Dokter Kasim mengatakan seseorang yang terinfeksi campak umumnya tidak lagi menularkan virus ketika kondisi tubuhnya sudah kembali fit. Secara teoritis, seseorang tidak lagi menularkan virus campak setelah sekitar lima hari ruam pada kulit mulai muncul. Meski demikian, proses pemulihan setiap orang bisa berbeda. Ada pasien yang langsung merasa bugar setelah melewati fase akut, namun ada juga yang masih merasakan lemas selama beberapa waktu meskipun gejala utama telah mereda. "Pemulihan campak, seperti juga demam berdarah dengue, kalau sudah pulih ya pulih. Artinya, ketika seseorang sudah sembuh, infeksi tersebut benar-benar telah selesai. Kalau kemudian seseorang terkena campak lagi, itu berarti infeksi baru," ujar dr Kasim. Hal senada disampaikan pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni. Dia mengimbau individu agar tidak melakukan aktivitas berkumpul atau berkerumun apabila memiliki tanda maupun gejala yang mengarah pada campak. Individu dengan gejala demam maupun ruam kemerahan, kata dia, sebaiknya menghindari kontak dengan individu sehat dan segera melakukan isolasi mandiri di rumah. “Khusus kepada individu yang memiliki gejala demam, ada tanda-tanda suspek campak seperti ruam kemerahan, sebaiknya tidak kumpul-kumpul, kemudian tidak pergi ke tempat-tempat, termasuk tempat wisata maupun tempat keramaian lainnya. Sebaiknya di rumah saja,” kata Andi dalam konferensi pers Update Kasus Campak di Indonesia yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, dikutip pada Ahad (8/3/2026). Ask me! Pasien Campak Wajib Isolasi Mandiri Meski Gejala Ringan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Health coach sekaligus dokter spesialis penyakit dalam, dr Kasim Rasjidi, mengimbau masyarakat yang terkena campak untuk melakukan isolasi mandiri dan tidak bersosialisasi. Campak sangat mudah menular terutama pada balita dan anak-anak. + + + + + "Betul, kalau kena campak, lakukan isolasi mandiri. Campak itu mudah sekali menular, apalagi pada anak dan balita. Meskipun sebetulnya dewasa juga masih bisa terpapar, saya pernah dapat kasus seorang wanita kena campak di hari pernikahannya," kata dr Kasim saat dihubungi Republika , Senin (9/3/2026). + + + + + Baca Juga + + + Penularan Campak Bisa Terjadi tanpa Disadari, Ini Penjelasan Dokter + + Ada Influencer Tertular Campak yang Malah Jalan-Jalan Keluar Rumah, Ini Imbauan Kemenkes + + Artis Kanada Balikin Penghargaan Setelah Pidatonya tentang Palestina Dipotong + + + Dokter Kasim mengatakan seseorang yang terinfeksi campak umumnya tidak lagi menularkan virus ketika kondisi tubuhnya sudah kembali fit. Secara teoritis, seseorang tidak lagi menularkan virus campak setelah sekitar lima hari ruam pada kulit mulai muncul. + Meski demikian, proses pemulihan setiap orang bisa berbeda. Ada pasien yang langsung merasa bugar setelah melewati fase akut, namun ada juga yang masih merasakan lemas selama beberapa waktu meskipun gejala utama telah mereda. + + + + "Pemulihan campak, seperti juga demam berdarah dengue, kalau sudah pulih ya pulih. Artinya, ketika seseorang sudah sembuh, infeksi tersebut benar-benar telah selesai. Kalau kemudian seseorang terkena campak lagi, itu berarti infeksi baru," ujar dr Kasim. +   + + Tenaga kesehatan menyuntikan vaksin imunisasi kepada anak di RPTRA Flamboyan, Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Rabu, (4/6/2025). Puskesmas Kecamatan Tebet menggelar Gebyar Imunisasi sebagai upaya meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap serta mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) pada anak-anak usia dini. Vaksin imunisasi yang diberikan dalam kegiatan ini diantaranya Bacile Calmerte Guerin (BCG), Difteri Pertusis dan Detanus (DPT), Campak, Pneumococcal Conjugate Vaccine 3 (PCV3) dan sebagainya. - (Republika/Thoudy Badai) + +   + Hal senada disampaikan pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andi Saguni. Dia mengimbau individu agar tidak melakukan aktivitas berkumpul atau berkerumun apabila memiliki tanda maupun gejala yang mengarah pada campak. + Individu dengan gejala demam maupun ruam kemerahan, kata dia, sebaiknya menghindari kontak dengan individu sehat dan segera melakukan isolasi mandiri di rumah. “Khusus kepada individu yang memiliki gejala demam, ada tanda-tanda suspek campak seperti ruam kemerahan, sebaiknya tidak kumpul-kumpul, kemudian tidak pergi ke tempat-tempat, termasuk tempat wisata maupun tempat keramaian lainnya. Sebaiknya di rumah saja,” kata Andi dalam konferensi pers Update Kasus Campak di Indonesia yang diselenggarakan secara daring di Jakarta, dikutip pada Ahad (8/3/2026). +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/an-nur.ac.id_blog_sifat-sifat-kontak-sosial.html.md b/raw/an-nur.ac.id_blog_sifat-sifat-kontak-sosial.html.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e87df5eef3bba0bb118185e9bcb83479d8f9354 --- /dev/null +++ b/raw/an-nur.ac.id_blog_sifat-sifat-kontak-sosial.html.md @@ -0,0 +1,145 @@ +--- +url: https://an-nur.ac.id/blog/sifat-sifat-kontak-sosial.html +title: "Sifat-Sifat Kontak Sosial – Blog UI An Nur Lampung" +domain: an-nur.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 18:15:12 +source_type: academic +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Sifat-Sifat Kontak Sosial – Blog UI An Nur Lampung + +Daftar Isi: Kontak sosial merupakan interaksi dasar yang membentuk pondasi kehidupan bermasyarakat. Ia hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tatap muka langsung hingga komunikasi virtual. Namun, di balik keragaman bentuknya, kontak sosial memiliki beberapa sifat umum yang perlu dipahami. Kontak sosial bukanlah aksi satu arah, melainkan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih. Setiap tindakan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang akan memicu reaksi atau tanggapan dari pihak lain. Sifat timbal balik ini menjadi kunci dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan. Misalnya, ketika seseorang mengucapkan salam, harapannya adalah akan dibalas dengan salam pula. Begitu juga dalam percakapan, setiap pertanyaan atau pernyataan akan memicu respons dari lawan bicara. Sifat timbal balik ini menunjukkan bahwa kontak sosial adalah sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. Selain itu, sifat timbal balik juga menunjukkan bahwa dalam kontak sosial, setiap individu memiliki peran yang sama pentingnya. Tidak ada pihak yang dominan atau subordinat secara mutlak. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhannya. Dalam konteks komunikasi virtual, sifat timbal balik juga tetap berlaku. Meskipun tidak ada kontak fisik, namun reaksi terhadap pesan yang dikirimkan dapat menunjukkan adanya timbal balik. Misalnya, tanda “like” pada postingan media sosial atau balasan komentar menunjukkan adanya interaksi sosial. Setiap kontak sosial mengandung makna tertentu bagi pihak yang terlibat. Makna ini bisa bersifat simbolik, emosional, atau kognitif. Misalnya, jabat tangan dapat memiliki makna persahabatan, penghormatan, atau kesepakatan. Makna yang terkandung dalam kontak sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konteks sosial, budaya, status sosial, dan hubungan antar individu. Misalnya, jabat tangan dengan atasan akan memiliki makna yang berbeda dengan jabat tangan dengan teman sebaya. Selain itu, makna juga dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi. Misalnya, pelukan yang awalnya hanya sebagai ungkapan kasih sayang, dapat memiliki makna yang lebih dalam ketika diberikan pada saat seseorang sedang mengalami kesulitan. Sifat bermakna ini menunjukkan bahwa kontak sosial bukan hanya sekadar interaksi fisik atau verbal, tetapi juga melibatkan proses interpretasi dan pemaknaan. Melalui kontak sosial, kita saling berbagi makna, membangun pemahaman bersama, dan memperkuat ikatan sosial. Kontak sosial bukanlah fenomena yang statis, melainkan terus mengalami perubahan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan individu, perubahan lingkungan sosial, atau perkembangan teknologi. Misalnya, cara kita berinteraksi dengan orang lain saat ini berbeda dengan cara orang-orang berinteraksi beberapa dekade lalu. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia secara instan. Selain itu, perubahan juga dapat terjadi dalam hubungan antar individu. Hubungan persahabatan, misalnya, dapat mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat disebabkan oleh perbedaan minat, perubahan nilai, atau konflik yang tidak terselesaikan. Sifat berubah-ubah ini menunjukkan bahwa kontak sosial adalah sebuah proses yang dinamis dan adaptif. Kita perlu terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial kita. Kontak sosial pada dasarnya adalah sebuah fenomena sosial. Artinya, kontak sosial terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku. Norma-norma sosial ini dapat berupa aturan tertulis, seperti undang-undang, atau aturan tidak tertulis, seperti tata krama. Norma-norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kontak sosial juga dipengaruhi oleh struktur sosial, seperti kelas sosial, gender, dan etnisitas. Struktur sosial ini dapat mempengaruhi jenis kontak sosial yang terjadi, serta makna yang terkandung di dalamnya. Sifat bersifat sosial ini menunjukkan bahwa kontak sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. Memahami konteks sosial ini sangat penting untuk memahami makna dan implikasi dari berbagai bentuk kontak sosial. Kesimpulan Kontak sosial adalah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Sifat-sifat kontak sosial yang telah dijelaskan di atas, yaitu sifat timbal balik, sifat bermakna, sifat berubah-ubah, dan sifat bersifat sosial, memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat lebih efektif dalam membangun hubungan sosial yang positif, mengatasi konflik, dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus terjadi. Sifat-Sifat Kontak Sosial Apa Bedanya Negeri dan Negara? Nama Lain Kerajaan Singasari: Sejarah Tumapel di Nusantara Zat Makanan Mikronutrien: Apa Saja, Fungsi, dan Sumbernya Sistem Pembayaran Non-Tunai di Indonesia: Jenis, Manfaat, dan Tantangan Strategi Menghadapi Ujian Semester yang Efektif Manajemen: Definisi, Fungsi, Prinsip, Tujuan, dan Manfaat 1. Sifat Timbal Balik 2. Sifat Bermakna 3. Sifat Berubah-ubah 4. Sifat Bersifat Sosial Sifat-Sifat Kontak Sosial + Muallif Agustus 10, 2024 + + + + + + + + + Daftar Isi: + Toggle + + Kontak sosial merupakan interaksi dasar yang membentuk pondasi kehidupan bermasyarakat. Ia hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tatap muka langsung hingga komunikasi virtual. Namun, di balik keragaman bentuknya, kontak sosial memiliki beberapa sifat umum yang perlu dipahami. + 1. Sifat Timbal Balik + Kontak sosial bukanlah aksi satu arah, melainkan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih. Setiap tindakan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang akan memicu reaksi atau tanggapan dari pihak lain. Sifat timbal balik ini menjadi kunci dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan. + Misalnya, ketika seseorang mengucapkan salam, harapannya adalah akan dibalas dengan salam pula. Begitu juga dalam percakapan, setiap pertanyaan atau pernyataan akan memicu respons dari lawan bicara. Sifat timbal balik ini menunjukkan bahwa kontak sosial adalah sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. + + + + + + Selain itu, sifat timbal balik juga menunjukkan bahwa dalam kontak sosial, setiap individu memiliki peran yang sama pentingnya. Tidak ada pihak yang dominan atau subordinat secara mutlak. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhannya. + Dalam konteks komunikasi virtual, sifat timbal balik juga tetap berlaku. Meskipun tidak ada kontak fisik, namun reaksi terhadap pesan yang dikirimkan dapat menunjukkan adanya timbal balik. Misalnya, tanda “like” pada postingan media sosial atau balasan komentar menunjukkan adanya interaksi sosial. + 2. Sifat Bermakna + Setiap kontak sosial mengandung makna tertentu bagi pihak yang terlibat. Makna ini bisa bersifat simbolik, emosional, atau kognitif. Misalnya, jabat tangan dapat memiliki makna persahabatan, penghormatan, atau kesepakatan. + Makna yang terkandung dalam kontak sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konteks sosial, budaya, status sosial, dan hubungan antar individu. Misalnya, jabat tangan dengan atasan akan memiliki makna yang berbeda dengan jabat tangan dengan teman sebaya. + Selain itu, makna juga dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi. Misalnya, pelukan yang awalnya hanya sebagai ungkapan kasih sayang, dapat memiliki makna yang lebih dalam ketika diberikan pada saat seseorang sedang mengalami kesulitan. + Sifat bermakna ini menunjukkan bahwa kontak sosial bukan hanya sekadar interaksi fisik atau verbal, tetapi juga melibatkan proses interpretasi dan pemaknaan. Melalui kontak sosial, kita saling berbagi makna, membangun pemahaman bersama, dan memperkuat ikatan sosial. + 3. Sifat Berubah-ubah + Kontak sosial bukanlah fenomena yang statis, melainkan terus mengalami perubahan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan individu, perubahan lingkungan sosial, atau perkembangan teknologi. + Misalnya, cara kita berinteraksi dengan orang lain saat ini berbeda dengan cara orang-orang berinteraksi beberapa dekade lalu. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia secara instan. + Selain itu, perubahan juga dapat terjadi dalam hubungan antar individu. Hubungan persahabatan, misalnya, dapat mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat disebabkan oleh perbedaan minat, perubahan nilai, atau konflik yang tidak terselesaikan. + Sifat berubah-ubah ini menunjukkan bahwa kontak sosial adalah sebuah proses yang dinamis dan adaptif. Kita perlu terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial kita. + 4. Sifat Bersifat Sosial + Kontak sosial pada dasarnya adalah sebuah fenomena sosial. Artinya, kontak sosial terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku. + Norma-norma sosial ini dapat berupa aturan tertulis, seperti undang-undang, atau aturan tidak tertulis, seperti tata krama. Norma-norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. + Selain itu, kontak sosial juga dipengaruhi oleh struktur sosial, seperti kelas sosial, gender, dan etnisitas. Struktur sosial ini dapat mempengaruhi jenis kontak sosial yang terjadi, serta makna yang terkandung di dalamnya. + Sifat bersifat sosial ini menunjukkan bahwa kontak sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. Memahami konteks sosial ini sangat penting untuk memahami makna dan implikasi dari berbagai bentuk kontak sosial. + Kesimpulan + Kontak sosial adalah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Sifat-sifat kontak sosial yang telah dijelaskan di atas, yaitu sifat timbal balik, sifat bermakna, sifat berubah-ubah, dan sifat bersifat sosial, memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. + Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat lebih efektif dalam membangun hubungan sosial yang positif, mengatasi konflik, dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus terjadi. + + + + + + + + Posted in Ragam Artikel Lainnya + + + + + Apa Bedanya Negeri dan Negara? + Desember 10, 2024 Ragam + + + + + + + Nama Lain Kerajaan Singasari: Sejarah Tumapel di Nusantara + November 4, 2024 Sejarah + + + + + + + Zat Makanan Mikronutrien: Apa Saja, Fungsi, dan Sumbernya + Juli 30, 2024 Saintek + + + + + + + Sistem Pembayaran Non-Tunai di Indonesia: Jenis, Manfaat, dan Tantangan + Agustus 3, 2023 Ragam + + + + + + + Strategi Menghadapi Ujian Semester yang Efektif + Januari 8, 2023 Ragam + + + + + + + Manajemen: Definisi, Fungsi, Prinsip, Tujuan, dan Manfaat + Agustus 6, 2023 Ragam Apa Bedanya Negeri dan Negara? + Desember 10, 2024 Ragam Nama Lain Kerajaan Singasari: Sejarah Tumapel di Nusantara + November 4, 2024 Sejarah Zat Makanan Mikronutrien: Apa Saja, Fungsi, dan Sumbernya + Juli 30, 2024 Saintek Sistem Pembayaran Non-Tunai di Indonesia: Jenis, Manfaat, dan Tantangan + Agustus 3, 2023 Ragam Strategi Menghadapi Ujian Semester yang Efektif + Januari 8, 2023 Ragam Manajemen: Definisi, Fungsi, Prinsip, Tujuan, dan Manfaat + Agustus 6, 2023 Ragam Daftar Isi: + Toggle + + Kontak sosial merupakan interaksi dasar yang membentuk pondasi kehidupan bermasyarakat. Ia hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari tatap muka langsung hingga komunikasi virtual. Namun, di balik keragaman bentuknya, kontak sosial memiliki beberapa sifat umum yang perlu dipahami. + 1. Sifat Timbal Balik + Kontak sosial bukanlah aksi satu arah, melainkan proses yang melibatkan dua pihak atau lebih. Setiap tindakan atau pesan yang disampaikan oleh seseorang akan memicu reaksi atau tanggapan dari pihak lain. Sifat timbal balik ini menjadi kunci dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan berkelanjutan. + Misalnya, ketika seseorang mengucapkan salam, harapannya adalah akan dibalas dengan salam pula. Begitu juga dalam percakapan, setiap pertanyaan atau pernyataan akan memicu respons dari lawan bicara. Sifat timbal balik ini menunjukkan bahwa kontak sosial adalah sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang. + + + + + + Selain itu, sifat timbal balik juga menunjukkan bahwa dalam kontak sosial, setiap individu memiliki peran yang sama pentingnya. Tidak ada pihak yang dominan atau subordinat secara mutlak. Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, perasaan, dan kebutuhannya. + Dalam konteks komunikasi virtual, sifat timbal balik juga tetap berlaku. Meskipun tidak ada kontak fisik, namun reaksi terhadap pesan yang dikirimkan dapat menunjukkan adanya timbal balik. Misalnya, tanda “like” pada postingan media sosial atau balasan komentar menunjukkan adanya interaksi sosial. + 2. Sifat Bermakna + Setiap kontak sosial mengandung makna tertentu bagi pihak yang terlibat. Makna ini bisa bersifat simbolik, emosional, atau kognitif. Misalnya, jabat tangan dapat memiliki makna persahabatan, penghormatan, atau kesepakatan. + Makna yang terkandung dalam kontak sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konteks sosial, budaya, status sosial, dan hubungan antar individu. Misalnya, jabat tangan dengan atasan akan memiliki makna yang berbeda dengan jabat tangan dengan teman sebaya. + Selain itu, makna juga dapat berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan situasi. Misalnya, pelukan yang awalnya hanya sebagai ungkapan kasih sayang, dapat memiliki makna yang lebih dalam ketika diberikan pada saat seseorang sedang mengalami kesulitan. + Sifat bermakna ini menunjukkan bahwa kontak sosial bukan hanya sekadar interaksi fisik atau verbal, tetapi juga melibatkan proses interpretasi dan pemaknaan. Melalui kontak sosial, kita saling berbagi makna, membangun pemahaman bersama, dan memperkuat ikatan sosial. + 3. Sifat Berubah-ubah + Kontak sosial bukanlah fenomena yang statis, melainkan terus mengalami perubahan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan individu, perubahan lingkungan sosial, atau perkembangan teknologi. + Misalnya, cara kita berinteraksi dengan orang lain saat ini berbeda dengan cara orang-orang berinteraksi beberapa dekade lalu. Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia secara instan. + Selain itu, perubahan juga dapat terjadi dalam hubungan antar individu. Hubungan persahabatan, misalnya, dapat mengalami pasang surut seiring berjalannya waktu. Perubahan ini dapat disebabkan oleh perbedaan minat, perubahan nilai, atau konflik yang tidak terselesaikan. + Sifat berubah-ubah ini menunjukkan bahwa kontak sosial adalah sebuah proses yang dinamis dan adaptif. Kita perlu terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial kita. + 4. Sifat Bersifat Sosial + Kontak sosial pada dasarnya adalah sebuah fenomena sosial. Artinya, kontak sosial terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku. + Norma-norma sosial ini dapat berupa aturan tertulis, seperti undang-undang, atau aturan tidak tertulis, seperti tata krama. Norma-norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan orang lain. + Selain itu, kontak sosial juga dipengaruhi oleh struktur sosial, seperti kelas sosial, gender, dan etnisitas. Struktur sosial ini dapat mempengaruhi jenis kontak sosial yang terjadi, serta makna yang terkandung di dalamnya. + Sifat bersifat sosial ini menunjukkan bahwa kontak sosial tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial yang lebih luas. Memahami konteks sosial ini sangat penting untuk memahami makna dan implikasi dari berbagai bentuk kontak sosial. + Kesimpulan + Kontak sosial adalah fenomena kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Sifat-sifat kontak sosial yang telah dijelaskan di atas, yaitu sifat timbal balik, sifat bermakna, sifat berubah-ubah, dan sifat bersifat sosial, memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia berinteraksi satu sama lain. + Dengan memahami sifat-sifat ini, kita dapat lebih efektif dalam membangun hubungan sosial yang positif, mengatasi konflik, dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus terjadi. diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_rklfpo438_khabib-nurmagomedov-islam-mackhachev-petarung-dagestan-dan-geliat-muslim.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_rklfpo438_khabib-nurmagomedov-islam-mackhachev-petarung-dagestan-dan-geliat-muslim.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e05b63cc4a7e4bc065ebc6df295491b3fbd22dfe --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_rklfpo438_khabib-nurmagomedov-islam-mackhachev-petarung-dagestan-dan-geliat-muslim.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/rklfpo438/khabib-nurmagomedov-islam-mackhachev-petarung-dagestan-dan-geliat-muslim +title: "Khabib Nurmagomedov, Islam Mackhachev, Petarung Dagestan, dan Geliat Muslim | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:18 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Khabib Nurmagomedov, Islam Mackhachev, Petarung Dagestan, dan Geliat Muslim | Republika Online + +Islam menjadi simbol dan kebanggaan baru Dagestan di UFC sejak Khabib pensiun. Oleh : Endro Yuwanto/Jurnalis Republika REPUBLIKA.CO.ID, Dagestan bisa jadi potret indah sebuah negeri multietnis. Puluhan kelompok etnis dan subetnis hidup di sana. Sementara, di mata para ilmuwan politik, kawasan ini disebut sebagai republik yang paling terislamkan di antara negara-negara federasi Rusia lainnya. Republik Dagestan terletak di bagian utara wilayah Kaukasus, sebuah kawasan geopolitik di perbatasan Eropa dan Asia. Data yang dikutip Wikipedia menyebutkan, sebanyak 90,6 persen populasi Dagestan adalah Muslim. Menurut The Caspian Sea Encyclopedia oleh Igor S Zonn, nama Dagestan berasal dari bahasa Turki. Dag berarti gunung dan stan adalah imbuhan Persia yang berarti daratan. Maka, Dagestan memiliki arti daratan atau tempat gunung-gunung. Beberapa tahun terakhir, mantan juara dunia kelas ringan Ultimate Fighting Championship (UFC), Khabib Nurmagomedov, seakan kian mempopulerkan Dagestan. Rasanya, Dagestan kini mulai tenar karena Khabib. Banyak yang penasaran di mana dan bagaimana serta seperti apa Dagestan itu. Apalagi Dagestan adalah wilayah Islam pertama di Rusia. Saking kentalnya Islam di Dagestan, banyak sumber dari media internasional yang menyebut bahwa inilah wilayah yang sangat Islami di Rusia. Selama kurang lebih dua tahun atau sekitar 1.077 hari, Khabib tidak tergantikan sebagai pemegang sabuk juara dunia kelas ringan UFC. Petarung asal Republik Dagestan itu benar-benar mendominasi kelas ringan salah satu kejuaraan Mixed Martial Arts (MMA) paling bergengsi di dunia tersebut. Khabib pun masih menjadi satu-satunya petarung dengan rentang waktu terlama menggenggam sabuk juara kelas ringan UFC, tepatnya dari 2008 hingga 2020. Ia akhirnya memilih untuk meletakkan sabuk juara dan mundur sepenuhnya dari dunia MMA usai kepergian sang ayah, Abdulmanap Nurmagomedov, pada akhir Oktober 2020. Dengan catatan 29 kemenangan dan tidak pernah sekalipun merasakan kekalahan, Khabib meninggalkan pentas MMA dengan nama besar. Dua tahun berselang sejak keputusan pensiun Khabib, sabuk juara kelas ringan UFC kembali menjadi milik petarung asal Republik Dagestan. Adalah Islam Makhachev yang meneruskan tongkat estafet kesuksesan Khabib di kelas ringan UFC. Pada bulan yang sama saat Khabib memutuskan pensiun usai mempertahankan titel juara kelas ringan UFC dari tantangan Dustin Poirier, Islam berhak meraih sabuk juara kelas ringan UFC. Islam merebut sabuk tersebut dari Charles Oliviera, Sabtu (22/10/2022). Di gelaran UFC 280 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Islam mengakhiri perlawanan Oliviera lewat kuncian pada ronde kedua. Dengan keberhasilan tersebut, Islam menjadi petarung asal Republik Dagestan kedua yang mampu menyabet gelar sabuk juara kelas ringan UFC. Islam menjadi simbol dan kebanggaan baru Republik Dagestan di pentas UFC sejak keputusan pensiun Khabib. Pun dengan status Islam sebagai petarung Muslim kedua yang mampu merengkuh gelar juara kelas ringan UFC. Islam dan Khabib memang seolah tidak bisa dilepaskan. Keduanya sama-sama berlatih dan memulai kiprah di pentas MMA di bawah pengawasan Abdulmanap Nurmagomedov. Seperti halnya Khabib, Islam juga menyandang status juara dunia sambo. Islam meraih medali emas kejuaraan dunia sambo di kelas 74 kilogram pada 2016 silam. Islam pun sempat mengakui, keinginannya untuk meneruskan kesuksesan yang telah diretas oleh Khabib di pentas UFC. Tak hanya soal kesuksesan di dalam arena Oktagon, petarung berusia 31 tahun itu juga berharap bisa mengikuti jejak Khabib sebagai simbol dan representasi Muslim yang taat. Terlebih, dengan segala popularitas yang didapat hasil dari berbagai prestasi di arena MMA. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Khabib dan Islam sempat terlihat melakukan shalat berjamaah. Hubungan Khabib dan Islam memang terbilang sangat dekat. Tidak hanya sama-sama berlatih bersama Abdulmanap saat masih anak-anak, Islam dan Khabib juga bersekolah di tempat yang sama. Tumbuh dan besar di Burshi, sebuah desa kecil di pinggiran Ibukota Republik Dagestan, Makhachkala, Islam mulai tertarik berlatih sambo saat melihat Khabib tengah berlatih dengan ayahnya. Kedekatan itu akhirnya terus terjalin hingga saat ini. Khabib bahkan memilih menjadi pendamping, mentor, sekaligus sparing partner Islam di sesi latihan setelah memutuskan pensiun. Kesuksesan di pentas UFC tidak diraih Islam dengan mudah. Kondisi geografis Republik Dagestan, yang dikeliling pegunungan, telah menempa fisik dan mental Islam. Belum lagi dengan tuntutan dalam menyambung hidup di Republik Dagestan. Mentalitas bertarung dan determinasi Islam untuk meraih kemenangan ini pun terbangun dengan begitu baik. Sempat menelan kekalahan dari Adriano Martins pada 2015, Islam terbukti mampu bangkit. Sejak saat itu, Islam tidak terkalahkan di 11 pertarungan, termasuk dua kali TKO dan lima kemenangan lewat kuncian. Secara keseluruhan, Islam telah mengemas 23 kemenangan dan satu kali kalah dari 24 duel. Ayah sekaligus pelatih Khabib, mendiang Abdulmanap yang meninggal karena Covid-19, ternyata pernah mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Islam kepada Khabib jika suatu saat Khabib pensiun dari UFC. Dan di kemudian hari, prediksi Abdulmanap pun terbukti. Ask me! Khabib Nurmagomedov, Islam Mackhachev, Petarung Dagestan, dan Geliat Muslim Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Endro Yuwanto/Jurnalis Republika REPUBLIKA.CO.ID, Dagestan bisa jadi potret indah sebuah negeri multietnis. Puluhan kelompok etnis dan subetnis hidup di sana. Sementara, di mata para ilmuwan politik, kawasan ini disebut sebagai republik yang paling terislamkan di antara negara-negara federasi Rusia lainnya. + + + + Republik Dagestan terletak di bagian utara wilayah Kaukasus, sebuah kawasan geopolitik di perbatasan Eropa dan Asia. Data yang dikutip Wikipedia menyebutkan, sebanyak 90,6 persen populasi Dagestan adalah Muslim. + + + Menurut The Caspian Sea Encyclopedia oleh Igor S Zonn, nama Dagestan berasal dari bahasa Turki. Dag berarti gunung dan stan adalah imbuhan Persia yang berarti daratan. Maka, Dagestan memiliki arti daratan atau tempat gunung-gunung.   Beberapa tahun terakhir, mantan juara dunia kelas ringan Ultimate Fighting Championship (UFC), Khabib Nurmagomedov, seakan kian mempopulerkan Dagestan. Rasanya, Dagestan kini mulai tenar karena Khabib. Banyak yang penasaran di mana dan bagaimana serta seperti apa Dagestan itu. Apalagi Dagestan adalah wilayah Islam pertama di Rusia. + + + Saking kentalnya Islam di Dagestan, banyak sumber dari media internasional yang menyebut bahwa inilah wilayah yang sangat Islami di Rusia. Selama kurang lebih dua tahun atau sekitar 1.077 hari, Khabib tidak tergantikan sebagai pemegang sabuk juara dunia kelas ringan UFC. Petarung asal Republik Dagestan itu benar-benar mendominasi kelas ringan salah satu kejuaraan Mixed Martial Arts (MMA) paling bergengsi di dunia tersebut. Khabib pun masih menjadi satu-satunya petarung dengan rentang waktu terlama menggenggam sabuk juara kelas ringan UFC, tepatnya dari 2008 hingga 2020. Ia akhirnya memilih untuk meletakkan sabuk juara dan mundur sepenuhnya dari dunia MMA usai kepergian sang ayah, Abdulmanap Nurmagomedov, pada akhir Oktober 2020. Dengan catatan 29 kemenangan dan tidak pernah sekalipun merasakan kekalahan, Khabib meninggalkan pentas MMA dengan nama besar. Dua tahun berselang sejak keputusan pensiun Khabib, sabuk juara kelas ringan UFC kembali menjadi milik petarung asal Republik Dagestan. Adalah Islam Makhachev yang meneruskan tongkat estafet kesuksesan Khabib di kelas ringan UFC. Pada bulan yang sama saat Khabib memutuskan pensiun usai mempertahankan titel juara kelas ringan UFC dari tantangan Dustin Poirier, Islam berhak meraih sabuk juara kelas ringan UFC. Islam merebut sabuk tersebut dari Charles Oliviera, Sabtu (22/10/2022). Di gelaran UFC 280 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Islam mengakhiri perlawanan Oliviera lewat kuncian pada ronde kedua. Dengan keberhasilan tersebut, Islam menjadi petarung asal Republik Dagestan kedua yang mampu menyabet gelar sabuk juara kelas ringan UFC. Islam menjadi simbol dan kebanggaan baru Republik Dagestan di pentas UFC sejak keputusan pensiun Khabib. Pun dengan status Islam sebagai petarung Muslim kedua yang mampu merengkuh gelar juara kelas ringan UFC. Islam dan Khabib memang seolah tidak bisa dilepaskan. Keduanya sama-sama berlatih dan memulai kiprah di pentas MMA di bawah pengawasan Abdulmanap Nurmagomedov. Seperti halnya Khabib, Islam juga menyandang status juara dunia sambo. Islam meraih medali emas kejuaraan dunia sambo di kelas 74 kilogram pada 2016 silam. Islam pun sempat mengakui, keinginannya untuk meneruskan kesuksesan yang telah diretas oleh Khabib di pentas UFC. Tak hanya soal kesuksesan di dalam arena Oktagon, petarung berusia 31 tahun itu juga berharap bisa mengikuti jejak Khabib sebagai simbol dan representasi Muslim yang taat. Terlebih, dengan segala popularitas yang didapat hasil dari berbagai prestasi di arena MMA. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Khabib dan Islam sempat terlihat melakukan shalat berjamaah. Hubungan Khabib dan Islam memang terbilang sangat dekat. Tidak hanya sama-sama berlatih bersama Abdulmanap saat masih anak-anak, Islam dan Khabib juga bersekolah di tempat yang sama. Tumbuh dan besar di Burshi, sebuah desa kecil di pinggiran Ibukota Republik Dagestan, Makhachkala, Islam mulai tertarik berlatih sambo saat melihat Khabib tengah berlatih dengan ayahnya. Kedekatan itu akhirnya terus terjalin hingga saat ini. Khabib bahkan memilih menjadi pendamping, mentor, sekaligus sparing partner Islam di sesi latihan setelah memutuskan pensiun. Kesuksesan di pentas UFC tidak diraih Islam dengan mudah. Kondisi geografis Republik Dagestan, yang dikeliling pegunungan, telah menempa fisik dan mental Islam. Belum lagi dengan tuntutan dalam menyambung hidup di Republik Dagestan. Mentalitas bertarung dan determinasi Islam untuk meraih kemenangan ini pun terbangun dengan begitu baik. Sempat menelan kekalahan dari Adriano Martins pada 2015, Islam terbukti mampu bangkit. Sejak saat itu, Islam tidak terkalahkan di 11 pertarungan, termasuk dua kali TKO dan lima kemenangan lewat kuncian. Secara keseluruhan, Islam telah mengemas 23 kemenangan dan satu kali kalah dari 24 duel. Ayah sekaligus pelatih Khabib, mendiang Abdulmanap yang meninggal karena Covid-19, ternyata pernah mengungkapkan potensi besar yang dimiliki Islam kepada Khabib jika suatu saat Khabib pensiun dari UFC. Dan di kemudian hari, prediksi Abdulmanap pun terbukti. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_rwg5d2318_anda-sadar-memilih-restoran-yang-menyediakan-menu-tidak-halal.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_rwg5d2318_anda-sadar-memilih-restoran-yang-menyediakan-menu-tidak-halal.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fa6c77a8ddc37a6caeb408b735bf424ebd151d2e --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_rwg5d2318_anda-sadar-memilih-restoran-yang-menyediakan-menu-tidak-halal.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/rwg5d2318/anda-sadar-memilih-restoran-yang-menyediakan-menu-tidak-halal +title: "Anda Sadar Memilih Restoran yang Menyediakan Menu tidak Halal? | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:44:23 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Anda Sadar Memilih Restoran yang Menyediakan Menu tidak Halal? | Republika Online + +Muslim harus lebih berhati-hati dalam memilih restoran. Oleh : Ani Nursalikah, Jurnalis Republika.co.id REPUBLIKA.CO.ID, Kapan hari ketika saya mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, saya memperhatikan restoran yang menyajikan menu daging babi atau nonhalal makin gampang ditemui. Interior restoran didesain menggemaskan dengan warna pastel. Sebuah logo restoran yang besar dan bergambar kartun babi mengingatkan saya bahwa restoran ini menyediakan menu nonhalal. Saya juga pernah melihat restoran nonhalal di kawasan Alam Sutera, Tangerang yang juga memasang logo restorannya bergambar kartun babi dalam ukuran besar. Tanda seperti ini memudahkan konsumen, terutama Muslim untuk mengindentifikasi restoran dengan menu nonhalal dan mana yang tidak. Lantas, bagaimana dengan kasus yang sempat viral konsumen diberi daging babi, padahal ia memesan daging sapi di sebuah restoran Italia di Jakarta? Parahnya, konsumen ini baru tahu ia memakan daging babi saat melihat tagihan yang akan ia bayar. Apa yang dilakukan pramusaji yang memberikan makanan tidak sesuai pesanan jelas salah. Kesalahan ini fatal mengingat konsumennya Muslim. Persoalan ini pun mengundang diskusi. Ada yang bilang, restoran harusnya pasang logo mereka menyajikan makanan tidak halal. Ada juga yang mempertanyakan mengapa konsumen seakan 'menjerumuskan' diri dengan makan di restoran yang menyajikan menu tidak halal. Konsumen tersebut saya anggap mengetahui dengan sadar bahwa restoran yang ia masuki menyediakan menu nonhalal. Restoran ini terletak di kawasan Kemang, Jakarta yang kita tahu sebagai tempat bule nongkrong. Bahkan, pemilik restoran ini adalah orang asing. Perlu upaya lebih ketika bersantap di restoran yang menyediakan menu nonhalal. Konsumen harus double check makanan yang ia pesan, memastikan menunya bukan makanan nonhalal. Buntut viralnya kasus ini, pihak restoran meminta maaf secara terbuka. Sang pramusaji tidak dipecat, tapi menerima surat peringatan. Bagaimana pun kasus ini sudah membuka ruang diskusi. Pendiri Halal Corner Aisha Maharani meminta Muslim lebih berhati-hati dalam memilih restoran. Aisha menuturkan, sebagai seorang Muslim dewasa harus lebih hati-hati dalam memilih tempat makan dan atau makanan yang dipesan. Meski ini sudah telanjur termakan, kata dia, perilaku sengaja masuk ke restoran yang sudah tahu menyajikan makanan nonhalal adalah salah. "Iya (kalau) tidak tahu tidak dosa, tapi kalau kita tahu restoran itu menyediakan menu babi dan kita ke situ, ya dosa," kata Aisha. Menurut Aisha, jika kita dengan sengaja memasuki restoran yang menyedikan makan nonhalal dan kita tahu itu, namun kita tetap masuk dan makan di restoran tersebut, artinya itu menyengaja dan berdosa. Meskipun seandainya restoran mengaku alat masaknya terpisah antara memasak makanan halal dan nonhalal, Aisha tetap menyarankan menghindari atau mencari restoran lain. "Kalau mereka klaim, oh alat masaknya terpisah, sudahlah di- skip aja, jangan takut dibilang cupu, lebay, toh nanti kita pulang di kampung akhirat di mana kita akan dipertanggung jawabkan apa-apa yang kita makan," ujarnya. Dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan pada teman dan keluarga, mereka memilih tidak akan masuk ke restoran yang menyediakan menu nonhalal. Mereka juga memperhatikan apakah tempat makan yang mereka masuki sudah bersertifikasi halal atau belum. Umumnya, mereka juga mencari tahu atau membaca ulasan (review) soal restoran yang akan mereka kunjungi. Dari sini tampak, literasi halal sudah menjangkau mereka. Artinya, ada kesadaran memilih restoran yang sudah bersertifikat halal. Sayangnya, kesadaran soal makanan halal belum sepenuhnya tercapai di masyarakat. Pemerintah memang sedang menggencarkan penerapan sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal khusus di sektor makanan, minuman dan kosmetika akan jatuh tempo pada 24 Oktober 2024. Pemerintah bersama MUI dan lembaga pemeriksa halal dibantu lembaga partisipasi publik di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal wajib memassifkan lagi sosialisasi penyelenggaraan kewajiban bersertifikasi halal bagi produsen dan konsumen. Para pemangku kepentingan jangan sampai terjebak pada sertifikasi halal saja, literasi atau edukasi soal makanan halal tidak kalah penting. Ask me! Anda Sadar Memilih Restoran yang Menyediakan Menu tidak Halal? Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Ani Nursalikah, Jurnalis Republika.co.id REPUBLIKA.CO.ID, Kapan hari ketika saya mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta, saya memperhatikan restoran yang menyajikan menu daging babi atau nonhalal makin gampang ditemui. + + + + + Interior restoran didesain menggemaskan dengan warna pastel. Sebuah logo restoran yang besar dan bergambar kartun babi mengingatkan saya bahwa restoran ini menyediakan menu nonhalal. + + + + + Saya juga pernah melihat restoran nonhalal di kawasan Alam Sutera, Tangerang yang juga memasang logo restorannya bergambar kartun babi dalam ukuran besar. Tanda seperti ini memudahkan konsumen, terutama Muslim untuk mengindentifikasi restoran dengan menu nonhalal dan mana yang tidak. + Lantas, bagaimana dengan kasus yang sempat viral konsumen diberi daging babi, padahal ia memesan daging sapi di sebuah restoran Italia di Jakarta? Parahnya, konsumen ini baru tahu ia memakan daging babi saat melihat tagihan yang akan ia bayar. + + + + Apa yang dilakukan pramusaji yang memberikan makanan tidak sesuai pesanan jelas salah. Kesalahan ini fatal mengingat konsumennya Muslim. + Persoalan ini pun mengundang diskusi. Ada yang bilang, restoran harusnya pasang logo mereka menyajikan makanan tidak halal. Ada juga yang mempertanyakan mengapa konsumen seakan 'menjerumuskan' diri dengan makan di restoran yang menyajikan menu tidak halal. + Konsumen tersebut saya anggap mengetahui dengan sadar bahwa restoran yang ia masuki menyediakan menu nonhalal. Restoran ini terletak di kawasan Kemang, Jakarta yang kita tahu sebagai tempat bule nongkrong. Bahkan, pemilik restoran ini adalah orang asing. + Perlu upaya lebih ketika bersantap di restoran yang menyediakan menu nonhalal. Konsumen harus double check makanan yang ia pesan, memastikan menunya bukan makanan nonhalal. + Buntut viralnya kasus ini, pihak restoran meminta maaf secara terbuka. Sang pramusaji tidak dipecat, tapi menerima surat peringatan. + Bagaimana pun kasus ini sudah membuka ruang diskusi. Pendiri Halal Corner Aisha Maharani meminta Muslim lebih berhati-hati dalam memilih restoran. Aisha menuturkan, sebagai seorang Muslim dewasa harus lebih hati-hati dalam memilih tempat makan dan atau makanan yang dipesan. Meski ini sudah telanjur termakan, kata dia, perilaku sengaja masuk ke restoran yang sudah tahu menyajikan makanan nonhalal adalah salah. + "Iya (kalau) tidak tahu tidak dosa, tapi kalau kita tahu restoran itu menyediakan menu babi dan kita ke situ, ya dosa," kata Aisha. + Menurut Aisha, jika kita dengan sengaja memasuki restoran yang menyedikan makan nonhalal dan kita tahu itu, namun kita tetap masuk dan makan di restoran tersebut, artinya itu menyengaja dan berdosa. Meskipun seandainya restoran mengaku alat masaknya terpisah antara memasak makanan halal dan nonhalal, Aisha tetap menyarankan menghindari atau mencari restoran lain. + "Kalau mereka klaim, oh alat masaknya terpisah, sudahlah di- skip aja, jangan takut dibilang cupu, lebay, toh nanti kita pulang di kampung akhirat di mana kita akan dipertanggung jawabkan apa-apa yang kita makan," ujarnya. + Dari survei kecil-kecilan yang saya lakukan pada teman dan keluarga, mereka memilih tidak akan masuk ke restoran yang menyediakan menu nonhalal. Mereka juga memperhatikan apakah tempat makan yang mereka masuki sudah bersertifikasi halal atau belum. Umumnya, mereka juga mencari tahu atau membaca ulasan (review) soal restoran yang akan mereka kunjungi. + Dari sini tampak, literasi halal sudah menjangkau mereka. Artinya, ada kesadaran memilih restoran yang sudah bersertifikat halal. Sayangnya, kesadaran soal makanan halal belum sepenuhnya tercapai di masyarakat. + Pemerintah memang sedang menggencarkan penerapan sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi halal khusus di sektor makanan, minuman dan kosmetika akan jatuh tempo pada 24 Oktober 2024. Pemerintah bersama MUI dan lembaga pemeriksa halal dibantu lembaga partisipasi publik di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal wajib memassifkan lagi sosialisasi penyelenggaraan kewajiban bersertifikasi halal bagi produsen dan konsumen. + Para pemangku kepentingan jangan sampai terjebak pada sertifikasi halal saja, literasi atau edukasi soal makanan halal tidak kalah penting. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_st8yh0393_membangun-kepercayaan-diri-orang-tua-dalam-merawat-bayi-bblr.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_st8yh0393_membangun-kepercayaan-diri-orang-tua-dalam-merawat-bayi-bblr.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69afd3212a0192ec05a030678c5d77d9b88d9dea --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_st8yh0393_membangun-kepercayaan-diri-orang-tua-dalam-merawat-bayi-bblr.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/st8yh0393/membangun-kepercayaan-diri-orang-tua-dalam-merawat-bayi-bblr +title: "Membangun Kepercayaan Diri Orang Tua dalam Merawat Bayi BBLR | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:33 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Membangun Kepercayaan Diri Orang Tua dalam Merawat Bayi BBLR | Republika Online + +BBLR merupakan masalah kesehatan global yang juga jadi perhatian serius di Indonesia. Oleh : Anita Apriliawati, Mahasiswa Program Doktoral Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung dan Dosen Departemen Keperawatan Anak Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram. Kondisi ini sering dikaitkan dengan berbagai komplikasi kesehatan, seperti gangguan pernapasan, hipotermia, hipoglikemia, dan risiko infeksi yang lebih tinggi. Di rumah sakit, bayi dirawat di ruang rawat intensif dengan membutuhkan peralatan termasuk incubator. Oleh karena itu, bayi BBLR memerlukan perawatan khusus, baik selama hospitalisasi maupun setelah dipulangkan ke rumah. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perawatan bayi BBLR pasca hospitalisasi adalah kemandirian keluarga dalam memberikan perawatan yang tepat. BBLR merupakan masalah kesehatan global yang juga menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, angka kejadian BBLR masih cukup tinggi, dengan prevalensi sekitar 6,2 persen dari total kelahiran hidup. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka BBLR meliputi status gizi ibu hamil yang kurang, komplikasi kehamilan, infeksi selama kehamilan, persalinan prematur, serta faktor sosial-ekonomi yang membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Sebagai bagian dari komitmen global untuk menurunkan angka kematian neonatal dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Indonesia menetapkan target penurunan angka kejadian BBLR dalam berbagai kebijakan kesehatan nasional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah penurunan angka kejadian BBLR di bawah 5 persen melalui peningkatan layanan kesehatan ibu hamil, promosi gizi, serta penguatan program perawatan bayi baru lahir. Program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan pengurangan angka kematian neonatal dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi sebagai upaya strategis menurunkan angka BBLR yang meliputi peningkatan kesehatan ibu hamil, promosi persalinan aman, perbaikan gizi masyarakat, penguatan layanan neonatal dan kampanye edukasi dan penyuluhan. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil meliputi Penyediaan layanan antenatal yang berkualitas, termasuk pemantauan gizi ibu hamil, suplementasi zat besi dan asam folat, serta edukasi kesehatan reproduksi. Promosi Persalinan Aman dilaksanakan dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan dengan tenaga medis terlatih guna mengurangi risiko komplikasi yang dapat menyebabkan BBLR. Perbaikan Gizi Masyarakat melalui program intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita, seperti program pemberian makanan tambahan (PMT) dan fortifikasi pangan. Penguatan Layanan Neonatal dilakukan dengan penyediaan layanan perawatan intensif neonatal di rumah sakit serta penguatan edukasi bagi keluarga tentang perawatan bayi BBLR. Sedangkan Kampanye Edukasi dan Penyuluhan dilaksanakan melalui sosialisasi pentingnya perawatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui berbagai media, termasuk kampanye kesehatan di masyarakat. Perawatan bayi BBLR tidak berakhir setelah hospitalisasi. Sebaliknya, masa transisi dari rumah sakit ke rumah merupakan fase kritis yang membutuhkan kesiapan dan kemandirian keluarga dalam memberikan perawatan optimal. Beberapa aspek penting dalam perawatan bayi BBLR di rumah antara lain: menjaga suhu tubuh bayi, pemberian ASI yang optimal, memantau tanda bahaya, stimulasi tumbuh kembang dan kepatuhan terhadap jadwal kontrol. Menjaga Suhu Tubuh Bayi sangat penting karena bayi rentan terhadap hipotermia sehingga penting untuk memastikan suhu lingkungan yang hangat. Ibu dan keluarga dapat penggunaan metode kangaroo mother care (KMC) untuk menjaga suhu tubuh bayi. KMC dapat diajarkan kepada ibu bayi sejak bayi masih dirawat dirumah sakit. ASI eksklusif sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung pertumbuhan bayi BBLR. Keluarga perlu diberikan edukasi mengenai teknik menyusui yang benar serta manfaat ASI bagi bayi. Orang tua harus diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda bahaya pada bayi BBLR, seperti kesulitan bernapas, penurunan berat badan, atau tanda-tanda infeksi, sehingga mereka dapat segera mencari bantuan medis jika diperlukan. Bayi BBLR memiliki risiko keterlambatan perkembangan sehingga penting bagi keluarga untuk memberikan stimulasi yang sesuai guna mendukung perkembangan motorik dan sensoriknya. Bayi BBLR perlu mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkala. Oleh karena itu, keluarga harus memahami pentingnya kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi bayi tetap terpantau dengan baik. Meskipun keluarga memiliki peran utama dalam perawatan bayi BBLR, terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi, antara lain: Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan, Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan, Faktor Ekonomi, Kurangnya Dukungan Sosial dan Beban Psikologis dan Stres. Banyak keluarga yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perawatan bayi BBLR, termasuk cara menjaga suhu tubuh bayi, memberikan ASI eksklusif, dan mengenali tanda bahaya. Keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, dapat menjadi hambatan bagi keluarga dalam mendapatkan pemeriksaan rutin dan konsultasi medis. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah mungkin kesulitan menyediakan kebutuhan gizi yang optimal bagi ibu menyusui serta perawatan bayi yang memadai. Beberapa keluarga, terutama yang tinggal di lingkungan dengan minim dukungan sosial, mungkin menghadapi kesulitan emosional dan psikologis dalam merawat bayi BBLR. Merawat bayi BBLR dapat menjadi beban emosional bagi orang tua, terutama jika mereka mengalami kecemasan berlebihan atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Perawat memiliki peran strategis dalam membimbing dan meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat bayi BBLR. Perawat dapat memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara merawat bayi BBLR, termasuk teknik KMC, pemberian ASI, serta tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Perawat juga dapat mendampingi keluarga selama masa transisi dari rumah sakit ke rumah, memberikan dukungan psikologis, serta membantu mereka dalam mengatasi rasa cemas dan ketakutan dalam merawat bayi BBLR. Program kunjungan rumah oleh perawat dapat membantu keluarga dalam memastikan bayi mendapatkan perawatan yang tepat di rumah. Selain itu, pemanfaatan telekonsultasi juga dapat menjadi solusi untuk memberikan bimbingan jarak jauh bagi keluarga yang membutuhkan konsultasi segera. Perawat dapat berperan sebagai penghubung antara keluarga dan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter anak atau ahli gizi, guna memastikan bayi mendapatkan perawatan yang komprehensif. Perawat perlu membangun kemandirian keluarga dengan melibatkan mereka dalam setiap aspek perawatan bayi BBLR, sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan diri dalam merawat bayinya dengan baik. Kemandirian keluarga dalam merawat bayi BBLR pasca hospitalisasi merupakan faktor kunci dalam memastikan bayi tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran perawat sangat penting dalam meningkatkan kemandirian keluarga melalui edukasi, pendampingan, serta dukungan psikososial. Dengan sinergi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah, diharapkan perawatan bayi BBLR dapat dilakukan dengan lebih optimal, sehingga angka kesakitan dan kematian bayi akibat BBLR dapat terus ditekan. Ask me! Membangun Kepercayaan Diri Orang Tua dalam Merawat Bayi BBLR Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Anita Apriliawati, Mahasiswa Program Doktoral Keperawatan Universitas Padjadjaran Bandung dan Dosen Departemen Keperawatan Anak Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram. Kondisi ini sering dikaitkan dengan berbagai komplikasi kesehatan, seperti gangguan pernapasan, hipotermia, hipoglikemia, dan risiko infeksi yang lebih tinggi. Di rumah sakit, bayi dirawat di ruang rawat intensif dengan membutuhkan peralatan termasuk incubator. Oleh karena itu, bayi BBLR memerlukan perawatan khusus, baik selama hospitalisasi maupun setelah dipulangkan ke rumah. Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan perawatan bayi BBLR pasca hospitalisasi adalah kemandirian keluarga dalam memberikan perawatan yang tepat. + + + + + BBLR merupakan masalah kesehatan global yang juga menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, angka kejadian BBLR masih cukup tinggi, dengan prevalensi sekitar 6,2 persen dari total kelahiran hidup. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka BBLR meliputi status gizi ibu hamil yang kurang, komplikasi kehamilan, infeksi selama kehamilan, persalinan prematur, serta faktor sosial-ekonomi yang membatasi akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. + + + + Sebagai bagian dari komitmen global untuk menurunkan angka kematian neonatal dan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, Indonesia menetapkan target penurunan angka kejadian BBLR dalam berbagai kebijakan kesehatan nasional. Salah satu target yang ingin dicapai adalah penurunan angka kejadian BBLR di bawah 5 persen melalui peningkatan layanan kesehatan ibu hamil, promosi gizi, serta penguatan program perawatan bayi baru lahir. Program ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan pengurangan angka kematian neonatal dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. + Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi sebagai upaya strategis menurunkan angka BBLR yang meliputi peningkatan kesehatan ibu hamil, promosi persalinan aman, perbaikan gizi masyarakat, penguatan layanan neonatal dan kampanye edukasi dan penyuluhan. Upaya Peningkatan Kesehatan Ibu Hamil meliputi Penyediaan layanan antenatal yang berkualitas, termasuk pemantauan gizi ibu hamil, suplementasi zat besi dan asam folat, serta edukasi kesehatan reproduksi. Promosi Persalinan Aman dilaksanakan dengan mendorong persalinan di fasilitas kesehatan dengan tenaga medis terlatih guna mengurangi risiko komplikasi yang dapat menyebabkan BBLR. Perbaikan Gizi Masyarakat melalui program intervensi gizi bagi ibu hamil dan balita, seperti program pemberian makanan tambahan (PMT) dan fortifikasi pangan. Penguatan Layanan Neonatal dilakukan dengan penyediaan layanan perawatan intensif neonatal di rumah sakit serta penguatan edukasi bagi keluarga tentang perawatan bayi BBLR. Sedangkan Kampanye Edukasi dan Penyuluhan dilaksanakan melalui sosialisasi pentingnya perawatan ibu hamil dan bayi baru lahir melalui berbagai media, termasuk kampanye kesehatan di masyarakat. + + + + Perawatan bayi BBLR tidak berakhir setelah hospitalisasi. Sebaliknya, masa transisi dari rumah sakit ke rumah merupakan fase kritis yang membutuhkan kesiapan dan kemandirian keluarga dalam memberikan perawatan optimal. Beberapa aspek penting dalam perawatan bayi BBLR di rumah antara lain: menjaga suhu tubuh bayi, pemberian ASI yang optimal, memantau tanda bahaya, stimulasi tumbuh kembang dan kepatuhan terhadap jadwal kontrol. Menjaga Suhu Tubuh Bayi sangat penting karena bayi rentan terhadap hipotermia sehingga penting untuk memastikan suhu lingkungan yang hangat. Ibu dan keluarga dapat penggunaan metode kangaroo mother care (KMC) untuk menjaga suhu tubuh bayi. KMC dapat diajarkan kepada ibu bayi sejak bayi masih dirawat dirumah sakit. ASI eksklusif sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan mendukung pertumbuhan bayi BBLR. Keluarga perlu diberikan edukasi mengenai teknik menyusui yang benar serta manfaat ASI bagi bayi.  + Orang tua harus diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda bahaya pada bayi BBLR, seperti kesulitan bernapas, penurunan berat badan, atau tanda-tanda infeksi, sehingga mereka dapat segera mencari bantuan medis jika diperlukan. Bayi BBLR memiliki risiko keterlambatan perkembangan sehingga penting bagi keluarga untuk memberikan stimulasi yang sesuai guna mendukung perkembangan motorik dan sensoriknya. Bayi BBLR perlu mendapatkan pemantauan kesehatan secara berkala. Oleh karena itu, keluarga harus memahami pentingnya kunjungan ke fasilitas kesehatan untuk memastikan kondisi bayi tetap terpantau dengan baik. + Meskipun keluarga memiliki peran utama dalam perawatan bayi BBLR, terdapat berbagai kendala yang sering dihadapi, antara lain: Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan, Akses Terbatas ke Layanan Kesehatan, Faktor Ekonomi, Kurangnya Dukungan Sosial dan Beban Psikologis dan Stres. Banyak keluarga yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai perawatan bayi BBLR, termasuk cara menjaga suhu tubuh bayi, memberikan ASI eksklusif, dan mengenali tanda bahaya. Keterbatasan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, dapat menjadi hambatan bagi keluarga dalam mendapatkan pemeriksaan rutin dan konsultasi medis. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah mungkin kesulitan menyediakan kebutuhan gizi yang optimal bagi ibu menyusui serta perawatan bayi yang memadai. Beberapa keluarga, terutama yang tinggal di lingkungan dengan minim dukungan sosial, mungkin menghadapi kesulitan emosional dan psikologis dalam merawat bayi BBLR. Merawat bayi BBLR dapat menjadi beban emosional bagi orang tua, terutama jika mereka mengalami kecemasan berlebihan atau kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. + Perawat memiliki peran strategis dalam membimbing dan meningkatkan kemandirian keluarga dalam merawat bayi BBLR. Perawat dapat memberikan edukasi kepada keluarga mengenai cara merawat bayi BBLR, termasuk teknik KMC, pemberian ASI, serta tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Perawat juga dapat mendampingi keluarga selama masa transisi dari rumah sakit ke rumah, memberikan dukungan psikologis, serta membantu mereka dalam mengatasi rasa cemas dan ketakutan dalam merawat bayi BBLR. Program kunjungan rumah oleh perawat dapat membantu keluarga dalam memastikan bayi mendapatkan perawatan yang tepat di rumah. Selain itu, pemanfaatan telekonsultasi juga dapat menjadi solusi untuk memberikan bimbingan jarak jauh bagi keluarga yang membutuhkan konsultasi segera. Perawat dapat berperan sebagai penghubung antara keluarga dan tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter anak atau ahli gizi, guna memastikan bayi mendapatkan perawatan yang komprehensif. Perawat perlu membangun kemandirian keluarga dengan melibatkan mereka dalam setiap aspek perawatan bayi BBLR, sehingga mereka dapat memiliki kepercayaan diri dalam merawat bayinya dengan baik. + Kemandirian keluarga dalam merawat bayi BBLR pasca hospitalisasi merupakan faktor kunci dalam memastikan bayi tumbuh dan berkembang secara optimal. Peran perawat sangat penting dalam meningkatkan kemandirian keluarga melalui edukasi, pendampingan, serta dukungan psikososial. Dengan sinergi antara keluarga, tenaga kesehatan, dan pemerintah, diharapkan perawatan bayi BBLR dapat dilakukan dengan lebih optimal, sehingga angka kesakitan dan kematian bayi akibat BBLR dapat terus ditekan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_szzs3j487_rojali-perubahan-perilaku-konsumsi-pergeseran-fungsi-mal-hingga-fase-baru-ekonomi.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_szzs3j487_rojali-perubahan-perilaku-konsumsi-pergeseran-fungsi-mal-hingga-fase-baru-ekonomi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4bdcd3b31eb7f88ac05d586404ec1c97491861cc --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_szzs3j487_rojali-perubahan-perilaku-konsumsi-pergeseran-fungsi-mal-hingga-fase-baru-ekonomi.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/szzs3j487/rojali-perubahan-perilaku-konsumsi-pergeseran-fungsi-mal-hingga-fase-baru-ekonomi +title: "'Rojali'- Perubahan Perilaku Konsumsi, Pergeseran Fungsi Mal, hingga Fase Baru Ekonomi | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:06 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# 'Rojali': Perubahan Perilaku Konsumsi, Pergeseran Fungsi Mal, hingga Fase Baru Ekonomi | Republika Online + +Jangan buru-buru menyebut pelit, mungkin mereka adalah wajah baru konsumen Indonesia. Oleh : Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Center REPUBLIKA.CO.ID, Beberapa tahun lalu saya sempat berbincang dengan salah satu pemilik mal terbesar di Jakarta Selatan. Saat itu perusahaannya akan membangun mal baru yang lokasinya tidak terlalu jauh dari mal yang ada sekarang. Saat itu saya bertanya apa ukuran sebuah mal dikatakan sukses? Jawaban beliau sangat menarik. “Mas, saya tidak terlalu peduli mal saya ramai atau tidak, yang saya lihat adalah berapa banyak orang yang menenteng tas belanjaan di mal saya.” Paradigma pengusaha mal semacam ini saya kira di zaman dulu banyak diadopsi dan diyakini oleh pengusaha mal-mal lainnya. Dan itu tidak salah, karena mal sejatinya adalah memang tempat belanja. Traffic pengunjung yang banyak bukanlah tujuan akhir, ia hanyalah pintu masuk agar mereka bisa lebih banyak berbelanja di mal. Tapi apakah paradigma ini masih berlaku di tengah derasnya perubahan perilaku konsumen di Indonesia terutama karena adanya disrupsi teknologi? Mari kita lihat beberapa data ini. Sebuah studi Di Yogyakarta, misalnya, menemukan kunjungan mal naik sekitar 20 hingga 30 persen selama Januari hingga Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Namun, belanja per kapita justru menurun, dari rata-rata Rp 1 juta menjadi sekitar Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu per orang. Artinya, orang datang lebih sering, tetapi mengeluarkan uang lebih sedikit. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menurut survei Ipsos pada bulan Maret 2022, 78% konsumen mengetahui livestream shopping , 71% mengaksesnya, dan 56% telah membeli lewat format tersebut. Ini menjadi sinyal meningkatnya ketertarikan terhadap cara belanja digital interaktif. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah “Rojali” di industri retail yang sekarang ini banyak diperbincangkan di sosial media dan media online. Rojali adalah singkatan dari “rombongan jarang beli.” Frasa ini merujuk pada fenomena yang semakin sering terlihat di pusat perbelanjaan, pengunjung datang beramai-ramai, tetapi tak banyak dari mereka yang benar-benar belanja. Mal tetap ramai, area makan penuh, antrean bioskop mengular, tapi tenant fesyen atau elektronik sepi transaksi. Banyak yang hanya cuci mata, nongkrong, atau sekadar ngadem dari panas Jakarta. Fenomena ini bukan sekadar tren sosial. Ia adalah cermin perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah yang sedang berubah. Beberapa pihak melihatnya sebagai bentuk krisis daya beli, sementara lainnya menganggap ini sebagai pergeseran fungsi mal dari tempat belanja menjadi ruang publik. Di tengah hiruk-pikuk interpretasi tersebut, satu hal jelas: rojali muncul bukan tanpa sebab, dan ia berbicara banyak soal kondisi ekonomi kita hari ini. Jika kita perhatikan, kebiasaan masyarakat Indonesia untuk ke mal sudah mengakar sejak era urbanisasi besar-besaran. Mal bukan sekadar tempat belanja, melainkan ruang rekreasi, bersosialisasi, bahkan sekadar “window shopping.” Namun, belakangan ini, fungsi belanja mulai tergerus. Banyak pengunjung yang masuk toko tanpa keluar membawa kantong belanja. Mereka mungkin hanya duduk-duduk, beli minuman ringan, atau swafoto di instalasi visual yang memang didesain itu. Fenomena ini juga terjadi secara nasional. Indeks Mandiri Spending Index—indikator yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat, turun ke angka 236,2 menjelang Lebaran 2025. Ini adalah level terendah sejak pandemi Covid-19 melanda. Bahkan, menurut proyeksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perputaran uang selama musim Lebaran tahun ini 'hanya' mencapai Rp 137,97 triliun. Angka itu turun sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan penurunan sekitar 12 persen. Apa yang menyebabkan semua ini? Salah satu penyebab utama adalah tekanan biaya hidup yang semakin besar tapi pendapatan stagnan yang berakibat pada daya beli turun. Kelas menengah, meski secara nominal punya daya beli, menjadi lebih berhitung. Mereka menunda belanja besar dan memilih prioritas dalam berbelanja produk-produk kebutuhan dasar. Ask me! 'Rojali': Perubahan Perilaku Konsumsi, Pergeseran Fungsi Mal, hingga Fase Baru Ekonomi Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Hasanuddin Ali, CEO Alvara Research Center REPUBLIKA.CO.ID, Beberapa tahun lalu saya sempat berbincang dengan salah satu pemilik mal terbesar di Jakarta Selatan. Saat itu perusahaannya akan membangun mal baru yang lokasinya tidak terlalu jauh dari mal yang ada sekarang. Saat itu saya bertanya apa ukuran sebuah mal dikatakan sukses? Jawaban beliau sangat menarik. “Mas, saya tidak terlalu peduli mal saya ramai atau tidak, yang saya lihat adalah berapa banyak orang yang menenteng tas belanjaan di mal saya.” + + + + + Paradigma pengusaha mal semacam ini saya kira di zaman dulu banyak diadopsi dan diyakini oleh pengusaha mal-mal lainnya. Dan itu tidak salah, karena mal sejatinya adalah memang tempat belanja. Traffic pengunjung yang banyak bukanlah tujuan akhir, ia hanyalah pintu masuk agar mereka bisa lebih banyak berbelanja di mal. + + + + Baca Juga + + + Motif di Balik Fenomena 'Rojali' dari Sisi Psikologi, Baca Selengkapnya! + + BPS: Fenomena Rojali tak Selalu Tanda Kemiskinan, Tapi Wajib Diwaspadai + + Fenomena Rojali, Konsumen Menengah Atas Tahan Belanja Lebih Pilih Investasi + + + Tapi apakah paradigma ini masih berlaku di tengah derasnya perubahan perilaku konsumen di Indonesia terutama karena adanya disrupsi teknologi? + Mari kita lihat beberapa data ini. Sebuah studi Di Yogyakarta, misalnya, menemukan kunjungan mal naik sekitar 20 hingga 30 persen selama Januari hingga Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Namun, belanja per kapita justru menurun, dari rata-rata Rp 1 juta menjadi sekitar Rp 700 ribu hingga Rp 800 ribu per orang. Artinya, orang datang lebih sering, tetapi mengeluarkan uang lebih sedikit. + + + + Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menurut survei Ipsos pada bulan Maret 2022, 78% konsumen mengetahui livestream shopping , 71% mengaksesnya, dan 56% telah membeli lewat format tersebut. Ini menjadi sinyal meningkatnya ketertarikan terhadap cara belanja digital interaktif. + Fenomena inilah yang kemudian memunculkan istilah “Rojali” di industri retail yang sekarang ini banyak diperbincangkan di sosial media dan media online. Rojali adalah singkatan dari “rombongan jarang beli.” Frasa ini merujuk pada fenomena yang semakin sering terlihat di pusat perbelanjaan, pengunjung datang beramai-ramai, tetapi tak banyak dari mereka yang benar-benar belanja. Mal tetap ramai, area makan penuh, antrean bioskop mengular, tapi tenant fesyen atau elektronik sepi transaksi. Banyak yang hanya cuci mata, nongkrong, atau sekadar ngadem dari panas Jakarta. + Fenomena ini bukan sekadar tren sosial. Ia adalah cermin perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah yang sedang berubah. Beberapa pihak melihatnya sebagai bentuk krisis daya beli, sementara lainnya menganggap ini sebagai pergeseran fungsi mal dari tempat belanja menjadi ruang publik. Di tengah hiruk-pikuk interpretasi tersebut, satu hal jelas: rojali muncul bukan tanpa sebab, dan ia berbicara banyak soal kondisi ekonomi kita hari ini. + Jika kita perhatikan, kebiasaan masyarakat Indonesia untuk ke mal sudah mengakar sejak era urbanisasi besar-besaran. Mal bukan sekadar tempat belanja, melainkan ruang rekreasi, bersosialisasi, bahkan sekadar “window shopping.” Namun, belakangan ini, fungsi belanja mulai tergerus. Banyak pengunjung yang masuk toko tanpa keluar membawa kantong belanja. Mereka mungkin hanya duduk-duduk, beli minuman ringan, atau swafoto di instalasi visual yang memang didesain itu. + Fenomena ini juga terjadi secara nasional. Indeks Mandiri Spending Index—indikator yang mencerminkan pola konsumsi masyarakat, turun ke angka 236,2 menjelang Lebaran 2025. Ini adalah level terendah sejak pandemi Covid-19 melanda. Bahkan, menurut proyeksi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perputaran uang selama musim Lebaran tahun ini 'hanya' mencapai Rp 137,97 triliun. Angka itu turun sekitar Rp 20 triliun dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan penurunan sekitar 12 persen. + Apa yang menyebabkan semua ini? Salah satu penyebab utama adalah tekanan biaya hidup yang semakin besar tapi pendapatan stagnan yang berakibat pada daya beli turun. Kelas menengah, meski secara nominal punya daya beli, menjadi lebih berhitung. Mereka menunda belanja besar dan memilih prioritas dalam berbelanja produk-produk kebutuhan dasar. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_t5ieut475_soeharto-soehartois-penopang-soeharto.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t5ieut475_soeharto-soehartois-penopang-soeharto.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7cff8c98ff0dde3731dfc97d80b49e0f03d5ca71 --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t5ieut475_soeharto-soehartois-penopang-soeharto.md @@ -0,0 +1,137 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/t5ieut475/soeharto-soehartois-penopang-soeharto +title: "Soeharto, Soehartois, Penopang Soeharto | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:17 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Soeharto, Soehartois, Penopang Soeharto | Republika Online + +Makna terpenting penganugerahan pahlawan bagi Soeharto adalah berdamai dengan sejarah Oleh : Nasihin Masha, Wartawan Senior REPUBLIKA.CO.ID, Saya pikir tak ada nama yang lebih kontroversial dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional selain Soeharto. Walau Sukarno juga memiliki sisi plus-minus, tapi Sukarno adalah Bapak Bangsa. Bahkan bisa dikatakan, jika tidak ada Sukarno, mungkin kemerdekaan Indonesia tak terjadi pada 1945 – entah tahun berapa. Tokoh-tokoh lain yang hebat-hebat itu, tak sehebat Sukarno dalam hal ketokohan. Sedangkan Soeharto, walau punya banyak jasa, juga memiliki kekurangan yang sangat kentara dan begitu berat untuk dilupakan. Apa itu? Pembunuhan dan penahanan terhadap pengikut PKI, ada yang memperkirakan jumlah yang mati bisa lebih dari satu juta orang. Selain itu, juga penahanan, penculikan, dan pembunuhan terhadap yang melawannya. Dalam hal ini, paling banyak menimpa umat Islam. Selain itu, juga ada masalah Aceh dan Papua, serta Timor Timur. Tahun ini, pemerintah telah mengumumkan bahwa Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Sudah beberapa kali namanya diusulkan, namun di masa Prabowo Subianto lah usulan itu dipenuhi. Kebetulan, Prabowo adalah mantan (?) menantunya. Adapun sembilan pahlawan lainnya adalah KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona KH M Kholil Bangkalan (Jawa Timur), Marsinah (Jawa Timur), Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), Rahmah El Yunusiyah (Sumatera Barat), Sarwo Edhi Wibowo (Jawa Tengah), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara), dan Zainal Abidin Syah (Maluku Utara). Setiap 10 November, di Hari Pahlawan, pemerintah selalu menetapkan 10 Pahlawan Nasional. Dari semua nama itu, hanya nama Soeharto yang mengalami penolakan. Dulu, Ide Anak Agung Gde Agung juga pernah mengalami penolakan, walau tak begitu terdengar. Banyak sekali daftar dosa yang disuarakan oleh orang-orang yang menolak Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Selama 32 tahun masa berkuasanya, ia bercokol dengan otoritarianisme dan represi. Tak ada kebebasan pers, tak ada demokrasi, militerisme, dan korupsi. Namun saat ia ditumbangkan melalui gerakan reformasi pada 1998, semuanya diringkas dalam tiga kata: Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Namun sejatinya, segala keburukan penguasa bisa dimasukkan ke dalam keranjang Soeharto. Sedangkan bagi pendukung penganugerahan Pahlawan Nasional bagi Soeharto, bisa diringkas ke dalam 10 alasan. Setidaknya hal itu disampaikan oleh Rachmat Gobel, anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Pertama, Soeharto berperang melawan kolonialisme Belanda di masa revolusi. Peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 adalah puncak prestasinya di masa itu. Kedua, Soeharto berhasil menyelamatkan Indonesia dari tragedi 1965, sekaligus mengembalikan Indonesia dari ambiguitas dalam masalah sistem politik dan ideologi Pancasila. Ketiga, Soeharto adalah Bapak Pembangunan. Melalui Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi, ia berhasil membangun Indonesia di segala bidang dengan keseimbangan anggaran maupun prioritas sektor yang terjaga dengan baik. Keempat, Soeharto berhasil membangun sektor pertanian dan pangan, sehingga bisa swasembada beras. Ia mencetak sawah, membuat irigasi, bendungan, dan waduk di mana-mana. Pupuk disubsidi, bibit dijamin, alsintan pun dibagikan. Pabrik pupuk didirikan. Kelima, Soeharto berhasil memberantas buta huruf dan membangun sektor pendidikan. SD Inpres didirikan di tiap desa, SMP di tiap kecamatan, SMA di tiap kabupaten. Universitas-universitas juga dibangun. Bahkan peneliti soal SD Inpres dapat hadiah Nobel Ekonomi. Keenam, Soeharto berhasil melaksanakan program transmigrasi dengan sangat baik. Ini bukan sekadar memindahkan penduduk dan mengurangi kemiskinan, tapi juga membangun pusat-pusat pertumbuhan dan food estate. Kawasan transmigrasi adalah pemasok pangan di seluruh Indonesia. Ketujuh, Soeharto berhasil membangun kesehatan, yaitu dengan mendirikan Puskesmas di tiap kecamatan, Puskesmas Pembantu di wilayah remote, dan Posyandu di tiap RT. Kedelapan, Soeharto berhasil mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana dan slogan Dua Anak Cukup. Kesembilan, Soeharto berhasil menjadikan Pancasila dan UUD 1945 menjadi pandangan hidup dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Kesepuluh, Soeharto berhasil menerapkan prinsip meritokrasi dengan baik dalam rekrutmen pejabat negara. Menteri-menteri terbaik adalah menteri di masa Soeharto. Apakah kebaikan-kebaikan tersebut patut ditransaksikan dengan kesalahan-kesalahannya? Tentu saja tidak, sebagaimana amal kebajikan tak bisa menghapus dosa manusia. Dosa bisa hilang jika ada pertobatan, secara vertikal maupun secara horizontal. Penolak dan Pendukung Jika kita ringkaskan, para penolak dan pendukung Soeharto menjadi pahlawan bisa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok berikut ini. Kita mulai dengan yang menolak. Pertama, korban-korban Soeharto. Di sini ada beberapa, yaitu, dari garis PKI, Islam, dan Sukarnois. Kedua, korban-korban dari daerah operasi militer, yaitu Aceh dan Papua. Ketiga, pejuang prodemokrasi dan aktivis HAM. Sebetulnya masih ada beberapa kelompok lagi, namun mereka memilih tak bersuara, yaitu dari etnis China, khususnya dari garis Baperki, dan dari sebagian faksi Kristen/Katolik yang di akhir kekuasaan Soeharto mengalami tekanan. Dalam konteks ini, sebagian faksi NU juga memiliki rasa yang sama. Lalu, siapa saja yang mendukung? Pertama, Golkar dan pecahan-pecahannya seperti Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. Kedua, tentara. Ketiga, pihak-pihak yang memaafkan. Dalam konteks ini bisa dilihat pada sikap Muhammadiyah. Denny JA, pemilik lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia, dalam tulisannya memotret sikap masyarakat Indonesia terhadap para mantan presiden Indonesia. Siapa yang paling disukai? Ternyata Soeharto nomor satu (29 persen). Disusul Jokowi (26,6 persen), Sukarno (15,1 persen), dan Susilo Bambang Yudhoyono (14,2 persen). Sedangkan Gus Dur 5 persen, Habibie 5 persen, dan Megawati 1,2 persen, jauh di bawah. Tentu saja itu mengejutkan. Survei Kedai Kopi juga memperlihatkan mayoritas responden mendukung Soeharto menjadi pahlawan, yaitu 80,7 persen. Sedangkan yang menolak hanya 15,7 persen. Tentu saja, sekali lagi, argumen kuantitatif ini tak selalu bisa mengalahkan argumen kualitatif. Sejarah Itu Bak Kue Lapis Seorang kawan bertanya, bagaimana sikapmu terhadap usulan Soeharto menjadi pahlawan? Saya jawab, “Saya mendukung.” Kawan itu kaget. Saya lanjutkan, “Saya memilih memaafkan.” Rupanya percakapan pribadi itu kemudian diketahui kawan saya yang lain. Ia mengkonfirmasi. Saya jawab ya. Kali lain, saya bertanya ke kawan saya yang lain lagi, ia menjawab tidak mendukung. “Saya adalah korban Soeharto,” katanya. “Wah sama dong dengan saya,” tukas saya. Saya juga melempar wacana usulan Soeharto menjadi pahlawan di sebuah grup percakapan whatsapp yang terbatas dan di Fb. Umumnya menyoal tentang pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Soeharto ataupun soal korupsinya. Ada seorang penulis menyebutkan bahwa pendukung usulan Soeharto menjadi pahlawan adalah poros yang mendapat kenikmatan dari Soeharto. Nah, kisah percakapan ini sengaja saya sampaikan untuk menjadi semacam disclaimer: saya adalah bagian dari korban Soeharto dan tak pernah menjadi bagian dari Soeharto. Ayah saya petani, ibu saya pedagang -- bukan pejabat negara yang ikut menopang kekuasaan Soeharto. Ayah saya justru ikut menumpas DII/TII di Jawa Barat dengan menjadi pasukan Pagar Betis. Desa saya di masa Orde Baru 99 persen mencoblos PPP. Jika musim pemilu selalu ada penggerebekan, teror, dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh di desa saya, khususnya pada Pemilu 1977 dan 1982. Ayah saya termasuk yang menjadi target, sehingga harus bersembunyi di plafon rumah. Padahal ayah saya bukan politisi, bukan aktivis. Namun rumahnya selalu ramai orang-orang untuk nongkrong. Saat remaja, saya ikut dalam kegiatan PII dalam asuhan Abah Noor Zein. Selain di NU, saya juga aktif di Pelajar Al Washliyah, anggota istimewa Masyumi. Saat mahasiswa aktif di HMI MPO. PII dan HMI MPO ini menolak asas tunggal, bukan menolak Pancasila – yang setelah reformasi aturan asas tunggal ini dicabut dan posisi Pancasila dikembalikan sebagai dasar negara. Semua aktivitas itu, harus berurusan dengan tentara, pusat kekuasaan Soeharto. Gara-gara bikin peringatan hari besar Islam pun bisa ditangkap dan ditahan satu pekan. Jika rapat harus umpet-umpetan. Jika ketahuan akan dibubarkan. Jadi, saya bukan Soehartois, bukan penopang kekuasaan Soeharto, dan bukan axis Soeharto. Lalu mengapa mendukung Soeharto menjadi pahlawan? Pelajaran moral apa terhadap jagal (sebuah diksi yang sangat keras yang dinisbahkan pada Soeharto oleh sebagian pembencinya) yang dijadikan pahlawan? Begitu kira-kira pertanyaan-pertanyaannya. Sejarah Indonesia adalah sejarah jatuh-bangun. Periode yang belakangan selalu menegasikan periode sebelumnya. Hal ini pernah digelisahkan SBY saat hendak turun dari jabatan Presiden. Tak ada keharmonisan antara yang digantikan dengan yang menggantikan. Dari Sukarno ke Soeharto. Dari Soeharto ke Habibie. Dari Habibie ke Gus Dur. Dari Gus Dur ke Megawati. Dari Megawati ke SBY. Karena itu SBY ingin menghentikan siklus seperti itu. Ternyata harapan SBY tak tercapai. Ia dikuyo-kuyo setelah menjadi mantan. Padahal ia tidak menjadi oposisi. Ia memilih menjadi pelukis dan sesekali menyanyi. Tentu soal transisi kekuasaan hanya soal politik keseharian. Berbeda dengan gelar pahlawan, yang menyangkut hal yang sangat subtansial. Justru karena itu, ini harus menjadi kepedulian semua pihak. Jared Diamond, penulis buku laris Gun, Germs, and Steel, dalam bukunya The World Until Yesterday, bertanya, mengapa ada peradaban yang berkembang dan kemudian maju? Ia menjawab bahwa ada dua faktor yang sangat penting: stabilitas dan konsolidasi kekuasaan. Pendapat serupa juga dikatakan Arnold Toynbee. Menurutnya, peradaban menjadi maju dan berkembang karena manusia memiliki waktu untuk berkreasi setelah teknologi bercocok tanam ditemukan. Namun lebih berkembang lagi karena adanya kelompok minoritas kreatif yang selalu memikirkan kemajuan. Inti gagasan dari dua cendekiawan ini adalah bahwa kemajuan dicapai karena ada akumulasi pengetahuan yang terus menerus. Bukan karena dilakukan dekonstruksi terus menerus seperti yang terjadi dalam sejarah modern Indonesia. Sudah saatnya kita mengkaji kembali pemikiran-pemikiran Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, juga Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Natsir bagi kemajuan Indonesia. Inilah celakanya, bangsa Indonesia sangat gandrung pada gagasan revolusi. Sejarah Indonesia adalah sejarah kaum kiri. Hampir semua kelompok politik Indonesia bervisi kiri. Variannya saja yang berbeda, dari mulai PKI, PNI, PSI, hingga ke Masyumi dan NU. Ini karena aspek perjuangan menentang penjajahan yang diidentikkan dengan imperialisme-kapitalisme. Hal ini misalnya berbeda dengan Malaysia-Singapura yang merdeka tidak melalui revolusi. Demikian pula dengan Korea Selatan. Karena itu ide revolusi dan dekonstruksi yang berakar pada dialektika menjadi lebih mudah meresap. Dan itu keterusan tiada akhir. Maunya robohkan-ratakan, lalu membangun di atasnya. Tak ada upaya kontinuitas, maunya diskontinuitas dahulu. Hal ini berbeda dengan Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan yang melakukan kontinuitas apa-apa yang baik dari masa lalu. Mahathir Mohammad melanjutkan gagasan Tun Razak, Tun Razak melanjutkan Tun Rahman. Saat Soeharto berkuasa, seluruh ajaran Sukarno diberangus. Saat reformasi terjadi, semua yang berbau Soeharto dijauhkan. Padahal para penolak gelar pahlawan Soeharto sebagian mengakui keberhasilan pembangunan oleh Soeharto. Bagi mereka cukup gelar Bapak Pembangunan saja. Tapi tidak untuk gelar pahlawan. Dengan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto ini kita harus belajar dari masa lalu. Tentang hal ini. Ada baiknya kita berkaca pada perjalanan China. Mao adalah Bapak Bangsa bagi China komunis. Ia memang gagal membangun, bahkan ditimpa bencana kelaparan hebat (perkiraan 15 juta sampai dengan 45 juta orang mati) dan juga Revolusi Kebudayaan dengan perkiraan korban mati mulai dari ratusan ribu hingga jutaan orang. Karena itu ketika Mao meninggal, Deng yang menjadi penggantinya melakukan modernisasi ekonomi dengan kebijakan pintu terbuka. Hal ini tentu saja revisi terhadap marxisme-komunisme. Apalagi setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, kebijakan Deng makin mendapatkan kebenarannya. Karena itu muncul istilah kapitalisme negara, karena bertumpu pada BUMN. Konstitusi China mengawetkan pemikiran para pemimpin besarnya: Mao Tsetung (Pemikiran Mao), Deng Xiaoping (Teori Deng), Jiang Zemin (Tiga Perwakilan), Hu Jintao (Konsep Pembangunan Saintifik), dan Xi Jinping (Pemikiran Sosialisme dengan Karakteristik China). Mao merevisi Marx dari sekadar buruh dengan memasukkan petani. Deng menerima gagasan modernisasi ala kapitalisme. Jiang memasukkan unsur pengusaha, intelektual, dan budayawan dalam konsep komunisme yang semula hanya buruh dan petani. Hu memasukkan ilmu pengetahuan modern. Dan, Xi yang menjadikan hal-hal tradisional China yang tidak material (marxisme adalah dialektika materialisme) menjadi bagian dalam mendorong kemajuan. Perkembangan China selalu melanjutkan apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Pemikiran Jiang lahir karena berkat modernisasi ekonomi yang dilakukan Deng telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat. Mereka harus diwadahi dan dikanalisasi. Jadi, makna terpenting penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan ini adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk berdamai dengan sejarah. Dengan demikian, sudah saatnya kita mengkaji kembali pemikiran-pemikiran Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, juga Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Natsir bagi kemajuan Indonesia. Dalam varian lain kita bisa mengulas pemikiran ekonomi Sjafruddin Prawiranegara, Sumitro Djojohadikusumo, dan Widjojo Nitisastro secara lebih jernih dan lebih sehat. Dulu kita pernah mempertentangkan teknolog vs teknokrat. Kini, Purbaya Yudhi Sadewa sedang mempertontonkan sintesanya. Apakah dengan demikian kita melupakan tragedi selama kepemimpinan Soeharto? Tentu tidak. Kita sudah menghukumnya dengan menjatuhkannya. Dalam ujar-ujar Jawa kita mengenal “mikul duwur mendhem jero”, meninggikan yang baik dan mengubur yang buruk. Atau di Makassar kita mengenal “urrangi rua, kallupa rua”, jika ingat dua keburukan orang, ingat pula dua kebaikannya. Sudah saatnya kita siuman bahwa ada hal-hal baik yang mampu dicapai Soeharto, yang hingga kini belum bisa dicapai pemimpin manapun dalam sejarah Indonesia. Saatnya berhenti dekonstruksi, dan saatnya konstruksi; saatnya kontinuitas, dan tinggalkan diskontinuitas. Ask me! Soeharto, Soehartois, Penopang Soeharto Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Nasihin Masha, Wartawan Senior REPUBLIKA.CO.ID, Saya pikir tak ada nama yang lebih kontroversial dalam penganugerahan gelar Pahlawan Nasional selain Soeharto. Walau Sukarno juga memiliki sisi plus-minus, tapi Sukarno adalah Bapak Bangsa. Bahkan bisa dikatakan, jika tidak ada Sukarno, mungkin kemerdekaan Indonesia tak terjadi pada 1945 – entah tahun berapa. Tokoh-tokoh lain yang hebat-hebat itu, tak sehebat Sukarno dalam hal ketokohan. Sedangkan Soeharto, walau punya banyak jasa, juga memiliki kekurangan yang sangat kentara dan begitu berat untuk dilupakan. Apa itu? Pembunuhan dan penahanan terhadap pengikut PKI, ada yang memperkirakan jumlah yang mati bisa lebih dari satu juta orang. Selain itu, juga penahanan, penculikan, dan pembunuhan terhadap yang melawannya. Dalam hal ini, paling banyak menimpa umat Islam. Selain itu, juga ada masalah Aceh dan Papua, serta Timor Timur. + + + + + Tahun ini, pemerintah telah mengumumkan bahwa Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Sudah beberapa kali namanya diusulkan, namun di masa Prabowo Subianto lah usulan itu dipenuhi. Kebetulan, Prabowo adalah mantan (?) menantunya. Adapun sembilan pahlawan lainnya adalah KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Syaikhona KH M Kholil Bangkalan (Jawa Timur), Marsinah (Jawa Timur), Mochtar Kusumaatmadja (Jawa Barat), Rahmah El Yunusiyah (Sumatera Barat), Sarwo Edhi Wibowo (Jawa Tengah), Sultan Muhammad Salahuddin (Nusa Tenggara Barat), Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara), dan Zainal Abidin Syah (Maluku Utara). Setiap 10 November, di Hari Pahlawan, pemerintah selalu menetapkan 10 Pahlawan Nasional. Dari semua nama itu, hanya nama Soeharto yang mengalami penolakan. Dulu, Ide Anak Agung Gde Agung juga pernah mengalami penolakan, walau tak begitu terdengar. + + + + + Banyak sekali daftar dosa yang disuarakan oleh orang-orang yang menolak Soeharto menjadi Pahlawan Nasional. Selama 32 tahun masa berkuasanya, ia bercokol dengan otoritarianisme dan represi. Tak ada kebebasan pers, tak ada demokrasi, militerisme, dan korupsi. Namun saat ia ditumbangkan melalui gerakan reformasi pada 1998, semuanya diringkas dalam tiga kata: Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Namun sejatinya, segala keburukan penguasa bisa dimasukkan ke dalam keranjang Soeharto. + Sedangkan bagi pendukung penganugerahan Pahlawan Nasional bagi Soeharto, bisa diringkas ke dalam 10 alasan. Setidaknya hal itu disampaikan oleh Rachmat Gobel, anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Pertama, Soeharto berperang melawan kolonialisme Belanda di masa revolusi. Peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 adalah puncak prestasinya di masa itu. + + + + Kedua, Soeharto berhasil menyelamatkan Indonesia dari tragedi 1965, sekaligus mengembalikan Indonesia dari ambiguitas dalam masalah sistem politik dan ideologi Pancasila. Ketiga, Soeharto adalah Bapak Pembangunan. Melalui Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi, ia berhasil membangun Indonesia di segala bidang dengan keseimbangan anggaran maupun prioritas sektor yang terjaga dengan baik. + Keempat, Soeharto berhasil membangun sektor pertanian dan pangan, sehingga bisa swasembada beras. Ia mencetak sawah, membuat irigasi, bendungan, dan waduk di mana-mana. Pupuk disubsidi, bibit dijamin, alsintan pun dibagikan. Pabrik pupuk didirikan. Kelima, Soeharto berhasil memberantas buta huruf dan membangun sektor pendidikan. SD Inpres didirikan di tiap desa, SMP di tiap kecamatan, SMA di tiap kabupaten. Universitas-universitas juga dibangun. Bahkan peneliti soal SD Inpres dapat hadiah Nobel Ekonomi. + Keenam, Soeharto berhasil melaksanakan program transmigrasi dengan sangat baik. Ini bukan sekadar memindahkan penduduk dan mengurangi kemiskinan, tapi juga membangun pusat-pusat pertumbuhan dan food estate. Kawasan transmigrasi adalah pemasok pangan di seluruh Indonesia. Ketujuh, Soeharto berhasil membangun kesehatan, yaitu dengan mendirikan Puskesmas di tiap kecamatan, Puskesmas Pembantu di wilayah remote, dan Posyandu di tiap RT. + Kedelapan, Soeharto berhasil mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana dan slogan Dua Anak Cukup. Kesembilan, Soeharto berhasil menjadikan Pancasila dan UUD 1945 menjadi pandangan hidup dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Kesepuluh, Soeharto berhasil menerapkan prinsip meritokrasi dengan baik dalam rekrutmen pejabat negara. Menteri-menteri terbaik adalah menteri di masa Soeharto. + Apakah kebaikan-kebaikan tersebut patut ditransaksikan dengan kesalahan-kesalahannya? Tentu saja tidak, sebagaimana amal kebajikan tak bisa menghapus dosa manusia. Dosa bisa hilang jika ada pertobatan, secara vertikal maupun secara horizontal. + Penolak dan Pendukung + Jika kita ringkaskan, para penolak dan pendukung Soeharto menjadi pahlawan bisa dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok berikut ini. Kita mulai dengan yang menolak. Pertama, korban-korban Soeharto. Di sini ada beberapa, yaitu, dari garis PKI, Islam, dan Sukarnois. Kedua, korban-korban dari daerah operasi militer, yaitu Aceh dan Papua. Ketiga, pejuang prodemokrasi dan aktivis HAM. Sebetulnya masih ada beberapa kelompok lagi, namun mereka memilih tak bersuara, yaitu dari etnis China, khususnya dari garis Baperki, dan dari sebagian faksi Kristen/Katolik yang di akhir kekuasaan Soeharto mengalami tekanan. Dalam konteks ini, sebagian faksi NU juga memiliki rasa yang sama. + Lalu, siapa saja yang mendukung? Pertama, Golkar dan pecahan-pecahannya seperti Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. Kedua, tentara. Ketiga, pihak-pihak yang memaafkan. Dalam konteks ini bisa dilihat pada sikap Muhammadiyah. Denny JA, pemilik lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia, dalam tulisannya memotret sikap masyarakat Indonesia terhadap para mantan presiden Indonesia. Siapa yang paling disukai? Ternyata Soeharto nomor satu (29 persen). Disusul Jokowi (26,6 persen), Sukarno (15,1 persen), dan Susilo Bambang Yudhoyono (14,2 persen). Sedangkan Gus Dur 5 persen, Habibie 5 persen, dan Megawati 1,2 persen, jauh di bawah. Tentu saja itu mengejutkan. Survei Kedai Kopi juga memperlihatkan mayoritas responden mendukung Soeharto menjadi pahlawan, yaitu 80,7 persen. Sedangkan yang menolak hanya 15,7 persen. Tentu saja, sekali lagi, argumen kuantitatif ini tak selalu bisa mengalahkan argumen kualitatif. + Sejarah Itu Bak Kue Lapis + Seorang kawan bertanya, bagaimana sikapmu terhadap usulan Soeharto menjadi pahlawan? Saya jawab, “Saya mendukung.” Kawan itu kaget. Saya lanjutkan, “Saya memilih memaafkan.” Rupanya percakapan pribadi itu kemudian diketahui kawan saya yang lain. Ia mengkonfirmasi. Saya jawab ya. Kali lain, saya bertanya ke kawan saya yang lain lagi, ia menjawab tidak mendukung. “Saya adalah korban Soeharto,” katanya. “Wah sama dong dengan saya,” tukas saya. Saya juga melempar wacana usulan Soeharto menjadi pahlawan di sebuah grup percakapan whatsapp yang terbatas dan di Fb. Umumnya menyoal tentang pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Soeharto ataupun soal korupsinya. Ada seorang penulis menyebutkan bahwa pendukung usulan Soeharto menjadi pahlawan adalah poros yang mendapat kenikmatan dari Soeharto. + Nah, kisah percakapan ini sengaja saya sampaikan untuk menjadi semacam disclaimer: saya adalah bagian dari korban Soeharto dan tak pernah menjadi bagian dari Soeharto. Ayah saya petani, ibu saya pedagang -- bukan pejabat negara yang ikut menopang kekuasaan Soeharto. Ayah saya justru ikut menumpas DII/TII di Jawa Barat dengan menjadi pasukan Pagar Betis. Desa saya di masa Orde Baru 99 persen mencoblos PPP. Jika musim pemilu selalu ada penggerebekan, teror, dan penangkapan terhadap tokoh-tokoh di desa saya, khususnya pada Pemilu 1977 dan 1982. Ayah saya termasuk yang menjadi target, sehingga harus bersembunyi di plafon rumah. Padahal ayah saya bukan politisi, bukan aktivis. Namun rumahnya selalu ramai orang-orang untuk nongkrong. Saat remaja, saya ikut dalam kegiatan PII dalam asuhan Abah Noor Zein. Selain di NU, saya juga aktif di Pelajar Al Washliyah, anggota istimewa Masyumi. Saat mahasiswa aktif di HMI MPO. PII dan HMI MPO ini menolak asas tunggal, bukan menolak Pancasila – yang setelah reformasi aturan asas tunggal ini dicabut dan posisi Pancasila dikembalikan sebagai dasar negara. Semua aktivitas itu, harus berurusan dengan tentara, pusat kekuasaan Soeharto. Gara-gara bikin peringatan hari besar Islam pun bisa ditangkap dan ditahan satu pekan. Jika rapat harus umpet-umpetan. Jika ketahuan akan dibubarkan. + Jadi, saya bukan Soehartois, bukan penopang kekuasaan Soeharto, dan bukan axis Soeharto. Lalu mengapa mendukung Soeharto menjadi pahlawan? Pelajaran moral apa terhadap jagal (sebuah diksi yang sangat keras yang dinisbahkan pada Soeharto oleh sebagian pembencinya) yang dijadikan pahlawan? Begitu kira-kira pertanyaan-pertanyaannya. + Sejarah Indonesia adalah sejarah jatuh-bangun. Periode yang belakangan selalu menegasikan periode sebelumnya. Hal ini pernah digelisahkan SBY saat hendak turun dari jabatan Presiden. Tak ada keharmonisan antara yang digantikan dengan yang menggantikan. Dari Sukarno ke Soeharto. Dari Soeharto ke Habibie. Dari Habibie ke Gus Dur. Dari Gus Dur ke Megawati. Dari Megawati ke SBY. Karena itu SBY ingin menghentikan siklus seperti itu. Ternyata harapan SBY tak tercapai. Ia dikuyo-kuyo setelah menjadi mantan. Padahal ia tidak menjadi oposisi. Ia memilih menjadi pelukis dan sesekali menyanyi. Tentu soal transisi kekuasaan hanya soal politik keseharian. Berbeda dengan gelar pahlawan, yang menyangkut hal yang sangat subtansial. Justru karena itu, ini harus menjadi kepedulian semua pihak. + Jared Diamond, penulis buku laris Gun, Germs, and Steel, dalam bukunya The World Until Yesterday, bertanya, mengapa ada peradaban yang berkembang dan kemudian maju? Ia menjawab bahwa ada dua faktor yang sangat penting: stabilitas dan konsolidasi kekuasaan. Pendapat serupa juga dikatakan Arnold Toynbee. Menurutnya, peradaban menjadi maju dan berkembang karena manusia memiliki waktu untuk berkreasi setelah teknologi bercocok tanam ditemukan. Namun lebih berkembang lagi karena adanya kelompok minoritas kreatif yang selalu memikirkan kemajuan. Inti gagasan dari dua cendekiawan ini adalah bahwa kemajuan dicapai karena ada akumulasi pengetahuan yang terus menerus. Bukan karena dilakukan dekonstruksi terus menerus seperti yang terjadi dalam sejarah modern Indonesia. +   + Sudah saatnya kita mengkaji kembali pemikiran-pemikiran Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, juga Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Natsir bagi kemajuan Indonesia. + + + +   + + + + Inilah celakanya, bangsa Indonesia sangat gandrung pada gagasan revolusi. Sejarah Indonesia adalah sejarah kaum kiri. Hampir semua kelompok politik Indonesia bervisi kiri. Variannya saja yang berbeda, dari mulai PKI, PNI, PSI, hingga ke Masyumi dan NU. Ini karena aspek perjuangan menentang penjajahan yang diidentikkan dengan imperialisme-kapitalisme. Hal ini misalnya berbeda dengan Malaysia-Singapura yang merdeka tidak melalui revolusi. Demikian pula dengan Korea Selatan. Karena itu ide revolusi dan dekonstruksi yang berakar pada dialektika menjadi lebih mudah meresap. Dan itu keterusan tiada akhir. Maunya robohkan-ratakan, lalu membangun di atasnya. Tak ada upaya kontinuitas, maunya diskontinuitas dahulu. Hal ini berbeda dengan Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan yang melakukan kontinuitas apa-apa yang baik dari masa lalu. Mahathir Mohammad melanjutkan gagasan Tun Razak, Tun Razak melanjutkan Tun Rahman. + Saat Soeharto berkuasa, seluruh ajaran Sukarno diberangus. Saat reformasi terjadi, semua yang berbau Soeharto dijauhkan. Padahal para penolak gelar pahlawan Soeharto sebagian mengakui keberhasilan pembangunan oleh Soeharto. Bagi mereka cukup gelar Bapak Pembangunan saja. Tapi tidak untuk gelar pahlawan. + Dengan pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto ini kita harus belajar dari masa lalu. Tentang hal ini. Ada baiknya kita berkaca pada perjalanan China. Mao adalah Bapak Bangsa bagi China komunis. Ia memang gagal membangun, bahkan ditimpa bencana kelaparan hebat (perkiraan 15 juta sampai dengan 45 juta orang mati) dan juga Revolusi Kebudayaan dengan perkiraan korban mati mulai dari ratusan ribu hingga jutaan orang. Karena itu ketika Mao meninggal, Deng yang menjadi penggantinya melakukan modernisasi ekonomi dengan kebijakan pintu terbuka. Hal ini tentu saja revisi terhadap marxisme-komunisme. Apalagi setelah Uni Soviet runtuh pada 1991, kebijakan Deng makin mendapatkan kebenarannya. Karena itu muncul istilah kapitalisme negara, karena bertumpu pada BUMN. + Konstitusi China mengawetkan pemikiran para pemimpin besarnya: Mao Tsetung (Pemikiran Mao), Deng Xiaoping (Teori Deng), Jiang Zemin (Tiga Perwakilan), Hu Jintao (Konsep Pembangunan Saintifik), dan Xi Jinping (Pemikiran Sosialisme dengan Karakteristik China). Mao merevisi Marx dari sekadar buruh dengan memasukkan petani. Deng menerima gagasan modernisasi ala kapitalisme. Jiang memasukkan unsur pengusaha, intelektual, dan budayawan dalam konsep komunisme yang semula hanya buruh dan petani. Hu memasukkan ilmu pengetahuan modern. Dan, Xi yang menjadikan hal-hal tradisional China yang tidak material (marxisme adalah dialektika materialisme) menjadi bagian dalam mendorong kemajuan. Perkembangan China selalu melanjutkan apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Pemikiran Jiang lahir karena berkat modernisasi ekonomi yang dilakukan Deng telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat. Mereka harus diwadahi dan dikanalisasi. + Jadi, makna terpenting penganugerahan Soeharto sebagai pahlawan ini adalah kemampuan bangsa Indonesia untuk berdamai dengan sejarah. Dengan demikian, sudah saatnya kita mengkaji kembali pemikiran-pemikiran Sukarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, juga Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Natsir bagi kemajuan Indonesia. Dalam varian lain kita bisa mengulas pemikiran ekonomi Sjafruddin Prawiranegara, Sumitro Djojohadikusumo, dan Widjojo Nitisastro secara lebih jernih dan lebih sehat. Dulu kita pernah mempertentangkan teknolog vs teknokrat. Kini, Purbaya Yudhi Sadewa sedang mempertontonkan sintesanya. + Apakah dengan demikian kita melupakan tragedi selama kepemimpinan Soeharto? Tentu tidak. Kita sudah menghukumnya dengan menjatuhkannya. Dalam ujar-ujar Jawa kita mengenal “mikul duwur mendhem jero”, meninggikan yang baik dan mengubur yang buruk. Atau di Makassar kita mengenal “urrangi rua, kallupa rua”, jika ingat dua keburukan orang, ingat pula dua kebaikannya. Sudah saatnya kita siuman bahwa ada hal-hal baik yang mampu dicapai Soeharto, yang hingga kini belum bisa dicapai pemimpin manapun dalam sejarah Indonesia. Saatnya berhenti dekonstruksi, dan saatnya konstruksi; saatnya kontinuitas, dan tinggalkan diskontinuitas. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/archive.umsida.ac.id_index.php_archive_preprint_download_9122_65681_72787.md b/raw/archive.umsida.ac.id_index.php_archive_preprint_download_9122_65681_72787.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0efd3614ad641bf235d76444ce2b8bfb5a6c4f84 --- /dev/null +++ b/raw/archive.umsida.ac.id_index.php_archive_preprint_download_9122_65681_72787.md @@ -0,0 +1,271 @@ +--- +url: https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/9122/65681/72787 +title: "72787" +domain: archive.umsida.ac.id +crawl_date: 2026-03-26 07:03:18 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 72787 + +UNIVERSITAS +MUHAMMADIYAH +SIDOARJO +Efektivitas Aplikasi SIKS-NG Dalam Peningkatan Kualitas +Pengelolaan Data Kemiskinan di Kelurahan Sidokare +Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo +Oleh : +Aditya Prasetyo +Dosen Pembimbing : +Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP +Program Studi Administrasi Publik +Universitas Muhammadiyah Sidoarjo +Juli, 2025 Pendahuluan +• +Pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik menginformasikan bahwa angka kemiskinan nasional ada di angka 9,36%. Pada RPJMN +Tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa target penurunan kemiskinan adalah sebesar 6,5-7,5%. Angka tersebut belum meraih +target yang ditetapkan karena masih selisih memiliki selisih kurang lebih 2-3%. Jika melihat dari tahun-tahun sebelumnya, +penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,3-0,5% saja. Di sisi lain, kemiskinan ekstrem mengalami penurunan sebanyak +0,90% dalam rentang tahun 2022-2023. Saat ini angka kemiskinan ekstrem sebanyak 1,12% +• +Walaupun penurunan kemiskinan tetap berproses, namun faktanya target masih belum tercapai. Tantangan dalam meraih +target 0% kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 dikarenakan nilai absolut kemiskinan masih sangat besar. Hal tersebut +berkaitan dengan populasi penduduk miskin sebanyak 26 juta orang dan penduduk miskin ekstrem sebanyak 6 juta orang +tergolong masih cukup tinggi. +• +Secara umum, pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, +baik dari sisi jumlah maupun persentase. +• +Sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Pusdatin Kemensos secara +terus menerus melakukan pengembangan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation). +• +Sistem ini secara online bisa diakses oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan didukung oleh +pemerintahan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan yang akurat, up to date, dan terintegrasi. +Pelaporan pendaftaran atau perubahan data dilaksanakan dengan berjenjang dari tingkat pedesaan/kelurahan, kecamatan, +kabupaten/kotamadya, gubernur, sampai dengan Menteri Sosial. Selanjutnya, data kemiskinan yang sudah diverifikasi dan +divalidasi disahkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang bisa digunakan oleh kementerian/lembaga terkait untuk +menangani kemiskinan. +2 Pendahuluan +• +Pada Kabupaten Sidoarjo sendiri, kemiskinan masih menjadi salah satu fokus utama bagi pemerintah +• +Berdasarkan grafik di atas, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2020 yaitu sebanyak 127.051 +jiwa (5,59%), pada tahun 2021 meningkat menjadi sebanyak 137.146 jiwa (5,93%), pada tahun 2022 menurun menjadi +sebanyak 125.690 jiwa (5,36%), pada tahun menurun menjadi sebanyak 2023 sebanyak 119.150 jiwa (5,00%), dan pada +tahun 2024 menurun menjadi sebanyak 109.390 jiwa (44,53%). +• +Dalam hal ini pemerintah selalu melakukan upaya untuk membantu warga miskin dengan menyediakan berbagai +bantuan dengan melaksanakan pendataan kepada warga miskin agar terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan +Sosial (DTKS). +3 Pendahuluan +• +Pengoperasian aplikasi SIKS-NG, di setiap desa/kelurahan dipilih operator yang mampu mengoperasikan aplikasi SIKS/NG. Tugas +operator desa/kelurahan yaitu melakukan penginputan data masyarakat miskin. Data yang sudah diinput pada aplikasi SIKS-NG +kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Aplikasi SIKS-NG bisa digunakan untuk melakukan pembaharuan dan pengusulan +data baru bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori masyarakat yang berhak mendapatkan jenis bantuan yang tersedia dalam +aplikasi SIKS-NG +• +Sebelum diimplementasikannya aplikasi SIKS NG di Kabupaten Sidoarjo, seluruh kelurahan di Kabupaten Sidoarjo melaksanakan +pendataan bantuan sosial secara manual. Pendataan dimulai dari laporan RT kemudian laporan tersebut dikumpulkan dan dilaporkan +kepada Kelurahan Sidokare. Kemudian Kelurahan Sidokare mengajukan data tersebut pada pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten +Sidoarjo. Pelaporan bantuan sosial dengan cara manual dan proses yang cukup panjang tersebut sangat rawan dengan permasalahan +seperti terjadinya data ganda seperti masih terdaftarnya nama masyarakat yang sudah meninggal dan banyak masyarakat yang +mampu namun masih mendapat bantuan, dan lain sebagainya +• +Setelah diimplementasikannya aplikasi SIKS-NG di Kabupaten Sidoarjo, proses pemutakhiran data dilaksanakan dengan memanfaatkan +e-government yaitu dengan cara melaksanakan verifikasi data dan validasi data menggunakan aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next +Generation Geographic Information System. Terdapat beberapa menu yang bisa digunakan dalam pendataan yaitu antara lain: view +DTKS, rekap DTKS, verifikasi, data usulan dibatalkan, usulan baru serta perbaikan data. Proses verifikasi data dan validasi data +dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 5 Tahun 2006. Pada permensos tersebut juga diatur tata cara melaksanakan +proses verifikasi data dan validasi data yang terdapat pada bab II pasal 2. Pemutakhiran data dengan mengimplementasikan aplikasi +SIKS-NG adalah suatu keharusan untuk memperbarui data agar bantuan sosial berupa Bantuan Pangan Non Tunai dan Program +Keluarga Harapan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tepat sasaran serta pemerintah juga dapat +melakukan pemantauan keadaan ekonomi dan sosial masyarakat. Namun terdapat beberapa kendala yang sering terjadi di Kabupaten +Sidoarjo dalam penggunaan aplikasi SIKS-NG yaitu kurang maksimalnya aplikasi saat melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu +Kesejahteraan Sosial +4 Pendahuluan +• +Aplikasi SIKS-NG merupakan aplikasi yang memilikii manfaat dalam kesejahteraan sosial karena dengan adanya aplikasi ini Kelurahan +Sidokare bisa dengan mudah mengajukan usulan untuk warga yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhan mereka. Aplikasi SIKS-NG +di tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus sehingga warga Kelurahan Sidokare yang akan mengajukan usulan atau +memeriksa data secara berkala dapat datang ke kelurahan dengan hanya membawa dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga. +Adanya aplikasi SIKS-NG diharapkan bisa mengantisipasi berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait +Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +• +Efektivitas program aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare bisa diartikan sebagai keadaan masyarakat yang sejahtera karena dengan +adanya program aplikasi SIKS-NG ini diyakini bisa melakukan pendataan penduduk miskin dengan akurat yang selanjutnya data +kemiskinan yang sudah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang bisa digunakan oleh +Kementerian/lembaga terkait untuk menangani kemiskinan dan diharapkan bantuan juga dapat diberikan kepada masyarakat dengan +tepat sasaran. Fungsi dari aplikasi SIKS-NG yaitu menyediakan data kemiskinan yang akurat dan terintegrasi. Perbaikan data dari +lapangan dikelola dengan aplikasi SIKS-NG dan digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyaluran bantuan +sosial/subsidi +• +Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan mengenai efektivitas SIKS-NG dalam pemutakhiran DTKS di Kelurahan Sidokare yaitu : +1. Jadwal verifikasi faktual tidak sesuai dengan aplikasi, terkadang dashboard tersebut muncul namun kadang juga tidak. +2. Saat dilakukan pengusulan selalu ada maintenance sehingga usulan tersebut terkadang hilang. +3. Kelurahan Sidokare sulit untuk mengetahui hasil diterima atau tidaknya pengusulan records sehingga petugas harus melakukan +pengecekan. Contohnya pada Kartu Indonesia Sehat (KIS), petugas harus melakukan pengecekan pada helpdesk BPJS. +4. Prosedur baru dan daftar pengusulan program selalu mengalami keterlambatan penyampaian pada petugas desa sehingga +petugas Kelurahan Sidokare terkadang kebingungan dalam melaksanakan pengusulan program. +5 Rumusan Masalah +Bagaimana efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam +1. +peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di +Kelurahan Sidokare Kecamatan Sidoarjo? +Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat +2. efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan +kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan +Sidokare Kecamatan Sidoarjo? +6 Metode Penelitian +• Jenis Penelitian +•Metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian +seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam sebuah +1. +konteks khusus yang alamiah dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah. +• Sumber Data dan Teknik Pengumpulan +• Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder +2. +• Teknik pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. +• Fokus Penelitian +• Fokus penelitian ini menggunakan dimensi efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG menurut Steers (2015) yang terdiri dari 3 indikator yaitu : +3. +• 1). Pencapaian tujuan 2). Integrasi 3). Adaptasi +• Teknik Penentuan Informan +•Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan subyek penelitian melalui pertimbangan kriteria tertentu yakni +orang-orang yang karena posisinya mmpunyai pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan terkait efektivitas aplikasi +4. +SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan. +• Key Informan dan Informan +• Key Informan dalam penelitian ini Operator PKH Dinsos Kabupaten Sidoarjo +5. +• Informan dalam penelitian ini 1). Operator SIKS-NG Kelurahan Sidokare 2). Masyarakat Miskin yang tergolong miskin +• Fokus Penelitian +• Fokus penelitian ini menggunakan dimensi efektivitas penerapan aplikasi SIKS-NG menurut Steers (2015) yang terdiri dari 3 indikator yaitu : +6. +• 1). Pencapaian tujuan 2). Integrasi 3). Adaptasi +7 Hasil dan Pembahasan +1. Pencapaian Tujuan +Pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan +Sidokare yaitu dengan diterapkannya SIKS-NG maka harapannya adalah data kesejahteraan sosial menjadi valid dan tepat +sasaran. Berikut ini adalah perbandingan data DTKS di SIKS-NG yang terekap dan terverifikasi serta data usulan yang dibatalkan +pada Kelurahan Sidokare. +Keterangan Jumlah +Rekap DTKS Jumlah Individu 2.659 +Rekap DTKS Perlu Perbaikan 7 +Total Seluruh Data Verifikasi Usulan 138 +Total Data Sudah Diverifikasi 0 +Total Data Belum Diverifikasi 138 +Data yang Pernah Diusulkan lalu Dibatalkan 101 +Tabel 1. Perbandingan Data DTKS di SIKS-NG yang Terekap dan Terverifikasi serta Data +Usulan yang Dibatalkan di Kelurahan Sidokare (Sumber : Kelurahan Sidokare, 2025) +Berdasarkan hasil wawancara penulis dapat diketahui bahwa pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam +peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu dengan diterapkannya SIKS-NG maka harapannya +adalah data kesejahteraan sosial menjadi valid dan tepat sasaran. +Hal ini sesuai dengan teori menurut Steers (2015) bahwa pencapaian tujuan merujuk pada kemampuan individu atau organisasi +untuk berhasil mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan sejauh mana upaya yang +dilakukan telah menghasilkan hasil yang diharapkan atau bahkan melampaui ekspektasi. +Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SIKS-NG telah meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan +DTKS dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten, Namun, masih terdapat tantangan terkait peningkatan kapasitas +kemampuan sumber daya pegawai dalam menjalankan SIKS-NG, dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan aplikasi +tersebut +8 Hasil dan Pembahasan +2. Integrasi +Integrasi menurut Rathore dan Sonawat dalam Ramaila & Molwele (2022) [19] mendefinisikan integrasi teknologi sebagai +akses ke berbagai alat digital yang memungkinkan operator menerapkan keterampilan teknologi untuk terlibat dengan konten +untuk pemahaman yang lebih dalam dan memecahkan masalah. +Integrasi teknologi adalah penggunaan sumber daya teknologi komputer dan perangkat seluler seperti smartphone, +aplikasi perangkat lunak, dan internet dalam praktik sehari-hari dan dalam pengelolaan aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare. +Integrasi teknologi yang berhasil dicapai ketika penggunaan teknologi rutin dan transparan, mudah diakses dan siap sedia untuk +tugas yang sedang dikerjakan, dan membantu mencapai tujuan secara efektif. Pengintegrasian teknologi bertujuan untuk +membangun “knowledge-based society habits” pada operator SIKS-NG seperti kemampuan mencari, mengolah/mengelola +informasi, mengubahnya menjadi pengetahuan baru dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. +Hal ini sesuai dengan teori menurut Steers (2015) [17] bahwa integrasi merujuk pada penggabungan atau penyatuan +berbagai elemen, proses, atau sistem menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling terkait. Dalam konteks efektivitas, integrasi +mengacu pada upaya untuk mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai aspek atau komponen dalam suatu organisasi atau +program untuk mencapai tujuan secara lebih efisien dan efektif. +Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa integrasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan +kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu aplikasi SIKS-NG mempunyai manfaat dalam kesejahteraan +sosial. Dengan adanya aplikasi ini, kelurahan dapat dengan mudah mengajukan usulan untuk masyarakat yang tidak mampu +sesuai kebutuhan mereka. +Sebagai salah satu aplikasi yang dapat mengakses fungsi untuk mengusulkan data baru dan memeriksa apakah +masyarakat sudah terdaftar atau belum dalam DTKS mulai dari penginputan sampai dengan penghapusan. Sebaiknya Aplikasi +SIKS-NG harus lebih meningkatkan fitur terkait jumlah penerima Bantuan DTKS agar mempermudah pegawai dalam melakukan +pengecekan dan dapat diperhatikan dalam peningkatan perbaikan terkait human error saat pengajuan DTKS +9 Hasil dan Pembahasan +3. Adaptasi +Adaptasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu +dengan adanya aplikasi SIKS-NG ini diyakini dapat mendata penduduk miskin secara akurat yang selanjutnya data kemiskinan +yang telah diverifikasi dan divalidasi ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan oleh +Kementerian/lembaga terkait untuk penanganan kemiskinan dan diharapkan bantuan tepat sasaran. +Gambar 3. Bukti Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan DTKS +dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kelurahan Sidokare +Hal ini sesuai dengan teori menurut Steers (2015) [17] bahwa adaptasi merupakan kemampuan individu atau organisasi untuk +menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau situasional yang terjadi di sekitarnya. Dalam konteks teori efektivitas, +adaptasi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan dengan cara yang optimal. Adaptasi merupakan kemampuan +organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. +Berdasarkan hasil penelitian Dari segi SDM sudah cukup efektif karena Operator SIKS-NG faham dalam mengoperasikan komputer +dan faham tentang aplikasi SIKS-NG. Tetapi dari segi sarana dan prasarana dirasa masih belum maksimal karena masih kurangnya +perhatian; belum efektif karena dalam pendataannya tidak dicek secara langsung ke lapangan +10 Kesimpulan dan Saran + +Efektivitas aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan di Kelurahan Sidokare yaitu: +1. Pencapaian tujuan dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan yaitu dengan diaplikasikannya SIKS-NG maka +diharapkan data kesejahteraan sosial menjadi valid dan tepat sasaran n +2. Integrasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan yaitu aplikasi SIKS-NG di tingkat kelurahan digunakan oleh +operator khusus, sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan atau memeriksa data secara berkala bisa mendatangi kelurahan dengan hanya membawa +dokumen pendukung berupa Kartu Keluarga. Operator SIKS-NG melakukan input data dan memperbarui data kemiskinan yang ada di Kelurahan Sidokare. Selain itu +Operator SIKS-NG juga melakukan verifikasi dan validasi data masyarakat Kelurahan Sidokare +3. Adaptasi dalam penerapan aplikasi SIKS-NG dalam peningkatan kualitas pengelolaan data kemiskinan yaitu DTKS merupakan data induk yang berisi data pemerlu +pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial. Untuk mengecek status penerima bansos, masyarakat Kelurahan Sidokare + +Faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas (1) Faktor pendukung yaitu pada aplikasi SIKS-NG di tingkat kelurahan digunakan oleh operator khusus, +sehingga masyarakat yang akan mengajukan usulan atau memeriksa data secara berkala bisa mendatangi kelurahan dengan hanya membawa dokumen +pendukung berupa Kartu Keluarga dan (2) Faktor penghambat yaitu jadwal verifikasi faktual tidak sesuai dengan aplikasi, kadang dashboard tersebut muncul +namun kadang juga tidak muncul; saat pengusulan selalu terdapat maintenance sehingga usulan tersebut terkadang hilang; petugas Kelurahan Sidokare kesulitan +untuk mengetahui hasil diterima atau tidak diterimanya pengusulan records sehingga petugas harus melakukan pengecekan, contohnya pada Kartu Indonesia +Sehat (KIS), petugas harus mengecek helpdesk BPJS; dan prosedur baru dan daftar pengusulan program selalu mengalami keterlambatan penyampaian kepada +petugas desa sehingga petugas Kelurahan Sidokare terkadang kebingungan dalam melakukan pengusulan program. + +Saran dalam penelitian ini yaitu : (1) Operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare perlu memilih menggunakan wifi dengan jaringan internet yang stabil untuk +memudahkan tugas operator dalam menggunakan aplikasi SIKS-NG, (2) Operator aplikasi SIKS-NG di Kelurahan Sidokare perlu melakukan sosialisasi secara rinci +pada masyarakat di Kelurahan Sidokare agar masyarakat dapat cepat memahami terkait pengusulan data baru, (3) Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intens +diantara operator aplikasi SIKS-NG Kelurahan Sidokare dan user PKH Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta petugas desa di Kelurahan Sidokare dalam pengelolaan +aplikasi SIKS-NG mengenai prosedur baru dan daftar pengusulan program. +11 Referensi +[1] Dinsos, “Panduan Daftar DTKS 2024 dan Manfaatnya,” Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah, 2024. https://dinsos.lampungtengahkab.go.id/post/berita/read-panduan-daftar-dtks-2024-dan- +manfaatnya.html#:~:text=Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS,mendaftar%2C simak panduan berikut ini. (accessed Dec. 04, 2024). +[2] Kemensos, User Guide SIKS-NG Modul DTKS (Pengisi Data Desa/Kelurahan). Jakarta: Kementerian Sosial, 2024. +[3] UGM, “Benarkah Kemiskinan di Indonesia Berhasil Capai Target Nol Persen,” PKP Pasca UGM, 2024. https://pkp.pasca.ugm.ac.id/2024/08/12/benarkah-kemiskinan-di-indonesia-berhasil-capai-target-nol- +persen/#:~:text=Di Tahun 2023%2C Badan Pusat,selisih sekitar 2-3%25. (accessed Dec. 04, 2024). +[4] E. Purwanti, “Analisis Deskriptif Profil Kemiskinan Indonesia Berdasarkan Data BPS Tahun 2023,” J. Mhs. Humanis, vol. 4, no. 1, 2024. +[5] Sekkab, “Melalui Aplikasi SIKS-NG, Kemensos Siapkan Data Kemiskinan Yang Akurat dan Aktual,” Sekretariat Kabinet RI, 2019. https://setkab.go.id/melalui-aplikasi-siks-ng-kemensos-siapkan-data-kemiskinan-yang- +akurat-dan-aktual/. +[6] M. L. Prayoga, Muchtolifah, and Sishadiyanti, “Faktor Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo,” Jambura Econ. Educ. J., vol. 3, no. 2, 2021. +[7] S. Andriyani, “Analisis Efektifitas Hukum dalam Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Serta Peranan Lembaga Pengawas Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” +Universitas Indonesia, 2019. +[8] E. Ramadan, I. Nurlatifah, I. R. Shangadah, S. E. Ginanjar, and R. Santa, “Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS,” J. Sos. dan Teknol., +vol. 4, no. 2, 2024. +[9] A. C. Yosephine and Tukiman, “Efektivitas Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (Sipraja) Sebagai Pelayanan Publik Di Desa Gempolsari Kabupaten Sidoarjo,” J. Publicuho, vol. 7, no. 2, pp. 449–461, 2024. +[10] S. H. Cahyono and Y. G. Sucahyo, “Pengukuran Kualitas Data Menggunakan Framework Total Data Quality Management (Tdqm): Studi Kasus Sistem Informasi Beasiswa Universitas Indonesia,” J. Iptek-Kom (Jurnal Ilmu +Pengetah. Dan Teknol. Komunikasi), vol. 22, no. 2, pp. 193–206, 2020. +[11] D. E. A. Zebua, F. Hulu, F. Waruwu, and M. S. D. Mendrofa, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation untuk Pengolahan Data Kemiskinan Di Desa Balohili Botomuzoi,” Innov. +J. Soc. Sci. Res., vol. 4, no. 2, 2024. +[12] Haromin and D. Andriyansah, “Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Sebagai Aplikasi Pengolah Data Kemiskinan Di Desa Lamajang +Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung,” J. JISIPOL Ilmu Pemerintah. Univ. Bale Bandung, vol. 6, no. 3, pp. 34–56, 2022. +[13] N. R. Faiza, Radjikan, and T. Santoso, “Implementasi Aplikasi Sistem Kesejahteraan Sosial Next Generation Geographic Information System dalam Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Studi di Kecamatan +Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur),” Semin. Nas. 2022 “Transformasi Digit. Dalam Upaya Peningkatan Perekon. Pasca Pandemi,” vol. 1, no. 1, 2022. +[14] D. Purnamawati, Suyeno, and H. Anadza, “Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota +Mojokerto),” J. Respon Publik, vol. 16, no. 6, pp. 11–18, 2022. +[15] F. Wati, J. N. Utamajaya, and A. Pratama, “Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM,” JURIKOM (Jurnal Ris. Komputer), vol. 9, no. +2, p. 493−498, 2022. +[16] A. V Setya and Sarurama, Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Dinas Sosial Pppa Kabupaten Banjarnegara. +Jatinangor: IPDN, 2024. +[17] M. R. Steers, Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga, 2015. +[18] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018. +[19] S. Ramaila and A. J. Molwele, “The Role of Technology Integration in the Development of 21st Century Skills and Competencies in Life Sciences Teaching and Learning,” Int. J. High. Educ., vol. 11, no. 5, pp. 9–17, 2022. +[20] M. Yaumi and M. Damopolii, “Model Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pembelajaran Jarak Jauh,” Al-Musannif, vol. 1, no. 2, pp. 138–150, 2019. 12 UNIVERSITAS +MUHAMMADIYAH +SIDOARJO +Terima Kasih... diff --git a/raw/banten.viva.co.id.md b/raw/banten.viva.co.id.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8e5f9e077c9ed193d21300a31112d2d9f0e6db8 --- /dev/null +++ b/raw/banten.viva.co.id.md @@ -0,0 +1,1621 @@ +--- +url: https://banten.viva.co.id +title: "Berita Banten Hari Ini Terupdate dan Terbaru" +domain: banten.viva.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:52 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Berita Banten Hari Ini Terupdate dan Terbaru + +Banten - VIVA Pemudik Idul Fitri 2026 Mulai Meningkat di Pelabuhan Merak dan Ciwandan Kondisi Pelabuhan Merak dan Ciwandan Terkini, Jumat, 13 Maret 2026 Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang 2026–2031 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya Mensos Gus Ipul: Satu Data Nasional Jadi Senjata Utama Pemerintah Perangi Kemiskinan Gapasdap Sebut SKB 3 Menteri Mudik Idul Fitri 2026 Bukan Kita Suci, Bisa Berlaku Fleksibel untuk Kelancaran Perjalanan Pemkot Tangsel Gandeng KPK, Audit Ketat Potensi Penyelewengan Jabatan dan Gratifikasi Isi Waktu Libur Lebaran, Tangcity Mall Hadirkan Animasi Wayang Desa Timun Ngabuburit di Mal Tangerang Bersama Karakter Tung Tung Sahur Krakatau Steel Percepat Transformasi Binis Baja Nasional Jasa Marga Ungkap Permohonan Maaf Usai Kondisi Jalan Rusak di Ruas Tol Tangerang-Jakarta Banten Jadi Proyek Percontohan Pengawasan Dana Desa Jelang Arus Mudik, DPR Sidak Kerusakan Jalan Tol Jakarta–Tangerang : Tak Bisa Ditoleransi Ribuan Personel Polresta Tangerang Diterjunkan Jelang Idul Fitri, Fokus Jaga Titik Keramaian Mensos Kunjungi Kabupaten Serang, Data Bansos Dirombak Total Demi Tepat Sasaran Menakar Nasib Dosen dan Tendik BLU yang Belum Mujur Jadi ASN dan PPPK Soal THR Jelang Lebaran 2026, Disnakertrans Kabupaten Serang Buka Posko Aduan, Perusahaan Bandel Terancam Sanksi Pidana Mie Gacoan Perluas Ekspansi ke Indonesia Tengah–Timur, Siap Buka Gerai di Papua PT Kristalin Ekalestari Jamin Pendidikan Anak Korban KKB di Nabire Hingga Jenjang Sarjana Budi Rustandi, Cairkan THR untuk PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu Hari Ini Perang Iran Lawan Amerika - Israel, Dua Warga Banten Berhasil di Evakuasi dengan Selamat WN Irak Diamankan Imigrasi Bandara Soetta Usai Gunakan Dokumen Palsu HDCI Serang dan BCF Berbagi Seribu Takjil di Kota Serang Jelang Cuti Lebaran 2026, Imigrasi Tangerang Hadirkan Paspor Simpatik Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Datangi RS Bhayangkara Surabaya, Ini Hasilnya Dindik Cilegon Seleksi Tenaga Pendamping Disabilitas, Bakal Dampingi Siswa Berkebutuhan Khusus Debt Collector di Tangerang Ditangkap Usai Gasak 65 Gram Emas Jelang Angkutan Lebaran 2026, Pertamina Siapkan Layanan di Jalur Krusial Wilayah Banten Polda Jawa Barat Resmikan Renovasi Rumah Warga dan Petani Jagung Binaan Polri Ngabuburit di Mal Tangerang Bersama Karakter Tung Tung Sahur Pemudik Idul Fitri 2026 Mulai Meningkat di Pelabuhan Merak dan Ciwandan Pemkot Tangsel Gandeng KPK, Audit Ketat Potensi Penyelewengan Jabatan dan Gratifikasi Isi Waktu Libur Lebaran, Tangcity Mall Hadirkan Animasi Wayang Desa Timun Menakar Nasib Dosen dan Tendik BLU yang Belum Mujur Jadi ASN dan PPPK Menko Yusril Sebut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Terencana, Minta Aktor Intelektual Diungkap Pedas! Senator AS Sebut Trump Pembohong Kelas Kakap Terkait Serangan ke Sekolah Dasar di Iran Azizah Salsha Go Public dengan Nadhif Zahiruddin, Netizen: Gosip adalah Fakta yang Tertunda Menteri Perang AS Sebut Mojtaba Khamenei Terluka, Wajahnya Cacat Prabowo: Banyak Kerja dari Rumah, Kita Efisiensi dan Hemat BBM Dalam Jumlah Besar Sate Ayam Ponorogo di Gang Nologaten: Kuliner Legendaris yang Tetap Ramai Meski Lebaran Usai Menelusuri Lorong Mistis Hell's Museum di Haw Par Villa Singapura Mengupas Sisi Gelap Taktik Bola Mati Mikel Arteta Perang Israel-Iran Pengaruhi Wisata Dunia, Indonesia Perlu Antisipasi Pemkot Tangsel Gandeng KPK, Audit Ketat Potensi Penyelewengan Jabatan dan Gratifikasi Isi Waktu Libur Lebaran, Tangcity Mall Hadirkan Animasi Wayang Desa Timun Ngabuburit di Mal Tangerang Bersama Karakter Tung Tung Sahur News News News News Ekonomi & Bisnis News Wisata & Kuliner Wisata & Kuliner Ekonomi & Bisnis News News News News News Ragam News Ekonomi & Bisnis News News News News Ragam News Pendidikan & Kesehatan Pendidikan & Kesehatan News News News Wisata & Kuliner News News Wisata & Kuliner Ragam Berita Berita Lifestyle Berita Berita Wisata Wisata Olret Jatim News Wisata & Kuliner Wisata & Kuliner Pemudik Idul Fitri 2026 Mulai Meningkat di Pelabuhan Merak dan Ciwandan + + + + + News + + + + + 20 jam lalu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kondisi Pelabuhan Merak dan Ciwandan Terkini, Jumat, 13 Maret 2026 + + + + + News + + + + + 22 jam lalu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Seleksi Pimpinan BAZNAS Kabupaten Serang 2026–2031 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Jadwal Lengkapnya + + + + + News + + + + + 22 jam lalu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Mensos Gus Ipul: Satu Data Nasional Jadi Senjata Utama Pemerintah Perangi Kemiskinan + + + + + News + + + + + 2 hari lalu + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Gapasdap Sebut SKB 3 Menteri Mudik Idul Fitri 2026 Bukan Kita Suci, Bisa Berlaku Fleksibel untuk Kelancaran Perjalanan + + + + + Ekonomi & Bisnis + + + + + 2 hari lalu Terbaru + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pemkot Tangsel Gandeng KPK, Audit Ketat Potensi Penyelewengan Jabatan dan Gratifikasi + + + + + News + + + + + 3 jam lalu + + + + + + + Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih melalui penguatan sistem pengendalian gratifikasi di seluruh jajaran perangkat. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Isi Waktu Libur Lebaran, Tangcity Mall Hadirkan Animasi Wayang Desa Timun + + + + + Wisata & Kuliner + + + + + 4 jam lalu + + + + + + + Tangerang City (TangCity) Mall, Kota Tangerang, pengelola menghadirkan rangkaian hiburan keluarga bertema budaya dan Ramadan melalui acara “Aniwayang Desa Timun - Riang R + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ngabuburit di Mal Tangerang Bersama Karakter Tung Tung Sahur + + + + + Wisata & Kuliner + + + + + 5 jam lalu + + + + + + + Mal Ciputra Tangerang, pengelola menghadirkan hiburan keluarga yang mengisi momen ngabuburit yang seru dan penuh kebersamaan melalui drama musikal dengan tema "Ramadan Ad + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Krakatau Steel Percepat Transformasi Binis Baja Nasional + + + + + Ekonomi & Bisnis + + + + + 1 hari lalu + + + + + + + PT Krakatau Steel berkomitmen untuk mempercepat transformasi bisnis serta memperkuat operasional industri baja nasional melalui sinergi strategis lintas lembaga negara. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jasa Marga Ungkap Permohonan Maaf Usai Kondisi Jalan Rusak di Ruas Tol Tangerang-Jakarta + + + + + News + + + + + 1 hari lalu + + + + + + + Kondisi jalan rusak di Tol Jakarta-Tangerang menjadi sorotan. Adanya hak ini, Jasa Marga Metropolitan Tollroad (JMT) Regional Division selaku pengelola Ruas Tol Jakarta-T + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Banten Jadi Proyek Percontohan Pengawasan Dana Desa + + + + + News + + + + + 1 hari lalu + + + + + + + Provinsi Banten ditunjuk sebagai proyek percontohan nasional dalam optimalisasi pengawasan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa yang masuk pada Program Jaksa Garda D + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jelang Arus Mudik, DPR Sidak Kerusakan Jalan Tol Jakarta–Tangerang : Tak Bisa Ditoleransi + + + + + News + + + + + 1 hari lalu + + + + + + + Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap kondisi ruas jalan Tol Jakarta-Tangerang. Hal ini dilakukan usai kerusakannparah di + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ribuan Personel Polresta Tangerang Diterjunkan Jelang Idul Fitri, Fokus Jaga Titik Keramaian + + + + + News + + + + + 1 hari lalu + + + + + + + Sebanyak 1.123 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah melalui Operasi Ketupat Maung 2026 di wilayah hukum Polresta Tangerang. Rib + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Mensos Kunjungi Kabupaten Serang, Data Bansos Dirombak Total Demi Tepat Sasaran + + + + + News + + + + + 1 hari lalu + + + + + + + Pemerintah mempercepat pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Serang. Dua menteri turun langsung untuk memastikan bansos tepat sasaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Menakar Nasib Dosen dan Tendik BLU yang Belum Mujur Jadi ASN dan PPPK + + + + + Ragam + + + + + 1 hari lalu + + + + + + + Opini Menakar Nasib Dosen dan Tendik BLU yang Belum Mujur Jadi ASN dan PPPK, ditulis oleh M. Ishom el Saha, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Soal THR Jelang Lebaran 2026, Disnakertrans Kabupaten Serang Buka Posko Aduan, Perusahaan Bandel Terancam Sanksi Pidana + + + + + News + + + + + 2 hari lalu + + + + + + + Disnakertrans Kabupaten Serang membuka posko pengaduan THR 2026. Perusahaan diwajibkan membayar THR penuh paling lambat H-7 sebelum hari raya. Pelanggaran bisa berujung + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Mie Gacoan Perluas Ekspansi ke Indonesia Tengah–Timur, Siap Buka Gerai di Papua + + + + + Ekonomi & Bisnis + + + + + 2 hari lalu + + + + + + + Jaringan restoran mie pedas Mie Gacoan terus memperluas jangkauan bisnisnya ke berbagai daerah di Indonesia bagian Tengah hingga Timur. Melalui perusahaan pengelolanya. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PT Kristalin Ekalestari Jamin Pendidikan Anak Korban KKB di Nabire Hingga Jenjang Sarjana + + + + + News + + + + + 2 hari lalu + + + + + + + PT Kristalin Ekalestari jamin pendidikan anak korban penyerangan KKB di Nabire hingga sarjana sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat sekitar. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Budi Rustandi, Cairkan THR untuk PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu Hari Ini + + + + + News + + + + + 2 hari lalu + + + + + + + Kabar gembira! Wali Kota Budi Rustandi resmi teken Perwal. Pemkot Serang siapkan Rp45 Miliar untuk cairkan THR ASN dan PPPK mulai Kamis 12 Maret 2026. Simak selengkapnya. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Perang Iran Lawan Amerika - Israel, Dua Warga Banten Berhasil di Evakuasi dengan Selamat + + + + + News + + + + + 2 hari lalu + + + + + + + Ditengah perang Iran lawan Amerika - Israel, dua warga Banten berhasil di evakuasi dengan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + WN Irak Diamankan Imigrasi Bandara Soetta Usai Gunakan Dokumen Palsu + + + + + News + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno–Hatta mengamankan warga negara asing (WNA) asal Irak berinisial A.D.A (28). Di mana, ia diduga menggunakan paspor Australia pa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HDCI Serang dan BCF Berbagi Seribu Takjil di Kota Serang + + + + + Ragam + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + Komunitas motor gede (moge) dari Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Serang dan Banten Creatif Fest membagikan 1000 takjil ke masyarakat di Kota Serang, Banten. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jelang Cuti Lebaran 2026, Imigrasi Tangerang Hadirkan Paspor Simpatik + + + + + News + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + Kantor Imigrasi Tangerang membuka layanan Paspor Simpatik sebagai langkah untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 2026. Laya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Datangi RS Bhayangkara Surabaya, Ini Hasilnya + + + + + Pendidikan & Kesehatan + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + Dewan pengawas BPJS Kesehatan, Afif Johan, datangi RS Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada Selasa, 10 Maret 2026. Dia keliling ke sejumlah tempat pelayanan. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dindik Cilegon Seleksi Tenaga Pendamping Disabilitas, Bakal Dampingi Siswa Berkebutuhan Khusus + + + + + Pendidikan & Kesehatan + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + Dinas Pendidikan (Dindik) Cilegon menyeleksi 41 pelamar untuk menjadi tenaga pendamping disabilitas. Mereka yang lolos, akan ditempatkan di berbagai sekolah. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Debt Collector di Tangerang Ditangkap Usai Gasak 65 Gram Emas + + + + + News + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + RS, pria 32 tahun ini diamankan Polres Metro Tangerang Kota usai melakukan aksi perampokan di sebuah rumah kawasan Neglasari, Kota Tangerang. RS yang diketahui berprofesi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jelang Angkutan Lebaran 2026, Pertamina Siapkan Layanan di Jalur Krusial Wilayah Banten + + + + + News + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + PT. Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (RJBB) melakukan persiapan jelang periode angkutan lebaran 2026. Di mana, kesiapan dilaukan pada beberapa titik, sala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Polda Jawa Barat Resmikan Renovasi Rumah Warga dan Petani Jagung Binaan Polri + + + + + News + + + + + 3 hari lalu + + + + + + + Polda Jawa Barat (Jabar) melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) menyerahkan dua unit rumah tidak layak huni di Desa Ciherang, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung. + + + + + + + Muat Lainnya +  Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + Ngabuburit di Mal Tangerang Bersama Karakter Tung Tung Sahur + + + + + Wisata & Kuliner + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Mal Ciputra Tangerang, pengelola menghadirkan hiburan keluarga yang mengisi momen ngabuburit yang seru dan penuh kebersamaan melalui drama musikal dengan tema "Ramadan Ad + + + + + + + + + + + + + + + Pemudik Idul Fitri 2026 Mulai Meningkat di Pelabuhan Merak dan Ciwandan + + + + + News + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Pemudik Idul Fitri mulai meningkat di Pelabuhan Merak dan Ciwandan, pada Sabtu dini hari, 14 Maret 2026. Posko siaga bencana juga berdiri di Pelabuhan Merak. + + + + + + + + + + + + + + + Pemkot Tangsel Gandeng KPK, Audit Ketat Potensi Penyelewengan Jabatan dan Gratifikasi + + + + + News + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih melalui penguatan sistem pengendalian gratifikasi di seluruh jajaran perangkat. + + + + + + + + + + + + + + + Isi Waktu Libur Lebaran, Tangcity Mall Hadirkan Animasi Wayang Desa Timun + + + + + Wisata & Kuliner + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Tangerang City (TangCity) Mall, Kota Tangerang, pengelola menghadirkan rangkaian hiburan keluarga bertema budaya dan Ramadan melalui acara “Aniwayang Desa Timun - Riang R + + + + + + + + + + + + + + + Menakar Nasib Dosen dan Tendik BLU yang Belum Mujur Jadi ASN dan PPPK + + + + + Ragam + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Opini Menakar Nasib Dosen dan Tendik BLU yang Belum Mujur Jadi ASN dan PPPK, ditulis oleh M. Ishom el Saha, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten + + + + + + + Selengkapnya +  Terpopuler VIVA + + + + + + + + + + + + + + + + Menko Yusril Sebut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Terencana, Minta Aktor Intelektual Diungkap + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Yusril Ihza Mahendra menegaskan tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan serangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan HAM. + + + + + + + + + + + + + + + + Pedas! Senator AS Sebut Trump Pembohong Kelas Kakap Terkait Serangan ke Sekolah Dasar di Iran + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, pada Kamis menuduh Presiden Donald Trump berbohong terkait laporan serangan mematikan terhadap sekolah dasar di Iran + + + + + + + + + + + + + + + + Azizah Salsha Go Public dengan Nadhif Zahiruddin, Netizen: Gosip adalah Fakta yang Tertunda + + + + + Lifestyle + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Kehidupan pribadi selebgram Azizah Salsha kembali menjadi bahan perbincangan di media sosial. Kali ini, perhatian publik tertuju pada sebuah unggahan Instagram eksklusif. + + + + + + + + + + + + + + + + Menteri Perang AS Sebut Mojtaba Khamenei Terluka, Wajahnya Cacat + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan pada hari Jumat, 13 Maret 2026,bahwa Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, terluka dan wajahnya kemungkinan cacat + + + + + + + + + + + + + + + + Prabowo: Banyak Kerja dari Rumah, Kita Efisiensi dan Hemat BBM Dalam Jumlah Besar + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia berhasil melewati masa sulit, seperti pandemi Covid-19. Ia menyebut saat itu Indonesia bisa melakukan penghematan BBM + + + + + + + + Selengkapnya +  Viva Partner Network + + + + + + + + + + + + + + + Sate Ayam Ponorogo di Gang Nologaten: Kuliner Legendaris yang Tetap Ramai Meski Lebaran Usai + + + + + + Wisata + + + + 2 menit lalu + + + + + + + Cicipi kelezatan Sate Ayam Ponorogo di Gang Nologaten yang legendaris. Simak sejarah warung H. Tukri Sobikun, rahasia bumbu bacem, hingga kunjungan para presiden RI. + + + + + + + + + + + + + + + Menelusuri Lorong Mistis Hell's Museum di Haw Par Villa Singapura + + + + + + Wisata + + + + 2 menit lalu + + + + + + + Nikmati sensasi unik wisata Singapura yang berbeda di Hell's Museum Haw Par Villa, sebuah museum kematian pertama di dunia yang menyajikan diorama neraka legendaris. + + + + + + + + + + + + + + + Mengupas Sisi Gelap Taktik Bola Mati Mikel Arteta + + + + + + Olret + + + + 5 menit lalu + + + + + + + Meskipun memimpin klasemen Premier League, Arsenal masih dipertanyakan karena terlalu bergantung pada bola mati dan kurangnya permainan menyerang yang menarik. + + + + + + + + + + + + + + + Perang Israel-Iran Pengaruhi Wisata Dunia, Indonesia Perlu Antisipasi + + + + + + Jatim + + + + 11 menit lalu + + + + + + + Konflik yang memanas antara Israel dan Iran berpotensi memberi dampak luas terhadap berbagai sektor global, termasuk industri pariwisata yang menurunkan wisatawan. + + + + + + + Selengkapnya +  Isu Terkini + + + + #1 + + + + Kota serang + + + + + + #2 + + + + Pemerintah kabupaten serang + + + + + + #3 + + + + Krakatau steel + + + + + + #4 + + + + Bantuan sosial + + + + + + #5 + + + + Tenaga kependidikan Pilihan Redaksi + + + + + + + + + + + + + + + Pemkot Tangsel Gandeng KPK, Audit Ketat Potensi Penyelewengan Jabatan dan Gratifikasi + + + + + News + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berkomitmen menciptakan birokrasi yang bersih melalui penguatan sistem pengendalian gratifikasi di seluruh jajaran perangkat. + + + + + + + + + + + + + + + Isi Waktu Libur Lebaran, Tangcity Mall Hadirkan Animasi Wayang Desa Timun + + + + + Wisata & Kuliner + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Tangerang City (TangCity) Mall, Kota Tangerang, pengelola menghadirkan rangkaian hiburan keluarga bertema budaya dan Ramadan melalui acara “Aniwayang Desa Timun - Riang R + + + + + + + + + + + + + + + Ngabuburit di Mal Tangerang Bersama Karakter Tung Tung Sahur + + + + + Wisata & Kuliner + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Mal Ciputra Tangerang, pengelola menghadirkan hiburan keluarga yang mengisi momen ngabuburit yang seru dan penuh kebersamaan melalui drama musikal dengan tema "Ramadan Ad diff --git a/raw/bappeda.jabarprov.go.id_wp-content_uploads_2022_03_BAPPENAS-forum-satu-data-2020.pdf.md b/raw/bappeda.jabarprov.go.id_wp-content_uploads_2022_03_BAPPENAS-forum-satu-data-2020.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..984f10cf2b4c24c15fc8638d8a365ac6cb30864d --- /dev/null +++ b/raw/bappeda.jabarprov.go.id_wp-content_uploads_2022_03_BAPPENAS-forum-satu-data-2020.pdf.md @@ -0,0 +1,490 @@ +--- +url: https://bappeda.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2022/03/BAPPENAS-forum-satu-data-2020.pdf +title: "BAPPENAS-forum-satu-data-2020.pdf" +domain: bappeda.jabarprov.go.id +crawl_date: 2026-03-10 04:16:33 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# BAPPENAS-forum-satu-data-2020.pdf + +Mewujudkan Data Perencanaan Pembangunan +Daerah yang Berkualitas dalam Kerangka Kebijakan +Satu Data Indonesia +Oktorialdi , Ph.D. +Staff Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, +Selaku Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, +Kementerian PPN/ Bappenas +Jakarta, 8 Maret 2022 +Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia tingkat +Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Pengantar Pelaksanaan Satu Data +1 +di Daerah +Portal dan Platform SDI +Agenda +2 untuk Berbagi Pakai Data +Transformasi Data Menuju +3 Registrasi Sosial-Ekonomi +Percepatan Optimalisasi +4 Pelaksanaan Satu Data di Jawa +Barat +2 1 +Pengantar Pelaksanaan Satu Data di Daerah Data sebagai Kekayaan Negara dan Modal Dasar Transformasi Digital +5 Arahan Presiden Terkait Perencanaan +Transformasi Digital +1 Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur +digital yang diikuti percepatan penyediaan layanan internet di +12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik. +Roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis +2 +seperti: pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor +pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, +sektor penyiaran +3 Percepatan integrasi pusat data nasional +“Kedaulatan dan kemandirian digital +harus menjadi prinsip penting dalam +4 Mempersiapkan kebutuhan SDM (sumber daya manusia) +transformasi digital kita” +talenta digital +Ir. H. Joko Widodo +Mempersiapkan dengan cepat regulasi, skema pendanaan, dan +5 Presiden Republik Indonesia +pembiayaan transformasi digital +Sumber: Peluncuran Program Konektivitas Digital 2021 pada 26 Februari 2021 +Sumber: Ratas Perencanaan Transformasi Digital pada 3 Agustus 2020 Tantangan Satu Data Indonesia +Kondisi saat ini Tantangan +Teknis +Terdapat banyak aplikasi penghasil data yang +o +belum dikelola secara terintegrasi +Beragamnya referensi dan standar data +o +Metodologi tata kelola data yang belum +Standar dan Tata Sistem Penghasil o +terstandarkan +Kelola Data yang Data antar Instansi +Beragam tidak terintegrasi +Non Teknis +Memberi ruang untuk Mengakibatkan Ego Sektoral +o +inkonsistensi informasi inefisiensi, redundansi, +Kompleksitas ekosistem regulasi dan +o +sehingga pengambilan kesulitan dalam mencari +kelembagaan +keputusan berpotensi data, serta menyulitkan +menghasilkan keputusan dalam menyusun o Tingkat pemahaman Kebijakan Satu Data yang +yang tidak tepat kebijakan yang holistik belum merata +dan integratif Kecenderungan keraguan antar instansi +o +pemerintah untuk berbagi akses data Perkembangan Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia +Landasan Standar dan Metadata Kode Referensi dan Data Induk +Data Statistik +Referensi Penduduk +Peraturan BPS Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Data Statistik +● +Nasional ● NIK sebagai referensi tunggal penduduk Indonesia sesuai +dengan UU No 23 tahun 2006 diperkuat dengan +Data Spasial +kesepakatan Forum Satu Data Indonesia 2021 dan arahan +SE Kepala BIG No.6/2021 tentang Pedoman Standar Data dan +● Dewan Pengarah pada Rapat Dewan Pengarah 2021 +Struktur -Format Baku Metadata Spasial +Referensi Kewilayahan +Data Keuangan Negara +Bridging / relasi antar Kode Wilayah Administrasi (Kode +Pedoman standar data dan metadata keuangan melekat pada ● +● +Wilkerstat, Kode Wilayah Administrasi Kemendagri, +pedoman-pedoman pengoperasian aplikasi keuangan dengan mengacu +pada IFMIS (Integrated Financial Management Information System). Kode Pos) dalam sig.bps.go.id +Peraturan BPS No. 5 /2021 tentangKode dan Nama +● +Wilkerstat +Referensi Fasyankes +2 +Interoperabilitas dan Portal Satu Data Forum Satu Data Indonesia tematik 2021 tentang +● +penyepakatan pemaduan kode referensi fasilitas +• Pengembangan Portal SDI 2021 meliputi Modul Manajemen User pelayanan kesehatan bersama Kemenkes dan BPJS +dan Akses, Dashboard Monitoring, Repository, Opern Data, dan Kesehatan +Layanan SDI (Forum Data, Bimbingan, dan Permintaan Data) Penerbitan Kepmenkes No. HK.01.07-MENKES-223 -2022 +● +• Pemanfaatan server PDNS dan uji penggunaan SPLP ttg Standar Kode Referensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan +• Integrasi Portal SDI dengan Geoportal JIGN +• Progres terintegrasi sebanyak177 instansi dan 45.683 dataset Maksud dan Tujuan Perpres No. 39/2019 +“Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk MENGATUR PENYELENGGARAAN TATA +KELOLA DATA yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk +mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan” +Acuan Ketersediaan Data yang Mendorong +Mendukung +Pelaksanaan dan Akurat, Mutakhir, Keterbukaan +Sistem Statistik +Pedoman Terpadu, dapat di dan Transparansi +Nasional +Penyelenggaraan pertanggungjawabkan, Data +Tata Kelola Data mudah diakses dan +dibagaipakaikan antar +instansi Tata Kelola Satu Data Indonesia +Mendorong Ketersediaan (Kuantitas) dan Kualitas Data +SUMBER PRINSIP SATU PEMBINAAN DATA +DATA DATA DATA PRIORITAS +Data Keuangan Negara +Pembina Data : Kementerian Prioritas Nasional +Pemerintah Satu Standar Data Keuangan +Pusat Data Statistik +87 K/L Pembina Data : Badan Program Strategis +Pusat Statistik Nasional +Data Geospasial +Satu Metadata Baku +Pembina Data : Badan Terdapat 3 Program Strategis +Informasi Geospasial Nasional yang difokuskan untuk +Pemerintah Data Lainnya tahun2021, yaitu SDGs, +Daerah Pembina Data : Belum Bansos/Banpem/Subsidi, +Interoperabilitas ditentukan, kandidat UMKM +Prov/Kab/Kot disepakati melalui Forum SDI +a tingkat pusat dan ditetapkan +oleh Presiden +Major Project +Kode Referensi/Data dalam RPJMN & +Induk Pembinaan Data berperan RKP +dalam menerapkan data +Umum leadership dan data quality +Kebijakan Satu Data Indonesia assurancepada instansi Arahan Presiden +mendorong perbaikan kualitas data (Mendesak) +pemerintah penyelenggara +melalui penerapan prinsip-prinsip +Satu Data data Penyelenggaraan Satu Data Indonesia +Gambaran Umum +Prinsip +Standar Data Metadata Interoperabilitas Kode Referensi +SDI +Dewan Forum Pembina Sekretariat Walidata Produsen +Pembentukan Pengarah SDI Data SDI Walidata Pendukung Data +Kelembagaan +Perpres, Perpres, Permen, Perpres, Perpres,Perme Permen, Perkada Perkada +Permen Perkada Permen, n, Perkada Perkada +Perban +Penyelenggaraan +Perencanaan Pengumpulan Pemeriksaan Penyebarluasan +SDI +Pemanfaatan Pengendalian +Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi +Data Pembangunan 2 +Portal dan Platform SDI +untuk Berbagi Pakai Data Potensi Data untuk Integrasi +SUMBER DATA JENIS DATA CONTOH INTEGRASI DATA +Keuangan Pusat +Keuangan Negara Alokasi Bansos Covid +Pembina Data : Nasional +Pemerintah +Kementerian Keuangan Alokasi Optimal Bansos +Pusat Keuangan Daerah Covid / Wilayah +87 K/L Prosentase Penduduk +Miskin / WIlayah +Statistik Dasar +Statistik Pendapatan +Pemerintah Pembina Data : Badan Statistik Sektoral Nelayan +Daerah Pusat Statistik Data Sasaran Bantuan +Prov/Kab/Kota Sosial untuk Nelayan +Statistik Khusus Penduduk +Miskin +Informasi Geospasial Dasar +Geospasial +Penduduk +Pembina Data : Badan +Umum Informasi Geospasial Miskin +Informasi Geospasial Tematik +Peta Kemiskinan Wilayah +Data Lainnya +Peta Wilayah +Pembina Data : Belum +Administrasi +ditentukan Perkembangan dan Pemanfaatan Implementasi Prinsip +Satu Data Indonesia untuk Mendukung Isu Strategis Nasional +Pembentukan Task force +Data Bantuan Pemerintah, PembentukanBasis Ujicoba17 IndikatorTujuan PenetapanKode InisiasiSatu Data +Pembangunan Berkelanjutan ReferensiFasilitas +Bantuan Sosial, dan Data UMKM (SDGs) PelayananKesehatan Kependudukan +Subsidi +•Penggunaan NIK dan NPWP • Inisiasi pembentukan basis Penetapan 17 indikator SDGs Penetapan terkait kode • Pelaksanaan Sensus Penduduk +menjadi Kode Referensi/Data data Usaha Mikro, Kecil, dan sebagai salah satu data prioritas referensi untuk fasilitas 2020 (SP2020) dengan +Induk tunggal dalam tata kelola Menengah yang dimulai oleh Satu Data Indonesia pada Forum pelayanan kesehatan antara pemanfaatan data administrasi +D Ba a n ta tu a B n a n S tu o a s n ia P l d em an e r S in u t b a s h i , d i. K U e K m M e n d t a e l r a ia m n p K e o m p e er n a u s h i a d n a n S D a a t t u a D da a n ta I n In fo d r o m n a e s s i i a T i : n I g d k e a n t t if P ik u a s s a i t K BP em JS en K te e r s ia e n hata K n e y s a e n h g at d a i n fasili d ta a s n i k D e it p je e n nd D u u d k u c k a a p n il, y a K n e g m e d n ik te e r lo ia la n oleh +amanat RUU Cipta Kerja. oleh ForumSatuDataIndonesia Dalam Negeri. +•Identifikasi Daftar Data dan dan BPS. • Acuan data sensus dan statistik +penyiapan Infrastruktur Sistem • Pembinaan Data Statistik berbasis kependudukan akan +Informasi Bantuan terkait Usaha Mikro, Kecil, menggunakan data administrasi +Pemerintah, Bantuan Sosial, dan Menengah oleh BPS dari Kemendagri +dan Subsidi +• Dibangun sinkronisasi antara +•Penyusunan SK TaskForce Data +Dukcapil dan BPS terkait +Bantuan Sosial, Pemerintah, dan +updating data penduduk yang +Subsidi yang terdiri dari tim +meningkatkan kualitas data +Hukum, tim Tata Kelola, dan tim +kependudukan dan mengurangi +Teknis +selisih data BPS dan Dukcapil +April 2021 Februari2021 Oktober2020 –2021 Mei 2021 Oktober2020 -2021 Aspek-aspek dalam Tata Kelola Akses dan Bagipakai Data +▪ Regulasi dan kebijakankeamanan data dan +▪ Pemberian dan pembatasan akses sesuai +informasi sesuai standar ilmiah dan asas good +dengantugas, fungsi, dan lingkup +governance +kewenangan +▪ Pedoman, alurdan kelembagaanakses data yang +▪ Tidak ada pembebanantarif aksesdata +akuntabel dan manajemen risiko +untuk bagipakai antar instansi pemerintah +▪ Menerapkan tata kelola manajemen user role +dan data publik(open) +dalam platform bagipakai data +▪ Bagipakai data dilaksanakan dengan +▪ Menerapkan tata kelola keamanan dalam konten +orientasikebermanfaatandata +Proporsional data(watermark, password file, dll) +▪ Menerapkan tata kelola keamanan dalam system +dan fisik serta melaksanakan auditdan +Dalam Perpres 39/2019 pembenahanberkala dalam keamanan system +Data diakses / dibagipakaikan Aman +dalam Portal SDI tidak +memerlukan perjanjian +kerjasama dan tidak dipungut +biaya antar instansi Pemerintah Mudah +▪ Melalui tata kelola yang sederhanadan birokrasi yang efisien +▪ Memanfaatkan Teknologi Informasiyang dapat diakses dan +Data harus dapat menerapkan tata kelola akses +dipakai secara bersama-sama +yang mudah, aman, dan proporsional +▪ Mudah untuk dijagakeberlanjutannya, tidak perlu banyak +melakukan penyiapan akses berulang-ulang Pemanfaatan Bagipakai Data dalam SDI +Data disebarluaskan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Media Lainnya +Sampai saat ini, instansi dapat menggunakan media lain untuk menyebarluaskan data sepanjang +terintegrasidengan Portal Satu Data Indonesia +Pengembangan Media Penyebarluasan/Bagipakai Data +Pengembangan media penyebarluasan/bagipakai data oleh instansi dilaksanakan dengan mengikuti +perundangan yang berlaku tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikdan diintegrasikan +dengan Portal Satu Data Indonesia +Data yang diakses di Portal Satu Data Indonesia Tidak Dipungut Biaya +Dalam melakukan akses dan bagipakai data melalui Portal Satu Data Indonesia antar instansi +pemerintahtidak ada biaya yang dikenakan +Data yang diakses di Portal Satu Data Indonesia Tidak Perlu MoU +Dalam melakukan akses dan bagipakai data melalui Portal Satu Data Indonesiaantar instansi +pemerintahtidak diperlukan adanya nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama +Kerjasama Data Tertentu +Dalam hal diperlukan kerjasama khusus/tematik/tertentu antar instansi dalam pelaksanaan bagipakai +data, Walidata Instansi Pemrakarsa berkoordinasi melalui Forum Satu Data dengan melibatkan +Pembina Data +Uji coba implementasi SDI Uji coba implementasi SDI terkait +Uji coba implementasi SDI Uji Coba Implementasi +terkait tata kelola data bantuan terkait pengelolaan data aset pengelolaan data aset desa di +sosial di Provinsi DIY UMKM di Provinsi Sumatera Barat Desa Panggungharjo, Bantul, DIY. Skema SDI Selayang Pandang Uji Coba Implementasi Satu Data Desa 2020 +November 2020 di DIYogyakarta +Kelurahan (Desa) Panggungharjo, +Kepanewon (Kecamatan) Sewon, Bantul +Tujuan +● Memetakan peluang dan tantangan +implementasi Satu Data tingkat desa +Metodologi +● Pendampingan dan bimbingan Satu Data +tingkat Desa +● Data Discovery Workshop +● Pencermatan kondisi riil data desa +● Asistensi pengolahan data desa +Keluaran +● Rekomendasi SOP Penyelenggaraan +Data Desa +● Dashboard Visualisasi Data Desa 3 +Transformasi Data +Menuju Registrasi Sosial-Ekonomi Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial-Ekonomi +Prinsip dan Tujuan +Tujuan Registrasi Sosial +CAKUPAN +PrinsipTransformasiData MenujuRegistrasiSosial +Mencakup seluruh penduduk +Mempercepat Penanganan +PENARGETAN +Masyarakat Terdampak Bencana +Dinamis dan sewaktu, serta memiliki sistem +graduasi yang jelas +PENDANAAN +Memperkuat Integrasi Program +Pendanaan berkesinambungan dan kolaboratif +Mempercepat Penurunan PEMUTAKHIRAN +Bersifat dua arah, melalui penjangkauan aktif +Kemiskinan Kronis +Pemerintah dan registrasi on-demand +masyarakat +INTEROPERABILITAS +Meningkatkan Penjangkauan +Inklusif Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai +identitas utama +PENGELOLAAN +Memperkuat Penyaluran Digital Dilakukan mulai di tingkat desa/kelurahan +sampai pusat +Sumber: Outstanding Issue, Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan / Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Transformasi Data +Menuju Registrasi Sosial-Ekonomi +3. REKOMENDASI +Penguatan Kelembagaan: +1 3 +1. Pemutakhiran dan perluasan Data Terpadu +Pandemi Covid-19 meningkatkan jumlah +penduduk miskin, sehingga muncul miskin Pemutakhiran data penduduk miskin Kesejahteraan Sosial (DTKS), menuju satu basis +belum optimal dilakukan. Selama 3 tahun +dan rentan “baru”. Pada Maret 2020, data registrasi sosial-ekonomi. +terakhir, masih banyak daerah yang +tingkat kemiskinan menjadi 9,78% dan 2. Penentuan kelembagaan pengelola basis data +A kurang aktif memutakhirkan data +T pada September 2020 sebesar 10,19%. registrasi sosial-ekonomi. +kemiskinan. +K +3. Penguatan peran tim koordinasi penanggulangan +A +F 2 4 kemiskinan (TKPK) di tingkat provinsi dan +. 1 Rendahnya akurasi program bantuan Arahan Presiden bahwa Kementerian kabupaten/kota. +sosial yang dicirikan dari tingginya PPN/Bappenas dan BPS menyelesaikan 4. Pengembangan sistem pendataan mandiri dan +exclusion dan inclusion error. permasalahan pendataan. +realtimesampai tingkat desa/kelurahan. +5. Peningkatan kualitas SDM pelaksana pendataan +di lapangan. +Database kondisi sosial ekonomi seluruh penduduk belum tersedia, sehingga mengurangi akurasi +penargetan dan menghambat proses perluasan program perlindungan sosial khususnya apabila Akselerasi program utama, diantaranya: +terjadibencana. 1. Pengembangan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan +(DMD/K) sebagai platformperencanaan & +H +penganggaran yang inklusif, pemutakhiran data +A +AspekKesiapan: +L penduduk miskin, dan pelayanan yang terstandar. +A 1. Belum disepakati kelembagaan pengelola basis data Registrasi Sosial-Ekonomi. Saat ini data 2. Perluasan pusat layanan dan rujukan terpadu. +S DTKSsebagaibasisdataawaldikelolaolehKementerianSosial. +A +2. Saat ini telah dilakukan ujicoba Registrasi Sosial-Ekonomi di 15 desa/kelurahan di Aceh dan +M Dukungan Regulasi: +Jawa Barat. Namun secara umum pendanaan pengelolaan dan pendataan data penduduk +. 2 miskindidaerahmasihsangatterbatas. 1.Penyusunan R-Peraturan Presiden pelaksanaan +3. Berbagaisisteminformasidigunakanolehdesa/kelurahan,cenderungtumpangtindih. reformasi sistem perlindungan sosial. +4. PelibatanTKPKdalamproses pengelolaandanpemutakhiran datauntukmendukungRegistrasi 2.Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri terkait +Sosial-Ekonomimasihbisadioptimalkan. Pelaksanaan Pemutakhiran DTKS tahun 2021. +Sumber: Outstanding Issue, Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan / Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Keterkaitan Social Registry dengan +Penurunan Tingkat Kemiskinan +Pembangunan Social Registry menjadi Program Prioritas Nasional sejalan dengan penerapan +Perpres 95/2018 tentang SPBE dan Perpres 39/2019 tentang SDI +3 Syarat utama dalam penurunan target tingkat kemiskinan dan kemiskinan ekstrem +Integrasi program +lintas K/L yang soild +Memulihkan +Memutakhirkan DTKS menuju +pertumbuhan ekonomi +registrasi sosial ekonomi +(social registry) +Sumber: Bahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Rapat Terbatas Bersama Presiden, 2021 Social Registry untuk +Perlindungan Sosial Terpadu +Sumber: Research Brief, Indonesia’s Single Registry for Social Protection Programmes International Policy Center for Inclusive Growth & Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan +(TNP2K) Strategi Penanggulangan Kemiskinan +RPJMN 2020-2024 (indikatif) +2020-2024 +2015-2019 +• Penyempurnaan +• Pengurangan beban +kebijakan bantuan +(integrasi data dan +sosial (menuju “6T” : +bantuan sosial) +TEPAT sasaran, +• Ekonomi Produktif +2009-2014 jumlah, waktu, harga, +kualitas, administrasi) +Data Terpadu dan +• Ekonomi produktif +Bantuan Sosial +(peningkatan +pendapatan kelompok +miskin) +Sumber: Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial dalam Diskusi PAKK, 2019 Pendekatan Satu Data Indonesia untuk +Registrasi Sosial Terpadu +Pengelolaan Registrasi +Sosial melibatkan sumber +data dan pegguna lintas +sektor yang sangat luas. +Prinsip SDI dalam +mengelola Registrasi Sosial +menjadi hal yang mutlak +untuk diterapkan untuk +menjamin interoperabilitas +dan kesinambungan +dengan perencanaan +pembangunan. 4 +Percepatan Optimalisasi Pelaksanaan Satu Data +di Jawa Barat Assessment Penyelenggaraan SDI Tingkat Provinsi +Pelaksanaan Tahun 2021 +Maturitas +Penyelenggaraan SDI +Tingkat Pemerintah Provinsi +Secara Keseluruhan +32.42% +(Taraf Terkelola) +General Insight : Tindak Lanjut (Segera): +• DisharmonisasiKelembagaandari level Pusat • Kesamaan visi dan penguatan misi di 8 Kementerian inti SDI +(Kemenpanrb dan Kemendagri) • Inovasi dan intervensi pada aspek yang diperlukan untuk +• Belum ada kerangka Penganggaran dan Pembiayaan SDI meningkatkan kematangan pelaksanaan SDI di daerah +(Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri) • Bersama Kemendagri menyiapkan Provinsi sebagai fasilitator +• Masih kurangnya SDM sesuai kompetensi dan kualifikasi implementasi SDI di pemerintah daerah +(Kemenpanrb dan Kemendagri) • Melakukan prototyping dan dukungan dan pendampingan +• Perlunya Standarisasi Data dan Penyusunan daftar data prioritas • Penguatan peran pembina data dalam percepatan pelaksanaan +(Kementerian PPN/Bappenas, BPS, BIG, Kemenkeu, Kemendagri) prinsip SDI di provinsi dan kabupaten/kota +HHaassiill PPeenngguukkuurraann SSeemmeennttaarraa ((AAsseessmmeenn NNoovveemmbbeerr 22002211)) Kendala dalam Penyelenggaraan SDI Tahun 2021 +Di Tingkat Provinsi +Aspek SDM +70.37% Provinsi kesulitan dalam menjamin kecukupan kapasitas dan +jumlah SDM kompeten (JF Prakom, JF Statistisi, JF Surta) untuk +menyelenggarakan SDI. Dibutuhkan dukungan dan komitmen dari +pemerintah Pusat dan Daerah. +Aspek Pembiayaan +62,50% Provinsi sangat kesulitan dalam menganggarkan dan +membiayai pelaksanaan prinsip-prinsip SDI di daerahnya +Aspek Penyelenggaraan +50% Provinsi masih belum mampu menyelenggarakan SDI secara +Aspek Sumber Daya Manusia, +menyeluruh, terutama di Penyusunan Daftar Data Prioritas, Kode +Pembiayaan,danPenyelenggaraan +Referensi, Interoperabilitas dan Standar Data. Walidata pendukung belum +menjadi Aspek yang paling +menjalankan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan dalam membantu +tertinggal berdasarkan Responden +Walidata. +Walidata Provinsi +Hasil Pengukuran Sementara (Asesmen November 2021) Hasil Assessment Penyelenggaraan SDI di Provinsi Jawa Barat +Jawa Barat +60.79% +Kesiapan Nasional : 41.48 % +Kesiapan Pulau Jawa: 53.42% +Hasil Pengukuran Sementara (Asesmen November 2021) Rekomendasi Optimalisasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia +yang dapat dilaksanakan oleh Bappeda +Aspek Kesiapan +Aspek Regulasi +Regulasi 40% +Bappeda Jawa Barat dihimbau untuk dapat mengharmonisasi +Kelembagaan 53.33% kesesuaian peraturan penyelenggara dan penyelenggaraan +Satu Data yang dapat didampingi oleh Sekretariat Satu Data +Penyelenggaraan 65.5% Indonesia tingkat Pusat. +Pengelolaan dan 48% +Pemanfaatan +Aspek Pengelolaan dan +Teknologi Informasi 80% Pemanfaatan +SDM 60% +Bappeda Jawa Barat menyusun tata kelola pemanfaatan +Pembiayaan 70% data baik data statistik, data spasial dan data keuangan +untuk menjadi salah satu use case isu strategis di Jawa +Koordinasi antar 70% Barat bekerja sama dengan Pembina Data Daerah +Instansi +Hasil Pengukuran Sementara (Asesmen November 2021) Terima Kasih +Salam Satu Data +@data.go.id +@datagoid +www.facebook.com/datagoidofficial diff --git a/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2017_07_17_kasus-gizi-buruk-jatim-turun_.md b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2017_07_17_kasus-gizi-buruk-jatim-turun_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..522c1f5db2f730ed722e0daefbe159abba3d27ea --- /dev/null +++ b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2017_07_17_kasus-gizi-buruk-jatim-turun_.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +url: https://bappeda.jatimprov.go.id/2017/07/17/kasus-gizi-buruk-jatim-turun/ +title: "Bappeda Provinsi Jawa Timur – Kasus Gizi Buruk Jatim Turun" +domain: bappeda.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-10 21:14:54 +source_type: government +quality_score: 88 +is_priority: true +--- + +# Bappeda Provinsi Jawa Timur – Kasus Gizi Buruk Jatim Turun + +Kasus Gizi Buruk Jatim Turun Ilustrasi diperagakan model. foto:ist + + +BERITA TERKAIT + +Kasus Gizi Buruk di Surabaya Masih Tinggi +Puluhan Bocah di Nganjuk Alami Gizi Buruk +Gizi Buruk dan Kemiskinan +Cuaca Buruk: Produksi Apel Turun 40% +35 Wilayah Jatim Ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana + + +Angka kejadian balita dengan masalah kurang gizi kronis sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan tubuh menjadi pendek atau stunting di Jawa Timur terus menurun, terutama karena berbagai upaya masif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Tim Penggerak PKK. +Upaya masif tersebutdiantaranya berupa penguatan pemantauan status gizi masyarakat melalui posyandu dan pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil yang memiliki masalah gizi kurang. Juga perkuatan layanan pemulihan gizi, baik di tingkat layanan primer maupun rujukan. +Berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi (PSG) tahun 2014-2016, persentase status gizi stunting di Jawa Timur tercatat usia 0-59 bulan pada tahun 2014 sebesar 29 persen. Jumlah tersebut menurun menjadi 27 persen pada tahun 2015 dan turun lagi pada tahun 2016 sehingga menjadi sebesar 26,1 persen. +Data PSG nasional terakhir tahun 2016 menyebutkan daerah di Jawa Timur dengan stunting tinggi atau prevalensi lebih 40% hanya Kabupaten Sampang, yakni sebesar 44 persen. Sedangkan lima daerah lainnya, yakni Jember, Sumenep, dan Bangkalan dalam kategori persentase sedang, rentang antara 30 s.d. 39,2 persen. Jember sebesar 39,2 persen, Sumenep 32,5 persen dan Bangkalan sebesar 32,1 persen. +Dua daerah lain, yakni Kabupaten Probolinggo dan Lamongan masuk kategori ringan, yakni dalam rentang 20-29 persen. Probolinggo tercata sebesar 25,5 persen dan Lamongan 25,2 persen. +Jawa Timur daerah yang berprevalensi sedang sebanyak 8 kabupaten/kota. Selain Jember, Sumenep, dan Bangkalan,  juga  Bondowoso (34.6%), Pamekasan (33.2%), Lumajang (30.6%) dan Bojonegoro (30.1 %). Sementara, untuk wilayah perkotaan prevalensi sedang hanya di Kota Batu (32.7 %). +Daerah yang mengalami masalah prevalensi stunting ringan sebanyak 23 kabupaten/kota. Tercatat enam kabupaten tidak bermasalah dengan stunting. Daerah-daerah adalah Kota Mojokerto (11.9%), Blitar (12 %), Madiun (14.7%). Juga Kabupaten Gresik (17.6 %), Jombang (19.2 %), dan Blitar (19.7). (humaspemprovjatim) Ilustrasi diperagakan model. foto:ist Angka kejadian balita dengan masalah kurang gizi kronis sehingga menyebabkan gangguan pertumbuhan tubuh menjadi pendek atau stunting di Jawa Timur terus menurun, terutama karena berbagai upaya masif yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti Tim Penggerak PKK. Upaya masif tersebutdiantaranya berupa penguatan pemantauan status gizi masyarakat melalui posyandu dan pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil yang memiliki masalah gizi kurang. Juga perkuatan layanan pemulihan gizi, baik di tingkat layanan primer maupun rujukan. Berdasarkan hasil survei pemantauan status gizi (PSG) tahun 2014-2016, persentase status gizi stunting di Jawa Timur tercatat usia 0-59 bulan pada tahun 2014 sebesar 29 persen. Jumlah tersebut menurun menjadi 27 persen pada tahun 2015 dan turun lagi pada tahun 2016 sehingga menjadi sebesar 26,1 persen. Data PSG nasional terakhir tahun 2016 menyebutkan daerah di Jawa Timur dengan stunting tinggi atau prevalensi lebih 40% hanya Kabupaten Sampang, yakni sebesar 44 persen. Sedangkan lima daerah lainnya, yakni Jember, Sumenep, dan Bangkalan dalam kategori persentase sedang, rentang antara 30 s.d. 39,2 persen. Jember sebesar 39,2 persen, Sumenep 32,5 persen dan Bangkalan sebesar 32,1 persen. Dua daerah lain, yakni Kabupaten Probolinggo dan Lamongan masuk kategori ringan, yakni dalam rentang 20-29 persen. Probolinggo tercata sebesar 25,5 persen dan Lamongan 25,2 persen. Jawa Timur daerah yang berprevalensi sedang sebanyak 8 kabupaten/kota. Selain Jember, Sumenep, dan Bangkalan,  juga  Bondowoso (34.6%), Pamekasan (33.2%), Lumajang (30.6%) dan Bojonegoro (30.1 %). Sementara, untuk wilayah perkotaan prevalensi sedang hanya di Kota Batu (32.7 %). Daerah yang mengalami masalah prevalensi stunting ringan sebanyak 23 kabupaten/kota. Tercatat enam kabupaten tidak bermasalah dengan stunting. Daerah-daerah adalah Kota Mojokerto (11.9%), Blitar (12 %), Madiun (14.7%). Juga Kabupaten Gresik (17.6 %), Jombang (19.2 %), dan Blitar (19.7). (humaspemprovjatim) Komentar Pembaca Perlu disebarluaskan istilah stunting permasalahan gizi buruk terkait dengan kondisi sanitasi yg buruk sesuatu yg berbeda tp ada korelasinya…. Namun sejauh mana korelasinya mohon pembaca ada yg tahu… Namun secara nalar kondisi lingkungan sanitasi yg buruk cenderung memicu kondisi bayi balita semakin buruk…. Tulis Komentar Batal balas komentar A post shared by Bappeda Provinsi Jawa Timur (@bappeda_jatim) Terpopuler Terkini Komentar Tags diff --git a/raw/bapperida.kotabogor.go.id_po-content_uploads_rpjpd_kota_bogor_tahun_2025_2045_rancangan_akhir.pdf.md b/raw/bapperida.kotabogor.go.id_po-content_uploads_rpjpd_kota_bogor_tahun_2025_2045_rancangan_akhir.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..533d1e2cb5485629f30ef831532a402e160bf298 --- /dev/null +++ b/raw/bapperida.kotabogor.go.id_po-content_uploads_rpjpd_kota_bogor_tahun_2025_2045_rancangan_akhir.pdf.md @@ -0,0 +1,10790 @@ +--- +url: https://bapperida.kotabogor.go.id/po-content/uploads/rpjpd_kota_bogor_tahun_2025_2045_rancangan_akhir.pdf +title: "rpjpd_kota_bogor_tahun_2025_2045_rancangan_akhir.pdf" +domain: bapperida.kotabogor.go.id +crawl_date: 2026-03-26 08:17:48 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# rpjpd_kota_bogor_tahun_2025_2045_rancangan_akhir.pdf + +RRRAAANNNCCCAAANNNGGGAAANNN AAAKKKHHHIIIRRR +RRREEENNNCCCAAANNNAAA JJJAAANNNGGGKKKAAA PPPAAANNNJJJAAANNNGGG DDDAAAEEERRRAAAHHH (((RRRPPPJJJPPPDDD))) +KKKOOOTTTAAA BBBOOOGGGOOORRR +TTTAAAHHHUUUNNN 222000222555---222000444555 +BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) +KOTA BOGOR +BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) +2024 +KOTA BOGOR +2024 +Rancangan +Akhir +RPJPD +Kota +Bogor +Tahun +2025-2045 +RANCANGAN AKHIR RPJPD +KOTA BOGOR +TAHUN 2025-2045 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +KATA PENGANTAR +Puji dan Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas Rahmat dan +Karunia-NYA-lah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor +2025-2045 telah diselesaikan dengan baik. Perencanaan pembangunan daerah merupakan landasan +dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika +permasalahannya dan mimpi, serta cita cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan +sumberdaya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan +pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerahnya sesuai dengan amanat +Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri +Nomor 1 Tahun 2024, dimana setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan +Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai +dokumen perencanaan berdurasi 20 (dua puluh) tahun. +Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan +pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan +daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan mengacu kepada Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). +RPJPD Kota Bogor 2025-2045 ini diharapkan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan +program calon kepala daerah, dan penyusunan RPJMD Kota Bogor. Secara bertahap, diharapkan +arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dapat dilaksanakan +dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaannya, sehingga dapat terwujud visi Kota Bogor +2045: Kota Sains Kreatif, Maju, Berkelanjutan. +Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kota Bogor dan +mendorong partisipasi seluruh pihak untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka +panjang menuju Indonesia Emas 2045. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada +berbagai pihak yang telah mendukung penyelesaian dokumen akhir RJPD Kota Bogor 2025-2045. +Bogor, Mei 2024 +Tim Penyusun +i Rancangan Akhir +DAFTAR ISI +KATA PENGANTAR ............................................................................................................................................................ i +DAFTAR ISI ......................................................................................................................................................................... ii +DAFTAR TABEL .................................................................................................................................................................. v +DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................................... viii +BAB 1. PENDAHULUAN ................................................................................................................................................. 1 +1.1. Latar Belakang ...................................................................................................................................... 2 +1.2. Dasar Penyusunan ................................................................................................................................ 3 +1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan..................................................................................... 4 +1.4. Maksud dan Tujuan ............................................................................................................................... 5 +1.5. Sistematika Penulisan ......................................................................................................................... 5 +BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ....................................................................................................... 8 +2.1. Aspek Geografi dan Demografi ........................................................................................................ 9 +2.1.1. Geografi ...................................................................................................................................... 9 +2.1.2. Demografi ................................................................................................................................ 33 +2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................................................................... 38 +2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi ..................................................................................................... 38 +2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya ........................................................................................... 52 +2.3. Aspek Daya Saing Daerah ............................................................................................................... 59 +2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah ............................................................................................. 60 +2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia ................................................................................. 77 +2.3.3. Daya Saing Infrastruktur .................................................................................................... 83 +2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi ................................................................................................. 95 +2.4. Aspek Pelayanan Umum ................................................................................................................. 100 +2.4.1. Reformasi Birokrasi ............................................................................................................ 101 +2.4.2. Pelayanan Publik ................................................................................................................. 103 +2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ................................................................. 103 +2.4.4. Inovasi Daerah ...................................................................................................................... 105 +2.4.5. Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) ......................................................................... 105 +2.4.6. Kualitas Kebijakan ............................................................................................................... 106 +2.4.7. Kemandirian Daerah ........................................................................................................... 107 +ii RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 ................................................................................... 109 +2.5.1. Refleksi Pembangunan ...................................................................................................... 109 +2.5.1. Evaluasi Pencapaian RPJMD Periode Tahun 2005 – 2025 ...................................... 110 +2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ........................... 122 +2.6.1. Proyeksi Demografi ............................................................................................................. 122 +2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana ................................................................................ 125 +2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah ......................................................................... 137 +2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam +perspektif Nasional ............................................................................................................. 137 +2.7.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam +perspektif Provinsi .............................................................................................................. 138 +2.7.3. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kota .............................................. 142 +2.7.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah ....................................................................... 152 +BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH ................................................................................. 171 +3.1. Permasalahan .................................................................................................................................... 172 +3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ....................................................................................... 172 +3.1.2. Aspek Sosial Budaya .......................................................................................................... 173 +3.1.3. Aspek Perekonomian.......................................................................................................... 182 +3.1.4. Aspek Tata Kelola ................................................................................................................ 190 +3.1.5. Infrastruktur .......................................................................................................................... 193 +3.2. Isu Strategis ...................................................................................................................................... 200 +BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH .............................................................................................................................. 216 +4.1. Visi Daerah .......................................................................................................................................... 217 +4.2. Misi Daerah ........................................................................................................................................ 230 +BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK .......................................................................................... 233 +5.1. Arah Kebijakan ................................................................................................................................. 234 +5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 ................................................................................ 250 +5.2.1. Arah Pembangunan Daerah ............................................................................................ 250 +5.2.2. Arah Kebijakan Transformatif ........................................................................................ 267 +BAB 6. PENUTUP ....................................................................................................................................................... 273 +6.1. Kaidah Pelaksanaan ....................................................................................................................... 274 +6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan ................................................................. 274 +6.1.2. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan +Pemerintah Nasional dan Propinsi ............................................................................... 274 +6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan +Pembangunan Daerah ....................................................................................................... 276 +6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran ....................................................................... 277 +6.2. Kerangka Pengendalian ................................................................................................................ 277 +iii Rancangan Akhir +6.3. .Mekanisme Perubahan ................................................................................................................. 278 +6.4. Komunikasi Publik ........................................................................................................................... 279 +DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................................................................... 280 +iv RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +DAFTAR TABEL +Tabel 2.1. Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bogor ................................................. 10 +Tabel 2.2. Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan ....................................................... 13 +Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Bogor ......................................................... 15 +Tabel 2.4. Indikator RTRW di Kota Bogor Tahun 2015-2022 ............................................................... 17 +Tabel 2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022 ........................ 17 +Tabel 2.6. Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor ........................................................................... 18 +Tabel 2.7. Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas di Kota Bogor ....................... 19 +Tabel 2.8. Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2045 ........................................................................... 20 +Tabel 2.9. Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2045 .................................... 21 +Tabel 2.10. Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor ............................................................ 25 +Tabel 2.11. Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor .............................................................................. 26 +Tabel 2.12. Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor ......................................................................... 26 +Tabel 2.13. Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor ................................................................. 27 +Tabel 2.14. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor ....................................................... 28 +Tabel 2.15. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor ............................................................................. 31 +Tabel 2.16. Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP ........................... 31 +Tabel 2.17. Total Emisi CO e di Kota Bogor Tahun 2013 – 2022 .......................................................... 32 +2 +Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Jabodetabek, Kabupaten +Bogor, dan Jawa Barat Tahun 2012 – 2022. ........................................................................ 36 +Tabel 2.19. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan +Lapangan Usaha (Juta Rupiah) ................................................................................................ 61 +Tabel 2.20. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar=2010) Kota Bogor Tahun +2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) .............................................. 62 +Tabel 2.21. Rasio Akomodasi Makanan dan Minuman Tahun 2014-2023 (persen) ...................... 65 +Tabel 2.22. Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Bogor Tahun 2019-2022 ...................... 69 +Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, +dan Bekasi Tahun 2011-2021 .................................................................................................... 69 +Tabel 2.24. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020- +2023 ................................................................................................................................................. 72 +Tabel 2.25. Sebaran UMKM di Kota Bogor Tahun 2022 ......................................................................... 75 +Tabel 2.26. Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – +2022 .................................................................................................................................................. 77 +Tabel 2.27. Indeks Pendidikan di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2010-2022 ............ 78 +Tabel 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Bogor, Depok, +Tangerang dan Bekasi tahun 2018-2023 ............................................................................. 82 +Tabel 2.29. Angka Ketergantungan Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tanggerang dan +Bekasi, Tahun 2018-2023 .......................................................................................................... 83 +v Rancangan Akhir +Tabel 2.30. Panjang Jalan Menurut Jenis Output di Kota Bogor Tahun 2023 (meter) ................ 84 +Tabel 2.31. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Bogor +(km) .................................................................................................................................................. 85 +Tabel 2.32. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bogor Tahun 2019- +2022 ................................................................................................................................................. 85 +Tabel 2.33. Tipologi Pengembangan TOD Kawasan Transit Kota Bogor .......................................... 86 +Tabel 2.34. Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019- +2022 ................................................................................................................................................. 87 +Tabel 2.35. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada +Cabang PLN Kota Bogor Menurut Kawasan/ Rayon di Kota Bogor Tahun 2022 ..... 88 +Tabel 2.36. Daya terpasang, Produksi dan Distribusi PT.PLN Menurut Kecamatan di Kota +Bogor ............................................................................................................................................... 88 +Tabel 2.37. Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2022 ................................................... 92 +Tabel 2.38. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan .......................... 93 +Tabel 2.39. Persentase Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan Kota Bogor Tahun 2014- +2021 .................................................................................................................................................. 93 +Tabel 2.40. Persentase Akses Air Bersih Kota Bogor Tahun 2014-2022 ......................................... 94 +Tabel 2.41. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Zona Pelayanan di Kota +Bogor Tahun 2021-2022 ............................................................................................................. 94 +Tabel 2.42. Zona Pelayanan Perumda Pakuan Tirta Bogor .................................................................. 95 +Tabel 2.43. Nilai IDSD Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 ........................... 96 +Tabel 2.44. Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022 ...... 97 +Tabel 2.45. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 Menurut +Aspek ............................................................................................................................................... 99 +Tabel 2.46. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Menurut Pendidikan dan +Jenis Kelamin di Kota Bogor ................................................................................................... 99 +Tabel 2.47. Nilai Indeks Inovasi Daerah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun +2019-2022 ...................................................................................................................................... 105 +Tabel 2.48. Nilai Survei Penilaian Integritas Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun +2021-2023 ...................................................................................................................................... 106 +Tabel 2.49. Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat +Tahun 2014-2023 (persen) ....................................................................................................... 107 +Tabel 2.50. Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat +Tahun 2015-2023 ........................................................................................................................ 108 +Tabel 2.51. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bogor .............................................................................. 122 +Tabel 2.52. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bogor ...................... 122 +Tabel 2.53. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bogor .................. 123 +Tabel 2.54. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kota Bogor ....................................... 126 +Tabel 2.55. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Kebutuhan Kota Bogor, Tahun +2023-2045 .................................................................................................................................... 127 +Tabel 2.56. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bogor, Tahun 2023-2045................................... 128 +Tabel 2.57. Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2021 ........................................................................... 128 +Tabel 2.58. Proyeksi Kebutuhan Air Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2045 ........... 128 +Tabel 2.59. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada +Cabang/Ranting Kota Bogor Menurut Kawasan/Rayon .................................................. 131 +Tabel 2.60. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Bogor, Tahun 2023-2045 ...................................... 131 +vi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.61. Jumlah Produksi Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2016- +2022 ................................................................................................................................................ 132 +Tabel 2.62. Fasilitas Pengelolaan Persampahan Kota Bogor ............................................................ 132 +Tabel 2.63. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bogor Tahun 2023-2045 .......................................... 133 +Tabel 2.64. Jenis Fasilitas (Sarana/Prasarana Kesehatan) ............................................................... 135 +Tabel 2.65. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022-2045 ................ 136 +Tabel 2.66. Jumlah Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi di Kota Bogor, Tahun 2013-2022 ... 136 +Tabel 2.67. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023-2045 ............... 137 +Tabel 2.68. Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor ............................................................ 146 +Tabel 2.69. Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan .................................................. 147 +Tabel 2.70. Rencana Strategis Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat ..................................... 150 +Tabel 2.71. Indikasi Program Transportasi .............................................................................................. 156 +Tabel 2.72. Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota ............................................. 163 +Tabel 3.1. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 +– 2022 (Tahun) ............................................................................................................................. 174 +Tabel 3.2. Harapan Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – +2022 (Tahun) ................................................................................................................................ 174 +Tabel 3.3. Angka Partisipasi Murni Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022 ........ 175 +Tabel 3.4. Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022 ........ 176 +Tabel 3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah di +Sekitarnya Tahun 2022 ............................................................................................................. 176 +Tabel 3.6. Usia Harapan Hidup Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2017- 2022 .... 177 +Tabel 3.7. Indeks Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022 ........ 177 +Tabel 3.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kota Bogor dan +Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022 ........................................................................... 178 +Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2023 ..... 183 +Tabel 3.10. Struktur Perekonomian Kota Bogor Tahun 2016 – 2022 ...............................................184 +Tabel 3.11. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Bogor ........................................................... 185 +Tabel 3.12. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor ............................................................ 185 +Tabel 3.13. Gini Ratio Tahun 2011 – 2022 ................................................................................................... 186 +Tabel 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2022 ............................................ 187 +Tabel 3.15. Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – +2022 ................................................................................................................................................ 188 +Tabel 3.16. Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022 ..... 188 +Tabel 3.17. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Peringkat Ketahanan Pangan Tahun +2018 – 2022 ................................................................................................................................... 189 +Tabel 3.18. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah +Daerah Kota Bogor Tahun 2021 – 2022 ............................................................................... 192 +Tabel 4.1. Sasaran Visi Kota Bogor 2025-2045 ................................................................................... 229 +Tabel 5.1. Matriks Arah Kebijakan Kota Bogor Periode 2025-2045 .............................................. 241 +Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Bogor dengan Provinsi Jawa +Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045 .................................................................................... 250 +Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 – 2045 ................................................ 252 +Tabel 5.4. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor ......................................................... 267 +vii Rancangan Akhir +DAFTAR GAMBAR +Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan +Sektor Lainnya ............................................................................................................................... 4 +Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bogor ................................................................................................... 11 +Gambar 2.2. Peta Geologi Regional Kota Bogor .......................................................................................... 13 +Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor ..................................................................................... 14 +Gambar 2.4. Rata – Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022 ......................................................... 15 +Gambar 2.5. Luasan Lahan Berdasarkan Penggunaan di Kota Bogor ................................................ 16 +Gambar 2.6. Peta Jasa Ekosistem Pangan di Kota Bogor ........................................................................ 18 +Gambar 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 ............ 19 +Gambar 2.8. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kota Bogor ......................................................... 21 +Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding Kontribusi +Sektor Lain terhadap PDRB di Kota Bogor Tahun 2014 – 2022 .................................... 22 +Gambar 2.10. Sebaran Lahan Sawah di Kota Bogor Per Kecamatan ................................................... 22 +Gambar 2.11. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Bogor Tahun 2013 – 2022 ..................... 23 +Gambar 2.12. Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2015 – 2022 .................................................. 24 +Gambar 2.13. Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor ...................................................................................... 25 +Gambar 2.14. Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor .................................................................... 26 +Gambar 2.15. Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor .............................................................. 27 +Gambar 2.16. Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor ....................................................... 28 +Gambar 2.17. Peta Kerantanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor .......................................... 30 +Gambar 2.18. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 ........... 33 +Gambar 2.19. Jumlah Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2005 – 2022 ........... 34 +Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 +– 2022 .............................................................................................................................................. 34 +Gambar 2.21. Kepadatan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2005 – +2022 ................................................................................................................................................. 35 +Gambar 2.22. Dependency Ratio Kota Bogor dan wilayah sekitarnya, Tahun 2010 – 2022 ........... 37 +Gambar 2.23. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun +2010-2023 ...................................................................................................................................... 39 +Gambar 2.24. Klassen Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan +Kabupaten/Kota sekitarnya, tahun 2023 ............................................................................. 40 +Gambar 2.25. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010- +2023 .................................................................................................................................................. 41 +Gambar 2.26. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2010-2023........................................................................................................................... 41 +Gambar 2.27. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Persen) ...................... 42 +viii RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Gambar 2.28. Klassen Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ +Kota sekitarnya, tahun 2023 .................................................................................................... 43 +Gambar 2.29. Indeks Gini Kota Bogor dan Wilayah Pembanding tahun 2010-2022 ......................... 44 +Gambar 2.30. Proyeksi Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2025-2045 ........................................................ 44 +Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Manusia (Secara Komposit) Kota Bogor Tahun 2005- +2023 ................................................................................................................................................. 45 +Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2010-2023 ......................................................................................................................... 46 +Gambar 2.33. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2025-2045 .................. 46 +Gambar 2.34. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun +2021-2023 ...................................................................................................................................... 47 +Gambar 2.35. Rata-rata Lama Sekolah di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia +Tahun 2010-2022 ......................................................................................................................... 48 +Gambar 2.36. Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor Tahun 2023-2025 ......................... 49 +Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun +2021-2023 ...................................................................................................................................... 49 +Gambar 2.38. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2021- +2023 ................................................................................................................................................. 50 +Gambar 2.39. Klassen Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kota +Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023 ....................................................... 51 +Gambar 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2010-2023 ..................................... 51 +Gambar 2.41. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2025-2045 +(Persen) .......................................................................................................................................... 52 +Gambar 2.42. Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 ..................... 53 +Gambar 2.43. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2015-2022 ...................... 53 +Gambar 2.44. Perkembangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor Tahun 2016-2022 .......................... 54 +Gambar 2.45. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Bogor Tahun 2015-2022 .................... 55 +Gambar 2.46. Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2018-2022 ..................................... 56 +Gambar 2.47. Indeks Pembangunan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan +Indonesia, Tahun 2010-2022 .................................................................................................... 57 +Gambar 2.48. Indeks Pemberdayaan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan +Indonesia, Tahun 2010-2022 .................................................................................................... 58 +Gambar 2.49. Rumah Tangga yang Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau +Kota Bogor dengan Wilayah Pembanding (Persen) ......................................................... 59 +Gambar 2.50. Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB 17 Sektor Lapangan +Usaha Kota Bogor, tahun 2023 ................................................................................................ 63 +Gambar 2.51. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kota Bogor dan +Wilayah Pembanding Tahun 2010-2022 ............................................................................... 64 +Gambar 2.52. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2010 Kota Bogor +dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2022 ....................................................................... 64 +Gambar 2.53. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor dan Wilayah +Pembanding Tahun 2010-2022 ............................................................................................... 66 +Gambar 2.54. Proyeksi PDRB per Kapita Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Ribu Rupiah) .................. 66 +Gambar 2.55. Pengeluaran per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010- +2023 ..................................................................................................................................................67 +Gambar 2.56. Realisasi Investasi Kota Bogor Tahun 2014-2022 ............................................................. 68 +ix Rancangan Akhir +Gambar 2.57. Lima (5) Realisasi Investasi Jawa Barat Triwulan IV 2022 Pada Wilayah +DeTaBek .......................................................................................................................................... 68 +Gambar 2.58. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor 2023 Berdasarkan Indikator .......................... 72 +Gambar 2.59. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Bogor, Depok, +Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2021 ............................................................................. 73 +Gambar 2.60. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Bogor Tahun 2020 dan +2021 .................................................................................................................................................. 74 +Gambar 2.61. Rasio Kewirausahaan Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2017 - +2023 .................................................................................................................................................. 76 +Gambar 2.62. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 di Wilayah Bogor, +Depok, Tangerang dan Bekasi ................................................................................................. 80 +Gambar 2.63. Proporsi Pekerja yang Berkualifikasi Pendidikan Tingi di Kota Bogor dan +Wilayah Pembanding Tahun 2017 - 2023 .............................................................................. 81 +Gambar 2.64. Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia +Tahun 2018-2022.......................................................................................................................... 82 +Gambar 2.65. Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2022-2023 di Kota Bogor .................... 84 +Gambar 2.66. Elemen Smart City ...................................................................................................................... 89 +Gambar 2.67. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen) .................. 91 +Gambar 2.68. Klassen Nilai Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan +Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023 ............................................................................ 97 +Gambar 2.69. Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dengan Laju +Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2011-2023 ..................................................... 98 +Gambar 2.70. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2023 ........................... 100 +Gambar 2.71. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2019-2023 ........................................... 102 +Gambar 2.72. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2022 ....... 102 +Gambar 2.73. Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023 ............................. 103 +Gambar 2.74. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019-2023 ............. 104 +Gambar 2.75. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun +2023 ............................................................................................................................................... 104 +Gambar 2.76. Refleksi Pembangunan Kota Bogor 2005-2025 ............................................................... 109 +Gambar 2.77. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada Renstra Periode 2005-2009 ............................... 110 +Gambar 2.78. Rekapitulasi Ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009 ......................................... 111 +Gambar 2.79. Persentase Capaian Seluruh Indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 Pada +Masing-Masing Misi. ................................................................................................................... 111 +Gambar 2.80. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Periode 2010-2014 .................................... 112 +Gambar 2.81. Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014 ............................................. 113 +Gambar 2.82. Persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada +masing-masing misi ................................................................................................................... 113 +Gambar 2.83. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2015-2019 ............................ 114 +Gambar 2.84. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019 ............................................ 115 +Gambar 2.85. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 Pada +Masing-Masing Misi ................................................................................................................... 115 +Gambar 2.86. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024 ............................ 117 +Gambar 2.87. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2019-2024 ........................................... 118 +x RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Gambar 2.88. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2019-2024 Pada +Masing-Masing Misi ....................................................................................................................118 +Gambar 2.89. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2022, 2025, 2030, 2035, +2040, dan 2045 ............................................................................................................................ 125 +Gambar 2.90. Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2021 dan 2045 .................................................. 129 +Gambar 2.91. Ketersediaan Air Kota Bogor .................................................................................................. 129 +Gambar 2.92. Status Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045 ................................................................. 130 +Gambar 2.93. Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045 ............................................................................... 130 +Gambar 2.94. Jumlah Perkembangan Pelanggan PLN Tahun 2014 – 2022 ......................................... 131 +Gambar 2.95. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 ....................................................... 134 +Gambar 2.96. Tema pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat (Termasuk Kota Bogor) ........... 138 +Gambar 2.97. Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor Berdasarkan Permendagri No.107 +Tahun 2014 ..................................................................................................................................... 141 +Gambar 2.98. Pola Ruang Kota Bogor ............................................................................................................. 142 +Gambar 2.99. Rencana Pola Ruang Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011- +2031 ................................................................................................................................................. 143 +Gambar 2.100. Wilayah Pengembangan Kota Bogor ................................................................................... 144 +Gambar 2.101. Pusat Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota +Bogor 2011-2031 .......................................................................................................................... 146 +Gambar 2.102. Penetapan Kawasan Strategis Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota +Bogor 2011-2031 .......................................................................................................................... 152 +Gambar 3.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota +Bogor Tahun 2016 – 2023 ......................................................................................................... 182 +Gambar 3.2. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak +(Persen) ......................................................................................................................................... 195 +Gambar 3.3. Total Penggunaan Ruangan Kegiatan Tenaga Multimedia Bogor Green Room +Tahun 2022 ................................................................................................................................... 196 +Gambar 3.4. Indeks Risiko Bencana Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2015-2022 .................... 197 +Gambar 3.5. Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019-2023 ................................. 198 +Gambar 3.6. Indeks Kualitas Air Tahun 2022 ............................................................................................. 199 +Gambar 3.7. Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 ....................................................................................... 199 +Gambar 3.8. Isu Global ..................................................................................................................................... 200 +Gambar 3.9. Isu Nasional ................................................................................................................................. 203 +Gambar 3.10. Isu Regional Kawasan Jawa-Bali ........................................................................................ 206 +Gambar 3.11. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat ....................................................................................... 207 +Gambar 4.1. Visi RPJPN 2025-2045 .............................................................................................................. 217 +Gambar 4.2. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045 ....................................................... 219 +Gambar 4.3. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 .................................................................... 220 +Gambar 4.4. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045.................................................................... 222 +Gambar 4.5. Alur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045 ...................................................... 223 +Gambar 4.6. Elemen Pendukung Kota Bogor Sebagai Kota Sains Kreatif ...................................... 225 +Gambar 6.1. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional ................................................. 275 +Gambar 6.2. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah – Rencana Pembangunan +Turunannya .................................................................................................................................. 276 +Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian RPJP Daerah 2025-2045 ........................................................ 277 +xi Rancangan Akhir +xii BAB 1. PENDAHULUAN +RPJPD Kota Bogor +2025-2045 Rancangan Akhir +1.1. Latar Belakang +Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan +Nasional, bahwa dokumen perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun +kabupaten/kota terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk 20 (dua puluh) +tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja +Pemerintah untuk 1 (tahun). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor +tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bogor No. 7 tahun 2009, telah +berakhir masa berlakunya pada tahun 2025, sehingga perlu disusun dokumen RPJPD Kota Bogor +Tahun 2025 – 2045 untuk perencanaan pembangunan 20 (duapuluh) tahun selanjutnya di bawah +koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Bogor. +Dalam rangka mewujudkan tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dilakukan +perencanaan pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan, yang dituangkan dalam sebuah +dokumen perencanaan pembangunan, agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan +Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka +Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana +Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah +untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan +daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan RKPD merupakan dokumen perencanaan +pembangunan daerah untuk jangka 1 (satu) tahun. +Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Penyusunan +RPJPD, dokumen RPJPD ini menjadi penting dan strategis karena keberadaannya sangat dibutuhkan +bagi penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. RPJPD menjadi koridor dan +landasan dalam penyusunan tahapan pembangunan lima tahunan maupun tahunan. Penyusunan +RPJPD dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, +berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunanakan +dalam penyusunan dokumen RPJPD, yaitu: +a. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir +ilmiah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. +b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. +c. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan +unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, +hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. +d. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu +proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. +e. Pendekatan Spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam +perencanaan. +Penyusunan RPJPD mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata +Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan +Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka +Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah +Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2024. Prinsip penyusunan RPJPD ini adalah: +2 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +1. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan +Pembangunan Nasional; +2. Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam Sistem +Perencanaan Pembangunan Daerah; +3. Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing- +masing; +4. Perencanaan Pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana +Pembangunan Daerah; +5. Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki +daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional; +6. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, +akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; +7. Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara spesifik (specific), terukur (measurable), +dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources +availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART. +1.2. Dasar Penyusunan +Dalam Proses Penyusunan RPJP Kota Bogor Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut: +1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 4421); +2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat +dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4438); +3. Undang-Undang Nomor …. Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional +Tahun 2025-2045; +4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Ruang (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 4725); +5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah +beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan +Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah; +6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan +Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2017 Nomor 73); +7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, +Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan +Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan +Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang +Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah +Daerah; +8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan +Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan +Pemerintahan Daerah; +3 Rancangan Akhir +9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan +Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah +Daerah; +10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 600.11.2/8755/Bangda tentang Pembuatan dan Pelaksanaan +KLHS RPJPD/ RPJMD ke dalam Dokumen RPJPD/ RPJMD; +11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan +12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor … Tahun … tentang Rencana Pembangunan Jangka +Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045; +13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah +Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042; +14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah +Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031. +1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan +Keterkaitan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan dokumen lainnya +dapat dilihat pada Gambar berikut. +RTRW RTRW +RPJPN +Provinsi Kab/Kota +memedomani memedomani memedomani memedomani +RPPLH/KLHS memerhatikan RPJPD memedomani RPJPD memerhatikan RPPLH/KLHS +Provinsi Provinsi dilakukan Kab/Kota Kab/Kota +simultan +memedomani memedomani +Hasil Evaluasi Hasil Evaluasi +RPJPD Provinsi RPJPD Kab/Kota +periode RPJMD memedomani RPJMD Periode +Provinsi dilakukan Kab/Kota +Sebelumnya Sebelumnya +simultan +Dokumen Dokumen +Perencanaan Perencanaan +Pembangunan Pembangunan +dan Sektoral dan Sektoral +Lainnya Lainnya +Gambar 1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya +Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa RPJPD merupakan dokumen induk sebagai kerangka dasar +pengelolaan pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun, yang menjabarkan kehendak masyarakat +yang merupakan hasil integrasi dan sinkronisasi antara kebijakan pembangunan regional dan +sektoral. Dengan kata lain, fungsi RPJPD adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan +pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur +pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi dan segenap warga masyarakat menuju pada +pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. RPJPD dibuat +untuk menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen lainnya, +dan juga dijadikan “acuan” sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di +tingkat kabupaten/kota. Rencana yang termuat di dalam RPJPD merupakan rencana jangka panjang +dari semua aspek pembangunan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan arah kebijakan +dan prioritas Pembangunan. +4 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +1.4. Maksud dan Tujuan +Maksud dan tujuan kegiatan penyusunan dokumen RPJPD Kota Bogor 2025-2045 yakni untuk +memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kota Bogor dua puluh (20) ke depan dalam upaya +mendukung pencapaian tujuan pembanguna nasional dn untuk mewujudkan kesjahteraan +masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045, +adalah: +a. Tersusunnya gambaran umum daerah dan kinerja pembangunan periode 2005-2022; +b. Tersusunnya tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; +c. Tersusunnya pengembangan pusat pertumbuhan dan arahan kebijakan kewilayahan Tahun +2025-2045; +d. Tersusunya perumusan masalah dan isu strategis daerah; +e. Tersusunnya visi dan misi daerah; dan +f. Tersusunnya arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah. +1.5. Sistematika Penulisan +BAB 1. PENDAHULUAN +Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan +hubungan antar dokumen (RPJPD dan dokumen rencana lainnya). +BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH +Memuat sekurang-kurangnya: +1. Aspek Geografi dan Demografi +Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumberdaya alam serta gambaran +kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. +2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat +a. Kesejahteraan Ekonomi yaitu Menjelaskan karakteristik kesejahteraan +Masyarakat dari perspektif ekonomi. +b. Kesejahteraan Sosial Budaya Menjelaskan karakteristik kesejahteraan +masyarakat dari perspektif sosial budaya. +3. Aspek Daya Saing +a. Daya Saing Ekonomi Daerah, menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi +penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. +b. Daya Saing SDM, menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor peggerak +perekonomian daerah. +c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah, menjelaskan kondisi fasilitas/ +infrastruktur di daerah. +d. Daya Saing Iklim Investasi, menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari +aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban +daerah. +4. Aspek Pelayanan Umum +Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan +umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung +5 Rancangan Akhir +jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan +kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. +5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 +Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi +RPJPD tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD 2025-2045. +6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik +Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan +dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah, sekurang-kurangnya +memuat: +a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang +meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi +dan penduduk usia tua. +b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan +2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari Kemeterian +Lembaga (K/L) terkait. +7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah +Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek +strategis sesuai regulasi yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah +BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH +Bab ini berisi tentang permasalahan yang disimpulkan dari Bab II. Selanjutnya akan +diuraikan isu strategis daerah yang disimpulkan dari isu strategis sesuai konteks (global, +nasional, dan regional), permasalahan dominan, dan potensi daerah. +1. Permasalahan +Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan factor penghambat yang +mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan +secara signifikan. +2. Isu Strategis Daerah +Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam +perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah, +baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Bagian +ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki +konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang +makin besar. +BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH +Memuat sekurang kurangnya: +1. Visi daerah Tahun 2025-2045 +Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin +diwujudkan sampai dengan Tahun 2045. +2. Misi daerah Tahun 2025-2045 +Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi +daerah sampai dengan tahun 2045. +6 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK +Bab ini akan dijelaskan terkait dengan arah kebijakan yang merupakan tahapan capaian +pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Selain itu, akan +dijelaskan sasaran pokok yang merupakan rincian pernyataan kinerja yang +menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. +1. Arah kebijakan +Merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian +visi daerah meliputi: +a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029 +b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034 +c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039 +d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045 +yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia +Emas Tahun 2045, serta sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah. +2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 Tahun 2025-2045 +Merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan +yang menggambarkan terwujudunya visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan +menggunakan indikator yang bersifat progresif. +Sasaran Pokok RPJPD Kabulaten/Kota Tahun 2025-2045 memuat arah pembangunan, +arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama pembangunan sesuai +dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah. +BAB 6. PENUTUP +Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap +perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko +pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran +pembangunan di daerah. +7 BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH +RPJPD Kota Bogor +2025-2045 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Kota Bogor menjadi salah satu salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan di wilayah +Jawa Barat. Keberagaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasinya yang strategis +di antara kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung sehingga memiliki potensi besar untuk +menjadi pusat kesejahteraan masyarakat dan inovasi. Namun demikian, Kota Bogor juga dihadapkan +pada sejumlah tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai visi pembangunan yang +berkelanjutan dan inklusif. Dari masalah urbanisasi yang cepat hingga perlunya pengelolaan +lingkungan yang berkelanjutan, penting bagi Kota Bogor untuk merumuskan rencana pembangunan +jangka panjang yang komprehensif dan terarah. +Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2045 menjadi panduan utama bagi +pemerintah dan pemangku kepentingan di Kota Bogor untuk merancang strategi pembangunan yang +sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam RPJMD ini, gambaran umum kondisi Kota Bogor +akan menjadi landasan penting untuk memahami tantangan, peluang, dan arah pembangunan yang +diinginkan. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum kondisi daerah dengan +cakupan tujuh aspek, yakni: (1) Aspek geografi dan demografi; (2) Aspek kesejahteraan masyarakat; +(3) Aspek daya saing; (4) Aspek pelayanan umum; (5) Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2025-2045; (6) Tren +demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik; dan (7) Pengembangan pusat +pertumbuhan wilayah. +2.1. Aspek Geografi dan Demografi +Kondisi geografi dan demografi Kota Bogor merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam +perencanaan pembangunan jangka panjang. Bentuk geografi yang tidak cukup luas dan terbatas, +namun memiliki dinamika demografi yang terus berubah, termasuk pertumbuhan penduduk yang +cepat dan pola migrasi yang kompleks membentuk wajah Kota Bogor saat ini dan proyeksi masa +depannya. Melalui analisis yang cermat dan proses konsultasi yang inklusif dengan berbagai +pemangku kepentingan, RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan dan +peluang yang dihadapi. Dengan demikian, strategi pembangunan yang dirumuskan dapat berfokus +pada upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup penduduk, serta +pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. +2.1.1. Geografi +Aspek geografi menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam, daya dukung dan +daya tamping lingkungan hidup berdasarkan KLHS serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan +kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim. Relevansi aspek geografi dengan Kota Bogor +digunakan untuk melihat potensi dan risiko serta kondisi terkini permasalahan yang meliputi letak +geografis; peran dan fungsi; kondisi geologi, topografi, tata guna lahan dan iklim; Indeks Kualitas +Lingkungan Hidup (IKLH); daya dukung penyediaan pangan dan air; potensi sumber daya alam; risiko +bencana; serta risiko lingkungan hidup. +2.1.1.1. Posisi Strategis Kota Bogor +Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106°43’30”BT – 106°51’00”BT dan 6°30’30”LS – +6°41’00”LS. Kota Bogor berada pada posisi yang strategis dari segi pengembangan wilayah karena +berada di tengah wilayah kabupaten Bogor serta dekat dengan Provinsi DKI Jakarta. Akses +transportasi yang sangat memadai baik transportasi berbasis rel, bus maupun kendaraan pribadi +menjadikan akses dari Kota Bogor ke Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat menjadi +9 Rancangan Akhir +lebih mudah. Jarak Kota Bogor dengan DKI Jakarta kurang lebih 60 kilometer dan dengan Kota +Bandung kurang lebih 120 kilometer. Aksesibilitas yang mudah dan keterkaitan yang erat antar +penduduk di Kota Bogor dengan wilayah sekitarnya sangat strategis dalam mendukung +perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, +pariwisata, transportasi, dan komunikasi serta industri. Posisi Kota Bogor berada di tengah-tengah +Kabupaten menjadikan Kota Bogor sangat mudah dijangkau dari DKI Jakarta dan wilayah +Jabodetabek lainnya. +Kota Bogor memiliki luas wilayah sebesar 111,38 km² yang terdiri atas 6 kecamatan dan 68 kelurahan, +623 RW, dan 2.712 RT. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Bogor Selatan yang mencakup +27,38% dari luas Kota Bogor. Sedangkan wilayah dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Bogor +tengah yang mencakup 7,51% dari luas Kota Bogor. Secara karakteristik wilayah Kecamatan Bogor +Utara, Kecamatan Bogor Tengah Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal lebih +mempunyai corak sebagai wilayah urban yang dicirikan dengan infrastruktur lebih lengkap, menjadi +pusat bisnis dan ekonomi, pusat layanan pendidikan dan kesehatan, serta aksesibilitas yang lebih +mudah (Tabel 2.1). +Tabel 2.1. Luas dan Pembagian Wilayah Administrasi Kota Bogor +No Kecamatan Luas Wilayah (km²) Persentase (%) +1 Bogor Barat 23,31 20,93 +2 Bogor Selatan 30,50 27,38 +3 Bogor Tengah 8,37 7,51 +4 Bogor Timur 10,48 9,41 +5 Bogor Utara 18,12 16,27 +6 Tanah Sareal 20,60 18,50 +Jumlah 111,38 100,00 +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2022 +Sementara wilayah Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan karakteristik rural masih cenderung +lebih dominan yang dicirikan diantaranya oleh jaringan jalan kecil, fasilitas perekonomian, +kesehatan dan pendidikan lebih terbatas. Walaupun demikian, perkembangan kawasan perumahan +tidak hanya terjadi di wilayah timur tetapi juga berkembang ke wilayah barat. Secara umum luas +wilayah Kota Bogor relatif terbatas dan secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh wilayah +Kabupaten Bogor, sehingga memiliki batas wilayah sebagai berikut: +1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja +Kabupaten Bogor; +2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor; +3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan +Dramaga Kabupaten Bogor; +4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan +Caringin Kabupaten Bogor. +10 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor +Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Bogor +2.1.1.2. Peran dan Fungsi Kota Bogor +Mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) No 60 tahun 2020 tentang tentang Rencana Tata +Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur terdapat +dua kawasan perkotaan yaitu Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang +membentuk Kawasan Metropolitan sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kota Bogor dalam +hal ini masuk ke dalam kawasan perkotaan di sekitarnya. Berdasarkan struktur ruang, Kota Bogor +paling tidak menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti dengan fungsi utama +meliputi; +1) pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan; +2) pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan regional; +3) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; +4) pusat pelayanan pendidikan tinggi; +5) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; +6) pusat kegiatan pariwisata; dan +7) pusat kegiatan pertemuan, pameran, serta sosial dan budaya. +Adapun dari sisi pola ruang, Kota Bogor memiliki beberapa fungsi sebagai kawasan lindung dan juga +kawasan budidaya. Pada kawasan budidaya, Kota Bogor termasuk zona dengan karakteristik sebagai +kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana +tinggi, berpotensi dikembangkan untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi. Zona tersebut +terdiri atas; +11 Rancangan Akhir +1) kawasan peruntukan permukiman teratur dengan kepadatan tinggi dan/ atau permukirnan +dengan kepadatan yang dikendalikan; +2) kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten, kota, dan/atau kecamatan; +3) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, dan regional; +4) kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi; +5) kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; +6) kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala internasional, nasional, regional, dan lokal; +7) kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala internasional, nasional, dan regional; +8) kawasan peruntukan pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang +skala nasional dan regional; +9) kawasan peruntukan industri; +10) kawasan peruntukan pengembangan sistem logistik terpadu (multimoda); +11) kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan/ atau +12) kawasan peruntukan budi daya perikanan skala nasional dan regional +Sebagai salah satu kawasan hulu dalam tata ruang jabodetabekpunjur, Kota Bogor dalam +pengembangannya perlu mempertimbangkan tersedianya daerah-daerah resapan air berupa waduk, +ruang terbuka hijau dan lain-lain yang mampu menampung limpahan air permukaan. Sementara +dalam sisi infrastruktur untuk konektivitas terdapat upaya untuk peningkatan pemanfaatan jalur KA +yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta serta peningkatan jaringan jalan yang +menghubungkan Citayam Depok dengan jalan lingkar luar Jakarta (JORR) akan meningkatkan +interaksi antara DKI Jakarta dengan Kota Bogor. Peningkatan aksesibilitas antara Jakarta dengan +Bogor harus dimanfaatkan oleh Kota Bogor sebagai peluang membangun kesalingtergantungan +dengan meningkatkan kemampuan pelayanan di bidang sosial ekonomi. +Dalam lingkup Bogor Raya, Kota Bogor akan tetap menjadi pusat pelayanan sosial ekonomi, pusat +layanan transportasi dan pusat perdagangan khususnya terhadap wilayah-wilayah Kabupaten Bogor +yang berbatasan langsung dengan Kota Bogor. Mengingat hal tersebut maka dalam perencanaan +fasilitas pelayanan terutama di kawasan pinggiran penduduk kawasan pinggiran perlu diperhatikan +serta akses menuju fasilitas dari kawasan pinggiran. Dalam hal utilitas, Kota Bogor memiliki +ketergantuangan kepada Kabupaten Bogor dalam hal penyediaan sumber air dan TPA. Agar +kebutuhan akan sumber air serta lahan untuk TPA dapat berjalan sesuai dengan rencana dan +kebutuhan penduduk Kota Bogor maka dalam merencanakan sistem utilitas kota, perlu adanya +kerjasama antara pemerintah Kota Bogor dengan Kabupaten Bogor. +2.1.1.3. Kondisi Geologi, Topografi, Tata Guna Lahan dan Iklim di Kota Bogor +1. Geologi +Karakteristik Kota Bogor yang dekat dengan wilayah gunung berapa berpengaruh terhadap kondisi +geologi. Berdasarkan aspek geologi, secara umum Kota Bogor ditutupi oleh batuan vulkanik. +Mengacu kepada Menurut A.C. Efendi et.al (1998) Kota Bogor secara geologi tersusun umumnya oleh +produk batuan vulkanik dari Gunung Gede Pangrango dan Gunung Salak serta endapan alluvium +yang membentuk bentang alam kipas (Aluvial Fans). Bagian barat Kota Bogor didominasi oleh +Endapan Lebih Tua yang terdiri dari lahar dan lava dengan kandungan andesit basaltic (Qvpo). Batuan +ini berasal dari Gunung Pangrango. Bagian timur disusun oleh batuan yang berasal dari Gunung +Salak, terdiri dari lahar, breksi tufan, dan lapilli (Qvsb), aliran lava basal (qvsl), dan tuf batuapung +pasiran (Qvst). Bagian utara didominasi oleh kipas alluvium yang merupakan pengendapan kembali +12 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +dari batuan vulkanik, terdiri dari material endapan dengan ukuran lanau hingga kerikil (Qav) +(Gambar 2.2). +Tabel 2.2. Luas wilayah Kota Bogor berdasarkan jenis batuan +No Jenis Batuan Luas (ha) +1 Batuan Gunung Api Pangrango 3.338,88 +2 Batuan Gunung Api Salak 1.812,90 +3 Breksi dan Lava Gunung Kencana dan Limo 49,42 +4 Formasi Bojonmanik 42,09 +5 Formasi Jatiluhur 39,21 +6 Kipas Aluvium 5.855,92 +Total 11.138,42 +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031 +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031 +Gambar 2.2. Peta Geologi Regional Kota Bogor +13 Rancangan Akhir +2. Topografi +Secara topografi, Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan +ketinggian bervariasi, ketinggian minimum 190 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan ketinggian +maksimum 330 mdpl. Sebagian besar wilayah Kota Bogor memiliki lahan datar dengan kemiringan +berkisar 0−2 persen, untuk luasan lahan datar seluas 1.763,94 hektar dan tersebar di enam +kecamatan. Seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2−15 persen, +seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15−25 persen, seluas 765,21 +hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25−40 persen dan lahan sangat curam seluas +119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen. Mengacu kepada kondisi topografi tersebut, +Kecamatan Bogor Selatan merupakan daerah di Kota Bogor yang tergolong sangat rawan terhadap +bahaya longsor, karena mempunyai daerah dengan kemiringan lebih dari 40 persen atau sangat +curam sehingga daerah tersebut sangat rawan terhadap bahaya longsor. +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031 +Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kota Bogor +3. Iklim +Iklim berpengaruh besar terhadap aktivitas manusia. Oleh karena itu informasi tentang faktor dan +variasi iklim sangat diperlukan untuk berbagai kegiatan dan perencanaan. Kota Bogor memiliki +kondisi iklim yang bervariasi dengan rata – rata suhu udara di Kota Bogor sepanjang tahun 2022 +adalah 25,5 – 26,5°C. Suhu minimun yang terjadi pada tahun 2022 adalah 19,2 – 21°C dan suhu +maksimum sebesar 32,8 – 34,7°C. Selama empat tahun terakhir (2019 – 2022) rata – rata suhu di +Kota Bogor berkisar antara 24,60 – 27,30°C. Suhu minimum biasanya terjadi di bulan Juni dan suhu +tertinggi biasanya terjadi di bulan Mei. Secara umum bedasarkan data terlihat adanya trend +variabilitas suhu dalam empat tahun terakhir. Kondisi suhu merupakan salah satu isu yang penting +terkait dengan perubahan iklim jangka panjang. Walaupun Kota Bogor bukan merupakan wilayah +14 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +yang berada di kawasan pesisir tetapi peningkatan suhu ekstrim bisa berpengaruh terhadap +aktivitas penduduk di Kota Bogor di masa mendatang. +28,00 +27,50 +27,00 +26,50 +26,00 +C +0 +u 25,50 +h +u +S 25,00 +24,50 +24,00 +23,50 +23,00 +2022 2021 2020 2019 +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 +Gambar 2.4. Rata – Rata Suhu di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022 +Kota Bogor terkenal dengan julukan kota hujan. Hal ini sesuai dengan data mengenai curah hujan +dan hari hukan di Kota Bogor. Rata-Rata hari hujan di Kota Bogor adalah 18 hari hujan per bulan +selama empat tahun terakhir. Curah hujan berkisar antara 25 – 500 mm. Tantangan terkait dengan +iklim diantaranya adalah variabilitas iklim yang semakin meningkat di masa mendatang baik curah +hujan ekstrem, kekeringan serta fenoma iklim lainnya seperti el nino dan la nina. Kondisi ini perlu +diantisipasi di masa mendatang terutama berkaitan dengan ketahanan air dan kewaspadaan +bencana. +Tabel 2.3. Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan di Kota Bogor +Curah Hujan di Stasiun Pengamatan Klimatologi Bogor Menurut Bulan (mm) +Bulan Jumlah hari hujan Jumlah Curah hujan +2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020 2019 +Januari 30 18 14 19 107 304 208 288 +Februari 23 20 18 21 150 487 337 277 +Maret 28 20 19 21 113 233 293 231 +April 29 17 19 20 317 505 271 671 +Mei 25 16 15 13 229 510 292 312 +Juni 27 17 5 10 464 311 30 138 +Juli 29 8 7 5 358 116 64 53 +Agustus 31 16 4 6 385 400 42 170 +September 29 19 7 7 354 317 88 152 +Oktober 28 22 17 13 492 567 327 382 +November 28 17 16 14 321 184 207 330 +Desember 28 20 16 24 224 279 262 553 +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2022 +15 Rancangan Akhir +4. Tata Guna Lahan +Kota Bogor merupakan wilayah perkotaan di Jabodetabek yang paling kecil luas wilayahnya +dibandingkan Kota Depok dan Kota Bekasi. Kondisi ini menyebbakan pola penggunaan lahan di Kota +Bogor juga terbatas. Dari total luas lahan sebesar 11.138,42 hektar, sebagian besar lahan yang ada di +Kota Bogor merupakan area terbangun. Kawasan permukiman dan perumahan di Kota Bogor secara +total sebesar 5.007,23 hektar atau 44,95% persen. Luas lahan yang berupa kebun dan semak belukar +sebesar 3.606,04 hektar (32.37%), lahan industri seluas 111,74 hektar (1%), perdagangan dan jasa +seluas 246,88 hektar (2,08%). Lahan lainnya masih berupa hutan kota seluas 51,60 hektar (0,43%), +kebun raya seluas 72,12 hektar (0,61%), serta tempat pemakaman umum seluas 137,95 hektar (1,16%), +danau/situ seluas 19,36 hektar (0,16%), sungai seluas 1,10 hektar serta sempadan sungai seluas 1,07 +hektar. Adapun luas sawah di Kota Bogor relatif terbatas dengan luas 313,1 hektar (2,8%). +4000 +3500 +3000 +2500 +r +a +tk 2000 +e +H +1500 +1000 +500 +0 +Sumber: RTRW Kota Bogor Tahun 2011 – 2031 +Gambar 2.5. Luasan Lahan Berdasarkan Penggunaan di Kota Bogor +Mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bogor, paling +tidak terdapat dua arahan utama yaitu pengembangan pola ruang dan struktur ruang. Berdasarkan +hasil penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor, terhadap penggunaan ruang dalam +RTRW, selama periode 2015 – 2019 ketaatan terhadap tata ruang di Kota Bogor sudah sangat baik, +artinya setiap proses pembangunan fisik dan pengembangan aktivitas perekonomi di Kota Bogor +sudah mengacu kepada arahan penggunaan ruang dalam RTRW. Adapun pada tahun 2020 – 2022, +indikator kinerja dalam tata ruang disesuaikan menjadi persentase realisasi rencana struktur ruang +dan realisasi rencana pola ruang. Berdasarkan data pada tabel dapat dilihat bahwa realisasi untuk +rencana struktur ruang mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir walaupun realiasasinya +masih belum optimal. Adapun untuk realisasi dari pola ruang nilainya sudah lebih baik dengan +persentase pada tahun 2022 mencapai 38,61%. Presentase realisasi pola ruang yang lebih tinggi +menunjukkan bahwa pengembangan aktivitas masyarakat pada kawasan yang ditetapkan dalam +RTRW sudah semakin baik. +16 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.4. Indikator RTRW di Kota Bogor Tahun 2015-2022 +No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +1. Ketaatan terhadap RTRW (%) 90 99,77 98,9 99,74 99,84 - - - +2 Realisasi Rencana Struktur Ruang* (%) - - - - - 9,7 26,01 26,05 +3 Realisasi Rencana Pola Ruang* (%) - - - - - 17,8 30,93 38,61 +Sumber: Bappeda Kota Bogor Tahun 2023 +2.1.1.4. Kualitas Lingkungan Hidup +Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup +secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses +pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. +Perhitungan IKLH merupakan upaya mengurangi laju kerusakan lingkungan di Kota Bogor dengan +pemulihan kualitas lingkungan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung +IKLH di Kota Bogor terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). +Tabel 2.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bogor Tahun 2019 – 2022 +Uraian 2019 2020 2021 2022 +Indeks Kualitas Air (%) 51,67 56,33 64,72 51,39 +Indeks Kualitas Udara (%) 81,76 80,09 99,35 98,36 +Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2023 +Berdasarkan Tabel 2.5, Indeks Kualitas Air di Kota Bogor pada tahun rentang 2019–2022 mengalami +peningkatan, namun pada tahun 2022 menurun menjadi 51.39 dan termasuk ke dalam status mutu +pencemaran ringan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus +bersinergi dengan program dan kegiatan pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Hasil +monitoring Indeks Kualitas Udara Kota Bogor pada tahun 2019–2022 termasuk ke dalam kategori +baik (70 ≤ x < 90). Status mutu udara dilakukan dengan menghitung rata-rata konsentrasi parameter +SO2 (Sulfur Dioksida) dan NO2 (Nitrogen Dioksida) tahunan sesuai Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 +tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. +2.1.1.5. Daya Dukung Pangan dan Air +Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung +perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara Daya +Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, +dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pangan, air dan energi dipilih +sebagai variabel untuk mengkuantifikasi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH). +1. Daya Dukung Penyediaan Bahan Pangan +Kota bogor merupakan daerah perkotaan dengan luas kawasan yang terbatas. Selain itu Kota Bogor +bukan menjadi daerah produsen pertanian, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan secara +mandiri. Meskipun demikian, kondisi daya dukung pangan dibutuhkan sebagai baseline awal dalam +menentukan kebijakan terkait dengan ketahanan pangan. Guna melihat tingkat kebutuhan pangan +maka dihitung kebutuhan pangan berdasarkan jumlah penduduk yang dibandingkan dengan +ketersediaan pangan. Secara umum selisih ketersediaan pangan di Kota Bogor adalah defisit untuk +seluruh wilayah kecamatan. Ketersediaan energi pangan dalam jumlah besar ditemukan di +17 Rancangan Akhir +Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan yaitu mencapai 8.000 Juta Kkal/tahun. Kebutuhan pangan +terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 juta Kkal sedangkan terendah ditemukan +di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 37.769 juta Kkal. Adapun selisih ketersediaan pangan terbesar +terdapat di Kecamatan Bogor Barat dan Tanah Sereal mencapai 80.000 juta Kkal. +Tabel 2.6. Kondisi Daya Dukung Pangan Kota Bogor +Selisih +Penduduk Kebutuhan Ketersediaan +Kecamatan Ketersediaan +(Jiwa) Pangan (Juta Kkal) Pangan (Juta Kkal) +Pangan (Juta Kkal) +Bogor Barat 233.637 91.673 8.477 -83.196 +Bogor Selatan 204.030 80.056 8.073 -71.984 +Bogor Tengah 96.258 37.769 - -37.769 +Bogor Timur 104.327 40.935 3.318 -37.617 +Bogor Utara 186.724 73.266 775 -72.491 +Tanah Sareal 218.094 85.575 3.052 -82.522 +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045 +Secara umum jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Bogor termasuk kategori rendah karena +Bogor bukan merupakan sentra produksi dengan keterbatasan lahan. Meskipun demikian, wilayah +dengan luas jasa ekosistem penyediaan pangan yang paling besar ada di Bogor Barat dan di Bogor +Selatan. Penyediaan pangan di Kota Bogor secara mandiri tidak dapat dilakukan karena neraca +pangan di Kota Bogor defisit dimana ketersediaan lebih rendah daripada kebutuhan. Oleh karena itu +kepastian penyediaan pangan dari daerah lain yang masuk ke Kota Bogor perlu dipastikan +keberlanjutannya. +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031 +Gambar 2.6. Peta Jasa Ekosistem Pangan di Kota Bogor +18 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.7. Status Daya Dukung Pangan Terhadap Ambang Batas di Kota Bogor +Ambang Status Ambang Status Daya +Penduduk +Kecamatan Batas Pangan Batas Pangan Dukung +(Jiwa) +(Jiwa) (Jiwa) Pangan +Bogor Barat 233.637 21.605 -212.032 Terlampaui +Bogor Selatan 204.030 20.574 -183.456 Terlampaui +Bogor Tengah 96.258 - -96.258 Terlampaui +Bogor Timur 104.327 8.456 -95.871 Terlampaui +Bogor Utara 186.724 1.975 -184.749 Terlampaui +Tanah Sareal 218.094 7.779 -210.315 Terlampaui +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045 +Keberlanjutan pasokan pangan dari luar sangat penting karena status daya dukung pangan Kota +Bogor yang rendah. Berdasarkan jumlah penduduk dan ambang batas pangan di setiap kecamatan +di Kota Bogor maka diperoleh bahwa seluruh kecamatan telah memiliki status daya dukung pangan +terlampaui dengan nilai terlampaui terbesar terdapat di Kecamatan Bogor Barat. Berdasarkan +prediksi kebutuhan pangan tahun 2045 terbesar ditemukan di Kecamatan Bogor Barat yaitu 91.673 +juta Kkal sedangkan terendah ditemukan di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 93.654 juta Kkal. +Peningkatan dari tahun 2021 – 2045 sebesar 1.981 juta Kkal. Kondisi lingkungan yang semakin +dinamis, penurunan luasan lahan pertanian serta semakin terbatasnya daerah sentra pertanian di +sekitar Kota Bogor menjadi tantangan berat dalam penyediaan pangan 20 tahun ke depan. Upaya +kerjasama antar daerah dan inovasi-inovasi lainnya di bidang pangan perlu terus didorong guna +mengantisipasi hal tersebut. +Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang +berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian untuk memunculkan isu strategis yang akan +dijadikan bahan penentu kebijakan. Beberapa hal tersebut diantaranya melakukan peningkatan +kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas +dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan +kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan +lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), sehingga diharapkan dapat +memenuhi kebutuhan pangan Kota Bogor. +79 +77,79 +77,55 +78 +n a g n 77 76,44 76,78 76,38 +a +P +n 76 +a +n 74,53 +a h 75 74,07 +a +te74 +K +s k 73 72,4 +e +d +n +I 72 +71 +2019 2020 2021 2022 +Provinsi Jawa Barat Kota Bogor +Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah) +Gambar 2.7. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 +19 Rancangan Akhir +Selain dari konteks daya dukung untuk penyediaan pangan, aspek pangan juga dapat dilihat dari +indikator ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator +yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai +IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan +peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan +Gambar 2.7 Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2022, +dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 76.38 atau meningkat sebesar 1.85 poin. Meskipun +demikian, indeks ini masih lebih rendah daripada indeks Provinsi Jawa Barat. +2. Daya Dukung Penyediaan Air +Daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di +wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan +sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik +dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air selama pemanfaatan air secara +domestik dan non-domestik. Berdasarkan hasil analisis terhadap kebutuhan air, diketahui bahwa +Kecamatan Bogor Selatan merupakan kecamatan yang mempunyai kebutuhan air paling tinggi +mencapai 29 juta m3 per tahun. Hal ini karena secara populasi penduduk Kec. Bogor Barat adalah +yang paling besar diantara kecamatan lain. Selain itu kebutuhan air yang besar diantaranya untuk +kebutuhan non domestik adan adanya kehilangan air yang tinggi. +Tabel 2.8. Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2045 +Kebutuhan Kebutuhan Total +Kebutuhan Kehilangan +Penduduk Air Non Air Untuk Kebutuhan +Kecamatan Air Domestik Air +(Jiwa) Domestik Lahan Air +(m³/Tahun) (m³/Tahun) +(m³/Tahun) (m³/Tahun) (m³/Tahun) +Bogor Barat 233.637 12.791.626 3.837.488 2.494.367 8.786.319 27.909.799 +Bogor Selatan 204.030 11.170.643 3.351.193 2.178.275 12.733.319 29.433.430 +Bogor Tengah 96.258 5.270.126 1.581.038 1.027.674 119.933 7.998.770 +Bogor Timur 104.327 5.711.903 1.713.571 1.113.821 3.643.664 12.182.959 +Bogor Utara 186.724 10.223.139 3.066.941 1.993.512 5.721.953 21.005.546 +Tanah Sareal 218.094 11.940.647 3.582.194 2.328.426 6.613.468 24.464.734 +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045 +Berdasarkan hasil pemodelan, pada tahun 2045 total kebutuhan air di Kota Bogor sebesar 175.439 +ribu m³/tahun atau meningkat sebesar 42,63% dari kondisi saat ini. Pada tahun 2045 Kecamatan +Bogor Selatan memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu +39.938.396 m³/tahun kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 39.616.841 m³/tahun. +Kebutuhan air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 12.777.964 m³/tahun. +Berdasarkan hasil analisis daya dukung air terhadap ambang batas diketahui bahwa status daya +dukung air tahun 2021 secara keseluruhan di Kota Bogor masih belum terlampaui. Kondisi ini +berbeda dengan prediksi daya dukung air pada tahun 2045. Pertambahan penduduk sampai tahun +2045 berbanding lurus dengan kebutuhan air domestik dan non domestik. Secara umum status daya +dukung air sampai tahun 2045 sudah terlampaui. Hanya Kecamatan Bogor Selatan yang masih belum +terlampaui. Penurunan kualitas air dan kuantitas air di masa mendatang akan menjadikan tantangan +penyediaan air yang sangat berat di tahun 2045. Upaya konservasi air perlu dilakukan baik oleh +masyarakat maupun pemerintah secara bersama-sama. Pemerintah memastikan ketersediaan +sumber air, sementara masyarakat menggunakan air dengan hemat dan tepat sesuai kebutuhan. +20 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.9. Status Daya Dukung Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2045 +Tahun 2021 Tahun 2045 +Total Selisih Total Selisih +Ketersediaan +No Kecamatan Kebutuhan Ketersediaan Kebutuhan Ketersediaan +Air (m³/thn) +Air Air Air Air +(m³/Tahun) (m³/Tahun) (m³/Tahun) (m³/Tahun) +1 Bogor Barat 33.368.579,70 27.909.798,89 5.458.780,81 39.616.840,85 -6.248.261 +2 Bogor Selatan 42.120.077,12 29.433.429,65 12.686.647,48 39.938.395,74 2.181.681 +3 Bogor Tengah 11.690.708,47 7.998.770,43 3.691.938,04 12.777.964,03 -1.087.256 +4 Bogor Timur 16.472.101,29 12.182.959,14 4.289.142,15 17.408.425,59 -936.324 +5 Bogor Utara 23.532.314,84 21.005.545,82 2.526.769,02 30.345.045,68 -6.812.731 +6 Tanah Sareal 28.215.325,56 24.464.733,65 3.750.591,91 35.353.034,35 -7.137.709 +Total 155.399.107 122.995.238 32.403.869 175.439.706 -20.040,59 +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045 +Salah satu upaya untuk memastikan kesediaan air adalah melalui upaya konservasi ekosistem +penyediaan air bersih. Secara umum jasa ekosistem penyediaan air di Kota Bogor sangat bervariasi +dengan sebaran mayoritas berada pada kondisi rendah. Ketersediaan air bersih ini sangat +dipengaruhi oleh kondisi bentang alam dan penggunaan lahan. Meskpun terdapat potensi curah +hujan yang sangat tinggi tetapi perlu dikelola dengan sistem penyediaan air agar tidak kelebihan +saat musim penghujan dan kekurangan di musim kemarau. Sebagian besar jasa ekosistem penyedia +air bersih dengan kelas sangat tinggi ditemukan di Kecamatan Bogor Barat dan Kecamatan Bogor +Selatan. +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031 +Gambar 2.8. Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Kota Bogor +21 Rancangan Akhir +2.1.1.6. Potensi Sumber Daya Alam +1. Kondisi Pertanian +Kondisi sektor pertanian di Kota Bogor yang diindikasikan seperti Gambar di bawah ini, terlihat +bahwa selama sembilan (9) tahun terakhir memiliki kontribusi berfluktiasi dengan kecenderungan +menurun. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki persentase kontribusi terhadap +PDRB yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan sektor dominan seperti Industri Pengolahan; +Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta Real Estat. +25,00% +20,00% +15,00% +10,00% +5,00% +0,00% +2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Industri Pengolahan +Konstruksi +Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor +Real Estat +Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah) +Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibanding Kontribusi Sektor Lain +terhadap PDRB di Kota Bogor Tahun 2014 – 2022 +Rendahnya persentase kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan disebabkan adanya +alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (pemukiman, fasilitas umum transportasi, +infrastruktur publik, dll) di Kota Bogor yang semakin tinggi. Hal tersebut berimplikasi kepada +produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian yang kehidupannya +sangat tergantung pada lahannya. Lahan pertanian (sawah) di Kota Bogor hingga saat ini tercatat +hanya 321 hektar. +Bogor Utara; 1,27 Tanah Sareal; 4,72 +Bogor Timur; 17,92 +Bogor Tengah; 0,00 +Bogor Barat ; 48,18 +Bogor Selatan; 32,64 +Bogor Barat Bogor Selatan Bogor Tengah Bogor Timur Bogor Utara Tanah Sareal +Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor, 2023 (diolah) +Gambar 2.10. Sebaran Lahan Sawah di Kota Bogor Per Kecamatan +22 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Selain itu, mengacu Gambar 2.10 di atas bahwa persentase sebaran lahan sawah di Kota Bogor hanya +menyisakan di Kecamatan Bogor Barat seluas 158 hektar, Kecamatan Bogor Selatan seluas 101 hektar, +Kecamatan Bogor Timur seluas 57 hektar, Kecamatan Tanah Sareal seluas 3 hektar, dan Kecamatan +Bogor Utara seluas 1 hektar. Sedangkan, Kecamatan Bogor Tengah sudah tidak memiliki area +persawahan karena cenderung lahan telah digunakan untuk kegiatan aktivitas perekonomian (ruko, +toko, bangunan lainnya). +2. Kondisi Perikanan +Perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam mendukung +pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sektor perikanan menyediakan sumber pangan protein yang +penting untuk masyarakat. Meskipun persentase sektor ini terhadap PDRB Kota Bogor tidak terlalu +tinggi, namun dengan meningkatnya kegiatan penangkapan ikan, budidaya, dan pengolahan produk +perikanan, sektor ini dapat juga memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan Masyarakat +Kota Bogor. +Kegiatan produksi perikanan merupakan bagian dari industri yang di dalamnya termasuk kegiatan +mendapatkan dan mengolah hasil laut dan hasil perikanan lain. Hasil produksi perikanan berasal +dari kegiatan penangkapan di laut dan perairan umum, serta kegiatan budidaya di tambak, kolam, +sawah, jaring apung maupun budidaya laut. Akan tetapi, wilayah Kota Bogor tidak memiliki hasil +produksi perikanan laut dilihat dari kondisi geografisnya yang tidak memiliki wilayah lautan. +6.000,0 +4.876,2 4.985,5 5.056,5 5.145,4 5.204,0 5.209,3 +5.000,0 4.564,8 +4.238,0 +)n +o +t( +is +4.000,0 +3.652,0 +k +u +d o 3.000,0 +r +P +h +a 2.000,0 +lm +u +J +1.000,0 +662,1 +- +2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Tahun +Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023 (diolah) +Gambar 2.11. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kota Bogor Tahun 2013 – 2022 +Berdasarkan Gambar di atas, produksi perikanan budidaya di Kota Bogor selama 10 tahun terakhir +memiliki tren yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Anomali terjadi pada tahun 2016 +dan 2017 dimana produksi perikanan budidaya di kedua tahun tersebut mengalami penurunan yang +cukup signifikan. Selama 10 tahun terakhir, jumlah produksi terkecil terjadi di tahun 2017 dengan +jumlah produksi hanya sebesar 662,1 ton. Akan tetapi, di tahun 2018 kembali terjadi peningkatan +jumlah produksi perikanan budidaya yang signifikan dengan peningkatannya mencapai 4.323,41 ton +dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Jumlah produksi perikanan budidaya semakin meningkat setiap +tahunnya hingga tahun 2022 mencapai 5.209,3 ton dan menjadi jumlah produksi tertinggi selama 10 +tahun terakhir di Kota Bogor. +23 Rancangan Akhir +2.1.1.7. Risiko Bencana +Secara umum Kota Bogor tidak lepas dari berbagai potensi bencana yang ada baik bencana yang +berkaitan dengan aktivitas manusia (antropogenik) seperti banjir dan kebakaran tetapi juga dengan +berbagai bencana alam lainnya seperti tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan letusan +gunung berapi. Oleh karena itu dalam merencakan pembangunan 20 tahun ke depan diperlukan +adanya pembangunan yang berwasan kebencanaan sehingga infrastruktur dan masyarakat menjadi +resilien terhadap potensi bencana. +Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) melakukan kajiatn terhadap risiko bencana yang +ada di seluruh wilayah Indonesia. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan +pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) di masing- +masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat +menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. +Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang +rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah +seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logisitik, kapasitas mitigasi, +pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. +Berdasarkan hasil kajian, Kota Bogor secara umum selama periode 2015 – 2022 berada pada kelas +risiko sedang. Pada level Provinsi Jawa Barat, kelas risiko yang ada di provinsi hanya ada risiko +tinggi dan sedang. Nilai risiko bencana di Kota Bogor cenderung semakin menurun dari tahun ke +tahun yang artinya ini menunjukkan ada upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh pemerintah +Kota Bogor untuk memastikan Kota Bogor aman siap terhadap bencana yang ada. +Indeks risiko bencana Kota Bogor +120 107,2 +100 87,45 +82,35 +75,75 75,75 75,75 +71,01 +80 65,38 +60 +40 +20 +0 +2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Sumber: Publikasi Indeks Risiko Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Nasional +Gambar 2.12. Indeks Risiko Bencana Kota Bogor Tahun 2015 – 2022 +1. Kawasan Rawan Bencana Banjir +Kota Bogor yang memliki cakupan area terbangun yang cukup luas serta dilewati oleh aliran sungai +memupunyai kerentanan terhadap bencana banjir. Wilayah dengan luas kerentanan banjir yang +tinggi sebagian besar terdapat di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Barat. Sedangkan +wilayah dengan kerentanan rendah yang paling luas terdapat di Kecamatan Bogor Selatan dan +Kecamatan Tanah Sareal. Potensi variabilitas cuaca di masa mendatang dan kurangnya ruang +terbuka hijau di masing-masing lokasi berpotensi memperparah kerentanan tersebut. +24 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031 +Gambar 2.13. Peta Kerentanan Banjir Kota Bogor +Berdasarkan data kerentanan terhadap banjir dari RTRW Kota Bogor, terdapat 596,82 Ha wilayah di +Kota Bogor yang masuk dalam klasifikasi tinggi. Berikut merupakan data dan peta terkait kerentanan +terhadap banjir di Kota Bogor. Sementara wilayah dengan kerentanan banjir sedang mencapai +3.373,43 hektar. Secara umum lebih banyak wilayah yang potensi banjir rendah di Kota Bogor. +Tabel 2.10. Kerentanan Banjir per Kecamatan di Kota Bogor +No Kecamatan Rendah Sedang Tinggi Total +1 Bogor Barat 1.441,50 712,44 177,61 2.331,55 +2 Bogor Selatan 2.127,53 817 105,52 3.050,05 +3 Bogor Tengah 435,2 326,38 75,1 836,67 +4 Bogor Timur 824,29 221,17 2,53 1.048,00 +5 Bogor Utara 827,18 820,03 164,94 1.812,14 +6 Tanah Sareal 1.512,47 476,41 71,14 2.060,01 +Total 7.168,16 3.373,43 596,82 11.138,42 +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031 +2. Kawasan Rawan Bencana Longsor / Gerakan Tanah +Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan longsor seluas +806,79 ha, Wilayah dengan luas rawan longsor yang paling besar ada di wilayah Bogor Selatan +disusul wilayah Bogor Timur. Kedua wilayah ini cenderung berbukit. Sedangkan wilayah dengan +kerentanan rendah terhadap gerakan tanah adalah wilayah Bogor Utara dan Tanah Sareal Potensi +Gerakan tanah perlu diwaspadai terutama pada saat musim pengujan. Selain itu Upaya mitigasi +secara teknis maupun non teknis di masing-masing wilayah rawan Gerakan tanah diperlukan. +25 Rancangan Akhir +Tabel 2.11. Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor +No Kecamatan Rawan Longsor (ha) +1 Bogor Barat 137,5 +2 Bogor Selatan 287,42 +3 Bogor Tengah 59,77 +4 Bogor Timur 284,2 +5 Bogor Utara 16,87 +6 Tanah Sareal 21,03 +Total 806,79 +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011 – 2031 +Gambar 2.14. Peta Kawasan Rawan Longsor di Kota Bogor +3. Kawasan Rawan Kebakaran +Berdasarkan data Revisi RTRW Kota Bogor Tahun 2011 -2031 terdapat Kawasan rawan kebakaran +seluas 252,89 ha. Wilayah dengan luas rawan kebarakan yang paling besar ada di wilayah Bogor +Barat disusul Tanah Sareal. Sedangkan wilayah dengan kerentanan rendah terhadap Kebakaran +adalah wilayah Bogor Utara dan Bogor Timur. Potensi terjadinya kebakaran terutama berada pada +wilayah yang mempunyai kepadatan bangunan yang cukup tinggi. +Tabel 2.12. Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor +No Kecamatan Rawan Kebakaran (ha) +1 Bogor Barat 64,99 +2 Bogor Selatan 21,82 +3 Bogor Tengah 59,9 +26 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +No Kecamatan Rawan Kebakaran (ha) +4 Bogor Timur 18,66 +5 Bogor Utara 19,26 +6 Tanah Sareal 68,26 +Total 252,89 +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031 +Gambar 2.15. Peta Kawasan Rawan Kebakaran di Kota Bogor +4. Kawasan Rawan Puting Beliung +Wilayah dengan kerentanan terhadap cuaca ekstrem (puting beliung) tersebar di hampir seluruh +wilayah di Kota Bogor. Kerentanan yang paling rendah berada di Kecamatan Bogor Tengah. Antisipasi +terhadap cuaca ekstrem perlu dilakukan dengan melakukan update terhadap informasi cuaca dan +sosialisasi kepada masyarakat. +Tabel 2.13. Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor +Resiko Puting Beliung (ha) +No Kecamatan +Rendah Sedang Total +1 Bogor Barat 10,38 593,19 603,57 +2 Bogor Selatan 33,85 953,42 987,27 +4 Bogor Timur 11,99 250,74 262,73 +5 Bogor Utara 8,45 443,64 452,09 +6 Tanah Sareal 13,47 532,5 545,97 +Total 180,79 2.822,47 3.003,26 +27 Rancangan Akhir +Sumber: RTRW Kota Bogor 2011-2031 +Gambar 2.16. Peta Kawasan Rawan Puting Beliung di Kota Bogor +5. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api +Wilayah rawan bahaya gunung api paling banyak berada di Keacmaan Bogor Selatan dan Bogor Barat +yang dekat dengan Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kelurahan dengan wilayah +paling luas untuk potensi bahaya gunung api adalah Kelurahan Situ Gede. +Tabel 2.14. Kawasan Rawan Bahaya Gunung Api di Kota Bogor +No Kelurahan Luas (ha) +1 Situgede 50,29 +2 Pasir Jaya 49,39 +3 Balumbangjaya 46,49 +4 Semplak 38,02 +5 Ranggamekar 34,07 +6 Bubulak 31,08 +7 Cipaku 29,18 +8 Menteng 25,95 +9 Pamoyanan 25,65 +10 Margajaya 25,17 +11 Empang 24,92 +12 Sindangbarang 24,48 +13 Gunungbatu 23,07 +14 Panaragan 20,8 +15 Cilendek Barat 19,93 +28 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +No Kelurahan Luas (ha) +16 Batutulis 16,83 +17 Kertamaya 16,69 +18 Kebonkalapa 16,16 +19 Genteng 14,63 +20 Loji 14,47 +21 Rancamaya 13,79 +22 Paledang 9,24 +23 Lawanggintung 2,83 +Total 573,13 +6. Adaptasi Perubahan Iklim +Perubahan iklim merupakan fenomena yang nyata dan akan semakin berdampak ke depan. Oleh +karena itu Kota Bogor juga perlu terus melakukan adaptasi baik secara struktural maupun non +struktural untuk memastikan bahwa ketahanan iklim bisa terus dipertahankan. Berdasarkan data +Sistem Informasi Data Indeks Kerantanan yang dirilis oleh KLHK pada tahun 2018, diketahui bahwa +nilai indeks kapasitas adaptasi (IKA) terhadap perubahan iklim di Kota Bogor adalah 0,6960 dari nilai +tertinggi 1. Nilai ini menunjukkan bahwa kemampuan Kota Bogor dalam menghadapi dampak +perubahan iklim baik berupa kekeringan dan banjir berada pada level/ tingkatan sedang. Sedangkan +untuk nilai indeks kerentanan dan sensivitas (IKS) di Kota Bogor terhadap perubahan iklim adalah +0,4980 dari nilai tertinggi 1, artinya tingkat kerentanan masyarakat dan lingkungan terhadap adanya +perubahan iklim jika terjadi kekeringan dan banjir berada pada level sedang. +Kerentanan (Vulnerability) mengambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu +perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila +perubahan/penyimpangan sudah melewati batas toleransi dari sistem maka sistem menjadi rentan +karena perubahan iklim. Kerentanan dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, +serta kondisi sosial-ekonomi, yang selanjutnya dinyatakan dengan indek sensitifitas dan +keterpaparan. Kota Bogor memiliki empat klasifikasi tingkat kerentanan yaitu kerentanan sangat +rendah, sedang, cukup tinggi, dan kerentanan tinggi. Jumlah kelurahan yang berada pada +kerentanan sangat rendah berjumlah 19 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan +sedang berjumlah 38 kelurahan, untuk kelurahan yang berada pada kerentanan cukup tinggi +berjumlah 10 kelurahan, dan untuk yang berada pada kerentanan tinggi berjumlah 1 kelurahan yaitu +Kelurahan Bojongkerta. +29 Rancangan Akhir +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor Tahun 2020 – 2045 +Gambar 2.17. Peta Kerantanan terhadap Perubahan Iklim di Kota Bogor +2.1.1.8. Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup +1. Risiko Timbulan Sampah +Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang akan semakin meningkat seiring dengan +pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bisa +menyebabkan masalah ketika volume sampah semakin meningkat. Apalagi Kota Bogor sangat +bergantung kepada TPA yang berada di wilayah Kabupaten Bogor yaitu TPA Galuga dan nantinya TPA +Nambo. Oleh karena itu upaya – upaya proaktif untuk mengurangi sampah dari sumbernya perlu +terus dipertahankan. Keberadaan bank sampah, TPS3R dan berbagai program pengurangan sampah +merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan di masa mendatang. Pada tahun 2020, timbulan +sampah di Kota Bogor mencapai 266.505 ton per tahun. Potensi timbulan sampah terbesar terdapat +di Kecamatan Bogor Barat sebesar 59.694 ton/tahun. Sedangkan timbulan sampah terkecil dari +seluruh kecamatan yang terdapat di Kota Bogor adalah Kecamatan Bogor Tengah sebesar 24.594 +ton/tahun. Berdasarkan hasil analisia pada tahun 2045 prediksi timbulan sampah di Kota Bogor +secara total mencapai 746.893 ton/ tahun atau meningkat sebesar 180%. Kondisi ini tentu akan +sangat mengkhawatirkan apabila penangan sampah yang dilakukan masih belum ada inovasi dan +masyarakat tidak diajak berperan aktif karena dengan pola pengelolaan TPA Galuga seperti +sekarang jumlah sampah tersebut tidak akan tertampung. +30 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.15. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor +Kecamatan Jumlah Penduduk Timbulan Sampah (Ton/Tahun) +Bogor Barat 233.637 59.694 +Bogor Selatan 204.030 52.130 +Bogor Tengah 96.258 24.594 +Bogor Timur 104.327 26.656 +Bogor Utara 186.724 47.708 +Tanah Sareal 218.094 55.723 +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045 +2. Risiko Timbulan Air Limbah +Salah satu permasalahan lingkungan lainnya yang dihadapi di wilayah perkotaan adalah terkait +dengan air limbah. Air limbah bisa berasal dari domestik (rumah tangga) maupun dari sektor lainnya +seperti jasa dan industri. Paramater pencemar pada limbah cair yang dianalisis dalam kajian ini +adalah Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), total nitrogen (TN) dan +total posfor (TP). Dasar analisis perhitungan terhadap parameter pencemar limbah cair berdasarkan +jumlah penduduk sehingga diperoleh bahwa Kecamatan Bogor Barat memiliki potensi yang besar +dibandingkan kecamatan lain dalam menghasilkan limbah cair. Pada tahun 2020 beban pencemar di +Kecamatan Bogor Barat merupakan yang terbesar untuk semua parameter. Sedangkan Kecamatan +Bogor Tengah memiliki tingkat potensi beban pencemar lebih rendah dibandingkan kecamatan +lainnya. Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2045 rata-rata peningkatan beban pencemar untuk +masing – masing parameter adalah 2,29%. Peningkatan ini perlu diantisipasi terutama karena +kualitas air akan semakin menurun di masa mendatang jika tidak dilakukan upaya pencegahan. +Tabel 2.16. Potensi Beban Pencemar dengan Parameter BOD, COD, TN dan TP +Penduduk BOD COD Total Nitrogen Total Posfor +Kecamatan +(Jiwa) (Kg/Tahun) (Kg/Tahun) (Kg/Tahun) (Kg/Tahun) +Bogor Barat 233.637 4.519.708 8.664.195 1.935.799 324.055 +Bogor Selatan 204.030 3.946.960 7.566.249 1.690.491 282.990 +Bogor Tengah 96.258 1.862.111 3.569.632 797.546 133.510 +Bogor Timur 104.327 2.018.206 3.868.862 864.401 144.702 +Bogor Utara 186.724 3.612.176 6.924.473 1.547.102 258.986 +Tanah Sareal 218.094 4.219.028 8.087.798 1.807.018 302.496 +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2020 – 2045 +3. Emisi Gas Rumah Kaca Kota Bogor +Salah satu penyebab adanya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang semakin meningkat, +informasi mengenai Gas Rumah Kaca diperlukan untuk memetakan sektor–sektor mana yang +menjadi penyumbang GRK di Kota Bogor. Sehingga nantinya dapat dilakukan upaya mitigasi +pengurangan GRK pada sektor – sektor tersebut. Berdasarkan hasil inventarisasi GRK di Kota Bogor, +pada tahun 2022 total emisi GRK adalah 2.870.822,84 ton CO e . Nilai ini mengalami peningkatan +2 +sekitar 6,27% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu 2.701.324,46 ton CO e . Jumlah emisi CO e dan +2 2 +persentase dari masing-masing sektor adalah sebagai berikut: +a. Sektor energi adalah sekitar 2.634.695,51 ton CO e atau sekitar 91,77% dari total emisi +2 +31 Rancangan Akhir +b. Sektor peternakan dan pertanian adalah sekitar 12.110,93 ton CO e atau sekitar 0,42% dari +2 +total emisi +c. Sektor limbah adalah sekitar 224.016,40 ton CO e atau sekitar 7,80% dari total emisi. +2 +Hasil perhitungan total emisi dari tahun 2013-2022 menunjukkan rata-rata kenaikan emisi GRK di +Kota Bogor adalah 2,50 per tahun. Emisi GRK Kota Bogor dari tahun 2013-2022 dapat dilihat pada +tabel di bawah ini. Adanya tren kenaikan emisi CO e khususnya di sektor energi dari tahun ke tahun +2 +salah satunya bersumber dari adanya kenaikan jumlah penggunaan listrik dari tahun 2013 hingga +tahun 2022 dengan rata-rata kenaikan sekitar 6,1% per tahun. Selain itu, jumlah penggunaan BBM +dan penggunaan bahan bakar untuk keperluan rumah tangga juga cenderung meningkat dari tahun +ke tahun. Dari konteks pertumbuhan ekonomi hal ini merupakan sesuatu yang positif karena artinya +aktivitas perekonomian terus berjalan dan bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk. Namun +demikian dalam jangka panjang dampak negatif dari penggunaan energi ini perlu dikurangi baik dari +hulu melalaui penggunaan sumber listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) atau di hilir (masyarakat) +melalaui upaya penghematan penggunaan energi agar efisien. +Tabel 2.17. Total Emisi COe di Kota Bogor Tahun 2013 – 2022 +2 +Sektor Peternakan Sektor Limbah Total Emisi +Tahun Sektor Energi (ton) +dan Pertanian (ton) (ton) COe (ton) +2 +2013 2.110.180,92 11.943,32 208.559,75 2.330.683,99 +2014 2.149.794,82 13.313,57 209.702,27 2.372.810,66 +2015 2.059.429,55 10.792,64 214.674,63 2.284.896,82 +2016 2.153.186,65 11.045,60 219.535,83 2.383.768,08 +2017 2.193.730,02 11.610,09 228.717,16 2.434.057,27 +2018 2.254.624,31 12.560,21 236.818,09 2.504.002,61 +2019 2.472.669,78 12.521,92 234.756,93 2.719.948,63 +2020 2.224.809,18 12.401,73 231.015,07 2.468.225,97 +2021 2.467.400,25 12.320,93 221.603,28 2.701.324,46 +2022 2.634.695,51 12.110,93 224.469,40 2.870.822,84 +Sumber: KLHS RPJPD Kota Bogor 2025 – 2045 +2.1.1.9. Ketahanan Pangan +Pemerintah Kota Bogor melalui peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor yang +berupaya mengkaji isu ketahanan pangan dan pertanian untuk memunculkan isu strategis yang akan +dijadikan bahan penentu kebijakan. Beberapa hal tersebut diantaranya melakukan peningkatan +kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, peningkatan kualitas, kuantitas, kontinuitas +dan komitmen produk pertanian dan perikanan dalam menghadapi persaingan global, peningkatan +kemampuan SDM pertanian dan perikanan, peningkatan penerapan teknologi yang berwawasan +lingkungan, pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), sehingga diharapkan dapat +memenuhi kebutuhan pangan Kota Bogor. +32 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +79 +77,79 +78 77,55 +76,78 +n 77 76,44 76,38 +a +g +n +a +P 76 +n +a +n a 75 74,53 +h a 74,07 +te +K74 +s +k +e +d n 73 72,4 +I +72 +71 +2019 2020 2021 2022 +Provinsi Jawa Barat Kota Bogor +Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023 (diolah) +Gambar 2.18. Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2019 – 2022 +Selain dari konteks daya dukung untuk penyediaan pangan, aspek pangan juga dapat dilihat dari +indikator ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator +yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai +IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan +peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan +Gambar 2.18 Indeks Ketahanan Pangan Kota Bogor mengalami peningkatan sejak tahun 2020-2022, +dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 76.38 atau meningkat sebesar 1.85 poin. Meskipun +demikian, indeks ini masih lebih rendah daripada indeks Provinsi Jawa Barat. +2.1.2. Demografi +Aspek demografi dapat menjadi pertimbangan pemerintah Kota Bogor dalam merancang kebijakan +yang lebih responsif, efektif, dan berkelanjutan untuk mempromosikan kesejahteraan dan kemajuan +seluruh masyarakat. Beberapa variabel untuk menjelaskan aspek demografi diantaranya jumlah dan +laju pertumbuhan penduduk; kepadatan penduduk; penduduk berdasarkan jenis kelamin; serta rasio +ketergantungan. +2.1.2.1. Jumlah, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk +Kependudukan merupakan salah satu bagian penting yang menjadi perhatian dalam proses +perencanaan, karena penduduk merupakan subjek utama dalam proses pembangunan. Oleh karena +itu proses perencanaan fasilitas penunjang dan pembuatan sistem layanan seperti kesehatan, +pendidikan, air bersih, perumahan, aksesibilitas, lapangan pekerjaan, ruang terbuka, dan berbagai +kebutuhan lainnya akan sangat bergantung kepada jumlah penduduk dan proyeksinya di masa +mendatang. Dalam dua dekade terakhir (2005–2022) jumlah penduduk Kota Bogor meningkat sekitar +26% dari 845 ribu penduduk pada tahun 2005 menjadi 1.063.513 jiwa penduduk pada tahun 2022, +terdiri dari 539.250 jiwa laki-laki dan 524.263 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama +periode tersebut sekitar 1,4% per tahun merupakan yang terendah dibandingkan wilayah lainnya. +Apabila dibandingkan dengan wilayah Jabodetabek, Kota Bogor merupakan wilayah dengan +penduduk paling sedikit diantara Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. +33 Rancangan Akhir +7.000 +6.000 +5.000 +a 4.000 +w +iJ +u +b iR 3.000 +2.000 +1.000 +- 5 4 8 6 5 8 6 6 8 6 7 8 6 9 8 8 5 9 7 7 9 5 9 9 31 0.1 1 3 0.1 8 4 0.1 5 6 0.1 1 8 0.1 7 9 0.1 211.1 7 21.1 2 5 0.1 4 6 0.1 +20052006200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kab. Bogor Kota Bogor Kota Bekasi Kota Depok Kab. Bekasi +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat +Gambar 2.19. Jumlah Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2005 – 2022 +Laju pertumbuhan penduduk (LPP) menggambarkan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk +dalam jangka waktu tertentu. Tingkat laju pertumbuhan penduduk memiliki dampak terhadap +ekonomi, lingkungan, dan sumber daya suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh +faktor banyaknya imigran yang datang, tingginya tingkat fertilitas, dan rendahnya tingkat mortalitas. +Pada tahun 2011, LPP tertinggi berada di Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 4,23% hingga tahun 2022 +Kabupaten Bekasi masih menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi. Selain +Kabupaten Bekasi, wilayah lainnya di Jabodetabek dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup +tinggi adalah Kota Depok. Pada tahun 2011 LPP Kota Depok sebesar 3,85%, sedangkan pada tahun +2022 LPP menjadi sebesar 1,85%. +4,5 +4 +)% +( +k +3,5 +u +d +u 3 +d +n +e +P 2,5 +n +a +h +u 2 +b +m +u tr 1,5 +e +P +u 1 +ja +L +0,5 +0 +2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Kabupaten Bogor Kabupaten Bekasi +Kota Bekasi Kota Depok Jawa Barat +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat +Gambar 2.20. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya Tahun 2011 – 2022 +34 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Adapun untuk Kota Bogor laju pertumbuhan penduduknya merupakan yang rendah di wilayah +Jabodetabek. Pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk Kota Bogor sebesar 1,95% per tahun dan +menurun menjadi 1,12% per tahun pada tahun 2022. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk +Kota Bogor hanya sedikit lebih tinggi dari Kota Bekasi. Laju pertumbuhan penduduk Kota Bogor +walaupun tergolong rendah di Jabodetabek tetapi masih lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk di +Provinsi Jawa Barat selama periode 2011 – 2019. Setelah tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kota +Bogor menjadi lebih rendah daripada provinsi. +Penduduk yang semakin bertambah berimplikasi terhadap rasio ketersediaan ruang untuk +menopang aktivitas penduduknya. Apabila mengacu kepada perkembangan data kepadatan +penduduk. Secara umum kepadatan penduduk di wilayah Jabodetabek semakin meingkat dari tahun +ke tahun. Wilayah kabupaten seprti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor tingkat kepadatan +penduduknya secara keseluruhan lebih rendah daripada Kota Bogor karena luas wilayah kedua +kabupaten tersebut cukup besar. Kota Bogor berada di tengah – tengah dengan rata-rata tingkat +kepadatan penduduk sebesar 8.419 jiwa / km2 selama periode tahun 2005 – 2022. Kepadatan +penduduk tertinggi terdapat di Kota Bekasi. +16.000 +14.000 +12.000 +10.000 +²m +k r e p 8 6 . .0 00 00 0 9 2 1.7 2 2 2 .7 8 0 3 .7 5 9 3 .7 8 5 5 .7 5 8 0 .8 3 4 2 .8 7 9 3 .8 9 4 5 .8 8 9 6 .8 3 4 8 .8 5 8 9 .8 2 2 1.9 6 5 2 .9 5 8 3 .9 0 15 .9 18 8 .8 5 7 9 .8 +4.000 +2.000 +- +20052006200720082009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kab. Bogor Kota Bogor Kota Bekasi Kota Depok Kab. Bekasi +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat +Gambar 2.21. Kepadatan Penduduk Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2005 – 2022 +2.1.2.2. Komposisi Penduduk +1. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin +Apabila dilihat dari jenis kelamin, rata-rata jumlah penduduk laki-laki di Jabodetabek, Kabupaten +Bogor, dan Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata jumlah populasi +laki-laki lebih tinggi sebesar 2,68% dibandingkan perempuan. Hal ini sejalan dengan data yang dirilis +oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 bahwa rasio jenis kelamin penduduk Indonesia mencapai +102,2 yang artinya, dalam setiap populasi berisi 100 orang perempuan dan sekitar 102 orang laki-laki. +Perubahan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin ini bertujuan untuk memudahkan analisis +demografi dan perencanaan pembangunan berdasarkan pemberdayaan gender, analisis +ketenagakerjaan, dan dinamika sosial. +35 Rancangan Akhir +Rasio jenis kelamin di Kota Bogor sebesar 103, artinya dari 103 penduduk laki-laki, terdapat 100 jiwa +penduduk perempuan. Pada wilayah Kota Bogor, penduduk berjenis kelamin laki-laki relatif turun +sebesar 4,8% dan perempuan sebesar 4,9%. Pada Kota Depok penduduk relatif turun sebesar 14% +pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Di Kota Tangerang mengalami penurunan yang cukup signifikan +dari tahun 2018 ke tahun 2020 yang mana penduduk laki-laki turun sebesar 13,9% dan perempuan +turun sebesar 12,5%. Sedangkan di Bekasi penduduk jenis kelamin laki-laki dan perempuan +mengalami penurunan sekitar 12% dari tahun 2018-2021. Penurunan tertinggi dirasakan oleh +Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk terbesar. Di Kota Jakarta, penurunan hanya dialami oleh +jenis kelamin perempuan yaitu sebesar 0,8%. Sedangkan laki-laki justru mengalami kenaikan yaitu +sebesar 0,9%. Kabupaten Bogor mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 19,2% untuk penduduk +jenis kelamin laki-laki dan 19,9% untuk jenis kelamin perempuan. Tingginya angka penurunan ini +berkaitan dengan luasnya wilayah Kabupaten Bogor yang mencakup hingga lebih dari 400 +desa/kelurahan. Provinsi jawa barat menjadi wilayah dengan tingkat penurunan jumlah penduduk +yang cukup rendah yaitu sebesar 1,8% untuk jenis kelamin laki-laki dan 2,4% untuk jenis kelamin +Perempuan tersaji dalam Tabel 2.18. +Tabel 2.18. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Jabodetabek, Kabupaten Bogor, dan Jawa +Barat Tahun 2012 – 2022. +Kota/ Jenis Tahun +Kabupaten Kelamin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Laki-laki 510.884 514.797 523.479 532.018 540.288 548.196 555.995 529.236 533.774 539.25 +Perempuan 493.947 498.222 507.241 515.904 524.399 532.813 540.833 513.834 518.585 524.263 +DKI Jakarta Laki-laki 5.042.874 5.023.454 5.069.925 5.115.357 5.159.683 5.202.815 5.244.690 5.285.321 5.334.781 5.362.748 5.375.869 +Perempuan 4.948.914 4.946.494 5.005.385 5.062.567 5.117.945 5.171.420 5.222.939 5.272.489 5.227.307 5.282.028 5.304.082 +Kota Depok Laki-laki 930.12 990.281 1.025.784 1.061.889 1.098.473 1.135.539 1.173.102 1.210.887 1.038.056 1.052.652 1.071.173 +Perempuan 905.837 971.901 1.007.724 1.044.211 1.081.340 1.118.974 1.157.231 1.195.929 1.018.279 1.033.283 1.052.176 +Tangerang Laki-laki 980.326 997.398 1.021.298 1.045.113 1.068.606 1.091.787 1.114.613 959.009 966.808 975.709 +Perempuan 938.23 954.998 978.596 1.001.992 1.025.100 1.048.104 1.070.691 936.477 945.106 954.847 +Bekasi Laki-laki 1.240.796 1.297.988 1.333.772 1.369.600 1.405.380 1.441.137 1.476.810 1.291.982 1.304.296 +Perempuan 1.207.495 1.272.409 1.308.736 1.345.200 1.381.830 1.418.493 1.455.090 1.272.959 1.285.961 +Kab. Bogor Laki-laki 2.564.119 2.663.423 2.728.381 2.792.900 2.856.530 2.920.288 2.983.278 2.410.405 2.789.738 2.820.924 2.859.683 +Perempuan 2.425.820 2.538.674 2.602.768 2.666.800 2.730.860 2.794.721 2.857.629 2.288.877 2.637.330 2.668.612 2.707.155 +Jawa Barat Laki-laki 22.666.168 23.004.158 23.345.033 23.680.927 24.011.261 24.335.331 24.652.609 24.962.701 24.508.885 24.758.980 25.067.226 +Perempuan 21.882.263 22.336.641 22.684.635 23.028.642 23.368.128 23.702.496 24.031.252 24.354.011 23.765.277 24.023.422 24.338.582 +2. Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan) +Aspek demografi lainnya yang dapat dianalisis adalah Rasio Ketergantungan (dependency ratio) +yaitu angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif +(penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk +tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Selama 10 +tahun terakhir 2010 – 2022 angka dependecy ratio di Kota Bogor rata – rata sebesar 42,97. Secara +trend untuk nilainya cenderung menurun karena meningkatnya usia penduduk pada usia produktif. +Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, nilai rasio ketergantungan Kota Bogor lebih kecil. Adapun +jika dibandingkan dengan daerah sekitar, Kota Bogor berada di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok +tetapi berada di atas Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. +36 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +42,84 +Provinsi Jawa Barat +49,98 +40,94 +Kota Depok +42,84 +38,63 +Kota Bekasi +39,69 +42,62 +Kota Bogor +44,77 +39,64 +Bekasi +45,62 +41,25 +Bogor +52,34 +0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 +2022 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat +Gambar 2.22. Dependency Ratio Kota Bogor dan wilayah sekitarnya, Tahun 2010 – 2022 +37 Rancangan Akhir +2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat +Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor Tahun 2025-2045 juga +memberikan perhatian mendalam terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, mengintegrasikan +dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dalam perspektif ekonomi, RPJPD Kota Bogor bertujuan untuk +mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memastikan distribusi manfaatnya merata di +seluruh lapisan masyarakat. Pemikiran ini diperkuat dengan pendekatan sosial budaya, di mana +rencana pembangunan menciptakan fondasi kuat untuk penguatan identitas lokal, pelestarian +warisan budaya, dan pengembangan keterlibatan sosial. Dengan menggagas kesejahteraan melalui +keseluruhan spektrum ekonomi dan nilai-nilai budaya, RPJPD Kota Bogor bertujuan untuk +membentuk sebuah kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kaya akan keberagaman +sosial budaya, menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya saing untuk seluruh warganya. +2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi +Kesejahteraan ekonomi menunjukkan kondisi Masyarakat Kota Bogor melalui perspektif ekonomi. +Indikator-indikator yang akan disajikan dalam sub bab kesejahteraan masyarakat diantaranya: Laju +Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Gini, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), +dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). +2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi +Laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam hal ini +dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Berdasarkan PDRB atas +harga konstan Kota Bogor didapatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 hingga 2023 +mengalami fluktuasi. Tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,20 persen, sedangkan tahun +2023 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor hanya 5,10 persen. Hal ini menunjukkan terjadi +penurunan dalam 13 tahun terakhir. +Laju pertumbuhan Kota Bogor sempat mengalami nilai negatif di tahun 2020, yaitu pertumbuhan +ekonomi turun sebesar 0,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bogor pada saat +itu mengalami penurunan, salah satu penyebabnya diduga adalah kondisi Covid-19 yang +menyebabkan semua sektor perekonomian mengalami hambatan. +Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah +pembandingnya memang tidak jauh berbeda. Setiap wilayah mengalami penurunan laju +pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, bahkan mencapai angka negatif. Hal ini diakibatkan adanya +krisis ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 dimana arus perekonomian mengalami hambatan +dalam beberapa hal. Namun pada tahun 2022 laju pertubuhan ekonomi Kota Bogor berada pada +posisi ke-2 yaitu sebesar 5,65 persen setelah Kota Tangerang yang memiliki laju pertumbuhan +ekonomi sebesar 5,98 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian Kota Bogor tahun 2022, maka +telah terjadi penurunan sebesar 0,55 persen. Hal ini menjadikan Kota Bogor (5,10) menjadi urutan +kelima setelah Kota Tangerang (5,57); Kota Bekasi (5,43); Tangerang (5,18); dan Bogor (5,11). +Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat +pada Gambar 2.23. +38 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 +Gambar 2.23. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 +2.2.1.2. Kemiskinan +Kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah +pusat maupun daerah. Kemiskinan itu sendiri mengukur standar hidup masyarakat yang rendah yang +tercermin dari tingkat pendapatan yang rendah untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan +peningkatan kesejahteraan. Berbagai faktor melatarbelakangi terjadinya kemiskinan, diantaranya +akibat dorongan faktor internal maupun eksternal. Minimnya tingkat pendidikan, keterampilan, dan +relasi, serta minimnya akses pada sumber daya yang tidak berimbang semakin memperparah +ketidakmerataan distribusi pendapatan. Namun hal yang paling menakutkan tetapi nyata terjadi +yaitu adanya lingkaran setan kemiskinan. Vicious Circle of Poverty atau lingkaran setan kemiskinan +menunjukkan serangkaian kekuatan yang saling memengaruhi sehingga menimbulkan banyak +permasalahan untuk mencapai pembangunan yang lebih tinggi. Dengan minimnya pendapatan, +tabungan menjadi rendah dan kekurangan modal, serta ketertinggalan dalam persaiangan pasar. +Pada akhirnya, produktivitas rendah serta berlanjut pada pendapatan yang rendah dan seterusnya +berulang secara melingkar. Oleh karena itu, penurunan tingkat kemiskinan secara terus menerus +masih menjadi prioritas bagi pemerintah pusat maupun daerah, tidak terkecuali bagi Kota Bogor. +Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat +kemiskinan. Namun demikian, pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara wilayah, dimana +keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, dan urbanisasi memiliki kaitan penting dalam +menentukan hubungan pertumbuhan ekonomi dengan penurunan tingkat kemiskinan (Hasan dan +Quibria, 2002). Terdapat 2 (dua) kemungkinan hubungan dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh +signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak +terdapat kantong-kantong kemiskinan. Sebaliknya, kemiskinan juga berpengaruh terhadap +pertumbuhan ekonomi (Jonaidi, 2012). +Gambar 2.24 menunjukkan hubungan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor +serta kabupaten/kota sekitarnya di tahun 2023. Kota Bogor jika dibandingkan kabupaten/ kota +lainnya memiliki laju pertumbuhan ekonomu yang cukup tinggi. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan +ekonomi Kota Bogor verada di bawah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Namun +demikian, jika disandingkan dengan tingkat kemiskinannya, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor +39 Rancangan Akhir +merupakan 2 (dua) kabupaten/ kota yang juga memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di tahun 2023. +Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bogor belum dapat mendorong penurunan +tingkat kemiskinannya. Hal ini juga dapat terjadi akibat masih belum meratanya tingkat pendapatan +antar kalangan masyakarat Kota Bogor. +Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024 +Gambar 2.24. Klassen Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi +Kota Bogor dan Kabupaten/Kota sekitarnya, tahun 2023 +Berdasarkan Gambar 2.23 terlihat bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Bogor +selama tahun 2010 hingga 2023 berfluktuasi. Demikian halnya dengan perkembangan jumlah +penduduk miskin di Kota Bogor juga cukup fluktuatif, dimana tahun 2023 mencapai angka 75 ribu +jiwa. Dalam kurun waktu 128 tahun ini, jumlah penduduk miskin paling rendah berada di tahun 2019 +yaitu sebanyak 63,97 ribu jiwa, namun penurunan ini tidak berlanjut melainkan meningkat kembali +di tahun 2020 hingga 2022 yang salah satu faktornya karena pandemi Covid-19 dan masa pemulihan +yang belum optimal. +Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Bogor menempati posisi ke-2 dengan jumlah +penduduk miskin terendah. Jumlah penduduk miskin yang paling sedikit diantara 7 wilayah +kota/kabupaten tersebut dimiliki oleh Kota Depok, yaitu sebanyak 61,95 ribu jiwa. Jumlah penduduk +miskin terbanyak pada tahun 2022 dimiliki oleh Kabupaten Bogor yaitu sebanyak 453,76 ribu jiwa. +40 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 +Gambar 2.25. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 +Meskipun demikian, selain melihat jumlah penduduk miskin harus diperhatikan juga melalui +indikator persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin Kota Bogor di tahun 2023 +sebanyak 6,67 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2010 sebesar 9,41 +persen. Apabila dibandingka year-on-year (y-o-y) maka persentase penduduk miskin tahun 2023 +menurun sebesar 0,43 persen dari tahun 2022. Penurunan persentase penduduk miskin ini +mengindikasikan bahwa Kota Bogor telah berhasil dan berkomitmen mengurangi jumlah penduduk +miskin, diantara pertumbuhan penduduk yang ada. Posisi persentase jumlah penduduk miskin tahun +2023 terendah dimiliki oleh Kota Depok yaitu sebesar 2,38 persen. Selanjutnya disusul oleh Kota +Bekasi (4,10); Kabupaten Bekasi (4,93); Kota Tangerang (5,89); Kota Bogor (6,67); Kabupaten +Tangerang (6,93); dan Kabupaten Bogor (7,27). +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 +Gambar 2.26. Persentase Jumlah Penduduk Miskin Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2010-2023 +41 Rancangan Akhir +Tingkat kemiskinan sebagai salah satu indikator makroekonomi diharapkan terus mengalami +penurunan kedepannya. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan Kota Bogor selama tahun 2005- +2022 memiliki tren yang menurun. Namun pada saat pandemi Covid-19 terjadi, Tingkat kemiskinan +meningkat hingga 7,24 persen dan kembali menurun hingga tahun 2022 sebesar 6,67 persen. Di +tahun 2023, Tingkat kemiskinan diproyeksikan menurun kembali menjadi 5,56 dan terus menurun +hingga di tahun 2025 menjadi sebesar 3,87 persen. Jangka panjang di tahun 2045, Tingkat +kemiskinan Kota Bogor diproyeksikan akan semakin rendah hingga mendekati angka nol persen, +yaitu sebesar 0,1 persen. +12,00 +9,64 9,47 9,72 9,47 +10,00 9,16 +8,82 +8,31 8,47 8,19 +7,74 7,60 +8,00 7,29 7,11 7,24 7,10 +6,67 +5,93 5,77 5,68 +6,00 +3,96 +4,00 +1,60 +2,00 +0,64 +0,26 0,10 +- +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah) +Gambar 2.27. Proyeksi Tingkat Kemiskinan Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Persen) +2.2.1.3. Ketimpangan Pendapatan +Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara +menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila Indeks Gini bernilai 0 berarti +pemerataan pendapatan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan +benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori +ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; +dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. +Selama beberapa decade terakhir, pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menjadi fokus +pemerintah Indonesia sebagai indikator kemajuan ekonomi. Hal ini juga tidak terkecuali bagi +kabupaten dan kota yang ada di Indonesia, termasuk Kota Bogor dan beberapa kabupaten/ kota +lainnya yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun +demikian, perkembangan perekonomian daerah yang mengesankan tersebut tidak disertai dengan +pemerataan distribusi pendapatan. Kemajuan ekonomi tersebut lebih banyak dinikmati masyarakat +berpendapatan tinggi dibandingkan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga ketimpangan +pendapatan masih tinggi dan cenderung meningkat. +Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan terdapat keterkaitan antara pemerataan pendapatan +dengan pertumbuhan ekonomi. Kumara (2015) menunjukkan bahwa kualitas dari pertumbuhan +ekonomi dapat diukur dari kemampuannya untuk memperbaiki indikator kesejahteraan masyarakat, +seperti ketimpangan pendapatan. Namun demikian, seringkali terdapat trade off antara pemerataan +42 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang +terjadi belum optimal. Gambar 2.28 menunjukkan perbandingan hubungan antara ketimpangan +pendapatan (indeks gini) dan pertumbuhan ekonomi Kota Bogor dan kabupaten/ kota sekitarnya +tahun 2022. Kota Bogor, merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi +bersama dengan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor. Akan tetapi, Kota +Bogor jika dibandingkan 4 kabupaten/ kota tersebut menjadi kota yang memiliki indeks gini paling +tinggi dan berada pada kuadran kanan atas. Pada kuadran kanan atas tersebut menunjukkan bahwa +pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Bogor masih belum dapat memeratakan ketimpangan +pendapatan yang ada. Sehingga gap pendapatan antara masyakarat berpendapatan tinggi dan +rendah masih cukup tinggi. Harapan kedepannya, dengan semakin meningkatnya pertumbuhan +ekonomi Kota Bogor, ketimpangan pendapatan juga akan semakin kecil. +Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024 +Gambar 2.28. Klassen Indeks Gini dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, +tahun 2023 +Berdasarkan Gambar 2.28 dapat dilihat bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di Kota Bogor tahun +2022 sebesar 0,43 (ketimpangan moderat), dimana angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan +tahun 2010 yaitu sebesar 0,34, meskipun berada dalam kategori ketimpangan yang sama yaitu +ketimpangan moderat. Indeks Gini Kota Bogor dari tahun 2010-2022 mengalami fluktuasi, dimana +ketimpangan pendapatan terbesar terjadi di tahun 2015 yaitu sebesar 0,47 sedangkan ketimpangan +paling rendah terjadi di tahun 2010 yaitu sebesar 0,34. Namun melihat perkembangan Indeks Gini +yang berada pada kategori ketimpangan moderat, pemerintah Kota Bogor harus dapat +memperhatikan distribusi pendapatan Masyarakat Kota Bogor agar dapat menurunkan Indeks Gini +menjadi berada dalam ketimpangan yang rendah, bahkan hingga tidak terdapat lagi ketimpangan +pendapatan diantara penduduknya. +Jika dibandingkan dengan indeks gini wilayah kota/kabupaten sekitarnya, Kota Bogor memiliki +indeks gini dengan posisi terendah ke-7 pada tahun 2022. Indeks Gini tahun 2022 yang paling rendah +dimiliki oleh Kabupaten Tangerang yaitu sebesar 0,28 disusul dengan Kabupaten Bekasi, Kota +43 Rancangan Akhir +Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bogor dan DKI Jakarta. Diantara wilayah-wilayah ini hanya +Kabupaten Tangerang yang memiliki indeks gini lebih rendah dari 0,3 dimana hal ini menunjukkan +bahwa hannya Kabupaten Tangerang yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan masyarakatnya +rendah. Selain Kabupaten Tangerang, wilayah lain memiliki tingkat ketimpangan pendapatan +masyarakat pada tahun 2022 yang bersifat moderat, termasuk Kota Bogor. +0,50 0,45 0,47 0,44 +0,45 0,41 0,42 0,41 0,41 0,43 +0,39 0,39 0,39 +0,40 0,36 +0,34 +0,35 +0,30 +0,25 +0,20 +0,15 +0,10 +0,05 +- +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Kabupaten Bogor DKI Jakarta Kota Depok +Kota Tangerang Tangerang Kota Bekasi Bekasi +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 +Keterangan: *Indeks Gini Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang tahun 2010-2017 Not Available (NA) +Gambar 2.29. Indeks Gini Kota Bogor dan Wilayah Pembanding tahun 2010-2022 +Selanjutnya sebagaimana disajikan pada Gambar 2.30, terlihat bahwa Indeks Gini Kota Bogor selama +tahun 2005-2022 cenderung berfluktuasi dan semakin timpang. Pada tahun 2005 capaian indeks gini +sebesar 0,35 dan di tahun 2022 mencapai 0,43. Meskipun demikian, jika melihat tren tahun 2015- +2022 bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil menurunkan ketimpangan dari 0,47 menjadi 0,43 +bahkan dengan terendah di periode tersebut sebesar 0,39 pada tahun 2018 dan 2019. Maka bukan +tidak mungkin, indeks gini diproyeksikan akan terus mengalami penurunan hingga akhir tahun 2045 +menjadi hanya sebesar 0,28. +0,47 +0,5 0,45 0,441 +0,45 0,41 0,420,41 0,41 0,430,42 0,41 +0,39 0,390,39 +0,38 +0,4 0,35 0,36 0,36 0,34 +0,35 0,31 +0,3 0,35 0,37 0,34 0,36 0,28 +0,25 +0,2 +0,15 +0,1 +0,05 +0 +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah) +Gambar 2.30. Proyeksi Indeks Gini Kota Bogor Tahun 2025-2045 +44 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.2.1.4. Pembangunan Manusia +Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan +pembangunan non fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur +panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas +hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat +mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan +pengukuran IPM terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan +indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia +(masyarakat/penduduk); dan 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu +wilayah/Negara. Berdasarkan Gambar 2.31, IPM Kota Bogor memiliki tren yang terus meningkat sejak +tahun 2005-2022. Penurunan IPM hanya terjadi di tahun 2010-2012 saja. Pada tahun 2013-2022 +mengalami peningkatan pesat hingga capaian di tahun 2022 sebesar 77,17 menjadi skor IPM yang +pernah di capai Kota Bogor. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, maka IPM tahun 2022 mengalami +kenaikan 1.06 poin indeks. Kota Bogor terus berupaya untuk meningkatkan skor IPM demi +mewujudkan peradaban manusia yang semakin maju dan memiliki penghidupan layak. +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 +Gambar 2.31. Indeks Pembangunan Manusia (Secara Komposit) Kota Bogor Tahun 2005-2023 +Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran atas ketercapaian Pembangunan manusia +berdasarkan komponen dasar kualitas hidup dimana pngkategorian status IPM yaitu bernilai 35 – +54,9 masuk dalam kategori “rendah”, nilai 55 – 69,9 masuk dalam kategori “sedang”, nilai 70 – 79,9 +masuk dalam kategori “tinggi”, dan nilai 80 – 100 masuk dalam kategori “sangat tinggi”. IPM Kota +Bogor tahun 2023 sebesar 78,36 dimana angka ini lebih besar jika dibandingkan tahun 2010 yaitu +sebesar 75,47. Meskipun demikian, IPM Kota Bogor ini masih berada dalam status IPM yang tinggi +(70 – 79,9). IPM Kota Bogor selama 12 tahun terakhir paling rendah berada di tahun 2012 sebesar +71,72. Nilai IPM Kota Bogor yang berada di rentang status IPM tinggi menunjukkan bahwa penduduk +Kota Bogor dapat mengkases dengan baik hasil pembangunan Kota Bogor dalam memperoleh +kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Dengan kata lain, Kota Bogor telah berhasil dalam upaya +membangun kualitas hidup penduduknya. Pada tahun 2023, nilai IPM Kota Bogor berada di posisi ke- +45 Rancangan Akhir +4 jika dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten sekitarnya. Nilai IPM yang lebih besar +dibandingkan Kota Bogor secara beurutan dari yang paling tinggi dimiliki oleh Kota Bekasi (83,06); +Kota Depok (82,53); dan Kota Tangerang (80,98). Lain halnya dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten +Tangerang, nilai IPM yang dimiliki pada tahun 2022 masih lebih rendah dibandingkan IPM Kota Bogor. +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 +Gambar 2.32. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2010-2023 +Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan memiliki nilai yang terus meningkat yang +menunjukkan semakin baiknya indikator ini. Pada tahun 2005, IPM Kota Bogor sebesar 74,34 dan +terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar 78,36. Pada tahun 2045 IPM Kota Bogor diproyeksikan +sebesar 78,63 dan hingga akhir 2045 mencapai 86,88. +100,00 +90,00 84,74 +80,62 +77,85 +80,00 74,34 74,57 75,16 72,25 72,25 73,10 74,50 75,66 76,11 86,88 +82,65 +70,00 74,34 74,73 75,47 71,72 72,86 73,65 75,16 75,66 77,17 78,63 +60,00 +50,00 +40,00 +30,00 +20,00 +10,00 +- +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah) +Gambar 2.33. Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Bogor Tahun 2025-2045 +46 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Menurut BPS (2023), sejak tahun 2010, IPM dihitung menggunakan metode baru. Komponen IPM +metode baru mempertimbangkan Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata- +Rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran Per Kapita. Beberapa komponen penyusun akan +diuraikan di bawah ini. +1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) +Rata-rata Lama Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan +oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani suatu pendidikan formal. Capaian RLS Kota +Bogor tahun 2023 sebesar 10,64 tahun dengan peningkatan hanya sebesar 0,01 tahun dibandingkan +capaian tahun 2022. RLS Kota Bogor tahun 2023 menempati posisi ke-empat jika dibandingkan +dengan wilayah pembanding seperti Kota Bekasi (11,66); Kota Depok (11,58); dan Kota Tangerang (10,91). +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) +Gambar 2.34. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2021-2023 +Rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks +Pembangunan Manusia (IPM). Nilai RLS dihitung mulai dari usia 25 tahun dikarenakan pada umumnya +penduduk usia 25 tahun ke atas tidak bersekolah kembali. Angka RLS Kota Bogor adalah yang +tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Indonesia seperti yang terlihat +pada gambar dibawah, akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah di Jabodetabek maka nilai RLS +Kota Bogor tahun 2022 berada dibawah Kota Depok, Kota Bekasi, DKI Jakarta serta Kota Tangerang. +Rata-rata RLS di Kota. Bogor pada periode 2010-2022 sebesar 10,09 tahun yang artinya penduduk di +Kota Bogor yang berusia 25 tahun secara rata-rata telah mengenyam pendidikan hingga kelas 10 +SMA. +47 Rancangan Akhir +12,00 +11,00 +10,63 +10,53 +10,28 10,29 10,30 10,32 10,33 +10,20 +9,96 10,01 +10,00 +9,60 +9,43 +9,25 +9,00 +8,00 +7,00 +6,00 +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 9,25 9,43 9,60 9,96 10,01 10,20 10,28 10,29 10,30 10,32 10,33 10,53 10,63 +Bogor 6,90 6,92 7,27 7,40 7,74 7,75 7,83 7,84 7,88 8,29 8,30 8,31 8,34 +Kota Depok 10,06 10,22 10,32 10,43 10,58 10,71 10,76 10,84 10,85 11,00 11,28 11,46 11,47 +Kota Tangerang 7,85 9,75 9,76 9,82 10,20 10,20 10,28 10,29 10,51 11,80 11,81 10,83 10,84 +Tangerang 9,64 7,96 8,07 8,18 8,20 8,22 8,23 8,24 8,27 8,28 8,39 8,61 8,92 +Kota Bekasi 10,07 10,43 10,46 10,49 10,55 10,71 10,78 8,82 8,84 11,10 11,16 11,31 11,44 +Bekasi 7,51 7,98 8,25 8,34 8,38 8,66 8,81 8,82 8,84 8,84 9,12 9,30 9,53 +DKI Jakarta 10,37 10,40 10,43 10,47 10,54 10,70 10,88 11,02 11,05 11,06 11,13 11,17 11,31 +Jawa Barat 7,40 7,46 7,52 7,58 7,71 7,86 7,95 8,14 8,15 8,37 8,55 8,61 8,78 +Indonesia 7,46 7,52 7,59 7,61 7,73 7,84 7,95 8,10 8,17 8,34 8,48 8,54 8,69 +Sumber: BPS, 2023 +Gambar 2.35. Rata-rata Lama Sekolah di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia +Tahun 2010-2022 +Data RLS Kota Bogor selama tiga belas tahun memperlihatkan tren yang meningkat, hal ini didukung +dari data pada Gambar 2.35 yang memperlihatkan nilai RLS Kota Bogor selalu meningkat setiap +tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan selama periode waktu 2010-2022 sebesar 1,17 persen. +Berdasarkan proyeksi yang dilakukan hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa RLS Kota Bogor terus +meningkat hingga 10,86 tahun. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022, maka proyeksi RLS tahun +2025 mendekati kelas 11 pada tingkat sekolah menengah atas. Hal ini merupakan nilai yang cukup +baik bila dibandingkan dengan nilai RLS Jawa Barat yang hanya mencapai 8,78 tahun dan nilai RLS +secara nasional sebesar 8,69 tahun pada tahun 2022 (Gambar 2.29). +48 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +10,9 10,86 +10,77 +10,8 +10,68 +10,7 +10,63 +10,6 +10,53 +10,5 +10,4 +10,32 10,33 +10,3 +10,3 +10,2 +10,1 +10 +2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) +Gambar 2.36. Proyeksi Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bogor Tahun 2023-2025 +2. Harapan Lama Sekolah (HLS) +Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang +diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan +untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Capaian HLS Kota +Bogor tahun 2023 sebesar 13,45 tahun dengan peningkatan sebesar 0,02 tahun dari tahun 2022. HLS +Kota Bogor tahun 2023 menempati posisi ke-empat jika dibandingkan dengan wilayah pembanding +seperti Kota Bekasi (14,12); Kota Depok (13,96); dan Kota Tangerang (13,89). +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) +Gambar 2.37. Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2021-2023 +49 Rancangan Akhir +3. Usia Harapan Hidup (UHH) +Usia Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar +angka kematian (mortalitas) pada masa tertentu yang cenderung tidak berubah terlalu dinamis di +masa mendatang. Menurut BPS (2023), UHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat +ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi UHH maka semakin baik kesempatan hidup +di kota tersebut. UHH menjadi sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan +kesejahteraan penduduk pada umumnya. Capaian UHH Kota Bogor tahun 2023 sebesar 75,52 tahun +dengan peningkatan 0,31 tahun dibandingkan capaian tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan +wilayah lain, maka UHH Kota Bogor menempati posisi kedua setelah Kota Bekasi (75,86 tahun). +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) +Gambar 2.38. Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2021-2023 +2.2.1.5. Pengangguran +Pengangguran telah lama menjadi permasalahan ekonomi di level pusat sampai level daerah. +Tingginya tingkat pengangguran berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang semakin rendah. +Berdasarkan teori klasik, masalah pengangguran dapat diatasi dengan market clearing, penyesuaian +harga dan upah di pasar bebas, hingga kondisi full employment tercapai. Akan tetapi, pada +kenyataannya upah dan harga cenderung lambat dalam melakukan penyesuaian akibat adanya +guncangan ekonomi. Oleh karena itu, seringkali kondisi full employment tidak dapat tercapai. +Teori lainnya, yaitu teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran dapat diatasi melalui +peningkatan permintaan agregat. Dimana untuk meningkatkan permintaan agregat, maka perlu +didorong kinerja sector-sektor ekonomi untuk meningkatkan output. Dengan demikian, tenaga kerja +akan lebih banyak diserap dan pengangguran menurun. Hal ini juga didukung dengan konsep Hukum +Okun, dimana terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. +Gambar 2.39 menunjukkan klasterisasi hubungan antara tingkat pengangguran dan pertumbuhan +ekonomi Kota Bogor serta Kabupaten/ kota lainnya di tahun 2023. Terlihat bahwa, Kota Bogor +memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. +Bahkan jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya, tingkat pengangguran Kota Bogor merupakan +yang tertinggi. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kota Bogor untuk +semakin serius dalam menetapkan kebijakan yang pro pada penciptaan lapangan kerja, +kemudahaan berusaha agar penurunan tingkat pengangguran dapat terus dilakukan. +50 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024 +Gambar 2.39. Klassen Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi +Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, tahun 2023 +Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah +Angkatan kerja pada suatu daerah/ wilayah tertentu. Dengan kata lain, TPT merupakan indikator +yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan +menggambarkan kurang termanfaatkannya suplai tenaga kerja. Berdasarkan Gambar 2.40, +perkembangan TPT Kota Bogor cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2023. Hal +ini menunjukkan kondisi yang relatif baik, dimana tahun 2010 TPT Kota Bogor sebesar 17,02 persen +menjadi hanya sebesar 9,39 persen pada tahun 2023. Semakin rendah angka TPT menunjukkan +bahwa pemerintah telah mampu menurunkan tingkat pengangguran diantara penduduk pada usia +angkatan kerja. +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 +Gambar 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2010-2023 +51 Rancangan Akhir +Jika dibandingkan dengan wilayah kota/kabupaten lain di sekitarnya, tingkat pengangguran terbuka +Kota Bogor menduduki posisi terakhir atau memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi +diantara wilayah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bogor masih perlu memperhatikan +kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran di wilayahnya. Posisi persentase +tingkat pengangguran terbuka terendah dimiliki oleh Kota Tangerang (6,67 persen); Kabupaten +Tangerang (6,94 persen); Kota Depok (6,97 persen); Kota Bekasi (7,90 persen); Kabupaten Bogor (8,47 +persen); dan Kota Bogor (9,39 persen). +Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan kondisi kesehatan indikator ketenagakerjaan. +TPT ini, diharapkan juga terus mengalami penurunan yang menunjukkan bahwa tenaga kerja telah +terserap dengan baik di lapangan. Pada awal tahun 2005, TPT Kota Bogor sangat tinggi yaitu sebesar +21,33 persen dan cukup berfluktuasi selama periode tahun 2005-2022. Angka terendah TPT selama +periode waktu tersebut yaitu sebesar 6,91 persen di tahun 2016 dan pada akhir tahun 2022 mencapai +angka sebesar 10,78 persen. Hingga akhir 2045, TPT Kota Bogor diproyeksikan terus mengalami +penurunan hingga mencapai 6,17 persen. +25 +21,33 +19,54 +19,04 +20 +17,02 +20,43 +18,52 +15 12,68 +11,79 +11,08 10,78 +9,339,089,48 9,579,74 9,39 9,06 +10 8,23 +7,48 +6,79 +10,31 6,17 +9,16 +5 6,91 +0 +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah) +Gambar 2.41. Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Persen) +2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya +Kesejahteraan sosial budaya menunjukkan gambaran umum mengenai kondisi Masyarakat dari +perspektif sosial budaya. Indikator-indikator yang disajikan dalam sub bab Kesejahteraan Sosial +Budaya yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS), Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan +Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). +2.2.2.1. Keluarga Sehat +Indeks Keluarga Sehat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur Kesehatan Masyarakat +dimana pada IKS terdapat 12 indikator yang mencakup aspek eksehatan fisik, mental, sosial dan +lingkungan keluarga. Dengan meningkatkan kualitas hidup dan praktik hidup sehat di keluarga, +maka Kesehatan individu dan keluarga secara keseluruhan akan meningkat. Nilai IKS dikategorikan +dalam 3 kelompok yaitu Keluarga Sehat jika nilai IKS > 0,8; Keluarga Pra Sehat jika nilai IKS berada +diantara 0,5 – 0,8; dan Keluarga Tidak Sehat jika nilai IKS < 0,5 sebagaimana tersaji dalam Gambar +2.42. +52 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Indeks Keluarga Sehat +0,45 0,40 +0,40 +0,35 +0,30 0,24 0,24 0,25 0,26 +0,25 +0,17 +0,20 +0,14 0,14 +0,128 0,128 +0,15 +0,10 +2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Jawa Barat +Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2022 +Gambar 2.42. Indeks Keluarga Sehat Kota Bogor dan Jawa Barat Tahun 2018-2022 +Nilai IKS Kota Bogor dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 terlihat mengalami peningkatan di tahun +2022. IKS Kota Bogor tahun 2018 sebesar 0,24 sedangkan tahun 2022 sebesar 0,40. Nilai IKS ini +meningkat namun jika dikelompokkan ke dalam kategori IKS maka kondisi rata-rata kesehatan +keluarga di Kota Bogor berada dalam kategori Keluarga Tidak Sehat. Hal ini perlu mendapatkan +perhatian pemerintah dalam penyediaan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi +Masyarakat Kota Bogor. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan nilai IKS Provinsi Jawa Barat, +maka nilai IKS Kota Bogor masih lebih tinggi. +1. Angka Kematian Ibu (AKI) +Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) merupakan indikator yang meliputi +jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan dan masa nifas pada 100.000 kelahiran hidup +dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Angka Kematian Ibu berguna untuk menggambarkan +tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat +pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan sewaktu ibu melahirkan dan +masa nifas. Menurut definisi WHO, kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam +periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau +diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2022 (diolah) +Gambar 2.43. Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kota Bogor Tahun 2015-2022 +53 Rancangan Akhir +Berdasarkan Gambar 2.43 di atas, terlihat bahwa angka kematian ibu di Kota Bogor masih +berfluktuasi. Pada tahun 2022, AKI di Kota Bogor mencapai 13 kasus atau 73,26 per 100.000 penduduk. +Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2021 dan lebih rendah dibandingkan dengan AKI di +level nasional sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Berikut ini adalah gambaran perkembangan +Angka Kematian Ibu di Kota Bogor. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bogor (2022), kematian ibu +di Kota Bogor disebabkan oleh perdarahan dan infeksi sebanyak 4 orang (30,77%); penyakit lain-lain +sebanyak 2 orang (15,38%); gangguan hipertensi 1 orang (7,69%); kelainan jantung dan pembuluh +darah 1 orang (7,69%); dan gangguan cerebrovaskular 1 orang (7,69%). +2. Insidensi HIV/AIDS +Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (disingkat AIDS) +adalah sekumpulan gejala dan infeksi/sindrom yang timbul karena menurunnya sistem kekebalan +tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. Human Immunodeficiency Virus (atau disingkat HIV) yaitu +virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Penemuan kasus HIV/AIDS di Kota Bogor +sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain berhubungan dengan aktivitas penemuan baik +melalui survei maupun VCT yang dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan +(LP) Paledang kelas II Kota Bogor dan LSM. +Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2022 (diolah) +Gambar 2.44. Perkembangan Penyakit HIV/AIDS di Kota Bogor Tahun 2016-2022 +Berdasarkan Gambar 2.44 di atas, kasus HIV/AIDS berfluktuasi dengan kasus tertinggi terjadi saat +tahun 2021 atau meningkat sebanyak 933 kasus dari tahun 2020. Apabila dilihat pada tahun 2022, +maka ditemukan jumlah kasus baru HIV positif sebanyak 408 kasus meningkat dibanding tahun 2021 +ditemukan 333 orang, dengan proporsi jenis kelamin Laki-laki (80,9%) lebih tinggi dibanding +Perempuan (19,1%). Kasus postif HIV tertinggi terdapat pada kelompok umur 25 hingga 49 tahun +sebesar 287 kasus (70,3%), sedangkan kasus terendah sebesar 1,5% atau 6 kasus pada kelompok +umur kurang dari 4 tahun. Dari 408 kasus baru yang ditemukan, 316 kasus mendapatkan pengobatan +ARV (77%). Sedangkan untuk angka kematian karena HIV/AIDS pada tahun 2022 di Kota Bogor +berjumlah 73 orang. +54 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +3. Insendensi TBC +Tuberkulosis adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium +Tuberculosis). Sebagian besar kuman TB menyerang bagian paru-paru manusia, tetapi dapat juga +mengenai organ tubuh lainnya. Sumber penularan adalah pasien TB BTA positif. Berikut angka +kesembuhan dan keberhasilan pengobatan tuberkulosis menunjukkan treatment success rate dari +penderita TBC di Kota Bogor. Berikut rincian Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB +(%) Di Kota Bogor Tahun 2015-2022. +100,00 +86,30 86,00 86,30 86,00 +90,00 83,00 83,67 82,62 +80,00 +71,79 +70,00 +)% 60,00 +( +n +a 50,00 +p +u +k +a C 40,00 +30,00 +20,00 +10,00 +0,00 +2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Tahun +Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bogor, 2022 (diolah) +Gambar 2.45. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC di Kota Bogor Tahun 2015-2022 +Berdasarkan Gambar di atas, terjadi penurunan angka keberhasilan penangan TBC di Kota Bogor +tetapi hal ini tidak menjadi indikasi buruk, karena jumlah kasus TBC yang terjadi di Kota Bogor terus +menurun diantaranya: 2020 (3.833 kasus); 2021 (1.191 kasus); dan 2022 (1.074 kasus). +2.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan +Pemberdayaan perempuan dideteksi melalui dua indikator yaitu indeks ketimpangan dan indeks +pembangunan gender. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan dampak negatif atau +kerugian yang timbul dari kurangnya kesetaraan gender terhadap pencapaian pembangunan. Indeks +ini terdiri dari tiga aspek utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan partisipasi dalam pasar kerja. +Indikator yang digunakan dalam menghitung indeks ketimpangan gender meliputi andil persalinan +di luar fasilitas kesehatan, persentase wanita berusia 15-49 tahun yang menikah dan melahirkan +anak pertama sebelum usia 20 tahun, persentase populasi dengan pendidikan setidaknya SMA, +persentase laki-laki dan perempuan di lembaga parlemen, serta proporsi angkatan kerja dalam +populasi usia kerja. Indeks ini memiliki sistem skor dengan rentang skala 0 hingga 1, dengan skor 0 +menunjukkan ketimpangan gender yang sangat lebar dan skor 1 menunjukkan tercapainya +kesetaraan. +55 Rancangan Akhir +0,53 +0,508 +0,504 +)G 0,51 0,489 0,493 0,49 +K +I( +r +0,49 +e +d n0,47 0,487 +e +G +n0,45 +a +g +n +a0,43 +p +m 0,434 +ite +K +0,41 +0,418 +s k 0,39 +e +d 0,393 +n I 0,37 +0,375 +0,35 +2018 2019 2020 2021 2022 +Provinsi Jawa Barat Kota Bogor +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) +Gambar 2.46. Indeks Ketimpangan Gender di Kota Bogor Tahun 2018-2022 +Berdasarkan Gambar 2.46, IKG di Kota Bogor mengalami fluktuasi, terlebih di tahun 2022 mengalami +kenaikan sebesar 0,059 menjadi 0,434 dibandingkan tahun 2021. Kenaikan ini berarti ketimpangan +gender di Kota Bogor semakin memburuk. Padahal, IKG di Provinsi Jawa Barat menunjukkan +perbaikan dengan turun sebesar 0,003 menjadi 0,49 di tahun 2022. Kondisi Kota Bogor lebih buruk +dalam ketimpangan dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang memiliki IKG sebesar 0,588 pada +tahun 2022. +Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) +capaian antara IPM Perempuan dengan IPM laki-laki. Dengan demikian, IPG dapat mengukur tingkat +ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Interpretasi IPG yaitu semakin +kecil jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin setara Pembangunan antara Perempuan +dengan laki-laki. Namun jika semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100 maka semakin terjadi +ketimpangan Pembangunan antara Perempuan dan laki-laki. +Secara nasional, capaian IPG Indonesia pada tahun 2022 sebesar 91,63, nilai ini lebih tinggi bila +dibandingkan dengan nilai IPG di Provinsi Jawa Barat maupun Kota Bogor. Walaupun nilai IPG Kota +Bogor lebih rendah dibandingkan secara nasional, namun masih lebih tinggi dari Provinsi Jawa Barat +yaitu sebesar 90,97 pada tahun 2022 yang berarti kemerataan pembangunan antara perempuan dan +laki-laki sudah cukup baik di Kota Bogor. Apabila dibandingkan dengan nilai IPG di Kabupaten Bogor +pada tahun 2022, maka nilai IPG Kota Bogor masih lebih tinggi, namun jika dibandingkan dengan +wilayah lain di Jabodetabek, maka Kota Bogor menempati urutan keenam (Gambar 2.41). +56 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +96 +94 +92 +90 90,82 90,9 90,92 91,11 91,02 90,87 90,97 +90,24 90,31 90,38 +89,63 +89,14 +88 +86 +84 +82 +80 +78 +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 89,14 89,63 90,24 90,31 90,38 90,82 90,9 90,92 91,11 91,02 90,87 90,97 +Bogor 84,97 85,55 85,93 86,1 86,41 87,13 88,69 89,05 89,39 89,23 89,4 89,95 +Kota Depok 89,47 89,93 90,76 91,46 91,94 92,56 93,05 93,06 92,78 93,01 92,96 93,47 +Kota Tangerang 93,48 93,55 93,64 93,77 93,9 94,03 94,07 94,51 94,89 95,06 94,72 94,73 +Tangerang 90,22 90,24 90,53 90,62 91,11 90,72 91,2 90,9 90,97 90,98 91,08 91,24 +Kota Bekasi 90,92 92 92,72 92,81 92,94 92,99 93,09 93,26 93,02 92,95 93,09 93,49 +Bekasi 84,7 85,37 86,32 86,5 86,55 87,4 88 88,28 88,68 88,58 88,88 89,37 +DKI Jakarta 93,76 93,76 94,11 94,26 94,6 94,72 94,7 94,7 94,71 94,63 94,84 94,93 +Jawa Barat 86,94 87,12 87,79 88,21 88,35 89,11 89,18 89,19 89,26 89,2 89,36 89,8 +Indonesia 89,42 89,52 90,07 90,19 90,34 91,03 90,96 90,99 91,07 91,06 91,27 91,63 +Sumber: BPS, 2023 +Gambar 2.47. Indeks Pembangunan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, +Tahun 2010-2022 +Berdasarkan analisis tren, maka IPG Kota Bogor memiliki tren yang cenderung menurun seperti yang +terlihat pad Gambar 2.47. Hal ini disebabkan nilai IPG yang sempat menurun pada tahun 2021 dengan +pertumbuhan yang negatif yaitu 0,16 persen. Selama lima tahun, rata-rata pertumbuhan IPG Kota +Bogor sebesar 0,01 persen. Berdasarkan peramalan data yang dilakukan dari tahun 2023 hingga 2025, +maka nilai IPG menunjukkan penurunan. +Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur +terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur +pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. IDG dapat membantu +pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan +partisipasi perempuan dalam kehidupan, khususnya bidang ekonomi dan politik. Dengan +meningkatkan partisipasi perempuan, maka akan tercipta keadilan dan kesetaraan gender yang +lebih baik. Selain itu, IDG juga dapat membantu dalam memantau kemajuan yang dicapai dalam +mencapai kesetaraan gender. +57 Rancangan Akhir +Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan +perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator +proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. +Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian. Status +pencapaian indeks pemberdayaan gender berdasarkan BPS dapat dikelompokkan menjadi rendah +(IDG<50); sedang (50≤IDG<60); tinggi (60≤IDG≤80); sangat tinggi (IDG>80). Pada tahun 2022, nilai IDG +Kota Bogor sebesar 90,97 yang termasuk dalam kategori tinggi artinya peran perempuan di Kota +Bogor dalam kehidupan ekonomi dan politik cukup besar. Berdasarkan Gambar 2.48 di bawah, nilai +IDG di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat dan Indonesia berada pada kategori tinggi karena memiliki +nilai diatas 80. +96 +94 +92 +90,82 90,9 90,92 91,11 91,02 90,87 90,97 +90,24 90,31 90,38 +89,63 +90 +89,14 +88 +86 +84 +82 +80 +78 +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 89,14 89,63 90,24 90,31 90,38 90,82 90,9 90,92 91,11 91,02 90,87 90,97 +Bogor 84,97 85,55 85,93 86,1 86,41 87,13 88,69 89,05 89,39 89,23 89,4 89,95 +Kota Depok 89,47 89,93 90,76 91,46 91,94 92,56 93,05 93,06 92,78 93,01 92,96 93,47 +Kota Tangerang 93,48 93,55 93,64 93,77 93,9 94,03 94,07 94,51 94,89 95,06 94,72 94,73 +Tangerang 90,22 90,24 90,53 90,62 91,11 90,72 91,2 90,9 90,97 90,98 91,08 91,24 +Kota Bekasi 90,92 92 92,72 92,81 92,94 92,99 93,09 93,26 93,02 92,95 93,09 93,49 +Bekasi 84,7 85,37 86,32 86,5 86,55 87,4 88 88,28 88,68 88,58 88,88 89,37 +DKI Jakarta 93,76 93,76 94,11 94,26 94,6 94,72 94,7 94,7 94,71 94,63 94,84 94,93 +Jawa Barat 86,94 87,12 87,79 88,21 88,35 89,11 89,18 89,19 89,26 89,2 89,36 89,8 +Indonesia 89,42 89,52 90,07 90,19 90,34 91,03 90,96 90,99 91,07 91,06 91,27 91,63 +Sumber: BPS, 2023 +Gambar 2.48. Indeks Pemberdayaan Gender di Jabodetabek, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, +Tahun 2010-2022 +58 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.2.2.3. Rumah Tangga Layak +Pada Gambar 2.49 disajikan akses hunian yang layak dan terjangkau di wilayah Kota Bogor dengan +beberapa wilayah pembanding, terlihat bahwa Kota Bogor di tahun 2022 memiliki persentase yang +rendah sebesar 45,75 persen dibandingkan Kota Depok dan Kota Bekasi sebagai pembanding wilayah +perkotaan. Selain itu, capaian Kota Bogor tercatat selalu lebih rendah dibandingkan dua kota +tersebut dan hanya di tahun 2021 memiliki nilai lebih tinggi sebesar 55,57 persen. Capaian Kota Bogor +tahun 2022 mengalami penurunan sebesar -9,82 persen dibandingkan tahun 2021. Artinya, wilayah +Kota Bogor kurang mengakomodir penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak dan +terjangkau bagi penduduk. +63,85 +61,97 61,24 60,85 +56,00 53,10 52,28 55,5 5 7 2,91 53,14 54,36 53,37 +49,29 49,85 50,14 49,60 49,98 +45,75 46,41 45,75 47,34 +44,03 +39,54 40,00 +34,20 35,24 33,18 36,69 +2019 2020 2021 2022 +Kabupaten Bogor Kabupaten Bekasi Kota Bogor Kota Bekasi +Kota Depok Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023) +Gambar 2.49. Rumah Tangga yang Akses Terhadap Hunian Yang Layak dan Terjangkau Kota Bogor dengan +Wilayah Pembanding (Persen) +2.3. Aspek Daya Saing Daerah +Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi +dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari +pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif +yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Terdapat empat (4) indikator yang dapat +menggambarkan aspek daya saing daerah, yakni: (1) daya saing ekonomi daerah yang menjelaskan +sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial +untuk dikembangkan, (2) daya saing SDM yang menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu +penggerak perekonomian daerah, (3) daya saing faslitas/ infrastruktur wilayah yang menjelaskan +kondisi fasilitas/ infrastruktur di daerah, dan (4) daya saing iklim daerah yang menjelaskan kondisi +iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan investasi, situasi politik serta kemanan dan +ketertiban daerah. Indeks ekonomi hijau Indonesia memberikan hasil adanya peningkatan dan +sinergitas antarpilar, seperti pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 6,1 hingga 6,5 +persen per tahun hingga tahun 2050, serta laju penurunan intensitas emisi hingga 68 persen di tahun +2045. Adanya perhitungan indeks ekonomi hijau ini baiknya dapat diadopsi oleh seluruh +kota/kabupaten di Indonesia. Kota Bogor walaupun belum memiliki perhitungan secara detail +tentang indeks ekonomi hijau, namun jika dilihat dari indikator yang ada, maka terdapat peningkatan +dari setiap pilar. +59 Rancangan Akhir +2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah +Daya saing ekonomi daerah didekati dengan beberapa indikator seperti indeks ekonomi inklusif, +indeks ekonomi hijau dan jumlah UMKM yang mencerminkan jumlah wirausaha di suatu daerah. +Indeks ekonomi inklusif Kota Bogor dan kota pembanding lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah, +sedangkan indeks ekonomi hijau hanya mengukur pada tingkat nasional. Indeks Ekonomi Hijau +Indonesia menghitung skor Indonesia dalam transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau dengan +melihat perbandingan kemajuan dari indikator terhadap nilai minimal dan target maksimal, yang +ingin dicapai. +Terdapat 15 indikator dalam Green Economy Index (GEI) Indonesia, yang mencakup tiga pilar, yakni +ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi +terdiri atas enam indikator, antara lain, intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional +bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial mencakup empat indikator, yakni tingkat pengangguran, tingkat +kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara itu, pilar lingkungan +meliputi lima indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah +terkelola, dan energi baru terbarukan. +2.3.1.1. Lapangan Usaha Unggul dan Potensial +Nilai PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku pada 2023 mencapai 57.003,76 miliar rupiah. Secara +nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 4.089,16 miliar rupiah dibandingkan dengan +tahun 2022, yang mencapai 52.914,60 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh +peningkatan produksi pada banyak seluruh kategori usaha dan juga faktor inflasi harga. +Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) +kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda +Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan +Asuransi. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki nilai +terbesar dalam PDRB tahun 2023 di Kota Bogor. Sektor unggulan kedua terbesar yaitu industri +pengolahan. Sektor lapangan usaha potensial adalah sektor transportasi dan pergudangan serta +jasa keuangan dan asuransi. +Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, pada PDRB atas dasar harga konstan juga +memiliki nilai terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor +serta industri pengolahan. Kota Bogor dikenal sebagai kota jasa, sehingga tidak heran jika sektor +perdagangan menjadi yang paling besar nilainya dalam PDRB baik PDRB atas dasar harga berlaku +dan konstan. +Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bogor pada 2023 mengalami perlambatan +pertumbuhan dibandingkan 2022. Pertumbuhan ekonomi yang lambat tersebut dipengaruhi oleh +penurunan produksi di beberapa lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB +Kota Bogor 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 37,06 triliun rupiah. Angka tersebut naik +sebesar 1,80 triliun rupiah dari 35,26 triliun rupiah pada 2022. +60 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.19. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) +Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 241.575,71 253951,95 269.243,76 280.254,86 2.937.00,7 305.493,20 317.861,00 337.588,40 373.750,86 386.770 +Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Industri Pengolahan 5.393.074,47 5.998.600,6 6.538.497,43 7.064.824,32 7.840.380,2 8.370.600,10 8.298.889,61 9.256.855,50 10.045.536,00 10.658.480 +Pengadaan Listrik dan Gas 1.960.761,41 1.925.046,85 1.970.649,85 1.949.764,98 1.917.407,3 1.925.050,10 1.840.664,00 2.072.324,40 2.365.294,98 2.381.770 +Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 28.821,37 31.953,59 36.037,1 40.954,36 46.135,5 50.770,90 57.628,30 64.440,20 70.046,50 84.330 +Limbah dan Daur Ulang +Konstruksi 3.280.102,82 3.647.802,34 3.937.651,67 4.381.382,34 4.937.626,3 5.615.544,00 5.306.735,70 5.429.667,40 5.769.602,94 6.652.460 +Perdagangan Besar dan Eceran, 6.476.574,46 7.088.063,38 7.643.843,99 8.168.746,73 8.697.451,7 9.388.980,40 8.919.697,20 9.287.189,20 10.109.475,60 10.961.340 +Reparasi Mobil dan Sepeda Motor +Transportasi dan Pergudangan 3.151.053,52 3.776.163,74 4.210.072,72 4.638.128,31 5.252.716,1 5.985.705,32 5.743.779,00 5.741.132,20 6.538.056,65 7.624.700 +Penyediaan Akomodasi dan 1.294.452,08 1.421.383,4 1.586.007,85 1.749.963,32 2.008.792,5 2.199.470,40 2.269.202,60 2.351.864,80 2.706.181,20 2.797.200 +Makan Minum +Informasi dan Komunikasi 1.284.855,52 1.521.416,21 1.710.356,52 1.967.765,18 2.063.111,8 2.157.434,00 2.947.044,50 2.907.944,90 3.004.885,92 3.203.250 +Jasa Keuangan dan Asuransi 1.975.033,74 2.145.643,26 2.475.163,85 2.748.406,76 3.075.475,1 3.346.217,51 3.325.974,30 3.486.572,51 3.727.399,41 3.823.050 +Real Estat 653.307,73 716.268,71 782.754,92 846.549,44 919.284,1 1.010.806,60 984.525,60 1.129.313,10 1.263.588,43 1.289.360 +Jasa Perusahaan 593.665,21 675.244,69 746.138,04 799.337,68 890.568,6 1.046.281,00 935.529,42 939.524,90 1.105.062,70 1.118.700 +Administrasi Pemerintahan, 880.975,97 955.878,4 1.019.031,66 1.080.886,89 1.174.496,7 1.239.619,00 1.202.430,41 1.270.505,30 1.241.162,13 1.275.170 +Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib +Jasa Pendidikan 798.190,62 907.452,16 997.674,59 1.072.300,65 1.266.508,7 1.435.963,50 1.619.798,50 1.721.282,70 1.908.968,76 1.965.060 +Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 318.087,37 374.124,9 425.778,6 490.454,37 558.376,94 641.408,90 663.087,20 781.427,10 863.525,64 897.620 +Jasa Lainnya 816.656,4 925.906,78 1.051.908,75 1.198.753,54 1.318.988,5 1.478.412,20 1.479.016,80 1.548.012,00 1.822.060,72 1.884.480 +Jumlah 29.147.188,4 32.364.901,00 35.400.811,30 38.478.473,7 42.261.020,7 46.197.757,10 45.911.864,10 48.325.644,60 52.914.598,40 57.003.760 +Sumber: BPS Kota Bogor 2023 +61 Rancangan Akhir +Tabel 2.20. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tahun Dasar=2010) Kota Bogor Tahun 2014-2023 Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) +Kategori 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Pertanian, Kehutanan, dan 220.689,88 225.137,69 230.145,03 233.033,72 238.277,20 239.771,40 245.164,10 258.713,80 267.405,73 275.950 +Perikanan +Pertambangan dan Penggalian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Industri Pengolahan 4.564.569,82 4.843.786,77 5.109.363,13 5.351.637,97 5.737.431,30 6.065.723,10 6.015.391,84 6.283.630,90 6.602.998,62 6.864.580 +Pengadaan Listrik dan Gas 1.025.049,18 898.231,83 903.130,58 831.948,74 808.244,40 771.588,30 725.407,20 813.132,22 893.010,19 869.600 +Pengadaan Air, Pengelolaan 25.940,03 27.361,22 28.518,60 29.203,05 30.703,90 32.725,60 36.051,00 39.770,90 42.443,50 47.060 +Sampah, Limbah dan Daur Ulang +Konstruksi 2.696.289,52 2.848.754,78 3.011.149,21 3.237.681,86 3.493.782,50 3.829.210,20 3.604.700,20 3.659.258,00 3.672.500,88 4.094.470 +Perdagangan Besar dan Eceran, 5.367.108,86 5.650.090,63 5.972.855,53 6.306.048,04 6.494.415,50 6.744.719,90 6.210.448,40 6.379.299,80 6.722.524,91 6.973.020 +Reparasi Mobil dan Sepeda Motor +Transportasi dan Pergudangan 2.637.721,22 2.893.357,49 3.133.215,64 3.366.504,80 3.622.762,60 3.933.690,10 3.850.155,50 3.961.652,00 4.352.348,40 4.744.100 +Penyediaan Akomodasi dan 1.059.403,07 1.119.753,25 1.209.844,24 1.304.027,34 1.422.342,40 1.503.114,80 1.530.332,90 1.550.682,62 1.734.174,05 1.825.380 +Makan Minum +Informasi dan Komunikasi 1.270.614,21 1.506.674,81 1.692.958,81 1.919.815,29 2.095.540,80 2.253.816,00 3.047.811,20 3.182.270,70 3.344.926,07 3.563.350 +Jasa Keuangan dan Asuransi 1.606.764,74 1.676.548,86 1.847.070,71 1.951.351,83 2.083.321,70 2.187.588,80 2.214.258,50 2.245.471,00 2.223.681,42 2.246.720 +Real Estat 525.977,17 555.976,80 601.018,99 639.844,81 684.186,50 736.540,90 719.168,81 821.058,20 877.629,11 896.550 +Jasa Perusahaan 477.357,37 516.834,82 560.209,59 590.797,04 632.731,10 691.035,50 617.578,20 598.727,40 666.389,86 673.100 +Administrasi Pemerintahan, 643.234,24 660.730,22 675.927,01 683.605,54 697.658,80 726.854,50 721.132,20 746.399,20 730.750,28 745.610 +Pertahanan dan Jaminan Sosial +Wajib +Jasa Pendidikan 656.814,29 718.858,00 772.597,46 826.602,02 887.107,40 967.826,80 1.041.697,50 1.096.423,00 1.195.603,40 1.241.040 +Jasa Kesehatan dan Kegiatan 279.823,32 313.143,35 341.269,24 381.436,63 434.265,60 479.727,41 485.700,00 540.877,00 595.552,79 606.700 +Sosial +Jasa Lainnya 777.953,83 843.363,78 912.977,72 1.001.432,26 1.050.802,90 1.131.796,10 1.097.744,80 1.195.107,70 1.336.930,80 1.388.120 +Jumlah 23.835.310,80 25.298.604,30 27.002.251,50 28.654.971,00 30.413.574,60 32.295.729,40 32.162.742,40 33.372.476,40 35.258.870,00 37.055.360 +Sumber: BPS Kota Bogor 2023 +62 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Implikasi bagi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah yaitu kemampuan +daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan +distribusi pendapatan yang merata. Selain itu, penting juga untuk mengetahui sektor dalam wilayah +yang paling berkontribusi pada pembangunan yang telihat dari distribusi PDRB. Distribusi PDRB +menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi dalam suatu wilayah. +Sektor yang memiliki peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. +Gambar 2.50 menunjukkan klasterisasi hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi PDRB +17 sektor lapangan usaha Kota Bogor di tahun 2023. Sebagai salah satu kota jasa, sektor transportasi +dan pergudangan menjadi satu-satunya sektor dengan laju pertumbuhan di atas rata-rata sektor +lainnya dan distribusi (kontribusi) yang tinggi juga (kuadran kanan atas). Sektor ini merupakan +sektor yang prospektif untuk dikembangkan di Kota Bogor, dimana pada beberapa masa yang akan +datang sektor tersebut masih/ akan berpotensi untuk menjadi sektor unggulan Kota Bogor (Panjaitan +et al, 2023). Sektor lainnya seperti penyediaan akomodasi, jasa perusahaan, jasa pendidikan, +pengadaan listrik, pengadaan air, real estate, dan jasa lainnya juga memiliki pertumbuhan ekonomi +yang tinggi namun share masih rendah. +Sumber : BPS Jawa Barat dan BPS Banten, 2024 +Gambar 2.50. Klassen Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi PDRB 17 Sektor Lapangan Usaha Kota Bogor, +tahun 2023 +Perkembangan PDRB Kota Bogor atas dasar harga berlaku dapat dibandingkan dengan wilayah kota/ +kabupaten di sekitarnya. Dalam hal ini PDRB Kota Bogor atas harga berlaku dibandingkan dengan +Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi dan Kabupaten +Bekasi. Selama periode 2010-2022, PDRB atas dasar harga berlaku di Kota Bogor cenderung +mengalami peningkatan setiap tahun dari Rp 13.909 miliar pada tahun 2010 menjadi sebesar Rp +52.914,6 miliar pada tahun 2022. Meskipun perkembangan PDRB Kota Bogor cenderung mengalami +peningkatan, namun nilai ini masih rendah dibandingkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku di +beberapa wilayah. Hal ini seperti dapat dilihat pada tahun 2022, nilai PDRB Kota Bogor berada pada +posisi ke-6 (paling kecil) diantara wilayah pembandingnya. Pada tahun 2022, nilai PDRB atas dasar +harga berlaku yang tertinggi secara berurutan yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota +63 Rancangan Akhir +Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Depok dengan nilai masing-masing, Rp 367.573 milyar, +Rp 267.744 milyar, Rp 182.211 milyar, Rp 160.168 milyar, dan Rp 81.167 milyar. Perkembangan PDRB +atas harga berlaku kota Bogor beserta wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.51. +PDRB atas dasar Harga Berlaku (Milyar Rp) +300.000 +250.000 +200.000 +150.000 +100.000 +50.000 +0 +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Bogor Kota Depok Kota Tangerang Tangerang Kota Bekasi Bekasi +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 +Gambar 2.51. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Berlaku Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2010-2022 +Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang cenderung +mengalami peningkatan dari mulai tahun 2010 hingga 2022, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2010, +PDRB atas dasar harga konstan Kota Bogor adalah sebesar Rp 18.720,98 miliar dan pada tahun 2022 +mengalami peningkatan menjadi Rp 35.258,87 miliar. Di tahun 2020 sempat mengalami penurunan +dari Rp 32.295,72 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 32.083,51 miliar tahun 2020. Meskipun +perkembangan PDRB Kota Bogor atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan, +namun nilai ini masih rendah dibandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan di beberapa wilayah. +Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, nilai PDRB Kota Bogor berada pada posisi ke-2 diantara +wilayah pembandingnya. Nilai PDRB atas dasar harga konstan yang tertinggi secara berututan yaitu, +Kabupaten Bekasi, Kota Bogor dengan nilai masing-masing secara berurutan yaitu Rp 265.131 milyar, +Rp 167.966 milyar. Wilayah-wilayah lain seperti Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota +Depok memiliki nilai PDRB atas dasar harga konstan yang lebih rendah dibandingkan Kota Bogor +pada tahun 2022. Perkembangan PDRB atas harga konstan Kota Bogor dan wilayah pembandingnya +dapat dilihat pada Gambar 2.45. +PDRB atas dasar Harga Konstan tahun 2010 (Milyar Rp) +300.000 +250.000 +200.000 +150.000 +100.000 +50.000 +0 +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Bogor Kota Depok Kota Tangerang Tangerang Kota Bekasi Bekasi +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 +Gambar 2.52. Produk Domestik Regional Bruto atas Harga Konstan tahun 2010 Kota Bogor +dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2022 +64 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Akomodasi makanan dan minuman menyumbang sebesar 4,9 persen pada PDRB Kota Bogor tahun +2023. Rasio penyediaan makanan dan minuman terhadap PDRB Kota Bogor dari tahun ke tahun +cenederung stabil pada kisaran 4 hingga 5 persen. Pada tahun 2023 rasio penyediaan makanan dan +minuman sebesar 4,9 persen lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Akomodasi makanan +dan minuman menjadi salah satu sumber potensial untuk pemasukan pendapatan daerah karena +banyaknya usaha makanan dan minuman yang tumbuh di Kota Bogor. Hal ini perlu terus didiorong +oleh pemerintah daerah agar menjadi salah satu sektor unggulan pendapatan daerah Kota Bogor. +Tabel 2.21. Rasio Akomodasi Makanan dan Minuman Tahun 2014-2023 (persen) +PDRB 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +PDRB Atas Dasar Harga Berlaku 4,44 4,39 4,48 4,55 4,75 4,76 4,94 4,87 5,11 4,91 +PDRB Atas Dasar Harga Konstan 4,44 4,43 4,48 4,55 4,68 4,65 4,76 4,65 4,92 4,93 +Sumber: BPS Kota Bogor 2023 +Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya +pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang +berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas +disampaikan oleh UNDP (2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian +integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya. +Rumusan ekonomi kreatif menurut UNDP (2008) Lingkup kegiatan dari ekonomi kreatif dapat +mencakup banyak aspek. Departemen Perdagangan (2008) mengidentifikasi setidaknya 14 sektor +yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu: (1) Periklanan, (2) Arsitektur, (3) Pasar barang seni, (4) +Kerajinan (handicraft), (5) Desain, (6) Fashion, (7) Film, video, dan, fotografi, (8) Permainan interaktif, +(9) Musik, (10) Seni pertunjukan, (11) Penerbitan dan percetakan, (12) Layanan komputer dan piranti +lunak, (13) Radio dan televise, dan (14) Riset dan pengembangan, +Ada tiga sub sektor unggulan bagi Kota Bogor yang bisa dipilih, yakni Kuliner, Kriya dan Fashion. +Perkembangan industri kreatif khususnya bidang feysen dan kuliner di Kota Bogor tidak dapat +dipungkiri akibat dari berkembangnya pariwisata di Kota Bogor. Pengembangan industri unggulan +dan ekonomi kreatif diharapkan dapat memfasilitasi pelaku industri kreatif, industri kecil dan UMKM +baik dalam pengembangan kapasitas sumberdaya pelaku, maupun mengembangkan fasilitas +pendukung seperti permodalan, sentra industri kecil menengah dan lain-lain. Tantangan yang +dihadapi dalam pengembangan industri unggulan dan ekonomi kreatif ini adalah terancamnya +keberlangsungan usaha pelaku industri akibat produk impor. +2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita +PDRB per kapita menunjukkan pertumbuhan ekonomi penduduk suatu wilayah dan digunakan +sebagai parameter makro dalam mengevaluasi pertumbuhan ekonomi rata-rata individu di suatu +wilayah. Selain itu, PDRB per kapita juga menjadi komponen utama untuk menghitung indeks +ketimpangan antarwilayah yaitu Indeks Williamson. Dengan demikian, tingginya keragaman PDRB +per kapita antarwilayah secara tidak langsung menunjukkan adanya disparitas pendapatan +antarwilayah. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang dihitung dengan +membagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. +PDRB Per kapita Kota Bogor dan wilayah pembandingnya dapat dilihat pada Gambar 2.53, dimana +PDRB per kapita ini menunjukkan PDRB atas harga konstan per kepala atau per satu orang penduduk. +65 Rancangan Akhir +Pada tahun 2010, PDRB per kapita sebesar Rp 19.540.161, meningkat menjadi Rp 33.153.210 per orang +pada tahun 2022. Selama 12 tahun terakhir PDRB per kapita Kota Bogor cenderung mengalami +peningkatan kecuali tahun 2020, yang sempat turun menjadi Rp 28.469.910 per orang dari Rp +29.040.798 per orang di tahun 2019. Meskipun memiliki pertumbuhan PDRB per kapita yang +cenderung meningkat. Namun pada tahun 2022 PDRB per kapita Kota Bogor berada pada posisi ke- +5, setelah DKI Jakarta, Kota Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang dengan nilai PDRB +per kapita secara berurutan masing-masing sebesar Rp 298.630.000, Rp 118.113.195, Rp 67.108.423, +Rp 34.920.972, dan Kota Bogor sebesar Rp 33.153.210. +300.000.000 +250.000.000 +200.000.000 +150.000.000 +100.000.000 +50.000.000 +- +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Kabupaten Bogor DKI Jakarta Kota Depok Kota Tangerang Bekasi +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 +Gambar 2.53. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2010-2022 +Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan pendapatan +yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bogor. PDRB per kapita diharapkan memiliki nilai yang terus +meningkat. Pada tahun 2005, PDRB per kapita Kota Bogor mencapai 4.327 juta rupiah dan menurun +di tahun 2022 sebesar 3.350 juta rupiah. Namun demikian, hingga akhir 2045 PDRB per kapira Kota +Bogor diproyeksikan akan terus meningkat hingga mencapai 13.503 juta rupiah. +16.000 +13.503 +14.000 +12.000 +9.764 +10.000 +8.000 7.060 +5.349 +6.000 4.496 4.902 5.105 +4.000 4.677 5.099 2.120 2.384 2.700 3.041 3.208 3.350 3.691 +4.327 +2.000 2.865 3.225 3.171 3.253 +1.994 2.248 2.530 +- +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 (diolah) +Gambar 2.54. Proyeksi PDRB per Kapita Kota Bogor Tahun 2025-2045 (Ribu Rupiah) +66 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.3.1.3. Pengeluaran Per Kapita +Gambar 2.55 menunjukkan pengeluaran per kapita di Kota Bogor dan beberapa wilayah pembanding. +Ditemukan tren pendapatan per kapita yang terus meningkat dari ketujuh daerah yang diamati. +Selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2023 tersebut, terlihat bahwa Kota Bandung secara +konsisten menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita tertinggi. Sementara itu, Kabupaten +Bandung ditemukan menjadi daerah dengan pengeluaran per kapita teredah pada kurun waktu +tersebut. +Kota Bogor sendiri secara konsisten menunjukkan tingkat pengeluaran per kapita yang selalu lebih +rendah dibandingkan rata-rata dari ketujuh daerah. Selama kurun waktu tersebut, rata-rata +pengeluaran per kapita Kota Bogor sebesar Rp11.087.000 dengan pengeluaran per kapita tertinggi +dan terendah sebesar Rp12.656.000 (2023) dan Rp10.148.000 (2010). Jika dibandingkan dengan +Kabupaten Bogor, pengeluaran per kapita di Kota Bogor selalu menunjukkan angka yang lebih tinggi. +Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bogor +memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) +Gambar 2.55. Pengeluaran per Kapita Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2010-2023 +2.3.1.4. Investasi +Realisasi investasi di Kota Bogor cenderung berfluktuasi selama periode 2014-2022, namun memiliki +kecenderungan selalu berada diatas target investasi kecuali pada tahun 2020 hingga 2022. Pada +tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan iklim inevestasi turun untuk semua sektor +dan wilayah tidak terkecuali Kota Bogor, begitu pula pada tahun 2021. Pada tahun 2022, walaupun +belum mencapai target yang diinginkan, namun realisasi investasi berada diatas tahun sebelumnya, +hal ini dikarenakan pada tahun 2022 masih berada pada kondisi peralihan dari adanya pandemi +menjadi bebas dari pandemi. +67 Rancangan Akhir +Sumber: DPMPTSP Kota Bogor, 2023 +Gambar 2.56. Realisasi Investasi Kota Bogor Tahun 2014-2022 +Secara kumulatif, investasi di Kota Bogor belum masuk pada daftar lima daerah dengan nilai +investasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022. Pada triwulan IV tahun 2022, provinsi +Jawa Barat membukukan investasi baik pada penanaman modal asing maupun dalam negeri sebesar +46,2 triliun rupiah mengalahkan Provinsi DKI Jakarta yang hanya sebesar 34 triliun rupiah. Apabila +dibandingkan dengan wilayah DeTaBek, maka Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi menjadi yang +terbesar kedua dan ketiga dalam realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat baik untuk penanaman +modal asing maupun dalam negeri. Selanjutnya Kabupaten Bogor sebagai daerah yang bersebelahan +dengan Kota Bogor unggul pada peringkat keempat untuk investasi PMDN. +11,78 +12 +10 +8 +6,47 +6 5,31 +4 2,98 +1,47 1,75 1,42 +2 +0 +PMA dan PMDN PMA PMDN +Bogor Bekasi Kota Bekasi +Sumber: Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, 2022 +Gambar 2.57. Lima (5) Realisasi Investasi Jawa Barat Triwulan IV 2022 Pada Wilayah DeTaBek +Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha +yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan +penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang- +undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari +penanaman modal tersebut. +68 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.22. Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Bogor Tahun 2019-2022 +Uraian +Tahun +Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) Jumlah Investor Jumlah perizinan yang dikeluarkan +2019 2.641.381.312.523 1347 1409 +2020 1.603.215.590.165 1060 6473 +2021 618.472.107.486 1604 6987 +2022 1.571.444.371.677 2748 141 +Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023 +Berdasarkan Tabel 2.22 diatas jumlah investor yang berinvestasi di Kota Bogor pada tahun 2022 +terjadi peningkatan yang cukup signifikan yakni mencapai 2748 investor. Adapun jumlah nilai +investasi baik yang bersumber dari dalam negeri maupun asing trennya berfluktuatif yakni dari +tahun 2018–2021 mengalami penurunan, namun meningkat kembali pada tahun 2022 dan mencapai +Rp1.571.444.371.677,-. Jumlah perizinan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP menunjukkan tren fluktuatif, +karena pada tahun 2021 mengeluarkan 6987 izin lalu turun menjadi hanya 141 izin di tahun 2022. +2.3.1.5. Ekonomi Inklusif +Indeks ekonomi inklusif merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan daya saing ekonomi +daerah yakni alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan +baik pada level nasional, provinsi maupun kabupaten. Indeks pembangunan ekonomi inklusif diukur +mellaui tiga aspek yaitu aspek ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. +Kriteria penilaian indeks ekonomi inklusif yang digunakan untuk menilai suatu provinsi atau +kota/kabupaten adalah (Maryam, et al, 2022): +1. Jika besarnya indeks yang dicapai 1-3 maka termasuk dalam kategori tidak memuaskan +2. Jika besarnya indeks yang dicapai 4-7 maka termasuk dalam kategori memuaskan +3. Jika besarnya indeks yang dicapai 8-10 maka termasuk dalam kategori sangat memuaskan. +Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun +2011-2021 +Indeks Pembangunan +2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 +Ekonomi Inklusif +Kota Bogor 5,47 5,98 5,60 5,68 5,68 5,77 5,82 5,94 5,99 5,86 5,98 +Bogor 5,01 5,65 5,13 5,21 5,34 5,48 5,59 5,57 5,78 5,54 5,71 +Bekasi 5,42 6,03 5,60 5,66 5,74 5,9 5,93 5,97 6,14 5,91 6,17 +Kota Bekasi 5,68 6,34 5,89 5,92 5,72 5,85 5,81 5,93 6,01 5,90 5,96 +Kota Depok 5,62 6,18 5,64 5,8 5,78 5,87 5,97 5,93 5,99 5,90 6,13 +Tangerang 5,02 5,61 5,22 5,27 5,31 5,43 5,5 5,61 5,65 5,55 5,73 +Kota Tangerang 5,34 5,87 5,48 5,51 5,55 5,6 5,6 5,81 5,80 5,71 6,01 +Jawa Barat 4,99 4,94 5,28 5,45 5,69 5,89 5,96 6,02 6,18 5,63 6,02 +Berdasarkan Tabel 2.23 diketahui bahwa indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor selama +periode 2011 hingga 2021 berada pada kategori memuaskan. Nilai indeks pembangunan ekonomi +inklusif Kota Bogor dari tahun 2011 hingga 2021 berfluktuasi dengan nilai paling tinggi pada tahun +2019 sebesar 5,99 dan nilai kedua tertinggi pada tahun 2021 yaitu 5,98. Nilai indeks pembangunan +ekonomi inklusif Kota Bogor pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, +69 Rancangan Akhir +Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif yang tinggi +disebabkan oleh tingginya nilai pada tiga pilar pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif. +Pada tahun 2021, nilai PDRB per kapita Kota Bogor meningkat dibandingkan tahun 2020 serta nilai +indeks pembangunan manusia juga meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. +Oleh sebab itu nilai indeks pembangunan ekonomi inklusif Kota Bogor lebih tinggi pada tahun 2021 +dibandingkan tahun sebelumnya dan memiliki tren yang meningkat. +2.3.1.6. Daya Saing Digital +Indeks Daya Saing Digital tahun 2023 dihitung atas tiga sub indeks yaitu input, output dan penunjang. +Masing-masing sub indeks terdiri dari tiga pilar, sehingga terdapat Sembilan pilar yang membentuk +indeks daya saing digital. Berikut merupakan daftar indikator dari indeks daya saing digital tahun +2023 berdasarkan East venture (2023): +1. Input +a) Sumberdaya Manusia +(1) Jumlah mahasiswa berkemampuan digital +(2) Pertumbuhan mahasiswa berkemampuan digital +(3) Jumlah dosen program studi terkait digitalisasi +(4) Jumlah program studi terkait digitalisasi +(5) Indeks literasi digital +b) Penggunaan TIK +(1) Rasio penduduk yang memiliki handphone +(2) Rasio rumahtangga yang memiliki komputer +(3) Rasio penduduk yang memiliki akses internet +(4) Rasio penduduk yang mengakses internet dari rumah +(5) Rasio penduduk yang mengakses internet dari kantor +(6) Rasio penduduk yang mengakses internet dari sekolah +(7) Rasio penduduk yang mengakses internet dengan laptop +(8) Rasio penduduk yang mengakses internet dengan handphone +c) Pengeluaran untuk TIK +(1) Rasio rumahtangga yang memiliki pengeluaran untuk TIK +(2) Pengeluaran rata-rata rumahtangga untuk TIK +(3) Balas jasa dan upah pekerja sektor informasi dan komunikasi +(4) Balas jasa dan upah pekerja sektor informasi dan komunikasi per kapita +2. Output +a) Perekonomian +(1) PDRB sektor informasi dan komunikasi +(2) Kontribusi PDRB sektor informasi dan komunikasi +(3) Pertumbuhan PDRB sektor informasi dan komunikasi +(4) PDRB sektor pergudangan, penunjang angkutan, pos dan kurir +(5) Kontribusi PDRB sektor pergudangan, penunjang angkutan, pos dan kurir +(6) Pertumbuhan PDRB sektor pergudangan, penunjang angkutan, pos dan kurir +(7) PDRB sektor jasa keuangan +(8) Kontribusi PDRB sektor jasa keuangan +70 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +(9) Pertumbuhan PDRB sektor jasa keuangan +b) Kewirausahaan dan Produktivitas +(1) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan utama +(2) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk komunikasi +(3) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk promosi +(4) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk via media sosial +(5) Rasio pekerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan untuk penjualan via +website/E-commerce +(6) Pinjaman menggunakan teknologi finansial +c) Ketenagakerjaan +(1) Jumlah tenaga kerja sektor terkait digitalisasi +(2) Rasio tenaga kerja sektor terkait digitalisasi +(3) Pertumbuhan tenaga kerja sektor terkait digitalisasi +(4) Jumlah tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik) +(5) Rasio tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik) +(6) Pertumbuhan tenaga kerja golongan rentan digitalisasi (indikator terbalik) +3. Penunjang +a) Infrastruktur +(1) Tingkat gangguan listrik (indikator terbalik) +(2) Rasio desa yang mendapat sinyal kuat dan sangat kuat +(3) Rasio desa yang mendapat sinyal 3G +(4) Rasio desa yang mendapat sinyal 4G +(5) Rasio rumahtangga dengan sambungan telepon tetap +b) Keuangan +(1) Indeks inklusi keuangan (komposit) +(2) Jumlah agen laku pandai +(3) Adopsi e-wallet sebagai metode pembayaran +c) Regulasi dan Kapasitas Pemerintah Daerah +(1) Angka partisipasi kasar SMA/SMK +(2) Angka partisipasi kasar D1-S1 +(3) Pertumbuhan angka harapan hidup +(4) Penurunan tingkat kemiskinan (indikator terbalik) +Berdasarkan tabel indeks daya saing digital di bawah, terlihat bahwa Kota Bogor pada tahun 2023 +menempati urutan ke 22 dari 157 kota/kabupaten dengan skor sebesar 51. Peringkat dan skor Kota +Bogor masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Depok dan Kota Bekasi yang menempati urutan +ke 5 dan 8, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang hanya menempati +urutan ke-69. +Peringkat Kota Bogor pada tahun 2023 menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang berhasil +menempati urutan ke-11 dengan skor sebesar 54,4. Dalam perjalannya, indeks daya saing digital +Kota Bogor mulai tahun 2020 hingga 2023 memiliki nilai yang semakin meningkat kecuali pada tahun +2023 memiliki nilai yang lebih rendah disbanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan ada +beberapa indikator yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. +71 Rancangan Akhir +Tabel 2.24. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2020-2023 +2020 2021 2022 2023 +Kota/Kabupaten +Skor Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat +Kota Bogor 44,1 16 52,6 20 54,4 11 51 22 +Bogor 43,4 18 45,1 60 46 58 44,1 69 +Bekasi 41,7 29 47 47 46 56 45,7 57 +Kota Bekasi 49,5 6 61,5 3 60,3 4 55,8 8 +Kota Depok 49,8 5 58,4 7 59,5 5 58 5 +Tangerang 40,9 38 45,6 57 46 57 44,2 67 +Kota Tangerang 49,2 7 57,8 8 53 19 52,9 16 +Sumber: East Venture 2023 +Berdasarkan indikator yang dihitung dalam indeks daya saing digital, pada indikator input +pengeluaran untuk TIK memiliki skor yang tertinggi dan sumberdaya manusia memiliki skor yang +terendah. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada indikator input penggunaan TIK +memiliki skor yang paling tinggi. Pada indikator output, kewirausahaan dan produktivitas memiliki +skor tertinggi, sedangkan perekonomian memiliki skor yang teredah. Pada tahun 2022, pada +indikator output, ketenagakerjaan yang memiliki skor terendah. Pada indikator penunjang, +infrastruktur menempati posisi pertama dengan skor 86, sedangkan regulasi dan kapasitas +pemerintah daerah merupakan yang terendah. Hal ini berbeda pada tahun 2022 dimana keuangan +menjadi bagian dari indikator penunjang yang memiliki skor paling rendah. +Sumber: East Venture 2023 +Gambar 2.58. Indeks Daya Saing Digital Kota Bogor 2023 Berdasarkan Indikator +72 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.3.1.7. Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi dan BUMD +Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Bogor memiliki kecenderungan yang +menurun sejak tahun 2019 hingga 2021. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah UMKM di +Kabupaten Bogor yang memiliki jumlah cukup tinggi sejak tahun 2019, walaupun pada tahun 2021 +menurun. Banyaknya jumlah UMKM di Kabupaten Bogor disebabkan Kabupaten Bogor merupakan +salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki UMKM terbanyak. +Pemerintah Kota Bogor berupaya untuk meningkatkan jumlah UMKM dengan berbagai cara +diantaranya adalah bekerjasama dengan pelaku usaha besar, bekerjasama dalam hal memasarkan +produk UMKM dengan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bogor, membantu dalam memperoleh +sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di bidang usaha makanan, minuman, dan kosmetik, +mengadakan berbagai kegiatan pelatihan seperti kewirausahaan, digital marketing, desain, +teknologi dan pemasaran. Saat ini produk UMKM Kota Bogor telah dipasarkan tidak hanya di dalam +negeri melainkan juga sudah merambah dunia internasional seperti Jepang, Korea dan Selandia +Baru. +Pada tahun 2021 jumlah UMKM sedikit berkurang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini +dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi yang menyebabkan banyak warga yang tinggal di +rumah dan bekerja dari rumah, sehingga banyak warga yang menawarkan produk yang dihasilkan +dari usaha rumahan melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dilakukan untuk menjaga jarak +dari orang sekitar serta lebih efisien karena dapat mengurangi mobilitas. Strategi lain yang +dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan jumlah UMKM dengan merapihkan lokasi +yang akan digunakan sebagai tempat pemasaran produk UMKM. +0 4 6 2 5 8 3 10 +.2 .2 .5 +5 5 4 +8 +0 +0 +5 7 2 .5 1 8 4 7 .6 8 9 6 .6 9 6 6 .5 .0 3 3 2 5 .0 1 6 9 7 .8 1 5 13 .0 2 0 16 .0 2 7 7 5 .11 5 2 3 .9 0 7 0 .8 4 2 8 .0 1 2 9 8 .9 1 6 15 .4 1 6 17 .4 1 6 19 .3 1 +Kota Bogor Bogor Bekasi Kota Bekasi Kota Depok +2018 2019 2020 2021 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 +Gambar 2.59. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi +Tahun 2018-2021 +Gambar 2.59, dalam hal ini menunjukkan bahwa industri kecil dan menengah di Kota Bogor selama +tahun 2020 mengalami peningkatan di tahun 2021. Pada dua periode pengamatan tersebut, terlihat +bahwa untuk industri kecil didominasi oleh industri pangan, dengan share masing-masing sebesar +69,51 persen dan 68,73 persen pada tahun 2020 dan 2021. Sementara itu, untuk industri menengah, +juga ditemukan dominasi oleh industri pangan, meskipun pangsanya tidak sebesar pada industi kecil. +Proporsi industri pangan menengah pada tahun 2020 dan 2021 secara berurutan sebesar 35 persen +dan 30 persen. Untuk keseluruhan total industri kecil dan menengah ditemukan bahwa pada tahun +2021 mengalami pertumbuhan negatif (pengurangan jumlah usaha) sebesar -5,93 persen. Penurunan +jumlah usaha tersebut ditemukan terjadi pada usaha skala kecil dari 1.204 usaha pada tahun 2020 +menjadi 1.129 pada tahun 2021, sementara jumlah usaha menengah tidak berubah. +73 Rancangan Akhir +Sumber: Open Data Kota Bogor (2024) +Gambar 2.60. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Wilayah Kota Bogor Tahun 2020 dan 2021 +Di tahun 2022, terlihat bahwa UMKM di Kota Bogor kembali mengalami peningkatan dari segi jumlah +secara keseluruhan. Berdasarkan persebaran wilayahnya, diketahui bahwa Sebagian besar UMKM +berada di Kecamatan Bogor Selatan yang mencapai 21,89 persen dari keseluruhan jumlah UMKM di +Kota Bogor. Sementara itu, Kecamatan Tanah Sareal menjadi kecamatan dengan jumalh UMKM +paling rendah di Kota Bogor. Sejalan dengan temuan pada Gambar 2.60, pada Tabel 2.25 juga terlihat +bahwa di seluruh kecamatan, komposisi UMKM-nya didominasi oleh sektor makanan. Dalam hal ini, +sebagian besar UMKM pangan berada di wilayah Kecamatan Tanah Sareal. +74 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.25. Sebaran UMKM di Kota Bogor Tahun 2022 +Jumlah Kantin Teknologi Rumah/ Warung +Makanan Pangan Gas Kendaraan Kerajinan Fashion Kuliner Otomotif Pendidikan PKL Agrobisnis Minuman Jasa Kesehatan Lainnya +Wilayah UMKM Sekolah Internet Warung Makan Sembako +Bogor Selatan 2.088 174 5 5 1 87 29 0 58 3 2 0 9 32 0 11 22 2 1 1.647 +Bogor Timur 1.027 45 6 0 0 15 19 0 32 4 0 0 2 6 3 3 4 1 0 887 +Bogor Tengah 2.213 172 9 1 0 16 30 0 40 1 2 1 6 20 1 3 3 5 0 1.903 +Bogor Barat 1.649 225 20 2 2 58 39 0 71 3 0 1 6 28 c 16 23 7 2 1.141 +Bogor Utara 1.725 148 7 0 2 40 33 2 67 1 1 2 6 10 7 13 24 3 2 1.357 +Tanah Sareal 834 230 16 2 1 59 31 0 0 1 2 0 7 22 2 14 25 2 2 351 +Total 9.536 994 63 10 6 275 181 2 268 13 7 4 36 118 18 60 101 20 7 7.286 +75 Rancangan Akhir +Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kab. Bogor, BPS Kota Bandung, BPS Kab. Bandung, BPS Kota Depok +(2024, diolah) +Gambar 2.61. Rasio Kewirausahaan Kota Bogor dan Wilayah Pembanding Tahun 2017 - 2023 +Rasio kewirausahaan dihitung dengan menjumlahkan total penduduk berumur 15 tahun ke atas yang +bekerja selama seminggu yang lalu dengan status pekerjaan utama berusaha dibantu buruh +tetap/buruh dibayar dan kemudian dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Gambar 2.61 menunjukkan +bahwa selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023, rasio kewirausahaan Kota Bogr mengalami +tren menurun. Penurunan rasio kewirausahaan juga ditemukan pada Kabupaten Bogor, sementara +Kota Depok dan Kabupaten Bandung menunjukkan tren stagnan. Hanya Kota Bandung yang +menunjukkan peningkatan rasio kewirausahaan pada kurun waktu tersebut. +Rata-rata rasio kewirausahaan di Kota Bogor pada kurun waktu tersebut sebesar, 2.85 persen. +Artinya, hanya ada sebesar 285 orang wirausahawan dari 1000 orang penduduk Kota Bogor yang +termasuk dalam angkatan kerja. Rasio kewirausahaan Kota Bogor tertinggi dan terendah masing- +masing sebesar 3,63 persen dan 1,92 persen, yang masing-masing terdapat di tahun 2019 dan 2023. +Menurunnya rasio kewirausahaan di Kota Bogor perlu menjadi perhatian bagi pemerintah mengingat +makin tingginya kebutuhan terhadap lapangan kerja seiring dengan meningkatnya penduduk usia +produktif yang masuk dalam angkatan kerja. Ketersediaan lapangan kerja tersebut salah satunya +dapat diperluas melalui peningkatan rasio kewirausahaan di Kota Bogor. Dalam hal ini, Pemerintah +Kota Bogor dapat melakukan benchmarking terhadap upaya yang dilakukan di Kota Bandung yang +secara konsisten menunjukkan rasio kewirausahaan paling tinggi dengan tren meningkat. Upaya +tersebut ditujukan untuk meningkatkan iklim wirausaha dan kemudahan melakukan usaha di Kota +Bogor. +2.3.1.8. Ekspor Barang dan Jasa +Dibandingkan dengan beberapa kota pembanding yang dianalisis dalam laporan, terlihat bahwa Kota +Bogor secara konsisten menjadi kota dengan share ekspor terhadap PDRB ADHB paling rendah +kedua setelah Kota Bekasi selama periode 2013 – 2022. Dalam hal ini, share ekspor Kota Bogor dan +76 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Bekasi bernilai negatif terhadap PDRB ADHB tahun pengamatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa +selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2022, baik Kota Bogor maupun Kota Bekasi lebih banyak +melakukan impor dibandingkan ekspor. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi pemerintah kedua +kota, mengingat tingginya impor yang dilakukan menunjukkan bahwa ada potensi pasar yang makin +lama makin besar namun belum dapat dipenuhi oleh produksi lokal, Pengembangan industri maupun +usaha berorientasi ekspor maupun substitusi impor dapat perlu makin diperhatikan. +Tabel 2.26. Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022 +Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen) +Wilayah +2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor -46,26 -46,75 -49,74 -49,70 -52,12 -51,64 -50,28 -46,06 -42,66 -42,67 +Kabupaten Bogor 1,38 1,55 0,82 1,94 2,99 3,87 4,36 8,07 9,90 9,84 +Kota Tangerang 9,56 15,49 17,23 18,03 17,61 15,23 13,36 -2,29 -3,24 4,47 +Kabupaten Tangerang 16,88 21,02 22,35 2,32 2,58 2,85 3,26 3,11 4,86 5,76 +Kota Bekasi -61,10 -61,08 -60,79 -60,31 -59,42 -59,36 -59,60 -55,14 -50,30 -49,39 +Kabupaten Bekasi 35,69 34,92 34,06 32,22 32,62 32,03 32,33 37,51 37,76 37,00 +Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota +Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi +2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia +Sumber daya manusia merupakan pondasi pembangunan perekonomian daerah karena terlibat +dalam menghubungkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan sektor-sektor produktif dalam +perekonomian. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan salah satu +faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Salah satu upaya peningkatan SDM saat +ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluasluasnya kepada penduduk untuk mengecap +pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah berusaha secara konsisten berupaya meningkatkan SDM +melalui jalur pendidikan. +Keterlibatan sumber daya manusia dapat langsung berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan +ekonomi serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Daya saing sumber daya +manusia didekati dengan beberapa indikator seperti indeks pendidikan, rata-rata lama sekolah, +indeks pembangunan literasi masyarakat, daya serap tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan +kerja, dan angka ketergantungan. +2.3.2.1. Pendidikan +Indeks pendidikan adalah cerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indeks pendidikan +mencerminkan pembangunan manusia di suatu wilayah yang diukur melalui indeks pembangunan +manusia (IPM). Indikator yang digunakan untuk mengukur indeks pendidikan adalah harapan lama +sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sebelumnya indikator yang digunakan adalah angka melek +huruf dan rata-rata lama sekolah, namun mengikuti perhitungan yang dilakukan oleh BPS dalam +menghitung komponen pembentuk IPM pada aspek pendidikan, maka angka melek huruf telah +diganti menjadi harapan lama sekolah. +Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam +menjalani pendidikan formal (BPS 2015). Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama +sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan +sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur +77 Rancangan Akhir +tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada +umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk +umur yang sama saat ini. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi +pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya +pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Harapan Lama Sekolah +dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib +belajar. +Pada tahun 2022 di Kota Bogor persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 +tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,95 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia +SMP/MTs) sebesar 94,82 persen, kelompok umur 16-18 tahun (kelompok usia SMA/MA) sebesar 64,79 +persen. Masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang +pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,05 persen penduduk usia 7-12 tahun yang +tidak/belum pernah bersekolah dan 5,18 persen pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum +pernah bersekolah. +Berdasarkan data indeks pendidikan pada Tabel 2.27, diketahui bahwa indeks pendidikan Kota Bogor +pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi ketiga setelah Kota Bekasi dan Kota Depok yaitu sebesar +72,74. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin baik kualitas pendidikan di wilayah +tersebut. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pondasi utama dalam meningkatkan kualitas +sumberdaya manusia. Secara umum, nilai indeks pendidikan Kota Bogor mengalami peningkatan +dari tahun ke tahun selama periode 2010 hingga 2022 dengan tren yang meningkat. +Tabel 2.27. Indeks Pendidikan di Wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi Tahun 2010-2022 +Indeks Pendidikan +Wilayah +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 63,41 64,34 65,28 66,81 67,33 68,35 70,41 71,44 71,50 71,62 71,68 72,38 72,74 +Bogor 51,55 52,50 54,53 57,11 58,60 58,68 59,57 60,66 60,82 62,27 62,33 62,39 62,52 +Bekasi 54,31 56,72 58,21 59,53 60,51 62,02 63,34 64,48 65,72 65,80 66,76 67,39 68,18 +Kota Bekasi 67,26 69,09 69,41 71,64 72,04 72,80 73,35 73,96 75,19 75,86 76,09 76,87 77,33 +Kota Depok 68,11 68,68 69,04 71,53 72,21 73,31 74,37 74,66 74,78 75,31 76,27 76,89 76,96 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 +Tren indeks pendidikan yang meningkat dapat dioptimalkan dengan menjalankan beberapa strategi +yaitu melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Jalur pendidikan formal dapat ditingkatkan +dengan peningkatan infrastruktur pendidikan serta penuntasan program wajib belajar yang diusung +oleh pemerintah pusat. Sementara itu jalur pendidikan informal dapat dilakukan melalui +pembangunan jalur alternatif sebagai akselerator yaitu dengan membuka program kejar Paket A, +Paket B dan Paket C. Sementara strategi lain yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan +anggaran belanja pemerintah pada pos pendidikan, sehingga dapat memeratakan dan meningkatkan +kualitas tenaga pendidik dan memberikan beasiswa kepada masyarakat yang tidak dapat +mengakses fasilitas pendidikan. +2.3.2.2. Literasi Masyarakat +Indeks pembangunan literasi masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan +oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan +perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. +78 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Indeks pembangunan literasi masyarakat diperlukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 +Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Peraturan +Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 +Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Rencana +Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2020–2024. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi +masyarakat yaitu: +1. Pemerataan layanan perpustakaan +2. Ketercukupan koleksi perpustakaan +3. Ketercukupan tenaga perpustakaan +4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari +5. Jumlah perpustakaan ber-SNP +6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi +7. Anggota perpustakaan +Berdasarkan agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah +kebijakan dan strategis pembangunan nasional, maka yang berkaitan dengan pembangunan +perpustakaan, literasi dan pembudayaan kegemaran membaca adalah agenda ke-4 (empat), yaitu +“Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” dengan sasaran strategis, yaitu (Perpustakaan +Nasional, 2020): +1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan +Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah +Perkembangan Peradaban Dunia, melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan +kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, +dan kerjasama antar warga, mencakup: pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan +manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa. +2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat +Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui: +a. Peningkatan budaya literasi, mencakup: (i) pengembangan budaya gemar membaca; (ii) +pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi; (ii) peningkatan akses +dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial; +b. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi, mencakup: (i) pengembangan +mitra perpustakaan (library supporter); (ii) pengembangan inovasi sosial yang didukung +dari pendanaan filantropi. +Indeks pembangunan literasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat +yang diturunkan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat dan +menyediakan akses terhadap masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam literasi. Peningkatan +literasi masyarakat dilakukan melalui kunjungan ke perpustakaan, oleh karena itu perpustakaan +memiliki strategi agar peningkatan literasi dapat terwujud. Program perpustakaan dan literasi +merupakan strategi dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan ditandai dengan meningkatnya +nilai berbudaya literasi. Maka dimensi pembangunan bidang perpustakaan dibangun dalam dua +dimensi yaitu peningkatan kegemaran membaca masyarakat dan pembangunan literasi masyarakat, +yang diukur melalui: (1) ketersediaan infrastruktur layanan perpustakaan yang cukup; (2) +ketersediaan bahan bacaan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia; (3) +ekstensifikasi dan perluasan akses layanan perpustakaan di seluruh wilayah dalam upaya menjamin +ketersediaan dan pemerataan koleksi bahan perpustakaan di semua jenis perpustakaan di seluruh +79 Rancangan Akhir +wilayah Indonesia; (4) ketersediaan dan pemerataan tenaga perpustakaan. baik pustakawan maupun +tenaga teknis perpustakaan di berbagai jenis perpustakaan dan seluruh wilayah Indonesia; (5) +kampanye dan promosi perpustakaan dan keterlibatan masyarakat di perpustakaan. Melalui +pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran yang integrative, +komprehensif, tematik, dan spasial diharapkan akan terwujud pembangunan kualitas sumber daya +manusia Indonesia serta perwujudan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sehingga +terbentuk masyarakat yang perpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. +Berdasarkan Gambar 2.49 dapat terlihat bahwa indeks literasi masyarakat di Kota Bogor merupakan +kedua yang tertinggi pada tahun 2022 setelah Kota Depok yaitu sebesar 95,34. Hal ini berarti literasi +masyarakat di Kota Bogor telah cukup baik bila dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten +Bogor yang hanya memiliki nilai 65,7, dan Kabupaten Bekasi dengan nilai sebesar 70,11. +98,92 +95,34 +80,88 79,65 79,31 +70,11 +65,7 +Kota Bogor Bogor Bekasi Kota Bekasi Kota Depok Kab Tangerang Kota Tangerang +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 (diolah) +Gambar 2.62. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022 +di Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi +2.3.2.3. Kualitas Pendidikan Pekerja +Proporsi pekerja berkualifiakasi pendidikan tinggi dihitung dengan menjumlahkan total penduduk +berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan tingkat pendidikan +terakhir sekolah menengah atas/kejuruan dan perguruan tinggi dan kemudian dibagi dengan jumlah +pekerja. Gambar 2.63 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2023, proporsi +pekerja berkualifiakasi pendidikan tinggi di Kota Bogor maupun empat wilayah lainnya mengalami +tren menurun. Selama lima tahun terakhir, Kota Depok menunjukkan proporsi pekerja +berkualifiakasi pendidikan tinggi tertinggi dibandingkan keempat daerah lain. +80 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kab. Bogor, BPS Kota Bandung, BPS Kab. Bandung, BPS Kota Depok +Gambar 2.63. Proporsi Pekerja yang Berkualifikasi Pendidikan Tingi di Kota Bogor dan Wilayah Pembanding +Tahun 2017 - 2023 +Rata-rata proporsi pekerja berkualifiakasi pendidikan tinggi Kota Bogor selama tujuh terakhir +sebesar 57,26 persen. Hal tersebut berarti bahwa hanya sekitar 5.726 orang pekerja berkualifiakasi +pendidikan tinggi untuk setiap 10.000 orang total pekerja di Kota Bogor. Rata-rata Kota Bogor +tersebut jauh tertinggal dibanding Kota Depok dengan rata-rata sebesar 74,42 persen maupun Kota +Bandung dengan rata-rata sebesar 65,65 persen. Dalam hal ini, upaya peningkatan kualitas pekerja +harus dilakukan, mengingat kualitas pekerja merupakan salah satu faktor utama penentu +produktivitas. Terlebih lagi, Kota Bogor merupakan salah satu kota yang kemudian masuk sebagai +wilayah aglomerasi dengan peluang pengembangan dan prospek ekonomi yang tinggi. Jika pekerja +di Kota Bogor memiliki kualifikasi pendidikan tinggi yang makin besar, hal tersebut tentu akan +mendorong daya saing pekerja Kota Bogor. +2.3.2.4. Tenaga Kerja +Pada Gambar 2.64, terlihat bahwa daya serap tenaga kerja di Kota Bogor adalah yang terendah bila +dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia di tahun 2022. Daya serap tenaga kerja +tahun 2022 di Kota Bogor sebesar 89,22 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun +2021 yang hanya sebesar 88,21 persen, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun +2018 yang mencapai 91,52 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 adalah masa pemulihan +pasca pandemi Covid-19, sehingga dibutuhkan beberapa penyesuaian untuk kembali kepada kondisi +semula. +Berdasarkan analisis tren yang dilakukan seperti tampak pada Gambar 2.64, bahwa daya serap +tenaga kerja mengalami tren penurunan. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 daya serap tenaga +kerja menurun cukup tajam. Pada tahun 2021 dan 2022 daya serap tenaga kerja kembali meningkat +seiring dengan kondisi perekonomian yang semakin membaik di semua sektor. +81 Rancangan Akhir +96,00 +94,00 +92,00 +90,00 +88,00 +86,00 +84,00 +82,00 +2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 91,52 90,90 87,32 88,21 89,22 +Jawa Barat 90,25 92,01 89,54 90,18 91,69 +Indonesia 94,7 94,77 92,93 93,51 94,14 +Sumber: BPS, 2023 +Gambar 2.64. Daya Serap Tenaga Kerja di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia +Tahun 2018-2022 +Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas +yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia 15 +tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase +penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Semakin tinggi TPAK +menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk +memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. +Berdasarkan data pada Tabel 2.23, TPAK Kota Bogor pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun +sebelumnya dan juga merupakan nilai TPAK kedua tertinggi setelah Kabupaten Bekasi yaitu sebesar +64,81. Nilai TPAK Kota Bogor memiliki tren yang meningkat walaupun sempat mengalami penurunan +pada tahun 2020 karena adanya pandemi, namun kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023. +Tingginya nilai TPAK mencerminkan bahwa penawaran tenaga kerja di Kota Bogor cukup tinggi untuk +memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. +Tabel 2.28. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi +tahun 2018-2023 +Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota +Wilayah +2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Kota Bogor 63,11 63,68 60,81 61,77 64,21 64,81 +Bogor 62,75 65,41 62,65 62,55 63,75 64,22 +Bekasi 61,43 64,02 64,23 65,87 65,41 65,00 +Kota Bekasi 65,23 65,66 64,74 64,76 65,33 64,65 +Kota Depok 62,51 64,96 63,96 62,62 63,35 62,76 +Tangerang 63,01 66,07 65,43 63,94 67,05 +Kota Tangerang 63,01 64,95 64,97 64,52 66,08 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 +82 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.3.2.5. Ketergantungan Penduduk +Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan +antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda +dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif +(penduduk usia 15 sampai 64 tahun) (BPS, 2020). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang +harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin +tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus +ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika +semakin rendah persentase Rasio Ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk +produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif. +Penduduk muda atau penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dianggap sebagai penduduk yang +belum produktif karena secara ekonomis masih bergantung kepada orang tua atau orang lain yang +menanggung nya. Demikian pula penduduk berusia 65 tahun atau lebih dianggap tidak produktif lagi +karena sudah melewati masa pensiun kerja. Penduduk berusian 15 sampai 64 tahun, adalah +penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif dan memiliki potensi ekonomi dalam +pembangunan. +Pada Tabel 2.29 angka ketergantungan menunjukkan bahwa nilai angka ketergantungan Kota Bogor +dari tahun 2010 hingga 2022 mengalami penurunan, namun apabila dibandingkan dengan Kabupaten +Bogor, maka angka ketergantungan Kota Bogor masiih lebih tinggi. Turunnya angka ketergantungan +berarti beban penduduk usia produktif untuk menanggung usia non produktif semakin rendah. Pada +tahun 2022, angka katergantungan Kota Bogor sebesar 42,62 yang artinya setiap 100 orang penduduk +usia produktif di Kota Bogor mempunyai beban tanggungan sebanyak 42 hingga 43 jiwa penduduk +non produktif. Turunnya angka ketergantungan berarti kesejahteraan masyarakat semakin +meningkat sebagai dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Upaya yang dapat +dilakukan untuk terus mengurangi nilai angka katergantungan dengan pengendalian jumlah +penduduk dan membuka lapangan kerja, perbaikan fasilitas kesehatan, serta perbaikan pendapatan +masyarakat. +Tabel 2.29. Angka Ketergantungan Menurut Wilayah Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi, Tahun 2018- +2023 +Kabupaten/ Angka Ketergantungan Menurut Kab/Kota +Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Bogor 52,34 51,78 51,25 50,77 50,35 50,00 49,67 49,37 49,14 48,96 48,83 - 41,25 +Bekasi 45,62 45,18 44,77 44,39 44,06 43,78 43,49 43,24 43,04 42,88 42,75 - 39,64 +Kota Bogor 44,77 44,29 43,83 43,43 43,08 42,78 42,51 42,28 42,11 41,99 41,91 - 42,62 +Kota Bekasi 39,69 39,23 38,79 38,39 38,04 37,73 37,43 37,15 36,93 36,74 36,58 - 38,63 +Kota Depok 42,84 42,37 41,91 41,50 41,14 40,84 40,54 40,28 40,07 39,91 39,78 - 40,94 +Tangerang 47,00 46,58 46,19 45,86 45,61 45,42 45,26 45,13 45,06 45,00 44,91 - - +Kota Tangerang 39,81 39,44 39,09 38,79 38,54 38,34 38,14 37,97 37,84 37,72 37,58 - - +2.3.3. Daya Saing Infrastruktur +Jalan merupakan urat nadi perekonomian karena jalan menghubungkan pusat-pusat produksi +menuju pusat-pusat distribusi. Jalan memiliki keistimewaan karena aksesnya langsung masuk ke +wilayah tempat tinggal, dapat mengakselerasi kecepatan dan mengurangi waktu tempuh, +83 Rancangan Akhir +mempunyai pilihan-pilihan alternatif rute yang sangat banyak, serta tidak diperlukan biaya untuk +menggunakannya. Daya saing fasilitas/ infrastruktur wilayah Kota Bogor didekati dengan beberapa +indikator seperti panjang jalan menurut tingkat kewenangan pemerintah dan persentase panjang +jalan menurut kondisi jalan. +2.3.3.1. Kemantapan Jalan +Jalan merupakan salah satu bagian infrastruktur yang memiliki arti penting dalam konektivitas +antar wilayah. Jalan mantap merupakan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang. Berdasarkan +gambar dibawah, jalan berkondisi mantap pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 88,95 +persen. Hal ini disebabkan karena adanya upaya pemerintah dalam merawat serta membangun jalan. +88,95 +88,23 +2022 2023 +Sumber: Dinas PUPR Kota Bogor 2023 +Gambar 2.65. Persentase Jalan Berkondisi Mantap Tahun 2022-2023 di Kota Bogor +Kondisi jalan baik dan sedang di Kota Bogor yang meningkat persentasenya pada tahun 2023 +dikarenakan adanya jalan yang dibangun, ditingkatkan, direkonstruksi dan dipelihara oleh +Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2023. Berdasarkan data yang ada pada tabel dibawah, panjang +jalan yang dibangun yaitu 425 meter, ditingkatkan kualitasnya sehingga berada pada kondisi yang +baik sepanjang 3.034 meter dan panjang jalan yang dipelihara sebesar 548.057 meter. +Tabel 2.30. Panjang Jalan Menurut Jenis Output di Kota Bogor Tahun 2023 (meter) +Dibangun Ditingkatkan Direkonstruksi Dipelihara +425 3.034 18.545 548.057 +2.3.3.2. Konektivitas Antar Wilayah +Berdasarkan dari kewenangannya pada tahun 2022 sekitar 821.401 km menjadi kewenangan Kota +Bogor dan sisanya menjadi kewenangan negara serta provinsi yang menghubungkan antarprovinsi +seperti Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Berdasarkan Tabel 2.31, tren panjang jalan yang diampu +oleh Kota Bogor memiliki tren meningkat setiap tahunnya. +84 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.31. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kota Bogor (km) +Tahun +Tingkat Kewenangan Pemerintahan +2019 2020 2021 2022 +Negara 29.020 29.019 29.019 29.019 +Provinsi 10.510 10.508 8.989 9.559 +Kabupaten/Kota 758.910 758.912 820.963 821.401,84 +Jumlah 798.430 798.439 858.971 859.979,84 +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 +Upaya perbaikan kualitas jalan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Bogor, karena kualitas jalan +sangat memengaruhi waktu tempuh dan keselamatan. Kondisi jalan berdasarkan Tabel 2.32 di Kota +Bogor dalam kategori sedang sebanyak 48,7 persen pada tahun 2022, akan tetapi masih terdapat +jalan dengan kondisi rusak walaupun dalam persentase yang kecil yaitu 2,12 persen. Kondisi jalan +yang masih rusak perlu untuk segera diperbaiki agar perjalanan menjadi lebih lancar. Selama +periode tahun 2019 hingga 2022, tren kondisi jalan yang baik cenderung menurun dan hal ini perlu +segera diperbaiki. Sementara itu, kondisi jalan yang sedang mengalami tren peningkatan setiap +tahunnya sedangkan kondisi jalan rusak mengalami tren penurunan yang mengindikasikan semakin +sedikitnya kondisi jalan yang rusak di Kota Bogor. +Tabel 2.32. Persentase Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Bogor Tahun 2019-2022 +Tahun +Status +2019 2020 2021 2022 +Baik 48,91% 48,91% 40,02% 39,53% +Sedang 40,99% 40,99% 48,19% 48,70% +Rusak 10,10% 10,10% 2,15% 2,12% +Rusak Ringan 0,00% 0,00% 9,65% 9,65% +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 +Transit Oriented Development (TOD) menurut Calthorpe (1993) adalah sebuah komunitas bangunan +mix-used yang mendorong masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas di area kawasan yang +memiliki fasilitas transportasi umum dan menurunkan kebiasaan masyarakat mengendarai mobil +pribadi. Untuk kasus di Indonesia, pengembangan TOD berdasarkan Peraturan Menteri ATR BPN +Nomor 16 Tahun 2017 yaitu membagi tiga tipologi kawasan berorientasi transit: TOD skala kota, TOD +skala sub kota dan TOD skala lingkungan. Kawasan TOD skala kota berada pada kawasan pusat +kegiatan kota, karakteristik kawasan sebagai pusat perekonomian, titik simpul memiliki pergantian +moda dengan intensitas tinggi seperti stasiun dan terminal. Kawasan dengan tipologi skala kota +dicirikan kawasan dilayani dan melayani transportasi umum dalam kota, antar daerah +kabupaten/kota dan melayani pergerakan Provinsi. Kawasan TOD skala sub kota merupakan +kawasan sub pelayanan kota dan cenderung berada di dekat batas terluar administrasi kota. TOD +sub kota memiliki karakteristik sebagai fungsi pusat perekonomian sekunder, dilayani transportasi +umum memiliki kecenderungan sebagai feeder dengan intensitas sedang hingga tinggi. TOD skala +lingkungan merupakan kawasan yang berada pada kawasan pusat pelayanan lingkungan sebagai +fungsi pusat perekonomian lokal, kawasan ini melayani dan dilayani transportasi umum dengan +lingkup dalam kota dan sebagai penghubung kawasan luar administrasi kota. +85 Rancangan Akhir +Kota Bogor memiliki rencana pembangunan TOD berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor +6 Tahun 2021. Pada pasal 9 ayat (9) huruf f strategi untuk peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan +antar pusat pelayanan dilakukan dengan mengembangkan konsep TOD pada titik pertemuan antar +moda. Pada pembangunan titik transit konsep TOD Kota Bogor juga memperhatikan prasarana park +and ride yang dijelaskan pada pasal 22 ayat 1 huruf b. Kawasan TOD Kota Bogor dikategorikan +kedalam kawasan campuran. Kota Bogor mengkategorikan kawasan TOD menjadi 3 tipe skala yang +terdiri dari TOD skala kota, TOD skala subkota dan TOD skala lingkungan. Lokasi rencana +pengembangan kawasan TOD skala kota adalah titik transit Stasiun Bogor dan Terminal +Baranangsiang, sedangkan Terminal Bubulak, Stoplet Sukaresmi, Stoplet Tanah Baru, Stoplet +Mulyaharja, dan Stoplet Kertamaya sebagai pengembangan TOD skala pelayanan sub kota. Kota +Bogor menjadikan kawasan TOD sebagai kawasan strategis kota sebagai sudut kepentingan +pertumbuhan ekonomi pada pasal 66. Pasal 69D menjelaskan rencana perwujudan jaringan +transportasi yang perlu didukung dengan kawasan dengan konsep TOD di Kota Bogor, antara lain +menjadikan Stasiun Bogor menjadi pusat transit sebagai perwujudan rencana jalur kereta api jarak +jauh Bogor-Sukabumi-Yogyakarta, pembangunan Stoplet Sukaresmi sebagai kawasan terintegrasi +dengan terminal dan stasiun kereta api khusus perkotaan, rencana pembangunan stasiun LRT di +kawasan Baranangsiang, dan pembangunan angkutan umum berbasis rel di Kota Bogor. +Arah pengembangan kawasan transit berdasarkan hasil penelitian Pramata (2023) membagi hasil +analisis berdasarkan tipologi aksesibilitas kawasan transit, tipologi kawasan berdasarkan +ketersediaan fasilitas dan tingkat kesesuaian TOD dijelaskan pada tabel berikut. +Tabel 2.33. Tipologi Pengembangan TOD Kawasan Transit Kota Bogor +Tipologi Luas +Tipologi Tipologi Pengembangan +Lokasi Ketersediaan Kawasan +Aksesibilitas Kesesuaian TOD Kawasan Transit +Fasilitas Terbangun +Stasiun Bogor Paledang Sedang Tinggi Rendah-Sedang 62,29 Redevelopment Site +Terminal Baranangsiang Tinggi Sedang Rendah-Sedang 61,35 Redevelopment Site +Terminal Bubulak Sedang Sedang Rendah-Sedang 19,43 Infill Development Site +Stoplet Sukaresmi Sedang Rendah Rendah-Sedang 29,36 Infill Development Site +Stoplet Kertamaya Rendah Rendah Rendah 13,50 New Growth Area +Stoplet Tanah Baru Rendah Rendah Rendah 21,01 New Growth Area +Stoplet Mulyaharja Rendah Rendah Rendah 16,13 New Growth Area +Sumber: Pramata, 2023 +Berdasarkan tabel diatas, Kawasan transit Stasiun Bogor-Paledang dan Terminal Baranangsiang +dikategorikan pengembangan dengan kategori redevelopment site, dimana kategori +diinterpretasikan memiliki kawasan dengan tipologi kesesuaian sedang-tinggi, ditunjang dengan +keberadaan fasilitas tipologi sedang-tinggi dan tutupan lahan terbangun >60%. Kawasan diarahkan +dengan penataan kembali terhadap perancangan konsep TOD dan penambahan fungsi baru pada +kawasan dengan memperimbangkan kondisi lingkungan serta peraturan yang berlaku. +Terminal Bubulak dan rencana Stoplet Sukaresmi menjadi rencana kawasan transit potensial di Kota +Bogor yang dikategorikan tipologi pengembangan infill development site. Kawasan memiliki +karakteristik dengan kategori kesesuaian sedang-rendah akan tetapi tidak ditunjang dengan luas +lahan terbangun <60% dan memiliki tipologi ketersediaan fasilitas rendah. Tipologi pengembangan +86 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +diarahkan pada pemanfaatan persil kosong/terbengkalai di antara persil tanah terbangun dengan +membuat kegiatan baru dan zona intensitas bangunan pada kawasan penunjang konsep TOD. +Tipologi pengembangan new growth area dikategorikan pada tiga rencana stoplet yaitu: rencana +kawasan transit Stoplet Kertamaya, rencana kawasan transit Stoplet Tanah Baru dan rencana +kawasan transit Stoplet Mulyaharja. Pengembangan new growth area digunakan kawasan stoplet +dalam tahap rencana yang memiliki kategori ketersediaan fasilitas dan kesesuaian TOD rendah. +Tingkat kesesuaian konsep TOD tipologi rendah diinterpretasikan kawasan transit belum ideal +dengan konsep TOD. Tipologi pengembangan new growth area mengarahkan kawasan membangun +pada lahan kosong dengan kemudahan akses ke kawasan transit dengan ditunjang dengan feeder +dan fasilitas pendukung mobilitas penduduk. +2.3.3.3. Telekomunikasi +Dalam menjalankan pemerintahan terutama pada urusan komunikasi dan informatika, pemerintah +daerah perlu melakukan digitalisasi agar dapat mewujudkan kinerja instansi pemerintahan yang +transparan dan akuntabel, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan +berintegritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih, dan meningkatkan kualitas +pengelolaan reformasi birokrasi. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat +digunakan untuk mengukur usaha pemerintah mencapai digitalisasi yang baik. +Tabel 2.34. Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Bogor Tahun 2019-2022 +Uraian 2019 2020 2021 2022 +Cakupan Layanan Telekomunikasi 100 100 100 100 +Persentase keterbukaan informasi publik 100 98 77,5 79,80 +Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon dalam 3 bulan terakhir NA NA NA 97,34 +Persentase Rumah Tangga kepada Akses Laptop dan Komputer NA NA NA 28,33 +Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Telepon Rumah NA NA NA 4,19 +Proporsi Individu yang meguasai/memiliki telepon genggam (%) NA 79,97 79,97 84,77 +Proporsi Individu yang terlayani mobile broadband (%) NA 72,02 72,02 81,49 +Proporsi Individu yang menggunakan internet (%) NA 72,02 72,02 81,49 +Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor, 2023 +Berdasarkan Tabel diatas secara keseluruhan cakupan layanan telekomunikasi di Kota Bogor +mencapai 100 persen. Adapun, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan +penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk +memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kota Bogor pada tahun 2021 sebesar 3.11 dengan +predikat baik. Namun demikian, tahun 2022 mengalami penurunan nilai sebesar 0.36 poin menjadi +hanya 2.75 dengan predikat baik. Selain itu, persentase keterbukaan informasi publik Kota Bogor +telah mencapai 79.80 persen pada tahun 2022, namun belum mencapai target 100 persen seperti +yang ditargetkan. +Selanjutnya, peningkatan penggunaan telepon seluler (handphone) cenderung berdampak kepada +kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel/rumah. Telepon rumah semakin +jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan +telepon rumah dan meningkatnya kepemilikan telepon seluler. Secara umum jumlah rumah tangga +yang masih menggunakan telepon rumah hanya sebesar 4.19 persen di tahun 2022. Pada saat ini +masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana- +87 Rancangan Akhir +mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon +seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar +(foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Pada tahun 2022 persentase +penduduk Kota Bogor berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki telepon seluler (HP) dalam +3 bulan terakhir mencapai 97.34 persen. Sedangkan rumah tangga yang mempunyai akses terhadap +komputer dan laptop pada tahun 2022 sebesar 28.33 persen dari total penduduk di Kota Bogor. +Kemudian, di tahun 2022 untuk proporsi telepon genggam, mobile broadband, dan pengguna internet +mengalami kenaikan daripada tahun 2021. +2.3.3.4. Pemanfaatan Energi +1. Listrik +Berdasarkan data PLN Cabang Bogor jumlah pelanggan energi listrik di Kota Bogor tahun 2022 +mencapai 1,389,587 pelanggan dengan daya tersambung sebesar 2,659,761,246 VA serta energi yang +terjual sebesar 286,481.698 kwh. Dengan jumlah pelanggan tertinggi berasal dari kawasan/ rayon +Bogor Kota sebesar 300,054 pelanggan. +Tabel 2.35. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang PLN +Kota Bogor Menurut Kawasan/ Rayon di Kota Bogor Tahun 2022 +Kawasan/ Rayon Daya Tersambung (VA) Jumlah Pelanggan +Cipayung 277.566.170 215.130 +Bogor Timur 381.788.302 222.142 +Pakuan 922.078.080 475 +Bogor Kota 417.387.675 300.054 +Bogor Barat 288.719.466 212.805 +Leuwiliang 205.505.197 254.375 +Jasinga 166.716.356 184.606 +Jumlah 2.659.761.246 1.389.587 +Sumber: PLN Cabang Bogor, 2023 +Tabel 2.36. Daya terpasang, Produksi dan Distribusi PT.PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor +Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi PT. PLN (Persero) +pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kota Bogor (KWh) +Cabang PLN +Daya Terpasang Produksi Listrik Listrik Terjual Dipakai Sendiri Susut/Hilang +2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 +Cipayung 34.008.800 33.438 0 5.360.144 384.070.126 4.864.074 2.709.224 47.834 41.961.875 448.236 +Bogor Timur 186.788.290 184.459 0 41.965.780 556.111.559 38.730.430 3.099.233 289.938 59.846.225 2.945.413 +Pakuan 258.507.175 168.194 0 168.689.294 604.940.553 168.689.294 3.529.701 0 70.932.582 0 +Bogor Kota 104.931.149 249.584 0 62.427.328 429.332.895 57.088.579 2.142.802 469.330 60.824.353 4.869.418 +Bogor Barat 208.845.880 105.138 0 19.501.074 351.092.159 17.109.321 1.987.368 150.109 51.875.274 2.241.644 +Leuwiliang 158.058.070 0 0 0 256.910.044 0 1.723 0 58.369.622 0 +Jasinga 180.289.000 0 0 0 2.456.769.644 0 3.911.590 0 1.071.692.507 0 +Sumber : PLN Cabang Bogor ; Di Kutip dari Kota Bogor Dalam Angka 2023 +Source Url : https://bogorkota.bps.go.id/indicator/7/278/1/daya-terpasang-produksi-dan-distribusi-pt- +pln-persero-pada-cabang-ranting-pln-menurut-kecamatan-di-kota-bogor.html +Access Time : May 6, 2024, 12:05 am +88 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.3.3.5. Smart City +Kota cerdas merupakan konsep yang harus dikembangkan bersama-sama dan disesuaikan dengan +tujuan dan misi pembangunan, kebutuhan, serta kondisi Kota Bogor. Pengembangan kota cerdas +diharapkan tidak hanya menjadi sebuah program dan branding sesaat, tetapi dapat menjadi +jembatan menuju pengembangan dan pembangunan kota yang berkelanjutan (self sustain +development). Kota cerdas yang dibangun pada prinsipnya berbasis pada potensi lokal sebagai +keunggulan dan identitas daerah yang akan menjadi sumber energi baru untuk meningkatkan nilai +tambah dan daya saing, serta mampu menjadikan Kota Bogor sebagai pusat pertumbuhan bagi +daerah (hinterland) sekitarnya. Selain itu, kebijakan kota cerdas juga harus dapat menciptakan +ekosistem yang kondusif bagi pengembangan inovasi di seluruh sendi kehidupan masyarakat. Desain +struktur smart city Kota Bogor yang akan dibangun melingkupi enam dimensi sebagai berikut: +Gambar 2.66. Elemen Smart City +Smart Governance +Pemerintah Kota Bogor sudah menerapkan aspek Smart Governance dengan baik. Dengan +mengakses http://kotabogor.go.id/ masyarakat mampu mendapatkan segala informasi yang +dibutuhkan. Informasi berita kota bogor, transparansi anggaran daerah, profil wilayah kota bogor, +aspirasi warga kota bogor, hingga pelayanan kota bogor. Dalam setiap menu yang tersedia, terdapat +percabangan informasi lagi, seperti pelayanan kota bogor yang di dalamnya terdapat informasi +tentang kependudukan dan pencatatan sipil (pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tanda +penduduk), segala jenis perizinan, mulai dari pajak, retribusi daerah hingga ketenagakerjaan. Semua +informasi mengenai persyaratan, alur dan prosesnya juga disediakan dalam web tersebut. Tidak +hanya itu, sistem pengaduan masyarakat, pelacak lokasi kota bogor, bahkan hingga informasi kota +mengenai hotel, akomodasi, agenda kota bogor, maupun kuliner juga tersedia. +Smart Branding +Kota Bogor akan terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan penataan wajah kota dan +pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Smart +branding dilakukan pada beberapa indikator : +a) Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata +b) Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah +c) Membangun dan memasarkan wajah kota +89 Rancangan Akhir +Smart Economy +Smart economy dalam dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian +di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat +adaptasi yang cepat seperti saat ini. Ekonomi cerdas merupakan pendekatan pemecahan masalah +ekonomi daerah dengan membuka akses informasi yang luas sehingga meningkatkan peluang warga +untuk melakukan aktivitas ekonomi yang efektif dan efisien dengan mereduksi biaya operasional +lebih minimal, lebih produktif dan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pengembangan ekonomi +cerdas di Kota Bogor pun akan dilakukan suatu upaya untuk mengurangi resiko dalam sistem +pembayaran yang semakin hari cenderung semakin meningkat. +Smart Living +Sasaran dari smart living sebagai salah satu dimensi Smart City adalah untuk mewujudkan +lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. Inisiatif pembangunan Smart +Living diantaranya dapat dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut: +a) Harmonisasi tata ruang wilayah +b) Mewujudkan prasaranan kesehatan +c) Menjamin ketersediaan sarana transportasi +Smart Society +Sasaran dari smart society dalam Smart City adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis +masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang +produktif, komunikatif, dan interaktif dengan digital literacy yang tinggi. Sasaran dari smart society +tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam smart society, yaitu komunitas +warga (community), ekosistem pembelajaran (learning), dan sistem keamanan (security). +Smart Environment +Smart environment dilakukan melalui: +a) Mengembangkan program proteksi lingkungan +b) Mengembangkan tata kelola sampah dan limbah +c) Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggungjawab +Dalam upaya Kota Bogor membangun Smart City, Direktorat Jenderal Apllikasi Informatika melalui +surat Nomor: 265 Kominfo/DJAI/AI.01.05/05/2017 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Assessment +Gerakan Menuju 100 Smart City menilai Kota Bogor telah memiliki Kesiapan Daerah Cerdas atau +Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah cerdas, yaitu +potensi alam (nature); struktur daerah (structure); infrastruktur (infrastructure); suprastruktur +(superstructure); dan budaya (culture). Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu +Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. +a) Struktur; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima manfaat +Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong; +b) Infrastruktur; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur +fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan umum; +c) Suprastruktur; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana +pelaksanaan pembangunan Smart City. +90 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Berdasarkan data yang diperoleh, level kematangan smart city Kota Bogor sejak tahun 2020 hingga +2023 berada pada level integrative (Diskominfo Kota Bogor 2023). Level integrative adalah level 3 +dalam tatanan parameter kematangan smart city. Pada level integrative telah tercapai beberapa hal +untuk tiga bagian yaitu smart economy, smart society dan smart environment. Pada level smart +economy telah tercapai pertumbuhan ekonomi tinggi, dukungan layanan TIK yang meulai +memperlihatkan kolaborasi antar sistem. Pada bagian smart society telah tercapai kehidupan sosial +layak, aman dan nyaman dan bagian smart environment telah tercapai lingkungan yang layak huni +dengan permasalahan lingkungan yang menerapkan prinsip tolerable. +2.3.3.6. Pemenuhan Utilitas Dasar +Pemenuhan utilitas dasar tercermin dari beberapa hal seperti sanitasi, sampah dan air. Utilitas dasar +menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, sebab tanpa utilitas dasar, masyarakat tidak +dapat memiliki kehidupan yang layak, nyaman dan aman. Sistem sanitasi adalah cara pengumpulan, +pembuangan, dan pengolahan kotoran manusia dan hewan (feses dan urine) yang aman serta limbah +lainnya, seperti sampah dan limbah industri berbahaya. Sistem ini dibuat untuk menciptakan serta +menjaga lingkungan, baik itu tanah, air, maupun udara, agar tetap bersih dan higienis. Dengan +lingkungan yang bersih, tubuh pun akan menjadi lebih sehat. Pengelolaan sampah juga merupakan +hal utama dalam mencapai kehidupan yang sehat selain sistem sanitasi, serta ketahanan air menjadi +kunci penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar. +2.3.3.7. Akses Sanitasi Aman +Pada Gambar 2.67 terlihat bahwa untuk kategori perkotaan, Kota Bogor selalu memiliki capaian +terendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok. Angka capaian Kota Bogor tahun 2022 +hanya sebesar 67,93 persen, padahal dua wilayah perkotaan lainnya yang sebagai pembanding +memiliki nilai > 90 persen. Hal ini berarti rumah tangga di Kota Bogor masih belum optimal dalam +mengakses mengenai sarana prasarana sanitasi yang layak. +96,01 97,48 97,54 +86,97 96,30 92,89 88,82 93,90 93,04 97,06 95,17 89,99 90,8 9 0 6,21 92,79 +81,02 +67,57 69,64 69,86 71,40 75,35 71,66 73,47 67,93 74,02 +63,91 +61,17 +53,36 +2019 2020 2021 2022 +Kabupaten Bogor Kabupaten Bekasi Kota Bogor Kota Bekasi +Kota Depok Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023) +Gambar 2.67. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak (Persen) +91 Rancangan Akhir +2.3.3.8. Pengelolaan Persampahan +Permasalahan sampah terus menjadi persoalan yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di +Kota Bogor. Timbulan sampah merupakan tempat penumpukan sampah yang ditangani oleh +pemerintah atau perusahaan swasta. Timbunan sampah ini dapat terdiri dari beberapa tipe seperti +timbunan sampah terbuka atau tertutup. Pengelolaan timbunan sampah harus memenuhi standar +lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa sampah tidak membahayakan lingkungan dan +kesehatan. Sampah dapat digolongkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Untuk +mengurangi timbulan sampah di masyarakat maka diperlukan usaha dalam pengelolaan sampah. +Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material +sampah, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, atau +estetika. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pemerintah +Kota Bogor telah berupaya optimal untuk menangani masalah sampah agar dapat tertangani dengan +baik dan berdampak baik bagi lingkungan secara berkelanjutan. +Tabel 2.37. Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Tahun 2019-2022 +Uraian 2019 2020 2021 2022 +Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) 77,04 84,81 88,85 89,15 +Timbulan sampah yang ditangani (%) 75,37 77,20 81,00 81,32 +Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 6,26 7,61 7,85 7,80 +Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota 55,29 55,45 58,59 64,29 +Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota 77,04 77,20 81,19 81,39 +Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, 2023 +Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah sampah yang tertangani setiap tahunnya relatif +meningkat dan mencapai 89,15 persen di tahun 2022. Hal ini dikarenakan selalu ada penambahan +armada pengangkut sampah. Adapun jumlah TPS 3R pada tahun 2022 sebanyak 28 unit, namun +jumlah sampah diolah melalui 3R hingga tahun 2022 baru mencapai 7,89 persen. TPS 3R (reduce, +reuse, recycle) melakukan pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah sampah +dan pengayak kompos agar lebih efektif dan efisien dengan kapasitas tamping 5 m3 per unit. +Pada tahun 2022, timbulan sampah di Kota Bogor mencapai 659,653 ton/hari dengan volume sampah +yang terangkut ke TPAS sebesar 536,403 ton/hari. Artinya, masih ada 18,68 persen timbulan sampah +yang belum tertangani. Untuk indeks kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sampah di Kota +Bogor mengalami peningkatan di tahun 2022 dengan masing-masing sebesar 5,7% dan 0,2%. Capaian +kedua indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan. +Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Bogor masih perlu penanganan yang optimal melalui +kebijakan dan kerjasama berbagai level. Adanya kesepakatan berbagai pihak dalam pengelolaan +sampah, baik dari pemerintah yang memfasilitasi alat maupun tempat pengelolaan (meningkatkan +kuantitas dan kualitas TPS dan TPA), lembaga atau komunitas dan RT/RW yang memberikan edukasi, +reward dan wadah bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, hingga masyarakat yang +turut serta dalam pengelolaan sampah baik secara mandiri maupun kelompok (bank sampah). +Pengelolaan sampah yang berjalan semestinya selalu mengutamakan pada sistem 3R (reduce, reuse, +recycle). +Timbulan sampah juga menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi pemerintah Kota Bogor +untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Timbulan sampah merupakan volume sampah yang +92 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu. Potensi timbulan sampah +di Kota Bogor dihitung berdasarkan distribusi jumlah penduduk dalam setiap kecamatan dalam satu +tahun. Berikut data potensi timbulan sampah di Kota Bogor berdasarkan kecamatan. +Tabel 2.38. Potensi Timbulan Sampah di Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan +Kecamatan Jumlah Penduduk Timbulan Sampah (Ton/Tahun) +Bogor Barat 233.637 59.694 +Bogor Selatan 204.030 52.130 +Bogor Tengah 96.258 24.594 +Bogor Timur 104.327 26.656 +Bogor Utara 186.724 47.708 +Tanah Sareal 218.094 55.723 +Sumber: Laporan Antara KLHS RPJPD, 2023 +2.3.3.9. Ketahanan air +Air merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya sangat mudah mengalami +kerusakan, baik karena faktor alam seperti kemarau berkepanjangan maupun akibat perilaku +konsumsi dan konservasi yang tidak optimal. Fauzi (2010) menjelaskan bahwa alokasi air merupakan +masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada +pengguna atau calon pengguna. +Sistem Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan (SPAM JP) menurut Peraturan Menteri Pekerjaan +Umum dan Perumahan Rakyat No. 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air +Minum, yakni satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada +pelanggan melalui sistem perpipaan. SPAM JP diselenggarakan untuk menjamin kepastian kuantitas +dan kualitas Air Minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran. Syarat SPAM JP meliputi : +1. Kuantitas Air Minum yang dihasilkan paling sedikit mencukupi Kebutuhan Pokok Air Minum +Sehari-hari. +2. Kualitas Air Minum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- +undangan. +3. Kontinuitas pengaliran Air Minum selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. +Berdasarkan Tabel 2.39 persentase akses air bersih jaringan perpipaan Kota Bogor dari tahun ke +tahun semakin meningkat kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 +kembali meningkat menjadi 89,1 persen. Semakin tinggi persentase akses air jaringan perpipaan, +maka semakin banyak masyarakat di Kota Bogor yang dapat mengakses air bersih. Peningkatan +akses terhadap air minum yang aman pada air perpipaan memiliki beberapa alasan, yaitu pertama +air sumur sebagai sumber air minum terbesar bagi penduduk mengalami penurunan kualitas dan +kuantitas akibat peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kedua kontaminasi air +perpipaan relatif lebih kecil dibandingkan dengan air sumur dan sumber-sumber lain, ketiga +pencapaian akses terhadap air perpipaan sangat rendah. +Tabel 2.39. Persentase Akses Air Bersih Jaringan Perpipaan Kota Bogor Tahun 2014-2021 +Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 +Persentase Air Bersih (%) 78,4 82,79 85,85 88,73 90,22 75,73 77,33 89,1 +Sumber: LKPJ KMJ WaliKota Tahun 2021 +93 Rancangan Akhir +Air bersih adalah air yang secara fisik terlihat jernih dan tidak berbau yang digunakan untuk +keperluan sehari-hari serta dimasak untuk dijadikan air minum. Air bersih merupakan salah satu +jenis sumber daya berbasis yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk +dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari dan memenuhi persyaratan +(Permenkes, 2017). Batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman, antara lain : +1. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit. +2. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. +3. Tidak berasa dan tidak berbau. +4. Dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik rumah tangga. +5. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO (World Health Organization) atau +Departemen Kesehatan RI. +Persentase akses air bersih Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode +2015 hingga 2022 seperti yang terdapat pada Tabel 2.40. Pada tahun 2015 persentase air bersih di +Kota Bogor sebesar 82 persen, namun tahun 2022 menurun menjadi 68,68 persen. Penyebab +menurunnya akses air bersih di Kota Bogor dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti semakin +banyaknya penduduk di perkotaan sehingga kebutuhan akan air terus meningkat, distribusi air tawar +yang semakin meningkat dan semakin maraknya pencemaran air. Oleh karena itu diperlukan upaya +untuk menjaga ketersediaan air bersih antara lain tidak membuang sampah pada saluran air, +membuat tempat penampungan hujan, menanam pohon dan menghemat air. +Tabel 2.40. Persentase Akses Air Bersih Kota Bogor Tahun 2014-2022 +Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Persentase Air Bersih (%) NA 82 86,92 90,55 91,98 92,83 76,98 68,49 68,68 +Sumber: Diskominfo Kota Bogor 2023 +Penyedia air perpipaan diselenggarakan oleh perusahaan air minum daerah. Kota Bogor memiliki +perusahaan air minum daerah (PDAM) yang bernama Perumda Tirta Pakuan. Pada tahun 2022 jumlah +pelanggan air minum sebanyak 173.768 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya dengan jumlah +air yang disalurkan sebanyak 42 juta m3 yang dibagi kedalam tujuh zona. +Tabel 2.41. Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Zona Pelayanan di Kota Bogor Tahun +2021-2022 +Pelanggan Air Disalurkan (m³) Nilai (Rp) +Zona +2021 2022 2021 2022 2021 2022 +Zona 1 20.577 15.499 4.334.778 3.856.254 24.924.756.000 22.443.881.800 +Zona 2 4.525 6.416 1.054.841 1.069.906 4.813.280.500 4.829.854.400 +Zona 3 48.327 38.244 12.809.198 11.599.228 81.420.816.900 72.189.768.400 +Zona 4 83.925 66.486 20.090.479 18.062.361 122.652.528.200 112.222.910.600 +Zona 5 4.684 4.887 1.082.268 1.114.974 5.909.876.200 6.061.165.500 +Zona 6 7.617 7.982 1.716.353 1.792.951 8.063.124.400 8.530.833.700 +Zona 7 - 36.054 - 5.126.990 - 33.157.044.900 +Kota Bogor 169.655 173.768 41.087.917 42.622.664 247.784.382.200 259.435.459.300 +Sumber: BPS Kota Bogor 2023 +94 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Berdasarkan Tabel 2.41 diatas, zona pelayanan air Perumda Tirta Pakuan memiliki tujuh zona dengan +jumlah pelanggan terbanyak pada tahun 2022 berada pada zona 4. Hal ini dikarenakan pada zona 4 +mencakup sebagian besar wilayah di Kota Bogor dibandingkan zona lainnya. Namun terdapat +penurunan jumlah pelanggan pada zona 4 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah +pelanggan air pada Perumda Tirta Pakuan disebabkan beberapa hal seperti seperti keberadaan +sumber air lain, berlangganan PDAM mahal, pendapatan, serta layanan PDAM seperti air yang berbau, +biaya pasang mahal dan air seringtidak mengalir pada jam-jam tertentu. +Tabel 2.42. Zona Pelayanan Perumda Pakuan Tirta Bogor +Zona Pelayanan Sumber Air Wilayah Pelayanan +Zona 1 IPA Rancamaya & Mata Air Tangkil a) Sebagian Kecamatan Bogor Selatan +b) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Timur +Zona 2 Mata Air Bantar Kambing Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan +Zona 3 IPA Cipaku a) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Tengah +b) Sebagian Kecamatan Bogor Barat +Zona 4 IPA Dekeng a) Sebagian Besar Kecamatan Tanah Sareal +b) Sebagian Kecamatan Bogor Utara +c) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Barat +d) Sebagian Kecamatan Bogor Tengah +Zona 5 IPA Palasari & Mata Air Palasari Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan +Zona 6 Mata Air Kota Batu a) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Selatan +b) Sebagian Kecamatan Bogor Barat +Zona 7 IPA Katulampa a) Sebagian Kecamatan Bogor Timur +b) Sebagian Besar Kecamatan Bogor Utara +Sumber: PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor +2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi +Pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik +daerah. Potensi ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi +yang dapat dilihat dari nilai investasi. Nilai investasi yang ditanamkan dapat berasal dari dalam +maupun luar negeri. Investasi yang baik dilihat dari kondisi iklim investasi yang tercermin salah +satunya dalam indeks kerukunan umat beragama dan indeks daya saing daerah serta indeks inovasi +daerah. +Penanaman modal atau investasi sangat ditentukan oleh beragam faktor diantaranya adalah faktor +keamanan, kondisi politik dan sosial. Pemerintah daerah berperan untuk menjaga kondisi tersebut +agar tercipta iklim investasi yang kondusif. pemerintah merupakan fasilitator dan dinamisator bagi +berkembangnya investasi. Salah satu produk peraturan pemerintah pusat yang dapat digunakan di +berbagai daerah adalah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. +2.3.4.1. Daya Saing Daerah +Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi +dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pada tahun 2022, +Kota Bogor memiliki skor IDSD sebesar 3,42 dan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai +IDSD Provinsi Jawa Barat sebesar 3,64. (Tabel 2.43). Akan tetapi, nilai IDSD Kota Bogor merupakan +peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung dan Kota Bekasi. Nilai pada +komponen ekosistem inovasi di pilar 11 yaitu pilar dinamisme bisnis sebesar 5 dan merupakan skor +95 Rancangan Akhir +tertinggi diantara pilar yang lainnya. Pilar dinamisme bisnis merupakan pilar yang menggambarkan +kemudahan melakukan bisnis yang dilihat melalui administrasi dan budaya kewirausahaan. +Indikator yang digunakan dalam pilar ini adalah biaya untuk memulai usaha, waktu untuk memulai +usaha dan tingkat pemulihan insolvensi. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang +memiliki nilai IDSD tahun 2022 hanya sebesar 3,24 lebih rendah dari Kota Bogor. +Tabel 2.43. Nilai IDSD Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022 +Tahun +Wilayah +2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 4,03 5,68 2,92 3,06 3,42 +Bogor 5,541 8,52 3,67 3,7 3,24 +Kota Depok 0 2,97 3,44 - +Kota Tangerang 0 0 2,59 - +Tangerang 0 0 0 - 3,45 +Kota Bekasi 3,477 1,59 2,73 3,46 +Bekasi 3,369 0 0 0,763 - +DKI Jakarta - - 3,18 3,962 4,01 +Jawa Barat 5,04 11,76 4,18 4,136 3,64 +Sumber: BRIN, 2023 +Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi indikator keberhasilan suatu wilayah, dimana +pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat menjadi motor pembangunan dan peningkatan +kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat terlepas dari modal +baik modal fisik, sosial, dan lainnya. Dukungan investasi merupakan salah satu sumber utama +pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan stok modal. Peningkatan stok modal akan meningkatkan +produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi yang pada gilirannya dapat mendorong +pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Tidak hanya Penanaman Modal +Dalam Negeri (PMDN), namun Penanaman Modal Asing (PMA) juga menjadi hal yang perlu untuk +ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan barang modal, bahan baku, dan komponen +subtitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan +lapangan kerja yang semakin luas (Sukirno, 2004). +Gambar 2.68 menunjukkan klasterisasi hubungan nilai investasi (PMDN dan PMA) Kota Bogor serta +kabupaten/ kota lainnya tahun 2023. Jika dibandingkan kabupaten/ kota lainnya, walaupun +pertumbuhan ekonomi Kota Bogor cukup tinggi, namun nilai invetasi yang masuk ke Kota Bogor +merupakan yang paling rendah. Dengan melihat potensi yang dimiliki Kota Bogor seperti telah dilalui +jalan tol serta jalan-jalan arteri primer dalam kondisi baik, jumlah industri kecil menengah (IKM) +yang tersebar di seluruh kecamatan Kota Bogor dengan variasi kegiatan industri, dan potensi +pengembangan wisata tematik yang mampu memberikan nilai tambah dalam aktivitas ekonomi. Kota +Bogor dapat terus dikembangkan dan dipromosikan untuk dapat menarik investasi baik dari dalam +maupun luar negeri. Dengan visi Kota Bogor dalam RPJPD 2025-2045, Kota Bogor akan menjadi Kota +Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan yang tentunya memerlukan modal, yaitu investasi. +96 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sumber : BPS Jawa Barat, BPS Banten, dan BKPM, 2024 +Gambar 2.68. Klassen Nilai Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor dan Kabupaten/ Kota sekitarnya, +tahun 2023 +2.3.4.2. Pembentukan Modal Tetap Bruto +Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai +umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup +bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta +mesin dan peralatan. Kontribusi PMTB Kota Bogor terhadap PDRB ADHB merupakan yang tertinggi +yaitu sebesar 34,62 persen pada tahun 2023. Apabila dilihat pada tabel dibawah, kontribusi PMTB +Kota Bogor dari tahun 2013 hingga 2023 cenderung berfluktuasi dengan kontribusi tertinggi pada +tahun 2017 sebesar 35,68 persen. Semakin tinggi kontribusi PMTB mengindikasikan bahwa +pertumbuhan ekonomi semakin baik. Hal ini dikarenakan salah satu faktor pembentuk pertumbuhan +ekonomi adalah investasi yang merupakan salah satu indikator dalam PMTB dalam pembentukan +PDRB. +Tabel 2.44. Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022 +Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen) +Wilayah +2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Kota Bogor 31,03 34,25 36,11 35,65 35,68 34,44 34,22 31,92 34,01 32,96 34,62 +Kabupaten Bogor 22,24 22,71 22,97 22,29 21,82 22,24 22,00 20,60 21,51 21,02 21,17 +Kota Tangerang 27,58 27,68 27,64 27,27 28,36 29,99 31,14 37,58 38,65 34,86 33,84 +Kabupaten Tangerang 19,96 20,91 21,34 4,92 4,01 3,81 3,35 3,02 3,19 3,08 27,03 +Kota Bekasi 31,35 33,34 33,98 34,99 35,65 36,80 37,88 35,11 35,06 33,79 33,92 +Kabupaten Bekasi 19,75 21,44 22,29 22,68 22,70 23,31 22,98 20,30 21,65 21,55 21,73 +Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota +Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi +97 Rancangan Akhir +2.3.4.3. Incremental Capital Output Ratio (ICOR) +Incremental Capital Output Ratio (ICOR) merupakan parameter makroekonomi yang menunjukkan +rasio investasi modal/ kapital terhadap output yang dihasilkan dengan menggunakan investasi yang +dimiliki. Kapital dapat diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber +daya alam untuk digunakan secara terus menerus dalam kegiatan produksi. Sedangkan output +adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini +digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”. Angka ICOR menunjukkan besarnya input yang +dibutuhkan untuk meningkatkan setiap 1 unit output. Gambar 2.69 menunjukkan perkembangan nilai +ICOR dan laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor selama tahun 2011-2023. Pergerakan ICOR dan laju +pertumbuhan ekonomi relatif sejalan, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota +Bogor bernilai negatif sebagai dampak pandemi Covid-19 dengan nilai -0.41%. Begitu pula dengan +ICOR Kota Bogor pada tahun yang sama juga bernilai negatif dengan nilai -78.83. Hal ini disebabkan +menurunnya jumlah output dibandingkan periode sebelumnya sebagai akibat pandemi Covid-19 yang +menurunkan hampir seluruh sektor produksi. Penurunan ini bukan disebabkan karena berkurangnya +kapital yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, namun lebih disebabkan karena adanya kebijakan +pembatasan dalam kegiatan produksi yang menurunkan kapasitas produksinya. +Semakin efisien suatu perekonomian maka semakin rendah nilai ICORnya yang berarti semakin +sedikit penambahan kapital yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 unit output. Pada tahun 2021 nilai +ICOR Kota Bogor mengalami peningkatan yang relatif tinggi dibanding tahun 2020 yang mencapai +9.19. Selanjutnya, nilai ICOR cenderung berfluktuasi dan pada tahun 2023 nilai ICOR Kota Bogor +mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dari investasi di Kota Bogor +mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. +20 +10 +0 +-10 +-20 +n -30 +e +s +r +e +P -40 +-50 +-60 +-70 +-80 +-90 +2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +ICOR 5,35 5,56 5,63 6,27 6,27 5,7 6,3 6,1 6 -78,83 9,19 6 6,89 +Laju Pertumbuhan PDRB 6,22 6,31 6,04 6,01 6,14 6,73 6,12 6,14 6,19 -0,41 3,76 5,65 5,1 +Sumber : BPS Kota Bogor, 2024 +Gambar 2.69. Perkembangan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi +Kota Bogor Tahun 2011-2023 +98 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.3.4.4. Iklim Demokrasi +Demokrasi saat ini menjadi sebuah wacana yang hampir diterima sebagai suatu konsep ideal di +seluruh negara. Berdasarkan Fukuyama (2018) pada tahun 1970 hanya ada sekitar 35 negara +demokrasi, sedangkan pada tahun 2000-1n, jumlah negara demokrasi mencapai 120. Penambahan +negara demokrasi terbanyak berasal dari negara-negara bekas Uni Soviet, Eropa Timur dan negara- +negara lain bekas penganut paham komunis. Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi di +dunia memiliki indeks demokrasi untuk mengukur kondisi demokrasi yang terjadi. +Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) bertujuan untuk mengetahui dan menilai secara reguler apakah +kondisi demokrasi Indonesia bergerak menuju negara demokrasi atau sebaliknya. ndeks Demokrasi +Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di +Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang +terjadi di suatu daerahPengukuran IDI bersumber dari nilai demokrasi yang didapat pada tingkat +provinsi di Indonesia. +Pengukuran IDI mencakup tiga aspek yaitu aspek kebebasan, aspek kesetaraan dan aspek kapasitas +lembaga demokrasi. Berdasarkan tabel di bawah diketahui bahwa Provinsi Jawa barat memiliki nilai +untuk setiap aspek pada IDI cukup tinggi, hal ini memperlihatkan bahwa iklim demokrasi yang terjadi +di Jawa Barat sudah cukup baik. +Tabel 2.45. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2023 Menurut Aspek +Aspek Kebebasan Aspek Kesetaraan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi +Wilayah Provinsi +2021 2022 2021 2022 2021 2022 +Jawa Barat 89,71 90,61 72,99 82,61 77,93 77,05 +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2023 +Pada perhitungan nilai IDI, terdapat aspek kesetaraan yang dapat dicerminkan dari jumlah laki-laki +dan perempuan yang menduduki kursi parlemen. Pada tahun 2022 jumlah anggota dewan +perwakilan rakyat daerah (DPRD) secara keseluruhan berjumlah 50, angka ini tidak berubah hingga +tahun 2023, akan tetapi komposisi jumlah laki-laki dan perempuan mengalami perubahan. Pada +tahun 2022, jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 11 orang, sedangkan pada tahun 2023 +bertambah menjadi 12 orang dengan tingkat pendidikan terbanyak yaitu sarjana strata satu. +Bertambahnya jumlah perempuan dalam anggota dewan menunjukkan tingkat kesetaraan gender +yang semakin baik dalam iklim demokrasi. +Tabel 2.46. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di +Kota Bogor +Jenis Kelamin +Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah +2022 2023 2022 2023 2022 2023 +SMA 7 7 2 2 9 9 +D3 0 0 0 +S1 21 19 5 5 27 27 +S2 11 11 4 4 14 14 +S3 0 2 0 0 +Total 39 38 11 12 50 50 +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 +99 Rancangan Akhir +2.3.4.5. Kerukunan Umat Beragama +Indeks kerukunan umat beragama (KUB) merupakan sebuah survei yang mengukur tingkat +kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) +atau juga dikenal dengan Indeks Kerukunan Kota Bogor merupakan sebuah indikator penilaian +kerukunan, toleransi, dan kerja sama antarmasyarakat di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh +Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Komponen penilaian IKUB didasarkan dari tiga dimensi. +Dimensi pertama yakni dimensi kerja sama, dimensi toleransi dan dimensi kesetaraan. Indeks +kerukunan umat beragama Kota Bogor memiliki nilai yang terus meningkat dari tahun 2020 hingga +2023. Pada tahun 2020 nilai indeks kerukunan umat beragama sebesar 68,51 dan pada tahun +berikutnya nilai yang diperoleh semakin tinggi. Pada tahun 2023, pengukuran indeks kerukunan ini +dilakukan dengan melakukan survei (data primer) ke 401 responden di enam kecamatan se-Kota +Bogor selama bulan September-November. Hasilnya capaian Indeks Kerukunan Kota Bogor 2023 +mengalami peningkatan dari 2022 yakni dari 79,16 menjadi 79,98. Selain itu, skor Indeks terendah +yakni di Kecamatan Bogor Utara dengan poin 76. Diharapkan upaya menjaga Marwah Kota Bogor +sebagai “Kota Toleran” dapat terus diupayakan, khususnya melalui perumusan kebijakan/regulasi +seperti Peraturan Wali Kota (Perwali) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berlandaskan semangat +leadership, toleransi, dan berkolaborasi dengan para tokoh masyarakat hingga pemuka agama. +Meningkatnya nilai indeks kerukunan umat beragama berarti semakin baik toleransi antar umat +beragama di Kota Bogor. +79,98 +79,09 79,16 +68,51 +2020 2021 2022 2023 +Sumber: Kesbangpol 2023 +Gambar 2.70. Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor Tahun 2020-2023 +2.4. Aspek Pelayanan Umum +Aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata kelola +yang baik di Kota Bogor. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan +publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan +berbasis elektronik dan inovasi daerah. +Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik +dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka +meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan +birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas +dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai- +nilai dasar dan kode etik aparatur negara. +100 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Kedua, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan +memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik +juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Mengacu pada Undang-Undang +Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pelayanan publik +adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai +dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, +dan/atau pelayanan administratif. +Ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata kelola +pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang +berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik +secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem +pemerintahan berbasis elektronik. +Keempat, inovasi daerah dinilai berdasarkan indeks inovasi daerah yang berlandaskan pada Pasal +373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka +pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan +kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”. Landasan hukum lain dalam mendukung pengukuran +indeks inovasi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah +dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau +insentif inovasi daerah. Oleh karena itu, masing-masing bagian dalam pelayanan umum akan +dijelaskan lebih lanjut pada narasi di bawah ini. +2.4.1. Reformasi Birokrasi +Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan +dan inklusif di Kota Bogor. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum menjadi salah +satu prioritas utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) +2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan (8) agenda pembangunan yang kemudian +dijabarkan menjadi 17 arah pembangunan, salah satunya terkait pelayanan publik yakni +“Mewujudkan Transformasi Tata Kelola” yang mencakup berbagai aspek pelayanan umum. +Reformasi birokrasi Kota Bogor dari tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami perubahan menuju ke +arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. +Berdasarkan gambar di bawah, indeks reformasi birokrasi Kota Bogor pada tahun 2019 hanya +sebesar 66,01 dan selama tiga tahun yaitu tahun 2019 hingga 2021 predikat indeks reformasi birokrasi +Kota Bogor adalah B. Kemudian pada tahun 2022, indeks reformasi birokrasi Kota Bogor meningkat +menjadi 70,76 dengan predikat BB dan puncaknya pada tahun 2023, indeks reformasi birokrasi +meningkat menjadi 80,97 dengan predikat A dan merupakan capaian terbaik selama rentang waktu +2019-2023. +101 Rancangan Akhir +80,97 +70,76 +66,1 67,01 67 +2019 2020 2021 2022 2023 +Sumber: Kemenpan-RB 2023 +Gambar 2.71. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor Tahun 2019-2023 +Indeks reformasi birokrasi yang semakin baik untuk Kota Bogor mengindikasikan bahwa masyarakat +telah secara langsung merasakan adanya manfaat dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh +pemerintah kota. Namun, pemerintah Kota Bogor diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, +transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya +dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi +birokrasi. +Apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya yang merupakan bagian dari Jawa Barat dan +berdekatan dengan wilayah Kota Bogor, maka indeks reformasi birokrasi Kota Bogor tahun 2022 +merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya. Predikat indeks +reformasi birokrasi Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, dan Kota +Tangerang adalah B, sedangkan Kabupaten Bekasi memperoleh predikat paling rendah yaitu CC +dibandingkan kota dan kabupaten lainnya. +10,2 +10 +BB +9,8 +9,6 +9,4 B B B B B +9,2 +9 +CC +8,8 +8,6 +8,4 +Kota Bogor Bogor Bekasi Kota Bekasi Kota Depok Tangerang Kota Tangerang +Sumber: Kemenpan-RB 2023 +Gambar 2.72. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Bogor dan Daerah Sekitarnya Tahun 2022 +102 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.4.2. Pelayanan Publik +Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan +daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks +yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan +pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme +sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan +pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 +prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, +akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja +instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan +pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan). +Indeks pelayanan publik Kota Bogor berada pada peringkat A- begitu pula dengan daerah di kota +atau kabupaten lainnya di Jawa Barat yang berdekatan dengan Kota Bogor juga memperoleh +peringkat A- pada tahun 2023 kecuali Kota Depok yang memperoleh peringkat B- berdasarkan +Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia +Nomor 795 Tahun 2023 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan +publik di kementerian, lembaga, pemerintahan daerah dan BUMN tahun 2023. +10,5 +10 +9,5 +A- A- A- A- A- A- +9 +B- +8,5 +Kota Bogor Bogor Bekasi Kota Bekasi Kota Depok Tangerang Kota Tangerang +Sumber: Kemenpan-RB 2023 +Gambar 2.73. Indeks Pelayanan Publik Kota Bogor dan sekitarnya Tahun 2023 +Pelayanan publik di Kota Bogor memerlukan penguatan pada seluruh aspek agar dapat menjadi lebih +baik dan mendapatkan peringkat A. Penguatan yang dapat dilakukan berupa penguatan pelayanan +publik dengan mengandalkan teknologi informasi. Hal tersebut diharapakan dapat menjadikan +pelayanan publik semakin efisien dan efektif. +2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik +Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang +memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai +SPBE Kota Bogor pada tahun 2029 dan 2020 memiliki nilai yang sama yaitu 2,97. Pada tahun 2021 +sebesar nilai SPBE meningkat menjadi 3.11 dengan predikat baik. Namun demikian, tahun 2022 +mengalami penurunan nilai sebesar 0.36 poin menjadi hanya 2.75 dengan predikat baik. Nilai SPBE +meningkat kembali pada tahun 2023, nilai SPBE meningkat menjadi 3,72 dengan predikat sangat baik. +Nilai SPBE yang semakin meningkat mencerminkan bahwa layanan pemerintah Kota Bogor telah +banyak memanfaatkan teknologi digital dan big data sehingga sistem pemerintahan telah banyak +yang terintegrasi. Hal inilah yang diharapkan dari adanya penilaian SPBE di setiap kementerian, +lembaga dan pemerintah daerah. +103 Rancangan Akhir +4 3,72 +3,5 +3,11 +2,97 2,97 +3 2,75 +2,5 +2 +1,5 +1 +0,5 +0 +2019 2020 2021 2022 2023 +Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor dan +Kemenpan-RB 2023 +Gambar 2.74. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor Tahun 2019-2023 +Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kota Bogor tahun 2023 merupakan yang +tertinggi dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat sangat baik untuk nilai SPBE +seperti Kota Bogor adalah Kabupaten Bogor dan Kota Depok dengan nilai SPBE masing-masing 3,71 +dan 3,70, sedangkan daerah lainnya hanya memperoleh predikat baik. Nilai SPBE terkecil yaitu pada +daerah Kota Tangerang sebesar 2,97. +Daerah yang memiliki nilai SPBE cukup kecil perlu untuk mendorong transformasi digital agar tidak +tertinggal dengan daerah lainnya. Dampak yang dapat timbul apabila SPBE kurang diterapkan ialah +pengambilan keputusan oleh stakeholder menjadi kurang akurat, tidak adanya kesinambungan +antara instansi pusat dan daerah, kualitas layanan publik yang kurang serta timbulnya kesenjangan +karena minimnya perhatian akan pentingnya SPBE. Untuk meningkatkan nilai SPBE, maka dapat +dilakukan dengan mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, +mewujudkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, penyelenggaraan +infrastruktur SPBE yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia SPBE. +3,72 3,71 3,7 +3,37 +3,28 +3,01 2,97 +Kota Bogor Bogor Bekasi Kota Bekasi Kota Depok Tangerang Kota Tangerang +Sumber: Kemenpan-RB 2023 +Gambar 2.75. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Bogor dan Sekitarnya Tahun 2023 +104 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.4.4. Inovasi Daerah +Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam +Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. +Berdasarkan Tabel 2.47, Kota Bogor memiliki indeks inovasi daerah sebesar 56,48 dan termasuk +dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar +69,15 dengan kategori sangat inovatif. Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah +inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai +dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai indeks inovasi daerah di +Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Jabodetabek yang tertinggi adalah Kabupaten Bogor dengan +nilai sebesar 87,59. +Tabel 2.47. Nilai Indeks Inovasi Daerah Jabodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022 +Kota/ Kabupaten/ Tahun +Nilai/ Kategori +Provinsi 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor Nilai 30.640 5,162 57,8 56,48 +Kategori Sangat inovatif Sangat inovatif Inovatif Inovatif +Bogor Nilai 36.870 13.144 72,46 87,59 +Kategori Sangat inovatif Sangat inovatif Sangat inovatif Sangat inovatif +Kota Depok Nilai 200 1.754 41,52 48,74 +Kategori Kurang inovatif Sangat inovatif Inovatif Inovatif +Kota Tangerang Nilai - 10.762 62,7 53,23 +Kategori Belum mengisi data Sangat inovatif Sangat Inovatif Inovatif +Tangerang Nilai 100 2.274 41,16 54,7 +Kategori Kurang inovatif Sangat inovatif Inovatif Inovatif +Kota Bekasi Nilai 11.170 4.669 51,74 66,26 +Kategori Sangat inovatif Sangat inovatif Inovatif Sangat inovatif +Bekasi Nilai 130 - 23,92 52,14 +Kategori Kurang inovatif - Kurang inovatif Inovatif +DKI Jakarta Nilai 51.870 10.532 56,8 60,51 +Kategori Sangat inovatif Sangat inovatif Sangat inovatif Sangat inovatif +Jawa Barat Nilai 59.350 6,88 62,82 69,15 +Kategori Sangat inovatif Sangat inovatif Sangat inovatif Sangat inovatif +Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2023 +2.4.5. Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI) +Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko +korupsi di instansi publik (Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan +korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan tiga sumber data, yaitu sumber internal yang +merupakan pegawai di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, sumber eksternal yang +merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan +fungsi Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang +terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dan lain lain. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan +semakin tinggi risiko korupsi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah tersebut. Terdapat +tiga kategori nilai SPI, antara lain: +105 Rancangan Akhir +1. Rentan untuk nilai SPI yang berada di rentang 0 – 72,9; +2. Waspada untuk nilai SPI yang berada di rentang 73 – 77,9; +3. Terjaga untuk nilai SPI yang berada di rentang 78 – 100. +Berdasarkan Tabel 2.48, Kota Bogor di tahun 2023 memiliki nilai SPI sebesar 76,18 dan termasuk ke +dalam kategori waspada. Di sisi lain, Kota Bogor memiliki nilai tertinggi dibandingkan daerah lain +seperti Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan +Kabupaten Bekasi. Nilai tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang +hanya sebesar 69,60. Sejalan dengan hal tersebut, Kota Bogor menempati posisi tertinggi kedua +untuk nilai SPI tahun 2023 di Provinsi Jawa Barat sedangkan daerah yang memiliki nilai SPI tertinggi +adalah Kota Sukabumi sebesar 77,01. Selama tahun 2021 – 2023 nilai SPI cenderung fluktuatif namun +selalu berada di kategori waspada. Bentuk tindakan pemerintah Kota Bogor dalam menindaklanjuti +hasil SPI tahun 2022 adalah sosialisasi anti korupsi, adanya rencana pendidikan anti korupsi yang +berlangsung dari mulai usia dini sehingga kurikulum pelajaran bisa memberikan contoh dalam +kehidupan sehari-hari, serta pembinaan dan pendampingan pemerintah kota Bogor terhadap +aparaturnya juga telah berlangsung sehingga dari tingkat terbawah hingga ke dinas dan instansi +lainnya dapat bersama mencegah tindak pidana korupsi. +Tabel 2.48. Nilai Survei Penilaian Integritas Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 +Kota/ Kabupaten/ Tahun +Nilai/ Kategori +Provinsi 2021 2022 2023 +Kota Bogor Nilai 75,22 73,06 76,18 +Kategori Waspada Waspada Waspada +Bogor Nilai 71,74 64,27 69,44 +Kategori Rentan Rentan Rentan +Kota Depok Nilai 74,53 73,21 73,53 +Kategori Waspada Waspada Waspada +Kota Tangerang Nilai 76,91 71,3 74,13 +Kategori Waspada Rentan Waspada +Tangerang Nilai 73,13 71,67 73,86 +Kategori Waspada Rentan Waspada +Kota Bekasi Nilai 75,38 69,58 68,26 +Kategori Waspada Rentan Rentan +Bekasi Nilai 67,97 67,95 68,04 +Kategori Rentan Rentan Rentan +Jawa Barat Nilai 77,54 75,67 69,60 +Kategori Waspada Waspada Rentan +Sumber: Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK, 2024 +2.4.6. Kualitas Kebijakan +Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah +dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengaturan agenda, formulasi, +implementasi dan proses evaluasi. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) digunakan sebagai indeks +komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah. Pada IKK terdapat dua +dimensi yang dinilai, yakni Dimensi Perencanaan Kebijakan dan Dimensi Evaluasi Kebijakan. +Pengukuran IKK dilakukan terhadap seluruh kebijakan Kementerian/ Lembaga/ Daerah yang +106 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +implementasinya telah berusia lebih dari 1 tahun. Pengukuran dilakukan setiap 2 tahun sekali, +dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi serta untuk memberikan kesempatan bagi +Kementerian/ Lembaga/ Daerah dilakukannya perbaikan-perbaikan terhadap hasil pengukuran. +Berdasarkan data dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Pemerintah Kota Bogor baru mengikuti +IKK pada tahun 2023 dengan capaian nilai 65,00 termasuk ke dalam kategori baik. Sementara itu, +Kabupaten Bogor meraih nilai IKK sebesar 90,53 termasuk ke dalam kategori sangat baik dan +menjadi daerah dengan nilai IKK tertinggi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Di sisi lain, capaian +nilai IKK Provinsi Jawa Barat tahun 2023 sebesar 87,36 dan termasuk ke dalam kategori sangat baik. +2.4.7. Kemandirian Daerah +Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan seberapa besar tingkat ketergantungan pemerintah +daerah pada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan +kemampuan keuangan daerah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan program pembangunan daerah di +berbagai bidang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Daerah yang mampu memperkecil +tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat dapat dikatakan sebagai daerah yang mandiri. +Kemandirian suatu daerah dapat tercermin melalui indikator rasio pajak daerah terhadap Produk +Domestik Regional Bruto (PDRB) dan rasio kapasitas fiskal daerah. +Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling +potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam menghasilkan +penerimaan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Rasio pajak daerah +terhadap PDRB menggambarkan proporsi pendapatan pajak yang diperoleh oleh pemerintah daerah +dibandingkan dengan nilai total produk domestik bruto yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam +periode waktu tertentu. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif dan efisien +pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan pajak untuk membiayai berbagai program +pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur di tingkat daerah. Semakin tinggi nilai rasionya +maka semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian wilayah tersebut. Hal tersebut +menunjukkan tingkat kemandirian finansial dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. +Tabel 2.49. Nilai Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2023 +(persen) +Kota/ Kabupaten/ Tahun +Provinsi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Kota Bogor 1,292 1,231 1,265 1,444 1,403 1,493 1,109 1,170 1,408 1,575 +Bogor 0,748 0,765 0,825 0,889 0,898 0,946 0,787 0,987 0,969 0,971 +Kota Depok 1,131 1,275 1,282 1,441 1,304 1,435 1,349 1,572 1,690 1,667 +Kota Tangerang 0,959 0,941 0,955 1,051 0,961 1,093 1,460 0,992 - - +Tangerang - 1,139 1,189 1,544 1,475 1,538 1,254 1,416 1,802 2,014 +Kota Bekasi 1,319 1,456 1,475 1,672 1,737 1,808 1,614 1,688 1,832 1,795 +Bekasi 0,489 0,563 0,559 0,545 0,542 0,605 0,613 0,590 0,574 0,602 +Jawa Barat 0,992 0,959 1,896 1,345 1,861 0,924 0,818 0,855 0,889 0,835 +Sumber: Kota Bogor Dalam Angka, Kabupaten Bogor Dalam Angka, Kota Depok Dalam Angka, Kota Tangerang +Dalam Angka, Kabupaten Tangeran Dalam Angka, Kota Bekasi Dalam Angka, Kabupaten Bekasi Dalam Angka, +dan Jawa Barat Dalam Angka (diolah) +107 Rancangan Akhir +Berdasarkan Tabel 2.49 terlihat bahwa rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Bogor berfluktuasi +dengan kecenderungan meningkat selama tahun 2014 hingga 2023. Jika dibandingkan dengan +wilayah lain, nilai rasio Kota Bogor pada tahun 2023 masih lebih kecil dibandingkan wilayah +Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Akan tetapi, rasio pajak daerah terhadap PDRB +Kota Bogor secara keseluruhan lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut +menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Kota Bogor sudah cukup baik. +Tabel 2.50. Nilai Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Bodetabek dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2023 +Kota/ Tahun +Nilai/ +Kabupaten/ +Kategori 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Provinsi +Kota Bogor Nilai 0,43 0,50 1,74 2,064 1,811 1,168 1,808 1,434 1,817 +Kategori Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Rendah Sangat +Tinggi Tinggi +Bogor Nilai 0,25 0,31 6,24 5,148 5,563 4,343 6,209 1,984 2,110 +Kategori Rendah Rendah Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Tinggi Sangat +Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi +Kota Depok Nilai 1,19 1,35 2,81 2,741 2,544 2,521 3,400 2,625 2,481 +Kategori Tinggi Tinggi Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat +Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi +Kota Nilai 0,65 0,89 4,08 3,913 4,223 1,899 4,487 2,003 1,847 +Tangerang +Kategori Sedang Sedang Sangat Sangat Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat +Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi +Tangerang Nilai 0,61 0,62 5,10 6,120 4,318 7,509 4,811 1,648 1,785 +Kategori Sedang Sedang Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sedang Sangat +Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi +Kota Bekasi Nilai 0,53 0,68 4,87 4,349 6,916 5,873 6,448 1,505 1,658 +Kategori Sedang Sedang Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sedang Tinggi +Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi +Bekasi Nilai 0,69 0,75 5,26 4,524 4,409 4,686 4,888 1,688 1,662 +Kategori Sedang Sedang Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sedang Tinggi +Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi +Jawa Barat Nilai 0,27 0,30 2,86 3,150 3,171 4,676 3,602 2,546 2,456 +Kategori Rendah Rendah Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Tinggi +Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi +Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (2015-2023) +Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan +melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan +pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan +daerah tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang +dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah. Berdasarkan Tabel 2.50, rasio Kapasitas +Fiskal Daerah Kota Bogor pada tahun 2023 masih lebih kecil dibandingkan wilayah Kota Depok, +Kabupaten Bogor, dan Kota Tangerang. Selama tahun 2015 hingga 2023, rasio Kapasitas Fiskal +Daerah Kota Bogor memiliki tren yang berfluktuasi. Secara keseluruhan, Kota Bogor memiliki rasio +Kapasitas Fiskal Daerah terkecil jika dibandingkan dengan wilayah Bodetabek. Hal tersebut +menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kota Bogor masih perlu ditingkatkan kembali. +108 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 +Dalam upaya mewujudkan visi Kota Bogor, pembangunan di daerah Kota Bogor telah mencapai +kemajuan yang berarti. Perwujudan pencapaian pembangunan penuh dengan perubahan yang +kompleks karena kondisi regional, nasional dan global yang cukup dinamis. Meskipun pencapaian +pembangunan ini telah menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bogor untuk mempercepat +kemajuan daerah, namun masih terdapat beberapa tantangan yang harus ditangani untuk +memastikan bahwa kemajuan ini akan terus berlanjut. +Keberhasilan pembangunan ini juga tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam +RPJPD Kota Bogor tahun 2005-2025 yang berhasil diterjemahkan ke dalam pembangunan 5 (lima) +tahunan dalam dokumen RPJMD dan dioperasionalkan dalam pembangunan tahunan dalam +dokumen RKPD. Selain itu, keberhasilan pembangunan ini juga dipengaruhi oleh kombinasi berbagai +faktor, seperti kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang adaptif, stabilitas politik dan keamanan, +ketersediaan sumber daya. +2.5.1. Refleksi Pembangunan +Ditengah proses pembangunan yang terus dilakukan selama dua dekade Rencana Jangka Panjang +Daerah (RPJPD) Kota Bogor tahun 2005-2025 telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam +berbagai bidang pembangunan. Berbagai strategi dan kebijakan pembangunan yang +diimplementasikan dalam empat tahapan RPJMD sebelumnya juga telah diarahkan untuk mencapai +tujuan pembangunan yang bermuara pada “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan +Pemerintah Amanah” sesuai dengan visi RPJPD Kota Bogor 2005-2025. Pembangunan di Kota Bogor +telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dan +penyediaan infrastruktur yang memadai, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat serta +mengurangi kemiskinan. Pemerintah Kota Bogor terus berupaya meningkatkan kualitas sumber +daya manusia secara lebih merata untuk seluruh penduduk dan daya saing dalam setiap aspek +pembangunan. +Pembangunan sumber daya manusia terus mengalami kemajuan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Bogor mengalami penurunan += Indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat 3,81%daricapaian += Tingkat pengangguran terbuka menurunsebesar 2,39% +Rencana Strategis 2003-2008 sebesar75,73menjadi 82,46 pada +dari 13,17% pada tahun 20capaiantahunawalperencanaan +RPJMD 2018-2023 += CapaianIPM KotaBogor masihdibawahProvinsiJawa Baratdan (2005)menjadi 10,78% capaianperiodeRPJPD tahun +berjalan(2022). +Nasional +Pendapatan Per Kapita Tumbuh Pesat Ketimpangan pendapatan antarwilayah di Kota Bogor Meningkat += Capaian IndeksGini meningkatsebesar 0,43periodeRPJPD += Pengeluaranper Kapitameningkatdari357.616 capaian +tahunberjalan(2022) dari0,36 pada tahun2009. +tahunawalperencanaan(2005)menjadi1.791.592 (juta += Nilai Indeks GiniKota Bogor masih tetap berada pada nilai +rupiah)capaianPeriodeRPJPD tahunberjalan(2022). +positif diatas0,3-0,5 (ketimpangan tinggi) selama rentang += PDRB per Kapita ADHK meningkat dari 4.327(juta rupiah) +tahun periode perencanaan (2005 -2025). +capaiantahunawalperencanaan(2005)menjadi31.380 +(juta rupiah) capaianPeriodeRPJPD tahunberjalan(2022). +Tingkat kemiskinan Kota Bogor mengalami penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor mengalami penurunan += Tingkat kemiskinanmenurunsebesar1,21% = Penurunanlaju pertumbuhan PDRB ADHK selamadua +dari13,17% capaiantahunawalperencanaan(2005) menjadi dekade terakhir sebesar 0,47%. Dari 6,12%capaiantahun +10,78% capaianperiodeRPJPD tahunberjalan(2022). awalperencanaan(2005)menjadi5,65%capaianperiode += Tingkatkemiskinan terendah selama perioderRPJPD 2005- RPJPD tahunberjalan(2022). +2025 terjadi ditahun 2020 yakni sebesar 6,68%. +Gambar 2.76. Refleksi Pembangunan Kota Bogor 2005-2025 +109 Rancangan Akhir +2.5.1. Evaluasi Pencapaian RPJMD Periode Tahun 2005 – 2025 +2.5.1.1. Renstra 2005-2009 +Pada Renstra 2005-2009, Kota Bogor mengusung visi “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat +Madani dan Pemerintah Amanah”. Pelaksanaan Renstra 2005-2009 ini merupakan tahap pertama +dalam mencapai target-target pembangunan jangka Panjang yang tertuang di dalam RPJPD 2005- +2024. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui empat misi pembangunan jangka +menengah, yaitu: +1. Misi 1 : Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang +mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. +2. Misi 2 : Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan +prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. +3. Misi 3 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan. +4. Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi +supremasi hukum. +Selanjutnya, keempat misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 38 +(tiga puluh delapan) tujuan dan 62 (enam puluh dua) sasaran yang ada dalam Renstra 2005-2009. +Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. +Terdapat sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) indikator tujuan dan sasaran yang melekat. +Selengkapnya disajikan sebagai berikut. +70 67 +60 +51 +50 43 +40 +30 23 +20 +10 +0 +Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 +Gambar 2.77. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada Renstra Periode 2005-2009 +Di antara keempat misi yang ada di Renstra Kota Bogor tahun 2005-2009, misi 3 merupakan misi +yang paling banyak jumlah indikator kinerja tujuan dan sasaran, dengan jumlah total indikator yaitu +67 indikator. Sementara ketiga misi yang lain, yaitu: misi 1 (23 indikator), misi 2 (43 indikator), dan +misi 4 (51 indikator). Adapun total jumlah indikator adalah 184 indikator. +Jika ditinjau dari jumlah total 184 indikator pada seluruh misi, maka bisa diperoleh kesimpulan +bahwa sekitar 107 indikator (58,2%) masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi (warna +hijau tua), 14 indikator (7,6%) masuk dalam kategori pencapaian tinggi (warna hijau muda), masing- +masing 2 indikator (1,1%) masuk dalam kategori rendah dan sedang. Namun, masih ada 16 indikator +(8,7%) yang status pencapaian kinerjanya sangat rendah (warna merah), serta masih ada 43 +indikator (23,4%) yang data capaian kinerjanya tidak tersedia (NA, berwarna abu-abu). Rekapitulasi +ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009 berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat +selengkapnya pada gambar berikut ini. +110 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +1,1% +1,1% +8,7% +23,4% +7,6% +58,2% +Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.78. Rekapitulasi Ketercapaian Renstra Kota Bogor 2005-2009 +Ditinjau dari persentase capaian seluruh indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 pada masing- +masing misi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.79 dapat diketahui bahwa misi dengan +pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi 4 yaitu “Mewujudkan pemerintahan kota yang +efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum”. Misi 4 tersebut memiliki capaian +indikator kinerja berstatus sangat tinggi yaitu 78%, indikator kinerja berstatus tinggi 2%, namun +masih ada 8% indikator kinerja berstatus sangat rendah. Pada misi 1 “Mengembangkan +perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber +daya yang ada”, indikator kinerja yang berstatus sangat tinggi dan tinggi masing-masing adalah 65% +dan 9%. Sedangkan misi 2 “Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan +prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan”, dan misi 3 “Meningkatkan +kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berketerampilan”, indikator kinerja yang berstatus +sangat tinggi masih kurang dari 50%, yaitu masing-masing 44% dan 49%, namun di antara keempat +misi pada Renstra Kota Bogor periode 2005-2009 tersebut, misi 3 yang capaian indikator kinerja +berstatus sangat rendah masih cukup banyak, yakni 12%. +Misi 4 8% % 78% 12% +2 +Misi 3 12% 1% 15% 49% 22% +Misi 2 9% 2%% 44% 42% +2 +Misi 1 4% 4% 9% 65% 17% +0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% +Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.79. Persentase Capaian Seluruh Indikator Renstra Kota Bogor 2005-2009 +Pada Masing-Masing Misi. +111 Rancangan Akhir +2.5.1.2. RPJMD 2010-2014 +Pada RPJMD periode 2010-2014, visi yang diusung oleh Kota Bogor adalah “Kota perdagangan dengan +sumberdaya manusia produktif dan pelayanan prima”. Pelaksanaan RPJMD periode 2010-2014 ini +merupakan tahap kedua dalam mencapai target-target pembangunan Jangka Panjang yang +tertuang di dalam RPJPD 2005-2024. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui empat misi +pembangunan jangka menengah, yaitu: +1. Misi 1: Mengembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa +perdagangan. +2. Misi 2: Mewujudkan kota yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang +berkualitas. +3. Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan pada penuntasan +wajib belajar 12 tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat. +4. Misi 4: Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat. +Selanjutnya, keempat misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 30 +(tiga puluh) tujuan dan 47 (empat puluh tujuh) sasaran yang ada dalam RPJMD periode 2010-2014. +Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. +Terdapat sebanyak 374 (tiga ratus tujuh puluh empat) indikator tujuan dan sasaran yang melekat. +Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini. +250 +206 +200 +150 +100 81 +59 +50 +28 +0 +Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 +Gambar 2.80. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Periode 2010-2014 +Di antara keempat misi yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2010-2014, misi 3 merupakan misi yang +paling banyak jumlah indikator kinerja tujuan dan sasaran, dengan jumlah total indikator yaitu 206 +indikator. Sementara ketiga misi yang lain, yaitu: misi 1 (28 indikator), misi 2 (81 indikator), dan misi +4 (59 indikator). Adapun total jumlah indikator adalah 374 indikator. +Jika ditinjau dari jumlah total 374 indikator pada seluruh misi, maka bisa diperoleh kesimpulan +bahwa sekitar 262 indikator (70,05%) masuk dalam kategori pencapaian kinerja sangat tinggi (warna +hijau tua), 37 indikator (9,89%) masuk dalam kategori pencapaian tinggi (warna hijau muda). +Indikator kinerja berstatus pencapaian sedang dan rendah, masing-masing berjumlah 16 indikator +(4,28%) dan 5 indikator (1,34%). Namun, masih ada 50 indikator (13,37%) yang status pencapaian +kinerjanya sangat rendah (warna merah). Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014 +berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat selengkapnya pada gambar berikut ini. +112 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +1,07% +13,37% 1,34% +4,28% +9,89% +70,05% +Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.81. Rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2010-2014 +Ditinjau dari persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 pada masing- +masing misi sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.82 dapat diketahui bahwa misi dengan +pencapaian paling baik berhasil dicapai oleh misi 1 yaitu “Mengembangkan perekonomian +masyarakat yang bertumpu pada kegiatan jasa perdagangan”. Misi 1 tersebut memiliki capaian +indikator kinerja berstatus sangat tinggi yaitu 78,57%, indikator kinerja berstatus tinggi 10,71%, serta +indikator kenerja berstatus sedang 7,14%, namun masih ada 3,57% indikator kinerja berstatus sangat +rendah. Pada misi 4 “Peningkatan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat”, indikator kinerja +yang berstatus sangat tinggi dan tinggi masing-masing adalah 71,19% dan 10,17%. Misi 3 +“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan penekanan pada penuntasan wajib belajar 12 +tahun, serta peningkatan kesehatan dan keterampilan masyarakat” dan Misi 2 “Mewujudkan kota +yang bersih dengan sarana prasarana transportasi yang berkualitas”, indikator kinerja yang +berstatus sangat tinggi, yaitu masing-masing 69,42% dan 67,90%, namun di antara keempat misi +pada RPJMD Kota Bogor periode 2010-2014 tersebut, misi 2 yang capaian indikator kinerja berstatus +sangat rendahnya masih cukup banyak, yakni 17,28%. +%% +Misi 4 11,9% 9 6 ,1 7 ,1 10,2% 71,2% 3,39% +%% +Misi 3 13,6% 6 4 ,1 4 ,3 11,2% 69,4% 0,97% +% % +Misi 2 17,3% 3 2 ,1 4 ,7 6,2% 67,9% +% +Misi 1 3,6% 1,7 10,7% 78,6% +0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% +Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.82. Persentase capaian seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2010-2014 +pada masing-masing misi +113 Rancangan Akhir +2.5.1.3. RPJMD 2015-2019 +Kota Bogor mengusung visi “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan” pada periode RPJMD +2015-2019. Pelaksanaan RPJMD 2015-2019 merupakan tahap ketiga dalam mencapai target-target +pembangunan jangka Panjang. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan melalui tujuh misi +pembangunan jangka menengah yaitu: +1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi +2. Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan makmur +3. Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan +4. Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi +kreatif +5. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan +6. Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani +Selanjutnya, misi dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 6 (enam) tujuan dan +24 sasaran yang ada dalam RPJMD. Ketercapaian dari misi ini dilakukan dengan mengukur indikator +kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 65 indikator tujuan dan sasaran yang melekat. +Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini. +25 +22 +20 +15 +12 12 +10 9 +7 +5 +3 +0 +Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 +Gambar 2.83. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2015-2019 +Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian periode RPJMD 2015–2019 relatif tinggi. +Pencapaian indikator sasaran berstatus sangat tinggi 76,92 persen mengindikasikan bahwa upaya +pencapaian visi lebih baik dibandingkan RPJMD periode sebelumnya yaitu 71,51 persen berstatus +capaian sangat tinggi. Proporsi terbesar kedua dan ketiga yaitu indikator berstatus sangat rendah +yaitu 9,23 persen dan indikator berstatus tinggi yaitu 6,15 persen. Pada periode RPJMD 2015-2019 +masih terdapat indikator dengan status NA yakni sebesar 4,62 persen. Berikut adalah hasil +rekapitulasi ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019. +114 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +4,62% +1,54% +1,54% +10,77% +6,15% +75,38% +Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.84. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2015-2019 +Ditinjau berdasarkan capain seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 pada masing-masing +misi sebagaimana dilihat pada Gambar 2.85 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling +baik berhasil dicapai oleh misi satu dan tiga yaitu 1) Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan +berwawasan teknologi informasi dan komunikasi dan 2) Mewujudkan Bogor sebagai kota yang +berwawasan lingkungan. Keduanya memiliki capaian indikator kinerja 91,67 persen yang berstatus +sangat tinggi. Sementara sisanya sebesar 8,33 persen berstatus capaian tinggi. Adapun misi yang +memiliki capaian dengan status sangat rendah terbesar adalah misi keempat “Mewujudkan Bogor +sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif” yakni sebesar 33,33% dan +misi kedua “Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan makmur” yakni sebsar 27,27%. Indikator +dengan status ketercapaian pada periode ini diantaranya adalah indeks gini ratio, angka kemiskinan, +Tingkat Pengangguran terbuka, dan Jumlah wirausahawan ekonomi kreatif yang produktif. Pada +periode ini masih terdapat indikator dengan capaian NA yakni pada misi keempat sebesar 33,33% +dan misi keenam sebesar 22,22%. Berikut adalah hasil capaian indikator RPJMD Kota Bogor 2015- +2019. +Misi 6 77,78% 22,22% +Misi 5 14,29% 14,29% 71,43% +Misi 4 33,33% 33,33% 33,33% +Misi 3 8,33% 91,67% +Misi 2 27,27% 9,09% 63,64% +Misi 1 8,33% 91,67% +0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% +Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.85. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2015-2019 +Pada Masing-Masing Misi +115 Rancangan Akhir +Misi pertama berbunyi “Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi +dan komunikasi”. Fokus utama pada misi pertama yaitu pemerintah Kota Bogor mendorong +pengelolaan kota yang lebih efisien, transparan dan partisipatif menjadi potensi enabler smart city. +Pertumbuhan penduduk Kota Bogor yang semakin meningkat sementara memiliki luas kota yang +terbatas sehingga menimbulkan berbagai persoalan di antaranya adalah kesenjangan sosial, +kemacetan, kemiskinan, masalah kesehatan dan berbagai persoalan lainnya. Kondisi ini menuntut +Pemerintah Daerah untuk menghadirkan solusi dengan memaksimalkan potensi sumber daya yang +dimiliki melalui implementasi smart city. Pada berbagai kota didunia, konsep smart city telah +menstimulasi peran aktif masyarakat dalam pembangunan sehingga terjadi interaksi yang lebih +dinamis dan erat antara Pemerintah Daerah dengan warga kota. Hal ini sekaligus menggeser pola +kepemerintahan menjadi citizen centric dan stakeholders centric. Hal ini juga dapat meningkat +inovasi dan kreativitas masyarakat dalam menunjang visi misi Kota Bogor sehingga membawa Kota +Bogor memperoleh penghargaan Innovative Government Award (IGA) di tahun 2020. +Misi kedua berbunyi “Mewujudkan Bogor sebagai Kota Sehat dan Makmur”. Fokus utama pada misi +kedua ini adalah i) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; ii) Meningkatnya pemerataan +kesejahteraan masyarakat Kota Bogor; dan iii) Terwujudnya stabilitas perekonomian masyarakat. +Kota Bogor berhasil menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan kualitas Kesehatan +masyarakat ditunjukkan dengan peningkatan angka usia harapan hidup sebesar 73,41 tahun pada +tahun 2019, meningkat dibandingkan kondisi awal RPJMD tahun 2015 yaitu 72,58 tahun. Kota Bogor +perlu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hingga tahun 2019, diketahui bahwa +ketimpangan kesejahteraan Kota Bogor semakin tinggi ditunjukkan dengan indeks gini yang terus +meningkat yaitu 0,41 di tahun 2019, angka tersebut meningkat drastis dibandingkan kondisi awal +RPJMD sebesar 0,34. Selanjutnya, Kota Bogor juga dianggap berhasil dalam menjaga stabilitas +perekonomian masyarakat ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas capaian +Provinsi Jawa Barat dan nasional. +Misi ketiga berbunyi “Mewujudkan Bogor sebagai kota yang berwawasan lingkungan”. Fokus utama +pada misi ini adalah mempertahankan kualitas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang +Kota Bogor ditunjukkan dengan indikator i) Persentase pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan +kawasan budidaya yang sesuai RTRW; ii) Persentase ketercapaian Rencana Struktur Ruang; iii) +Indeks Kualitas Air; dan iv) Indeks Kualitas Udara. Keempat indikator ini menunjukkan kinerja yang +sangat baik. Pada misi ketiga ini pemerintah juga secara konsisten terus memantapkan Infrastruktur. +Diketahui bahwa infrastruktur menjadi pondasi dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan +infrastruktur yang baik diharapkan mampu meningkatkan efisiensi logistik, memperlancar +transportasi dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal. Pembangunan infrastruktur dapat +memperkuat konektivitas antar pusat perekonomian, kawasan strategis perdagangan dan +pariwisata. Kedepan Kota Bogor perlu menyusun grand desain pembangunan infrastruktur yang +terintegrasi agar memastikan bahwa pembangunan infrastruktur telah sejalan dengan +pembangunan sektor-sektor lainnya. +Misi keempat yaitu “Mewujudkan Bogor sebagai Kota yang berorientasi pada kepariwisataan dan +ekonomi kreatif”. Fokus utama misi keempat adalah meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan +ekonomi kreatif untuk menunjang perekonomian masyarakat. Diketahui bahwa pariwisata dan Ekraf +menjadi salah satu pondasi utama perekonomian Kota Bogor. Kota Bogor memiliki posisi strategis +karena berada didekat Ibukota Indonesia serta Ibukota Provinsi Jawa sehingga berpotensi dalam +mengembangkan pembangunan di bidang jasa pelayanan dan pariwisata. Hal ini dibuktikan dengan +tingkat kunjungan wisatawan yang terus meningkat. Pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan +116 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +sebanyak 9.160.885 kunjungan, meningkat drastis sebesar 131,71 persen dibandingkan kondisi awal +RPJMD tahun 2015. +Misi kelima yaitu “Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan”. Fokus pada misi +kelima ini adalah mewujudkan birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari +KKN, serta mampu melayani publik secara prima. Keberhasilan misi kelima dinilai berdasarkan +indikator i) Indeks Kepuasan Masyarakat; ii) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; iii) +Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; iv) Indeks Reformasi Birokrasi; v) Opini +BPK; vi) Level maturitas SPIP; dan vii) Indeks Kepuasan Masyarakat. Sebagian besar indikator +tersebut berstatus capaian sangat baik. Hanya dua indikator yang berstatus sedang dan rendah yaitu +i) Indeks Reformasi Birokrasi dan ii) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi. +Misi terakhir yaitu “Mengokohkan Peran Moral Agama dan Kemanusiaan Untuk Mewujudkan +Masyarakat Madan”. Fokus utama pada misi keenam adalah mewujudkan masyarakat yang +menjunjung tinggi nilai nilai keagamaan, kemanusiaan dan kebhinekaan. Keberhasilan misi kelima +dinilai berdasarkan indikator i) Indeks Rasa Aman; ii) Indeks Toleransi; iii) Angka kriminalitas; iv) +Prevalensi HIV/AIDS; v) Persentase penurunan kasus narkoba; vi) Persentase penanganan bencana +yang sesuai waktu tanggap; vii) Persentase deteksi dini permasalahan intoleransi; viii) Persentase +pencegahan dan penanganan terjadinya konflik SARA; dan ix) Persentase tingkat kemudahan +mendirikan tempat ibadah. Dari Sembilan indikator tersebut, delapan di antaranya (89,9 persen) +berstatus capaian sangat tinggi dan hanya terdapat satu indikator dengan status capaian sangat +rendah yaitu prevalensi HIV/AIDS. +2.5.1.4. RPJMD 2019-2024 +Kota Bogor mengusung visi “Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga” pada +periode RPJMD 2019-2024. Pelaksanaan RPJMD 2019-2024 merupakan tahap keempat dalam +mencapai target-target pembangunan jangka Panjang. Upaya untuk mewujudkan visi ini dijabarkan +melalui tujuh misi pembangunan jangka menengah yaitu: +1. Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat +2. Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas +3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera +Ketiga misi selanjutnya dijabarkan kedalam 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran. Ketercapaian dari misi +ini dilakukan dengan mengukur indikator kinerja tujuan dan sasaran. Terdapat sebanyak 45 indikator +tujuan dan sasaran yang melekat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut ini. +16,5 +16 +16 +15,5 +15 +15 +14,5 +14 +14 +13,5 +13 +Misi 1 Misi 2 Misi 3 +Gambar 2.86. Jumlah Indikator Setiap Misi Pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024 +117 Rancangan Akhir +Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat pencapaian periode RPJMD 2019–2024 menjadi yang +tertinggi di antara RPJMD periode sebelumnya. Pencapaian indikator sasaran berstatus sangat tinggi +73,33 persen mengindikasikan bahwa upaya pencapaian visi tidak lebih baik dibandingkan RPJMD +periode sebelumnya yaitu 76,92 persen berstatus capaian sangat tinggi pada periode 2015-2019. +Angka capaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan capaian pada periode 2010-2014 yakni sebesar +70,05 persen. Pada periode ini masih terdapat indikator dengan capaian sangat rendah yakni sebesar +4,44 persen, capaian dengan status sedang 2,22 persen, dan 6,67 persen indikator berstatus capaian +tinggi. Berikut adalah rekapitulasi capaian indikator pada RPJMD Kota Bogor periode 2019-2024. +4,44%2,22% +6,67% +13,33% +73,33% +Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.87. Rekapitulasi Ketercapaian RPJMD Kota Bogor 2019-2024 +Ditinjau berdasarkan capain seluruh indikator RPJMD Kota Bogor 2019-2024 pada masing-masing +misi sebagaimana dilihat pada Gambar 2.88 dapat diketahui bahwa misi dengan pencapaian paling +baik berhasil dicapai oleh misi pertama yaitu mewujudkan Kota Bogor yang Sehat. Misi pertama +memiliki capaian indikator kinerja 92,86 persen yang berstatus sangat tinggi. Peringkat kedua diraih +oleh misi ketiga dengan pencapaian indikator sebesar 66,67 persen berstatus sangat tinggi. Adapun +misi kedua, hanya sebesar 62,5 persen saja yang berstatus sangat tinggi. Pada periode ini masih +terdapat indikator dengan status capaian sangat rendah yakni pada misi ketiga sebesar 13,33%. +Indikator dengan status capaian sangat rendah tersebut adalah indikator indeks gini ratio dan angka +kemiskinan. Kedua indikator tersebut juga ketercapaianya berstatus sangat rendah pada RPJMD +periode 2015-2019. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kemiskinan masih +menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Bogor. Selengkapnya disajikan pada +gambar berikut ini. +Misi 3 13,33% 6,67% 66,67% 13,33% +Misi 2 12,50% 62,50% 25,00% +Misi 1 7,14% 92,86% +0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% +Sangat Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi NA +Gambar 2.88. Persentase Capaian Seluruh Indikator RPJMD Kota Bogor 2019-2024 +Pada Masing-Masing Misi +118 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Misi pertama yaitu “Mewujudkan Kota Bogor yang Sehat”. Kesehatan menjadi salah satu prioritas +utama dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus utama pada misi pertama +ini adalah mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang sehat dan lingkungan yang berkualitas. Penciri +keberhasilan pada misi pertama ini adalah melalui pencapaian Indeks Kesehatan dan Indeks Kualitas +Lingkungan Hidup. Indeks Kesehatan Kota Bogor diketahui terus menunjukkan kinerja yang +meningkat mencapai 83,28, meningkat dibandingkan kondisi sebelumnya yaitu sebesar 81,86. +Adapun untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bogor menunjukkan angka sebesar +58,597. Kontributor utama pembentuk IKLH adalah indeks kualitas air dan indeks kualitas udara yaitu +masing-masing memiliki poin sebesar 51,39 dan 98,36. +Misi Kedua berbunyi “Mewujudkan Kota Bogor yang Cerdas”. Diyakini bahwa daerah dengan kualitas +SDM yang unggul akan mengantarkan pada kesuksesan pada setiap bidang pembangunan. Skill +(keterampilan) dan pendidikannya dapat mempengaruhi daya saing SDM (Dessler, et al, 2004). Todaro +dan Smith (2015) memperkuat argumentasi tersebut dan mendapati bahwa pendidikan merupakan +salah satu pilar penting untuk mendorong peningkatan produktivitas. Semakin tinggi keterampilan +dan tingkat pendidikan di suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing SDM di daerah tersebut. +Ditinjau berdasarkan capain seluruh indikator pada misi kedua sebagian besar menunjukkan kinerja +yang sangat baik yaitu sebesar 62,5 persen. +Terakhir yaitu misi ketiga yang berbunyi “Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera”. Sama dengan +periode sebelumnya, Kota Bogor berhasil meningkatkan kinerjanya. Meski perekonomian Kota Bogor +sempat terkontraksi akibat Pandemi Covid 19, namun pemerintah daerah cukup cepat beradaptasi +dan merespon dengan serangkaian strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Hingga akhirnya, +perekonomian berangsur pulih dan terkoreksi di tahun 2022 yaitu pertumbuhannya menjadi 5,56 +persen. Diketahui bahwa Kota Bogor mengandalkan sektor pariwisata dan jasa sebagai penggerak +utama perekonomian. Keduanya menjadi sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 +yang melanda dunia belakangan ini. BPS mengumumkan telah terjadinya penurunan yang begitu +tajam jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yaitu mencapai 99,83%. World Tourism +Organization (UNWTO) yaitu sebuah organisasi pariwisata dunia menyebutkan bahwa Asia Pasifik +menjadi wilayah yang pariwisatanya terdampak paling parah karena paling pertama dilanda +Pandemi. Akan tetapi, Kota Bogor dinilai berhasil melalui masa-masa yang sulit tersebut. +Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang (RPJPD) 2005-2025, dapat disampaikan +beberapa Rekomendasi terkait kelanjutan pembangunan yang dirasa penting. Beberapa +rekomendasi yang diberikan antara lain: +1. yang dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang selama dua decade yang +lalu antara lain: RPJPD mendatang perlu dibuat secara lebih kuantitatif dari sisi bahwa +sasaran pokok yang dirumuskan perlu diturunkan ke dalam seperangkat indikator yang +terukur dan dilengkapi dengan target, baik target lima tahunan maupun target akhir 2045. +Tantangan dari penyusunan RPJPD secara lebih kuantitatif ini adalah bahwa di satu sisi +RPJPD ini merupakan dokumen rencana pembangunan yang paling makro dibanding +rencana pembangunan yang lain karena horizonnya yang berjangka panjang, namun di sisi +lain harus terukur secara kuantitatif sementara keterukuran relatif mudah mudah dibuat +untuk substansi yang sifatnya mikro atau meso. Inilah tantangannya dari menyusun RPJPD +secara kuantitatif. Hal yang dapat dilakukan oleh tim penyusun di antara adalah dengan +mengupayakan seoptimal mungkin penyusunan indikator-indikator yang terintegrasi +(integrated indicators) dengan indikator-indikator yang telah ada dalam sistem +119 Rancangan Akhir +penyelenggaraan pemerintahan daerah, misalnya indikator-indikator yang ditetapkan +dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang +Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan +Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada peraturan tersebut telah dimuat +banyak sekali indikator bagi setiap level pemerintahan (level provinsi dan kabupaten/kota) +serta untuk masing-masing urusan pemerintahan, baik indikator pada level output maupun +indikator pada level outcome. Jika indikator pada RPJPD Kota Bogor mendatang hendak +diintegrasikan dengan indikator-indikator evaluasi ini misalnya, maka tentunya yang lebih +tepat adalah menggunakan indikator-indikator level outcome sehingga aras makronya tetap +didapat namun juga terukur. +2. RPJPD mendatang perlu mempertahankan prestasi yang ditorehkan oleh RPJPD 2005-2025 +dalam hal nilai realisasi kinerja "Sangat Tinggi" untuk seluruh periode lima tahunan yang +diraih oleh dua indikator yaitu PDRB dan jumlah penduduk. Kinerja "Sangat Tinggi" pada dua +indikator tersebut berbuah indikator makro yaitu PDRB per Kapita Kota Bogor yang tumbuh +lebih pesat dibandingkan dengan provinsi dan nasional. +3. Untuk mempertahankan kinerja pencapaian target PDRB ini, hal yang perlu dicamkan +adalah tiga faktor pendorong utama dari tumbuhnya PDRB yaitu kontribusi subsektor jasa +dan industri pengolahan, meningkatnya konsumsi akhir rumah tangga, dan meningkatnya +investasi. Kontribusi subsektor jasa dan industri pengolahan perlu dijaga sedemikian rupa +agar dapat tumbuh secara harmonis (misalnya melalui tumbuhnya UMKM yang dapat +menjadi destinasi wisata dan produknya kemudian diserap oleh wisatawan), dan tidak +berjalan dengan saling berlawanan antara kedua sektor ini. +Untuk mempertahankan kinerja pengendalian jumlah penduduk, hal yang perlu dijaga +adalah pengendalian natalitas dan migrasi masuk. Kota Bogor memang tidak dapat diisolasi +sepenuhnya dari migrasi masuk khususnya dari daerah-daerah hinterland Kota Bogor, +namun tentunya dapat dituangkan strategi-strategi yang jitu pada RPJPD berikutnya untuk +setidaknya memastikan bahwa para pendatang tidak menambah beban Kota Bogor dari sisi +angka kemiskinan dan angka pengangguran. +4. RPJPD mendatang perlu memberikan perhatian ekstra terhadap pencapaian IPM. Mengingat +tingkat kemiskinan menjadi salah satu yang teridentifikasi sebagai faktor penghambat +ketercapaian IPM, apalagi kemiskinan adalah isu strategis yang berulang dan terdapat di +seluruh RPJMD pada periode 2005-2025, maka RPJPD berikutnya perlu menuangkan +kebijakan percepatan pengentasan kemiskinan yang cepat dan tepat sasaran, serta +memiliki database yang akurat serta up-to-date, guna meminimalkan risiko salah penerima +bantuan. +Dari sisi indikator pendidikan, perhatian ekstra perlu diberikan pada angka Rata-rata Lama +Sekolah. Upaya-upaya ekstra perlu dituangkan untuk menekan angka putus sekolah SMP +dan SMA serta mengintensifkan program kejar paket A, paket B dan paket C. +Dari sisi indikator kesehatan, beberapa variabel yang memiliki hubungan terhadap Angka +Harapan Hidup dapat lebih diperhatikan lagi, seperti persentase penolong persalinan medis, +jumlah dokter, persentase angka kesakitan, keadaan lingkungan perumahan dan +penyediaan air bersih sehingga peningkatan AHH di Kota Bogor lebih signifikan di tahun yang +akan datang. Penyediaan air bersih menjadi isu yang penting dalam waktu-waktu +120 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +mendatang ketika krisis iklim dan lingkungan hidup menjadi ancaman yang nyata di masa +depan. +5. RPJPD Kota Bogor mendatang perlu memberikan penekanan pada upaya-upaya untuk +memperbaiki kinerja indikator-indikator makro khususnya IPM, persentase penduduk +miskin, laju pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita. Meskipun secara angka +masih lebih baik dibanding capaian provinsi dan nasional, namun secara pertumbuhan +(membandingkan antara angka tahun 2005 dan 2022) masih relatif tertinggal dibanding +pertumbuhan yang dicapai oleh provinsi dan nasional. +6. Keselarasan empat RPJMD Kota Bogor (periode 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019, dan 2019- +2024) terhadap RPJPD yang sudah cukup baik perlu dipertahankan pada RPJPD berikutnya. +Oleh karena itu, perumusan sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD berikutnya perlu +mempertimbangkan juga kemungkinan penjabarannya pada tujuan dan sasaran RPJMD. +Selain itu, RPJPD berikutnya juga perlu mempertahankan kesesuaiannya (atau +kontekstualitasnya) dengan kondisi dan dinamika lingkungan. Jika RPJPD tetap kontekstual, +maka niscaya RPJMD-nya akan selaras dengan RPJPD tersebut. +7. Indikator-indikator yang dinilai merupakan indikator yang penting namun kinerjanya masih +perlu ditingkatkan lagi adalah i) penyediaan lapangan kerja; ii) penanganan sampah; iii) +peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, +dan berkarakter; serta iv) peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi +kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Khusus mengenai peningkatan partisipasi +masyarakat ini, jika kinerjanya ditingkatkan maka akan mempengaruhi kinerja +pembangunan secara signifikan sebagaimana hasil yang didapatkan melalui SEM +(Structural Equation Model). +Hal-hal yang bersifat positif yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk pembangunan Kota +Bogor ke depan adalah karakter kota Bogor sebagai kota taman yang hijau yang ekonominya +digerakkan oleh sektor akomodasi dan wisata, UMKM, sektor kreatif dan sektor-sektor jasa lainnya. +Adapun hal-hal yang bersifat negatif dan perlu diatasi atau diantisipasi dalam pembangunan Kota +Bogor ke depan adalah kepadatan dan kemacetan, pengangguran, kemiskinan, angkot, dan +keberadaan PKL. +121 Rancangan Akhir +2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan +Publik +2.6.1. Proyeksi Demografi +Secara umum proyeksi jumlah penduduk di Kota Bogor pada tahun 2045 meningkat menjadi 1,2 juta +orang, dimana tahun 2023 jumlah penduduk Kota Bogor 1,08 juta orang. Jika dilihat dari kondisi +jumlah penduduk saat ini, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk di tahun 2045 sebesar 0,83 +persen. Peningkatan jumlah penduduk merupakan suatu hal positif karena dengan jumlah penduduk +yang besar tersebut dapat dijadikan sebagai subjek pembangunan, perekonomian akan berkembang +bila jumlah tenaga kerjanya banyak. Namun, peningkatan jumlah penduduk juga dapat menjadi suatu +hal negatif dimana terjadi kepadatan penduduk yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan +dampak buruk terhadap lingkungan seperti semakin terbatasnya sumber daya pokok, tidak +tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan, juga tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga +kerja yang ada. +Tabel 2.51. Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Bogor +Proyeksi Penduduk (000 Orang) +Penduduk Tahun 2023 (Orang) +2025 2030 2035 2040 2045 +1.070,72 1.083,78 1.110,51 1.137,71 1.170,25 1.201,72 +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah) +Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor, terlihat bahwa angka sex ratio semakin +menurun. Tahun 2023, sex ratio Kota Bogor sebesar 102,67 namun di tahun 2045 diperkirakan hanya +mencapai 99,74. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki +lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan. Dengan karakteristik +penduduk bekerja saat ini lebih didominasi oleh laki-laki maka rendahnya proporsi penduduk laki- +laki menyebabkan produktivitas dalam bekerja akan rendah dan akan menyebabkan penurunan pada +pendapatan. Hal ini dapat menjadi perhatian melalui peningkatan peran perempuan dalam aktivitas +perekonomian di Kota Bogor. +Tabel 2.52. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Bogor +Proyeksi Penduduk ( Ribu Orang) +Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2023 (Ribu Orang) +2025 2030 2035 2040 2045 +Laki-Laki 542,41 548,33 559,78 571,16 586,15 600,08 +Perempuan 528,31 535,45 550,74 566,54 584,10 601,64 +Rasio 102,67 102,41 101,64 100,82 100,35 99,74 +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah) +Berdasarkan komposisi umur, tahun 2045 proporsi terbesar masih berada di usia produktif. +Penduduk usia produktif memiliki peran krusial dalam perkembangan wilayah. Peran ini melibatkan +kontribusi ekonomi, sosial, dan kultural yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan +wilayah. Tahun 2045, penduduk usia produktif mencapai 806,28 ribu orang. Penduduk usia produktif +cenderung memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dimana mereka dapat menciptakan lapangan +pekerjaan, membuka usaha kecil dan menengah, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi +wilayah. +122 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.53. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Bogor +Proyeksi Penduduk ( 000 Orang) +Kelompok Umur Penduduk Tahun 2023 (000 Orang) +2025 2030 2035 2040 2045 +0-14 Tahun 247,47 242,79 232,99 220,51 212,59 204,35 +15-64 Tahun 753,25 761,87 773,06 784,10 795,54 806,28 +>65 Tahun 70,01 79,12 104,47 133,11 162,13 191,09 +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah) +Mengacu kepada data dari BPS, pada tahun 2022 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan +didominasi oleh laki-laki dengan jumlah sebanyak 537.740 jiwa, sedangkan jumlah penduduk +perempuan sebanyak 523.200 jiwa. Apabila dibedakan berdasarkan rentang umur, maka baik laki- +laki maupun perempuan paling banyak berada pada rentang umur 15 hingga 39 tahun. Artinya pada +tahun 2022, penduduk di Kota Bogor baik perempuan maupun laki-laki berada pada usia produktif +dengan usia relatif masih muda. Secara keseluruhan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) +di Kota Bogor mencapai 70,28%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bogor mengalami bonus +demografi karena perbandingan usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. +Dampak positif adanya bonus demografi adalah jumlah penduduk usia kerja yang tinggi dan dapat +diserap oleh pasar kerja sehingga total output dapat meningkat dan tersedianya sumberdaya +manusia dalam pembangunan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan. +Tingginya jumlah usia produktif, maka pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyediakan fasilitas +pendukung seperti sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan, layanan publik dan lapangan kerja +sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Peningkatan sarana dan +prasarana pendidikan sangat dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya +manusia. Namun demikian dalam 20 tahun ke depan pergeseran struktur usia penduduk di Kota +Bogor menuju ke arah piramida stasioner. Bentuk piramida ini menunjukkan jumlah penduduk usia +muda hampir seimbang dengan penduduk usia tua. Hal ini terjadinya biasanya dikarenakan tingkat +kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. +Menuju kepada kondisi ini maka Kota Bogor perlu mempersiapkan infrastruktur dasar yang cukup +baik dan sistem jaminan sosial yang kuat sebagai antisipasi adanya aging communities di masa +mendatang. +123 Rancangan Akhir +Piramida Penduduk Kota. Bogor 2023 Piramida Penduduk Kota. Bogor 2025 +(Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) +75+ 75+ +70–74 70–74 +65–69 65–69 +60–64 60–64 +55–59 55–59 +50–54 50–54 +45–49 45–49 +40–44 40–44 +35–39 35–39 +30–34 30–34 +25–29 25–29 +20–24 20–24 +15–19 15–19 +10–14 10–14 +5–9 5–9 +0–4 0–4 +60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 +Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki +Piramida Penduduk Kota. Bogor 2030 Piramida Penduduk Kota. Bogor 2035 +(Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) +75+ 75+ +70–74 70–74 +65–69 65–69 +60–64 60–64 +55–59 55–59 +50–54 50–54 +45–49 45–49 +40–44 40–44 +35–39 35–39 +30–34 30–34 +25–29 25–29 +20–24 20–24 +15–19 15–19 +10–14 10–14 +5–9 5–9 +0–4 0–4 +60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 +Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki +124 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Piramida Penduduk Kota. Bogor 2040 Piramida Penduduk Kota. Bogor 2045 +(Ribu Jiwa) (Ribu Jiwa) +75+ 75+ +70–74 70–74 +65–69 65–69 +60–64 60–64 +55–59 55–59 +50–54 50–54 +45–49 45–49 +40–44 40–44 +35–39 35–39 +30–34 30–34 +25–29 25–29 +20–24 20–24 +15–19 15–19 +10–14 10–14 +5–9 5–9 +0–4 0–4 +60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 60.000 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 +Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki +Sumber: BPS Kota Bogor Tahun 2023 (diolah) +Gambar 2.89. Proyeksi Piramida Penduduk Kota Bogor Tahun 2022, 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 +Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, piramida penduduk Kota Bogor tahun 2040 juga 2045 +bertransformasi dari bentuk yang ekspansif menjadi piramida stasioner, dimana jumlah penduduk +usia muda hampir seimbang dengan jumlah penduduk usia tua. Hal ini disebabkan karena tingkat +kelahiran dan kematian rendah sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduknya relatif tetap. +Proporsi penduduk ini perlu menjadi perhatian karena baik usia muda, usia produktif maupun usia +tua memiliki jumlah yang seimbang sehingga segala fasilitas public baik fisik maupun pelayanan +yang berkaitan dengan pengembangan penduduk harus diperhatikan oleh pemerintah Kota Bogor +untuk semua level usia. +2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana +2.6.2.1. Rumah/ Tempat Tinggal +Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang selain berfungsi sebagai tempat berteduh dan +melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga, juga berperan besar dalam pembentukan karakter +keluarga. Pembangunan perumahan dan permukiman utamanya di kawasan perkotaan seperti Kota +Bogor selalu menghadapi permasalahan pertanahan, terlebih di daerah perkotaan terkait +ketersediaan lahan yang terbatas. Aktivitas kota yang semakin meluas dan koneksi infrastruktur +transportasi yang semakin baik mendorong pengembangan pertumbuhan penduduk mengarah pada +wilayah pinggiran kota. Pertambahan penduduk yang terus meningkat mengindikasikan bahwa +perkembangan penduduk menyebar ke arah pinggiran kota (sub-urban) sehingga sebagai +konsekuensinya adalah terjadi perubahan penggunaan lahan di perkotaan. Keterbatasan lahan +kosong di perkotaan menjadikan daerah pinggiran kota menjadi alternatif pemecahan masalah. +Saat ini lahan untuk perumahan di Kota Bogor semakin terbatas dan belum semua rumah tangga +memiliki rumah sendiri. Oleh karena itu perencanaan untuk kebutuhan permukiman perlu didukung +dengan proyeksi kebutuhan rumah/ tempat tinggal bagi penduduk. Mengacu kepada perhitungan +pada SNI kebutuhan kavling untuk tempat tinggal dengan asumsi anggota KK 5 orang, namun +125 Rancangan Akhir +demikian berdasarkan data kependudukan Kota Bogor, anggota keluarga yang ada di Kota Bogor rata +– rata sekitar 4 orang sehingga perhitungan disesuaikan dengan mengacu kepada kondisi yang ada +di Kota Bogor. Proyeksi dalam RPJPD untuk kebutuhan rumah / tempat tinggal disajikan dalam +satuan unit rumah. Penyediaan unit rumah untuk kawasan perkotaan dapat hunian tidak bertingkat +(rumah tapak) atau hunian bertingkat (rumah susun). Proyeksi kebutuhan unit rumah/ tempat tinggal +didasarkan pada proyeksi jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.54. +Tabel 2.54. Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal di Kota Bogor +Kondisi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) +Uraian +Tahun 2023 2025 2030 2035 2040 2045 +Jumlah Penduduk 1.070.720 1.083.780 1.110.510 1.137.710 1.170.249 1.201.721 +Proyeksi Kebutuhan Rumah 302.463 306.153 313.703 321.387 330.579 339.469 +Sumber: Data penduduk Long Form Sensus Penduduk 2020 (diolah) +Tahun 2023, dengan jumlah penduduk Kota Bogor sebanyak 1.070.720 jiwa maka dibutuhkan tempat +tinggal sebanyak 302.463 unit, dengan asumsi rata-rata penghuni dalam 1 KK adalah 4 orang. Tahun +2025, dibutuhkan sekitar 306.153 unit rumah/ tempat tinggal di Kota Bogor. Dalam 20 tahun ke depan, +kebutuhan rumah/ tempat tinggal menjadi sekitar 339.469 unit. +2.6.2.2. Air Bersih +Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017 yang dimaksud dengan “air” adalah media +air untuk keperluan sanitasi, yang meliputi parameter fisika, biologi, dan kimia, yang dapat berupa +parameter wajib dan parameter tambahan. Standar mutu kesehatan air untuk keperluan kebersihan +digunakan tidak hanya untuk mencuci makanan, piring, dan pakaian, tetapi juga untuk menjaga +kebersihan diri, seperti mandi dan menggosok gigi. Selain itu, air juga dapat digunakan sebagai air +baku untuk air minum. +Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “air” dalam +pengertian ini adalah semua air yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air +permukaan bumi, air tanah, air hujan, dan air laut. Air permukaan mengacu pada semua air yang +ada di permukaan tanah. Air tanah adalah air yang berada di bawah lapisan tanah atau permukaan +bumi. Sumber air adalah lokasi atau wadah air alami dan buatan yang berada di atas, atau di bawah +permukaan bumi. +Air bersih menjadi sarana terpenting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat karena air +merupakan media penularan berbagai penyakit, terutama penyakit lambung. Kebutuhan air minum +rata-rata 5 liter per hari, dan secara keseluruhan, kebutuhan air rumah tangga di Indonesia adalah +sekitar 60 liter per hari. Air bersih penting tidak hanya untuk konsumsi dan kebersihan manusia, +tetapi juga untuk produksi barang industri. Air bersih merupakan sumber daya alam yang memiliki +fungsi penting bagi kehidupan. +Air bersih merupakan sumber daya terpenting bagi manusia untuk bertahan hidup sehari-hari. Air +bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan salah satu poin penting dalam Tujuan embangunan +Berkelanjutan (SDGs). Oleh karena itu, pilar pembangunan lingkungan hidup perlu didukung. Secara +umum setiap rumah tangga harus mempunyai persediaan air bersih yang memenuhi kebutuhan +rumah tangga. Untuk itu lingkungan perumahan harus dilengkapi dengan jaringan air minum sesuai +dengan ketentuan dan persyaratan teknis peraturan/ perundang-undangan yang berlaku, khususnya +126 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +yang berkaitan dengan tata cara perencanaan umum jaringan air minum pada lingkungan +perumahan di perkotaan. +Penyediaan air bersih harus diperhatikan secara matang dalam perencanaan dan pengembangan +kawasan perkotaan seperti di Kota Bogor. Perencanaan dan pembangunan kota membutuhkan +prakiraan air bersih. Proyeksi infrastruktur dan pasokan air bersih didasarkan pada proyeksi jumlah +penduduk dapat dilihat pada Tabel 2.55. +Tabel 2.55. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Berdasarkan Kebutuhan Kota Bogor, Tahun 2023-2045 +Proyeksi Kebutuhan Air Bersih +Tahun 2023 2025 2030 2035 2040 2045 +Jumlah penduduk 1.070.720 1.083.780 1.110.510 1.137.710 1.170.249 1.201.721 +Kebutuhan Air Domestik +Sambungan rumah 203.436.800 205.918.200 210.996.900 216.164.900 222.347.385 228.327.022 +(190 ltr/org/hr) +Hidran Umum (30 ltr/org/hr) 32.121.600 32.513.400 33.315.300 34.131.300 35.107.482 36.051.635 +Jumlah Air Domestik 235.558.400 238.431.600 244.312.200 250.296.200 257.454.867 264.378.658 +Kebutuhan Air Non-Domestik +Fasilitas Pendidikan (ltr/hr) +TK (ltr/unit/hr) 8.566 8.670 8.884 9.102 9.362 9.614 +SD 6.692 6.774 6.941 7.111 7.314 7.511 +SLTP 2.231 2.258 2.314 2.370 2.438 2.504 +SMU 2.231 2.258 2.314 2.370 2.438 2.504 +Fasilitas Kesehatan +RS/Poliklinik 428.288 433.512 444.204 455.084 468.100 480.688 +(2000 ltr/uniit/hr) +Puskesmas 463.979 469.638 481.221 493.008 507.108 520.745 +Fasilitas Ibadah +Langgar/ Masjid Warga 2.355.584 2.384.316 2.443.122 2.502.962 2.663.584 2.663.584 +(500 ltr/unit/hr) +Masjid Kecamatan 7.138 7.225 7.403 7.585 8.071 8.071 +(800 ltr/unit/hr) +Masjid Kelurahan 28.553 28.901 29.614 30.339 32.286 32.286 +Fasilitas Perdagangan +Pasar (12.000 ltr/unit/hr) 2.676.800 2.709.450 2.776.275 2.844.275 3.026.800 3.026.800 +Jumlah Air Non-Domestik 5.980.060 6.053.002 6.202.291 6.354.205 6.727.501 6.754.306 +Jumlah Air Domestik dan 241.538.460 244.484.602 250.514.491 256.650.405 264.182.368 271.132.964 +Non-Domestik +Kebocoran Air (20%) 48.307.692 48.896.920 50.102.898 51.330.081 52.836.474 54.226.593 +Hydrant (10%) 24.153.846 24.448.460 25.051.449 25.665.041 26.418.237 27.113.296 +Kebutuhan Air Bersih 313.999.999 317.829.982 325.668.838 333.645.527 343.437.079 352.472.853 +(ltr/hari) +Kebutuhan Air Bersih 3.634 3.679 3.769 3.862 3.975 4.080 +(ltr/detik) +Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah +Agar terwujudnya sarana air bersih maka diperlukan adanya pengelola sarana yang dapat +mengoperasikan dan memelihara sarana tersebut dengan baik. Dengan adanya sarana dan +prasarana air bersih ini dapat dipergunakan dengan baik agar menjadi peningkatan kesejahteraan +masyarakat. Proyeksi kebutuhan air bersih Kota Bogor berdasarkan jumlah penduduk dapat dilihat +pada Tabel 2.56. +127 Rancangan Akhir +Tabel 2.56. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Bogor, Tahun 2023-2045 +Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Air +Uraian +2023 2025 2030 2035 2040 2045 +Jumlah Penduduk 1.070.720 1.083.780 1.110.510 1.137.710 1.170.249 1.201.720 +Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 313.999.999 317.829.982 325.668.838 333.645.527 343.437.079 352.472.853 +(ltr/hari) +Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 3.634 3.679 3.769 3.862 3.975 4.080 +(ltr/detik) +Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah +Dalam rangka mengetahui daya dukung air di Kota Bogor dilakukan melalui analisis antara +kebutuhan dan ketersediaan air di setiap wilayah. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan +standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah +tangga, kebutuhan non-domestik dan lahan pertanian serta memperhatikan faktor kehilangan air +selama pemanfaatan air secara domestik dan non-domestik. Total kebutuhan air di Kota Bogor dapat +dilihat pada Tabel 2.57, dimana Kecamatan Bogor Selatan membutuhkan jumlah air terbesar +dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 29.433.430 m³/tahun, kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor +Barat sebesar 27.909.799 m³/tahun dan Kecamatan Tanah Sereal sebesar 24.464.734 m³/tahun. +Sementara kebutuhan air terendah terjadi di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 7.998.770 m³/tahun. +Dari Tabel 2.56 tersebut dilihat juga bahwa kebutuhan air domestik terbesar sejalan dengan jumlah +penduduk terbesar yakni di Kecamatan Barat sedangkan kebutuhan air untuk lahan terbesar terjadi +di Kecamatan Bogor Selatan. +Tabel 2.57. Kebutuhan Air di Kota Bogor Tahun 2021 +Kebutuhan Kebutuhan Kebutuhan Total +Kehilangan +Penduduk Air Air Non- Air Untuk Kebutuhan +Kecamatan Air +(Jiwa) Domestik Domestik Lahan Air +(m³/Tahun) +(m³/Tahun) (m³/Tahun) (m³/Tahun) (m³/Tahun) +Kec. Bogor Barat 233.637 12.791.626 3.837.488 2.494.367 8.786.319 27.909.799 +Kec. Bogor Selatan 204.030 11.170.643 3.351.193 2.178.275 12.733.319 29.433.430 +Kec. Bogor Tengah 96.258 5.270.126 1.581.038 1.027.674 119.933 7.998.770 +Kec. Bogor Timur 104.327 5.711.903 1.713.571 1.113.821 3.643.664 12.182.959 +Kec. Bogor Utara 186.724 10.223.139 3.066.941 1.993.512 5.721.953 21.005.546 +Kec. Tanah Sareal 218.094 11.940.647 3.582.194 2.328.426 6.613.468 24.464.734 +Sumber: Dinas KLHS (2023) +Bagaimana kebutuhan air Kota Bogor di tahun 2045, menurut hasil proyeksi Dinas KLHS (2023), total +kebutuhan air di Kota Bogor tahun 2045 sebesar 175.439 ribu m³/tahun, Kecamatan Bogor Selatan +memiliki jumlah kebutuhan air terbesar dibandingkan kecamatan lainnya yaitu 39.938.396 m³/tahun +kemudian diikuti oleh Kecamatan Bogor Barat sebesar 39.616.841 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan +air terendah terdapat di Kecamatan Bogor Tengah sebesar 12.777.964 m³/tahun (Tabel 2.58). +Tabel 2.58. Proyeksi Kebutuhan Air Kota Bogor Berdasarkan Kecamatan Tahun 2045 +Kebutuhan Kebutuhan Kehilangan Kebutuhan Air Total +Penduduk +Kecamatan Air Domestik Air Non Domestik Air untuk Lahan Kebutuhan Air +(Jiwa) +(m³/tahun) (m³/tahun) (m³/tahun) (m³/tahun) (m³/tahun) +Bogor Barat 238.685 20.622.423 6.186.727 4.021.372 8.786.319 39.616.841 +Bogor Selatan 210.618 18.197.376 5.459.213 3.548.488 12.733.319 39.938.396 +128 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Kebutuhan Kebutuhan Kehilangan Kebutuhan Air Total +Penduduk +Kecamatan Air Domestik Air Non Domestik Air untuk Lahan Kebutuhan Air +(Jiwa) +(m³/tahun) (m³/tahun) (m³/tahun) (m³/tahun) (m³/tahun) +Bogor Tengah 97.997 8.466.911 2.540.073 1.651.048 119.933 12.777.964 +Bogor Timur 106.565 9.207.199 2.762.160 1.795.404 3.643.664 17.408.426 +Bogor Utara 190.628 16.470.296 4.941.089 3.211.708 5.721.953 30.345.046 +Tanah Sereal 222.498 19.223.790 5.767.137 3.748.639 6.613.468 35.353.034 +Sumber: KLHS (2023) +Gambar 2.90. Peta Kebutuhan Air Kota Bogor Tahun 2021 dan 2045 +Gambar 2.91. Ketersediaan Air Kota Bogor +129 Rancangan Akhir +Gambar 2.92. Status Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045 +Status daya dukung air sampai tahun 2045 di Kota Bogor sudah memenuhi untuk semua Kecamatan +yang ada di Kota Bogor kecuali Kecamatan Bogor Selatan. Hal ini juga dipengaruhi oleh total +kebutuhan air terbanyak ada di Kecamatan Bogor Selatan sebesar 39.938.395,74 m3/tahun, namun +ketersediaan air pada Kecamatan Bogor Selatan juga yang terbesar pada data yang terseia saat ini, +sehingga perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Bogor untuk menjawab permasalahan +kebutuhan air pada tahun 2045. +Gambar 2.93. Daya Dukung Air Tahun 2021 dan 2045 +2.6.2.3. Energi/ Listrik +Jumlah pelanggan PLN Kota Bogor tahun 2014 – 2022 dapat dilihat pada Gambar 2.94. Jumlah +pelanggan PLN Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, seiring dengan +peningkatan jumlah penduduk, kebutuhan akan listrik juga meningkat. Jumlah pelanggan PLN Kota +Bogor tahun 2022 sebanyak 1.389.587 pelanggan dengan kebutuhan listrik sebesar 2,659,761,246 VA. +Meskipun tahun 2022 jumlah pelanggan mengalami peningkatan, tetapi kebutuhan listrik di tahun +2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 2,729,221,464 VA atau +menurun sebesar 69,460,218 VA. +130 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +1.372.462 1.389.587 +1.271.585 1.271.585 +1.214.094 +1.149.126 +1.085.680 +1.030.031 +956.144 +2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Gambar 2.94. Jumlah Perkembangan Pelanggan PLN Tahun 2014 – 2022 +Tabel 2.59. Daya Tersambung dan Jumlah Pelanggan Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting Kota +Bogor Menurut Kawasan/Rayon +Daya Tersambung (VA) Jumlah Pelanggan +Cabang PLN +2021 2022 2021 2022 +Cipayung 283.469.980 277.566.170 214.345 215.130 +Bogor Timur 391.527.320 381.788.302 220.252 222.142 +Pakuan 433.790.595 922.078.080 298.347 475 +Bogor Kota 291.402.619 417.387.675 210.292 300.054 +Bogor Barat 208.845.880 288.719.466 252.998 212.805 +Leuwiliang 158.058.070 205.505.197 175.751 254.375 +Jasinga 962.127.000 166.716.356 477 184.606 +Total 2.729.221.464 2.659.761.246 1.372.462 1.389.587 +Perkembangan kebutuhan listrik di Kota Bogor akan terus meningkat di masa mendatang seiring +dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas yang ada di masyarakat. Saat +ini teknologi yang digunakan oleh masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dan melekat dengan +gaya hidup penduduk sehingga kebutuhan listrik per kapita akan semakin meningkat. Rasio +elektrifikasi Kota Bogor saat ini sudah mencapai angka 99%. Hal ini mengindikasikan bahwa +kebutuhan listrik di Kota Bogor sudah cukup terpenuhi. Namun demikian dengan peningkatan +konsumsi listrik dan pertambahan jumlah penduduk di Kota Bogor diperlukan adanya proyeksi +terhadap kebutuhan listrik sampai dengan 20 tahun ke depan. Perhitungan kebutuhan listrik +mencakup untuk kebutuhan domestik rumah tangga dan non domestik yaitu untuk kebutuhan sarana +prasarana penunjang untuk aktivitas sosial ekonomi dan penerangan jalan. +Tabel 2.60. Proyeksi Kebutuhan Listrik di Kota Bogor, Tahun 2023-2045 +Perkiraan Kebutuhan Kebutuhan Non Domestik (kWh) Total +Jumlah Rumah/ KK +Tahun Penduduk Domestik Sosial Ekonomi Penerangan Jalan Kebutuhan +(1 rumah/ KK = 4 jiwa) +(Jiwa) (kWh) (20%) (20%) (kWh) +2023 1.070.720 267.680 240.912.000 48.182.400 48.182.400 337.276.800 +2025 1.083.780 270.945 243.850.500 48.770.100 48.770.100 341.390.700 +2030 1.110.510 277.628 249.864.750 49.972.950 49.972.950 349.810.650 +2035 1.137.710 284.428 255.984.750 51.196.950 51.196.950 358.378.650 +2040 1.170.249 292.562 263.306.025 52.661.205 52.661.205 368.628.435 +2045 1.201.721 300.430 270.387.225 54.077.445 54.077.445 378.542.115 +131 Rancangan Akhir +2.6.2.4. Persampahan +Kota Bogor memiliki permasalahan sampah yang perlu masih menjadi perhatian khusus. Meskipun +dari tahun 2016 hingga 2022 jumlah produksi sampah Kota Bogor terus mengalami penurunan dari +tahun 2016 sebanyak 2.225.49 ton/hari menjadi 744.46 ton/hari ditahun 2022. Jumlah produksi +sampah terkecil yaitu pada tahun 2020 sebesar 567 ton/hari kemudian mengalami kenaikan lagi di +tahun 2021 hingga 2022. Bila dibandingkan wilayah sekitarnya, produksi sampah Kota Bogor masih +lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kabupaten +Bekasi. +Tabel 2.61. Jumlah Produksi Sampah Kota Bogor dan Wilayah Sekitarnya, Tahun 2016-2022 +Jumlah Produksi Sa mpah Per Hari (Ton) +Wilayah +2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Jawa Barat 20.969,27 20.969,27 22.772,92 24.490,56 25.333,00 15.735,36 24.000 +Kota Bogor 2.225,49 991,93 1.069,41 620,55 567 719,72 744,46 +Kota Bekasi 4.804,77 2.387,08 2.858,6 2.060,7 1.923 1.500,77 1.830,63 +Kota Depok 3.901,4 1.844,3 2.272,07 1.469,77 1.516 1.418,87 na +Kab Bogor 2.229,42 1.511,15 1.716,8 2.914,65 2.977 971,59 na +Kab Bekasi 1.464,87 1.228,6 1.600,71 2.590,00 2.258 1.193,76 2.250,35 +Sumber: Open data Jabar, 2023 +Dari total sampah yang ada, saat ini baru 70% sampah yang dapat diangkut ke pembuangan sampah +akhir. Komposisi sampah berdasarkan sumber sampah terbanyak berasal dari sampah rumah +tangga (62,44%), perniagaan (19,48%), fasilitas publik (6,17%), pasar (4,89%), Kawasan (2,84%), +Perkantoran (3,25%) dan lainnya (0,93%). Dalam pengelolaan sampah, Kota Bogor mengirim sampah +setiap harinya ke TPA Galuga. Pada tahun 2022 jumlah sampah dari Kota Bogor yang masuk ke TPA +Galuga mencapai 195.787,10 ton dan sisanya sekitar 75.940 ton tidak masuk TPA. Kota Bogor sudah +memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) sebanyak 10 TPS3R +yang tersebar di beberapa wilayah Kota Bogor. Selain itu juga terdapat 10 Bank Sampah Unit (BSU) +yang juga tersebar dibeberapa wilayah. Sampah yang terkelola di TPS3R dan Bank Sampah Unit +sekitar 35 ribu ton/tahun. Peningkatan jumlah penduduk Kota Bogor berdampak pada jumlah sampah +yang semakin bertambah, sehingga pengelolaan sampah di Kota Bogor menjadi isu yang semakin +mendesak. Peningkatan jumlah sampah perlu didukung dengan adanya inovasi teknologi pengolahan +sampah karena lahan yang semakin terbatas. Introduksi teknologi pengolahan sampah ramah +lingkungan perlu di inisiasi (PLTSa). Perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah +perlu terus dilakukan melalui edukasi formal maupun internal. +Tabel 2.62. Fasilitas Pengelolaan Persampahan Kota Bogor +Sampah terkelola Sampah terkelola +Nama Fasilitas Nama Fasilitas +(kg/thn) (ton/thn) +TPS 3R Tunas Rancamaya 755 BSU Marllin 333 +TPS 3R Benteng Hijau 1.591 BSU Sedap Malam 89 +TPS 3R Cibadak 2.251 BSU Cendana Loji 19 +TPS 3R Griya Katulampa 1.216 BSU Narabas 129 +TPS 3R Kembang Setaman 5.604 BSU Azalea 200 +(Bukit Cimanggu City) +TPS 3R Melati (Warban 5) 7.073 BSU Baskom Grika 41 +132 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Sampah terkelola Sampah terkelola +Nama Fasilitas Nama Fasilitas +(kg/thn) (ton/thn) +TPS 3R Rangga Mekar 4.462 BSU Cendana cimanggu 62 +TPS 3R Taruna Kompos 2.916 BSU Bangkit 235 +TPS 3R Asri Bubulak 5.780 BSU Situ Bagar/ 12 +(Griya Wanakarya) FARMING BHAGAR +TPS 3R Ceremai Cipaku 3.208 BSU Gede 241 +Total 34.856 Total 1.361 +Sampah merupakan salah satu permasalahan yang perlu ditangani apalagi di perkotaan. +Keberadaaan lahan yang terbatas untuk Tempat Pembuangan Akhir akan menjadi masalah apabila +penanganan sampah tidak dilakukan secara komprehensif dari sumber/ penghasil sampah. Oleh +karena itu, untuk mempersiapkan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sampah diperlukan +adanya informasi mengenai potensi timbulan sampah yang akan dihasilkan selama periode 20 tahun +ke depan. Kota Bogor saat ini sudah bekerjasama dengan Kabupaten Bogor untuk pengelolaan TPA +Galuga dan juga bekerjasama dengan Provinsi untuk TPA Regiona Nambo. Perhitungan proyeksi +timbulan sampah mengacu kepada data sampah harian di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah +Nasional (SIPSN) dapat dilihat pada Tabel 2.63. +Tabel 2.63. Proyeksi Timbulan Sampah Kota Bogor Tahun 2023-2045 +Kondisi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit) +Uraian +Tahun 2023 2025 2030 2035 2040 2045 +Jumlah Penduduk 1.070.720 1.083.780 1.110.510 1.137.710 1.170.249 1.201.721 +Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun) 284.632 288.103 295.209 302.440 311.090 319.456 +Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020 +2.6.2.5. Fasilitas Kesehatan +Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor +10 tahun 2018 menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat +yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, +kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau +masyarakat. +Fasilitas kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah. +Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan menekan laju +pertumbuhan penduduk. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tergantung pada jumlah +penduduk yang dilayani. Perhitungan kebutuhan fasilitas kesehatan ini mengacu pada dokumen SNI +nomor 03-1733 Tahun 2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Perkotaan. Jenis +fasilitas kesehatan yang dibutuhkan antara lain: +1. Posyandu, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita; +2. Puskesmas, berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang +memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyembuhan penyakit, pemeliharaan +kesehatan, dan pencegahan penyakit; +3. Puskesmas pembantu, berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang +memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan +puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil; dan +133 Rancangan Akhir +4. Apotek, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk +penyembuhan maupun pencegahan. Kemudian untuk jumlah sarana kesehatan Kota Bogor +tahun 2022 digambarkan pada Gambar 2.95. +Klinik Utama 22 +Klinik Pratama 124 +Apotek 165 +Puskesmas Pembantu 31 +Puskesmas Keliling 0 +Puskesmas non-Rawat Inap 25 +Puskesmas Rawat Inap 0 +Rumah Sakit Khusus 5 +Rumah Sakit Umum 17 +0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 +Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kota Bogor 2023 +Gambar 2.95. Jumlah Sarana Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022 +Pada tahun 2022, jumlah rumah sakit umum di Kota Bogor berjumlah 22 rumah sakit terdiri dari 17 +rumah sakit umum dan 5 rumah sakit khusus. Jumlah Puskesmas di Kota Bogor berjumlah 25 +Puskesmas non rawat inap. Tahun 2021 di Kota Bogro terdapat 7 Puskesmas yang melayani Rawat +Inap, namun di tahun 2022 Puskemas di Kota Bogor sudah tidak melayani rawat inap. Kota Bogor +juga memiliki 31 Puskesmas Pembantu yang tersebar di seluruh Kecamatan Kota Bogor. Jumlah +penduduk Kota Bogor tahun 2022 sebanyak 1.063.513, ratio Puskesmas terhadap jumlah penduduk di +Kota Bogor pada Tahun 2022 adalah 1 : 42.541, yang artinya 1 puskesmas melayani 42.541 penduduk, +rasio ini masih belum ideal dimana perbandingan yang ideal yaitu 1 : 30.000 penduduk. Selain Rumah +sakit dan Puskesmas, Kota Bogor juga memiliki sarana Kesehatan lainnya yaitu 22 Klinik Utama, 124 +Klinik Pratama dan 165 Apotek. +Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tahun 2023 – 2045 Kota Bogor dilakukan dengan mengacu +pada SNI 03-1733-1989 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota terkait Kebutuhan +Sarana Kesehatan. Berikut merupakan kebutuhan sarana kesehatan jika dihitung berdasarkan +jumlah penduduk pendukung yang ada. +134 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 2.64. Jenis Fasilitas (Sarana/Prasarana Kesehatan) +Kebutuhan Per +Kriteria +Jumlah Satuan Sarana +Penduduk Luas Luas Standar +No Jenis Sarana Keterangan +pendukung Lantai Lahan (m²/jiwa) Radius Lokasi dan +(jiwa) Min Min pencapaian Penyelesaian +(m²) (m²) +1 Posyandu 1.250 36 60 0,048 500 Di tengah Dapat +kelompok bergabung +tetangga tidak dengan balai +menyeberang warga atau +jalan sarana hunian/ +rumah +2 Balai 2.500 150 3001 0,12 1.000 m² Di Tengah Dapat +Pengobatan kelompok bergabung +Warga tetangga tidak dalam lokasi +menyeberang balai warga +jalan +3 BKIA/ 30.000 1.500 3.000 4.000 m² Dapat dijangkau +Klinik Bersalin dengan +kendaraan +umum +4 Puskesmas 30.000 150 300 0,006 1.500 m² Dapat dijangkau Dapat +Pembantu dan dengan bergabung +Balai kendaraan dalam lokasi +Pengobatan umum kantor +Lingkungan kelurahan +5 Puskesmas dan 120.000 420 1.000 0,008 3.000 m² Dapat dijangkau Dapat +Balai dengan bergabung +Pengobatan kendaraan dalam lokasi +umum kantor +kecamatan +6 Tempat Praktek 5.000 18 - 1.500 m² Dapat dijangkau Dapat bersatu +Dokter dengan dengan rumah +kendaraan tinggal/ tempat +umum usaha/ apotik +7 Apotik/ 30.000 120 250 0,025 1.500 m² Dapat dijangkau +Rumah Obat dengan +kendaraan +umum +Sumber: Data penduduk Long Form Sensus Penduduk 2020 (diolah) +Berdasarkan aturan tersebut, maka kebutuhan sarana Kesehatan di Kota Bogor dapat diproyeksi +berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kota Bogor. Sebagai contoh interpretasi proyeksi Puskesmas +Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, pada tahun 2022 terdapat kondisi existing sebanyak 32 +unit. +Proyeksi kebutuhan Puskesmas Pembantu tahun 2023 sebanyak 223, sehingga jika dilihat dari +kondisi existing tahun 2022 sebanyak 32 maka pada tahun 2023 dibutuhkan tambahan sarana +puskesmas pembantu sebanyak 191 unit. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat +berdasarkan hasil proyeksi maka tahun 2045 dibutuhkan sekitar 250 unit Puskesmas Pembantu. +Berdasarkan data ini maka diharapkan pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan sarana +kesehatan sesuai kebutuhan penduduknya. Interpretasi ini sama halnya dengan hasil proyeksi untuk +Tempat Praktek Dokter/ Poliklinik dimana hasil proyeksi tahun 2023 – 2045 kebutuhan sarana +135 Rancangan Akhir +Kesehatan tersebut lebih besar dari sarana yang sudah ada, sehingga diperlukan adanya +penambahan. +Kondisi yang berbeda ditunjukkan oleh hasil proyeksi Puskesmas dan Balai Pengobatan Lingkungan, +juga hasil proyeksi Apotek. Proyeksi kebutuhan kedua sarana kesehatan ini ternyata lebih rendah +dibandingkan dengan kondisi sarana yang sudah ada, sehingga pemerintah Kota Bogor tidak perlu +melakukan penambahan sarana Kesehatan Puskesmas dan Poliklinik. +Terdapat beberapa sarana kesehatan yang belum diketahui jumlah sarananya pada tahun 2022, +seperti Posyandu, Balai Pengobatan Warga dan Klinik Bersalin. Namun, proyeksi kebutuhannya untuk +tahun 2023-2045 dapat dilihat pada Tabel 2.65. +Tabel 2.65. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2022-2045 +Kondisi Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan +Uraian +Tahun 2022 2023 2025 2030 2035 2040 2045 +Jumlah Penduduk 1.060.940 1.070.720 1.083.780 1.110.510 1.137.710 1.170.249 1.201.720 +Proyeksi Fasilitas Kesehatan +Posyandu NA 857 867 888 910 936 961 +Balai Pengobatan Warga NA 428 434 444 455 468 481 +BKIA/ Klinik Bersalin NA 223 226 231 237 244 250 +Puskesmas Pembantu dan 32 223 226 231 237 244 250 +Balai Pengobatan Lingkungan +Puskesmas dan Balai 24 9 9 9 9 10 10 +Pengobatan Lingkungan +Tempat Praktek Dokter/ 45 214 217 222 228 234 240 +Poliklinik +Apotek 49 36 36 37 38 39 40 +Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah +2.6.2.6. Fasilitas Pendidikan +Pendidikan merupakan salah satu kunci dari kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan sarana +yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. ketersediaan fasilitas pendidikan +diharapkan dapat mendorong kemudahan masyarakat Kota Bogor dalam mengakses pengetahuan +Kota Bogor. +Tabel 2.66. Jumlah Sekolah Dasar, Menengah dan Tinggi di Kota Bogor, Tahun 2013-2022 +Tahun MI SD SMP MTS MA SMA SMK Perguruan Tinggi +2013 56 286 117 38 16 49 85 11 +2014 56 285 116 38 16 52 93 11 +2015 56 301 110 38 16 52 96 11 +2016 56 329 162 42 16 68 98 12 +2017 61 324 163 45 16 69 105 12 +2018 61 267 121 45 17 54 102 12 +2019 61 269 121 45 17 54 102 12 +2020 61 273 125 45 17 56 102 12 +2021 60 276 128 46 17 55 103 12 +2022 60 280 128 49 19 55 103 12 +Sumber: BPS Kota Bogor, 2023 +136 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tahun 2022 jumlah Sekolah tingkat Dasar Kota Bogor sebanyak 340 sekolah yang terdiri dari 280 +Sekolah Dasar (SD) dan 60 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Jumlah sekolah tingkat pertama sebanyak 177 +sekolah yang terdiri dari 128 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 49 Madrasah Tsanawiyah (MTS). +Jumlah Sekolah tingkat atas sebanyak 177 sekolah yang terdiri dari 55 Sekolah Menengah Atas (SMA), +19 Madrasah Aliyah (MA) serta 103 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jumlah perguruan tinggi di +Kota Bogor sebanyak 12 Universitas. Dalam kurun waktu 2013 hingga 2022 jumlah sekolah di Kota +Bogor terus mengalami peningkatan di setiap jenjang. +Tabel 2.67. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Bogor Tahun 2023-2045 +Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan +Uraian Kondisi Tahun 2022 +2023 2025 2030 2035 2040 2045 +Jumlah Penduduk 1.060.940 1.070.720 1.083.780 1.110.510 1.137.710 1.170.249 1.201.720 +P royeksi Fasilitas Pendidikan +TK NA 857 867 888 910 936 961 +SD/ MI 340 669 677 694 711 731 751 +SMP/ MTs 177 223 226 231 237 244 250 +SMA/ MA/ SMK 177 223 226 231 237 244 250 +Sumber: Long Form Sensus Penduduk 2020, diolah +Dengan demikian, proyeksi kebutuhan SD/ MI tahun 2023 sebanyak 669 sehingga jika dilihat dari +kondisi existing tahun 2022 sebanyak 340 maka pada tahun 2023 dibutuhkan tambahan sarana SD/ +MI sebanyak 329 unit. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Jika dilihat berdasarkan hasil +proyeksi maka tahun 2045 dibutuhkan sekitar 751 unit SD/ MI. Berdasarkan data ini maka diharapkan +pemerintah Kota Bogor dapat meningkatkan sarana pendidikan sesuai kebutuhan penduduknya. +Interpretasi ini sama halnya dengan hasil proyeksi untuk SMP/ MTs dan SMA/ MA/ SMK dimana hasil +proyeksi tahun 2023 – 2045 kebutuhan sarana pendidikan tersebut lebih besar dari sarana yang +sudah ada, sehingga diperlukan adanya penambahan. Terdapat sarana pendidikan yang belum +diketahui jumlah sarananya pada tahun 2022 yaitu TK. +2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah +2.7.1. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam perspektif +Nasional +Rencana struktur ruang dalam RTRWN yang diterdiri dari sistem perkotaan nasional, sistem jaringan +transportasi nasional, dan sistem jaringan sumber daya alam, diuraikan pada RTRW Kota. Untuk +Kasus Penataan Ruang Kawasan Jabodetabek (termasuk Kota Bogor) sesuai Peraturan Presiden +Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2008, disebutkan bahwa penataan ruang Kawasan +Jabodetabekpunjur mempunyai peran sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan yang +berkaitan dengan upaya konservasi air dan tanah, upaya menjamin tersedianya air tanah dan air +permukaan, penanggulangan banjir, dan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. +Sementara, fungsinya sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung +ataupun tidak langsung dalam penyelenggaraan penataan ruang secara terpadu di Kawasan +Jabodetabekpunjur, melalui kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan +pengendalian pemanfaatan ruang. +137 Rancangan Akhir +Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Wilayah Jabodetabek (termasuk +didalamnya Kota Bogor) diarahkan mejadi aglomerasi wilayah perkotaan Jakarta dengan fungsi +konektivitas keseimbangan pertumbuhan terpadu. Arah Kebijakan secara nasional ini menekankan +pentingnya kolaborasi antara kota-kota di wilayah Jabodetabek, (termasuk Kota Bogor), untuk +menciptakan ekosistem perkotaan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Fokus utamanya adalah +pada peningkatan konektivitas, baik dalam hal transportasi maupun infrastruktur lainnya, untuk +memfasilitasi mobilitas penduduk, barang, dan jasa antar kota-kota di wilayah tersebut. Kota Bogor, +dengan posisinya yang strategis dan potensi ekonomi serta sumber daya alamnya, diharapkan dapat +berperan sebagai pusat pertumbuhan alternatif yang membantu mengurai tekanan perkotaan di +Jakarta. Melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, Kota Bogor diarahkan menjadi +tujuan investasi baru yang menarik serta menawarkan kualitas hidup yang lebih baik bagi +penduduknya. Selain itu, dalam konteks keseimbangan pertumbuhan terpadu, penting bagi Kota +Bogor untuk menjaga harmoni antara pembangunan perkotaan dan pelestarian lingkungan serta +warisan budayanya. Perlindungan terhadap lahan hijau, pengelolaan air yang berkelanjutan, dan +pelestarian situs-situs bersejarah. +2.7.2. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kota Bogor dalam perspektif +Provinsi +Dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat dan Dokumen Rencana +Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat salah satu pendekatan yang dilakukan +dalam pembangunan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat ialah pendekatan pembangunan +berbasis kewilayahan. pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi wilayah +pengembangan (WP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi +Jawa Barat (RTRWP Jawa Barat) yang salah satunya menetapkan Kota Bogor dimasukkan dalam +lingkup kewilayahan Bodebekpunjur dengan fungsi kewilayahan sebagai pengembangan kawasan +perkotaan di wilayah daerah provinsi dengan fungsi dan peran Kawasan di Kawasan Strategis Nasional +(KSN) Jabodetabekpunjur serta antisipasi terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, +meliputi daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian +Wilayah di Kabupaten Cianjur +Gambar 2.96. Tema pengembangan WP di Provinsi Jawa Barat (Termasuk Kota Bogor) +138 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Arah Pengembangan WP Bodobekpunjur (Termasuk Kota Bogor) diarahkan untuk melengkapi +fasilitas pendukung pusat kegiatan lokal (PKL); mengembangkan infrastruktur strategis, +mengembangkan perdagangan jasa, industri non polutan, dan industri kreatif serta pariwisata. +selanjutnya investasi padadat modal yang efisien lahan, air baku, energi, teknologi tinggo, dan non +polutif. Pengendalian pemanfaatan lahan dikawasan konservasi, dan peningkatan SDM. +Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam +Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 +tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun +2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan arahan tersebut Kota +Bogor secara infrastruktur akan dilakukan pengembangan Jalan dan Jembatan, peningkatan +jaringan jalur perkretaapian/light rail transit (LRT) terintegrasi di Jakarta-Bogor serta Peningkatan +prasarana perkeretaapian (termasuk pembangunan lintas atas/bawah pada perlintasan sebidang +yang cukup padat), terutama pada ruas Bogor- Sukabumi (termasuk elektrifikasi). +139 Rancangan Akhir +Telaah Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kota Bogor +Menurut Gulo (2015), pusat pertumbuhan merupakan salah satu alternatif untuk menggerakan dan +memacu pembangunan. Pertumbuhan wilayah juga dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat +dengan di bangunnya jaringan jalan baru, sebagaimana diungkapkan Rui et.al (2013), bahwa +pertumbuhan jaringan jalan semakin meningkat manakala pusat-pusat kegiatan semakin banyak. +Pertumbuhan pusat kegiatan itu sendiri terlihat dari perubahan pola penggunaan lahannya. Menurut +Kumalasari (2015), penggunaan lahan mempengaruhi pergerakan lalu lintas. Transportasi dan tata +guna lahan berhubungan sangat erat, Bau (2013) menyebutnya sebagai satu land-use transport +system. Sistem transportasi yang tidak baik akan menghalangi aktivitas tata guna lahan. Sebaliknya, +transportasi yang tidak melayani suatu tata guna lahan akan menjadi sia-sia, tidak termanfaatkan. +Berpegang pada prinsip bahwa rencana tata ruang adalah perwujudan ruang dari rencana +pembangunan jangka panjang daerah maka tujuan penataan ruang Kota Bogor diturunkan dari visi +pembangunan kota yang telah disebutkan. Selain berpegang pada RPJPD, perumusan tujuan +penataan ruang juga mempertimbangkan berbagai aspek seperti hasil analisis penataan ruang Kota +Bogor mengenai kondisi internal dan kebijakan pengembangan kota sebelumnya, isu-isu strategis +dan peran serta fungsi kota yang dikembangkan pada Kota Bogor untuk jangka waktu 20 tahun. +Berdasarkan Permendagri No.107 Tahun 2014 tujuan penataan ruang Kota Bogor yaitu “Mewujudkan +Ruang Kota Bogor sebagai Kota Jasa dan Permukiman degan tetap Mempertahankan Ciri Khasnya +sebagai Kota Pusaka yang Berwawasan Lingkungan”. Penataan Kota Bogor dilakukan pada luas +administrasi kota Bogor sebesar 11.138 Hektar. Dalam mewujudkan Kota Jasa dan Permukiman, +terdapat beberapa hal yang dilakukan Kota Bogor dalam penataan ruang, yaitu: +1) Mewujudkan pusat pertumbuhan baru di 4 wilayah pelayanan melalui pengembangan guna +campuran +2) Mengembangkan rumah vertikal dan horizontal, serta rumah terstruktur dan rumah +swadaya/kampung +3) Meningkatkan kualitas permukiman kumuh secara terpadu baik fisik maupun sosial +ekonomi melalui perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana, peremajaan, dan +perbaikan kawasan +4) Mengembangkan perumahan vertikal dengan KDB rendah pada kawasan PPK, Sub PPK, +simpul-simpul TOD, jalan arteri dan kolektor yang sudah memenuhi kriteria teknis, kawasan +perumahaan padat tidak teratur yang direvitalisasi, dan permukiman padat sekitar +sempadan sungai +5) Mengembangkan perumahan baru yang dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana, +dan utilitas umum yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah +Selain itu, perwujudan Kota Pusaka melalui perencanaan tata ruang kota dilakukan melalui: +1) Pelestarian kawasan dan bangunan cagar budaya +2) PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan +dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH +skala kota +3) Menetapkan kawasan pusaka sebagai kawasan strategis kota +Penataan ruang kota yang berwawasan lingkungan harus dapat memperhatikan keberlanjutan agar +penciptaan ruang kota dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang hingga generasi di masa yang +140 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +akan datang. Perwujudan Kota Berkelanjutan dalam penataan ruang kota dilakukan melalui hal +sebagai berikut: +1) Pengembangan transportasi umum +2) Pengembangan transportasi ramah lingkungan dan pedestrian +3) Mengembangkan infrastruktur dan bangunan hijau +4) Mengembangkan ruang terbuka hijau +5) Menata kawasan situ dan sungai +6) Memperketat KDB +Gambar 2.97. Peta Wilayah Administrasi Kota Bogor Berdasarkan Permendagri No.107 Tahun 2014 +Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan +penataan ruang wilayah kota, sedangkan strategi penataan ruang adalah penjabaran dari kebijakan +penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah +ditetapkan. +141 Rancangan Akhir +Melihat definisi dari kebijakan penataan ruang yang disebutkan sebelumnya maka kebijakan +penataan ruang dirumuskan dengan kriteria: +a. Mengakomodasi kebijakan penataan ruang nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah +provinsi yang berlaku untuk Kota Bogor +b. Arahannya jelas, realistis dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan +c. Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan +timbul pada masa yang akan datang +d. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan +2.7.3. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kota +Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif kota adalah strategi dan rencana yang dibuat +oleh pemerintah kota untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya +di wilayah Kota Bogor. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk +mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta +mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah. +2.7.3.1. Pusat-Pusat Permukiman +Gambar 2.98. Pola Ruang Kota Bogor +Apabila dilihat dari RTRW provinsi, Provinsi Jawa Barat memiliki arahan dari struktur ruang yang +akan berkaitan dengan pengembangan struktur ruang kabupaten/kota di dalamnya. Beberapa arah +pemanfaatan yang terkait dengan struktur ruang di Kota Bogor antara lain ditunjukkan pada Gambar +2.99. Kawasan Lindung pada pola ruang Kota Bogor terdiri dari Kawasan lindung setempat, Kawasan +konservasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan perlindungan setempat terdiri dari Sempadan +Sungai dan Sempadan sekitar danau, situ atau waduk. Kawasan konsevasi Kota Bogor yaitu Kebun +Raya Bogor. Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri dari Rimba kota (hutan penelitian Darmaga), Taman +kota serta taman lingkungan, TPU dan jalur hijau. Kawasan Budidaya dalam rencana polar uang Kota +Bogor sebagai berikut: +142 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +- Kawasan pertanian +- Kawasan peruntukan industri +- Kawasan pariwisata +- Kawasan perumahan +- Kawasan perdagangan dan jasa +- Kawasan perkantoran +- Kawasan fasilitas umum dan sosial +- Kawasan transportasi +- Kawasan infrastruktur perkotaan +- Kawasan campuran +- Kawasan pertahanan dan keamanan +Gambar 2.99. Rencana Pola Ruang Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031 +143 Rancangan Akhir +2.7.3.2. Wilayah Pengembangan (WP) +Kota Bogor termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Bodebekpunjur. Bersama Kota Depok +dan Bekasi, Kota Bogor diarahkan sebagai kota terdepan ibukota Negara yang merupakan bagian +dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong pengembangan PKN kawasan +perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, serta mengembangkan +sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja; - Kabupaten Bogor dan Bekasi diarahkan +menjadi kawasan penyangga dalam sistem PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, serta untuk +mengembangkan sektor industri ramah lingkungan dan hemat penggunaan air tanah, tidak +mengakibatkan alih fungsi lahan di Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), serta kegiatan +pertambangan mineral logam dan non logam untuk mendukung pembangunan di Bodebekpunjur; - +Kawasan Puncak di Kabupaten Bogor - Cianjur diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan revitalisasi +kawasan lindung di KSN Jabodetabekpunjur. Sebagai bagian dari WP Bodebekpunjur, sektor +unggulan dan potensial wilayahnya meliputi Agroforestri, pariwisata, industri manufaktur, perikanan, +perdagangan, jasa, pertambangan, agribisnis dan agrowisata. +Beberapa fokus dalam wilayah pengembangan Kota Bogor, seperti pada pengembangan sistem pusat +permukiman terdapat pengembangan pada PKN yaitu kawasan perkotaan Bodebek. Kemudian +terdapat pengembangan sistem jaringan transportasi, terdapat pengembangan sistem jaringan jalan +yaitu di jalan umum, khusus, tol, terminal, dan jembatan. Selain itu, terdapat pengembangan sistem +jaringan kereta api yaitu KRL Jkt-Bgr, Bgr-Skb, dll. Pada sistem jaringan energi terdapat +pengembangan jaringan gas perkotaan, pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dan sistem +jaringan sumber daya air pada sistem jaringan irigasi Cibanon serta jaringan pengendalian banjir +(Bendung Katulampa, pintu air Empang). +Gambar 2.100. Wilayah Pengembangan Kota Bogor +144 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan +Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031, +wilayah Kota Bogor terbagi ke dalam lima Wilayah Pengembangan (WP) yaitu: +a. WP Samida meliputi seluruh Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Babakan, Kelurahan +Babakan Pasar, Kelurahan Cibogor, Kelurahan Ciwaringin, Kelurahan Gudang, Kelurahan +Kebon Kalapa, Kelurahan Pabaton, Kelurahan Paledang, Kelurahan Panaragan, Kelurahan +Sempur, dan Kelurahan Tegalega), sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Menteng), +sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Empang, Kelurahan Bondongan, Kelurahan +Batutulis, dan Kelurahan Lawanggintung), dan sebagian Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan +Baranangsiang dan Kelurahan Sukasari); +b. WP Pasima meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Balungbangjaya, +Kelurahan Bubulak, Kelurahan Gunungbatu, Kelurahan Loji, Kelurahan Margajaya, +Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasirkuda, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan +Sindangbarang, dan Kelurahan Situgede); +c. WP Utara meliputi sebagian Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Cilendek Barat, Kelurahan +Cilendek Timur, Kelurahan Curug, Kelurahan Curug Mekar, dan Kelurahan Semplak) dan +seluruh Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Cibadak, Kelurahan Kayumanis, Kelurahan +Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kedungjaya, Kelurahan Kedungwaringin, +Kelurahan Kencana, Kelurahan Mekarwangi, Kelurahan Sukadamai, Kelurahan Sukaresmi, +dan Kelurahan Tanah Sareal); +d. WP Purwa meliputi seluruh Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Bantarjati, Kelurahan +Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan +Kedunghalang, Kelurahan Tanahbaru, dan Kelurahan Tegalgundil); dan +e. WP Daksina meliputi sebagian Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Bojongkerta, +Kelurahan Cikaret, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan +Kertamaya, Kelurahan Muarasari, Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pakuan, Kelurahan +Pamoyanan, Kelurahan Rancamaya, dan Kelurahan Ranggamekar) dan sebagian Kecamatan +Bogor Timur (Kelurahan Katulampa, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Sindangsari, dan +Kelurahan Tajur). +145 Rancangan Akhir +Gambar 2.101. Pusat Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031 +Penetapan WP dimaksudkan untuk mendistribusikan pelayanan kegiatan kepada masyarakat serta +mengurangi pergerakan penduduk ke pusat kota. Berdasarkan pertimbangan di atas maka +pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor direncanakan sebagai berikut: +Tabel 2.68. Pembagian Wilayah Pelayanan (WP) Kota Bogor +Wilayah +Skala Rencana Jumlah +No Pelayanan Lokasi Pusat Fungsi Pusat Ket. +Pelayanan Penduduk (jiwa) +(WP) +1 WP Samida Kawasan Pusat Kota Seluruh 273.811 - +(WP A) Pemerintahan Sub-Pusat Kota, WP +& Perkantoran Kota (Pusat +& Komersial di WP A) +sekitar Kebun Raya +(Pusat Kota Lama) +146 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Wilayah +Skala Rencana Jumlah +No Pelayanan Lokasi Pusat Fungsi Pusat Ket. +Pelayanan Penduduk (jiwa) +(WP) +2 WP Pasima Daerah Bubulak– Sub Pusat WP 186.424 Melayani +(WP B) Sindangbarang Kota (Pusat penduduk +WP B) perbatasan +3 WP Utara (WP Daerah Yasmin–Pasar Sub Pusat WP 456.499 - +C) TU Kemang Kota (Pusat +WP C) +4 WP Purwa (WP Daerah Warung Sub Pusat WP 295.188 - +D) Jambu-Jl. Kota (Pusat +Adnawijaya WP D) +5 WP Daksina Daerah Tajur Sub Pusat WP 324.509 Melayani +(WP E) & sekitar rencana Kota (Pusat penduduk +akses WP E) perbatasan +Toll Ciawi-Sukabumi- +Inner Ring Road +Sumber: Perda Kota Bogor No.6 Tahun 2021, Bappeda Kota Bogor +Arahan pengembangan setiap Wilayah Pelayanan (WP) sebagai berikut. Adapun arah pemanfaatan +ruang WP Kota Bogor terlampir pada Tabel 2.69. +1. PPK sebagai sebagai pusat kota lama (kawasan pusaka) diarahkan untuk mempertahankan +dan meremajakan kegiatan perdagangan dan jasa yang ada, pusat perkantoran, dan RTH +skala kota; +2. Sub PPK Pasima sebagai pusat WP Pasima diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru +dengan kegiatan utama jasa akomodasi, perdagangan dan pengembangan TOD Bubulak; +3. Sub PPK Utara sebagai pusat WP Utara diarahkan sebagai kawasan perkotaan baru dengan +kegiatan utama perdagangan jasa dan pasar induk; +4. Sub PPK Purwa sebagai pusat WP Purwa diarahkan sebagai gerbang kota melalui +pengembangan kawasan campuran dengan kegiatan utama perdagangan, jasa akomodasi, +perkantoran dan wisata kuliner; +5. Sub PPK Daksina sebagai pusat WP Daksina diarahkan sebagai wilayah perkembangan +ekonomi terbatas, dengan kegiatan utama sentra otomotif, wisata belanja, Meeting – +Incentive – Convention - and Exhibition (MICE), jasa akomodasi dan ekowisata; dan +6. PL pada masing-masing SWP akan dilengkapi dengan sarana prasarana skala lingkungan +Tabel 2.69. Indikasi Program Pengembangan Wilayah Pelayanan +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +I WP Samida +1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Samida (WP A) Kem ATR/BPN, DPUPR +(RDTR) WP Samida (WP A) dan proses +legalisasi +2 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub Sub WP Samida (WP A) DPUPR +WP Samida (WP A) +3 Penataan Kawasan Transit Oriented TOD Stasiun Bogor Kem PUPR, Kem +Development (TOD) Kota Bogor Perhubungan, PT KA +DISHUB, DPUPR, +BAPPEDA, DISPERUMKIM, +147 Rancangan Akhir +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +TOD Baranangsiang Kem PUPR, Kem +Perhubungan, PT KAI +DISHUB, DPUPR, +BAPPEDA, DISPERUMKIM, +4 Pengembangan RTH skala kota PPK WP Samida (WP A) DISPERUMKIM +5 Pengembangan RTNH skala kota PPK WP Samida (WP A) DISPERUMKIM +6 Peremajaan kawasan permukiman padat Kel Panaragan, Kel Paledang, Kem PUPR, Diskimrum +tidak teratur Kel Babakan Pasar, Kel Jabar, +Gudang, Kel Empang, Kel DISPERUMKIM, DPUPR, +Tegalega dan Kel Sempur BAPPEDA +7 Penataan fasilitas minimum pusat kota WP Samida (WP A) Kem PUPR, Diskimrum +yang telah ada Jabar, +DISPERUMKIM, DPUPR, +BAPPEDA +8 Penataan Pusat Lingkungan A1, A2 Kelurahan Kebon Kalapa, DPUPR, DPMPTSP, +Sukasari BAPPEDA, DISHUB +9 Penataan sekotor informal (PKL) WP Samida (WP A) DINAS KUMKM +II WP Pasima +1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Pasima (WP B) DPUPR +(RDTR) WP Pasima (WP B) dan proses +legalisasi +2 Penyusunan Rencana rinci Kawasan Pusat Sub PPK WP Pasima (WP B) DPUPR +WP Pasima (WP B) +3 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub Sub Pusat WP Pasima (WP B) DPUPR +WP Pasima (WP B) +4 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Kota/ +Regional +5 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Sub Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota +6 Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan Sub PPK Pasima (WP B): +kerjasama pembangunan Sub PPK WP Terminal Bubulak, sekitar +Pasima (WP B) Sindangbarang +7 Pengembangan kawasan Sub PPK WP Sub PPK Pasima (WP B): DPUPR, BAPPEDA, +Pasima (WP B) dan melengkapi sarana Terminal Bubulak, sekitar DISPERUMKIM +prasarana minimum Sub PPK WP Pasima Sindangbarang +(WP B) (perencanaan, penyiapan lahan dan +pembangunan) +8 Pembangunan RTH skala WP Sub PPK Pasima (WP B): DLH, DISPERUMKIM +Terminal Bubulak, sekitar +Sindangbarang +9 Pembangunan Pusat Lingkungan B1 dan B2 Kelurahan Balungbang Jaya, DPUPR, DPMPTSP, +Gunungbatu BAPPEDA, DISHUB +III WP Utara +1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Utara (WP C) DPUPR +(RDTR) WP Utara (WP C) dan proses +legalisasi +2 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat Yasmin – Pasar TU Kemang DPUPR +WP Utara (WP C) +3 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub Sub Pusat WP Utara (WP C) DPUPR +WP Pasima (WP C) +148 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +4 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Kota/ +Regional +5 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Sub Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota +6 Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan Sub PPK Utara 9WP C): +kerjasama pembangunan di Sub PPK C Yasmin–Pasar TU Kemang +7 Pengembangan kawasan Sub PPK WP Utara Sub PPK Utara 9WP C): DPUPR, BAPPEDA, +(WP C) dan melengkapi sarana prasarana Yasmin–Pasar TU Kemang DISPERUMKIM +minimum Sub PPK WP Utara (WP C) +(perencanaan, penyiapan lahan dan +pembangunan) +8 Pembangunan RTH skala WP WP Utara (WP C) DLH, DISPERUMKIM +9 Pembangunan Pusat Lingkungan C1, C2, C3, Kelurahan Mekarwangi, DPUPR, DPMPTSP, +C4 Sukadamai, Kebonpedes, BAPPEDA, DISHUB +Cilendek Barat +IV WP Purwa +1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Purwa (WP D) Kem ATR/BPN, DPUPR +(RDTR) WP Purwa (WP D) dan proses +legalisasi +2 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat Sub PPK D, Warung Jambu– DPUPR +WP Purwa (WP D) Jalan Adnawijaya +3 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub Sub Pusat WP Purwa (WP D) DPUPR +WP Purwa (WP D) +4 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Kota/ +Regional +5 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Sub Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota +6 Penyusunan RTBL koridor Jalan Raya Koridor Bogor-Jakarta DPUPR, DISPERUMKIM +Bogor-Jakarta +7 Penataan kawasan Simpang Pomad– Simpang Pomad–Perbatasan DPUPR, DISPERUMKIM +perbatasan kota kota +8 Penyusunan rencana peluang investasi dan WP Purwa +kerjasama pembangunan Sub PPK WP +Purwa (WP D) +9 Pengembangan kawasan Sub PPK WP Sub PPK D, Warung Jambu– DPUPR, BAPPEDA, +Purwa (WP D) dan melengkapi sarana Jalan Adnawijaya DISPERUMKIM +prasarana minimum Sub PPK WP Purwa +(WP D) (perencanaan, penyiapan lahan dan +pembangunan) +10 Pembangunan RTH skala WP WP Purwa (WP D) DLH, DISPERUMKIM +11 Pembangunan Pusat Lingkungan D1, D2, D3 Kelurahan Kedunghalang, DPUPR, DPMPTSP, +dan D4 Ciluar, Cimahpar, Tegalgundil BAPPEDA, DISHUB +V WP Daksina +1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang WP Daksina (WP E) DPUPR +(RDTR) WP Daksina (WP E) dan proses +legalisasi +2 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Pusat Jalan Raya Tajur dan sekitar DPUPR +WP Daksina (WP E) akses Tol Ciawi– Sukabumi– +Inner Ring Road +149 Rancangan Akhir +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +3 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Sub Sub Pusat WP Dasina (WP E) DPUPR +WP Daksina (WP E) +4 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Kota/ +Regional +5 Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Transit Kawasan TOD Skala Sub Kota DPUPR +Oriented Development (TOD) Skala Sub Kota +6 Penataan kawasan perbatasan Simpang Simpang Jalan Tajur–Jalan DPUPR, DISPERUMKIM +Jalan Tajur – Jalan Raya Ciawi Sukabumi Raya Ciawi Sukabumi +7 Penyusunan RTBL Koridor Inner Ring Road Koridor Inner Ring Road DPUPR, DISPERUMKIM +8 Penyusunan rencana peluang investasi dan Jalan Raya Tajur dan sekitar +kerjasama pembangunan Sub PPK WP akses Tol Ciawi – Sukabumi – +Daksina Inner Ring Road +9 Pengembangan kawasan Sub PPK WP Jalan Raya Tajur dan sekitar DPUPR, BAPPEDA, +Daksina (WP E) dan melengkapi sarana akses Tol Ciawi – Sukabumi – DISPERUMKIM +prasarana minimum Sub PPK WP Daksina Inner Ring Road +(WP E) (perencanaan, penyiapan lahan dan +pembangunan) +10 Pembangunan RTH skala WP WP Daksina DLH, DISPERUMKIM +11 Pembangunan Pusat Lingkungan E1, E2, E3, Kelurahan Katulampa, Cipaku, DPUPR, DPMPTSP, +E4 Kertamaya, Mulyaharja BAPPEDA, DISHUB +Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024 +2.7.3.3. Kawasan Strategis Kota Bogor +Kawasan strategis yang direncanakan tidak terbatas hanya kepada kawasan strategis kota namun +juga kawasan stategis nasional sebagaimana tertuang dalam RTRWN dan Kawasan stategis provinsi +sebagaimana tertuang dalam RTRWP Jawa Barat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 +Tahun 2008 yang menjadi dasar dalam penetapan RTRWN, kawasan strategis nasional terkait dengan +Kota Bogor adalah kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur, dengan kriteria kepentingan adalah +ekonomi. Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk dalam +wilayah perencanaan kawasan strategis ini. +Tabel 2.70. Rencana Strategis Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Barat +Rencana Strategis Nasional Rancangan RTRW Provinsi Jawa Barat +Jalan Tol Bogor Ring Road Jalan Tol Bogor Ring Road +Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi +Rencana fungsi Jalan RTRW Provinsi +Terminal Tipe A Pembangunan/rehabilitasi terminal tipe A +Rencana Double Track Bogor – Sukabumi Rencana Double Track Bogor – Sukabumi +Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ Light Rail Rencana pengembangan jaringan dan layanan KA +Transit- (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, perkotaan Metropolitan Bodebekkarpur (Cibubur- +Bogor, Depok dan Bekasi Bogor) +Rencana Pembangunan Transit Oriented +Development (TOD), +Angkutan Massal berbasis Bus Jabodetabek +Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 – 2042, Kota Bogor disebutkan +masuk dalam wilayah provinsi Bodebekpunjur yang dijadikan sebagai pengembangan Kawasan +150 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN +Jabodetabekpunjur serta antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan. +Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pembangunan dan mengurangi +kesenjangan pembangunan antarwilayah di Jawa Barat. Fokus pengembangan yang akan dilakukan +adalah dengan Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi diarahkan sebagai kota terdepan ibukota +Negara yang merupakan bagian dari pengembangan KSN Jabodetabekpunjur untuk mendorong +pengembangan PKN kawasan perkotaan Jabodetabek, menjadi simpul pelayanan dan jasa perkotaan, +serta mengembangkan sektor perdagangan, jasa dan industri padat tenaga kerja. +Beberapa proyek strategis nasional (PSN) juga dilakukan di wilayah Kota Bogor, mulai dari +pembangunan jalan tol hingga integrasi angkutan massal. Bappeda Kota Bogor menyebutkan, paling +tidak terdapat empat pembangunan PSN yang dilakukan di Kota Bogor, yaitu pembangunan dua jalan +tol (Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) dan Bogor Outer Ring Road (BORR)), pembangunan kereta api +ringan atau Light Rail Transit (LRT) hingga Kota Bogor, serta pembangunan jalur ganda atau +doubletrack kereta api Bogor-Sukabumi. Pada tahun 2023, dilaporkan telah selesai terbangun satu +dari empat PSN tersebut, yaitu tol Bocimi yang terhubung dengan tol Jagorawi dan kemudian +berlanjut di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. PSN lainnya yaitu pembangunan layanan +LRT dari Cibubur hingga terhubung ke Kota Bogor. Kementerian Perhubungan melalui Badan +Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mewacanakan untuk melanjutkannya pada tahun 2024. +Terakhir yaitu pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi beserta jembatan layang atau +skybridge yang menghubungkan Stasiun Bogor dengan Stasiun Paledang yang ditargetkan akan +selesai pada akhir Januari untuk doubletrack dan Februari untuk skybridge. +Lebih lanjut, Kota Bogor terpilih menjadi pilot project National Urban Development Project (NUDP) +atau proyek pembangunan perkotaan nasional oleh pemerintah pusat. Proyek tersebut bertujuan +meningkatkan perencanaan dan pemrograman pembangunan kota yang terpadu serta penyusunan +prioritas program investasi modal. Pencapaian tujuan NUDP ini diukur dengan tiga indikator utama, +yaitu tersusunnya strategi nasional pembangunan infrastruktur perkotaan, tersusunnya rencana dan +program pembangunan perkotaan terpadu serta keterpaduan antara kerangka perencanaan +investasi dan penganggaran. +Selajutnya, penetapan kawasan strategis kota yang ditetapkan dalam RTRW Kota Bogor ini +didasarkan kepada kriteria fungsi kawasan terbagi menjadi tiga yaitu kawasan strategis lingkungan, +sosial budaya, dan ekonomi. +a. Kawasan strategis lingkungan yang meliputi: i) kawasan Kebun Raya dan sekitarnya, ii) +Kawasan Situgede dan hutan Cifor, dan iii) sempadan sungai Ciliwung dan Cisadane. +b. Kawasan strategis sosial budaya yang meliputi: i) Kawasan perdagangan lama di Pasar +Bogor, Pecinan di Suryakencana dan Kampung Arab di Empang, ii) Kawasan Istana Batu Tulis +dan sekitarnya, iii) Kawasan Perumahan berarsitektur khas di taman Kencana. +c. Kawasan strategis ekonomi yang meliputi: i) kawasan pasar Kebon Kembang dan sekitarnya, +dan ii) pusat Wilayah Pelayanan (WP)/subpusat pelayanan kota. +151 Rancangan Akhir +Gambar 2.102. Penetapan Kawasan Strategis Kota Bogor Berdasarkan Revisi RTRW Kota Bogor 2011-2031 +2.7.4. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah +Arah Kebijakan Kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045 yang menjadi bahan masukan bagi +penyusunan RPJPD Kota Bogor diacu pada dua hal yaitu arah kebijakan kewilayahan terkait isu +perkotaan dan arah kebijakan wilayah Jawa. Wilayah Jawa berkontribusi pada perekonomian +Indonesia sebesar 56,5 persen pada tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, Wilayah Jawa +berpotensi tumbuh rata-rata sekitar 5,9-6,5 persen per tahun, dengan kontribusi Wilayah pada +kisaran 48,3 persen pada tahun 2045. Pada tahun 2045, sebagian besar Wilayah Jawa akan menjadi +kawasan perkotaan, yang diproyeksikan menjadi tempat tinggal bagi kurang lebih 70 persen +penduduk di Wilayah Jawa. Kawasan strategis aglomerasi penduduk tersebut menjadi suatu +kekuatan market yang sangat potensial dan menjadi demand generator bagi kawasan lainnya. +Aglomerasi penduduk juga memungkinkan terjadinya diversifikasi aktivitas ekonomi secara +signifikan, dengan aktivitas ekonomi penumpu utama di kawasan perkotaan adalah sektor jasa +(tertiary sector). +152 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Kawasan perkotaan menjadi tempat interaksi multikultural yang harus diiringi dengan penguatan +ketahanan sosial. Signifikansi peran kawasan perkotaan dan pesatnya aktivitas ekonomi perkotaan +tersebut perlu diperkuat dan didukung, dengan tetap menjaga kualitas lingkungan, serta dengan +menguatkan ketahanan kawasan perkotaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Dalam konsep +kawasan strategis, kawasan fungsional perkotaan di Jawa tumbuh secara generik menjadi 3 (tiga) +jenis, yaitu megapolitan, metropolitan, dan pusat aglomerasi. +Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah “Megalopolis yang unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, +dan Berkelanjutan”, melalui 5 (lima) prioritas yang salah satunya sangat terkait dengan Kota Bogor +adalah penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan +risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan, serta penguatan ketangguhan +bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis. +Dalam mendukung Transformasi Ekonomi, Wilayah Jawa diarahkan sebagai koridor “Industri +Berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi” yang diupakan melalui berbagai kebijakan. Kebijakan yang +dapat terkait dengan pengembangan Kota Bogor ke depan antara lain adalah: +• Pengembangan kawasan strategis industri Serang-Tangerang (klaster industri pengolahan +material/metalurgi, pengolahan petrokimia, pengolahan perikanan, dan industri orientasi +ekspor), kawasan strategis industri Bekasi - Karawang-Subang dan Jawa Utara (klaster +industri consumer goods dan general manufacture). Walaupun tidak masuk ke dalam klaster +secara langsung, namun keberadaan kawasan-kawasan strategis tersebut akan sangat +berpengaruh terhadap perkembangan Kota Bogor saat ini maupun di masa yang akan +datang. +• Pengembangan Konsep Hub Kebudayaan dan Industri Kreatif (Cultural Hub and Creative +Industry (CCI)) juga perlu diadopsi dalam pengembangan pariwisata melalui +penyelenggaraan Meeting, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) di wilayah- +wilayah perkotaan. +• Pengembangan kawasan perkotaan yang memiliki potensi urban & health/medical tourism +seperti Megapolitan Jakarta-Bandung, Megapolitan Surabaya-Malang, dan Metropolitan +Semarang. +• Pengembangan perkotaan (mengacu kepada konsep IKN) yang cerdas, hijau, dan +berkelanjutan antara lain penyediaan akses layanan publik yang inklusif, pengembangan +urban farming, penggunaan Internet of Things (IoT), pengembangan Transit Oriented +Development (TOD) dan transportasi hijau, penerapan smart city dan ekonomi sirkuler, serta +peningkatan creative financing. +• Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan +berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya +tamping. +• Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan +kawasan perkotaan inklusif dan global (global city), yaitu pada megapolitan Jakarta- +Bandung, megapolitan Surabaya-Malang, dan metropolitan Semarang, serta pada pusat- +pusat aglomerasi yaitu Cirebon, Cilacap, Solo, Madiun, Kediri, dan Jember. +Selain arah kebijakan kewilayahan yang mendukung Transformasi Ekonomi, arah kebijakan +kewilayahan terkait perkotaan dan Kota Bogor pada transformasi lain adalah pada Arah Kebijakan +Landasan Transformasi Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Arah kebijakan ekologi difokuskan +pada pengendalian polusi, penguatan kebijakan lingkungan, peningkatan pemanfaatan energi +153 Rancangan Akhir +terbarukan, serta peningkatan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim dan bencana. Arah +kebijakan ekologi terkait antara lain adalah (i) Peningkatan pemantauan kualitas pengelolaan +lingkungan hidup terutama pada kualitas udara yang masih rendah di Provinsi DKI Jakarta dan +kualitas air di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI +Yogyakarta; dan (ii) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung, daya tampung +lingkungan hidup termasuk mitigasi risiko pada wilayah perkotaan. Untuk arah kebijakan untuk +mendukung ketahanan sumber daya air terpadu, yang terkait dan menjadi perhatian adalah +Normalisasi sungai yang melintas di tengah perkotaan. +2.7.4.1. Arah Kebijakan Terkait Perkotaan +Salah satu arah kebijakan Transformasi Ekonomi yang terkait dengan perkotaan adalah Perkotaan +sebagai pusat Pertumbuhan Ekonomi. Peran perkotaan dengan berbagai fasilitas yang telah tersedia, +sangat diharapkan dapat mendorong wilayah-wilayah di sekitarnya mendapat dampak positif dari +sebuah perkembangan. Pada proses perkembangannya, RPJPN 2025-2045 memperhatikan bahwa +hubungan aglomerasi kota-kota besar menjadi metropolitan dapat memiliki peran yang sangat +signifikan. Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju +sehingga dapat menjadi hub ekonomi nasional dan global, termasuk pengembangan Ibu Kota +Nusantara (IKN) sebagai superhub ekonomi sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan. +Perkotaan yang responsif terhadap pertumbuhan penduduk mengantisipasi perkiraan peningkatan +persentase penduduk wilayah perkotaan di Indonesia, yaitu sebesar 72,9 persen pada tahun 2045, +diperlukan tata kelola pembangunan termasuk dalam pembangunan perkotaan yang dapat +mengimbangi tuntutan peningkatan kualitas pelayanannya. Tingkat kompleksitas di Wilayah +Metropolitan (WM) seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya memerlukan tata kelola yang +lebih andal. Arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk mendorong pembangunan +perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, menjadikan perkotaan yang +layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan penggerak ekonomi Kawasan +sekitarnya. Penanganan yang tepat sehingga penduduk menjadi pendorong utama yang positif bagi +pembangunan. +Posisi Kota Bogor sebagai bagian dari kawasan Jabodetabekpunjur tentu sangat berkaitan dengan +arah kebijakan di atas. Integrasi sistem transportasi dengan mobilitas yang tinggi di kawasan +Jabodetabekpunjur jika tidak disikapi dan antisipasi dengan baik hanya akan mendatangkan dampak +negative terhadap mobilitas internal di Kota Bogor. Begitu pun dengan upaya menjadikan Kota Bogor +sebagai kota layak huni, inklusif, dan berbudaya, yang diimbangi dengan upaya mendorong kota hijau +dan berketahanan. Perwujudan kota maju dengan mengedepankan kesejahteraan melalui +penerapan compact city, serta pengembangan kelembagaan dan regulasi pengelolaan perkotaan, +menjadi arahan yang dapat dijadikan acuan bagi Kota Bogor di masa yang akan datang. Sedangkan +dalam rangka Pembangunan IKN sebagai Superhub Ekonomi, secara langsung Kota Bogor tidak +memiliki keterkaitan, namun secara prinsip dan konsep pengembangan, seperti halnya menuju +wilayah yang berdaya saing dan inovatif, tetap dapat menjadi acuan untuk diterapkan. +Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan perkotaan difokuskan untuk +mendorong pembangunan perkotaan yang lebih terstruktur terutama untuk mengelola urbanisasi, +menjadikan perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan, serta sebagai pusat pertumbuhan dan +penggerak ekonomi kawasan sekitarnya. Pembangunan perdesaan dan perkotaan dilaksanakan +secara terpadu dengan mempertimbangkan peran strategis masing-masing kawasan. +154 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Pengembangan wilayah metropolitan, kota besar dan kawasan perkotaan lainnya sebagai pusat +pertumbuhan yang terutama memenuhi standar pelayanan perkotaan berdasarkan prinsip layak +huni, inklusif dan berbudaya; hijau dan berketahanan; serta maju menyejahterakan. +Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang pembangunan Indonesia +sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. +Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan +investasi dan nilai tambah, serta perluasan lapangan kerja dengan menerapkan ekonomi hijau dan +biru. Pengembangan pusat- pusat pertumbuhan wilayah berdasarkan RPJPN 2025-2045 difokuskan +pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan. +Dalam hal ini yang dapat berkaitan dengan pengembangan Kota Bogor ke depan yaitu (i) kawasan +pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata; dan (ii) +kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan perdagangan. +2.7.4.2. Arah Kebijakan Sarana dan Prasarana Kota Bogor +Dalam mewujudkan RPJPN 2025-2045, Kota Bogor masih memiliki tantangan dalam pengembangan +sarana dan prasarana yaitu layanan infrastruktur dasar yang belum menyeluruh dan masih terbatas. +Maka dari itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar lainnya +melalui: +1. Pemenuhan jumlah dan peningkatan kualitas rumah tinggal serta lingkungannya yang layak +huni bagi keluarga, terutama bagi korban bencana dan korban relokasi. +2. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal melalui program pengembangan dan +penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Rumah Susun Sewa (Rusunawa). +3. Peremajaan Kota Bogor terutama pada kawasan permukiman padat tidak teratur seperti +Kel Panaragan,Kel Paledang, Kel Babakan Pasar, Kel Gudang, Kel Empang, Kel Tegalega dan +Kel Sempur. +4. Pembangunan dan peningkatan jaringan transmisi untuk pemenuhan akses air minum aman +serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif. +5. Pengembangan dan perluasan jaringan distribusi serta retikulasi untuk meningkatkan +daerah pelayanan air siap minum dan air bersih. +6. Peningkatan komitmen daerah dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah dengan +berorientasi ekonomi sirkuler dan nilai ekonomis melalui pembentukan Dewan Sekretariat +bersama pengelolaan sampah regional, pengembangan pengelolaan sampah skala +lingkungan berbasis komunitas dengan metode 3R (Reuse, Reduce, Recycle), metode bank +sampah, dan metode kemitraan pengolahan. +2.7.4.3. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Kota Bogor +Pusat-pusat pertumbuhan wilayah dibangun dalam rangka menopang Pembangunan Indonesia +sebagai negara Nusantara dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal. +Kawasan pusat pertumbuhan yang dikembangkan diharapkan dapat mendorong peningkatan +investasi dan nilai tambah (value added), serta memperluas lapangan kerja dengan menerapkan +prinsip ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy). Pengembangan pusat- +pusat pertumbuhan wilayah difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah +yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi: (1) sentra pertanian, perikanan, perkebunan, dan +pertambangan sebagai pusat produksi; (2) kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan +sumber daya alam; (3) kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat perkemabngan +155 Rancangan Akhir +industry dan jasa pariwisata; serta (4) kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa, dan +perdagangan. +Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, dalam tahap perencanaan dilakukan +dengan memperhatikan serta mempertimbangkan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika +pasar. Dalam tahap Pembangunan, diarahkan pada: (1) Pembangunan sentra produksi berbasis +komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif +yang berdaya saing tinggidengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan +hinterland, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok; (2) percepatan Pembangunan +infrastruktur dalam dan luar kawasan dengan menekankan pada prinsip sinergi sumber pendanaan +dari APBN dan non-APBN; (3) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia +usaha; dan (4) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan. +Tabel 2.71. Indikasi Program Transportasi +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +I Studi dan Kajian +1 Kajian pola ditribusi dan pola perjalanan Kota Bogor DISHUB +2 Penyusunan database jaringan jalan Kota Bogor DPUPR +3 Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kota Bogor DISHUB +(RIP) +4 Sistem Informasi sarana dan prasarana Kota Bogor DISHUB +angkutan umum +II Jaringan Jalan +A Penetapan fungsi jalan Kota Bogor DPUPR +B Peningkatan Jalan +1 Jalan kolektor sekunder Jalan Pajajaran DPUPR +Jalan KS Tubun DPUPR +Jalan Letjen Ibrahim Adjie DPUPR +Jalan Mayjen Ishak Djuarsa DPUPR +Jalan Pangeran Shogiri DPUPR +Jalan Tumenggung Wiradiredja; DPUPR +Jalan Parung Banteng DPUPR +Jalan Kayumanis-Cilebut DPUPR +Jalan Cibeureum DPUPR +Jalan Kapten Yusuf DPUPR +Jalan Cipaku DPUPR +Jalan Warung Nangka DPUPR +Jalan Mandala Ciluar DPUPR +2 Jalan Lokal Tersebar di Kota Bogor DPUPR +3 Perbaikan geometrik simpang Simpang Jalan Tentara Pelajar – DPUPR +Jalan Johar +Simpang Jalan Tentara Pelajar – DPUPR +Jalan Manunggal +Simpang Jalan R. Saleh DPUPR +Bustaman – Jalan Pahlawan +Simpang Jalan Pomad - Jalan DPUPR +KS. Tubun +156 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +Simpang Jalan Raya Pemda – DPUPR +Jalan KS Tubun (Talang) +Simpang Jalan Arteri Tol DPUPR +Lingkar Bogor - Jalan KS. Tubun +Simpang Jalan Pajajaran – DPUPR +Jalan KS Tubun – Jalan +Adnawijaya (Warung Jambu) +Simpang Jalan Raya Pajajaran – DPUPR +Jalan Lodaya – Jalan Salak +Simpang Jalan Raya Pajajaran – DPUPR +Jalan Pangrango +Simpang Tol Lingkar Bogor – DPUPR +Jalan Pangeran Sogiri +Simpang Ahmad Syam – DPUPR +Cimahpar +Simpang Jalan Ahmad Syam – DPUPR +Jalan Tol Jagorawi (Kampung +Sawah) +4 Pembangunan persimpangan tidak sebidang Persimpangan Jalan RE DPUPR +Martadinata +Persimpangan Jalan MA Salmun DPUPR +Persimpangan Jalan Kebon DPUPR +Pedes +Persimpangan Jalan Kapten DPUPR +Muslihat +Jalan arteri, kolektor dan lokal DPUPR +lainnya +5 Peningkatan Jembatan Jembatan sungai Ciliwung di DPUPR +Jalan Ahmad Yani +Jembatan sungai Ciliwung di DPUPR +Jalan KH Sholeh Iskandar +Jembatan sungai Ciliwung di DPUPR +Jalan Otto Iskandardinata +Jembatan sungai Ciliwung Jalan DPUPR +Jalak Harupat +C Pembangunan jalan +1 Pengembangan jalan tol +a Pembangunan akses konektivitas ke jalan tol Akses konektivitas ke Jalan Tol Kementrian PUPR, +Lingkar Bogor (BoRR) DPUPR, BUMN, +swasta +Akses konektivitas ke Jalan Tol Kementrian PUPR, +Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi) DPUPR, BUMN, +swasta +2 Pembangunan jalan non tol +a Pembangunan jalan arteri primer Jalan Arteri paralel dengan Kementrian PUPR, +jalan tol lingkar bogor ruas DPUPR, BUMN, +Ciluar Kedunghalang (Jalan R2) swasta +157 Rancangan Akhir +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +b Pembangunan jalan arteri sekunder Jalan R3 Parungbanteng – Kementrian PUPR, +Wangun DPUPR, BUMN, +swasta +Jalan Bogor Inner ring Road Kementrian PUPR, +DPUPR, BUMN, +swasta +Pembangunan jalan di sisi jalan Kementrian PUPR, +tol Jagorawi di WP Daksina DPUPR, BUMN, +swasta +Pembukaan akses jalan poros Kementrian PUPR, +barat timur dan utara selatan di DPUPR, BUMN, +WP Utara dan WP Purwa swasta +c Pembangunan jalan kolektor sekunder Rencana ruas jalan: Jalan KH DPUPR +Soleh Iskandar (dekat pertigaan +Jalan Raya Semplak) – Kel +Kencana – Jambu Dipa (Kab. +Bogor) +Rencana ruas jalan: Jalan Raya DPUPR +Semplak- Jalan KH Sholeh +Iskandar – Kel Mekarwangi – +Jalan Cilebut (Cilebut Barat, Kab +Bogor) +Rencana ruas jalan: Jalan KH DPUPR +Sholeh Iskandar – Bukit +Cimanggu Villa – Jalan Cilebut +Raya +Rencana ruas jalan: Stasiun DPUPR +Sukaresmi – Jalan Raya Pemda +(Kedung Halang) +Rencana ruas jalan Stasiun DPUPR +Sukaresmi -– Jalan Kemang – +Kedung Halang (Sholeh +Iskandar) +Rencana ruas jalan: Jalan Bukit DPUPR +Cimanggu Villa – Kel +Mekarwangi +Rencana ruas jalan: Jalan DPUPR +Perdana Raya – kel Kencana +Rencana ruas jalan: Jalan DPUPR +Sukaraja (samping sungai +Ciluar) – Perum Pondok Aren – +Jalan Tanah Baru +Rencana ruas jalan: Jalan DPUPR +Adnawijaya – Jalan P Asogiri – +Jalan Sukaraja (samping sungai +Ciluar +Rencana ruas jalan: Jalan DPUPR +Ahmad Sobana – Jalan P Shogiri +– samping jalan Toll Jagorawi +Rencana ruas jalan: Jalan R3 – DPUPR +Kampung Cokondang – samping +158 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +jalan Toll Jagorawi – Jalan +Katulampa +Rencana ruas jalan tembus DPUPR +Menteng Asri – Jl. Tentara +Pelajar +Rencana ruas jalan akses Bogor DPUPR +Inner Ring Road ke Lingkar Luar +Bogor +Rencana ruas jalan akses Bogor DPUPR +Inner Ring Road ke Tol Bocimi +Rencana ruas jalan alternatif DPUPR +Situ Gede +Rencana ruas jalan dibawah DPUPR +jalur listrik tegangan tinggi +d Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Tersebar di Kota Bogor DPUPR +jembatan +3 Optimalisasi fungsi bagian-bagian jalan pada Semua WP DPUPR +ruang manfaat jalan (rumaja), ruang milik +jalan (rumija), dan ruang pengawasan jalan +(ruwasja) +4 Pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan Semua WP DPUPR +(rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat +penerangan jalan, alat pengendali dan +pengaman pengguna jalan, alat pengawasan +dan pengamanan jalan, fasilitas untuk +sepeda, pejalan kaki dan penyandang +disabilitas, fasilitas pendukung kegiatan lalu +lintas dan angkutan jalan yang berada di +dalam dan di luar badan jalan) +5 Pengembangan prasarana dan sarana +kendaraan tidak bermotor (jalan pejalan kaki +dan jalur khusus sepeda) +a Pembangunan sarana dan prasarana Jalan Mayor Oking DPUPR +kendaraan tidak bermotor +Jalan MA Salmun DPUPR +Jalan Merdeka DPUPR +Jalan RE Martadinata DPUPR +Jalan Paledang DPUPR +Jalan Kapten Muslihat DPUPR +Jalan KS Tubun DPUPR +Jalan KH Sholeh Iskandar DPUPR +Jalan KH Abdullah Bin Nuh DPUPR +Jalan Brigjen Saptaji DPUPR +Jalan Dr. Sumeru DPUPR +Jalan Mawar DPUPR +Jalan Sempak DPUPR +Jalan Ir. H. Djuanda DPUPR +Jalan Jenderal Sudirman DPUPR +Jalan Jenderal Ahmad Yani DPUPR +Jalan Dadali DPUPR +159 Rancangan Akhir +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +Jalan Jalak Harupat DPUPR +Jalan Pemuda DPUPR +Jalan Suryakancana DPUPR +Jalan Siliwangi DPUPR +Jalan Pajajaran DPUPR +Jalan Otto Iskandardinata DPUPR +Jalan Adnawijaya DPUPR +Jalan Ahmad Sobana DPUPR +Jalan Ahmad Syam DPUPR +Jalan lokal kawasan komersial DPUPR +dan kepadatan tinggi +Stasiun, terminal, sekolah, DPUPR +rumah sakit, lokasi menuju +angkutan umum +b Jembatan penyeberangan orang Jalan arteri dan kolektor DPUPR +c Underpass penyeberangan orang Sekitar Kebun Raya Bogor, TOD DPUPR +d Skywalk Air Mancur – Jl. Pajajaran DPUPR +Jl. Suryakacancana – Terminal DPUPR +Baranangsiang +Kawasan TOD DPUPR +III Terminal +1 Revitalisasi terminal penumpang Terminal Baranangsiang Kemenhub +Baranangsiang sebagai terminal penumpang +Tipe A +2 Pembangunan akses tidak sebidang antara Terminal Baranangsiang/Tol Kemenhub, +Terminal Barangsiang dan Jalan Tol Jagorawi Jagorawi DPUPR, DISHUB +3 Pembangunan terminal di Kelurahan Tanah Kelurahan Tanah Baru DPUPR, DISHUB +Baru yang terintegrasi dengan Stasiun kereta +ringan +4 Pembangunan terminal di Kelurahan bubulak Kelurahan Bubulak DPUPR, DISHUB +sebagai transfer point yang terintegritas +dengan stasiun kereta ringan +5 Pembangunan terminal di Kelurahan Kelurahan Sukaresmi DPUPR, DISHUB +Sukaresmi yang terintegrasi dengan Stasiun +kereta api dan stasiun kereta ringan +6 Pembangunan fasilitas integrasi antar moda Kawasan TOD DPUPR, DISHUB +di Kawasan TOD +7 Penyediaan terminal di kawasan perbatasan Wilayah Perbatasan DPUPR, DISHUB +perbatasan yang bekerjasama dengan +Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah +Provinsi Jawa Barat +8 Peningkatan sarana pendukung terminal Seluruh Terminal DPUPR, DISHUB +9 Revitalisasi terminal agribisnis Kelurahan Rancamaya DPUPR, DISHUB +10 Pembangunan terminal barang Kelurahan Tanah Baru DPUPR, DISHUB +IV Parkir +1 Pembangunan gedung parkir dan atau Pusat-pusat kegiatan DISHUB +pelataran parkir +PPK DISHUB +Sub PPK DISHUB +160 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +Kawasan pengembangan TOD DISHUB +Terminal Penumpang DISHUB +Stasiun KA DISHUB +Kawasan Istana Bogor/Kebun DISHUB +Raya Bogor +Kawasan pasar Bogor DISHUB +Kawasan perbatasan/pintu DISHUB +masuk kota +2 Pembangunan prasarana ”park and ride” Kawasan pengembangan TOD DPUPR, DISHUB +Kawasan Suryakencana DPUPR, DISHUB +Kawasan perbatasan/pintu DPUPR, DISHUB +masuk kota +3 Pembatasan fasilitas parkir dalam ruang Seluruh jalan DISHUB +milik jalan +4 Perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak Pusat-pusat kegiatan dan DISHUB +memadai baik perluasan secara vertikal fasilitas umum lainnya +maupun horizontal +Pool bis wisata Baranangsiang DISHUB +5 Penetapan ketentuan penyediaan parkir serta Kota Bogor DISHUB +rasio ruas parkir bagi semua kegiatan yang +menimbulkan bangkitan kegiatan +V Angkutan Umum Massal +1 Pengembangan angkutan umum massal Koridor angkutan umum massal DISHUB +dalam kota +2 Pengembangan angkutan umum massal yang Koridor angkutan umum massal DISHUB +terintegrasi dengan wilayah Kabupaten Bogor +3 Pengembangan angkutan umum massal yang Bogor – Jabodetabek dan DISHUB +terintegrasi dengan DKI Jakarta Bandara Soekarno Hatta +4 Program pengaturan kembali (re-routing) Route angkutan perkotaan DISHUB +angkutan umum +5 Peningkatan manajemen operasional dan Kota Bogor DISHUB +kinerja pelayanan angkutan +6 Penerapan manajemen rekayasa lalulintas Kota Bogor DISHUB +dan angkutan jalan +7 Penggunaan angkutan umum berbahan bakar Kota Bogor DISHUB +gas +8 Penggunaan angkutan umum tenaga listrik Kota Bogor DISHUB +VI Jaringan Lintas +1 Penetapan rute jaringan lintas Kota Bogor DISHUB +2 Peningkatan kualitas jaringan lintas Kota Bogor DISHUB +3 Pembatasan beban sumbu maksimal Kota Bogor DISHUB +VII Pelayanan Angkutan Wisata dalam Kota +1 Penetapan rute angkutan wisata Kota Bogor DISHUB, +DISPARBUD +2 Pengembangan dan penyediaan pelayanan Kota Bogor DISHUB, +angkutan wisata dalam kota sebagai bagian DISPARBUD +pelayanan penunjang promosi pariwisata +yang menghubungkan lokasi wisata dan +kawasan pusaka +161 Rancangan Akhir +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +3 Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Kota Bogor DISHUB, DPUPR +pada lokasi transit angkutan wisata +VIII Pelayanan Angkutan Sekolah Dalam Kota +1 Penetapan rute angkutan sekolah Kota Bogor DISHUB, DISDIK +2 Pengembangan dan penyediaan pelayanan Kota Bogor DISHUB, DISDIK +angkutan sekolah sebagai bagian penerapan +rute aman selamat sekolah dan mengurangi +penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa +dari/ke sekolah +3 Penataan koridor/rute pelayanan secara Kota Bogor DISHUB +efektif yang mengintegrasikan sekolah- +sekolah yang berdampak kemacetan +IX Pedestrian/ Jalur pejalan kaki +1 Kajian pengembangan prasrana pejalan kaki Kota Bogor DPUPR +2 Kajian pengembangan jalur khusus sepeda Kota Bogor DPUPR +3 Pembuatan DED prasarana pejalan kaki Tersebar di Kota Bogor DPUPR, DISHUB +4 Pengembangan prasarana dan sarana +jaringan jalan bagi pejalan kaki dan pesepeda +a Pembangunan prasarana dan sarana pejalan Jalan-jalan arteri dan kolektor DPUPR, DISHUB +kaki +Jalan-jalan lokal di kawasan DPUPR, DISHUB +komersial dan kawasan +perumahan kepadatan tinggi +Stasiun, terminal, sekolah, DPUPR, DISHUB +rumah sakit, dan sarana ibadah +Lokasi menuju dan dari halte DPUPR, DISHUB +angkutan umum +b Peningkatan kualitas prasarana dan sarana Menyebar di Kota Bogor DPUPR +pejalan kaki yang ada +c Pembangunan perlintasan tidak sebidang Menyebar di Kota Bogor DPUPR +untuk pejalan kaki dan sepeda +d Pembangunan prasarana dan sarana jaringan Menyebar di Kota Bogor DPUPR +pejalan kaki +5 Menyediakan prasarana dan sarana bagi Menyebar di Kota Bogor DPUPR +pejalan kaki yang mudah diakses oleh +penyandang disabilitas +6 Penataan pedestrian PPK DPUPR +7 Pembangunan pedestrian Sub-PPK DPUPR +Pusat-pusat kegiatan +8 Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak Menyebar di Kota Bogor DPUPR +bermotor / sepeda +X Jaringan Kereta Api +1 Peningkatan jalur kereta api commuter line Jalur KA Bogor – Jakarta DISHUB, PT KAI +Bogor – Jakarta +a Peningkatan jalur kereta api Bogor Sukabumi Jalan KA Bogor – Sukabumi DISHUB, PT KAI +b Pembangunan jalur kereta ringan dalam kota - Sukaresmi DISHUB, PT KAI +- Bubulak +- Stasiun Bogor +- Mulyaharja +- Kertamaya +- Wangun +162 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +No Indikasi Program Utama Lokasi Instansi Pelaksana +- Baranangsiang +- Tanah Baru +2 Pembangunan jaringan prasarana dan Sepanjang jalur kereta ringan Kementrian +jaringan pelayanan kereta ringan dalam kota Kota Bogor Perhubungan, +yang terintegrasi dengan LRT Cawang – DISHUB +Bogor +3 Pengembangan simpul/stasiun kereta ringan - Tanah Baru DISHUB, PT KAI +- Sukaresmi +- Bubulak +- Kertamaya +- Mulyaharja +- Baranangsiang +- Wangun +4 Penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan Stasiun Bogor dan Sekitarnya Kementrian +sekitarnya sebagai kawasan TOD Perhubungan, +DISHUB +5 Penataan Stasiun Kereta Api Bogor Paledang Paledang Kementrian +dan sekitarnya Perhubungan, +DISHUB +6 Revitalisasi Stasiun Kereta Api Batutulis Batutulis Kementrian +Perhubungan, +DISHUB +7 Pembangunan Stasiun Kereta Api Genteng Genteng Kementrian +Perhubungan, +DISHUB +8 Pembangunan Kawasan TOD yang teritegrasi - Tanah Baru DISHUB, PT KAI +dengan jalur kereta api ringan - Sukaresmi +- Bubulak +- Stasiun Bogor +- Mulyaharja +- Kertamaya +Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024 +Tabel 2.72. Indikasi Program Perwujudan Jaringan Prasarana Kota +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +I Pengembangan Sistem Jaringan Energi Listrik +1 Pengembangan sistem jaringan Seluruh kota PLN +Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) +yang menghubungkan jaringan dan +gardu listrik +2 Peningkatan pelayanan jaringan listrik +ke seluruh wilayah kota +a Peningkatan kapasitas listrik di Seluruh kota PLN +daerah yang sudah terlayani +b Peningkatan jangkauan pelayanan ke Seluruh kota PLN +wilayah-wilayah baru yang belum +terlayani. +3 Peningkatan instalasi jaringan listrik Seluruh kota PLN +163 Rancangan Akhir +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +4 Pengembangan sistem pengamanan Seluruh kota PLN +untuk mengurangi jumlah kehilangan +energi listrik +5 Pengembangan sistem Kawasan pembangunan baru yang tersebar di PLN +jaringan/transmisi tenaga listrik seluruh kota +bawah tanah +6 Peningkatan jumlah cadangan Seluruh kota PLN +penyediaan energi Listrik +7 Pengembangan energi alternatif yang Seluruh kota PLN +berasal dari hasil pengolahan +sampah, tenaga matahari, biogas, +maupun sumber energi terbarukan +lainnya untuk mengantisipasi kendala +pasokan energi listrik +II Pengembangan Sistem Jaringan Gas +1 Peningkatan pelayanan sambungan Seluruh kota PT. PGN +rumah tangga maupun sambungan +untuk kawasan fungsional kota +lainnya +2 Pengembangan Stasiun Pengisian Seluruh kota PT. PGN +Bahan Bakar Gas untuk kendaraan +bermotor +3 Pengembangan Stasiun Pengisian Seluruh kota PT. PGN +Bahan Bakar Elpiji +4 Pengembangan sistem keamanan Seluruh kota PT. PGN +jaringan gas +III Sistem Jaringan Telekomunikasi +1 Pengembangan sistem jaringan Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo, +telekomunikasi sistem kabel dan Telkom +sistem nirkabel +2 Pengembangan dan perluasan Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo, +jaringan internet Telkom +3 Pengembangan jaringan teknologi Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo, +informasi bagi lembaga-lembaga Telkom +pemerintah daerah, sekolah, dan +Masyarakat +4 Penetapan dan penggunaan menara Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo +telekomunikasi secara bersama oleh +para operator layanan telekomunikasi +untuk sistem nirkabel +5 Peningkatan sistem teknologi Kawasan peruntukan perumahan dan Dinas Kominfo +telekomunikasi pada kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, +budidaya perkantoran, serta pelayanan umum +6 Pengembangan jaringan kabel bawah Seluruh bagian wilayah Kota Bogor DPUPR +tanah yang terintegrasi dengan +jaringan utilitas kota lainnya +7 Membangun tower Bersama Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo +8 WIFI Publik Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo +164 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +9 Pengembangan micro cell Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo +10 Pengembangan jaringan internet Seluruh bagian wilayah Kota Bogor Dinas Kominfo +pemerintah daerah +IV Sistem Jaringan Sumber Daya Air +1 Kerjasama pengelolaan sumberdaya Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane PSDA Prov, +air Lintas Provinsi BBWS +2 Kerjasama pengelolaan sumberdaya Sungai Cipakancilan PSDA Prov, +air lintas kabupaten/kota BBWS +Sungai Cibalok PSDA Prov, +BBWS +Sungai Ciangke PSDA Prov, +BBWS +Sungai Ciomas PSDA Prov, +BBWS +Sungai Cigede PSDA Prov, +BBWS +3 Peningkatan pengelolaan wilayah Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane DPUPR, BBWS +sungai di wilayah kota +4 Pemeliharaan jaringan irigasi WP Pasima, WP Purwa, WP Daksina DPUPR +5 Normalisasi sungai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane DPUPR +6 Pembangunan sumur resapan di Sesuai hasil kajian DPUPR +perumahan +7 Pembangunan kolam retensi pada Sesuai hasil kajian DPUPR +lokasi yang memiliki potensi +genangan +8 Perlindungan/pelestarian sumber air Kota Bogor DPUPR, DINAS +baku (sungai, situ, danau, air tanah, LH +dan mata air) +9 Peningkatan kualitas air Kota Bogor DPUPR, DINAS +LH +10 Pencegahan pencemaran air Kota Bogor DPUPR, DINAS +LH +V Sistem Jaringan Air Minum +A Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Perpipaan +1 Penyediaan jaringan air baku untuk air +minum +a Peningkatan pemenuhan kebutuhan - Zona 1 +unit sambungan rumah tambahan - Zona 2 +- Zona 3 +- Zona 4 +- Zona 5 +- Zona 6 +b Peningkatan target pelanggan +1) 12.000 SR per tahun Kota Bogor +2) 15.000 SR per tahun Kota Bogor +c Peningkatan distribusi air bersih Dari IPA Dekeng ke Reservoir Pajajaran DPUPR +Dari IPA Cipaku ke Reservoir Cipaku DPUPR +165 Rancangan Akhir +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +d Pembangunan dan peningkatan Dari Mata Air Tangkil ke Reservoir DPUPR +jaringan transmisi air bersih Rancamaya +Dari Mata Air Bantar Kambing ke Reservoir DPUPR +Cipaku +Dari Mata Air dan IPA Palasari ke Reservoir DPUPR +Palasar +Dari Mata Air Kota Batu ke Reservoir Kota DPUPR +Batu +Intake Ciherang Pondok ke instalasi DPUPR +pengolahan Dekeng +2 Peningkatan kapasitas produksi untuk +memenuhi kebutuhan air masyarakat +a Pembangunan SPAM SPAM Katulampa Kelurahan Katulampa, Perumda Tirta +Kecamatan Bogor Timur Pakuan +SPAM Palasari Desa Palasari, Kabupaten Perumda Tirta +Bogor Pakuan +SPAM Cikereteg (kapasitas 240 L/dt) Perumda Tirta +Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor Pakuan +Selatan +b Pembangunan IPA Cikereteg Kelurahan Rancamaya, Kecamatan Bogor +Selatan +c Optimalisasi IPA Dekeng I dan uprating Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor +IPA Dekeng II Selatan +d Pengoperasian dan uprating intake Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan +Cipaku +e Pengadaan dan pemasangan pipa by Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan +pass reservoir Cipaku +3 Pembangunan reservoir Reservoir Bantarkambing Kapasitas 2.000 m³ DPUPR +Reservoir Jabaru Kapasitas 3.000 m³ DPUPR +Reservoir Merdeka Kapasitas 5.000 m³ DPUPR +Reservoir Cikereteg Kapasitas 3.000 m³ DPUPR +a Penggantian jaringan perpipaan yang Kota Bogor Perumda Tirta +sudah lama/usang Pakuan +4 Pengembangan dan perluasan +jaringan distribusi dan retikulasi untuk +meningkatkan daerah pelayanan air +bersih dan air minum +a Pengembangan Jaringan Retikulasi Kota Bogor +b PB MBR Kota Bogor +5 Penurunan tingkat kehilangan air dari +produksi dan dari distribusi +a Perbaikan sistem distribusi Kota Bogor +b Pembangunan DMA Kota Bogor +c Penggantian Meter Induk Kota Bogor +d Tera Meter Air Kota Bogor +6 Peningkatan kualitas, kuantitas, +kontinuitas; dan keterjangkauan untuk +Masyarakat +166 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +a Pemeliharaan Instalasi Produksi, Kabupaten dan Kota Bogor +Bangunan Instalasi dan ME (Biaya) +b Pengadaan dan Pemasangan Scada Kelurahan Genteng dan Kelurahan Cipaku, +System Kecamatan Bogor Selatan +B Penyediaan Air Minum Sistem Jaringan Bukan Perpipaan +1 Pemanfaatan mata air dengan debit Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah DPUPR,DLH +kecil, sumur dalam dan sumur Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat +dangkal kolektif pada daerah-daerah +yang tidak terjangkau layanan PDAM +Tirta Pakuan +2 Perluasan pelayanan sistem jaringan Kota Bogor DPUPR +bukan perpipaan untuk memenuhi +kebutuhan pelayanan air minum +3 Pengembangan fasiiltas penampungan Kota Bogor DPUPR +air skala lingkungan +4 Membangun SPAM berbasis Kota Bogor, Terutama di daerah yang tidak DPUPR +masyarakat di daerah yang memiliki mendapatkan layanan PDAM. Prioritas +potensi air tanah Daerah Pelayanan Non-PDAM +a Konservasi dan pengembangan area Kota Bogor Perumda Tirta +sumber air baku secara berkelanjutan Pakuan +b Pembukaan peluang bagi pihak Kota Bogor, terutama di daerah yang DPUPR +swasta dalam penyediaan dan tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM +pengelolaan air minum kota +c Pemberdayaan masyarakat dalam Kota Bogor, terutama di daerah yang DPUPR +pengelolaan sumber air minum tidak/belum mendapatkan kayanan PDAM +terutama pada sumber-sumber mata +air yang berada di dalam perumahan +VI Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) +1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Di kawasan permukiman kepadatan tinggi DPUPR +Limbah Domestik (SPALD) komunal dan kawasan perumahan +pada kawasan permukiman kepadatan +tinggi dan kawasan perumahan +2 Pembangunan Instalasi Pengelolaan Kelurahan Kayumanis DPUPR +Air Limbah Domestik (IPALD) dan +Sistem Pengelolaan Air Limbah +Domestik (SPALD) +3 Optimalisasi Instalasi Pengelolaan Air Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor DPUPR +Limbah Domestik (IPALD) dan Sistem Utara dan kawasan permukiman +Pengelolaan Air Limbah Domestik +(SPALD) +4 Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Kawasan dengan kepadatan < 200 jiwa/ha, DPUPR +Limbah Domestik – Terpusat (SPALD- diarahkan ke WP Daksina +T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah +Domestik – Setempat (SPALD-S) +5 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Kawasan dengan kepadatan >200 jiwa/ha, DPUPR +Limbah Domestik – Setempat (SPALD- diarahkan ke WP Samida dan WP Purwa +S) dan sarana prasarananya +6 Pengembangan program Layanan Kota Bogor DPUPR +Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) +7 Peningkatan partisipasi aktif Seluruh Kota Bogor DPUPR, DINKES +masyarakat dalam menjaga sungai +167 Rancangan Akhir +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +dan lingkungan sekitarnya dari +pencemaran +8 Peningkatan partisipasi masyarakat Seluruh Kota Bogor DPUPR, DINKES +dalam penerapan sistem Instalasi +Pengelolaan Air Limbah +9 Pembuatan Rencana Induk Air Limbah Seluruh kota Bogor BAPPEDA, +Domestik yang dilengkapi dengan DPUPR +rencana detil (DED) +10 Penetapan sanksi bagi pencemar Seluruh Kota Bogor DPUPR +badan air +VII Persampahan +1 Membentuk sekretariat bersama Kota Bogor dan Kabupaten Bogor DLH +pengelolaan sampah regional +2 Optimalisasi dan pemeliharaan fungsi TPA Galuga DLH +TPA +3 Pemanfaatan TPA Regional Nambo TPA Regional Luna (Lulut dan Nambo) DLH +sebagai bagian dari sistem +pengelolaan sampah terpadu +4 Peningkatan kualitas pengelolaan Persiapan dukungan pada TPA Luna (Lulut DLH +serta sarana dan prasarana TPA dan Nambo) +5 Pembangunan dan optimalisasi SPA Ciluar DLH +pada kawasan sarana prasarana +umum terpadu Ciluar +6 Pengembangan pengelolaan sampah Kota Bogor DLH, DINKES, +skala lingkungan berbasis komunitas DPPMPA +dengan metode 3R (Reuse, Reduce, +Recycle) melalui pembangunan TPS +3R +7 Pengembangan pengelolaan sampah Kota Bogor DLH +skala lingkungan berbasis komunitas +dengan metode bank sampah +8 Pembuatan tempat pengelolaan Diutamakan disetiap kawasan perumahan DLH +sampah terpadu skala lingkungan baru +9 Peningkatan partisipasi aktif Kota Bogor DLH, DINKES, +masyarakat dalam pengelolaan DPMPPA +persampahan kota +10 Pengurangan dan pemilahan sampah Masing-masing kelurahan DLH +dari sumbernya (rumah tangga) dan +terintegrasi dengan sistem +pengangkutannya +11 Pengembangan kemitraan dengan Kota Bogor DLH, swasta +swasta dan kerjasama dengan +pemerintah dalam pengelolaan +persampahan +12 Membangun ITF (Intermediate Kota Bogor DLH, swasta +Treatment Facilities) +VIII Pengembangan Sistem Jaringan Drainase +1 Penanganan drainase primer S. Cisindangbarang, S. Carampulang, Kementerian +S.Ciomas dan anak sungainya, S. Cidepit, PUPR, DPUPR +S.Cipinanggading, S.Cibeureum, S.Cinangka, +168 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +S.Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, S.Ciawi, S.Cipaku, +S.Ciliwung, S.Ciseuseupan, S.Ciluar, +S.Cibeuleut, S.Cimahpar, S. Cikerti, S.Cibuluh, +S.Ciparigi, S.Ciliwung, Jl. Pajajaran, Jl. Otista, +S.Cipakancilan, S.Cibuluh, Jl.Raya Baru, Kali +Kayang, S.Cigede kulon, S.Cimanggis. +2 Penanganan drainase sekunder Anak sungai cisindangbarang, Jalan Jakarta - Kementerian +Bogor, Jalan lingkar luar, JL,raya Bogor PUPR, DPUPR +Jakarta, S.Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, +Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian raya, +Jl.Rd.Hanafiah, Jl.Rd.Konyong, Jl.Tanah Baru, +Jl.Pangeran Sugiri, Jl. Sudirman, Jl.Sawojajar, +Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, Cibuluh, +Jl.A.Adnawijaya, Jl.Martadinata, Jl. Kedung +Badak, Jl.Parung, Jl.Kemang, Mekarsari. +3 Penanganan drainase tersier Kel. Balumbang, Semplak, Situ Gede, Kel.Loji, Kementerian +Jl.Gunung Batu, Jel.Menteng, Cilendek, PUPR, DPUPR +Pabuaran, Ranggamekar, Rancamaya, Cipaku, +Bojongkerta, Katulampa, Desa Cibuluh, Tanah +Baru, Bantarsari, Jl. roda, Tegal gundil, +baranangsiang, sukaresmi, Kedung Badak, +Parung, Kel.Kencana, drainase lokal. +4 Pengamanan kawasan sekitar Kawasan sempadan sungai DPUPR, BBWS +jaringan drainase makro dari kegiatan +pembangunan +5 Menata ulang fungsi jaringan irigasi Kota Bogor DPUPR, PSDA +yang telah berubah fungsi menjadi PROV +saluran drainase +6 Peningkatan partisipasi aktif Kota Bogor DPUPR +masyarakat dalam rehabilitasi dan +pemeliharaan prasarana drainase +7 Normalisasi sungai dan saluran Kota Bogor DPUPR +8 Revitalisasi sempadan sungai sesuai Kawasan Sempadan Sungai DPUPR, BBWS, +dengan fungsinya DLH, +DISPERUMKIM +9 Optimalisasi/rehabilitasi saluran Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran +drainase primer Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), +Saluran induk Cisadane Empang +10 Sertifikasi kepemilikan danau dan Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor +situ-situ kecil, misalnya dengan +sertifikat BPN +11 Mengamankan embung – embung dan Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor DPUPR, +situ yang telah ada dari pendangkalan BBWSCC, PSDA +dan pembangunan fisik Prov +12 Pengendalian pemanfaatan ruang Kecamatan Bogor Utara; dan DPUPR, +pada daerah-daerah rawan genangan Kecamatan Tanah Sareal DISPERUMKIM +dan rawan banjir +13 Pembangunan sumur resapan, kolam Kota Bogor DPUPR +retensi dan/atau detensi dengan +konsep zero run off, eco drainage, dan +Low impact development +IX Jaringan Prasarana Kota Terpadu +169 Rancangan Akhir +Instansi +No Indikasi Program Utama Lokasi +Pelaksana +1 Menyusun rencana pengembangan Kota Bogor DPUPR +jaringan prasarana kota terpadu +2 Mengembangkan jaringan prasarana Kota Bogor DPUPR +bawah tanah terpadu +Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2024 +Rancangan teknis sebagaimana dipaparkan di atas, diharapkan dapat menjadi strategi dalam +mewujudkan pusat pertumbuhan baru dan pengembangan koridor pusat yang terpadu untruk +mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan +berkelanjutan, diantaranya: (1) Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat pelayanan baik +PPK, Sub PPK maupun PL dalam kota dan Wilayah Kabupaten Bogor; (2) Pengaturan pengembangan +kawasan budi daya mengacu pada daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Pengembangan +ruang kota yang kompak, efisien, dan berkelanjutan; serta (4) Pembangunan jalan-jalan +alternatif/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam +rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran. +170 BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH +RPJPD Kota Bogor +2025-2045 Rancangan Akhir +Bab ini akan menguraikan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan Kota Bogor +untuk periode 2005-2023. Pembentukan isu-isu strategis di Kota Bogor didasarkan atas beberapa +komponen yang telah dianalisis terkait hasil pembangunan yang ada di periode sebelumnya, seperti, +telaah atas dokumen RPJMN 2020 – 2025, RPJPN 2025 – 2045, RPJMN 2020 – 2024, dokumen RPD +Provinsi Jawa Barat 2023 – 2026, dokumen RPJPD Kota Bogor 2005 – 2025, dokumen RPJMD Kota +Bogor 2020 – 2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), isu global, nasional, regional. +3.1. Permasalahan +Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan +yang dicapai saat ini dengan kinerja pembangunan yang direncanakan. Potensi permasalahan +pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara +optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak +diantisipasi. Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang menjadi fokus +pelaksanaan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni terkait permasalahan pembangunan +sumber daya manusia (SDM) permasalahan Pembangunan ekonomi, permasalahan pembangunan +infrastruktur dan lingkungan hidup, serta permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik (good +governance). Pembangunan daerah Kota Bogor ke depan diharapkan mampu berkembang guna +meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung di dalamnya. +Rumusan permasalahan terpilah kedalam empat dimensi yaitu i) sosial budaya, ii) infrastruktur dan +lingkungan, iii) ekonomi dan iv) tatakelola. +3.1.1. Aspek Geografi dan Demografi +3.1.1.1. Aspek Geografi +Permasalahan aspek geografi meliputi rawan bencana, kualitas lingkungan hidup, energi fosil, dan +sistem pangan. Struktur geologi Kota Bogor yang kompleks menjadikan wilayah Kota Bogor rawan +terhadap bencana alam. +Relatif masih tingginya risiko bencana, hal ini disebabkan diantaranya belum optimalnya +penanggulangan bencana. Belum optimalnya penanggulangan bencana diantaranya pada aspek +kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, penanganan tematik kawasan rawan +bencana, peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan +penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan pasca bencana. Pada masa +yang akan datang, tantangan kebencanaan akan semakin tinggi sebagai dampak dari perubahan +iklim. +Relatif masih rendahnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh masih tingginya pencemaran +sungai dan laut, pencemaran udara di perkotaan, kapasitas dan teknologi pengelolaan sampah yang +masih terbatas, serta berkurangnya kualitas tutupan lahan. Pencemaran sungai semakin meningkat +seiring dengan pertumbuhan aktivitas perkotaan di sektor industri dan rumah tangga, hal ini +disebabkan oleh terbatasnya partisipasi masyarakat dan sektor industri dalam pengelolaan sampah +dan limbah, pengendalian dan pengawasan masih rendah, serta teknologi pengelolaan sampah dan +limbah yang belum optimal. Pencemaran udara di perkotaan disebabkan oleh kegiatan transportasi +dan industri, serta pengelolaan sampah masih menggunakan sistem pembakaran yang tidak +sempurna dan kebijakan Reduce, Reuse & Recycle (3R) yang belum efektif. +172 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Relatif masih tingginya emisi gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global, disebabkan +masih rendahnya upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca disebabkan +oleh penggunaan bahan bakar fosil, penggunaan pupuk kimia, masih adanya pembakaran sampah, +dan proses industri yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. +Masih rentannya sistem pangan terhadap perubahan faktor internal dan eksterna. Hal ini disebabkan +oleh proses produksi pangan belum mencukupi kebutuhan masyarakat, stok cadangan pangan +belum terpenuhi, perubahan iklim yang berdampak pada turunnya produksi dan produktivitas +tanaman pertanian, meningkatnya gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) maupun banjir +dan kekeringan, pengembangan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap perubahan iklim belum +optimal, implementasi Research & Development, sistem logistik dan distribusi belum tertata dengan +baik sehingga belum dapat menjangkau wilayah rentan pangan serta masih tingginya +ketergantungan konsumsi pangan beras. Terlebih lagi keterbaytasan Kota Bogor dalam hal lahan +pertanian. +3.1.1.2. Aspek Demografi +Permasalahan demografi Kota Bogor diantaranya mencakup pertambahan penduduk, kualitas SDM, +penduduk usia tua, dan tingkat urbanisasi. +Laju pertambahan penduduk yang relatif masih cukup tinggi disebabkan oleh masih tingginya angka +migrasi dan tingkat kelahiran. Pertambahan penduduk berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas +sumber daya manusia, meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, hunian yang layak, serta +sarana dan prasarana wilayah perkotaan dan perdesaan dalam jangka panjang serta meningkatnya +tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang, untuk memenuhi kebutuhan hunian dan aktivitas +penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk juga berdampak pada tingginya aktivitas lalu lintas +orang, barang dan jasa, yang perlu ditopang dengan optimalisasi konektivitas wilayah. +3.1.2. Aspek Sosial Budaya +Pembangunan sosial dan budaya membuat masyarakat setempat mampu mengembangkan berbagai +inovasi yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat. Selain munculnya inovasi, pembangunan +sosial dan budaya juga bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat +setempat. Selanjutnya, pembangunan sosial dan budaya akan berguna juga bagi pembangunan suatu +wilayah. Pembangunan sosial budaya adalah upaya pemenuhan kebutuhan sosial serta budaya +dalam masyarakat. Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial dan +budaya, yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. +Pembangunan sosial dan budaya dilakukan untuk membangun dan memperbaiki berbagai faktor +yang menyokong kelangsungan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan dan sebagainya. +Dengan dilakukannya pembangunan sosial dan budaya, masyarakat diharapkan bukan hanya +memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, namun juga bisa mendukung pembangunan lainnya yang +dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi selalu menjadi agenda utama +setiap pemerintahan daerah, tanpa menyadari bahwa pembangunan sosial dan budaya juga sama +penting dengan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Kota Bogor, sebagai bagian dari Republik +Indonesia, juga bertanggung jawab atas pembangunan sosial dan budaya yang terjadi pada +masyarakatnya. Selain itu, Kota Bogor, dalam pembangunan yang kini tengah berjalan, juga +melaksanakan pembangunan sosial dan budaya bersama-sama dengan berjalannya pembangunan +di bidang lainnya. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Bogor dalam +173 Rancangan Akhir +bidang sosial dan budaya yang perlu diperhatikan pemerintah agar pembangunan wilayah dapat +terwujud. +1. Kualitas dan akses Pendidikan yang belum merata +Kualitas pendidikan menjadi tolak ukur kualitas suatu individu, rata-rata lama sekolah di Kota Bogor +mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 – 2022. Hal ini menunjukkan +kondisi yang baik, dimana pada tahun 2022 jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas +yang telah diselesaikan dalam Pendidikan formal rata-rata 10,68 tahun, dimana laki-laki memiliki +angka rata-rata lama sekolah 11,03 tahun dan Perempuan memiliki angka rata-rata lama sekolah +10,23 tahun. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di sekitarnya, rata-rata lama sekolah di Kota +Bogor masih relative rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang. Hal +ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. Namun angka rata-rata lama sekolah Kota Bogor menunjukkan +bahwa target Pendidikan utama selama 9 tahun bagi penduduk Kota Bogor tercapai dengan baik. +Tabel 3.1. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun) +Rata-rata lama 2018 2019 2020 2021 2022 +sekolah Laki- Laki- Laki- Laki- Laki- +Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan +(Tahun) laki laki laki laki laki +Kota Bogor 10,69 9,90 10,70 9,91 10,73 9,93 10,96 10,12 11,03 10,23 +Bogor 8,72 7,28 8,94 7,65 8,93 7,71 8,94 7,79 8,96 8,00 +Kota Depok 11,31 10,39 11,59 10,42 11,60 10,70 11,81 10,84 11,82 11,15 +Kota Tangerang - - 11,01 10,27 11,02 10,41 11,22 10,42 11,23 10,43 +Tangerang - - 8,77 7,57 8,88 7,71 9,04 7,95 9,31 8,28 +Kota Bekasi 11,77 10,86 11,78 10,87 11,86 10,92 11,98 11,11 12,06 11,43 +Bekasi 9,47 8,34 9,48 8,35 9,76 8,62 9,77 8,82 9,79 9,07 +Jawa Barat 8,6 7,71 8,83 7,9 8,97 8,11 8,98 8,23 9,1 8,48 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +Kota Bogor memiliki angka harapan lama sekolah pada tahun 2022 rata-rata 13,44 tahun dimana +laki-laki 13,35 tahun dan Perempuan 13,52 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 +dimana laki-laki 13,14 tahun dan Perempuan 13,42 tahun. Angka harapan lama sekolah ini dapat +digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang +ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh +setiap anak. Berdasarkan Tabel 3.2, angka harapan lama sekolah di Kota Bogor masih lebih rendah +dibandingkan dengan Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Tangerang. +Tabel 3.2. Harapan Lama Sekolah Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018 – 2022 (Tahun) +2018 2019 2020 2021 2022 +Harapan lama +Laki- Laki- Laki- Laki- Laki- +sekolah (tahun) Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan +laki laki laki laki laki +Kota Bogor 13,14 13,42 13,15 13,43 13,16 13,5 13,28 13,51 13,35 13,52 +Bogor 12,73 12,38 12,74 12,39 12,75 12,42 12,76 12,43 12,77 12,50 +Kota Depok 13,89 13,99 13,90 14,00 13,91 14,02 13,92 14,05 13,94 14,06 +Kota Tangerang - - 13,83 13,85 13,84 13,86 13,86 13,88 13,87 13,89 +Tangerang - - 12,82 12,75 12,83 12,76 12,84 12,81 12,86 12,82 +Kota Bekasi 14,20 13,72 14,21 13,99 14,30 14,00 14,31 14,10 14,32 14,11 +Bekasi 12,99 13,07 13,00 13,08 13,02 13,11 13,09 13,12 13,1 13,14 +Jawa Barat 12,44 12,52 12,45 12,55 12,5 12,56 12,59 12,68 12,6 12,72 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +174 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. +Kualitas pendidikan yanag memadai diperlukan penduduk untuk meningkatkan kualitas hidup +individu. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut tersedianya penyelenggara pendidikan +yang makin bermutu. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun +tenaga pengajar yang memadai. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) +juga merupakan salah satu indikator tercapainya pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu +wilayah. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu +yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM membantu menilai +sejauh mana akses pendidikan merata di masyarakat, memastikan bahwa sebanyak mungkin +individu dapat mengakses pendidikan pada berbagai tingkat adalah kunci untuk mengembangkan +SDM yang seimbang dan berpotensi tinggi. Melalui APM, pemerintah dan pembuat kebijakan dapat +memantau dan meningkatkan akses pendidikan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada +peningkatan kualitas SDM di suatu wilayah. Begitu juga dengan Kota Bogor, APM dapat mendukung +pertumbuhan ekonomi karena mempersiapkan tenaga kerja yang lebih terdidik dan terampil. +APM Kota Bogor tahun 2022 untuk jenjang SD/MI/Paket A sebesar 99,95 dimana angka ini masih lebih +rendah dibandingkan Kota Bekasi, namun lebih tinggi dibandingkan dengan APM Provinsi Jawa Barat +yang hanya sebesar 98,37. Namun jika dilihat unntuk jenjang SMP/MTS/ Paket B terlihat bahwa APM +Kota Bogor sebesar 76,16 dimana angka ini paling rendah dibandingkan dengan wilayah lain, +termasuk jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. APM Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/ +Paket C sebesar 62,38 menunjukkan bahwa kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi +Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan wilayah lain angka ini masih lebih rendah +dibandingkan Kota Depok, Kota Bekasi. Untuk jenjang perguruan tinggi, APM Kota Bogor sebesar +31,58 angka ini dua kali lipat dari APM Provinsi Jawa Barat, namun lebih rendah dibandingkan dengan +Kota Depok dan Kota Bekasi. APM Kota Bogor dan wilayah lain di sekitarnya dapat dilihat pada Tabel +3.3. +Tabel 3.3. Angka Partisipasi Murni Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022 +Angka partisipasi murni (APM) SD/ MI/Paket A SMP/ MTS/Paket B SMA/ MA/Paket C Perguruan Tinggi +Kota Bogor 99,95 76,16 62,38 31,58 +Bogor 95,92 84,43 48,44 23,15 +Kota Depok 95,86 79,55 76,44 32,34 +Kota Tangerang - - - - +Tangerang - - - - +Kota Bekasi 99,97 86,37 70,53 31,59 +Bekasi 97,58 81,83 61,75 20,51 +Jawa Barat 98,37 82,88 58,58 17,44 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu +dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti +semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. +APK dapat digunakan untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada +suatu tingkat pendidikan, menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat +menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu, dan sebagai indikator pelengkap dari +indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang +175 Rancangan Akhir +bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia +sekolah yang seharusnya. Tahun 2022, APK Kota Bogor untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah lebih dari +100, hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan pada jenjang tersebut sudah mampu +memfasilitasi kebutuhan Pendidikan. APK Kota Bogor untuk jenjang SMP/MTS/ Paket B sebesar 82, +angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok. +Begitu juga halnya jika dibandingkan dnegan APK Provinsi Jawa Barat sebesar 93,46 tahun 2022. +Begitu juga APK Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/Paket C yang masih berada pada angka 80,82 +dimana angka ini masih tertinggal oleh Kota Bekasi dan Kota Depok yang sudah mencapai lebih dari +angka 100. Meskipun demikian, APK Kota Bogor untuk jenjang SMA/MA/Paket C masih lebih tinggi +dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebsar 78,86. Untuk jenjang perguruan tinggi, APK +Kota Bogor sebesar 41,77 dimana angka ini memang masih di bawah Kota Bekasi dan Kota Depok, +namun dua kali lipatnya dari Provinsi Jawa Barat. +Tabel 3.4. Angka Partisipasi Kasar Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022 +Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI/Paket A SMP/MTS/Paket B SMA/MA/Paket C Perguruan Tinggi +Kota Bogor 100,98 82 80,82 41,77 +Bogor 105,03 97,78 66,54 25,96 +Kota Depok 100,54 86,47 101,06 42,85 +Kota Tangerang - - - - +Tangerang - - - - +Kota Bekasi 110,21 91,3 105,12 42,92 +Bekasi 106,88 88,52 93,13 30,78 +Jawa Barat 104,55 93,46 78,86 22,11 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang +dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai +wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Dalam Upaya Menuju +Indonesia Emas tahun 2045 peran literasi sangat penting terutama bagi Gen Z. Indonesia sebagai +bagian dari masyarakat dunia pada Tahun 2045, tentu akan sangat berbeda dengan Indonesia hari +ini. Dimana persaingan akan sangat ketat, teknologi semakin canggih dan sosial budaya semakin +bebas. Sedangkan, pada saat ini cukup banyak Gen Z yang terlibat dalam kriminalitas, narkoba, +pergaulan seks bebas, kenakalan remaja dan putus sekolah. Padahal, Kota Bogor memiliki bonus +demografi dengan jumlah Gen Z yang cukup banyak sebagai potensi pembangunan. Table X +menunjukkan bahwa tahun 2022, IPLM Kota Bogor cukup tinggi yaitu sebsar 95,34 dimana angka ini +masih lebih rendah dibandingkan dengan IPLM Kota Depok sebesar 98,92. Namun IPLM Kota Bogor +masih lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat yang hanya 72,73. IPLM ini merupakan indeks yang +merangkum indikator-indikator yaitu UPLM1 (Pemerataan Layanan Perpustakaan), UPLM2 +(Pemerataan Koleksi Perpustakaan), UPLM3 (Pemerataan Tenaga Perpustakaan), UPLM4 (Tingkat +Kunjungan Pemustaka), UPLM5 (Perpustakaan Ber-SNP), UPLM6 (Keterlibatan Masyarakat dalam +Sosialisasi Perpustakaan), dan UPLM7 (Jumlah Pemustaka). +Tabel 3.5. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2022 +Indeks Pembangunan +UPLM1 UPLM2 UPLM3 UPLM4 UPLM5 UPLM6 UPLM7 IPLM +Literasi Masyarakat (IPLM) +Kota Bogor 0,0016 1,6579 0,0032 0,2522 3,3755 0,6426 0,7404 95,34 +176 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Indeks Pembangunan +UPLM1 UPLM2 UPLM3 UPLM4 UPLM5 UPLM6 UPLM7 IPLM +Literasi Masyarakat (IPLM) +Bogor 0,001 1,1914 0,0017 0,2328 2,1227 0,3838 0,6653 65,7 +Kota Depok 0,0023 1,5746 0,001 0,6057 3,1694 0,1423 1,4292 98,92 +Kota Bekasi 0,0019 1,0908 0,0026 0,9183 2,7943 0,3586 0,4952 80,88 +Bekasi 0,001 1,2947 0,003 0,2444 2,2433 0,4433 0,6782 70,11 +Jawa Barat 0,0024 1,4898 0,0024 0,4277 2,1987 0,2767 0,6934 72,73 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +2. Belum optimalnya Upaya peningkatan pelayanan dan akses Kesehatan Masyarakat +Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan pada seseorang atas dasar +angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. Angka +Harapan Hidup merupakan sarana evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan +penduduk pada umumnya di suatu wilayah, termasuk dalam hal ini Kota Bogor. Tabel 3.6 +menunjukkan UHH Kota Bogor dan wilayah sekitarnya berdasarkan jenis kelamin. Tahun 2022, UHH +laki-laki di Kota Bogor sebesar 72,25 tahun dan Perempuan sebesar 75,96 tahun. Angak ini lebih +rendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota Depok, namun masih lebih tinggi dibandingkan +UHH Provinsi Jawa Barat, dimana laki-laki sebesar 71,77 tahun dan perempuan sebesar 75,48 tahun. +Dalam rencana Pembangunan suatu wilayah, UHH dapat dijadikan acuan pemerintah dalam +mengadakan program pembangunan, kesehatan, dan program sosial lainnya seperti kesehatan +lingkungan, kecupukan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. +Tabel 3.6. Usia Harapan Hidup Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2017- 2022 +Laki-laki Perempuan +Usia harapan hidup +2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 71,06 71,27 71,47 71,74 72,02 72,25 74,86 75,06 75,25 75,44 75,65 75,96 +Bogor 68,69 68,85 69,01 69,24 69,52 69,72 72,61 72,77 72,91 73,06 73,25 73,54 +Kota Depok 72,12 72,25 72,4 72,61 72,87 73,08 76,03 76,16 76,29 76,42 76,6 76,91 +Kota Tangerang - - - - - - - - - - - - +Tangerang - - - - - - - - - - - - +Kota Bekasi 72,73 72,86 73,01 73,22 73,48 73,7 76,5 76,63 76,67 76,71 76,89 77,18 +Bekasi 71,35 71,5 71,62 71,81 71,99 72,17 75,14 75,25 75,39 75,50 75,63 75,87 +Jawa Barat 70,58 70,76 71,03 71,3 71,57 71,77 74,42 74,62 74,81 75,00 75,19 75,48 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +Indeks kesehatan dapat menunjukkan kondisi pelayanan publik di bidang kesehatan. Indeks +kesehatan Kota Bogor mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2018-2022. +Namun, di tahun 2022 indeks kesehatan Kota Bogor masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan +Kota Bekasi dan Kota Depok. Meskipun demikian, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi +Jawa Barat. +Tabel 3.7. Indeks Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya Tahun 2018- 2022 +Indeks Kesehatan 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 81,86 82,17 82,48 82,8 83,28 +Bogor 78,25 78,48 78,72 79,02 79,46 +Kota Depok 83,34 83,55 83,75 84,03 84,49 +177 Rancangan Akhir +Indeks Kesehatan 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Tangerang - - - - - +Tangerang - - - - - +Kota Bekasi 84,25 84,45 84,63 84,91 85,35 +Bekasi 82,20 82,40 82,58 82,78 83,14 +Jawa Barat 81,02 81,31 81,6 81,89 82,34 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh +manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan +yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh +pemerintah. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi salah satu program sosial yang masih +dibutuhkan masyarakat. Hal ini untuk memudahkan setiap warga negara mendapatkan akses +terhadap pelayanan kesehatan. Fasilitas JKN bagi masyarakat merupakan langkah penting yang +dilakukan pemerintah dalam menyediakan fasilitas jaminan kesehatan yang terjangkau bagi semua +lapisan masyarakat. Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase pemilik BPJS +menurun baik penerima bantuan iuran maupun non-penerima bantuan, namun kepemilikan +jamkesda, asuransiswasta dan perusahaan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah +perlu lebih memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Masyarakat, +dalam hal kesehatan. +Tabel 3.8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Kota Bogor dan Wilayah di Sekitarnya +Tahun 2018- 2022 +BPJS Kesehatan +Persentase penduduk yang BPJS Kesehatan Non- Jamkesda, Asuransi +Penerima Bantuan +memiliki Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Swasta, Perusahaan +Iuran +(Persen) +2020 2021 2020 2021 2020 2021 +Kota Bogor 40,08 37,01 35,67 34,13 10,12 13,54 +Bogor 24,95 28,84 28,40 27,65 9,49 7,91 +Kota Depok 22,87 26,04 53,24 49,42 10,17 10,02 +Kota Tangerang - - - - - - +Tangerang - - - - - - +Kota Bekasi 16,61 16,88 42,93 41,48 30,90 18,30 +Bekasi 24,60 30,26 34,08 34,02 46,57 34,56 +Jawa Barat 30,46 32,53 25,88 23,77 12,13 9,51 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 +Beberapa kasus di bidang kesehatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu masih tingginya +kasus HIV, dimana secara kumulatif hingga September 2022 terdapat sebanyak 6.058 kasus HIV dan +sebanyak 1.865 kasus AIDS. Penanganan kasus HIV harus bersifat holistik dan melibatkan +pendekatan multidisiplin. Kerja sama antara penyedia layanan kesehatan, konselor, dan dukungan +masyarakat menjadi kunci untuk memberikan perawatan yang efektif dan mendukung individu yang +hidup dengan HIV. Selain kasus HIV, penanganan kasus TBC di Kota Bogor masih harus menjadi +perhatian. Tahun 2022, Kota Bogor peringkat kedua kasus TBC tertinggi di Provinsi Jawa Barat, yaitu +mengalami peningkatan mencapai 300 persen dari data tahun 2021. +178 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +3. Daya saing tenaga kerja yang perlu ditingkatkan +Tenaga kerja yang berdaya saing memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan wilayah. +Kemampuan tenaga kerja untuk bersaing dalam pasar global dan memberikan kontribusi maksimal +terhadap pertumbuhan ekonomi lokal sangat memengaruhi perkembangan suatu wilayah. Tahun +2023, Tingkat poengangguran terbuka Kota Bogor sebesar 9,39 persen dimana angka ini masih lebih +tinggi dibandingkan wilayah di sekitarnya, begitu juga jika dibandingkan dengan Jawa Barat. Namun +angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. +Tenaga kerja berdaya saing cenderung lebih produktif ssehingga dapat membantu meningkatkan +output dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi wilayah. Tenaga kerja yang berdaya saing dapat +memberikan dukungan yang kuat terhadap industri lokal. Mereka dapat menjadi sumber daya +manusia yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektoral. Dengan berkontribusi pada +pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, tenaga kerja berdaya saing dapat membantu meningkatkan +perekonomian lokal. Hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan +masyarakat, dan mengurangi tingkat pengangguran. +4. Perlindungan bagi kelompok rentan termasuk ibu dan anak yang perlu ditingkatkan +Perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk ibu dan anak, merupakan prioritas penting dalam +upaya menciptakan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Kelompok ini sering kali lebih rentan +terhadap berbagai risiko, baik secara kesehatan maupun sosial. Berdasarkan data dari +data.kotabogor.go.id menyatakan bahwa jumlah kekerasan terhadap Perempuan di Kota Bogor pada +tahun 2022 terdiri dari kekerasan fisik sebanyak 23 kasus, kekerasan psikis sebanyak 11 kasus, +kekerasan seksual sebanyak 5 kasus, kekerasan verbal sebanyak 1 kasus, kekerasan ekonomi +sebanyak 3 kasus, KGBO sebanyak 6 kasus dan kasus lainnya sebanyak 15 kasus. Angka ini +menunjukkan bahwa pemerintah tetap perlu mengupayakan bahwa Perempuan menjadi pelayanan +perlindungan public yang diprioritaskan. Begitu juga kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan +data dari dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hingga November 2022 kasus +kekerasan terhadap anak di Kota Bogor terdiri dari 12 kasus menimpa anak laki-laki dan 33 kasus +menimpa anak Perempuan. Oleh karena itu, kasus kekerasan pada anak harus menjadi perhatian +semua pihak. Apalagi, Kota Bogor memiliki cita-cita sebagai kota layak anak. Tentu, keamanan bagi +anak-anak menjadi hal utama dan prioritas. +Angka difabel (atau disabilitas) dan ketahanan sosial saling terkait dalam konteks inklusi sosial dan +perlindungan terhadap kelompok yang mungkin lebih rentan secara sosial dan ekonomi. Angka +difabel mencerminkan sejauh mana masyarakat menciptakan lingkungan yang inklusif bagi individu +dengan disabilitas. Ketahanan sosial melibatkan membangun masyarakat yang tidak hanya tahan +terhadap tekanan dan risiko, tetapi juga inklusif terhadap berbagai kelompok, termasuk difabel. +Berdasarkan data tercatat bahwa pada tahun 2022 terdapat 44 orang cacat tubuh, 3 orang cacat +netra, 9 orang cacat mental dan 13 cacat lainnya yang terdapat di Kota Bogor. Hal ini menuntut +pemerintah memberi perhatian dalam peningkatan akses difabel terhadap sarana dan prasarana +publik, seperti akses terhadap Pendidikan dan pelatihan, akses terhadap pelayanan kesehatan dan +rehabilitas, keterlibatan dalam Angkatan kerja, perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan, +akses terhadap infrastruktur dan layanan umum, serta kesejahteraan mental dan emosional. +Ketahanan sosial Kota Bogor dapat dilihat juga dari rasio ketergantungan atau usia produktif +dibandingkan dengan usia non produktif. Tahun 2022, rasio ketergantungan di kota Bogor sebesar +42,62 persen dimana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika +179 Rancangan Akhir +dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, angka ketergantungan di Kota Bogor sedikit lebih rendah, +namun jika dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya maka angka ketergantungan Kota Bogor +paling tinggi. +5. Peran pemuda dan Perempuan dalam pembangunan perlu dioptimalkan +Peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan sangat penting untuk mencapai pembangunan +yang berkelanjutan, inklusif, dan adil. Keterlibatan dan kontribusi aktif dari kedua kelompok ini +memberikan dampak positif terhadap aspek ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Pemuda +seringkali diidentifikasi sebagai sumber energi, kreativitas, dan inovasi. Partisipasi aktif mereka +dalam pembangunan dapat membawa gagasan segar dan solusi baru untuk tantangan yang dihadapi +oleh masyarakat. Begitu juga dengan perempuan, merupakan kontributor ekonomi yang signifikan. +Perempuan terlibat dalam berbagai sektor, baik formal maupun informal, dan seringkali menjadi +tulang punggung keluarga. Peningkatan partisipasi perempuan di tingkat keputusan, baik di sektor +publik maupun swasta, membawa perspektif yang beragam dan mendukung kebijakan yang lebih +inklusif. +Perempuan memegang peran penting sebagai pendukung inklusi gender. Pemberdayaan perempuan +dan pemberlakuan prinsip kesetaraan gender mendukung pembangunan yang lebih adil. Peran +Perempuan dalam Pembangunan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG dapat +menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Semakin +kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dan +perempuan. Indeks Pembangunan Gender Kota Bogor tahun 2022 sebesar 90,97 dimana angka ini +lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Barat, namun jika dibandingkan dengan wilayah +sekitarnya masih lebih rendah dibandingkan Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Depok. +Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur +terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasakan partisipasi politik dan ekonomi. IDG +menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik +serta IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang +ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan Keputusan. Idg Kota Bogor tahun 2022 sebesar 72,56 +dimana angka ini lebih besar dibandingkan dengan wilayah lain di sekitar Kota Bogor, namun masih +di bawah Kota Depok. IDG Kota Bogor juga lebih tinggi dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Barat. +Peran pemuda dalam pembangunan kota Bogor, atau di mana pun, memiliki dampak yang signifikan +dalam menciptakan kota yang berkelanjutan, dinamis, dan inklusif. Berikut adalah beberapa peran +kunci pemuda dalam pembangunan kota Bogor: +1) Inovasi dan Kreativitas +Pemuda seringkali membawa inovasi dan kreativitas dalam pemikiran mereka. Dalam konteks +pembangunan kota, ide-ide segar dan solusi kreatif dari pemuda dapat merangsang +pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkungan yang inovatif, dan meningkatkan kualitas hidup +penduduk kota. +2) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan +Pemuda memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan di +tingkat lokal. Melibatkan pemuda dalam perencanaan perkotaan dapat memastikan bahwa +aspirasi dan kebutuhan mereka tercermin dalam kebijakan dan proyek pembangunan. +180 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +3) Pemuda sebagai Tenaga Kerja +Pemuda menyumbang pada tenaga kerja kota Bogor. Dengan memberikan peluang kerja dan +pelatihan keterampilan kepada pemuda, kota dapat memanfaatkan potensi ekonomi dan +meningkatkan taraf hidup masyarakat. +4) Pemberdayaan Ekonomi dan Kewirausahaan +Mendorong pemberdayaan ekonomi pemuda dan kewirausahaan membantu menciptakan +lapangan kerja lokal dan merangsang pertumbuhan ekonomi di kota. Inisiatif seperti pelatihan +kewirausahaan dan dukungan untuk start-up lokal dapat memberikan dampak positif. +5) Pendidikan dan Keterampilan +Pemuda adalah agen perubahan pendidikan. Memberikan akses yang baik dan berkualitas +kepada pemuda untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan membantu menciptakan +basis yang kuat untuk perkembangan kota Bogor. +6) Pemuda sebagai Agen Perubahan Sosial +Pemuda seringkali menjadi agen perubahan sosial yang efektif. Mereka dapat terlibat dalam +kegiatan sukarela, kampanye lingkungan, dan upaya sosial lainnya yang meningkatkan kualitas +hidup masyarakat. +7) Partisipasi dalam Kegiatan Budaya dan Seni +Pemuda dapat memainkan peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan warisan +budaya dan seni lokal. Mereka dapat mengorganisir acara seni dan budaya yang memperkaya +kehidupan kota dan membangun identitas yang kuat. +8) Teknologi dan Inovasi Digital +Pemuda sering kali lebih terampil dalam teknologi dan inovasi digital. Mendorong penggunaan +teknologi dalam pembangunan kota, seperti solusi pintar dan e-governance, dapat +meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat. +9) Pemberdayaan Komunitas +Pemuda dapat berperan dalam pemberdayaan komunitas. Mereka dapat membantu membangun +kebersamaan, memfasilitasi dialog antarkomunitas, dan mendukung proyek-proyek +pembangunan berkelanjutan. +10) Advokasi Lingkungan dan Keberlanjutan +Pemuda seringkali memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Mereka dapat menjadi advokat +keberlanjutan lingkungan, membantu mendorong kebijakan dan praktik yang ramah lingkungan +di kota Bogor. +Dengan memberikan dukungan dan peluang kepada pemuda, kota Bogor dapat memanfaatkan +potensi generasi muda untuk menciptakan lingkungan yang berkembang dan berdaya saing. +Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pemuda sendiri adalah kunci untuk mencapai +pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. +181 Rancangan Akhir +6. Citra Kota Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains bertaraf nasional belum dimanfaatkan secara +optimal +Kota Bogor merupakan Kota yang memiliki potensi cagar budaya di wilayah Jawa Barat. Data +Kemendikbud (2023) mencatat bahwa jumlah cagar budaya Kota Bogor sebanyak 25 unit dimana 22 +berupa bangunan dan 3 berupa situs. Jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, Kota Bogor +memiliki jumlah cagar budaya yang relatif banyak, hal ini dapat menjadi penguat Kota Bogor sebagai +kota pusaka. +Selain sebagai kota pusaka, Kota Bogor juga memiliki identitas sebagai kota ilmu pengetahuan atau +kota sains. Kota Bogor sebagai kota ilmu pengetahuan sudah tercetus pada masa pemerintahan +Hindia Belanda, dimana saat itu Kota Bogor dipilih menjadi pusat keperluan penelitian dan riset +terutama penelitian terkait pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan. Pada masa itu +terdapat laboratorium riset kimia dan uji coba kehutanan, yaitu Land Plantentuin, yangs ekarang +menjadi Kebun Raya Bogor. Kota Bogor menjadi kota pusat penelitian tidak hanya berkaitan dangan +botani, namun juga berkaitan dengan penelitian kesehatan manusia dan ternak. +3.1.3. Aspek Perekonomian +3.1.3.1. Bogor Sebagai Tujuan Wisata dan MICE Ibukota +Kemudahan akses dari Kota Bogor ke Ibukota menjadikan Kota Bogor sebagai salah satu destinasi +favorit untuk pariwisata. Selain itu, Kota Bogor tidak jarang dipilih sebagai tempat penyelenggaraan +berbagai acara Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition (MICE). Berkembangnya Kota Bogor +sebagai Mice City (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) memberi dampak positif terhadap +perekonomian Kota Bogor melalui peningkatan kunjungan wisatawan, peningkatan penggunaan +infrastruktur dan fasilitas, peningkatan pengeluaran dan belanja, serta promosi destinasi wisata. +Sumber: BPS Jawa Barat +Gambar 3.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Domestik Kota Bogor +Tahun 2016 – 2023 +182 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa kunjungan wisatawan ke objek wisata di Kota +Bogor didominasi oleh wisatawan nusantara. Selama tahun 2016 – 2023 perkembangan kunjungan +wisatawan di Kota Bogor memiliki tren yang berfluktuasi. Pasca pandemi Covid-19, geliat ekonomi +mulai kembali di Kota Bogor. Dengan lokasi Kota Bogor yang secara geografis dekat dengan Jakarta +sebagai Ibu Kota negara, sehingga banyak mendapat keuntungan secara ekonomi dari Jakarta. Ada +tiga keunggulan perhotelan di Kota Bogor, yaitu: keunggulan geografis, kuliner, dan jarak tempuh +dekat dari Jakarta. +Bisnis Hotel di kota Bogor sangat dipengaruhi oleh para tamu dari kota Jakarta. Para tamu yang +datang dari Jakarta ke kota Bogor kebanyakan untuk melakukan kegiatan MICE dengan asal dari +berbagai Instansi, baik perusahaan maupun pemerintahan. Hampir semua hotel di kota Bogor yang +mempunyai meeting room yang memadai dan saling berebut pangsa pasar MICE terutama dari +pemerintah. Pangsa pasar MICE-government terutama dari Kementerian dan Lembaga Negara +merupakan penyumbang terbesar dalam kegiatan MICE di hotel-hotel di kota Bogor. Pemerintah +menjadikan kota Bogor sebagai tujuan utama penyelengaraan kegiatan MICE adalah karena jarak +yang dekat, akses yang mudah dijangkau, dapat menghemat biaya dan menghemat waktu. +Selain sebagai tujuan utama MICE, Kota Bogor juga menjadi tujuan pariwisata favorit masyakarat +sekitar Kota Bogor. Kota Bogor memiliki pusat kuliner yang unik dan khas membuat masyarakat +sekitar Kota Bogor gemar menghabiskan akhir pekan untuk berkunjung ke Bogor hanya untuk +menikmati kulinernya. Keunggulan lain dari kota Bogor adalah mempunyai suhu udara yang sejuk +antara 23’C – 26’C dikarenakan dekat dengan pegunungan. Hal ini semakin menambah keunggulan +kota Bogor untuk selalu dipilih menjadi tempat penyelenggaraan MICE oleh Government. Adapun +pangsa pasar MICE-government yang paling banyak melakukan kegiatan di kota Bogor adalah +hampir semua Kementerian dan Lembaga Negara. +2.6.1.1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Potensial +Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha, laju pertumbuhan +ekonomi Kota Bogor dibandingkan dengan wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, +Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik. Terlihat +pada tahun 2020, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kota Bogor menjadi yang paling tinggi +dibandingkan wilayah lainnya walaupun tetap bernilai negatif yaitu sebesar -0.41 persen. Hal +tersebut menunjukkan bahwa Kota Bogor sudah cukup berhasil mengatur laju pertumbuhan +ekonominya di situasi Covid-19. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan PDRB ADHK kota Bogor +mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 5.10%. Sektor yang mengalami +pertumbuhan paling rendah pada tahun 2023 adalah Sektor pengadaan listrik dan gas mengalami +kontraksi yaitu sebesar -2,62 persen. +Tabel 3.9. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 – 2023 +Laju Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha +Wilayah +2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Kota Bogor 6,22 6,31 6,04 6,01 6,14 6,73 6,12 6,14 6,19 -0,41 3,76 5,65 5,10 +Kabupaten Bogor 5,86 6,01 6,14 6,01 6,09 5,84 5,92 6,19 5,85 -1,76 3,55 5,25 5,19 +Kota Tangerang 7,39 7,07 6,52 5,15 5,37 5,34 5,88 4,95 4,02 -7,36 3,90 5,98 5,57 +Kabupaten Tangerang 6,75 6,17 6,41 5,37 5,60 5,41 5,82 5,80 5,56 -3,76 4,70 5,47 5,18 +Kota Bekasi 6,45 6,74 6,04 5,61 5,56 6,09 5,73 5,86 5,41 -2,58 3,22 4,96 5,43 +Kabupaten Bekasi 6,60 6,53 6,23 5,88 4,46 4,84 5,68 6,02 3,95 -3,39 3,62 5,30 5,32 +Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Banten +183 Rancangan Akhir +Berdasarkan Tabel 3.10, dapat terlihat bahwa struktur perekonomian Kota Bogor tahun 2016 – 2022 +didominasi oleh beberapa sektor lapangan usaha antara lain, sektor Perdagangan besar dan eceran; +reparasi mobil dan sepeda motor; sektor Industri pengolahan; sektor Transportasi dan pergudangan; +serta sektor konstruksi. Meskipun sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda +motor memiliki tren yang menurun setiap tahunnya, sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi +terbesar terhadap perekonomian Kota Bogor selama tahun 2016 – 2022. +Tabel 3.10. Struktur Perekonomian Kota Bogor Tahun 2016 – 2022 +No Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 0,85 0,81 0,78 0,74 0,76 0,78 0.76 +2 Pertambangan dan penggalian - 0 0 0 0 - - +3 Industri pengolahan 18,92 18,54 18,86 18,56 18,56 18,83 18.73 +4 Pengadaan listrik dan gas 3,34 2,88 2,66 2,5 2,28 2,44 2.53 +5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 0.12 +ulang +6 Konstruksi 11,15 11,22 11,49 11,87 11,15 10,96 10.42 +7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil 22,12 21,85 21,35 20,91 19,39 19,12 19.07 +dan sepeda motor +8 Transportasi dan pergudangan 11,6 11,66 11,91 12,2 12,04 11,87 12.34 +9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 4,48 4,52 4,68 4,66 4,77 4,65 4.92 +10 Informasi dan komunikasi 6,27 6,65 6,89 6,99 9,47 9,54 9.49 +11 Jasa keuangan dan asuransi 6,84 6,76 6,85 6,78 6,94 6,73 6.31 +12 Real estat 2,23 2,22 2,25 2,28 2,26 2,46 2.49 +13 Jasa perusahaan 2,07 2,05 2,08 2,14 1,87 1,79 1.89 +14 Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan 2,5 2,05 2,29 2,25 2,24 2,24 2.07 +15 Jasa pendidikan 2,86 2,37 2,92 3,04 3,23 3,29 3.39 +16 Jasa kesehatan dan kegiatan 1,26 2,86 1,43 1,49 1,51 1,62 1.69 +17 Jasa lainnya 3,38 3,47 3,46 3,48 3,42 3,58 3.79 +PDRB 100 100 100 100 100 100 100 +Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) +Berdasarkan hasil analisis LQ terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis serta diharapkan tetap +menjadi basis ekonomi Kota Bogor di masa yang akan datang. Sektor basis terbesar yaitu sektor +pengadaan listrik dan gas, dan sektor sektor jasa seperti sektor perusahaan, keuangan, transportasi, +kesehatan dan kegiatan sosial. Sektor pengadaan listrik dan gas memiliki nilai LQ terbesar dengan +nilai sebesar 6.89, hal ini menunjukkan bahwa sektor tersebut menjadi sektor penggerak utama Kota +Bogor dengan daya saing yang tinggi di wilayah Jawa Barat. Hal ini sebagai akibat dari adanya +pengelolaan fasilitas listrik dan jaringan gas alam di Kota Bogor. Keberadaan pelayanan dan +pengelolaan energi listrik Kota Bogor menghasilkan daya listrik sebesar 2,147,.779 VA dan +tersambung kepada pelanggan bukan hanya penduduk Kota Bogor namun juga wilayah lain di Jawa +Barat dengan jumlah sebesar 1,149,126 pelanggan, salah satu yang terbesar di Jawa Barat. Di +samping itu, Kota Bogor juga adalah kota yang telah memiliki jaringan gas alam sehingga Kota Bogor +menjadi pemasok untuk 22,690 pelanggan dengan total volume gas yang tersalurkan sebesar +358,120,226 m³ (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor, 2019). +Di sisi lain, masih terdapat 3 sektor non basis di Kota Bogor antara lain, sektor Pertanian, Kehutanan, +Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; dan sektor Industri Pengolahan. Khusus bagi sektor +184 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Industri Pengolahan, Kota Bogor memang tidak memiliki keunggulan karena sektor tersebut +disumbang oleh pemerintahan kabupaten/kota lain di wilayah Jawa Barat. Sektor tersebut +merupakan sektor usaha yang membutuhkan lahan yang relatif lebih luas sehingga cenderung tidak +berkembang di wilayah perkotaan. Terkhusus untuk Sektor Industri Pengolahan Provinsi Jawa Barat +memang memiliki kawasan-kawasan yang merupakan sentra industri. Dari total 145 kawasan +industri berdasarkan data Kementerian perindustrian, tercatat terdapat 50 kawasan industri terletak +di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah terbanyak dan terbesar di Kabupaten Bekasi (21 lokasi) dan +Kabupaten Karawang (18 lokasi). +Tabel 3.11. Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Kota Bogor +Sektor Lapangan Usaha Nilai LQ Keterangan +Pertanian, Kehutanan, Perikanan 0,11 Non Basis +Pertambangan & Penggalian - Non Basis +Industri Pengolahan 0,44 Non Basis +Pengadaan Listrik dan Gas 6,89 Basis +Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang 1,31 Basis +Konstruksi 1,31 Basis +Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi 1,32 Basis +Mobil & Sepeda Motor +Transportasi & Pergudangan 2,6 Basis +Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 1,82 Basis +Informasi & Komunikasi 1,55 Basis +Jasa Keuangan & Asuransi 2,59 Basis +Real Estate 1,72 Basis +Jasa Perusahaan 4,39 Basis +Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos 1,28 Basis +Jasa Pendidikan 1,17 Basis +Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 2 Basis +Jasa Lainnya 1,7 Basis +Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) +Berdasarkan tabel di bawah dapat terlihat profil pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Bogor. +Terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial di Kota +Bogor terlihat masih adanya 4 sektor yang berada di kuadran IV yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, +Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Jasa Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm +Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Sektor-sektor tersebut menunjukkan pertumbuhan yang lambat +dengan daya saing yang kurang baik. Selain itu terdapat 4 sektor yang berada di kuadran III yaitu +sektor Industri Pengolahan; sektor Transportasi & Pergudangan; sektor Informasi & Komunikasi; +serta sektor Jasa Perusahaan yang memiliki pertumbuhan baik namun daya saingnya kurang baik. +Diperlukan strategi agar sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan agar lebih berdaya saing. +Tabel 3.12. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kota Bogor +Sektor Lap Usaha PP PPW Kuadran +Pertanian, Kehutanan, Perikanan -1,046 -1,04 IV +Pertambangan & Penggalian -5,812 - IV +Industri Pengolahan 1,549 -1,92 III +185 Rancangan Akhir +Sektor Lap Usaha PP PPW Kuadran +Pengadaan Listrik dan Gas -0,036 4,4 II +Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang -2,86 4,12 II +Konstruksi -5,915 0,82 II +Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor -1,238 1,16 II +Transportasi & Pergudangan 5,637 -1,23 III +Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 5,829 0,55 I +Informasi & Komunikasi 0,637 -0,98 III +Jasa Keuangan & Asuransi -6,149 -0,28 IV +Real Estate -1,102 2,54 II +Jasa Perusahaan 7,282 -1,44 III +Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos -7,242 -0,31 IV +Jasa Pendidikan -2,662 6,25 II +Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0,365 4,29 I +Jasa Lainnya 4,619 1,79 I +Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) +3.1.3.2. Masih Tingginya Ketimpangan Ekonomi +Adanya ketimpangan ekonomi di suatu wilayah berdasarkan distribusi pendapatan yang tidak +merata. Kesenjangan pembangunan ekonomi Kota Bogor dapat dilihat dari ketimpangan distribusi +pendapatan penduduk yang masih cukup tinggi. Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan +tersebut dapat menciptakan kesenjangan sosial. Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019- +2024, kondisi ketimpangan sosial di Kota Bogor terlihat dari pemenuhan kebutuhan dasar yang +terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin yang belum maksimal serta kesempatan keluarga +miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya masih sangat timpang dibandingkan dengan +keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik. Hal ini +menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan antar golongan masyarakat Kota Bogor masih cukup +tinggi. Dengan demikian, hal ini berarti pembangunan bidang ekonomi yang dilakukan hingga kini +masih belum dapat mengungkit pendapatan masyarakat bawah. +Tabel 3.13. Gini Ratio Tahun 2011 – 2022 +Gini Ratio +Wilayah +2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Kota Bogor 0,39 0,45 0,45 0,36 0,47 0,42 0,41 0,39 0,39 0,41 0,44 0,43 0,460 +Kabupaten Bogor 0,41 0,42 0,42 0,38 0,42 0,40 0,38 0,42 0,40 0,38 0,40 0,40 0,369 +Kota Tangerang 0,31 0,32 0,39 0,37 0,37 0,38 0,34 0,33 0,33 0,34 0,34 0,38 0,379 +Kabupaten Tangerang 0,39 0,32 0,34 0,38 0,35 0,32 0,33 0,34 0,33 0,29 0,29 0,28 0,286 +Kota Bekasi 0,37 0,37 0,37 0,33 0,41 0,39 0,35 0,34 0,35 0,35 0,40 0,44 0,414 +Kabupaten Bekasi 0,33 0,36 0,36 0,33 0,35 0,31 0,34 0,36 0,35 0,37 0,34 0,37 0,397 +Sumber: BPS Jawa Barat, BPS Banten +Salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan +secara menyeluruh adalah Koefisien Gini atau Gini Ratio. Standar penilaian ketimpangan Gini Ratio +ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator +Makro Ekonomi, LPEM- FEUI, 1995): +186 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +a. GR < 0,4 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah +b. 0,4 < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat) +c. GR > 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi +Gini ratio Kota Bogor selama tahun 2011 – 2022 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan +sedang dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Meskipun begitu, jika dibandingkan dengan +wilayah lain seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan +Kabupaten Bekasi terlihat bahwa secara umum selama tahun 2011 – 2022 gini ratio Kota Bogor +menjadi angka yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Artinya Kota Bogor memiliki +ketimpangan ekonomi yang paling tinggi di antara wilayah-wilayah tersebut. Permasalaan +ketimpangan salah satunya dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota Bogor yang masih rendah. +3.1.3.3. Masih Tingginya Angka Pengangguran +Tingginya angka pengangguran menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah yang kurang +memadai serta belum optimalnya pemulihan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) +merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengevaluasi +perkembangan angka pengangguran dikarenakan indikator tersebut merepresentasikan angkatan +kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Selama tahun 2010 – 2022, capaian TPT Kota Bogor +menunjukkan besaran yang sangat tinggi dengan tren yang fluktuatif. Berdasarkan data Dinas +Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, selama tahun 2010 – 2022 capaian TPT Kota Bogor selalu +lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan termasuk ke dalam 3 wilayah dengan TPT +tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2022. Selain itu, jika dibandingan dengan wilayah lain seperti +Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat +bahwa TPT Kota Bogor secara umum selama tahun 2010 – 2022 menjadi angka yang paling tinggi +dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun begitu, capaian TPT Kota Bogor tahun 2022 sudah berhasil +ditekan dari 2 tahun sebelumnya sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. +Tabel 3.14. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2022 +Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) +Wilayah +2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 17,20 10,31 9,33 9,80 9,48 11,08 - 9,57 9,65 9,10 12,68 11,79 10,78 +Kabupaten 10,64 10,73 9,07 7,87 7,65 10,01 - 9,55 9,75 9,06 14,29 12,22 10,64 +Bogor +Kota 14,09 12,89 8,31 8,62 7,81 8,00 - 7,16 7,39 7,14 8,63 9,07 7,16 +Tangerang +Kabupaten 14,01 14,42 11,46 11,94 8,45 9,00 - 10,57 9,63 8,92 13,06 9,06 7,88 +Tangerang +Kota Bekasi 12,11 10,51 8,75 9,50 9,36 9,36 - 9,32 9,07 8,23 10,68 10,88 8,81 +Kabupaten 9,03 10,27 7,78 7,17 6,79 10,03 - 10,97 9,69 8,94 11,54 10,09 10,31 +Bekasi +Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, BPS Banten +Keterangan: Data tahun 2016 tidak tersedia +Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Bogor 2019-2024, pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di +Kota Bogor untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya +angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin sehingga dapat mendorong +pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Membuka peluang pekerjaan baru merupakan +salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran di Kota Bogor mengingat peluang kerja di +187 Rancangan Akhir +sektor-sektor industri pengolahan dan jasa lainnya sangat terbatas. Salah satu isu yang menjadi +fokus pemerintah adalah meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor +ekonomi kreatif untuk bisa berdaya saing kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. +3.1.3.4. Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal +Produktivitas yang rendah dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi +inklusif. Selain itu, integrasi rantai nilai yang belum optimal, seperti keterbatasan koordinasi antara +produsen, distributor, dan pengusaha dapat menghambat aliran efisien barang dan informasi dalam +sistem ekonomi. Hal tersebut tidak hanya mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi tetapi juga +dapat menurunkan daya saing di pasar global yang semakin terintegrasi. +Tabel 3.15. Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022 +Share Net Ekspor terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen) +Wilayah +2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor -46,26 -46,75 -49,74 -49,70 -52,12 -51,64 -50,28 -46,06 -42,66 -42,67 +Kabupaten Bogor 1,38 1,55 0,82 1,94 2,99 3,87 4,36 8,07 9,90 9,84 +Kota Tangerang 9,56 15,49 17,23 18,03 17,61 15,23 13,36 -2,29 -3,24 4,47 +Kabupaten Tangerang 16,88 21,02 22,35 2,32 2,58 2,85 3,26 3,11 4,86 5,76 +Kota Bekasi -61,10 -61,08 -60,79 -60,31 -59,42 -59,36 -59,60 -55,14 -50,30 -49,39 +Kabupaten Bekasi 35,69 34,92 34,06 32,22 32,62 32,03 32,33 37,51 37,76 37,00 +Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota +Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi +Produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor terlihat dari data share net +ekspor terhadap PDRB. Komponen share net ekspor barang dan jasa Kota Bogor bernilai negatif +selama tahun 2013 – 2022. Meskipun share net ekspor terhadap PDRB Kota Bogor lebih tinggi jika +dibandingkan dengan Kota Bekasi, komponen ini memiliki nilai yang paling kecil jika dibandingkan +dengan wilayah lainnya seperti Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan +Kabupaten Bekasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus +dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor). +Sementara itu, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) memiliki kontribusi yang relatif +besar terhadap PDRB Kota Bogor yaitu secara rata-rata nilainya lebih besar dari 30 persen selama +tahun 2013 – 2022. Akan tetapi, kontribusi komponen ini di Kota Bogor lebih kecil jika dibandingkan +dengan Kota Bekasi. Namun demikian, share PMTB terhadap PDRB Kota Bogor yang selalu di atas 30 +persen telah menunjukkan cukup besarnya investasi fisik di Kota Bogor selama tahun 2013-2022. +Tabel 3.16. Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2013 – 2022 +Share PMTB terhadap PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen) +Wilayah +2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bogor 31,03 34,25 36,11 35,65 35,68 34,44 34,22 31,92 34,01 32,96 +Kabupaten Bogor 22,24 22,71 22,97 22,29 21,82 22,24 22,00 20,60 21,51 21,02 +Kota Tangerang 27,58 27,68 27,64 27,27 28,36 29,99 31,14 37,58 38,65 34,86 +Kabupaten Tangerang 19,96 20,91 21,34 4,92 4,01 3,81 3,35 3,02 3,19 3,08 +Kota Bekasi 31,35 33,34 33,98 34,99 35,65 36,80 37,88 35,11 35,06 33,79 +Kabupaten Bekasi 19,75 21,44 22,29 22,68 22,70 23,31 22,98 20,30 21,65 21,55 +Sumber: BPS Kota Bogor, BPS Kabupaten Bogor, BPS Kota Tangerang, BPS Kabupaten Tangerang, BPS Kota +Bekasi, BPS Kabupaten Bekasi +188 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +3.1.3.5. Penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan +Ketersediaan pangan yang mencukupi tidak hanya merupakan prasyarat bagi keberlanjutan +pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat suatu +ukuran yang dapat digunakan untuk menghasilkan skor komposit terkait kondisi ketahanan pangan +suatu wilayah yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Angka IKP terdiri dari beberapa dimensi +penyusun, antara lain ketersediaan pangan, keterjangkauan/ aksesibilitas pangan, serta +pemanfaatan pangan. Berdasarkan tabel, tren dari angka IKP dan peringkat ketahanan pangan Kota +Bogor cenderung berfluktuasi selama tahun 2018 – 2022. Hal tersebut memiliki arti bahwa penguatan +kecukupan dan ketersediaan pangan di Kota Bogor belum optimal dilihat dari kondisi ketahanan +pangannya yang belum menunjukkan performa yang baik. Data pada Tabel 3.17 menunjukkan bahwa +selama 5 tahun terakhir angka IKP tertinggi Kota Bogor tercapai pada tahun 2022 yaitu sebesar 76.38. +Akan tetapi jika dibandingkan dengan wilayah lainnnya seperti Kota Tangerang, Kota Bekasi, +Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi terlihat bahwa IKP Kota Bogor merupakan yang +terendah selama 5 tahun terakhir. +Tabel 3.17. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dan Peringkat Ketahanan Pangan Tahun 2018 – 2022 +2018 2019 2020 2021 2022 +Wilayah +Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat Skor Peringkat Skor +Kota Bogor 42 74,37 56 74,07 61 72,4 58 74,53 50 76,38 +Kota Tangerang 35 76,84 32 81,53 37 80,37 49 78,88 42 79,08 +Kota Bekasi 16 82,5 8 86,85 21 83,04 15 85,2 5 86,79 +Kabupaten 291 67,56 291 69,11 317 66,64 300 68,9 297 68,61 +Bogor +Kabupaten 250 71,1 202 75,54 266 72,47 214 76,07 194 77 +Tangerang +Kabupaten Bekasi 47 80,65 17 85,01 51 83,86 15 86,29 22 86,15 +Sumber: Badan Pangan Nasional +Permasalahan tersebut salah satunya dipicu oleh lahan pertanian di perkotaan yang terus menurun +karena dikonversi menjadi lahan pemukiman dan industri. Tantangan dari sisi penyediaan yaitu +tingkat ketergantungan pangan dari daerah produsen yang menyebabkan kerentanan terhadap +ketidakstabilan pasokan dan harga pangan. Sementara itu, tantangan dari sisi permintaan berasal +dari pertumbuhan penduduk yang salah satunya disebabkan oleh arus urbanisasi dan migrasi. +Fenomena urbanisasi ini menyebabkan permintaan pangan semakin meningkat di Kota Bogor. Oleh +karena itu diperlukan upaya meningkatkan kuantitas serta kualitas komoditas pangan untuk untuk +peningkatan kesejahteraan masyarakat. +Berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi +tersebut. Pertama, menginisiasi program pengembangan pertanian perkotaan yang berkelanjutan +dengan melibatkan revitalisasi lahan-lahan terlantar, penerapan praktik pertanian yang ramah +lingkungan, dan peningkatan akses petani perkotaan terhadap sumber daya dan teknologi pertanian. +Kedua, mendorong diversifikasi sumber pangan dengan mengembangkan sistem pertanian yang +lebih beragam, termasuk budidaya tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan hortikultura di +dalam kota. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan lahan pertanian yang tersedia melalui +perencanaan tata ruang yang terarah serta pengawasan yang ketat terhadap konversi lahan. +Keempat, memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani perkotaan dalam hal teknik +189 Rancangan Akhir +pertanian yang modern, manajemen usaha, dan pemasaran produk. Hal ini akan membantu +meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas pangan yang dihasilkan. +Kota bogor memiliki beberapa jenis pangan yang memiliki tingkat ketersediaan energi di atas kondisi +ideal (sudah cukup baik) seperti padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta kacang- +kacangan. Potensi ekonomi dari tingginya distribusi pangan dari berbagai daerah perlu mendapat +perhatian agar pasokan ketersediaan pangan tetap stabil dan terjaga. Berdasarkan hasil analisis +NBM (Neraca Bahan Makanan) 2022, diperoleh beberapa komoditas pangan masih sangat rendah +dari segi ketersediaannya yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan sehingga diperlukan adanya +terobosan baru pada level terkecil dengan memanfaatkan penyediaan pangan pada level rumah +tangga melalui penyediaan sayur-sayuran dan buah-buahan dengan teknik hidroponik maupun +akuaponik. +3.1.4. Aspek Tata Kelola +Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan +pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa +indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih +disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut +misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan +indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan +komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk +mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta +pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 +sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, +Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional +sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota +Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah +dengan penerapan SPBE terbaik di Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional, tahun +2022 merupakan fase penguatan layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi +selanjutnya yaitu penguatan infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu +meningkatkan tata kelola untuk mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023. +Capaian SPBE tahun 2022 sebesar 3,3 tersebut terkonstruksi dari beberapa aspek penilaian yang +meliputi: nilai aspek kebijakan internal tata kelola SPBE sebesar 3,4; nilai aspek perencanaan +strategis SPBE sebesar 1,7; nilai aspek teknologi informasi dan komunikasi sebesar 2,50; nilai aspek +penerapan manajemen SPBE sebesar 1,0. Berdasarkan capaian tersebut, Kota Bogor harus bekerja +keras untuk meningkatkan kinerja pada seluruh aspek, terutama pada penerapan manajemen SPBE +dan aspek perencanaan strategis SPBE. +Selanjutnya, pada kinerja aparatur dan pelayanan publik, yang dicerminkan melalui nilai +akuntabilitas pemerintah lingkup perangkat daerah dan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat, +ditemukan bahwa Kota Bogor mengalami perbaikan capaian dari tahun 2021 ke tahun 2022. Nilai +akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lingkup daerah menunujukkan capaian A (kategori nilai +memuaskan dengan kriteria nilai >80-90) pada tahun 2022, meningkat dibanding tahun 2021 dengan +capaian BB (kategori nilai sangat baik dengan kriteria nilai >70-80). +190 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +1. Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah +Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi lingkup Inspektorat +Daerah Kota Bogor adalah responden yang tidak memahami kriteria dan tata cara pengisian form +instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah tahun 2022, sehingga +capaian Hasil survei Kepuasan masyarakat seharusnya mendapatkan nilai 4,30 hanya mendapatkan +nilai 3,56 dan pemilihan target nilai yang tinggi untuk Nilai pembangunan Zona Integritas yang +seharusnya kategori C (unit kerja melakukan pencanangan zona integritas) menjadi tidak sesuai dan +mendapatkan nilai akhir yang tidak maksimal. +Terdapat beberapa upaya yang perlu dilakukan pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi +tersebut. Pertama, memberikan pelatihan kepada responden mengenai kriteria dan prosedur +pengisian form instrumen pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Lingkup Perangkat Daerah serta +sosialisasi secara intensif untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kedua, menyediakan panduan +dan materi referensi yang jelas dan mudah dipahami mengenai pengisian form instrumen +pengukuran agar responden dapat memahami dengan lebih baik tata cara yang harus diikuti. Ketiga, +melakukan pembinaan secara berkala kepada responden untuk memastikan pemahaman yang baik +tentang proses pengukuran serta melakukan monitoring secara rutin terhadap proses pengisian +form. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan +pemahaman responden, meningkatkan kualitas pengisian form instrumen pengukuran, serta +meningkatkan capaian nilai survei kepuasan masyarakat. +2. Level Maturitas SPIP +Hal yang mempengaruhi tidak maksimalnya nilai Level Maturitas SPIP adalah tidak terpenuhinya +implementasi pada unsur SPIP (Penilaian Risiko, IEPK) yang disebabkan belum terupdatenya regulasi +terkait dengan penilaian risiko dan IEPK, Penilaian risiko tingkat kota belum dilaksanakan dan IEPK +belum diimplementasikan dengan optimal. +Berikut beberapa upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi kondisi +tersebut. Pertama, menginisiasi dan mempercepat pembaruan regulasi terkait penilaian risiko dan +Implementasi Efektivitas Pengendalian Kinerja (IEPK). Kedua, mengoptimalkan implementasi IEPK +dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghambat pelaksanaannya. +Ketiga, melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait mengenai pentingnya penilaian risiko +dan implementasi IEPK dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keempat, melakukan pemantauan +dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penilaian risiko dan implementasi IEPK. Hal +tersebut penting dilakukan untuk mengidentifikasi masalah atau ketidaksesuaian yang mungkin +muncul. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan dapat meningkatkan level Maturitas +SPIP juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan +strategisnya. +a. Gap Analisis Kompetensi +Berdasarkan Pasal 162 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi +PNS merupakan salah satu mata rantai dalam manajemen karier PNS yang harus dilakukan dengan +menerapkan prinsip sistem merit, artinya harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, +dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, +agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. PP Nomor 11 Tahun +207 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi 20 paling kurang +meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, kursus, penataran, sekolah kader/pelatihan +191 Rancangan Akhir +kader dan magang. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dilakukan +melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis, Seminar dan Diklat Sertifikasi Profesi. +Penyelenggaraannya menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan pengawasan +(Pusdiklatwas BPKP dan lembaga pendidikan lainnya). +Pengembangan kompetensi tersebut bertujuan serta meningkatkan pengetahuan (knowledge), +keterampilan (skill) dan juga sikap (attitude) sehingga terwujud profesionalisme aparat pengawas +intern pemerintah (APIP). Setelah dilakukan pengembangan kompetensi gap kompetensi mengalami +penurunan dari 21,62% menjadi 14,70%. Capaian yang cukup baik tersebut menunjukkan adanya +efektivitas dari program pengembangan dibarengi dengan partisipasi aktif dari peserta diklat. +b. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB” +Ukuran akuntabilitas kinerja dan keandalan sistem manajemen kinerja Perangkat Daerah yang +merupakan hasil pencapaian penyelenggaraan pengawsan intern pemerintah (Audit, Reviu, Evaluasi, +Monitoring dan consulting). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan +Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2022 memperoleh nilai ratarata 80,30% dengan predikat “BB” +(Sangat Baik), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memperoleh nilai rata-rata 78,56% +dengan predikat “BB” (Sangat Baik). Rekapitulasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat +Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut. +Tabel 3.18. Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor +Tahun 2021 – 2022 +Jumlah PD Jumlah PD +No. Kategori Nilai +2021 2022 +1 AA (sangat memuaskan) - - +2 A (memuaskan) 10 17 +3 BB (sangat baik) 17 18 +4 B (baik) 8 1 +5 CC (dukup/memadai) 1 - +6 C (kurang) - - +7 D (sangat kurang) - - +Jumlah 36 36 +Sumber: Dokumen Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2022 +Tahun 2022 jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” ke atas sebanyak 36 perangkat +daerah atau sebesar 97,22%. Beberapa catatan berkaitan dengan kelemahan dalam akuntabilitas +kinerja Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut: +1. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, +kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan +(Crosscutting); +2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam satu periode perencanaan strategis 2019-2024 belum +sustainable karena telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu pada tahun 2021 dan +tahun 2022 untuk menyesuaikan perubahan perencanaan pada tingkat Pemerintah Daerah +Kota Bogor. Belum ada monitoring pencapaian target jangka menengah sampai dengan +tahun berjalan. +192 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja +ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) serta belum ada analisa didalam LAKIP memuat +tentang informasi rencana aksi/upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja dalam pencapaian +tujuan organisasi (tujuan/sasaran). +4. Sistematika Laporan Kinerja belum disusun sesuai dengan standar Peraturan Menteri +Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang +Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan +Kinerja Instansi Pemerintah. +5. Pelaporan kinerja (LKIP) beberapa perangkat daerah disampaikan/di-upload tidak tepat +waktu pada esr.menpan.go.id. +6. Dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya +memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dan sesuai kriteria 2. +7. Beberapa perangkat daerah belum seluruhnya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil +evaluasi akuntablitas kinerja tahun sebelumnya. +Berikut upaya-upaya yang perlu dilakukan Pemerintah Kota Bogor dalam menghadapi berbagai +kondisi tersebut. +1. Perencanaan kinerja menyampaikan informasi mengenai hubungan kinerja, strategi, +kebijakan, bahkan aktivitas di antara bidang atau fungsi lain yang saling terkait +(Crosscutting). +2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk +periode 2022-2024 harus diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan hingga penetapan +tahun 2024. +3. Peningkatan mutu laporan kinerja agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat +dalam upaya peningkatan dan penyempurnaan kinerja di masa mendatang, penyesuaian +alokasi anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian +perencanaan kinerja yang akan datang, serta mendorong perubahan budaya kinerja +organisasi. +4. Menyusun Laporan Kinerja dengan kualitas yang sesuai dengan standar yang ditetapkan +dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor +53 Tahun 2014 mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata +Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. +5. Menyampaikan Laporan Kinerja/upload (LKIP) melalui aplikasi esr.menpan.go.id tepat waktu +yaitu sebelum tanggal 31 Maret setiap tahunnya. +6. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan Teknologi Informasi +(Aplikasi) sepenuhnya dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. +7. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar seluruhnya +ditindaklanjuti serta dimanfaatkan untuk perbaikan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, +serta mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. +3.1.5. Infrastruktur +3.1.5.1. Penyediaan utilitas dasar pendukung permukiman yang belum optimal +Dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Kota Bogor, tantangan utama yang dihadapi adalah belum +optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat, akses terhadap sanitasi +layak yang terbatas, dan akses terhadap sumber air minum layak yang belum optimal. +193 Rancangan Akhir +1. Belum optimalnya penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat +Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman disebutkan +bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan +perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni +rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan +berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi rumah layak huni dan terjangkau adalah rumah +yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta +kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk dikatakan +rumah layak huni maka harus mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, terutama untuk +kecukupan minimum luas bangunan juga harus memperhatikan dari jumlah penghuninya. +Data capaian Rasio rumah layak huni dan Cakupan ketersediaan rumah layak huni RPJMD 2020- +2024 sudah berstatus tercapai dari target tetapi untuk pemukiman kumuh di kawasan perkotaan di +Kota Bogor masih belum tercapai. Permukiman kumuh menjadi salah satu gambaran bahwa +penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat belum optimal. Sehingga ke depan +perlu ada upaya peningkatan terhadap akses rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat +serta penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan. +2. Akses Terhadap Sanitasi Layak Terbatas +Komponen rumah tangga dengan akses sanitasi layak adalah salah satu dari empat kriteria rumah +layak huni. Menurut Kementerian PUPR, sanitasi layak terdiri dari bangunan sebagai sarana mandi +cuci kakus beserta septic tank yang layak, saluran pembuangan air kotor, hingga sistem +pembuangan air limbah. Sanitasi yang dimaksud dapat berada di dalam rumah, halaman rumah, atau +komunal. Asalkan jaraknya yang terjangkau (dekat dari rumah) dan dapat melayani seluruh anggota +keluarga. Kota Bogor selalu memiliki capaian terendah dibandingkan dengan Kota Bekasi dan Kota +Depok. Angka capaian Kota Bogor tahun 2022 hanya sebesar 67,93 persen, padahal dua wilayah +perkotaan lainnya yang sebagai pembanding memiliki nilai > 90 persen. Hal ini berarti rumah tangga +di Kota Bogor masih belum optimal dalam mengakses mengenai sarana prasarana sanitasi yang +layak. +Belum optimalnya kesehatan dasar dan kesejahteraan anak dilihat dari akses terhadap sanitasi +layak yang juga belum optimal. Akses terhadap sanitasi layak menjadi salah satu tantangan utama, +selain itu kebutuhan atas akses air minum rumah tangga yang aman dan berkelanjutan juha menjadi +tantangan bagi wilayah perkotaan. Ke depan Kota Bogor perlu berupaya untuk melakukan +peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar terutama pada sanitasi dan akses air minum yang +layak, aman, dan berkelanjutan. +3. Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak yang Belum Optimal +Rumah tangga dengan akses sumber air minum layak adalah rumah tangga dengan sumber air +minum yang memenuhi standar kesehatan dan kualitas air, serta mudah diakses oleh masyarakat. +Sumber air minum layak bisa berasal dari air minum dalam kemasan, air isi ulang, mata air +terlindungi, sumur terlindungi, sumur bor/pompa, atau pipa. Pada Gambar 3.2, terlihat bahwa +persentase rumah tangga di Kota Bogor telah memiliki akses sumber air yang layak dengan capaian +Kota Bogor tahun 2022 sebesar 98,73 persen. Angka ini mampu bersaing dengan wilayah perkotaan +lainnya seperti Kota Bekasi (98,28%) dan Kota Depok (99,44). Harapannya, Kota Bogor terus dapat +meningkatkan persentase akses sumber air yang layak, aman, dan terjangkau sehingga dapat +mencapai 100 persen seperti Kota Depok di tahun 2020 dan Kota Bekasi di tahun 2021. +194 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +120,00 +98,75 99,01 99,02100,00 98,14 99,52 98,73 99,44 +100,00 +99,26 99,74 100,00 98,28 +80,00 +60,00 +40,00 +20,00 +0,00 +2019 2020 2021 2022 +Kabupaten Bogor Kabupaten Bekasi Kota Bogor Kota Bekasi +Kota Depok Provinsi Jawa Barat Provinsi DKI Jakarta +Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (2023) +Gambar 3.2. Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak (Persen) +Pelayanan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata wajib dilakukan oleh sebab itu +perlu upaya yang dilakukan diantaranya percepatan penyediaan air baku dan air minum pada +kawasan perkotaan dan pengembangan dan peningkatan akses layanan air minum yang layak. +3.1.5.2. Belum optimalnya kinerja smart city +Konsep smart city kota bogor pertama kali disusun tahun 2017 sebagai bagian dari program +kepesertaan dalam Gerakan Menuju 100 Smart City Indonesia (GM100SCI) dengan 6 (enam) dimensi +smart city platform GM100SCI yang terdiri dari: Sector Governance (6 program), Economy (7 program), +Branding (7 program), Society (6 program), Living (17 program), dan Environment (13 program). +Selanjutnya sebagai tahap lanjutan Kota Bogor telah menyiapkan anggaran untuk Menyusun +Masterplan E-Government (SPBE) dan Masterplan Smart City 2022-2027 yang bersifat terintegrasi, +sinergis, dan inklusif dengan RPJMD, RKPD, Renstra, Gerakan Reformasi Birokrasi, Stranas PK +(penanggulangan Korupsi) dan Aspirasi stakeholders penta-helix smart city. Kedua masterplan saat +ini dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor tahun 2022. Penilaian dari pelaksanaan smart city +didasarkan pada indeks smart city yang mana pada tahun 2019 Kota Bogor memiliki capaian 3.12, +tahun 2020 sebesar 3.33, dan tahun 2021 sebesar 3.46. Apabila dilihat, capaian indeks smart city Kota +Bogor terus mengalami peningkatan. +Salah satu bentuk program Kota Bogor adalah layanan multimedia green room yang digunakan +sebagai sarana Pemerintah Kota Bogor dalam implementasi konsep smart city. Layanan ini +memanfaatkan integrasi teknologi infomasi yang mampu memfasilitasi kegiatan kedinasan pimpinan +daerah, perangkat daerah ataupun Non Government Organization (NGO) dalam rangka +mengoptimalkan pelayanan kepada publik. Penanggungjawab dari layanan multimedia ini adalah +Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil pelaksanaan layanan multimedia di Bogor Green Room +mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang sebelumnya sebanyak 672 kegiatan menjadi 803 +kegiatan pada tahun 2022, kegiatan ini tersebar di 7 Ruang Rapat Lingkungan Balaikota dan Non +Lingkungan Balaikota. Meskipun demikian, total penggunaan ruangan kegiatan mengalami +penurunan dibandingkan tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Gambar 3.3. +195 Rancangan Akhir +Sumber: Smart City Kota Bogor (2023) +Gambar 3.3. Total Penggunaan Ruangan Kegiatan Tenaga Multimedia Bogor Green Room Tahun 2022 +Pengembangan smart city membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur digital, biaya ini bisa +menjadi hambatan bagi pemerintah atau pengembang untuk menerapkan smart city. +Pengembangan infrastruktur digital yang kuat adalah salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam +pengembangan smart city. Hal ini meliputi penyediaan akses internet yang cepat dan terjangkau, +serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan layanan publik, +transportasi, keamanan, dan lain-lain. Selain itu, keberadaan universitas, lembaga riset, dan industri +kreatif dapat menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi baru yang mendukung +pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bogor. Selain itu, +mendorong keterbukaan dan kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil perlu +dilakukan. Hal ini memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan pengalaman untuk menciptakan +solusi yang lebih inovatif dan berkelanjutan bagi masalah-masalah perkotaan yang kompleks. +3.1.5.3. Kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim +Antisipasi terhadap terjadinya bencana alam dan anomali cuaca/iklim dapat dipetakan melalui +Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Indeks ini merupakan suatu perangkat analisis kebencanaan +yang menunjukkan riwayat kebencanaan dengan akibat berupa kerusakan atau kerugian di suatu +wilayah. IRBI dihitung secara rutin oleh BNPB sebagai wujud monitoring dan pemantauan di daerah. +IRBI disusun dari tiga komponen, yaitu indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. IRBI +Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 memiliki tren yang menurun, artinya Kota Bogor relatif aman +untuk ditinggali dibandingkan daerah-daerah lain yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi. +Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi, meskipun +berdasarkan data dari BNPB Kota Bogor memiliki tren yang menurun terhadap risiko bencana. +Berdasarkan data BNPB, Kota Bogor memiliki risiko sedang-tinggi untuk bencana banjir. Kerugian +ekonomi akibat bencan banjir diperkirakan mencapai rata-rata 23,2111 Milyar dengan luas risiko +yang terdampak seluas 1.538 ha. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan +di kawasan hulu yang mulai menurun sebagai daerah tangkapan air hujan. Sehingga perlu ada upaya +kolaborasi dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan serta menerapkan pencegahan, +mitigasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam mengantisipasi bencana dan perubahan iklim. +196 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +245 +195 +145 +95 +45 +2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor +Kota Depok Kota Bandung Kota Bogor +Sukabumi Cianjur Kota Tangerang +Kota Tangerang Selatan Tangerang +Sumber: INARISK BNPB (2023) +Gambar 3.4. Indeks Risiko Bencana Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2015-2022 +3.1.5.4. Kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan +Kinerja pengelolaan sampah Kota Bogor perlu dioptimalkan karena biasanya terdapat hubungan +lurus antara jumlah penduduk dengan produksi atau timbulan sampah. Beberapa indikator dipetakan +untuk melihat potensi persampahan di Kota Bogor dan kota pembanding lainnya. Pengukuran +timbulan sampah diambil dari lokasi pengambilan terpilih, untuk diukur volumenya dan ditimbang +beratnya dan diukur komposisinya. Pada Gambar 3.5 disajikan beberapa indicator persampahan Kota +Bogor sejak tahun 2019-2022. Keterbatasan data yang disajikan pada Sistem Informasi Pengelolaan +Sampah Nasional (SIPSN) KLHK membuat data-data wilayah lain tidak disajikan sebagai pembanding. +Terlihat bahwa jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. +Walaupun demikian, terlihat pada indikator lainnya yang juga mengalami tren peningkatan untuk +mengimbangi produksi sampah tahunan Kota Bogor. Hal ini terlihat pada indikator pengurangan +sampah Kota Bogor di tahun 2022 sebesar 23.55 persen atau meningkat 3.48 persen dari 20.07 +persen di tahun 2021. Indikator penanganan sampah dan pengelolaan sampah tahun 2022 justru +menurun dengan masing-masing sebesar -3.85 persen dan -0.36 persen dibandingkan tahun 2021. +Akan tetapi untuk indikator daur ulang sampah tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar +62,019.04 ton dibandingkan tahun 2021 yang hanya sebesar 679.42 ton. +197 Rancangan Akhir +Daur ulang Sampah Tahunan (ton/tahun)(D) +%Sampah Terkelola(B+C)/A +Sampah Terkelola Tahunan (ton/tahun)(B+C) +%Penanganan Sampah(C/A) +Penanganan Sampah Tahunan (ton/tahun)(C) +%Pengurangan Sampah(B/A) +Pengurangan Sampah Tahunan (ton/tahun)(B) +Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun)(A) +-10.000 40.000 90.000 140.000 190.000 240.000 290.000 +2019 2020 2021 2022 2023 +Sumber: SIPSN KLHK (2023) +Gambar 3.5. Timbulan Sampah Tahunan (ton/tahun) Kota Bogor 2019-2023 +Jumlah timbulan sampah di Kota Bogor yang mengalami peningkatan setiap tahunya menandakan +bahwa kebijakan Reduce, Reuse & Recyle (3R) yang belum efektif. Selain itu, Keberadaan tempat +pengolahan sampah di wilayah Kota Bogor menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Rendahnya +kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah dan belum memadainya sarana dan +prasarana pengelolaan persampahan terpadu pda sumber, TPS, TPA dan pengangkutan dari hulu ke +hilir juga menjadi masalah bagi pengelolaan sampah di Kota Bogor. Pasalnya, volume sampah di Kota +Bogor dari tahun ke tahun terus bertambah seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan +penduduk. Kedepan perlu adanya peningkatan teknologi terpadu dalam pengelolaan sampah dari +hulu-hilir dan berbasis masyarakat serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah yang +memadai. +3.1.5.5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan +Kualitas lingkungan suatu wilayah dapat dinilai dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks +ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks +Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Nilai IKLH setiap daerah pasti berbeda dan +tergantung berapa banyak komposit yang digunakan. Pada kasus Kota Bogor, IKAL tidak +diperhitungkan karena letak geografis yang tidak terdapat laut. Namun demikian, IKA, IKU, dan IKL +setiap daerah selalu menjadi perhitungan tetap. Meski demikian, keterbatasan data membuat IKL +sulit didapatkan. +Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi tolak ukur bagaimana kualitas air di Kota Bogor. Pada Gambar 3.6 +disajikan IKA Kota Bogor pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 51,39 dan meningkat 0,99 poin dari +tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan wilayah lain, maka IKA Kota Bogor relatif baik dari IKA +Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor. Apabila dilihat secara time series, maka +Kota Bogor sejak tahun 2015-2022 cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat artinya kualitas +air di Kota Bogor semakin membaik. IKA Kota Bogor tahun 2016 sebesar 27,33; tahun 2017 (34.44); +tahun 2018 (49.67); tahun 2019 (51.67); dan tahun 2020 (56.33). +198 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Kota Bekasi 32,28 +Jawa Barat 47,13 +Kabupaten Bogor 48,35 +Kota Bogor 51,39 +Kota Tangerang 52,79 +Kota Depok 58,37 +Kabupaten Tangerang 58,89 +0 10 20 30 40 50 60 +Sumber: DLH Kota Bogor (2023) +Gambar 3.6. Indeks Kualitas Air Tahun 2022 +Selain kualitas air, kualitas udara yang di ukur melalui Indeks Kualitas Udara (IKU) menjadi salah +satu komponen yang penting untuk menggambarkan kondisi pencemaran udara di Kota Bogor. Pada +Gambar 3.7 disajikan IKU Kota Bogor tahun 2022 dengan nilai sebesar 98,36 atau meningkat 18,27 +poin dibandingkan tahun 2020. Apabila dilihat secara time series, maka Kota Bogor sejak tahun 2015- +2022 cenderung fluktuatif dengan tren yang meningkat. Capaian IKU Kota Bogor tahun 2015 (70.56); +tahun 2016 (78.56); tahun 2017 (85.3); tahun 2018 (85.86); tahun 2019 (81.76); dan tahun 2020 (80.09). +Jika melihat capaian tahun 2020, maka Kota Bogor memiliki kualitas udara yang paling baik diantara +wilayah pembanding lainnya, tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi masyarakat yang ingin hidup +di wilayah perkotaan namun tetap dapat memiliki kualitas udara yang prima. +Kota Tangerang Selatan 65,58 +Kota Depok 70,82 +Kabupaten Tangerang 71,06 +Kabupaten Bogor 78,91 +Jawa Barat 80,31 +Kota Tangerang 84,74 +Kota Bogor 98,36 +0 20 40 60 80 100 120 +Sumber: DLH Kota Bogor (2023) +Gambar 3.7. Indeks Kualitas Udara Tahun 2022 +Menurunya kualitas lingkungan hidup juga dapat dilihat dari timbulan pencemaran air limbah. +Berdasarkan hasil analisis pada tahun 2045 rata-rata peningkatan beban pencemar untuk masing- +masing parameter adalah 2,29%. Peningkatan ini perlu diantisipasi terutama karena kualitas air akan +semakin menurun di masa mendatang jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Aspek keberlanjutan +lingkungan menjadi fokus utama dalam pengembangan Kota Bogor ke depan. Upaya yang perlu +dilakukan diantaranya pengelolaan limbah yang efisien, penggunaan energi terbarukan, desain +bangunan yang ramah lingkungan, pelestarian ruang terbuka hijau dan habitat alami, pengendalian +polusi udara melalui kebijakan transportasi ramah lingkungan, serta meningkatkan kesadaran +masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup melalui pendidikan sejak dini. +199 Rancangan Akhir +3.2. Isu Strategis +Isu Strategis adalah keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam +perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu +strategis mempunyai karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan +tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan di Kota Bogor +dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan +potensi pembangunan daerah kedepan, yang meliputi aspek fisik-lingkungan, sosial-budaya, +ekonomi-keuangan dan legal-kelembagaan. +A. Isu Global +Gambar 3.8. Isu Global +1. Geopolitik dan Geoekonomi +Geopolitik dan geoekonomi. Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan +politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. +Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – +Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam +jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun +kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang +merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai +pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi +pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakan +pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi windows of opportunity sebagai +bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global. +200 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +2. Disrupsi Teknologi Berbasis Artificial Intelligence (AI) +Disrupsi teknologi. Saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) bahkan bisa melakukan tugas- +tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat +karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan +teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap +tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, +memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, +mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses +pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi +pelaksanaan regulasi. +3. Urbanisasi Dunia +Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 +miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Porsi +lansiadi Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait +penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya +alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan +tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah +menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi +kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan kawasan perdagangan/jasa. +4. Perdagangan Internasional +Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk +dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar +ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing +serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa +Barat. +5. Perubahan Iklim Global (Global Warming) +Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang +terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario intermediate, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang +tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan +kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas +emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian +Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC). +Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam +menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari World +Meteorological Organization (WMO) dalam State of The Climate 2022 menyebutkan bahwa tahun 2022 +menempati peringkat ke-6 tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) +tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang +perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan. +6. Demografi Global +Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada tahun +2030 dan 2045 masing- masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut +disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. +201 Rancangan Akhir +Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) +dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap +pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga +penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen +pertambahan tersebut berada di negara emerging economies. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke +depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk +perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, +sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai. +202 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +B. Isu Nasional +Gambar 3.9. Isu Nasional +1. Perpindahan Ibukota Nusantara (IKN) +Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan +pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, +serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke +wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas +perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja +perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 +persen, serta upah nyata di sektor pertanian. +2. Bonus Demografi +Bonus demografi Indonesia. Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) +terbesar didunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2045 jumlah penduduk +Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat +menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang +berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga +kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja +yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk +Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat +dari capaian rata-rata nila PISA siswa Indonesia tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, +matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari +negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama +kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut +berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat +dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan +berlangsung sekitar 15 (lima belas) tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan +akan semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya +peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya. +203 Rancangan Akhir +3. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar +Konektivitas dan infrastruktur dasar. Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan +terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas hinterland (intra pulau) yang terdiri +dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. +Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih +belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan +nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu +diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk +pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang +telah dibangun. +Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya +kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum +dan sanitasi yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikan +Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan +bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan. +4. Perubahan Iklim dan Bencana +Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta ketahanan bencana. Perubahan +iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 +kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan +pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim +diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis +pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir +dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah +mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi +kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya +dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung +ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, +daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik +ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan. +5. Ekonomi Hijau dan Biru +Ekonomi hijau dan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi +ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam +rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan +Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045. Ekonomi hijau merupakan model +pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan +dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung” nya. Penerapan ekonomi hijau +dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan +pengembangan produk-produk hijau. Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka +pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan +pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan +kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi. +204 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +6. Desenteralisasi dan Otonomi Daerah +Desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke +desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat +menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan +pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat +sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing +daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang +memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. +Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait +pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya +peningkatan kualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah dimana kualitas belanja daerah +sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah. +205 Rancangan Akhir +C. Isu Regional +Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi +serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa +Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi +Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan +adanya perubahan peran Jakarta. +Gambar 3.10. Isu Regional Kawasan Jawa-Bali +1. Perubahan Peran Jakarta Sebagai Kota Global +Perubahan peran Jakarta sebagai kota global akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara +langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota +yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, +pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan +lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk +strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar +dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya. Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, +Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara +umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. +Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, +masih adanya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia +usaha perlu menjadi perhatian ke depannya. +Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap +perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi +menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi +sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya +ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, +kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat. Ketimpangan wilayah +utara-selatan memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal +tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi +berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka +kemiskinan dan penggangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. +206 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Gambar 3.11. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat +Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai +upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu. Perubahan iklim dan +bencana alam menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke +depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi +gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, +dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat. +Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan tata kelola pemerintahan yang +responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan +peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak +menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke +depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi. +Isu strategis Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dirumuskan berdasarkan permasalahan yang +dihadapi sampai dengan tahun 2023, isu pembangunan dalam WJDF, serta tuntutan dan tantangan +yang akan dihadapi dalam periode 2025-2045 yang meliputi isu global, nasional, dan regional Jawa +Bali. Berdasarkan hal tersebut di atas maka isu strategis Provinsi Jawa Barat untuk 20 (dua puluh) +tahun ke depan, adalah sebagai berikut: +2. Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif +Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor- sektor perekonomian menjadi +lebih bersih, pengarusutamaan green economy dan blue economy. Perekonomian yang bersih atau +"clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negative terhadap +lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi +gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "blue economy" mengacu pada konsep pembangunan +berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan +secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya yang terkait, +sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan +pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas +bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta +mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah. +207 Rancangan Akhir +3. Kualitas dan Daya Saing Sumberdaya Manusia +Pada tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat +masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah +penduduk usia lanjut cenderung meningkat. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi +Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan +kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan +remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang +inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan +karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang +terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting +untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan +sosial dan ekonomi masyarakat. +4. Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar +Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat +serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan +akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar +di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, +kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan +ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, +dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal +di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka +panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan +berkelanjutan. +5. Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan +Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan pembangunan daerah dalam jangka +panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya +tamping lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta +mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan +kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya. Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam +pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan +dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan daya dukung dan +daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang. +6. Keberlanjutan Penataan Ruang +Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan +mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan +pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam +dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi +meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya +pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan +dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan. +208 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +7. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan +Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang +harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan +seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif +terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi keharusan dalam +pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat. +209 Rancangan Akhir +D. Isu Strategis Kota Bogor +1. Citra Bogor sebagai Kota Pusaka dan Sains +Dalam UU No 11 Tahun 2010, cagar budaya didefinisikan sebagai warisan budaya yang berbentuk +benda materi seperti Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs +Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang memerlukan pelestarian +karena memiliki nilai yang penting dalam sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau +kebudayaan. Cagar budaya dapat menjadi simbol identitas suatu wilayah. Berdasarkan undang- +undang tersebut dapat diketahui fungsi cagar budaya penting bagi masyarakat yang ada di +sekitarnya. Cagar budaya perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya karena wujudnya berupa +benda maupun kawasan yang kemudian akan bisa hilang tergerus waktu atau karena ulah manusia +apabila tidak dilindungi. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah dan masyarakat sekitar sangat +penting dalam menjaga fungsi cagar budaya agar dapat menjaga warisan budaya yang menjadi +tonggak sejarah. +Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan citra Bogor sebagai kota pusaka +dan sains: +1) Pengembangan Pariwisata Berbasis Sejarah dan Sains +Mempromosikan Bogor sebagai tujuan pariwisata berbasis sejarah dan sains. +Pengembangan dan pemeliharaan tempat-tempat bersejarah, museum, dan situs-situs +sains dapat menarik wisatawan dan meningkatkan kunjungan wisata. +2) Peningkatan Infrastruktur Pariwisata +Meningkatkan infrastruktur pariwisata, seperti jalan raya, transportasi umum, dan fasilitas +akomodasi, untuk memudahkan wisatawan mengakses dan menjelajahi Bogor. +3) Pembinaan Ekosistem Inovasi dan Riset +Mendorong pembentukan ekosistem inovasi dan riset di Bogor dengan memanfaatkan +keberadaan institusi-institusi pendidikan tinggi, pusat penelitian, dan industri yang +berorientasi pada sains. Ini dapat mendukung pengembangan teknologi dan inovasi. +4) Promosi Event dan Festival +Menyelenggarakan event dan festival berkala yang menyoroti warisan sejarah dan +pencapaian ilmiah di Bogor. Event ini dapat menarik perhatian masyarakat lokal dan +wisatawan, serta mempromosikan citra kota. +5) Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset +Mengembangkan kemitraan yang erat dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk +meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di Bogor. Ini dapat meningkatkan citra Bogor +sebagai pusat ilmu pengetahuan. +6) Pemberdayaan Komunitas Lokal +Melibatkan dan memberdayakan komunitas lokal dalam pelestarian dan pengembangan +warisan sejarah dan ilmiah. Inisiatif dari masyarakat dapat memberikan nilai tambah yang +signifikan. +210 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +7) Edukasi Masyarakat +Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang warisan +sejarah dan ilmiah Bogor. Pendidikan mengenai nilai-nilai budaya dan sains dapat +meningkatkan kebanggaan dan penghargaan terhadap identitas kota. +8) Pelibatan Pihak Swasta +Mendorong partisipasi sektor swasta dalam mengembangkan proyek-proyek yang +mendukung citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains. Investasi swasta dapat memberikan +sumber daya finansial dan manajerial yang dibutuhkan. +9) Pengembangan Industri Kreatif +Mendorong pertumbuhan industri kreatif di Bogor, termasuk seni, desain, dan teknologi +kreatif. Ini dapat menciptakan lapangan kerja, menghasilkan produk atau layanan yang unik, +dan mendukung ekonomi lokal. +10) Penggunaan Teknologi untuk Promosi +Memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk mempromosikan citra Bogor. +Kampanye pemasaran online dapat mencapai audiens yang lebih luas dan menarik +perhatian generasi muda. +Dengan mengoptimalkan citra Bogor sebagai kota pusaka dan sains, potensi pembangunan ekonomi +dan budaya dapat ditingkatkan, memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan +daya tarik kota untuk investasi dan pengembangan industri. +2. Optimalisasi Penataan Ruang dan Sistem Permukiman yang Cerdas dan Berkelanjutan +Masalah optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan berkelanjutan +menjadi semakin mendesak mengingat dua aspek krusial yang terkait: penyediaan utilitas dasar +pendukung permukiman yang belum optimal dan belum optimalnya kinerja smart city. Kurangnya +pelayanan utilitas dasar seperti air bersih, listrik, dan sanitasi dalam permukiman menjadi +tantangan serius yang dihadapi oleh beberapa daerah, termasuk Kota Bogor. Penyediaan utilitas +dasar yang memadai dan menjangkau semua penduduk menjadi hal penting di Kota Bogor, +mengingat jumlah penduduk Kota Bogor tahun 2022 mencapai 1.114.018 jiwa dengan laju +pertumbuhan penduduk sebesar 2,07 persen. Dalam konteks ini, penataan ruang yang cerdas dapat +memastikan distribusi yang merata dari utilitas dasar ini, meningkatkan kualitas hidup, dan +mengurangi disparitas antarwilayah. +Di samping itu, belum tercapainya optimalisasi utilitas dasar dapat juga dipengaruhi oleh kondisi +kinerja smart city Kota Bogor. Konsep smart city (kota cerdas) yang menjadi isu besar di kota-kota +besar di seluruh dunia secara global telah menstimulan kota-kota di dunia untuk mendorong peran +aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota dengan pendekatan menggeser pola +kepemerintahannya menjadi citizen centric dan stakeholders centric sehingga terjadi interaksi yang +lebih dinamis dan erat antara penyedia layanan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah dengan +warga kota. Pola tersebut melahirkan interaksi dua arah yang akan terus berkembang dan berproses +sehingga nantinya kota akan menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali serta tangguh dalam +merespon perubahan dan tantangan yang baru dengan lebih cepat. +211 Rancangan Akhir +Salah satu dimensi smart city Kota Bogor adalah smart living. Smart living bertujuan untuk +menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari +tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda +transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City. Dengan +mengintegrasikan konsep smart city, pemerintah dapat meningkatkan pemantauan dan pengelolaan +utilitas dasar, menciptakan solusi inovatif, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada +masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi penataan ruang dan sistem permukiman yang cerdas dan +berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi ketidakmerataan pelayanan dasar dan meningkatkan +kinerja smart city guna mencapai kesejahteraan yang lebih merata dalam masyarakat. +3. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Global +Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim global menjadi masalah yang urgent +di tengah tantangan yang dihadapi oleh berbagai faktor. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan +menjadi salah satu solusi utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kendala dalam +pemakaian sumber daya energi konvensional tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga +mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Oleh karena itu, peningkatan +pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi krusial untuk mengurangi jejak karbon dan +menciptakan kota yang berkelanjutan. +Tingkat kesadaran yang masih rendah di kalangan para pihak terhadap perubahan dan kelestarian +lingkungan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan resiliensi. Diperlukan edukasi yang lebih +intensif dan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk +meningkatkan pemahaman akan urgensi perlindungan lingkungan. +Di sisi lainnya, kurangnya antisipasi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi risiko yang +perlu segera diatasi. Meskipun Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Kota Bogor sejak tahun 2015- +2022 memiliki tren yang menurun, artinya Kota Bogor relatif aman. Sebagai upaya untuk +mengantisipasi bencana yang akan terjadi maka Kota Bogor juga perlu mengembangkan sistem +peringatan dini (early warning system), infrastruktur tangguh, dan perencanaan tata kota yang +adaptif menjadi langkah penting dalam memitigasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dan +lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan resiliensi bukan hanya sekadar kebutuhan, tetapi juga +merupakan investasi dalam menjaga keberlanjutan kota-kota kita di tengah tantangan bencana dan +perubahan iklim global yang semakin kompleks. +4. Sistem Ekonomi Sirkuler Perkotaan +Urgensi sistem ekonomi sirkuler perkotaan semakin penting mengingat beberapa kendala yang +perlu segera diatasi. Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga +menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini karena +jumlah timbulan sampah di Kota Bogor setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dengan +meningkatkan kesadaran tersebut, dapat tercipta siklus ekonomi yang lebih efisien dengan +meminimalkan limbah dan memaksimalkan daur ulang. Namun, tantangan muncul ketika +penyediaan sarana dan prasarana persampahan masih belum optimal akibat terbatasnya lahan. +Diperlukan upaya serius dalam meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah perkotaan untuk +mendukung transisi menuju sistem ekonomi sirkuler. +212 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Selain itu, kinerja pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan juga menjadi perhatian utama. +Penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah yang efektif melibatkan peran aktif dari pemerintah, +sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan inovasi dalam teknologi pengelolaan sampah, seperti +penggunaan metode daur ulang yang lebih efisien dan pengurangan sampah di sumbernya, menjadi +langkah penting untuk mencapai tujuan ekonomi sirkuler. Oleh karena itu, sistem ekonomi sirkuler +Kota Bogor bukan hanya sebuah konsep, tetapi juga sebuah kebutuhan mendesak untuk menciptakan +keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. +5. Infrastruktur dan Sistem Transportasi yang Terintegrasi +Urgensi pembenahan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi semakin terasa, +terutama di Kota Bogor, seiring dengan peningkatan volume pengguna kendaraan yang belum +diimbangi oleh infrastruktur jalan yang memadai. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek +ekonomi dengan menghambat laju pertumbuhan bisnis dan mobilitas, tetapi juga menciptakan +kemacetan yang merugikan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kota Bogor, seperti banyak kota +lainnya, menghadapi tantangan mobilitas yang kompleks, yang tidak hanya terbatas pada kepadatan +lalu lintas, tetapi juga pada kurangnya integrasi dalam sistem transportasi. +Kemacetan yang terus meningkat bukan hanya menghambat produktivitas, tetapi juga berdampak +negatif pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan +infrastruktur jalan yang disertai dengan pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi +menjadi suatu kebutuhan mendesak. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, +dan masyarakat untuk merancang solusi yang efektif, seperti peningkatan jaringan transportasi +umum, pengembangan jalur sepeda, dan penerapan teknologi smart city untuk mengelola arus lalu +lintas dengan lebih efisien. Hanya dengan infrastruktur dan sistem transportasi yang terintegrasi, +Kota Bogor dapat mengatasi tantangan mobilitasnya dan menciptakan lingkungan yang lebih +berkelanjutan dan nyaman bagi penduduknya. +6. Menuju Transformasi Ekonomi Melalui Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial +Indonesia memiliki cita-cita dan tujuan yang diusung dengan tagline “Indonesia Emas 2045”. +Indonesia menargetkan di tahun 2024 dapat menjadi negara maju dan memiliki peluang menjadi +lima besar ekonomi dunia. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah pusat telah +menekankan pentingnya memanfaatkan peluang dengan menggunakan perencanaan, visi, misi, dan +strategi. Indonesia berkesempatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi sebagai +salah satu potensi dan peluang untuk mencapai visi Indonesia emas di tahun 204. Selain itu, salah +satu hal pokok yang akan menjadi acuan untuk menggapai visi Indonesia Emas 2045 adalah kualitas +sumber daya manusia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan SDM yang bukan +hanya unggul dari segi kuantitas tetapi juga dari segi kualitasnya. Profil Indonesia 2045 menjadi peta +jalan (roadmap) yang harus diimplementasikan oleh seluruh daerah, termasuk Kota Bogor. +Pemerintah Daerah Kota Bogor secara konsisten melakukan berbagai upaya dalam mewujudkan +cita-cita nasional tersebut. Sejalan dengan misi RPJPD Kota Bogor yaitu mewujudkan perekonomian +yang produktif dan inklusif. Produktif memiliki makna pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per +kapita yang tinggi sedangkan inklusif memiliki makna bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak +hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga pemerataaan ekonomi. +213 Rancangan Akhir +Pemerintah pusat mengarahkan transformasi ekonomi yang berfokus pada peningkatan daya saing +internasional yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi menjadi prasyarat dari peningkatan dan +kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi +keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks ini, Kota Bogor akan bertransformasi melalui +pengembangan sektor ekonomi potensial. Pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan seluruh +sumberdaya yang dimiliki. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Kota Bogor dalam +mencapai target perekonomiannya, antara lain belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya +ekonomi potensial, dampak pemindahan ibukota negara terhadap perekonomian Kota Bogor, masih +tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran, pemanfaatan IPTEK dan teknologi +informasi di bidang ekonomi yang perlu ditingkatkan, produktivitas dan integrasi rantai nilai yang +belum optimal, serta penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan. +Kota Bogor memiliki persoalan belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya ekonomi potensial +ditunjukkan dengan adanya 4 sektor yang memiliki pertumbuhan lambat dengan daya saing yang +kurang baik pada profil pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Bogor. Sektor-sektor tersebut antara +lain, sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan; sektor Pertambangan & Penggalian; sektor Jasa +Keuangan & Asuransi; serta sektor Adm Pemerintah, Pertahanan & Jamsos. Akan tetapi, jika dilihat +dari analisis LQ Kota Bogor menunjukkan bahwa terdapat 14 sektor yang menjadi sektor basis. +Sektor basis terbesar yaitu sektor pengadaan listrik dan gas, dan sektor-sektor jasa seperti sektor +perusahaan, keuangan, transportasi, kesehatan dan kegiatan sosial. Selain itu, Kota Bogor juga perlu +mempertimbangkan upaya mempersiapkan transformasi di bidang ekonomi dengan +mengoptimalkan kinerja UMKM dan ekonomi kreatif di masa mendatang. +Masih tingginya ketimpangan ekonomi dan angka pengangguran menjadi persoalan lain di Kota +Bogor mengingat upaya pemerintah daerah yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga +pemerataaan ekonomi. Kota Bogor selama tahun 2011 – 2022 dikategorikan memiliki ketimpangan +rendah dan sedang dengan tren yang cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2022, gini ratio Kota Bogor +sebesar 0.43. Permasalaan ketimpangan salah satunya dipicu oleh produktivitas tenaga kerja Kota +Bogor yang masih rendah. Sementara itu, tingginya angka pengangguran terlihat dari capaian +Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bogor selama tahun 2010 – 2022 menunjukkan besaran +yang sangat tinggi. Capaiannya selalu lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Jawa Barat dan +termasuk ke dalam 3 wilayah dengan TPT tertinggi di Jawa Barat pada tahun 2022. Capaian TPT Kota +Bogor pada tahun 2022 yaitu sebesar 10.78 persen. Dalam mengatasi persoalan tersebut, pemerintah +Kota Bogor perlu berfokus pada peningkatan daya saing UMKM serta ekonomi kreatif agar mampu +menciptakan lapangan kerja baru mengingat peluang kerja di sektor-sektor industri pengolahan dan +jasa lainnya masih sangat terbatas. +Persoalan lainnya yaitu produktivitas dan integrasi rantai nilai yang belum optimal di Kota Bogor +terlihat dari data share net ekspor terhadap PDRB yang bernilai negatif. Selain itu, masih perlunya +penguatan kecukupan dan ketersediaan pangan di Kota Bogor. Transformasi ekonomi dapat +diwujudkan dengan mengoptimalkan pengembangan sektor ekonomi potensial yang didukung +dengan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, +serta mampu menciptakan produk dan layanan yang berkualitas sehingga memiliki daya saing tinggi. +Melalui kemampuan ini, Kota Bogor dapat memecahkan berbagai persoalan khususnya persoalan +ekonomi dan mampu menghadapi tantangan di masa depan sebagai rangkaian upaya dalam +mencapai cita-cita nasional. +214 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +7. Tata kelola pemerintahan yang profesional dan inovatif berorientasi pelayanan publik +Wilayah Kota Bogor yang luas dengan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang +harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang kian kompleks. Pelaksanaan birokrasi pemerintahan +yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat +dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena orientasi utama pelaksanaan pemerintahan +adalah pelayanan prima kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi menjadi dua hal yang harus +ada dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya dinamisme kehidupan masyarakat. +Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan selalu masuk dan menjadi isu strategis yang +dicermati oleh setiap pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam RPJPD Provinsi +Jawa Barat 2025 – 2045, kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi hal yang dicermati dengan +seksama. Dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola, dikembangkan Sistem Pemerintahan +Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi +informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang +tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis +Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, +transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan +manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk +meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. +Bidang tata kelola Kota Bogor telah menunjukkan capaian kinerja yang baik. Penyelenggaraan +pemerintah berbasis sistem informasi perlu dioptimalkan. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa +indikator tata kelola pemerintahan Kota Bogor yang telah mencapai penilaian tinggi namun masih +disertai beberapa catatan sehingga dapat ditingkatkan lagi. Salah satu indikator capaian tersebut +misalnya indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE sebesar 3,3. SPBE merupakan +indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan +komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat (pengguna SPBE). SPBE ditujukan untuk +untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta +pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. +Capaian SPBE Kota Bogor pada tahun 2022 sebesar 3,3 dari 5 yang berarti bahwa dalam +penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, Kota Bogor masuk dalam predikat baik. Capaian +tersebut lebih tinggi dibanding capaian nasional sebesar 2,34 (cukup). Namun demikian, jika +dibandingkan dengan capaian SPBE daerah sekitar, Kota Bogor masih tertinggal. Kota Depok dan +Jakarta, pada tahun yang sama berhasil menjadi daerah dengan penerapan SPBE terbaik di +Indonesia. Sebagaimana fase implementasi SPBE Nasional, tahun 2022 merupakan fase penguatan +layanan SPBE untuk kemudian masuk ke dalam fase implementasi selajutnya yaitu penguatan +infrastruktur SPBE, sehingga dalam hal ini, Kota Bogor juga perlu meningkatkan tata kelola untuk +mencapai indeks SPBE yang lebih tinggi di tahun 2023. +215 BAB 4. VISI DAN MISI DAERAH +RPJPD Kota Bogor +2025-2045 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan +dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Perumusan atas Visi, Misi +Pembangunan Kota Bogor 20 tahun yang akan datang (2025-2045), telah melalui tahapan analisis +dan forum diskusi terbatas melalui Focus Group Discussion (FGD) atas kondisi potensi atau modal +dasar, permasalahan, ancaman dan peluang pembangunan Kota Bogor sampai tahun 2023 dan juga +telaah pada dokumen pembangunan di level nasional maupu regional. Perumusan visi sebagai suatu +pernyataan cita–cita atau impian Kota Bogor di masa depan guna menjamin kelestarian dan tujuan +jangka panjang serta dilakukan dengan pendekatan teknokratik dan partisipatif. +4.1. Visi Daerah +Visi Nasional Indonesia +Visi Negara Indonesia Tahun 2025-2045 mengusung Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan +Berkelanjutan sebagai fokus pada aspek utama pembangunan negara. +Gambar 4.1. Visi RPJPN 2025-2045 +Nusantara yang Berdaulat: +1. Ketahanan: merujuk pada kemampuan suatu negara untuk melindungi dirinya dari ancaman +dan tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Ketahanan nasional mencakup berbagai +aspek, seperti pertahanan militer, keamanan energi, keamanan pangan, serta ketahanan +ekonomi dan sosial. +2. Kesatuan: merupakan prinsip penting yang menekankan pentingnya persatuan dan +kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam suatu negara. Ini mencakup pengakuan dan +penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa dalam bingkai +identitas nasional yang bersama. +3. Mandiri: ekonomi menekankan pentingnya negara untuk mengembangkan kemampuan +produksi dan manajemen ekonomi secara mandiri, tanpa terlalu tergantung pada negara +217 Rancangan Akhir +lain. Hal ini termasuk pengembangan industri dalam negeri, kebijakan perdagangan yang +cerdas, serta investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. +4. Aman: merujuk pada kondisi di mana negara terbebas dari ancaman baik dari dalam +maupun luar negeri yang dapat mengganggu stabilitas, kedaulatan, dan keamanan +masyarakat. Ini mencakup keamanan dalam arti luas, termasuk keamanan fisik, keamanan +ekonomi, keamanan politik, dan keamanan lingkungan. +Nusantara yang Maju: +1. Berdaya: merujuk pada kekuatan dan kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan- +tujuan strategis dan menghadapi tantangan-tantangan dengan efektif. Ini mencakup +kekuatan ekonomi, politik, pertahanan, dan budaya yang menjadi dasar bagi keberhasilan +suatu negara dalam mewujudkan aspirasi dan kepentingannya. +2. Modern: mengadopsi teknologi dan inovasi terkini dalam segala aspek kehidupan, termasuk +ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Modernitas ini tidak hanya dalam +konteks teknologi, tetapi juga dalam hal cara berpikir, sistem tata kelola, dan nilai-nilai yang +mengakomodasi perkembangan zaman. +3. Tangguh: bertahan dan mengatasi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri. +Negara yang tangguh memiliki kekuatan dan ketahanan yang kuat dalam menghadapi +berbagai macam tekanan dan krisis, serta mampu bangkit kembali dengan cepat setelah +mengalami kesulitan. +4. Inovatif:menciptakan dan mengadopsi ide-ide baru serta teknologi-teknologi terkini untuk +meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi, dan memecahkan masalah-masalah +kompleks. Negara yang inovatif mendorong perkembangan pengetahuan dan teknologi +sebagai landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan. +5. Adil: menekankan pentingnya keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua warga +negara. Negara yang adil memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama +untuk berkembang, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi +manusia, dan distribusi yang merata atas kekayaan dan kesempatan. +Nusantara yang Keberlanjutan: +Konsep pembangunan lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan +mencerminkan kesadaran akan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan +ekonomi yang berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah +penjelasan lebih rinci tentang konsep ini: +1. Pembangunan Ekonomi: pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, di mana +semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Pendekatan ini mengutamakan +repenciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, diversifikasi ekonomi, dan +pengentasan kemiskinan sebmai bagian integral dari pembangunan ekonomi yang lestari. +2. Pembangunan Sosial: Fokus pada kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup +seluruh warga negara. Hal ini meliputi akses yang lebih luas terhadap pendidikan +berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, perumahan yang layak, dan kesetaraan +gender. Pembangunan sosial yang lestari menempatkan manusia sebagai pusat +218 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +pembangunan, memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan adil dan +merata. +3. Pelestarian Lingkungan: Mengutamakan pengelolaan sumber daya alam secara +berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Hal ini termasuk pengurangan +emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah yang efisien, pelestarian ekosistem alam, dan +upaya untuk membangun ketahanan terhadap perubahan iklim. Pembangunan yang lestari +memperhitungkan dampak lingkungan dari setiap keputusan pembangunan. +Secara keseluruhan, visi "Negara Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" mencakup +aspirasi untuk membangun negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan sosial, sambil +memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keberagaman budaya. Implementasi visi Indonesia +dijabarkan menjadi “Visi Indonesia Emas 2045” dengan mempertimbangkan modal dasar +(kependudukan, modal dasar social-budaya, kekayaan alam serta kekuatan maritam, megatren +global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan +sebelumnya +Misi Nasional +Gambar 4.2. 8 Misi Pembangunan Negara Indonesia 2025-2045 +8 Misi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045: +1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, +sejahtera, unggul, dan berdaya saing. +2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan +inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan +syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan +koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, +integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan +sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. +3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang +berintegritas dan adaptif. +219 Rancangan Akhir +4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan +memantakan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat +ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan +berdaya gentar kawasan. +5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan +individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang +mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta +mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, +perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga +keberlanjutan sumber daya alam. +6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan +pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, +yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan +kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan +tersebut dilakukan sesai karakteristik masing-masing wilayah. +7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor +kunci pengembangan wil yah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. +8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang +diwujudkan melalui kaidahpelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. +Visi Regional Provinsi Jawa Barat +Gambar 4.3. Visi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 +1. Termaju: Tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi +dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu: +• Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian yang subur, tambang mineral +yang kaya, atau potensi pariwisata yang menarik. +• Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. +220 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +• Investasi dalam infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi yang modern, +energi yang handal, dan akses internet yang luas, dapat meningkatkan konektivitas dan +mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. +• Memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan +yang terjangkau. +• Menerapkan kebijakan pembangunan yang efektif dan berorientasi pada hasil, +termasuk dalam hal investasi sektor-sektor strategis, pengembangan potensi lokal, dan +pemberdayaan masyarakat. +2. Berdaya Saing Dunia: Memiliki keunggulan kempetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan +inovasi, sumberdaya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang yaitu: +• Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi mencakup kemampuan untuk +menghasilkan barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah atau kualitas yang lebih +tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai +faktor, seperti produktivitas yang tinggi, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, +akses yang luas terhadap pasar global, serta kebijakan yang mendukung investasi dan +pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang strategis di Provinsi Jawa Barat. +• Teknologi dan inovasi mampu menciptakan nilai tambah melalui penemuan baru, +pengembangan produk dan layanan yang inovatif, serta penerapan teknologi terkini +dalam berbagai sektor ekonomi. Ini mencakup investasi dalam riset dan pengembangan, +kerjasama antara perguruan tinggi, industri, dan pemerintah, serta dukungan terhadap +kewirausahaan dan ekosistem inovasi yang dinamis di Provinsi Jawa Barat. +• Sumberdaya Manusia mencakup kualitas, keterampilan, dan produktivitas tenaga kerja +di Provinsi Jawa Barat. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, +peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi dan pembelajaran sepan jang hayat, +serta pembangunan kemampuan soft skills seperti kepemimpinan, kreativitas, dan +kolaborasi. +• Infrastruktur dalam Jangka Panjang mencakup akses yang lancar terhadap +transportasi, energi, komunikasi, dan teknologi informasi, serta fasilitas publik yang +berkualitas. Investasi dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang +modern dan efisien menjadi kunci untuk menjaga daya saing suatu negara dalam jangka +panjang. +3. Berkelanjutan: Kelestarian sumberdaya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata +kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam +jangka panjang +Untuk mencapai keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka +panjang di Provinsi Jawa Barat, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan dan holistik +dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan, +praktik pertanian dan industri yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, +investasi dalam energi terbarukan, perlindungan habitat alami, dan partisipasi masyarakat +dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan. Dengan mengutamakan +kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, dapat dipastikan bahwa +pembangunan yang terjadi di Provinsi jawa Barat tidak mengorbankan kemampuan generasi +mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. +221 Rancangan Akhir +Misi Provinsi Jawa Barat +Gambar 4.4. Misi RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045 +8 Misi Provinsi Jawa Barat +1. Mengembangkan sumberdaya manusia yang berakhlak dan berdaya saing +2. Mewujudkan perekonomian yang kokoh dan inklusif peningkatan inovasi iptek, ekonomi +produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, +ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, +serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik +dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan +ekonomi. +3. Menguatkan tata kelola yang dinamis, berkualitas, dan inovatif untuk membangun regulasi +dan tata kelola yang berintegritas. +4. Mewujudkan provinsi yang bersih dan akuntabel serta menjaga stabilitas ekonomi. +5. Mewujudkan masyarakat yang madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan dengan +memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan +karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara +sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan +menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam +pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. +6. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan untuk +meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda +transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan +transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial +budaya dan ekologi. +7. Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas +8. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif +serta pembiayaan pembangunan. +222 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Berdasarkan visi nasional Indonesia dan Provinsi Jawa Barat, serta mengenali karakteristik potensi +wilayah (modal dasar) Kota Bogor kedepan, diperoleh sintesa keterkaitan penerjemaahan visi dan +misi nasional serta Provinsi Jawa Barat dengan visi dan misi Kota Bogor kedepan yaitu sebagai +berikut: +Gambar 4.5. Alur Perumusan Visi Kota Bogor Tahun 2025-2045 +223 Rancangan Akhir +Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan dalam 20 +tahun mendatang. Perumusan visi mempertimbangkan keselarasan dan keserasian kebijakan pada +level nasional dan regional (provinsi Jawa Barat) serta faktor internal (modal dasar dan kelemahan), +faktor eksternal (peluang dan tantangan), menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan, +serta didasarkan pada permasalahan utama dan berbagai isu strategis pembangunan. Berdasarkan +hasil analisa berbagai isu-isu tersebut, maka ditetapkan Visi Kota Bogor 2025-2045 yaitu sebagai +berikut: +“Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan” +Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada tahun 2045, Kota Bogor memiliki harapan menjadi +salah satu kota sains yang mengandalkan potensi ekonomi kreatif untuk dapat meningkatkan taraf +hidup masyarakat dan dapat menyamai taraf hidup di negara maju dengan mempertimbangkan +aspek keberlanjutan. Pesatnya perkembangan revolusi digital dalam kehidupan sehari-hari turut +mendorong adanya inovasi pada sektor ekonomi yang jauh menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak +terkecuali di Kota Bogor, hal tersebut menumbuhkan ekonomi berbasis kreatif/inovasi yang dapat +meningkatkan perekonomian daerah. Untuk terus mengembangkan ekonomi kreatif, Kota Bogor +memiliki modal dan keunggulan dalam aspek sumberdaya manusia, talenta dan pendidikan. Salah +satu potensi ekonomi kreatif tinggi di Kota Bogor misalnya berkaitan dengan bidang animasi dan +perfilman. Keduanya mungkin dikembangkan dengan baik karena di Kota Bogor terdapat Bogor +Creative Center yang dapat memfasilitasi kreativitas masyarakat dalam bidang animasi dan +perfilman. Penyokong lainnya untuk mencapai ekonomi kreatif berkaitan dengan adanya berbagai +lembaga pendidikan dan penelitian yang mendukung, termasuk keberadaan beberapa perguruan +tinggi dan lembaga penelitian. Selain itu, Kota Bogor juga unggul pada indikator kewirausahaan yang +didukung pengembangannya oleh perguruan tinggi melalui inkubator bisnis dan kewirausahaan. +Ekonomi Kota Bogor yang berkembang pesat dengan berbagai highlight kemajuan dalam berbagai +bidang perlu diimbangi dengan penerapan ekonomi keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan terjadinya +penurunan kualitas lingkungan hidup serta maraknya bencana alam sebagai dampak perubahan +iklim global yang salah satunya diakibatkan aktivitas industri dan perekonomian yang masif. Dengan +terus berpegang teguh pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), maka +pembangunan ekonomi berkelanjutan Kota Bogor dilakukan dengan mengintegrasikan pertumbuhan +ekonomi yang selaras dengan kelestarian lingkungan hidup dan keadilan sosial. +Visi Kota Bogor 2025-2045 sebagai “Kota Sains Kreatif, Maju, dan Berkelanjutan” dijabarkan sebagai +berikut: +1. Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif +Konsep Kota Sains Kreatif umumnya mengacu pada sebuah kota yang memprioritaskan dan +mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan ilmiah sebagai penggerak utama pembangunan +ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam visi ini, kota-kota tersebut berperan sebagai pusat yang +menginspirasi, mendukung, dan memberdayakan para pemikir, peneliti, dan pengusaha untuk +menciptakan solusi-solusi baru yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan +sekitarnya. +224 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Kota-kota yang mengadopsi konsep ini seringkali berfokus pada menciptakan lingkungan yang +mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga ilmiah, universitas, industri kreatif, dan bisnis. +Mereka menciptakan ruang-ruang kolaboratif, inkubator, dan pusat inovasi untuk memfasilitasi +pertukaran ide, penelitian bersama, dan pengembangan produk atau layanan yang inovatif. +Pengembangan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif didukung dengan adanya berbagai lembaga +penelitian dan perguruan tinggi yang mewadahi dan menunjang perkembangan sains. Langkah ini +memastikan adanya akses terhadap pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan untuk +mendorong inovasi dan penemuan baru. +Selanjutnya, dalam bidang kreativitas, Kota Bogor diunggulkan dengan berbagai potensi yang sudah +ada. Selama beberapa tahun terakhir, Kota Bogor telah menunjukkan potensi ekonomi kreatif yang +cukup besar, terutama pada subsektor kuliner, kriya, dan fesyen. Potensi ini dapat dimanfaatkan +sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekonomi kreatif. +Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih +luas dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini. Dengan memanfaatkan platform +digital, media sosial, dan teknologi informasi lainnya, mereka dapat meningkatkan visibilitas produk +dan layanan mereka serta memperluas jangkauan pasar. +Dengan demikian, ekonomi kreatif Kota Bogor diarahkan untuk terus memegang prinsip kerkeadilan +dan berdaya saing menuju masyarakat yang sejahtera, pelayanan publik yang modern, serta sumber +daya manusia yang kreatif dan inovatif. Hal ini dapat dicapai melalui dukungan dan kolaborasi antara +masyarakat, pelaku usaha, pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian di Kota Bogor. +Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak, Kota Bogor dapat menjadi pusat inovasi dan +kreativitas yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal dan +menyumbang pada pembangunan yang berkelanjutan secara nasional. +Gambar 4.6. Elemen Pendukung Kota Bogor Sebagai Kota Sains Kreatif +225 Rancangan Akhir +Dalam melanjutkan upaya untuk mengembangkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, beberapa +langkah strategis dapat diambil: +• Penguatan Infrastruktur Riset dan Inovasi: Investasi dalam infrastruktur riset dan inovasi +seperti laboratorium modern, pusat inovasi, dan inkubator bisnis akan memfasilitasi +kolaborasi antara lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan sektor industri. Hal ini akan +mempercepat lahirnya ide-ide baru dan produk inovatif. +• Peningkatan Akses Pendidikan dan Pelatihan: Memperluas akses pendidikan berkualitas dan +pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri kreatif akan meningkatkan +kapasitas sumber daya manusia di Kota Bogor. Program-program ini dapat mencakup +pelatihan keterampilan teknis, manajemen bisnis, dan kewirausahaan. +• Pengembangan Ekosistem Kreatif: Mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif dengan +menyediakan ruang kerja bersama, galeri seni, pusat pertunjukan, dan pasar kreatif. Hal ini +akan memberikan peluang bagi para seniman, desainer, dan pelaku industri kreatif lainnya +untuk berkumpul, berkolaborasi, dan memamerkan karya-karya mereka. +• Dukungan Kebijakan dan Regulasi: Membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung +perkembangan ekonomi kreatif, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektual, insentif +pajak, dan fasilitasi perizinan usaha. Kebijakan yang progresif dan ramah-inovasi akan +mendorong investasi dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif. +• Promosi dan Pemasaran Berbasis Teknologi: Memanfaatkan teknologi digital dan media +sosial untuk mempromosikan produk dan layanan dari sektor ekonomi kreatif Kota Bogor +ke pasar lokal, nasional, dan internasional. Hal ini akan membuka peluang ekspansi pasar +dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kreatif. +• Kolaborasi Antar-sektor dan Pihak-pihak Terkait: Mendorong kolaborasi aktif antara sektor +publik, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan ekonomi kreatif +Kota Bogor. Sinergi antara berbagai pihak akan memperkuat upaya bersama untuk +mencapai visi Kota Sains Kreatif yang berkelanjutan. +2. Kota Bogor sebagai Kota Maju +Kota Bogor sebagai Kota Maju diwujudikan dalam Kota dengan Pertumbuhan Ekonomi Tinggi berbasis +sains kreatif, masyarakat yang produktif dan kreatif berbasis teknologi serta berdaya saing global, +infrastruktur berkualitas (green and smart infrastructure) yang terintegrasi dan inklusif, resilien, +adaptif dan inovatif. Kota Bogor sebagai smart city telah dikembangkan dalam beberapa dimensi, +diantaranya: +1) Smart Governance yang diwujudkan melalui perbaikan pelayanan publik, transparansi, +keamanan, dan ketertiban umum; +2) Smart Branding yang dilakukan melalui penataan wajah kota dan pemasaran potensi +daerah secara lokal, nasional, dan global; +3) Smart Economy melalui berbagai kemudahan untuk meningkatkan peluang usaha, sumber +daya dan permodalan; +4) Smart Living dengan tersedianya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan +efisien; +5) Smart Society melalui penciptaan ekosistem masyarakat yang humanis, dinammin, +produktif, komunikatif, dan interatif, dan +6) Smart Environment yang diwujudkan dengan pengendalian polusi, pengelolaan limbah, dan +pelestarian alam. +226 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Kota Bogor akan terus dikembangkan menjadi Kota Pintar (Smart City) inovatif, tangguh, modern, +den berbudaya dengan mengedepankan pengembangkan infrastruktur yang berkualitas (green and +smart infrastructure) serta sistem transportasi terintegrasi. Hal ini menjadi modal bagi Kota Bogor +untuk dapat terus berkembang dan menjamin kemudahan bagi masyarakat Kota Bogor. Selain itu, +hal ini dapat menjadi daya tarik bagi Kota Bogor untuk terus mengembangkan perekonomian yang +lebih baik dan maju. +3. Kota Bogor sebagai Kota Berkelanjutan +Bogor sebagai salah satu kota di Indonesia yang berkomitmen mendorong pembangunan daerah +berkelanjutan berbasis penurunan gas rumah kaca, adaptasi, dan ketahanan pada perubahan iklim. +Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang rendah emisi, meminimalisir +dampak negatif pembangunan, dan mereduksi kontribusi kota terhadap peningkatan emisi gas +rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dalam menjalankan tugas konstitusional +membangun Kota Bogor, arah pembangunan perlu diselaraskan dengan tata kelola pemerintahan +yang baik, maju, dan berdaya saing global. Namun demikian, pembangunan yang dilakukan tetap +mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup di semua aspek pembangunan. +Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Bogor telah menambah ruang terbuka hijau +dengan memperbanyak taman kota, lubang resapan biopori, dan terus mengembangkan desain +transportasi ramah lingkungan. Perbaikan layanan transportasi publik terus dilakukan pemerintah +Kota Bogor kedepannya sehingga masyarakat nantinya akan nyaman menggunakan transportasi +publik. Sehingga, pembangunan yang adil secara sosial dengan mempertimbangkan kebutuhan +generasi masa depan, ekonomi yang tumbuh cepat dan inklusif dengan tetap memperhatikan +kelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan. +Visi Kota Bogor 2025-2045 perlu dijabarkan lebih lanjut melalui beberapa sasaran misi yang perlu +dicapai yaitu (1) Pendapatan per kapita setara negara maju, (2) Kemiskinan menuju 0% dan +ketimpangan berkurang, (3) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (4) Intensitas emisi +GRK menurun menuju net zero emission. +Sasaran pertama, Peningkatan pendapatan per kapita. Sasaran pertama untuk menyamai +pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pada level nasional ditargetkan sekitar +US$ 23.000 – 30.300 pada tahun 2045 dan masuk dalam lima besar ekonomi di dunia. Kota Bogor +memiliki target capaian PDRB per kapita di tahun 2045 sebesar Rp 273,17 – 325,25 juta. Selain itu, +peningkatan PDRB per kapita utamanya didorong peningkatan kontribusi PDRB sektor industri +pengolahan sebesar 46,43 – 47,60 % juga didukung dengan Indeks Ekonomi Biru Indonesia yang +mecapai 495,56. Dengan kekhasan dan kearifan lokal yang dimiliki Kota Bogor menjadi modal dalam +pengembangan sektor industri yang dapat mencipkakan lapangan perkerjaan untuk meningkatkan +taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bogor. Dalam hal ini, pendekatan pengembangan +industri yang disesuaikan dengan potensi daerah juga akan dilakukan. Beberapa sentra IKM Kota +Bogor yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan misalnya alas kaki di Bogor Selatan, kampung +batik dan kerajinan, tepung tapioka, pakaian, tape dan sebagainya. +Sasaran kedua adalah Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Sejalan dengan perekonomian +yang terus tumbuh dan berkembang, maka kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat Kota +Bogor juga terus meningkat. Harapannya, kemiskinan juga akan terus mengalami penurunan, +dimana pada level nasional Tingkat kemiskinan di tahun 2045 menuju 0 persen pada kisaran 0,09- +0,34 persen. Ketimpangan pendapatan juga akan terus mengalami penurunan dengan rasio gini Kota +227 Rancangan Akhir +Bogor sebesar 0,357 – 0,380.. Semakin berkembangnya ekonomi kreatif dan industri di Kota Bogor +juga akan turut meningkatkan kontribusi ekonomi Kota Bogor di level provinsi yang ditunjukkan +dengan target kontribusi PDRB Kota Bogor terhadap PDRB Provinsi sebesar 10,77 persen di tahun +2045. +Sasaran ketiga adalah Peningkatan daya saing sumber daya manusia meningkat. Indikator yang +digunakan untuk menunjukkan peningkatan daya saing sumber daya manusia yaitu Indeks Modal +Manusia. Indeks ini digunakan sebagai indikator yang mampu menggambarkan kualitas sumberdaya +manusia yang terus meningkat dan semakin merata yang dapat ditempuh melalui peningkatan +berbagai aktivitas seperti pemerataan pendidikan, pelatihan, pengembangan, sikap dan etos kerja, +pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreativitas, serta peningkatan kesehatan masyarakat Kota Bogor. +Pada tahun 2045, Kota Bogor ditargetkan memiliki nilai Indeks Modal Manusia sebesar 0,69. +Sasaran keempat adalah Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Sebagai upaya +dan komitmen Kota Bogor dalam mendorong Pembangunan berkelanjutan dengan penerapan prinsip +ramah lingkungan, Kota Bogor berprinsip untuk menurunkan intensitas emisi GRK. Pada tahun 2045, +emisi GRK yang dihasilkan kota Bogor turun menjadi 75,84 persen. Hal ini ditunjukkan sebagai bukti +keseriusan dan kontribusi Kota Bogor untuk mendukung net zero emission Indonesia pada tahun +2060. +228 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 4.1. Sasaran Visi Kota Bogor 2025-2045 +RPJPN 2025-2045 RPJPD PROVINSI 2025-2045 RPJPD KAB/KOTA 2025-2045 +No Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +Sasaran Visi Indikator Sasaran Visi Indikator Sasaran Visi Indikator +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +1 Pendapatan per a. GNI Per Kapita 5.500 30.300 Peningkatan a. PDRB per 57,14 - 273,17 - Peningkatan PDRB Per Kapita 53,23 221,20 +kapita setara negara (US$) Pendapatan per kapita (Rp Juta) 57,42 325,25 Pendapatan per ADHK (Rp Juta Per +maju kapita kapita tahun) +b. Kontribusi PDB 7,6 15 b. Indeks Ekonomi 54,65 495,56 +Maritim (%) Biru Indonesia +(IBEI) +c. Kontribusi PDB 20,8 28 c. Kontribusi PDB 41,15 – 46,43 – c. Kontribusi PDB 18,1 15 +Manufaktur (%) Industri 41,38 47,60 Industri +Pengolahan (%) Pengolahan (%) +Rasio PDRB Sektor 19,18 - 20,56 - +Ekonomi Kreatif 20,26 21,71 +2 Kemiskinan menuju a. Tingkat 6,0 - 7,0 0,5 - 0,8 Pengentasan a. Tingkat 5,35 - 0,09 - Pengentasan Tingkat Kemiskinan 6,12 2,44 +0% dan ketimpangan Kemiskinan (%) kemiskinan dan Kemiskinan (%) 5,85 0,34 kemiskinan dan (%) +berkurang ketimpangan ketimpangan +b. Rasio Gini 0,379 - 0,377 - b. Rasio gini 0,419 – 0,357 – Rasio gini (Indeks) 0,41 0,28 +(indeks) 0,382 0,320 (Indeks) 0,425 0,380 +c. Kontribusi 21,5 28,5 c. Kontribusi 12,54 10,77 Kontribusi PDRB 2,23 2,72 +PDRB KTI (%) (2022) PDRB Provinsi Kota Bogor terhadap +(%) PDRB Provinsi +3 Kepemimpinan dan Global Power 34 15 besar Kerjasama daerah Jumlah Kerjasama 7 Kerjasama daerah Jumlah Kerjasama NA 30,00 +pengaruh di dunia Index(peringkat) (2023) dengan dunia Internasional dengan dunia Internasional +internasional internasional internasional +meningkat meningkat meningkat +4 Daya saing sumber Indeks Modal 0,54 0,73 Peningkatan daya Indeks Modal 0,55 0,69 Daya saing sumber Indeks 79,15 87,45 +daya manusia Manusia (indeks) (2022) saing sumber daya Manusia daya manusia Pembangunan +meningkat manusia meningkat Manusia +5 Intensitas emisi GRK Penurunan 38,6 93,5 Penurunan emisi Penurunan 6,61 75,84 Intensitas emisi Penurunan 5,35 35,21 +menurun menuju net Intensitas Emisi GRK menuju net Intensitas Emisi GRK menurun Intensitas Emisi GRK +zero emission GRK (%) zero emission GRK (%) menuju net zero (%) +emission +229 Rancangan Akhir +4.2. Misi Daerah +1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh dan Berdaya Saing +Sumber daya manusia memegang peranan krusial dalam kemajuan suatu daerah, melibatkan +berbagai pihak seperti pegawai pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat luas. Dalam +konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM), peningkatan kualitas SDM dilihat dari aspek pendidikan, +kesehatan, dan standar hidup yang layak. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian pada +ketiga elemen ini dalam upaya membangun SDM yang berkualitas di masa depan. Sejalan dengan +itu, transformasi masyarakat Kota Bogor tidak hanya mencakup peningkatan kualitas SDM +berdasarkan IPM, tetapi juga pengembangan keunggulan dan ketahanan melalui kurikulum +pendidikan yang berfokus pada sains, teknologi, seni, dan inovasi. Hal ini juga melibatkan +pemerataan sarana kesehatan, pengurangan kemiskinan, pengendalian penyakit, dan sistem +perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan global. Diharapkan, SDM yang terbentuk +dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta berkontribusi pada +pembangunan wilayahnya melalui berbagai aktivitas yang mendukung. Pada akhirnya, SDM Kota +Bogor diharapkan memiliki pengetahuan dan teknologi terkini yang produktif, kreatif, inovatif, dan +mampu bersaing secara global. +2. Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif +Perkembangan ekonomi adalah elemen yang sangat penting dalam mencapai visi Kota Bogor +sebagai pusat yang kreatif, maju, berkelanjutan, dan berbasis ilmu pengetahuan. Namun, +pembangunan ekonomi yang bermutu haruslah terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat lokal. +Oleh karena itu, Kota Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan +memprioritaskan manajemen sumber daya lokal dan memanfaatkan pengetahuan, ilmu +pengetahuan, inovasi, dan kreativitas yang tinggi. Upaya ini melibatkan partisipasi dan +pemberdayaan masyarakat, yang akan secara langsung berdampak pada peningkatan kemandirian +dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta wilayahnya. +3. Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, dan Inovatif +Tata kelola pemerintahan merupakan fondasi penting dalam proses pembangunan, terutama dalam +mendukung segala bentuk transformasi yang ada. Kota Bogor berusaha mewujudkan tata kelola +pemerintahan yang berkualitas dan memiliki dampak terhadap percepatan kualitas pembangunan +Kota Bogor secara signifikan. Tata kelola pemerintahan yang dinamis, berkualitas, dan inovatif akan +memberikan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat dan menjadi komponen pendorong penting +bagi terwujudnya Kota Bogor sebagai kota sains, kreatif, maju dan berkelanjutan. +4. Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi +Perkuatan stabilitas ekonomi makro Kota Bogor diwujudkan melalui peningkatan transparansi, +akuntabilitas, dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan. Melibatkan peningkatan sistem +pengawasan, penerapan standar etika dan integritas, serta partisipasi publik dalam pengambilan +keputusan. Dalam hal ini upaya penegakan hukum di Kota Bogor yang adil dan efektif, maka +ditekankan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk penindakan terhadap pelanggaran +lingkungan, izin, dan kejahatan ekonomi lainnya yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan +230 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +sosial. Pengembangan program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, seperti pengelolaan +sampah dan penghijauan kota, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti transportasi, air bersih, +dan listrik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, juga menjadi prioritas +utama bagi pembangunan Kota Bogor kedepannya, yang kemudian melibatkan partisipasi aktif +masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mengawasi program pembangunan. +5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi +Dorongan diberikan pada pertumbuhan ekosistem kreatif yang inklusif dan beragam, yang +melibatkan seniman, desainer, pengembang permainan, dan profesional kreatif lainnya, dengan +menyediakan ruang kerja bersama, akses ke modal dan pelatihan, serta mempromosikan kolaborasi +lintas-sektor. Peningkatan pendidikan budaya local serta teknologi dan keterampilan digital di +kalangan penduduk Kota Bogor dilakukan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dan +peluang di era ekonomi berbasis pengetahuan, termasuk program pelatihan bagi semua kelompok +usia. Infrastruktur teknologi diperbaharui untuk mendukung inovasi dan konektivitas digital di +seluruh kota, dengan peningkatan jaringan internet dan aksesibilitas perangkat teknologi, serta +pendirian pusat-pusat inovasi teknologi. Prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan sosial dipegang +teguh dalam setiap tahap pembangunan kota, termasuk akses terhadap layanan dasar, perumahan +yang terjangkau, dan kesempatan kerja yang adil. +6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif +Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif dilakukan dengan menjamin +kesetaraan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, dan jalan raya bagi +seluruh masyarakat Kota Bogor. Membangun sistem transportasi publik yang efisien, terpadu, dan +terjangkau, termasuk jaringan bus, KRL, LRT yang menghubungkan berbagai wilayah disekitar +Jabodetabek. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, meningkatkan mobilitas +penduduk, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Fokus pada industri sains dan kreatif, untuk +menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah. +Pembangunan ruang publik yang ramah lingkungan dan inklusif, seperti taman bermain dan science +technology park (STP), di seluruh wilayah Kota Bogor bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup +penduduk dan mempromosikan interaksi sosial. Penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan +dengan membangun pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, sekolah, dan universitas di berbagai +wilayah Kota Bogor untuk meningkatkan akses terhadap layanan berkualitas. Perluasan jaringan +telekomunikasi dan internet di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mendukung konektivitas digital +dan akses terhadap informasi dan teknologi. Pembangunan infrastruktur teknologi, seperti pusat +data dan laboratorium riset, untuk mendukung industri sains dan kreatif di Kota Bogor. Penerapan +prinsip penataan ruang yang berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan Kota Bogor, termasuk +pengembangan kawasan hijau, pengendalian pertumbuhan perkotaan, dan mitigasi risiko bencana. +7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas +Memastikan akses yang merata terhadap sarana prasarana pelayanan dasar seperti air bersih, +sanitasi, listrik, persampahan, dan jalan raya di seluruh wilayah Kota Bogor. Menciptakan fondasi +yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Memastikan ketersediaan +dan aksesibilitas pendidikan berkualitas dari tingkat prasekolah hingga perguruan tinggi di seluruh +231 Rancangan Akhir +wilayah Kota Bogor, mencakup pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, fasilitas +pendukung pembelajaran seperti laboratorium, perpustakaan, dan sarana olahraga, serta +pengadaan peralatan pendukung pembelajaran digital. Meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan +kesehatan yang berkualitas dengan membangun pusat kesehatan masyarakat, klinik kesehatan, dan +rumah sakit yang terjangkau di berbagai wilayah Kota Bogor, termasuk pelatihan tenaga medis dan +penyediaan peralatan medis yang memadai. +8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan +Dalam jangka pendek, pembangunan seringkali dilihat dari mengejar pertumbuhan nilai ekonomi. +Namun, dalam jangka panjang, kualitas lingkungan akan menentukan kualitas dan keberlanjutan +suatupembangunan wilayah itu sendiri. Keberlanjutan suatu pembangunan termasuk lingkungan +didalamnya menjadi fokus utama agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik, lancar dan +sesuai dengan yang diharapkan sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara penggunaan +sumber daya alam dan keberlangsungan pembangunan. Kota Bogor berupaya memanfaatkan +sumber daya alam secara optimal untuk pembangunan di berbagai sektor dengan tetap mejaga +keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan +kesadaran semua pemangku kepentingan dan melibatkan teknologi terkini. Selain itu, +pengembangan sektor energi yang lebih ramah lingkungan maupun pemanfaatan energi baru dan +terbarukan, yang sejauh ini belum tereksplorasi, diharapkan dapat mewujudkan peningkatan +ekonomi Kota Bogor yang berdaya saing dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan. +232 BAB 5. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK +RPJPD Kota Bogor +2025-2045 Rancangan Akhir +5.1. Arah Kebijakan +Visi dan misi perencanaan pembangunan Kota Bogor dalam periode 20 tahun diterjemahkan dalam +sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan. Sasaran pokok periode 20 tahun dijabarkan dalam +arah kebijakan periode jangka menengah atau 5 (lima) tahunan. Selanjutnya dalam upaya +mewujudkan Visi dan Misi perencanaan pembangunan Kota Bogor maka dijabarkan dengan arah +kebijakan periodik yang terbagi menjadi periode I (2025-2029), periode II (2030-2034), periode III +(2035-2039), periode IV (2040-2045) sehingga visi Kota Bogor Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, +Maju dan Berkelanjutan dapat terwujud. +A. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode I (2025-2029) +Dalam periode I, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Penguatan fondasi pembangunan +dalam mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Sains Kreatif, Maju dan Berkelanjutan”. Arah kebijakan +yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing-masing Misi pembangunan Kota +Bogor. +Dalam mewujudkan Misi 1 yaitu Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, +arah kebijakan ditujukan dalam peningkatan kualitas pendidikan bagi sumberdaya manusia di Kota +Bogor melalui penumbuhan budaya masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif. Pada +periode ini juga ditujukan pada peningkatan rata-rata lama sekolah wajib pendidikan 13 tahun juga +pemerataan pendidikan formal maupun non formal. Pembangunan pendidikan dasar diarahkan +sesuai dengan visi daerah diantaranya dengan pengembangan kurikulum sains kreatif. Berikutnya +adalah Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi khususnya +industri ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan DUDI; Pendirian lembaga pendidikan yang +berorientasi pada design thinking; Selain peningkatan kualitas pendidikan, arah kebijakan juga +ditujukan pada peningkatan kualitas kesehatan di Kota Bogor melalui pemerataan sarana prasarana +kesehatan dan akses kesehatan bagi masyarakat Kota Bogor. Peningkatan kualitas bagi masyarakat +kota Bogor juga diarahkan melalui pengendalian penyakit menular seperti TBC, HIV juga percepatan +penurunan stunting. Perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal +menjadi salah sdatu arah kebijakan pada periode ini untuk dapat mewujudkan sumberdaya manusia +Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing. +Dalam mewujudkan Misi 2, yaitu Mewujudkan perekonomian yang produktif dan inklusif memiliki +arah kebijakan fokus pada pemantapan fondasi perekonomian. Penguatan struktur ekonomi +khususnya pada sektor-sektor strategis dan potensial Industri jasa berbasis Inovasi, Riset dan +Teknologi fokus pada i) penguatan pengembangan pariwisata dengan Konsep Hub Kebudayaan dan +Industri sains Kreatif (Cultural Hub and Creative Scinence Industry (CCI)), ii) peningkatan +produktivitas sektor-sektor jasa dan UMKM berbais produk lokal unggulan , ii) mendorong ekonomi +kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer ekonomi kreatif nasional, +dan iii) Memperkuat Kota Bogor sebagai MICE CITY (Meeting, Incentives, Conferences, and +Exhibitions). Berikutnya yaitu peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM industri ekonomi kreatif, +pariwisata, serta kemampuan digital; memperkuat pelaksanaan smart economy melalui +pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas dan dayasaing (city branding); Industrialisasi +koperasi melalui penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi; peningkatan +produktivitas BUMD; penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high- +value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja +termasuk pekerja perempuan. Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan berbasis sains dibidang +234 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +ekonomi fokus pada i) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung penelitian terapan, II) +peningkatan kelembagaan dan kualitas SDM peneliti, iii) pengembangan platform diseminasi produk +penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi innovation valley Kota Bogor, dan v) penguatan linkages +dan kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembagan pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif +beserta seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota Bogor- University Town. Pengembangan +Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan umum massal +perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi serta Pengembangan perkotaan yang cerdas, +lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, +penggunaan Internet of Things (IoT), penerapan smart city dan ekonomi sirkuler. +Arah kebijakan dalam pencapaian Misi 3, yaitu Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas +dan Inovatif fokus pada i) Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian +pembangunan termasuk penyusunan roadmap Sains kreatif; ii) Menguatkan Tata Kelola yang +Dinamis, Berkualitas dan Inovatif; iii) Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi +informasi menuju smart goverment; iv) Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam +rangka peningkatan kinerja pelayanan publik; v) Peningkatan kualitas ASN berbasis merit yang +berintegritas, inovatif dan profesional; vi) Pembentukan design council sebagai lembaga kesatuan +pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan; vii) Penguatan kapasitas masyarakat +sipil. +Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi +diwujudkan melalui i) Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang adaptif terhadap +perkembangan zaman. ii) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan +pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, +optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran +prioritas daerah dengan prioritas nasional; iii) Penguatan pengendalian inflasi daerah dan iv) Inisiasi +kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swastsa, NGO, media massa dan +Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan hususnya dalam sains kreatif. +Misi 5, yaitu Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui Penguatan +nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada +Pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, +pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan +dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, +peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & +rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan +pemenuhan akses sanitasi yang layak, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis +masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy, +percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, pengelolaan risiko +bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, +sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan +erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non- +struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta perencanaan tata ruang dengan +mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan +iklim. +Misi 6, yaitu Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui +Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan +235 Rancangan Akhir +kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city), penyediaan +infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah +industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik +massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, penyediaan infrastruktur +penunjang sains kreatif, pembangunan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif +dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta +pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat +pertama. +Misi 7, yaitu Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang +diwujudkan melalui pengembangan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, penyediaan +sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas +sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan +pekerja, pelajar, dan mahasiswa, pengembangan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan +perkotaan, serta peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah. +Misi 8, yaitu Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudukan melalui +pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, +pengembangan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta penguatan pembangunan +sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. +B. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode II (2030-2034) +Dalam periode II, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Percepatan ekosistem +pembangunan (accelerate ecosystem development)”. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan +mendukung terselenggaranya masing-masing misi pembangunan Kota Bogor. Dalam mewujdukan +Misi 1, Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Tangguh dan Berdayasaing, arah kebijakan Kota +Bogor dalam meningkatkan kualitas pendidikan yaitu melalui penguatan sistem penjaminan mutu +dan tata kelola pendidikan daerah. Keterlibatan orang tua, masyarakat dan sekolah dalam +pengembangan kecerdasan spiritual, akhlak dan sosial sangat penting bagi peningkatan kualitas +pendidikan. Pendidikan juga diarahakan pada penguatan peran pendidikan tinggi dengan +memperkuat sistem pembelajaran berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin; pemantapan +penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system; +pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual- +system; Selain pendidikan, kualitas kesehatan perlu diperhatikan dalam perwujudan misi +pembangunan pada periode ini dimana adanya peningkatan pelayanan yang responsif terhadap +kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu dalam mendapatkan pelayanan +kesehatan. Dalam aspek sosial, pada periode ini tetap berfokus pada pengentasan kemiskinan dan +perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat terutama kelompok anak, lansia, penyandang +disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya. +Misi 2, yaitu Mewujudkan Perekonomian yang Produktif dan Inklusif pada periode pembangunan ini +dilakukan dengan pengembangan kawasan strategis pariwisata, percepatan pembangunan +ekosistem UMKM dan ekonomi kreatif, peningkatan daya saing produk serta efisiensi usaha, +mendorong percepatan smart economy, serta peningkatan ekosistem riset dan inovasi bagi ekonomi +kreatif. Berikutnya adalah i) peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya +dan intelektual; ii) Peningkatan daya saing industri konten berbasis hak kekayaan budaya dan +intelektual; iii) Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan lembaga +236 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat +Kota; iv) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan berbasis sains kreatif fokus pada i) +peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia industri dan dunia usaha (DUDI), ii) +mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching industry, iii) penyelenggaraan event- +event (industry matching dan industry sains summit) berskala nasional dan internasional, dan iv) +penguatan Innovation valley Kota Bogor dan v) Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan +berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia +industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching +industry, iii) penyelenggaraan event-event (industry matching dan industry sains summit) berskala +nasional dan internasional, dan iv) penguatan Innovation valley Kota Bogor. Beberapa kebijakan yang +tetap dilaksanakan sebagai lanjutan dari periode sebelumnya yaitu peningkatan up-skilling SDM +ekonomi kreatif di Kota Bogor, perluasan jaringan pasar nasional dan global, serta penciptaan iklim +usaha yang kondusif; Penguatan ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value +economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja +termasuk pekerja perempuan. +Arah kebijakan bagi terwujudnya Misi 3, yaitu mewujudkan tatakelola yang baik pada periode ini +mencakup pemantapan implementasi smart government, penciptaan kelembaag yang kolaboratif; +pengaplikasian inovasi daerah; meningkatkan kualitas SDM ASN; optimalisasi pembiayaan serta +penyederhanaan regulasi berbasis IT; +Misi 4, yaitu Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi +diwujudkan melalui Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi informasi serta melanjutkan +berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi +pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & +kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan +penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah +dan iii) Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swastsa, NGO, media massa +dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan hususnya dalam sains kreatif. +Misi 5, yaitu mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi ini diwujudkan melalui penguatan +nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada +pancasila, penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, pemberdayaan perempuan, +pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan +dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, +peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota, peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & +rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, peningkatan kualitas dan +pemenuhan akses sanitasi yang layak, percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air +minum perpipaan, pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan +kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat +akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta +mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, serta +perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung +lingkungan hidup, dan perubahan iklim. +Misi 6, yaitu meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif yang diwujudkan melalui +penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan +kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city), penyediaan +237 Rancangan Akhir +infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, penyediaan pengelolaan limbah dan sampah +industri, pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik +massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, peningkatan infrastruktur +penunjang sains kreatif, peningkatan inkubator bisnis industri kreatif, pengembangan area kreatif +dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, +sertapeningkatan fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat +pertama. +Misi 7, mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas yang diwujudkan +melalui peningkatan perumahan dan permukiman yang layak dan aman, peningkatan sarana dan +prasarana pelayanan dasar secara merata, peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang +layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, +dan mahasiswa, peningkatan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan, serta +pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. +Misi 8, yaitu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang diwujudkan melalui akselerasi +pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, peningkatan kerja sama +antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta peningkatan pembangunan sosial, ekonomi, +lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. +C. Kebijakan Kota Bogor Periode III (2035-2039) +Dalam periode III, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Pemantapan kinerja +pembangunan di segala bidang pembangunan dan ekspansi global (excellent performance +development)”. Arah kebijakan yang ditetapkan bertujuan mendukung terselenggaranya masing- +masing misi pembangunan Kota Bogor. Misi 1, pada periode III ini diwujdukan melalui kebijakan yang +berkaitan dengan pendidikan berupa peningkatan daya saing dan prestasi siswa baik di lingkup +nasional amupun internasional. Selebihkan kebijakan yang dilakukan merupakan kebijakan yang +sama dengan periode sebelumnya seperti pelibatan tri pusat pendidikan dalam pengembangan +kecerdasaran siswa, penguatan pendidikan dengan fokus pada outcome dan pendekatan +multidisiplin, perluasan dan pembudayaan perilaku hidup sehat, pemerataan sarana prasarana +kesehatan dan pelayanan yang lebih responsif bagi pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. +Perlindungan sosial tetap menjadi kebijakan dalam pembangunan Kota Bogor, terutama dalam +meningkatkan keterampilan dan produktivitas lansia melalui pendidikan sepanjang hayat. +Misi 2, pada periode III diwujudkan dengan arah kebijakan yang sama dengan periode sebelumnya, +kecuali beberapa hal yang dirasa perlu ditingkatkanPemantapan pengembangan kawasan +pariwisata yang terintegrasi (cultural & heritage tourism, ecotourism, dan industri ekonomi kreatif); +Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional +dan global (National and Global Value Chain); Perluasan jaringan pasar domestik dan global serta +penguatan kontribusi pada rantai nilai nasional dan global (National and Global Value Chain). +Misi 3, fokus pada berbagai arah kebijakan i) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, +inovatif dan kolaboratif; ii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan +kolaboratif; iii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iv) Misi +4, fokus pada berbagai arah kebijakan i) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif +dan kolaboratif; ii) Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif; iii) +Pemantapan kelembagaan pemerintah yang adaptif, inovatif dan kolaboratif dan berbagai arah +238 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +kebijakan melanjutkan dari periode sebelumnya; dan berbagai arah kebijakan melanjutkan dari +periode sebelumnya +Misi 4, Mewujudkan Kota yang Bersih dan Akuntabel serta Menjaga Stabilitas Ekonomi melanjutkan +berbagai kebijakan strategis yaitu i) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi +pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & +kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan +penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional; ii) Penguatan pengendalian inflasi daerah +dan iii) pemantapan kerjasama multi helix melibatkan pemerintah, akademisi, swastsa, NGO, media +massa dan Masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan hususnya dalam sains kreatif. +Misi 5, pada periode ini pembangunan diwujudkan melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal +dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila, Penguatan kerukunan +antar etnis, agama, dan golongan, Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung +berbasis kearifan lokal, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, +melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta +peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, +perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, +pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan +perdagangan orang, Pemantapan kualitas lingkungan hidup ruang kota, Pemantapan ketahanan air +di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, +Pmeantapan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak, Perluasan layanan pengelolaan dan +pemilahan sampah yang terpadu sejak dari sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan +tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler sirkuler, Peningkatan ketersediaaan +pangan melalui penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan, Peningkatan +ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, Percepatan pemerataan +dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan, Pengelolaan risiko bencana dengan +meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan +dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api +maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah +rawan bencana tinggi, serta Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, +daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim. +Misi 6, yaitu Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang merata dan inklusif diwujudkan melalui +Pemantapan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan +kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city), pemantapan +infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif, Pemantapan pengelolaan limbah dan sampah +industri, Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik +massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi, Pemantapan konektivitas +menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemantapan infrastruktur +penunjang sains kreatif, Pemantapan inkubator bisnis industri kreatif, Pemantapan area kreatif dan +distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, serta Pemantapan +fasilitas sekolah berbasis sains kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pertama. +Misi 7, pada periode ini Misi 7 diwujudkan melalui Pengembangan perumahan dan permukiman yang +layak dan aman, Pemantapan sarana dan prasarana pelayanan dasar secara merata, Pemantapan +fasilitas umum dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan Pusat +layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan mahasiswa, Pemantapan infrastruktur air baku dan +239 Rancangan Akhir +air minum pada kawasan perkotaan, serta Pemantapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu +ke hilir. +Misi 8, yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan diwujudkan melalui Pemantapan +pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis, Pemantapan kerja sama +antardaerah dalam pengelolaan wilayah, serta Pengembangan Pembangunan sosial, ekonomi, +lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan. +D. Arah Kebijakan Kota Bogor Periode IV (2040-2045) +Dalam periode IV, pembangunan Kota Bogor akan diarahkan pada “Perwujudan Bogor sebagai Kota +Pusaka Sains bertaraf nasional yang nyaman, maju dan berkelanjutan”. Arah kebijakan yang +ditetapkan pada periode ini sebagai jawaban dari tercapainya misi pembangunan Kota Bogor yaitu, +terwujudnya sumber daya manusia Kota Bogor yang tangguh dan berdaya saing, terwujudnya citra +Kota Bogor sebagai kota yang nyaman dan berkelanjutan, terwujudanya tata kelola pemerintahan +yang Dinamis, berkualitas, dan inovatif, terwujudnya Kota yang bersih dan akuntabel serta menjaga +stabilitas ekonomi, terwujudnya ketahanan sosial, budaya dan ekologi, terwujudnya infrastruktus +wilayah yang merata dan inklusif, terwujudnya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang +berkualitas, serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan. +240 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Tabel 5.1. Matriks Arah Kebijakan Kota Bogor Periode 2025-2045 +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +Mewujudkan sumber Penyiapan aspek religiusitas, pendidikan inklusif, dan kebudayaan Masyarakat pendukung pengembangan Kota Sains Kreatif Perwujudan +daya manusia yang Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat sumber daya +tangguh dan berdaya manusia Kota +Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana prasarana kesehatan primer dan rujukan +saing Bogor yang +Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan Peningkatan pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, +tangguh dan +Peningkatan pemenuhan tenaga medis dan tenaga responsif dan berkeadilan +berdayasaing +kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan +responsif +Pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV serta percepatan penurunan stunting melalui 1) Pencegahan dan pengendalian +penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, ii) Percepatan eliminasi +penyakit menular, penyakit tidak menular, dan penyakit tropis terabaikan, ii) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat +individu, keluarga, dan masyarakat. +Peningkatan rata-rata lama sekolah wajib Penguatan sistem penjaminan mutu dan tata Peningkatan daya saing dan +pendidikan 13 tahun (Wajib PAUD 1 tahun dan kelola pendidikan daerah prestasi siswa di kancah +sekolah 12 tahun) nasional dan internasional +Pemerataan kualitas pendidikan formal dan non +formal difokuskan pada i) peningkatan pemenuhan Penguatan pelibatan tri pusat pendidikan (orang tua, masyarakat, dan sekolah) +sarana dan prasarana pendidikan berstandar dalam mengembangkan kekuatan spiritual, akhlak, dan kecerdasan sosial +nasional; ii) peningkatan literasi dan edukasi melalui +Penguatan peran pendidikan tinggi dengan memperkuat sistem pembelajaran +inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan +berbasis outcome dan pendekatan multidisiplin +berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi; iii) +penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan +meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik +yang modern dan adaptif, iv) pengembangan +kurikulum berbasis sains kreatif +Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal, terutama dalam +sesuai dengan potensi ekonomi khususnya industri percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja +ekonomi kreatif dan jasa serta keterkaitan dengan Pemantapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis +DUDI kebutuhan dan dual-system +241 Rancangan Akhir +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +Peningkatan paritisipasi lulusan Science, Technology, Engineering, Art, and +Mathematics (STEAM) yang berkualitas +Pendirian lembaga pendidikan yang berorientasi pada design thinking +Pengentasan kemiskinan di seluruh wilayah melalui Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin melalui program ekonomi +perlindungan sosial adaptif dan peningkatan akses produktif dan pendampingan yang intensif +layanan dasar +Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal melalui antara lain transformasi akurasi +data, perencanaan dan penganggaran, penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan +ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas +Peningkatan keterampilan dan produktivitas lansia Peningkatan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan terhadap anak, lansia, +melalui pendidikan sepanjang hayat penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya +Mewujudkan Penguatan struktur ekonomi khususnya pada Pengembangan kawasan strategis pariwisata Pemantapan Perwujudan citra +perekonomian yang sektor-sektor strategis dan potensial Industri jasa yang mengintegrasikan cultural & heritage pengembangan kawasan Kota Bogor sebagai +produktif dan inklusif berbasis Inovasi, Riset dan Teknologi fokus pada i) tourism, pariwisata sains kreatif, dan pariwisata yang kota yang nyaman +penguatan pengembangan pariwisata dengan industri/ekonomi kreatif terintegrasi (cultural & dan berkelanjutan +Konsep Hub Kebudayaan dan Industri sains Kreatif Percepatan pembangunan ekosistem UMKM dan heritage tourism, +(Cultural Hub and Creative Scinence Industry (CCI)), ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan ecotourism, dan industri +ii) peningkatan produktivitas sektor-sektor jasa dan intelektual yang didukung talenta, infrastruktur, ekonomi kreatif) +UMKM berbais produk lokal unggulan , ii) pelatian dan pendampingan, kelembagaan +mendorong ekonomi kreatif sebagai sumber ekonomi, dan pembiayaan +pertumbuhan ekonomi utama menjadi barometer +Peningkatan daya saing industri konten berbasis +ekonomi kreatif nasional, dan iii) Memperkuat Kota +hak kekayaan budaya dan intelektual +Bogor sebagai MICE CITY (Meeting, Incentives, +Peningkatan daya saing produk dengan +Conferences, and Exhibitions) +meningkatkan efisiensi dan menciptakan produk- +produk berkualitas dan berteknologi tinggi +Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif antara lain melalui pembentukan +lembaga pengembangan dan pengelolaan kekayaan intelektual, serta +kelembagaan ekonomi kreatif di tingkat Kota +Inisiasi jaringan pasar nasional dan global Perluasan jaringan pasar +domestik dan global serta +242 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +penguatan kontribusi pada +rantai nilai nasional dan +global (National and Global +Value Chain) +Peningkatan up-skilling dan re-skilling SDM industri ekonomi kreatif, pariwisata, serta kemampuan digital +Memperkuat pelaksanaan smart economy melalui Mendorong percepatan smart economy Kota Mendorong pemantapan +pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas Bogor dalam membangun citranya sebagai kota smart economy Kota Bogor +dan dayasaing (city branding) produktif dan berdaya saing (city branding) dalam membangun citranya +sebagai kota produktif dan +berdaya saing (city +branding) +Menumbuhkan kewirausahaan melalui i) Pendidikan dan Pelatihan, ii) Akses terhadap Modal, iii) Menciptakan ekosistem pendukung +yang mendorong kewirausahaan, iv) Mendorong inovasi dan penelitian dengan mengedepankan kemitraan antara akademisi, industri, +dan pemerintah, v) Memfasilitasi peluang berjejaring dan memberikan akses terhadap pasar, baik dalam negeri maupun +internasional. +Industrialisasi koperasi melalui penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. +Peningkatan produktivitas BUMD +Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & +nonfiskal guna memperluas kesempatan kerja termasuk pekerja perempuan +Penguatan kapasitas riset dan inovasi terapan Peningkatan ekosistem riset dan inovasi terapan Pemantapan Kota Bogor +berbasis sains dibidang ekonomi fokus pada i) berbasis sains kreatif fokus pada i) peningkatan sebagai kota sains kreatif +peningkatan kualitas sarana dan prasarana linkage berbagai hasil penelitian dengan dunia dan innovation valley +pendukung penelitian terapan, II) peningkatan industri dan dunia usaha (DUDI), ii) mendorong bertaraf nasional +kelembagaan dan kualitas SDM peneliti, iii) tumbuhnya startup, ii) pengembangan teaching +pengembangan platform diseminasi produk industry, iii) penyelenggaraan event-event +penelitian dan inovasi terapan, iv) inisiasi innovation (industry matching dan industry sains summit) +valley Kota Bogor, dan v) penguatan linkages dan berskala nasional dan internasional, dan iv) +kolaborasi lembaga-lembaga penelitian, lembagan penguatan Innovation valley Kota Bogor +pendidikan tinggi, komunitas sains kreatif beserta +seluruh elemen pendukung sains kreatif di Kota +Bogor- university town +243 Rancangan Akhir +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +Mendorong pemanfaatan kebijakan keberlanjutan dengan fokus pada efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju +pemanfaatan energi baru terbarukan +Peningkatan fasilitas pendukung transformasi Perluasan transformasi digital melalui upaya Pemantapan transformasi +digital melalui upaya meningkatkan literasi digital meningkatkan literasi digital bagi masyarakat digital pada seluruh sektor +bagi masyarakat difokuskan pada i). Penguatan difokuskan pada i). Penguatan infrastruktur strategis +infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ii) +(TIK), ii) Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di +di berbagai sektor prioritas melalui upaya berbagai sektor prioritas melalui upaya +meningkatkan digitalisasi di sektor strategis meningkatkan digitalisasi di sektor strategis +Memperkuat pelaksanaan smart economy melalui Mendorong percepatan smart economy Kota Pemantapan smart +pemanfaatan TI dalam meningkatkan produktivitas Bogor dalam membangun citranya sebagai kota economy Kota Bogor dalam +dan dayasaing (city branding) produktif dan berdaya saing (city branding) membangun citranya +sebagai kota produktif dan +berdaya saing (city +branding) +Penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi dan kepastian usaha, diarahkan pada (i) Penyusunan regulasi yang ramah +investasi; (ii) Peningkatan kemudahan berusaha dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan realisasi investasi; (iii) +Peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi persetujuan/rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang +Mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan Mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor yang mempunyai potensi +untuk mendorong inovasi dan kemajuan teknologi keuntungan tinggi dan peningkatan produktivitas +Penyederhanaan peraturan dan mengurangi Peningkatan kualitas tenaga kerja +hambatan birokrasi yang dapat menghambat +investasi modal dan pertumbuhan produktivitas. +Peningkatan produktivitas di berbagai sektor perekonomian melalui investasi di bidang teknologi, inovasi, dan infrastruktur +Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan Peningkatan kerjasama multi helix dalam pembangunan ekonomi Kota Bogor +efisiensi jaringan produksi dan distribusi +Inisiasi jaringan pasar nasional dan global Perluasan jaringan pasar +domestik dan global serta +penguatan kontribusi pada +rantai nilai nasional dan +244 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +global (National and Global +Value Chain) +Pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dan transportasi hijau termasuk sistem angkutan Pemantapan transportasi +umum massal perkotaan yang andal, berkelanjutan, dan terintegrasi perkotaan termasuk sistem +angkutan umum massal +perkotaan yang andal, +modern dan terintegrasi +Pemantapan Transit +Oriented Development (TOD) +dan transportasi hijau +Peningkatan pemenuhan prasarana sarana dan Peningkatan penyediaan dan akses rumah layak huni serta optimalisasi lahan Perwujudan citra +utilitas umum (PSU) permukiman terutama untuk penyediaan hunian vertikal Kota Bogor sebagai +Pemantapan kualitas dan pemenuhan utilitas dasar bagi seluruh masyarakat kota yang nyaman +dan berkelanjutan +Pengembangan perkotaan yang cerdas, lestari, dan berkelanjutan difokuskan pada penyediaan akses layanan publik yang inklusif, +penggunaan Internet of Things (IoT), penerapan smart city dan ekonomi sirkuler +Menguatkan Tata Pemantapan kelembagaan yang profesional, tepat Pemantapan penciptaan kelembagaan yang Pemantapan kelembagaan Pewujudan tata +Kelola yang Dinamis, fungsi dan berbasis meritrokrasi kolaboratif melalui kerjasama multi helix pemerintah yang adaptif, kelola +Berkualitas dan melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, NGO, inovatif dan kolaboratif pemerintahan yang +Inovatif media massa dan Masyarakat dalam berbagai Dinamis, +sektor pembangunan Berkualitas dan +Peningkatan iklim inovasi daerah Pengaplikasian berbagai inovasi daerah Inovatif +Penyusunan roadmap sains kreatif +Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Pemantapkan implementasi smart government dalam pelayanan publik +teknologi informasi menuju smart goverment +Penerapan manajemen risiko perencanaan dan +pengendalian pembangunan +Reformulasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan +dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik +Peningkatan kualitas ASN berbasis merit yang Meningkatkan kualitas SDM ASN yang sejahtera, +berintegritas, inovatif dan profesional proporsional, dan berkompeten +245 Rancangan Akhir +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +Pemantapan kualitas SDM +ASN yang semakin +berkualitas dan profesional +Penguatan penataan kelembagaan yang lincah dan adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah +Pembentukan design council sebagai lembaga kesatuan pembuat dan penentu kebijakan tata kelola pemerintahan +Penguatan kapasitas masyarakat sipil Menigkatkan partisipasi dan kemandirian +masyarakat sipil +Mewujudkan Kota Penyempurnaan fondasi penataan regulasi yang Penyederhanaan regulasi berbasis teknologi Perwujudan Kota +yang Bersih dan adaptif terhadap perkembangan zaman informasi yang Bersih dan +Akuntabel serta Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi Akuntabel serta +Menjaga Stabilitas pembiayaan alternatif & kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan Menjaga Stabilitas +Ekonomi penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Ekonomi +Penguatan pengendalian inflasi daerah +Inisiasi kerjasama multi helix melibatkan Penguatan kerjasama multi helix dengan jaringan regional, nasional dan global +pemerintah, akademisi, swastsa, NGO, media massa khususnya di bidang sains kreatif +dan Masyarakat dalam berbagai bidang +pembangunan hususnya dalam sains kreatif +Mewujudkan Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Mewujudkan +ketahanan sosial, Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. ketahanan sosial, +budaya dan ekologi budaya dan ekologi +Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. +Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan +dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. +Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, +pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. +Peningkatan kualitas lingkungan hidup ruang kota Pemantapan kualitas lingkungan hidup ruang kota +Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & Pemantapan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana +rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. +ketersediaan air. +246 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +Peningkatan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi Pmeantapan kualitas dan pemenuhan akses sanitasi yang layak +yang layak +Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis Perluasan layanan pengelolaan dan pemilahan sampah yang terpadu sejak dari +masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah sumber dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST +dengan pengembangan circular economy. dengan berorientasi ekonomi sirkuler sirkuler +Peningkatan ketersediaaan pangan melalui penguatan kerjasama dengan daerah-daerah penghasil pangan +Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. +Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum perpipaan +Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem +peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya +serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi. +Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan +iklim +Meningkatkan Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan Pemantapan infrastruktur Perwujudan +Infrastruktur Wilayah perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan bertaraf global (global city) perkotaan dan pengelolaan infrastruktur +yang merata dan kawasan perkotaan untuk wilayah yang +inklusif mewujudkan kawasan merata dan inklusif +perkotaan inklusif, +berkelanjutan, dan bertaraf +global (global city) +Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri kreatif Pemantapan infrastruktur +penunjang aktivitas industri +kreatif +Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri Pemantapan pengelolaan +limbah dan sampah industri +Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan +yang saling terintegrasi +Pengembangan konektivitas menuju/dari kawasan Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan Pemantapan konektivitas +strategis pariwisata dan ekonomi kreatif strategis pariwisata dan ekonomi kreatif menuju/dari kawasan +247 Rancangan Akhir +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +strategis pariwisata dan +ekonomi kreatif +Penyediaan infrastruktur penunjang sains kreatif Peningkatan infrastruktur penunjang sains kreatif Pemantapan infrastruktur +penunjang sains kreatif +Pembangunan inkubator bisnis industri kreatif Peningkatan inkubator bisnis industri kreatif Pemantapan inkubator +bisnis industri kreatif +Pengembangan area kreatif dan distrik inovasi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis Pemantapan area kreatif +pengetahuan dan distrik inovasi untuk +menjadi pusat pertumbuhan +ekonomi berbasis +pengetahuan +Pengembangan fasilitas sekolah berbasis sains Peningkatan fasilitas sekolah berbasis sains Pemantapan fasilitas +kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat kreatif mulai dari tingkat dasar hingga tingkat sekolah berbasis sains +pertama pertama kreatif mulai dari tingkat +dasar hingga tingkat +pertama +Mengembangkan Pengembangan perumahan dan permukiman yang Peningkatan perumahan dan permukiman yang Pengembangan perumahan Perwujudan sarana +Sarana dan layak dan aman layak dan aman dan permukiman yang dan prasarana +Prasarana Pelayanan layak dan aman pelayanan dasar +Dasar yang Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Pemantapan sarana dan yang berkualitas +Berkualitas secara merata dasar secara merata prasarana pelayanan dasar +secara merata +Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang Peningkatan fasilitas umum dan fasilitas sosial Pemantapan fasilitas umum +layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan yang layak bagi pekerja, pelajar, dan mahasiswa; dan fasilitas sosial yang +Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, pelajar, dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja, layak bagi pekerja, pelajar, +dan mahasiswa pelajar, dan mahasiswa dan mahasiswa; dan Pusat +layanan jasa dan kebutuhan +pekerja, pelajar, dan +mahasiswa +248 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Arah kebijakan +Misi +1 2 3 4 +Pengembangan infrastruktur air baku dan air Peningkatan infrastruktur air baku dan air minum Pemantapan infrastruktur +minum pada kawasan perkotaan. pada kawasan perkotaan. air baku dan air minum +pada kawasan perkotaan. +Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah Pengembangan system pengelolaan sampah yang Pemantapan pengelolaan +berkelanjutan sampah terintegrasi dari +hulu ke hilir +Mewujudkan Pengimplementasian pengembangan tata ruang Akselerasi pengembangan tata ruang berbasis Pemantapan Perwujudan +Pembangunan yang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis wilayah kesatuan lanskap ekologis pengembangan tata ruang pembangunan +Berkelanjutan berbasis wilayah kesatuan berkelanjutan +lanskap ekologis +Pengembangan kerja sama antar daerah dalam Peningkatan kerja sama antardaerah dalam Pemantapan kerja sama +pengelolaan wilayah. pengelolaan wilayah. antardaerah dalam +pengelolaan wilayah. +Penguatan Pembangunan sosial, ekonomi, Peningkatan Pembangunan sosial, ekonomi, Pengembangan +lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang lingkungan dan tata kelola pemerintahan yang Pembangunan sosial, +berkelanjutan berkelanjutan ekonomi, lingkungan dan +tata kelola pemerintahan +yang berkelanjutan +249 Rancangan Akhir +5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 +Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah +dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 +pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif. Sasaran +pokok RPJPD Kota Bogor dirumuskan dari Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, +dan Indikator Utama Pembangunan (IUP). +5.2.1. Arah Pembangunan Daerah +Tabel 5.2. Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kota Bogor dengan Provinsi Jawa Barat dan RPJPN +Tahun 2025-2045 +RPJP Nasional RPJPD Provinsi Jawa Barat RPJPD Kota Bogor +2025-2045 2025-2045 2025-2045 +No +Arah Arah Arah +Transformasi Transformasi Transformasi +Pembangunan Pembangunan Pembangunan +1 Transformasi IE1. Kesehatan Transformasi Pelayanan Transformasi Pelayanan +Sosial untuk Semua Sosial Kesehatan prima Sosial Kesehatan prima +untuk semua untuk semua +IE2. Pendidikan Pendidikan Pendidikan +Berkualitas yang berkualitas yang Berkualitas yang +Merata merata Merata +IE3. Perlindungan Ketahanan sosial Perlindungan +Sosial yang masyarakat yang Sosial yang +Adaptif berbudaya maju berkeadilan dan +inklusif +2 Transformasi IE 4. Iptek, Inovasi, Transformasi Peningkatan Transformasi Penguatan Iptek, +Ekonomi dan Produktivitas Ekonomi produktivitas Ekonomi Inovasi, dan +Ekonomi ekonomi daerah. Produktivitas +Ekonomi +IE 5. Penerapan Penerapan Penerapan +Ekonomi Hijau ekonomi hijau, biru ekonomi hijau +dan digital. +IE 6. Transformasi Pembangunan SDM Penguatan +Digital berdaya saing Transformasi +Digital +IE 7. Integrasi Integrasi rantai Integrasi rantai +Ekonomi Domestik pasok produksi dan pasok produksi +dan Global perdagangan dan perdagangan +domestik dan domestik dan +global global +IE 8. Perkotaan Pembentukan Pengembangan +dan Perdesaan pusat kegiatan Wilayah Pelayanan +sebagai Pusat wilayah yang sebagai Pusat +Pertumbuhan mendukung klaster Pertumbuhan +Ekonomi perekonomian di Ekonomi +setiap wilayah +pengembangan +3 Transformasi IE 9. Regulasi dan Transformasi Peningkatan Transformasi Peningkatan Tata +Tata Kelola Tata kelola yang Tata Kelola pemerintahan yang Tata Kelola kelola +Berintegritas dan berintegritas, Pemerintahan +Adaptif adaptif, dan yang +inovatif Berintegritas, +Adaptif, Inovatif +dan kolaboratif +250 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJP Nasional RPJPD Provinsi Jawa Barat RPJPD Kota Bogor +2025-2045 2025-2045 2025-2045 +No +Arah Arah Arah +Transformasi Transformasi Transformasi +Pembangunan Pembangunan Pembangunan +4 Supremasi IE 10. Hukum Supremasi Peningkatan Supremasi Peningkatan +Hukum, Berkeadilan, Hukum, keadilan hukum Hukum, keadilan hukum +Stabilitas, dan Keamanan Stabilitas, dan dan demokrasi Stabilitas, dan dan demokrasi +Kepemimpinan Nasional Tangguh, Kepemimpinan yang berkualitas Kepemimpinan yang berkualitas +Indonesia dan Demokrasi Indonesia Indonesia +Substansial +IE 11. Stabilitas Terkendalinya Pengendalian +Ekonomi Makro stabilitas ekonomi stabilitas ekonomi +makro daerah makro daerah +IE 12. Peningkatan Peningkatan +Ketangguhan kerjasama regional kerjasama +Diplomasi dan maupun regional maupun +Pertahanan internasional internasional +Berdaya Gentar +Kawasan +5 Ketahanan IE 13. Beragama Ketahanan Peningkatan Ketahanan Peningkatan +Sosial Budaya Maslahat dan Sosial Budaya kerukunan umat Sosial Budaya kemaslahatan +dan Ekologi Berkebudayaan dan Ekologi beragama dan dan Ekologi beragama dan +Maju pemajuan Berkebudayaan +kebudayaan Maju +IE 14. Keluarga Peningkatan Peningkatan +Berkualitas, kualitas keluarga, Kualitas pemuda, +Kesetaraan pemuda, dan keluarga dan +Gender, dan kesetaraan gender kesetaraan +Masyarakat gender +Inklusif +IE 15. Lingkungan Peningkatan Peningkatan +Hidup Berkualitas kualitas kualitas +lingkungan hidup lingkungan hidup +IE 16. Peningkatan Peningkatan +Berketahanan ketahanan pangan, ketahanan +Energi, Air, dan air dan energi pangan, air dan +Kemandirian energi +Pangan +IE 17. Resiliensi Peningkatan Peningkatan +terhadap Bencana ketahanan ketahanan +dan Perubahan bencana daerah bencana daerah +Iklim dan perubahan dan perubahan +iklim iklim +251 Rancangan Akhir +Sasaran pokok RPJPD Kota Bogor berdasarkan Arah Pembangunan disajikan pada Tabel 5.3. +Tabel 5.3. Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor Tahun 2025 – 2045 +RPJPD 2025-2045 +Indikator Utama +No Sasaran Pokok Arah Pembangunan Baseline Target +Pembangunan +2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +1 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kesehatan Usia Harapan Hidup (UHH) 76,5 82,78 +kesehatan masyarakat prima untuk semua (Tahun) +Angka Kematian Ibu (per 10 4 +100.000 kelahiran hidup) +Prevalensi Stunting 13,5 5 +Penanganan Tuberkulosis: +Insidensi Tuberkulosis (per 425 76 +100.000 penduduk) +Angka keberhasilan 90 100 +pengobatan tuberkulosis +(treatment success rate) +(%) +Prevalensi HIV 31 10 +Cakupan Kepesertaan 96,1 100 +Jaminan Kesehatan +Nasional (%) +2 Meningkatnya kualitas dan Pendidikan Berkualitas Rata –rata Nilai PISA +akses pendidikan yang yang Merata (Membaca, Matematika dan +merata Sains) +Kemampuan Literasi 63,272 80-85 +Kemampuan numerasi 51,464 80-85 +Rata–rata Lama Sekolah 10,65 14,16- +15,00 +Harapan Lama Sekolah 13,46 15,90- +16,50 +3 Meningkatnya daya saing Proporsi Penduduk Berusia 17,91 34,01 +dan kesejahteraan tenaga 15 Tahun ke Atas yang +kerja Berkualifikasi Pendidikan +Tinggi (%) +Persentase Pekerja Lulusan 88,84 95 +Pendidikan Menengah dan +Tinggi yang Bekerja di +Bidang Keahlian Menengah +Tinggi (%) +4 Meningkatnya Perlindungan Sosial Tingkat Kemiskinan (%) 6,12 2,44 +perlindungan sosial yang berkeadilan dan +Cakupan Kepesertaan 68,36 80,04 +masyarakat yang inklusif +Jaminan Sosial +berkeadilan dan inklusif +Ketenagakerjaan (%) +Persentase Penyandang 3,55 70 +Disabilitas Bekerja di +Sektor Formal (%) +252 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJPD 2025-2045 +Indikator Utama +No Sasaran Pokok Arah Pembangunan Baseline Target +Pembangunan +2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +5 Berkembangnya Kota Penguatan Iptek, Pengembangan Pariwisata +Bogor sebagai Mice City Inovasi, dan +Rasio PDRB Penyediaan 4,94 8 +(Meeting, Incentive, Produktivitas Ekonomi +Akomodasi Makan dan +Convention, Exhibition) +Minum (%) +Jumlah Tamu Wisatawan 80 210,00 +Mancanegara (Hote! +Berbintang) +6 Berkembangnya Proporsi PDRB Ekonomi 2 110 +kewirausahaan dan Kreatif (%) +industri kreatif yang +Produktivitas UMKM, +berorientasi pertumbuhan +Koperasi, BUMD +yang inklusif +Proporsi jumlah usaha kecil 4,78 20-30 +dan menengah non +pertanian (%) +Proporsi jumlah industri 99,71 99,9 +kecil dan menengah (%) +Rasio Kewirausahaan 2,50 9,86 +Rasio Volume Usaha 1,8 12,5 +Koperasi terhadap PDRB +Return on Aset (ROA) BUMD 15,89 20-25 +(%) +Tingkat Pengangguran 8,11 6,17 +Terbuka (%) +Tingkat Partisipasi 47,7 62,3 +Angkatan Kerja Perempuan +(%) +7 Meningkatnya penerapan Indeks Inovasi Daerah 57 80-85 +IPTEKIN dalam mendukung +pengembangan sektor +ekonomi daerah +8 Meningkatnya efisiensi Penerapan ekonomi Proporsi EBT dalam bauran 23 67,91 +energi dan pemanfaatan hijau energi primer +energi baru terbarukan +Penguatan Indeks Daya Saing Digital 44,1 70-80 +serta daya saing digital +Transformasi Digital +9 Meningkatnya Integrasi Ekonomi Pembentukan Modal Tetap 32,96 35-40 +produktivitas Domestik dan Global Bruto (% PDRB) +perekonomian dalam +Nilai Investasi (PMA dan 1,6 32-40 +daerah yang terintegrasi +PMDN) +dalam rantai nilai nasional +Incremental Capital Output 6 4 +dan global +Ratio (ICOR) +Ekspor Barang dan Jasa (%) 8,7 44,8 +Nilai Transit Oriented +Development (TOD) +10 Terwujudnya infrastruktur +yang handal dan sistem +Pengembangan Rumah Tangga Dengan 75,19 100 +transportasi terintegrasi +Perkotaan sebagai Akses Hunian Layak, +Pusat Pertumbuhan Terjangkau Dan +Ekonomi Berkelanjutan (%) +253 Rancangan Akhir +RPJPD 2025-2045 +Indikator Utama +No Sasaran Pokok Arah Pembangunan Baseline Target +Pembangunan +2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Nilai tingkat kematangan 3,46 4-4,5 +smart city +11 Terwujudnya kota pintar Indeks Infrastruktur Pilar 2,25 4-4,5 +(smart city) IDSD +12 Meningkatnya kualitas Peningkatan Regulasi Indeks Reformasi Hukum 71,8 100 +pelayanan publik dan Tata kelola yang +Indeks Reformasi Birokrasi 83 85-90 +Berintegritas Adaptif, +Indeks Sistem 3,8 5 +Inovatif dan kolaboratif +Pemerintahan Berbasis +Elektronik +Indeks Pelayanan Publik 4,51 5 +13 Terwujudnya pemerintahan Anti Korupsi +yang profesional, bersih +Nilai hasil survey penilaian 73,37 87,89- +dan kolaboratif +integritas (SPI) 90,00 +14 Meningkatnya kualitas Peningkatan keadilan Indeks Kualitas Kebijakan 55 75-80 +kebijakan hukum dan demokrasi +Persentase penurunan +yang berkualitas +angka Kriminalitas +Indeks Demokrasi Indonesia Tinggi Tinggi +(provinsi) +15 Meningkatnya kapasitas Pengendalian stabilitas Rasio Pajak Daerah 1,4 (2022) 4,6 +fiskal daerah ekonomi makro daerah terhadap PDRB (%) +Kapasitas fiskal daerah 1,817 3 +(2023) +Tingkat Inflasi (%) 3,36 1,1 – 3,2 +16 Meningkatnya kolaborasi Peningkatan kerjasama Jumlah kerjasama nasional 7 NA +kerjasama multi-helix regional maupun dan Internasional bidang +dalam pembangunan internasional sains kreatif +segala bidang +17 Meningkatkan kerukunan, Peningkatan Indeks Pembangunan NA 66,08 - +kemaslahatan beragama kerukunan, Kebudayaan (IPK) 66,41 +dan Berkebudayaan Maju kemaslahatan +Indeks Kerukunan Umat 79.31 81,68 - +beragama dan +Beragama (IKUB) 82,32 +Berkebudayaan Maju +18 Meningkatnya kualitas Peningkatan Kualitas Indeks Pembangunan 73.18 75,81 – +pemuda, keluarga dan pemuda, keluarga dan Kualitas Keluarga 76,05 +kesetaraan gender kesetaraan gender +Indeks Ketimpangan Gender 0.33 1.37 +(IKG) +19 Meningkatnya kualitas Peningkatan kualitas Kualitas Lingkungan Hidup +permukiman yang inklusif lingkungan hidup +Indeks Kualitas Lingkungan 58,73 76,12 +dan berkelanjutan +Hidup +Rumah tangga dengan 8,64 85 +akses sanitasi aman (%) +Timbulan Sampah Terolah 79,25 90 +di Fasilitas Pengolahan +Sampah (%) +Timbulan Sampah terdaur 7,8 35 +ulang (%) +254 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJPD 2025-2045 +Indikator Utama +No Sasaran Pokok Arah Pembangunan Baseline Target +Pembangunan +2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +20 Meningkatnya ketahanan Peningkatan ketahanan Konsumsi listrik per kapita 1500 2.670,00 +pangan, air dan energi pangan, air dan energi +Prevalensi Ketidakcukupan 4,5 1,39 +daerah +pangan (%) +Skor pola pangan harapan 80 100 +Rumah Tangga Yang 73,74 100 +Menempati Hunian Dengan +Akses Air Minum Jaringan +Perpipaan +21 Meningkatnya resiliensi Peningkatan ketahanan Indeks Risiko Bencana 73 50 +terhadap bencana dan bencana daerah dan Daerah +perubahan iklim perubahan iklim +Persentase penurunan 5,35 35,21 +emisi GRK (Kumulatif) +255 Rancangan Akhir +Tabel... +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI SOSIAL TRANSFORMASI SOSIAL +IE1 Kesehatan untuk Semua Kesehatan untuk Semua Pelayanan Kesehatan prima +untuk semua +1 Usia Harapan Hidup (tahun) 74,4 80 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 75,29 80,78 1. Usia Harapan Hidup (UHH) 76,5 82,78 +(Tahun) +2 Kesehatan Ibu dan Anak Kesehatan Ibu dan Anak: 2. Kesehatan Ibu dan Anak: +a. Angka kematian Ibu (per 100.000 115 16 Angka Kematian Ibu (per 100.000 114 15 b. Angka Kematian Ibu (per 10 4 +kelahiran hidup) kelahiran hidup) 100.000 kelahiran hidup) +b. Prevalensi stunting (pendek dan 13,5 5 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat 13,5 5 c. Prevalensi Stunting 13,5 5 +sangat pendek) pada balita (%) pendek) pada balita (%) +3 Insidensi Turberkolis (per 100.000 274 76 Penanganan Tuberkulosis: 91 100 3. Penanganan Tuberkulosis: +penduduk) +a. Cakupan penemuan dan pengobatan a. Insidensi Tuberkulosis (per 425 76 +kasus tuberkulosis (treatment coverage) 100.000 penduduk) +(%)* +b. Angka keberhasilan pengobatan 91 100 b. Angka keberhasilan 90 100 +tuberkulosis (treatment success rate) pengobatan tuberkulosis +(%)* (treatment success rate) (%)* +c. Incidence rate HIV/ AIDS 31 10 +4 Cakupan kepesertaan jaminan 98 99,5 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan 89,31 99,5 4. Cakupan Kepesertaan 96,1 100 +Kesehatan Nasional (%) nasional (%) Jaminan Kesehatan Nasional +(%) +IE2 Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan Berkualitas yang Merata Pendidikan Berkualitas yang +Merata +256 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +5 Hasil pembelajaran Hasil pembelajaran +a. Rata-rata nilai PISA a) Persentase kabupaten/kota yang 22,25 – 71,81 – +mencapai standar kompetensi minimum 24,25 73,81 +pada asesmen tingkat nasional untuk*: +- Membaca 396 485 i) Literasi Membaca 1,70 – 65,20 – +3,70 67,20 +- Matematika 404 490 ii) Numerasi +- Sains 416 487 5. Hasil pembelajaran +b) Persentase satuan pendidikan yang Rata –rata Nilai PISA +mencapai standar kompetensi minimum (Membaca, Matematika dan +pada asesmen tingkat nasional untuk*: Sains) +i) Literasi Membaca 35,55 – 71,42 – a. Kemampuan Literasi 63,272 80-85 +37,55 73,42 +ii) Numerasi 19,34 – 63,01 – b. Kemampuan numerasi 51,464 80-85 +21,34 65,01 +b. Rata-rata lama sekolah penduduk 9,46 12 c) Rata-Rata lama sekolah penduduk 9,52 – 12,05 – c. Rata–rata Lama Sekolah 10,65 14,16- +usia di atas 15 tahun (tahun) usia di atas 15 tahun (tahun) 9,53 12,09 15,00 +c. Harapan lama sekolah 13,37 14,81 d) Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,87 – 14,24 – d. Harapan Lama Sekolah 13,46 15,90- +12,88 14,29 16,50 +6 Angka partisipasi kasar (APK) 33,94 60 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke 9,64 9,64 – 6. Proporsi Penduduk Berusia 15 17,91 34,01 +Pendidikan tinggi (%) Atas yang Berkualifikasi Pendidikan 14,50 Tahun ke Atas yang +Tinggi (%)* Berkualifikasi Pendidikan Tinggi +(%)* +257 Rancangan Akhir +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +7 Presentasi pekerjaan lulusan 61,87 75 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan 63,3 75 7. Persentase Pekerja Lulusan 88,84 95 +pendidikan menengah dan tinggi Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Pendidikan Menengah dan +yang bekerja dibidang keahlian Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) Tinggi yang Bekerja (%) +menengah tinggi (%) +IE3 Perlindungan sosial yang adaptif Perlindungan sosial yang adaptif Perlindungan Sosial yang +berkeadilan dan inklusif +8 Tingkat kemiskinan (%) 6,0-7,0 0,5-0,8 Tingkat Kemiskinan (%) 5,35 - 0,09 - 0,34 8. Tingkat Kemiskinan (%) 6,12 2,44 +5,85 +9 Cakupan kepesertaan jaminan 44,1 99,5 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial 20,27 80,04 9. Cakupan Kepesertaan 68,36 80,04 +sosial ketenagakerjaan (%) Ketenagakerjaan Provinsi (%) (2022) Jaminan Sosial +Ketenagakerjaan (%) +10 Persentasi penyandang disabilitas 20 60 Persentase Penyandang Disabilitas 24 70 10. Persentase Penyandang 3,55 70 +bekerja di sektor formal (%) Bekerja di Sektor Formal (%) Disabilitas Bekerja (%) +TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI TRANSFORMASI EKONOMI +IE4 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Penguatan Iptek, Inovasi, dan +Ekonomi Produktivitas Ekonomi +11 Rasio PDB industry pengolahan (%) 20,8 28 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) 41,15 – 46,43 – +41,38 47,60 +12 Pengembangan Pariwisata Pengembangan Pariwisata 11. Pengembangan Pariwisata +a. Rasio PDB Pariwisata (%) 4,5 8 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi 2,88 4,89 a. Rasio PDRB Penyediaan 4,94 8 +Makan dan Minum (%)* Akomodasi Makan dan Minum +(%)* +b. Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar) 18 100 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara 536,6 1.341,50 b. Jumlah Tamu Wisatawan 80 210,00 +(Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* Mancanegara (Hotel +Berbintang) (Ribu Orang) +258 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +13 Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%) 7,9 110 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 1,84 2,06 12. Proporsi PDRB Ekonomi 2 110 +Kreatif (%) +14 Produktivitas UMKM, Koperasi, Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD 13. Produktivitas UMKM, +BUMN Koperasi, BUMD +a. Proporsi jumlah usaha kecil dan 1,3 (2019) 5 i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan 12,31 20,28 a. Pertumbuhan UMKM (%) 4,78 20-30 +menengah (%) Menengah Non Pertanian pada Level +Provinsi (%) +ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan 6,3 14 b. Proporsi jumlah industri kecil 99,71 99,9 +Menengah pada Level Provinsi (%) dan menengah pada level kota +(%) +b. Rasio kewirausahaan (%) 2,9 (Agt 8 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) 3,5 9,86 c. Rasio Kewirausahaan 2,50 9,86 +2022) +c. Rasio volume usaha koperasi 1,1 (2021) 10 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap 1,8 12,5 d. Rasio Volume Usaha Koperasi 1,8 12,5 +terhadap PDB (%) PDRB (%) terhadap PDRB +d. Return of Asset (ROA) BUMN (%) 3,4 5,6 Return on Aset (ROA) BUMD (%)* 1,62 5,56 e. Return on Aset (ROA) BUMD 15,89 20-25 +(%)* +15 Tingkat pengangguran terbuka (%) 5 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,3 – 7,0 6,1 – 7,1 14. Tingkat Pengangguran 8,11 6,17 +Terbuka (%) +16 Tingkat partisipasi Angkatan kerja 55,4 70 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 52,3 62,3 15. Tingkat Partisipasi Angkatan 47,7 62,3 +perempuan (%) Perempuan (%) Kerja Perempuan (%) +17 Tingkat penguasaan IPTEK Indeks Inovasi Daerah 16. Indeks Inovasi Daerah 57 80-85 +a. Pengeluaran iptek dan inovasi (% 0,28 2,2-2,3 +PDB) (2020) +259 Rancangan Akhir +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +b. Peringkat Index Inovasi Global 75 (2022) 30 besar +(peringkat) +IE5 Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan Ekonomi Hijau Penerapan ekonomi hijau +18 Tingkat penerapan ekonomi hijau Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau +a. Indeks ekonomi hijau (%) 70,8 90,65 a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah 61,3 85,05 +b. Porsi EBT dalam bauran energi 20 70 b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 23,4 67,91 16. Proporsi EBT dalam bauran 23 67,91 +primer (%) (%) energi primer +IE6 Transformasi Digital Transformasi Digital Penguatan Transformasi Digital +19 Indeks daya saing digital ditingkat 51 20 besar Indeks Pembangunan Teknologi informasi 6,4 8 17. Indeks Daya Saing Digital 44,1 70-80 +global (peringkat) dan Komunikasi* +IE7 Integrasi Ekonomi Domestik dan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global Integrasi Ekonomi Domestik +Global dan Global +20 Biaya logistic (% PDB) 16,9 9 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah 7,88 5 18. Kinerja Investasi +(2019) Tingkat Provinsi* +21 Pembentukan modal tetap bruto (% 29,8 27,2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% 23,6 23,8 a. Pembentukan Modal Tetap 32,96 35-40 +PDB) PDRB) Bruto (% PDRB) +b. Nilai Investasi (PMA dan 1,6 32-40 +PMDN) (triliun) +c.. Incremental Capital Output 6 4 +Ratio (ICOR) +22 Ekspor barang dan jasa (% PDB) 26 40 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) 26,3 44,8 19. Ekspor Barang dan Jasa (%) 8,7 44,8 +IE8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pengembangan Perkotaan +Pusat Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pusat Pertumbuhan +Ekonomi +260 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +23 Kota dan Desa maju, inklusif, dan Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan +berkelanjutan Berkelanjutan +a. Proporsi kontribusi PDRB wilayah 44,58 48,92 Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah 24,63% 31.19% 20. Kota maju, inklusif, dan +metropolitan terhadap nasional (%) Metropolitan terhadap Nasional (%) berkelanjutan +b. Rumah tangga dengan akses hunian 64 100 Rumah Tangga dengan Akses Hunian 56,95 100 a. Rumah Tangga Dengan Akses 75,19 100 +layak, terjangkau dan berkelanjutan Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) Hunian Layak, Terjangkau Dan +(%) Berkelanjutan (%) +c. Persentase Desa Mandiri (%) Persentase Desa Mandiri (%) N/A N/A +b. Nilai tingkat kematangan 3,46 4-4,5 +smart city +c. Indeks Infrastruktur Pilar 2,25 4-4,5 +IDSD +TRANSFORMASI TATA KELOLA TRANSFORMASI TATA KELOLA TRANSFORMASI TATA KELOLA +IE9 Regulasi dan Tata Kelola yang Regulasi dan Tata Kelola yang Peningkatan Regulasi dan Tata +berintegrias dan adaptif berintegrias dan adaptif kelola yang Berintegritas +Adaptif, Inovatif dan kolaboratif +24 Indeks materi hukum 0,25 0,49 Indeks Reformasi Hukum* 90,7 100 21. Indeks Reformasi Hukum* 71,8 100 +22. Indeks Reformasi Birokrasi 83 85-90 +25 Indeks system pemerintahan 2,34 5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis 3,37 5 23. Indeks Sistem 3,8 5 +berbasis elektronik Elektronik (2022) Pemerintahan Berbasis +Elektronik +26 Indeks pelayanan publik 3,87 5 Indeks Pelayanan Publik 4,62 5 24. Indeks Pelayanan Publik 4,51 5 +(2022) +27 Anti Korupsi Indeks Integritas Nasional 72,96 87,89 25. Anti Korupsi +261 Rancangan Akhir +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +a. Indeks integritas nasional 71,94 96,98 a. Nilai hasil survey penilaian 73,37 87,89- +integritas (SPI) 90,00 +b. Indeks persepsi korupsi 34 60 +Indeks Profesionalitas ASN 62,5 80-85 +Indeks Kelembagaan 2,85 4-4,5 +SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI +INDONESIA DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO +STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH DAERAH +IE10 Hukum Berkeadilan, Keamanan Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Peningkatan keadilan hukum +Nasional Tangguh, dan Demokrasi Tangguh, dan Demokrasi Substansial dan demokrasi yang +Substansial (nomenklatur dapat disesuaikan dengan berkualitas +karakteristik daerah) +28 Indeks pembangunan hukum 0,6 (2021) 0,84 Disesuaikan dengan karakteristik 26. Indeks Kualitas Kebijakan 55 75-80 +daerah, dalam rumpun Arah +Pembangunan (IE) yang sama +29 Proporsi penduduk yang merasa 62,8 80 Proporsi Penduduk yang Merasa Aman 51,78 69,16 27. Persentase penurunan +aman berjalan sendirian di area (2020) Berjalan Sendirian di Area Tempat (2020) angka Kriminalitas +tempat tinggalnya (%) Tinggalnya (%) +30 Indeks demokrasi Indonesia Sedang Tinggi Indeks Demokrasi Indonesia Tinggi Tinggi 28. Indeks Demokrasi Indonesia Tinggi Tinggi +(60-80) (>80) (provinsi) +IE11 Stabilitas Ekonomi Makro Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur Pengendalian stabilitas +dapat disesuaikan dengan karakteristik ekonomi makro daerah +daerah) +262 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +31 Rasio pajak terhadap PDB (%) 10,0-12,0 18,0-20,0 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) 2,2 4,6 29. Rasio Pajak Daerah 1,4 (2022) 4,6 +terhadap PDRB (%) +30. Kapasitas fiskal daerah 1,817 3 +(2023) +32 Tingkat inflasi (%) 2,5 + 1 2,0 + 1 Tingkat Inflasi (%) 3,3 – 3,9 1,1 – 3,2 31. Tingkat Inflasi (%) 3,36 1,1 – 3,2 +33 Pendalaman/Intermediasi sektor Pendalaman/Intermediasi Sektor +keuangan Keuangan +a. Aset perbankan/PDB (%) 66,9 200 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) * 25,31 78,1 +b. Aset dana pensiun/PDB (%) 7,6 60 Aset Dana Pensiun/PDRB (%) 1,24 2,78 +c. Aset asuransi/PDB (%) 9,1 20 Nilai Transaksi Saham Per Provinsi 55.162,04 302.703,47 +Berupa Nilai Rata-rata Tahunan* +d. Kapitalisasi pasar modal/PDB (%) 57,8 120 +e. Total kredit/PDB (%) 37,8 80-90 Total Kredit/PDRB (%) 23,7 73,8 32. Total Kredit/PDRB (%) NA 73,8 +34 Inklusi keuangan (%) 91 98 Inklusi Keuangan (%) 94,22 99,03 +IE12 Ketangguhan Diplomasi dan Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Peningkatan kerjasama +Berdaya Gentar Kawasan Gentar Kawasan (nomenklatur dapat regional maupun internasional +diganti/disesuaikan dengan karakteristik +daerah dengan tetap serumpun dengan +IE) +35 Asia Power Index (Diplomatic 60,4 75,0-80,0 Jumlah Kerjasama Internasional N/A N/A 33. Jumlah kerjasama nasional NA 30 +Influencer) (2023) dan Internasional bidang sains +kreatif +36 Asia Power Index (Military 14,16 45 Jumlah Sister Province 4 N/A +Capability) (2023) +263 Rancangan Akhir +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI +IE13 Beragama Maslahat dan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Peningkatan kerukunan, +Berkebudayaan Maju Maju kemaslahatan beragama dan +Berkebudayaan Maju +37 Indeks Pembangunan Kebudayaan 55,57* 68,15 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 54,09 - 66,08 - 34. Indeks Pembangunan NA 66,08 - +(IPK) 54,1 66,41 Kebudayaan (IPK) 66,41 +38 Indeks Kerukunan Umat Beragama 75,19* 84,2 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 74,79 - 81,68 - 35. Indeks Kerukunan Umat 79,31 81,68 - +(IKUB) 74,85 82,32 Beragama (IKUB) 82,32 +IE14 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Peningkatan Kualitas pemuda, +Gender, dan Masyarakat Inklusif Gender, dan Masyarakat Inklusif keluarga dan kesetaraan +gender +39 Indeks Pembangunan Kualitas 58,49 80 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga 70,92 – 75,81 – 36. Indeks Pembangunan 73,18 75,81 – +Keluarga (2022) 70,95 76,05 Kualitas Keluarga 76,05 +40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,459 0,15 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 0,46 – 0,23 – 0,21 37. Indeks Ketimpangan Gender 0,33 1,37 +(2025) 0,45 (IKG) +Indeks Pembangunan Pemuda +IE15 Lingkungan Hidup Berkualitas Lingkungan Hidup Berkualitas Peningkatan kualitas +lingkungan hidup +41 Indeks Pengelolaan 0,35 0,7 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman 0,557 0,741 +Keanekaragaman Hayati (2020) Hayati +42 Kualitas Lingkungan Hidup Kualitas Lingkungan Hidup 38. Kualitas Lingkungan Hidup +a. Indeks kualitas lingkungan hidup 72,42 76,12 Indeks kualitas lingkungan hidup 56,27 57,68 a. Indeks Kualitas Lingkungan 58,73 76,12 +(2022) Hidup +264 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +b. Rumah tangga dengan akses 12,5 70 Rumah tangga dengan akses sanitasi 13,5 85 b. Rumah tangga dengan akses 8,64 85 +sanitasi aman (%) aman (%) sanitasi aman (%) +c. Timbulan sampah terolah difasilitasi Pengelolaan Sampah 90 +pengolahan sampah (%) +15 90 - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas 11,54 c. Timbulan Sampah Terolah di 79,25 90 +Pengolahan Sampah (%) (2022) Fasilitas Pengolahan Sampah +(%) +(13% (35% - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan 47,77 100 d. Timbulan Sampah terdaur 7,8 35 +terdaur terdaur Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% (2022) ulang (%) +ulang) ulang) RT)* +IE16 Berketahanan Energi, Air, dan Berketahanan Energi, Air, dan Peningkatan ketahanan +Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan pangan, air dan energi +43 Ketahanan energi, air, dan pangan Ketahanan energi, air, dan pangan +a. Ketahanan Energi Ketahanan Energi 39. Ketahanan energi, air, dan +pangan +‐ Indeks ketahanan energi 6,61 8,24 ‐ Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)* 1.400 2.670 a. Konsumsi listrik per kapita 1500 2.670,00 +(kWh) +‐ Intensitas Energi Primer (SBM/Rp 191 165 +milyar)* +b. Prevalensi ketidak cukupan pangan 6,2 2,1 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi 6,75 1,39 b. Prevalensi Ketidakcukupan 4,5 1,39 +(%) Pangan (Prevalence of pangan (%) +Undernourishment) (%) +c. Skor pola pangan harapan 80 100 +c. Ketahanan air Ketahanan Air +265 Rancangan Akhir +RPJPN 2025-2045 RPJPD 2025-2045 RPJPD 2025-2045 +Target RPJPD Sasaran RPJPD +Arah Pembangunan/Indikator Target RPJPN Arah Pembangunan/Indikator Utama Arah Pembangunan/Indikator +No PROVINSI KOTA BOGOR +Utama Pembangunan Pembangunan Utama Pembangunan +Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran +2025 2045 2025 2045 2025 2045 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +‐ Kapasitas tampungan air per 63,45 200 ‐ Kapasitas Air Baku (m3/detik)* 4,93 63,12 +kapita (m3/kapita) +‐ Akses rumah tangga perkotaan 39 100 ‐ Akses Rumah Tangga Perkotaan 34,74 100 d. Rumah Tangga Yang 73,74 100 +terhadap asir siap minum perpipaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%) Menempati Hunian Dengan +(%) Akses Air Minum Jaringan +Perpipaan (%) +IE17 Resiliensi Terhadap Bencana dan Resiliensi Terhadap Bencana dan Peningkatan ketahanan +Perubahan Iklim Perubahan Iklim bencana daerah dan perubahan +iklim +44 Proporsi kerugian ekonomi 0,14 0,11 Indeks Risiko Bencana (IRB)* 131,62 107,27 - 40. Indeks Risiko Bencana 73 50 +langsung akibat bencana relatif 86,47 Daerah +terhadap PDB (%) +45 Presentasi penurunan emisi GRK Persentase Penurunan Emisi GRK (%) 41. Persentase Penurunan Emisi +(%) GRK (%) +a. Kumulatif 28,12 51,51 a. Kumulatif 2,66 31,65 a. Kumulatif 5,35 35,21 +b. Tahunan 32,65 80,89 b. Tahunan 9,27 70,08 b. Tahunan +266 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +5.2.2. Arah Kebijakan Transformatif +Dalam mewujudkan Sasaran Pokok RPJPD Kota Bogor, perlu dirumuskan juga Arah Kebijakan +Transformasi Daerah Kota Bogor yang dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan karakteristik, +inovasi dan pengembangan daerah Kota Bogor. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor +dapat dilihat pada Tabel 5.4. +Tabel 5.4. Arah Kebijakan Transformasi Daerah Kota Bogor +Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) +Transformasi Arah Kebijakan +(1) (2) +Transformasi Sosial Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, +melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang +terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. +Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. +Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan +primer dan rujukan. +Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat +dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. +Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. +Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. +Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. +Peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan. +Pemberdayaan masyarakat lokal untuk Mendukung Pemenuhan tenaga +kesehatan yang berkualitas. +Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. +Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan +masyarakat. +Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. +Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan +dasar dan pendidikan menengah). +Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan +menengah. +Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya +bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. +Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan +menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana +transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. +Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. +Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan +pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital +literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah). +Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah +kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta +meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). +Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. +Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. +Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. +Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. +267 Rancangan Akhir +Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) +Transformasi Arah Kebijakan +(1) (2) +Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang +didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga +kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di +Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). +Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM +(Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics). +Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM +(Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang +berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global. +Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah +Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). +Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air +minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas +intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat +Selatan). +Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high- +value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di +Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), guna memperluas +kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah +Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). +Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi +masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. +Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok +masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di +Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan), dengan +mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat +guna, dan efisien. +Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, +bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan +ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, +bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan +ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi +dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan +masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan). +Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan +ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok +marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Jawa +Barat Selatan). +Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis +kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di +Jawa Barat Selatan). +Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan +sanitasi. +Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan +karakteristik wilayah +Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian +layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan +kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah +mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan. +268 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) +Transformasi Arah Kebijakan +(1) (2) +Transformasi Ekonomi Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, +antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama +green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem +transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; +Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi +pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja +Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; +dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. +Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk +mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global +city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jabodetabek dan +metropolitan Bandung (megapolitan Jakarta-Bandung). +Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan +kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan +kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai +dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan +publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan +persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) +Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum +Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey +infrastructure) +Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan +menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy +Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed +connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area- +area weak coverage +Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi +publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi +pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jabodetabek. +Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem +transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan +Jabodetabek. +City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, +sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism +Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, +maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. +Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia +usaha/asosiasi usaha. +Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan +ekonomi kreatif. +Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan kelurahan +Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka +mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di +tataran global +Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan +kawasan strategis lainnya. +Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, +penguatan prosesbisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. +269 Rancangan Akhir +Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) +Transformasi Arah Kebijakan +(1) (2) +Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, +melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan +dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. +Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional +maupun kerja sama internasional lainnya. +Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital +disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan +inkubator bisnis. +Peningkatan produktivitas BUMD. +Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan +listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan +sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan +untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan +listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan +peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem +interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) +pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna +mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga +listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated +mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih +berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) +perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; +(viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM +ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan +pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik +yang berkelanjutan. +Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka +transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi +informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband +hingga menjangkau ke seluruh pelosok. (ii) peningkatan utilisasi dan +pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan +digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan +dalam membantu perekonomian dan kepentingan pelayaran); serta (iii) +peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya +meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan +informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain +melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta +kepemimpinan digital. +Transformasi Tata Kelola Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan +kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. +Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap +laporan masyarakat. +Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang +adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. +Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN +pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang +profesional dan bebas korupsi. +Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk +penguatan aspek pemerintahan digital +270 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) +Transformasi Arah Kebijakan +(1) (2) +Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen +talenta,reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan +kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. +Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi +yang sehat. +Penguatan integritas partai politik +Transformasi Keamanan Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. +Daerah Tangguh, +Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak +Demokrasi Substansial, +daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif +dan Stabilitas Ekonomi +& kreatif daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta +Makro Daerah +sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas +nasional. +Penguatan pengendalian inflasi daerah. +Transformasi Ketahanan Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, +Sosial Budaya dan Ekologi dengan berasaskan kepada Pancasila. +Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan. +Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan +lanskap ekologis. +Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan +kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan +literasi masyarakat akan potensi bahaya gempa bumi, dan erupsi gunung api +maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non- +struktural di daerah rawan bencana tinggi. +Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan +lokal. +Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang +disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan +resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan +perdagangan orang. +Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, +melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan +keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. +Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan. +Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana +hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. +Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi +pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy. +Implementasi Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. +Transformasi +Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah +(antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata +ruang (RDTR), standar pelayanan +Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya +dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim +Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land +Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang +disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna +menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, +271 Rancangan Akhir +Arah Kebijakan Transformasi Daerah (Dalam Rancangan RPJPD Kab/Kota) +Transformasi Arah Kebijakan +(1) (2) +terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi +strategis/prioritas +Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost +financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif +fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi +produktif dan inklusif +Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui +pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan +riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor- +sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, +masyarakat, baik dalam dan luar negeri. +Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan +iklim. +Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. +Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan +daerah. +Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. +Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah +berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali +kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna +penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan +berkelanjutan. +Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko. +272 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +BAB 6. PENUTUP +RPJPD Kota Bogor +2025-2045 +273 Rancangan Akhir +Untuk mewujudkan Kota Bogor 2045 harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif. Kaidah +pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur +keberhasilannya. Di samping itu, juga diperlukan komunikasi publik yang efektif penting dalam +rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi +bermakna seluruh pelaku pembangunan di Indonesia. +6.1. Kaidah Pelaksanaan +Visi Kota Bogor 2045 terwujud melalui partisipasi semua pelaku pembangunan. RPJP Daerah harus +dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk pihak swasta, dan organisasi +masyarakat sipil dalam melaksanakan strategi tujuan pembangunan sesuai peran masing-masing +melalui kaidah pelaksanaan. +Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, +dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (safeguarding) untuk +memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kota Bogor 2025-2045 sesuai dengan cita-cita Bangsa +Indonesia. +6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan +Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan +pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan +pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara +optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk +mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk +memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, +pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah. +Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan +mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya +untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level kegiatan/sub kegiatan, serta +memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan +pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan. +6.1.2. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah +Nasional dan Propinsi +Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjadi pedoman bagi dokumen +perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan +Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja +Pemerintah (RKP), baik di tingkat pusat maupun daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus +menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat pusat (APBN) dan di tingkat +daerah (APBD). Keterkaitan dokumen-dokumen tersebut dapat diperhatikan pada Gambar 6.1 berikut. +274 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +Gambar 6.1. Keterkaitan RPJP Daerah dengan Dokumen Nasional +Konsistensi antara RPJP Daerah dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut: +1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJP Daerah ke RPJM +Daerah. Periodisasi RPJM Daerah mengikuti RPJP Daerah. Arah kebijakan dan sasaran pokok +pembangunan berikut indikator pengukurnya menjadi bagian dari muatan utama RPJP Daerah. +2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah bersifat jangka panjang sehingga memberikan +arah pembangunan jangka panjang untuk mencapai Kota Bogor 2045. Hal-hal lain yang bersifat +spesifik daerah akan dimuat di RPJM Daerah, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan +semua Organisasi Perangkat Daerah dimuat ke dalam RPJMDaerah. +3. Tujuan Pembangunan Daerah dan indikator dalam RPJP Daerah menjadi pedoman dalam +penentuan sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah dalam RPJM Daerah, dan +menjadi pedoman bagi RPJP Daerah untuk menentukan arah kebijakan, sasaran pokok dan +indikator sasaran pokok pembangunan. +4. Sasaran pokok dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RPJM daerah menjadi +pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD, sasaran dan +indikator strategis/program pada rencana strategis OPD (Renstra OPD), serta tujuan dan +sasaran pada RPJM Daerah. +5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra OPD menjadi pedoman dalam menyusun +sasaran dan indikator program pada rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), +sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan sasaran +program RKP Daerah. +6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah pada RKPD juga dipedomani dalam +menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD dan sasaran program RKP Daerah. +Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) +OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD. +7. Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan +rencana aksi pembangunan daeah (OPD atau lintas OPD) seperti rencana induk/Master +Plan/Grand Design, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan +pembangunan daerah. +8. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon Kepala Daerah +dan wakil Kepala Daerah provinsi dan Kabupaten/kota. +275 Rancangan Akhir +6.1.3. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan +Daerah +Penyusunan RPJP Daerah dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka +Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan +dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung +pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. +Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif. +• Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, +serta mampu menjawab tujuan pembangunan. +• Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan +wilayah. +• Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang +komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan +memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan +gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan +berkelanjutan, serta kebencanaan. +• Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan +pembangunan (kementerian/lembaga/ daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta +keterpaduan berbagai sumber pendanaan. +Kerangka Kerja Logis menggambarkan hubungan antara input-proses-outpu-outcome-impact. +Sasaran utama pembangunan dalam RPJP Daerah yang bersifat impact-outcome, harus +diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui +dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik +untuk perencanaan pemerintah daerah maupun OPD (Gambar 6.2). +Gambar 6.2. Hierarki Kerangka Kerja Logis RPJP Daerah – Rencana Pembangunan Turunannya +276 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +6.1.4. Skema Pendanaan dan Penganggaran +Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKPD, perlu +didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai alat ukur +ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. +Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, +ResultOriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan +indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan kesinambungan +pembangunan, seluruh indikator RPJP Daerah harus menjadi bagian dari RPJM Daerah, dan seluruh +indikator RPJM Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan +optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari +pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam +rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan +kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. +6.2. Kerangka Pengendalian +Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang +kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data +pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen +risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas +pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga +pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan +yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti. Kerangka pengendalian RPJP Daeraj 2025- +2045 lebih detail adalah sebagaimana Gambar 6.3. +Gambar 6.3. Kerangka Pengendalian RPJP Daerah 2025-2045 +Pengendalian RPJP Daerah dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek +yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang +lingkup pengendalian pembangunan daerah terbagi menjadi dua bagian. +a. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan +konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas penetapan +kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi +277 Rancangan Akhir +anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan +berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. +Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJP Daerah ke RPJM +Daerah dan RPJM Daerah ke dokumen rencana jangka menengah OPD; (ii) kesiapan penetapan +kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan prinsip KKL dan +penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) +identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. +Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJM Daerah ke dokumen +RKPD, dan dokumen RKPD ke dokumen rencana jangka pendek OPD; (ii) kesiapan penetapan +kegiatan/subkegiatan prioritas pembangunan daerah termasuk penerapan KKL dan penetapan +ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko +perencanaan pembangunan dan mitigasinya. +b. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin +implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini +dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan +jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan +proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) +evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan (iv) evaluasi pencapaian +sasaran kinerja utama dan program Kementerian/Lembaga (K/L) yang mendukung pencapaian +sasaran pembangunan Daerah. +Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar +pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi +terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen +kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja +K/L/D terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja +pemerintah. +Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya +dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang +mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal OPD. +6.3. Mekanisme Perubahan +. +Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat +dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, +dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan- +tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka +panjang, target RPJP Daerah dapat dimutakhirkan melalui RPJM Daerah. Pemutakhiran target ini +dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. +Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui +penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan +siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi +operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJP Daerah Tahun 2025- +2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui +pemanfaatan data referensi yang sama. +278 RPJPD Kota Bogor 2025-2045 +6.4. Komunikasi Publik +Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, +transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan +dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang +partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan. +Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola +komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) +penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh +para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara +demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang +beragam. +Komunikasi publik RPJP Daerah 2025-2045 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (no one left behind) +dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik melibatkan tiga +pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, OPD, dan masyarakat. Komunikasi kepada +OPD dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar OPD dapat memberikan masukan +terhadap prioritas pembangunan daerah, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah +dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk +membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum +termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok +rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai +metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam +pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan +dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. +Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam +penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan. +279 Rancangan Akhir +DAFTAR PUSTAKA +Hassan, R., and Quibria, M.G. (2002). Poverty and Patterns of Growth. ERD Working Paper No.18. +Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Kajian +Ekonomi, 1 (1): 140–164 +Kumara, I. B. P. (2015). Keterkaitan antara Redistribusi, Ketimpangan Pendapatan, dan Pertumbuhan +Ekonomi: Studi Kasus Kabupaten/kota di Pulau Jawa. +https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/74275. +Sukirno, S. (2004). Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: PT. Raja Persada Grafindo. +Panjaitan, R.P., Nopijantoro, W., dan Nugroho, A. 2023. Menggali Sektor Ekonomi Unggulan dan +Berdaya Saing di Kota Bogor Tahun 2014- 2022. Jurnal Manajemen Keuangan Publik +Volume 7, No. 2, (p.106-123) e-ISSN: 2581-1207. +280 diff --git a/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_jangan-bagikan-foto-kks-tips-keamanan-data-penerima-bansos-februari-2026-2_.md b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_jangan-bagikan-foto-kks-tips-keamanan-data-penerima-bansos-februari-2026-2_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ed867dae05266bec1b1276af935ddeb2655fa1f --- /dev/null +++ b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_jangan-bagikan-foto-kks-tips-keamanan-data-penerima-bansos-februari-2026-2_.md @@ -0,0 +1,741 @@ +--- +url: https://daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id/2026/02/jangan-bagikan-foto-kks-tips-keamanan-data-penerima-bansos-februari-2026-2/ +title: "Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 - Sekolapedia" +domain: daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:42:08 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 - Sekolapedia + +Keamanan data penerima bantuan sosial menjadi isu yang semakin penting di era digital. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa membagikan foto Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di media sosial maupun pesan pribadi dapat membuka celah penyalahgunaan data. Padahal, KKS berisi informasi penting yang berkaitan langsung dengan identitas penerima bantuan. Fenomena kebocoran data bansos biasanya terjadi karena kurangnya literasi digital. Tidak sedikit penerima bantuan yang memposting bukti penerimaan, foto kartu, atau tangkapan layar aplikasi untuk menunjukkan status bantuan. Tanpa disadari, tindakan tersebut dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Artikel ini membahas secara lengkap alasan mengapa foto KKS tidak boleh dibagikan, risiko yang mungkin terjadi, serta tips keamanan data bagi penerima bansos Februari 2026 agar tetap aman dan terlindungi. Baca juga: Menghemat Budget Lebaran Jutaan Rupiah dengan Mudik Gratis Pemerintah 2026 Apa Itu KKS dan Fungsinya Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu yang digunakan untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Kartu ini biasanya terhubung dengan rekening bantuan dan menjadi identitas penerima manfaat. Melalui KKS, masyarakat dapat menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga bantuan tunai tertentu. Karena berfungsi sebagai akses layanan sosial, informasi di dalamnya sangat sensitif. Program bansos yang menggunakan KKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga pengelolaan data penerima mengikuti sistem nasional. Mengapa Foto KKS Tidak Boleh Dibagikan Banyak orang menganggap membagikan foto kartu sebagai hal biasa. Padahal, KKS memuat nomor identitas, nama penerima, dan kode tertentu yang dapat disalahgunakan. Foto kartu yang tersebar berpotensi digunakan untuk penipuan, pendaftaran ilegal, pengajuan pinjaman online tanpa izin, hingga pengambilalihan bantuan. Risiko ini meningkat ketika foto diunggah ke media sosial publik. Selain itu, pelaku kejahatan digital sering mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk membuat profil korban. Data kecil sekalipun dapat menjadi pintu masuk. Jenis Data Sensitif pada KKS Beberapa informasi pada KKS tergolong data sensitif. Nomor kartu, nama lengkap, alamat, dan keterkaitan dengan program bantuan merupakan informasi yang tidak boleh disebarluaskan. Terkadang, masyarakat juga mengunggah foto bersama KTP atau buku tabungan bansos. Kombinasi data tersebut sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk verifikasi identitas palsu. Memahami jenis data sensitif merupakan langkah awal menjaga keamanan. Risiko Kebocoran Data Penerima Bansos Kebocoran data tidak selalu berdampak langsung, tetapi dapat menimbulkan masalah jangka panjang. Salah satu risiko paling umum adalah penipuan mengatasnamakan bansos. Pelaku bisa menghubungi korban dan mengaku petugas, lalu meminta kode OTP atau biaya pencairan. Dengan data yang sudah dimiliki, pelaku terlihat meyakinkan. Risiko lainnya termasuk pencurian identitas, penyalahgunaan rekening bantuan, hingga pendaftaran layanan keuangan ilegal. Modus Penipuan yang Sering Terjadi Penipuan bansos biasanya menggunakan pesan singkat, WhatsApp, atau media sosial. Pelaku mengirim tautan palsu untuk pengecekan bantuan, meminta foto kartu, atau meminta kode verifikasi. Ada juga modus undian bantuan tambahan yang meminta korban mengirim foto KKS sebagai syarat. Setelah data terkumpul, pelaku memanfaatkannya untuk tujuan lain. Masyarakat perlu memahami bahwa petugas resmi tidak meminta foto kartu melalui pesan pribadi. Peran Literasi Digital bagi Penerima Bansos Literasi digital menjadi kunci perlindungan data. Penerima bansos perlu memahami bahwa data pribadi memiliki nilai tinggi di internet. Menghindari oversharing, memeriksa sumber informasi, dan menjaga kerahasiaan kode verifikasi merupakan kebiasaan penting. Edukasi ini perlu terus dilakukan karena penerima bansos berasal dari berbagai latar belakang. Pendamping sosial biasanya memberikan sosialisasi mengenai keamanan data sebagai bagian dari pendampingan. Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 Ada beberapa langkah sederhana namun efektif untuk melindungi data KKS. Pertama, jangan pernah mengunggah foto kartu di media sosial. Kedua, hindari mengirim foto melalui pesan kecuali diminta secara resmi dan jelas. Ketiga, tutupi nomor kartu jika terpaksa membagikan untuk keperluan administrasi. Keempat, gunakan aplikasi resmi pemerintah untuk mengecek status bantuan. Salah satu layanan yang bisa digunakan adalah Cek Bansos Kemensos yang membantu masyarakat memverifikasi bantuan tanpa harus membagikan kartu. Kelima, simpan kartu di tempat aman dan jangan dipinjamkan. Cara Mengecek Bansos Tanpa Membagikan Foto KKS Baca Juga: Mengungkap Rahasia Energi: Soal Latihan Tingkat Lanjut Dijamin Paham! Pengecekan bantuan kini dapat dilakukan secara mandiri. Masyarakat hanya perlu memasukkan data wilayah dan nama sesuai identitas. Sistem akan menampilkan status bantuan tanpa perlu foto kartu. Pendamping sosial juga dapat membantu pengecekan jika masyarakat mengalami kesulitan. Cara ini jauh lebih aman dibanding mengirim foto ke pihak tidak dikenal. Memanfaatkan layanan resmi mengurangi risiko kebocoran data. Peran Pendamping Sosial dalam Keamanan Data Pendamping sosial memiliki peran penting dalam mengedukasi penerima bansos. Mereka membantu masyarakat memahami risiko digital, cara menjaga kartu, serta prosedur pelaporan jika terjadi penipuan. Pendamping juga menjadi jalur konsultasi ketika masyarakat menerima pesan mencurigakan. Kehadiran pendamping membantu menekan penyebaran informasi salah. Kolaborasi antara pendamping dan masyarakat memperkuat perlindungan data. Kesalahan Umum yang Sering Dilakukan Penerima Bansos Masih banyak penerima yang tanpa sadar membagikan data. Kesalahan umum termasuk memposting kartu sebagai bukti bantuan, mengirim foto ke grup WhatsApp, memperlihatkan nomor kartu saat siaran langsung, serta mengklik tautan tidak jelas. Kesalahan lain adalah memberikan kode OTP kepada pihak yang mengaku petugas. Padahal, kode tersebut bersifat rahasia. Menghindari kebiasaan ini sangat penting. Cara Menyimpan KKS dengan Aman Penyimpanan kartu sering dianggap sepele. Padahal, kehilangan kartu dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan. Simpan kartu di tempat kering, gunakan dompet khusus, dan catat nomor layanan pengaduan jika kartu hilang. Jika kartu hilang, segera laporkan ke pendamping atau bank penyalur. Langkah cepat akan mencegah penyalahgunaan. Langkah Jika Data Terlanjur Tersebar Jika foto KKS sudah terlanjur tersebar, jangan panik. Segera hapus unggahan, ubah pengaturan privasi akun, dan laporkan ke pendamping sosial. Hubungi bank penyalur untuk memantau transaksi mencurigakan. Jika ada indikasi penipuan, laporkan ke dinas sosial atau pihak berwenang. Tindakan cepat dapat meminimalkan dampak. Pentingnya Keamanan Data di Era Digital Bansos Transformasi digital membuat layanan bansos semakin mudah, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan. Data penerima menjadi aset penting yang harus dilindungi. Keamanan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kesadaran individu berperan besar dalam mencegah kebocoran. Semakin tinggi literasi digital, semakin kecil risiko penyalahgunaan. Peran Keluarga dalam Melindungi Data Penerima Bansos Keluarga dapat membantu menjaga keamanan data, terutama bagi penerima lansia. Anggota keluarga bisa mengingatkan agar tidak membagikan foto kartu, membantu pengecekan bantuan, serta mendampingi komunikasi dengan petugas. Pendekatan keluarga membuat perlindungan data lebih efektif. Masa Depan Perlindungan Data Bansos Ke depan, sistem bansos diperkirakan akan semakin mengutamakan keamanan digital. Penggunaan verifikasi berlapis, integrasi data nasional, dan edukasi digital akan menjadi fokus utama. Namun, teknologi tidak cukup tanpa kesadaran pengguna. Penerima bansos tetap perlu memahami bahwa menjaga data adalah bagian dari perlindungan diri. Baca juga: Membanggakan ! Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung Jadi Speaker di Forum Internasional ASEAN Intel Student Forum Filipina Kesimpulan Membagikan foto KKS terlihat sepele, tetapi berisiko besar terhadap keamanan data penerima bansos. Informasi pada kartu dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga pengambilalihan bantuan. penulis:bagas Baca Juga: Panduan Mengerjakan Soal Diagram Statistika dengan Cepat dan Tepat Add your Biographical Information. Edit your Profile now. CLICK HERE Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 INFO MUDIK 2026 You May Have Missed Related Posts artikel + + Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 + + + + + February 26, 2026 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 3 + Keamanan data penerima bantuan sosial menjadi isu yang semakin penting di era digital. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa membagikan foto Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di media sosial maupun pesan pribadi dapat membuka celah penyalahgunaan data. Padahal, KKS berisi informasi penting yang berkaitan langsung dengan identitas penerima bantuan. + + + + Fenomena kebocoran data bansos biasanya terjadi karena kurangnya literasi digital. Tidak sedikit penerima bantuan yang memposting bukti penerimaan, foto kartu, atau tangkapan layar aplikasi untuk menunjukkan status bantuan. Tanpa disadari, tindakan tersebut dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. + + + + Artikel ini membahas secara lengkap alasan mengapa foto KKS tidak boleh dibagikan, risiko yang mungkin terjadi, serta tips keamanan data bagi penerima bansos Februari 2026 agar tetap aman dan terlindungi. + + + + + Baca juga: Menghemat Budget Lebaran Jutaan Rupiah dengan Mudik Gratis Pemerintah 2026 + + + + + Apa Itu KKS dan Fungsinya + + + + Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu yang digunakan untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Kartu ini biasanya terhubung dengan rekening bantuan dan menjadi identitas penerima manfaat. + + + + Melalui KKS, masyarakat dapat menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga bantuan tunai tertentu. Karena berfungsi sebagai akses layanan sosial, informasi di dalamnya sangat sensitif. + + + + Program bansos yang menggunakan KKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga pengelolaan data penerima mengikuti sistem nasional. + + + + Mengapa Foto KKS Tidak Boleh Dibagikan + + + + Banyak orang menganggap membagikan foto kartu sebagai hal biasa. Padahal, KKS memuat nomor identitas, nama penerima, dan kode tertentu yang dapat disalahgunakan. + + + + Foto kartu yang tersebar berpotensi digunakan untuk penipuan, pendaftaran ilegal, pengajuan pinjaman online tanpa izin, hingga pengambilalihan bantuan. Risiko ini meningkat ketika foto diunggah ke media sosial publik. + + + + Selain itu, pelaku kejahatan digital sering mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk membuat profil korban. Data kecil sekalipun dapat menjadi pintu masuk. + + + + Jenis Data Sensitif pada KKS + + + + Beberapa informasi pada KKS tergolong data sensitif. Nomor kartu, nama lengkap, alamat, dan keterkaitan dengan program bantuan merupakan informasi yang tidak boleh disebarluaskan. + + + + Terkadang, masyarakat juga mengunggah foto bersama KTP atau buku tabungan bansos. Kombinasi data tersebut sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk verifikasi identitas palsu. + + + + Memahami jenis data sensitif merupakan langkah awal menjaga keamanan. + + + + Risiko Kebocoran Data Penerima Bansos + + + + Kebocoran data tidak selalu berdampak langsung, tetapi dapat menimbulkan masalah jangka panjang. Salah satu risiko paling umum adalah penipuan mengatasnamakan bansos. + + + + Pelaku bisa menghubungi korban dan mengaku petugas, lalu meminta kode OTP atau biaya pencairan. Dengan data yang sudah dimiliki, pelaku terlihat meyakinkan. + + + + Risiko lainnya termasuk pencurian identitas, penyalahgunaan rekening bantuan, hingga pendaftaran layanan keuangan ilegal. + + + + Modus Penipuan yang Sering Terjadi + + + + Penipuan bansos biasanya menggunakan pesan singkat, WhatsApp, atau media sosial. Pelaku mengirim tautan palsu untuk pengecekan bantuan, meminta foto kartu, atau meminta kode verifikasi. + + + + Ada juga modus undian bantuan tambahan yang meminta korban mengirim foto KKS sebagai syarat. Setelah data terkumpul, pelaku memanfaatkannya untuk tujuan lain. + + + + Masyarakat perlu memahami bahwa petugas resmi tidak meminta foto kartu melalui pesan pribadi. + + + + Peran Literasi Digital bagi Penerima Bansos + + + + Literasi digital menjadi kunci perlindungan data. Penerima bansos perlu memahami bahwa data pribadi memiliki nilai tinggi di internet. + + + + Menghindari oversharing, memeriksa sumber informasi, dan menjaga kerahasiaan kode verifikasi merupakan kebiasaan penting. Edukasi ini perlu terus dilakukan karena penerima bansos berasal dari berbagai latar belakang. + + + + Pendamping sosial biasanya memberikan sosialisasi mengenai keamanan data sebagai bagian dari pendampingan. + + + + Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 + + + + Ada beberapa langkah sederhana namun efektif untuk melindungi data KKS. + + + + Pertama, jangan pernah mengunggah foto kartu di media sosial. Kedua, hindari mengirim foto melalui pesan kecuali diminta secara resmi dan jelas. Ketiga, tutupi nomor kartu jika terpaksa membagikan untuk keperluan administrasi. + + + + Keempat, gunakan aplikasi resmi pemerintah untuk mengecek status bantuan. Salah satu layanan yang bisa digunakan adalah Cek Bansos Kemensos yang membantu masyarakat memverifikasi bantuan tanpa harus membagikan kartu. + + + + Kelima, simpan kartu di tempat aman dan jangan dipinjamkan. + + + + Cara Mengecek Bansos Tanpa Membagikan Foto KKS Baca Juga: Mengungkap Rahasia Energi: Soal Latihan Tingkat Lanjut Dijamin Paham! + + + + Pengecekan bantuan kini dapat dilakukan secara mandiri. Masyarakat hanya perlu memasukkan data wilayah dan nama sesuai identitas. Sistem akan menampilkan status bantuan tanpa perlu foto kartu. + + + + Pendamping sosial juga dapat membantu pengecekan jika masyarakat mengalami kesulitan. Cara ini jauh lebih aman dibanding mengirim foto ke pihak tidak dikenal. + + + + Memanfaatkan layanan resmi mengurangi risiko kebocoran data. + + + + Peran Pendamping Sosial dalam Keamanan Data + + + + Pendamping sosial memiliki peran penting dalam mengedukasi penerima bansos. Mereka membantu masyarakat memahami risiko digital, cara menjaga kartu, serta prosedur pelaporan jika terjadi penipuan. + + + + Pendamping juga menjadi jalur konsultasi ketika masyarakat menerima pesan mencurigakan. Kehadiran pendamping membantu menekan penyebaran informasi salah. + + + + Kolaborasi antara pendamping dan masyarakat memperkuat perlindungan data. + + + + Kesalahan Umum yang Sering Dilakukan Penerima Bansos + + + + Masih banyak penerima yang tanpa sadar membagikan data. Kesalahan umum termasuk memposting kartu sebagai bukti bantuan, mengirim foto ke grup WhatsApp, memperlihatkan nomor kartu saat siaran langsung, serta mengklik tautan tidak jelas. + + + + Kesalahan lain adalah memberikan kode OTP kepada pihak yang mengaku petugas. Padahal, kode tersebut bersifat rahasia. + + + + Menghindari kebiasaan ini sangat penting. + + + + Cara Menyimpan KKS dengan Aman + + + + Penyimpanan kartu sering dianggap sepele. Padahal, kehilangan kartu dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan. + + + + Simpan kartu di tempat kering, gunakan dompet khusus, dan catat nomor layanan pengaduan jika kartu hilang. Jika kartu hilang, segera laporkan ke pendamping atau bank penyalur. + + + + Langkah cepat akan mencegah penyalahgunaan. + + + + Langkah Jika Data Terlanjur Tersebar + + + + Jika foto KKS sudah terlanjur tersebar, jangan panik. Segera hapus unggahan, ubah pengaturan privasi akun, dan laporkan ke pendamping sosial. + + + + Hubungi bank penyalur untuk memantau transaksi mencurigakan. Jika ada indikasi penipuan, laporkan ke dinas sosial atau pihak berwenang. + + + + Tindakan cepat dapat meminimalkan dampak. + + + + Pentingnya Keamanan Data di Era Digital Bansos + + + + Transformasi digital membuat layanan bansos semakin mudah, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan. Data penerima menjadi aset penting yang harus dilindungi. + + + + Keamanan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kesadaran individu berperan besar dalam mencegah kebocoran. + + + + Semakin tinggi literasi digital, semakin kecil risiko penyalahgunaan. + + + + Peran Keluarga dalam Melindungi Data Penerima Bansos + + + + Keluarga dapat membantu menjaga keamanan data, terutama bagi penerima lansia. Anggota keluarga bisa mengingatkan agar tidak membagikan foto kartu, membantu pengecekan bantuan, serta mendampingi komunikasi dengan petugas. + + + + Pendekatan keluarga membuat perlindungan data lebih efektif. + + + + Masa Depan Perlindungan Data Bansos + + + + Ke depan, sistem bansos diperkirakan akan semakin mengutamakan keamanan digital. Penggunaan verifikasi berlapis, integrasi data nasional, dan edukasi digital akan menjadi fokus utama. + + + + Namun, teknologi tidak cukup tanpa kesadaran pengguna. Penerima bansos tetap perlu memahami bahwa menjaga data adalah bagian dari perlindungan diri. + + + + + Baca juga: Membanggakan ! Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung Jadi Speaker di Forum Internasional ASEAN Intel Student Forum Filipina + + + + + Kesimpulan + + + + Membagikan foto KKS terlihat sepele, tetapi berisiko besar terhadap keamanan data penerima bansos. Informasi pada kartu dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga pengambilalihan bantuan. + + + + + penulis:bagas + + Views: 3 Baca Juga: Panduan Mengerjakan Soal Diagram Statistika dengan Cepat dan Tepat + + + + + + Tag + Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts Previous post + + Apakah KTP Luar Daerah Bisa Daftar Mudik Gratis Pemerintah 2026? + + + + + + + Next post + + Cara Cek Bansos Februari 2026 Pakai KTP: Hanya Butuh 5 Menit! March 19, 2026 March 19, 2026 March 16, 2026 Post Comment Cancel reply Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 + Home 2026 February Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 artikel + + Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 + + + + + February 26, 2026 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 3 + Keamanan data penerima bantuan sosial menjadi isu yang semakin penting di era digital. Banyak masyarakat belum menyadari bahwa membagikan foto Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS di media sosial maupun pesan pribadi dapat membuka celah penyalahgunaan data. Padahal, KKS berisi informasi penting yang berkaitan langsung dengan identitas penerima bantuan. + + + + Fenomena kebocoran data bansos biasanya terjadi karena kurangnya literasi digital. Tidak sedikit penerima bantuan yang memposting bukti penerimaan, foto kartu, atau tangkapan layar aplikasi untuk menunjukkan status bantuan. Tanpa disadari, tindakan tersebut dapat dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. + + + + Artikel ini membahas secara lengkap alasan mengapa foto KKS tidak boleh dibagikan, risiko yang mungkin terjadi, serta tips keamanan data bagi penerima bansos Februari 2026 agar tetap aman dan terlindungi. + + + + + Baca juga: Menghemat Budget Lebaran Jutaan Rupiah dengan Mudik Gratis Pemerintah 2026 + + + + + Apa Itu KKS dan Fungsinya + + + + Kartu Keluarga Sejahtera merupakan kartu yang digunakan untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial. Kartu ini biasanya terhubung dengan rekening bantuan dan menjadi identitas penerima manfaat. + + + + Melalui KKS, masyarakat dapat menerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan, bantuan pangan, hingga bantuan tunai tertentu. Karena berfungsi sebagai akses layanan sosial, informasi di dalamnya sangat sensitif. + + + + Program bansos yang menggunakan KKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial Republik Indonesia sehingga pengelolaan data penerima mengikuti sistem nasional. + + + + Mengapa Foto KKS Tidak Boleh Dibagikan + + + + Banyak orang menganggap membagikan foto kartu sebagai hal biasa. Padahal, KKS memuat nomor identitas, nama penerima, dan kode tertentu yang dapat disalahgunakan. + + + + Foto kartu yang tersebar berpotensi digunakan untuk penipuan, pendaftaran ilegal, pengajuan pinjaman online tanpa izin, hingga pengambilalihan bantuan. Risiko ini meningkat ketika foto diunggah ke media sosial publik. + + + + Selain itu, pelaku kejahatan digital sering mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk membuat profil korban. Data kecil sekalipun dapat menjadi pintu masuk. + + + + Jenis Data Sensitif pada KKS + + + + Beberapa informasi pada KKS tergolong data sensitif. Nomor kartu, nama lengkap, alamat, dan keterkaitan dengan program bantuan merupakan informasi yang tidak boleh disebarluaskan. + + + + Terkadang, masyarakat juga mengunggah foto bersama KTP atau buku tabungan bansos. Kombinasi data tersebut sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk verifikasi identitas palsu. + + + + Memahami jenis data sensitif merupakan langkah awal menjaga keamanan. + + + + Risiko Kebocoran Data Penerima Bansos + + + + Kebocoran data tidak selalu berdampak langsung, tetapi dapat menimbulkan masalah jangka panjang. Salah satu risiko paling umum adalah penipuan mengatasnamakan bansos. + + + + Pelaku bisa menghubungi korban dan mengaku petugas, lalu meminta kode OTP atau biaya pencairan. Dengan data yang sudah dimiliki, pelaku terlihat meyakinkan. + + + + Risiko lainnya termasuk pencurian identitas, penyalahgunaan rekening bantuan, hingga pendaftaran layanan keuangan ilegal. + + + + Modus Penipuan yang Sering Terjadi + + + + Penipuan bansos biasanya menggunakan pesan singkat, WhatsApp, atau media sosial. Pelaku mengirim tautan palsu untuk pengecekan bantuan, meminta foto kartu, atau meminta kode verifikasi. + + + + Ada juga modus undian bantuan tambahan yang meminta korban mengirim foto KKS sebagai syarat. Setelah data terkumpul, pelaku memanfaatkannya untuk tujuan lain. + + + + Masyarakat perlu memahami bahwa petugas resmi tidak meminta foto kartu melalui pesan pribadi. + + + + Peran Literasi Digital bagi Penerima Bansos + + + + Literasi digital menjadi kunci perlindungan data. Penerima bansos perlu memahami bahwa data pribadi memiliki nilai tinggi di internet. + + + + Menghindari oversharing, memeriksa sumber informasi, dan menjaga kerahasiaan kode verifikasi merupakan kebiasaan penting. Edukasi ini perlu terus dilakukan karena penerima bansos berasal dari berbagai latar belakang. + + + + Pendamping sosial biasanya memberikan sosialisasi mengenai keamanan data sebagai bagian dari pendampingan. + + + + Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 + + + + Ada beberapa langkah sederhana namun efektif untuk melindungi data KKS. + + + + Pertama, jangan pernah mengunggah foto kartu di media sosial. Kedua, hindari mengirim foto melalui pesan kecuali diminta secara resmi dan jelas. Ketiga, tutupi nomor kartu jika terpaksa membagikan untuk keperluan administrasi. + + + + Keempat, gunakan aplikasi resmi pemerintah untuk mengecek status bantuan. Salah satu layanan yang bisa digunakan adalah Cek Bansos Kemensos yang membantu masyarakat memverifikasi bantuan tanpa harus membagikan kartu. + + + + Kelima, simpan kartu di tempat aman dan jangan dipinjamkan. + + + + Cara Mengecek Bansos Tanpa Membagikan Foto KKS Baca Juga: Mengungkap Rahasia Energi: Soal Latihan Tingkat Lanjut Dijamin Paham! + + + + Pengecekan bantuan kini dapat dilakukan secara mandiri. Masyarakat hanya perlu memasukkan data wilayah dan nama sesuai identitas. Sistem akan menampilkan status bantuan tanpa perlu foto kartu. + + + + Pendamping sosial juga dapat membantu pengecekan jika masyarakat mengalami kesulitan. Cara ini jauh lebih aman dibanding mengirim foto ke pihak tidak dikenal. + + + + Memanfaatkan layanan resmi mengurangi risiko kebocoran data. + + + + Peran Pendamping Sosial dalam Keamanan Data + + + + Pendamping sosial memiliki peran penting dalam mengedukasi penerima bansos. Mereka membantu masyarakat memahami risiko digital, cara menjaga kartu, serta prosedur pelaporan jika terjadi penipuan. + + + + Pendamping juga menjadi jalur konsultasi ketika masyarakat menerima pesan mencurigakan. Kehadiran pendamping membantu menekan penyebaran informasi salah. + + + + Kolaborasi antara pendamping dan masyarakat memperkuat perlindungan data. + + + + Kesalahan Umum yang Sering Dilakukan Penerima Bansos + + + + Masih banyak penerima yang tanpa sadar membagikan data. Kesalahan umum termasuk memposting kartu sebagai bukti bantuan, mengirim foto ke grup WhatsApp, memperlihatkan nomor kartu saat siaran langsung, serta mengklik tautan tidak jelas. + + + + Kesalahan lain adalah memberikan kode OTP kepada pihak yang mengaku petugas. Padahal, kode tersebut bersifat rahasia. + + + + Menghindari kebiasaan ini sangat penting. + + + + Cara Menyimpan KKS dengan Aman + + + + Penyimpanan kartu sering dianggap sepele. Padahal, kehilangan kartu dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan. + + + + Simpan kartu di tempat kering, gunakan dompet khusus, dan catat nomor layanan pengaduan jika kartu hilang. Jika kartu hilang, segera laporkan ke pendamping atau bank penyalur. + + + + Langkah cepat akan mencegah penyalahgunaan. + + + + Langkah Jika Data Terlanjur Tersebar + + + + Jika foto KKS sudah terlanjur tersebar, jangan panik. Segera hapus unggahan, ubah pengaturan privasi akun, dan laporkan ke pendamping sosial. + + + + Hubungi bank penyalur untuk memantau transaksi mencurigakan. Jika ada indikasi penipuan, laporkan ke dinas sosial atau pihak berwenang. + + + + Tindakan cepat dapat meminimalkan dampak. + + + + Pentingnya Keamanan Data di Era Digital Bansos + + + + Transformasi digital membuat layanan bansos semakin mudah, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan. Data penerima menjadi aset penting yang harus dilindungi. + + + + Keamanan data bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat. Kesadaran individu berperan besar dalam mencegah kebocoran. + + + + Semakin tinggi literasi digital, semakin kecil risiko penyalahgunaan. + + + + Peran Keluarga dalam Melindungi Data Penerima Bansos + + + + Keluarga dapat membantu menjaga keamanan data, terutama bagi penerima lansia. Anggota keluarga bisa mengingatkan agar tidak membagikan foto kartu, membantu pengecekan bantuan, serta mendampingi komunikasi dengan petugas. + + + + Pendekatan keluarga membuat perlindungan data lebih efektif. + + + + Masa Depan Perlindungan Data Bansos + + + + Ke depan, sistem bansos diperkirakan akan semakin mengutamakan keamanan digital. Penggunaan verifikasi berlapis, integrasi data nasional, dan edukasi digital akan menjadi fokus utama. + + + + Namun, teknologi tidak cukup tanpa kesadaran pengguna. Penerima bansos tetap perlu memahami bahwa menjaga data adalah bagian dari perlindungan diri. + + + + + Baca juga: Membanggakan ! Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung Jadi Speaker di Forum Internasional ASEAN Intel Student Forum Filipina + + + + + Kesimpulan + + + + Membagikan foto KKS terlihat sepele, tetapi berisiko besar terhadap keamanan data penerima bansos. Informasi pada kartu dapat disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga pengambilalihan bantuan. + + + + + penulis:bagas + + Views: 3 Baca Juga: Panduan Mengerjakan Soal Diagram Statistika dengan Cepat dan Tepat + + + + + + Tag + Jangan Bagikan Foto KKS! Tips Keamanan Data Penerima Bansos Februari 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts + + + + + + + + + Previous post + + Apakah KTP Luar Daerah Bisa Daftar Mudik Gratis Pemerintah 2026? + + + + + + + Next post + + Cara Cek Bansos Februari 2026 Pakai KTP: Hanya Butuh 5 Menit! + + + + + + + + + + Related Posts + + + + + + + + + + + + + + March 19, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + March 19, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + March 16, 2026 + + + + + + + + + + + + + Post Comment Cancel reply You May Have Missed diff --git a/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_tag_cara-update-data-dtks-secara-mandiri-lewat-aplikasi-cek-bansos_.md b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_tag_cara-update-data-dtks-secara-mandiri-lewat-aplikasi-cek-bansos_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6164db04d6d52b45a0f1bfc37e0e8419e7fce134 --- /dev/null +++ b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_tag_cara-update-data-dtks-secara-mandiri-lewat-aplikasi-cek-bansos_.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +url: https://daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id/tag/cara-update-data-dtks-secara-mandiri-lewat-aplikasi-cek-bansos/ +title: "Cara Update Data DTKS Secara Mandiri Lewat Aplikasi Cek Bansos - Sekolapedia" +domain: daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:50:22 +source_type: academic +quality_score: 70 +is_priority: false +--- + +# Cara Update Data DTKS Secara Mandiri Lewat Aplikasi Cek Bansos - Sekolapedia + +Di era digital saat ini, pemerintah Indonesia semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan sosial… CLICK HERE Tag: Cara Update Data DTKS Secara Mandiri Lewat Aplikasi Cek Bansos INFO MUDIK 2026 Cara Update Data DTKS Secara Mandiri Lewat Aplikasi Cek Bansos + + + + + + + + + + + + + + Di era digital saat ini, pemerintah Indonesia semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan sosial… + Read More Tag: Cara Update Data DTKS Secara Mandiri Lewat Aplikasi Cek Bansos + Home Cara Update Data DTKS Secara Mandiri Lewat Aplikasi Cek Bansos Cara Update Data DTKS Secara Mandiri Lewat Aplikasi Cek Bansos + + + + + + + + + + + + + + Di era digital saat ini, pemerintah Indonesia semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan sosial… + Read More diff --git a/raw/data.go.id_news_2021_03_dukung-program-pemulihan-ekonomi-nasional-forum-satu-data-indonesia-tingkat-pusat-rencanakan-integrasi-data-dana-bantuan-pemer.md b/raw/data.go.id_news_2021_03_dukung-program-pemulihan-ekonomi-nasional-forum-satu-data-indonesia-tingkat-pusat-rencanakan-integrasi-data-dana-bantuan-pemer.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..35c93c5dcbdb82df836e9b71a8f10e8d91d1b747 --- /dev/null +++ b/raw/data.go.id_news_2021_03_dukung-program-pemulihan-ekonomi-nasional-forum-satu-data-indonesia-tingkat-pusat-rencanakan-integrasi-data-dana-bantuan-pemer.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://data.go.id/news/2021/03/dukung-program-pemulihan-ekonomi-nasional-forum-satu-data-indonesia-tingkat-pusat-rencanakan-integrasi-data-dana-bantuan-pemerintah/95 +title: "Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat Rencanakan Integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah" +domain: data.go.id +crawl_date: 2026-03-26 06:18:22 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat Rencanakan Integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah + +Galih Admin Kom Selasa, 02 Maret 2021 pukul 11:03 1 DATA.GO.ID, JAKARTA – Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 masih meninggalkan dampak di segala sektor, tidak terkecuali pada sektor ekonomi dan kesehatan. Sebagai salah satu upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menangani dampak Covid-19, pemerintah menyalurkan dana bantuan pemerintah kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk disalurkan kepada pihak terdampak pandemi. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan dana bantuan pemerintah tidak beroperasi secara optimal karena data yang digunakan sebagai acuan saling tumpang tindih , berakibat pada kurang tepatnya sasaran penerima bantuan sehingga memerlukan  penambahan sumber daya manusia dan waktu untuk melakukan pembenahan  data secara manual. Berangkat dari permasalahan tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas bersama Kementerian Keuangan menyelenggarakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat 2021 dengan berfokus pada Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi pada Senin, 1 Maret 2021. Hal ini selaras dengan fokus utama Peta Rencana Satu Data Indonesia tahun 2021, menyelenggarakan Satu Data Indonesia secara kolaboratif, terintegrasi, dan menyeluruh dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah terintegrasi sebagai wujud pengelolaan keuangan negara yang sejalan dengan Kebijakan Satu Data Indonesia. Pertemuan yang disiarkan secara daring melalui zoom dihadiri oleh delapan kementerian/lembaga anggota Kelompok Kerja Satu Data Indonesia, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, BPS, BIG, dan BSSN, Walidata dan penyelenggara data di kementerian/lembaga terkait, serta menyertakan mitra kerja yang melakukan sharing wawasan praktik baik pengelolaan data terintegrasi, yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan PT Telekomunikasi Indonesia. Taufik Hanafi, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat menyebutkan setidaknya terdapat empat tantangan utama integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah. “Pertama, data kurang mutakhir dan lengkap karena absennya standarisasi data. Kedua, Data penerima bantuan yang masih tumpang tindih mengakibatkan minimnya akurasi dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Selain itu, mekanisme verifikasi dan validasi data yang belum terkelola dengan baik bisa menghasilkan data yang terduplikasi. Tantangan terakhir, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk komputasi dan analisa data sehingga masih ditemukan data yang tidak padan.” Jelas Taufik Melalui Forum Satu Data Indonesia, seluruh pemangku kepentingan memiliki ruang untuk menyampaikan rekomendasi dan usulan terkait penyelesaian permasalahan sesuai mekanisme yang termaktub pada Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Tiga rencana langkah percepatan yang dicanangkan antara lain; melakukan identifikasi data Program Bantuan Pemerintah/ Bantuan Sosial, penyusunan daftar data untuk kebutuhan mendesak kaitannya dengan Data Dana Bantuan Pemerintah yang akan dibahas melalui Forum SDI, terakhir penetapan hasil identifikasi data dan penyusunan daftar data melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat. Turut hadir dalam forum, Vivi Yuliaswati selaku Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas yang menyampaikan mengenai pentingnya peran data bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. Pembahasan mengenai penanggulangan kemiskinan juga disampaikan oleh Suprayoga Hadi, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Suprayoga menjelaskan bahwa praktik baik pengelolaan sistem informasi bantuan pemerintah telah diterapkan di berbagai negara, melihat studi kasus yang sudah ada, baiknya pemerintah dapat menilik wawasan strategi manajemen sistem informasi bantuan pemerintah dengan membandingkan berbagai studi kasus untuk perbaikan tata kelola bantuan pemerintah melalui sistem informasi yang terintegrasi. Pada kesempatan yang sama, Fajrin Rasyid selaku Direktur Digital Business PT. Telkom menuturkan mengenai peranan digital business dalam program Vaksinasi Nasional, salah satu program yang bertindak sebagai game changer dalam percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Nantinya diharapkan Sistem informasi Vaksinasi Nasional dapat menjadi rujukan tata kelola Sistem Informasi Bantuan Pemerintah Terintegrasi. Forum dilanjutkan dengan diskusi panel dan tanggapan yang dipandu oleh Ervan Maksum, Staf Khusus Menteri PPN selaku Wakil Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas. Diskusi panel dihadiri oleh penyelenggara Satu Data Indonesia di Kementerian/Lembaga dengan tiga penanggap, yaitu Walidata Kementerian Sosial, Walidata Kementerian Kesehatan, serta Walidata Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 8 Kementerian/Lembaga anggota kelompok kerja, serta Sekretariat SDI. Pembahasan mengenai ketersediaan dan ketentuan bagipakai data di Kementerian/Lembaga kaitannya dengan kebutuhan Implementasi Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi menjadi topik utama dalam diskusi panel. Dalam diskusi Panel juga ditekankan perlunya dukungan dari stakeholders dalam implementasi Sistem Informasi Dana Bantuan Pemerintah Terintegrasi. Kegiatan ditutup dengan penyepakatan berita acara yang dipimpin oleh Sudarto, Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kementerian Keuangan selaku Ketua Kelompok Kerja Forum SDI bidang Keuangan Negara. Dalam berita acara yang disepakati bersama terdapat tiga poin kesepakatan, pertama kesepakatan terkait dengan perlunya membangun sistem informasi dana bantuan pemerintah terintegrasi dengan tanpa mengurangi kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga. Kesepakatan kedua adalah terkait dengan penggunaan identitas tunggal (NIK) sebagai data induk / referensi dalam sistem bantuan pemerintah terintegrasi. Ketiga adalah akan dibentuk tim kecil (task force) untuk memformulasikan hal - hal teknis terkait penyusunan integrasi sistem informasi dana bantuan pemerintah. Berita acara yang disepakati akan digunakan sebagai dasar penyelenggaraan  sistem informasi data dana bantuan pemerintah terintegrasi oleh penyelenggara Satu Data Indonesia. Secara berkelanjutan, hasil Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi anggaran melalui penyaluran dana bantuan pemerintah yang lebih akurat, mengurangi tumpang tindih kebijakan pemberian bantuan sosial, serta meningkatkan efisiensi proses dalam pemeriksaan data penerima bantuan sosial dan pemanfaatan sistem informasi  yang cepat. ------ Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas Gedung Bappenas Lantai 18 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Karet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920 Email: sekretariat.sdi-pusat@bappenas.go.id "Dapatkan informasi terkini dari Satu Data Indonesia langsung lewat email Anda." Topik Populer Satu Data Indonesia Bappenas Satu Data Daerah Dukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat Rencanakan Integrasi Data Dana Bantuan Pemerintah Satu Data Indonesia Menuju Tata Kelola yang Lebih Efektif: Kolaborasi Membangun Ekosistem Data Kementerian PPN/ Bappenas Bersama Satu Data Indonesia Dorong Keterpaduan Data dan Transformasi Digital Pemerintah Menuju GovTech 2025 Meningkatkan Kesetaraan Gender: Peran Keluarga dalam Mendorong Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_09cbf76ea94700d_waspada-pagi-ini-gunung-semeru-kembali-erupsi-kamis-5-maret-2026.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_09cbf76ea94700d_waspada-pagi-ini-gunung-semeru-kembali-erupsi-kamis-5-maret-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d09ec56c5d9d7b88bd038c89be0e3ea2b791d59e --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_09cbf76ea94700d_waspada-pagi-ini-gunung-semeru-kembali-erupsi-kamis-5-maret-2026.md @@ -0,0 +1,598 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/09cbf76ea94700d/waspada-pagi-ini-gunung-semeru-kembali-erupsi-kamis-5-maret-2026 +title: "Waspada! Pagi Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Kamis, 5 Maret 2026)" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-08 22:13:38 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Waspada! Pagi Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Kamis, 5 Maret 2026) + +Demografi + +Waspada! Pagi Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Kamis, 5 Maret 2026) + + + + +Irfan Fadhlurrahman +05/03/2026 09:16 + WIB + + + + + + +Bagikan + +URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + +6 Gunung Api di Indonesia dengan Jumlah Letusan/Erupsi Terbanyak Sepanjang 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Disalin.. + + + + + + + + + + +Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + +A +Kecil + +A +Sedang + + +A +Besar + + + + + + + + +Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Kamis (5/3/2026) pukul 08.46 WIB. Dalam sepekan terakhir, Gunung Semeru sudah erupsi 7 kali.Melansir informasi letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui aplikasi MAGMA Indonesia, tinggi kolom abu teramati mencapai None meter di atas puncak (None meter di atas permukaan laut).Visual letusan tidak teramati. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 109 detik.(Baca: Indikasi Luas Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Sedekade Terakhir)Menurut laporan aktivitas gunung api MAGMA Indonesia, tingkat aktivitas Gunung Semeru di Level III (Siaga). Pengamatan kegempaan pada 5 Maret 2026 pukul 00.00-06.00 WIB menunjukkan terjadi 13 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-22 milimeter dan lama gempa 63-129 detik.Kemudian, 2 kali gempa guguran dengan amplitudo 2-3 mm dan lama gempa 39-43 detik serta 13 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-8 milimeter dan lama gempa 39-64 detik.PVMBG menghimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.Selama tahun 2026, MAGMA Indonesia telah merekam 841 letusan/erupsi gunung api di seluruh Indonesia. Gunung Semeru di Jawa Timur paling banyak erupsi dengan 422 kali letusan.(Baca: 10 Area Kawasan Hidrologi Gambut yang Paling Rentan Karhutla pada 2023) + + +Tags + + +#erupsi + + +#Gunung + + +#gunung berapi + + +#Gunung Semeru + + +#Jawa Timur + + +#Bencana Alam + + +#Bencana Alam di Indonesia + + +#Update Me + + + + + + + + + + +Data Terkait + + + + + + + + + BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Riau Turun 2,55%(Data Desember 2025) + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Manado Capai 3,88% pada 2025 + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Deiyai | 2010 - 2024 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kutai Barat Masih di Bawah Rata-rata Nasional + + + + + + + + + + 12,2% Penduduk di Kabupaten Bondowoso Masuk Kategori Miskin + + + + + + + + + + PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Kaimana Rp.47,25 Juta Data per 2025 + + + + + + + + + +Data Stories Terkini + + + + + + + + + +Harga Perak Pagi Hari Diperdagangkan US$84,677 /Troy Ons (Kamis, 05 Maret 2026) +Layanan konsumen & Kesehatan +05/03/2026, 9:57 + WIB + + + + + + + + + +Produk Utama yang Diekspor Indonesia ke Kuba pada 2023 +Perdagangan +05/03/2026, 9:50 + WIB + + + + + + + + + +Cek Harga Emas Hari Ini Kamis, 5 Maret 2026: Turun ke Rp3,05 Juta +Pertambangan +05/03/2026, 9:47 + WIB + + + + + + + + + + +Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 70,8 per Barel (Kamis, 05 Maret 2026) +Pasar +05/03/2026, 9:38 + WIB + + + + + + + + + + +Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Internet Perdesaan Periode 2013-2024 +Demografi +05/03/2026, 9:30 + WIB + + + + + + + + + +PDB Paritas Daya Beli (PPP) Norwegia 2015 - 2024 +PDB +05/03/2026, 9:27 + WIB + + + + + + + + + + + + + +Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Disalin.. + + + + + + + + + + +Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Topik Trending + + + + + + +Minyak Mentah + + + + +Harga Tembaga + + + + +Harga Emas + + + + +harga berlaku + + + + +pengeluaran makanan + + + + +luka ringan + + + + +rumahtangga + + + + +sekolah agama + + + + +barang baku + + + + +taman-kota + + + + + + + + +Data Populer Waspada! Pagi Ini Gunung Semeru Kembali Erupsi (Kamis, 5 Maret 2026) Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi pada Kamis (5/3/2026) pukul 08.46 WIB. Dalam sepekan terakhir, Gunung Semeru sudah erupsi 7 kali. Melansir informasi letusan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui aplikasi MAGMA Indonesia, tinggi kolom abu teramati mencapai None meter di atas puncak (None meter di atas permukaan laut). Visual letusan tidak teramati. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 milimeter dan durasi 109 detik. (Baca: Indikasi Luas Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dalam Sedekade Terakhir) Menurut laporan aktivitas gunung api MAGMA Indonesia, tingkat aktivitas Gunung Semeru di Level III (Siaga). Pengamatan kegempaan pada 5 Maret 2026 pukul 00.00-06.00 WIB menunjukkan terjadi 13 kali gempa letusan/erupsi dengan amplitudo 10-22 milimeter dan lama gempa 63-129 detik. Kemudian, 2 kali gempa guguran dengan amplitudo 2-3 mm dan lama gempa 39-43 detik serta 13 kali gempa hembusan dengan amplitudo 3-8 milimeter dan lama gempa 39-64 detik. PVMBG menghimbau tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 kilometer dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak. Selama tahun 2026, MAGMA Indonesia telah merekam 841 letusan/erupsi gunung api di seluruh Indonesia. Gunung Semeru di Jawa Timur paling banyak erupsi dengan 422 kali letusan. (Baca: 10 Area Kawasan Hidrologi Gambut yang Paling Rentan Karhutla pada 2023) Tags Data Terkait BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Riau Turun 2,55%(Data Desember 2025) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kota Manado Capai 3,88% pada 2025 Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Deiyai | 2010 - 2024 Rata-rata Lama Sekolah di Kutai Barat Masih di Bawah Rata-rata Nasional 12,2% Penduduk di Kabupaten Bondowoso Masuk Kategori Miskin PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Kaimana Rp.47,25 Juta Data per 2025 Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Topik Trending Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas harga berlaku pengeluaran makanan luka ringan rumahtangga sekolah agama barang baku taman-kota Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_2834a966b5d80d4_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-boyolali-2004-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_2834a966b5d80d4_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-boyolali-2004-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..effa45e19fa70bd23686320c5cf401c4b4253842 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_2834a966b5d80d4_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-boyolali-2004-2024.md @@ -0,0 +1,819 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/2834a966b5d80d4/jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-boyolali-2004-2024 +title: "Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Periode 2004 - 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:32:14 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Periode 2004 - 2024 + +Jumlah penduduk miskin mencapai 186.080 jiwa dari total populasi 2.037.899 jiwa. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Periode 2004 - 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 sebesar 9,63%, sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,81%. Dengan jumlah penduduk 1.110.346 jiwa, terdapat 95.960 jiwa penduduk miskin di Boyolali. Penurunan persentase kemiskinan ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.520 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan persentase kemiskinan tercatat -1,83%. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, Boyolali berada di urutan yang cukup baik dalam penanganan kemiskinan. (Baca: Tenaga Kependidikan SMK Laki-Laki Periode 2017-2024 ) Jika melihat data historis, persentase kemiskinan tertinggi di Boyolali terjadi pada tahun 2006 sebesar 20%. Sementara itu, persentase terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 9,53%. Pertumbuhan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 12,68% dan terendah pada tahun 2018 turun 16,05%. Secara nasional, Boyolali berada di urutan ke-248 dalam persentase kemiskinan pada tahun 2024, sama dengan tahun 2023. Dalam perbandingan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah yang berdekatan, Boyolali memiliki persentase kemiskinan yang relatif stabil. Kabupaten lain seperti Cilacap, Karanganyar, Kendal, Magelang, Pati, dan Wonogiri memiliki dinamika kemiskinan yang berbeda-beda. Perbandingan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya penanggulangan kemiskinan di masing-masing wilayah. (Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kota Jakarta Selatan Periode 2004 - 2024 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Periode 2004 - 2024 Data Terkait Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Polusi Udara Rabu Malam (11/3): Jawa Barat Terparah, Bagaimana Daerah Lain? Pergerakan Kripto Terkini, Bitcoin Catat Perubahan 1,46% Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kab. Mahakam Hulu | 2024 Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Informasi dan Komunikasi di Bali | 2025 IHSG Kembali Melemah 0,69% (Rabu, 11 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Demografi + + + Premium + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Periode 2004 - 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 19/10/2025 13:53 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Jumlah penduduk miskin mencapai 186.080 jiwa dari total populasi 2.037.899 jiwa. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Periode 2004 - 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Boyolali Periode 2004 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase kemiskinan di Kabupaten Boyolali pada tahun 2024 sebesar 9,63%, sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,81%. Dengan jumlah penduduk 1.110.346 jiwa, terdapat 95.960 jiwa penduduk miskin di Boyolali. Penurunan persentase kemiskinan ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1.520 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan persentase kemiskinan tercatat -1,83%. Dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah, Boyolali berada di urutan yang cukup baik dalam penanganan kemiskinan. (Baca: Tenaga Kependidikan SMK Laki-Laki Periode 2017-2024 ) Jika melihat data historis, persentase kemiskinan tertinggi di Boyolali terjadi pada tahun 2006 sebesar 20%. Sementara itu, persentase terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 9,53%. Pertumbuhan angka kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 12,68% dan terendah pada tahun 2018 turun 16,05%. Secara nasional, Boyolali berada di urutan ke-248 dalam persentase kemiskinan pada tahun 2024, sama dengan tahun 2023. Dalam perbandingan dengan kabupaten lain di Jawa Tengah yang berdekatan, Boyolali memiliki persentase kemiskinan yang relatif stabil. Kabupaten lain seperti Cilacap, Karanganyar, Kendal, Magelang, Pati, dan Wonogiri memiliki dinamika kemiskinan yang berbeda-beda. Perbandingan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai upaya penanggulangan kemiskinan di masing-masing wilayah. Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap memiliki persentase penduduk miskin 10,68%, menempatkannya pada urutan ke-219 secara nasional. Jumlah penduduk miskin mencapai 186.080 jiwa dari total populasi 2.037.899 jiwa. Garis kemiskinan di Cilacap adalah Rp 441.093,00 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita mencapai Rp 67,08 juta per tahun, pertumbuhan ekonomi mencapai 1,69%. Pertumbuhan penduduk miskin tercatat mengalami penurunan -2,58%. Kabupaten Karanganyar Dengan persentase kemiskinan 9,59% dan menduduki peringkat 250 secara nasional, Karanganyar mencatatkan jumlah penduduk miskin sebanyak 87.370 jiwa dari total populasi 952.132 jiwa. Garis kemiskinan di Karanganyar tercatat Rp 491.551,00 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita mencapai Rp 53,36 juta per tahun, Karanganyar mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 7,98%. Pertumbuhan penduduk miskin tercatat mengalami penurunan -1,43%. (Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kota Jakarta Selatan Periode 2004 - 2024 ) Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal memiliki persentase kemiskinan 9,35%, menempatkannya pada urutan ke-256 di Indonesia. Jumlah penduduk miskin adalah 92.710 jiwa dari total 1.093.046 jiwa. Garis kemiskinan di Kendal mencapai Rp 488.940,00 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita mencapai Rp 55,26 juta per tahun, dengan pertumbuhan 7,01%. Meski demikian, pertumbuhan penduduk miskin di Kendal sedikit naik 0,08%. Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang memiliki 10,83% penduduk miskin, berada di urutan 207 secara nasional. Jumlah penduduk miskin di Magelang mencapai 143.800 jiwa dari total populasi 1.337.411 jiwa. Garis kemiskinan di Magelang tercatat Rp 431.289,00 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita mencapai Rp 32,60 juta per tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita sebesar 6,65%, sementara penduduk miskin mengalami penurunan -0,48%. Kabupaten Pati Kabupaten Pati memiliki tingkat kemiskinan 9,17%, menduduki peringkat 261 secara nasional. Jumlah penduduk miskin mencapai 116.840 jiwa dari total populasi 1.379.022 jiwa. Garis kemiskinan di Pati sebesar Rp 559.499,00 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita mencapai Rp 43,05 juta per tahun. Pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar 6,89%, dengan pertumbuhan penduduk miskin yang mengalami penurunan -1,13%. Kabupaten Wonogiri Kabupaten Wonogiri memiliki persentase kemiskinan 10,71%, menempatkannya di urutan ke-216 secara nasional. Jumlah penduduk miskin di Wonogiri mencapai 102.570 jiwa dari total populasi 1.063.902 jiwa. Garis kemiskinan di Wonogiri adalah Rp 443.563,00 per kapita per bulan. Pendapatan per kapita tercatat Rp 37,72 juta per tahun, dengan pertumbuhan 7,31%. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini mengalami penurunan pertumbuhan -2,15%. + + + + + Tags + + + #pendapatan per kapita + + + #Penduduk Miskin + + + #Pendapatan Perkapita + + + #Garis Kemiskinan + + + #angka kemiskinan + + + #Peduduk Miskin + + + #isu kemiskinan + + + #Penduduk miskin kota + + + #pendapatan adaro + + + #pendapatan bri + + + #pendapatan + + + #penduduk muslim + + + #Total Pendapatan + + + #Kemiskinan + + + #rentan miskin + + + #pendapatan ciputra + + + #Persentase Penjualan + + + #Persentase Penduduk Miskin + + + #realisasi pendapatan APBN + + + #Penduduk + + + #Persentase + + + #Miskin + + + #Kapita + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + Polusi Udara Rabu Malam (11/3): Jawa Barat Terparah, Bagaimana Daerah Lain? + + + + + + + + + + + Pergerakan Kripto Terkini, Bitcoin Catat Perubahan 1,46% + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kab. Mahakam Hulu | 2024 + + + + + + + + + + + Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Informasi dan Komunikasi di Bali | 2025 + + + + + + + + + + IHSG Kembali Melemah 0,69% (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Tulang Bawang Barat 08-19 Mar/26 + Demografi + 11/03/2026, 22:20 + WIB + + + + + + + + + + + + Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + Demografi + 11/03/2026, 21:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Aceh Timur 08-19 Mar/26 + Demografi + 11/03/2026, 21:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Ekspor Periode 2017-2025 + Teknologi & Telekomunikasi + 11/03/2026, 20:23 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan yang Memiliki Akses Internet Periode 2015-2023 + Demografi + 11/03/2026, 19:26 + WIB + + + + + + + + + + + + Polusi Udara Rabu Malam (11/3): Jawa Barat Terparah, Bagaimana Daerah Lain? + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_66435c4198c57ff_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-keerom-2004-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_66435c4198c57ff_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-keerom-2004-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2229646a30e7e31962739e5ef2586e347f80ecf2 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_66435c4198c57ff_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-keerom-2004-2024.md @@ -0,0 +1,863 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/66435c4198c57ff/jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-keerom-2004-2024 +title: "Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Keerom Periode 2004 - 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:46 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Keerom Periode 2004 - 2024 + +Pertumbuhan persentase kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2005 sebesar 13,57 persen, dan terendah di tahun 2015 turun 17,21 persen. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Keerom Periode 2004 - 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data persentase kemiskinan Kabupaten Keerom, Papua, tahun 2024 sebesar 15,84 persen. Angka ini naik sedikit dari tahun 2023 yang sebesar 15,68 persen, dengan pertumbuhan 1,02 persen. Jumlah penduduk miskin di kabupaten ini juga naik sedikit menjadi 9.520 orang, dari 9.320 orang tahun sebelumnya. Jumlah penduduk keseluruhan naik 6,66 persen menjadi 70.823 jiwa, sehingga proporsi penduduk miskin tetap relatif stabil. Kabupaten Keerom berada di urutan ke-87 persentase kemiskinan se-Indonesia dan ke-34 di Pulau Papua. (Baca: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Barat | 2025 ) Data historis kemiskinan Kabupaten Keerom periode 2004-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Persentase kemiskinan tertinggi tercatat di tahun 2005 sebesar 29,71 persen, sedangkan terendah di tahun 2021 sebesar 16 persen. Rata-rata persentase kemiskinan 3 tahun terakhir (2022-2024) adalah 15,76 persen, sedangkan rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024) adalah 15,92 persen, sehingga angka tahun 2024 sedikit di atas rata-rata 3 tahun terakhir dan sedikit di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Pertumbuhan persentase kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2005 sebesar 13,57 persen, dan terendah di tahun 2015 turun 17,21 persen. Rank seindonesia persentase kemiskinan berfluktuasi dari urutan ke-100 di tahun 2004, turun ke urutan ke-64 di tahun 2005, lalu naik turun hingga urutan ke-87 di tahun 2024. Kabupaten ini berada di urutan ke-41 persentase kemiskinan se-Indonesia dengan angka 23,46 persen, lebih tinggi dari Kabupaten Keerom. Jumlah penduduk miskin mencapai 35.940 orang dengan pertumbuhan 0,67 persen, jauh lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan di sini sebesar Rp677,66 ribu per kapita per bulan, sedangkan pendapatan perkapita masyarakat sebesar Rp46,47 juta per tahun dengan pertumbuhan 3,12 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 149.476 jiwa, dua kali lipat lebih banyak daripada Keerom. Dengan urutan ke-188 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 11,6 persen, lebih rendah daripada Kabupaten Keerom. Jumlah penduduk miskin 15.210 orang dengan pertumbuhan 2,01 persen, lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan sebesar Rp729,23 ribu per kapita per bulan, dan pendapatan perkapita tertinggi di antara kabupaten berdekatan sebesar Rp117,90 juta per tahun dengan pertumbuhan 5,32 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 203.152 jiwa, hampir tiga kali lipat lebih banyak daripada Keerom. (Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Muna Barat Periode 2016 - 2024 ) Kota ini berada di urutan ke-219 persentase kemiskinan se-Indonesia dengan angka 10,72 persen, paling rendah di antara kabupaten berdekatan Keerom. Jumlah penduduk miskin mencapai 33.840 orang dengan pertumbuhan 3,2 persen, lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan tertinggi di kelompok ini sebesar Rp1.179,02 ribu per kapita per bulan, sedangkan pendapatan perkapita sebesar Rp94,67 juta per tahun dengan pertumbuhan 3,71 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 404.351 jiwa, lima kali lipat lebih banyak daripada Keerom. Berada di urutan ke-33 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 25,69 persen, tertinggi di antara kabupaten berdekatan Keerom. Jumlah penduduk miskin 26.090 orang dengan pertumbuhan 0,23 persen, lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan sebesar Rp782,03 ribu per kapita per bulan, dan pendapatan perkapita paling rendah di kelompok sebesar Rp44,48 juta per tahun dengan pertumbuhan 4,75 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 115.648 jiwa, lebih banyak daripada Keerom. Dengan urutan ke-120 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 14,05 persen, sedikit lebih rendah daripada Kabupaten Keerom. Jumlah penduduk miskin paling sedikit di kelompok sebesar 5.870 orang dengan pertumbuhan 7,71 persen, tertinggi di antara kabupaten berdekatan. Garis kemiskinan sebesar Rp653,44 ribu per kapita per bulan, dan pendapatan perkapita sebesar Rp88,76 juta per tahun dengan pertumbuhan 6,34 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 44.200 jiwa, lebih sedikit daripada Keerom. Berada di urutan ke-19 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 29,85 persen, tertinggi di provinsi Papua di antara kelompok ini. Jumlah penduduk miskin 10.300 orang dengan pertumbuhan 4,46 persen, sedikit lebih banyak daripada Keerom. Pendapatan perkapita sebesar Rp68,45 juta per tahun dengan pertumbuhan 4,36 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 38.189 jiwa, paling sedikit di antara kabupaten berdekatan Keerom. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Keerom Periode 2004 - 2024 Data Terkait Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Demografi + + + Premium + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Keerom Periode 2004 - 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 03/03/2026 09:07 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Pertumbuhan persentase kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2005 sebesar 13,57 persen, dan terendah di tahun 2015 turun 17,21 persen. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Keerom Periode 2004 - 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Keerom Periode 2004 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data persentase kemiskinan Kabupaten Keerom, Papua, tahun 2024 sebesar 15,84 persen. Angka ini naik sedikit dari tahun 2023 yang sebesar 15,68 persen, dengan pertumbuhan 1,02 persen. Jumlah penduduk miskin di kabupaten ini juga naik sedikit menjadi 9.520 orang, dari 9.320 orang tahun sebelumnya. Jumlah penduduk keseluruhan naik 6,66 persen menjadi 70.823 jiwa, sehingga proporsi penduduk miskin tetap relatif stabil. Kabupaten Keerom berada di urutan ke-87 persentase kemiskinan se-Indonesia dan ke-34 di Pulau Papua. (Baca: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Papua Barat | 2025 ) Data historis kemiskinan Kabupaten Keerom periode 2004-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Persentase kemiskinan tertinggi tercatat di tahun 2005 sebesar 29,71 persen, sedangkan terendah di tahun 2021 sebesar 16 persen. Rata-rata persentase kemiskinan 3 tahun terakhir (2022-2024) adalah 15,76 persen, sedangkan rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024) adalah 15,92 persen, sehingga angka tahun 2024 sedikit di atas rata-rata 3 tahun terakhir dan sedikit di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Pertumbuhan persentase kemiskinan tertinggi terjadi di tahun 2005 sebesar 13,57 persen, dan terendah di tahun 2015 turun 17,21 persen. Rank seindonesia persentase kemiskinan berfluktuasi dari urutan ke-100 di tahun 2004, turun ke urutan ke-64 di tahun 2005, lalu naik turun hingga urutan ke-87 di tahun 2024. Kabupaten Biak Numfor Kabupaten ini berada di urutan ke-41 persentase kemiskinan se-Indonesia dengan angka 23,46 persen, lebih tinggi dari Kabupaten Keerom. Jumlah penduduk miskin mencapai 35.940 orang dengan pertumbuhan 0,67 persen, jauh lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan di sini sebesar Rp677,66 ribu per kapita per bulan, sedangkan pendapatan perkapita masyarakat sebesar Rp46,47 juta per tahun dengan pertumbuhan 3,12 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 149.476 jiwa, dua kali lipat lebih banyak daripada Keerom. Kabupaten Jayapura Dengan urutan ke-188 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 11,6 persen, lebih rendah daripada Kabupaten Keerom. Jumlah penduduk miskin 15.210 orang dengan pertumbuhan 2,01 persen, lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan sebesar Rp729,23 ribu per kapita per bulan, dan pendapatan perkapita tertinggi di antara kabupaten berdekatan sebesar Rp117,90 juta per tahun dengan pertumbuhan 5,32 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 203.152 jiwa, hampir tiga kali lipat lebih banyak daripada Keerom. Kota Jayapura (Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Muna Barat Periode 2016 - 2024 ) Kota ini berada di urutan ke-219 persentase kemiskinan se-Indonesia dengan angka 10,72 persen, paling rendah di antara kabupaten berdekatan Keerom. Jumlah penduduk miskin mencapai 33.840 orang dengan pertumbuhan 3,2 persen, lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan tertinggi di kelompok ini sebesar Rp1.179,02 ribu per kapita per bulan, sedangkan pendapatan perkapita sebesar Rp94,67 juta per tahun dengan pertumbuhan 3,71 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 404.351 jiwa, lima kali lipat lebih banyak daripada Keerom. Kabupaten Kepulauan Yapen Berada di urutan ke-33 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 25,69 persen, tertinggi di antara kabupaten berdekatan Keerom. Jumlah penduduk miskin 26.090 orang dengan pertumbuhan 0,23 persen, lebih banyak daripada Keerom. Garis kemiskinan sebesar Rp782,03 ribu per kapita per bulan, dan pendapatan perkapita paling rendah di kelompok sebesar Rp44,48 juta per tahun dengan pertumbuhan 4,75 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 115.648 jiwa, lebih banyak daripada Keerom. Kabupaten Sarmi Dengan urutan ke-120 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 14,05 persen, sedikit lebih rendah daripada Kabupaten Keerom. Jumlah penduduk miskin paling sedikit di kelompok sebesar 5.870 orang dengan pertumbuhan 7,71 persen, tertinggi di antara kabupaten berdekatan. Garis kemiskinan sebesar Rp653,44 ribu per kapita per bulan, dan pendapatan perkapita sebesar Rp88,76 juta per tahun dengan pertumbuhan 6,34 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 44.200 jiwa, lebih sedikit daripada Keerom. Kabupaten Waropen Berada di urutan ke-19 persentase kemiskinan se-Indonesia, angka kemiskinan di sini sebesar 29,85 persen, tertinggi di provinsi Papua di antara kelompok ini. Jumlah penduduk miskin 10.300 orang dengan pertumbuhan 4,46 persen, sedikit lebih banyak daripada Keerom. Pendapatan perkapita sebesar Rp68,45 juta per tahun dengan pertumbuhan 4,36 persen. Jumlah penduduk keseluruhan 38.189 jiwa, paling sedikit di antara kabupaten berdekatan Keerom. + + + + + Tags + + + #Penduduk Miskin + + + #Peduduk Miskin + + + #Penduduk miskin kota + + + #pertumbuhan penduduk + + + #pertumbuhan e-commerce + + + #perpindahan penduduk + + + #penghasilan penduduk + + + #penduduk muslim + + + #usia penduduk + + + #rentan miskin + + + #pertumbuhan netflix + + + #Pertumbuhan + + + #isu kemiskinan + + + #Persentase Penjualan + + + #Persentase Penduduk Miskin + + + #Pertumbuhan Kredit + + + #Persentase + + + #persentase impor + + + #Penduduk + + + #Kemiskinan + + + #Miskin + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Gunungsitoli 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 22:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_e2cc4919100711c_4-35-penduduk-di-kabupaten-halmahera-utara-masuk-kategori-miskin.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_e2cc4919100711c_4-35-penduduk-di-kabupaten-halmahera-utara-masuk-kategori-miskin.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82fca8a95173a11d3ee24ec9dd5ad48dc51fe35b --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_e2cc4919100711c_4-35-penduduk-di-kabupaten-halmahera-utara-masuk-kategori-miskin.md @@ -0,0 +1,645 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/e2cc4919100711c/4-35-penduduk-di-kabupaten-halmahera-utara-masuk-kategori-miskin +title: "4,35% Penduduk di Kabupaten Halmahera Utara Masuk Kategori Miskin" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:49:10 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# 4,35% Penduduk di Kabupaten Halmahera Utara Masuk Kategori Miskin + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara, data per 30 November 2025 tercatat 4,35 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota turun 0,36 persen Perkembangan persentase penduduk miskin dalam empat tahun terakhir, memperlihatkan adanya penurunan. Sedangkan untuk 10 tahun di Kabupaten Halmahera Utara dalam tren naik dari yang semula kemiskinan sebesar 4,19 persen menuju ke 4,35 persen. (Baca: PDRB ADHB per Kapita di Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2024 ) Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2024 lalu di kabupaten/kota ini berjumlah 204,42 ribu jiwa. (Baca: Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah Sebulan Terakhir Naik 7,99% ) Adapun kabupaten/kota lain di Maluku Utara, persentase penduduk miskin di urutan dua terbesar adalah Kabupaten Halmahera Timur 10 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah 9 persen. Persentase penduduk miskin di Maluku Utara pada 2025 yakni : Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » 4,35% Penduduk di Kabupaten Halmahera Utara Masuk Kategori Miskin Data Terkait Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags erupsi Demografi + + + + 4,35% Penduduk di Kabupaten Halmahera Utara Masuk Kategori Miskin + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 03/03/2026 08:32 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Halmahera Utara 2016-2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Persentase penduduk miskin di Kabupaten Halmahera Utara, data per 30 November 2025 tercatat 4,35 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin di kabupaten/kota turun 0,36 persen Perkembangan persentase penduduk miskin dalam empat tahun terakhir, memperlihatkan adanya penurunan. Sedangkan untuk 10 tahun di Kabupaten Halmahera Utara dalam tren naik dari yang semula kemiskinan sebesar 4,19 persen menuju ke 4,35 persen. (Baca: PDRB ADHB per Kapita di Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2024 ) Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), total penduduk pada 2024 lalu di kabupaten/kota ini berjumlah 204,42 ribu jiwa. (Baca: Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah Sebulan Terakhir Naik 7,99% ) Adapun kabupaten/kota lain di Maluku Utara, persentase penduduk miskin di urutan dua terbesar adalah Kabupaten Halmahera Timur 10 persen dan Kabupaten Halmahera Tengah 9 persen. Persentase penduduk miskin di Maluku Utara pada 2025 yakni : Kabupaten Halmahera Timur 10% Kabupaten Halmahera Tengah 9% Kabupaten Halmahera Barat 7% Kabupaten Kepulauan Sula 7% Kabupaten Pulau Taliabu 6% Kota Tidore Kepulauan 6% Kabupaten Halmahera Selatan 4% Kabupaten Pulau Morotai 4% Kabupaten Halmahera Utara 4% Kota Ternate 3% + + + + + Tags + + + #kabupaten/kota + + + #Penduduk Miskin + + + #Persentase Penduduk Miskin + + + #Kabupaten + + + #Persentase + + + #Penduduk + + + #Miskin + + + #Kota + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + Demografi + 11/03/2026, 1:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Gunungsitoli 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 22:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + erupsi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_f03bf57ec8b5b9b_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-tapanuli-selatan-2004-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_f03bf57ec8b5b9b_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-tapanuli-selatan-2004-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..264bc199a65115aadcd4dc2e34ef790a7915fe8b --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_f03bf57ec8b5b9b_jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-tapanuli-selatan-2004-2024.md @@ -0,0 +1,859 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/f03bf57ec8b5b9b/jumlah-penduduk-dan-persentase-kemiskinan-di-kabupaten-tapanuli-selatan-2004-2024 +title: "Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2004 - 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:16 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2004 - 2024 + +Jumlah penduduk miskinnya hanya 3.730 orang, paling sedikit di antara wilayah tetangga, dengan jumlah penduduk keseluruhan 57.152 jiwa dan pertumbuhan 1,56 persen. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2004 - 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 sedikit turun menjadi 6,92 persen, dari 7,01 persen tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga sedikit turun menjadi 19.900 orang, sementara jumlah penduduk keseluruhan naik menjadi 322.377 jiwa dengan pertumbuhan 1,67 persen. Berdasarkan data historis kemiskinan periode 2004-2024, persentase kemiskinan di wilayah ini tertinggi pada tahun 2004 sebesar 22,08 persen dan terendah pada tahun 2024. Pertumbuhan kemiskinan terendah terjadi tahun 2008 dengan penurunan 32,27 persen, sedangkan tertinggi terjadi tahun 2006 dengan kenaikan 3,14 persen. Rata-rata 3 tahun terakhir (2022-2024) adalah 7,33 persen, lebih rendah dibanding rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024) sebesar 7,72 persen. Rank seindonesia tahun 2024 adalah 355, turun dari rank 363 tahun sebelumnya. Dibandingkan enam kabupaten/kota tetangga di Sumatera Utara, persentase kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 berada di posisi ke-4. Hanya Kabupaten Serdang Bedagai (6,97 persen), Kabupaten Dairi (7,1 persen), dan Kota Pematang Siantar (7,2 persen) yang memiliki persentase lebih tinggi, sementara yang lain lebih rendah. Jumlah penduduk miskinnya (19.900 orang) lebih tinggi dibanding tiga wilayah tetangga, namun lebih rendah dibanding tiga lainnya. Persentase kemiskinan tahun 2024 adalah 4,75 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 0,84 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya sebesar 13.860 orang, dengan jumlah penduduk keseluruhan 312.628 jiwa dan pertumbuhan 2,17 persen. Garis kemiskinan di sini adalah Rp5,77 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp50,75 juta per tahun. Rank seindonesia untuk persentase kemiskinan adalah 451, termasuk salah satu terendah di Indonesia. Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 7,1 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 4,95 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya adalah 20.400 orang, lebih tinggi dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan jumlah penduduk keseluruhan 329.341 jiwa dan pertumbuhan 2,24 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah Rp5,03 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp38,40 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 343, posisi lebih baik dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. Persentase kemiskinan tahun 2024 adalah 6,23 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 7,86 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya sebesar 14.880 orang, dengan jumlah penduduk keseluruhan 231.266 jiwa dan pertumbuhan 0,81 persen. Garis kemiskinan di sini adalah Rp5,56 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp35,73 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 394, kondisi kemiskinan lebih rendah dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,87 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 6,98 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya hanya 3.730 orang, paling sedikit di antara wilayah tetangga, dengan jumlah penduduk keseluruhan 57.152 jiwa dan pertumbuhan 1,56 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah Rp4,13 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp30,58 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 358, posisi hampir sama dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 7,2 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 0,55 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya sebesar 18.970 orang, dengan jumlah penduduk keseluruhan 278.325 jiwa dan pertumbuhan 1,14 persen. Garis kemiskinan di sini adalah Rp7,10 juta per kapita per tahun, tertinggi di antara wilayah tetangga, dan pendapatan per kapita sebesar Rp62,63 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 339, posisi lebih baik dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,97 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 6,28 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya adalah 43.000 orang, paling banyak di antara wilayah tetangga, dengan jumlah penduduk keseluruhan 690.722 jiwa dan pertumbuhan 1,8 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah Rp5,18 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp60,74 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 348, posisi lebih baik dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2004 - 2024 Data Terkait 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Harga Daging Sapi (Per Kg) di Pasar Tradisional di Sulawesi Barat | 2026 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Demografi + + + Premium + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2004 - 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 25/02/2026 13:54 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Jumlah penduduk miskinnya hanya 3.730 orang, paling sedikit di antara wilayah tetangga, dengan jumlah penduduk keseluruhan 57.152 jiwa dan pertumbuhan 1,56 persen. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2004 - 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan Periode 2004 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 sedikit turun menjadi 6,92 persen, dari 7,01 persen tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga sedikit turun menjadi 19.900 orang, sementara jumlah penduduk keseluruhan naik menjadi 322.377 jiwa dengan pertumbuhan 1,67 persen. Berdasarkan data historis kemiskinan periode 2004-2024, persentase kemiskinan di wilayah ini tertinggi pada tahun 2004 sebesar 22,08 persen dan terendah pada tahun 2024. Pertumbuhan kemiskinan terendah terjadi tahun 2008 dengan penurunan 32,27 persen, sedangkan tertinggi terjadi tahun 2006 dengan kenaikan 3,14 persen. Rata-rata 3 tahun terakhir (2022-2024) adalah 7,33 persen, lebih rendah dibanding rata-rata 5 tahun terakhir (2020-2024) sebesar 7,72 persen. Rank seindonesia tahun 2024 adalah 355, turun dari rank 363 tahun sebelumnya. Dibandingkan enam kabupaten/kota tetangga di Sumatera Utara, persentase kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2024 berada di posisi ke-4. Hanya Kabupaten Serdang Bedagai (6,97 persen), Kabupaten Dairi (7,1 persen), dan Kota Pematang Siantar (7,2 persen) yang memiliki persentase lebih tinggi, sementara yang lain lebih rendah. Jumlah penduduk miskinnya (19.900 orang) lebih tinggi dibanding tiga wilayah tetangga, namun lebih rendah dibanding tiga lainnya. Kota Binjai Persentase kemiskinan tahun 2024 adalah 4,75 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 0,84 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya sebesar 13.860 orang, dengan jumlah penduduk keseluruhan 312.628 jiwa dan pertumbuhan 2,17 persen. Garis kemiskinan di sini adalah Rp5,77 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp50,75 juta per tahun. Rank seindonesia untuk persentase kemiskinan adalah 451, termasuk salah satu terendah di Indonesia. Kabupaten Dairi Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 7,1 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 4,95 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya adalah 20.400 orang, lebih tinggi dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan jumlah penduduk keseluruhan 329.341 jiwa dan pertumbuhan 2,24 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah Rp5,03 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp38,40 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 343, posisi lebih baik dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota Padang Sidimpuan Persentase kemiskinan tahun 2024 adalah 6,23 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 7,86 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya sebesar 14.880 orang, dengan jumlah penduduk keseluruhan 231.266 jiwa dan pertumbuhan 0,81 persen. Garis kemiskinan di sini adalah Rp5,56 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp35,73 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 394, kondisi kemiskinan lebih rendah dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Pakpak Bharat Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,87 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 6,98 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya hanya 3.730 orang, paling sedikit di antara wilayah tetangga, dengan jumlah penduduk keseluruhan 57.152 jiwa dan pertumbuhan 1,56 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah Rp4,13 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp30,58 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 358, posisi hampir sama dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota Pematang Siantar Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 7,2 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 0,55 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya sebesar 18.970 orang, dengan jumlah penduduk keseluruhan 278.325 jiwa dan pertumbuhan 1,14 persen. Garis kemiskinan di sini adalah Rp7,10 juta per kapita per tahun, tertinggi di antara wilayah tetangga, dan pendapatan per kapita sebesar Rp62,63 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 339, posisi lebih baik dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Serdang Bedagai Persentase kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,97 persen, dengan pertumbuhan sedikit turun 6,28 persen dari tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskinnya adalah 43.000 orang, paling banyak di antara wilayah tetangga, dengan jumlah penduduk keseluruhan 690.722 jiwa dan pertumbuhan 1,8 persen. Garis kemiskinan di wilayah ini adalah Rp5,18 juta per kapita per tahun, dan pendapatan per kapita sebesar Rp60,74 juta per tahun. Rank seindonesia adalah 348, posisi lebih baik dibanding Kabupaten Tapanuli Selatan. + + + + + Tags + + + #Penduduk Miskin + + + #Garis Kemiskinan + + + #angka kemiskinan + + + #Peduduk Miskin + + + #isu kemiskinan + + + #Penduduk miskin kota + + + #peringkat futsal + + + #pemimpin nasional + + + #penduduk muslim + + + #Kemiskinan + + + #pelajar internasional + + + #rentan miskin + + + #Persentase Penjualan + + + #Persentase Penduduk Miskin + + + #penerbangan internasional + + + #Penduduk + + + #Persentase + + + #Nasional + + + #Miskin + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Daging Sapi (Per Kg) di Pasar Tradisional di Sulawesi Barat | 2026 + + + + + + + + + + 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bekasi 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 18:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tambah Pertanian Dibagi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2015-2023 + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 18:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini 10 Maret di Jawa Timur: Cabai Merah Naik, Bawang Turun + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 18:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global + Energi + 10/03/2026, 18:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_fed5234bd7e99b1_2434-penduduk-kab-karanganyar-lulusan-sd-pada-desember-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_fed5234bd7e99b1_2434-penduduk-kab-karanganyar-lulusan-sd-pada-desember-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..456a83703d57a3c7dcd407e22bff73372b5b1dad --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_fed5234bd7e99b1_2434-penduduk-kab-karanganyar-lulusan-sd-pada-desember-2024.md @@ -0,0 +1,726 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/fed5234bd7e99b1/2434-penduduk-kab-karanganyar-lulusan-sd-pada-desember-2024 +title: "24,34% Penduduk Kab. Karanganyar Lulusan SD pada Desember 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:54 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# 24,34% Penduduk Kab. Karanganyar Lulusan SD pada Desember 2024 + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mencapai 953,7 ribu jiwa pada 2024. Namun, hanya 6,92% penduduk yang sudah menamatkan pendidikan tinggi pada Desember 2024. Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,31% sedangkan D3 1,78%. Kemudian, penduduk berpendidikan S1 mencapai 4,45%, S2 0,34%, dan S3 0,024%. Selanjutnya, proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 20,71%. Lulusan SMP dan SD masing-masing 18,97% dan 24,34%. Sementara itu, ada 8,99% penduduk Kabupaten Karanganyar yang belum tamat SD. Adapun penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 20,07%. Berikut ini rincian jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menurut jenjang pendidikan per Desember 2024. (Baca: Indeks Pembangunan Gender Nasional Stagnan pada 2024 ) Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » 24,34% Penduduk Kab. Karanganyar Lulusan SD pada Desember 2024 Data Terkait Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Kotamobagu Capai 10,36 Tahun pada 2025 Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di DKI Jakarta | 2025 Polusi Udara Jawa Barat Pagi Hari (14/3) Terparah di Indonesia Harga Cabai Merah di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Jumat, 6 Maret 2026) 0,01% Penduduk di Kabupaten Temanggung Beragama Hindu Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Tojo Una Una Naik 3,68% dalam 5 Tahun Terakhir Topik Trending Data Populer Tags Harga Tembaga Harga Komoditas harga berlaku Karet harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan taman-kota sekolah negeri luka ringan Demografi + + + + 24,34% Penduduk Kab. Karanganyar Lulusan SD pada Desember 2024 + + + + + + Irfan Fadhlurrahman + 14/03/2026 11:47 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Kabupaten Karanganyar Menurut Jenjang Pendidikan (Desember 2024) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Data Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menunjukkan, jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah mencapai 953,7 ribu jiwa pada 2024. Namun, hanya 6,92% penduduk yang sudah menamatkan pendidikan tinggi pada Desember 2024. Proporsi penduduk yang berpendidikan D1 dan D2 sejumlah 0,31% sedangkan D3 1,78%. Kemudian, penduduk berpendidikan S1 mencapai 4,45%, S2 0,34%, dan S3 0,024%. Selanjutnya, proporsi penduduk dengan tamatan SMA sebesar 20,71%. Lulusan SMP dan SD masing-masing 18,97% dan 24,34%. Sementara itu, ada 8,99% penduduk Kabupaten Karanganyar yang belum tamat SD. Adapun penduduk yang tidak/belum sekolah sejumlah 20,07%. Berikut ini rincian jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menurut jenjang pendidikan per Desember 2024. S3: 232 jiwa (0,024%) S2: 3.250 jiwa (0,34%) S1: 42,46 ribu jiwa (4,45%) D3: 17,02 ribu jiwa (1,78%) D1 dan D2: 3.003 jiwa (0,31%) SMA: 197,52 ribu jiwa (20,71%) SMP: 180,96 ribu jiwa (18,97%) Tamat SD: 232,14 ribu jiwa (24,34%) Belum Tamat SD: 85,72 ribu jiwa (8,99%) Tidak/Belum Sekolah: 191,4 ribu jiwa (20,07%) (Baca: Indeks Pembangunan Gender Nasional Stagnan pada 2024 ) + + + + + Tags + + + #Penduduk + + + #Pendidikan + + + #Sektor Pendidikan + + + #Tingkat Pendidikan + + + #kementerian Pendidikan + + + #Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi + + + #Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan + + + #Sekolah + + + #Belum Sekolah + + + #Sekolah Menengah Atas (SMA) + + + #Sekolah Menengah Pertama (SMP) + + + #Tidak Sekolah + + + #Sekolah Dasar (SD) + + + #Partisipasi Sekolah + + + #Universitas + + + #Perguruan Tinggi + + + #Tamat Perguruan Tinggi + + + #sarjana + + + #pascasarjana + + + #Jawa Tengah + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Kotamobagu Capai 10,36 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + + Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di DKI Jakarta | 2025 + + + + + + + + + + Polusi Udara Jawa Barat Pagi Hari (14/3) Terparah di Indonesia + + + + + + + + + + Harga Cabai Merah di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Jumat, 6 Maret 2026) + + + + + + + + + + 0,01% Penduduk di Kabupaten Temanggung Beragama Hindu + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Tojo Una Una Naik 3,68% dalam 5 Tahun Terakhir + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Produksi Telur Itik/Itik Manila Periode 2013-2025 + Politik + 14/03/2026, 12:01 + WIB + + + + + + + + + + + + 24,34% Penduduk Kab. Karanganyar Lulusan SD pada Desember 2024 + Demografi + 14/03/2026, 11:47 + WIB + + + + + + + + + + + + + Produksi Semangka Periode 2013-2024 + Kelautan + 14/03/2026, 11:41 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Kotamobagu Capai 10,36 Tahun pada 2025 + Layanan konsumen & Kesehatan + 14/03/2026, 11:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 14/03/2026, 11:01 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Turun Menuju Level US$17.530 /Ton (Jumat, 13 Maret 2026) + Pasar + 14/03/2026, 10:53 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + taman-kota + + + + + sekolah negeri + + + + + luka ringan + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_076e40f2cb2eb15_sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kabupaten-maluku-tengah-pada-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_076e40f2cb2eb15_sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kabupaten-maluku-tengah-pada-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a14e28c75e6274b2cf9ab4d1b4b597b42c2e78e --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_076e40f2cb2eb15_sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kabupaten-maluku-tengah-pada-2024.md @@ -0,0 +1,873 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/076e40f2cb2eb15/sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kabupaten-maluku-tengah-pada-2024 +title: "PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:14 +source_type: news +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024 + +Dari 17 sektor yang mendorong pergerakan ekonomi di kabupaten/kota ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi unggulan. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Produk domestik bruto (PDRB) harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Maluku Tengah, pada 2024 mencapai Rp11,45 juta. PDRB di kabupaten/kota ini tumbuh 5,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp10,76 juta . Dibandingkan dengan masa pandemi covid pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terlihat lebih tinggi. Sebelumnya pertumbuhan pada akhir tahun 2021 pasca covid tercatat mencapai 3,32%. (Baca: PDRB ADHK Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Periode 2013-2024 ) Menurut publikasi BPS, dengan total penduduk yang mencapai 431,31 ribu jiwa, PDRB per kapita di wilayah ini tercatat Rp25.983 ribu/kapita/tahun. PDRB per kapita ini secara nasional berada di urutan 458. Dari 17 sektor yang mendorong pergerakan ekonomi di kabupaten/kota ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi unggulan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah pada 2024 mencatatkan nilai sebesar Rp2,72 jutajuta. PDRB ini berada di urutan pertama dibandingkan 17 sektor lain. Sektor ini tumbuh 2,96% dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tercatat Rp2,61 jutajuta. Kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh 6,34% menjadi Rp2,3 jutajuta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan PDRB Rp1,66 jutajuta (8,72%). (Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Jembrana Menurut Sektor pada 2024 ) Terakhir, PDRB di Kabupaten Maluku Tengah, untuk urutan lima besar adalah jasa pendidikan dengan nilai Rp1,13 jutajuta. Menurut BPS, sektor ini selama setahun terakhir berhasil tumbuh 5,66% dari capaian sebelumnya yang tercatat Rp1,07 jutajuta. Distribusi PDRB di Kabupaten Maluku Tengah pada 2024 Menurut tingkat distribusinya, sektor utama yang menyumbang pertumbuhan terbesar PDRB di Kabupaten Maluku Tengah ini adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi mencapai 23,37%. Sektor lainnya diurutan lima besar adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan untuk sektor dengan distribusi terkecil adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,Sektor Pertambangan dan Penggalian,Sektor Real Estate,Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024 Data Terkait Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Tomohon Capai 11,04 Tahun pada 2025 12,77% Penduduk di Kabupaten Pamekasan Masuk Kategori Miskin PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Puncak Rp.15,01 Juta Data per 2025 Inilah Produk yang Banyak Diekspor Indonesia ke Somalia. pada 2023 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan di Papua | 2024 Harga Daging Sapi Kualitas 1 di DKI Jakarta Termahal Se-Indonesia (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Harga Tembaga pengeluaran makanan Penduduk Miskin Update Me ekspor pertambangan cabai merah luka ringan tingkat-pengangguran Pasar Tradisional Nilai Kerugian Ekonomi & Makro + + + Premium + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 01/03/2026 17:29 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Dari 17 sektor yang mendorong pergerakan ekonomi di kabupaten/kota ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi unggulan. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Produk domestik bruto (PDRB) harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Maluku Tengah, pada 2024 mencapai Rp11,45 juta. PDRB di kabupaten/kota ini tumbuh 5,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp10,76 juta . Dibandingkan dengan masa pandemi covid pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terlihat lebih tinggi. Sebelumnya pertumbuhan pada akhir tahun 2021 pasca covid tercatat mencapai 3,32%. (Baca: PDRB ADHK Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Periode 2013-2024 ) Menurut publikasi BPS, dengan total penduduk yang mencapai 431,31 ribu jiwa, PDRB per kapita di wilayah ini tercatat Rp25.983 ribu/kapita/tahun. PDRB per kapita ini secara nasional berada di urutan 458. Dari 17 sektor yang mendorong pergerakan ekonomi di kabupaten/kota ini, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi unggulan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Maluku Tengah pada 2024 mencatatkan nilai sebesar Rp2,72 jutajuta. PDRB ini berada di urutan pertama dibandingkan 17 sektor lain. Sektor ini tumbuh 2,96% dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tercatat Rp2,61 jutajuta. Kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh 6,34% menjadi Rp2,3 jutajuta, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan PDRB Rp1,66 jutajuta (8,72%). (Baca: PDRB ADHB di Kabupaten Jembrana Menurut Sektor pada 2024 ) Terakhir, PDRB di Kabupaten Maluku Tengah, untuk urutan lima besar adalah jasa pendidikan dengan nilai Rp1,13 jutajuta. Menurut BPS, sektor ini selama setahun terakhir berhasil tumbuh 5,66% dari capaian sebelumnya yang tercatat Rp1,07 jutajuta. Distribusi PDRB di Kabupaten Maluku Tengah pada 2024 Menurut tingkat distribusinya, sektor utama yang menyumbang pertumbuhan terbesar PDRB di Kabupaten Maluku Tengah ini adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi mencapai 23,37%. Sektor lainnya diurutan lima besar adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan untuk sektor dengan distribusi terkecil adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,Sektor Pertambangan dan Penggalian,Sektor Real Estate,Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. + + + + + Tags + + + #Sektor Pertanian + + + #Kabupaten Demak + + + #Ekspor Pertanian + + + #kabupaten kota + + + #Sektor Penerangan + + + #Kabupaten Kudus + + + #pemerintah kabupaten + + + #Kementerian Kehutanan + + + #Kabupaten + + + #sektor energi + + + #Kabupaten Kolaka + + + #produk kehutanan + + + #unit pertanian perorangan + + + #kabupaten/kota + + + #Jumlah kabupaten + + + #usaha pertanian perorangan + + + #Menteri Kelautan dan Perikanan + + + #lahan pertanian + + + #Pertanian + + + #Investasi Perikanan + + + #Kehutanan + + + #Perikanan + + + #sektor + + + #Maluku + + + #PDRB + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Tomohon Capai 11,04 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + 12,77% Penduduk di Kabupaten Pamekasan Masuk Kategori Miskin + + + + + + + + + + PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Puncak Rp.15,01 Juta Data per 2025 + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diekspor Indonesia ke Somalia. pada 2023 + + + + + + + + + + + Pertumbuhan Ekonomi Tahunan di Papua | 2024 + + + + + + + + + + Harga Daging Sapi Kualitas 1 di DKI Jakarta Termahal Se-Indonesia (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Temanggung pada 2024 + Ketenagakerjaan + 12/03/2026, 9:03 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo Periode 2004 - 2024 + Demografi + 12/03/2026, 8:53 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Cabai Merah Keriting di Pasar Modern Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 8:50 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Bawang Merah Ukuran sedang di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 8:31 + WIB + + + + + + + + + + + + 12,77% Penduduk di Kabupaten Pamekasan Masuk Kategori Miskin + Demografi + 12/03/2026, 8:28 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Solok Selatan 09-20 Mar/26 + Demografi + 12/03/2026, 8:28 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Penduduk Miskin + + + + + Update Me + + + + + ekspor pertambangan + + + + + cabai merah + + + + + luka ringan + + + + + tingkat-pengangguran + + + + + Pasar Tradisional + + + + + Nilai Kerugian + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_17d58de3f8fd982_biaya-transportasi-di-kabupaten-badung-naik-2-52.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_17d58de3f8fd982_biaya-transportasi-di-kabupaten-badung-naik-2-52.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d81d650403a0818522cda1f38bad76a3a42697ee --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_17d58de3f8fd982_biaya-transportasi-di-kabupaten-badung-naik-2-52.md @@ -0,0 +1,741 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/17d58de3f8fd982/biaya-transportasi-di-kabupaten-badung-naik-2-52 +title: "Biaya Transportasi di Kabupaten Badung Naik 2,52%" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:58 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Biaya Transportasi di Kabupaten Badung Naik 2,52% + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Harga-harga komponen penyumbang inflasi pengoperasian peralatan transportasi pribadi di Kabupaten Badung pada Desember berada di angka 2,52%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat -0,23%. Di antara delapan kelompok inflasi yang diukur di daerah ini, kelompok transportasi menyumbang 2,41% inflasi daerah. (Baca: Jumlah Sekolah SMA di Nusa Tenggara Barat 2018 - 2024 ) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) transportasi di Kabupaten Badung berada di level 113,44 pada Desember 2025, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 110,65. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, inflasi transportasi telah mencapai 3,35% ( year on year/yoy ). Sementara jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, harga-harga komponen penyumbang inflasi di Kabupaten Badung telah mengalami pertumbuhan 3,02% ( year to date/ytd ). (Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Aneka Barang dan Jasa di Kab. Kebumen 2018 - 2024 ) Subkelompok inflasi ini mengalami peningkatan tertinggi di urutan kedua dibanding sub kelompok penyumbang inflasi lainnya. Berikut ini inflasi subkelompok transportasi yang di ukur BPS per Desember di Kabupaten Badung : Dibandingkan dengan 140 kabupaten/kota lain, inflasi transportasi tertinggi terjadi di Indonesia sebesar 0,5% dengan IHK sebesar 112.51 dan terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 0,62% dengan IHK sebesar 114.16. Sementara untuk Kabupaten Badung ini menempati urutan ketiga. Berikut ini 10 kabupaten/kota dengan inflasi subkelompok transportasi tertinggi pada Desember 2025: Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Biaya Transportasi di Kabupaten Badung Naik 2,52% Data Terkait Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Topik Trending Data Populer Tags pengeluaran makanan erupsi Gempa Terkini bencana hidrometeorologi pertumbuhan penduduk Ekonomi & Makro + + + + Biaya Transportasi di Kabupaten Badung Naik 2,52% + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 13/01/2026 18:32 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Perkembangan Inflasi (m-to-m) Kabupaten Badung 6 Bulan Terakhir + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Harga-harga komponen penyumbang inflasi pengoperasian peralatan transportasi pribadi di Kabupaten Badung pada Desember berada di angka 2,52%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat -0,23%. Di antara delapan kelompok inflasi yang diukur di daerah ini, kelompok transportasi menyumbang 2,41% inflasi daerah. (Baca: Jumlah Sekolah SMA di Nusa Tenggara Barat 2018 - 2024 ) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) transportasi di Kabupaten Badung berada di level 113,44 pada Desember 2025, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 110,65. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, inflasi transportasi telah mencapai 3,35% ( year on year/yoy ). Sementara jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, harga-harga komponen penyumbang inflasi di Kabupaten Badung telah mengalami pertumbuhan 3,02% ( year to date/ytd ). (Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Aneka Barang dan Jasa di Kab. Kebumen 2018 - 2024 ) Subkelompok inflasi ini mengalami peningkatan tertinggi di urutan kedua dibanding sub kelompok penyumbang inflasi lainnya. Berikut ini inflasi subkelompok transportasi yang di ukur BPS per Desember di Kabupaten Badung : Kelompok transportasi 2,41% Kelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi 2,52% Kelompok jasa angkutan penumpang 2,77% Kelompok pembelian kendaraan -0,01% Dibandingkan dengan 140 kabupaten/kota lain, inflasi transportasi tertinggi terjadi di Indonesia sebesar 0,5% dengan IHK sebesar 112.51 dan terendah terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 0,62% dengan IHK sebesar 114.16. Sementara untuk Kabupaten Badung ini menempati urutan ketiga. Berikut ini 10 kabupaten/kota dengan inflasi subkelompok transportasi tertinggi pada Desember 2025: Kota Ternate 2,72% Kabupaten Halmahera Tengah 2,64% Kabupaten Badung 2,52% Kabupaten Maluku Tengah 1,99% Kabupaten Manokwari 1,44% Kota Tual 1,16% Kabupaten Lebak 1,04% Kabupaten Mukomuko 0,97% Kabupaten Morowali 0,96% Kabupaten Majalengka 0,84% + + + + + Tags + + + #Inflasi + + + #Transportasi + + + #pembelian kendaraan + + + #Indeks Harga Konsumen + + + #Transportasi DKI + + + #ongkos angkutan penumpang + + + #Angkutan penumpang + + + #Transportasi umum + + + #Transportasi Laut + + + #Inflasi AS + + + #tingkat inflasi + + + #Inflasi Transportasi + + + #Laju Inflasi + + + #Kabupaten Bojonegoro + + + #Indeks Menabung Konsumen + + + #ancaman inflasi + + + #golongan kendaraan + + + #Inflasi Turki + + + #pelanggaran kendaraan + + + #Indeks Keyakinan Konsumen + + + #kredit kendaraan + + + #angkutan penyeberangan + + + #inflasi sektor transportasi + + + #Pengangkutan Gas Bumi + + + #pemain e-sport gaji tertinggi + + + #Lebaran 2025 + + + #Kabupaten Situbondo + + + #Indeks Tendensi Konsumen + + + #film rating tertinggi + + + #Jumlah penumpang + + + #peserta SNBP 2025 + + + #Dana Pihak Ketiga + + + #Kendaraan + + + #Penumpang + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Selatan 2015 - 2024 + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 7:06 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 + Demografi + 11/03/2026, 6:39 + WIB + + + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + Lingkungan + 11/03/2026, 6:13 + WIB + + + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + Lingkungan + 11/03/2026, 6:02 + WIB + + + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + Demografi + 11/03/2026, 4:16 + WIB + + + + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + Demografi + 11/03/2026, 1:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + pengeluaran makanan + + + + + erupsi + + + + + Gempa Terkini + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pertumbuhan penduduk + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_6965e56340edf_investasi-energi-bersih-global-diprediksi-lampaui-energi-fosil-sampai-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_6965e56340edf_investasi-energi-bersih-global-diprediksi-lampaui-energi-fosil-sampai-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7073c8370792da60b2889f38522779bc38970319 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_6965e56340edf_investasi-energi-bersih-global-diprediksi-lampaui-energi-fosil-sampai-2025.md @@ -0,0 +1,832 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6965e56340edf/investasi-energi-bersih-global-diprediksi-lampaui-energi-fosil-sampai-2025 +title: "Investasi Energi Bersih Global Diprediksi Lampaui Energi Fosil sampai 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:08:18 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Investasi Energi Bersih Global Diprediksi Lampaui Energi Fosil sampai 2025 + +Menurut World Resources Institute, nilai investasi untuk energi bersih secara global melampaui investasi energi fosil selama periode 2016-2025. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Investasi Energi Bersih Global Diprediksi Lampaui Energi Fosil sampai 2025”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Menurut laporan World Resources Institute (WRI), nilai investasi untuk energi bersih  secara global lebih besar dibanding energi fosil dalam 10 tahun terakhir. Pada 2025, nilai investasi energi bersih global diperkirakan mencapai US$2,15 triliun, rekor tertinggi baru. Investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan energi terbarukan, jaringan listrik dan penyimpanan energi, tenaga nuklir, efisiensi energi, bahan bakar rendah emisi, dan sektor terkait lainnya. Sedangkan investasi untuk bahan bakar fosil global diperkirakan mencapai US$1,15 triliun pada 2025, turun dibanding 2024, seperti terlihat pada grafik. (Baca: Investasi EBT di Indonesia Kalah dari Migas dan Minerba sampai 2025 ) Menurut WRI, seiring dengan bertambahnya investasi, kapasitas pembangkit energi bersih di skala global terus meningkat. "Pada tahun 2024, lebih dari 90% dari seluruh kapasitas pembangkit listrik baru secara global berasal dari sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi," kata WRI dalam laporannya (10/12/2025). "Namun, meski terjadi pertumbuhan signifikan dalam kapasitas energi terbarukan dan energi tanpa emisi lainnya, dunia masih membakar dan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil," lanjutnya. WRI menilai, transisi energi bersih di skala global terhambat oleh gejolak geopolitik. "Beberapa negara mundur dari komitmen iklim, tepat ketika permintaan listrik global melonjak, memberikan tekanan pada jaringan listrik dan mempersulit penghapusan batu bara, minyak, dan gas," kata WRI. "Tantangan terbesar saat ini adalah memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan energi bersih, sambil mengurangi penggunaan bahan bakar fosil," lanjutnya. (Baca: Pertumbuhan Produksi Listrik Energi Fosil dan EBT Global sampai 2024 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Investasi Energi Bersih Global Diprediksi Lampaui Energi Fosil sampai 2025 Data Terkait Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global 10 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Masih Lebih Tinggi 36% Jika Harga Minyak Naik US$1/Barel, Defisit APBN Naik Rp6,8 Triliun Harga Minyak Mentah Naik, Jauh di Atas Asumsi APBN 2026 9 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel Volume Impor Minyak Indonesia Bertambah pada 2025 Topik Trending Data Populer Tags Ekonomi & Makro + + + Premium + + + + Investasi Energi Bersih Global Diprediksi Lampaui Energi Fosil sampai 2025 + + + + + + Akbar Ridwan + 13/01/2026 18:14 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Menurut World Resources Institute, nilai investasi untuk energi bersih secara global melampaui investasi energi fosil selama periode 2016-2025. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Investasi Energi Bersih Global Diprediksi Lampaui Energi Fosil sampai 2025”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Investasi di Sektor Energi Bersih dan Bahan Bakar Fosil Global (2015-2025)* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Menurut laporan World Resources Institute (WRI), nilai investasi untuk energi bersih  secara global lebih besar dibanding energi fosil dalam 10 tahun terakhir. + Pada 2025, nilai investasi energi bersih global diperkirakan mencapai US$2,15 triliun, rekor tertinggi baru. + Investasi tersebut ditujukan untuk pengembangan energi terbarukan, jaringan listrik dan penyimpanan energi, tenaga nuklir, efisiensi energi, bahan bakar rendah emisi, dan sektor terkait lainnya. + Sedangkan investasi untuk bahan bakar fosil global diperkirakan mencapai US$1,15 triliun pada 2025, turun dibanding 2024, seperti terlihat pada grafik. + (Baca: Investasi EBT di Indonesia Kalah dari Migas dan Minerba sampai 2025 ) + Menurut WRI, seiring dengan bertambahnya investasi, kapasitas pembangkit energi bersih di skala global terus meningkat. + "Pada tahun 2024, lebih dari 90% dari seluruh kapasitas pembangkit listrik baru secara global berasal dari sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, dan panas bumi," kata WRI dalam laporannya (10/12/2025). + "Namun, meski terjadi pertumbuhan signifikan dalam kapasitas energi terbarukan dan energi tanpa emisi lainnya, dunia masih membakar dan meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil," lanjutnya. + WRI menilai, transisi energi bersih di skala global terhambat oleh gejolak geopolitik. + "Beberapa negara mundur dari komitmen iklim, tepat ketika permintaan listrik global melonjak, memberikan tekanan pada jaringan listrik dan mempersulit penghapusan batu bara, minyak, dan gas," kata WRI. + "Tantangan terbesar saat ini adalah memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan energi bersih, sambil mengurangi penggunaan bahan bakar fosil," lanjutnya. + (Baca: Pertumbuhan Produksi Listrik Energi Fosil dan EBT Global sampai 2024 ) + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #energi bersih + + + #bahan bakar fosil + + + #Bahan Bakar + + + #Energi Baru + + + #energi baru terbarukan + + + #EBT + + + #Nilai Investasi + + + #Investasi + + + #Energi Fosil + + + #Katadata Green + + + #Energi terbarukan + + + #Energi + + + #investasi hijau + + + #Transisi Energi + + + #Perubahan Iklim + + + #Pemanasan Global + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global + + + + + + + + + + + + + + 10 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Masih Lebih Tinggi 36% + + + + + + + + + + + + + + Jika Harga Minyak Naik US$1/Barel, Defisit APBN Naik Rp6,8 Triliun + + + + + + + + + + + + + + Harga Minyak Mentah Naik, Jauh di Atas Asumsi APBN 2026 + + + + + + + + + + + + + + 9 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel + + + + + + + + + + + + + + Volume Impor Minyak Indonesia Bertambah pada 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Gunungsitoli 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 22:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_b6b1b049eb17bb9_harga-cabai-merah-besar-harian-di-pasar-tradisional-provinsi-bali.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_b6b1b049eb17bb9_harga-cabai-merah-besar-harian-di-pasar-tradisional-provinsi-bali.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a060821695e4d7c66afca829e5daa85885106480 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_b6b1b049eb17bb9_harga-cabai-merah-besar-harian-di-pasar-tradisional-provinsi-bali.md @@ -0,0 +1,716 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/b6b1b049eb17bb9/harga-cabai-merah-besar-harian-di-pasar-tradisional-provinsi-bali +title: "Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:24 +source_type: news +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026 + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Informasi terbaru panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai merah besar harian di pasar tradisional provinsi Bali tercatat Rp23,95 ribu. Harga ini turun Rp-750 dibandingkan hari sebelumnya Adapun terhadap harga 30 hari lalu, perkembangan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional mengalami penurunan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp45,45 ribu . (Baca: Harga Beras di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026 ) Sedangkan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Bali terlihat turun 21,6%. Menurut catatan historis harga pangan di panel harga PIHPS, harga cabai merah besar harian di pasar tradisional provinsi Bali diperdagangkan di harga Rp30,55 ribu. Rekor kenaikan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada April 2021 dengan kenaikan sebesar 99,74% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada April 2021 dengan penurunan -51.57%. Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Bali tercatat sebanyak delapan komoditas turun dan tujuh lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Bawang Merah Ukuran Sedang, Bawang Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Rawit Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah Besar harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Gula Pasir Kualitas Premium harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah Keriting harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi dan Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi. (Baca: Harga Cabai Rawit di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026 ) Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Bali: 1. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp40,3 ribu (turun 7.78%) 2. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp15 ribu (tidak berubah) 3. Bawang Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp40,3 ribu (turun 7.78%) 4. Cabai Rawit Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp42,4 ribu (turun 5.57%) 5. Beras per Kg di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp15,4 ribu (tidak berubah) 6. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,65 ribu (tidak berubah) 7. Cabai Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp29,55 ribu (turun 40.24%) 8. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp129,7 ribu (tidak berubah) 9. Cabai Merah Besar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp23,95 ribu (turun 47.3%) 10. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp12 ribu (tidak berubah) 11. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,5 ribu (tidak berubah) 12. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp18,9 ribu (turun 0.26%) 13. Beras Kualitas Super I per Kg Rp15,8 ribu (tidak berubah) 14. Bawang Putih per Kg Rp35,55 ribu (naik 8.88%) 15. Telur Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp30,6 ribu (naik 0.33%) 16. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp15,15 ribu (tidak berubah) 17. Daging Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp41,9 ribu (tidak berubah) 18. Minyak Goreng per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21 ribu (tidak berubah) 19. Beras Kualitas Super II per Kg Rp15,45 ribu (naik 0.32%) 20. Cabai Rawit Hijau per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp56,9 ribu (naik 58.28%) 21. Cabai Merah Keriting per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp36,5 ribu (turun 32.9%) 22. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp35,55 ribu (naik 8.88%) 23. Gula Pasir per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp18,05 ribu (tidak berubah) 24. Telur Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp30,6 ribu (naik 0.33%) 25. Daging Sapi per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp134,85 ribu (tidak berubah) 26. Cabai Rawit per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp49,65 ribu (naik 22.74%) 27. Daging Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp41,9 ribu (tidak berubah) 28. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp140 ribu (tidak berubah) 29. Minyak Goreng Curah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp19,45 ribu (tidak berubah) 30. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,7 ribu (turun 0.23%) 31. Gula Pasir Lokal per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp17,45 ribu (tidak berubah) Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026 Data Terkait Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 Seminggu, Bitcoin Menguat 4,11% Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) 0,2% Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Beragama Budha Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 3,88 Juta Jiwa Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Karet harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Penduduk Miskin Ekonomi & Makro + + + + Harga Cabai Merah Besar di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 11/01/2026 15:37 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Harga Cabai Merah Besar Harian di Pasar Tradisional Periode Januari 2024-2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Informasi terbaru panel Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai merah besar harian di pasar tradisional provinsi Bali tercatat Rp23,95 ribu. Harga ini turun Rp-750 dibandingkan hari sebelumnya Adapun terhadap harga 30 hari lalu, perkembangan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional mengalami penurunan dari sebelumnya yang tercatat sebesar Rp45,45 ribu . (Baca: Harga Beras di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026 ) Sedangkan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional dalam tiga bulan terakhir di Bali terlihat turun 21,6%. Menurut catatan historis harga pangan di panel harga PIHPS, harga cabai merah besar harian di pasar tradisional provinsi Bali diperdagangkan di harga Rp30,55 ribu. Rekor kenaikan harga cabai merah besar harian di pasar tradisional di provinsi ini, sebelumnya pernah dicatatkan pada April 2021 dengan kenaikan sebesar 99,74% dan penurunan terendah pernah dicatatkan pada April 2021 dengan penurunan -51.57%. Adapun pantuan PIHPS, harga sembilan bahan pokok (sembako) hari ini di Bali tercatat sebanyak delapan komoditas turun dan tujuh lainnya naik. Sembako dengan harga turun yakni Bawang Merah Ukuran Sedang, Bawang Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Rawit Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah Besar harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Gula Pasir Kualitas Premium harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi, Cabai Merah Keriting harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi dan Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi. (Baca: Harga Cabai Rawit di Pasar Tradisional Periode Januari 2025-2026 ) Berikut ini harga sembilan bahan pokok yang terpantau PIHPS hari ini dibandingkan dengan perkembangan harga sebulan terakhir di provinsi Bali: 1. Bawang Merah Ukuran Sedang per Kg Rp40,3 ribu (turun 7.78%) 2. Beras Kualitas Bawah II per Kg Rp15 ribu (tidak berubah) 3. Bawang Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp40,3 ribu (turun 7.78%) 4. Cabai Rawit Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp42,4 ribu (turun 5.57%) 5. Beras per Kg di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp15,4 ribu (tidak berubah) 6. Beras Kualitas Medium II per Kg Rp15,65 ribu (tidak berubah) 7. Cabai Merah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp29,55 ribu (turun 40.24%) 8. Daging Sapi Kualitas 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp129,7 ribu (tidak berubah) 9. Cabai Merah Besar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp23,95 ribu (turun 47.3%) 10. Beras Kualitas Bawah I per Kg Rp12 ribu (tidak berubah) 11. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,5 ribu (tidak berubah) 12. Gula Pasir Kualitas Premium per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp18,9 ribu (turun 0.26%) 13. Beras Kualitas Super I per Kg Rp15,8 ribu (tidak berubah) 14. Bawang Putih per Kg Rp35,55 ribu (naik 8.88%) 15. Telur Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp30,6 ribu (naik 0.33%) 16. Beras Kualitas Medium I per Kg Rp15,15 ribu (tidak berubah) 17. Daging Ayam Ras Segar per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp41,9 ribu (tidak berubah) 18. Minyak Goreng per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21 ribu (tidak berubah) 19. Beras Kualitas Super II per Kg Rp15,45 ribu (naik 0.32%) 20. Cabai Rawit Hijau per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp56,9 ribu (naik 58.28%) 21. Cabai Merah Keriting per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp36,5 ribu (turun 32.9%) 22. Bawang Putih Ukuran Sedang per Kg Rp35,55 ribu (naik 8.88%) 23. Gula Pasir per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp18,05 ribu (tidak berubah) 24. Telur Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp30,6 ribu (naik 0.33%) 25. Daging Sapi per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp134,85 ribu (tidak berubah) 26. Cabai Rawit per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp49,65 ribu (naik 22.74%) 27. Daging Ayam per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp41,9 ribu (tidak berubah) 28. Daging Sapi Kualitas 1 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp140 ribu (tidak berubah) 29. Minyak Goreng Curah per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp19,45 ribu (tidak berubah) 30. Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp21,7 ribu (turun 0.23%) 31. Gula Pasir Lokal per Kg harian di Pasar Tradisional Menurut Provinsi Rp17,45 ribu (tidak berubah) + + + + + Tags + + + #Pasar Tradisional + + + #provinsi baru + + + #warung tradisional + + + #Obat tradisional + + + #media tradisional + + + #provinsi terluas + + + #kue tradisional + + + #fasilitas pasar + + + #luas provinsi + + + #Provinsi + + + #provinsi jawa timur + + + #Pedagang Pasar + + + #Denpasar + + + #Pemerintah Provinsi + + + #Pasar + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 + + + + + + + + + + + Seminggu, Bitcoin Menguat 4,11% + + + + + + + + + + Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) + + + + + + + + + + 0,2% Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Beragama Budha + + + + + + + + + + Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 3,88 Juta Jiwa + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 11:37 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Pacitan + Ketenagakerjaan + 12/03/2026, 11:30 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 11:18 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Turun Menuju Level 287,4 Pound (Rabu, 11 Maret 2026) + Pasar + 12/03/2026, 10:56 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini Rabu, 11 Maret 2026 Naik Rp40.000,0 + Pertambangan + 12/03/2026, 10:52 + WIB + + + + + + + + + + + + + Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 + Layanan konsumen & Kesehatan + 12/03/2026, 10:49 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Penduduk Miskin + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_bf371a82e008c4d_pengeluaran-rekreasi-olahraga-dan-budaya-di-kota-banda-aceh-bulan-april-naik-1-09.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_bf371a82e008c4d_pengeluaran-rekreasi-olahraga-dan-budaya-di-kota-banda-aceh-bulan-april-naik-1-09.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a21004c41f718e8475878c0d4cabdd6562ba3af --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_bf371a82e008c4d_pengeluaran-rekreasi-olahraga-dan-budaya-di-kota-banda-aceh-bulan-april-naik-1-09.md @@ -0,0 +1,731 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/bf371a82e008c4d/pengeluaran-rekreasi-olahraga-dan-budaya-di-kota-banda-aceh-bulan-april-naik-1-09 +title: "Pengeluaran Rekreasi, Olahraga dan Budaya di Kota Banda Aceh Bulan April Naik 1,09%" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:01 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Pengeluaran Rekreasi, Olahraga dan Budaya di Kota Banda Aceh Bulan April Naik 1,09% + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pengeluaran koran, buku dan perlengkapan sekolah di Kota Banda Aceh pada April mencapai 1,09%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat -0,06%. Di antara delapan kelompok inflasi yang diukur di daerah ini, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya menyumbang 0,37% inflasi daerah ini. (Baca: Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kota Metro Bulan April Turun 0,56% ) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) rekreasi, olahraga dan budaya di Kota Banda Aceh berada di level 105,76 pada April 2025, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 104,62. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, inflasi rekreasi, olahraga dan budaya telah mencapai 6,41% ( year on year/yoy ). Sementara jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, pengeluaran di Kota Banda Aceh telah mengalami pertumbuhan 1,03% ( year to date/ytd ). Dibandingkan dengan 11 kelompok lainnya, inflasi kelompok ini berada di urutan kelima. (Baca: Inflasi Makanan, Minuman dan Tembakau di Kota Cilegon Bulan April Mencapai 0,21% ) Berikut ini inflasi subkelompok rekreasi, olahraga dan budaya yang di ukur BPS per April di Kota Banda Aceh : Dibandingkan dengan 53 kabupaten/kota lain, inflasi rekreasi, olahraga dan budaya tertinggi terjadi di Indonesia sebesar 0,06% dengan IHK sebesar 106 dan terendah terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 0,15% dengan IHK sebesar 116.69. Sementara untuk Kota Banda Aceh ini menempati urutan sepuluh. Realisasi inflasi Indonesia sebesar 1,65% secara bulanan dan 1,95% secara tahunan. Meski tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulanan sebelumnya, tingkat inflasi bulanan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat turun 7,27%. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pengeluaran Rekreasi, Olahraga dan Budaya di Kota Banda Aceh Bulan April Naik 1,09% Data Terkait Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi bencana hidrometeorologi Ekonomi & Makro + + + + Pengeluaran Rekreasi, Olahraga dan Budaya di Kota Banda Aceh Bulan April Naik 1,09% + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 12/05/2025 10:00 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Perkembangan Inflasi (m-to-m) Kota Banda Aceh 6 Bulan Terakhir + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Pengeluaran koran, buku dan perlengkapan sekolah di Kota Banda Aceh pada April mencapai 1,09%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat -0,06%. Di antara delapan kelompok inflasi yang diukur di daerah ini, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya menyumbang 0,37% inflasi daerah ini. (Baca: Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Kota Metro Bulan April Turun 0,56% ) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) rekreasi, olahraga dan budaya di Kota Banda Aceh berada di level 105,76 pada April 2025, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 104,62. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, inflasi rekreasi, olahraga dan budaya telah mencapai 6,41% ( year on year/yoy ). Sementara jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, pengeluaran di Kota Banda Aceh telah mengalami pertumbuhan 1,03% ( year to date/ytd ). Dibandingkan dengan 11 kelompok lainnya, inflasi kelompok ini berada di urutan kelima. (Baca: Inflasi Makanan, Minuman dan Tembakau di Kota Cilegon Bulan April Mencapai 0,21% ) Berikut ini inflasi subkelompok rekreasi, olahraga dan budaya yang di ukur BPS per April di Kota Banda Aceh : Kelompok koran, buku dan perlengkapan sekolah 1,09% Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 0,37% Dibandingkan dengan 53 kabupaten/kota lain, inflasi rekreasi, olahraga dan budaya tertinggi terjadi di Indonesia sebesar 0,06% dengan IHK sebesar 106 dan terendah terjadi di Kabupaten Tulungagung sebesar 0,15% dengan IHK sebesar 116.69. Sementara untuk Kota Banda Aceh ini menempati urutan sepuluh. Realisasi inflasi Indonesia sebesar 1,65% secara bulanan dan 1,95% secara tahunan. Meski tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulanan sebelumnya, tingkat inflasi bulanan ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tercatat turun 7,27%. + + + + + Tags + + + #inflasi pangan + + + #Banda Aceh + + + #inflasi tahunan + + + #inflasi makanan + + + #merek olahraga + + + #inflasi sri lanka + + + #pakaian olahraga + + + #kota bontang + + + #pemeliharaan budaya + + + #warisan budaya + + + #perlengkapan olahraga + + + #Cagar Budaya + + + #berolahraga + + + #kota terkaya + + + #kota sibolga + + + #Olahraga + + + #budaya + + + #kota pintar + + + #Inflasi + + + #Bulanan + + + #Kota + + + # Aceh + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 + + + + + + + + + + Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia + + + + + + + + + + Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Top 10 Kripto Berdasarkan Volume Transaksi + Pasar + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Update Harga Emas Hari Ini Turun Menjadi Rp3,02 Juta + Pertambangan + 13/03/2026, 10:54 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Pagi Hari Diperdagangkan US$17.725 /Ton (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 13/03/2026, 10:48 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bangka 10-21 Mar/26 + Demografi + 13/03/2026, 10:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Pagi Hari Diperdagangkan 291,9 Pound (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 13/03/2026, 10:35 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_dd15aeb4c9337e6_harga-beras-kualitas-medium-ii-di-papua-rp-19-700-per-kg-selasa-3-februari-2026.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_dd15aeb4c9337e6_harga-beras-kualitas-medium-ii-di-papua-rp-19-700-per-kg-selasa-3-februari-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4231ffda1ee6a5cd893814d322198630683775c --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_dd15aeb4c9337e6_harga-beras-kualitas-medium-ii-di-papua-rp-19-700-per-kg-selasa-3-februari-2026.md @@ -0,0 +1,724 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/dd15aeb4c9337e6/harga-beras-kualitas-medium-ii-di-papua-rp-19-700-per-kg-selasa-3-februari-2026 +title: "Harga Beras Kualitas Medium II di Papua Rp.19.700 per Kg (Selasa, 3 Februari 2026)" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:35:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Harga Beras Kualitas Medium II di Papua Rp.19.700 per Kg (Selasa, 3 Februari 2026) + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga beras kualitas medium II (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp.15,86 ribu per kg, data per Selasa, 03 Februari 2026. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata pekan lalu yang tercatat Rp.15,87 ribu per kg. Harga beras kualitas medium II harian di pasar modern Papua menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp.19.700 per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga beras kualitas medium II di provinsi ini tidak mengalami perubahan. Harga jual tertinggi yang pernah dicatat di wilayah ini adalah Rp.19.700 per kg. (Baca: Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 di Pasar Tradisional Periode Februari 2025-2026 ) Sementara di pasar modern Papua Barat, harga beras kualitas medium II dijual seharga Rp.17.700 per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. (Baca: Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode Februari 2025-2026 ) Kemudian di urutan ketiga, harga beras kualitas medium II di Sumatera Barat seharga Rp.17.550 per kg, Sulawesi Utara Rp.17.050 per kg, dan Maluku Rp.17.000 per kg. Sementara itu, terdapat 16 provinsi dengan penjualan harga beras kualitas medium II di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual beras kualitas medium II terendah adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Barat. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Harga Beras Kualitas Medium II di Papua Rp.19.700 per Kg (Selasa, 3 Februari 2026) Data Terkait Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Manado Naik Jadi 11,52 Tahun Ekspor Sabun Indonesia ke Venezuela Naik Menjadi US$ 16,9 Juta Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan di Jambi | 2024 Harga Daging Ayam di Sumatera Barat Paling Mahal di Indonesia (Selasa, 10 Maret 2026) Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Tasikmalaya 3,74% Nilai Tertinggi Jalur Prestasi Masuk ke SMA7 Kota Depok | 2025 Topik Trending Data Populer Tags Harga Tembaga pengeluaran makanan Pasar Tradisional luka ringan tayangan Tingkat Partisipasi Harga Bitcoin erupsi Gempa Terkini bencana hidrometeorologi Ekonomi & Makro + + + + Harga Beras Kualitas Medium II di Papua Rp.19.700 per Kg (Selasa, 3 Februari 2026) + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 10/02/2026 09:41 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + 10 Provinsi Terpilih Harga Beras Kualitas Medium II Tertinggi (Selasa, 3 Februari 2026) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga beras kualitas medium II (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi tercatat Rp.15,86 ribu per kg, data per Selasa, 03 Februari 2026. Secara keseluruhan, rata-rata minggu ini turun dibandingkan rata-rata pekan lalu yang tercatat Rp.15,87 ribu per kg. Harga beras kualitas medium II harian di pasar modern Papua menjadi yang termahal se-Indonesia dengan harga jual Rp.19.700 per kg. Dibandingkan sebulan lalu, harga beras kualitas medium II di provinsi ini tidak mengalami perubahan. Harga jual tertinggi yang pernah dicatat di wilayah ini adalah Rp.19.700 per kg. (Baca: Harga Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 di Pasar Tradisional Periode Februari 2025-2026 ) Sementara di pasar modern Papua Barat, harga beras kualitas medium II dijual seharga Rp.17.700 per kg dan menjadi yang termahal kedua di dalam negeri. (Baca: Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode Februari 2025-2026 ) Kemudian di urutan ketiga, harga beras kualitas medium II di Sumatera Barat seharga Rp.17.550 per kg, Sulawesi Utara Rp.17.050 per kg, dan Maluku Rp.17.000 per kg. Sementara itu, terdapat 16 provinsi dengan penjualan harga beras kualitas medium II di bawah rata-rata nasional. Tiga provinsi dengan harga jual beras kualitas medium II terendah adalah Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Barat. + + + + + Tags + + + #harga berlaku + + + #Pasar Modern + + + #Harga Beras + + + #harga bensin + + + #kualitas air + + + #Harga Perak + + + #kualitas pendidikan + + + #kopi modern + + + #BBM Berkualitas + + + #kualitas udara + + + #Kualitas Hidup + + + #perbudakan modern + + + #Pasar Properti + + + #beras india + + + #beras vietnam + + + #Harga + + + #Beras + + + #Pasar + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Manado Naik Jadi 11,52 Tahun + + + + + + + + + + Ekspor Sabun Indonesia ke Venezuela Naik Menjadi US$ 16,9 Juta + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan di Jambi | 2024 + + + + + + + + + + Harga Daging Ayam di Sumatera Barat Paling Mahal di Indonesia (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + + + + Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Tasikmalaya 3,74% + + + + + + + + + + + Nilai Tertinggi Jalur Prestasi Masuk ke SMA7 Kota Depok | 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Youtuber Terpopuler Bulan Ini 17 Jan 2026 + Telecommunications + 11/03/2026, 8:55 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Balangan 08-19 Mar/26 + Demografi + 11/03/2026, 8:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Angka Partisipasi Kasar Periode 2013-2025 + Agroindustri + 11/03/2026, 8:30 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Daging Ayam di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 11/03/2026, 8:16 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Manado Naik Jadi 11,52 Tahun + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 8:07 + WIB + + + + + + + + + + + + Ekspor Sabun Indonesia ke Venezuela Naik Menjadi US$ 16,9 Juta + Perdagangan + 11/03/2026, 8:04 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Pasar Tradisional + + + + + luka ringan + + + + + tayangan + + + + + Tingkat Partisipasi + + + + + Harga Bitcoin + + + + + erupsi + + + + + Gempa Terkini + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_energi_statistik_68e36f5253513_kapasitas-kilang-minyak-indonesia-pada-2024-terbesar-di-cilacap.md b/raw/databoks.katadata.co.id_energi_statistik_68e36f5253513_kapasitas-kilang-minyak-indonesia-pada-2024-terbesar-di-cilacap.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67ff36423eac2a13f78af1e403ea8d5874127db0 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_energi_statistik_68e36f5253513_kapasitas-kilang-minyak-indonesia-pada-2024-terbesar-di-cilacap.md @@ -0,0 +1,864 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/68e36f5253513/kapasitas-kilang-minyak-indonesia-pada-2024-terbesar-di-cilacap +title: "Kapasitas Kilang Minyak Indonesia pada 2024, Terbesar di Cilacap" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:17 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kapasitas Kilang Minyak Indonesia pada 2024, Terbesar di Cilacap + +Menurut data Kementerian ESDM, ada sembilan kilang minyak di Indonesia pada 2024. Kilang dengan kapasitas terbesar berada di Cilacap, Jawa Tengah. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Kapasitas Kilang Minyak Indonesia pada 2024, Terbesar di Cilacap”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik kinerja PT Pertamina (Persero) karena tidak membangun kilang minyak baru. Ia menilai hal itu mempengaruhi kenaikan subsidi energi, karena membuat Pertamina harus membeli produk bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak dari Singapura. "Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut [impor produk minyak], sudah puluhan tahun, kan? Kita pernah bangun kilang baru nggak ? Nggak pernah," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9/2025). "Kita rugi besar karena kita impor dari Singapura, produk-produk minyaknya," ujarnya. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sampai 2024, hanya ada 9 kilang minyak di Indonesia dengan kapasitas total pengolahan 1.186 thousand barrels per stream day (MBSD). Kilang minyak terbesar pada 2024 berada di Cilacap, Jawa Tengah, dengan kapasitas 348 MBSD, sekitar 29% dari total kapasitas kilang nasional. Berikut rincian kapasitas kilang minyak di Indonesia pada 2024, berdasarkan data Kementerian ESDM: (Baca: Bukan Plumpang, Ini Kilang Pertamina yang Miliki Insiden Kebakaran Terbanyak Sejak 1995 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Kapasitas Kilang Minyak Indonesia pada 2024, Terbesar di Cilacap Data Terkait 10 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Masih Lebih Tinggi 36% Jika Harga Minyak Naik US$1/Barel, Defisit APBN Naik Rp6,8 Triliun Harga Minyak Mentah Naik, Jauh di Atas Asumsi APBN 2026 9 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel Volume Impor Minyak Indonesia Bertambah pada 2025 Singapura Banyak Beli Minyak Mentah dari Timur Tengah Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Energi + + + Premium + + + + Kapasitas Kilang Minyak Indonesia pada 2024, Terbesar di Cilacap + + + + + + Viva Budy Kusnandar + 06/10/2025 18:08 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Menurut data Kementerian ESDM, ada sembilan kilang minyak di Indonesia pada 2024. Kilang dengan kapasitas terbesar berada di Cilacap, Jawa Tengah. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Kapasitas Kilang Minyak Indonesia pada 2024, Terbesar di Cilacap”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kapasitas Kilang Minyak di Indonesia (2024) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik kinerja PT Pertamina (Persero) karena tidak membangun kilang minyak baru. + Ia menilai hal itu mempengaruhi kenaikan subsidi energi, karena membuat Pertamina harus membeli produk bahan bakar minyak (BBM) lebih banyak dari Singapura. + "Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut [impor produk minyak], sudah puluhan tahun, kan? Kita pernah bangun kilang baru nggak ? Nggak pernah," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (30/9/2025). + "Kita rugi besar karena kita impor dari Singapura, produk-produk minyaknya," ujarnya. + Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sampai 2024, hanya ada 9 kilang minyak di Indonesia dengan kapasitas total pengolahan 1.186 thousand barrels per stream day (MBSD). + Kilang minyak terbesar pada 2024 berada di Cilacap, Jawa Tengah, dengan kapasitas 348 MBSD, sekitar 29% dari total kapasitas kilang nasional. + Berikut rincian kapasitas kilang minyak di Indonesia pada 2024, berdasarkan data Kementerian ESDM: + + Kilang Cilacap, Jawa Tengah: 348 MBSD + Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur: 260 MBSD + Kilang Dumai, Riau: 170 MBSD + Kilang Balongan, Jawa Barat: 150 MBSD + Kilang Plaju, Sumatera Selatan: 126,3 MBSD + Kilang Tuban, Jawa Timur: 100 MBSD + Kilang Tri Wahana Universal (TWU), Jawa Timur: 18 MBSD + Kilang Kasim, Papua Barat Daya: 10 MBSD + Kilang Cepu, Jawa Tengah: 3,8 MBSD + + (Baca: Bukan Plumpang, Ini Kilang Pertamina yang Miliki Insiden Kebakaran Terbanyak Sejak 1995 )   + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #Kilang Minyak + + + #Kilang Pertamina + + + #Pertamina + + + #Minyak Bumi + + + #Produksi Minyak + + + #Migas + + + #Sektor Migas + + + #hilirisasi + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + 10 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Masih Lebih Tinggi 36% + + + + + + + + + + + + + + Jika Harga Minyak Naik US$1/Barel, Defisit APBN Naik Rp6,8 Triliun + + + + + + + + + + + + + + Harga Minyak Mentah Naik, Jauh di Atas Asumsi APBN 2026 + + + + + + + + + + + + + + 9 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel + + + + + + + + + + + + + + Volume Impor Minyak Indonesia Bertambah pada 2025 + + + + + + + + + + + + + + Singapura Banyak Beli Minyak Mentah dari Timur Tengah + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Produksi Bawang Merah Periode 2013-2025 + Agroindustri + 10/03/2026, 17:21 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 17:21 + WIB + + + + + + + + + + + + Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 16.659,4 per Dolar AS (Rabu, 26 November 2025) + Pasar + 10/03/2026, 17:15 + WIB + + + + + + + + + + + + + Volume Ekspor SITC Kode 42 Minyak dan Lemak Nabati Periode 2020-2025 + Pertambangan + 10/03/2026, 17:13 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Daging Ayam di Pasar Modern Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 17:03 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini (10/3) di Lampung: Harga Beras, Daging Ayam dan Cabai Rawit Naik + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 16:53 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_keuangan_statistik_692d051261c85_penyaluran-pembiayaan-rumah-bp-tapera-meningkat-pada-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_keuangan_statistik_692d051261c85_penyaluran-pembiayaan-rumah-bp-tapera-meningkat-pada-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a5c8de51462ce9bd79ac5926e89ff59d451eebf --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_keuangan_statistik_692d051261c85_penyaluran-pembiayaan-rumah-bp-tapera-meningkat-pada-2025.md @@ -0,0 +1,852 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/keuangan/statistik/692d051261c85/penyaluran-pembiayaan-rumah-bp-tapera-meningkat-pada-2025 +title: "Penyaluran Pembiayaan Rumah BP Tapera Meningkat pada 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:26 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Penyaluran Pembiayaan Rumah BP Tapera Meningkat pada 2025 + +Menurut data BP Tapera, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) meningkat pada 2025. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Penyaluran Pembiayaan Rumah BP Tapera Meningkat pada 2025”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) meningkat pada tahun ini. FLPP adalah program dukungan pembiayaan atau subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang dananya bersumber dari anggaran pemerintah dan dikelola BP Tapera. Pada 2010, BP Tapera hanya menyalurkan FLPP untuk pembiayaan 7.959 unit rumah. Setelah itu penyalurannya berfluktuasi dengan kecenderungan naik, seperti terlihat pada grafik. Adapun sejak awal tahun ini sampai 27 November 2025, FLPP sudah disalurkan untuk pembiayaan 231.343 unit rumah, rekor tertinggi baru sejak awal peluncuran program FLPP tahun 2010. Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, rekor ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 7.785 pengembang yang membangun 12.450 perumahan di 33 provinsi dan 399 kabupaten/kota. "Berbagai profesi menikmati manfaat dari penyaluran dana FLPP ini di seluruh Indonesia," kata Heru dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025). Berikut 5 profesi penerima FLPP terbanyak per 27 November 2025: "Penerima dana FLPP sebagian besar pihak swasta sebanyak 74,62%, diikuti oleh wiraswasta sebesar 13,19%, PNS 7,33%, TNI 1,95%, dan lainnya sebanyak 2,91%," ujar Heru. (Baca: Anggaran Rumah FLPP Naik Jadi Rp25,1 Triliun pada 2026 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Penyaluran Pembiayaan Rumah BP Tapera Meningkat pada 2025 Data Terkait Sebaran Sentimen Warganet terhadap Kelas Menengah di TikTok Maret 2026 Laba Bangun Kosambi (CBDK) Melejit 47,53% pada 2025 Rata-Rata Anggaran Penduduk Kabupaten Sragen untuk Membeli Pepaya Muda Rp222 per Kapita per Minggu Laba PANI Milik Aguan Meroket 83,89% pada 2025 Laba Lippo Karawaci (LPKR) Anjlok 97% pada 2025 Penduduk Kabupaten Banyuwangi Mengeluarkan Rp36 per Kapita per Minggu untuk Membeli Gabus Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Nikel Harga Perak Karet Kedelai harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Keuangan + + + Premium + + + + Penyaluran Pembiayaan Rumah BP Tapera Meningkat pada 2025 + + + + + + Akbar Ridwan + 06/12/2025 12:17 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Menurut data BP Tapera, realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) meningkat pada 2025. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Penyaluran Pembiayaan Rumah BP Tapera Meningkat pada 2025”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Realisasi Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan/FLPP BP Tapera di Indonesia (2010-2025)* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Menurut data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan ( FLPP ) meningkat pada tahun ini. + FLPP adalah program dukungan pembiayaan atau subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang dananya bersumber dari anggaran pemerintah dan dikelola BP Tapera. + Pada 2010, BP Tapera hanya menyalurkan FLPP untuk pembiayaan 7.959 unit rumah. Setelah itu penyalurannya berfluktuasi dengan kecenderungan naik, seperti terlihat pada grafik. + Adapun sejak awal tahun ini sampai 27 November 2025, FLPP sudah disalurkan untuk pembiayaan 231.343 unit rumah, rekor tertinggi baru sejak awal peluncuran program FLPP tahun 2010. + Menurut Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, rekor ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan 39 bank penyalur, 22 asosiasi pengembang, dan 7.785 pengembang yang membangun 12.450 perumahan di 33 provinsi dan 399 kabupaten/kota. + "Berbagai profesi menikmati manfaat dari penyaluran dana FLPP ini di seluruh Indonesia," kata Heru dalam siaran pers, Jumat (28/11/2025). + Berikut 5 profesi penerima FLPP terbanyak per 27 November 2025: + + Buruh: 42.609 unit rumah + Guru: 2.090 unit rumah + Tenaga kesehatan: 1.448 unit rumah + Anggota Polri: 894 unit rumah + Perawat: 692 unit rumah + + "Penerima dana FLPP sebagian besar pihak swasta sebanyak 74,62%, diikuti oleh wiraswasta sebesar 13,19%, PNS 7,33%, TNI 1,95%, dan lainnya sebanyak 2,91%," ujar Heru. + (Baca: Anggaran Rumah FLPP Naik Jadi Rp25,1 Triliun pada 2026 ) + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #FLPP + + + #Realisasi FLPP + + + #Perumahan + + + #Perumahan Subsidi + + + #rumah subsidi + + + #program pemerintah + + + #Tempat Tinggal + + + #Rumah + + + #Properti Residensial + + + #Properti + + + #Pasar Properti + + + #Kredit Rumah + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Sebaran Sentimen Warganet terhadap Kelas Menengah di TikTok Maret 2026 + + + + + + + + + + + Laba Bangun Kosambi (CBDK) Melejit 47,53% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-Rata Anggaran Penduduk Kabupaten Sragen untuk Membeli Pepaya Muda Rp222 per Kapita per Minggu + + + + + + + + + + + Laba PANI Milik Aguan Meroket 83,89% pada 2025 + + + + + + + + + + + Laba Lippo Karawaci (LPKR) Anjlok 97% pada 2025 + + + + + + + + + + Penduduk Kabupaten Banyuwangi Mengeluarkan Rp36 per Kapita per Minggu untuk Membeli Gabus + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Seram Bagian Barat 08-19 Mar/26 + Demografi + 11/03/2026, 16:41 + WIB + + + + + + + + + + + + PDB Paritas Daya Beli (PPP) Slovakia 2015 - 2024 + PDB + 11/03/2026, 16:34 + WIB + + + + + + + + + + + + + Kredit Bank Umum bukan Lapangan Usaha Total Periode 2015-2025 + Keuangan + 11/03/2026, 16:25 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Timur 2015 - 2024 + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 16:08 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 11/03/2026, 16:08 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini (11/3) di Sumatera Barat: Cabai Merah Naik, Minyak Turun + Ekonomi & Makro + 11/03/2026, 16:04 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Nikel + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_lang_en.md b/raw/databoks.katadata.co.id_lang_en.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..15934f0ebfcaf5d875e10b9834e7b7fa505f8ea5 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_lang_en.md @@ -0,0 +1,1324 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/lang/en +title: "Indonesia Center for Economic and Business Data | Databoks" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:32:56 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Indonesia Center for Economic and Business Data | Databoks + +Your One-Stop Data Solutions Access thousands of trusted sources in one place Unique datasets you won't find elsewhere Download in XLS, PNG, PDF, or embed seamlessly Millions of public and private company data points Explore historical data, download raw insights, and dive into data analysis through dynamic graphs! Produksi Daging Ayam Ras Pedaging adalah data kuantitas yang menggambarkan total bobot karkas daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak ayam ras tipe pedaging (broiler) yang dibudidayakan secara intensif dalam periode waktu tertentu. Ayam ras pedaging dicirikan oleh pertumbuhan cepat dan efisiensi pakan yang tinggi, menjadikannya sumber utama pasokan daging ayam komersial di Indonesia. Angka Produksi Daging Ayam Ras Pedaging ini merupakan indikator vital dalam mengukur kapasitas industri peternakan unggas modern, memantau ketersediaan protein hewani, dan menjadi dasar perencanaan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan nasional. Jumlah Kamar Hotel Non Bintang adalah indikator statistik yang menghitung total ketersediaan unit ruangan untuk menginap pada usaha akomodasi yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi bintang namun tetap menyediakan jasa pelayanan penginapan bagi masyarakat umum. Jumlah Kamar Hotel Non Bintang tersebut mencakup kapasitas dari berbagai jenis penginapan seperti losmen, penginapan remaja, wisma, hingga homestay yang telah memiliki izin usaha resmi namun beroperasi dengan fasilitas standar. Jumlah Penduduk Miskin adalah total jumlah individu di suatu wilayah administratif pada periode waktu spesifik yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK), di mana GK didefinisikan sebagai nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kilokalori) dan kebutuhan dasar non-makanan, sehingga individu dengan rata-rata pengeluaran di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Rata-rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Jasa Keuangan dan Asuransi adalah data yang merepresentasikan rata-rata nominal penerimaan uang yang diperoleh oleh setiap pekerja formal (karyawan, buruh, atau pegawai) yang bekerja di sektor jasa keuangan dan asuransi (misalnya bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan asuransi) selama satu bulan, setelah dipotong pajak, iuran, atau potongan wajib lainnya, di suatu wilayah. Ini berfungsi sebagai indikator vital untuk mengukur kesejahteraan ekonomi pekerja di sektor strategis ini, daya beli, dan standar hidup mereka. Data ini krusial untuk analisis ketenagakerjaan dan perencanaan kebijakan pengupahan sektoral yang kompetitif. Uang kartal beredar di luar bank umum dan bpr tercatat dalam neraca analitis otoritas moneter dikompilasi dari Bank Indonesia (BI). Data diproduksi bulanan dengan satuan rp miliar. Data ini tersedia untuk periode 2010-2023. Persentase status gizi bayi usia 0-23 bulan (baduta) menurut provinsi : total stunting dikompilasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Data diproduksi tahunan dengan satuan persen. Data ini tersedia untuk periode 2015-2018. Persentase Status Gizi Bayi Usia 0-23 Bulan (Persen). Total (stunting) dengan Indek Tinggi Badan Dibanding Umur Menurut Provinsi_Profil Data Kesehatan-Kemenkes Jumlah Rumah Ibadah : Pura (Hindu) adalah data yang merepresentasikan total keseluruhan sarana peribadatan resmi umat Hindu yang terdaftar dan berfungsi di suatu wilayah atau yurisdiksi. Jumlah Rumah Ibadah : Pura (Hindu) berfungsi sebagai indikator vital untuk mengukur ketersediaan infrastruktur keagamaan bagi populasi penganut Hindu, yang mencerminkan tingkat kebutuhan dan aktivitas spiritual mereka. Data ini krusial untuk perencanaan sosial keagamaan, pemeliharaan situs budaya, dan pengembangan fasilitas publik yang mendukung kerukunan umat beragama di daerah. NTP (Nilai Tukar Petani) (2018=100) Bulanan adalah rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dihitung berdasarkan provinsi secara bulanan dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. NTP mengukur daya beli petani dan fluktuasi ekonomi sektor pertanian di tingkat daerah setiap bulan. Angka di atas 100 menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani, mengindikasikan peningkatan daya beli petani. Sebaliknya, angka di bawah 100 menunjukkan penurunan daya beli petani. Up-to-date factual data and information from trusted sources, carefully curated for you. The Katadata ESG Index is an independent assessment of the sustainability performance of publicly listed companies on the Indonesia Stock Exchange and several state-owned enterprises (SOEs) that make. We are here to provide tools to help business to take strategic decision of potential demand in specific + industry and area. Tools that help you to expand your business area coverage Explore economic fluctuation in + each area over the time through macro economy indicators Tools that help you to expand your business area coverage Providing news and + keywords sentiment Trusted reports and publications in economics, finance, industry, technology, and more. Ready to help you make informed decisions. Easy-to-understand data and fact visualizations with captivating visuals. Get complete access to Databoks exclusive data and features by subscribing. Please visit the article page you wish to access. Organisasi atau institusi Anda ingin mengakses seluruh layanan kami? Dapatkan harga khusus dengan berlangganan secara kolektif! You can reach us via email or phone. Trusted and updated data in one place. + + Explore now. Trending Topics Why Choose Databoks? Databoks Fact Sheet Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi Jumlah Kamar Hotel Non Bintang Menurut Provinsi Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi: Perkotaan Rata-rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Jasa Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi Uang Kartal Beredar di luar Bank Umum dan BPR Tercatat dalam Neraca Analitis Otoritas Moneter Persentase Status Gizi Bayi Usia 0-23 Bulan (Baduta) Menurut Provinsi : Total Stunting Jumlah Rumah Ibadah : Pura (Hindu) Menurut Provinsi Anggaran/Pagu APBD Menurut Provinsi (Data Kemenkeu) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya NTP (Nilai Tukar Petani) Menurut Provinsi (2018=100) Bulanan: Petani All IDX Stock Sectors Fall, Basic Materials and Transportation the Lowest (Friday, March 13, 2026) JCI Plunges to Around 7,100 (Friday, March 13, 2026) 10 Best-Selling Instant Noodle and Pasta Brands on Indonesian E-Commerce During Ramadan 2025 BPOM Finds Food Products Without Distribution Permits Ahead of Eid al-Fitr Pertamina Geothermal's (PGEO) Profits Drop 14% in 2025 Bank Jago's (ARTO) Profit Soared 115% in 2025 15 Main Export Destinations of Indonesia's Non-Oil and Gas Processing Industry in January 2026 Bukalapak (BUKA) Posts Profit in 2025 with Soaring Revenue Jakarta, the Most Densely Populated Province in Indonesia in Early 2026 Indonesia's Central Government Spending Surges by 63% by the End of February 2026 Copper Price Commodity Prices prices apply Rubber Soya bean wheat price Coffee prices food production Gold Price Protestant Church Free Rp50.000 Rp450.000 Rp150.000 Rp1.200.000 Rp300.000 Rp3.000.000 Rp10.000 Trusted and updated data in one place. + + Explore now. + + + + + Trending Topics + + + + Copper Price + + + + + Commodity Prices + + + + + prices apply + + + + + Rubber + + + + + Soya bean + + + + + wheat price + + + + + Coffee prices + + + + + food production + + + + + Gold Price + + + + + Protestant Church Why Choose Databoks? + Your One-Stop Data Solutions + + + + + + + + + + + Comprehensive Data Aggregation + Access thousands of trusted sources in one place + + + + + + + + + + + + Exclusive Survey Insights + Unique datasets you won't find elsewhere + + + + + + + + + + + + + Flexible Formats + Download in XLS, PNG, PDF, or embed seamlessly + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Extensive Coverage + Millions of public and private company data points + + + + + + + + Databoks Fact Sheet + + + + + + 170K+ + Data Stories + + + 2.000+ + Data Stories Sources + + + + + + Our Data Series cover data of: + + + + 1M+ + Data Series Entries + + + 105 + Trusted Sources + + + + + + 2.700+ + Indicators + + + 6 + Categories + + + 35 + Subcategories NEW + + + Data Series + + + + + + Explore historical data, download raw insights, and dive into data analysis through dynamic graphs! + + + + + + + + + + + + + + + Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi + + + 31/12/2025 00:00 + WIB + + + + Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi + + + + Produksi Daging Ayam Ras Pedaging adalah data kuantitas yang menggambarkan total bobot karkas daging yang dihasilkan dari pemotongan ternak ayam ras tipe pedaging (broiler) yang dibudidayakan secara intensif dalam periode waktu tertentu. Ayam ras pedaging dicirikan oleh pertumbuhan cepat dan efisiensi pakan yang tinggi, menjadikannya sumber utama pasokan daging ayam komersial di Indonesia. Angka Produksi Daging Ayam Ras Pedaging ini merupakan indikator vital dalam mengukur kapasitas industri peternakan unggas modern, memantau ketersediaan protein hewani, dan menjadi dasar perencanaan kebijakan stabilisasi harga dan pasokan pangan nasional. + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Kamar Hotel Non Bintang + + + 31/12/2025 00:00 + WIB + + + + Jumlah Kamar Hotel Non Bintang Menurut Provinsi + + + + Jumlah Kamar Hotel Non Bintang adalah indikator statistik yang menghitung total ketersediaan unit ruangan untuk menginap pada usaha akomodasi yang tidak memenuhi kriteria klasifikasi bintang namun tetap menyediakan jasa pelayanan penginapan bagi masyarakat umum. Jumlah Kamar Hotel Non Bintang tersebut mencakup kapasitas dari berbagai jenis penginapan seperti losmen, penginapan remaja, wisma, hingga homestay yang telah memiliki izin usaha resmi namun beroperasi dengan fasilitas standar. + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk Miskin: Perkotaan + + + 30/09/2025 00:00 + WIB + + + + Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi: Perkotaan + + + + Jumlah Penduduk Miskin adalah total jumlah individu di suatu wilayah administratif pada periode waktu spesifik yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK), di mana GK didefinisikan sebagai nilai pengeluaran minimum per kapita per bulan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kilokalori) dan kebutuhan dasar non-makanan, sehingga individu dengan rata-rata pengeluaran di bawah batas tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. + + + + + + + + + + + + + + Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi + + + 28/02/2025 00:00 + WIB + + + + Rata-rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Jasa Keuangan dan Asuransi Menurut Provinsi + + + + Rata-rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Jasa Keuangan dan Asuransi adalah data yang merepresentasikan rata-rata nominal penerimaan uang yang diperoleh oleh setiap pekerja formal (karyawan, buruh, atau pegawai) yang bekerja di sektor jasa keuangan dan asuransi (misalnya bank, lembaga pembiayaan, atau perusahaan asuransi) selama satu bulan, setelah dipotong pajak, iuran, atau potongan wajib lainnya, di suatu wilayah. Ini berfungsi sebagai indikator vital untuk mengukur kesejahteraan ekonomi pekerja di sektor strategis ini, daya beli, dan standar hidup mereka. Data ini krusial untuk analisis ketenagakerjaan dan perencanaan kebijakan pengupahan sektoral yang kompetitif. + + + + + + + + + + + + + + Uang Kartal di Luar Bank Umum dan BPR + + + 31/12/2024 00:00 + WIB + + + + Uang Kartal Beredar di luar Bank Umum dan BPR Tercatat dalam Neraca Analitis Otoritas Moneter + + + + Uang kartal beredar di luar bank umum dan bpr tercatat dalam neraca analitis otoritas moneter dikompilasi dari Bank Indonesia (BI). Data diproduksi bulanan dengan satuan rp miliar. Data ini tersedia untuk periode 2010-2023. + + + + + + + + + + + + + + Total Stunting + + + 31/12/2018 00:00 + WIB + + + + Persentase Status Gizi Bayi Usia 0-23 Bulan (Baduta) Menurut Provinsi : Total Stunting + + + + Persentase status gizi bayi usia 0-23 bulan (baduta) menurut provinsi : total stunting dikompilasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Data diproduksi tahunan dengan satuan persen. Data ini tersedia untuk periode 2015-2018. Persentase Status Gizi Bayi Usia 0-23 Bulan (Persen). Total (stunting) dengan Indek Tinggi Badan Dibanding Umur Menurut Provinsi_Profil Data Kesehatan-Kemenkes + + + + + + + + + + + + + + Pura (Hindu) + + + 31/12/2024 00:00 + WIB + + + + Jumlah Rumah Ibadah : Pura (Hindu) Menurut Provinsi + + + + Jumlah Rumah Ibadah : Pura (Hindu) adalah data yang merepresentasikan total keseluruhan sarana peribadatan resmi umat Hindu yang terdaftar dan berfungsi di suatu wilayah atau yurisdiksi. Jumlah Rumah Ibadah : Pura (Hindu) berfungsi sebagai indikator vital untuk mengukur ketersediaan infrastruktur keagamaan bagi populasi penganut Hindu, yang mencerminkan tingkat kebutuhan dan aktivitas spiritual mereka. Data ini krusial untuk perencanaan sosial keagamaan, pemeliharaan situs budaya, dan pengembangan fasilitas publik yang mendukung kerukunan umat beragama di daerah. + + + + + + + + + + + + + + Anggaran/Pagu APBD Menurut Provinsi (Data Kemenkeu) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya + + + 31/12/2024 00:00 + WIB + + + + Anggaran/Pagu APBD Menurut Provinsi (Data Kemenkeu) : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Tukar Petani (Bulanan): Petani + + + 28/02/2026 00:00 + WIB + + + + NTP (Nilai Tukar Petani) Menurut Provinsi (2018=100) Bulanan: Petani + + + + NTP (Nilai Tukar Petani) (2018=100) Bulanan adalah rasio indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, dihitung berdasarkan provinsi secara bulanan dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. NTP mengukur daya beli petani dan fluktuasi ekonomi sektor pertanian di tingkat daerah setiap bulan. Angka di atas 100 menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani, mengindikasikan peningkatan daya beli petani. Sebaliknya, angka di bawah 100 menunjukkan penurunan daya beli petani. Data Stories + + + + + Up-to-date factual data and information from trusted sources, carefully curated for you. + + + + + + + + + + + + + + + + Market + + 13/03/2026 17:11 + WIB + All IDX Stock Sectors Fall, Basic Materials and Transportation the Lowest (Friday, March 13, 2026) + + + + + + + + + + + + + + Market + + 13/03/2026 17:08 + WIB + JCI Plunges to Around 7,100 (Friday, March 13, 2026) + + + + + + + + + + + + + + + + + + Food Beverage Tobacco + + 13/03/2026 16:54 + WIB + 10 Best-Selling Instant Noodle and Pasta Brands on Indonesian E-Commerce During Ramadan 2025 + + + + + + + + + + + + + + + Consumer Products + + 13/03/2026 16:35 + WIB + BPOM Finds Food Products Without Distribution Permits Ahead of Eid al-Fitr + + + + + + + + + + + + + + + Market + + 13/03/2026 16:20 + WIB + Pertamina Geothermal's (PGEO) Profits Drop 14% in 2025 + + + + + + + + + + + + + + + Market + + 13/03/2026 15:57 + WIB + Bank Jago's (ARTO) Profit Soared 115% in 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + Trade + + 13/03/2026 15:47 + WIB + 15 Main Export Destinations of Indonesia's Non-Oil and Gas Processing Industry in January 2026 + + + + + + + + + + + + + + + Market + + 13/03/2026 15:44 + WIB + Bukalapak (BUKA) Posts Profit in 2025 with Soaring Revenue + + + + + + + + + + + + + + + + + + Demographics + + 13/03/2026 15:21 + WIB + Jakarta, the Most Densely Populated Province in Indonesia in Early 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + Economics & Macro + + 13/03/2026 14:10 + WIB + Indonesia's Central Government Spending Surges by 63% by the End of February 2026 Katadata ESG Index + + + + + The Katadata ESG Index is an independent assessment of the sustainability performance of publicly listed companies on the Indonesia Stock Exchange and several state-owned enterprises (SOEs) that make. + + + + + + + + + + See more We are here to provide tools to help business to take strategic decision of potential demand in specific + industry and area. + + + + + + + + + + + + + + Sales Planning Tools + Tools that help you to expand your business area coverage + Explore Tools + + + + + + + + + + + + Macroeconomics + Explore economic fluctuation in + each area over the time through macro economy indicators + Explore Tools + + + + + + + + + + + Sales Planning Tools + Tools that help you to expand your business area coverage + Explore Tools + + + + + + + + + + + Media Monitoring + Providing news and + keywords sentiment + Explore Tools Publications + + + + + Trusted reports and publications in economics, finance, industry, technology, and more. Ready to help you make informed decisions. + + + + + + + + + + + + + + BARU + + + + + Kelas Menengah di Ambang Kerentanan + + + + Produk dan Konsumen + + + + + + + + + + + + + + + Dari Alternatif Menjadi Imperatif: Peran Vital Industri Pindar bagi Ekonomi Digital Indonesia + + + + Digital dan Teknologi + + + Ekonomi dan Keuangan + + + + + + + + + + + + + + + Persepsi Organisasi Masyarakat (ORMAS) Terhadap Pemberian Konsensi Tambang + + + + Sosial dan Kebijakan Publik + + + + + + + + + + + + + + + Indonesia Middle Classin Motion: Smarter Choice, Wiser Spending + + + + Produk dan Konsumen + + + + + + + + + + + + + + + Survei Dampak Rencana Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 dalam Perspektif Transisi Berkeadilan + + + + Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + Self-Care Lebih dari Sekadar Penampilan + + + + Produk dan Konsumen + + + + + + + + + + + + + + + Mindful Eating Lebih Dari Sekedar Kenyang + + + + Produk dan Konsumen + + + + + + + + + + + + + + + Menjaga Kesehatan Mental Dengan Sehat Finansial + + + + Ekonomi dan Keuangan + + + Produk dan Konsumen Infographics + + + + + Easy-to-understand data and fact visualizations with captivating visuals. Databoks Subscription Plan + + Get complete access to Databoks exclusive data and features by subscribing. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Starter + Access to 'Free' and 'Lite' Data Stories, login required + + + + + Free + + + + + + + + + + + + + Access 'content only' for articles labeled 'Lite'. Does not include Download and Source features. + + + + Embed charts + + + + + With ads + + + + + + + + + + + + Basic + Most recommended package + + + Rp100.000 + + Rp50.000 + /month + + + + + + + + + + + + All Starter features + + + + Access to 60 articles labeled 'Premium' + + + + Download images + + + + Download PDF + + + + Download XLS + + + + Embed charts, for Free and Lite articles + + + + Data source information + + + + + No ads + + + + + + + + + + + + Basic + Most recommended package + + + Rp900.000 + + Rp450.000 + /year + + + + + + + + + + + + All Starter features + + + + Access to 60 articles labeled 'Premium' + + + + Download images + + + + Download PDF + + + + Download XLS + + + + Embed charts, for Free and Lite articles + + + + Data source information + + + + + No ads + + + + + + + + + + + + Professional + Meets all your data needs + + + Rp300.000 + + Rp150.000 + /month + + + + + + + + + + + + All Basic features + + + + Unlimited access to articles labeled 'Premium' + + + + Access to 10 articles labeled 'Multiple Data' (if quota runs out, can purchase individually) + + + + + No ads + + + + + + + + + + + + Professional + Fulfills all your data needs + + + Rp2.400.000 + + Rp1.200.000 + /year + + + + + + + + + + + + All Basic features + + + + Unlimited access to articles labeled “Premium” + + + + Access to 10 articles labeled “Multiple Data” (if the quota runs out, you can purchase individually) + + + + + No ads + + + + + + + + + + + + + NEW + Ultimate + A data package to support decision-making + + + Rp500.000 + + Rp300.000 + /month + + + + + + + + + + + + All features of Professional + + + + Full access to Data Series (historical data, data comparisons, regency/city-level data, and more) + + + + 2,300+ indicators from 70+ official sources (since the 1990s) + + + + + No ads + + + + + + + + + + + + NEW + Ultimate + A data package to support decision-making + + + Rp6.000.000 + + Rp3.000.000 + /year + + + + + + + + + + + + All features of Professional + + + + Full access to Data Series (historical data, data comparisons, regency/city-level data, and more) + + + + 2,300+ indicators from 70+ official sources (since the 1990s) + + + + + No ads + + + + + + + + + + + + + + + + + Retail + Access “Premium” articles individually + Please visit the article page you wish to access. + + + starting from + Rp10.000 + /article + + + + + + + + + + + Institutional + + Organisasi atau institusi Anda ingin mengakses seluruh layanan kami? Dapatkan harga khusus dengan berlangganan secara kolektif! + + + + + Contact Us + + + + + + + + + + + + + + + + + + See more Contact + + You can reach us via email or phone. + + + + + + + + Email + + + databoks@katadata.co.id + + + + + Phone + + + (021) 7209195 + (021) 7209196 + + + + + Address + + + + Blok M Plaza, Jl. Bulungan No.76 Lt. 8, Kec. Kby. Baru, Daerah + Khusus Ibukota Jakarta 12130 diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_4bb893396abadbf_populasi-sapi-potong-di-kep-bangka-belitung-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_4bb893396abadbf_populasi-sapi-potong-di-kep-bangka-belitung-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b46e67f6ccb133e4fbdfe03384b04dd07fdf05d --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_4bb893396abadbf_populasi-sapi-potong-di-kep-bangka-belitung-2024.md @@ -0,0 +1,911 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/4bb893396abadbf/populasi-sapi-potong-di-kep-bangka-belitung-2024 +title: "Populasi Sapi Potong di Kep. Bangka Belitung | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:30:27 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Populasi Sapi Potong di Kep. Bangka Belitung | 2024 + +Pertumbuhan positif di Papua Barat mengindikasikan potensi pengembangan sektor peternakan sapi potong di wilayah tersebut. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat populasi sapi potong di Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2024 sebanyak 19.741 Ekor. Data historis menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 28,59%. Peningkatan ini membawa Kep. Bangka Belitung menduduki peringkat ke-17 di Pulau Sumatera dan peringkat ke-59 secara nasional. Pertumbuhan populasi sapi potong di Kep. Bangka Belitung cenderung fluktuatif dalam dua dekade terakhir. Fluktuasi ini ditandai dengan periode peningkatan signifikan, diikuti dengan penurunan, sebelum kembali meningkat. Tahun 2024 mencatat kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, namun masih di bawah capaian pertumbuhan pada tahun 2003 yang mencapai 230,41%. Pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2019-2023). (Baca: Persentase Jalan Kabupaten Kota Kondisi Mantap Periode 2014-2023 ) Jika dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir (2021-2023), populasi sapi potong di Kep. Bangka Belitung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Rata-rata populasi sapi potong dalam tiga tahun terakhir adalah sekitar 17.160 Ekor. Peningkatan menjadi 19.741 Ekor pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan di wilayah ini mengalami perbaikan. Posisi Kep. Bangka Belitung di Pulau Sumatera stabil di peringkat 17 untuk populasi sapi potong. Secara nasional, peringkatnya menunjukkan peningkatan dari peringkat 61 pada tahun 2022 menjadi 59 pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2003, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2004 dengan kontraksi turun 79.35%. Anomali dalam data terlihat pada tahun 2004, di mana terjadi penurunan signifikan. Namun, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan cenderung stabil, dengan peningkatan yang cukup konsisten. Data BPS ini memberikan gambaran bahwa Kep. Bangka Belitung memiliki potensi dalam pengembangan sektor peternakan sapi potong, meskipun perlu adanya strategi untuk mengatasi fluktuasi yang mungkin terjadi di masa depan. (Baca: Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Aneka Barang dan Jasa Kab. Tambrauw | 2024 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Populasi Sapi Potong di Kep. Bangka Belitung | 2024 Populasi Sapi Potong di Kep. Bangka Belitung | 2024 Data Terkait Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bitung Naik Jadi 10,05 Tahun Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Fiji pada 2023 Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Bangkit dari Rugi, Superbank Cetak Laba Rp99,68 Miliar pada 2025 Persentase Angkatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja di Sumatera Selatan | 2025 Info Gempa Rabu, 11 Maret 2026 di Tojo Una Una 5 M, Tak Berpotensi Tsunami Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Nikel Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Nilai Investasi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Lite + + + + Populasi Sapi Potong di Kep. Bangka Belitung | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 22/12/2025 07:47 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Pertumbuhan positif di Papua Barat mengindikasikan potensi pengembangan sektor peternakan sapi potong di wilayah tersebut. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Populasi Sapi Potong di Kep. Bangka Belitung | 2024 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong di Kep. Bangka Belitung 2001 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat populasi sapi potong di Provinsi Kep. Bangka Belitung pada tahun 2024 sebanyak 19.741 Ekor. Data historis menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat sebesar 28,59%. Peningkatan ini membawa Kep. Bangka Belitung menduduki peringkat ke-17 di Pulau Sumatera dan peringkat ke-59 secara nasional. Pertumbuhan populasi sapi potong di Kep. Bangka Belitung cenderung fluktuatif dalam dua dekade terakhir. Fluktuasi ini ditandai dengan periode peningkatan signifikan, diikuti dengan penurunan, sebelum kembali meningkat. Tahun 2024 mencatat kenaikan tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, namun masih di bawah capaian pertumbuhan pada tahun 2003 yang mencapai 230,41%. Pertumbuhan ini jauh lebih baik jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2019-2023). (Baca: Persentase Jalan Kabupaten Kota Kondisi Mantap Periode 2014-2023 ) Jika dibandingkan rata-rata 3 tahun terakhir (2021-2023), populasi sapi potong di Kep. Bangka Belitung mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Rata-rata populasi sapi potong dalam tiga tahun terakhir adalah sekitar 17.160 Ekor. Peningkatan menjadi 19.741 Ekor pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan di wilayah ini mengalami perbaikan. Posisi Kep. Bangka Belitung di Pulau Sumatera stabil di peringkat 17 untuk populasi sapi potong. Secara nasional, peringkatnya menunjukkan peningkatan dari peringkat 61 pada tahun 2022 menjadi 59 pada tahun 2024. Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2003, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2004 dengan kontraksi turun 79.35%. Anomali dalam data terlihat pada tahun 2004, di mana terjadi penurunan signifikan. Namun, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan cenderung stabil, dengan peningkatan yang cukup konsisten. Data BPS ini memberikan gambaran bahwa Kep. Bangka Belitung memiliki potensi dalam pengembangan sektor peternakan sapi potong, meskipun perlu adanya strategi untuk mengatasi fluktuasi yang mungkin terjadi di masa depan. (Baca: Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Aneka Barang dan Jasa Kab. Tambrauw | 2024 ) Banten Banten mencatatkan populasi sapi potong sebanyak 23.333 Ekor, menduduki peringkat ke-9 di Pulau Jawa. Meski memiliki populasi yang lebih tinggi dari Kep. Bangka Belitung, Banten mengalami penurunan turun 3,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini juga terlihat dari selisih nilai dengan tahun sebelumnya yang turun 740 Ekor. Posisi Banten secara nasional sama dengan Kep. Bangka Belitung, menempati urutan ke-57. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun populasi sapi potong di Banten lebih besar, pertumbuhan sektor ini sedang mengalami perlambatan. Papua Barat Provinsi Papua Barat, dengan populasi sapi potong sebesar 17.247 Ekor, menduduki peringkat ke-3 di Pulau Papua. Pertumbuhan di Papua Barat cukup baik, yaitu 3.64%, dengan selisih nilai 606 Ekor dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan Kep. Bangka Belitung, populasi sapi potong di Papua Barat lebih rendah. Secara nasional, Papua Barat berada di peringkat ke-61. Pertumbuhan positif di Papua Barat mengindikasikan potensi pengembangan sektor peternakan sapi potong di wilayah tersebut. + + + + + Tags + + + #Bangka Belitung + + + #Sapi Potong + + + #populasi sapi perah + + + #populasi muslim + + + #populasi Yahudi + + + #populasi Israel + + + #Kep. Bangka Belitung + + + #kambing potong + + + #kepabeanan + + + #Populasi + + + #Kepulauan Bangka Belitung + + + #Papua + + + #Sapi + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bitung Naik Jadi 10,05 Tahun + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Fiji pada 2023 + + + + + + + + + + Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Bangkit dari Rugi, Superbank Cetak Laba Rp99,68 Miliar pada 2025 + + + + + + + + + + + Persentase Angkatan Kerja terhadap Jumlah Penduduk Usia Kerja di Sumatera Selatan | 2025 + + + + + + + + + + Info Gempa Rabu, 11 Maret 2026 di Tojo Una Una 5 M, Tak Berpotensi Tsunami + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Cek Harga Emas Hari Ini Rabu, 11 Maret 2026: Naik ke Rp3,09 Juta + Pertambangan + 11/03/2026, 11:46 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 11/03/2026, 11:18 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Banyumas + Ketenagakerjaan + 11/03/2026, 11:18 + WIB + + + + + + + + + + + + + Umur Harapan Hidup Periode 2013-2024 + Keuangan + 11/03/2026, 11:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + 10 Kripto Volume Terbesar 24 Jam (11 Maret 2026 10:22 WIB) + Pasar + 11/03/2026, 11:10 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bitung Naik Jadi 10,05 Tahun + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 11:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Nikel + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Nilai Investasi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_5c5ba81b3815d8d_angka-partisipasi-murni-apm-sd-di-aceh-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_5c5ba81b3815d8d_angka-partisipasi-murni-apm-sd-di-aceh-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a1ea73f39b9e356a6b88709d01dba79118a7b3f7 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_5c5ba81b3815d8d_angka-partisipasi-murni-apm-sd-di-aceh-2024.md @@ -0,0 +1,871 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/5c5ba81b3815d8d/angka-partisipasi-murni-apm-sd-di-aceh-2024 +title: "Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Aceh | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:49 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Aceh | 2024 + +Nilai ini mengalami penurunan sebesar 1.16% dibandingkan tahun 2023, dan jauh lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 99.33%. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Provinsi Aceh pada tahun 2024 sebesar 97.96%. Data historis menunjukkan APM Aceh mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun 1996 hingga 2024, dimulai dari 92.98% pada 1996 dan mencapai puncaknya sebesar 99.12% pada tahun 2020. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2010 dan 2011 dengan selisih 0.9%, sedangkan penurunan terbesar terjadi antara tahun 2011 dan 2012 dengan selisih -4.81%. Pada tahun 2024, APM Aceh mengalami penurunan sebesar 1.01% dibandingkan tahun 2023, dan nilainya lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir (99.02%) serta rata-rata lima tahun terakhir (99.05%). (Baca: Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Naik Selama Tiga Hari Terakhir ) Ranking APM Aceh di Pulau Sumatera pada tahun 2024 turun menjadi peringkat 8, dari peringkat 4 pada tahun 2023. Secara nasional, Aceh menempati peringkat 21 pada 2024, turun dari peringkat 7 pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan posisi APM Aceh semakin rendah dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan seluruh Indonesia pada tahun terakhir. Provinsi Gorontalo menempati peringkat 1 di Pulau Sulawesi dan peringkat 18 secara nasional untuk APM SD pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 98.2%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.49% dibandingkan tahun 2023, dan sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata dua tahun sebelumnya (98.74%). Pertumbuhan APM Gorontalo pada tahun 2024 turun 0.5%, menunjukkan kondisi yang sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, posisi ranking Gorontalo masih lebih baik dibandingkan Aceh baik di tingkat pulau maupun nasional. Provinsi Jambi yang berada di Pulau Sumatera menempati peringkat 7 di pulau tersebut dan peringkat 19 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 98.17%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 1.16% dibandingkan tahun 2023, dan jauh lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 99.33%. Pertumbuhan APM Jambi pada tahun 2024 turun 1.17%, yang merupakan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan provinsi lain di kelompok perbandingan. Ranking Jambi di Sumatera lebih tinggi dibandingkan Aceh pada tahun 2024, meskipun kedua provinsi mengalami penurunan nilai. (Baca: Harga Cabai Merah di Pasar Modern Periode Maret 2025-2026 ) Provinsi Banten di Pulau Jawa menempati peringkat 6 di pulau tersebut dan peringkat 20 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 98.09%. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0.12% dibandingkan tahun 2023, dan sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 97.93%. Pertumbuhan APM Banten pada tahun 2024 sebesar 0.12%, menunjukkan kondisi yang stabil dengan sedikit peningkatan. Meskipun ranking nasional Banten lebih rendah dibandingkan Gorontalo dan Jambi, nilai APM-nya masih lebih tinggi dibandingkan Aceh pada tahun 2024. Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat 2 di Pulau Sulawesi dan peringkat 22 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 97.81%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.6% dibandingkan tahun 2023, dan lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 98.41%. Pertumbuhan APM Sulawesi Selatan pada tahun 2024 turun 0.61%, menunjukkan penurunan yang cukup jelas dibandingkan tahun sebelumnya. Ranking nasional Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan Aceh, namun nilai APM-nya hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Aceh pada tahun 2024. Provinsi Sumatera Utara di Pulau Sumatera menempati peringkat 9 di pulau tersebut dan peringkat 23 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 97.68%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.27% dibandingkan tahun 2023, dan sedikit lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 98%. Pertumbuhan APM Sumatera Utara pada tahun 2024 turun 0.28%, menunjukkan penurunan yang kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Ranking Sumatera Utara di Sumatera lebih rendah dibandingkan Aceh, dan nilai APM-nya juga lebih rendah dibandingkan Aceh pada tahun 2024. Provinsi Sumatera Selatan di Pulau Sumatera menempati peringkat 10 di pulau tersebut dan peringkat 24 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 97.53%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.59% dibandingkan tahun 2023, dan lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 98.08%. Pertumbuhan APM Sumatera Selatan pada tahun 2024 turun 0.6%, menunjukkan penurunan yang cukup jelas dibandingkan tahun sebelumnya. Ranking Sumatera Selatan di Sumatera dan nasional lebih rendah dibandingkan Aceh, dan nilai APM-nya juga lebih rendah dibandingkan Aceh pada tahun 2024. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Aceh | 2024 Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Aceh | 2024 Data Terkait Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Lite + + + + Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Aceh | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 09/03/2026 10:41 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Nilai ini mengalami penurunan sebesar 1.16% dibandingkan tahun 2023, dan jauh lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 99.33%. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Aceh | 2024 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Aceh 1996 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) SD di Provinsi Aceh pada tahun 2024 sebesar 97.96%. Data historis menunjukkan APM Aceh mengalami perkembangan yang berfluktuasi dari tahun 1996 hingga 2024, dimulai dari 92.98% pada 1996 dan mencapai puncaknya sebesar 99.12% pada tahun 2020. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2010 dan 2011 dengan selisih 0.9%, sedangkan penurunan terbesar terjadi antara tahun 2011 dan 2012 dengan selisih -4.81%. Pada tahun 2024, APM Aceh mengalami penurunan sebesar 1.01% dibandingkan tahun 2023, dan nilainya lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir (99.02%) serta rata-rata lima tahun terakhir (99.05%). (Baca: Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Naik Selama Tiga Hari Terakhir ) Ranking APM Aceh di Pulau Sumatera pada tahun 2024 turun menjadi peringkat 8, dari peringkat 4 pada tahun 2023. Secara nasional, Aceh menempati peringkat 21 pada 2024, turun dari peringkat 7 pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan posisi APM Aceh semakin rendah dibandingkan provinsi lain di Sumatera dan seluruh Indonesia pada tahun terakhir. Gorontalo Provinsi Gorontalo menempati peringkat 1 di Pulau Sulawesi dan peringkat 18 secara nasional untuk APM SD pada tahun 2024, dengan nilai sebesar 98.2%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.49% dibandingkan tahun 2023, dan sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata dua tahun sebelumnya (98.74%). Pertumbuhan APM Gorontalo pada tahun 2024 turun 0.5%, menunjukkan kondisi yang sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan, posisi ranking Gorontalo masih lebih baik dibandingkan Aceh baik di tingkat pulau maupun nasional. Jambi Provinsi Jambi yang berada di Pulau Sumatera menempati peringkat 7 di pulau tersebut dan peringkat 19 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 98.17%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 1.16% dibandingkan tahun 2023, dan jauh lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 99.33%. Pertumbuhan APM Jambi pada tahun 2024 turun 1.17%, yang merupakan penurunan yang cukup signifikan dibandingkan provinsi lain di kelompok perbandingan. Ranking Jambi di Sumatera lebih tinggi dibandingkan Aceh pada tahun 2024, meskipun kedua provinsi mengalami penurunan nilai. Banten (Baca: Harga Cabai Merah di Pasar Modern Periode Maret 2025-2026 ) Provinsi Banten di Pulau Jawa menempati peringkat 6 di pulau tersebut dan peringkat 20 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 98.09%. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0.12% dibandingkan tahun 2023, dan sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 97.93%. Pertumbuhan APM Banten pada tahun 2024 sebesar 0.12%, menunjukkan kondisi yang stabil dengan sedikit peningkatan. Meskipun ranking nasional Banten lebih rendah dibandingkan Gorontalo dan Jambi, nilai APM-nya masih lebih tinggi dibandingkan Aceh pada tahun 2024. Sulawesi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat 2 di Pulau Sulawesi dan peringkat 22 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 97.81%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.6% dibandingkan tahun 2023, dan lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 98.41%. Pertumbuhan APM Sulawesi Selatan pada tahun 2024 turun 0.61%, menunjukkan penurunan yang cukup jelas dibandingkan tahun sebelumnya. Ranking nasional Sulawesi Selatan lebih rendah dibandingkan Aceh, namun nilai APM-nya hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Aceh pada tahun 2024. Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara di Pulau Sumatera menempati peringkat 9 di pulau tersebut dan peringkat 23 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 97.68%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.27% dibandingkan tahun 2023, dan sedikit lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 98%. Pertumbuhan APM Sumatera Utara pada tahun 2024 turun 0.28%, menunjukkan penurunan yang kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Ranking Sumatera Utara di Sumatera lebih rendah dibandingkan Aceh, dan nilai APM-nya juga lebih rendah dibandingkan Aceh pada tahun 2024. Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan di Pulau Sumatera menempati peringkat 10 di pulau tersebut dan peringkat 24 secara nasional pada tahun 2024, dengan APM SD sebesar 97.53%. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 0.59% dibandingkan tahun 2023, dan lebih rendah dibandingkan nilai dua tahun sebelumnya sebesar 98.08%. Pertumbuhan APM Sumatera Selatan pada tahun 2024 turun 0.6%, menunjukkan penurunan yang cukup jelas dibandingkan tahun sebelumnya. Ranking Sumatera Selatan di Sumatera dan nasional lebih rendah dibandingkan Aceh, dan nilai APM-nya juga lebih rendah dibandingkan Aceh pada tahun 2024. + + + + + Tags + + + #Aceh + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bekasi 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 18:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_86da3866fe71624_jumlah-pekerja-di-sektor-c-industri-pengolahan-di-sulawesi-selatan-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_86da3866fe71624_jumlah-pekerja-di-sektor-c-industri-pengolahan-di-sulawesi-selatan-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c0d5dead64ccddc2a1d997791dfe612c77b24c0a --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_86da3866fe71624_jumlah-pekerja-di-sektor-c-industri-pengolahan-di-sulawesi-selatan-2024.md @@ -0,0 +1,866 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/86da3866fe71624/jumlah-pekerja-di-sektor-c-industri-pengolahan-di-sulawesi-selatan-2024 +title: "Jumlah Pekerja di Sektor C Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:03 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Pekerja di Sektor C Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan | 2024 + +Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebanyak 4.453 pekerja. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Jumlah Pekerja di Sektor C Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan | 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebanyak 4.453 pekerja. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.845 pekerja. Meskipun demikian, jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata tiga tahun sebelumnya (2021-2023) yang sebesar 3.276 pekerja. Jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2019-2023) yang sebesar 2.719 pekerja, jumlah pekerja tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. (Baca: Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Banyumas pada 2024 ) (Baca: Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Jakarta Selatan | 2024 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Pekerja di Sektor C Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan | 2024 Data Terkait Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Informasi dan Komunikasi di Bali | 2025 IHSG Kembali Melemah 0,69% (Rabu, 11 Maret 2026) Terlalu Banyak Pakai AI Bisa Bikin Otak Jadi "Panas" Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Majene | 2024 Impor Kain Rajutan atau Kain Crochet. Indonesia dari North Korea Naik Menjadi US$ 0,29 Juta Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Nikel Harga Perak Karet Kedelai harga gandum Harga kopi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Premium + + + + Jumlah Pekerja di Sektor C Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 15/01/2026 10:38 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebanyak 4.453 pekerja. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Jumlah Pekerja di Sektor C Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan | 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Pekerja di Sektor C Industri Pengolahan di Sulawesi Selatan 2015 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tahun 2024 sebanyak 4.453 pekerja. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5.845 pekerja. Meskipun demikian, jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata tiga tahun sebelumnya (2021-2023) yang sebesar 3.276 pekerja. Jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2019-2023) yang sebesar 2.719 pekerja, jumlah pekerja tahun 2024 masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Secara historis, pertumbuhan tertinggi jumlah pekerja di sektor ini terjadi pada tahun 2023 dengan peningkatan sebesar 239,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, penurunan terbesar terjadi pada tahun 2024 dengan penurunan sebesar 23,82%. Tahun 2023 menjadi anomali karena terjadi lonjakan yang sangat tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. (Baca: Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Banyumas pada 2024 ) Ranking Kabupaten Bantaeng di tingkat pulau Sulawesi untuk jumlah pekerja industri pengolahan pada tahun 2024 adalah peringkat ke-25. Peringkat ini lebih baik dibandingkan tahun 2022 yang berada di peringkat ke-45. Secara nasional, Kabupaten Bantaeng berada di peringkat ke-243. Berdasarkan data perbandingan, beberapa kabupaten/kota di pulau lain menunjukkan performa yang berbeda. Misalnya, Kabupaten Kota Baru di Kalimantan memiliki pertumbuhan -31.35%, menduduki ranking ke-240 se-Indonesia. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami pertumbuhan tinggi 83.83%, menduduki ranking ke-241 secara nasional. Sementara itu, Kota Kupang di Nusa Tenggara dan Bali mengalami pertumbuhan 63%, dengan menduduki ranking ke-246. Secara keseluruhan, jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di Kabupaten Bantaeng mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, namun kemudian diikuti penurunan pada tahun 2024. Meskipun demikian, jumlah pekerja pada tahun 2024 masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata beberapa tahun sebelumnya, menunjukkan potensi pertumbuhan sektor ini di masa depan. Kabupaten Kota Baru Kabupaten Kota Baru, Kalimantan, dengan 4.571 pekerja, menempati urutan ke-240 secara nasional. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 31,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara regional di pulau Kalimantan, kabupaten ini menduduki posisi ke-20. (Baca: Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Jakarta Selatan | 2024 ) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan jumlah pekerja mencapai 4.559 orang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan, mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 83,83%. Peringkatnya secara nasional adalah 241. Peningkatan ini menempatkan kabupaten tersebut di posisi ke-21 di pulau Kalimantan. Kabupaten Kota Waringin Timur Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan, berada di peringkat ke-22 di pulau Kalimantan. Dengan nilai 4.485, kabupaten ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 25,14%. Di tingkat nasional, kabupaten ini menduduki peringkat ke-242. Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi, memiliki 4.451 pekerja dan menempati peringkat ke-26 di pulau Sulawesi. Secara nasional, kabupaten ini berada di urutan ke-244. Penurunan sebesar 36,64% menunjukkan tantangan yang dihadapi sektor ini di wilayah tersebut. Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Sumatera, dengan 4.397 pekerja, menempati urutan ke-63 di pulau Sumatera. Pertumbuhan yang signifikan sebesar 54,77% menempatkan kabupaten ini di peringkat ke-245 secara nasional. Perkembangan ini menunjukkan potensi sektor industri pengolahan di wilayah tersebut. Kota Kupang Kota Kupang, Nusa Tenggara dan Bali, memiliki jumlah pekerja sebanyak 4.370 orang, menempati urutan ke-14 di wilayahnya. Pertumbuhan yang cukup besar, yaitu 63%, membawa kota ini ke peringkat 246 secara nasional. Hal ini menandakan perkembangan positif di sektor industri pengolahan di Kota Kupang. + + + + + Tags + + + #kabupaten kota + + + #kabupaten/kota + + + #Industri Pengolahan + + + #sentra industri + + + #Sektor Industri + + + #sektor pengolahan + + + #sektor investasi + + + #pekerja stres + + + #emiten industri + + + #Kabupaten Kolaka + + + #Kabupaten Tuban + + + #Industri menengah + + + #pekerja seks komersial + + + #industri penerbangan + + + #pekerja miskin + + + #Kabupaten Badung + + + #Kabupaten + + + #pekerja komuter + + + #Industri + + + #sektor + + + #Pekerja + + + #Kota + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Informasi dan Komunikasi di Bali | 2025 + + + + + + + + + + IHSG Kembali Melemah 0,69% (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Terlalu Banyak Pakai AI Bisa Bikin Otak Jadi "Panas" + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Majene | 2024 + + + + + + + + + + Impor Kain Rajutan atau Kain Crochet. Indonesia dari North Korea Naik Menjadi US$ 0,29 Juta + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Manokwari Selatan 08-19 Mar/26 + Demografi + 11/03/2026, 18:47 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,08% ke Level 436,5602 (Rabu, 11 Maret 2026) + Pasar + 11/03/2026, 18:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Jawa Barat 2018 - 2024 + Politik + 11/03/2026, 18:32 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Puskemas dengan Rawat Inap Periode 2014-2024 + Demografi + 11/03/2026, 18:28 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 11/03/2026, 18:12 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini 11 Maret di Jawa Timur: Minyak Naik, Cabai Rawit Turun + Ekonomi & Makro + 11/03/2026, 18:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Nikel + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_b2e766c35e73685_konsumsi-protein-per-kapita-per-hari-gram-di-di-dki-jakarta-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_b2e766c35e73685_konsumsi-protein-per-kapita-per-hari-gram-di-di-dki-jakarta-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e863bf5f2f856f94e7bcc1a445e1f3bd7643be06 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_b2e766c35e73685_konsumsi-protein-per-kapita-per-hari-gram-di-di-dki-jakarta-2024.md @@ -0,0 +1,799 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/b2e766c35e73685/konsumsi-protein-per-kapita-per-hari-gram-di-di-dki-jakarta-2024 +title: "Konsumsi Protein per Kapita per Hari (Gram) di di DKI Jakarta | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:04 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Konsumsi Protein per Kapita per Hari (Gram) di di DKI Jakarta | 2024 + +Meskipun mengalami penurunan sebesar 2.19% dibandingkan tahun sebelumnya, NTB tetap menjadi provinsi dengan konsumsi protein tertinggi di Indonesia. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Konsumsi Protein per Kapita per Hari (Gram) di di DKI Jakarta | 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data historis konsumsi protein per kapita per hari di DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi selama periode 2007-2024. Pada tahun terakhir, 2024, konsumsi protein tercatat sebesar 68.15 gram/hari, mengalami penurunan sebesar 3.54% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir (2022-2024) yaitu 69.1 gram/hari, yang mengindikasikan penurunan konsumsi protein dalam jangka pendek. Jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2020-2024) yaitu 69.5 gram/hari, penurunan tahun 2024 terlihat lebih signifikan. Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi protein di DKI Jakarta cenderung fluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13.5%, sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 turun 7.16%. Anomali terlihat pada tahun 2016 karena terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah beberapa tahun mengalami kenaikan yang stabil. Dibandingkan dengan kondisi tiga tahun sebelumnya (2013-2015), penurunan ini cukup kontras. (Baca: Garis Kemiskinan Non Makanan Periode 2015-2025 ) Pada tahun 2024, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama di pulau Jawa dalam hal konsumsi protein per kapita, menunjukkan bahwa konsumsi protein di Jakarta masih yang tertinggi di pulau Jawa. Namun, secara nasional, DKI Jakarta berada di peringkat ketiga, menunjukkan bahwa ada provinsi lain di luar Jawa yang memiliki tingkat konsumsi protein lebih tinggi. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, DKI Jakarta memiliki nilai konsumsi protein yang lebih tinggi. DKI Jakarta berada di posisi ketiga secara nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat konsumsi protein yang baik di Indonesia. Penurunan tahun 2024 menjadi perhatian untuk dievaluasi faktor-faktor penyebabnya. #### Nusa Tenggara BaratNusa Tenggara Barat (NTB) menduduki peringkat pertama secara nasional dengan konsumsi protein 74.45 gram/hari. Meskipun mengalami penurunan sebesar 2.19% dibandingkan tahun sebelumnya, NTB tetap menjadi provinsi dengan konsumsi protein tertinggi di Indonesia. Rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, meskipun terdapat fluktuasi. (Baca: Data Historis Rata - Rata Upah di Jawa Tengah Periode 2018-2023 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Konsumsi Protein per Kapita per Hari (Gram) di di DKI Jakarta | 2024 Data Terkait Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags erupsi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Premium + + + + Konsumsi Protein per Kapita per Hari (Gram) di di DKI Jakarta | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 10/09/2025 18:01 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Meskipun mengalami penurunan sebesar 2.19% dibandingkan tahun sebelumnya, NTB tetap menjadi provinsi dengan konsumsi protein tertinggi di Indonesia. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Konsumsi Protein per Kapita per Hari (Gram) di di DKI Jakarta | 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Konsumsi Protein per Kapita per Hari (Gram) di di DKI Jakarta 2007 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat data historis konsumsi protein per kapita per hari di DKI Jakarta menunjukkan fluktuasi selama periode 2007-2024. Pada tahun terakhir, 2024, konsumsi protein tercatat sebesar 68.15 gram/hari, mengalami penurunan sebesar 3.54% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir (2022-2024) yaitu 69.1 gram/hari, yang mengindikasikan penurunan konsumsi protein dalam jangka pendek. Jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2020-2024) yaitu 69.5 gram/hari, penurunan tahun 2024 terlihat lebih signifikan. Secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi protein di DKI Jakarta cenderung fluktuatif. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13.5%, sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2016 turun 7.16%. Anomali terlihat pada tahun 2016 karena terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah beberapa tahun mengalami kenaikan yang stabil. Dibandingkan dengan kondisi tiga tahun sebelumnya (2013-2015), penurunan ini cukup kontras. (Baca: Garis Kemiskinan Non Makanan Periode 2015-2025 ) Pada tahun 2024, DKI Jakarta menduduki peringkat pertama di pulau Jawa dalam hal konsumsi protein per kapita, menunjukkan bahwa konsumsi protein di Jakarta masih yang tertinggi di pulau Jawa. Namun, secara nasional, DKI Jakarta berada di peringkat ketiga, menunjukkan bahwa ada provinsi lain di luar Jawa yang memiliki tingkat konsumsi protein lebih tinggi. Dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, DKI Jakarta memiliki nilai konsumsi protein yang lebih tinggi. DKI Jakarta berada di posisi ketiga secara nasional. Posisi ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat konsumsi protein yang baik di Indonesia. Penurunan tahun 2024 menjadi perhatian untuk dievaluasi faktor-faktor penyebabnya. #### Nusa Tenggara BaratNusa Tenggara Barat (NTB) menduduki peringkat pertama secara nasional dengan konsumsi protein 74.45 gram/hari. Meskipun mengalami penurunan sebesar 2.19% dibandingkan tahun sebelumnya, NTB tetap menjadi provinsi dengan konsumsi protein tertinggi di Indonesia. Rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, meskipun terdapat fluktuasi. (Baca: Data Historis Rata - Rata Upah di Jawa Tengah Periode 2018-2023 ) #### Kalimantan SelatanKalimantan Selatan berada di peringkat kedua secara nasional dengan konsumsi protein 69.2 gram/hari. Provinsi ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 2.73% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam konsumsi protein masyarakat Kalimantan Selatan. #### DKI JakartaDKI Jakarta menempati peringkat ketiga secara nasional dengan konsumsi protein 68.15 gram/hari. Namun, terjadi penurunan konsumsi protein sebesar 3.54% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini perlu menjadi perhatian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi protein di DKI Jakarta. #### BaliBali menduduki peringkat keempat secara nasional dengan konsumsi protein 67.22 gram/hari. Bali mencatatkan pertumbuhan sebesar 2.06% dibandingkan tahun sebelumnya. Provinsi ini menunjukkan peningkatan yang stabil dalam konsumsi protein masyarakatnya. #### Kepulauan RiauKepulauan Riau berada di peringkat kelima secara nasional dengan konsumsi protein 67.05 gram/hari. Provinsi ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 0.83% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan tidak terlalu signifikan, Kepulauan Riau tetap menunjukkan peningkatan dalam konsumsi protein masyarakatnya. + + + + + Tags + + + #rasio konsumsi + + + #konsumsi teh + + + #konsumsi pertalite + + + #konsumsi kopi + + + #sumber protein + + + #garam konsumsi + + + #Jakarta + + + #Protein + + + #Perkapita + + + #Pola Konsumsi + + + #Konsumsi + + + #Barang Konsumsi + + + #Nasional + + + #energi perkapita + + + #Kapita + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + Demografi + 11/03/2026, 1:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Gunungsitoli 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 22:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + erupsi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_cc12d981a7119ae_indeks-kedalaman-kemiskinan-di-sumatera-barat-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_cc12d981a7119ae_indeks-kedalaman-kemiskinan-di-sumatera-barat-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d99871ccb979007c9a0c3a514ed1de581baed83 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_cc12d981a7119ae_indeks-kedalaman-kemiskinan-di-sumatera-barat-2024.md @@ -0,0 +1,922 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/cc12d981a7119ae/indeks-kedalaman-kemiskinan-di-sumatera-barat-2024 +title: "Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:18 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024 + +Terjadi peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 0.4 poin indeks, dengan selisih nilai 0.04 poin indeks. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada tahun 2024 sebesar 0.44 poin indeks. Terjadi peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 0.4 poin indeks, dengan selisih nilai 0.04 poin indeks. Secara historis, indeks ini menunjukkan fluktuasi. Terlihat kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, namun cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (2021-2023), indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 sedikit lebih baik. Pada periode tersebut, indeks berada di angka 0.55 poin indeks. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2019-2023), yaitu 0.5 poin indeks, angka tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang lebih signifikan. Kenaikan tertinggi dalam periode historis terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 53.09% dengan selisih 0.43 poin indeks. Sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu turun 56.25% dengan selisih -0.45 poin indeks. Anomali terjadi pada tahun 2013 dan 2019 yang mana angka penurunannya signifikan. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Datar menempati peringkat ke-143 di Pulau Sumatera dan peringkat ke-481 secara nasional. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, indeks kedalaman kemiskinan di Tanah Datar berada di urutan bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di daerah ini masih perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih perlu upaya lebih lanjut untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024 Data Terkait Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Lite + + + + Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 09/12/2025 07:59 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Terjadi peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 0.4 poin indeks, dengan selisih nilai 0.04 poin indeks. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Indeks Kedalaman Kemiskinan di Sumatera Barat 2004 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada tahun 2024 sebesar 0.44 poin indeks. Terjadi peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 0.4 poin indeks, dengan selisih nilai 0.04 poin indeks. Secara historis, indeks ini menunjukkan fluktuasi. Terlihat kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, namun cenderung stabil dalam beberapa tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (2021-2023), indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2024 sedikit lebih baik. Pada periode tersebut, indeks berada di angka 0.55 poin indeks. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2019-2023), yaitu 0.5 poin indeks, angka tahun 2024 menunjukkan perbaikan yang lebih signifikan. Kenaikan tertinggi dalam periode historis terjadi pada tahun 2005, yaitu sebesar 53.09% dengan selisih 0.43 poin indeks. Sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2013, yaitu turun 56.25% dengan selisih -0.45 poin indeks. Anomali terjadi pada tahun 2013 dan 2019 yang mana angka penurunannya signifikan. Pada tahun 2024, Kabupaten Tanah Datar menempati peringkat ke-143 di Pulau Sumatera dan peringkat ke-481 secara nasional. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, indeks kedalaman kemiskinan di Tanah Datar berada di urutan bawah. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kedalaman kemiskinan di daerah ini masih perlu menjadi perhatian. Secara keseluruhan, indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih perlu upaya lebih lanjut untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Kabupaten Kota Baru Kabupaten Kota Baru menduduki peringkat ke-478 secara nasional dan ke-44 di Pulau Kalimantan dengan nilai indeks 0.45 poin. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 0.92 poin indeks dengan pertumbuhan -51.09%. Ini menunjukan adanya penurunan yang cukup signifikan. Hal ini membutuhkan perhatian untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan mengambil langkah-langkah korektif yang tepat. Kota Banjar Baru Dengan nilai indeks yang sama dengan Kabupaten Kota Baru yaitu 0.45 poin, Kota Banjar Baru juga menempati peringkat yang sama, baik di tingkat nasional maupun regional Kalimantan. Terjadi kenaikan 0.62 poin indeks dengan pertumbuhan -27.42% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah perlu terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau mencatatkan nilai indeks 0.45 poin dan menduduki peringkat yang sama dengan dua wilayah sebelumnya. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan 0.55 poin indeks dengan pertumbuhan -18.18%. Ini menandakan ada perbaikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan begitu, evaluasi mendalam terhadap program-program yang telah dilaksanakan perlu dilakukan. Kota Cilegon Kota Cilegon, satu-satunya wilayah dari Pulau Jawa dalam data ini, memiliki nilai indeks 0.44 poin. Terjadi kenaikan 0.48 poin indeks dengan pertumbuhan -8.33% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menempati peringkat ke-481 secara nasional dan ke-112 di Pulau Jawa. Peningkatan ini menunjukan ada perbaikan. Kota Cilegon perlu menjaga momentum positif ini dengan terus mengembangkan inovasi dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi juga memiliki nilai indeks yang sama dengan Kota Cilegon, yaitu 0.44 poin dan menduduki peringkat yang sama. Terjadi kenaikan 0.89 poin indeks dengan pertumbuhan -50.56% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukan adanya penurunan yang cukup signifikan. Perlu adanya evaluasi. Pemerintah daerah harus responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi. Kabupaten Kota Waringin Barat Kabupaten Kota Waringin Barat mencatatkan nilai indeks 0.43 poin dan menempati peringkat ke-483 secara nasional. Dibandingkan tahun sebelumnya terjadi kenaikan 0.55 poin indeks dengan pertumbuhan -21.82%. Ini menunjukan adanya penurunan yang cukup signifikan. Pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kota Bukit Tinggi Kota Bukit Tinggi, satu-satunya wilayah dari Pulau Sumatera selain Kabupaten Tanah Datar dalam data ini, memiliki nilai indeks yang sama dengan Kabupaten Kota Waringin Barat. Terjadi kenaikan 0.43 poin indeks dengan pertumbuhan -31.75% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukan adanya penurunan yang cukup signifikan. Perlu adanya peninjauan ulang. Pemerintah daerah harus mencari solusi inovatif untuk mengatasi masalah kemiskinan. + + + + + Tags + + + #Indeks kedalaman kemiskinan + + + #kenaikan tarif + + + #Proyeksi Pertumbuhan + + + #angka kemiskinan + + + #Kenaikan Upah + + + #Pertumbuhan + + + #nilai proyek + + + #nilai pinjol + + + #sumber-pertumbuhan + + + #Sumber Pertumbuhan + + + #Penurunan Kemiskinan + + + #isu kemiskinan + + + #nilai konstruksi + + + #nilai moneter + + + #kenaikan harga cabai + + + #Kemiskinan + + + #Indeks + + + #Nilai + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Gunungsitoli 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 22:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_ee3e95521061bd2_jumlah-pekerja-di-sektor-industri-pengolahan-di-di-banten-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_ee3e95521061bd2_jumlah-pekerja-di-sektor-industri-pengolahan-di-di-banten-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24d44182bcdd7fa113dc117a890c688d6fcc1ca5 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_ee3e95521061bd2_jumlah-pekerja-di-sektor-industri-pengolahan-di-di-banten-2024.md @@ -0,0 +1,861 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/ee3e95521061bd2/jumlah-pekerja-di-sektor-industri-pengolahan-di-di-banten-2024 +title: "Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di di Banten | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:39 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di di Banten | 2024 + +Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Banten pada tahun 2024 sebanyak 871.476 pekerja. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di di Banten | 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Banten pada tahun 2024 sebanyak 871.476 pekerja. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data historis, jumlah pekerja industri pengolahan di Banten cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sempat mengalami penurunan, kemudian naik kembali di tahun 2019. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2024, dengan selisih nilai turun 192.605 pekerja dibandingkan tahun 2023. Rata-rata jumlah pekerja dalam 3 tahun terakhir (2021-2023) adalah 1.059.225 pekerja. Dibandingkan dengan rata-rata ini, jumlah pekerja tahun 2024 lebih rendah. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir (2019-2023), rata-rata jumlah pekerja adalah 1.027.502 pekerja. Terlihat bahwa kondisi tahun 2024 lebih buruk dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Kenaikan tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 13,97%. (Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Periode 2004 - 2024 ) Secara ranking di Pulau Jawa, Banten berada di posisi ke-4 pada tahun 2024, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, dari segi nilai tahun terakhir, Banten mencatatkan angka terendah dibandingkan provinsi lain di Jawa. Secara nasional, Banten berada di peringkat ke-4. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Banten perlu mendapat perhatian lebih agar dapat bersaing dengan provinsi lain. Anomali terjadi pada tahun 2024 dengan penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi jumlah pekerja tidak terlalu besar. Penurunan di tahun 2024 jauh melampaui penurunan pada tahun 2018, yang hanya sebesar 6,39%. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor khusus yang mempengaruhi sektor industri pengolahan di Banten pada tahun tersebut. Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2022 sebesar 13,97%, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 turun 6,39%. Dibandingkan dengan kondisi 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir, pertumbuhan industri pengolahan di Banten tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan. (Baca: Jumlah Sekolah SMA di Maluku 2018 - 2024 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di di Banten | 2024 Data Terkait Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Premium + + + + Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di di Banten | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 08/01/2026 07:58 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Banten pada tahun 2024 sebanyak 871.476 pekerja. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di di Banten | 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di di Banten 2015 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja di sektor industri pengolahan di perkotaan dan perdesaan Provinsi Banten pada tahun 2024 sebanyak 871.476 pekerja. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari data historis, jumlah pekerja industri pengolahan di Banten cenderung fluktuatif. Tahun 2018 sempat mengalami penurunan, kemudian naik kembali di tahun 2019. Penurunan terdalam terjadi pada tahun 2024, dengan selisih nilai turun 192.605 pekerja dibandingkan tahun 2023. Rata-rata jumlah pekerja dalam 3 tahun terakhir (2021-2023) adalah 1.059.225 pekerja. Dibandingkan dengan rata-rata ini, jumlah pekerja tahun 2024 lebih rendah. Jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir (2019-2023), rata-rata jumlah pekerja adalah 1.027.502 pekerja. Terlihat bahwa kondisi tahun 2024 lebih buruk dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir. Kenaikan tertinggi dalam 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 13,97%. (Baca: Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Simalungun Periode 2004 - 2024 ) Secara ranking di Pulau Jawa, Banten berada di posisi ke-4 pada tahun 2024, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, dari segi nilai tahun terakhir, Banten mencatatkan angka terendah dibandingkan provinsi lain di Jawa. Secara nasional, Banten berada di peringkat ke-4. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Banten perlu mendapat perhatian lebih agar dapat bersaing dengan provinsi lain. Anomali terjadi pada tahun 2024 dengan penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun-tahun sebelumnya, fluktuasi jumlah pekerja tidak terlalu besar. Penurunan di tahun 2024 jauh melampaui penurunan pada tahun 2018, yang hanya sebesar 6,39%. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor khusus yang mempengaruhi sektor industri pengolahan di Banten pada tahun tersebut. Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2022 sebesar 13,97%, sedangkan penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 turun 6,39%. Dibandingkan dengan kondisi 3 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir, pertumbuhan industri pengolahan di Banten tahun 2024 mengalami penurunan cukup signifikan. (Baca: Jumlah Sekolah SMA di Maluku 2018 - 2024 ) Jawa Barat Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat pertama di Pulau Jawa dengan nilai pekerja industri pengolahan sebesar 3.033.099 orang. Meskipun menduduki peringkat pertama, Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 1,75% dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah ini menunjukkan dominasi Jawa Barat dalam sektor industri pengolahan di Pulau Jawa, meskipun ada penurunan yang perlu diwaspadai. Jawa Tengah Dengan menempati urutan kedua di Pulau Jawa, Jawa Tengah mencatatkan jumlah pekerja industri pengolahan sebanyak 2.420.545 orang. Pertumbuhan di Jawa Tengah mengalami penurunan tipis, yaitu turun 0,79% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat industri yang signifikan di Jawa. Jawa Timur Berada di posisi ketiga di Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki jumlah pekerja industri pengolahan sebesar 2.094.650 orang. Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 2,18% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas industri pengolahan di provinsi ini. Angka ini mengukuhkan Jawa Timur sebagai salah satu kekuatan industri utama di Pulau Jawa. Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara menempati peringkat pertama di Pulau Sumatera dan peringkat kelima secara nasional dengan jumlah pekerja industri pengolahan sebanyak 430.721 orang. Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 2,15% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa sektor industri di Sumatera Utara perlu mendapatkan perhatian lebih untuk mempertahankan posisinya. + + + + + Tags + + + #Industri Pengolahan + + + #sentra industri + + + #Sektor Industri + + + #Pulau Jawa + + + #sektor pengolahan + + + #sektor investasi + + + #pekerja konstruksi + + + #pekerja stres + + + #suku jawa + + + #teknologi industri + + + #Industri menengah + + + #industri penerbangan + + + #pulau bali + + + #Pulau Baai + + + #pulau + + + #Industri + + + #pekerja lansia + + + #sektor + + + #Pekerja + + + #Jawa + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_fb259831face034_pengeluaran-penduduk-kabupaten-maybrat-untuk-membeli-terong-rp360-per-kap.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_fb259831face034_pengeluaran-penduduk-kabupaten-maybrat-untuk-membeli-terong-rp360-per-kap.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f2f25530b4e4c58642ca15fdedd711779090ac4 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_fb259831face034_pengeluaran-penduduk-kabupaten-maybrat-untuk-membeli-terong-rp360-per-kap.md @@ -0,0 +1,803 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/fb259831face034/pengeluaran-penduduk-kabupaten-maybrat-untuk-membeli-terong-rp360-per-kapita-per-minggu +title: "Pengeluaran Penduduk Kabupaten Maybrat untuk Membeli Terong Rp360 per Kapita per Minggu" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:15 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pengeluaran Penduduk Kabupaten Maybrat untuk Membeli Terong Rp360 per Kapita per Minggu + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Rata-rata pengeluaran masyarakat di Kabupaten Maybrat untuk membeli terong pada 2025 adalah Rp360 per kapita per minggu. Nilai ini naik dibandingkan dengan pengeluaran tahun sebelumnya yang tercatat Rp84 per kapita per minggu. (Baca: Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode Januari 2025-2026 ) Lima terbesar pengeluaran penduduk untuk kelompok nan di Kabupaten Maybrat dari urutan tertinggi dibelanjakan untuk sayur-sayuran Rp41.997 per kapita per minggu, bawang merah Rp6.800 per kapita per minggu, bawang putih Rp6.645 per kapita per minggu, sayur-sayuran lainnya Rp5.250 per kapita per minggu dan terrendah dibelanjakan untuk lontong/ketupat sayur Rpdua per kapita per minggu Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengelaran ini dapat dikelompokkan pada dua bagian yakni untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi BPS diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. (Baca: 6,19% Penduduk di Kabupaten Murung Raya Masuk Kategori Miskin ) Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran per kapita di kabupaten ini mencapai Rpnan per kapita dalam sebulan pada Maret 2024. Jumlah tersebut turun nan% dibandingkan Maret 2024 yang sebesar Rpnan per kapita per bulan. Berdasarkan wilayah, pengeluaran penduduk untuk membeli terong tertinggi adalah di Kabupaten Lamandau dan terendah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan untuk Kabupaten Maybrat ini, nominal pengeluaran untuk membeli terong berada di urutan 362. Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita secara nasional untuk membeli terong adalah Rp256,5 per kapita per minggu. Berikut ini adalah 10 kabupaten/kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi untuk membeli terong: Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pengeluaran Penduduk Kabupaten Maybrat untuk Membeli Terong Rp360 per Kapita per Minggu Data Terkait Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Layanan konsumen & Kesehatan + + + + Pengeluaran Penduduk Kabupaten Maybrat untuk Membeli Terong Rp360 per Kapita per Minggu + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 08/01/2026 09:39 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Perbandingan Pengeluaran Kelompok nan di Kabupaten Maybrat Tahun 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Rata-rata pengeluaran masyarakat di Kabupaten Maybrat untuk membeli terong pada 2025 adalah Rp360 per kapita per minggu. Nilai ini naik dibandingkan dengan pengeluaran tahun sebelumnya yang tercatat Rp84 per kapita per minggu. (Baca: Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode Januari 2025-2026 ) Lima terbesar pengeluaran penduduk untuk kelompok nan di Kabupaten Maybrat dari urutan tertinggi dibelanjakan untuk sayur-sayuran Rp41.997 per kapita per minggu, bawang merah Rp6.800 per kapita per minggu, bawang putih Rp6.645 per kapita per minggu, sayur-sayuran lainnya Rp5.250 per kapita per minggu dan terrendah dibelanjakan untuk lontong/ketupat sayur Rpdua per kapita per minggu Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengelaran ini dapat dikelompokkan pada dua bagian yakni untuk kebutuhan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi BPS diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. (Baca: 6,19% Penduduk di Kabupaten Murung Raya Masuk Kategori Miskin ) Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata pengeluaran per kapita di kabupaten ini mencapai Rpnan per kapita dalam sebulan pada Maret 2024. Jumlah tersebut turun nan% dibandingkan Maret 2024 yang sebesar Rpnan per kapita per bulan. Berdasarkan wilayah, pengeluaran penduduk untuk membeli terong tertinggi adalah di Kabupaten Lamandau dan terendah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sedangkan untuk Kabupaten Maybrat ini, nominal pengeluaran untuk membeli terong berada di urutan 362. Sementara itu, rata-rata pengeluaran per kapita secara nasional untuk membeli terong adalah Rp256,5 per kapita per minggu. Berikut ini adalah 10 kabupaten/kota dengan pengeluaran per kapita tertinggi untuk membeli terong: Kabupaten Lamandau Rp1.257,0 Kabupaten Seruyan Rp1.235,0 Kabupaten Halmahera Tengah Rp1.218,0 Kabupaten Katingan Rp1.166,0 Kabupaten Gunung Mas Rp1.133,0 Kabupaten Bengkulu Utara Rp1.103,0 Kabupaten Boalemo Rp1.058,0 Kabupaten Mukomuko Rp1.057,0 Kabupaten Kota Waringin Timur Rp1.049,0 Kabupaten Konawe Selatan Rp1.037,0 + + + + + Tags + + + #Pengeluaran per Kapita + + + #bawang merah + + + #Bawang Putih + + + #Rumah Tangga + + + #rumahtangga + + + #pengeluaran + + + #ibu rumah tangga + + + #gas rumah tangga + + + #Kebutuhan Rumah Tangga + + + #Bahan Makanan + + + #Capres 2024 + + + #Kacang Merah + + + #taman nasional + + + #pendapatan per kapita + + + #Harga Bawang Merah + + + #Harga Bawang Putih + + + #lada putih + + + #wisatawan nasional + + + #stok makanan + + + #sisa makanan + + + #ketimpangan pengeluaran + + + #Pendapatan Perkapita + + + #Ekspor Bawang Merah + + + #Pusat Data Nasional + + + #Oscar 2024 + + + #suplemen makanan + + + #pengeluaran makanan + + + #partai nasionalis + + + #energi perkapita + + + #Perang + + + #produsen bawang putih + + + #limbah makanan + + + #pengeluaran kotor + + + #Kelompok pengeluaran + + + #UMP 2025 + + + #UMK 2025 + + + #UMP 2024 + + + #UMK 2024 + + + #Perorangan + + + #SNBP 2025 + + + #APBN 2025 + + + #Makanan + + + #Tamat Perguruan Tinggi + + + #Nasional + + + #Kapita + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_15b7357d6177257_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-perawatan-kulit-kab-buru-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_15b7357d6177257_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-perawatan-kulit-kab-buru-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d363d700c8912422671c4e9e5c9d05c77a6ea6d7 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_15b7357d6177257_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-perawatan-kulit-kab-buru-2024.md @@ -0,0 +1,848 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/15b7357d6177257/pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-perawatan-kulit-kab-buru-2024 +title: "Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:14 +source_type: news +quality_score: 77 +is_priority: false +--- + +# Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024 + +Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di kabupaten ini tahun 2024 sebesar 628.997 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita sebulan untuk perawatan kulit di Kabupaten Buru tahun 2024 sebesar 58.183 rupiah. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 17,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70.658 rupiah. Selisih pengeluaran perawatan kulit dengan tahun sebelumnya mencapai minus 12.475 rupiah. Informasi ini berasal dari data Susenas yang diolah oleh BPS. (Baca: Harga Emas Hari Ini Naik Jadi Rp3,13 Juta per Gram ) Bandingkan dengan total pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang jasa yang sebesar 234.447 rupiah, pengeluaran untuk perawatan kulit hanya menyumbang sekitar 24,8 persen dari total tersebut. Sementara itu, pengeluaran untuk perawatan kulit juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kecantikan yang sebesar 29.275 rupiah, namun lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk sabun mandi yang sebesar 67.262 rupiah. Secara historis, pengeluaran perawatan kulit di Kabupaten Buru mengalami fluktuasi selama tujuh tahun terakhir (2018-2024). Pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021 masing-masing sebesar 88.107 rupiah dan 88.333 rupiah. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dan kenaikan berturut-turut, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 36,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tingkat provinsi Maluku, Kabupaten Buru menempati peringkat ketujuh dalam pengeluaran perawatan kulit tahun 2024. Peringkat pertama dipegang oleh Kota Ambon dengan pengeluaran sebesar 102.707 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya adalah Kabupaten Maluku Barat Daya (peringkat kedua, 70.554 rupiah, kenaikan 7,2 persen), Kabupaten Seram Bagian Barat (peringkat ketiga, 67.644 rupiah, kenaikan 27 persen), Kabupaten Kepulauan Aru (peringkat keempat, 62.467 rupiah, kenaikan 1,9 persen), dan Kabupaten Maluku Tenggara (peringkat kelima, 60.884 rupiah, penurunan 12,5 persen). (Baca: Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Halmahera Barat 3,53% ) Kota Ambon menjadi kabupaten/kota dengan pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan tertinggi di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 996.551 rupiah. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 11,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 892.582 rupiah. Sementara itu, pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di Kota Ambon tahun 2024 sebesar 770.218 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kota Ambon tahun 2024 sebesar 1.766.770 rupiah, yang hanya mengalami peningkatan sedikit sebesar 0,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Ambon tetap menempati peringkat pertama di provinsi Maluku untuk ketiga indikator pengeluaran tersebut. Kota Tual menempati peringkat kedua dalam pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 602.421 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 18,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di Kota Tual tahun 2024 sebesar 646.559 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 26,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kota Tual tahun 2024 sebesar 1.248.980 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 12,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat Kota Tual untuk total pengeluaran makanan dan bukan makanan tetap di posisi kedua di provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tengah menempati peringkat keempat dalam pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 545.981 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di kabupaten ini tahun 2024 sebesar 628.997 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 sebesar 1.174.978 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 11,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat kabupaten ini untuk total pengeluaran makanan dan bukan makanan tetap di posisi keempat di provinsi Maluku. Kabupaten Buru Selatan menempati peringkat kesebelas dalam pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 391.444 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di kabupaten ini tahun 2024 sebesar 483.518 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 11,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 sebesar 874.963 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat kabupaten ini untuk ketiga indikator pengeluaran tersebut tetap di posisi kesebelas di provinsi Maluku. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024 Data Terkait Angka Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Penduduk Donggala Naik 12,44% pada 2025 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Manado Naik Jadi 11,52 Tahun 35,46% Penduduk di Kabupaten Puncak Jaya Masuk Kategori Miskin Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Asahan pada 2024 Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Sabun Mandi Kab. Paser | 2024 PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Rp.72,99 Juta Data per 2025 Topik Trending Data Populer Tags Harga Tembaga pengeluaran makanan Pasar Tradisional luka ringan tayangan Jakarta Selatan Garis Kemiskinan Tingkat Partisipasi Harga Bitcoin erupsi PDB + + + Premium + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 02/03/2026 12:30 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di kabupaten ini tahun 2024 sebesar 628.997 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita sebulan untuk perawatan kulit di Kabupaten Buru tahun 2024 sebesar 58.183 rupiah. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 17,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 70.658 rupiah. Selisih pengeluaran perawatan kulit dengan tahun sebelumnya mencapai minus 12.475 rupiah. Informasi ini berasal dari data Susenas yang diolah oleh BPS. (Baca: Harga Emas Hari Ini Naik Jadi Rp3,13 Juta per Gram ) Bandingkan dengan total pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang jasa yang sebesar 234.447 rupiah, pengeluaran untuk perawatan kulit hanya menyumbang sekitar 24,8 persen dari total tersebut. Sementara itu, pengeluaran untuk perawatan kulit juga lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kecantikan yang sebesar 29.275 rupiah, namun lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk sabun mandi yang sebesar 67.262 rupiah. Secara historis, pengeluaran perawatan kulit di Kabupaten Buru mengalami fluktuasi selama tujuh tahun terakhir (2018-2024). Pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021 masing-masing sebesar 88.107 rupiah dan 88.333 rupiah. Tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dan kenaikan berturut-turut, dengan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 36,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di tingkat provinsi Maluku, Kabupaten Buru menempati peringkat ketujuh dalam pengeluaran perawatan kulit tahun 2024. Peringkat pertama dipegang oleh Kota Ambon dengan pengeluaran sebesar 102.707 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Berikutnya adalah Kabupaten Maluku Barat Daya (peringkat kedua, 70.554 rupiah, kenaikan 7,2 persen), Kabupaten Seram Bagian Barat (peringkat ketiga, 67.644 rupiah, kenaikan 27 persen), Kabupaten Kepulauan Aru (peringkat keempat, 62.467 rupiah, kenaikan 1,9 persen), dan Kabupaten Maluku Tenggara (peringkat kelima, 60.884 rupiah, penurunan 12,5 persen). Kota Ambon (Baca: Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Halmahera Barat 3,53% ) Kota Ambon menjadi kabupaten/kota dengan pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan tertinggi di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 996.551 rupiah. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 11,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 892.582 rupiah. Sementara itu, pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di Kota Ambon tahun 2024 sebesar 770.218 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kota Ambon tahun 2024 sebesar 1.766.770 rupiah, yang hanya mengalami peningkatan sedikit sebesar 0,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Ambon tetap menempati peringkat pertama di provinsi Maluku untuk ketiga indikator pengeluaran tersebut. Kota Tual Kota Tual menempati peringkat kedua dalam pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 602.421 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 18,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di Kota Tual tahun 2024 sebesar 646.559 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 26,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kota Tual tahun 2024 sebesar 1.248.980 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 12,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat Kota Tual untuk total pengeluaran makanan dan bukan makanan tetap di posisi kedua di provinsi Maluku. Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Maluku Tengah menempati peringkat keempat dalam pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 545.981 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 8,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di kabupaten ini tahun 2024 sebesar 628.997 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 3,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Maluku Tengah tahun 2024 sebesar 1.174.978 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 11,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat kabupaten ini untuk total pengeluaran makanan dan bukan makanan tetap di posisi keempat di provinsi Maluku. Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Buru Selatan menempati peringkat kesebelas dalam pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di provinsi Maluku tahun 2024, sebesar 391.444 rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di kabupaten ini tahun 2024 sebesar 483.518 rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 11,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Total pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Buru Selatan tahun 2024 sebesar 874.963 rupiah, yang mengalami penurunan sebesar 13,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peringkat kabupaten ini untuk ketiga indikator pengeluaran tersebut tetap di posisi kesebelas di provinsi Maluku. + + + + + Tags + + + #pengeluaran makanan + + + #pengeluaran kotor + + + #Pengeluaran per Kapita + + + #provinsi baru + + + #pengeluaran + + + #sisa makanan + + + #perkonomian maluku + + + #suplemen makanan + + + #provinsi terluas + + + #konsumsi bukan makanan + + + #ekonomi maluku + + + #Provinsi + + + #Makanan + + + #Kapita + + + #Maluku + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Angka Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Penduduk Donggala Naik 12,44% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Manado Naik Jadi 11,52 Tahun + + + + + + + + + + 35,46% Penduduk di Kabupaten Puncak Jaya Masuk Kategori Miskin + + + + + + + + + + + + + + Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kabupaten Asahan pada 2024 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Sabun Mandi Kab. Paser | 2024 + + + + + + + + + + PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Rp.72,99 Juta Data per 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Youtuber Terpopuler Bulan Ini 17 Jan 2026 + Telecommunications + 11/03/2026, 8:55 + WIB + + + + + + + + + + + + + Keadaan Angkatan Kerja di Kota Jakarta Selatan pada 2024 + Ketenagakerjaan + 11/03/2026, 8:55 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kota Sorong Periode 2004 - 2024 + Demografi + 11/03/2026, 8:43 + WIB + + + + + + + + + + + + 35,46% Penduduk di Kabupaten Puncak Jaya Masuk Kategori Miskin + Demografi + 11/03/2026, 8:39 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Balangan 08-19 Mar/26 + Demografi + 11/03/2026, 8:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Angka Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Penduduk Donggala Naik 12,44% pada 2025 + Demografi + 11/03/2026, 8:35 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Pasar Tradisional + + + + + luka ringan + + + + + tayangan + + + + + Jakarta Selatan + + + + + Garis Kemiskinan + + + + + Tingkat Partisipasi + + + + + Harga Bitcoin + + + + + erupsi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_79e81545f56a2a6_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kab-bangka-barat-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_79e81545f56a2a6_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kab-bangka-barat-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..80aaafbee79217ee7bc3fb01275502da305e8bb2 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_79e81545f56a2a6_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kab-bangka-barat-2024.md @@ -0,0 +1,863 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/79e81545f56a2a6/pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kab-bangka-barat-2024 +title: "Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Bangka Barat 2018 - 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:41 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Bangka Barat 2018 - 2024 + +Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 968.958 Rupiah, naik sebesar 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat ketiga seprovinsi. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Bangka Barat 2018 - 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman jadi di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 mencapai 243.539 Rupiah. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 24,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pengeluaran pada tahun 2023 sebesar 196.180 Rupiah. Selisih pengeluaran dengan tahun sebelumnya mencapai 47.358 Rupiah, menjadi pengeluaran tertinggi selama tujuh tahun terakhir mulai dari 2018 hingga 2024. (Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Mamuju 2018 - 2024 ) Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi ini menyumbang sekitar 9,18 persen dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang jasa yang mencapai 2.653.650 Rupiah. Dibandingkan dengan pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 yang sebesar 1.602.039 Rupiah, pengeluaran makanan dan minuman jadi menyumbang sekitar 15,2 persen dari total tersebut. Sejak tahun 2018, pengeluaran makanan dan minuman jadi di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi yang jelas. Tahun 2018, pengeluaran sebesar 157.032 Rupiah, naik sebesar 13,7 persen pada tahun 2019 menjadi 178.607 Rupiah. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,9 persen menjadi 151.977 Rupiah sebelum kembali naik sebesar 15,6 persen pada tahun 2021. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022 (2,4 persen) dan 2023 (9 persen) sebelum mencapai kenaikan terbesar pada tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Bangka Barat menempati peringkat ketiga dalam pengeluaran makanan dan minuman jadi seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Peringkat pertama dipegang oleh Kota Pangkal Pinang dengan pengeluaran 299.603 Rupiah dan pertumbuhan 10,7 persen, diikuti oleh Kabupaten Belitung dengan 285.870 Rupiah dan pertumbuhan 5,1 persen. Kabupaten Belitung Timur menempati peringkat keempat dengan pengeluaran 230.616 Rupiah yang mengalami penurunan sebesar 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun terakhir (2021-2023) yang sebesar 183.981 Rupiah, pengeluaran tahun 2024 lebih tinggi sebesar 59.558 Rupiah. Sementara itu, rata-rata lima tahun terakhir (2019-2023) sebesar 176.488 Rupiah, menunjukkan bahwa pengeluaran tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kota Pangkal Pinang tahun 2024 mencapai 1.294.666 Rupiah, naik sebesar 18,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1.088.525 Rupiah. Kota ini menempati peringkat pertama seprovinsi dalam kategori pengeluaran bukan makanan. Selain itu, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kota Pangkal Pinang tahun 2024 sebesar 2.334.046 Rupiah, naik sedikit sebesar 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 1.039.380 Rupiah, dengan pertumbuhan 10,7 persen, juga menjadi tertinggi seprovinsi. (Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kep. Bangka Belitung 2018 - 2024 ) Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 1.016.976 Rupiah, naik sebesar 16,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 870.956 Rupiah, menempati peringkat kedua seprovinsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 1.985.933 Rupiah, turun sedikit sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 968.958 Rupiah, naik sebesar 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat ketiga seprovinsi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 sebesar 1.002.948 Rupiah, naik sebesar 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 924.415 Rupiah, menempati peringkat ketiga seprovinsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 2.005.586 Rupiah, turun sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 1.002.638 Rupiah, naik sedikit sebesar 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat kedua seprovinsi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar 798.997 Rupiah, naik sebesar 19,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 668.550 Rupiah, menempati peringkat keempat seprovinsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 1.695.865 Rupiah, turun sebesar 7,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 896.868 Rupiah, naik sebesar 3,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat keempat seprovinsi. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Bangka Barat 2018 - 2024 Data Terkait Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masih di Bawah Rata-rata Nasional Jumlah Mobil Barang di Papua Barat | 2024 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi bencana hidrometeorologi PDB + + + Premium + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Bangka Barat 2018 - 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 19/02/2026 12:09 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 968.958 Rupiah, naik sebesar 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat ketiga seprovinsi. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Bangka Barat 2018 - 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Bangka Barat 2018 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman jadi di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 mencapai 243.539 Rupiah. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 24,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pengeluaran pada tahun 2023 sebesar 196.180 Rupiah. Selisih pengeluaran dengan tahun sebelumnya mencapai 47.358 Rupiah, menjadi pengeluaran tertinggi selama tujuh tahun terakhir mulai dari 2018 hingga 2024. (Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kab. Mamuju 2018 - 2024 ) Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi ini menyumbang sekitar 9,18 persen dari rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang jasa yang mencapai 2.653.650 Rupiah. Dibandingkan dengan pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten Bangka Barat tahun 2024 yang sebesar 1.602.039 Rupiah, pengeluaran makanan dan minuman jadi menyumbang sekitar 15,2 persen dari total tersebut. Sejak tahun 2018, pengeluaran makanan dan minuman jadi di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuasi yang jelas. Tahun 2018, pengeluaran sebesar 157.032 Rupiah, naik sebesar 13,7 persen pada tahun 2019 menjadi 178.607 Rupiah. Namun, tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14,9 persen menjadi 151.977 Rupiah sebelum kembali naik sebesar 15,6 persen pada tahun 2021. Kenaikan berlanjut pada tahun 2022 (2,4 persen) dan 2023 (9 persen) sebelum mencapai kenaikan terbesar pada tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Kabupaten Bangka Barat menempati peringkat ketiga dalam pengeluaran makanan dan minuman jadi seprovinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2024. Peringkat pertama dipegang oleh Kota Pangkal Pinang dengan pengeluaran 299.603 Rupiah dan pertumbuhan 10,7 persen, diikuti oleh Kabupaten Belitung dengan 285.870 Rupiah dan pertumbuhan 5,1 persen. Kabupaten Belitung Timur menempati peringkat keempat dengan pengeluaran 230.616 Rupiah yang mengalami penurunan sebesar 9,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun terakhir (2021-2023) yang sebesar 183.981 Rupiah, pengeluaran tahun 2024 lebih tinggi sebesar 59.558 Rupiah. Sementara itu, rata-rata lima tahun terakhir (2019-2023) sebesar 176.488 Rupiah, menunjukkan bahwa pengeluaran tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan dibandingkan periode tersebut. Kota Pangkal Pinang Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kota Pangkal Pinang tahun 2024 mencapai 1.294.666 Rupiah, naik sebesar 18,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1.088.525 Rupiah. Kota ini menempati peringkat pertama seprovinsi dalam kategori pengeluaran bukan makanan. Selain itu, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kota Pangkal Pinang tahun 2024 sebesar 2.334.046 Rupiah, naik sedikit sebesar 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 1.039.380 Rupiah, dengan pertumbuhan 10,7 persen, juga menjadi tertinggi seprovinsi. (Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kep. Bangka Belitung 2018 - 2024 ) Kabupaten Belitung Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 1.016.976 Rupiah, naik sebesar 16,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 870.956 Rupiah, menempati peringkat kedua seprovinsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 1.985.933 Rupiah, turun sedikit sebesar 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 968.958 Rupiah, naik sebesar 7,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat ketiga seprovinsi. Kabupaten Belitung Timur Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kabupaten Belitung Timur tahun 2024 sebesar 1.002.948 Rupiah, naik sebesar 8,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 924.415 Rupiah, menempati peringkat ketiga seprovinsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 2.005.586 Rupiah, turun sebesar 3,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 1.002.638 Rupiah, naik sedikit sebesar 0,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat kedua seprovinsi. Kabupaten Bangka Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kabupaten Bangka tahun 2024 sebesar 798.997 Rupiah, naik sebesar 19,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 668.550 Rupiah, menempati peringkat keempat seprovinsi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan tahun 2024 sebesar 1.695.865 Rupiah, turun sebesar 7,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran makanan per kapita sebulan tahun 2024 mencapai 896.868 Rupiah, naik sebesar 3,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menempati peringkat keempat seprovinsi. + + + + + Tags + + + #pengeluaran makanan + + + #pengeluaran non makanan + + + #makanan dan minuman + + + #pengeluaran ramadan + + + #makanan ringan + + + #pengeluaran Ramadhan + + + #makanan utama + + + #makanan manis + + + #Kabupaten Tuban + + + #provinsi terluas + + + #Kabupaten Kolaka + + + #Kabupaten Badung + + + #pengeluaran + + + #kabupaten kota + + + #Kabupaten Magelang + + + #Kabupaten Situbondo + + + #provinsi baru + + + #Kabupaten + + + #Makanan + + + #Minuman + + + #Provinsi + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masih di Bawah Rata-rata Nasional + + + + + + + + + + + Jumlah Mobil Barang di Papua Barat | 2024 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 + + + + + + + + + + Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia + + + + + + + + + + Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Update Harga Emas Hari Ini Turun Menjadi Rp3,02 Juta + Pertambangan + 13/03/2026, 11:43 + WIB + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Pengadaan Listrik dan Gas Periode 2015-2025 + Ekonomi & Makro + 13/03/2026, 11:34 + WIB + + + + + + + + + + + + Indonesia Impor Reaktor Nuklir Senilai US$ 10,31 Juta dari Portugal pada 2023 + Perdagangan + 13/03/2026, 11:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + Top 10 Kripto Berdasarkan Volume Transaksi + Pasar + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masih di Bawah Rata-rata Nasional + Layanan konsumen & Kesehatan + 13/03/2026, 11:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_9565d52dcf51ff5_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kota-payakumbuh-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_9565d52dcf51ff5_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kota-payakumbuh-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5193f158e9b7f0d982d350cdfb6b93d5ae629ef2 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_9565d52dcf51ff5_pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kota-payakumbuh-2024.md @@ -0,0 +1,792 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/9565d52dcf51ff5/pengeluaran-perkapita-sebulan-untuk-makanan-dan-minuman-jadi-kota-payakumbuh-2024 +title: "Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kota Payakumbuh | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:35 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kota Payakumbuh | 2024 + +Kota Pariaman mencatat pengeluaran sebesar Rp334.724 dengan pertumbuhan 10.6%, dan Kota Padang mencatat pengeluaran sebesar Rp334.040 dengan pertumbuhan 12.7%. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kota Payakumbuh | 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mencapai Rp319.804 per kapita per bulan pada tahun 2024. Informasi ini seperti data yang diolah dari data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 9.9% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pengeluaran mencapai Rp354.908. Meskipun terjadi penurunan, pengeluaran ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 hingga 2022. Jika dibandingkan dengan total pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang dan jasa yaitu Rp277.335, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi menunjukkan porsi signifikan dari anggaran konsumsi masyarakat. Data pendukung lain menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kecantikan sebesar Rp48.908, perawatan Rp71.951, rokok dan tembakau Rp136.673, dan sabun mandi Rp70.707. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi makanan dan minuman jadi tetap menjadi prioritas bagi masyarakat Kota Payakumbuh. (Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Sumatera Barat 2015 - 2024 ) Secara historis, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi di Kota Payakumbuh cenderung fluktuatif. Setelah mengalami kenaikan signifikan sebesar 13.5% pada tahun 2023, terjadi penurunan tajam pada tahun 2024. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran selama lima tahun terakhir (2019-2023) yaitu sebesar Rp318.511, pengeluaran tahun 2024 masih sedikit di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman jadi tetap stabil dalam jangka waktu menengah. Pada tahun 2024, Kota Payakumbuh menduduki peringkat ke-5 di antara kabupaten/kota se-Sumatera Barat dalam hal pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi. Peringkat ini berada di bawah Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang. Secara nasional, Kota Payakumbuh berada di peringkat ke-48. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi makanan dan minuman jadi di Kota Payakumbuh tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, beberapa daerah menunjukkan angka pengeluaran yang lebih tinggi. Kota Bukit Tinggi mencatat pengeluaran tertinggi sebesar Rp344.478 dengan pertumbuhan 6.5%. Kota Pariaman mencatat pengeluaran sebesar Rp334.724 dengan pertumbuhan 10.6%, dan Kota Padang mencatat pengeluaran sebesar Rp334.040 dengan pertumbuhan 12.7%. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat pengeluaran terendah yaitu Rp132.855 dengan penurunan 7.6%. (Baca: Penduduk Kabupaten Ciamis Menghabiskan Rp242 per Kapita per Minggu untuk Membeli Tauge ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kota Payakumbuh | 2024 Data Terkait Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags PDB + + + Premium + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kota Payakumbuh | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 09/01/2026 16:17 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Kota Pariaman mencatat pengeluaran sebesar Rp334.724 dengan pertumbuhan 10.6%, dan Kota Padang mencatat pengeluaran sebesar Rp334.040 dengan pertumbuhan 12.7%. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kota Payakumbuh | 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi di Kota Payakumbuh 2018 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, mencapai Rp319.804 per kapita per bulan pada tahun 2024. Informasi ini seperti data yang diolah dari data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 9.9% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pengeluaran mencapai Rp354.908. Meskipun terjadi penurunan, pengeluaran ini masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 hingga 2022. Jika dibandingkan dengan total pengeluaran per kapita sebulan untuk aneka barang dan jasa yaitu Rp277.335, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi menunjukkan porsi signifikan dari anggaran konsumsi masyarakat. Data pendukung lain menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kecantikan sebesar Rp48.908, perawatan Rp71.951, rokok dan tembakau Rp136.673, dan sabun mandi Rp70.707. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumsi makanan dan minuman jadi tetap menjadi prioritas bagi masyarakat Kota Payakumbuh. (Baca: Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Sumatera Barat 2015 - 2024 ) Secara historis, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi di Kota Payakumbuh cenderung fluktuatif. Setelah mengalami kenaikan signifikan sebesar 13.5% pada tahun 2023, terjadi penurunan tajam pada tahun 2024. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran selama lima tahun terakhir (2019-2023) yaitu sebesar Rp318.511, pengeluaran tahun 2024 masih sedikit di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan dan minuman jadi tetap stabil dalam jangka waktu menengah. Pada tahun 2024, Kota Payakumbuh menduduki peringkat ke-5 di antara kabupaten/kota se-Sumatera Barat dalam hal pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi. Peringkat ini berada di bawah Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman, Kota Padang, dan Kota Padang Panjang. Secara nasional, Kota Payakumbuh berada di peringkat ke-48. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi makanan dan minuman jadi di Kota Payakumbuh tergolong tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, beberapa daerah menunjukkan angka pengeluaran yang lebih tinggi. Kota Bukit Tinggi mencatat pengeluaran tertinggi sebesar Rp344.478 dengan pertumbuhan 6.5%. Kota Pariaman mencatat pengeluaran sebesar Rp334.724 dengan pertumbuhan 10.6%, dan Kota Padang mencatat pengeluaran sebesar Rp334.040 dengan pertumbuhan 12.7%. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat pengeluaran terendah yaitu Rp132.855 dengan penurunan 7.6%. Kota Padang Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan bukan makanan di Kota Padang mencapai Rp1.051.706 pada tahun 2024, meningkat 2.1% dari tahun sebelumnya. Kota Padang menempati peringkat pertama untuk pengeluaran bukan makanan di Sumatera Barat. Besarnya pengeluaran bukan makanan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang memiliki alokasi anggaran yang signifikan untuk kebutuhan selain makanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. (Baca: Penduduk Kabupaten Ciamis Menghabiskan Rp242 per Kapita per Minggu untuk Membeli Tauge ) Kota Bukit Tinggi Pada tahun 2024, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di Kota Bukit Tinggi mencapai Rp1.869.269. Data dari BPS menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar 7.7% dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Bukit Tinggi berada pada peringkat ketiga untuk kategori ini di Sumatera Barat. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Kota Bukit Tinggi memiliki tingkat konsumsi yang cukup tinggi baik untuk kebutuhan makanan maupun non-makanan. Kota Padang Panjang Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan di Kota Padang Panjang mencapai Rp1.239.644 pada tahun 2024. BPS mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 63.8% dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Padang Panjang menduduki peringkat pertama dalam kategori ini di Sumatera Barat. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan konsumsi makanan yang cukup besar di Kota Padang Panjang. + + + + + Tags + + + #pengeluaran makanan + + + #pengeluaran non makanan + + + #makanan dan minuman + + + #pengeluaran ramadan + + + #makanan ringan + + + #pengeluaran Ramadhan + + + #makanan utama + + + #makanan manis + + + #pengeluaran + + + #Sumatera + + + #Padang + + + #Makanan + + + #Minuman + + + #Kota + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Gunungsitoli 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 22:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_248cc019bb00cb6_provinsi-aceh-ekspor-us-280-pakaian.md b/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_248cc019bb00cb6_provinsi-aceh-ekspor-us-280-pakaian.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b396ff5b12fbc416e51a32fd52c7617a74d63939 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_248cc019bb00cb6_provinsi-aceh-ekspor-us-280-pakaian.md @@ -0,0 +1,920 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/248cc019bb00cb6/provinsi-aceh-ekspor-us-280-pakaian +title: "Provinsi Aceh Ekspor US$280 Pakaian" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:01 +source_type: news +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Aceh Ekspor US$280 Pakaian + +Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 32 batu bara, kokas dan briket . Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Nilai ekspor menurut kelompok barang kode SITC 84 pakaian provinsi Aceh pada Januari 2025 lalu turun menjadi US$280 . Turunnya nilai ekspor ini melanjutkan tren kondisi lima bulan terakhir yang terus menurun. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor dari provinsi ini tercatat US$80 . (Baca: Nilai Ekspor Hasil Olahan Makanan Lainnya Provinsi Sumatera Utara Januari 2025 ) Aceh dalam rekap dokumen pabean impor mencatatkan 22 kelompok barang yang di ekspor dari provinsi ini. Barang-barang tersebut dikelompokkan dalam SITC 2 digit. Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 32 batu bara, kokas dan briket . (Baca: Volume Ekspor Kimia Organis Provinsi Banten Januari 2025 ) Data historis 15 bulan terakhir, ekspor dari Aceh dengan jumlah tertinggi pernah dicatatkan pada September 2024 sebesar US$15,84 ribu dan terendahnya terjadi pada Juni 2024 dengan jumlah ekspor US$20 . Berikut ini adalah ekspor dari provinsi Aceh menurut kode SITC 2 digit dengan jumlah ekspor tertinggi per Januari 2025: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Provinsi Aceh Ekspor US$280 Pakaian Provinsi Aceh Ekspor US$280 Pakaian Data Terkait Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 Seminggu, Bitcoin Menguat 4,11% Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) 0,2% Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Beragama Budha Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 3,88 Juta Jiwa Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Karet harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Penduduk Miskin Perdagangan + + + Lite + + + + Provinsi Aceh Ekspor US$280 Pakaian + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 20/04/2025 19:35 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 32 batu bara, kokas dan briket . + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Provinsi Aceh Ekspor US$280 Pakaian + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Ekspor SITC Pakaian Provinsi Aceh Periode Agustus 2024-Januari 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Nilai ekspor menurut kelompok barang kode SITC 84 pakaian provinsi Aceh pada Januari 2025 lalu turun menjadi US$280 . Turunnya nilai ekspor ini melanjutkan tren kondisi lima bulan terakhir yang terus menurun. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor dari provinsi ini tercatat US$80 . (Baca: Nilai Ekspor Hasil Olahan Makanan Lainnya Provinsi Sumatera Utara Januari 2025 ) Aceh dalam rekap dokumen pabean impor mencatatkan 22 kelompok barang yang di ekspor dari provinsi ini. Barang-barang tersebut dikelompokkan dalam SITC 2 digit. Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 32 batu bara, kokas dan briket . (Baca: Volume Ekspor Kimia Organis Provinsi Banten Januari 2025 ) Data historis 15 bulan terakhir, ekspor dari Aceh dengan jumlah tertinggi pernah dicatatkan pada September 2024 sebesar US$15,84 ribu dan terendahnya terjadi pada Juni 2024 dengan jumlah ekspor US$20 . Berikut ini adalah ekspor dari provinsi Aceh menurut kode SITC 2 digit dengan jumlah ekspor tertinggi per Januari 2025: SITC kode 32 batu bara, kokas dan briket US$36,82 juta SITC kode 07 kopi, teh, coklat, rempah-rempah US$9,2 juta SITC kode 29 bahan nabati dan hewani lainnya US$2,78 juta SITC kode 85 sepatu dan peralatan kaki lainnya US$1,46 juta SITC kode 03 ikan, kerang-kerangan, moluska dan olahannya US$552,13 ribu SITC kode 27 pupuk dan mineral alam lainnya US$25,22 ribu SITC kode 05 buah-buahan dan sayur-sayuran US$6.640 SITC kode 24 kayu dan gabus US$5.940 SITC kode 66 barang-barang dari mineral bukanligam US$1.110 SITC kode 84 pakaian US$280 + + + + + Tags + + + #Barang Ekspor + + + #Nilai Ekspor + + + #nilai ekspor sapi + + + #nilai ekspor telur + + + #nilai ekspor migas + + + #barang impor + + + #barang tekstil + + + #kelompok usia + + + #ekspor barang + + + #Kelompok Bank + + + #Kelompok pengeluaran + + + #kode etik + + + #negara tujuan ekspor + + + #Ekspor + + + #Barang + + + #Nilai + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 + + + + + + + + + + + Seminggu, Bitcoin Menguat 4,11% + + + + + + + + + + Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) + + + + + + + + + + 0,2% Penduduk di Kabupaten Banyuwangi Beragama Budha + + + + + + + + + + Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 3,88 Juta Jiwa + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 11:37 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Pacitan + Ketenagakerjaan + 12/03/2026, 11:30 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 11:18 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Turun Menuju Level 287,4 Pound (Rabu, 11 Maret 2026) + Pasar + 12/03/2026, 10:56 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini Rabu, 11 Maret 2026 Naik Rp40.000,0 + Pertambangan + 12/03/2026, 10:52 + WIB + + + + + + + + + + + + + Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 + Layanan konsumen & Kesehatan + 12/03/2026, 10:49 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Penduduk Miskin + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_91c33ab99945ea3_inilah-produk-yang-banyak-diimpor-indonesia-dari-guatemala-pada-2023.md b/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_91c33ab99945ea3_inilah-produk-yang-banyak-diimpor-indonesia-dari-guatemala-pada-2023.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8017e3f2e1ddd6cdf639fa34c9063c11e76daacc --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_91c33ab99945ea3_inilah-produk-yang-banyak-diimpor-indonesia-dari-guatemala-pada-2023.md @@ -0,0 +1,735 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/91c33ab99945ea3/inilah-produk-yang-banyak-diimpor-indonesia-dari-guatemala-pada-2023 +title: "Produk Utama yang Diimpor Indonesia dari Guatemala pada 2023" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:46 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Produk Utama yang Diimpor Indonesia dari Guatemala pada 2023 + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Indonesia membukukan impor dengan Guatemala US$ 0,44 juta data per Desember 2023. Nilai turun drastis 46,05% dibandingkan impor tahun sebelumnya yang tercatat US$ 0,82 juta. Rekam jejak perdagangan Indonesia dengan Guatemala, impor dalam 10 tahun terakhir jumlahnya telah cukup banyak berkurang. Terendah impor Indonesia adalah US$ 0,44 juta dan untuk impor tertinggi di angka US$ 46,28 juta. (Baca: Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Cook Islands pada 2023 ) Dari total 97 produk (kode HS dua digit) yang diimpor dari Guatemala, 42 produk bernilai lebih dari satu miliar dolar. Selain itu menurut data Trademap, dari negara ini terdapat delapan produk utama Indonesia yang diimpor setiap tahun. Artinya, ada ketergantungan cukup besar untuk produk-produk impor tersebut. Lainnya, sebagian besar produk merupakan impor produk yang juga banyak diimpor dari negara lain. Coffee, tea, maté and spices dalam kategori produk dengan kode HS 09. Impor produk ini dari Guatemala berada di urutan pertama. Indonesia mengimpor sebanyak US$ 0,17 juta. Nilai impor Coffee, tea, maté and spices ini naik dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat US$ 139 ribu. Di urutan kedua, impor Indonesia paling banyak adalah produk Rubber. Nilai impor dari Guatemala pada 2023 tercatat US$ 0,11 juta. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus US$ 137 ribu. Impor apparel and clothing accessories, knitted or crocheted dari Guatemala, saat ini merupakan yang terbesar. Dari negara ini, Indonesia melakukan impor sebanyak US$ 94 ribu. Negara lainnya yang menjadi andalan impor apparel and clothing accessories, knitted or crocheted dengan nilai terbesar adalah China, Vietnam, Germany, Italy dan Türkiye. (Baca: Indonesia Impor Natural Or Cultured Pearls Senilai US$ 0,67 Juta dari Mauritius pada 2023 ) Indonesia juga banyak mengimpor Tobacco and manufactured tobacco substitutes dari Guatemala. Nilai impor produk ini senilai US$ 33 ribu. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus US$ 383 ribu. Impor Tobacco and manufactured tobacco substitutes dari Guatemala tercatat merupakan yang terbesar. Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah China, United Arab Emirates, Poland, Germany dan Brazil. Masuk dalam kode HS 42, leather merupakan kelompok produk barang impor yang dikategorikan bersama dengan saddlery and harness, travel goods, handbags and similar containers dan articles. Indonesia mengimpor senilai US$ 23 ribu, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus US$ 28 ribu. Indonesia tercatat mengimpor produk ini dari satu negara. Impor leather dari Guatemala tercatat merupakan yang terbesar. Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah China, France, Italy, Vietnam dan Germany. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Produk Utama yang Diimpor Indonesia dari Guatemala pada 2023 Data Terkait Pergerakan Kripto Terkini, Bitcoin Catat Perubahan 0,36% Youtuber Paling Banyak Dilihat di Indonesia Bulan Ini | 07 Mar 2026 Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Aneka Barang dan Jasa Kab. Nabire | 2024 Indonesia Paling Banyak Impor Senjata dari Serbia. pada 2023 Jenis Senjata Militer yang Diimpor Indonesia pada 2025 PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 Juta Data per 2025 Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Karet Kedelai harga gandum Harga kopi Perdagangan + + + + Produk Utama yang Diimpor Indonesia dari Guatemala pada 2023 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 21/11/2025 16:19 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Produk Utama yang Diimpor Indonesia dari Guatemala pada 2023 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Indonesia membukukan impor dengan Guatemala US$ 0,44 juta data per Desember 2023. Nilai turun drastis 46,05% dibandingkan impor tahun sebelumnya yang tercatat US$ 0,82 juta. Rekam jejak perdagangan Indonesia dengan Guatemala, impor dalam 10 tahun terakhir jumlahnya telah cukup banyak berkurang. Terendah impor Indonesia adalah US$ 0,44 juta dan untuk impor tertinggi di angka US$ 46,28 juta. (Baca: Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Cook Islands pada 2023 ) Dari total 97 produk (kode HS dua digit) yang diimpor dari Guatemala, 42 produk bernilai lebih dari satu miliar dolar. Selain itu menurut data Trademap, dari negara ini terdapat delapan produk utama Indonesia yang diimpor setiap tahun. Artinya, ada ketergantungan cukup besar untuk produk-produk impor tersebut. Lainnya, sebagian besar produk merupakan impor produk yang juga banyak diimpor dari negara lain. Berikut ini adalah daftar lima produk utama yang diimpor Indonesia dari Guatemala. Urutan ini disusun mulai dari transaksi dengan nilai yang terbesar. Coffee, tea, maté and spices Coffee, tea, maté and spices dalam kategori produk dengan kode HS 09. Impor produk ini dari Guatemala berada di urutan pertama. Indonesia mengimpor sebanyak US$ 0,17 juta. Nilai impor Coffee, tea, maté and spices ini naik dibandingkan periode sebelumnya yang tercatat US$ 139 ribu. Rubber Di urutan kedua, impor Indonesia paling banyak adalah produk Rubber. Nilai impor dari Guatemala pada 2023 tercatat US$ 0,11 juta. Angka ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus US$ 137 ribu. apparel and clothing accessories, knitted or crocheted Impor apparel and clothing accessories, knitted or crocheted dari Guatemala, saat ini merupakan yang terbesar. Dari negara ini, Indonesia melakukan impor sebanyak US$ 94 ribu. Negara lainnya yang menjadi andalan impor apparel and clothing accessories, knitted or crocheted dengan nilai terbesar adalah China, Vietnam, Germany, Italy dan Türkiye. Tobacco and manufactured tobacco substitutes (Baca: Indonesia Impor Natural Or Cultured Pearls Senilai US$ 0,67 Juta dari Mauritius pada 2023 ) Indonesia juga banyak mengimpor Tobacco and manufactured tobacco substitutes dari Guatemala. Nilai impor produk ini senilai US$ 33 ribu. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus US$ 383 ribu. Impor Tobacco and manufactured tobacco substitutes dari Guatemala tercatat merupakan yang terbesar. Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah China, United Arab Emirates, Poland, Germany dan Brazil. leather Masuk dalam kode HS 42, leather merupakan kelompok produk barang impor yang dikategorikan bersama dengan saddlery and harness, travel goods, handbags and similar containers dan articles. Indonesia mengimpor senilai US$ 23 ribu, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mampu menembus US$ 28 ribu. Indonesia tercatat mengimpor produk ini dari satu negara. Impor leather dari Guatemala tercatat merupakan yang terbesar. Negara lain yang masuk lima besar suplier produk impor ini ke Indonesia adalah China, France, Italy, Vietnam dan Germany. + + + + + Tags + + + #Impor Indonesia + + + #paspor indonesia + + + #film indonesia + + + #ekspor impor indonesia + + + #kopi kafe + + + #konsumsi teh + + + #produk bayi + + + #pajak impor + + + #produksi timah + + + #produksi perak + + + #Indonesia + + + #Jalur Rempah + + + #kopi sachet + + + #kopi modern + + + #Rempah + + + #tren kematian + + + #Produk + + + #Kopi + + + #Impor + + + #Teh + + + #Teh + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Pergerakan Kripto Terkini, Bitcoin Catat Perubahan 0,36% + + + + + + + + + + + Youtuber Paling Banyak Dilihat di Indonesia Bulan Ini | 07 Mar 2026 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Aneka Barang dan Jasa Kab. Nabire | 2024 + + + + + + + + + + Indonesia Paling Banyak Impor Senjata dari Serbia. pada 2023 + + + + + + + + + + + + + + Jenis Senjata Militer yang Diimpor Indonesia pada 2025 + + + + + + + + + + PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 Juta Data per 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Harga Daging Ayam Ras Segar di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 17:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 16.659,4 per Dolar AS (Rabu, 26 November 2025) + Pasar + 12/03/2026, 17:21 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 17:21 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Agam Periode 2004 - 2024 + Demografi + 12/03/2026, 16:58 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini (12/3) di Lampung: Cabai Merah Naik, Cabai Rawit Turun + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 16:54 + WIB + + + + + + + + + + + + + Youtuber Paling Banyak Dilihat di Indonesia Bulan Ini | 07 Mar 2026 + Telecommunications + 12/03/2026, 16:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_multiple_8c0550b3811f1e8_tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-jenis-kelamin-total-menurut-provinsi.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_multiple_8c0550b3811f1e8_tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-jenis-kelamin-total-menurut-provinsi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6565ca4c240cdbcf354ca8cf3b076a66a92b95a4 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_multiple_8c0550b3811f1e8_tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-jenis-kelamin-total-menurut-provinsi.md @@ -0,0 +1,948 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/multiple/8c0550b3811f1e8/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-jenis-kelamin-total-menurut-provinsi +title: "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:41:11 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023 + +Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi ini tumbuh 77,08%. Kuota akses multiple data Anda sudah habis Harga: 45.000 Kami menerima pembayaran berikut: Akses multiple data Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. Kami menerima pembayaran berikut: Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Barat tercatat 71,05% data per 2023. Persentase ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 70,27%. Menurut rekam jejaknya, persentase tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2022 sebesar 73%. Sedangkan rata-rata enam tahun terakhir pertumbuhan mencapai 1,01%. Papua mencatatkan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi dengan 77,2%. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini turun 0,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Bali berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi ini tumbuh 77,08%. Tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi ini dilaporkan 77,08%. Adapun untuk periode sebelumnya tercatat sebanyak 76,86%. (Baca: Volume Ekspor SITC Bahan Nabati dan Hewani Lainnya Provinsi Bali Periode Agustus 2024-Januari 2025 ) Berikutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur tercatat di angka 75,72%, DI Yogyakarta dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 74,08% dan Nusa Tenggara Barat dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 73,31% (Baca: Data Historis Rata - Rata Upah di Gorontalo Periode 2018-2023 ) Berikut ini sepuluh provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi pada 2023: Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023 Data Terkait Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Topik Trending Data Populer Tags pengeluaran makanan erupsi Gempa Terkini bencana hidrometeorologi pertumbuhan penduduk Pertambangan + + + Multiple Data + + + + Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 22/05/2025 13:24 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi ini tumbuh 77,08%. + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Kuota akses multiple data Anda sudah habis + Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023 + Harga: 45.000 + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Akses multiple data + Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2023 + Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Periode 2013-2000 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pilih Tahun + + + + + + + Pilih Provinsi + Aceh + Bali + Banten + Bengkulu + DI Yogyakarta + DKI Jakarta + Gorontalo + Jambi + Jawa Barat + Jawa Tengah + Jawa Timur + Kalimantan Barat + Kalimantan Selatan + Kalimantan Tengah + Kalimantan Timur + Kalimantan Utara + Kep, Bangka Belitung + Kep, Riau + Lampung + Maluku + Maluku Utara + Nusa Tenggara Barat + Nusa Tenggara Timur + Papua + Papua Barat + Papua Tengah + Papua Pegunungan + Papua Selatan + Papua Barat Daya + Riau + Sulawesi Barat + Sulawesi Selatan + Sulawesi Tengah + Sulawesi Tenggara + Sulawesi Utara + Sumatera Barat + Sumatera Selatan + Sumatera Utara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Tingkat partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Barat tercatat 71,05% data per 2023. Persentase ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat 70,27%. Menurut rekam jejaknya, persentase tertinggi di provinsi ini sebelumnya pernah terjadi pada 2022 sebesar 73%. Sedangkan rata-rata enam tahun terakhir pertumbuhan mencapai 1,01%. Papua mencatatkan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi dengan 77,2%. Di provinsi ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perkembangan data tahunan di wilayah ini turun 0,55% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Bali berada di urutan kedua. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi ini tumbuh 77,08%. Tingkat partisipasi angkatan kerja di provinsi ini dilaporkan 77,08%. Adapun untuk periode sebelumnya tercatat sebanyak 76,86%. (Baca: Volume Ekspor SITC Bahan Nabati dan Hewani Lainnya Provinsi Bali Periode Agustus 2024-Januari 2025 ) Berikutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur tercatat di angka 75,72%, DI Yogyakarta dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 74,08% dan Nusa Tenggara Barat dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 73,31% (Baca: Data Historis Rata - Rata Upah di Gorontalo Periode 2018-2023 ) Berikut ini sepuluh provinsi dengan tingkat partisipasi angkatan kerja tertinggi pada 2023: Papua 77,2 % Bali 77,08 % Nusa Tenggara Timur 75,72 % DI Yogyakarta 74,08 % Nusa Tenggara Barat 73,31 % Jawa Timur 72,56 % Jawa Tengah 71,72 % Sumatera Utara 71,06 % Sulawesi Barat 71,05 % Bengkulu 70,91 % + + + + + Tags + + + # Tingkat Partisipasi + + + #Angkatan Kerja + + + #angkatan bersenjata + + + #lapangan kerja + + + #angkatan tua + + + #Asia Tenggara + + + #tingkat radiasi + + + #tingkat partisipasi angkatan kerja + + + #tingkat putus pakai + + + #Partisipasi Pilkada + + + #partisipasi kerja + + + #Nusa Tenggara Timur + + + #Nusa Tenggara Barat + + + #Bali dan Nusa Tenggara + + + #partisipasi publik + + + #kerja + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Selatan 2015 - 2024 + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 7:06 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 + Demografi + 11/03/2026, 6:39 + WIB + + + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + Lingkungan + 11/03/2026, 6:13 + WIB + + + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + Lingkungan + 11/03/2026, 6:02 + WIB + + + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + Demografi + 11/03/2026, 4:16 + WIB + + + + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + Demografi + 11/03/2026, 1:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + pengeluaran makanan + + + + + erupsi + + + + + Gempa Terkini + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pertumbuhan penduduk + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_statistik_697ac6c03ea17_ini-strategi-pencegahan-konflik-destruktif-terkait-konsesi-tambang-ormas.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_statistik_697ac6c03ea17_ini-strategi-pencegahan-konflik-destruktif-terkait-konsesi-tambang-ormas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..53967a9f6f11aa2dfc1b88928e3f04d994434156 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_statistik_697ac6c03ea17_ini-strategi-pencegahan-konflik-destruktif-terkait-konsesi-tambang-ormas.md @@ -0,0 +1,931 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/statistik/697ac6c03ea17/ini-strategi-pencegahan-konflik-destruktif-terkait-konsesi-tambang-ormas +title: "Ini Strategi Pencegahan Konflik Destruktif Terkait Konsesi Tambang Ormas" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:01 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ini Strategi Pencegahan Konflik Destruktif Terkait Konsesi Tambang Ormas + +KIC melakukan survei terhadap hal yang dapat dilakukan ormas keagamaan agar perbedaan pandangan terkait pemberian konsesi tambang tidak menimbulkan konflik destruktif. Berikut hasilnya. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diberi izin untuk melakukan usaha pertambangan di Indonesia. Kebijakan ini memunculkan beragam pandangan di kalangan ormas, tak menutup kemungkinan memicu konflik yang destruktif. Merespons potensi konflik tersebut, Katadata Insight Center (KIC) melakukan survei persepsi terhadap anggota ormas. Digelar pada Oktober-November 2025, survei ini melibatkan 415 orang anggota dan pengurus dari dua ormas keagamaan besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Hasilnya, mayoritas responden menyatakan bahwa penguatan komunikasi di internal ormas serta pemahaman kebijakan berbasis data dapat mengurangi prasangka dan misinformasi. "Publik menilai dialog langsung antar-pihak jauh lebih krusial untuk meredam konflik dibandingkan solusi teknis lainnya," tulis KIC dalam laporannya. Berikut rincian langkah yang dinilai perlu dilakukan oleh ormas agar perbedaan pandangan terkait pemberian konsesi tambang tidak menimbulkan konflik destruktif, berdasarkan survei KIC: " Meskipun arah dukungan paling dipengaruhi pimpinan ormas namun perdamaian harus tumbuh dari kesadaran anggota, bukan sekadar instruksi atasan," tulis KIC. Laporan lengkap hasil survei KIC dapat diunduh di tautan ini . (Baca: Banyak Anggota Ormas Agama Dukung Konsesi Tambang karena Pengaruh Pimpinan ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Ini Strategi Pencegahan Konflik Destruktif Terkait Konsesi Tambang Ormas Ini Strategi Pencegahan Konflik Destruktif Terkait Konsesi Tambang Ormas Data Terkait Dana Cepat Cair, Alasan Utama UMKM Pakai Pinjaman Daring Alokasi Dana Pinjaman Daring UMKM, Terbesar untuk Beli Bahan Baku Banyak Perusahaan Global Bakal Kembangkan Keamanan Siber karena Geopolitik Ini Jumlah Pekerja Freeport Indonesia di Gresik hingga 2025 Pekerja Freeport Indonesia di Gresik Capai 712 Orang pada 2024 Jumlah Pekerja Papua di Freeport Turun pada 2025, Non-Papua dan Asing Naik Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Pertambangan + + + Lite + + + + Ini Strategi Pencegahan Konflik Destruktif Terkait Konsesi Tambang Ormas + + + + + + Nabilah Muhamad + 30/01/2026 15:03 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + KIC melakukan survei terhadap hal yang dapat dilakukan ormas keagamaan agar perbedaan pandangan terkait pemberian konsesi tambang tidak menimbulkan konflik destruktif. Berikut hasilnya. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Ini Strategi Pencegahan Konflik Destruktif Terkait Konsesi Tambang Ormas + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Hal yang Harus Dilakukan Ormas Untuk Menghindari Konflik Destruktif Terkait Konsesi Tambang Ormas menurut Responden Muhammadiyah dan NU (Oktober-November 2025) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, organisasi masyarakat (ormas) keagamaan diberi izin untuk melakukan usaha pertambangan di Indonesia.  + Kebijakan ini memunculkan beragam pandangan di kalangan ormas, tak menutup kemungkinan memicu konflik yang destruktif. + Merespons potensi konflik tersebut, Katadata Insight Center (KIC) melakukan survei persepsi terhadap anggota ormas. + Digelar pada Oktober-November 2025, survei ini melibatkan 415 orang anggota dan pengurus dari dua ormas keagamaan besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). + Hasilnya, mayoritas responden menyatakan bahwa penguatan komunikasi di internal ormas serta pemahaman kebijakan berbasis data dapat mengurangi prasangka dan misinformasi.  + "Publik menilai dialog langsung antar-pihak jauh lebih krusial untuk meredam konflik dibandingkan solusi teknis lainnya," tulis KIC dalam laporannya.  + Berikut rincian langkah yang dinilai perlu dilakukan oleh ormas agar perbedaan pandangan terkait pemberian konsesi tambang tidak menimbulkan konflik destruktif, berdasarkan survei KIC: + + Meningkatkan dialog dan komunikasi terbuka antar-ormas maupun antar-anggota: 76,6% + Mendorong diskusi berbasis data dan pemahaman kebijakan, bukan emosi atau prasangka: 57,8% + Mengedepankan nilai toleransi dan saling menghormati perbedaan pandangan: 54% + Menyebarkan informasi yang benar dan menghindari berita atau opini yang menyesatkan: 44,6% + Melibatkan tokoh agama atau pimpinan ormas untuk menenangkan dan memberi arahan: 40,5% + Meningkatkan kerja sama antar-ormas dalam kegiatan sosial atau ekonomi bersama: 36,4% + Menjaga agar perbedaan tidak dibawa ke ranah politik praktis: 36,4% + + " Meskipun arah dukungan paling dipengaruhi pimpinan ormas namun perdamaian harus tumbuh dari kesadaran anggota, bukan sekadar instruksi atasan," tulis KIC.  + Laporan lengkap hasil survei KIC dapat diunduh di tautan ini . + (Baca: Banyak Anggota Ormas Agama Dukung Konsesi Tambang karena Pengaruh Pimpinan ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #ormas + + + #ormas Islam + + + #Pertambangan + + + #Survei KIC + + + #Katadata Insight Center + + + #organisasi + + + #tambang + + + #Muhammadiyah + + + #Nahdlatul Ulama + + + #konsesi tambang + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Dana Cepat Cair, Alasan Utama UMKM Pakai Pinjaman Daring + + + + + + + + + + + Alokasi Dana Pinjaman Daring UMKM, Terbesar untuk Beli Bahan Baku + + + + + + + + + + + + + + Banyak Perusahaan Global Bakal Kembangkan Keamanan Siber karena Geopolitik + + + + + + + + + + + + + + Ini Jumlah Pekerja Freeport Indonesia di Gresik hingga 2025 + + + + + + + + + + + Pekerja Freeport Indonesia di Gresik Capai 712 Orang pada 2024 + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Pekerja Papua di Freeport Turun pada 2025, Non-Papua dan Asing Naik + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_politik_statistik_68c2aad6a86ee_daftar-menteri-wakil-menteri-kabinet-prabowo-seusai-reshuffle-september-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_politik_statistik_68c2aad6a86ee_daftar-menteri-wakil-menteri-kabinet-prabowo-seusai-reshuffle-september-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e9688e8603fc59b6e9020ab8c1209cc7bf2b7f0 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_politik_statistik_68c2aad6a86ee_daftar-menteri-wakil-menteri-kabinet-prabowo-seusai-reshuffle-september-2025.md @@ -0,0 +1,1199 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/68c2aad6a86ee/daftar-menteri-wakil-menteri-kabinet-prabowo-seusai-reshuffle-september-2025 +title: "Daftar Menteri-Wakil Menteri Kabinet Prabowo Seusai Reshuffle September 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:49 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Daftar Menteri-Wakil Menteri Kabinet Prabowo Seusai Reshuffle September 2025 + +Prabowo melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 8 September 2025. Menteri Keuangan dan tiga menteri lainnya dicopot, serta ada penambahan kementerian baru. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jilid kedua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore (08/09/2025). Ada lima menteri yang dicopot dari jabatannya, serta penambahan satu kementerian baru. Jajaran yang dirombak itu di antaranya Menteri Keuangan; Menteri Koperasi; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Menteri Pemuda dan Olahraga; dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lalu ada penambahan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Dari daftar tersebut, belum ada pengganti untuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Presiden pun menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polhukam ad interim . Sementara belum ada nama pasti untuk Menpora. “Iya, nanti tunggu waktunya, biar kalian ada semangat. Giat Sekolah Rakyat, tanya Menko Polkam,” gurau Prabowo kepada Katadata dan awak media lainnya di sela meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan pada Kamis (11/9/2025). Berikut daftar nama yang terjaring reshuffle beserta pengganti dan penambahannya: (Baca: Dilantik Jadi Menkeu, Segini Harta Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa ) Dengan reshuffle dan penambahan kementerian baru, maka jumlah menteri atau kepala badan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah menjadi 54 orang dari sebelumnya 53. Wakil menteri juga bertambah menjadi 57 orang dari sebelumnya 56. Ini daftar lengkap menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo per tanggal 11 September 2025: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat 7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan 8. Kementerian Sekretariat Negara 9. Kementerian Dalam Negeri 10. Kementerian Luar Negeri 11. Kementerian Pertahanan 12. Kementerian Agama 13. Kementerian Hukum 14. Kementerian   Hak Asasi Manusia 15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 16. Kementerian Keuangan 17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 19. Kementerian Kebudayaan 20. Kementerian Kesehatan 21. Kementerian Sosial 22. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 23. Kementerian Ketenagakerjaan 24. Kementerian Perindustrian 25. Kementerian   Perdagangan 26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 27. Kementerian Pekerjaan Umum 28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 30. Kementerian Transmigrasi 31. Kementerian Perhubungan 32. Kementerian Komunikasi dan Digital 33. Kementerian Pertanian 34. Kementerian Kehutanan 35. Kementerian Kelautan dan Perikanan 36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara 40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 43. Kementerian Koperasi 44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 45. Kementerian Pariwisata 46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif 47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 48. Kementerian Pemuda dan Olahraga 49. Kejaksaan Agung 50. Badan Intelijen Negara 51. Kantor Staf Presiden 52. Kantor Komunikasi Kepresidenan 53. Sekretariat Kabinet 54. Kementerian Haji dan Umrah (Baca:  Bakal Kabinet Prabowo Diisi Banyak Politisi, Sedikit Akademisi ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Daftar Menteri-Wakil Menteri Kabinet Prabowo Seusai Reshuffle September 2025 Daftar Menteri-Wakil Menteri Kabinet Prabowo Seusai Reshuffle September 2025 Data Terkait Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Tasikmalaya 3,74% Nilai Tertinggi Jalur Prestasi Masuk ke SMA7 Kota Depok | 2025 Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Harga Tembaga pengeluaran makanan Harga Bitcoin erupsi Gempa Terkini bencana hidrometeorologi pertumbuhan penduduk Nilai kabupaten kota Politik + + + Lite + + + + Daftar Menteri-Wakil Menteri Kabinet Prabowo Seusai Reshuffle September 2025 + + + + + + Erlina Fury Santika + 11/09/2025 17:10 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Prabowo melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 8 September 2025. Menteri Keuangan dan tiga menteri lainnya dicopot, serta ada penambahan kementerian baru. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Daftar Menteri-Wakil Menteri Kabinet Prabowo Seusai Reshuffle September 2025 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo (11 September 2025) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kabinet jilid kedua di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore (08/09/2025). Ada lima menteri yang dicopot dari jabatannya, serta penambahan satu kementerian baru. + Jajaran yang dirombak itu di antaranya Menteri Keuangan; Menteri Koperasi; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Menteri Pemuda dan Olahraga; dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Lalu ada penambahan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. + Dari daftar tersebut, belum ada pengganti untuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). + Presiden pun menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menko Polhukam ad interim . Sementara belum ada nama pasti untuk Menpora. + “Iya, nanti tunggu waktunya, biar kalian ada semangat. Giat Sekolah Rakyat, tanya Menko Polkam,” gurau Prabowo kepada Katadata dan awak media lainnya di sela meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan pada Kamis (11/9/2025). + Berikut daftar nama yang terjaring reshuffle beserta pengganti dan penambahannya: + + Menteri Keuangan: Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa + Menteri Koperasi: Budi Arie digantikan Ferry Juliantono + Menteri Perlindungan Pekerja Migran: Abdul Kadir Karding digantikan Mukhtaruddin + Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf + Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak + Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Budi Gunawan digantikan Sjafrie Sjamsoeddin ( ad interim ) + Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo (belum ada pengganti). + + (Baca: Dilantik Jadi Menkeu, Segini Harta Kekayaan Purbaya Yudhi Sadewa ) + Dengan reshuffle dan penambahan kementerian baru, maka jumlah menteri atau kepala badan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertambah menjadi 54 orang dari sebelumnya 53. Wakil menteri juga bertambah menjadi 57 orang dari sebelumnya 56. + Ini daftar lengkap menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo per tanggal 11 September 2025: + 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan + + Menteri Koordinator: Sjafrie Sjamsuddin ( ad interim) + Wakil Menteri: Lodewijk Freidrich Paulus + + 2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan + + Menteri Koordinator: Yusril Ihza Mahendra + Wakil Menteri: Otto Hasibuan + + 3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian + + Menteri Koordinator: Airlangga Hartarto + + 4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + + Menteri Koordinator: Pratikno + + 5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan + + Menteri Koordinator: Agus Harimurti Yudhoyono + + 6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat + + Menteri Koordinator: Muhaimin Iskandar + + 7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan + + Menteri Koordinator: Zulkifli Hasan + + 8. Kementerian Sekretariat Negara + + Menteri: Prasetyo Hadi + Wakil Menteri: Bambang Eko Suharyanto + Wakil Menteri: Juri Ardiantoro + + 9. Kementerian Dalam Negeri + + Menteri: Tito Karnavian + Wakil Menteri: Bima Aria + Wakil Menteri: Ribka Haluk + + 10. Kementerian Luar Negeri + + Menteri: Sugiono + Wakil Menteri: Muhammad Anis Matta + Wakil Menteri: Arrmanattha Christiawan Nasir + Wakil Menteri: Arif Havas + + 11. Kementerian Pertahanan + + Menteri: Sjafrie Sjamsoeddin + Wakil Menteri: Doni Hermawan + + 12. Kementerian Agama + + Menteri: Nasaruddin Umar + Wakil Menteri: Muhammad Syafi'i + + 13. Kementerian Hukum + + Menteri: Supratman Andi Agtas + Wakil Menteri: Edward Omar Sharif Hiariej + + 14. Kementerian   Hak Asasi Manusia + + Menteri: Natalius Pigai + Wakil Menteri: Mugiyanto + + 15. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan + + Menteri: Agus Andrianto + Wakil Menteri: Silmy Karim + + 16. Kementerian Keuangan + + Menteri: Purbaya Yudhi Sadewa + Wakil Menteri: Thomas Djiwandono + Wakil Menteri: Suahasil Nazara + Wakil Menteri: Anggito Abimanyu + + 17. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah + + Menteri: Abdul Mu'ti + Wakil Menteri: Fajar Riza Ul Haq + Wakil Menteri: Atit Latipulhayat + + 18. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi + + Menteri: Satryo Soemantri Brojonegoro + Wakil Menteri: Fauzan + Wakil Menteri: Stella Christie + + 19. Kementerian Kebudayaan + + Menteri: Fadli Zon + Wakil Menteri: Giring Ganesha + + 20. Kementerian Kesehatan + + Menteri: Budi Gunadi Sadikin + Wakil Menteri: Dante Saksono Harbuwono + + 21. Kementerian Sosial + + Menteri: Saifullah Yusuf + Wakil Menteri: Agus Jabo Priyono + + 22. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia + + Menteri: Mukhtaruddin + Wakil Menteri: Christina Aryani + Wakil Menteri: Dzulfikar Ahmadi Tawalla + + 23. Kementerian Ketenagakerjaan + + Menteri: Yassierli + Wakil Menteri: - + + 24. Kementerian Perindustrian + + Menteri: Agus Gumiwang Kartasasmita + Wakil Menteri: Faisol Riza + + 25. Kementerian   Perdagangan + + Menteri: Budi Santoso + Wakil Menteri: Dyah Roro Esti + + 26. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral + + Menteri: Bahlil Lahadalia + Wakil Menteri: Yuliot Tanjung + + 27. Kementerian Pekerjaan Umum + + Menteri: Dody Hanggodo + Wakil Menteri: Diana Kusumastuti + + 28. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman + + Menteri: Maruarar Sirait + Wakil Menteri: Fahri Hamzah + + 29. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal + + Menteri: Yandri Susanto + Wakil Menteri: Ahmad Riza Patria + + 30. Kementerian Transmigrasi + + Menteri: M. Iftitah Sulaiman + Wakil Menteri: Viva Yoga Mauladi + + 31. Kementerian Perhubungan + + Menteri: Dody Purwagandhi + Wakil Menteri: Suntana + + 32. Kementerian Komunikasi dan Digital + + Menteri: Meutya Hafid + Wakil Menteri: Angga Raka Prabowo + Wakil Menteri: Nezar Patria + + 33. Kementerian Pertanian + + Menteri: Andi Amran Sulaiman + Wakil Menteri: Sudaryono + + 34. Kementerian Kehutanan + + Menteri: Raja Juli Antoni + Wakil Menteri: Sulaiman Umar + + 35. Kementerian Kelautan dan Perikanan + + Menteri: Sakti Wahyu Trenggono + Wakil Menteri: Didit Herdiawan + + 36. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional + + Menteri: Nusron Wahid + Wakil Menteri: Ossy Dermawan + + 37. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional + + Menteri: Rachmat Pambudy + Wakil Menteri: Febrian Alphyanto Ruddyard + + 38. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi + + Menteri: Rini Widyantini + Wakil Menteri: Purwadi Arianto + + 39. Kementerian Badan Usaha Milik Negara + + Menteri: Erick Thohir + Wakil Menteri: Kartiko Wirjoatmodjo + Wakil Menteri: Aminuddin Ma'ruf + Wakil Menteri: Dony Oskaria + + 40. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional + + Menteri: Wihaji + Wakil Menteri: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka + + 41. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup + + Menteri: Hanif Faisol Nurofiq + Wakil Menteri: Diaz Hendropriyono + + 42. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal + + Menteri: Rosan Roeslani + Wakil Menteri: Todotua Pasaribu + + 43. Kementerian Koperasi + + Menteri: Ferry Joko Yuliantono + Wakil Menteri: - + + 44. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah + + Menteri: Maman Abdurahman + Wakil Menteri: Helvi Yuni + + 45. Kementerian Pariwisata + + Menteri: Widianti Putri + Wakil Menteri: Ni Luh Enik Ernawati + + 46. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif + + Menteri: Teuku Riefky Harsya + Wakil Menteri: Irene Umar + + 47. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak + + Menteri: Arifatul Choiri Fauzi + Wakil Menteri: Veronica Tan + + 48. Kementerian Pemuda dan Olahraga + + Menteri: - + Wakil Menteri: Taufik Hidayat + + 49. Kejaksaan Agung + + Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin + + 50. Badan Intelijen Negara + + Kepala: Herindra + + 51. Kantor Staf Presiden + + Kepala: AM Putranto + Wakil Kepala: Muhammad Qodari + + 52. Kantor Komunikasi Kepresidenan + + Kepala: Hasan Nasbi + + 53. Sekretariat Kabinet + + Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya + + 54. Kementerian Haji dan Umrah + + Menteri: Mochamad Irfan Yusuf + Wakil Menteri: Dahnil Anzar Simanjuntak. + + (Baca:  Bakal Kabinet Prabowo Diisi Banyak Politisi, Sedikit Akademisi ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #Menteri + + + #wakil menteri + + + #Kementerian/Lembaga + + + #kementerian + + + #kinerja menteri + + + #Menteri Keuangan + + + #Reshuffle + + + #Reshuffle Kabinet + + + #Prabowo Subianto + + + #Update Me + + + #Keep Me on Trend + + + #Politik + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Tasikmalaya 3,74% + + + + + + + + + + + Nilai Tertinggi Jalur Prestasi Masuk ke SMA7 Kota Depok | 2025 + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Rabu, 11 Maret 2026 04:45:37 WIB) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Dini Hari Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Harga Tembaga Pagi Hari Diperdagangkan US$5,93 /Pon (Rabu, 11 Maret 2026) + Pasar + 11/03/2026, 8:02 + WIB + + + + + + + + + + + + + 10 Kripto Volume Terbesar 24 Jam (11 Maret 2026 07:08 WIB) + Pasar + 11/03/2026, 8:02 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Tasikmalaya 3,74% + Ketenagakerjaan + 11/03/2026, 7:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Selatan 2015 - 2024 + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 7:06 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tertinggi Jalur Prestasi Masuk ke SMA7 Kota Depok | 2025 + Pendidikan + 11/03/2026, 7:05 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 + Demografi + 11/03/2026, 6:39 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Harga Bitcoin + + + + + erupsi + + + + + Gempa Terkini + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pertumbuhan penduduk + + + + + Nilai + + + + + kabupaten kota + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_produk-konsumen_statistik_ec28ca1b030bf81_survei-kurious-belanja-kue-kaleng-premium-meningkat-saat-ramadan.md b/raw/databoks.katadata.co.id_produk-konsumen_statistik_ec28ca1b030bf81_survei-kurious-belanja-kue-kaleng-premium-meningkat-saat-ramadan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e2baf96d005db1a567ef54ca3a36330bf72cf2c --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_produk-konsumen_statistik_ec28ca1b030bf81_survei-kurious-belanja-kue-kaleng-premium-meningkat-saat-ramadan.md @@ -0,0 +1,772 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/produk-konsumen/statistik/ec28ca1b030bf81/survei-kurious-belanja-kue-kaleng-premium-meningkat-saat-ramadan +title: "Survei Kurious- Belanja Kue Kaleng Premium Meningkat saat Ramadan" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:01 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Survei Kurious: Belanja Kue Kaleng Premium Meningkat saat Ramadan + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Kue kaleng  merupakan produk makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Semakin tinggi kualitas rasa dan kemasannya, umumnya harga kue kaleng semakin mahal. Adapun menurut survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), pada bulan Ramadan tampaknya ada lebih banyak konsumen Indonesia yang belanja kue kaleng mahal atau kelas premium. Lebih dari separuh atau 56,4% responden mengaku mengeluarkan anggaran di atas Rp100 ribu untuk belanja kue kaleng pada bulan Ramadan. Padahal, di bulan-bulan lainnya, responden yang mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya 26,8%. Di sisi lain, pada bulan Ramadan, responden yang belanja kue kaleng senilai Rp50ribu-Rp100 ribu justru menurun dibanding bulan lainnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena responden cenderung memilih untuk membeli kue kaleng premium. Survei ini dilakukan terhadap 731 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan proporsi responden laki-laki 58% dan perempuan 42%. Lebih dari separuh responden berada di Pulau Jawa selain Jakarta (63,9%), kemudian di Jakarta (13,7%), dan Sumatra (10,9%). Proporsi responden yang berasal dari Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku-Papua di rentang 0,4%-4,5%. Sebagian besar responden berusia antara 35-44 tahun (33,5%), diikuti kelompok 25-34 tahun (31,1%) dan kelompok 45-54 tahun (19%). Survei dilakukan pada 31 Maret-8 April 2023 menggunakan metode  computer-assisted web interviewing (CAWI) ,  dengan toleransi kesalahan ( margin of error ) sekitar 3,62% dan tingkat kepercayaan 95%. (Baca:  Daftar Merek Kue Kaleng Terpopuler di Indonesia, Khong Guan Juara ) Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Survei Kurious: Belanja Kue Kaleng Premium Meningkat saat Ramadan Data Terkait Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Sabun Mandi Kab. Rokan Hulu | 2024 BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Sabun Mandi Kab. Paser | 2024 Ekspor Sabun Indonesia ke Venezuela Naik Menjadi US$ 16,9 Juta Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kab. Buton Selatan | 2024 Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Nikel Harga Perak Karet Kedelai harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Produk Konsumen + + + + Survei Kurious: Belanja Kue Kaleng Premium Meningkat saat Ramadan + + + + + + Cindy Mutia Annur + 12/04/2023 18:04 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Anggaran Belanja Kue Kaleng saat Ramadan Dibanding Bulan Lainnya (Maret 2023) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + Didukung Oleh + + + + + + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Kue kaleng  merupakan produk makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Semakin tinggi kualitas rasa dan kemasannya, umumnya harga kue kaleng semakin mahal. + Adapun menurut survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), pada bulan Ramadan tampaknya ada lebih banyak konsumen Indonesia yang belanja kue kaleng mahal atau kelas premium. + Lebih dari separuh atau 56,4% responden mengaku mengeluarkan anggaran di atas Rp100 ribu untuk belanja kue kaleng pada bulan Ramadan. Padahal, di bulan-bulan lainnya, responden yang mengeluarkan anggaran sebesar itu hanya 26,8%. + Di sisi lain, pada bulan Ramadan, responden yang belanja kue kaleng senilai Rp50ribu-Rp100 ribu justru menurun dibanding bulan lainnya. Hal ini diperkirakan terjadi karena responden cenderung memilih untuk membeli kue kaleng premium. + Survei ini dilakukan terhadap 731 responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan proporsi responden laki-laki 58% dan perempuan 42%. + Lebih dari separuh responden berada di Pulau Jawa selain Jakarta (63,9%), kemudian di Jakarta (13,7%), dan Sumatra (10,9%). Proporsi responden yang berasal dari Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku-Papua di rentang 0,4%-4,5%. + Sebagian besar responden berusia antara 35-44 tahun (33,5%), diikuti kelompok 25-34 tahun (31,1%) dan kelompok 45-54 tahun (19%). + Survei dilakukan pada 31 Maret-8 April 2023 menggunakan metode  computer-assisted web interviewing (CAWI) ,  dengan toleransi kesalahan ( margin of error ) sekitar 3,62% dan tingkat kepercayaan 95%. + (Baca:  Daftar Merek Kue Kaleng Terpopuler di Indonesia, Khong Guan Juara ) + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #kue kaleng + + + #survei kue kaleng + + + #kue kering + + + #kue lebaran + + + #Lebaran + + + #Lebaran 2023 + + + #Idul Fitri 2023 + + + #ramadan + + + #Semarak Ramadan + + + #Ramadan 2023 + + + #Semarak Ramadan 2023 + + + #produk konsumen + + + #Konsumen + + + #Makanan + + + #Industri Makanan + + + #Makanan Olahan + + + #Anggaran + + + #Biaya + + + #pengeluaran konsumen + + + #Kurious + + + #Survei KIC + + + #Katadata Insight Center + + + #Give Me Perspective + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Sabun Mandi Kab. Rokan Hulu | 2024 + + + + + + + + + + BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Sabun Mandi Kab. Paser | 2024 + + + + + + + + + + Ekspor Sabun Indonesia ke Venezuela Naik Menjadi US$ 16,9 Juta + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kab. Buton Selatan | 2024 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Kripto Paling Ramai Diperdagangkan Hari Ini + Pasar + 11/03/2026, 17:03 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu Periode 2004 - 2024 + Demografi + 11/03/2026, 17:02 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Seram Bagian Barat 08-19 Mar/26 + Demografi + 11/03/2026, 16:41 + WIB + + + + + + + + + + + + PDB Paritas Daya Beli (PPP) Slovakia 2015 - 2024 + PDB + 11/03/2026, 16:34 + WIB + + + + + + + + + + + + + Kredit Bank Umum bukan Lapangan Usaha Total Periode 2015-2025 + Keuangan + 11/03/2026, 16:25 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Timur 2015 - 2024 + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 16:08 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + Didukung Oleh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Nikel + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_tags_kabupaten-konawe-selatan.md b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_kabupaten-konawe-selatan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..41d171d46edc767e7c313e1d1b88df7e11b4b101 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_kabupaten-konawe-selatan.md @@ -0,0 +1,288 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/tags/kabupaten-konawe-selatan +title: "Data Kabupaten konawe selatan Terbaru dan Terupdate | Databoks" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:09 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Data Kabupaten konawe selatan Terbaru dan Terupdate | Databoks + +Data tidak tersedia #kabupaten-konawe-selatan PDRB ADHB di Kabupaten Konawe Utara Menurut Sektor pada 2024 Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesawaran 2016-2025 Jumlah Pekerja di Sektor Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Lampung | 2024 Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe 2016-2025 Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kab. Konawe | 2024 Pengeluaran Penduduk Kabupaten Konawe Selatan untuk Membeli Tauge Rp92 per Kapita per Minggu Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Konawe 2,95% Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Konawe pada 2024 Data 2024: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Konawe Rp.75,7 Juta 26,63% Penduduk Kabupaten Konawe Selatan Masih Anak-Anak (Update 2024) Topik Trending Data Populer Harga Tembaga Harga Komoditas harga berlaku Karet Kedelai harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Harga Emas gereja protestan #kabupaten-konawe-selatan + + Sort by + + + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Konawe Utara Menurut Sektor pada 2024 + + + Ekonomi & Makro + + 11/03/2026 17:14 + WIB + + + + + + + + + + Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pesawaran 2016-2025 + + + Demografi + + 15/02/2026 14:15 + WIB + + + + + + + + + + + Jumlah Pekerja di Sektor Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial di Lampung | 2024 + + + Layanan konsumen & Kesehatan + + 25/01/2026 10:48 + WIB + + + + + + + + + + + + + Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Konawe 2016-2025 + + + Demografi + + 21/01/2026 14:38 + WIB + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan dan Minuman Jadi Kab. Konawe | 2024 + + + PDB + + 18/01/2026 10:22 + WIB + + + + + + + + + + Pengeluaran Penduduk Kabupaten Konawe Selatan untuk Membeli Tauge Rp92 per Kapita per Minggu + + + Ekonomi & Makro + + 10/01/2026 18:25 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Konawe 2,95% + + + Ketenagakerjaan + + 05/01/2026 07:29 + WIB + + + + + + + + + + + Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Konawe pada 2024 + + + Ketenagakerjaan + + 04/01/2026 15:07 + WIB + + + + + + + + + + Data 2024: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Konawe Rp.75,7 Juta + + + PDB + + 05/12/2025 08:00 + WIB + + + + + + + + + + 26,63% Penduduk Kabupaten Konawe Selatan Masih Anak-Anak (Update 2024) + + + Demografi + + 04/12/2025 16:24 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + Data tidak tersedia + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Harga Emas + + + + + gereja protestan + + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_tags_maluku.md b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_maluku.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a71750d5f96e3ce18f2742dc379d15b7e0393303 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_maluku.md @@ -0,0 +1,282 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/tags/maluku +title: "Data Maluku Terbaru dan Terupdate | Databoks" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:26 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Data Maluku Terbaru dan Terupdate | Databoks + +Data tidak tersedia #maluku Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Maluku Tengah 2016-2025 Jumlah Perceraian di Maluku Periode 2019-2024 Jumlah Sekolah SMA di Maluku Utara 2018 - 2024 Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Tual Maluku 2025 BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur Rp.25,24 Juta Data per 2025 Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Buru Selatan Maluku 2025 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024 PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024 Statistik Penduduk Beragama Katolik di Maluku Utara 2015-2024 Topik Trending Data Populer Harga Tembaga Harga Komoditas harga berlaku Karet Kedelai harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Harga Emas gereja protestan #maluku + + Sort by + + + + + + + + + + + + + + Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Maluku Tengah 2016-2025 + + + Demografi + + 14/03/2026 14:26 + WIB + + + + + + + + + + Jumlah Perceraian di Maluku Periode 2019-2024 + + + Demografi + + 14/03/2026 09:59 + WIB + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Maluku Utara 2018 - 2024 + + + Politik + + 12/03/2026 14:29 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Tual Maluku 2025 + + + Properti + + 12/03/2026 12:36 + WIB + + + + + + + + + + BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) + + + Demografi + + 11/03/2026 09:24 + WIB + + + + + + + + + + PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Seram Bagian Timur Rp.25,24 Juta Data per 2025 + + + PDB + + 10/03/2026 15:21 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Buru Selatan Maluku 2025 + + + Properti + + 04/03/2026 12:36 + WIB + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kab. Buru 2018 - 2024 + + + PDB + + 02/03/2026 12:30 + WIB + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Sektor pada 2024 + + + Ekonomi & Makro + + 01/03/2026 17:29 + WIB + + + + + + + + + + Statistik Penduduk Beragama Katolik di Maluku Utara 2015-2024 + + + Demografi + + 01/03/2026 14:06 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + Data tidak tersedia + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Harga Emas + + + + + gereja protestan + + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_66f3a3cf027d6_10-merek-air-mineral-terlaris-di-e-commerce-pada-september-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_66f3a3cf027d6_10-merek-air-mineral-terlaris-di-e-commerce-pada-september-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..74459e239589c2d2875c23be8cec1063ff2fd837 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_66f3a3cf027d6_10-merek-air-mineral-terlaris-di-e-commerce-pada-september-2024.md @@ -0,0 +1,845 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66f3a3cf027d6/10-merek-air-mineral-terlaris-di-e-commerce-pada-september-2024 +title: "10 Merek Air Mineral Terlaris di E-Commerce pada September 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:17 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# 10 Merek Air Mineral Terlaris di E-Commerce pada September 2024 + +Compas merilis daftar 10 merek air mineral terlaris di e-commerce dalam negeri periode September 2024. Cleo menjadi yang terlaris dengan pangsa 15,4%. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “10 Merek Air Mineral Terlaris di E-Commerce pada September 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Perusahaan riset pasar Compas, merilis daftar 10 merek air mineral terlaris di e-commerce Indonesia periode 16-22 September 2024. Riset ini dilakukan menggunakan metode crawling atau penelusuran digital. Compas mengumpulkan data penjualan dari toko official maupun non-official di Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan TikTok Shop, dengan rating produk minimal bintang 4. Hasilnya, Cleo menjadi merek terlaris dengan meraih pangsa sebesar 15,4% dari total nilai penjualan air mineral di e-commerce pada bulan ini. "Cleo menjadi produk air mineral yang paling diminati di e-commerce, " tulis Compas di akun Instagram resminya, Selasa (24/9/2024). Lalu Aqua menjadi kompetitor terdekat dengan pangsa sebesar 15,4% pada September 2024. Posisinya diikuti Pristine dengan pangsa 11,6%, Nestle 11,3%, dan Le Minerale 10,7%. Sementara merek air mineral lainnya seperti Oasis, Perfect, Ron88, Hydra, dan Crystalline meraih pangsa kurang dari 7% seperti terlampir dalam grafik. (Baca: Aqua dan Le Minerale, Dua Merek Air Mineral Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » 10 Merek Air Mineral Terlaris di E-Commerce pada September 2024 Data Terkait 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Harga Daging Sapi (Per Kg) di Pasar Tradisional di Sulawesi Barat | 2026 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Teknologi & Telekomunikasi + + + Premium + + + + 10 Merek Air Mineral Terlaris di E-Commerce pada September 2024 + + + + + + Nabilah Muhamad + 25/09/2024 12:46 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Compas merilis daftar 10 merek air mineral terlaris di e-commerce dalam negeri periode September 2024. Cleo menjadi yang terlaris dengan pangsa 15,4%. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “10 Merek Air Mineral Terlaris di E-Commerce pada September 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 Merek Air Mineral Terlaris di E-Commerce* Indonesia (16-22 September 2024) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Perusahaan riset pasar Compas, merilis daftar 10 merek air mineral terlaris di e-commerce Indonesia periode 16-22 September 2024.  + Riset ini dilakukan menggunakan metode crawling atau penelusuran digital. Compas mengumpulkan data penjualan dari toko official maupun non-official di Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan TikTok Shop, dengan rating produk minimal bintang 4.  + Hasilnya, Cleo menjadi merek terlaris dengan meraih pangsa sebesar 15,4% dari total nilai penjualan air mineral di e-commerce pada bulan ini.  + "Cleo menjadi produk air mineral yang paling diminati di e-commerce, " tulis Compas di akun Instagram resminya, Selasa (24/9/2024).  + Lalu Aqua menjadi kompetitor terdekat dengan pangsa sebesar 15,4% pada September 2024. Posisinya diikuti Pristine dengan pangsa 11,6%, Nestle 11,3%, dan Le Minerale 10,7%.  + Sementara merek air mineral lainnya seperti Oasis, Perfect, Ron88, Hydra, dan Crystalline meraih pangsa kurang dari 7% seperti terlampir dalam grafik.  + (Baca: Aqua dan Le Minerale, Dua Merek Air Mineral Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #air mineral + + + #Air Minum + + + #air kemasan + + + #e-commerce + + + #produk konsumen + + + #Produk + + + #Minuman + + + #Minuman Kemasan + + + #Industri Minuman + + + #Industri makanan dan minuman + + + #Update Me + + + #Air Minum Layak + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Daging Sapi (Per Kg) di Pasar Tradisional di Sulawesi Barat | 2026 + + + + + + + + + + 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bekasi 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 18:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tambah Pertanian Dibagi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2015-2023 + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 18:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini 10 Maret di Jawa Timur: Cabai Merah Naik, Bawang Turun + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 18:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global + Energi + 10/03/2026, 18:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_693b9ca3c89b2_mayoritas-desa-ri-terjangkau-sinyal-internet-5g4g-pada-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_693b9ca3c89b2_mayoritas-desa-ri-terjangkau-sinyal-internet-5g4g-pada-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e1f6612341d8d9481cc95993844b3209b088346 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_693b9ca3c89b2_mayoritas-desa-ri-terjangkau-sinyal-internet-5g4g-pada-2025.md @@ -0,0 +1,897 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/693b9ca3c89b2/mayoritas-desa-ri-terjangkau-sinyal-internet-5g4g-pada-2025 +title: "Mayoritas Desa RI Terjangkau Sinyal Internet 5G/4G pada 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:01 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Mayoritas Desa RI Terjangkau Sinyal Internet 5G/4G pada 2025 + +Menurut data BPS, mayoritas desa/kelurahan di Indonesia sudah terjangkau sinyal internet 5G/4G pada 2025. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Mayoritas Desa RI Terjangkau Sinyal Internet 5G/4G pada 2025”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 84.291 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa/kelurahan di Indonesia pada 2025. Angka itu terdiri atas 75.774 desa, 8.486 kelurahan, dan 31 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). Dari 84.139 desa/kelurahan yang berhasil disurvei pada Juni 2025, mayoritasnya sudah terjangkau sinyal internet  5G/4G/LTE. Namun, masih ada pula ribuan desa/kelurahan yang tidak mendapat sinyal internet sama sekali. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan di Indonesia berdasarkan kekuatan sinyal internet pada Juni 2025: Desa/kelurahan tanpa sinyal internet paling banyak berada di Provinsi Papua Pegunungan. Berikut lima provinsi di Indonesia dengan jumlah desa/kelurahan tanpa sinyal internet terbanyak pada Juni 2025: (Baca: Akses Internet Perdesaan Papua dan NTT Masih di Bawah 80% ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Mayoritas Desa RI Terjangkau Sinyal Internet 5G/4G pada 2025 Data Terkait Tren Pengguna Aplikasi ChatGPT Global hingga Agustus 2025 Hampir Seluruh Impor Laptop Indonesia Berasal dari China pada 2025 Meta Merajai Pengiriman Kacamata AI Global pada 2025 Indonesia Masuk Daftar 15 Negara Pengguna ChatGPT Tertinggi 2025 95% Impor Smartphone Indonesia Berasal dari China pada 2025 Rasio Gagal Bayar Pinjol di Indonesia Meningkat Awal 2026 Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Teknologi & Telekomunikasi + + + Premium + + + + Mayoritas Desa RI Terjangkau Sinyal Internet 5G/4G pada 2025 + + + + + + Akbar Ridwan + 12/12/2025 18:21 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Menurut data BPS, mayoritas desa/kelurahan di Indonesia sudah terjangkau sinyal internet 5G/4G pada 2025. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Mayoritas Desa RI Terjangkau Sinyal Internet 5G/4G pada 2025”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Desa/Kelurahan di Indonesia Berdasarkan Kekuatan Sinyal Internet (Juni 2025) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 84.291 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa/kelurahan di Indonesia pada 2025. + Angka itu terdiri atas 75.774 desa, 8.486 kelurahan, dan 31 Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). + Dari 84.139 desa/kelurahan yang berhasil disurvei pada Juni 2025, mayoritasnya sudah terjangkau sinyal internet  5G/4G/LTE. + Namun, masih ada pula ribuan desa/kelurahan yang tidak mendapat sinyal internet sama sekali. + Berikut rincian jumlah desa/kelurahan di Indonesia berdasarkan kekuatan sinyal internet pada Juni 2025: + + 5G/4G/LTE: 74.014 desa/kelurahan + 3G/H/H+/EVDO: 4.760 desa/kelurahan + 2.5G/E/GPRS: 1.896 desa/kelurahan + Tidak ada sinyal internet: 3.469 desa/kelurahan + + Desa/kelurahan tanpa sinyal internet paling banyak berada di Provinsi Papua Pegunungan. + Berikut lima provinsi di Indonesia dengan jumlah desa/kelurahan tanpa sinyal internet terbanyak pada Juni 2025: + + Papua Pegunungan: 1.429 desa/kelurahan + Papua Tengah: 647 desa/kelurahan + Sumatera Utara: 213 desa/kelurahan + Papua: 163 desa/kelurahan + Kalimantan Tengah: 113 desa/kelurahan + + (Baca: Akses Internet Perdesaan Papua dan NTT Masih di Bawah 80% ) + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #Internet + + + #Sinyal Internet + + + #Penetrasi Internet + + + #Akses Internet + + + #Pengguna Internet + + + #Koneksi Internet + + + #Kecepatan Internet + + + #Teknologi + + + #Komunikasi + + + #Telekomunikasi + + + #Digital + + + #Ekonomi Digital + + + #ekonomi digital Indonesia + + + #Infrastruktur + + + #infrastruktur digital + + + #teknologi informasi + + + #Informasi dan Komunikasi + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + Tren Pengguna Aplikasi ChatGPT Global hingga Agustus 2025 + + + + + + + + + + + + + + Hampir Seluruh Impor Laptop Indonesia Berasal dari China pada 2025 + + + + + + + + + + + + + + Meta Merajai Pengiriman Kacamata AI Global pada 2025 + + + + + + + + + + + + + + Indonesia Masuk Daftar 15 Negara Pengguna ChatGPT Tertinggi 2025 + + + + + + + + + + + + + + 95% Impor Smartphone Indonesia Berasal dari China pada 2025 + + + + + + + + + + + + + + Rasio Gagal Bayar Pinjol di Indonesia Meningkat Awal 2026 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bekasi 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 18:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tambah Pertanian Dibagi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2015-2023 + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 18:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini 10 Maret di Jawa Timur: Cabai Merah Naik, Bawang Turun + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 18:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global + Energi + 10/03/2026, 18:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_transportasi-logistik_statistik_692fca85d9af7_10-rute-kereta-api-favorit-untuk-libur-nataru-20252026.md b/raw/databoks.katadata.co.id_transportasi-logistik_statistik_692fca85d9af7_10-rute-kereta-api-favorit-untuk-libur-nataru-20252026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91f32bd297bba71b1de3410e370143a4e61e40c3 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_transportasi-logistik_statistik_692fca85d9af7_10-rute-kereta-api-favorit-untuk-libur-nataru-20252026.md @@ -0,0 +1,955 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/692fca85d9af7/10-rute-kereta-api-favorit-untuk-libur-nataru-20252026 +title: "10 Rute Kereta Api Favorit untuk Libur Nataru 2025/2026" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:43 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# 10 Rute Kereta Api Favorit untuk Libur Nataru 2025/2026 + +Sampai 29 November 2025, sekitar 24% tiket kereta api untuk libur Nataru 2025/2026 sudah terjual. Berikut daftar 10 rute terlaris. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyiapkan 2.998.128 tiket untuk periode libur Natal dan Tahun Baru ( Nataru ) 2025/2026. KAI menetapkan masa angkutan Nataru 2025/2026 selama periode 18 Desember 2025—4 Januari 2026. Adapun dalam rentang waktu  21—29 November 2025, sekitar  24% atau  717.203 tiket kereta untuk libur Nataru sudah terjual. KA 271 Airlangga dengan relasi Surabaya Pasar Turi—Pasar Senen menjadi rute terfavorit, dengan 21.210 tiket terjual. Berikut daftar 10 rute kereta api dengan pemesanan tiket terbanyak untuk periode libur Nataru per tanggal 29 November 2025: Pada periode ini, KAI memberikan diskon 30% untuk perjalanan dengan 156 KA reguler dan 26 KA tambahan kelas ekonomi komersial. Kuota diskon disediakan untuk 1.509.080 penumpang, tapi hanya berlaku untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. (Baca: Penumpang Kelas Ekonomi Sumbang Pendapatan Terbesar KAI Juni 2025 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » 10 Rute Kereta Api Favorit untuk Libur Nataru 2025/2026 10 Rute Kereta Api Favorit untuk Libur Nataru 2025/2026 Data Terkait Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Februari 2026 2,37 Juta Tiket Kereta Api untuk Mudik 2026 Masih Tersedia, Ini Tanggalnya Jumlah Penumpang Kereta Indonesia Turun pada Awal 2026 Jumlah Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Ambles 17% Awal 2026 Ini Merek Teh Kemasan Favorit Warga RI saat Ramadan 10 Merek Paket Kecantikan Terlaris di Shopee Kuartal IV 2025 Topik Trending Data Populer Tags Harga Tembaga pengeluaran makanan Update Me ekspor pertambangan Pasar Tradisional Nilai Kerugian angkutan laut pelaku usaha Penduduk miskin kota tingkat-pengangguran Transportasi & Logistik + + + Lite + + + + 10 Rute Kereta Api Favorit untuk Libur Nataru 2025/2026 + + + + + + Nabilah Muhamad + 07/12/2025 17:12 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Sampai 29 November 2025, sekitar 24% tiket kereta api untuk libur Nataru 2025/2026 sudah terjual. Berikut daftar 10 rute terlaris. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + 10 Rute Kereta Api Favorit untuk Libur Nataru 2025/2026 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 Rute Kereta Api yang Paling Banyak Dipesan Penumpang untuk Libur Natal dan Tahun Baru (21-29 November 2025*) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyiapkan 2.998.128 tiket untuk periode libur Natal dan Tahun Baru ( Nataru ) 2025/2026. + KAI menetapkan masa angkutan Nataru 2025/2026 selama periode 18 Desember 2025—4 Januari 2026. + Adapun dalam rentang waktu  21—29 November 2025, sekitar  24% atau  717.203 tiket kereta untuk libur Nataru sudah terjual. + KA 271 Airlangga dengan relasi Surabaya Pasar Turi—Pasar Senen menjadi rute terfavorit, dengan 21.210 tiket terjual. + Berikut daftar 10 rute kereta api dengan pemesanan tiket terbanyak untuk periode libur Nataru per tanggal 29 November 2025: + + KA 271 Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasar Senen): 21.210 penumpang + KA 272 Airlangga (Pasar Senen–Surabaya Pasar Turi): 21.143 penumpang + KA 282 Bengawan (Pasar Senen–Purwosari): 19.011 penumpang + KA 281 Bengawan (Purwosari–Pasar Senen): 18.745 penumpang + KA 274 Kahuripan (Kiaracondong–Blitar): 16.015 penumpang + KA 277 Sri Tanjung (Ketapang–Lempuyangan): 15.735 penumpang + KA 27 Kahuripan (Blitar–Kiaracondong): 15.666 penumpang + KA 278 Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang): 15.456 penumpang + KA 284 Serayu (Pasar Senen–Purwokerto): 12.014 penumpang + KA S7 Rajabasa (Kertapati–Tanjung Karang): 11.584 penumpang + + Pada periode ini, KAI memberikan diskon 30% untuk perjalanan dengan 156 KA reguler dan 26 KA tambahan kelas ekonomi komersial. + Kuota diskon disediakan untuk 1.509.080 penumpang, tapi hanya berlaku untuk keberangkatan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. + (Baca: Penumpang Kelas Ekonomi Sumbang Pendapatan Terbesar KAI Juni 2025 ) + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #Kereta Api + + + #penumpang kereta api + + + #nataru + + + #libur nataru + + + #Transportasi umum + + + #Transportasi Darat + + + #Kereta + + + #Penumpang Kereta + + + #kereta api jarak jauh + + + #Liburan + + + #Libur Natal dan Tahun Baru + + + #Natal + + + #Tahun Baru + + + #Konsumen + + + #Wisatawan + + + #Pariwisata + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Februari 2026 + + + + + + + + + + + 2,37 Juta Tiket Kereta Api untuk Mudik 2026 Masih Tersedia, Ini Tanggalnya + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penumpang Kereta Indonesia Turun pada Awal 2026 + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Kunjungan Turis Asing ke Indonesia Ambles 17% Awal 2026 + + + + + + + + + + + + + + Ini Merek Teh Kemasan Favorit Warga RI saat Ramadan + + + + + + + + + + + + + + 10 Merek Paket Kecantikan Terlaris di Shopee Kuartal IV 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Harga Bawang Merah Ukuran sedang di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 8:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Sumbawa Barat Menurut Sektor pada 2024 + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 8:25 + WIB + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit di Kota Tomohon 2018 - 2024 + PDB + 12/03/2026, 8:19 + WIB + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB Sektor Angkutan Laut Periode 2013-2024 + Teknologi & Telekomunikasi + 12/03/2026, 8:13 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Tembaga Naik Menuju Level US$5,88 /Pon (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 12/03/2026, 7:51 + WIB + + + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diekspor Indonesia ke Somalia. pada 2023 + Perdagangan + 12/03/2026, 7:48 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Update Me + + + + + ekspor pertambangan + + + + + Pasar Tradisional + + + + + Nilai Kerugian + + + + + angkutan laut + + + + + pelaku usaha + + + + + Penduduk miskin kota + + + + + tingkat-pengangguran + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_transportasi-logistik_statistik_698bcc353c952_penjualan-dan-ekspor-sepeda-motor-ri-meningkat-pada-awal-2026.md b/raw/databoks.katadata.co.id_transportasi-logistik_statistik_698bcc353c952_penjualan-dan-ekspor-sepeda-motor-ri-meningkat-pada-awal-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..30cd843e08a43beef9ee066eba86d18cfdba6524 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_transportasi-logistik_statistik_698bcc353c952_penjualan-dan-ekspor-sepeda-motor-ri-meningkat-pada-awal-2026.md @@ -0,0 +1,840 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/transportasi-logistik/statistik/698bcc353c952/penjualan-dan-ekspor-sepeda-motor-ri-meningkat-pada-awal-2026 +title: "Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Awal 2026" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:41 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Awal 2026 + +Data AISI menunjukkan, volume penjualan sepeda motor domestik dan ekspor kompak menguat pada awal 2026. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Awal 2026”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Menurut laporan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), volume penjualan sepeda motor di pasar domestik mencapai 577.763 unit pada Januari 2025. Angkanya tumbuh 25,07% dibanding Desember 2025 ( month-to-month /mtm) yang penjualannya mencapai 461.925 unit. Begitupun secara tahunan, volumenya naik 3,11% dibanding Januari tahun lalu ( year-on-year /yoy) yang membukukan 560.301 unit. Pada Januari 2026, Indonesia juga mengekspor 52.924 unit sepeda motor dalam kondisi utuh atau completely built up (CBU). Volume ekspornya melonjak 29,46% secara bulanan (mtm). Jika dibandingkan dengan Januari 2026, angkanya tumbuh 27,40% (yoy). Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, menilai bahwa pasar domestik tahun ini berpotensi untuk tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi. "Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang potensial terjadi di tahun ini, kami memproyeksikan pasar sepeda motor domestik akan relatif stabil tahun ini di angka 6,4 juta-6,7 juta unit," kata Sigit dalam keterangannya, dilansir dari Antara , Jumat (9/1/2026). (Baca: Jumlah Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Periode 2015-2023 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Awal 2026 Data Terkait 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Harga Daging Sapi (Per Kg) di Pasar Tradisional di Sulawesi Barat | 2026 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Transportasi & Logistik + + + Premium + + + + Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Awal 2026 + + + + + + Nabilah Muhamad + 11/02/2026 11:40 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Data AISI menunjukkan, volume penjualan sepeda motor domestik dan ekspor kompak menguat pada awal 2026. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Penjualan dan Ekspor Sepeda Motor RI Meningkat pada Awal 2026”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Volume Penjualan Domestik dan Ekspor Sepeda Motor Indonesia (Januari 2025-Januari 2026*) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Menurut laporan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), volume penjualan sepeda motor di pasar domestik mencapai 577.763 unit pada Januari 2025. + Angkanya tumbuh 25,07% dibanding Desember 2025 ( month-to-month /mtm) yang penjualannya mencapai 461.925 unit. + Begitupun secara tahunan, volumenya naik 3,11% dibanding Januari tahun lalu ( year-on-year /yoy) yang membukukan 560.301 unit.  + Pada Januari 2026, Indonesia juga mengekspor 52.924 unit sepeda motor dalam kondisi utuh atau completely built up (CBU). + Volume ekspornya melonjak 29,46% secara bulanan (mtm). Jika dibandingkan dengan Januari 2026, angkanya tumbuh 27,40% (yoy). + Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, menilai bahwa pasar domestik tahun ini berpotensi untuk tetap tumbuh di tengah tantangan ekonomi.  + "Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan tantangan yang potensial terjadi di tahun ini, kami memproyeksikan pasar sepeda motor domestik akan relatif stabil tahun ini di angka 6,4 juta-6,7 juta unit," kata Sigit dalam keterangannya, dilansir dari Antara , Jumat (9/1/2026).  + (Baca: Jumlah Kendaraan Bermotor Sepeda Motor Periode 2015-2023 ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #Sepeda Motor + + + #penjualan sepeda motor + + + #ekspor sepeda motor + + + #Kendaraan + + + #Kendaraan Bermotor + + + #Kendaraan Penumpang + + + #Update Me + + + #Transportasi + + + #Transportasi Darat + + + #AISI + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Daging Sapi (Per Kg) di Pasar Tradisional di Sulawesi Barat | 2026 + + + + + + + + + + 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bekasi 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 18:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tambah Pertanian Dibagi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2015-2023 + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 18:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini 10 Maret di Jawa Timur: Cabai Merah Naik, Bawang Turun + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 18:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global + Energi + 10/03/2026, 18:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/dataset.bantulkab.go.id_dataset_jumlah-rumah-tangga-rt-dalam-dtks-kabbtl.md b/raw/dataset.bantulkab.go.id_dataset_jumlah-rumah-tangga-rt-dalam-dtks-kabbtl.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..16f10567873832d043699a54cc33832604e37a6b --- /dev/null +++ b/raw/dataset.bantulkab.go.id_dataset_jumlah-rumah-tangga-rt-dalam-dtks-kabbtl.md @@ -0,0 +1,224 @@ +--- +url: https://dataset.bantulkab.go.id/dataset/jumlah-rumah-tangga-rt-dalam-dtks-kabbtl +title: "Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS - Datasets - SATU DATA BANTUL" +domain: dataset.bantulkab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 08:51:15 +source_type: government +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS - Datasets - SATU DATA BANTUL + +Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS menurut kapanewon Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS Data and Resources Additional Info Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS + + + + + + + + Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS menurut kapanewon + + + + + + + + + + + Data and Resources + + + + + + + + + + + + + Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS XLSX + + + + + + + + + + + + + + + Explore + + + + + + + + + Preview + + + + + + + + + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Additional Info + + + + Field + Value + + + + + + + + + + + + + + + + Last Updated + + + + March 10, 2025, 11:10 (WIB) + + + + + + + Created + + + + + November 10, 2023, 11:28 (WIB) Data and Resources + + + + + + + + + + + + + Jumlah Rumah Tangga (RT) dalam DTKS XLSX + + + + + + + + + + + + + + + Explore + + + + + + + + + Preview + + + + + + + + + Download Additional Info + + + + Field + Value + + + + + + + + + + + + + + + + Last Updated + + + + March 10, 2025, 11:10 (WIB) + + + + + + + Created + + + + + November 10, 2023, 11:28 (WIB) diff --git a/raw/desanaob.id_jadwal-pencairan-blt-mitigasi-2026_.md b/raw/desanaob.id_jadwal-pencairan-blt-mitigasi-2026_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4e4eb2ecc65b16019f7b8db894c66b03d421791c --- /dev/null +++ b/raw/desanaob.id_jadwal-pencairan-blt-mitigasi-2026_.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +url: https://desanaob.id/jadwal-pencairan-blt-mitigasi-2026/ +title: "BLT Mitigasi 2026- Jadwal Pencairan Resmi & Nominalnya Wajib Tahu!" +domain: desanaob.id +crawl_date: 2026-03-24 14:33:16 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BLT Mitigasi 2026: Jadwal Pencairan Resmi & Nominalnya Wajib Tahu! + +Kabar gembira bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia! Pemerintah secara resmi mengumumkan jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan terbaru untuk tahun 2026. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Lantas, kapan dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh bantuan penting ini? Faktanya, program BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi salah satu pilar utama kebijakan sosial pemerintah guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Mengingat tantangan ekonomi global yang terus berlanjut, program ini amat strategis. Masyarakat tentu menantikan informasi detail mengenai skema dan waktu pencairan dana yang sangat membantu ini. Daftar Isi Ternyata, BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan inisiatif pemerintah yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan pangan. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga prasejahtera yang pemerintah identifikasi rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Selain itu, pemerintah meluncurkan program ini sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi global yang berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat per 2026. Mengapa program ini begitu penting? Singkatnya, BLT ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif. Pemerintah berharap, melalui BLT Mitigasi Risiko Pangan, KPM dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka tanpa terbebani kenaikan harga. Dengan demikian, program ini juga turut menjaga stabilitas ekonomi mikro di tingkat rumah tangga. Data terbaru 2026 menunjukkan bahwa sektor pangan masih menyumbang porsi besar dalam pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga intervensi ini sangat krusial. Menariknya, Kementerian Sosial sebagai motor penggerak program ini, bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah menyusun strategi penyaluran yang lebih terarah untuk tahun 2026. Prioritas utama program ini mencakup: Pada akhirnya, pemerintah ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan KPM. Informasi yang paling masyarakat nantikan adalah mengenai jadwal pencairan BLT Mitigasi 2026. Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang pemerintah selenggarakan pada akhir tahun 2025, pemerintah menetapkan skema pencairan secara bertahap. Hal ini bertujuan memastikan proses distribusi berjalan lancar dan KPM menerima dana sesuai estimasi. Menurut pernyataan resmi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan per Januari 2026, pemerintah berencana memulai pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan mulai kuartal pertama tahun 2026. Ini berarti, KPM dapat mengharapkan dana bantuan mereka cair antara bulan Januari hingga Maret 2026. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pencairan pada kuartal berikutnya, tergantung pada evaluasi dan ketersediaan anggaran. Namun, pemerintah juga menekankan bahwa jadwal ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi lapangan serta kebijakan fiskal negara. Berikut pemerintah perkirakan estimasi tahapan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan per 2026: Berdasarkan tabel estimasi tersebut, KPM diharapkan memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan dinas sosial setempat untuk jadwal pasti di wilayah masing-masing. Pemerintah akan terus memperbarui informasi ini melalui saluran komunikasi resmi. Tidak semua masyarakat dapat menerima BLT Mitigasi Risiko Pangan. Pemerintah menetapkan kriteria penerima secara ketat guna memastikan bantuan tepat sasaran. Kriteria utama mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang Kementerian Sosial kelola. Secara umum, KPM yang memenuhi syarat BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 adalah mereka yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, pemerintah juga melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memasukkan keluarga baru yang kini memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan. Beberapa kriteria utama yang harus KPM penuhi per 2026 mencakup: Pemerintah menyarankan masyarakat untuk secara rutin memverifikasi status mereka melalui situs resmi Kementerian Sosial atau dinas sosial setempat. Ini akan membantu KPM memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima terbaru 2026. Mekanisme pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 pemerintah rancang agar mudah dan efisien. Pemerintah berupaya meminimalkan kendala administrasi sehingga dana cepat sampai ke tangan KPM. Biasanya, pemerintah menggunakan dua jalur utama dalam proses pencairan ini. Pertama, pencairan melalui transfer bank ke rekening KPM. Pemerintah bekerja sama dengan bank-bank BUMN, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, untuk menyalurkan dana langsung ke rekening KPM yang telah terdaftar. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan rekening mereka aktif dan tidak bermasalah. Kedua, pencairan melalui kantor pos. Metode ini pemerintah sediakan bagi KPM yang belum memiliki rekening bank atau yang berada di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan perbankan. Jika KPM memilih atau harus mencairkan dana melalui kantor pos, beberapa langkah perlu mereka perhatikan: Selanjutnya, penting bagi KPM untuk mencairkan dana sesuai jadwal yang pemerintah tentukan untuk menghindari antrean panjang dan memastikan proses berjalan tertib. Petugas di kantor pos akan siap membantu masyarakat jika mereka mengalami kesulitan. Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah mengenai besaran nominal BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini, yang mereka perbarui setiap tahun sesuai kebutuhan dan kapasitas fiskal negara. Pada tahun 2026, pemerintah berencana mempertahankan nominal bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tetap membuka kemungkinan penyesuaian. Per 2026, setiap KPM yang memenuhi syarat berhak menerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, pemerintah seringkali menyalurkan bantuan ini secara rapel untuk beberapa bulan sekaligus, misalnya Rp600.000 untuk tiga bulan. Dengan demikian, KPM tidak perlu bolak-balik mencairkan dana setiap bulan. Pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan nominal jika kondisi inflasi pangan menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti yang pemerintah laporkan dalam rapat kabinet terbatas pada awal Februari 2026. Bahkan, alokasi anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 pemerintah tingkatkan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemerintah berharap jumlah penerima manfaat dapat bertambah, atau nominal per KPM dapat pemerintah sesuaikan sesuai kebutuhan. Kementerian Keuangan secara transparan akan mengumumkan detail alokasi dan realisasi anggarannya kepada publik. Untuk memastikan KPM masuk dalam daftar penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026, pemerintah menyediakan beberapa cara cek status yang mudah dan praktis. Jangan sampai kelewatan informasi penting ini! Cara paling mudah adalah melalui portal resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. KPM dapat mengakses situs tersebut kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat gawai mereka. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan informasi melalui kantor desa/kelurahan atau dinas sosial setempat. Di sana, KPM bisa bertanya langsung kepada petugas yang berwenang dan mendapatkan informasi terkini. Berikut langkah-langkah mudah untuk mengecek status penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 secara online : Setelah itu, KPM akan melihat hasil pencarian yang menjelaskan status kepesertaan. Jika nama KPM muncul, berarti mereka berhak menerima bantuan. Jika tidak, KPM dapat menghubungi pendamping sosial di wilayah mereka untuk informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan pendaftaran atau pembaruan data. Intinya, jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 menjadi informasi krusial bagi jutaan keluarga di Indonesia. Pemerintah berkomitmen penuh menyalurkan bantuan ini mulai kuartal pertama 2026, dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan harga pangan. Oleh karena itu, KPM wajib memahami kriteria penerima, mekanisme pencairan, dan cara mengecek status mereka. Terakhir, pemerintah menghimbau KPM untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial dan tidak mudah percaya pada hoaks atau informasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, KPM dapat memastikan mereka menerima bantuan tepat waktu dan menghindari penipuan. Jangan sampai terlewat kesempatan emas ini untuk mendapatkan dukungan pangan yang sangat berarti! BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026: Apa dan Mengapa Penting? Jadwal Pencairan BLT Mitigasi Resmi 2026: Kapan Dimulai? Siapa Penerima BLT Mitigasi Pangan 2026? Cek Kriteria Lengkapnya! Proses dan Mekanisme Pencairan Dana BLT 2026 Besaran Nominal BLT Mitigasi 2026: Apakah Ada Kenaikan? Cara Cek Status Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 Kesimpulan Fokus Program BLT Mitigasi 2026 Estimasi Tahapan Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 Kriteria Utama Penerima BLT Mitigasi 2026 Langkah-langkah Pencairan Dana Melalui Kantor Pos Alokasi Anggaran dan Dampaknya Langkah Cek Status Online Kabar gembira bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia! Pemerintah secara resmi mengumumkan jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan terbaru untuk tahun 2026. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Lantas, kapan dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh bantuan penting ini? Faktanya, program BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi salah satu pilar utama kebijakan sosial pemerintah guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Mengingat tantangan ekonomi global yang terus berlanjut, program ini amat strategis. Masyarakat tentu menantikan informasi detail mengenai skema dan waktu pencairan dana yang sangat membantu ini. Daftar Isi + Toggle BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026: Apa dan Mengapa Penting? Ternyata, BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan inisiatif pemerintah yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan pangan. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga prasejahtera yang pemerintah identifikasi rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Selain itu, pemerintah meluncurkan program ini sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi global yang berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat per 2026. Mengapa program ini begitu penting? Singkatnya, BLT ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif. Pemerintah berharap, melalui BLT Mitigasi Risiko Pangan, KPM dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka tanpa terbebani kenaikan harga. Dengan demikian, program ini juga turut menjaga stabilitas ekonomi mikro di tingkat rumah tangga. Data terbaru 2026 menunjukkan bahwa sektor pangan masih menyumbang porsi besar dalam pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga intervensi ini sangat krusial. Fokus Program BLT Mitigasi 2026 Menariknya, Kementerian Sosial sebagai motor penggerak program ini, bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah menyusun strategi penyaluran yang lebih terarah untuk tahun 2026. Prioritas utama program ini mencakup: Mencegah penurunan konsumsi pangan di kalangan masyarakat rentan. Menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tingkat lokal. Meningkatkan daya beli keluarga prasejahtera menghadapi inflasi. Memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Pada akhirnya, pemerintah ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan KPM. Baca Juga :   Cek Bansos Lewat WhatsApp Kemensos 2026, Jangan Sampai Kelewat! Jadwal Pencairan BLT Mitigasi Resmi 2026: Kapan Dimulai? Informasi yang paling masyarakat nantikan adalah mengenai jadwal pencairan BLT Mitigasi 2026. Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang pemerintah selenggarakan pada akhir tahun 2025, pemerintah menetapkan skema pencairan secara bertahap. Hal ini bertujuan memastikan proses distribusi berjalan lancar dan KPM menerima dana sesuai estimasi. Menurut pernyataan resmi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan per Januari 2026, pemerintah berencana memulai pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan mulai kuartal pertama tahun 2026. Ini berarti, KPM dapat mengharapkan dana bantuan mereka cair antara bulan Januari hingga Maret 2026. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pencairan pada kuartal berikutnya, tergantung pada evaluasi dan ketersediaan anggaran. Namun, pemerintah juga menekankan bahwa jadwal ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi lapangan serta kebijakan fiskal negara. Estimasi Tahapan Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 Berikut pemerintah perkirakan estimasi tahapan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan per 2026: Tahap Pencairan Periode Estimasi Keterangan Penting Tahap I Januari – Maret 2026 Pencairan awal, fokus pada wilayah prioritas. Tahap II April – Juni 2026 Penyaluran lanjutan untuk KPM yang belum menerima. Tahap III Juli – September 2026 Distribusi untuk KPM yang memenuhi syarat setelah verifikasi. Tahap IV (Jika Ada) Oktober – Desember 2026 Pencairan tambahan jika kondisi mendesak atau anggaran tersedia. Berdasarkan tabel estimasi tersebut, KPM diharapkan memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan dinas sosial setempat untuk jadwal pasti di wilayah masing-masing. Pemerintah akan terus memperbarui informasi ini melalui saluran komunikasi resmi. Siapa Penerima BLT Mitigasi Pangan 2026? Cek Kriteria Lengkapnya! Tidak semua masyarakat dapat menerima BLT Mitigasi Risiko Pangan. Pemerintah menetapkan kriteria penerima secara ketat guna memastikan bantuan tepat sasaran. Kriteria utama mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang Kementerian Sosial kelola. Secara umum, KPM yang memenuhi syarat BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 adalah mereka yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, pemerintah juga melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memasukkan keluarga baru yang kini memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan. Kriteria Utama Penerima BLT Mitigasi 2026 Beberapa kriteria utama yang harus KPM penuhi per 2026 mencakup: Terdaftar di DTKS: Nama KPM harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terbaru. Tidak Termasuk Golongan ASN/TNI/Polri: Pemerintah tidak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri sebagai penerima bantuan ini. Bukan Penerima Gaji di atas UMR 2026: Keluarga yang memiliki anggota dengan penghasilan tetap di atas Upah Minimum Regional (UMR) 2026 di wilayahnya, kemungkinan besar tidak memenuhi syarat. Terdampak Krisis Pangan: KPM yang wilayahnya pemerintah nyatakan sebagai daerah terdampak krisis pangan atau inflasi tinggi akan menjadi prioritas. Baca Juga :   Bansos Maret-April 2026: Daftar Lengkap yang Cair Bulan Ini! Pemerintah menyarankan masyarakat untuk secara rutin memverifikasi status mereka melalui situs resmi Kementerian Sosial atau dinas sosial setempat. Ini akan membantu KPM memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima terbaru 2026. Proses dan Mekanisme Pencairan Dana BLT 2026 Mekanisme pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 pemerintah rancang agar mudah dan efisien. Pemerintah berupaya meminimalkan kendala administrasi sehingga dana cepat sampai ke tangan KPM. Biasanya, pemerintah menggunakan dua jalur utama dalam proses pencairan ini. Pertama, pencairan melalui transfer bank ke rekening KPM. Pemerintah bekerja sama dengan bank-bank BUMN, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, untuk menyalurkan dana langsung ke rekening KPM yang telah terdaftar. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan rekening mereka aktif dan tidak bermasalah. Kedua, pencairan melalui kantor pos. Metode ini pemerintah sediakan bagi KPM yang belum memiliki rekening bank atau yang berada di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan perbankan. Langkah-langkah Pencairan Dana Melalui Kantor Pos Jika KPM memilih atau harus mencairkan dana melalui kantor pos, beberapa langkah perlu mereka perhatikan: Menerima Surat Undangan: Pemerintah akan mengirimkan surat undangan atau pemberitahuan pencairan dari PT Pos Indonesia kepada KPM yang berhak. Membawa Dokumen Persyaratan: KPM wajib membawa KTP asli, Kartu Keluarga (KK) asli, dan surat undangan pencairan saat mendatangi kantor pos. Verifikasi Data: Petugas kantor pos akan memverifikasi data KPM berdasarkan dokumen yang mereka bawa. Menerima Dana: Setelah verifikasi berhasil, KPM dapat langsung menerima dana tunai BLT Mitigasi Risiko Pangan. Selanjutnya, penting bagi KPM untuk mencairkan dana sesuai jadwal yang pemerintah tentukan untuk menghindari antrean panjang dan memastikan proses berjalan tertib. Petugas di kantor pos akan siap membantu masyarakat jika mereka mengalami kesulitan. Besaran Nominal BLT Mitigasi 2026: Apakah Ada Kenaikan? Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah mengenai besaran nominal BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini, yang mereka perbarui setiap tahun sesuai kebutuhan dan kapasitas fiskal negara. Pada tahun 2026, pemerintah berencana mempertahankan nominal bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tetap membuka kemungkinan penyesuaian. Per 2026, setiap KPM yang memenuhi syarat berhak menerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, pemerintah seringkali menyalurkan bantuan ini secara rapel untuk beberapa bulan sekaligus, misalnya Rp600.000 untuk tiga bulan. Dengan demikian, KPM tidak perlu bolak-balik mencairkan dana setiap bulan. Pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan nominal jika kondisi inflasi pangan menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti yang pemerintah laporkan dalam rapat kabinet terbatas pada awal Februari 2026. Baca Juga :   Cara Ganti KKS yang Rusak Terbaru 2026: Syarat & Prosedur Mudah yang Wajib Tahu! Alokasi Anggaran dan Dampaknya Bahkan, alokasi anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 pemerintah tingkatkan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemerintah berharap jumlah penerima manfaat dapat bertambah, atau nominal per KPM dapat pemerintah sesuaikan sesuai kebutuhan. Kementerian Keuangan secara transparan akan mengumumkan detail alokasi dan realisasi anggarannya kepada publik. Cara Cek Status Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 Untuk memastikan KPM masuk dalam daftar penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026, pemerintah menyediakan beberapa cara cek status yang mudah dan praktis. Jangan sampai kelewatan informasi penting ini! Cara paling mudah adalah melalui portal resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. KPM dapat mengakses situs tersebut kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat gawai mereka. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan informasi melalui kantor desa/kelurahan atau dinas sosial setempat. Di sana, KPM bisa bertanya langsung kepada petugas yang berwenang dan mendapatkan informasi terkini. Langkah Cek Status Online Berikut langkah-langkah mudah untuk mengecek status penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 secara online : Kunjungi Situs Resmi: Buka browser di perangkat Anda dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id . ( Internal link opportunity: bisa link ke artikel “Cara Cek Bansos Kemensos 2026” ) Pilih Wilayah: Masukkan informasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat KTP. Masukkan Nama Lengkap: Ketik nama lengkap KPM sesuai KTP. Pastikan penulisan nama sudah benar. Masukkan Kode Verifikasi: Masukkan empat huruf kode verifikasi yang muncul di layar. Jika kode tidak jelas, klik tombol refresh . Cari Data: Klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan status KPM, apakah terdaftar sebagai penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 atau tidak, beserta detail bantuan lainnya yang diterima. Setelah itu, KPM akan melihat hasil pencarian yang menjelaskan status kepesertaan. Jika nama KPM muncul, berarti mereka berhak menerima bantuan. Jika tidak, KPM dapat menghubungi pendamping sosial di wilayah mereka untuk informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan pendaftaran atau pembaruan data. Kesimpulan Intinya, jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 menjadi informasi krusial bagi jutaan keluarga di Indonesia. Pemerintah berkomitmen penuh menyalurkan bantuan ini mulai kuartal pertama 2026, dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan harga pangan. Oleh karena itu, KPM wajib memahami kriteria penerima, mekanisme pencairan, dan cara mengecek status mereka. Terakhir, pemerintah menghimbau KPM untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial dan tidak mudah percaya pada hoaks atau informasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, KPM dapat memastikan mereka menerima bantuan tepat waktu dan menghindari penipuan. Jangan sampai terlewat kesempatan emas ini untuk mendapatkan dukungan pangan yang sangat berarti! Kabar gembira bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia! Pemerintah secara resmi mengumumkan jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan terbaru untuk tahun 2026. Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bertujuan meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi potensi lonjakan harga kebutuhan pokok. Lantas, kapan dan bagaimana masyarakat dapat memperoleh bantuan penting ini? Faktanya, program BLT Mitigasi Risiko Pangan menjadi salah satu pilar utama kebijakan sosial pemerintah guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat. Mengingat tantangan ekonomi global yang terus berlanjut, program ini amat strategis. Masyarakat tentu menantikan informasi detail mengenai skema dan waktu pencairan dana yang sangat membantu ini. Daftar Isi + Toggle BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026: Apa dan Mengapa Penting? Ternyata, BLT Mitigasi Risiko Pangan merupakan inisiatif pemerintah yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan pangan. Program ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga prasejahtera yang pemerintah identifikasi rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Selain itu, pemerintah meluncurkan program ini sebagai respons cepat terhadap kondisi ekonomi global yang berpotensi memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat per 2026. Mengapa program ini begitu penting? Singkatnya, BLT ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang efektif. Pemerintah berharap, melalui BLT Mitigasi Risiko Pangan, KPM dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka tanpa terbebani kenaikan harga. Dengan demikian, program ini juga turut menjaga stabilitas ekonomi mikro di tingkat rumah tangga. Data terbaru 2026 menunjukkan bahwa sektor pangan masih menyumbang porsi besar dalam pengeluaran rumah tangga miskin, sehingga intervensi ini sangat krusial. Fokus Program BLT Mitigasi 2026 Menariknya, Kementerian Sosial sebagai motor penggerak program ini, bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah menyusun strategi penyaluran yang lebih terarah untuk tahun 2026. Prioritas utama program ini mencakup: Mencegah penurunan konsumsi pangan di kalangan masyarakat rentan. Menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tingkat lokal. Meningkatkan daya beli keluarga prasejahtera menghadapi inflasi. Memperkuat ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Pada akhirnya, pemerintah ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang maksimal bagi kesejahteraan KPM. Baca Juga :   Cek Bansos Lewat WhatsApp Kemensos 2026, Jangan Sampai Kelewat! Jadwal Pencairan BLT Mitigasi Resmi 2026: Kapan Dimulai? Informasi yang paling masyarakat nantikan adalah mengenai jadwal pencairan BLT Mitigasi 2026. Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian yang pemerintah selenggarakan pada akhir tahun 2025, pemerintah menetapkan skema pencairan secara bertahap. Hal ini bertujuan memastikan proses distribusi berjalan lancar dan KPM menerima dana sesuai estimasi. Menurut pernyataan resmi dari Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan per Januari 2026, pemerintah berencana memulai pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan mulai kuartal pertama tahun 2026. Ini berarti, KPM dapat mengharapkan dana bantuan mereka cair antara bulan Januari hingga Maret 2026. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan pencairan pada kuartal berikutnya, tergantung pada evaluasi dan ketersediaan anggaran. Namun, pemerintah juga menekankan bahwa jadwal ini bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai kondisi lapangan serta kebijakan fiskal negara. Estimasi Tahapan Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 Berikut pemerintah perkirakan estimasi tahapan pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan per 2026: Tahap Pencairan Periode Estimasi Keterangan Penting Tahap I Januari – Maret 2026 Pencairan awal, fokus pada wilayah prioritas. Tahap II April – Juni 2026 Penyaluran lanjutan untuk KPM yang belum menerima. Tahap III Juli – September 2026 Distribusi untuk KPM yang memenuhi syarat setelah verifikasi. Tahap IV (Jika Ada) Oktober – Desember 2026 Pencairan tambahan jika kondisi mendesak atau anggaran tersedia. Berdasarkan tabel estimasi tersebut, KPM diharapkan memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan dinas sosial setempat untuk jadwal pasti di wilayah masing-masing. Pemerintah akan terus memperbarui informasi ini melalui saluran komunikasi resmi. Siapa Penerima BLT Mitigasi Pangan 2026? Cek Kriteria Lengkapnya! Tidak semua masyarakat dapat menerima BLT Mitigasi Risiko Pangan. Pemerintah menetapkan kriteria penerima secara ketat guna memastikan bantuan tepat sasaran. Kriteria utama mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang Kementerian Sosial kelola. Secara umum, KPM yang memenuhi syarat BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 adalah mereka yang sebelumnya telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, pemerintah juga melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memasukkan keluarga baru yang kini memenuhi kriteria kemiskinan dan kerentanan. Kriteria Utama Penerima BLT Mitigasi 2026 Beberapa kriteria utama yang harus KPM penuhi per 2026 mencakup: Terdaftar di DTKS: Nama KPM harus tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terbaru. Tidak Termasuk Golongan ASN/TNI/Polri: Pemerintah tidak mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri sebagai penerima bantuan ini. Bukan Penerima Gaji di atas UMR 2026: Keluarga yang memiliki anggota dengan penghasilan tetap di atas Upah Minimum Regional (UMR) 2026 di wilayahnya, kemungkinan besar tidak memenuhi syarat. Terdampak Krisis Pangan: KPM yang wilayahnya pemerintah nyatakan sebagai daerah terdampak krisis pangan atau inflasi tinggi akan menjadi prioritas. Baca Juga :   Bansos Maret-April 2026: Daftar Lengkap yang Cair Bulan Ini! Pemerintah menyarankan masyarakat untuk secara rutin memverifikasi status mereka melalui situs resmi Kementerian Sosial atau dinas sosial setempat. Ini akan membantu KPM memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima terbaru 2026. Proses dan Mekanisme Pencairan Dana BLT 2026 Mekanisme pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 pemerintah rancang agar mudah dan efisien. Pemerintah berupaya meminimalkan kendala administrasi sehingga dana cepat sampai ke tangan KPM. Biasanya, pemerintah menggunakan dua jalur utama dalam proses pencairan ini. Pertama, pencairan melalui transfer bank ke rekening KPM. Pemerintah bekerja sama dengan bank-bank BUMN, seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, untuk menyalurkan dana langsung ke rekening KPM yang telah terdaftar. Oleh karena itu, penting bagi KPM untuk memastikan rekening mereka aktif dan tidak bermasalah. Kedua, pencairan melalui kantor pos. Metode ini pemerintah sediakan bagi KPM yang belum memiliki rekening bank atau yang berada di daerah terpencil yang sulit mengakses layanan perbankan. Langkah-langkah Pencairan Dana Melalui Kantor Pos Jika KPM memilih atau harus mencairkan dana melalui kantor pos, beberapa langkah perlu mereka perhatikan: Menerima Surat Undangan: Pemerintah akan mengirimkan surat undangan atau pemberitahuan pencairan dari PT Pos Indonesia kepada KPM yang berhak. Membawa Dokumen Persyaratan: KPM wajib membawa KTP asli, Kartu Keluarga (KK) asli, dan surat undangan pencairan saat mendatangi kantor pos. Verifikasi Data: Petugas kantor pos akan memverifikasi data KPM berdasarkan dokumen yang mereka bawa. Menerima Dana: Setelah verifikasi berhasil, KPM dapat langsung menerima dana tunai BLT Mitigasi Risiko Pangan. Selanjutnya, penting bagi KPM untuk mencairkan dana sesuai jadwal yang pemerintah tentukan untuk menghindari antrean panjang dan memastikan proses berjalan tertib. Petugas di kantor pos akan siap membantu masyarakat jika mereka mengalami kesulitan. Besaran Nominal BLT Mitigasi 2026: Apakah Ada Kenaikan? Pertanyaan lain yang tak kalah penting adalah mengenai besaran nominal BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk program ini, yang mereka perbarui setiap tahun sesuai kebutuhan dan kapasitas fiskal negara. Pada tahun 2026, pemerintah berencana mempertahankan nominal bantuan seperti tahun-tahun sebelumnya, namun tetap membuka kemungkinan penyesuaian. Per 2026, setiap KPM yang memenuhi syarat berhak menerima BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200.000 per bulan. Namun, pemerintah seringkali menyalurkan bantuan ini secara rapel untuk beberapa bulan sekaligus, misalnya Rp600.000 untuk tiga bulan. Dengan demikian, KPM tidak perlu bolak-balik mencairkan dana setiap bulan. Pemerintah juga mempertimbangkan kenaikan nominal jika kondisi inflasi pangan menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti yang pemerintah laporkan dalam rapat kabinet terbatas pada awal Februari 2026. Baca Juga :   Cara Ganti KKS yang Rusak Terbaru 2026: Syarat & Prosedur Mudah yang Wajib Tahu! Alokasi Anggaran dan Dampaknya Bahkan, alokasi anggaran untuk BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 pemerintah tingkatkan sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, pemerintah berharap jumlah penerima manfaat dapat bertambah, atau nominal per KPM dapat pemerintah sesuaikan sesuai kebutuhan. Kementerian Keuangan secara transparan akan mengumumkan detail alokasi dan realisasi anggarannya kepada publik. Cara Cek Status Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 Untuk memastikan KPM masuk dalam daftar penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026, pemerintah menyediakan beberapa cara cek status yang mudah dan praktis. Jangan sampai kelewatan informasi penting ini! Cara paling mudah adalah melalui portal resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia. KPM dapat mengakses situs tersebut kapan saja dan di mana saja menggunakan perangkat gawai mereka. Selain itu, pemerintah juga menyediakan layanan informasi melalui kantor desa/kelurahan atau dinas sosial setempat. Di sana, KPM bisa bertanya langsung kepada petugas yang berwenang dan mendapatkan informasi terkini. Langkah Cek Status Online Berikut langkah-langkah mudah untuk mengecek status penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 secara online : Kunjungi Situs Resmi: Buka browser di perangkat Anda dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id . ( Internal link opportunity: bisa link ke artikel “Cara Cek Bansos Kemensos 2026” ) Pilih Wilayah: Masukkan informasi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan sesuai alamat KTP. Masukkan Nama Lengkap: Ketik nama lengkap KPM sesuai KTP. Pastikan penulisan nama sudah benar. Masukkan Kode Verifikasi: Masukkan empat huruf kode verifikasi yang muncul di layar. Jika kode tidak jelas, klik tombol refresh . Cari Data: Klik tombol “Cari Data”. Sistem akan menampilkan status KPM, apakah terdaftar sebagai penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 atau tidak, beserta detail bantuan lainnya yang diterima. Setelah itu, KPM akan melihat hasil pencarian yang menjelaskan status kepesertaan. Jika nama KPM muncul, berarti mereka berhak menerima bantuan. Jika tidak, KPM dapat menghubungi pendamping sosial di wilayah mereka untuk informasi lebih lanjut mengenai kemungkinan pendaftaran atau pembaruan data. Kesimpulan Intinya, jadwal pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan 2026 menjadi informasi krusial bagi jutaan keluarga di Indonesia. Pemerintah berkomitmen penuh menyalurkan bantuan ini mulai kuartal pertama 2026, dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan harga pangan. Oleh karena itu, KPM wajib memahami kriteria penerima, mekanisme pencairan, dan cara mengecek status mereka. Terakhir, pemerintah menghimbau KPM untuk selalu memantau informasi resmi dari Kementerian Sosial dan tidak mudah percaya pada hoaks atau informasi yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, KPM dapat memastikan mereka menerima bantuan tepat waktu dan menghindari penipuan. Jangan sampai terlewat kesempatan emas ini untuk mendapatkan dukungan pangan yang sangat berarti! diff --git a/raw/digilib.uin-suka.ac.id_24545_1_10250014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.md b/raw/digilib.uin-suka.ac.id_24545_1_10250014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4452d8643038cc6f306d42a70798288e683cdaf8 --- /dev/null +++ b/raw/digilib.uin-suka.ac.id_24545_1_10250014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf.md @@ -0,0 +1,1156 @@ +--- +url: https://digilib.uin-suka.ac.id/24545/1/10250014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf +title: "10250014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf" +domain: digilib.uin-suka.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 16:30:49 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 10250014_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf + +KESEJAHTERAAN SOSIAL NELAYAN TRADISIONAL DI +DESA PANDANGAN WETAN, KECAMATAN KRAGAN, +KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH +SKRIPSI +Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi +Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta +Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat +Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 +Oleh: +Ahmad Syakir +NIM. 10250014 +Pembimbing: +Drs. H. Suisyanto, M. Pd. +NIP: 19560704 198603 1 002 +PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL +FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI +UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA +YOGYAKARTA +2017 +i HALAMAN PENGESAHAN +ii HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI +iii HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI +iv HALAMAN PERSEMBAHAN +Dengan mengucap puji dan syukur atas segala petunjuk dan nikmat +yang telah Allah SWT berikan, karya ini kupersembahkan untuk: +Kedua orang tua saya, Ayahanda Zainal Akhyar dan Ibunda Siti +Umanah, terima kasih atas segala doa, cinta, semangat dan motivasi +serta kerja keras yang telah dilakukan untuk menghidupi, membiyayai +dan yang terpenting mencurahkan seluruh kasih sayang yang +diberikan tiada tara bagaikan sang surya yang menyinari dunia ini. +Kedua Kakak tercinta Ida dan Andi yang selalu memberikan +semangat, perhatian dan doa kepada saya, serta Adik saya tersayang +yang selalu berceloteh dan selalu tersenyum. +Almamaterku tercinta Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas +Dakwah dan Komunikasi, khusunya angkatan 2011, yaitu Muhammad +Galuh, Reza, Toha, Iwan, Zamzani, Muhammad Romadhon Sulkan, +Darmanto, Fuat Hasan, Fadlillah Purdasalim, Hendri, dan Teman- +teman MAPALASKA yang telah memberikan warna warni +kehidupan selama perjalananku tinggal di kota Jogja yang Istimewa +ini. +JAZAKUMULLAH +v MOTTO +“MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA +KEMUDAHAN. SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA +KEMUDAHAN. MAKA APABILA ENGKAU TELAH SELESAI (DARI +SESUATU URUSAN), TETAPLAH BEKERJA KERAS (UNTUK URUSAN +LAIN). DAN HANYA KEPADA TUHANMULAH ENGKAU BERHARAP” +( QS. AL-INSYIRAH, 6-8) +“MASA DEPANKU DITENTUKAN APA YANG KULAKUKAN HARI +INI” +(PARTAHI GABE) +vi KATA PENGANTAR +مــــيحرلا نـــمحرلا الله مــــسب +Assalamu’alaikum Wr. Wb. +Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat +Rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Waktu yang memburu +serta semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu semangat penyusun +untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk junjungan +kita, kekasih tercinta: Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang jasanya +begitu besar bagi umat Islam. Cinta kasih dan pengorbanannya begitu besar, +pengorbanan serta perjuangannya lah yang memberi semangat pada penyusun +untuk tidak menyerah dalam berjuang. +Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari +berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Hanya secuil kalimat +terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturrahmi, kepada: +1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, PhD. Selaku Rektor UIN Sunan +Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun +untuk dapat mengeyam pendidikan di Perguruan Tinggi ini untuk +mendapatkan ilmu. +2. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi +UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. +vii 3. Ibu Andayani selaku PLT Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan +Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan juga +memberikan ijin penelitian. +4. Bapak Drs. H. Suisyanto M. Pd selaku pembimbing Skripsi, yang +senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi +terselesaikannya skripsi ini. +5. Seluruh pengurus Tata Usaha (TU) dan staff jurusan IKS Fakultas Dakwah +dan Komunikasi, terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu dan +memperlancar dalam proses penyusunan skripsi. +6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan +Kalijaga Yogyakarta, khususnya untuk seluruh dewan pengajar Jurusan +Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu +dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial yang tidak ternilai harganya. +Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. +7. Pemerintah Desa Pandangan Wetan yang telah memberikan ijin penelitian +skripsi. +8. Seluruh Nelayan Tradisional Desa Pandangan Wetan khususnya para +pengurus KUD Desa Kragan dan umumnya masyarakat sekitar yang telah +menerima dan berpartisipasi dalam kegiatan penelitian skripsi ini +9. Ayahanda Muhammad Zainul Akhyar dan Ibunda Siti Umanah tersayang +dan tercinta yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, dan doanya +selama ini. Serta kedua kakakku Ida dan Andi yang telah memberikan +viii motivasi dan dukungan serta saran dan doa selama ini. Tidak lupa Adikku +Ana yang selalu berceloteh dan tertawa bersama-sama. +10. Terakhir, seluruh sahabat dan teman-teman jurusan IKS yang selalu +memberikan saran-saran, ide-ide dan masukan selama ini. Teman-teman +Keluarga Kragan yang juga telah memberikan dukungan, masukan dan +saran dan motivasi selama ini. +Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pribadi dan umumnya pada +semua pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan taufiq-Nya +sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, +kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya doa yang dapat +penyusun berikan semoga bermanfaat. +Wassalamu’alaikum Wr. Wb. +Yogyakarta, 20 September 2016 +Penulis +Ahmad Syakir +NIM: 10250014 +ix ABSTRAK +Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional di Desa Pandangan Wetan, +Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Skripsi: Prodi Ilmu +Kesejahteraan Sosial. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam +Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016. +Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai September 2016 +dengan Kesejahteraan Nelayan Tradisional di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan +Kragan, Kabupaten Rembang. Penelitian ini dilaksanakan karena dilatarbelakangi +kemiskinan yang membelenggu nelayan tradisional, pergulakan untuk memenuhi +kebutuhan hidup sehari-hari, tersendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan +anak-anaknya, dan terbataasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan. +Banyaknya permasalahan nelayan tradisional yang dihadapi seperti, +termajinalkannya nelayan tradisional contohnya, perkumpulan kelompok nelayan +bagi nelayan modern, bantuan pemerintah kurang tepat sasaran, karena sistem +pemberian itu menggunakan sistem kekerabatan yang kenal di beri yang tidak +kenal dilewati, hal ini yang mengakibatkan bantuan yang seharusnya bagi nelayan +tradisional malah diberikan kepada nelayan modern, Koperasi Unit Desa (KUD) +dikuasai nelayan modern, artinya kepengurusan KUD diutamakan pada nelayan +modern. +Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. +Objek penelitian adalah Kesejahteraan Nelayan Tradisional di Desa Pandangan +Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Sementara subjek penelitian +adalah masyarakat nelayan, Ketua KUD Kragan, dan salah seorang warga. Teknik +pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan +dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik +triangulasi yaitu dengan sumber data yang dibandingkan antara observasi non- +partisipan dengan wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan +adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. +Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keterpurukan ekonomi +nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan memang terjadi. Hal ini disebabkan +oleh beberapa faktor yaitu pola kehidupan nelayan yang komsumtif dan boros, +hasil tangkapan yang tidak menentu, dan penghasilan yang tidak mampu +mencukupi kebutuhan sehari-hari. Fungsi pemerintah dalam menjamin +kesejahteraan sosial nelayan di Desa Pandangan Wetan belum maksimal +kinerjanya. Musim ikan yang tidak menentu dengan diperparah kondisi cuaca +yang kadang ekstrim membuat nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan +tidak bisa meningkatkan kesejahteraan sosial. Strategi bertahan hidup nelayan +tradisional di Desa Pandangan Wetan dalam menghadapi kondisi ini memiliki +solusi dengan mencari pekerjaan di darat seperti buruh dan bercocok tanam. Istri +para nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan ikut membantu dalam +pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan bekerja di pasar dan mencari kerang +untuk dijual atau dikonsumsi sendiri dirumah. +Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional, Ragam Masalah +Kesejahteraan, dan Strategi Bertahan Hidup. +x DAFTAR ISI +HALAMAN JUDUL ................................................................................... i +HALAMAN PENGESAHAN ..................................................................... ii +SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ......................................................... iii +SURAT PERNYATAAN SKRIPSI........................................................... iv +HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................. v +MOTTO ....................................................................................................... vi +KATA PENGANTAR................................................................................. vii +ABSTRAK ................................................................................................... x +DAFTAR ISI ............................................................................................... xi +DAFTAR GAMBAR .................................................................................. xiv +DAFTAR TABEL ....................................................................................... xv +BAB I PENDAHULUAN ............................................................................ 1 +A. Latar Belakang ............................................................................... 1 +B. Rumusan Masalah .......................................................................... 8 +C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 9 +D. Kegunaan Penilitian ........................................................................ 9 +E. Tinjauan Pustaka ............................................................................ 10 +F. Kajian Teoritik ................................................................................ 13 +G. Metodologi Penelitian ..................................................................... 21 +xi H. Sistematika Pembahasan ................................................................ 29 +BAB II GAMBARAN UMUM DESA PANDANGAN WETAN DAN +NELAYAN TRADISIONAL ..................................................................... 30 +A. Kondisi Umum Desa Pandangan Wetan......................................... 30 +1. Letak Desa Pandangan Wetan ............................................... 30 +2. Tata Guna Lahan Desa Pandangan Wetan........................... 33 +3. Jumlah Penduduk dan Mata Pencaharian ............................ 34 +4. Sarana dan Prasarana ............................................................. 36 +B. Gambaran Umum Masyarakat Nelayan Tradisional .................. 37 +1. Tingkat Pendidikan Nelayan Tradisional .............................. 39 +2. Pola Kehidupan Nelayan Tradisional .................................... 41 +3. Etos Kerja Nelayan Tradisional.............................................. 43 +BAB III KESEJAHTERAAN SOSIAL NELAYAN TRADISIONAL +DI DESA PANDANGAN WETAN, KECAMATAN KRAGAN, +KABUPATEN REMBANG....................................................................... 45 +A. Ragam Masalah Kesejahteraan Nelayan Tradisional.................. 45 +1. Permodalan.................................................................................. 49 +2. Alat Tangkap Ikan ..................................................................... 52 +3. Hasil Tangkapan......................................................................... 57 +4. Penghasilan ................................................................................. 61 +B. Solusi Ragam Permasalahan Kesejahteraan................................ 63 +1. Permodalan.................................................................................. 63 +xii 2. Alat Tangkap Ikan ..................................................................... 62 +3. Hasil Tangkapan......................................................................... 65 +4. Penghasilan ................................................................................. 67 +C. Strategi Nelayan Tradisional dalam Pemenuhan Kebutuhan..... 69 +BAB IV PENUTUP ..................................................................................... 74 +A. Kesimpulan ...................................................................................... 74 +B. Saran ................................................................................................ 77 +DAFTAR PUSTAKA +xiii DAFTAR GAMBAR +Gambar 1. Peta Desa Pandangan Wetan ................................................. 32 +Gambar 2. Kapal Sro’ol ............................................................................. 47 +Gambar 3. Pembuatan Kapal Tradisional................................................ 48 +Gambar 4. Alat Tangkap Trawl ................................................................ 53 +Gambar 5. Jaring Nilon ............................................................................. 55 +Gambar 6. Jaring Siang Malam................................................................ 56 +Gambar 7. Jaring Congkrong .................................................................... 56 +xiv DAFTAR TABEL +Tabel 1. Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang +2014................................................................................................ 16 +Tabel 2. Penggunaan Lahan Desa Pandangan Wetan Tahun 2010....... 33 +Tabel 3. Penduduk Desa Pandangan Wetan Menurut Kelompok Umur +Dan Jenis Kelamin...................................................................... 34 +Tabel 4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Pandangan Wetan ........... 35 +Tabel 5. Banyaknya Lulusan SD, SLTP dan SLTA Menurut Kecamatan di +Kabupaten Rembang tahun 2015 ............................................... 40 +xv 1 +BAB I +PENDAHULUAN +A. Latar Belakang +Sumber daya manusia merupakan salah satu potensi pembangunan +yang berasal dari unsur manusia dengan segala aktivitasnya. Arti penting +sumber daya manusia dalam pembangunan masyarakat dapat dilihat dari +relevansinya dengan salah satu prinsip dasar pembangunan masyarakat itu +sendiri. Dalam pendekatan pembangunan masyarakat, proses perubahan yang +terjadi sejauh mungkin bersandar pada kemampuan, prakarsa dan partisipasi +masyarakat termasuk unsur manusia yang ada di dalamnya.1 Maka dari itu , +penting sumber daya manusia yang memadai bagi kesejahteraan mereka +untuk peningkatan kehidupan yang lebih tinggi. Nelayan tradisional dengan +kualitas sumber daya yang memadai dapat bertahan, meskipun banyaknya +nelayan modern yang menghadang. Nelayan tradisional dapat bertahan +dengan meminjam uang kepada teman atau tetangga, karena hanya itu satu- +satunya jalan untuk dapat bertahan dan bukti mereka dapat bertahan yaitu +merreka nelayan tradisional masih melaut meskipun mereka bersaing dengan +nelayan modern. +Indonesia merupakan negara kepulauam atau bahari. Dua pertiga +wilayah negara ini terdiri dari lautan dengan total garis panjang pantainya +terpanjang kedua dunia. Wilayah pesisir Indonesia yang luas memiliki garis +1 Soetomo, Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka, (Yogyakarta: Pustaka +Pelajar, 2012). hlm 193 2 +pantai sepanjang 81.000km, sekitar 75% dari wilayahnya merupakan wilayah +perairan sepanjang 5,8 km termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia +(ZEEI), maksudnya zona yang luasnya 200 mill laut dari garis dasar pantai, +yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas +kekayaan alam didalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, +kebebasan bernavigasi, terbang diatasnya, ataupun melakukan penanaman +kabel dan pipa. Wilayah ini juga tersebar di Indonesia dengan jumlah pulau +lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km2 dan luas +perairan 3.257.483 km2. +Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan +tradisional dan nelayan buruh. Nelayan tradisional adalah nelayan yang +teknologinya masih menggunakan alat tradisional dan nelayan buruh adalah +nelayan yang bekerja di kapalnya orang. Mereka adalah penyumbang utama +kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi +sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang +dan eksploitatif, sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh +bagian pendapatan yang besar.2 +Pada umumnya, masyarakat nelayan di desa-desa Pantai utara jawa +menghadapi persoalan yang sama. Persoalan yang dihadapi nelayan yaitu +jangkauan berlayar, biaya yang dikeluarkan, keuntungan apakah setara +dengan biaya yang dikeluarkan, serta tangkapan yang bersaing dengan +nelayan modern. Nelayan yang bisa bertahan atau meningkat kesejahteraan +2 Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, (Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 1. 3 +hidupnya adalah nelayan-nelayan bermodal besar, yang kemampuan jelajah +penangkapannya hingga ke lepas pantai (off-shore). Jumlah mereka relatif +kecil. Sebaliknya, untuk nelayan kecil atau nelayan tradisional dengan +kepemilikan kemampuan peralatan tangkap dan modal usaha yang terbatas, +harus puas dengan kenyataan kepahitan hidup dan perssaingan yang semakin +keras dalam memperoleh hasil tangkapan.3 +Dilihat dari teknologi peralatan tangkap yang digunakan dapat +dibedakan dalam dua kategori, yaitu usaha nelayan modern dan usaha nelayan +tradisional. Usaha nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan +yang lebih canggih dibandingkan usaha nelayan tradisional. Ukuran +modernitas bukan semata-mata karena penggunaan motor untuk +menggerakkan perahu, melainkan juga besar kecilnya motor yang digunakan +serta tingkat eksploitasi dari alat tangkap yang digunakan. Perbedaan +modernitas teknologi alat tangkap juga akan berpengaruh pada kemampuan +jelajah operasional mereka.4 +Hal ini melahirkan sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial +pada masyarakat nelayan. Faktor yang yang menjadi persoalan yaitu semakin +meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem +pesisir dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi +penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses +3 Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan, hlm. 17 +4 Imron, Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan, (Jakarta: PMB-LIPI, 2003), hlm. 68 4 +terhadap sumber daya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan +dukungan fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan.5 +Secara sosiologis, karakteristik masyarakat nelayan berbeda dengan +karakteristik masyarakat petani, seiring dengan perbedaan karakteristik +sumber daya yang dihadapi. Masyarakat petani menghadapi sumber daya +yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas +dengan pengeluaran yang relatif bisa diprediksi. Karakteristik tersebut +berbeda dengan karakteristik nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya +yang masih memiliki akses terbuka, artinya kemudahan dalam +mengeksplorasi hasil laut dan tanpa ada yang mengontrol, namun hal ini akan +berakibat sumber daya ikan akan cepat habis. Karakteristik ini menyebabkan +nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil yang maksimal, +dengan demikian elemen resiko menjadi sangat tinggi.6 +Dilihat dari perspektif antropologis, masyarakat nelayan berbeda dari +masyarakat lain, seperti petani, perkotaan, atau masyarakat di dataran tinggi. +Perspektif antropologis ini didasarkan pada realitas sosial, bahwa masyarakat +nelayan memiliki pola-pola kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lain +sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan beserta sumber daya +yang ada di dalamnya. Pola-pola kebudayaan itu menjadi kerangka berpikir +atau referensi perilaku masyarakat nelayan dalam menjalani kehidupan +sehari-hari.7 +5 Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, hlm. 1-2. +6 Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, (Yogyakarta: LKIS, 2009), hlm. 336. +7 Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan, hlm. 3-4. 5 +Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan +berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan tradisi antara wilayah +darat dan laut. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori- +kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki +sistem nilai dan simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi perilaku mereka +sehari-hari.8 Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir di berbagai +kawasan secara umum ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, +keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia +(SDM) karena sebagian besar penduduk hanya lulus sekolah dasar, dan +lemahnya fungsi keberadaan Kelompok Usaha Bersama (KUB), Lembaga +Keuangan Mikro (LKM), atau kapasitas berorganisasi masyarakat.9 +Berbeda dengan nelayan modern yang acapkali mampu merespon +perubahan dan lebih kenyal dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi +overfishing, nelayan tradisional seringkali memang mengalami proses +marginalisasi dan menjadi korban dari program pembangunan dan +modernisasi perikanan yang sifatnya a-historis karena pembangunan tanpa +mengajak masyarakat nelayan dan melupakan sejarah yang berada dikawasan +tersebut. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan +tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi +diperairan pantai (inshore). Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu +hari sekali melaut (one day a fishing trip).10 +8 Kusnadi, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Sosial,(Yogyakarta: LKIS,2008),hlm. 27. +9Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, Strategi Hidup Masyarakat Nelayan, +(Yogyakarta: LKIS, 2007), hlm. 1 +10Ibid, hlm. 86 6 +Secara sosial ekonomi, tingkat kehidupan nelayan kecil atau nelayan +tradisional, tidak banyak berubah. Hal yang sama juga dialami oleh para +nelayan buruh yang bekerja pada unit-unit penangkapan nelayan tradisional +atau nelayan dengan peralatan tangkap yang lebih modern, seperti perahu +slerek. Karena tingkat sosial ekonomi dan kesejahteraan hidup yang rendah, +dalam struktur masyarakat nelayan maka nelayan buruh merupakan lapisan +sosial yang paling miskin.11 +Kesejahteraan hidup merupakan harapan, keinginan, dambaan setiap +manusia yang terlahir dimuka bumi ini, termasuk nelayan tradisional di Desa +Pandangan Wetan. Kondisi sejahtera dari seseorang, keluarga, kelompok atau +masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai, sudut pandang +keadaan yang dialami oleh masyarakat nelayan tersebut.12 Kondisi sejahtera +adalah merupakan suatu kondisi keadaan yang didambakan dalam kehidupan +bermasyarakat. Pengertian yang lebih luas dari kondisi sejahtera adalah suatu +kondisi dimana masalah sosial dapat diminalisir sehingga akibatnya tidak +meluas. Adapun yang dimaksud masalah sosial adalah suatu kondisi yang +tidak diinginkan masyarakat, karena adanya gejala yang tidak diharapkan +masyarakat atau gejala yang tidak terjadi sesuai norma, nilai dan standar +sosial yang berlaku.13 +Kesulitan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan karena mereka +didera keterbatasan di bidang sumber daya manusia misalnya lulusan nelayan +11 Kusnadi, Akar Kemiskinan Nelayan, hlm. 17 +12 Mictahul Huda, Pekerja Sosial dan Kesejahteraan sosial: (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, +2009), hlm. 71 +13 Enni Hardiati, Organisasi sosial Lokal Dan Modal sosial Menuju Keberdayaan +Masyarakat, (Yogyakarta: B2P3KS Press, 2012), hlm. 1 7 +tradisional rata-rata SD, penguasaan teknologi misalnya penggunaan GPS +hanya digunakan untuk penunjuk arah saja, dan modal misalnya +menggadaikan barang ke pegadaian. Kebijakan dan implementasi program- +program pembangunan untuk masyarakat di kawasan pesisir hingga saat ini +masih belum optimal dalam memutus mata rantai kemiskinan dan +meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Hal ini disebabkan oleh porsi +kebijakan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat +nelayan cukup kompleks. Contoh, budaya masyarakat nelayan yang boros +dan gengsi. +Banyaknya permasalahan nelayan tradisional yang dihadapi seperti, +termajinalkannya nelayan tradisional contohnya, perkumpulan kelompok +nelayan bagi nelayan modern, bantuan pemerintah kurang tepat sasaran, +karena sistem pemberian itu menggunakan sistem kekerabatan yang kenal di +beri yang tidak kenal dilewati, hal ini yang mengakibatkan bantuan yang +seharusnya bagi nelayan tradisional malah diberikan kepada nelayan modern, +Koperasi Unit Desa (KUD) dikuasai nelayan modern, artinya kepengurusan +KUD diutamakan pada nelayan modern. +Hal ini membuat kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk di +kalangan masyarakat nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan sangat +dirasakan,penyebabnya yaitu perairan mengalami overfishing (tangkap lebih) +atau eksploitasi terhadap sumberdaya ikan yang melebihi kemampuannya +untuk beregenarsi secara lestari, sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang +diperoleh nelayan tradisional bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin 8 +menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan +akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam +kehidupan mereka, yaitu pergolakan untuk memenuhi kebutuhan hidup +sehari-hari, tersendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, +dan terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan. +Berangkat dari latar belakang inilah, penulis mencoba mengangkat +kesejahteraan sosial nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan untuk +dikaji dan diteliti secara lebih lanjut. Ada beberapa faktor yang mendorong +penulis untuk melakukan penelitian ini dan memilih Desa Pandagngan +Wetan, yakni, berkaitan dengan kemiskinan yang membelenggu nelayan +tradisional, pergolakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, +tersendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dan +terbataasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan dan masyarakat di +Desa Pandangan Wetan kehidupannya boros, ketika mendapatkan uang +bannyak dari menangkap ikan, mereka akan menghabiskannya demi gengsi +ketimbang kebutuhan keluarganya. +B. Rumusan Masalah +1. Apa saja masalah-masalah kesejahteraan di bidang kemiskinan yang +dihadapi nelayan tradisional Pandangan Wetan? +2. Bagaimana strategi nelayan tradisional bertahan dalam memenuhi +kebutuhan keluarga? 9 +C. Tujuan Penelitian +1. Penelitian ini bertujuan mengungkap dan mendeskripsikan masalah +kesejahteraan yang dihadapi nelayan tradisional Pandangan Wetan. +2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi apa saja yang +dilakukan oleh nelayan tradisional bertahan dalam memenuhi +kebutuhan keluarga. +D. Kegunaan Penelitian +Penulis dalam melaksanakan penelitian tentang Kesejahteraan Sosial +Nelayan Tradisional di Desa Pandangan Wetan, demi terciptanya +kesejahteraan sosial yang lebih baik di Desa Pandangan Wetan, berharap +penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat serta berguna baik +secara teoritis, praktis masupun bagi penulis, yaitu: +1. Kegunaan Teoritis +Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran pada +program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya dalam hal pemetaan +masalah dan strategi nelayan tradisional memenuhi kebutuhan keluarga. +2. Kegunaan Praktis +Penelitian ini diharapkan memeberi masukan kepada koperasi nelayan +dan pemerhati nelayan tradisional dalam menggali dan merumuskan +strategi menyelesaikan masalah nelayan tradisional, karena peran koperasi +yang kurang nampak. 10 +E. Tinjauan Pustaka +Sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang nelayan yang +melihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat nelayan yang mencoba +mengurai dan membahasnya, diantaranya penelitian untuk skripsi yang +dilaksanakan oleh Iswandi (Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri +Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang berjudul “Garis Tepi Masyarakat Melayu +Riau: Potret Marjinalisasi Ekonomi Nelayan Melayu di Kelurahan Pulau +Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau”. Skripsi ini +membahas marjinalisasi nelayan melayu yang berada di Kelurahan Pulau +Kijang menyangkut keterpinggiran ekonomi, ketidakberdayaan nelayan, dan +keterdesakan dalam mempertahankan sumber kehidupannya. Hal ini +disebabkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan dari investor yang +masuk tidak berpihak terhadap nelayan melayu. Akibatnya masyarakat +nelayan melayu menjadi sebuah “proyek” dari kebijakan ini yang dapat +dilihat dari beberapa aspek yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Keterpinggiran +ekonomi terjadi karena sempitnya peluang ekonomi sebagai akibat dari +lemahnya penguasaan modal dan rendahnya pendapatan yang diperoleh dari +mata pencaharian sebagai nelayan.14 Penelitian ini berbeda dengan penelitian +yang akan peneliti lakukan, perbedaan yang mencolok yaitu peneltian diatas +mengkaji marjinalisasi terhadap masyarakat nelayan, sedangkan penelitian +saya mengkaji kondisi kesejahteraan sosial dilihat dari aspek ekonomi +nelayan dan tempat penelitiannya juga berbeda pula. +14 Iswandi, Garis Tepi Masyarakat Melayu Riau: Potret Marjinalisasi Ekonomi Nelayan +Melayu di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, +(Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, 2015), skripsi tidak diterbitkan. 11 +Penelitian yang lain dilakukan oleh Moh. Khirzul Azam (Fakultas +Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) yang +berjudul “Etos Kerja Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Kaliuntu, +Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuba Jawa Timur)”. Skripsi ini mengangkat +semangat bekerja para masyarakat nelayan di Desa Kaliuntu. Ada dua faktor +utama yang mendorong para nelayan ini bersemangat dalam mencari ikan di +laut, pertama, adalah kebutuhan dasar hidup, yakni kebutuhan sehari seperti +makan, minum, pakaian, dan segenap kebutuhan yang diperlukan. Kedua, +adalah keluarga, keluarga disini artinya adalah keinginan nelayan untuk +membahagiakan keluarga demi terciptanya taraf hidup yang tinggi. Dua hal +inilah yang menjadi faktor utama yang membuat masyarakat nelayan di Desa +Kaliuntu besemangat dalam melaut untuk mencari ikan.15 Perbedaan +penelitian diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak +di permasalahan penelitian. Penelitian diatas mengkaji etos atau semangat +kerja masyarakat nelayan demi memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan +penelitian yang akan peneliti lakukan mengkaji tentang kesejahteraan sosial +nelayan tradisional, serta strategi bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan +dasar. +Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berbeda +dengan penelitian yang peneliti lakukan. Perbedaannya terletak pada +subjeknya yaitu penelitian diatas mengangkat buruh, sedangkan penelitian +15 Moh. Khizrul Azzam, Etos Kerja Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Kaliuntu, +Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuba Jawa Timur, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan +Kalijaga, 2012), skripsi tidak diterbitkan. 12 +yang akan peneliti lakukan mengangkat nelayan, namun ada kesamaan di +permasalahan yaitu sama-sama mengangkat strategi bertahan hidup. +Tinjauan pustaka yang terakhir adalah Skripsi yang ditulis oleh +Yusfredy Ariswandha “Bentuk-Bentuk Strategi Bertahan Hidup Nelayan +Tradisional dalam Mencukupi Kebutuhan Keluarga (Study Deskriptif +Nelayan Tradisional di Pantai Pulau Santen Kelurahan Karangrejo +Kecamatan Bayuwangi Kabupaten Bayuwangi)”. Skripsi ini mengangkat +bentuk-bentuk strategi bertahan hidup nelayan tradisional dalam mencukupi +kebutuhan keluarga antara lain pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan +hidup, pemenuhan kebutuhan hidup dengan menerapkan strategi bertahan +hidup, dengan melakukan pekerjaan sampingan baik dibidang laut maupun +bukan laut yaitu bekerja sebagai kuli bangunan atau kuli batu di desa atau +kelurahan lain, menjadi tukang becak, membuka warung kecil disekitar +pantai, kemudian memanfaatkan jaringan sosial (hubungan kekerabatan, +hubungan sosial tetangga) dengan meminjam uang arisan.16 +Skripsi diatas skripsi yang peneliti susun perbedaannya adalah skripsi +diatas mengupas segala bentuk strategi bertahan hidup nelayan tradisional +saja, namun skripsi yang peneliti susun mengupas segala strategi bertahan +hidup dengan memanfaatkan fasilitas yang ada seperti Koperasi yang bisa +dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan tradisional, serta faktor pendorong +16 Yusfredy Ariswandha, Bentuk-Bentuk Strategi Bertahan Hidup Nelayan Tradisional dalam +Mencukupi Kebutuhan Keluarga (Study Deskriptif Nelayan Tradisional di Pantai Pulau Santen +Kelurahan Karangrejo Kecamatan Bayuwangi Kabupaten Bayuwangi), (Jember: Universitas +Jember, 2011), skripsi tidak diterbitkan. 13 +masyarakat nelayan melakukan strategi bertahan hidup yaitu untuk +pemenuhan kebutuhan demi terciptanya kesejahteraan sosial. +Dari beberapa penelitian dan tulisan yang membahas tentang nelayan +tradisional, menurut penulis masihlah sangat dibutuhkan penelitian tentang +nelayan tradisional. Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang baru +karena penelitian ini berpusat di nelayan tradisional dan yang pasti +msayarakat nelayan tradisional mempunyai permasalahan yang kompleks +serta mereka juga bermacam-macam karakter, agama dan sistem +kepercayaan, sehingga dalam berinteraksi, nelayan tradisional memegang +sistem yang berlaku, agar terciptanya suasana yang aman, nayaman dan +tentram. +F. Kajian Teoritik +1. Kesejahteraan Sosial Nelayan +a. Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional +Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang hidupnya +tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan +penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di +pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi +kegiatannya.17 +Dalam UU Nomor 31 tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 1 +disebutkan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya +melakukan penangkapan ikan. Kemudian disebutkan pula nelayan kecil +17Imron, Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya, (Jakarta: PT +Gramedia, 2003), hlm. 28. 14 +adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan +untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal +perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT). +Motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap dalam usaha +perikanan, khususnya perikanan laut, dikenal dengan ungkapan revolusi +biru (blue revolution). Ungkapan ini mengambil analogi dari revolusi +hijau (green revolution) dalam usaha modernisasi di lingkungan +pertanian. Pada dekade 1960-an modernisasi perahu mulai dilakukan, +pertama dengan menambahkan motor pada perahu layar, yang kemudian +berkembang menjadi perahu motor semata-mata.18 +Kebijakan modernisasi perikanan diarahkan untuk meningkatkan +produksi perikanan nasional. Hasil dari peningkatan produktivitas +tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas kesejahteraan kehidupan +nelayan. Dalam menyikapi kebijakan modernisasi perikanan tersebut, +tidak semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan peluang-peluang +yang tersedia.19 +Kemudahan akses hanya dapat dinikmati sebagian kecil nelayan. +Kemampuan kecil nelayan dalam mendayagunakan sumber daya yang +ada ini mendorong terjadinya ketimpangan pemilik alat-alat produksi dan +tingkat kecanggihannya. Faktor inilah yang menjadi ketimpangan +pendapatan di kalangan nelayan. Kondisi mereka tidak mengalami +perubahan yang berarti, dikarenakan alat tangkap mereka berbeda +18 Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, (Bandung: Humaniora Utama +Press, 2000), hlm. 181. +19Ibid., hlm. 181-182. 15 +kualitas, nilai investasi, skala operasi, tipe hubungan kerja, dan tingkat +penggunaan tenaga kerja inilah terjadi dikotomi: nelayan tradisional dan +nelayan modern.20 +Gambaran umum yang pertama kali bisa dilihat dari kondisi +kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan +masyarakat nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas +permukiman. Kampung-kampung nelayan miskin mudah diidentifikasi +dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana +adalah tempat tinggal nelayan tradisional atau nelayan buruh. Sebaliknya, +rumha-rumah yang megah dengan segenap fasilitas yang memadai +mudah dikenal sebagai tempat tinggal pemilik perahu, pegadang +perantara (ikan), atau pedagang ikan berskala bessar, dan pemilik toko.21 +Unit-unit rumah tangga nelayan miskin biasanya ditempati oleh +beberapa keluarga yang masih berkerabat maupun yang tidak berkerabat. +Pembentukan rumah tangga luas hasil modifikasi seperti ini merupakan +salah satu strategi adaptasi mereka dalam menghadapi tekanan-tekanan +kemiskinan. Selain itu, gambaran nelayan miskin lainnya yaitu tingkat +pendidikan anak-anaknya, pola konsumsi sehari-hari, dan tingkat +pedapatannya. Tingkat pendapatan nelayan rendah berbanding lurus +dengan tingkat pendidikan anak-anak yang juga rendah. Banyak anak +20Ibdi., hlm. 182. +21Ibid., hlm. 185. 16 +yang harus berhenti sebelum lulus sekolah dasar, atau kalaupun lulus ia +tidak akan melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama.22 +Tabel 1. Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan +di Kabupaten Rembang 2014 +Sejahtera Total +Pra +No. Kecamatan +Sejahtera +I II III III+ +1 Sumber 8.093 117 406 3.201 33 11.850 +2 Bulu 6.795 150 241 1.892 6 9.084 +3 Gunem 5.581 148 302 1.818 157 8.006 +4 Sale 6.731 73 1.357 4.504 13 12.678 +5 Sarang 8.564 3.000 2.105 4.316 170 18.155 +6 Sedan 8.673 1.355 2.014 3.745 309 16.096 +7 Pamotan 8.516 179 624 5.351 30 14.700 +8 Sulang 7.842 71 187 4.096 22 12.218 +9 Kaliori 6.662 347 295 5.796 120 13.220 +10 Rembang 7.731 1.028 1.493 14.163 1.094 25.689 +11 Pancur 4.080 651 1.048 3.097 92 8.968 +12 Kragan 6.692 2.951 5.465 3.593 630 19.331 +13 Sluke 3.890 752 657 4.078 85 9.462 +14 Lasem 4.664 856 1.029 7.189 337 14.075 +Jumlah 94.514 11.858 17.223 66.839 3.098 193.532 +Sumber: BPMPKB Kabupaten Rembang +b. Strategi Nelayan dalam Mewujudkan Kesejahteraan +Istilah kesejahteraan sosial tidak merujuk pada suatu kondisi yang +baku dan tetap. Istilah ini dapat berubah-ubah karena ukuran sejahtera +atau tidak sejahtera kadang-kadang berbeda antara satu ahli dengan ahli +22Ibid., hlm. 185-186. 17 +lainnya. Pada umumnya, orang yang kaya dan segala kebutuhannya +tercukupi itulah yang disebut orang yang sejahtera. Namun demikian, di +lain pihak orang yang miskin dan segala kebutuhannya tidak terpenuhi +kadang juga dianggap justru lebih bahagia karena tidak memiliki masalah +yang pelik sebagaimana umumnya orang kaya. Artinya, kondisi sejahtera +dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan +sudut pandang yang dipakai. 23 +Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun +2009, bahwa kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan +material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan +mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi +sosialnya. Perspektif pembangunan sosial mencakup kondisi masyarakat +secara komprehensif dengan fokus masyarakat. +Adanya modernisasi di peralatan perikanan khususnya laut, telah +memberikan peningkatan produktivitas perikanan secara lingkup +nasional. Kendati demikian, peningkatan produksi hanya emberikan +keuntungan ekonomis kepada sebagian nelayan kecil, yakni pemilik alat- +alat produksi modern. Sebagian besar nelayan justru tetap dalam bayang- +bayang kehidupan subsistensi dan kemiskinan, khususnya nelayan +tradisional atau nelayan buruh. Kebijakan modernisasi perikanan yang +telah berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini justru meningkatkan +23 Mictahul Huda, Pekerja Sosial dan Kesejahteraan sosial, hlm. 71. 18 +ketimpangan pendapatan, kesenjangan sosial, dan kemiskinan di +kalangan nelayan.24 +Pada dasarnya, ketimpangan sosial dan perangkap kemiskinan yang +melanda kehidupan nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang +kompleks. Faktor-faktor tersebut bukan hanya berkaitan dengan dampak +negatif modernisasi perikanan yang mendorong terjadinya pengurasan +sumber daya laut secara berlebihan, melainkan juga oleh fluktuasi +musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta +akses, dan jaringan perdagangan ikan yang eksplotatif terhadap nelayan +sebagai produsen. Proses demikian masih terus berlangsung hingga kini +dan dampak lanjutan yang sengat terasa oleh nelayan adalah semakin +menurunnya tingkat pendapatan mereka dan sulitnya memperoleh hasil +tangkapan.25 +Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi +kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan. Mulai dari +program bantuan kredit dari Bank Rakyat Indonesia dan bantuan kredit +lainnya. Meskipun demikian, program bantuan kredit ini masih belum +bisa mengatasi kesulitan sosial-ekonomi masyarakat nelayan.26Hal inilah +yang membuat nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan berusaha +untuk bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. +Usaha bertahan hidup masyarakat nelayan tradisional di Desa +Pandangan Wetan adalah tindakan nyata dari serbuan nelayan modern +24 Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, hlm. 182-183. +25Ibdi., hlm. 183. +26Ibid., hlm. 184. 19 +demi memenuhi kebutuhan hidup. Dalam usaha bertahan hidup ada tiga +tindakan manusia yang dilakukan yaitu:27Pertama, tindakan manusia +muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subjek dan dari situasi +eksternal dalam posisinya sebagai objek. Kedua, sebagai subjek, manusia +bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Ketiga, dalam +bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode, serta +perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. +Model survival menurut Leiten (1989) dalam Gutomo Bayu Aji +(1997) memiliki ciri yaitu: +a. Terdapat kecenderungan bagi adanya usaha untuk suatu +jaminan teroenuhinya kebutuhan hidup. +b. Adanya kepercayaan diri pada seseorang terhadap keberadaan +tertinggi atau takdir ketika ada posisi sulit. +c. Berusaha mencari dukungan secara eksternal. Dukungan +eksternal ini maksudnya dukungan dari luar misal dari kerabat +atau tetangga mereka yang berupa moral maupun material. +d. Rumah tangga, desa, kelompok kekerabatan merupakan poin- +poin penting dalam prinsip dan refrensi. Maksudnya hal-hal +yang penting bagi strategi bertahan hidup adalah rumah tangga, +desa, kelompok kekerabatan yang merupakan refrensi dalam +pemenuhan kebutuhan mereka. +27 George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta: CV. Rajawali, +1985), hlm. 46. 20 +e. Bentuk-bentuk kerjasama lain mengambil tempat pada poin- +poin referensi tersebut. Kerjasama demi pemenuhan kebutuhan +seperti menggadai barang demi mendapatkan uang. +Skema dalam unit-unit dasar tindakan bertahan hidup dengan +karakteristik sebagai berikut:28Pertama, adanya individu selaku aktor. +Kedua, aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu. Ketiga, +aktor mempunyai alteratif cara, alat, serta teknik untuk mencapai +tujuannya. Keempat, aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi +situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. +Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak +dapat dikendalikan oleh individu. Misalnya kelamin dan tradisi. +Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma +mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai +tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau +alat. Tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. +Kemampuan inilah yang disebut voluntarisme. Tepatnya adalah +kemampuan individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara +atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai +tujuannya.29 +Oleh sebab itu, tindakan masyarakat nelayan tradisional dalam +memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mulai dari bekerja setiap hari +mencari tangkapan ikan, meskipun banyaknya nelayan modern yang ada. +28 Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer, terj, Yasogama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo +Persada, 2003), hlm. 259. +29George Ritzer,Sosiologi Ilmu Berperadigma Ganda,hlm. 49. 21 +Usaha yang dilakukan nelayan tradisional tidak terjadi begitu saja. Faktor +kondisi serta berbagai faktor lain mempengaruhi tindakan tersebut. +G. Metodologi Penelitian +Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data +dengan tujuan dan kegunaan tertentu.30 Guna mempermudah proses +pengambilan data peneliti menyebutkan metode penelitian ini dalam +beberapa point berikut: +1. Jenis Penelitian +Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah +penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang +ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, +aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara +individu maupun kelompok.31 +Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode deskriptif +yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan +menggambarkanataumelukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian +pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau +sebagaimana adanya.32 Penelitian kualitatif deskripsi dalam penelitian ini +mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial +dan pemikiran dari aktivitas nelayan tradisional maupun informan. +30Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi, (Bandung :Alfabeta, 2014), +hlm.18. +31 R Bogdan dan SK Biklen, “Qualitative Research for Education:An Introduction to theory +and Methods”, dalam M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penenlitian +Kualitatif, (Yogyakarta:Ar-Ruzzmedia,2012), hlm.89. +32 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta:Gadjah Mada University +Press,1995), hlm.63. 22 +2. Penentuan Subyek dan Objek Penelitian +1. Subjek Penelitian +Subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih +informan untuk dijadikan key informan di dalam pengambilan data +lapangan.33 Oleh karena itu, subjek penelitian merupakan salah +satu sumber informasi dalam pengumpulan data di lapangan untuk +mengungkapkan objektifitas permasalahan penelitian. Informan +adalah orang yang dimintai bantuannya untuk memberikan seluruh +informasi yang diketahui berkaitan dengan permasalahan dalam +penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian +adalah nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetanserta +masyarakat Desa Pandangan Wetan pada umumnya serta pihak- +pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini. Adapun subjek +penelitian terdiri dari Bapak Kasmuri, Bapak Rosyid, Bapak Roni, +Bapak Suraikan, dan Mas Andi yang merupakan staf koperasi dan +nelayan tradisional. +2. Objek Penelitian +Objek penelitian merupakan sumber informasi yang +mendukung dalam penelitian ini yang selain dari subjek penelitian. +Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah aktivitas +nelayan tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan mereka +untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. +33 Sukardi, Penelitian Subyek Penelitian, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta, +1995), hlm. 7-8 23 +3. Lokasi Penelitian +Penelitian ini dilaksanakan di daerah pesisi pantai utara yang +memiliki kekayaan laut yang melimpah yang berlokasi di Jawa Tengah, +tidak jauh dari jalur Pantura (Pantai Utara) tepatnya di Desa Pandangan +Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. +4. Teknik Pengambilan Sampel +Sampel adalah bagian atau wakil populasi yang diteliti.34 Teknik +pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik +proposional random sampling, dimana anggota populasi dipilih secara +acak dan dilaksanakan dengan cara undian dari masing-masing sub +populasi yaitu keluarga nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan, +Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang +5. Metode Pengumpulan Data +Pengumpulan data adalah pekerjaan penelitian yang tidak dapat +dihindari dalam kegiatan penelitian karena teknik pengumpulan data +merupakan langkah yang strategis untuk mencapai tujuan pokok +penelitian yaitu mendapatkan data.35 Pada penelitian ini metode +pengumpulan data yang digunakan adalah: +a. Metode Wawancara +Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara +mengadakan tanya jawab langsung dan bertatap muka dengan +34Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka +Cipta, 2008)hlm 109. +35M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur,Metodologi Penenlitian Kualitatif,(Yogyakarta: +Ar-Ruzz Media, 2012), hlm.163-164. 24 +informan.36 Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi- +informasi yang dibutuhkan peneliti. Dalam penelitian ini +wawancara dilakukan dengan melalui wawancara terstruktur +(interview guide). Interview guide ini digunakan agar data tetap +terfokus pada topik dan untuk menghidari keselahan yang tidak +disadari dilakukan oleh peneliti. +Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang +strategi nelayan tradisional dalam menghadapi nelayan modern +untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, serta informasi- +informasi lain yang memungkinkan menggunakan metode +wawancara. Kemudian subyek yang diwawancarai terdiri dari +nelayan tradisional serta pihak-pihak yang terkait yang akan +mendukung penelitian ini. +b. Metode Observasi +Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan +data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati +hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, +benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.37 Observasi +dilakukan dengan teknik non-partisipan yaitu pengamat berada di +36 Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Yogyakarta: LP33ES, +1985), hlm. 145 +37 M.Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur,Metodologi Penenlitian Kualitatif.,hlm.165. 25 +luar subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan +yang mereka lakukan.38 +Metode penilitian ini dilakukan guna memperoleh data +tentang situasi dan kondisi lingkugan masyarakat nelayan +tradisional di Pandangan Wetan. Peneliti terlibat langsung dalam +aktivitas dan peneliti melakukan pengamatan terhadap mereka. +c. Metode Dokumentasi +Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara +membaca dan mengutip dokumen-dokumen yang dipandang +relevan dengan permasalahan yang diteliti.39 +Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pelengkap +yang dibutuhkan peneliti. Dokumentasi ini bisa dalam bentuk +gambar atau foto-foto dan dokumen dari studi kepustakaan dan +dilakukan melalui media elektronik, seperti internet dan lain +sebagainya yang penting untuk mendukung penelitian ini. Sifat +utama data ini tak terbatas ruang dan waktu, sehingga memberi +peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah +terjadi di waktu lampau. +Teknik ini dilakukan guna memperoleh data kesejahteraan +nelayan tradisional, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah +berupa dokumen serta foto-foto aktivitas nelayan tradisional +38 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2002), +hlm.70. +39 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, hlm 204 26 +dalam menangkap ikan. Data dari internet dan data yang lain guna +kelengapan penelitian ini. +6. Analisis Data +Analisis data adalah mengurangi dan mengelola data mentah +menjadi data yang dapat di artikan dan dipahami secara lebih spesifik +serta dapat diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga dari +analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama +atau relatif sama dan tidak bias atau menimbulkan perspektif yng +berbeda-beda.40Analisis data dilakukan dengan tahapan:41 +a. Reduksi Data +Data kualitatif yang telah diperoleh, direduksi agar lebih +mudah digunakan, dipahami dan untuk menggambarkan beragam +tema dan pola. Dalam penelitian ini, proses reduksi dilakukan +dengan menyederhanakan dan mengubah data kualitatif yang telah +diperoleh, dari data mentah diproses menjadi bentuk data yang +matang dan siap untuk disajikan. Data mentah yang di peroleh +kemudian dikelompokan sehingga mudah untuk dianalisis dan +diambil kesimpulan. +b. Penyajian Data +Data disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat +menyampaikan gagasan bahwa data disajikan secara sitematis. +40 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: +Salemba Humanika, 2010), hlm. 158 +41 Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), +hlm. 209. 27 +Penyajian data dilakukan secermat mungkin, yang dilengkapi dengan +tabel, foto dan bagan untuk membantu peneliti dalam memahami +pola yang tepat dalam data, dan untuk menentukan apa yang perlu +ditambahkan dalam analisis. +c. Kesimpulan dan Verifikasi +Setelah data dikumpulkan, direduksi dan disajikan, maka +langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan +dilakukan untuk menemukan inti dari isi penelitian dan makna- +makna yang terkandung. Untuk meyakinkan bahwa kesimpulan yang +diambil adalah benar dan bukan sekedar keinginan peneliti belaka, +serta untuk meyakinkan bahwa semua ketentuan yang digunakan +untuk menarik kesimpulan akhir telah dinyatakan dengan jelas, maka +dilakukan verifikasi. +7. Teknik Keabsahan Data +Melihat dari apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni +bagaimana startegi nelayan tradisional dalam menghadapi nelayan +modern, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sehingga +data yang diperoleh sangat bervariasi dan cukup banyak, untuk itu +peniliti melakukan pemeriksaan kembali data yang sudah diperoleh, +dengan tujuan mendapatkan hasil data yang sesuai dengan apa yang +dibutuhkan oleh peneliti. Validitas data merupakan unsur terperting +dalam penelitian, untuk mengetahui validitas data hasil penelitian maka +peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 28 +penggabungan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber +data yang telah ada.42 Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi +sumber data yaitu data didapat dari sumber yang berbeda-beda dengan +teknik yang sama.43 +8. Tahap-tahap Penelitian +Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berurutan agar +memudahkan dalam melaksanakan penelitian, sebagai berikut: +a. Tahap persiapan, menjadi tahapan awal persiapan penelitian, +mencakup didalamnya persiapan, fokusmasalah, dan peninjauan lokasi +penelitian. +b. Tahap pencarian data, tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh data +yang relevan dengan pokok permasalahan. +c. Tahap pemerikasaan keabsahan data, tahap ini sudah dimulai ketika +peneliti mulai terjun ke lapangan penelitian. +d. Tahap analisis data, analisis data merupakan tahapan yang peneliti +gunakan untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian, sehingga +akan diperoleh hasil dari data-data tersebut. +e. Tahap penarikan kesimpulan, merupakan pernyataan singkat yang +dijabarkan secara tepat dari hasil penelitian atau pembahasan. +42 Sugiono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, +2009), hlm. 83. +43Ibid, hlm. 83. 29 +f. Tahap penyusunan laporan, tahap ini merupakan muara akhir dari +sebuah penelitian. +H. Sistematika Pembahasan +Agar dalam penulisan skripsi ini bisa jelas apa yang terkandung +didalamnya, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan +penulisannya sebagai berikut: +Bab I, dalam bab ini meliputi penegasan judul, latar belakang +masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kegunaan +penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. +Bab II, berisi tentang sejarah Desa Pandangan Wetan, visi dan misi , +struktur organisasi, program kerja, faktor dan kendala dalam menjalankan +program, gambaran umum tentang nelayan tradisional. +Bab III, berisi tentang hasil analisis bagaimana strategi kehidupan +nelayan tradisional dalam menghadapi nelayan modern yang lebih unggul di +segala aspek. +Bab IV, dalam bab ini merupakan penutup dari skripsi, yang terdiri +dari kesimpulan hasil penelitian, rekomendasi kepada nelayan masyarakat, +serta kata penutup dari peneliti. 74 +BAB IV +PENUTUP +Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai +Kesejahteraan Sosial Nelayan Tradisional di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan +Kragan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan +sebagai berikut: +A. Kesimpulan +1. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang hidupnya tergantung +langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan +ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, +sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. +2. Masyarakat nelayan di desa-desa Pantai utara jawa menghadapi +persoalan yang sama. Persoalan yang dihadapi nelayan yaitu +jangkauan berlayar, biaya yang dikeluarkan, keuntungan apakah setara +dengan biaya yang dikeluarkan, serta tangkapan yang bersaing dengan +nelayan modern. +3. Gaya hidup yang konsumtif dan boros seseorang juga mempengaruhi +keefektifan dalam penggunaan uang untuk kebutuhan sehari-hari. +Dalam hal ini, masyarakat nelayan di Desa Pandangan Wetan +mempunyai gaya hidup yang konsumtif dan boros. Pola kehidupan +inilah yang membuat para nelayan di Desa Pandangan Wetan terus +mengalami keterpurukan ekonomi. Selain itu, masih ada permasalahan 75 +yang dihadapi oleh nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan yaitu +modal, alat tangkap, hasil tangkapan dan penghasilan. +4. Koperasi merupakan salah ssatu lembaga usaha yang berbadan hukum +yang diakui di Indonesia seperti halnya BUMN/BUMD, Perseroan +Terbatas (PT). Ciri utama yang membedakan koperasi dengan +lembaga-lembaga usaha tersebut adalah pada prinsip dasarnya yang +tidak semata-mata mencari keuntungan ekonomi, melainkan justru +peran sosial yang diutamalan dalam menjalankan kegiatannya. +5. KUD dapat memberikan pemodalan kepada nelayan yang ada di Desa +Pandangan Wetan. Satu pihak KUD dinilai menjadi lembaga alternatif +bagi masyarakat nelayan untuk memperoleh akses modal, teknologi +penangkapan maupun barang kebutuhan sehari-hari dengan hargau +terjangkau, namun di lain pihak KUD berbasis anggota dinilai masih +belum mampu melayani masyarakat nelayan tradisional yang ada di +Desa Pandangan Wetan. Dalam hal ini nelayan di Desa Pandangan +Wetan mempunyai solusi meminjam modal dari teman dekat mereka. +6. Masih adanya penggunaan alat tangkap ikan yang telah dilarang oleh +pemerintah, membuat para nelayan tradisional di Pandangan Wetan +resah, karenan mengganggu mereka dalam penangkapan ikan dan +merusak ekosistem laut. Dalam hal ini solusinya yaitu adanya sosilisasi +dan pengawasan dari dinas perikanan. Selama ini peran dari Dinas +Perikanan Kabupaten Rembang belum maksimal dan belum terlihat. 76 +7. Musim ikan yang tidak selalu berpihak kepada nelayan tradisional di +Desa Pandangan Wetan, membuat mereka mencari solusi untuk +memenuhi kebutuhan sehari-hari. Musim ikan tentunya sangat +berpengaruh terhadap penghasilan nelayan. Terkadang musim ikan +banyak dan terkadang musim ikan sepi. Dalam menangani hal ini, +nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan tetap melaut namun +tidak jauh dari bibir pantai, karena nelayan akan mengalami kerugian. +Hal ini dilakukan meskipun musim ikan lagi sepi, karena untuk +memenuhi kebutuhan ketika sehari-hari. +8. Penghasilan nelayan tradisional tidaklah tetap disebabkan musim ikan +yang kadang banyak kadang sepi dan cuaca yang berubah-ubah. +Kondisi ini mengakibatkan pengahasilan nelayan tradisional di Desa +Pandangan Wetan tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. +Kondisi musim ikan yang lagi sepi berakibat turunnya penghasilan +nelayan tradisional di Desa Pandangan Wetan dan hal ini diperparah +dengan adanya cuaca yang ekstrim. Solusi yang dapat mengatasi +masalah ini adalah dengan menggadai atau menjual barang-barang +mereka, mencari pekerjaan di darat dan meminta istri mereka untuk +bekerja sebagai buruh dipasar atau mencari kerang agar bisa dijual atau +dikonsumsi 77 +B. Saran +1. Gaya hidup yang konsumtif dan boros pada nelayan di Desa +Pandangan Wetan harus berubah agar tidak mengalami keterpurukan +ekonomi dan kesejahteraan mereka terangkat. +2. Peran Koperasi Unit Desa (KUD) harus lebih ditingkatkan. Koperasi +Unit Desa (KUD) sebagai wadah nelayan dalam pemenuhan kebutuhan +harus memberikan akses permodalan, teknologi penangkapan maupun +barang kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau. Ketika ada +bantuan untuk nelayan, KUD harus membagi dengan rata tanpa ada +tebang pilih. +3. Pengawasan dan sosilisasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Rembang +untuk tindakan pencegahan penggunaan alat tangkap ikan yang telah +dilarang oleh pemerintah. +4. Masyarakat nelayan di Desa Pandangan Wetan harus mencari +pekerjaan di darat ketika penghasilan menurun dan jangan menjual +atau menggadai barang-barang pribadi, karena ketika menjual atau +menggadai barang-barang pribadi akan muncul massalah baru. 78 +DAFTAR PUSTAKA +Refrensi Buku: +Arif Satria, Ekologi Politik Nelayan, Yogyakarta: LKIS, 2009. +Basrowi dan Suwandi, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Jakarta: Rineka Cipta, +2008. +Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penenlitian Kualitatif, +Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012. +Enni Hardiati, Organisasi sosial Lokal Dan Modal sosial Menuju Keberdayaan +Masyarakat, Yogyakarta: B2P3KS Press, 2012. +George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: CV. +Rajawali, 1985. +Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta:Gadjah Mada +University Press,1995. +Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, +Jakarta: Salemba Humanika, 2010. +Imron, Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya, Jakarta: PT +Gramedia, 2003. +Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, +2002. +Iswandi, Garis Tepi Masyarakat Melayu Riau: Potret Marjinalisasi Ekonomi +Nelayan Melayu di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, +Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Yogyakarta: Universitas Islam +Negeri Sunan kalijaga, 2015. skripsi tidak diterbitkan. 79 +Kusnadi, Jaminan Sosial Nelayan, Yogyakarta: LKIS, 2007. +Kusnadi, Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Sosial, Yogyakarta: LKIS, 2008. +Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial, Bandung: Humaniora +Utama Press, 2000. +Margaret Poloma, Sosiologi Kontemporer, terj, Yasogama, Jakarta: PT. Raja +Grafindo Persada, 2003. +Masri Singarimbun, Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Yogyakarta: +LP33ES, 1985. +Mictahul Huda, Pekerja Sosial dan Kesejahteraan sosial: Yogyakarta: Pustaka +Pelajar, 2009. +Moh. Khizrul Azzam, Etos Kerja Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Kaliuntu, +Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuba Jawa Timur, Yogyakarta: +Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012. skripsi tidak +diterbitkan. +Mullay, dalam buku Miftachul Huda, Ilmu Kesejahteraan Sosial: Paradigma dan +Teori, Yogyakarta: Samudra Biru, 2012. +Nining Sumarsih, Strategi Survive Buruh Bangunan (Studi Kasus Buruh +Bangunan di Masyarakat Pegunungan Prambanan, Dusun Mlakan, +Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, +Yogyakarta), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. +skripsi tidak diterbitkan. +R Bogdan dan SK Biklen, “Qualitative Research for Education:An Introduction to +theory and Methods”, dalam M.Djunaidi Ghony dan Fauzan 80 +Almanshur, Metodologi Penenlitian Kualitatif, Yogyakarta:Ar- +Ruzzmedia, 2012. +Soetomo, Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka, Yogyakarta: +Pustaka Pelajar, 2012. +Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Desertasi, Bandung : +Alfabeta, 2014. +Sugiono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, Bandung: Alfabeta, Cetakan Kelima, +2009. +Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: +Rineka Cipta, 2008. +Sukardi, Penelitian Subyek Penelitian, Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP +Yogyakarta, 1995. +Tim Pemberdayaan Masyarakat Pesisir PSKP Jember, Strategi Hidup Masyarakat +Nelayan, Yogyakarta: LKIS, 2007. +Refrensi Internet: +https://www.rembang.kab.go.id diakses pada tanggal 30 April 2016. +https://www.sosiologimenulis.blogspot.co.id diakses pada tanggal 30 April 2016. +Refrensi Dokumen +Dokumen Kecamatan Kragan, diambil tanggal 13 April 2016. +Dokumen Desa Pandangan Wetan diambil pada tanggal 5 April 2016 +Dokumen Desa Pandangan Wetan diambil tanggal 5 April 2016 81 +Dokumen KUD Kragan, diambil pada 10 Mei 2016 +Dokumen KUD Kragan, diambil pada 10 Mei 2016 +Kecamatan Kragan Dalam Angka 2010 +Kecamatan Kragan dalam angka 2010 +Observasi pada tanggal 25 Maret 2016 +Observasi pada tanggal 25 Maret 2016 +Observasi pada tanggal 25 Maret 2016 +Refrensi Wawancara: +Wawancara dengan Pak Roni nelayan, pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Mas Andi, warga pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Pak Roni nelayan, pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Bapak Rosyid, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei 2016. +Wawancara dengan Bapak Suraikan nelayan, pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Mas Roni, warga pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Pak Agus Ketua KUD Kragan, pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Mas Andi , warga pada tanggal 10 Mei 2016 +Wawancara dengan Bapak Suraikan nelayan, pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Pak Agus, Ketua KUD Kragan pada tanggal 10 Mei 2016 +Wawancara dengan Bapak Kasmuri, Nelayan Tradisional pada tanggal 20 Mei +2016. 82 +Wawancara dengan Mas Andi, warga pada tanggal 10 Mei 2016 +Wawancara dengan Bapak Suraikan nelayan, pada tanggal 10 Mei 2016 +Wawancara dengan Mas Supardi, nelayan tradisional, pada tanggal 24 Juni 2016 +Wawancara dengan Bapak Rosyid, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei 2016. +Wawancara dengan Bapak Kasmuri, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei +2016. +Wawancara dengan Mas Supardi, nelayan tradisional pada tanggal 24 juni 2016 +Wawancara denga Bapak Suraikan nelayan, pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Pak Roni nelayan, pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Mas Andi, warga pada tanggal 7 September 2016 +Wawancara dengan Pak Agus, Ketua KUD Kragan pada tanggal 10 Mei 2016. +Wawancara dengan Mas Andi, warga pada tanggal 7 September 2016 +Wawancara dengan Bapak Rosyid, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei 2016. +Wawancara dengan Bapak Kasmuri, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei +2016. +Wawancara dengan Bapak Rosyid, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei 2016 +Wawancara dengan Bapak Kasmuri, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei +2016. +Wawancara dengan Bapak Roni, pada tanggal 10 Mei 2016 +Wawancara dengan Bapak Kasmuri, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei +20166. +Wawancara dengan Bapak Kasmuri, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei +2016. 83 +Wawancara dengan Bapak Rosyid, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei 2016 +Wawancara dengan Bapak Kasmuri, nelayan tradisional pada tanggal 20 Mei +2016. +Wawancara dengan Bapak Roni, nelayan pada tanggal 10 Mei 2016. LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP +A. Identitas Diri +Nama : Ahmad Syakir +Tempat/Tgl. Lahir : Rembang, 16 Agustus 1991 +Alamat : Pandangan Wetan RT 10 RW 03, Rembang +Nama Ayah : Zainul Ahyar +Nama Ibu : Siti Umanah +Email : hetsaker@gmail.com +No.HP : 0857-2582-0988 +B. Riwayat Pendidikan +1. Pedidikan Formal +a. SDN V Pamotan, Lulus 2003 +b. SMPN 2 Kragan, Lulus 2006 +c. SMKN 1 Rembang, Lulus 2009 +C. Prestasi/Penghargaan +Belum ada. +D. Pengalaman Organisasi +1. MAPALASKA (Mahasiswa Pecinta Alam) UIN Sunan Kalijaga +Yogyakarta. +2. KRY (Keluarga Rembagn Yogyakarta) +3. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Interview Guide +Ketua Koperasi +1. Peran apa saja yang dilakukan KUD Kragan dalam mengatasi +permasalahan yang dihadapi nelayan tradisional? +2. Bagaimana pandangan KUD Kragan terhadap kesejahteraan sosial? +Nelayan Tradisional +1. Apa yang menyebabkan permasalahan tersebut muncul? +2. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh nelayan tradisional? +3. Bagaimana cara mengatasi permalahan tersebut? +4. Bagaimana sistem bertahan hidup neleyan tradisional dalam memenuhi +kebutuhan sehari-hari? +Tokoh Masyarakat Desa Pandangan Wetant. +1. Bagaimana keadaan nelayan tradisional disini? +2. Apakah nelayan tradisional mampu bertahan di tengah persaingan dengan +nelayan modern? +3. Bagaimana bisa seperti itu? +Masyarakat Desa Krambilsawit. +1. Bagaimana budaya nelayan tradisional disini? +2. Apakah permasalahan yang dihadapi cukup rumit? Foto-Foto Penilitian +Menyiapkan Jaring +Pembuatan Kapal Tradisional Nampak Kumpulan Kapal Nelayan Tradisional +Jaring Penangkap Ikan Sertifikat-sertifikat diff --git a/raw/dinassosial.surabaya.go.id_berita-detail_karang-werda-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-lansia.md b/raw/dinassosial.surabaya.go.id_berita-detail_karang-werda-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-lansia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b65bc87031634053404dcc55e154e47ed2631aeb --- /dev/null +++ b/raw/dinassosial.surabaya.go.id_berita-detail_karang-werda-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-lansia.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://dinassosial.surabaya.go.id/berita-detail/karang-werda-serahkan-bantuan-kursi-roda-untuk-lansia +title: "Dinas Sosial Kota Surabaya" +domain: dinassosial.surabaya.go.id +crawl_date: 2026-03-27 02:44:42 +source_type: government +quality_score: 69 +is_priority: false +--- + +# Dinas Sosial Kota Surabaya + +Informasi/Berita Jl. Arief Rahman Hakim no. 131 - 133 Surabaya Karang Werda Serahkan Bantuan Kursi Roda Untuk Lansia Website Terkait BERITA DAN INFORMASIs IKUTI KAMI Informasi/Berita Karang Werda Serahkan Bantuan Kursi Roda Untuk Lansia + + + + + 29 Juni 2021 17:22:05 + + UMUM + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Meskipun masih dalam suasana pandemi, tidak menyurutkan karang werda sebagai sebuah wadah untuk  menampung kegiatan para lansia di masing-masing kelurahan di kota surabaya    untuk peduli dan berbagi d alam Rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke-25. Pada selasa, 29 Juni 2021, sejumlah perwakilan pengurus melakukan kegiatan anjangsana dan bakti sosial ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Griya Werda jambangan.  Menurut Kusnariyadi, Ketua Karang werda kelurahan Kalirungkut sekaligus salah seorang penggagas kegiatan ini, dipilihnyaUnit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Griya Werda sebagai tujuan  anjangsana dan bakti sosial karena dapat dijadikan tempat pembelajaran bagi anggotanya agar dalam usia yang sudah lanjut ini, senantiasa bersyukur masih diberikan kesempatan menikmati hidup bersama keluarga. Berbeda dengan mereka yang saat ini ditampung di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Griya Werda, yang sudah tidak memiliki keluarga lagi, kalaupun ada keluarganya, mereka tidak mau menerima. Lebih lanjut dikatakan bahwa hal ini sejalan dengan momentum  HLUN 2021 yang mengambil tema 'lansia bahagia bersama keluarga'. Selain daripada itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan empati sosial bagi anggota Karang Werda untuk peduli sesama, khususnya kepada para lansia yang kurang beruntung dan terlantar sehingga harus ditampung di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Griya Werda. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan bantuan vitamin dan obat2an ringan, serta  alat bantu mobilitas lansia berupa kursi roda dan tongkat jalan. Kepala UPTD Griya Werda, Septarti Hendartini, menyambut baik kegiatan yang diprakarsai oleh karang werda dan menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut, terutama alat bantu, menurutnya sangat bermanfaat guna mendukung mobilitas para lansia yang setiap pagi diajak keluar kamar masing-masing  untuk mengikuti senam pagi secara rutin di halaman panti. "Terbukti melalui senam lansia dapat membantu meningkatkan kesehatan secara fisik dan mental, sehingga mengurangi risiko terhadap penyakit kronis serta berbagai gangguan mental yang sering terjadi pada lansia, apalagi di masa pandemi ini," pungkasnya Kegiatan anjang sana dan bakti sosial dilanjutkan ke Panti Tresna Werdha Hargo Dedali, pengurus panti menyampaikan apresiasi kegiatan yang dilakukan Karang Werda dan berharap semoga ini menjadi momentum bagi kita semua untuk terus mambagikan kebaikan. diff --git a/raw/dinassosial.surabaya.go.id_info-detail_jenis-jenis-bantuan-sosial.md b/raw/dinassosial.surabaya.go.id_info-detail_jenis-jenis-bantuan-sosial.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4bea17f9dadf43d97284b161495274308053b844 --- /dev/null +++ b/raw/dinassosial.surabaya.go.id_info-detail_jenis-jenis-bantuan-sosial.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://dinassosial.surabaya.go.id/info-detail/jenis-jenis-bantuan-sosial +title: "Dinas Sosial Kota Surabaya" +domain: dinassosial.surabaya.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:31:44 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Dinas Sosial Kota Surabaya + +Informasi/Berita Jl. Arief Rahman Hakim no. 131 - 133 Surabaya Jenis-jenis Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Bantuan Pangan Non Tunai Bantuan Sosial Tunai Bantuan beras PPKM 2021 Program Indonesia Pintar Penerima Bantuan Iuran Website Terkait BERITA DAN INFORMASIs IKUTI KAMI Informasi/Berita Jenis-jenis Bantuan Sosial + + + + + 18 Agustus 2021 10:00:58 + + BANSOS + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Program Keluarga Harapan PKH adalah program bantuan sosial untuk keluarga miskin. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Sosial untuk membantu mengetasi kemiskinan.  Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin. Dengan PKH keluarga miskin dengan kriteria yang telah ditentukan akan mendapat bantuan dana pada periode tertentu.  PKH adalah bantuan yang membantu keluarga miskin memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,perawatan, dan pendampingan.  Komplementaritas KPM PKH meliputi Lansia, Ibu hamil, Balita, Disabilitas, dan anak sekolah, jika tidak ada komponen tersebut, bantuan PKH akan dihentikan. Indeks dan faktor penimbang Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2021 (Rp)/Tahun Kategori Ibu Hamil/Nifas                                     : Rp. 3.000.000,- Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun          : Rp. 3.000.000,- Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat      : Rp. 900.000,- Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat   : Rp. 1.500.000,- Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat   : Rp. 2.000.000,- Kategori Penyandang Disabilitas berat         : Rp. 2.400.000,- Kategori Lanjut Usia                                              : Rp. 2.400.000,- Bantuan Pangan Non Tunai BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah program bantuan sosial untuk keluarga miskin yang berupa bahan pangan yang meliputi Karbohidrat, protein nabati, protein hewani dan vitamin/mineral.Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial ini disalurkan secara nontunai.  Tujuan program Sembako adalah Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas,dan administrasi, dan Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Bantuan Sosial Tunai Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kemensos Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bantuan beras PPKM 2021 Bantuan beras PPKM 2021 menjadi salah satu jenis bantuan yang disalurkan kepada masyarakat oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan diberikan guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan beras dilakukan Kemensos dengan bermitra bersama Bulog. Program Indonesia Pintar Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6 - 21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin: pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam/musibah. PIP merupakan bagian dari penyempurnaan program Bantuan Siswa Miskin (BSM). 1. Peserta didik SD/MI/Paket A mendapatkan Rp. 450.000,-/tahun; 2. Peserta didik SMP/MTs/Paket B mendapatkan Rp. 750.000,-/tahun; 3. Peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp. 1.000.000,-/tahun. Detil jumlah untuk kelas akhir di setiap jenjang dapat dibaca di Petunjuk pelaksanaan PIP Kemendikbud Tahun 2016. Penerima Bantuan Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. diff --git a/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_giat-layanan-dukungan-psikososial-bagi-warga-terdampak-banjir-di-gor-otista.md b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_giat-layanan-dukungan-psikososial-bagi-warga-terdampak-banjir-di-gor-otista.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d7dc859313fef8e21575ea1e2418bde495aba9c4 --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_giat-layanan-dukungan-psikososial-bagi-warga-terdampak-banjir-di-gor-otista.md @@ -0,0 +1,8411 @@ +--- +url: https://dinsos.jakarta.go.id/berita/giat-layanan-dukungan-psikososial-bagi-warga-terdampak-banjir-di-gor-otista +title: "Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista - Dinas Sosial DKI Jakarta" +domain: dinsos.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:16:30 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista - Dinas Sosial DKI Jakarta + +Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi anak-anak dan ibu-ibu terdampak banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, Rabu (5/3). Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai upaya membantu pemulihan kondisi psikologis para pengungsi yang masih berada di tempat penampungan sementara. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan bahwa LDP dirancang untuk memberikan dukungan emosional dan sosial kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu-ibu. "Banjir tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis. Melalui LDP ini, kami memberikan pendampingan psikososial agar mereka dapat lebih tenang sebelum beraktifitas seperti sediakala," ujar Premi. Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak bermain, ada sesi mendongeng, dan kegiatan kreatif lainnya untuk mengurangi trauma akibat banjir. Sementara itu, para ibu mendapatkan sesi konseling serta edukasi mengenai manajemen stres dan strategi pemulihan pascabencana. Dengan diadakannya LDP, diharapkan warga terdampak banjir, terutama anak-anak dan ibu-ibu, dapat pulih lebih cepat dari dampak psikologis akibat bencana. "Kami berharap layanan ini bisa membantu mereka kembali bangkit, menjalani kehidupan dengan lebih optimis, dan memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan ke depan," pungkasnya. Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista + Pusdatin: 05 Mar 2025 19:25 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri kegiatan Layanan Dukungan Psikososial (LDP) bagi anak-anak dan ibu-ibu terdampak banjir di GOR Otista, Jakarta Timur, Rabu (5/3).  +   + Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai upaya membantu pemulihan kondisi psikologis para pengungsi yang masih berada di tempat penampungan sementara.   +   + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari, menjelaskan bahwa LDP dirancang untuk memberikan dukungan emosional dan sosial kepada masyarakat terdampak bencana, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu-ibu.   +   + "Banjir tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis. Melalui LDP ini, kami memberikan pendampingan psikososial agar mereka dapat lebih tenang sebelum beraktifitas seperti sediakala," ujar Premi.   +   + Dalam kegiatan ini, anak-anak diajak bermain, ada sesi mendongeng, dan kegiatan kreatif lainnya untuk mengurangi trauma akibat banjir. Sementara itu, para ibu mendapatkan sesi konseling serta edukasi mengenai manajemen stres dan strategi pemulihan pascabencana.   +   + Dengan diadakannya LDP, diharapkan warga terdampak banjir, terutama anak-anak dan ibu-ibu, dapat pulih lebih cepat dari dampak psikologis akibat bencana.  +   + "Kami berharap layanan ini bisa membantu mereka kembali bangkit, menjalani kehidupan dengan lebih optimis, dan memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan ke depan," pungkasnya. + + + Berita Utama + + Lihat Semua Berita + + + + + + + + + + + Operasi Bina Tertib Praja 2026: Petugas Gabungan Tertibkan Trotoar di Sejumlah Ruas Jalan + 10 Mar 2026 12:02 + + + 76 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Pasar Minggu, Dievakuasi Petugas Sudinsos Jaksel + 10 Mar 2026 08:41 + + + 205 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) + 03 Mar 2026 16:30 + + + 147 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menjadi salah satu Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 + 03 Mar 2026 19:43 + + + 183 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Februari 2026 + 25 Feb 2026 20:04 + + + 373 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Usulan Pembaruan DTSEN + 23 Feb 2026 17:00 + + + 349 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Januari 2026. + 13 Feb 2026 14:10 + + + 899 + + + + + + + + + + Bantuan Sosial KAJ, KLJ dan KPDJ Tahun 2026 + 02 Feb 2026 17:13 + + + 3909 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial dan Alat Kontak Layanan Dukungan Psikososial kepada Warga Terdampak di Cengkareng dan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat + 24 Jan 2026 07:11 + + + 580 + + + + + + + + + + Ketua Majelis Nasional Republik Korea Kunjungi PSBR Taruna Jaya 1 + 23 Jan 2026 14:18 + + + 225 + + + + + + + + + + Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial + 21 Jan 2026 16:09 + + + 347 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Sosial di Lima Wilayah Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir + 13 Jan 2026 19:00 + + + 534 + + + + + + + + + + Kepala Dinsos DKI Jakarta Menyerahkan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu Kepada 316 Orang Pegawai + 02 Jan 2026 15:25 + + + 674 + + + + + + + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Laksanakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan + 07 Jan 2026 00:00 + + + 877 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ Bulan Desember + 24 Dec 2025 17:07 + + + 3219 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa bersama Srikandi Jakarta Gelar Pemasangan Anting bagi Anak Perempuan + 24 Dec 2025 12:27 + + + 724 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Wijaya Kusuma + 23 Dec 2025 20:00 + + + 396 + + + + + + + + + + Musprov ke-7 IPSM DKI Perkuat Kolaborasi Sosial di Jakarta + 23 Dec 2025 11:33 + + + 310 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 Kategori Informatif + 22 Dec 2025 19:26 + + + 378 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan bagi Penyintas Kebakaran di Kapuk Muara + 22 Dec 2025 19:08 + + + 382 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ibu + 22 Dec 2025 14:46 + + + 316 + + + + + + + + + + Warga Binaan Dinsos DKI Gelar Christmas Carol di Kawasan Sarinah + 19 Dec 2025 19:45 + + + 518 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 1 Raih Prestasi di Kejuaraan Pencak Silat KONI Jakarta Timur Ke-3 + 19 Dec 2025 15:00 + + + 400 + + + + + + + + + + Panen Lele di PSBL Harapan Sentosa 4 Jadi Sarana Rehabilitasi dan Kemandirian Warga Binaan + 19 Dec 2025 13:54 + + + 320 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Bela Negara + 19 Dec 2025 12:58 + + + 378 + + + + + + + + + + Forum CSR DKI - Joyday Ice Cream mengajak anak PSAA PU 1, Nobar Zootopia 2 + 18 Dec 2025 20:30 + + + 325 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Satgas P3S + 18 Dec 2025 09:10 + + + 399 + + + + + + + + + + Kondisi Kesehatan Sudah Stabil,, PSBI Bangun Daya 2 Pulangkan Warga Binaan Asal Bandung + 16 Dec 2025 16:01 + + + 517 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Gelar Kegiatan Hidroponik untuk WBS + 16 Dec 2025 15:09 + + + 316 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Kejati Kerja Sama Penerapan Keadilan dan Kerja Sama + 16 Dec 2025 13:37 + + + 343 + + + + + + + + + + Monev Triwulan IV 2025, Dinsos DKI Dorong Capaian P3DN + 15 Dec 2025 15:35 + + + 460 + + + + + + + + + + PM UILS Duren Sawit, Dukuh, dan LBK Malaka Ikuti Giat Edukatif dan Rekreatif di Ragunan + 15 Dec 2025 15:00 + + + 426 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakarta Pusat Gelar Pengenalan Lingkungan bagi PM UILS di TMII + 15 Dec 2025 13:54 + + + 321 + + + + + + + + + + Sebanyak 14 Warga Binaan PSBI Bangun Daya 2 Dipulangkan ke Daerah Asal + 15 Dec 2025 13:23 + + + 384 + + + + + + + + + + PMI Jakarta Pusat Beri Penghargaan Kemanusiaan, Kepala Dinsos DKI Raih Humanitarian Excellence Award + 14 Dec 2025 15:00 + + + 350 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Hadirkan Kepedulian Sosial dalam Momen Natal + 13 Dec 2025 20:49 + + + 296 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Perkuat Peran Pilar Sosial dan Gotong Royong Menuju Indonesia Emas + 13 Dec 2025 18:22 + + + 335 + + + + + + + + + + 20 Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Mengikuti rangkaian Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 + 12 Dec 2025 20:15 + + + 297 + + + + + + + + + + Wagub Rano Ajak Lansia Binaan Panti Dinsos Nonton Agak Laen : Menyala Pantiku + 11 Dec 2025 22:49 + + + 339 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan Inspiratif dalam Knowledge Management Awards 2025 + 10 Dec 2025 20:00 + + + 383 + + + + + + + + + + Transjakarta - Dinsos DKI Dorong Kemandirian Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur + 10 Dec 2025 17:07 + + + 321 + + + + + + + + + + Dorong Binaan Tata Masa Depan, PSBR Taruna Jaya 1 Gelar FGD Kebijakan Pendampingan Karir + 10 Dec 2025 12:38 + + + 421 + + + + + + + + + + Monitoring ke TAS Arutala, Kadis Sosial Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak + 10 Dec 2025 11:36 + + + 484 + + + + + + + + + + Binaan dan Pelaku Usaha Disabilitas Ikuti Edukasi Keuangan serta Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan + 09 Dec 2025 18:41 + + + 353 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Rob di Kepulauan Seribu + 09 Dec 2025 17:50 + + + 435 + + + + + + + + + + Nandang Akhirnya Dipulangkan, PSBL HS 3 Laksanakan Reunifikasi dengan Keluarga di Surabaya + 09 Dec 2025 14:28 + + + 307 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesiapsiagaan, Dinsos DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 09 Dec 2025 14:27 + + + 500 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Tata Kelola Melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan SK + 08 Dec 2025 15:35 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Baznas DKI Perkuat Kerja Sama Program Sosial Berkelanjutan + 08 Dec 2025 15:18 + + + 355 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan 2025 + 08 Dec 2025 14:08 + + + 546 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI, Danantara,& BNI Dorong Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Disabilitas + 08 Dec 2025 13:11 + + + 460 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berkomitmen Wujudkan Jakarta Jadi Kota Inklusif + 07 Dec 2025 20:18 + + + 349 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Marunda + 07 Dec 2025 19:00 + + + 308 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 06 Dec 2025 18:36 + + + 382 + + + + + + + + + + Perkuat Layanan Pengaduan, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat + 05 Dec 2025 15:45 + + + 715 + + + + + + + + + + Selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 + 03 Dec 2025 15:12 + + + 760 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 03 Dec 2025 21:15 + + + 9308 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Distribusikan Kartu ATM kepada Penerima Baru Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ + 02 Dec 2025 13:33 + + + 5382 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa Jalani Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman RI + 02 Dec 2025 13:31 + + + 446 + + + + + + + + + + BPBD DKI Gelar Pelatihan Evakuasi Aman bagi Disabilitas di PSBL HS 2 + 02 Dec 2025 08:34 + + + 559 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Borong 6 Medali di Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat 2025 + 02 Dec 2025 08:14 + + + 636 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA PU 3 Ukir Prestasi Nasional di Ajang JNPS #2 + 01 Dec 2025 20:59 + + + 448 + + + + + + + + + + HUT ke-54 KORPRI: ASN Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa + 01 Dec 2025 10:58 + + + 531 + + + + + + + + + + Pelepasan Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera + 01 Dec 2025 10:27 + + + 842 + + + + + + + + + + Dukung Mobilitas Disabilitas, Pemprov DKI Bagikan Kartu Layanan Gratis Transportasi + 01 Dec 2025 09:59 + + + 1147 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan Wujud Kolaborasi Pemberdayaan Seni dan Sosial di Jakarta + 30 Nov 2025 13:56 + + + 557 + + + + + + + + + + Dari Panti ke Podium Nasional, Atlet PSAA PU 1 Raih Juara! + 30 Nov 2025 12:55 + + + 462 + + + + + + + + + + Gulkarmat DKI Jakarta Latih Warga Binaan PSBL HS 2 Cegah Kebakaran + 30 Nov 2025 10:48 + + + 547 + + + + + + + + + + Meresahkan Warga, Satgas P3S Jangkau ODGJ Dirujuk ke RSKD Duren Sawit + 28 Nov 2025 13:32 + + + 699 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 27 Nov 2025 11:33 + + + 912 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 26 Nov 2025 21:30 + + + 28 + + + + + + + + + + DWP Dinas Sosial Raih Penghargaan Suporter Terbaik pada POR DWP DKI Jakarta 2025 + 27 Nov 2025 08:49 + + + 621 + + + + + + + + + + Santunan Yatim dan Dhuafa di JIC, Dinsos Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial + 26 Nov 2025 08:34 + + + 563 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan November + 25 Nov 2025 21:32 + + + 3208 + + + + + + + + + + Perkuat Edukasi Pencegahan Perundungan, Sudin Sosial Jakarta Pusat Laksanakan Program 4S di SDN Kampung Bali 01 + 25 Nov 2025 10:14 + + + 592 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 24 Nov 2025 19:00 + + + 71 + + + + + + + + + + Tinjau PSBK Harapan Jaya, Kadis Sosial DKI Pastikan Layanan Sosial hingga Fasilitas di Panti Optimal + 24 Nov 2025 14:07 + + + 603 + + + + + + + + + + Jakarta Teguhkan Komitmen Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak + 22 Nov 2025 21:14 + + + 379 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bakti 1 Berkontribusi dalam Pameran Internasional Plastics & Rubber Exhibition 2025 + 22 Nov 2025 10:11 + + + 423 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Hadiri Deklarasi Jaga Jakarta + 21 Nov 2025 15:47 + + + 655 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 21 Nov 2025 08:49 + + + 754 + + + + + + + + + + Askesra DKI Temu Jajaran Kepala Panti, Beri Arahan Perkuat Koordinasi dan Optimalkan Layanan Sosial + 20 Nov 2025 21:14 + + + 607 + + + + + + + + + + Gubernur Lantik Pejabat Baru, Fokuskan Penguatan Layanan dan Respons Publik + 20 Nov 2025 21:08 + + + 379 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Kebakaran di Ciracas + 20 Nov 2025 10:40 + + + 592 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 19 Nov 2025 19:07 + + + 39 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan Warga Terdampak Banjir di Dua Kelurahan + 19 Nov 2025 13:57 + + + 670 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berikan Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 19 Nov 2025 13:37 + + + 351 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Dampingi Gubernur dalam Audiensi KPAI Terkait Pelaksanaan Anugerah KPAI 2025 + 18 Nov 2025 20:17 + + + 486 + + + + + + + + + + Kurasi UMKM Binaan Dinsos DKI Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Produk + 18 Nov 2025 19:32 + + + 586 + + + + + + + + + + Pastikan Layanan Berjalan Optimal, Wagub DKI Tinjau Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta Utara + 18 Nov 2025 14:10 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pemulangan 100 PPKS ke Jawa Barat dan Jawa Tengah + 18 Nov 2025 12:11 + + + 501 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Benhil + 18 Nov 2025 08:13 + + + 502 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Setu, Sudin Sosial Jaktim Lakukan Penanganan dan Koordinasi Lintas Lembaga + 17 Nov 2025 15:01 + + + 679 + + + + + + + + + + Bubhak One Band Tampil di Acara Semarak Bazar Lokal Jakarta Entrepreneur di Taman Cattleya + 17 Nov 2025 13:31 + + + 409 + + + + + + + + + + Kebakaran di Manggarai Selatan, Sudinsos Jaksel Pastikan Bantuan Tersalurkan + 17 Nov 2025 11:49 + + + 495 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 17 Nov 2025 10:54 + + + 611 + + + + + + + + + + Semarak Angklung di Bundaran HI, 1000 Lansia Tampilkan Ekspresi Musikal dalam 15th World Angklung's Day + 16 Nov 2025 16:44 + + + 703 + + + + + + + + + + PT Trias Indra Saputra Selenggarakan DUO Day 2025, Empat Warga Binaan PSBD BB 1 Ikuti Pengenalan Dunia Kerja + 15 Nov 2025 21:10 + + + 506 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Lanjutkan Penguatan Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial + 15 Nov 2025 10:44 + + + 621 + + + + + + + + + + Dukungan Psikososial Diberikan bagi Siswa SMAN 72, Pemerintah Pastikan Proses Pemulihan Berjalan Optimal + 13 Nov 2025 18:19 + + + 786 + + + + + + + + + + PSBK Harapan Jaya Pertemukan Warga Binaan dengan Keluarga Setelah Lima Tahun Terpisah + 12 Nov 2025 19:03 + + + 421 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 12 Nov 2025 18:05 + + + 87 + + + + + + + + + + Bulan Dana PMI 2025, Dinas Sosial DKI Jakarta Sumbang Rp120 Juta + 12 Nov 2025 13:54 + + + 651 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 12 Nov 2025 11:09 + + + 295 + + + + + + + + + + Tagana DKI Gelar Rapat Kerja, Optimalkan Peran Strategis dalam Penanganan Bencana + 11 Nov 2025 19:54 + + + 680 + + + + + + + + + + P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Bantu Lansia Terlantar Sebatang Kara Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Nov 2025 15:53 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan FIB UI Gelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Maria Ulfah Santoso + 11 Nov 2025 14:42 + + + 448 + + + + + + + + + + Gelar Rapim, Kadis Sosial Tekankan Sinergisitas dan Profesionalisme Aparatur + 11 Nov 2025 14:07 + + + 374 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Luncurkan Inovasi Digital “PEDANG ASIK” + 11 Nov 2025 12:03 + + + 738 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Rumah Roboh di Pegangsaan + 10 Nov 2025 20:09 + + + 485 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional + 10 Nov 2025 13:14 + + + 563 + + + + + + + + + + Wamenkes Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Lansia di PSTW Budi Mulia 3 + 09 Nov 2025 10:49 + + + 491 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Grogol Utara dan Cipete + 09 Nov 2025 09:26 + + + 663 + + + + + + + + + + Atlet PSBNRW CB Raih Prestasi di POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI 2025 Jakarta + 07 Nov 2025 15:43 + + + 582 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Berikan Bantuan untuk Rumah Terdampak Longsor di Bintaro + 07 Nov 2025 14:39 + + + 449 + + + + + + + + + + 58 Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta Resmi Dilantik, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Responsif + 07 Nov 2025 13:39 + + + 1847 + + + + + + + + + + Gelar FGD, Dinsos DKI Optimalkan Profesionalisme dan Legitimasi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Publik + 07 Nov 2025 09:39 + + + 437 + + + + + + + + + + Koperasi Konsumen Dharma Sosial Gelar Audiensi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta + 06 Nov 2025 19:24 + + + 464 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Pimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Sungai Lebak Bulus + 04 Nov 2025 18:16 + + + 733 + + + + + + + + + + Job Fair Disabilitas di TIM, Dinsos DKI Fasilitasi 36 Warga Binaan Sosial + 04 Nov 2025 12:31 + + + 585 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Branding dan Desain Kemasan bagi Pelaku Usaha Binaan Jakpreneur + 01 Nov 2025 08:23 + + + 509 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Gelar Bimtek Khusus + 31 Oct 2025 14:39 + + + 696 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Jakarta Selatan + 31 Oct 2025 13:50 + + + 770 + + + + + + + + + + Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 + 30 Oct 2025 16:29 + + + 4653 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Gelar Program 4S di SMPN 60 Jakarta, Ajak Siswa Cegah Perundungan + 30 Oct 2025 14:15 + + + 632 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Ajak WBS Refreshing dan Bersosialisasi di Taman Herbal Insani + 29 Oct 2025 10:55 + + + 560 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda + 28 Oct 2025 14:33 + + + 660 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan Oktober + 24 Oct 2025 21:26 + + + 1756 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Audiensi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia + 27 Oct 2025 11:37 + + + 622 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan 11 ABF untuk Penyandang Disabilitas + 26 Oct 2025 17:26 + + + 796 + + + + + + + + + + Dua Warga Binaan Disabilitas PSBNRW Cahaya Batin Raih Gelar Sarjana + 23 Oct 2025 13:19 + + + 589 + + + + + + + + + + Pegawai Dinsos DKI Ikuti Seminar Kesehatan, Bahas Kanker Serviks dan Tumor Rongga Mulut + 22 Oct 2025 14:19 + + + 555 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Lakukan Reunifikasi Tiga Warga Binaan Sosial + 17 Oct 2025 21:01 + + + 546 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bekali 220 PJLP dengan Pemahaman Akuntabilitas Keuangan dan Etika Pelayanan + 17 Oct 2025 20:46 + + + 798 + + + + + + + + + + WBS Dinsos DKI Kembali Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RSJ. Dr.Soeharto Heerdjan + 17 Oct 2025 08:33 + + + 543 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Penjaringan + 16 Oct 2025 15:44 + + + 764 + + + + + + + + + + Cegah Penyakit Tidak Menular, Dinsos DKI Gelar Pemeriksaan Kesehatan (CKG) bagi Pegawai PJLP + 16 Oct 2025 14:30 + + + 717 + + + + + + + + + + Terima Kunjungan KPRI FEB Universitas Andalas Koperasi Dharma Sosial Berbagi Pengalaman Pengelolaan Inspiratif + 16 Oct 2025 13:34 + + + 601 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Salurkan Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan Timur + 15 Oct 2025 13:40 + + + 666 + + + + + + + + + + Miles Films Ajak Anak PSAA Putra Utama 3 Nonton Bareng Film Rangga dan Cinta + 15 Oct 2025 08:32 + + + 635 + + + + + + + + + + Binaan PSAA Putra Utama 2 Tunjukkan Prestasi dalam Ujian Kenaikan Tingkat Pencak Silat di Padepokan TMII + 14 Oct 2025 11:41 + + + 552 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Kebakaran di Pengadegan + 13 Oct 2025 15:31 + + + 578 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos DKI Resmi Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2022 + 13 Oct 2025 13:43 + + + 679 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Raih Banyak Prestasi dalam Turnamen Fourfeo Futsal + 13 Oct 2025 10:35 + + + 581 + + + + + + + + + + Lenovo Indonesia Dukung Pendidikan Melalui Pemberian Laptop dan Pelatihan Microsoft Office untuk Sekolah dan PSAA PU 3 + 12 Oct 2025 11:57 + + + 892 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RKSD Duren Sawit + 11 Oct 2025 20:21 + + + 534 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Pengadegan, Pancoran + 11 Oct 2025 18:05 + + + 677 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Optimalisasi Peran Karang Taruna, PSM, dan FKLU di Kepulauan Seribu + 11 Oct 2025 17:55 + + + 682 + + + + + + + + + + Belajar dari Jakarta, Dinsos Sulawesi Tengah Kunjungi Panti Sosial Dinsos DKI Jakarta + 10 Oct 2025 14:36 + + + 609 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Evaluasi dan Pembentukan Pengurus Pelopor Perdamaian Periode 2025–2027 + 09 Oct 2025 11:34 + + + 658 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 08 Oct 2025 17:58 + + + 250 + + + + + + + + + + Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Tinjau Fasilitas dan Layanan Sosial di PSBD Budi Bhakti 1 + 08 Oct 2025 15:43 + + + 784 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar Tak Berdaya di Kawasan Taman Jaipong Dirujuk ke RS + 08 Oct 2025 14:38 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Badan Usaha Tahun 2025 + 08 Oct 2025 12:21 + + + 506 + + + + + + + + + + Kunjungi PSBNRW Cahaya Batin, Komisi E DPRD DKI Puji Program dan Prestasi Warga Binaan + 07 Oct 2025 19:35 + + + 541 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Tingkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Implementasi Mini Kompetisi E-Purchasing + 06 Oct 2025 18:07 + + + 664 + + + + + + + + + + Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel, Dinsos DKI Gelar Kegiatan Pemahaman Konsolidasi dan Kontrak Payung + 06 Oct 2025 15:52 + + + 574 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Tangani Penyandang Disabilitas yang Ditemukan Berendam di Kali Kebon Bawang + 06 Oct 2025 11:10 + + + 547 + + + + + + + + + + Menuju Layanan Sosial Berbasis Data, Dinsos DKI Jakarta Hadirkan SIPANSOS di Jakarta Innovation Award 2025 + 03 Oct 2025 11:13 + + + 701 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Kebakaran di Kelurahan Tangki + 02 Oct 2025 19:19 + + + 519 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 01 Oct 2025 19:23 + + + 0 + + + + + + + + + + Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial untuk Perkuat Peran Garda Terdepan dalam Rehabilitasi Sosial + 01 Oct 2025 15:56 + + + 625 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila + 01 Oct 2025 14:12 + + + 565 + + + + + + + + + + Bergerak Cepat pada Kebakaran Taman Sari, Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen Layanan Psikososial + 30 Sep 2025 17:28 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Gelar Pelatihan Desain Kemasan dengan Canva untuk Pendamping Jakpreneur + 30 Sep 2025 14:28 + + + 493 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Taman Sari + 29 Sep 2025 08:47 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Hadirkan Band Binaan Panti Sosial di Acara Jaga Jakarta Penuh Warna + 29 Sep 2025 08:18 + + + 613 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Kembali Nenek Asih dengan Keluarganya + 26 Sep 2025 19:59 + + + 816 + + + + + + + + + + Marwah, Korban Kekerasan Anak, Dipulangkan ke Keluarga Usai Jalani Perawatan di PSBG Belaian Kasih + 26 Sep 2025 19:08 + + + 707 + + + + + + + + + + Seputar Informasi Bantuan Sosial + 26 Sep 2025 18:13 + + + 866 + + + + + + + + + + Selamat HUT ke-65 Karang Taruna + 26 Sep 2025 16:22 + + + 904 + + + + + + + + + + Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Bulan September 2025 Mulai Disalurkan + 26 Sep 2025 15:18 + + + 6500 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Moskow + 25 Sep 2025 20:39 + + + 569 + + + + + + + + + + Gubernur Jakarta Resmikan Remodeling Gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 + 25 Sep 2025 20:33 + + + 628 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 24 Sep 2025 19:42 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyintas Kebakaran di Cilincing + 24 Sep 2025 16:53 + + + 652 + + + + + + + + + + WBS Panti Sosial Bangun Daya BB 1 Ikuti Spirit Of Wipro Run 2025 + 23 Sep 2025 17:11 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Libatkan Lansia dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Lansia + 23 Sep 2025 13:41 + + + 534 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar dengan Kondisi Kesehatan Menurun, Dirujuk ke RS + 22 Sep 2025 17:27 + + + 541 + + + + + + + + + + Bubhak One Band dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Meriahkan HUT PMI ke-80 + 19 Sep 2025 16:30 + + + 655 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 09 Sep 2024 16:06 + + + 794 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Rapat Raksasa Ikada ke-80 + 19 Sep 2025 15:48 + + + 882 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Ekonomi, Dinsos Jaktim Gelar Pelatihan Usaha untuk Masyarakat Pra Sejahtera + 19 Sep 2025 14:00 + + + 638 + + + + + + + + + + Delapan Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ikut JITEX 2025, Yuk Kepoin Produknya dan Lariskan! + 18 Sep 2025 18:29 + + + 577 + + + + + + + + + + Dinsos DKI jakarta Laksanakan LDP dan Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran di Senen + 18 Sep 2025 15:49 + + + 596 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 17 Sep 2025 17:17 + + + 0 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kemandirian, PSBR Taruna Jaya 1 Jalin Kemitraan dengan PT Magfood Amazy Internasional + 16 Sep 2025 14:03 + + + 510 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Dua Kelurahan + 15 Sep 2025 18:07 + + + 475 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Karang Taruna Sepakat Aktifkan SKKT sebagai Posko #JagaJakarta + 15 Sep 2025 18:00 + + + 1087 + + + + + + + + + + PSBL HS 1 Pulangkan 18 Warga Binaan Sosial ke Daerah Asal + 13 Sep 2025 09:33 + + + 596 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Muskel Data Pergantian Antar Waktu Penerima Bansos PKD 2025 di 267 Kelurahan + 12 Sep 2025 14:05 + + + 834 + + + + + + + + + + Karya Musik Warga Binaan Sosial Dapat Apresiasi di Jakarta Orchid Extravaganza 2025 + 11 Sep 2025 14:04 + + + 543 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 10 Sep 2025 17:58 + + + 0 + + + + + + + + + + Satgas P3S Dinas Sosial dan Sudin Sosial DKI Jakarta Resmi Terima Pin dan Sertifikat "Program Jantung Sosial" + 10 Sep 2025 10:29 + + + 847 + + + + + + + + + + Tagana jakarta Barat Gelar Peningkatan Kapasitas SDM di Puncak Halimun Camp + 09 Sep 2025 13:38 + + + 682 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBG Belaian Kasih Sukses Raih Prestasi di PERPAPROV 2025 + 09 Sep 2025 10:43 + + + 510 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Jakarta Perkuat Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial dan Ketahanan Kota + 06 Sep 2025 14:04 + + + 773 + + + + + + + + + + Sekda DKI Kunjungi Dinas Soial, Pastikan Layanan Sosial Berjalan Optimal + 04 Sep 2025 19:55 + + + 513 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Keterampilan Jakpreneur Disabilitas Lewat Pelatihan Barista + 29 Aug 2025 18:57 + + + 581 + + + + + + + + + + PSBD BB 1 Ajak 152 Warga Binaan Nikmati Hiburan di Ancol + 27 Aug 2025 20:37 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 27 Aug 2025 19:39 + + + 0 + + + + + + + + + + Meriahkan HUT ke-80 RI, DWP Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Ragam Lomba + 27 Aug 2025 15:55 + + + 570 + + + + + + + + + + Semarak Lomba dan Panggung Gembira Warnai Perayaan Kemerdekaan di PSBD Budi Bhakti 1 + 27 Aug 2025 12:02 + + + 401 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Aug 2025 19:59 + + + 709 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Koordinasi Pelaksanaan UGB dan PUB + 22 Aug 2025 19:29 + + + 519 + + + + + + + + + + IDGAI dan FKG UI Gelar Pengabdian Masyarakat "Senyum Sehat Anak Indonesia" di PSAA Putra Utama 1 + 22 Aug 2025 19:20 + + + 394 + + + + + + + + + + Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax, Dinsos DKI Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran + 22 Aug 2025 18:10 + + + 486 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Baking bagi Binaan Jakpreneur + 22 Aug 2025 13:43 + + + 380 + + + + + + + + + + Kini aduan terkait pelayanan dan permasalahan sosial bisa dilaporkan langsung ke Dinas Sosial DKI Jakarta + 21 Aug 2025 18:33 + + + 867 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Bimtek Petugas Pengelola SIKS-NG, Perkuat Pemahaman Tentang DTSEN & Aplikasi SIKS-NG + 21 Aug 2025 14:05 + + + 841 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 20 Aug 2025 19:34 + + + 0 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Gelar Forum Kolaborasi dan Funfest untuk Perkuat Dukungan Pemuda Rentan + 20 Aug 2025 15:06 + + + 485 + + + + + + + + + + FGD Tata Kelola Kelembagaan Karang Taruna Dorong Peran Pemuda di Era Kota Global + 18 Aug 2025 19:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL Harapan Sentosa 2 Ikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI + 18 Aug 2025 19:25 + + + 356 + + + + + + + + + + Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 + 17 Aug 2025 12:46 + + + 399 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Lanjutan Perkuat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat di DKI Jakarta + 16 Aug 2025 09:55 + + + 460 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 13 Aug 2025 20:10 + + + 0 + + + + + + + + + + Mengamen Hingga Tengah Malam, Satgas P3S Jakbar Tegur Secara Persuasif Ibu-Anak ini + 13 Aug 2025 13:47 + + + 362 + + + + + + + + + + PSBD Budi Bhakti 2 Fasilitasi Reunifikasi WBS dengan Keluarga Setelah Satu Tahun Terpisah + 13 Aug 2025 08:57 + + + 400 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos Dinsos DKI Jakarta Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 + 12 Aug 2025 17:23 + + + 436 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu ODGJ Meresahkan Warga Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Aug 2025 14:01 + + + 697 + + + + + + + + + + Sekda DKI dan Wali Kota Jakpus Jadi Saksi Pernikahan Pasangan Disabilitas + 09 Aug 2025 14:04 + + + 430 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berikan Kartu ATM Kepada Penerima Manfaat Baru Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ + 08 Aug 2025 22:48 + + + 2899 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 06 Aug 2025 20:31 + + + 0 + + + + + + + + + + Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas + 06 Aug 2025 15:16 + + + 502 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan di Dua Wilayah Terdampak Kebakaran + 05 Aug 2025 13:09 + + + 428 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Lewat Edukasi Kebersihan + 05 Aug 2025 11:15 + + + 1254 + + + + + + + + + + Utamakan Standar Mutu dan Kelayakan, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 04 Aug 2025 16:21 + + + 645 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Katarak, PSTW Budi Mulia 3 Gelar Skirining Bersama RS Setia Mitra + 02 Aug 2025 18:56 + + + 327 + + + + + + + + + + 58 WBS PSBR TJ 2 Jalani VCT HIV-AIDS Bersama Puskesmas Bakti Jaya + 02 Aug 2025 16:19 + + + 412 + + + + + + + + + + WBS PSBG Belaian Kasih Rayakan HAN 2025 Bersama Save The Children + 02 Aug 2025 16:14 + + + 435 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Karang Taruna di Tambora + 31 Jul 2025 13:51 + + + 480 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - BP3MI DKI Jakarta Bantu Pemulangan Korban Penyaluran TKI Ilegal ke Sigi + 31 Jul 2025 08:26 + + + 480 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Jul 2025 19:01 + + + 0 + + + + + + + + + + Bersama Gulkarmat Cengkareng, Petugas PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Sosialisasi Mitigasi Kebakaran + 30 Jul 2025 15:00 + + + 351 + + + + + + + + + + Sinergi Dukcapil - PSBI Bangun Daya 2 Pengecekan Biometrik, Permudah Reunifikasi Warga Binaan + 30 Jul 2025 14:14 + + + 422 + + + + + + + + + + Dukung Pemulihan Psikososial, PSBL HS 2 Kenaikan Lingkungan Publik Kepada WBS + 30 Jul 2025 13:40 + + + 390 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 3 Ikuti Puncak Hari Anak Nasional ke-41 di Ragunan + 30 Jul 2025 10:55 + + + 345 + + + + + + + + + + PMR Jepang dan PMI Jakbar Kunjungi PSBD Budi Bhakti 2, Dorong Kepedulian Penyandang Disabilitas + 29 Jul 2025 18:32 + + + 401 + + + + + + + + + + PSTW Budhi Mulia 1 Peringati Tahun Baru Islam 1447 H dengan Semangat Menebar Kebaikan + 29 Jul 2025 14:29 + + + 383 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Pademangan Utara + 28 Jul 2025 13:34 + + + 578 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Talk Show dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bersama FKUI + 28 Jul 2025 08:16 + + + 338 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 25 Jul 2025 21:40 + + + 763 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Jul 2025 19:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Gebyar Muharam & Peringatan HAN, DWP Dinsos Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim + 27 Jul 2025 10:53 + + + 302 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Kaki palsu untuk 10 Warga Penyandang Disabilitas + 26 Jul 2025 18:37 + + + 391 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Kapasitas LKS Lewat Kolaborasi dan Penguatan SDM + 25 Jul 2025 17:56 + + + 499 + + + + + + + + + + Dinsos Jakarta Timur Salurkan Alat Bantu Fisik untuk Penyandang Disabilitas di 10 Kecamatan + 25 Jul 2025 17:25 + + + 629 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Distribusikan Alat Bantu Dengar bagi Warga Penyandang Disabilitas + 25 Jul 2025 11:48 + + + 380 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan Kuliner UMKM, Dinsos DKI dan PT. Jaya Fermex Gelar Baking Demo di Jakarta Selatan + 25 Jul 2025 11:41 + + + 409 + + + + + + + + + + Selamat Hari Anak Nasional + 23 Jul 2025 13:54 + + + 438 + + + + + + + + + + UMKM Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar di Acara WARTALKS 2025 + 23 Jul 2025 13:35 + + + 391 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Dorong Inklusi Pendidikan bagi Anak Disabilitas + 23 Jul 2025 11:00 + + + 669 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Anak, Dinsos DKI Gelar Layanan Psikososial di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 19:28 + + + 365 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk 400 Warga Terdampak Kebakaran di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 18:39 + + + 361 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Warga, Sudin Sosial Jakpus Latih 150 Peserta dan Salurkan Bantuan Usaha + 22 Jul 2025 15:57 + + + 331 + + + + + + + + + + Rayakan Hari Anak Nasional, PSBG Belaian Kasih Ikuti Nobar Film Jumbo di CGV + 22 Jul 2025 15:29 + + + 357 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 4 Berhasil Pertemukan Lansia Terlantar dengan Keluarga + 22 Jul 2025 14:00 + + + 1284 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dampingi Wagub Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen di Bukit Duri, Jakarta Selatan + 20 Jul 2025 19:03 + + + 319 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan 94 Hearing Aid hingga Juli 2025 + 20 Jul 2025 14:46 + + + 475 + + + + + + + + + + Pelatihan Kuliner dan Kewirausahaan, Dinsos DKI dan UNJ Dorong Kemandirian Ekonomi + 18 Jul 2025 13:54 + + + 364 + + + + + + + + + + Cahaya Batin Band Tampil Memukau di International Fire Fighters Day 2025 + 17 Jul 2025 19:27 + + + 275 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Dini Kebakaran + 17 Jul 2025 14:07 + + + 302 + + + + + + + + + + Wujudkan Lansia Bahagia, PSTW BM 1 Gelar Panen Sayur dan Ikan Bersama + 17 Jul 2025 14:00 + + + 261 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan + 17 Jul 2025 13:45 + + + 702 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 16 Jul 2025 17:37 + + + 0 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Berikan 37 Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas + 16 Jul 2025 14:49 + + + 407 + + + + + + + + + + Bersama DWP DKI Jakarta, Binaan PSAA Putra Utama 1 Rekreasi Keliling Museum di Kota Tua + 16 Jul 2025 10:17 + + + 346 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakpus Distribusikan Ratusan Alat Bantu Fisik Kepada Penyandang Disabilitas + 15 Jul 2025 19:04 + + + 814 + + + + + + + + + + Tampilkan Potensi WBS, Panser Band PSBR Taruna Jaya 2 Ramaikan PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:57 + + + 538 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kualitas Pengasuhan, PSAA Putra Utama 3 Gelar Pelatihan untuk Pendamping dan PJLP + 15 Jul 2025 08:36 + + + 361 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Angkat Seni Bela Diri Tradisional di PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:27 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial jaktim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Makasar + 14 Jul 2025 17:12 + + + 360 + + + + + + + + + + Anak Binaan Panti Sosial, Rayakan 10 Muharam dengan Kegiatan Edukatif dan Rekreatif + 14 Jul 2025 16:03 + + + 373 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Malaka Sari + 12 Jul 2025 19:52 + + + 571 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL HS 2 Tampilkan Tarian Nusantara di Acara Soul of Youth 2025 TMII + 12 Jul 2025 19:46 + + + 386 + + + + + + + + + + Band "Bubhak One" WBS PSBD Budi Bhakti 1 Tampil Memukau di Event PRJ @025 + 12 Jul 2025 19:39 + + + 336 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Suku Dinas Sosial Jakut Selamatkan 7 PPKS dalam Operasi Gabungan Bersama Satpol PP + 10 Jul 2025 19:43 + + + 422 + + + + + + + + + + DWP Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Pelatihan Rangkaian Bucket Jelang Lomba Tingkat Provinsi + 10 Jul 2025 14:54 + + + 329 + + + + + + + + + + PSBLHS 2 Laksanakan Asesmen dan Skrining ISPDS untuk 40 WBS + 10 Jul 2025 14:45 + + + 358 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Salurkan 10 Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang DIsabilitas + 10 Jul 2025 11:45 + + + 490 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 09 Jul 2025 19:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Hadapi Tantangan Sosial, Pekerja Sosial Didorong Tingkatkan Kapasitas dan Perluas Jejaring + 08 Jul 2025 15:54 + + + 557 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Banjir di Gor Makasar + 08 Jul 2025 14:58 + + + 471 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Pimpin Apel Siaga Penanganan Banjir di Pinggir Kali Ciliwung + 08 Jul 2025 13:48 + + + 338 + + + + + + + + + + Tinjau GOR Makasar, Kadis Sosial DKI Pastikan Penanganan Bantuan Banjir Berjalan Optimal + 07 Jul 2025 16:03 + + + 374 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jakarta Barat + 07 Jul 2025 14:17 + + + 377 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Pusat + 07 Jul 2025 10:10 + + + 410 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Empat Kelurahan + 06 Jul 2025 19:44 + + + 758 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 06 Jul 2025 13:00 + + + 554 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati + 05 Jul 2025 18:23 + + + 415 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Pascakebakaran, Sudin Sosial Jakpus Berikan Layanan Dukungan Psikososial + 04 Jul 2025 18:42 + + + 335 + + + + + + + + + + Kunjungan ke Pusdatin Kemensos RI, Dinsos DKI Sinergi Data dan Teknologi Optimalkan Pelayanan + 04 Jul 2025 16:01 + + + 816 + + + + + + + + + + Jeffry, Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Pelatihan Barista di PPKD Jakarta Barat + 04 Jul 2025 08:17 + + + 341 + + + + + + + + + + Serah Terima Gedung Baru PSBR TJ 1, Dinsos DKI - KOICA Perkuat Layanan Rehabilitasi bagi Pemuda Rentan + 03 Jul 2025 11:48 + + + 497 + + + + + + + + + + Semester I 2025, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 1.984 Alat Bantu Fisik + 03 Jul 2025 11:25 + + + 416 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 02 Jul 2025 21:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Temu Wagub DKI, Jajaran Dinsos Paparkan Program Strategis 2025 dan Proyeksi 2026 + 01 Jul 2025 19:16 + + + 736 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Rekreasi dan Pelepasan Kelas XII di Puncak + 01 Jul 2025 17:33 + + + 411 + + + + + + + + + + PPPIJ Gelar Parade Karnaval dan santunan Anak Yatim Semarakan Tahun Baru Islam 1447 H + 01 Jul 2025 15:57 + + + 373 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Penyakit, PSBG Belaian Kasih dan Puskesmas Kalideres Gelar Skrining Kesehatan WBS + 01 Jul 2025 11:35 + + + 351 + + + + + + + + + + Selamat Tahun Baru Hjriah + 27 Jun 2025 11:28 + + + 348 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi WBS, PSBL Harapan Sentosa 2 Terapkan Experiential Learning di Alam Terbuka + 26 Jun 2025 17:45 + + + 383 + + + + + + + + + + Asah Potensi Atletik, WBS PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Sparing Bersama NPC Jakarta Timur + 26 Jun 2025 17:33 + + + 334 + + + + + + + + + + Silaturahmi Pengurus DWP Dinsos DKI, Momentum Perkenalan dan Sinergi Program + 26 Jun 2025 16:10 + + + 408 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 26 Jun 2025 15:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Bangun Kemandirian dan Kepercayaan Diri, 25 Penerima Manfaat UILS Koja Ikuti Bimbingan Rekreasi + 26 Jun 2025 15:04 + + + 425 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Segera Mencairkan Bansos KLJ,KPDJ, dan KAJ Bulan Juni + 25 Jun 2025 20:41 + + + 400 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesadaran Emosional, WBS PSAA PU 3 Hadiri Kegiatan Literasi Kesehatan Mental + 25 Jun 2025 19:26 + + + 333 + + + + + + + + + + Berbagi Cinta untuk Sesama, 100 Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Charity Event Kolaboratif + 25 Jun 2025 19:19 + + + 374 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kekeluargaan, PSAA Putra Utama 2 Selenggarakan dan Lepas Kenang + 25 Jun 2025 19:00 + + + 367 + + + + + + + + + + Dorong Peran Pemuda, Penggunaan Balai Rakyat oleh Karang Taruna Tidak DIkarenakan Retribusi + 25 Jun 2025 13:53 + + + 424 + + + + + + + + + + Kolaborasi dengan PAPDI Jaya, Dinsos DKI Fasilitasi Vaksinasi Influenza Gratis bagi ASN dan PJLP + 25 Jun 2025 13:45 + + + 438 + + + + + + + + + + Hadiri Pelantikan Pengurus BP Lansia, Kadis Sosial DKI Tegaskan Komitmen Perlindungan Lansia + 24 Jun 2025 11:07 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Keceriaan dan Percaya Diri, PSAA PU 1 Ajak Anak Binaan Rekreasi + 23 Jun 2025 09:30 + + + 367 + + + + + + + + + + Bazar UMKM Binaan Jakpreneur Dinas Sosial + 23 Jun 2025 08:30 + + + 498 + + + + + + + + + + Apel Gabungan Pilar Sosial Jakarta Pusat, Wujudkan Sinergi untuk Layanan Sosial yang Inklusif + 22 Jun 2025 16:31 + + + 341 + + + + + + + + + + Bangun Kebersamaan, PSBNRW Cahaya Batin Gelar Outing Seru di Camp Hulu Cai + 22 Jun 2025 16:23 + + + 380 + + + + + + + + + + Selamat HUT Ke-498 Kota Jakarta + 22 Jun 2025 10:53 + + + 516 + + + + + + + + + + Optimalkan Layanan Sosial, Dinsos DKI Kembali Gelar Bimtek bagi Tenaga Kesos + 21 Jun 2025 12:14 + + + 408 + + + + + + + + + + Sambut HUT Ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Pekan Olahraga dan Seni + 20 Jun 2025 21:10 + + + 626 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan PLN Kolaborasi dalam Program Terang Aksara untuk Disabilitas Netra dan Rungu Wicara + 20 Jun 2025 19:02 + + + 465 + + + + + + + + + + Menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta, PSTW BM 1 Adakan Pemeriksaan Kesehatan Lansia + 20 Jun 2025 15:10 + + + 482 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Gelar Pelatihan Seni Inklusif + 19 Jun 2025 16:11 + + + 537 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos Dibekali Pencegahan dan penanganan Kebakaran + 18 Jun 2025 13:04 + + + 355 + + + + + + + + + + Ziarah Bersama ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata + 17 Jun 2025 21:23 + + + 892 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Sinergi Penanganan PPKS Lewat Kerja Sama Antarprovinsi di Forum FKD-MPU 2025 + 17 Jun 2025 11:35 + + + 415 + + + + + + + + + + 16 Warga Binaan PSTW Budi Mulia 1 Ikuti Pembinaan Budidaya Hidroponik + 17 Jun 2025 10:26 + + + 323 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan ITACA Gelar Pelatihan Baby Massage untuk Disabilitas Netra + 16 Jun 2025 15:52 + + + 465 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Gelar Sosialisasi Hukum untuk Cegah Perilaku pada Remaja + 16 Jun 2025 10:19 + + + 659 + + + + + + + + + + Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Tampil di Jakarta Future Festival 2025 + 15 Jun 2025 09:54 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kompetensi TKSK, Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas + 14 Jun 2025 12:41 + + + 555 + + + + + + + + + + Temu Jajaran Sudin Sosial jaktim, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergitas dan Integritas + 13 Jun 2025 14:22 + + + 785 + + + + + + + + + + Pembinaan Rohani Tingkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan ODGJ PSBL Harapan Sentosa 1 + 13 Jun 2025 10:14 + + + 341 + + + + + + + + + + PSTW BM 2 Jelambar Gelar Screening Kesehatan PTM dan TBC untuk WBS, PNS, dan PJLP + 13 Jun 2025 09:58 + + + 596 + + + + + + + + + + Sudinsos Jaksel Bantu Pengurusan BPJS Kesehatan Anak 7 Tahun yang Dianiaya Orang Tuanya + 13 Jun 2025 09:42 + + + 508 + + + + + + + + + + Setelah Tujuh Tahun Berpisah, PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Nenek Rohaya dengan Keluarga + 12 Jun 2025 10:50 + + + 560 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 11 Jun 2025 20:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Ibu Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 21:03 + + + 452 + + + + + + + + + + Bersama Pengurus PKK dan DWP, Dinsos DKI Kembali Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 18:28 + + + 392 + + + + + + + + + + Sinergi Dinsos DKI - PT Jaya Fermex, Cetak Wirausaha Kuliner Mandiri Melalui Pelatihan Baking + 10 Jun 2025 18:20 + + + 371 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Sebatang Kara Korban Kebakaran di Kapuk Muara Dirujuk ke Panti + 10 Jun 2025 13:38 + + + 416 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Tangani Penemuan Bayi Terlantar di Mushola Umi Kulsum, Ragunan + 10 Jun 2025 11:21 + + + 434 + + + + + + + + + + Koordinasi Kadis Sosial DKI dengan Wamen PAN-RB Terkait Evaluasi Kinerja ASN dan Inovasi Pelayanan Publik + 09 Jun 2025 12:33 + + + 456 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Bagikan 1.120 Cup Daging Teriyaki untuk Penyintas Kebakaran Kapuk Muara + 09 Jun 2025 10:14 + + + 358 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi + 08 Jun 2025 20:05 + + + 433 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Krukut + 08 Jun 2025 12:57 + + + 356 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat + 07 Jun 2025 20:18 + + + 396 + + + + + + + + + + Raih Prestasi, Koperasi Konsumen Dharma Sosial Dinas Sosial Jadi Koperasi Primer Terbaik versi PKPRI DKI Tahun Buku 2024 + 07 Jun 2025 16:35 + + + 501 + + + + + + + + + + Tinjau Pemotongan Hewan kurban, Kadis Sosial Pastikan Penyaluran Berjalan Adil dan Merata + 07 Jun 2025 14:11 + + + 332 + + + + + + + + + + Penyerahan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 07 Jun 2025 11:16 + + + 453 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinas Sosial DKI Jakarta Ikuti Shalat Iduladha di Masjid Fatahillah Balai Kota + 06 Jun 2025 17:51 + + + 345 + + + + + + + + + + Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan JIC Laksanakan Salat Iduladha dengan Tertib dan Khusyuk + 06 Jun 2025 17:11 + + + 434 + + + + + + + + + + Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat + 05 Jun 2025 17:39 + + + 386 + + + + + + + + + + Enam Anak PSAA PU 2 & 3 Lolos Seleksi Masuk PTN Jalur SNBT & SNBP 2025 + 05 Jun 2025 15:53 + + + 365 + + + + + + + + + + Pilot Proyek KOICA dan Kemensos: 10 Warga Binaan PSBR Taruna Jaya 1 Sukses Masuk Dunia Kerja + 05 Jun 2025 14:12 + + + 496 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 04 Jun 2025 17:49 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial + 04 Jun 2025 17:26 + + + 555 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Jakarta Selatan, Kini Dirawat di PSAA Balita Tunas Bangsa + 04 Jun 2025 15:54 + + + 550 + + + + + + + + + + Disdukcapil DKI Jakarta Lakukan Perekaman Biometrik untuk 34 Warga Binaan Sosial PSBD BB 2 + 04 Jun 2025 13:22 + + + 494 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bakal Hadirkan Layanan Nikah Ramah Disabilitas + 03 Jun 2025 19:53 + + + 456 + + + + + + + + + + Dorong LKS Hadapi Proses Akreditasi, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas + 03 Jun 2025 11:33 + + + 458 + + + + + + + + + + Dijemput dari PSBI Bangun Daya 2, Lutpi Warga Binaan Asal Sukabumi Bertemu Keluarga + 02 Jun 2025 19:26 + + + 408 + + + + + + + + + + Sinergi untuk Kesejahteraan Lansia, Dinsos Hadiri Bakti Sosial HLUN + 31 May 2025 19:24 + + + 505 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Fasilitasi Reunifikasi Warga Jayapura yang Terlantar di Jakarta + 31 May 2025 10:56 + + + 406 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Usaha, DInsos DKI Jakarta Latih UMKM Lewat Pelatihan Non Teknis + 30 May 2025 12:11 + + + 428 + + + + + + + + + + PSAA PU 3 Bersama Puskesmas Duren Sawit Gelar Skrining Kesehatan untuk Anak Asuh dan Pegawai + 28 May 2025 10:17 + + + 499 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Serahkan SK Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta + 28 May 2025 10:13 + + + 610 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 28 May 2025 10:07 + + + 0 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Sudin Sosial Jakpus Gelar Bimtek bagi PSM dan TKSK + 28 May 2025 10:02 + + + 569 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Lakukan Reunifikasi Anak di Bogor, Kini Telah Kembali ke Pelukan Keluarga + 28 May 2025 09:56 + + + 412 + + + + + + + + + + Sinergitas Dinsos-Dinkes, Bahas Program Kesehatan Berkelanjutan bagi Satgas P3S dan Warga Binaan Panti Sosial + 27 May 2025 19:38 + + + 471 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Tekankan Pilar Sosial Garda Terdepan Layanan Sosial + 27 May 2025 19:02 + + + 755 + + + + + + + + + + Apel Pilar-Pilar Sosial Jakarta Barat, Perkuat Sinergi dan Komitmen Layanan Sosial + 27 May 2025 16:43 + + + 375 + + + + + + + + + + Audensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Bahas Percepatan Revitalisasi Masjid Raya JIC + 27 May 2025 16:33 + + + 476 + + + + + + + + + + Raih Dua Penghargaan Sekaligus dalam Pelayanan Publik. Sudin Jaksel Mendapat Predikat Pelayanan Prima dan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) + 27 May 2025 16:02 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 dan PMC KOICA Lakukan Kunjungan ke PPKD untuk Tingkatkan Pembinaan WBS + 27 May 2025 14:21 + + + 367 + + + + + + + + + + Pemkot Jakarta Timur - Dinsos DKI Tindaklanjuti Pemantauan Pengemis Bawa Anak di Klender Baru + 27 May 2025 09:56 + + + 551 + + + + + + + + + + Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Bulan Mei 2025 Telah Dicairkan + 23 May 2025 09:10 + + + 2614 + + + + + + + + + + Inklusi Nyata : Adi Buktikan Penyandang Down Syndrome Bisa Mandiri dan Berdaya + 23 May 2025 14:03 + + + 649 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja dan Penyuluh Sosial, Dinsos DKI Siap Transformasi Layanan Kesos + 23 May 2025 13:36 + + + 464 + + + + + + + + + + Komitmen Dinsos DKI dalam Pengelolaan Data Warga Binaan Sosial Berbasis Digital + 22 May 2025 19:35 + + + 361 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Kepala Dinsos DKI Paparkan Program Inovatif Kepada Menteri Sosial RI + 21 May 2025 21:29 + + + 452 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 21 May 2025 18:57 + + + 0 + + + + + + + + + + Sambut HUT ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan + 21 May 2025 11:09 + + + 386 + + + + + + + + + + Tingkatkan Semangat Kebangkitan, Kadinsos Pimpin Upacara Harkitnas + 01 Jan 1970 00:00 + + + 271 + + + + + + + + + + Ditemukan Terlantar di Terminal, Lansia Asal Kebumen Diselamatkan dan Dirujuk ke Panti Sosial + 19 May 2025 18:59 + + + 696 + + + + + + + + + + Apel Pilar Sosial, Kepala Dinsos DKI Tekankan Sinergi dan Aksi Nyata di Lapangan + 17 May 2025 20:08 + + + 439 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Telah Menyalurkan 431 Alat Bantu fisik + 16 May 2025 16:06 + + + 434 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Cipinang + 14 May 2025 14:16 + + + 360 + + + + + + + + + + Dukung Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Sambut Studi Banding FTI Jepang + 14 May 2025 11:55 + + + 379 + + + + + + + + + + Tinjau Lokasi Puting Beliung di Kalideres, Kadis Sosial DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Terpenuhi + 13 May 2025 16:27 + + + 506 + + + + + + + + + + Warga Binaan sosial Disabilitas Potensial PSBD BB 2 Tampilkan Karya di Bazaar Art & Craft + 10 May 2025 20:22 + + + 439 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Unjuk Karya di Bazaar Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati + 10 May 2025 19:54 + + + 357 + + + + + + + + + + Rapim Perdana, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergi, Inovasi, dan Pembenahan Layanan Sosial + 09 May 2025 14:40 + + + 550 + + + + + + + + + + Gelanggang Remaja Kecamatan + 29 Apr 2025 13:54 + + + 534 + + + + + + + + + + Karang Taruna dapat Menggunakan Gelanggang Remaja Kecamatan untuk Berkegiatan + 09 May 2025 13:39 + + + 410 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan + 08 May 2025 19:08 + + + 483 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Kemandirian Ekonomi dan Masa Depan Sejahtera + 08 May 2025 10:20 + + + 482 + + + + + + + + + + Raih Predikat Pelayanan Prima, Suku Dinas Sosial Jakpus Jadi Bagian Kenaikan Peringkat Jakarta Pusat di Level Nasional + 06 May 2025 08:33 + + + 540 + + + + + + + + + + Tekan Kemiskinan Ekstrem, DKI Jakarta Luncurkan Taman Anak Sejahtera (TAS) untuk Anak Prasejahtera + 05 May 2025 11:30 + + + 842 + + + + + + + + + + Dorong Kegiatan Kepemudaan, Gubernur Pramono Luncurkan Aktivasi Balai Rakyat untuk Kegiatan Karang Taruna + 02 May 2025 20:33 + + + 646 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan dari BBPPKS Bandung atas Capaian Akreditasi LKS dan UPTD Terbanyak di Wilayah Kerja Regional II BBPPKS Bandung + 01 May 2025 14:35 + + + 380 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Apr 2025 20:00 + + + 0 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Skrining Kesehatan + 28 Apr 2025 14:47 + + + 828 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur + 26 Apr 2025 19:23 + + + 378 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Banyak Medali di Kejuaraan Para Renang DKI + 26 Apr 2025 10:32 + + + 390 + + + + + + + + + + FAQ Bantuan KLJ,KPDJ, dan KAJ + 25 Apr 2025 19:46 + + + 623 + + + + + + + + + + Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Pegawai Dinsos DKI Gelar Apel Bersama + 25 Apr 2025 18:55 + + + 390 + + + + + + + + + + Respons Cepat Pemkot Jakpus dan Dinsos DKI untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kelurahan Bungur + 25 Apr 2025 16:37 + + + 346 + + + + + + + + + + Keluarga Besar Werdatama Jaya Dinsos DKI Jakarta Gelar Halal Bi Halal + 24 Apr 2025 18:21 + + + 373 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2025-2030 + 23 Apr 2025 18:28 + + + 898 + + + + + + + + + + Perlengkapan Sekolah untuk 177 Anak PSAA Dinsos DKI sebagai Apresiasi Pasca Ngabuburide + 23 Apr 2025 14:47 + + + 347 + + + + + + + + + + Warga Binaan DIsabilitas Tuna Rungu PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau di Acara "Kartini Masa Kini" + 23 Apr 2025 11:55 + + + 442 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Timur Bantu Nenek Penderita Demensia Dirujuk ke Panti Sosial + 21 Apr 2025 11:33 + + + 473 + + + + + + + + + + Perkuat Kesiapsiagaan, 32 Tagana Muda Jalani Pelatihan di Hutan Kota + 20 Apr 2025 15:23 + + + 502 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kelapa + 19 Apr 2025 14:13 + + + 393 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Komisi E Ajak Anak Panti Nobar Film Edukatif + 18 Apr 2025 18:54 + + + 344 + + + + + + + + + + Dorong Keberfungsian Sosial, PSBD Budi Bhakti 1 Ajak Warga Binaan Rekreasi ke TMII + 18 Apr 2025 12:54 + + + 406 + + + + + + + + + + Wapres Gibran Ajak Anak Asuh Panti Sosial Nonton Film "Jumbo" di Senayan City + 11 Apr 2025 22:00 + + + 735 + + + + + + + + + + Triwulan Pertama 2025, Dinsos DKI Jangkau 1.579 PPKS di Jakarta + 11 Apr 2025 10:17 + + + 3132 + + + + + + + + + + Dorong Motivasi Membaca, Wapres Gibran Ajak Anak Asuh PSAA PU 1 Rekreasi ke Toko Buku + 07 Apr 2025 19:04 + + + 394 + + + + + + + + + + Dinas Sosial dan BAZNAS DKI Gelar Layanan Pijat Gratis di Posko Mudik Lebaran + 01 Apr 2025 19:23 + + + 321 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Lansia Penyintas Kebakaran di Kelurahan Grogol + 29 Mar 2025 15:19 + + + 436 + + + + + + + + + + Aktivasi Gelanggang Remaja Kecamatan bagi Karang taruna + 27 Mar 2025 13:16 + + + 471 + + + + + + + + + + Warga Terdampak Kebakaran di Rawa Terate Dapat Bantuan + 27 Mar 2025 10:19 + + + 423 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan Natura dari Pemkab Temanggung + 26 Mar 2025 20:24 + + + 437 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Grogol + 26 Mar 2025 14:42 + + + 492 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Tugu Selatan + 25 Mar 2025 20:15 + + + 416 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial KLJ, KPDJ, KAJ, serta Alat Bantu Fisik + 25 Mar 2025 14:32 + + + 7592 + + + + + + + + + + Tagana Jakarta Barat Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama + 24 Mar 2025 13:06 + + + 361 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Tekankan Jaga Kerukunan Umat Demi Pembangunan Jakarta + 23 Mar 2025 09:46 + + + 440 + + + + + + + + + + Makanan Khas Betawi yang Wajib Dijadikan Oleh-Oleh Saat Mudik + 22 Mar 2025 09:21 + + + 477 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Menawan dalam Konser Goresan Warna dan Getaran Jiwa + 20 Mar 2025 15:58 + + + 343 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Evakuasi PPKS Terlantar yang Meresahkan Warga di Papanggo + 20 Mar 2025 11:34 + + + 348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir + 18 Mar 2025 17:59 + + + 464 + + + + + + + + + + Tanamkan Nilai Toleransi, Harmoni Ramadhan di Panti Sosial Asuhan Anak Bersama DAAI TV + 15 Mar 2025 11:50 + + + 525 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas, Langkah Menuju Kemandirian Finansial + 13 Mar 2025 14:38 + + + 419 + + + + + + + + + + Ramadhan Ceria di PSAA Balita Tunas Bangsa, Penuh Edukasi dan Eksplorasi + 12 Mar 2025 13:24 + + + 424 + + + + + + + + + + Sinergi Kemendagri - Pemprov DKI, Permudah Akses Dokumen Adminduk Bagi Warga Binaan + 10 Mar 2025 19:47 + + + 426 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan dari IKA UII untuk Korban Banjir Jakarta + 10 Mar 2025 15:50 + + + 438 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Utara Bantu Evakuasi Lansia Terlantar Ke Panti Sosial + 10 Mar 2025 14:06 + + + 647 + + + + + + + + + + Santap Sahur Produk Jakpreneur Dinas Sosial DKI Jakarta + 08 Mar 2025 12:35 + + + 366 + + + + + + + + + + Tim Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinsos DKI Kembali Gelar Giat LDP + 08 Mar 2025 10:14 + + + 447 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Penyintas Banjir Bidara Cina di GOR Otista + 05 Mar 2025 20:55 + + + 477 + + + + + + + + + + Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista + 05 Mar 2025 19:25 + + + 401 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak - anak dan Lansia Terdampak Banjir di Pengadegan + 06 Mar 2025 15:11 + + + 490 + + + + + + + + + + Dapur Umum di Empat Wilayah Bergerak Penuhi Kebutuhan Pagan bagi Warga Terdampak Banjir + 05 Mar 2025 15:00 + + + 868 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Libatkan kampung Siaga Bencana selama Penanganan Banjir + 06 Mar 2025 11:28 + + + 721 + + + + + + + + + + Mensos RI Kunjungi Penyintas Banjir di Cawang dan Cililitan, pastikan Penanganan Banjir Optimal + 06 Mar 2025 10:14 + + + 463 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jaktim dan Jaksel + 04 Mar 2025 13:21 + + + 1116 + + + + + + + + + + Wagub Rano Tinjau Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 03 Mar 2025 15:00 + + + 424 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Kebakaran di Duren Sawit Terpenuhi + 01 Mar 2025 13:59 + + + 329 + + + + + + + + + + RAT Ke-48 Koperasi Dharma Sosial, Ajang Evaluasi dan Penyusunan Program Strategis bagi Anggota + 27 Feb 2025 18:30 + + + 381 + + + + + + + + + + Screening Kesehatan di PSBL HS 2, Upaya Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Menular serta Tidak Menular + 26 Feb 2025 14:53 + + + 371 + + + + + + + + + + Antisipasi Peningkatan PPKS Selama Ramadan, Sudin Sosial Jakpus Gelar Apel Kesiapsiagaan + 21 Feb 2025 12:10 + + + 392 + + + + + + + + + + Tingkatkan Sarana Kegiatan Kepemudaan, Pemprov DKI Resmikan Gedung Baru SKKT Duren Sawit + 18 Feb 2025 15:30 + + + 740 + + + + + + + + + + Persuasif, Satgas P3S Jakut Jangkau ODGJ yang Meresahkan Warga + 14 Feb 2025 19:56 + + + 505 + + + + + + + + + + PRESS RELEASE : Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos RI Berkoordinasi untuk Menjamin Keberlanjutan Penghargaan bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan + 14 Feb 2025 19:25 + + + 582 + + + + + + + + + + Bersama Tim PK3D, Satgas P3S Jakpus Bantu Orang Terlantar dengan Kondisi ‘Total Care’ Dirujuk ke RS + 11 Feb 2025 10:00 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Hadirkan Kelas Kecakapan Hidup untuk Warga Binaan + 04 Feb 2025 15:02 + + + 1348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 30 Jan 2025 08:37 + + + 748 + + + + + + + + + + Suku Dinas Jakpus Salurkan Bantuan Awal bagi Penyintas Kebakaran Mangga Dua Selatan + 22 Jan 2025 15:50 + + + 397 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Pilar Sosial Melalui Ragam Pelatihan + 22 Jan 2025 13:26 + + + 578 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 21 Jan 2025 19:56 + + + 515 + + + + + + + + + + Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Dinsos DKI Jakarta, Berlangsung Penuh Sukacita + 17 Jan 2025 11:54 + + + 545 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Lanjutan Untuk Penyintas Kebakaran, di Kebon Kosong + 16 Jan 2025 16:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Komitmen Jalankan Program CSR, 10 Perusahaan Raih Penghargaan Padmamitra Awards 2024 + 16 Jan 2025 14:29 + + + 1476 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 15 Jan 2025 16:17 + + + 400 + + + + + + + + + + Pencak Silat di PSAA Putra Utama 3: Membentuk Karakter dan Bangun Prestasi Anak Binaan + 15 Jan 2025 15:04 + + + 589 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berhasil Salurkan 86 Warga Binaan Sosial ke Dunia Kerja + 13 Jan 2025 15:33 + + + 291 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 701 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Langkah Strategis PSBR TJ 1, Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemuda Rentan + 11 Jan 2025 08:46 + + + 429 + + + + + + + + + + 13 Anak Binaan PSBNRW Cahaya Batin, Ikuti Praktek Belajar Kerja di Bidang Shiatsu dan Massage + 10 Jan 2025 16:46 + + + 451 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Jangkau 5.998 PPKS Sepanjang Tahun 2024 + 09 Jan 2025 09:56 + + + 800 + + + + + + + + + + Dorong Pengentasan Kemiskinan, Dinsos DKI Bina 1.452 UMKM Melalui Program Jakpreneur + 07 Jan 2025 19:05 + + + 873 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Lakukan Verifikasi dan Validasi DTKS Pasif + 07 Jan 2025 11:06 + + + 1105 + + + + + + + + + + Meningkatkan Kemampuan Interaksi WBS Melalui Kegiatan Terapeutik, di Pantai Tanjung Pasir + 06 Jan 2025 16:42 + + + 334 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pengangkatan 43 Anak Sepanjang 2024 + 06 Jan 2025 14:24 + + + 925 + + + + + + + + + + Prestasi Akhir Tahun: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Raih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI + 04 Jan 2025 08:51 + + + 454 + + + + + + + + + + Bantu Penyandang Disabilitas, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 2.597 Alat Bantu Fisik Sepanjang 2024 + 02 Jan 2025 15:56 + + + 2252 + + + + + + + + + + PJ Gubernur Teguh Berbagi Kebahagiaan Natal, di Panti Asuhan Anak dan Lansia + 24 Dec 2024 22:19 + + + 435 + + + + + + + + + + Pengumuman Pemenang Lomba Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 + 23 Dec 2024 12:36 + + + 507 + + + + + + + + + + Kanal Pengaduan Resmi Bantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) + 16 Dec 2024 12:20 + + + 2078 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Intens Salurkan Bantuan, bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 20 Dec 2024 17:29 + + + 591 + + + + + + + + + + Latih Kewirausahaan dan Kemandirian Remaja Binaan, PSBR TJ 1 Gelar Market Day + 20 Dec 2024 16:09 + + + 436 + + + + + + + + + + PSBL Harapan Sentosa 2 Berkontribusi dalam Panen Raya Serentak, di Jakarta Timur + 20 Dec 2024 11:59 + + + 618 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Apresiasi Peran FK Pusaka dalam Musda ke-V + 18 Dec 2024 16:24 + + + 466 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Bandung pada Keluarga + 18 Dec 2024 13:40 + + + 468 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan, Kepada Warga Terdampak Banjir Rob di Pluit + 16 Dec 2024 14:08 + + + 530 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 750 Anggota Tagana + 15 Dec 2024 08:40 + + + 678 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, UMKM Jakpreneur Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Baking + 13 Dec 2024 18:02 + + + 500 + + + + + + + + + + Optimalisasi Layanan WBS Panti Sosial Melalui Transformasi Digital, Menggunakan Sipansos + 12 Dec 2024 22:22 + + + 452 + + + + + + + + + + Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur + 12 Dec 2024 13:20 + + + 673 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Ajak Penyandang Disabilitas Rekreasi, di Taman Impian Jaya Ancol + 11 Dec 2024 14:16 + + + 469 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Bagi Warga Terdampak Kebakaran, di Kebon Kosong + 11 Dec 2024 11:27 + + + 419 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Distribusikan Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas + 06 Dec 2024 15:06 + + + 751 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FK Tagana DKI Bahas Kesiapan dan Strategi Dalam Penanggulangan Bencana + 06 Dec 2024 14:24 + + + 532 + + + + + + + + + + DWP DKI Gelar Baksos di PSBL Harapan Sentosa 3 dan PSPBK Harapan Mulia + 05 Dec 2024 16:25 + + + 794 + + + + + + + + + + Gelorakan Semangat Kesetiakawanan Sosial, Dinsos DKI Gelar Jakarta Social Harmony Day + 05 Dec 2024 13:02 + + + 528 + + + + + + + + + + Disabilitas Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau, di Narasi Nusantara Mitra Praja Utama + 03 Dec 2024 15:19 + + + 1166 + + + + + + + + + + Gelar Jambore Karang Taruna, Dinsos DKI Dorong Kekompakan dan Kolaborasi Generasi Muda + 02 Dec 2024 12:10 + + + 541 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Adakan LDP Bagi Anak Penyintas Kebakaran di Jatinegara + 29 Nov 2024 15:38 + + + 468 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 28 Nov 2024 20:18 + + + 394 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI dan Dinas PPKUKM: Wujudkan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Sosial + 28 Nov 2024 16:52 + + + 409 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - Dinsos Subang Bantu Binaan Kembali ke Pelukan Keluarga, Setelah Belasan Tahun Berpisah + 26 Nov 2024 15:50 + + + 454 + + + + + + + + + + Bangun Karakter Binaan dan Pendamping Sosial, PSAA Putra Utama 1 Gelar Outbond + 25 Nov 2024 16:44 + + + 647 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1, Kontribusi dalam Pameran Internasional Plastic & Rubber Exhibition + 22 Nov 2024 14:34 + + + 460 + + + + + + + + + + Antisipasi Musim Penghujan, Pemprov DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 22 Nov 2024 11:37 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 50 PPKS ke Jawa Timur + 22 Nov 2024 10:59 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FIB UI Gelar Seminar Nasional, Bahas Pengusulan " Wongsonegoro " Sebagai Pahlawan Nasional + 20 Nov 2024 10:31 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Rapat Koordinasi, Persiapkan Integrasi Data di Portal Jakarta Satu + 30 Oct 2024 13:59 + + + 451 + + + + + + + + + + Giat Dinsos Dalam Rakor Persiapan Launching dan Bimbingan Teknis Sipending Emas Berbasis Mobile App + 16 Nov 2024 13:44 + + + 338 + + + + + + + + + + Lomba Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 + 19 Nov 2024 09:51 + + + 473 + + + + + + + + + + Optimalkan Akurasi Data, Dinsos DKI Luncurkan SiPending Emas Mobile + 18 Nov 2024 09:39 + + + 514 + + + + + + + + + + Tagana Goes To Campus, Bidik Mahasiswa Tanggap Bencana + 16 Nov 2024 20:59 + + + 550 + + + + + + + + + + Permudah Akses Legalitas, 24 Anak Binaan PSBG Belaian Kasih Dapat Perwalian + 15 Nov 2024 22:19 + + + 555 + + + + + + + + + + Pelatihan Inisiatif Percontohan SEDAYA, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat + 15 Nov 2024 14:57 + + + 698 + + + + + + + + + + Dorong Minat Baca Warga Binaan, PSAA Putra Utama 1 - Yakult Indonesia Resmikan Perpustakaan + 15 Nov 2024 11:46 + + + 583 + + + + + + + + + + KORPRI Gelar Bakti Sosial Di PSBR Taruna Jaya 2, Berikan Bantuan Bagi Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar + 14 Nov 2024 12:42 + + + 602 + + + + + + + + + + Sambut Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Dinsos DKI Buka Pendaftaran Ajang Lomba Bagi Disabilitas + 14 Nov 2024 11:52 + + + 423 + + + + + + + + + + Kejuaraan Pencak Silat Panglima TNI Tingkat Nasional, Binaan PSAA PU 2 Raih Medali Emas dan Perak + 12 Nov 2024 12:02 + + + 529 + + + + + + + + + + Era Pilkada, ASN Harus Menjaga Netralitas + 09 Nov 2024 13:43 + + + 418 + + + + + + + + + + Optimalkan Ketepatan Data Sasaran, Dinsos DKI Integrasikan Data Bansos Pada Portal Jakarta Satu + 08 Nov 2024 20:49 + + + 643 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal Warga Terdampak Kebakaran di Papanggo + 08 Nov 2024 16:26 + + + 363 + + + + + + + + + + Melihat Jakarta dari Puncak: Kunjungan Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 ke Monumen Nasional + 07 Nov 2024 16:21 + + + 223 + + + + + + + + + + Deklarasi Pilgub Ramah Anak, Wujud Komitmen DKI Jakarta untuk Pemilu Inklusif dan Aman bagi Generasi Muda + 06 Nov 2024 17:07 + + + 369 + + + + + + + + + + Dukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Dinsos DKI Jalin Kerja Sama Dengan FISIP UI + 06 Nov 2024 13:53 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 100 Orang Terlantar, ke Jabar dan Jateng + 05 Nov 2024 15:53 + + + 702 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakpus - STIKes RS Husada Kolaborasi Dorong Kemandirian Binaan UILS Kemayoran + 05 Nov 2024 12:16 + + + 447 + + + + + + + + + + Raih Juara 2 Senam Kreasi, DWP Dinsos Unjuk Kreatifitas Pada Pekan Olahraga DWP DKI Jakarta 2024 + 01 Nov 2024 17:00 + + + 446 + + + + + + + + + + Kunjungi PSAA PU 2, Kadinsos DKI Pastikan Kesiapan Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula + 01 Nov 2024 16:04 + + + 385 + + + + + + + + + + Pastikan Berkualitas, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 31 Oct 2024 14:52 + + + 596 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan dan Skill di Bidang IT, WBS PSBR TJ 1 Rasakan Suasana Perkuliahan di Binus Internasional + 28 Oct 2024 14:09 + + + 187 + + + + + + + + + + Partisipasi Masyarakat Cerdaskan Bangsa, PSAA Balita Tunas Bangsa Menerima Bantuan Pendidikan dan Kesehatan + 25 Oct 2024 11:41 + + + 658 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Pandeglang, Dengan Keluarga + 24 Oct 2024 15:24 + + + 674 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Forum Diskusi, Bahas Pentepatan Data Bantuan Sosial + 22 Oct 2024 17:56 + + + 541 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Penggunaan APAR + 18 Oct 2024 10:52 + + + 398 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kalianyar + 16 Oct 2024 10:47 + + + 399 + + + + + + + + + + Dorong 1.369 Anggota Tagana Aktif, Dinsos DKI Terima Penghargaan Dari Kemensos RI + 21 Oct 2024 10:31 + + + 596 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Evakuasi Lansia Sebatang Kara Yang Sedang Sakit + 18 Oct 2024 15:56 + + + 354 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Dua Medali, Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 16 Oct 2024 14:49 + + + 399 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Layanan Dukungan Psikososial Untuk Anak-Anak Penyintas Kebakaran Jembatan Besi + 16 Oct 2024 11:07 + + + 408 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Susun SOP Untuk Implementasi Sistem Pendataan Geospasial + 16 Oct 2024 10:06 + + + 480 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Bantuan 100 Tongkat Netra Elektrik Dari KOSA + 15 Oct 2024 15:15 + + + 386 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Peringatan HUT ke-15 TKSK + 13 Oct 2024 12:34 + + + 326 + + + + + + + + + + Dorong Akuntabilitas, Dinsos DKI Inisiasi Pengintegrasian dan Pemanfaatan DTKS Berbasis Geospasial Pada Portal Jakarta Satu + 12 Oct 2024 09:34 + + + 467 + + + + + + + + + + Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan UGB dan PUB + 10 Oct 2024 16:33 + + + 290 + + + + + + + + + + Anak Binaan PSAA Putra Utama 3, Terima Bantuan Laptop Dari Lenovo Indonesia + 10 Oct 2024 11:47 + + + 544 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 2 Pertemukan Lansia Binaan, Dengan Keluarga + 07 Oct 2024 15:26 + + + 1157 + + + + + + + + + + Triwulan III 2024, Dinsos DKI Jakarta Telah Pulangkan 1.113 Orang Terlantar + 03 Oct 2024 15:12 + + + 452 + + + + + + + + + + Lima Binaan Panti Dinsos DKI, Ikut Berlaga Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 01 Oct 2024 16:38 + + + 373 + + + + + + + + + + Pelatihan First Aid Responder, Kesiapan Dinsos DKI Hadapi Kegawatdaruratan Medis + 01 Oct 2024 13:48 + + + 533 + + + + + + + + + + Serunya Balita Binaan Panti Sosial Menaiki Tank, Saat Kunjungan Ke YONRANRATFIB 1 Marinir + 27 Sep 2024 16:44 + + + 342 + + + + + + + + + + Satgas P3S Sudin Sosial Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk Ke Panti Sosial + 21 Aug 2024 10:17 + + + 427 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Rujuk Pengemis, Bermodus Kaki Buntung ke Panti Sosial + 26 Sep 2024 15:26 + + + 562 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Masuk Top 5 Dalam Penganugerahan, Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK 2024 + 26 Sep 2024 13:52 + + + 491 + + + + + + + + + + Membangun Fungsi Sosial, PSBL HS 2 Ajak Binaan Orientasi Alam Di Taman Margasatwa Ragunan + 26 Sep 2024 09:55 + + + 559 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Terus Salurkan Bantuan, Bagi Warga Terdampak Kebakaran Cipinang + 23 Sep 2024 14:25 + + + 553 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Rujuk PMKS Sebatang Kara ke Panti Sosial + 20 Sep 2024 14:19 + + + 463 + + + + + + + + + + UILS Duren Sawit Hadiri Chief Profesional, Untuk Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Binaan dan Petugas Pendamping + 20 Sep 2024 14:13 + + + 499 + + + + + + + + + + Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan, Oleh Suku Dinas Sosial dan Walikota Jakarta Barat + 20 Sep 2024 14:05 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Mulai Cairkan Bansos PKD, Tahap 3 Tahun 2024 + 19 Sep 2024 16:49 + + + 721 + + + + + + + + + + WBS PSBNRW Cahaya Batin Wakili DKI Jakarta Lomba Pantonim, Pada Ajang FLS2N Tingkat Nasional + 19 Sep 2024 16:31 + + + 367 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Pulangkan 699 Orang Terlantar + 17 Jul 2024 10:07 + + + 716 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - UNJ Kembali Gelar Pelatihan Tata Boga, Bagi UMKM Binaan Jakpreneur + 17 Sep 2024 16:17 + + + 567 + + + + + + + + + + Pengenalan Lingkungan, UILS Koja Ajak Binaan Rekreasi ke Taman Margasatwa Ragunan + 12 Sep 2024 16:24 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Gelar Layanan Dukungan Psikososial Bagi Penyintas Kebakaran Manggarai + 09 Sep 2024 14:12 + + + 375 + + + + + + + + + + Terpisah Selama Puluhan Tahun, PSBI Bangun Daya 2 Akhirnya Reunifikasi Warga Binaan Kembali Bersama Keluarga + 06 Sep 2024 14:07 + + + 381 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBD Budi Bhakti 1, Sabet Sejumlah Medali Pekan Paralimpik DKI Jakarta + 30 Aug 2024 13:50 + + + 355 + + + + + + + + + + Dorong Kerjasama Pertukaran Program Keterampilan, PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan KSWP + 14 Aug 2024 16:23 + + + 455 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Teguran Persuasif Kepada Ibu Anak Pengemis, Ternyata Berkecukupan + 09 Aug 2024 13:40 + + + 648 + + + + + + + + + + Produk Karya Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI, Ramaikan Bazar UMKM Di JITEX + 08 Aug 2024 10:41 + + + 479 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Bagi Masyarakat Prasejahtera Terdaftar DTKS + 06 Aug 2024 16:44 + + + 474 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - RSPAD Selamatkan Bayi Enam Bulan Ditelantarkan Orang Tua Kandung Dengan Kondisi Gizi Buruk + 02 Aug 2024 06:45 + + + 725 + + + + + + + + + + Bidik Disabilitas Jadi Wirausaha, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Menjahit + 31 Jul 2024 16:37 + + + 567 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bersama Koalisi Nasional Pokja Disabilitas, Launching Buku Pendataan Inklusi Penyandang Disablitas + 31 Jul 2024 16:32 + + + 486 + + + + + + + + + + Penyaluran Kartu ATM bagi Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ di Jakarta Selatan + 29 Jul 2024 14:44 + + + 675 + + + + + + + + + + Resmi Dikukuhkan, Pengurus TJSLBU Diharapkan Mampu Dorong Sinergi Bangun Kota Jakarta + 26 Jul 2024 16:07 + + + 422 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bansos PKD Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ Wilayah Jakut + 26 Jul 2024 14:38 + + + 494 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Sosial PKD Tahap 3 2024 + 23 Jul 2024 14:52 + + + 364 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Kartu ATM Penerima Baru Bansos PKD, Diawali Dengan KAJ + 24 Jul 2024 10:12 + + + 2148 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 17 Jul 2024 17:38 + + + 0 + + + + + + + + + + Ragam Layanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta + 17 Jul 2024 15:09 + + + 839 + + + + + + + + + + Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kejati DKI - Pemprov DKI Melakukan Penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk Anak Asuh Panti Sosial + 11 Jul 2024 16:21 + + + 305 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Sudah Salurkan 1.211 Alat Bantu Fisik + 12 Jul 2024 16:15 + + + 462 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Penyintas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang + 02 Jul 2024 16:11 + + + 388 + + + + + + + + + + Lebih Dekat dengan Masyarakat, Sudin Sosial Jakpus Luncurkan Layanan Berbasis Aplikasi Whatsapp + 25 Jun 2024 16:00 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - PPKD Jaktim Gelar Pelatihan Barista, Bahasa Jepang, Bagi Penyandang Disabilitas dan WBS + 25 Jun 2024 12:15 + + + 432 + + + + + + + + + + Dorong Kualitas Produk Binaan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Desain Kemasan + 20 Jun 2024 11:06 + + + 345 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih 92,27, Pada Indeks Kepuasaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 + 14 Jun 2024 17:32 + + + 511 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk ke Panti Sosial + 13 Jun 2024 11:53 + + + 560 DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter diff --git a/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_psbnrw-cahaya-batin-tampil-dalam-perayaan-hari-kartini-di-walikota-jakarta-timur.md b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_psbnrw-cahaya-batin-tampil-dalam-perayaan-hari-kartini-di-walikota-jakarta-timur.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..732d145bd47ae8ec9d71a1683aa551471334d2e3 --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_psbnrw-cahaya-batin-tampil-dalam-perayaan-hari-kartini-di-walikota-jakarta-timur.md @@ -0,0 +1,8399 @@ +--- +url: https://dinsos.jakarta.go.id/berita/psbnrw-cahaya-batin-tampil-dalam-perayaan-hari-kartini-di-walikota-jakarta-timur +title: "PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur - Dinas Sosial DKI Jakarta" +domain: dinsos.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:14 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur - Dinas Sosial DKI Jakarta + +Band Cahaya Batin tampil memukau dalam rangkaian acara Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Acara ini turut dihadiri oleh Plt. Wali Kota Jakarta Timur, Ibu Iin Mutmainnah, serta Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Happy Djarot. Penampilan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan dan potensi penyandang disabilitas dalam bidang musik dan seni. Melalui panggung inklusif ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap talenta luar biasa mereka. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berharap penampilan seperti ini dapat terus membuka ruang apresiasi, membangun kepercayaan diri, serta menginspirasi lebih banyak penyandang disabilitas untuk berkarya dan berkolaborasi lebih luas lagi. Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur + Pusdatin: 26 Apr 2025 19:23 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Band Cahaya Batin tampil memukau dalam rangkaian acara Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur. Acara ini turut dihadiri oleh Plt. Wali Kota Jakarta Timur, Ibu Iin Mutmainnah, serta Anggota DPD RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Happy Djarot. + Penampilan ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan dan potensi penyandang disabilitas dalam bidang musik dan seni. Melalui panggung inklusif ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap talenta luar biasa mereka. + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta berharap penampilan seperti ini dapat terus membuka ruang apresiasi, membangun kepercayaan diri, serta menginspirasi lebih banyak penyandang disabilitas untuk berkarya dan berkolaborasi lebih luas lagi. + + + Berita Utama + + Lihat Semua Berita + + + + + + + + + + + Operasi Bina Tertib Praja 2026: Petugas Gabungan Tertibkan Trotoar di Sejumlah Ruas Jalan + 10 Mar 2026 12:02 + + + 76 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Pasar Minggu, Dievakuasi Petugas Sudinsos Jaksel + 10 Mar 2026 08:41 + + + 205 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) + 03 Mar 2026 16:30 + + + 147 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menjadi salah satu Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 + 03 Mar 2026 19:43 + + + 182 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Februari 2026 + 25 Feb 2026 20:04 + + + 373 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Usulan Pembaruan DTSEN + 23 Feb 2026 17:00 + + + 349 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Januari 2026. + 13 Feb 2026 14:10 + + + 899 + + + + + + + + + + Bantuan Sosial KAJ, KLJ dan KPDJ Tahun 2026 + 02 Feb 2026 17:13 + + + 3907 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial dan Alat Kontak Layanan Dukungan Psikososial kepada Warga Terdampak di Cengkareng dan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat + 24 Jan 2026 07:11 + + + 580 + + + + + + + + + + Ketua Majelis Nasional Republik Korea Kunjungi PSBR Taruna Jaya 1 + 23 Jan 2026 14:18 + + + 225 + + + + + + + + + + Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial + 21 Jan 2026 16:09 + + + 347 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Sosial di Lima Wilayah Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir + 13 Jan 2026 19:00 + + + 534 + + + + + + + + + + Kepala Dinsos DKI Jakarta Menyerahkan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu Kepada 316 Orang Pegawai + 02 Jan 2026 15:25 + + + 673 + + + + + + + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Laksanakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan + 07 Jan 2026 00:00 + + + 876 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ Bulan Desember + 24 Dec 2025 17:07 + + + 3219 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa bersama Srikandi Jakarta Gelar Pemasangan Anting bagi Anak Perempuan + 24 Dec 2025 12:27 + + + 723 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Wijaya Kusuma + 23 Dec 2025 20:00 + + + 396 + + + + + + + + + + Musprov ke-7 IPSM DKI Perkuat Kolaborasi Sosial di Jakarta + 23 Dec 2025 11:33 + + + 309 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 Kategori Informatif + 22 Dec 2025 19:26 + + + 378 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan bagi Penyintas Kebakaran di Kapuk Muara + 22 Dec 2025 19:08 + + + 382 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ibu + 22 Dec 2025 14:46 + + + 316 + + + + + + + + + + Warga Binaan Dinsos DKI Gelar Christmas Carol di Kawasan Sarinah + 19 Dec 2025 19:45 + + + 518 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 1 Raih Prestasi di Kejuaraan Pencak Silat KONI Jakarta Timur Ke-3 + 19 Dec 2025 15:00 + + + 400 + + + + + + + + + + Panen Lele di PSBL Harapan Sentosa 4 Jadi Sarana Rehabilitasi dan Kemandirian Warga Binaan + 19 Dec 2025 13:54 + + + 320 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Bela Negara + 19 Dec 2025 12:58 + + + 377 + + + + + + + + + + Forum CSR DKI - Joyday Ice Cream mengajak anak PSAA PU 1, Nobar Zootopia 2 + 18 Dec 2025 20:30 + + + 325 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Satgas P3S + 18 Dec 2025 09:10 + + + 399 + + + + + + + + + + Kondisi Kesehatan Sudah Stabil,, PSBI Bangun Daya 2 Pulangkan Warga Binaan Asal Bandung + 16 Dec 2025 16:01 + + + 517 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Gelar Kegiatan Hidroponik untuk WBS + 16 Dec 2025 15:09 + + + 316 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Kejati Kerja Sama Penerapan Keadilan dan Kerja Sama + 16 Dec 2025 13:37 + + + 343 + + + + + + + + + + Monev Triwulan IV 2025, Dinsos DKI Dorong Capaian P3DN + 15 Dec 2025 15:35 + + + 460 + + + + + + + + + + PM UILS Duren Sawit, Dukuh, dan LBK Malaka Ikuti Giat Edukatif dan Rekreatif di Ragunan + 15 Dec 2025 15:00 + + + 426 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakarta Pusat Gelar Pengenalan Lingkungan bagi PM UILS di TMII + 15 Dec 2025 13:54 + + + 321 + + + + + + + + + + Sebanyak 14 Warga Binaan PSBI Bangun Daya 2 Dipulangkan ke Daerah Asal + 15 Dec 2025 13:23 + + + 384 + + + + + + + + + + PMI Jakarta Pusat Beri Penghargaan Kemanusiaan, Kepala Dinsos DKI Raih Humanitarian Excellence Award + 14 Dec 2025 15:00 + + + 350 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Hadirkan Kepedulian Sosial dalam Momen Natal + 13 Dec 2025 20:49 + + + 296 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Perkuat Peran Pilar Sosial dan Gotong Royong Menuju Indonesia Emas + 13 Dec 2025 18:22 + + + 335 + + + + + + + + + + 20 Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Mengikuti rangkaian Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 + 12 Dec 2025 20:15 + + + 297 + + + + + + + + + + Wagub Rano Ajak Lansia Binaan Panti Dinsos Nonton Agak Laen : Menyala Pantiku + 11 Dec 2025 22:49 + + + 336 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan Inspiratif dalam Knowledge Management Awards 2025 + 10 Dec 2025 20:00 + + + 383 + + + + + + + + + + Transjakarta - Dinsos DKI Dorong Kemandirian Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur + 10 Dec 2025 17:07 + + + 321 + + + + + + + + + + Dorong Binaan Tata Masa Depan, PSBR Taruna Jaya 1 Gelar FGD Kebijakan Pendampingan Karir + 10 Dec 2025 12:38 + + + 420 + + + + + + + + + + Monitoring ke TAS Arutala, Kadis Sosial Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak + 10 Dec 2025 11:36 + + + 484 + + + + + + + + + + Binaan dan Pelaku Usaha Disabilitas Ikuti Edukasi Keuangan serta Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan + 09 Dec 2025 18:41 + + + 353 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Rob di Kepulauan Seribu + 09 Dec 2025 17:50 + + + 435 + + + + + + + + + + Nandang Akhirnya Dipulangkan, PSBL HS 3 Laksanakan Reunifikasi dengan Keluarga di Surabaya + 09 Dec 2025 14:28 + + + 307 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesiapsiagaan, Dinsos DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 09 Dec 2025 14:27 + + + 500 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Tata Kelola Melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan SK + 08 Dec 2025 15:35 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Baznas DKI Perkuat Kerja Sama Program Sosial Berkelanjutan + 08 Dec 2025 15:18 + + + 354 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan 2025 + 08 Dec 2025 14:08 + + + 546 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI, Danantara,& BNI Dorong Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Disabilitas + 08 Dec 2025 13:11 + + + 460 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berkomitmen Wujudkan Jakarta Jadi Kota Inklusif + 07 Dec 2025 20:18 + + + 349 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Marunda + 07 Dec 2025 19:00 + + + 308 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 06 Dec 2025 18:36 + + + 381 + + + + + + + + + + Perkuat Layanan Pengaduan, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat + 05 Dec 2025 15:45 + + + 715 + + + + + + + + + + Selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 + 03 Dec 2025 15:12 + + + 760 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 03 Dec 2025 21:15 + + + 9306 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Distribusikan Kartu ATM kepada Penerima Baru Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ + 02 Dec 2025 13:33 + + + 5382 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa Jalani Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman RI + 02 Dec 2025 13:31 + + + 444 + + + + + + + + + + BPBD DKI Gelar Pelatihan Evakuasi Aman bagi Disabilitas di PSBL HS 2 + 02 Dec 2025 08:34 + + + 559 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Borong 6 Medali di Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat 2025 + 02 Dec 2025 08:14 + + + 636 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA PU 3 Ukir Prestasi Nasional di Ajang JNPS #2 + 01 Dec 2025 20:59 + + + 448 + + + + + + + + + + HUT ke-54 KORPRI: ASN Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa + 01 Dec 2025 10:58 + + + 531 + + + + + + + + + + Pelepasan Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera + 01 Dec 2025 10:27 + + + 841 + + + + + + + + + + Dukung Mobilitas Disabilitas, Pemprov DKI Bagikan Kartu Layanan Gratis Transportasi + 01 Dec 2025 09:59 + + + 1147 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan Wujud Kolaborasi Pemberdayaan Seni dan Sosial di Jakarta + 30 Nov 2025 13:56 + + + 557 + + + + + + + + + + Dari Panti ke Podium Nasional, Atlet PSAA PU 1 Raih Juara! + 30 Nov 2025 12:55 + + + 462 + + + + + + + + + + Gulkarmat DKI Jakarta Latih Warga Binaan PSBL HS 2 Cegah Kebakaran + 30 Nov 2025 10:48 + + + 547 + + + + + + + + + + Meresahkan Warga, Satgas P3S Jangkau ODGJ Dirujuk ke RSKD Duren Sawit + 28 Nov 2025 13:32 + + + 699 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 27 Nov 2025 11:33 + + + 911 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 26 Nov 2025 21:30 + + + 28 + + + + + + + + + + DWP Dinas Sosial Raih Penghargaan Suporter Terbaik pada POR DWP DKI Jakarta 2025 + 27 Nov 2025 08:49 + + + 620 + + + + + + + + + + Santunan Yatim dan Dhuafa di JIC, Dinsos Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial + 26 Nov 2025 08:34 + + + 563 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan November + 25 Nov 2025 21:32 + + + 3208 + + + + + + + + + + Perkuat Edukasi Pencegahan Perundungan, Sudin Sosial Jakarta Pusat Laksanakan Program 4S di SDN Kampung Bali 01 + 25 Nov 2025 10:14 + + + 592 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 24 Nov 2025 19:00 + + + 71 + + + + + + + + + + Tinjau PSBK Harapan Jaya, Kadis Sosial DKI Pastikan Layanan Sosial hingga Fasilitas di Panti Optimal + 24 Nov 2025 14:07 + + + 603 + + + + + + + + + + Jakarta Teguhkan Komitmen Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak + 22 Nov 2025 21:14 + + + 379 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bakti 1 Berkontribusi dalam Pameran Internasional Plastics & Rubber Exhibition 2025 + 22 Nov 2025 10:11 + + + 423 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Hadiri Deklarasi Jaga Jakarta + 21 Nov 2025 15:47 + + + 655 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 21 Nov 2025 08:49 + + + 754 + + + + + + + + + + Askesra DKI Temu Jajaran Kepala Panti, Beri Arahan Perkuat Koordinasi dan Optimalkan Layanan Sosial + 20 Nov 2025 21:14 + + + 607 + + + + + + + + + + Gubernur Lantik Pejabat Baru, Fokuskan Penguatan Layanan dan Respons Publik + 20 Nov 2025 21:08 + + + 379 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Kebakaran di Ciracas + 20 Nov 2025 10:40 + + + 592 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 19 Nov 2025 19:07 + + + 39 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan Warga Terdampak Banjir di Dua Kelurahan + 19 Nov 2025 13:57 + + + 670 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berikan Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 19 Nov 2025 13:37 + + + 351 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Dampingi Gubernur dalam Audiensi KPAI Terkait Pelaksanaan Anugerah KPAI 2025 + 18 Nov 2025 20:17 + + + 486 + + + + + + + + + + Kurasi UMKM Binaan Dinsos DKI Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Produk + 18 Nov 2025 19:32 + + + 586 + + + + + + + + + + Pastikan Layanan Berjalan Optimal, Wagub DKI Tinjau Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta Utara + 18 Nov 2025 14:10 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pemulangan 100 PPKS ke Jawa Barat dan Jawa Tengah + 18 Nov 2025 12:11 + + + 501 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Benhil + 18 Nov 2025 08:13 + + + 502 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Setu, Sudin Sosial Jaktim Lakukan Penanganan dan Koordinasi Lintas Lembaga + 17 Nov 2025 15:01 + + + 679 + + + + + + + + + + Bubhak One Band Tampil di Acara Semarak Bazar Lokal Jakarta Entrepreneur di Taman Cattleya + 17 Nov 2025 13:31 + + + 409 + + + + + + + + + + Kebakaran di Manggarai Selatan, Sudinsos Jaksel Pastikan Bantuan Tersalurkan + 17 Nov 2025 11:49 + + + 494 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 17 Nov 2025 10:54 + + + 611 + + + + + + + + + + Semarak Angklung di Bundaran HI, 1000 Lansia Tampilkan Ekspresi Musikal dalam 15th World Angklung's Day + 16 Nov 2025 16:44 + + + 703 + + + + + + + + + + PT Trias Indra Saputra Selenggarakan DUO Day 2025, Empat Warga Binaan PSBD BB 1 Ikuti Pengenalan Dunia Kerja + 15 Nov 2025 21:10 + + + 506 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Lanjutkan Penguatan Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial + 15 Nov 2025 10:44 + + + 621 + + + + + + + + + + Dukungan Psikososial Diberikan bagi Siswa SMAN 72, Pemerintah Pastikan Proses Pemulihan Berjalan Optimal + 13 Nov 2025 18:19 + + + 786 + + + + + + + + + + PSBK Harapan Jaya Pertemukan Warga Binaan dengan Keluarga Setelah Lima Tahun Terpisah + 12 Nov 2025 19:03 + + + 421 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 12 Nov 2025 18:05 + + + 87 + + + + + + + + + + Bulan Dana PMI 2025, Dinas Sosial DKI Jakarta Sumbang Rp120 Juta + 12 Nov 2025 13:54 + + + 650 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 12 Nov 2025 11:09 + + + 295 + + + + + + + + + + Tagana DKI Gelar Rapat Kerja, Optimalkan Peran Strategis dalam Penanganan Bencana + 11 Nov 2025 19:54 + + + 680 + + + + + + + + + + P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Bantu Lansia Terlantar Sebatang Kara Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Nov 2025 15:53 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan FIB UI Gelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Maria Ulfah Santoso + 11 Nov 2025 14:42 + + + 448 + + + + + + + + + + Gelar Rapim, Kadis Sosial Tekankan Sinergisitas dan Profesionalisme Aparatur + 11 Nov 2025 14:07 + + + 374 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Luncurkan Inovasi Digital “PEDANG ASIK” + 11 Nov 2025 12:03 + + + 737 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Rumah Roboh di Pegangsaan + 10 Nov 2025 20:09 + + + 485 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional + 10 Nov 2025 13:14 + + + 563 + + + + + + + + + + Wamenkes Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Lansia di PSTW Budi Mulia 3 + 09 Nov 2025 10:49 + + + 491 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Grogol Utara dan Cipete + 09 Nov 2025 09:26 + + + 663 + + + + + + + + + + Atlet PSBNRW CB Raih Prestasi di POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI 2025 Jakarta + 07 Nov 2025 15:43 + + + 582 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Berikan Bantuan untuk Rumah Terdampak Longsor di Bintaro + 07 Nov 2025 14:39 + + + 448 + + + + + + + + + + 58 Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta Resmi Dilantik, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Responsif + 07 Nov 2025 13:39 + + + 1845 + + + + + + + + + + Gelar FGD, Dinsos DKI Optimalkan Profesionalisme dan Legitimasi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Publik + 07 Nov 2025 09:39 + + + 437 + + + + + + + + + + Koperasi Konsumen Dharma Sosial Gelar Audiensi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta + 06 Nov 2025 19:24 + + + 464 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Pimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Sungai Lebak Bulus + 04 Nov 2025 18:16 + + + 733 + + + + + + + + + + Job Fair Disabilitas di TIM, Dinsos DKI Fasilitasi 36 Warga Binaan Sosial + 04 Nov 2025 12:31 + + + 585 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Branding dan Desain Kemasan bagi Pelaku Usaha Binaan Jakpreneur + 01 Nov 2025 08:23 + + + 509 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Gelar Bimtek Khusus + 31 Oct 2025 14:39 + + + 696 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Jakarta Selatan + 31 Oct 2025 13:50 + + + 770 + + + + + + + + + + Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 + 30 Oct 2025 16:29 + + + 4653 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Gelar Program 4S di SMPN 60 Jakarta, Ajak Siswa Cegah Perundungan + 30 Oct 2025 14:15 + + + 632 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Ajak WBS Refreshing dan Bersosialisasi di Taman Herbal Insani + 29 Oct 2025 10:55 + + + 560 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda + 28 Oct 2025 14:33 + + + 660 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan Oktober + 24 Oct 2025 21:26 + + + 1756 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Audiensi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia + 27 Oct 2025 11:37 + + + 622 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan 11 ABF untuk Penyandang Disabilitas + 26 Oct 2025 17:26 + + + 796 + + + + + + + + + + Dua Warga Binaan Disabilitas PSBNRW Cahaya Batin Raih Gelar Sarjana + 23 Oct 2025 13:19 + + + 589 + + + + + + + + + + Pegawai Dinsos DKI Ikuti Seminar Kesehatan, Bahas Kanker Serviks dan Tumor Rongga Mulut + 22 Oct 2025 14:19 + + + 555 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Lakukan Reunifikasi Tiga Warga Binaan Sosial + 17 Oct 2025 21:01 + + + 546 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bekali 220 PJLP dengan Pemahaman Akuntabilitas Keuangan dan Etika Pelayanan + 17 Oct 2025 20:46 + + + 798 + + + + + + + + + + WBS Dinsos DKI Kembali Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RSJ. Dr.Soeharto Heerdjan + 17 Oct 2025 08:33 + + + 543 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Penjaringan + 16 Oct 2025 15:44 + + + 764 + + + + + + + + + + Cegah Penyakit Tidak Menular, Dinsos DKI Gelar Pemeriksaan Kesehatan (CKG) bagi Pegawai PJLP + 16 Oct 2025 14:30 + + + 717 + + + + + + + + + + Terima Kunjungan KPRI FEB Universitas Andalas Koperasi Dharma Sosial Berbagi Pengalaman Pengelolaan Inspiratif + 16 Oct 2025 13:34 + + + 601 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Salurkan Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan Timur + 15 Oct 2025 13:40 + + + 666 + + + + + + + + + + Miles Films Ajak Anak PSAA Putra Utama 3 Nonton Bareng Film Rangga dan Cinta + 15 Oct 2025 08:32 + + + 635 + + + + + + + + + + Binaan PSAA Putra Utama 2 Tunjukkan Prestasi dalam Ujian Kenaikan Tingkat Pencak Silat di Padepokan TMII + 14 Oct 2025 11:41 + + + 552 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Kebakaran di Pengadegan + 13 Oct 2025 15:31 + + + 578 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos DKI Resmi Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2022 + 13 Oct 2025 13:43 + + + 679 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Raih Banyak Prestasi dalam Turnamen Fourfeo Futsal + 13 Oct 2025 10:35 + + + 581 + + + + + + + + + + Lenovo Indonesia Dukung Pendidikan Melalui Pemberian Laptop dan Pelatihan Microsoft Office untuk Sekolah dan PSAA PU 3 + 12 Oct 2025 11:57 + + + 892 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RKSD Duren Sawit + 11 Oct 2025 20:21 + + + 534 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Pengadegan, Pancoran + 11 Oct 2025 18:05 + + + 677 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Optimalisasi Peran Karang Taruna, PSM, dan FKLU di Kepulauan Seribu + 11 Oct 2025 17:55 + + + 682 + + + + + + + + + + Belajar dari Jakarta, Dinsos Sulawesi Tengah Kunjungi Panti Sosial Dinsos DKI Jakarta + 10 Oct 2025 14:36 + + + 608 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Evaluasi dan Pembentukan Pengurus Pelopor Perdamaian Periode 2025–2027 + 09 Oct 2025 11:34 + + + 657 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 08 Oct 2025 17:58 + + + 250 + + + + + + + + + + Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Tinjau Fasilitas dan Layanan Sosial di PSBD Budi Bhakti 1 + 08 Oct 2025 15:43 + + + 784 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar Tak Berdaya di Kawasan Taman Jaipong Dirujuk ke RS + 08 Oct 2025 14:38 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Badan Usaha Tahun 2025 + 08 Oct 2025 12:21 + + + 506 + + + + + + + + + + Kunjungi PSBNRW Cahaya Batin, Komisi E DPRD DKI Puji Program dan Prestasi Warga Binaan + 07 Oct 2025 19:35 + + + 541 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Tingkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Implementasi Mini Kompetisi E-Purchasing + 06 Oct 2025 18:07 + + + 664 + + + + + + + + + + Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel, Dinsos DKI Gelar Kegiatan Pemahaman Konsolidasi dan Kontrak Payung + 06 Oct 2025 15:52 + + + 574 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Tangani Penyandang Disabilitas yang Ditemukan Berendam di Kali Kebon Bawang + 06 Oct 2025 11:10 + + + 547 + + + + + + + + + + Menuju Layanan Sosial Berbasis Data, Dinsos DKI Jakarta Hadirkan SIPANSOS di Jakarta Innovation Award 2025 + 03 Oct 2025 11:13 + + + 701 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Kebakaran di Kelurahan Tangki + 02 Oct 2025 19:19 + + + 519 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 01 Oct 2025 19:23 + + + 0 + + + + + + + + + + Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial untuk Perkuat Peran Garda Terdepan dalam Rehabilitasi Sosial + 01 Oct 2025 15:56 + + + 625 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila + 01 Oct 2025 14:12 + + + 565 + + + + + + + + + + Bergerak Cepat pada Kebakaran Taman Sari, Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen Layanan Psikososial + 30 Sep 2025 17:28 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Gelar Pelatihan Desain Kemasan dengan Canva untuk Pendamping Jakpreneur + 30 Sep 2025 14:28 + + + 492 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Taman Sari + 29 Sep 2025 08:47 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Hadirkan Band Binaan Panti Sosial di Acara Jaga Jakarta Penuh Warna + 29 Sep 2025 08:18 + + + 613 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Kembali Nenek Asih dengan Keluarganya + 26 Sep 2025 19:59 + + + 816 + + + + + + + + + + Marwah, Korban Kekerasan Anak, Dipulangkan ke Keluarga Usai Jalani Perawatan di PSBG Belaian Kasih + 26 Sep 2025 19:08 + + + 707 + + + + + + + + + + Seputar Informasi Bantuan Sosial + 26 Sep 2025 18:13 + + + 866 + + + + + + + + + + Selamat HUT ke-65 Karang Taruna + 26 Sep 2025 16:22 + + + 904 + + + + + + + + + + Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Bulan September 2025 Mulai Disalurkan + 26 Sep 2025 15:18 + + + 6500 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Moskow + 25 Sep 2025 20:39 + + + 569 + + + + + + + + + + Gubernur Jakarta Resmikan Remodeling Gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 + 25 Sep 2025 20:33 + + + 628 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 24 Sep 2025 19:42 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyintas Kebakaran di Cilincing + 24 Sep 2025 16:53 + + + 652 + + + + + + + + + + WBS Panti Sosial Bangun Daya BB 1 Ikuti Spirit Of Wipro Run 2025 + 23 Sep 2025 17:11 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Libatkan Lansia dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Lansia + 23 Sep 2025 13:41 + + + 533 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar dengan Kondisi Kesehatan Menurun, Dirujuk ke RS + 22 Sep 2025 17:27 + + + 541 + + + + + + + + + + Bubhak One Band dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Meriahkan HUT PMI ke-80 + 19 Sep 2025 16:30 + + + 655 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 09 Sep 2024 16:06 + + + 794 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Rapat Raksasa Ikada ke-80 + 19 Sep 2025 15:48 + + + 881 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Ekonomi, Dinsos Jaktim Gelar Pelatihan Usaha untuk Masyarakat Pra Sejahtera + 19 Sep 2025 14:00 + + + 638 + + + + + + + + + + Delapan Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ikut JITEX 2025, Yuk Kepoin Produknya dan Lariskan! + 18 Sep 2025 18:29 + + + 577 + + + + + + + + + + Dinsos DKI jakarta Laksanakan LDP dan Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran di Senen + 18 Sep 2025 15:49 + + + 596 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 17 Sep 2025 17:17 + + + 0 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kemandirian, PSBR Taruna Jaya 1 Jalin Kemitraan dengan PT Magfood Amazy Internasional + 16 Sep 2025 14:03 + + + 510 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Dua Kelurahan + 15 Sep 2025 18:07 + + + 475 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Karang Taruna Sepakat Aktifkan SKKT sebagai Posko #JagaJakarta + 15 Sep 2025 18:00 + + + 1087 + + + + + + + + + + PSBL HS 1 Pulangkan 18 Warga Binaan Sosial ke Daerah Asal + 13 Sep 2025 09:33 + + + 596 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Muskel Data Pergantian Antar Waktu Penerima Bansos PKD 2025 di 267 Kelurahan + 12 Sep 2025 14:05 + + + 834 + + + + + + + + + + Karya Musik Warga Binaan Sosial Dapat Apresiasi di Jakarta Orchid Extravaganza 2025 + 11 Sep 2025 14:04 + + + 543 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 10 Sep 2025 17:58 + + + 0 + + + + + + + + + + Satgas P3S Dinas Sosial dan Sudin Sosial DKI Jakarta Resmi Terima Pin dan Sertifikat "Program Jantung Sosial" + 10 Sep 2025 10:29 + + + 847 + + + + + + + + + + Tagana jakarta Barat Gelar Peningkatan Kapasitas SDM di Puncak Halimun Camp + 09 Sep 2025 13:38 + + + 682 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBG Belaian Kasih Sukses Raih Prestasi di PERPAPROV 2025 + 09 Sep 2025 10:43 + + + 508 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Jakarta Perkuat Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial dan Ketahanan Kota + 06 Sep 2025 14:04 + + + 773 + + + + + + + + + + Sekda DKI Kunjungi Dinas Soial, Pastikan Layanan Sosial Berjalan Optimal + 04 Sep 2025 19:55 + + + 513 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Keterampilan Jakpreneur Disabilitas Lewat Pelatihan Barista + 29 Aug 2025 18:57 + + + 580 + + + + + + + + + + PSBD BB 1 Ajak 152 Warga Binaan Nikmati Hiburan di Ancol + 27 Aug 2025 20:37 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 27 Aug 2025 19:39 + + + 0 + + + + + + + + + + Meriahkan HUT ke-80 RI, DWP Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Ragam Lomba + 27 Aug 2025 15:55 + + + 570 + + + + + + + + + + Semarak Lomba dan Panggung Gembira Warnai Perayaan Kemerdekaan di PSBD Budi Bhakti 1 + 27 Aug 2025 12:02 + + + 401 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Aug 2025 19:59 + + + 709 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Koordinasi Pelaksanaan UGB dan PUB + 22 Aug 2025 19:29 + + + 519 + + + + + + + + + + IDGAI dan FKG UI Gelar Pengabdian Masyarakat "Senyum Sehat Anak Indonesia" di PSAA Putra Utama 1 + 22 Aug 2025 19:20 + + + 394 + + + + + + + + + + Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax, Dinsos DKI Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran + 22 Aug 2025 18:10 + + + 486 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Baking bagi Binaan Jakpreneur + 22 Aug 2025 13:43 + + + 378 + + + + + + + + + + Kini aduan terkait pelayanan dan permasalahan sosial bisa dilaporkan langsung ke Dinas Sosial DKI Jakarta + 21 Aug 2025 18:33 + + + 867 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Bimtek Petugas Pengelola SIKS-NG, Perkuat Pemahaman Tentang DTSEN & Aplikasi SIKS-NG + 21 Aug 2025 14:05 + + + 841 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 20 Aug 2025 19:34 + + + 0 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Gelar Forum Kolaborasi dan Funfest untuk Perkuat Dukungan Pemuda Rentan + 20 Aug 2025 15:06 + + + 485 + + + + + + + + + + FGD Tata Kelola Kelembagaan Karang Taruna Dorong Peran Pemuda di Era Kota Global + 18 Aug 2025 19:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL Harapan Sentosa 2 Ikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI + 18 Aug 2025 19:25 + + + 356 + + + + + + + + + + Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 + 17 Aug 2025 12:46 + + + 399 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Lanjutan Perkuat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat di DKI Jakarta + 16 Aug 2025 09:55 + + + 460 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 13 Aug 2025 20:10 + + + 0 + + + + + + + + + + Mengamen Hingga Tengah Malam, Satgas P3S Jakbar Tegur Secara Persuasif Ibu-Anak ini + 13 Aug 2025 13:47 + + + 362 + + + + + + + + + + PSBD Budi Bhakti 2 Fasilitasi Reunifikasi WBS dengan Keluarga Setelah Satu Tahun Terpisah + 13 Aug 2025 08:57 + + + 400 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos Dinsos DKI Jakarta Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 + 12 Aug 2025 17:23 + + + 436 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu ODGJ Meresahkan Warga Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Aug 2025 14:01 + + + 697 + + + + + + + + + + Sekda DKI dan Wali Kota Jakpus Jadi Saksi Pernikahan Pasangan Disabilitas + 09 Aug 2025 14:04 + + + 430 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berikan Kartu ATM Kepada Penerima Manfaat Baru Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ + 08 Aug 2025 22:48 + + + 2899 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 06 Aug 2025 20:31 + + + 0 + + + + + + + + + + Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas + 06 Aug 2025 15:16 + + + 502 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan di Dua Wilayah Terdampak Kebakaran + 05 Aug 2025 13:09 + + + 428 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Lewat Edukasi Kebersihan + 05 Aug 2025 11:15 + + + 1254 + + + + + + + + + + Utamakan Standar Mutu dan Kelayakan, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 04 Aug 2025 16:21 + + + 645 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Katarak, PSTW Budi Mulia 3 Gelar Skirining Bersama RS Setia Mitra + 02 Aug 2025 18:56 + + + 327 + + + + + + + + + + 58 WBS PSBR TJ 2 Jalani VCT HIV-AIDS Bersama Puskesmas Bakti Jaya + 02 Aug 2025 16:19 + + + 412 + + + + + + + + + + WBS PSBG Belaian Kasih Rayakan HAN 2025 Bersama Save The Children + 02 Aug 2025 16:14 + + + 435 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Karang Taruna di Tambora + 31 Jul 2025 13:51 + + + 480 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - BP3MI DKI Jakarta Bantu Pemulangan Korban Penyaluran TKI Ilegal ke Sigi + 31 Jul 2025 08:26 + + + 476 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Jul 2025 19:01 + + + 0 + + + + + + + + + + Bersama Gulkarmat Cengkareng, Petugas PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Sosialisasi Mitigasi Kebakaran + 30 Jul 2025 15:00 + + + 349 + + + + + + + + + + Sinergi Dukcapil - PSBI Bangun Daya 2 Pengecekan Biometrik, Permudah Reunifikasi Warga Binaan + 30 Jul 2025 14:14 + + + 422 + + + + + + + + + + Dukung Pemulihan Psikososial, PSBL HS 2 Kenaikan Lingkungan Publik Kepada WBS + 30 Jul 2025 13:40 + + + 390 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 3 Ikuti Puncak Hari Anak Nasional ke-41 di Ragunan + 30 Jul 2025 10:55 + + + 345 + + + + + + + + + + PMR Jepang dan PMI Jakbar Kunjungi PSBD Budi Bhakti 2, Dorong Kepedulian Penyandang Disabilitas + 29 Jul 2025 18:32 + + + 401 + + + + + + + + + + PSTW Budhi Mulia 1 Peringati Tahun Baru Islam 1447 H dengan Semangat Menebar Kebaikan + 29 Jul 2025 14:29 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Pademangan Utara + 28 Jul 2025 13:34 + + + 578 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Talk Show dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bersama FKUI + 28 Jul 2025 08:16 + + + 337 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 25 Jul 2025 21:40 + + + 763 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Jul 2025 19:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Gebyar Muharam & Peringatan HAN, DWP Dinsos Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim + 27 Jul 2025 10:53 + + + 301 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Kaki palsu untuk 10 Warga Penyandang Disabilitas + 26 Jul 2025 18:37 + + + 390 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Kapasitas LKS Lewat Kolaborasi dan Penguatan SDM + 25 Jul 2025 17:56 + + + 499 + + + + + + + + + + Dinsos Jakarta Timur Salurkan Alat Bantu Fisik untuk Penyandang Disabilitas di 10 Kecamatan + 25 Jul 2025 17:25 + + + 629 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Distribusikan Alat Bantu Dengar bagi Warga Penyandang Disabilitas + 25 Jul 2025 11:48 + + + 380 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan Kuliner UMKM, Dinsos DKI dan PT. Jaya Fermex Gelar Baking Demo di Jakarta Selatan + 25 Jul 2025 11:41 + + + 409 + + + + + + + + + + Selamat Hari Anak Nasional + 23 Jul 2025 13:54 + + + 438 + + + + + + + + + + UMKM Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar di Acara WARTALKS 2025 + 23 Jul 2025 13:35 + + + 391 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Dorong Inklusi Pendidikan bagi Anak Disabilitas + 23 Jul 2025 11:00 + + + 669 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Anak, Dinsos DKI Gelar Layanan Psikososial di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 19:28 + + + 365 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk 400 Warga Terdampak Kebakaran di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 18:39 + + + 361 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Warga, Sudin Sosial Jakpus Latih 150 Peserta dan Salurkan Bantuan Usaha + 22 Jul 2025 15:57 + + + 331 + + + + + + + + + + Rayakan Hari Anak Nasional, PSBG Belaian Kasih Ikuti Nobar Film Jumbo di CGV + 22 Jul 2025 15:29 + + + 357 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 4 Berhasil Pertemukan Lansia Terlantar dengan Keluarga + 22 Jul 2025 14:00 + + + 1284 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dampingi Wagub Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen di Bukit Duri, Jakarta Selatan + 20 Jul 2025 19:03 + + + 318 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan 94 Hearing Aid hingga Juli 2025 + 20 Jul 2025 14:46 + + + 475 + + + + + + + + + + Pelatihan Kuliner dan Kewirausahaan, Dinsos DKI dan UNJ Dorong Kemandirian Ekonomi + 18 Jul 2025 13:54 + + + 364 + + + + + + + + + + Cahaya Batin Band Tampil Memukau di International Fire Fighters Day 2025 + 17 Jul 2025 19:27 + + + 275 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Dini Kebakaran + 17 Jul 2025 14:07 + + + 299 + + + + + + + + + + Wujudkan Lansia Bahagia, PSTW BM 1 Gelar Panen Sayur dan Ikan Bersama + 17 Jul 2025 14:00 + + + 261 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan + 17 Jul 2025 13:45 + + + 702 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 16 Jul 2025 17:37 + + + 0 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Berikan 37 Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas + 16 Jul 2025 14:49 + + + 405 + + + + + + + + + + Bersama DWP DKI Jakarta, Binaan PSAA Putra Utama 1 Rekreasi Keliling Museum di Kota Tua + 16 Jul 2025 10:17 + + + 346 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakpus Distribusikan Ratusan Alat Bantu Fisik Kepada Penyandang Disabilitas + 15 Jul 2025 19:04 + + + 814 + + + + + + + + + + Tampilkan Potensi WBS, Panser Band PSBR Taruna Jaya 2 Ramaikan PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:57 + + + 538 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kualitas Pengasuhan, PSAA Putra Utama 3 Gelar Pelatihan untuk Pendamping dan PJLP + 15 Jul 2025 08:36 + + + 361 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Angkat Seni Bela Diri Tradisional di PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:27 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial jaktim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Makasar + 14 Jul 2025 17:12 + + + 360 + + + + + + + + + + Anak Binaan Panti Sosial, Rayakan 10 Muharam dengan Kegiatan Edukatif dan Rekreatif + 14 Jul 2025 16:03 + + + 373 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Malaka Sari + 12 Jul 2025 19:52 + + + 571 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL HS 2 Tampilkan Tarian Nusantara di Acara Soul of Youth 2025 TMII + 12 Jul 2025 19:46 + + + 386 + + + + + + + + + + Band "Bubhak One" WBS PSBD Budi Bhakti 1 Tampil Memukau di Event PRJ @025 + 12 Jul 2025 19:39 + + + 336 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Suku Dinas Sosial Jakut Selamatkan 7 PPKS dalam Operasi Gabungan Bersama Satpol PP + 10 Jul 2025 19:43 + + + 422 + + + + + + + + + + DWP Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Pelatihan Rangkaian Bucket Jelang Lomba Tingkat Provinsi + 10 Jul 2025 14:54 + + + 329 + + + + + + + + + + PSBLHS 2 Laksanakan Asesmen dan Skrining ISPDS untuk 40 WBS + 10 Jul 2025 14:45 + + + 355 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Salurkan 10 Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang DIsabilitas + 10 Jul 2025 11:45 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 09 Jul 2025 19:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Hadapi Tantangan Sosial, Pekerja Sosial Didorong Tingkatkan Kapasitas dan Perluas Jejaring + 08 Jul 2025 15:54 + + + 557 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Banjir di Gor Makasar + 08 Jul 2025 14:58 + + + 471 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Pimpin Apel Siaga Penanganan Banjir di Pinggir Kali Ciliwung + 08 Jul 2025 13:48 + + + 338 + + + + + + + + + + Tinjau GOR Makasar, Kadis Sosial DKI Pastikan Penanganan Bantuan Banjir Berjalan Optimal + 07 Jul 2025 16:03 + + + 374 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jakarta Barat + 07 Jul 2025 14:17 + + + 377 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Pusat + 07 Jul 2025 10:10 + + + 410 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Empat Kelurahan + 06 Jul 2025 19:44 + + + 758 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 06 Jul 2025 13:00 + + + 554 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati + 05 Jul 2025 18:23 + + + 415 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Pascakebakaran, Sudin Sosial Jakpus Berikan Layanan Dukungan Psikososial + 04 Jul 2025 18:42 + + + 335 + + + + + + + + + + Kunjungan ke Pusdatin Kemensos RI, Dinsos DKI Sinergi Data dan Teknologi Optimalkan Pelayanan + 04 Jul 2025 16:01 + + + 816 + + + + + + + + + + Jeffry, Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Pelatihan Barista di PPKD Jakarta Barat + 04 Jul 2025 08:17 + + + 341 + + + + + + + + + + Serah Terima Gedung Baru PSBR TJ 1, Dinsos DKI - KOICA Perkuat Layanan Rehabilitasi bagi Pemuda Rentan + 03 Jul 2025 11:48 + + + 497 + + + + + + + + + + Semester I 2025, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 1.984 Alat Bantu Fisik + 03 Jul 2025 11:25 + + + 415 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 02 Jul 2025 21:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Temu Wagub DKI, Jajaran Dinsos Paparkan Program Strategis 2025 dan Proyeksi 2026 + 01 Jul 2025 19:16 + + + 736 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Rekreasi dan Pelepasan Kelas XII di Puncak + 01 Jul 2025 17:33 + + + 411 + + + + + + + + + + PPPIJ Gelar Parade Karnaval dan santunan Anak Yatim Semarakan Tahun Baru Islam 1447 H + 01 Jul 2025 15:57 + + + 373 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Penyakit, PSBG Belaian Kasih dan Puskesmas Kalideres Gelar Skrining Kesehatan WBS + 01 Jul 2025 11:35 + + + 348 + + + + + + + + + + Selamat Tahun Baru Hjriah + 27 Jun 2025 11:28 + + + 348 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi WBS, PSBL Harapan Sentosa 2 Terapkan Experiential Learning di Alam Terbuka + 26 Jun 2025 17:45 + + + 383 + + + + + + + + + + Asah Potensi Atletik, WBS PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Sparing Bersama NPC Jakarta Timur + 26 Jun 2025 17:33 + + + 334 + + + + + + + + + + Silaturahmi Pengurus DWP Dinsos DKI, Momentum Perkenalan dan Sinergi Program + 26 Jun 2025 16:10 + + + 408 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 26 Jun 2025 15:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Bangun Kemandirian dan Kepercayaan Diri, 25 Penerima Manfaat UILS Koja Ikuti Bimbingan Rekreasi + 26 Jun 2025 15:04 + + + 424 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Segera Mencairkan Bansos KLJ,KPDJ, dan KAJ Bulan Juni + 25 Jun 2025 20:41 + + + 400 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesadaran Emosional, WBS PSAA PU 3 Hadiri Kegiatan Literasi Kesehatan Mental + 25 Jun 2025 19:26 + + + 333 + + + + + + + + + + Berbagi Cinta untuk Sesama, 100 Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Charity Event Kolaboratif + 25 Jun 2025 19:19 + + + 374 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kekeluargaan, PSAA Putra Utama 2 Selenggarakan dan Lepas Kenang + 25 Jun 2025 19:00 + + + 365 + + + + + + + + + + Dorong Peran Pemuda, Penggunaan Balai Rakyat oleh Karang Taruna Tidak DIkarenakan Retribusi + 25 Jun 2025 13:53 + + + 423 + + + + + + + + + + Kolaborasi dengan PAPDI Jaya, Dinsos DKI Fasilitasi Vaksinasi Influenza Gratis bagi ASN dan PJLP + 25 Jun 2025 13:45 + + + 438 + + + + + + + + + + Hadiri Pelantikan Pengurus BP Lansia, Kadis Sosial DKI Tegaskan Komitmen Perlindungan Lansia + 24 Jun 2025 11:07 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Keceriaan dan Percaya Diri, PSAA PU 1 Ajak Anak Binaan Rekreasi + 23 Jun 2025 09:30 + + + 365 + + + + + + + + + + Bazar UMKM Binaan Jakpreneur Dinas Sosial + 23 Jun 2025 08:30 + + + 498 + + + + + + + + + + Apel Gabungan Pilar Sosial Jakarta Pusat, Wujudkan Sinergi untuk Layanan Sosial yang Inklusif + 22 Jun 2025 16:31 + + + 338 + + + + + + + + + + Bangun Kebersamaan, PSBNRW Cahaya Batin Gelar Outing Seru di Camp Hulu Cai + 22 Jun 2025 16:23 + + + 380 + + + + + + + + + + Selamat HUT Ke-498 Kota Jakarta + 22 Jun 2025 10:53 + + + 516 + + + + + + + + + + Optimalkan Layanan Sosial, Dinsos DKI Kembali Gelar Bimtek bagi Tenaga Kesos + 21 Jun 2025 12:14 + + + 408 + + + + + + + + + + Sambut HUT Ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Pekan Olahraga dan Seni + 20 Jun 2025 21:10 + + + 626 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan PLN Kolaborasi dalam Program Terang Aksara untuk Disabilitas Netra dan Rungu Wicara + 20 Jun 2025 19:02 + + + 464 + + + + + + + + + + Menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta, PSTW BM 1 Adakan Pemeriksaan Kesehatan Lansia + 20 Jun 2025 15:10 + + + 480 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Gelar Pelatihan Seni Inklusif + 19 Jun 2025 16:11 + + + 536 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos Dibekali Pencegahan dan penanganan Kebakaran + 18 Jun 2025 13:04 + + + 355 + + + + + + + + + + Ziarah Bersama ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata + 17 Jun 2025 21:23 + + + 892 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Sinergi Penanganan PPKS Lewat Kerja Sama Antarprovinsi di Forum FKD-MPU 2025 + 17 Jun 2025 11:35 + + + 415 + + + + + + + + + + 16 Warga Binaan PSTW Budi Mulia 1 Ikuti Pembinaan Budidaya Hidroponik + 17 Jun 2025 10:26 + + + 323 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan ITACA Gelar Pelatihan Baby Massage untuk Disabilitas Netra + 16 Jun 2025 15:52 + + + 464 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Gelar Sosialisasi Hukum untuk Cegah Perilaku pada Remaja + 16 Jun 2025 10:19 + + + 658 + + + + + + + + + + Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Tampil di Jakarta Future Festival 2025 + 15 Jun 2025 09:54 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kompetensi TKSK, Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas + 14 Jun 2025 12:41 + + + 555 + + + + + + + + + + Temu Jajaran Sudin Sosial jaktim, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergitas dan Integritas + 13 Jun 2025 14:22 + + + 785 + + + + + + + + + + Pembinaan Rohani Tingkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan ODGJ PSBL Harapan Sentosa 1 + 13 Jun 2025 10:14 + + + 341 + + + + + + + + + + PSTW BM 2 Jelambar Gelar Screening Kesehatan PTM dan TBC untuk WBS, PNS, dan PJLP + 13 Jun 2025 09:58 + + + 596 + + + + + + + + + + Sudinsos Jaksel Bantu Pengurusan BPJS Kesehatan Anak 7 Tahun yang Dianiaya Orang Tuanya + 13 Jun 2025 09:42 + + + 507 + + + + + + + + + + Setelah Tujuh Tahun Berpisah, PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Nenek Rohaya dengan Keluarga + 12 Jun 2025 10:50 + + + 560 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 11 Jun 2025 20:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Ibu Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 21:03 + + + 452 + + + + + + + + + + Bersama Pengurus PKK dan DWP, Dinsos DKI Kembali Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 18:28 + + + 392 + + + + + + + + + + Sinergi Dinsos DKI - PT Jaya Fermex, Cetak Wirausaha Kuliner Mandiri Melalui Pelatihan Baking + 10 Jun 2025 18:20 + + + 371 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Sebatang Kara Korban Kebakaran di Kapuk Muara Dirujuk ke Panti + 10 Jun 2025 13:38 + + + 416 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Tangani Penemuan Bayi Terlantar di Mushola Umi Kulsum, Ragunan + 10 Jun 2025 11:21 + + + 431 + + + + + + + + + + Koordinasi Kadis Sosial DKI dengan Wamen PAN-RB Terkait Evaluasi Kinerja ASN dan Inovasi Pelayanan Publik + 09 Jun 2025 12:33 + + + 456 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Bagikan 1.120 Cup Daging Teriyaki untuk Penyintas Kebakaran Kapuk Muara + 09 Jun 2025 10:14 + + + 358 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi + 08 Jun 2025 20:05 + + + 433 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Krukut + 08 Jun 2025 12:57 + + + 356 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat + 07 Jun 2025 20:18 + + + 393 + + + + + + + + + + Raih Prestasi, Koperasi Konsumen Dharma Sosial Dinas Sosial Jadi Koperasi Primer Terbaik versi PKPRI DKI Tahun Buku 2024 + 07 Jun 2025 16:35 + + + 499 + + + + + + + + + + Tinjau Pemotongan Hewan kurban, Kadis Sosial Pastikan Penyaluran Berjalan Adil dan Merata + 07 Jun 2025 14:11 + + + 332 + + + + + + + + + + Penyerahan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 07 Jun 2025 11:16 + + + 453 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinas Sosial DKI Jakarta Ikuti Shalat Iduladha di Masjid Fatahillah Balai Kota + 06 Jun 2025 17:51 + + + 345 + + + + + + + + + + Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan JIC Laksanakan Salat Iduladha dengan Tertib dan Khusyuk + 06 Jun 2025 17:11 + + + 434 + + + + + + + + + + Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat + 05 Jun 2025 17:39 + + + 386 + + + + + + + + + + Enam Anak PSAA PU 2 & 3 Lolos Seleksi Masuk PTN Jalur SNBT & SNBP 2025 + 05 Jun 2025 15:53 + + + 365 + + + + + + + + + + Pilot Proyek KOICA dan Kemensos: 10 Warga Binaan PSBR Taruna Jaya 1 Sukses Masuk Dunia Kerja + 05 Jun 2025 14:12 + + + 496 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 04 Jun 2025 17:49 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial + 04 Jun 2025 17:26 + + + 554 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Jakarta Selatan, Kini Dirawat di PSAA Balita Tunas Bangsa + 04 Jun 2025 15:54 + + + 550 + + + + + + + + + + Disdukcapil DKI Jakarta Lakukan Perekaman Biometrik untuk 34 Warga Binaan Sosial PSBD BB 2 + 04 Jun 2025 13:22 + + + 494 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bakal Hadirkan Layanan Nikah Ramah Disabilitas + 03 Jun 2025 19:53 + + + 456 + + + + + + + + + + Dorong LKS Hadapi Proses Akreditasi, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas + 03 Jun 2025 11:33 + + + 458 + + + + + + + + + + Dijemput dari PSBI Bangun Daya 2, Lutpi Warga Binaan Asal Sukabumi Bertemu Keluarga + 02 Jun 2025 19:26 + + + 408 + + + + + + + + + + Sinergi untuk Kesejahteraan Lansia, Dinsos Hadiri Bakti Sosial HLUN + 31 May 2025 19:24 + + + 505 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Fasilitasi Reunifikasi Warga Jayapura yang Terlantar di Jakarta + 31 May 2025 10:56 + + + 406 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Usaha, DInsos DKI Jakarta Latih UMKM Lewat Pelatihan Non Teknis + 30 May 2025 12:11 + + + 425 + + + + + + + + + + PSAA PU 3 Bersama Puskesmas Duren Sawit Gelar Skrining Kesehatan untuk Anak Asuh dan Pegawai + 28 May 2025 10:17 + + + 498 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Serahkan SK Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta + 28 May 2025 10:13 + + + 610 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 28 May 2025 10:07 + + + 0 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Sudin Sosial Jakpus Gelar Bimtek bagi PSM dan TKSK + 28 May 2025 10:02 + + + 569 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Lakukan Reunifikasi Anak di Bogor, Kini Telah Kembali ke Pelukan Keluarga + 28 May 2025 09:56 + + + 411 + + + + + + + + + + Sinergitas Dinsos-Dinkes, Bahas Program Kesehatan Berkelanjutan bagi Satgas P3S dan Warga Binaan Panti Sosial + 27 May 2025 19:38 + + + 471 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Tekankan Pilar Sosial Garda Terdepan Layanan Sosial + 27 May 2025 19:02 + + + 755 + + + + + + + + + + Apel Pilar-Pilar Sosial Jakarta Barat, Perkuat Sinergi dan Komitmen Layanan Sosial + 27 May 2025 16:43 + + + 375 + + + + + + + + + + Audensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Bahas Percepatan Revitalisasi Masjid Raya JIC + 27 May 2025 16:33 + + + 476 + + + + + + + + + + Raih Dua Penghargaan Sekaligus dalam Pelayanan Publik. Sudin Jaksel Mendapat Predikat Pelayanan Prima dan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) + 27 May 2025 16:02 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 dan PMC KOICA Lakukan Kunjungan ke PPKD untuk Tingkatkan Pembinaan WBS + 27 May 2025 14:21 + + + 367 + + + + + + + + + + Pemkot Jakarta Timur - Dinsos DKI Tindaklanjuti Pemantauan Pengemis Bawa Anak di Klender Baru + 27 May 2025 09:56 + + + 551 + + + + + + + + + + Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Bulan Mei 2025 Telah Dicairkan + 23 May 2025 09:10 + + + 2614 + + + + + + + + + + Inklusi Nyata : Adi Buktikan Penyandang Down Syndrome Bisa Mandiri dan Berdaya + 23 May 2025 14:03 + + + 648 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja dan Penyuluh Sosial, Dinsos DKI Siap Transformasi Layanan Kesos + 23 May 2025 13:36 + + + 464 + + + + + + + + + + Komitmen Dinsos DKI dalam Pengelolaan Data Warga Binaan Sosial Berbasis Digital + 22 May 2025 19:35 + + + 361 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Kepala Dinsos DKI Paparkan Program Inovatif Kepada Menteri Sosial RI + 21 May 2025 21:29 + + + 452 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 21 May 2025 18:57 + + + 0 + + + + + + + + + + Sambut HUT ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan + 21 May 2025 11:09 + + + 386 + + + + + + + + + + Tingkatkan Semangat Kebangkitan, Kadinsos Pimpin Upacara Harkitnas + 01 Jan 1970 00:00 + + + 271 + + + + + + + + + + Ditemukan Terlantar di Terminal, Lansia Asal Kebumen Diselamatkan dan Dirujuk ke Panti Sosial + 19 May 2025 18:59 + + + 694 + + + + + + + + + + Apel Pilar Sosial, Kepala Dinsos DKI Tekankan Sinergi dan Aksi Nyata di Lapangan + 17 May 2025 20:08 + + + 439 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Telah Menyalurkan 431 Alat Bantu fisik + 16 May 2025 16:06 + + + 434 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Cipinang + 14 May 2025 14:16 + + + 358 + + + + + + + + + + Dukung Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Sambut Studi Banding FTI Jepang + 14 May 2025 11:55 + + + 379 + + + + + + + + + + Tinjau Lokasi Puting Beliung di Kalideres, Kadis Sosial DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Terpenuhi + 13 May 2025 16:27 + + + 504 + + + + + + + + + + Warga Binaan sosial Disabilitas Potensial PSBD BB 2 Tampilkan Karya di Bazaar Art & Craft + 10 May 2025 20:22 + + + 439 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Unjuk Karya di Bazaar Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati + 10 May 2025 19:54 + + + 357 + + + + + + + + + + Rapim Perdana, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergi, Inovasi, dan Pembenahan Layanan Sosial + 09 May 2025 14:40 + + + 550 + + + + + + + + + + Gelanggang Remaja Kecamatan + 29 Apr 2025 13:54 + + + 534 + + + + + + + + + + Karang Taruna dapat Menggunakan Gelanggang Remaja Kecamatan untuk Berkegiatan + 09 May 2025 13:39 + + + 409 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan + 08 May 2025 19:08 + + + 483 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Kemandirian Ekonomi dan Masa Depan Sejahtera + 08 May 2025 10:20 + + + 482 + + + + + + + + + + Raih Predikat Pelayanan Prima, Suku Dinas Sosial Jakpus Jadi Bagian Kenaikan Peringkat Jakarta Pusat di Level Nasional + 06 May 2025 08:33 + + + 539 + + + + + + + + + + Tekan Kemiskinan Ekstrem, DKI Jakarta Luncurkan Taman Anak Sejahtera (TAS) untuk Anak Prasejahtera + 05 May 2025 11:30 + + + 842 + + + + + + + + + + Dorong Kegiatan Kepemudaan, Gubernur Pramono Luncurkan Aktivasi Balai Rakyat untuk Kegiatan Karang Taruna + 02 May 2025 20:33 + + + 646 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan dari BBPPKS Bandung atas Capaian Akreditasi LKS dan UPTD Terbanyak di Wilayah Kerja Regional II BBPPKS Bandung + 01 May 2025 14:35 + + + 380 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Apr 2025 20:00 + + + 0 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Skrining Kesehatan + 28 Apr 2025 14:47 + + + 828 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur + 26 Apr 2025 19:23 + + + 377 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Banyak Medali di Kejuaraan Para Renang DKI + 26 Apr 2025 10:32 + + + 390 + + + + + + + + + + FAQ Bantuan KLJ,KPDJ, dan KAJ + 25 Apr 2025 19:46 + + + 620 + + + + + + + + + + Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Pegawai Dinsos DKI Gelar Apel Bersama + 25 Apr 2025 18:55 + + + 390 + + + + + + + + + + Respons Cepat Pemkot Jakpus dan Dinsos DKI untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kelurahan Bungur + 25 Apr 2025 16:37 + + + 345 + + + + + + + + + + Keluarga Besar Werdatama Jaya Dinsos DKI Jakarta Gelar Halal Bi Halal + 24 Apr 2025 18:21 + + + 373 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2025-2030 + 23 Apr 2025 18:28 + + + 898 + + + + + + + + + + Perlengkapan Sekolah untuk 177 Anak PSAA Dinsos DKI sebagai Apresiasi Pasca Ngabuburide + 23 Apr 2025 14:47 + + + 347 + + + + + + + + + + Warga Binaan DIsabilitas Tuna Rungu PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau di Acara "Kartini Masa Kini" + 23 Apr 2025 11:55 + + + 441 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Timur Bantu Nenek Penderita Demensia Dirujuk ke Panti Sosial + 21 Apr 2025 11:33 + + + 473 + + + + + + + + + + Perkuat Kesiapsiagaan, 32 Tagana Muda Jalani Pelatihan di Hutan Kota + 20 Apr 2025 15:23 + + + 502 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kelapa + 19 Apr 2025 14:13 + + + 393 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Komisi E Ajak Anak Panti Nobar Film Edukatif + 18 Apr 2025 18:54 + + + 341 + + + + + + + + + + Dorong Keberfungsian Sosial, PSBD Budi Bhakti 1 Ajak Warga Binaan Rekreasi ke TMII + 18 Apr 2025 12:54 + + + 406 + + + + + + + + + + Wapres Gibran Ajak Anak Asuh Panti Sosial Nonton Film "Jumbo" di Senayan City + 11 Apr 2025 22:00 + + + 735 + + + + + + + + + + Triwulan Pertama 2025, Dinsos DKI Jangkau 1.579 PPKS di Jakarta + 11 Apr 2025 10:17 + + + 3131 + + + + + + + + + + Dorong Motivasi Membaca, Wapres Gibran Ajak Anak Asuh PSAA PU 1 Rekreasi ke Toko Buku + 07 Apr 2025 19:04 + + + 394 + + + + + + + + + + Dinas Sosial dan BAZNAS DKI Gelar Layanan Pijat Gratis di Posko Mudik Lebaran + 01 Apr 2025 19:23 + + + 320 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Lansia Penyintas Kebakaran di Kelurahan Grogol + 29 Mar 2025 15:19 + + + 436 + + + + + + + + + + Aktivasi Gelanggang Remaja Kecamatan bagi Karang taruna + 27 Mar 2025 13:16 + + + 471 + + + + + + + + + + Warga Terdampak Kebakaran di Rawa Terate Dapat Bantuan + 27 Mar 2025 10:19 + + + 422 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan Natura dari Pemkab Temanggung + 26 Mar 2025 20:24 + + + 435 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Grogol + 26 Mar 2025 14:42 + + + 492 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Tugu Selatan + 25 Mar 2025 20:15 + + + 416 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial KLJ, KPDJ, KAJ, serta Alat Bantu Fisik + 25 Mar 2025 14:32 + + + 7591 + + + + + + + + + + Tagana Jakarta Barat Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama + 24 Mar 2025 13:06 + + + 361 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Tekankan Jaga Kerukunan Umat Demi Pembangunan Jakarta + 23 Mar 2025 09:46 + + + 438 + + + + + + + + + + Makanan Khas Betawi yang Wajib Dijadikan Oleh-Oleh Saat Mudik + 22 Mar 2025 09:21 + + + 477 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Menawan dalam Konser Goresan Warna dan Getaran Jiwa + 20 Mar 2025 15:58 + + + 343 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Evakuasi PPKS Terlantar yang Meresahkan Warga di Papanggo + 20 Mar 2025 11:34 + + + 348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir + 18 Mar 2025 17:59 + + + 464 + + + + + + + + + + Tanamkan Nilai Toleransi, Harmoni Ramadhan di Panti Sosial Asuhan Anak Bersama DAAI TV + 15 Mar 2025 11:50 + + + 525 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas, Langkah Menuju Kemandirian Finansial + 13 Mar 2025 14:38 + + + 419 + + + + + + + + + + Ramadhan Ceria di PSAA Balita Tunas Bangsa, Penuh Edukasi dan Eksplorasi + 12 Mar 2025 13:24 + + + 424 + + + + + + + + + + Sinergi Kemendagri - Pemprov DKI, Permudah Akses Dokumen Adminduk Bagi Warga Binaan + 10 Mar 2025 19:47 + + + 425 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan dari IKA UII untuk Korban Banjir Jakarta + 10 Mar 2025 15:50 + + + 438 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Utara Bantu Evakuasi Lansia Terlantar Ke Panti Sosial + 10 Mar 2025 14:06 + + + 647 + + + + + + + + + + Santap Sahur Produk Jakpreneur Dinas Sosial DKI Jakarta + 08 Mar 2025 12:35 + + + 366 + + + + + + + + + + Tim Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinsos DKI Kembali Gelar Giat LDP + 08 Mar 2025 10:14 + + + 447 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Penyintas Banjir Bidara Cina di GOR Otista + 05 Mar 2025 20:55 + + + 477 + + + + + + + + + + Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista + 05 Mar 2025 19:25 + + + 401 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak - anak dan Lansia Terdampak Banjir di Pengadegan + 06 Mar 2025 15:11 + + + 490 + + + + + + + + + + Dapur Umum di Empat Wilayah Bergerak Penuhi Kebutuhan Pagan bagi Warga Terdampak Banjir + 05 Mar 2025 15:00 + + + 868 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Libatkan kampung Siaga Bencana selama Penanganan Banjir + 06 Mar 2025 11:28 + + + 719 + + + + + + + + + + Mensos RI Kunjungi Penyintas Banjir di Cawang dan Cililitan, pastikan Penanganan Banjir Optimal + 06 Mar 2025 10:14 + + + 463 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jaktim dan Jaksel + 04 Mar 2025 13:21 + + + 1116 + + + + + + + + + + Wagub Rano Tinjau Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 03 Mar 2025 15:00 + + + 424 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Kebakaran di Duren Sawit Terpenuhi + 01 Mar 2025 13:59 + + + 329 + + + + + + + + + + RAT Ke-48 Koperasi Dharma Sosial, Ajang Evaluasi dan Penyusunan Program Strategis bagi Anggota + 27 Feb 2025 18:30 + + + 380 + + + + + + + + + + Screening Kesehatan di PSBL HS 2, Upaya Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Menular serta Tidak Menular + 26 Feb 2025 14:53 + + + 370 + + + + + + + + + + Antisipasi Peningkatan PPKS Selama Ramadan, Sudin Sosial Jakpus Gelar Apel Kesiapsiagaan + 21 Feb 2025 12:10 + + + 392 + + + + + + + + + + Tingkatkan Sarana Kegiatan Kepemudaan, Pemprov DKI Resmikan Gedung Baru SKKT Duren Sawit + 18 Feb 2025 15:30 + + + 740 + + + + + + + + + + Persuasif, Satgas P3S Jakut Jangkau ODGJ yang Meresahkan Warga + 14 Feb 2025 19:56 + + + 505 + + + + + + + + + + PRESS RELEASE : Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos RI Berkoordinasi untuk Menjamin Keberlanjutan Penghargaan bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan + 14 Feb 2025 19:25 + + + 582 + + + + + + + + + + Bersama Tim PK3D, Satgas P3S Jakpus Bantu Orang Terlantar dengan Kondisi ‘Total Care’ Dirujuk ke RS + 11 Feb 2025 10:00 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Hadirkan Kelas Kecakapan Hidup untuk Warga Binaan + 04 Feb 2025 15:02 + + + 1348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 30 Jan 2025 08:37 + + + 748 + + + + + + + + + + Suku Dinas Jakpus Salurkan Bantuan Awal bagi Penyintas Kebakaran Mangga Dua Selatan + 22 Jan 2025 15:50 + + + 397 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Pilar Sosial Melalui Ragam Pelatihan + 22 Jan 2025 13:26 + + + 578 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 21 Jan 2025 19:56 + + + 515 + + + + + + + + + + Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Dinsos DKI Jakarta, Berlangsung Penuh Sukacita + 17 Jan 2025 11:54 + + + 545 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Lanjutan Untuk Penyintas Kebakaran, di Kebon Kosong + 16 Jan 2025 16:30 + + + 424 + + + + + + + + + + Komitmen Jalankan Program CSR, 10 Perusahaan Raih Penghargaan Padmamitra Awards 2024 + 16 Jan 2025 14:29 + + + 1475 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 15 Jan 2025 16:17 + + + 400 + + + + + + + + + + Pencak Silat di PSAA Putra Utama 3: Membentuk Karakter dan Bangun Prestasi Anak Binaan + 15 Jan 2025 15:04 + + + 589 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berhasil Salurkan 86 Warga Binaan Sosial ke Dunia Kerja + 13 Jan 2025 15:33 + + + 291 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 701 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Langkah Strategis PSBR TJ 1, Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemuda Rentan + 11 Jan 2025 08:46 + + + 429 + + + + + + + + + + 13 Anak Binaan PSBNRW Cahaya Batin, Ikuti Praktek Belajar Kerja di Bidang Shiatsu dan Massage + 10 Jan 2025 16:46 + + + 450 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Jangkau 5.998 PPKS Sepanjang Tahun 2024 + 09 Jan 2025 09:56 + + + 797 + + + + + + + + + + Dorong Pengentasan Kemiskinan, Dinsos DKI Bina 1.452 UMKM Melalui Program Jakpreneur + 07 Jan 2025 19:05 + + + 872 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Lakukan Verifikasi dan Validasi DTKS Pasif + 07 Jan 2025 11:06 + + + 1105 + + + + + + + + + + Meningkatkan Kemampuan Interaksi WBS Melalui Kegiatan Terapeutik, di Pantai Tanjung Pasir + 06 Jan 2025 16:42 + + + 334 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pengangkatan 43 Anak Sepanjang 2024 + 06 Jan 2025 14:24 + + + 925 + + + + + + + + + + Prestasi Akhir Tahun: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Raih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI + 04 Jan 2025 08:51 + + + 454 + + + + + + + + + + Bantu Penyandang Disabilitas, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 2.597 Alat Bantu Fisik Sepanjang 2024 + 02 Jan 2025 15:56 + + + 2252 + + + + + + + + + + PJ Gubernur Teguh Berbagi Kebahagiaan Natal, di Panti Asuhan Anak dan Lansia + 24 Dec 2024 22:19 + + + 433 + + + + + + + + + + Pengumuman Pemenang Lomba Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 + 23 Dec 2024 12:36 + + + 507 + + + + + + + + + + Kanal Pengaduan Resmi Bantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) + 16 Dec 2024 12:20 + + + 2077 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Intens Salurkan Bantuan, bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 20 Dec 2024 17:29 + + + 591 + + + + + + + + + + Latih Kewirausahaan dan Kemandirian Remaja Binaan, PSBR TJ 1 Gelar Market Day + 20 Dec 2024 16:09 + + + 436 + + + + + + + + + + PSBL Harapan Sentosa 2 Berkontribusi dalam Panen Raya Serentak, di Jakarta Timur + 20 Dec 2024 11:59 + + + 618 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Apresiasi Peran FK Pusaka dalam Musda ke-V + 18 Dec 2024 16:24 + + + 466 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Bandung pada Keluarga + 18 Dec 2024 13:40 + + + 468 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan, Kepada Warga Terdampak Banjir Rob di Pluit + 16 Dec 2024 14:08 + + + 530 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 750 Anggota Tagana + 15 Dec 2024 08:40 + + + 678 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, UMKM Jakpreneur Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Baking + 13 Dec 2024 18:02 + + + 499 + + + + + + + + + + Optimalisasi Layanan WBS Panti Sosial Melalui Transformasi Digital, Menggunakan Sipansos + 12 Dec 2024 22:22 + + + 452 + + + + + + + + + + Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur + 12 Dec 2024 13:20 + + + 670 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Ajak Penyandang Disabilitas Rekreasi, di Taman Impian Jaya Ancol + 11 Dec 2024 14:16 + + + 469 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Bagi Warga Terdampak Kebakaran, di Kebon Kosong + 11 Dec 2024 11:27 + + + 419 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Distribusikan Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas + 06 Dec 2024 15:06 + + + 751 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FK Tagana DKI Bahas Kesiapan dan Strategi Dalam Penanggulangan Bencana + 06 Dec 2024 14:24 + + + 532 + + + + + + + + + + DWP DKI Gelar Baksos di PSBL Harapan Sentosa 3 dan PSPBK Harapan Mulia + 05 Dec 2024 16:25 + + + 794 + + + + + + + + + + Gelorakan Semangat Kesetiakawanan Sosial, Dinsos DKI Gelar Jakarta Social Harmony Day + 05 Dec 2024 13:02 + + + 527 + + + + + + + + + + Disabilitas Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau, di Narasi Nusantara Mitra Praja Utama + 03 Dec 2024 15:19 + + + 1166 + + + + + + + + + + Gelar Jambore Karang Taruna, Dinsos DKI Dorong Kekompakan dan Kolaborasi Generasi Muda + 02 Dec 2024 12:10 + + + 540 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Adakan LDP Bagi Anak Penyintas Kebakaran di Jatinegara + 29 Nov 2024 15:38 + + + 468 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 28 Nov 2024 20:18 + + + 394 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI dan Dinas PPKUKM: Wujudkan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Sosial + 28 Nov 2024 16:52 + + + 409 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - Dinsos Subang Bantu Binaan Kembali ke Pelukan Keluarga, Setelah Belasan Tahun Berpisah + 26 Nov 2024 15:50 + + + 454 + + + + + + + + + + Bangun Karakter Binaan dan Pendamping Sosial, PSAA Putra Utama 1 Gelar Outbond + 25 Nov 2024 16:44 + + + 647 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1, Kontribusi dalam Pameran Internasional Plastic & Rubber Exhibition + 22 Nov 2024 14:34 + + + 460 + + + + + + + + + + Antisipasi Musim Penghujan, Pemprov DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 22 Nov 2024 11:37 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 50 PPKS ke Jawa Timur + 22 Nov 2024 10:59 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FIB UI Gelar Seminar Nasional, Bahas Pengusulan " Wongsonegoro " Sebagai Pahlawan Nasional + 20 Nov 2024 10:31 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Rapat Koordinasi, Persiapkan Integrasi Data di Portal Jakarta Satu + 30 Oct 2024 13:59 + + + 450 + + + + + + + + + + Giat Dinsos Dalam Rakor Persiapan Launching dan Bimbingan Teknis Sipending Emas Berbasis Mobile App + 16 Nov 2024 13:44 + + + 338 + + + + + + + + + + Lomba Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 + 19 Nov 2024 09:51 + + + 473 + + + + + + + + + + Optimalkan Akurasi Data, Dinsos DKI Luncurkan SiPending Emas Mobile + 18 Nov 2024 09:39 + + + 514 + + + + + + + + + + Tagana Goes To Campus, Bidik Mahasiswa Tanggap Bencana + 16 Nov 2024 20:59 + + + 550 + + + + + + + + + + Permudah Akses Legalitas, 24 Anak Binaan PSBG Belaian Kasih Dapat Perwalian + 15 Nov 2024 22:19 + + + 555 + + + + + + + + + + Pelatihan Inisiatif Percontohan SEDAYA, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat + 15 Nov 2024 14:57 + + + 696 + + + + + + + + + + Dorong Minat Baca Warga Binaan, PSAA Putra Utama 1 - Yakult Indonesia Resmikan Perpustakaan + 15 Nov 2024 11:46 + + + 582 + + + + + + + + + + KORPRI Gelar Bakti Sosial Di PSBR Taruna Jaya 2, Berikan Bantuan Bagi Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar + 14 Nov 2024 12:42 + + + 601 + + + + + + + + + + Sambut Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Dinsos DKI Buka Pendaftaran Ajang Lomba Bagi Disabilitas + 14 Nov 2024 11:52 + + + 423 + + + + + + + + + + Kejuaraan Pencak Silat Panglima TNI Tingkat Nasional, Binaan PSAA PU 2 Raih Medali Emas dan Perak + 12 Nov 2024 12:02 + + + 529 + + + + + + + + + + Era Pilkada, ASN Harus Menjaga Netralitas + 09 Nov 2024 13:43 + + + 418 + + + + + + + + + + Optimalkan Ketepatan Data Sasaran, Dinsos DKI Integrasikan Data Bansos Pada Portal Jakarta Satu + 08 Nov 2024 20:49 + + + 643 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal Warga Terdampak Kebakaran di Papanggo + 08 Nov 2024 16:26 + + + 363 + + + + + + + + + + Melihat Jakarta dari Puncak: Kunjungan Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 ke Monumen Nasional + 07 Nov 2024 16:21 + + + 223 + + + + + + + + + + Deklarasi Pilgub Ramah Anak, Wujud Komitmen DKI Jakarta untuk Pemilu Inklusif dan Aman bagi Generasi Muda + 06 Nov 2024 17:07 + + + 369 + + + + + + + + + + Dukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Dinsos DKI Jalin Kerja Sama Dengan FISIP UI + 06 Nov 2024 13:53 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 100 Orang Terlantar, ke Jabar dan Jateng + 05 Nov 2024 15:53 + + + 702 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakpus - STIKes RS Husada Kolaborasi Dorong Kemandirian Binaan UILS Kemayoran + 05 Nov 2024 12:16 + + + 447 + + + + + + + + + + Raih Juara 2 Senam Kreasi, DWP Dinsos Unjuk Kreatifitas Pada Pekan Olahraga DWP DKI Jakarta 2024 + 01 Nov 2024 17:00 + + + 446 + + + + + + + + + + Kunjungi PSAA PU 2, Kadinsos DKI Pastikan Kesiapan Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula + 01 Nov 2024 16:04 + + + 384 + + + + + + + + + + Pastikan Berkualitas, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 31 Oct 2024 14:52 + + + 595 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan dan Skill di Bidang IT, WBS PSBR TJ 1 Rasakan Suasana Perkuliahan di Binus Internasional + 28 Oct 2024 14:09 + + + 187 + + + + + + + + + + Partisipasi Masyarakat Cerdaskan Bangsa, PSAA Balita Tunas Bangsa Menerima Bantuan Pendidikan dan Kesehatan + 25 Oct 2024 11:41 + + + 658 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Pandeglang, Dengan Keluarga + 24 Oct 2024 15:24 + + + 674 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Forum Diskusi, Bahas Pentepatan Data Bantuan Sosial + 22 Oct 2024 17:56 + + + 540 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Penggunaan APAR + 18 Oct 2024 10:52 + + + 398 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kalianyar + 16 Oct 2024 10:47 + + + 399 + + + + + + + + + + Dorong 1.369 Anggota Tagana Aktif, Dinsos DKI Terima Penghargaan Dari Kemensos RI + 21 Oct 2024 10:31 + + + 596 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Evakuasi Lansia Sebatang Kara Yang Sedang Sakit + 18 Oct 2024 15:56 + + + 354 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Dua Medali, Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 16 Oct 2024 14:49 + + + 399 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Layanan Dukungan Psikososial Untuk Anak-Anak Penyintas Kebakaran Jembatan Besi + 16 Oct 2024 11:07 + + + 408 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Susun SOP Untuk Implementasi Sistem Pendataan Geospasial + 16 Oct 2024 10:06 + + + 478 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Bantuan 100 Tongkat Netra Elektrik Dari KOSA + 15 Oct 2024 15:15 + + + 386 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Peringatan HUT ke-15 TKSK + 13 Oct 2024 12:34 + + + 326 + + + + + + + + + + Dorong Akuntabilitas, Dinsos DKI Inisiasi Pengintegrasian dan Pemanfaatan DTKS Berbasis Geospasial Pada Portal Jakarta Satu + 12 Oct 2024 09:34 + + + 467 + + + + + + + + + + Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan UGB dan PUB + 10 Oct 2024 16:33 + + + 288 + + + + + + + + + + Anak Binaan PSAA Putra Utama 3, Terima Bantuan Laptop Dari Lenovo Indonesia + 10 Oct 2024 11:47 + + + 544 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 2 Pertemukan Lansia Binaan, Dengan Keluarga + 07 Oct 2024 15:26 + + + 1157 + + + + + + + + + + Triwulan III 2024, Dinsos DKI Jakarta Telah Pulangkan 1.113 Orang Terlantar + 03 Oct 2024 15:12 + + + 452 + + + + + + + + + + Lima Binaan Panti Dinsos DKI, Ikut Berlaga Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 01 Oct 2024 16:38 + + + 373 + + + + + + + + + + Pelatihan First Aid Responder, Kesiapan Dinsos DKI Hadapi Kegawatdaruratan Medis + 01 Oct 2024 13:48 + + + 533 + + + + + + + + + + Serunya Balita Binaan Panti Sosial Menaiki Tank, Saat Kunjungan Ke YONRANRATFIB 1 Marinir + 27 Sep 2024 16:44 + + + 340 + + + + + + + + + + Satgas P3S Sudin Sosial Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk Ke Panti Sosial + 21 Aug 2024 10:17 + + + 427 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Rujuk Pengemis, Bermodus Kaki Buntung ke Panti Sosial + 26 Sep 2024 15:26 + + + 562 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Masuk Top 5 Dalam Penganugerahan, Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK 2024 + 26 Sep 2024 13:52 + + + 491 + + + + + + + + + + Membangun Fungsi Sosial, PSBL HS 2 Ajak Binaan Orientasi Alam Di Taman Margasatwa Ragunan + 26 Sep 2024 09:55 + + + 559 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Terus Salurkan Bantuan, Bagi Warga Terdampak Kebakaran Cipinang + 23 Sep 2024 14:25 + + + 553 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Rujuk PMKS Sebatang Kara ke Panti Sosial + 20 Sep 2024 14:19 + + + 463 + + + + + + + + + + UILS Duren Sawit Hadiri Chief Profesional, Untuk Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Binaan dan Petugas Pendamping + 20 Sep 2024 14:13 + + + 497 + + + + + + + + + + Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan, Oleh Suku Dinas Sosial dan Walikota Jakarta Barat + 20 Sep 2024 14:05 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Mulai Cairkan Bansos PKD, Tahap 3 Tahun 2024 + 19 Sep 2024 16:49 + + + 721 + + + + + + + + + + WBS PSBNRW Cahaya Batin Wakili DKI Jakarta Lomba Pantonim, Pada Ajang FLS2N Tingkat Nasional + 19 Sep 2024 16:31 + + + 367 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Pulangkan 699 Orang Terlantar + 17 Jul 2024 10:07 + + + 716 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - UNJ Kembali Gelar Pelatihan Tata Boga, Bagi UMKM Binaan Jakpreneur + 17 Sep 2024 16:17 + + + 567 + + + + + + + + + + Pengenalan Lingkungan, UILS Koja Ajak Binaan Rekreasi ke Taman Margasatwa Ragunan + 12 Sep 2024 16:24 + + + 507 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Gelar Layanan Dukungan Psikososial Bagi Penyintas Kebakaran Manggarai + 09 Sep 2024 14:12 + + + 375 + + + + + + + + + + Terpisah Selama Puluhan Tahun, PSBI Bangun Daya 2 Akhirnya Reunifikasi Warga Binaan Kembali Bersama Keluarga + 06 Sep 2024 14:07 + + + 381 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBD Budi Bhakti 1, Sabet Sejumlah Medali Pekan Paralimpik DKI Jakarta + 30 Aug 2024 13:50 + + + 354 + + + + + + + + + + Dorong Kerjasama Pertukaran Program Keterampilan, PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan KSWP + 14 Aug 2024 16:23 + + + 455 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Teguran Persuasif Kepada Ibu Anak Pengemis, Ternyata Berkecukupan + 09 Aug 2024 13:40 + + + 648 + + + + + + + + + + Produk Karya Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI, Ramaikan Bazar UMKM Di JITEX + 08 Aug 2024 10:41 + + + 479 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Bagi Masyarakat Prasejahtera Terdaftar DTKS + 06 Aug 2024 16:44 + + + 474 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - RSPAD Selamatkan Bayi Enam Bulan Ditelantarkan Orang Tua Kandung Dengan Kondisi Gizi Buruk + 02 Aug 2024 06:45 + + + 725 + + + + + + + + + + Bidik Disabilitas Jadi Wirausaha, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Menjahit + 31 Jul 2024 16:37 + + + 566 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bersama Koalisi Nasional Pokja Disabilitas, Launching Buku Pendataan Inklusi Penyandang Disablitas + 31 Jul 2024 16:32 + + + 485 + + + + + + + + + + Penyaluran Kartu ATM bagi Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ di Jakarta Selatan + 29 Jul 2024 14:44 + + + 675 + + + + + + + + + + Resmi Dikukuhkan, Pengurus TJSLBU Diharapkan Mampu Dorong Sinergi Bangun Kota Jakarta + 26 Jul 2024 16:07 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bansos PKD Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ Wilayah Jakut + 26 Jul 2024 14:38 + + + 494 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Sosial PKD Tahap 3 2024 + 23 Jul 2024 14:52 + + + 364 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Kartu ATM Penerima Baru Bansos PKD, Diawali Dengan KAJ + 24 Jul 2024 10:12 + + + 2147 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 17 Jul 2024 17:38 + + + 0 + + + + + + + + + + Ragam Layanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta + 17 Jul 2024 15:09 + + + 838 + + + + + + + + + + Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kejati DKI - Pemprov DKI Melakukan Penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk Anak Asuh Panti Sosial + 11 Jul 2024 16:21 + + + 305 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Sudah Salurkan 1.211 Alat Bantu Fisik + 12 Jul 2024 16:15 + + + 462 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Penyintas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang + 02 Jul 2024 16:11 + + + 388 + + + + + + + + + + Lebih Dekat dengan Masyarakat, Sudin Sosial Jakpus Luncurkan Layanan Berbasis Aplikasi Whatsapp + 25 Jun 2024 16:00 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - PPKD Jaktim Gelar Pelatihan Barista, Bahasa Jepang, Bagi Penyandang Disabilitas dan WBS + 25 Jun 2024 12:15 + + + 432 + + + + + + + + + + Dorong Kualitas Produk Binaan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Desain Kemasan + 20 Jun 2024 11:06 + + + 345 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih 92,27, Pada Indeks Kepuasaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 + 14 Jun 2024 17:32 + + + 511 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk ke Panti Sosial + 13 Jun 2024 11:53 + + + 560 DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter diff --git a/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_sepuluh-disabilitas-binaan-jakpreneur-dinsos-dki-ramaikan-bazar-pentas-seni-penyandang-disabilitas.md b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_sepuluh-disabilitas-binaan-jakpreneur-dinsos-dki-ramaikan-bazar-pentas-seni-penyandang-disabilitas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0908140f7460ed3869525f7e1164724fffba4a14 --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_sepuluh-disabilitas-binaan-jakpreneur-dinsos-dki-ramaikan-bazar-pentas-seni-penyandang-disabilitas.md @@ -0,0 +1,8408 @@ +--- +url: https://dinsos.jakarta.go.id/berita/sepuluh-disabilitas-binaan-jakpreneur-dinsos-dki-ramaikan-bazar-pentas-seni-penyandang-disabilitas +title: "Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas - Dinas Sosial DKI Jakarta" +domain: dinsos.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:04:37 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas - Dinas Sosial DKI Jakarta + +Sebanyak 10 penyandang disabilitas binaan program Jakpreneur Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta turut ambil bagian dalam Bazaar Pentas Seni Penyandang Disabilitas yang digelar pada 5–6 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat. Kegiatan ini menjadi ajang bagi para pelaku usaha disabilitas untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi. Para peserta bazaar berasal dari berbagai panti dan pelaku usaha binaan, di antaranya Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara (PSBNRW) Cahaya Batin, Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Belaian Kasih, UILS Meruya serta pelaku usaha perseorangan seperti Karina The Kitchen, Rizka Cake and Cookies, Mei Kitchen, Ratna Dewi Toko Devan, Belidiadi  dan Rohmandow. Produk yang ditawarkan pun beragam, mulai dari makanan dan minuman seperti telur bebek asin, nasi bakar, donat, kue tradisional, keripik, hingga puding cream cheese dessert. Selain itu, terdapat pula produk fashion, kerajinan tangan, hingga aneka kebutuhan rumah tangga. Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Dewi Aryati Ningrum, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Pemprov DKI terhadap kemandirian penyandang disabilitas. “Kami ingin memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan, memasarkan produk, sekaligus memperluas jejaring usaha. Melalui program Jakpreneur, kami percaya penyandang disabilitas juga dapat menjadi wirausaha yang tangguh,” ujarnya. Selain bazaar, acara ini juga diisi dengan berbagai pertunjukan seni dari komunitas penyandang disabilitas, mulai dari musik, tari, hingga seni pertunjukan lainnya. Masyarakat diundang untuk hadir dan memberikan dukungan dengan membeli produk-produk karya penyandang disabilitas, sekaligus menikmati pentas seni yang akan digelar selama dua hari. Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas + Pusdatin: 06 Aug 2025 15:16 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sebanyak 10 penyandang disabilitas binaan program Jakpreneur Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta turut ambil bagian dalam Bazaar Pentas Seni Penyandang Disabilitas yang digelar pada 5–6 Agustus 2025 di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat.  + Kegiatan ini menjadi ajang bagi para pelaku usaha disabilitas untuk memamerkan produk-produk unggulan mereka sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi.  + Para peserta bazaar berasal dari berbagai panti dan pelaku usaha binaan, di antaranya Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1, Panti Sosial Bina Netra Rungu Wicara (PSBNRW) Cahaya Batin, Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Belaian Kasih, UILS Meruya serta pelaku usaha perseorangan seperti Karina The Kitchen, Rizka Cake and Cookies, Mei Kitchen, Ratna Dewi Toko Devan, Belidiadi  dan Rohmandow. + Produk yang ditawarkan pun beragam, mulai dari makanan dan minuman seperti telur bebek asin, nasi bakar, donat, kue tradisional, keripik, hingga puding cream cheese dessert. Selain itu, terdapat pula produk fashion, kerajinan tangan, hingga aneka kebutuhan rumah tangga. + Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Dewi Aryati Ningrum, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk dukungan nyata Pemprov DKI terhadap kemandirian penyandang disabilitas. + “Kami ingin memberikan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan, memasarkan produk, sekaligus memperluas jejaring usaha. Melalui program Jakpreneur, kami percaya penyandang disabilitas juga dapat menjadi wirausaha yang tangguh,” ujarnya. + Selain bazaar, acara ini juga diisi dengan berbagai pertunjukan seni dari komunitas penyandang disabilitas, mulai dari musik, tari, hingga seni pertunjukan lainnya. + Masyarakat diundang untuk hadir dan memberikan dukungan dengan membeli produk-produk karya penyandang disabilitas, sekaligus menikmati pentas seni yang akan digelar selama dua hari. + + + Berita Utama + + Lihat Semua Berita + + + + + + + + + + + Operasi Bina Tertib Praja 2026: Petugas Gabungan Tertibkan Trotoar di Sejumlah Ruas Jalan + 10 Mar 2026 12:02 + + + 75 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Pasar Minggu, Dievakuasi Petugas Sudinsos Jaksel + 10 Mar 2026 08:41 + + + 204 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) + 03 Mar 2026 16:30 + + + 146 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menjadi salah satu Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 + 03 Mar 2026 19:43 + + + 178 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Februari 2026 + 25 Feb 2026 20:04 + + + 372 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Usulan Pembaruan DTSEN + 23 Feb 2026 17:00 + + + 344 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Januari 2026. + 13 Feb 2026 14:10 + + + 899 + + + + + + + + + + Bantuan Sosial KAJ, KLJ dan KPDJ Tahun 2026 + 02 Feb 2026 17:13 + + + 3906 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial dan Alat Kontak Layanan Dukungan Psikososial kepada Warga Terdampak di Cengkareng dan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat + 24 Jan 2026 07:11 + + + 579 + + + + + + + + + + Ketua Majelis Nasional Republik Korea Kunjungi PSBR Taruna Jaya 1 + 23 Jan 2026 14:18 + + + 225 + + + + + + + + + + Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial + 21 Jan 2026 16:09 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Sosial di Lima Wilayah Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir + 13 Jan 2026 19:00 + + + 533 + + + + + + + + + + Kepala Dinsos DKI Jakarta Menyerahkan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu Kepada 316 Orang Pegawai + 02 Jan 2026 15:25 + + + 669 + + + + + + + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Laksanakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan + 07 Jan 2026 00:00 + + + 870 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ Bulan Desember + 24 Dec 2025 17:07 + + + 3218 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa bersama Srikandi Jakarta Gelar Pemasangan Anting bagi Anak Perempuan + 24 Dec 2025 12:27 + + + 722 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Wijaya Kusuma + 23 Dec 2025 20:00 + + + 394 + + + + + + + + + + Musprov ke-7 IPSM DKI Perkuat Kolaborasi Sosial di Jakarta + 23 Dec 2025 11:33 + + + 308 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 Kategori Informatif + 22 Dec 2025 19:26 + + + 373 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan bagi Penyintas Kebakaran di Kapuk Muara + 22 Dec 2025 19:08 + + + 376 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ibu + 22 Dec 2025 14:46 + + + 316 + + + + + + + + + + Warga Binaan Dinsos DKI Gelar Christmas Carol di Kawasan Sarinah + 19 Dec 2025 19:45 + + + 517 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 1 Raih Prestasi di Kejuaraan Pencak Silat KONI Jakarta Timur Ke-3 + 19 Dec 2025 15:00 + + + 398 + + + + + + + + + + Panen Lele di PSBL Harapan Sentosa 4 Jadi Sarana Rehabilitasi dan Kemandirian Warga Binaan + 19 Dec 2025 13:54 + + + 318 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Bela Negara + 19 Dec 2025 12:58 + + + 372 + + + + + + + + + + Forum CSR DKI - Joyday Ice Cream mengajak anak PSAA PU 1, Nobar Zootopia 2 + 18 Dec 2025 20:30 + + + 324 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Satgas P3S + 18 Dec 2025 09:10 + + + 398 + + + + + + + + + + Kondisi Kesehatan Sudah Stabil,, PSBI Bangun Daya 2 Pulangkan Warga Binaan Asal Bandung + 16 Dec 2025 16:01 + + + 511 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Gelar Kegiatan Hidroponik untuk WBS + 16 Dec 2025 15:09 + + + 316 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Kejati Kerja Sama Penerapan Keadilan dan Kerja Sama + 16 Dec 2025 13:37 + + + 341 + + + + + + + + + + Monev Triwulan IV 2025, Dinsos DKI Dorong Capaian P3DN + 15 Dec 2025 15:35 + + + 458 + + + + + + + + + + PM UILS Duren Sawit, Dukuh, dan LBK Malaka Ikuti Giat Edukatif dan Rekreatif di Ragunan + 15 Dec 2025 15:00 + + + 424 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakarta Pusat Gelar Pengenalan Lingkungan bagi PM UILS di TMII + 15 Dec 2025 13:54 + + + 315 + + + + + + + + + + Sebanyak 14 Warga Binaan PSBI Bangun Daya 2 Dipulangkan ke Daerah Asal + 15 Dec 2025 13:23 + + + 382 + + + + + + + + + + PMI Jakarta Pusat Beri Penghargaan Kemanusiaan, Kepala Dinsos DKI Raih Humanitarian Excellence Award + 14 Dec 2025 15:00 + + + 344 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Hadirkan Kepedulian Sosial dalam Momen Natal + 13 Dec 2025 20:49 + + + 294 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Perkuat Peran Pilar Sosial dan Gotong Royong Menuju Indonesia Emas + 13 Dec 2025 18:22 + + + 334 + + + + + + + + + + 20 Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Mengikuti rangkaian Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 + 12 Dec 2025 20:15 + + + 297 + + + + + + + + + + Wagub Rano Ajak Lansia Binaan Panti Dinsos Nonton Agak Laen : Menyala Pantiku + 11 Dec 2025 22:49 + + + 335 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan Inspiratif dalam Knowledge Management Awards 2025 + 10 Dec 2025 20:00 + + + 377 + + + + + + + + + + Transjakarta - Dinsos DKI Dorong Kemandirian Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur + 10 Dec 2025 17:07 + + + 320 + + + + + + + + + + Dorong Binaan Tata Masa Depan, PSBR Taruna Jaya 1 Gelar FGD Kebijakan Pendampingan Karir + 10 Dec 2025 12:38 + + + 415 + + + + + + + + + + Monitoring ke TAS Arutala, Kadis Sosial Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak + 10 Dec 2025 11:36 + + + 484 + + + + + + + + + + Binaan dan Pelaku Usaha Disabilitas Ikuti Edukasi Keuangan serta Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan + 09 Dec 2025 18:41 + + + 353 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Rob di Kepulauan Seribu + 09 Dec 2025 17:50 + + + 430 + + + + + + + + + + Nandang Akhirnya Dipulangkan, PSBL HS 3 Laksanakan Reunifikasi dengan Keluarga di Surabaya + 09 Dec 2025 14:28 + + + 307 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesiapsiagaan, Dinsos DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 09 Dec 2025 14:27 + + + 499 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Tata Kelola Melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan SK + 08 Dec 2025 15:35 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Baznas DKI Perkuat Kerja Sama Program Sosial Berkelanjutan + 08 Dec 2025 15:18 + + + 354 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan 2025 + 08 Dec 2025 14:08 + + + 545 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI, Danantara,& BNI Dorong Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Disabilitas + 08 Dec 2025 13:11 + + + 460 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berkomitmen Wujudkan Jakarta Jadi Kota Inklusif + 07 Dec 2025 20:18 + + + 348 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Marunda + 07 Dec 2025 19:00 + + + 307 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 06 Dec 2025 18:36 + + + 377 + + + + + + + + + + Perkuat Layanan Pengaduan, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat + 05 Dec 2025 15:45 + + + 711 + + + + + + + + + + Selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 + 03 Dec 2025 15:12 + + + 759 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 03 Dec 2025 21:15 + + + 9303 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Distribusikan Kartu ATM kepada Penerima Baru Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ + 02 Dec 2025 13:33 + + + 5381 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa Jalani Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman RI + 02 Dec 2025 13:31 + + + 443 + + + + + + + + + + BPBD DKI Gelar Pelatihan Evakuasi Aman bagi Disabilitas di PSBL HS 2 + 02 Dec 2025 08:34 + + + 554 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Borong 6 Medali di Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat 2025 + 02 Dec 2025 08:14 + + + 635 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA PU 3 Ukir Prestasi Nasional di Ajang JNPS #2 + 01 Dec 2025 20:59 + + + 443 + + + + + + + + + + HUT ke-54 KORPRI: ASN Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa + 01 Dec 2025 10:58 + + + 530 + + + + + + + + + + Pelepasan Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera + 01 Dec 2025 10:27 + + + 839 + + + + + + + + + + Dukung Mobilitas Disabilitas, Pemprov DKI Bagikan Kartu Layanan Gratis Transportasi + 01 Dec 2025 09:59 + + + 1145 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan Wujud Kolaborasi Pemberdayaan Seni dan Sosial di Jakarta + 30 Nov 2025 13:56 + + + 556 + + + + + + + + + + Dari Panti ke Podium Nasional, Atlet PSAA PU 1 Raih Juara! + 30 Nov 2025 12:55 + + + 462 + + + + + + + + + + Gulkarmat DKI Jakarta Latih Warga Binaan PSBL HS 2 Cegah Kebakaran + 30 Nov 2025 10:48 + + + 547 + + + + + + + + + + Meresahkan Warga, Satgas P3S Jangkau ODGJ Dirujuk ke RSKD Duren Sawit + 28 Nov 2025 13:32 + + + 699 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 27 Nov 2025 11:33 + + + 911 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 26 Nov 2025 21:30 + + + 28 + + + + + + + + + + DWP Dinas Sosial Raih Penghargaan Suporter Terbaik pada POR DWP DKI Jakarta 2025 + 27 Nov 2025 08:49 + + + 620 + + + + + + + + + + Santunan Yatim dan Dhuafa di JIC, Dinsos Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial + 26 Nov 2025 08:34 + + + 562 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan November + 25 Nov 2025 21:32 + + + 3208 + + + + + + + + + + Perkuat Edukasi Pencegahan Perundungan, Sudin Sosial Jakarta Pusat Laksanakan Program 4S di SDN Kampung Bali 01 + 25 Nov 2025 10:14 + + + 590 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 24 Nov 2025 19:00 + + + 71 + + + + + + + + + + Tinjau PSBK Harapan Jaya, Kadis Sosial DKI Pastikan Layanan Sosial hingga Fasilitas di Panti Optimal + 24 Nov 2025 14:07 + + + 598 + + + + + + + + + + Jakarta Teguhkan Komitmen Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak + 22 Nov 2025 21:14 + + + 374 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bakti 1 Berkontribusi dalam Pameran Internasional Plastics & Rubber Exhibition 2025 + 22 Nov 2025 10:11 + + + 423 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Hadiri Deklarasi Jaga Jakarta + 21 Nov 2025 15:47 + + + 654 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 21 Nov 2025 08:49 + + + 752 + + + + + + + + + + Askesra DKI Temu Jajaran Kepala Panti, Beri Arahan Perkuat Koordinasi dan Optimalkan Layanan Sosial + 20 Nov 2025 21:14 + + + 606 + + + + + + + + + + Gubernur Lantik Pejabat Baru, Fokuskan Penguatan Layanan dan Respons Publik + 20 Nov 2025 21:08 + + + 375 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Kebakaran di Ciracas + 20 Nov 2025 10:40 + + + 592 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 19 Nov 2025 19:07 + + + 39 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan Warga Terdampak Banjir di Dua Kelurahan + 19 Nov 2025 13:57 + + + 670 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berikan Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 19 Nov 2025 13:37 + + + 351 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Dampingi Gubernur dalam Audiensi KPAI Terkait Pelaksanaan Anugerah KPAI 2025 + 18 Nov 2025 20:17 + + + 486 + + + + + + + + + + Kurasi UMKM Binaan Dinsos DKI Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Produk + 18 Nov 2025 19:32 + + + 585 + + + + + + + + + + Pastikan Layanan Berjalan Optimal, Wagub DKI Tinjau Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta Utara + 18 Nov 2025 14:10 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pemulangan 100 PPKS ke Jawa Barat dan Jawa Tengah + 18 Nov 2025 12:11 + + + 500 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Benhil + 18 Nov 2025 08:13 + + + 502 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Setu, Sudin Sosial Jaktim Lakukan Penanganan dan Koordinasi Lintas Lembaga + 17 Nov 2025 15:01 + + + 679 + + + + + + + + + + Bubhak One Band Tampil di Acara Semarak Bazar Lokal Jakarta Entrepreneur di Taman Cattleya + 17 Nov 2025 13:31 + + + 409 + + + + + + + + + + Kebakaran di Manggarai Selatan, Sudinsos Jaksel Pastikan Bantuan Tersalurkan + 17 Nov 2025 11:49 + + + 490 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 17 Nov 2025 10:54 + + + 605 + + + + + + + + + + Semarak Angklung di Bundaran HI, 1000 Lansia Tampilkan Ekspresi Musikal dalam 15th World Angklung's Day + 16 Nov 2025 16:44 + + + 703 + + + + + + + + + + PT Trias Indra Saputra Selenggarakan DUO Day 2025, Empat Warga Binaan PSBD BB 1 Ikuti Pengenalan Dunia Kerja + 15 Nov 2025 21:10 + + + 506 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Lanjutkan Penguatan Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial + 15 Nov 2025 10:44 + + + 616 + + + + + + + + + + Dukungan Psikososial Diberikan bagi Siswa SMAN 72, Pemerintah Pastikan Proses Pemulihan Berjalan Optimal + 13 Nov 2025 18:19 + + + 786 + + + + + + + + + + PSBK Harapan Jaya Pertemukan Warga Binaan dengan Keluarga Setelah Lima Tahun Terpisah + 12 Nov 2025 19:03 + + + 419 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 12 Nov 2025 18:05 + + + 87 + + + + + + + + + + Bulan Dana PMI 2025, Dinas Sosial DKI Jakarta Sumbang Rp120 Juta + 12 Nov 2025 13:54 + + + 650 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 12 Nov 2025 11:09 + + + 295 + + + + + + + + + + Tagana DKI Gelar Rapat Kerja, Optimalkan Peran Strategis dalam Penanganan Bencana + 11 Nov 2025 19:54 + + + 678 + + + + + + + + + + P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Bantu Lansia Terlantar Sebatang Kara Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Nov 2025 15:53 + + + 660 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan FIB UI Gelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Maria Ulfah Santoso + 11 Nov 2025 14:42 + + + 442 + + + + + + + + + + Gelar Rapim, Kadis Sosial Tekankan Sinergisitas dan Profesionalisme Aparatur + 11 Nov 2025 14:07 + + + 374 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Luncurkan Inovasi Digital “PEDANG ASIK” + 11 Nov 2025 12:03 + + + 737 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Rumah Roboh di Pegangsaan + 10 Nov 2025 20:09 + + + 484 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional + 10 Nov 2025 13:14 + + + 562 + + + + + + + + + + Wamenkes Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Lansia di PSTW Budi Mulia 3 + 09 Nov 2025 10:49 + + + 491 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Grogol Utara dan Cipete + 09 Nov 2025 09:26 + + + 662 + + + + + + + + + + Atlet PSBNRW CB Raih Prestasi di POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI 2025 Jakarta + 07 Nov 2025 15:43 + + + 581 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Berikan Bantuan untuk Rumah Terdampak Longsor di Bintaro + 07 Nov 2025 14:39 + + + 448 + + + + + + + + + + 58 Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta Resmi Dilantik, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Responsif + 07 Nov 2025 13:39 + + + 1845 + + + + + + + + + + Gelar FGD, Dinsos DKI Optimalkan Profesionalisme dan Legitimasi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Publik + 07 Nov 2025 09:39 + + + 437 + + + + + + + + + + Koperasi Konsumen Dharma Sosial Gelar Audiensi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta + 06 Nov 2025 19:24 + + + 460 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Pimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Sungai Lebak Bulus + 04 Nov 2025 18:16 + + + 733 + + + + + + + + + + Job Fair Disabilitas di TIM, Dinsos DKI Fasilitasi 36 Warga Binaan Sosial + 04 Nov 2025 12:31 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Branding dan Desain Kemasan bagi Pelaku Usaha Binaan Jakpreneur + 01 Nov 2025 08:23 + + + 506 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Gelar Bimtek Khusus + 31 Oct 2025 14:39 + + + 691 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Jakarta Selatan + 31 Oct 2025 13:50 + + + 769 + + + + + + + + + + Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 + 30 Oct 2025 16:29 + + + 4653 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Gelar Program 4S di SMPN 60 Jakarta, Ajak Siswa Cegah Perundungan + 30 Oct 2025 14:15 + + + 631 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Ajak WBS Refreshing dan Bersosialisasi di Taman Herbal Insani + 29 Oct 2025 10:55 + + + 560 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda + 28 Oct 2025 14:33 + + + 660 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan Oktober + 24 Oct 2025 21:26 + + + 1756 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Audiensi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia + 27 Oct 2025 11:37 + + + 622 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan 11 ABF untuk Penyandang Disabilitas + 26 Oct 2025 17:26 + + + 796 + + + + + + + + + + Dua Warga Binaan Disabilitas PSBNRW Cahaya Batin Raih Gelar Sarjana + 23 Oct 2025 13:19 + + + 588 + + + + + + + + + + Pegawai Dinsos DKI Ikuti Seminar Kesehatan, Bahas Kanker Serviks dan Tumor Rongga Mulut + 22 Oct 2025 14:19 + + + 555 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Lakukan Reunifikasi Tiga Warga Binaan Sosial + 17 Oct 2025 21:01 + + + 546 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bekali 220 PJLP dengan Pemahaman Akuntabilitas Keuangan dan Etika Pelayanan + 17 Oct 2025 20:46 + + + 798 + + + + + + + + + + WBS Dinsos DKI Kembali Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RSJ. Dr.Soeharto Heerdjan + 17 Oct 2025 08:33 + + + 543 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Penjaringan + 16 Oct 2025 15:44 + + + 760 + + + + + + + + + + Cegah Penyakit Tidak Menular, Dinsos DKI Gelar Pemeriksaan Kesehatan (CKG) bagi Pegawai PJLP + 16 Oct 2025 14:30 + + + 717 + + + + + + + + + + Terima Kunjungan KPRI FEB Universitas Andalas Koperasi Dharma Sosial Berbagi Pengalaman Pengelolaan Inspiratif + 16 Oct 2025 13:34 + + + 600 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Salurkan Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan Timur + 15 Oct 2025 13:40 + + + 661 + + + + + + + + + + Miles Films Ajak Anak PSAA Putra Utama 3 Nonton Bareng Film Rangga dan Cinta + 15 Oct 2025 08:32 + + + 635 + + + + + + + + + + Binaan PSAA Putra Utama 2 Tunjukkan Prestasi dalam Ujian Kenaikan Tingkat Pencak Silat di Padepokan TMII + 14 Oct 2025 11:41 + + + 551 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Kebakaran di Pengadegan + 13 Oct 2025 15:31 + + + 578 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos DKI Resmi Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2022 + 13 Oct 2025 13:43 + + + 679 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Raih Banyak Prestasi dalam Turnamen Fourfeo Futsal + 13 Oct 2025 10:35 + + + 581 + + + + + + + + + + Lenovo Indonesia Dukung Pendidikan Melalui Pemberian Laptop dan Pelatihan Microsoft Office untuk Sekolah dan PSAA PU 3 + 12 Oct 2025 11:57 + + + 890 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RKSD Duren Sawit + 11 Oct 2025 20:21 + + + 530 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Pengadegan, Pancoran + 11 Oct 2025 18:05 + + + 676 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Optimalisasi Peran Karang Taruna, PSM, dan FKLU di Kepulauan Seribu + 11 Oct 2025 17:55 + + + 681 + + + + + + + + + + Belajar dari Jakarta, Dinsos Sulawesi Tengah Kunjungi Panti Sosial Dinsos DKI Jakarta + 10 Oct 2025 14:36 + + + 608 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Evaluasi dan Pembentukan Pengurus Pelopor Perdamaian Periode 2025–2027 + 09 Oct 2025 11:34 + + + 657 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 08 Oct 2025 17:58 + + + 250 + + + + + + + + + + Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Tinjau Fasilitas dan Layanan Sosial di PSBD Budi Bhakti 1 + 08 Oct 2025 15:43 + + + 779 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar Tak Berdaya di Kawasan Taman Jaipong Dirujuk ke RS + 08 Oct 2025 14:38 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Badan Usaha Tahun 2025 + 08 Oct 2025 12:21 + + + 506 + + + + + + + + + + Kunjungi PSBNRW Cahaya Batin, Komisi E DPRD DKI Puji Program dan Prestasi Warga Binaan + 07 Oct 2025 19:35 + + + 537 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Tingkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Implementasi Mini Kompetisi E-Purchasing + 06 Oct 2025 18:07 + + + 663 + + + + + + + + + + Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel, Dinsos DKI Gelar Kegiatan Pemahaman Konsolidasi dan Kontrak Payung + 06 Oct 2025 15:52 + + + 568 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Tangani Penyandang Disabilitas yang Ditemukan Berendam di Kali Kebon Bawang + 06 Oct 2025 11:10 + + + 542 + + + + + + + + + + Menuju Layanan Sosial Berbasis Data, Dinsos DKI Jakarta Hadirkan SIPANSOS di Jakarta Innovation Award 2025 + 03 Oct 2025 11:13 + + + 698 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Kebakaran di Kelurahan Tangki + 02 Oct 2025 19:19 + + + 518 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 01 Oct 2025 19:23 + + + 0 + + + + + + + + + + Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial untuk Perkuat Peran Garda Terdepan dalam Rehabilitasi Sosial + 01 Oct 2025 15:56 + + + 625 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila + 01 Oct 2025 14:12 + + + 564 + + + + + + + + + + Bergerak Cepat pada Kebakaran Taman Sari, Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen Layanan Psikososial + 30 Sep 2025 17:28 + + + 507 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Gelar Pelatihan Desain Kemasan dengan Canva untuk Pendamping Jakpreneur + 30 Sep 2025 14:28 + + + 492 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Taman Sari + 29 Sep 2025 08:47 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Hadirkan Band Binaan Panti Sosial di Acara Jaga Jakarta Penuh Warna + 29 Sep 2025 08:18 + + + 613 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Kembali Nenek Asih dengan Keluarganya + 26 Sep 2025 19:59 + + + 812 + + + + + + + + + + Marwah, Korban Kekerasan Anak, Dipulangkan ke Keluarga Usai Jalani Perawatan di PSBG Belaian Kasih + 26 Sep 2025 19:08 + + + 707 + + + + + + + + + + Seputar Informasi Bantuan Sosial + 26 Sep 2025 18:13 + + + 866 + + + + + + + + + + Selamat HUT ke-65 Karang Taruna + 26 Sep 2025 16:22 + + + 904 + + + + + + + + + + Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Bulan September 2025 Mulai Disalurkan + 26 Sep 2025 15:18 + + + 6494 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Moskow + 25 Sep 2025 20:39 + + + 569 + + + + + + + + + + Gubernur Jakarta Resmikan Remodeling Gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 + 25 Sep 2025 20:33 + + + 628 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 24 Sep 2025 19:42 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyintas Kebakaran di Cilincing + 24 Sep 2025 16:53 + + + 648 + + + + + + + + + + WBS Panti Sosial Bangun Daya BB 1 Ikuti Spirit Of Wipro Run 2025 + 23 Sep 2025 17:11 + + + 523 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Libatkan Lansia dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Lansia + 23 Sep 2025 13:41 + + + 533 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar dengan Kondisi Kesehatan Menurun, Dirujuk ke RS + 22 Sep 2025 17:27 + + + 537 + + + + + + + + + + Bubhak One Band dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Meriahkan HUT PMI ke-80 + 19 Sep 2025 16:30 + + + 651 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 09 Sep 2024 16:06 + + + 793 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Rapat Raksasa Ikada ke-80 + 19 Sep 2025 15:48 + + + 877 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Ekonomi, Dinsos Jaktim Gelar Pelatihan Usaha untuk Masyarakat Pra Sejahtera + 19 Sep 2025 14:00 + + + 633 + + + + + + + + + + Delapan Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ikut JITEX 2025, Yuk Kepoin Produknya dan Lariskan! + 18 Sep 2025 18:29 + + + 577 + + + + + + + + + + Dinsos DKI jakarta Laksanakan LDP dan Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran di Senen + 18 Sep 2025 15:49 + + + 595 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 17 Sep 2025 17:17 + + + 0 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kemandirian, PSBR Taruna Jaya 1 Jalin Kemitraan dengan PT Magfood Amazy Internasional + 16 Sep 2025 14:03 + + + 510 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Dua Kelurahan + 15 Sep 2025 18:07 + + + 474 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Karang Taruna Sepakat Aktifkan SKKT sebagai Posko #JagaJakarta + 15 Sep 2025 18:00 + + + 1085 + + + + + + + + + + PSBL HS 1 Pulangkan 18 Warga Binaan Sosial ke Daerah Asal + 13 Sep 2025 09:33 + + + 595 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Muskel Data Pergantian Antar Waktu Penerima Bansos PKD 2025 di 267 Kelurahan + 12 Sep 2025 14:05 + + + 833 + + + + + + + + + + Karya Musik Warga Binaan Sosial Dapat Apresiasi di Jakarta Orchid Extravaganza 2025 + 11 Sep 2025 14:04 + + + 539 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 10 Sep 2025 17:58 + + + 0 + + + + + + + + + + Satgas P3S Dinas Sosial dan Sudin Sosial DKI Jakarta Resmi Terima Pin dan Sertifikat "Program Jantung Sosial" + 10 Sep 2025 10:29 + + + 846 + + + + + + + + + + Tagana jakarta Barat Gelar Peningkatan Kapasitas SDM di Puncak Halimun Camp + 09 Sep 2025 13:38 + + + 681 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBG Belaian Kasih Sukses Raih Prestasi di PERPAPROV 2025 + 09 Sep 2025 10:43 + + + 504 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Jakarta Perkuat Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial dan Ketahanan Kota + 06 Sep 2025 14:04 + + + 773 + + + + + + + + + + Sekda DKI Kunjungi Dinas Soial, Pastikan Layanan Sosial Berjalan Optimal + 04 Sep 2025 19:55 + + + 507 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Keterampilan Jakpreneur Disabilitas Lewat Pelatihan Barista + 29 Aug 2025 18:57 + + + 575 + + + + + + + + + + PSBD BB 1 Ajak 152 Warga Binaan Nikmati Hiburan di Ancol + 27 Aug 2025 20:37 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 27 Aug 2025 19:39 + + + 0 + + + + + + + + + + Meriahkan HUT ke-80 RI, DWP Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Ragam Lomba + 27 Aug 2025 15:55 + + + 569 + + + + + + + + + + Semarak Lomba dan Panggung Gembira Warnai Perayaan Kemerdekaan di PSBD Budi Bhakti 1 + 27 Aug 2025 12:02 + + + 400 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Aug 2025 19:59 + + + 709 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Koordinasi Pelaksanaan UGB dan PUB + 22 Aug 2025 19:29 + + + 518 + + + + + + + + + + IDGAI dan FKG UI Gelar Pengabdian Masyarakat "Senyum Sehat Anak Indonesia" di PSAA Putra Utama 1 + 22 Aug 2025 19:20 + + + 394 + + + + + + + + + + Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax, Dinsos DKI Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran + 22 Aug 2025 18:10 + + + 481 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Baking bagi Binaan Jakpreneur + 22 Aug 2025 13:43 + + + 378 + + + + + + + + + + Kini aduan terkait pelayanan dan permasalahan sosial bisa dilaporkan langsung ke Dinas Sosial DKI Jakarta + 21 Aug 2025 18:33 + + + 866 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Bimtek Petugas Pengelola SIKS-NG, Perkuat Pemahaman Tentang DTSEN & Aplikasi SIKS-NG + 21 Aug 2025 14:05 + + + 840 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 20 Aug 2025 19:34 + + + 0 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Gelar Forum Kolaborasi dan Funfest untuk Perkuat Dukungan Pemuda Rentan + 20 Aug 2025 15:06 + + + 483 + + + + + + + + + + FGD Tata Kelola Kelembagaan Karang Taruna Dorong Peran Pemuda di Era Kota Global + 18 Aug 2025 19:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL Harapan Sentosa 2 Ikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI + 18 Aug 2025 19:25 + + + 353 + + + + + + + + + + Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 + 17 Aug 2025 12:46 + + + 399 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Lanjutan Perkuat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat di DKI Jakarta + 16 Aug 2025 09:55 + + + 459 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 13 Aug 2025 20:10 + + + 0 + + + + + + + + + + Mengamen Hingga Tengah Malam, Satgas P3S Jakbar Tegur Secara Persuasif Ibu-Anak ini + 13 Aug 2025 13:47 + + + 361 + + + + + + + + + + PSBD Budi Bhakti 2 Fasilitasi Reunifikasi WBS dengan Keluarga Setelah Satu Tahun Terpisah + 13 Aug 2025 08:57 + + + 395 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos Dinsos DKI Jakarta Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 + 12 Aug 2025 17:23 + + + 436 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu ODGJ Meresahkan Warga Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Aug 2025 14:01 + + + 691 + + + + + + + + + + Sekda DKI dan Wali Kota Jakpus Jadi Saksi Pernikahan Pasangan Disabilitas + 09 Aug 2025 14:04 + + + 427 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berikan Kartu ATM Kepada Penerima Manfaat Baru Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ + 08 Aug 2025 22:48 + + + 2898 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 06 Aug 2025 20:31 + + + 0 + + + + + + + + + + Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas + 06 Aug 2025 15:16 + + + 501 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan di Dua Wilayah Terdampak Kebakaran + 05 Aug 2025 13:09 + + + 427 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Lewat Edukasi Kebersihan + 05 Aug 2025 11:15 + + + 1253 + + + + + + + + + + Utamakan Standar Mutu dan Kelayakan, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 04 Aug 2025 16:21 + + + 644 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Katarak, PSTW Budi Mulia 3 Gelar Skirining Bersama RS Setia Mitra + 02 Aug 2025 18:56 + + + 320 + + + + + + + + + + 58 WBS PSBR TJ 2 Jalani VCT HIV-AIDS Bersama Puskesmas Bakti Jaya + 02 Aug 2025 16:19 + + + 407 + + + + + + + + + + WBS PSBG Belaian Kasih Rayakan HAN 2025 Bersama Save The Children + 02 Aug 2025 16:14 + + + 430 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Karang Taruna di Tambora + 31 Jul 2025 13:51 + + + 479 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - BP3MI DKI Jakarta Bantu Pemulangan Korban Penyaluran TKI Ilegal ke Sigi + 31 Jul 2025 08:26 + + + 475 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Jul 2025 19:01 + + + 0 + + + + + + + + + + Bersama Gulkarmat Cengkareng, Petugas PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Sosialisasi Mitigasi Kebakaran + 30 Jul 2025 15:00 + + + 349 + + + + + + + + + + Sinergi Dukcapil - PSBI Bangun Daya 2 Pengecekan Biometrik, Permudah Reunifikasi Warga Binaan + 30 Jul 2025 14:14 + + + 421 + + + + + + + + + + Dukung Pemulihan Psikososial, PSBL HS 2 Kenaikan Lingkungan Publik Kepada WBS + 30 Jul 2025 13:40 + + + 389 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 3 Ikuti Puncak Hari Anak Nasional ke-41 di Ragunan + 30 Jul 2025 10:55 + + + 344 + + + + + + + + + + PMR Jepang dan PMI Jakbar Kunjungi PSBD Budi Bhakti 2, Dorong Kepedulian Penyandang Disabilitas + 29 Jul 2025 18:32 + + + 396 + + + + + + + + + + PSTW Budhi Mulia 1 Peringati Tahun Baru Islam 1447 H dengan Semangat Menebar Kebaikan + 29 Jul 2025 14:29 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Pademangan Utara + 28 Jul 2025 13:34 + + + 578 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Talk Show dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bersama FKUI + 28 Jul 2025 08:16 + + + 334 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 25 Jul 2025 21:40 + + + 763 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Jul 2025 19:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Gebyar Muharam & Peringatan HAN, DWP Dinsos Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim + 27 Jul 2025 10:53 + + + 301 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Kaki palsu untuk 10 Warga Penyandang Disabilitas + 26 Jul 2025 18:37 + + + 390 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Kapasitas LKS Lewat Kolaborasi dan Penguatan SDM + 25 Jul 2025 17:56 + + + 499 + + + + + + + + + + Dinsos Jakarta Timur Salurkan Alat Bantu Fisik untuk Penyandang Disabilitas di 10 Kecamatan + 25 Jul 2025 17:25 + + + 629 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Distribusikan Alat Bantu Dengar bagi Warga Penyandang Disabilitas + 25 Jul 2025 11:48 + + + 376 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan Kuliner UMKM, Dinsos DKI dan PT. Jaya Fermex Gelar Baking Demo di Jakarta Selatan + 25 Jul 2025 11:41 + + + 408 + + + + + + + + + + Selamat Hari Anak Nasional + 23 Jul 2025 13:54 + + + 437 + + + + + + + + + + UMKM Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar di Acara WARTALKS 2025 + 23 Jul 2025 13:35 + + + 391 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Dorong Inklusi Pendidikan bagi Anak Disabilitas + 23 Jul 2025 11:00 + + + 668 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Anak, Dinsos DKI Gelar Layanan Psikososial di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 19:28 + + + 359 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk 400 Warga Terdampak Kebakaran di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 18:39 + + + 360 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Warga, Sudin Sosial Jakpus Latih 150 Peserta dan Salurkan Bantuan Usaha + 22 Jul 2025 15:57 + + + 330 + + + + + + + + + + Rayakan Hari Anak Nasional, PSBG Belaian Kasih Ikuti Nobar Film Jumbo di CGV + 22 Jul 2025 15:29 + + + 356 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 4 Berhasil Pertemukan Lansia Terlantar dengan Keluarga + 22 Jul 2025 14:00 + + + 1283 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dampingi Wagub Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen di Bukit Duri, Jakarta Selatan + 20 Jul 2025 19:03 + + + 313 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan 94 Hearing Aid hingga Juli 2025 + 20 Jul 2025 14:46 + + + 469 + + + + + + + + + + Pelatihan Kuliner dan Kewirausahaan, Dinsos DKI dan UNJ Dorong Kemandirian Ekonomi + 18 Jul 2025 13:54 + + + 360 + + + + + + + + + + Cahaya Batin Band Tampil Memukau di International Fire Fighters Day 2025 + 17 Jul 2025 19:27 + + + 275 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Dini Kebakaran + 17 Jul 2025 14:07 + + + 298 + + + + + + + + + + Wujudkan Lansia Bahagia, PSTW BM 1 Gelar Panen Sayur dan Ikan Bersama + 17 Jul 2025 14:00 + + + 260 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan + 17 Jul 2025 13:45 + + + 696 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 16 Jul 2025 17:37 + + + 0 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Berikan 37 Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas + 16 Jul 2025 14:49 + + + 405 + + + + + + + + + + Bersama DWP DKI Jakarta, Binaan PSAA Putra Utama 1 Rekreasi Keliling Museum di Kota Tua + 16 Jul 2025 10:17 + + + 341 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakpus Distribusikan Ratusan Alat Bantu Fisik Kepada Penyandang Disabilitas + 15 Jul 2025 19:04 + + + 813 + + + + + + + + + + Tampilkan Potensi WBS, Panser Band PSBR Taruna Jaya 2 Ramaikan PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:57 + + + 537 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kualitas Pengasuhan, PSAA Putra Utama 3 Gelar Pelatihan untuk Pendamping dan PJLP + 15 Jul 2025 08:36 + + + 360 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Angkat Seni Bela Diri Tradisional di PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:27 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial jaktim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Makasar + 14 Jul 2025 17:12 + + + 360 + + + + + + + + + + Anak Binaan Panti Sosial, Rayakan 10 Muharam dengan Kegiatan Edukatif dan Rekreatif + 14 Jul 2025 16:03 + + + 373 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Malaka Sari + 12 Jul 2025 19:52 + + + 570 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL HS 2 Tampilkan Tarian Nusantara di Acara Soul of Youth 2025 TMII + 12 Jul 2025 19:46 + + + 384 + + + + + + + + + + Band "Bubhak One" WBS PSBD Budi Bhakti 1 Tampil Memukau di Event PRJ @025 + 12 Jul 2025 19:39 + + + 331 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Suku Dinas Sosial Jakut Selamatkan 7 PPKS dalam Operasi Gabungan Bersama Satpol PP + 10 Jul 2025 19:43 + + + 421 + + + + + + + + + + DWP Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Pelatihan Rangkaian Bucket Jelang Lomba Tingkat Provinsi + 10 Jul 2025 14:54 + + + 329 + + + + + + + + + + PSBLHS 2 Laksanakan Asesmen dan Skrining ISPDS untuk 40 WBS + 10 Jul 2025 14:45 + + + 354 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Salurkan 10 Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang DIsabilitas + 10 Jul 2025 11:45 + + + 488 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 09 Jul 2025 19:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Hadapi Tantangan Sosial, Pekerja Sosial Didorong Tingkatkan Kapasitas dan Perluas Jejaring + 08 Jul 2025 15:54 + + + 557 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Banjir di Gor Makasar + 08 Jul 2025 14:58 + + + 466 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Pimpin Apel Siaga Penanganan Banjir di Pinggir Kali Ciliwung + 08 Jul 2025 13:48 + + + 337 + + + + + + + + + + Tinjau GOR Makasar, Kadis Sosial DKI Pastikan Penanganan Bantuan Banjir Berjalan Optimal + 07 Jul 2025 16:03 + + + 373 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jakarta Barat + 07 Jul 2025 14:17 + + + 373 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Pusat + 07 Jul 2025 10:10 + + + 409 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Empat Kelurahan + 06 Jul 2025 19:44 + + + 753 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 06 Jul 2025 13:00 + + + 553 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati + 05 Jul 2025 18:23 + + + 415 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Pascakebakaran, Sudin Sosial Jakpus Berikan Layanan Dukungan Psikososial + 04 Jul 2025 18:42 + + + 335 + + + + + + + + + + Kunjungan ke Pusdatin Kemensos RI, Dinsos DKI Sinergi Data dan Teknologi Optimalkan Pelayanan + 04 Jul 2025 16:01 + + + 815 + + + + + + + + + + Jeffry, Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Pelatihan Barista di PPKD Jakarta Barat + 04 Jul 2025 08:17 + + + 340 + + + + + + + + + + Serah Terima Gedung Baru PSBR TJ 1, Dinsos DKI - KOICA Perkuat Layanan Rehabilitasi bagi Pemuda Rentan + 03 Jul 2025 11:48 + + + 497 + + + + + + + + + + Semester I 2025, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 1.984 Alat Bantu Fisik + 03 Jul 2025 11:25 + + + 410 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 02 Jul 2025 21:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Temu Wagub DKI, Jajaran Dinsos Paparkan Program Strategis 2025 dan Proyeksi 2026 + 01 Jul 2025 19:16 + + + 731 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Rekreasi dan Pelepasan Kelas XII di Puncak + 01 Jul 2025 17:33 + + + 405 + + + + + + + + + + PPPIJ Gelar Parade Karnaval dan santunan Anak Yatim Semarakan Tahun Baru Islam 1447 H + 01 Jul 2025 15:57 + + + 373 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Penyakit, PSBG Belaian Kasih dan Puskesmas Kalideres Gelar Skrining Kesehatan WBS + 01 Jul 2025 11:35 + + + 346 + + + + + + + + + + Selamat Tahun Baru Hjriah + 27 Jun 2025 11:28 + + + 343 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi WBS, PSBL Harapan Sentosa 2 Terapkan Experiential Learning di Alam Terbuka + 26 Jun 2025 17:45 + + + 378 + + + + + + + + + + Asah Potensi Atletik, WBS PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Sparing Bersama NPC Jakarta Timur + 26 Jun 2025 17:33 + + + 334 + + + + + + + + + + Silaturahmi Pengurus DWP Dinsos DKI, Momentum Perkenalan dan Sinergi Program + 26 Jun 2025 16:10 + + + 408 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 26 Jun 2025 15:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Bangun Kemandirian dan Kepercayaan Diri, 25 Penerima Manfaat UILS Koja Ikuti Bimbingan Rekreasi + 26 Jun 2025 15:04 + + + 423 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Segera Mencairkan Bansos KLJ,KPDJ, dan KAJ Bulan Juni + 25 Jun 2025 20:41 + + + 396 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesadaran Emosional, WBS PSAA PU 3 Hadiri Kegiatan Literasi Kesehatan Mental + 25 Jun 2025 19:26 + + + 333 + + + + + + + + + + Berbagi Cinta untuk Sesama, 100 Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Charity Event Kolaboratif + 25 Jun 2025 19:19 + + + 373 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kekeluargaan, PSAA Putra Utama 2 Selenggarakan dan Lepas Kenang + 25 Jun 2025 19:00 + + + 363 + + + + + + + + + + Dorong Peran Pemuda, Penggunaan Balai Rakyat oleh Karang Taruna Tidak DIkarenakan Retribusi + 25 Jun 2025 13:53 + + + 423 + + + + + + + + + + Kolaborasi dengan PAPDI Jaya, Dinsos DKI Fasilitasi Vaksinasi Influenza Gratis bagi ASN dan PJLP + 25 Jun 2025 13:45 + + + 432 + + + + + + + + + + Hadiri Pelantikan Pengurus BP Lansia, Kadis Sosial DKI Tegaskan Komitmen Perlindungan Lansia + 24 Jun 2025 11:07 + + + 421 + + + + + + + + + + Tingkatkan Keceriaan dan Percaya Diri, PSAA PU 1 Ajak Anak Binaan Rekreasi + 23 Jun 2025 09:30 + + + 365 + + + + + + + + + + Bazar UMKM Binaan Jakpreneur Dinas Sosial + 23 Jun 2025 08:30 + + + 497 + + + + + + + + + + Apel Gabungan Pilar Sosial Jakarta Pusat, Wujudkan Sinergi untuk Layanan Sosial yang Inklusif + 22 Jun 2025 16:31 + + + 338 + + + + + + + + + + Bangun Kebersamaan, PSBNRW Cahaya Batin Gelar Outing Seru di Camp Hulu Cai + 22 Jun 2025 16:23 + + + 380 + + + + + + + + + + Selamat HUT Ke-498 Kota Jakarta + 22 Jun 2025 10:53 + + + 515 + + + + + + + + + + Optimalkan Layanan Sosial, Dinsos DKI Kembali Gelar Bimtek bagi Tenaga Kesos + 21 Jun 2025 12:14 + + + 407 + + + + + + + + + + Sambut HUT Ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Pekan Olahraga dan Seni + 20 Jun 2025 21:10 + + + 625 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan PLN Kolaborasi dalam Program Terang Aksara untuk Disabilitas Netra dan Rungu Wicara + 20 Jun 2025 19:02 + + + 460 + + + + + + + + + + Menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta, PSTW BM 1 Adakan Pemeriksaan Kesehatan Lansia + 20 Jun 2025 15:10 + + + 479 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Gelar Pelatihan Seni Inklusif + 19 Jun 2025 16:11 + + + 530 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos Dibekali Pencegahan dan penanganan Kebakaran + 18 Jun 2025 13:04 + + + 355 + + + + + + + + + + Ziarah Bersama ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata + 17 Jun 2025 21:23 + + + 887 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Sinergi Penanganan PPKS Lewat Kerja Sama Antarprovinsi di Forum FKD-MPU 2025 + 17 Jun 2025 11:35 + + + 413 + + + + + + + + + + 16 Warga Binaan PSTW Budi Mulia 1 Ikuti Pembinaan Budidaya Hidroponik + 17 Jun 2025 10:26 + + + 321 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan ITACA Gelar Pelatihan Baby Massage untuk Disabilitas Netra + 16 Jun 2025 15:52 + + + 462 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Gelar Sosialisasi Hukum untuk Cegah Perilaku pada Remaja + 16 Jun 2025 10:19 + + + 657 + + + + + + + + + + Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Tampil di Jakarta Future Festival 2025 + 15 Jun 2025 09:54 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kompetensi TKSK, Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas + 14 Jun 2025 12:41 + + + 549 + + + + + + + + + + Temu Jajaran Sudin Sosial jaktim, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergitas dan Integritas + 13 Jun 2025 14:22 + + + 780 + + + + + + + + + + Pembinaan Rohani Tingkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan ODGJ PSBL Harapan Sentosa 1 + 13 Jun 2025 10:14 + + + 340 + + + + + + + + + + PSTW BM 2 Jelambar Gelar Screening Kesehatan PTM dan TBC untuk WBS, PNS, dan PJLP + 13 Jun 2025 09:58 + + + 594 + + + + + + + + + + Sudinsos Jaksel Bantu Pengurusan BPJS Kesehatan Anak 7 Tahun yang Dianiaya Orang Tuanya + 13 Jun 2025 09:42 + + + 502 + + + + + + + + + + Setelah Tujuh Tahun Berpisah, PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Nenek Rohaya dengan Keluarga + 12 Jun 2025 10:50 + + + 556 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 11 Jun 2025 20:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Ibu Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 21:03 + + + 452 + + + + + + + + + + Bersama Pengurus PKK dan DWP, Dinsos DKI Kembali Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 18:28 + + + 391 + + + + + + + + + + Sinergi Dinsos DKI - PT Jaya Fermex, Cetak Wirausaha Kuliner Mandiri Melalui Pelatihan Baking + 10 Jun 2025 18:20 + + + 366 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Sebatang Kara Korban Kebakaran di Kapuk Muara Dirujuk ke Panti + 10 Jun 2025 13:38 + + + 416 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Tangani Penemuan Bayi Terlantar di Mushola Umi Kulsum, Ragunan + 10 Jun 2025 11:21 + + + 431 + + + + + + + + + + Koordinasi Kadis Sosial DKI dengan Wamen PAN-RB Terkait Evaluasi Kinerja ASN dan Inovasi Pelayanan Publik + 09 Jun 2025 12:33 + + + 451 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Bagikan 1.120 Cup Daging Teriyaki untuk Penyintas Kebakaran Kapuk Muara + 09 Jun 2025 10:14 + + + 356 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi + 08 Jun 2025 20:05 + + + 433 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Krukut + 08 Jun 2025 12:57 + + + 355 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat + 07 Jun 2025 20:18 + + + 393 + + + + + + + + + + Raih Prestasi, Koperasi Konsumen Dharma Sosial Dinas Sosial Jadi Koperasi Primer Terbaik versi PKPRI DKI Tahun Buku 2024 + 07 Jun 2025 16:35 + + + 498 + + + + + + + + + + Tinjau Pemotongan Hewan kurban, Kadis Sosial Pastikan Penyaluran Berjalan Adil dan Merata + 07 Jun 2025 14:11 + + + 332 + + + + + + + + + + Penyerahan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 07 Jun 2025 11:16 + + + 452 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinas Sosial DKI Jakarta Ikuti Shalat Iduladha di Masjid Fatahillah Balai Kota + 06 Jun 2025 17:51 + + + 345 + + + + + + + + + + Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan JIC Laksanakan Salat Iduladha dengan Tertib dan Khusyuk + 06 Jun 2025 17:11 + + + 434 + + + + + + + + + + Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat + 05 Jun 2025 17:39 + + + 386 + + + + + + + + + + Enam Anak PSAA PU 2 & 3 Lolos Seleksi Masuk PTN Jalur SNBT & SNBP 2025 + 05 Jun 2025 15:53 + + + 364 + + + + + + + + + + Pilot Proyek KOICA dan Kemensos: 10 Warga Binaan PSBR Taruna Jaya 1 Sukses Masuk Dunia Kerja + 05 Jun 2025 14:12 + + + 494 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 04 Jun 2025 17:49 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial + 04 Jun 2025 17:26 + + + 551 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Jakarta Selatan, Kini Dirawat di PSAA Balita Tunas Bangsa + 04 Jun 2025 15:54 + + + 549 + + + + + + + + + + Disdukcapil DKI Jakarta Lakukan Perekaman Biometrik untuk 34 Warga Binaan Sosial PSBD BB 2 + 04 Jun 2025 13:22 + + + 493 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bakal Hadirkan Layanan Nikah Ramah Disabilitas + 03 Jun 2025 19:53 + + + 455 + + + + + + + + + + Dorong LKS Hadapi Proses Akreditasi, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas + 03 Jun 2025 11:33 + + + 457 + + + + + + + + + + Dijemput dari PSBI Bangun Daya 2, Lutpi Warga Binaan Asal Sukabumi Bertemu Keluarga + 02 Jun 2025 19:26 + + + 407 + + + + + + + + + + Sinergi untuk Kesejahteraan Lansia, Dinsos Hadiri Bakti Sosial HLUN + 31 May 2025 19:24 + + + 505 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Fasilitasi Reunifikasi Warga Jayapura yang Terlantar di Jakarta + 31 May 2025 10:56 + + + 401 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Usaha, DInsos DKI Jakarta Latih UMKM Lewat Pelatihan Non Teknis + 30 May 2025 12:11 + + + 425 + + + + + + + + + + PSAA PU 3 Bersama Puskesmas Duren Sawit Gelar Skrining Kesehatan untuk Anak Asuh dan Pegawai + 28 May 2025 10:17 + + + 496 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Serahkan SK Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta + 28 May 2025 10:13 + + + 609 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 28 May 2025 10:07 + + + 0 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Sudin Sosial Jakpus Gelar Bimtek bagi PSM dan TKSK + 28 May 2025 10:02 + + + 563 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Lakukan Reunifikasi Anak di Bogor, Kini Telah Kembali ke Pelukan Keluarga + 28 May 2025 09:56 + + + 409 + + + + + + + + + + Sinergitas Dinsos-Dinkes, Bahas Program Kesehatan Berkelanjutan bagi Satgas P3S dan Warga Binaan Panti Sosial + 27 May 2025 19:38 + + + 470 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Tekankan Pilar Sosial Garda Terdepan Layanan Sosial + 27 May 2025 19:02 + + + 754 + + + + + + + + + + Apel Pilar-Pilar Sosial Jakarta Barat, Perkuat Sinergi dan Komitmen Layanan Sosial + 27 May 2025 16:43 + + + 374 + + + + + + + + + + Audensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Bahas Percepatan Revitalisasi Masjid Raya JIC + 27 May 2025 16:33 + + + 476 + + + + + + + + + + Raih Dua Penghargaan Sekaligus dalam Pelayanan Publik. Sudin Jaksel Mendapat Predikat Pelayanan Prima dan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) + 27 May 2025 16:02 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 dan PMC KOICA Lakukan Kunjungan ke PPKD untuk Tingkatkan Pembinaan WBS + 27 May 2025 14:21 + + + 367 + + + + + + + + + + Pemkot Jakarta Timur - Dinsos DKI Tindaklanjuti Pemantauan Pengemis Bawa Anak di Klender Baru + 27 May 2025 09:56 + + + 546 + + + + + + + + + + Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Bulan Mei 2025 Telah Dicairkan + 23 May 2025 09:10 + + + 2611 + + + + + + + + + + Inklusi Nyata : Adi Buktikan Penyandang Down Syndrome Bisa Mandiri dan Berdaya + 23 May 2025 14:03 + + + 648 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja dan Penyuluh Sosial, Dinsos DKI Siap Transformasi Layanan Kesos + 23 May 2025 13:36 + + + 464 + + + + + + + + + + Komitmen Dinsos DKI dalam Pengelolaan Data Warga Binaan Sosial Berbasis Digital + 22 May 2025 19:35 + + + 356 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Kepala Dinsos DKI Paparkan Program Inovatif Kepada Menteri Sosial RI + 21 May 2025 21:29 + + + 448 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 21 May 2025 18:57 + + + 0 + + + + + + + + + + Sambut HUT ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan + 21 May 2025 11:09 + + + 381 + + + + + + + + + + Tingkatkan Semangat Kebangkitan, Kadinsos Pimpin Upacara Harkitnas + 01 Jan 1970 00:00 + + + 270 + + + + + + + + + + Ditemukan Terlantar di Terminal, Lansia Asal Kebumen Diselamatkan dan Dirujuk ke Panti Sosial + 19 May 2025 18:59 + + + 694 + + + + + + + + + + Apel Pilar Sosial, Kepala Dinsos DKI Tekankan Sinergi dan Aksi Nyata di Lapangan + 17 May 2025 20:08 + + + 439 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Telah Menyalurkan 431 Alat Bantu fisik + 16 May 2025 16:06 + + + 433 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Cipinang + 14 May 2025 14:16 + + + 358 + + + + + + + + + + Dukung Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Sambut Studi Banding FTI Jepang + 14 May 2025 11:55 + + + 379 + + + + + + + + + + Tinjau Lokasi Puting Beliung di Kalideres, Kadis Sosial DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Terpenuhi + 13 May 2025 16:27 + + + 504 + + + + + + + + + + Warga Binaan sosial Disabilitas Potensial PSBD BB 2 Tampilkan Karya di Bazaar Art & Craft + 10 May 2025 20:22 + + + 439 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Unjuk Karya di Bazaar Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati + 10 May 2025 19:54 + + + 357 + + + + + + + + + + Rapim Perdana, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergi, Inovasi, dan Pembenahan Layanan Sosial + 09 May 2025 14:40 + + + 549 + + + + + + + + + + Gelanggang Remaja Kecamatan + 29 Apr 2025 13:54 + + + 534 + + + + + + + + + + Karang Taruna dapat Menggunakan Gelanggang Remaja Kecamatan untuk Berkegiatan + 09 May 2025 13:39 + + + 408 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan + 08 May 2025 19:08 + + + 482 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Kemandirian Ekonomi dan Masa Depan Sejahtera + 08 May 2025 10:20 + + + 476 + + + + + + + + + + Raih Predikat Pelayanan Prima, Suku Dinas Sosial Jakpus Jadi Bagian Kenaikan Peringkat Jakarta Pusat di Level Nasional + 06 May 2025 08:33 + + + 534 + + + + + + + + + + Tekan Kemiskinan Ekstrem, DKI Jakarta Luncurkan Taman Anak Sejahtera (TAS) untuk Anak Prasejahtera + 05 May 2025 11:30 + + + 840 + + + + + + + + + + Dorong Kegiatan Kepemudaan, Gubernur Pramono Luncurkan Aktivasi Balai Rakyat untuk Kegiatan Karang Taruna + 02 May 2025 20:33 + + + 645 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan dari BBPPKS Bandung atas Capaian Akreditasi LKS dan UPTD Terbanyak di Wilayah Kerja Regional II BBPPKS Bandung + 01 May 2025 14:35 + + + 379 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Apr 2025 20:00 + + + 0 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Skrining Kesehatan + 28 Apr 2025 14:47 + + + 828 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur + 26 Apr 2025 19:23 + + + 373 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Banyak Medali di Kejuaraan Para Renang DKI + 26 Apr 2025 10:32 + + + 385 + + + + + + + + + + FAQ Bantuan KLJ,KPDJ, dan KAJ + 25 Apr 2025 19:46 + + + 620 + + + + + + + + + + Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Pegawai Dinsos DKI Gelar Apel Bersama + 25 Apr 2025 18:55 + + + 385 + + + + + + + + + + Respons Cepat Pemkot Jakpus dan Dinsos DKI untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kelurahan Bungur + 25 Apr 2025 16:37 + + + 345 + + + + + + + + + + Keluarga Besar Werdatama Jaya Dinsos DKI Jakarta Gelar Halal Bi Halal + 24 Apr 2025 18:21 + + + 372 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2025-2030 + 23 Apr 2025 18:28 + + + 898 + + + + + + + + + + Perlengkapan Sekolah untuk 177 Anak PSAA Dinsos DKI sebagai Apresiasi Pasca Ngabuburide + 23 Apr 2025 14:47 + + + 341 + + + + + + + + + + Warga Binaan DIsabilitas Tuna Rungu PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau di Acara "Kartini Masa Kini" + 23 Apr 2025 11:55 + + + 438 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Timur Bantu Nenek Penderita Demensia Dirujuk ke Panti Sosial + 21 Apr 2025 11:33 + + + 471 + + + + + + + + + + Perkuat Kesiapsiagaan, 32 Tagana Muda Jalani Pelatihan di Hutan Kota + 20 Apr 2025 15:23 + + + 496 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kelapa + 19 Apr 2025 14:13 + + + 393 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Komisi E Ajak Anak Panti Nobar Film Edukatif + 18 Apr 2025 18:54 + + + 341 + + + + + + + + + + Dorong Keberfungsian Sosial, PSBD Budi Bhakti 1 Ajak Warga Binaan Rekreasi ke TMII + 18 Apr 2025 12:54 + + + 406 + + + + + + + + + + Wapres Gibran Ajak Anak Asuh Panti Sosial Nonton Film "Jumbo" di Senayan City + 11 Apr 2025 22:00 + + + 734 + + + + + + + + + + Triwulan Pertama 2025, Dinsos DKI Jangkau 1.579 PPKS di Jakarta + 11 Apr 2025 10:17 + + + 3131 + + + + + + + + + + Dorong Motivasi Membaca, Wapres Gibran Ajak Anak Asuh PSAA PU 1 Rekreasi ke Toko Buku + 07 Apr 2025 19:04 + + + 394 + + + + + + + + + + Dinas Sosial dan BAZNAS DKI Gelar Layanan Pijat Gratis di Posko Mudik Lebaran + 01 Apr 2025 19:23 + + + 319 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Lansia Penyintas Kebakaran di Kelurahan Grogol + 29 Mar 2025 15:19 + + + 431 + + + + + + + + + + Aktivasi Gelanggang Remaja Kecamatan bagi Karang taruna + 27 Mar 2025 13:16 + + + 470 + + + + + + + + + + Warga Terdampak Kebakaran di Rawa Terate Dapat Bantuan + 27 Mar 2025 10:19 + + + 422 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan Natura dari Pemkab Temanggung + 26 Mar 2025 20:24 + + + 435 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Grogol + 26 Mar 2025 14:42 + + + 492 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Tugu Selatan + 25 Mar 2025 20:15 + + + 416 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial KLJ, KPDJ, KAJ, serta Alat Bantu Fisik + 25 Mar 2025 14:32 + + + 7587 + + + + + + + + + + Tagana Jakarta Barat Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama + 24 Mar 2025 13:06 + + + 361 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Tekankan Jaga Kerukunan Umat Demi Pembangunan Jakarta + 23 Mar 2025 09:46 + + + 438 + + + + + + + + + + Makanan Khas Betawi yang Wajib Dijadikan Oleh-Oleh Saat Mudik + 22 Mar 2025 09:21 + + + 475 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Menawan dalam Konser Goresan Warna dan Getaran Jiwa + 20 Mar 2025 15:58 + + + 343 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Evakuasi PPKS Terlantar yang Meresahkan Warga di Papanggo + 20 Mar 2025 11:34 + + + 347 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir + 18 Mar 2025 17:59 + + + 463 + + + + + + + + + + Tanamkan Nilai Toleransi, Harmoni Ramadhan di Panti Sosial Asuhan Anak Bersama DAAI TV + 15 Mar 2025 11:50 + + + 524 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas, Langkah Menuju Kemandirian Finansial + 13 Mar 2025 14:38 + + + 419 + + + + + + + + + + Ramadhan Ceria di PSAA Balita Tunas Bangsa, Penuh Edukasi dan Eksplorasi + 12 Mar 2025 13:24 + + + 424 + + + + + + + + + + Sinergi Kemendagri - Pemprov DKI, Permudah Akses Dokumen Adminduk Bagi Warga Binaan + 10 Mar 2025 19:47 + + + 425 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan dari IKA UII untuk Korban Banjir Jakarta + 10 Mar 2025 15:50 + + + 438 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Utara Bantu Evakuasi Lansia Terlantar Ke Panti Sosial + 10 Mar 2025 14:06 + + + 646 + + + + + + + + + + Santap Sahur Produk Jakpreneur Dinas Sosial DKI Jakarta + 08 Mar 2025 12:35 + + + 366 + + + + + + + + + + Tim Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinsos DKI Kembali Gelar Giat LDP + 08 Mar 2025 10:14 + + + 447 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Penyintas Banjir Bidara Cina di GOR Otista + 05 Mar 2025 20:55 + + + 476 + + + + + + + + + + Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista + 05 Mar 2025 19:25 + + + 401 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak - anak dan Lansia Terdampak Banjir di Pengadegan + 06 Mar 2025 15:11 + + + 490 + + + + + + + + + + Dapur Umum di Empat Wilayah Bergerak Penuhi Kebutuhan Pagan bagi Warga Terdampak Banjir + 05 Mar 2025 15:00 + + + 867 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Libatkan kampung Siaga Bencana selama Penanganan Banjir + 06 Mar 2025 11:28 + + + 718 + + + + + + + + + + Mensos RI Kunjungi Penyintas Banjir di Cawang dan Cililitan, pastikan Penanganan Banjir Optimal + 06 Mar 2025 10:14 + + + 463 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jaktim dan Jaksel + 04 Mar 2025 13:21 + + + 1115 + + + + + + + + + + Wagub Rano Tinjau Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 03 Mar 2025 15:00 + + + 424 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Kebakaran di Duren Sawit Terpenuhi + 01 Mar 2025 13:59 + + + 329 + + + + + + + + + + RAT Ke-48 Koperasi Dharma Sosial, Ajang Evaluasi dan Penyusunan Program Strategis bagi Anggota + 27 Feb 2025 18:30 + + + 380 + + + + + + + + + + Screening Kesehatan di PSBL HS 2, Upaya Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Menular serta Tidak Menular + 26 Feb 2025 14:53 + + + 370 + + + + + + + + + + Antisipasi Peningkatan PPKS Selama Ramadan, Sudin Sosial Jakpus Gelar Apel Kesiapsiagaan + 21 Feb 2025 12:10 + + + 392 + + + + + + + + + + Tingkatkan Sarana Kegiatan Kepemudaan, Pemprov DKI Resmikan Gedung Baru SKKT Duren Sawit + 18 Feb 2025 15:30 + + + 734 + + + + + + + + + + Persuasif, Satgas P3S Jakut Jangkau ODGJ yang Meresahkan Warga + 14 Feb 2025 19:56 + + + 499 + + + + + + + + + + PRESS RELEASE : Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos RI Berkoordinasi untuk Menjamin Keberlanjutan Penghargaan bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan + 14 Feb 2025 19:25 + + + 581 + + + + + + + + + + Bersama Tim PK3D, Satgas P3S Jakpus Bantu Orang Terlantar dengan Kondisi ‘Total Care’ Dirujuk ke RS + 11 Feb 2025 10:00 + + + 419 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Hadirkan Kelas Kecakapan Hidup untuk Warga Binaan + 04 Feb 2025 15:02 + + + 1347 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 30 Jan 2025 08:37 + + + 748 + + + + + + + + + + Suku Dinas Jakpus Salurkan Bantuan Awal bagi Penyintas Kebakaran Mangga Dua Selatan + 22 Jan 2025 15:50 + + + 397 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Pilar Sosial Melalui Ragam Pelatihan + 22 Jan 2025 13:26 + + + 578 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 21 Jan 2025 19:56 + + + 511 + + + + + + + + + + Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Dinsos DKI Jakarta, Berlangsung Penuh Sukacita + 17 Jan 2025 11:54 + + + 544 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Lanjutan Untuk Penyintas Kebakaran, di Kebon Kosong + 16 Jan 2025 16:30 + + + 423 + + + + + + + + + + Komitmen Jalankan Program CSR, 10 Perusahaan Raih Penghargaan Padmamitra Awards 2024 + 16 Jan 2025 14:29 + + + 1475 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 15 Jan 2025 16:17 + + + 400 + + + + + + + + + + Pencak Silat di PSAA Putra Utama 3: Membentuk Karakter dan Bangun Prestasi Anak Binaan + 15 Jan 2025 15:04 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berhasil Salurkan 86 Warga Binaan Sosial ke Dunia Kerja + 13 Jan 2025 15:33 + + + 285 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 696 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Langkah Strategis PSBR TJ 1, Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemuda Rentan + 11 Jan 2025 08:46 + + + 428 + + + + + + + + + + 13 Anak Binaan PSBNRW Cahaya Batin, Ikuti Praktek Belajar Kerja di Bidang Shiatsu dan Massage + 10 Jan 2025 16:46 + + + 449 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Jangkau 5.998 PPKS Sepanjang Tahun 2024 + 09 Jan 2025 09:56 + + + 797 + + + + + + + + + + Dorong Pengentasan Kemiskinan, Dinsos DKI Bina 1.452 UMKM Melalui Program Jakpreneur + 07 Jan 2025 19:05 + + + 868 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Lakukan Verifikasi dan Validasi DTKS Pasif + 07 Jan 2025 11:06 + + + 1105 + + + + + + + + + + Meningkatkan Kemampuan Interaksi WBS Melalui Kegiatan Terapeutik, di Pantai Tanjung Pasir + 06 Jan 2025 16:42 + + + 334 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pengangkatan 43 Anak Sepanjang 2024 + 06 Jan 2025 14:24 + + + 924 + + + + + + + + + + Prestasi Akhir Tahun: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Raih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI + 04 Jan 2025 08:51 + + + 453 + + + + + + + + + + Bantu Penyandang Disabilitas, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 2.597 Alat Bantu Fisik Sepanjang 2024 + 02 Jan 2025 15:56 + + + 2252 + + + + + + + + + + PJ Gubernur Teguh Berbagi Kebahagiaan Natal, di Panti Asuhan Anak dan Lansia + 24 Dec 2024 22:19 + + + 433 + + + + + + + + + + Pengumuman Pemenang Lomba Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 + 23 Dec 2024 12:36 + + + 507 + + + + + + + + + + Kanal Pengaduan Resmi Bantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) + 16 Dec 2024 12:20 + + + 2072 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Intens Salurkan Bantuan, bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 20 Dec 2024 17:29 + + + 585 + + + + + + + + + + Latih Kewirausahaan dan Kemandirian Remaja Binaan, PSBR TJ 1 Gelar Market Day + 20 Dec 2024 16:09 + + + 430 + + + + + + + + + + PSBL Harapan Sentosa 2 Berkontribusi dalam Panen Raya Serentak, di Jakarta Timur + 20 Dec 2024 11:59 + + + 617 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Apresiasi Peran FK Pusaka dalam Musda ke-V + 18 Dec 2024 16:24 + + + 461 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Bandung pada Keluarga + 18 Dec 2024 13:40 + + + 468 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan, Kepada Warga Terdampak Banjir Rob di Pluit + 16 Dec 2024 14:08 + + + 529 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 750 Anggota Tagana + 15 Dec 2024 08:40 + + + 673 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, UMKM Jakpreneur Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Baking + 13 Dec 2024 18:02 + + + 499 + + + + + + + + + + Optimalisasi Layanan WBS Panti Sosial Melalui Transformasi Digital, Menggunakan Sipansos + 12 Dec 2024 22:22 + + + 452 + + + + + + + + + + Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur + 12 Dec 2024 13:20 + + + 667 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Ajak Penyandang Disabilitas Rekreasi, di Taman Impian Jaya Ancol + 11 Dec 2024 14:16 + + + 469 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Bagi Warga Terdampak Kebakaran, di Kebon Kosong + 11 Dec 2024 11:27 + + + 419 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Distribusikan Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas + 06 Dec 2024 15:06 + + + 751 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FK Tagana DKI Bahas Kesiapan dan Strategi Dalam Penanggulangan Bencana + 06 Dec 2024 14:24 + + + 532 + + + + + + + + + + DWP DKI Gelar Baksos di PSBL Harapan Sentosa 3 dan PSPBK Harapan Mulia + 05 Dec 2024 16:25 + + + 792 + + + + + + + + + + Gelorakan Semangat Kesetiakawanan Sosial, Dinsos DKI Gelar Jakarta Social Harmony Day + 05 Dec 2024 13:02 + + + 523 + + + + + + + + + + Disabilitas Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau, di Narasi Nusantara Mitra Praja Utama + 03 Dec 2024 15:19 + + + 1166 + + + + + + + + + + Gelar Jambore Karang Taruna, Dinsos DKI Dorong Kekompakan dan Kolaborasi Generasi Muda + 02 Dec 2024 12:10 + + + 540 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Adakan LDP Bagi Anak Penyintas Kebakaran di Jatinegara + 29 Nov 2024 15:38 + + + 468 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 28 Nov 2024 20:18 + + + 393 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI dan Dinas PPKUKM: Wujudkan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Sosial + 28 Nov 2024 16:52 + + + 409 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - Dinsos Subang Bantu Binaan Kembali ke Pelukan Keluarga, Setelah Belasan Tahun Berpisah + 26 Nov 2024 15:50 + + + 452 + + + + + + + + + + Bangun Karakter Binaan dan Pendamping Sosial, PSAA Putra Utama 1 Gelar Outbond + 25 Nov 2024 16:44 + + + 642 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1, Kontribusi dalam Pameran Internasional Plastic & Rubber Exhibition + 22 Nov 2024 14:34 + + + 458 + + + + + + + + + + Antisipasi Musim Penghujan, Pemprov DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 22 Nov 2024 11:37 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 50 PPKS ke Jawa Timur + 22 Nov 2024 10:59 + + + 491 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FIB UI Gelar Seminar Nasional, Bahas Pengusulan " Wongsonegoro " Sebagai Pahlawan Nasional + 20 Nov 2024 10:31 + + + 580 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Rapat Koordinasi, Persiapkan Integrasi Data di Portal Jakarta Satu + 30 Oct 2024 13:59 + + + 447 + + + + + + + + + + Giat Dinsos Dalam Rakor Persiapan Launching dan Bimbingan Teknis Sipending Emas Berbasis Mobile App + 16 Nov 2024 13:44 + + + 337 + + + + + + + + + + Lomba Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 + 19 Nov 2024 09:51 + + + 473 + + + + + + + + + + Optimalkan Akurasi Data, Dinsos DKI Luncurkan SiPending Emas Mobile + 18 Nov 2024 09:39 + + + 512 + + + + + + + + + + Tagana Goes To Campus, Bidik Mahasiswa Tanggap Bencana + 16 Nov 2024 20:59 + + + 548 + + + + + + + + + + Permudah Akses Legalitas, 24 Anak Binaan PSBG Belaian Kasih Dapat Perwalian + 15 Nov 2024 22:19 + + + 554 + + + + + + + + + + Pelatihan Inisiatif Percontohan SEDAYA, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat + 15 Nov 2024 14:57 + + + 696 + + + + + + + + + + Dorong Minat Baca Warga Binaan, PSAA Putra Utama 1 - Yakult Indonesia Resmikan Perpustakaan + 15 Nov 2024 11:46 + + + 582 + + + + + + + + + + KORPRI Gelar Bakti Sosial Di PSBR Taruna Jaya 2, Berikan Bantuan Bagi Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar + 14 Nov 2024 12:42 + + + 601 + + + + + + + + + + Sambut Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Dinsos DKI Buka Pendaftaran Ajang Lomba Bagi Disabilitas + 14 Nov 2024 11:52 + + + 422 + + + + + + + + + + Kejuaraan Pencak Silat Panglima TNI Tingkat Nasional, Binaan PSAA PU 2 Raih Medali Emas dan Perak + 12 Nov 2024 12:02 + + + 529 + + + + + + + + + + Era Pilkada, ASN Harus Menjaga Netralitas + 09 Nov 2024 13:43 + + + 417 + + + + + + + + + + Optimalkan Ketepatan Data Sasaran, Dinsos DKI Integrasikan Data Bansos Pada Portal Jakarta Satu + 08 Nov 2024 20:49 + + + 642 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal Warga Terdampak Kebakaran di Papanggo + 08 Nov 2024 16:26 + + + 363 + + + + + + + + + + Melihat Jakarta dari Puncak: Kunjungan Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 ke Monumen Nasional + 07 Nov 2024 16:21 + + + 223 + + + + + + + + + + Deklarasi Pilgub Ramah Anak, Wujud Komitmen DKI Jakarta untuk Pemilu Inklusif dan Aman bagi Generasi Muda + 06 Nov 2024 17:07 + + + 364 + + + + + + + + + + Dukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Dinsos DKI Jalin Kerja Sama Dengan FISIP UI + 06 Nov 2024 13:53 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 100 Orang Terlantar, ke Jabar dan Jateng + 05 Nov 2024 15:53 + + + 701 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakpus - STIKes RS Husada Kolaborasi Dorong Kemandirian Binaan UILS Kemayoran + 05 Nov 2024 12:16 + + + 442 + + + + + + + + + + Raih Juara 2 Senam Kreasi, DWP Dinsos Unjuk Kreatifitas Pada Pekan Olahraga DWP DKI Jakarta 2024 + 01 Nov 2024 17:00 + + + 441 + + + + + + + + + + Kunjungi PSAA PU 2, Kadinsos DKI Pastikan Kesiapan Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula + 01 Nov 2024 16:04 + + + 378 + + + + + + + + + + Pastikan Berkualitas, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 31 Oct 2024 14:52 + + + 593 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan dan Skill di Bidang IT, WBS PSBR TJ 1 Rasakan Suasana Perkuliahan di Binus Internasional + 28 Oct 2024 14:09 + + + 187 + + + + + + + + + + Partisipasi Masyarakat Cerdaskan Bangsa, PSAA Balita Tunas Bangsa Menerima Bantuan Pendidikan dan Kesehatan + 25 Oct 2024 11:41 + + + 658 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Pandeglang, Dengan Keluarga + 24 Oct 2024 15:24 + + + 673 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Forum Diskusi, Bahas Pentepatan Data Bantuan Sosial + 22 Oct 2024 17:56 + + + 537 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Penggunaan APAR + 18 Oct 2024 10:52 + + + 397 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kalianyar + 16 Oct 2024 10:47 + + + 398 + + + + + + + + + + Dorong 1.369 Anggota Tagana Aktif, Dinsos DKI Terima Penghargaan Dari Kemensos RI + 21 Oct 2024 10:31 + + + 591 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Evakuasi Lansia Sebatang Kara Yang Sedang Sakit + 18 Oct 2024 15:56 + + + 354 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Dua Medali, Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 16 Oct 2024 14:49 + + + 394 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Layanan Dukungan Psikososial Untuk Anak-Anak Penyintas Kebakaran Jembatan Besi + 16 Oct 2024 11:07 + + + 407 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Susun SOP Untuk Implementasi Sistem Pendataan Geospasial + 16 Oct 2024 10:06 + + + 475 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Bantuan 100 Tongkat Netra Elektrik Dari KOSA + 15 Oct 2024 15:15 + + + 384 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Peringatan HUT ke-15 TKSK + 13 Oct 2024 12:34 + + + 326 + + + + + + + + + + Dorong Akuntabilitas, Dinsos DKI Inisiasi Pengintegrasian dan Pemanfaatan DTKS Berbasis Geospasial Pada Portal Jakarta Satu + 12 Oct 2024 09:34 + + + 462 + + + + + + + + + + Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan UGB dan PUB + 10 Oct 2024 16:33 + + + 288 + + + + + + + + + + Anak Binaan PSAA Putra Utama 3, Terima Bantuan Laptop Dari Lenovo Indonesia + 10 Oct 2024 11:47 + + + 543 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 2 Pertemukan Lansia Binaan, Dengan Keluarga + 07 Oct 2024 15:26 + + + 1156 + + + + + + + + + + Triwulan III 2024, Dinsos DKI Jakarta Telah Pulangkan 1.113 Orang Terlantar + 03 Oct 2024 15:12 + + + 448 + + + + + + + + + + Lima Binaan Panti Dinsos DKI, Ikut Berlaga Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 01 Oct 2024 16:38 + + + 367 + + + + + + + + + + Pelatihan First Aid Responder, Kesiapan Dinsos DKI Hadapi Kegawatdaruratan Medis + 01 Oct 2024 13:48 + + + 533 + + + + + + + + + + Serunya Balita Binaan Panti Sosial Menaiki Tank, Saat Kunjungan Ke YONRANRATFIB 1 Marinir + 27 Sep 2024 16:44 + + + 335 + + + + + + + + + + Satgas P3S Sudin Sosial Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk Ke Panti Sosial + 21 Aug 2024 10:17 + + + 422 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Rujuk Pengemis, Bermodus Kaki Buntung ke Panti Sosial + 26 Sep 2024 15:26 + + + 560 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Masuk Top 5 Dalam Penganugerahan, Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK 2024 + 26 Sep 2024 13:52 + + + 491 + + + + + + + + + + Membangun Fungsi Sosial, PSBL HS 2 Ajak Binaan Orientasi Alam Di Taman Margasatwa Ragunan + 26 Sep 2024 09:55 + + + 558 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Terus Salurkan Bantuan, Bagi Warga Terdampak Kebakaran Cipinang + 23 Sep 2024 14:25 + + + 552 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Rujuk PMKS Sebatang Kara ke Panti Sosial + 20 Sep 2024 14:19 + + + 462 + + + + + + + + + + UILS Duren Sawit Hadiri Chief Profesional, Untuk Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Binaan dan Petugas Pendamping + 20 Sep 2024 14:13 + + + 497 + + + + + + + + + + Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan, Oleh Suku Dinas Sosial dan Walikota Jakarta Barat + 20 Sep 2024 14:05 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Mulai Cairkan Bansos PKD, Tahap 3 Tahun 2024 + 19 Sep 2024 16:49 + + + 715 + + + + + + + + + + WBS PSBNRW Cahaya Batin Wakili DKI Jakarta Lomba Pantonim, Pada Ajang FLS2N Tingkat Nasional + 19 Sep 2024 16:31 + + + 362 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Pulangkan 699 Orang Terlantar + 17 Jul 2024 10:07 + + + 715 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - UNJ Kembali Gelar Pelatihan Tata Boga, Bagi UMKM Binaan Jakpreneur + 17 Sep 2024 16:17 + + + 562 + + + + + + + + + + Pengenalan Lingkungan, UILS Koja Ajak Binaan Rekreasi ke Taman Margasatwa Ragunan + 12 Sep 2024 16:24 + + + 507 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Gelar Layanan Dukungan Psikososial Bagi Penyintas Kebakaran Manggarai + 09 Sep 2024 14:12 + + + 374 + + + + + + + + + + Terpisah Selama Puluhan Tahun, PSBI Bangun Daya 2 Akhirnya Reunifikasi Warga Binaan Kembali Bersama Keluarga + 06 Sep 2024 14:07 + + + 381 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBD Budi Bhakti 1, Sabet Sejumlah Medali Pekan Paralimpik DKI Jakarta + 30 Aug 2024 13:50 + + + 354 + + + + + + + + + + Dorong Kerjasama Pertukaran Program Keterampilan, PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan KSWP + 14 Aug 2024 16:23 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Teguran Persuasif Kepada Ibu Anak Pengemis, Ternyata Berkecukupan + 09 Aug 2024 13:40 + + + 647 + + + + + + + + + + Produk Karya Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI, Ramaikan Bazar UMKM Di JITEX + 08 Aug 2024 10:41 + + + 478 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Bagi Masyarakat Prasejahtera Terdaftar DTKS + 06 Aug 2024 16:44 + + + 474 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - RSPAD Selamatkan Bayi Enam Bulan Ditelantarkan Orang Tua Kandung Dengan Kondisi Gizi Buruk + 02 Aug 2024 06:45 + + + 724 + + + + + + + + + + Bidik Disabilitas Jadi Wirausaha, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Menjahit + 31 Jul 2024 16:37 + + + 566 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bersama Koalisi Nasional Pokja Disabilitas, Launching Buku Pendataan Inklusi Penyandang Disablitas + 31 Jul 2024 16:32 + + + 483 + + + + + + + + + + Penyaluran Kartu ATM bagi Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ di Jakarta Selatan + 29 Jul 2024 14:44 + + + 675 + + + + + + + + + + Resmi Dikukuhkan, Pengurus TJSLBU Diharapkan Mampu Dorong Sinergi Bangun Kota Jakarta + 26 Jul 2024 16:07 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bansos PKD Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ Wilayah Jakut + 26 Jul 2024 14:38 + + + 494 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Sosial PKD Tahap 3 2024 + 23 Jul 2024 14:52 + + + 364 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Kartu ATM Penerima Baru Bansos PKD, Diawali Dengan KAJ + 24 Jul 2024 10:12 + + + 2143 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 17 Jul 2024 17:38 + + + 0 + + + + + + + + + + Ragam Layanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta + 17 Jul 2024 15:09 + + + 833 + + + + + + + + + + Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kejati DKI - Pemprov DKI Melakukan Penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk Anak Asuh Panti Sosial + 11 Jul 2024 16:21 + + + 304 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Sudah Salurkan 1.211 Alat Bantu Fisik + 12 Jul 2024 16:15 + + + 460 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Penyintas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang + 02 Jul 2024 16:11 + + + 388 + + + + + + + + + + Lebih Dekat dengan Masyarakat, Sudin Sosial Jakpus Luncurkan Layanan Berbasis Aplikasi Whatsapp + 25 Jun 2024 16:00 + + + 583 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - PPKD Jaktim Gelar Pelatihan Barista, Bahasa Jepang, Bagi Penyandang Disabilitas dan WBS + 25 Jun 2024 12:15 + + + 432 + + + + + + + + + + Dorong Kualitas Produk Binaan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Desain Kemasan + 20 Jun 2024 11:06 + + + 344 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih 92,27, Pada Indeks Kepuasaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 + 14 Jun 2024 17:32 + + + 511 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk ke Panti Sosial + 13 Jun 2024 11:53 + + + 554 DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter diff --git a/raw/dinsos.jakarta.go.id_galeri_pendistribusian-bansos-pkd-kartu-anak-jakarta-kaj-dan-kartu-lansia-jakarta-klj-2023.md b/raw/dinsos.jakarta.go.id_galeri_pendistribusian-bansos-pkd-kartu-anak-jakarta-kaj-dan-kartu-lansia-jakarta-klj-2023.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f4522bae606831993305b9f886a1f35e1025e118 --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jakarta.go.id_galeri_pendistribusian-bansos-pkd-kartu-anak-jakarta-kaj-dan-kartu-lansia-jakarta-klj-2023.md @@ -0,0 +1,231 @@ +--- +url: https://dinsos.jakarta.go.id/galeri/pendistribusian-bansos-pkd-kartu-anak-jakarta-kaj-dan-kartu-lansia-jakarta-klj-2023 +title: "Pendistribusian Bansos PKD Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2023 - Dinas Sosial DKI Jakarta" +domain: dinsos.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:18:26 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Pendistribusian Bansos PKD Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2023 - Dinas Sosial DKI Jakarta + +Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI melakukan pendistribusian massal Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Kartu Anak Jakarta dan Kartu Lansia Jakarta. Sekaligus pembukaan rekening kolektif (Burekol) bagi penerima manfaat baru di lima wilayah Kota Administrasi pada tahap pertama, mulai 21 Agustus 2023. Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 Pendistribusian Bansos PKD Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2023 Pendistribusian Bansos PKD Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ) 2023 + Pusdatin: 21 Aug 2023 10:50 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Bank DKI melakukan pendistribusian massal Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) Kartu Anak Jakarta dan Kartu Lansia Jakarta. Sekaligus pembukaan rekening kolektif (Burekol) bagi penerima manfaat baru di lima wilayah Kota Administrasi pada tahap pertama, mulai 21 Agustus 2023. + + + + + + + + + + + + + + + + + DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter diff --git a/raw/dinsos.jatimprov.go.id_detail-berita-publik_perkuat-nawa-bhakti-satya-jatim-sejahtera-gubernur-khofifah-salurkan-rp-406-miliar-percepat-pengentasan-ke.md b/raw/dinsos.jatimprov.go.id_detail-berita-publik_perkuat-nawa-bhakti-satya-jatim-sejahtera-gubernur-khofifah-salurkan-rp-406-miliar-percepat-pengentasan-ke.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7fe8732670c638b2fd57afc759737d84e40c47b --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jatimprov.go.id_detail-berita-publik_perkuat-nawa-bhakti-satya-jatim-sejahtera-gubernur-khofifah-salurkan-rp-406-miliar-percepat-pengentasan-ke.md @@ -0,0 +1,173 @@ +--- +url: https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/perkuat-nawa-bhakti-satya-jatim-sejahtera-gubernur-khofifah-salurkan-rp-406-miliar-percepat-pengentasan-kemiskinan-serta-penguatan-perlindungan-sosial-dan-desa +title: "Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur" +domain: dinsos.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 08:52:14 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: true +--- + +# Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur + +BANGKALAN - Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat melalui implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya pilar pertama, Jatim Sejahtera. Program ini menitikberatkan pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, serta penguatan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Bangkalan, komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial senilai Rp 40,601 miliar dalam agenda Sapa Bansos Amaliah Ramadan, Selasa (17/3/2026). Bantuan ini mencakup berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi guna menjaga ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan desa. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan, program bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata. “Pemprov Jatim berkomitmen memastikan setiap intervensi sosial mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup,” katanya. Dari total bantuan yang diserahkan, mencakup bansos, zakat produktif hingga Bantuan Keuangan (BK) Desa. Para penerima manfaat juga memperoleh paket sembako untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok selama Ramadan. Selain itu, Gubernur Khofifah juga memberikan Al-Qur’an hadiah Raja Salman kepada siswa Sekolah Rakyat, lansia, serta pilar sosial sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan nilai spiritual di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan, berbagai program tersebut dirancang tidak hanya sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai langkah pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. “Bangkalan ini titik ke-17 Sapa Bansos, di mana kita keliling memberseiringi di antara program-program yang bersifat charity dengan yang bersifat prosperity," ungkapnya. Sebesar Rp 5,775 miliar dari total bantuan bersumber dari program bansos Dinas Sosial (Dinsos) Jatim yang difokuskan pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan. Komponen terbesar berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp 4,384 miliar yang diberikan kepada 2.192 lansia dalam keluarga penerima PKH Reguler, dengan besaran Rp2 juta per tahun. Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 342 juta disalurkan kepada 95 penerima manfaat dengan nominal Rp3,6 juta per orang per tahun yang dicairkan setiap triwulan. Pemprov Jatim juga memberikan bantuan bagi masyarakat kategori miskin ekstrem, di mana sebanyak 278 penerima manfaat menerima total Rp 417 juta, masing-masing memperoleh Rp1,5 juta. Upaya pemberdayaan ekonomi turut diperkuat melalui sejumlah program, diantaranya Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawa Timur Sejahtera (Jawara), KIP Perempuan Tangguh Mandiri (Putri) Jawara, serta KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara yang memberikan tambahan modal usaha bagi penerima manfaat. Perhatian juga diberikan kepada para pilar sosial. Sebanyak 168 orang yang terdiri atas SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Tagana menerima Bantuan Operasional (BOP) atau tali asih dengan total Rp 316 juta sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelayanan sosial. Melalui BUMD Jawa Timur, zakat produktif disalurkan kepada 50 pelaku usaha mikro dengan total Rp 25 juta, masing-masing menerima Rp 500 ribu sebagai tambahan modal usaha. Di sektor pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim menyalurkan bantuan keuangan khusus untuk berbagai program seperti Desa Berdaya, Jatim Puspa, serta dukungan BK Kabupaten. Dukungan tambahan juga diberikan oleh sejumlah perangkat daerah melalui BK Desa, diantaranya Dinas PUPRKCK sebesar Rp 8,5 miliar untuk 65 desa, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Rp18,150 miliar untuk 116 desa, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 1,8 miliar untuk 14 desa. Selain itu, bantuan keuangan khusus (BKK) infrastruktur jalan dan jembatan turut diberikan kepada Bangkalan senilai Rp 513,4 juta berupa 250 drum aspal. Menutup kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. “Diharapkan berbagai program yang disalurkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bangkalan,” pungkasnya.(qal) Detail Beria Perkuat Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Gubernur Khofifah Salurkan Rp 40,6 Miliar: Percepat Pengentasan Kemiskinan serta Penguatan Perlindungan Sosial dan Desa Tegaskan Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Gubernur Khofifah Sapa 17 Kabupaten dan Kota dalam Sapa Bansos Amaliah Ramadan: Salurkan Bantuan Perlindungan Sosial, Desa dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 7,607 Miliar di Gresik melalui Sapa Bansos Amaliah Ramadan: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Desa Sapa Bansos Amaliah Ramadan ke-14, Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 17,499 Miliar untuk Masyarakat Madiun Raya: Mencakup Bansos, Zakat Produktif dan Bantuan PMD Perkuat Perlindungan Sosial dan Ekonomi di Bulan Ramadhan, Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 13,237 Miliar di Jombang untuk Bansos, Bantuan PMD dan Zakat Produktif Gubernur Khofifah Salurkan Bansos, PMD, Zakat Produktif Senilai Rp 8,776 Miliar untuk Kabupaten Nganjuk Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 13,760 Miliar di Pamekasan, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Desa Perkuat Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Gubernur Khofifah Salurkan Rp 40,6 Miliar: Percepat Pengentasan Kemiskinan serta Penguatan Perlindungan Sosial dan Desa + + + + + + BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL + + + 17 Maret 2026 + 2 + Like + Dinsos Jatim + + + + + BANGKALAN - Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terus diperkuat melalui implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya pilar pertama, Jatim Sejahtera. Program ini menitikberatkan pada upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, serta penguatan perlindungan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Bangkalan, komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial senilai Rp 40,601 miliar dalam agenda Sapa Bansos Amaliah Ramadan, Selasa (17/3/2026). Bantuan ini mencakup berbagai program pemberdayaan sosial dan ekonomi guna menjaga ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan desa. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan, program bantuan sosial ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata. “Pemprov Jatim berkomitmen memastikan setiap intervensi sosial mampu menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan serta memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup,” katanya. Dari total bantuan yang diserahkan, mencakup bansos, zakat produktif hingga Bantuan Keuangan (BK) Desa. Para penerima manfaat juga memperoleh paket sembako untuk membantu pemenuhan kebutuhan pokok selama Ramadan. Selain itu, Gubernur Khofifah juga memberikan Al-Qur’an hadiah Raja Salman kepada siswa Sekolah Rakyat, lansia, serta pilar sosial sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan nilai spiritual di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur Khofifah menjelaskan, berbagai program tersebut dirancang tidak hanya sebagai bantuan jangka pendek, tetapi juga sebagai langkah pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. “Bangkalan ini titik ke-17 Sapa Bansos, di mana kita keliling memberseiringi di antara program-program yang bersifat charity dengan yang bersifat prosperity," ungkapnya. Sebesar Rp 5,775 miliar dari total bantuan bersumber dari program bansos Dinas Sosial (Dinsos) Jatim yang difokuskan pada perlindungan dan pemberdayaan masyarakat rentan. Komponen terbesar berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp 4,384 miliar yang diberikan kepada 2.192 lansia dalam keluarga penerima PKH Reguler, dengan besaran Rp2 juta per tahun. Selain itu, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp 342 juta disalurkan kepada 95 penerima manfaat dengan nominal Rp3,6 juta per orang per tahun yang dicairkan setiap triwulan. Pemprov Jatim juga memberikan bantuan bagi masyarakat kategori miskin ekstrem, di mana sebanyak 278 penerima manfaat menerima total Rp 417 juta, masing-masing memperoleh Rp1,5 juta. Upaya pemberdayaan ekonomi turut diperkuat melalui sejumlah program, diantaranya Program Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Jawa Timur Sejahtera (Jawara), KIP Perempuan Tangguh Mandiri (Putri) Jawara, serta KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara yang memberikan tambahan modal usaha bagi penerima manfaat. Perhatian juga diberikan kepada para pilar sosial. Sebanyak 168 orang yang terdiri atas SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Tagana menerima Bantuan Operasional (BOP) atau tali asih dengan total Rp 316 juta sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka dalam pelayanan sosial. Melalui BUMD Jawa Timur, zakat produktif disalurkan kepada 50 pelaku usaha mikro dengan total Rp 25 juta, masing-masing menerima Rp 500 ribu sebagai tambahan modal usaha. Di sektor pemberdayaan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Jatim menyalurkan bantuan keuangan khusus untuk berbagai program seperti Desa Berdaya, Jatim Puspa, serta dukungan BK Kabupaten. Dukungan tambahan juga diberikan oleh sejumlah perangkat daerah melalui BK Desa, diantaranya Dinas PUPRKCK sebesar Rp 8,5 miliar untuk 65 desa, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Rp18,150 miliar untuk 116 desa, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 1,8 miliar untuk 14 desa. Selain itu, bantuan keuangan khusus (BKK) infrastruktur jalan dan jembatan turut diberikan kepada Bangkalan senilai Rp 513,4 juta berupa 250 drum aspal. Menutup kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan. “Diharapkan berbagai program yang disalurkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah Bangkalan,” pungkasnya.(qal) + + + + + Share the post + + + + + + + + + + + + + Berita terkait + + + + + + + + + + + + + + BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL + + + + 18 Maret 2026 + + Tegaskan Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Gubernur Khofifah Sapa 17 Kabupaten dan Kota dalam Sapa Bansos Amaliah Ramadan: Salurkan Bantuan Perlindungan Sosial, Desa dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan + + + + + + + + + + + + + + + BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL + + + + 13 Maret 2026 + + Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 7,607 Miliar di Gresik melalui Sapa Bansos Amaliah Ramadan: Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Desa + + + + + + + + + + + + + + + BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL + + + + 12 Maret 2026 + + Sapa Bansos Amaliah Ramadan ke-14, Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 17,499 Miliar untuk Masyarakat Madiun Raya: Mencakup Bansos, Zakat Produktif dan Bantuan PMD + + + + + + + + + + + + + + + BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL + + + + 11 Maret 2026 + + Perkuat Perlindungan Sosial dan Ekonomi di Bulan Ramadhan, Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 13,237 Miliar di Jombang untuk Bansos, Bantuan PMD dan Zakat Produktif + + + + + + + + + + + + + + + BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL + + + + 09 Maret 2026 + + Gubernur Khofifah Salurkan Bansos, PMD, Zakat Produktif Senilai Rp 8,776 Miliar untuk Kabupaten Nganjuk + + + + + + + + + + + + + + + BIDANG PERLINDUNGAN & JAMINAN SOSIAL + + + + 08 Maret 2026 + + Gubernur Khofifah Salurkan Bantuan Rp 13,760 Miliar di Pamekasan, Perkuat Ekonomi Kerakyatan dan Pemberdayaan Desa diff --git a/raw/dinsos.jatimprov.go.id_detail-berita-publik_turun-374-persen-poin-periode-2020-2024-kemiskinan-ekstrem-jatim-capai-066-persen.md b/raw/dinsos.jatimprov.go.id_detail-berita-publik_turun-374-persen-poin-periode-2020-2024-kemiskinan-ekstrem-jatim-capai-066-persen.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..557496ecbf6a6523bf631a71bac794c7537ad563 --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jatimprov.go.id_detail-berita-publik_turun-374-persen-poin-periode-2020-2024-kemiskinan-ekstrem-jatim-capai-066-persen.md @@ -0,0 +1,173 @@ +--- +url: https://dinsos.jatimprov.go.id/detail-berita-publik/turun-374-persen-poin-periode-2020-2024-kemiskinan-ekstrem-jatim-capai-066-persen +title: "Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur" +domain: dinsos.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 23:01:34 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: true +--- + +# Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur + +SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk. Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, angka ini merupakan capaian membanggakan karena Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih baik dari penurunan nasional. Dimana penurunan kemiskinan ekstrem nasional dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2020-2024 sebanyak 3,07 persen poin, sehingga pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem nasional mencapai 0,83 persen dari sebelumnya 3,90 persen pada tahun 2020. "Alhamdulillah angka kemiskinan ekstrem di Jatim turun signifikan. Ini merupakan hasil akumulasi dan konsistensi kebijakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan baik selama 5 tahun ke belakang, yakni di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indah Parawansa dan Pak Emil Elistianto Dardak," katanya di Surabaya, Jumat (23/8/2024). "Kami optimis dengan terus melanjutkan program-program yang sudah berjalan selama 5 tahun ini, serta dengan kolaborasi bersama semua pihak kita bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih signifikan lagi ke depannya," lanjutnya. Ia menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem ini merupakan yang tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Sebelumnya, ada DKI Jakarta di angka 0,35 persen poin dan Banten 0,62 persen poin. Atas capaian ini, Pj Gubernur Adhy berterimakasih dan mengapresiasi semua elemen yang ikut terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menyukseskan berbagai program yang telah disusun sebelumnya. “Angka kemiskinan ekstrem yang turun signifikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya. "Beberapa upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mulai dari pemberian insentif fiskal, pengadaan pasar murah yang rutin, sampai penyediaan air bersih di desa-desa yang membutuhkan. Maka ini tidak cukup dikerjakan hanya di level Pemerintah Provinsi saja, tapi juga sampai ke level terbawah," imbuhnya. Pj Gubernur Adhy menjelaskan, capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). “Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ungkapnya. Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa),  Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra). Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). “Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year on year,” tuturnya. Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi. Meski begitu, Pj Gubernur Adhy menekankan capaian ini akan menjadi penyemangat untuk mewujudkan komitmen bersama. Pasalnya ditegaskan, pihaknya konsen untuk mencapai target zero kemiskinan ekstrem di Jatim hingga akhir 2024. "PR kita masih banyak. Kami tidak akan berhenti sampai kemiskinan ekstrem di Jawa Timur angkanya nol. Semua orang harus sejahtera karena ini cita-cita bangsa yang sudah tercantum di UU 1945," pungkasnya. (Kepala Biro Administrasi Pimpinan) Detail Beria Turun 3,74 Persen Poin Periode 2020-2024, Kemiskinan Ekstrem Jatim Capai 0,66 Persen Dinsos Jatim Bantah Tuduhan Nepotisme, Dukungan Kegiatan Sosial Harus Sesuai Regulasi Belajar Ibadah dengan Bahasa Isyarat, Sobat Dili Ramaikan Pondok Ramadan Inklusif bersama Dinsos Jatim Safari Ramadan, Kadinsos Jatim Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian Kepada Lansia di UPT PSTW Banyuwangi Awali Rangkain Penyaluran Bansos 2026: Gubernur Khofifah berikan Bansos, Bantuan PMD, Zakat Produktif dan Tali Asih senilai Rp 7,735 Miliar di Kabupaten Pasuruan Sambut Ramadan 1447 H, Dinsos Jatim Gelar Khotmil Quran, Megengan serta Salurkan Donasi Al-Quran untuk Korban Bencana Aceh Tindaklanjuti Arahan Gubernur Khofifah, Dinsos Jatim Optimalkan Reaktivasi PBI JK Nonaktif: Pastikan Akses Layanan Kesehatan Warga Jatim Terpenuhi Turun 3,74 Persen Poin Periode 2020-2024, Kemiskinan Ekstrem Jatim Capai 0,66 Persen + + + + + + SEKRETARIAT + + + 26 Agustus 2024 + 76 + Like + Dinsos Jatim + + + + + SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024. Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jawa Timur berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk. Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menegaskan, angka ini merupakan capaian membanggakan karena Jatim berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih baik dari penurunan nasional. Dimana penurunan kemiskinan ekstrem nasional dalam kurun waktu yang sama yaitu tahun 2020-2024 sebanyak 3,07 persen poin, sehingga pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem nasional mencapai 0,83 persen dari sebelumnya 3,90 persen pada tahun 2020. "Alhamdulillah angka kemiskinan ekstrem di Jatim turun signifikan. Ini merupakan hasil akumulasi dan konsistensi kebijakan program penanganan kemiskinan yang terintegrasi dengan baik selama 5 tahun ke belakang, yakni di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah Indah Parawansa dan Pak Emil Elistianto Dardak," katanya di Surabaya, Jumat (23/8/2024). "Kami optimis dengan terus melanjutkan program-program yang sudah berjalan selama 5 tahun ini, serta dengan kolaborasi bersama semua pihak kita bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem lebih signifikan lagi ke depannya," lanjutnya. Ia menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem ini merupakan yang tertinggi ketiga di Pulau Jawa. Sebelumnya, ada DKI Jakarta di angka 0,35 persen poin dan Banten 0,62 persen poin. Atas capaian ini, Pj Gubernur Adhy berterimakasih dan mengapresiasi semua elemen yang ikut terlibat dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, dibutuhkan kerjasama semua pihak untuk menyukseskan berbagai program yang telah disusun sebelumnya. “Angka kemiskinan ekstrem yang turun signifikan ini menunjukkan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Baik melalui kebijakan makro ekonomi maupun dengan intervensi program,” katanya. "Beberapa upaya yang telah kami lakukan, diantaranya mulai dari pemberian insentif fiskal, pengadaan pasar murah yang rutin, sampai penyediaan air bersih di desa-desa yang membutuhkan. Maka ini tidak cukup dikerjakan hanya di level Pemerintah Provinsi saja, tapi juga sampai ke level terbawah," imbuhnya. Pj Gubernur Adhy menjelaskan, capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim ini diupayakan melalui program penanggulangan kemiskinan Jatim Satya yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Terdapat tiga strategi yang ada di dalamnya. Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). “Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen periode Maret-April 2024,” ungkapnya. Kedua, meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa),  Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra). Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).   “Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year on year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year on year,” tuturnya. Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi. Meski begitu, Pj Gubernur Adhy menekankan capaian ini akan menjadi penyemangat untuk mewujudkan komitmen bersama. Pasalnya ditegaskan, pihaknya konsen untuk mencapai target zero kemiskinan ekstrem di Jatim hingga akhir 2024. "PR kita masih banyak. Kami tidak akan berhenti sampai kemiskinan ekstrem di Jawa Timur angkanya nol. Semua orang harus sejahtera karena ini cita-cita bangsa yang sudah tercantum di UU 1945," pungkasnya. (Kepala Biro Administrasi Pimpinan) + + + + + Share the post + + + + + + + + + + + + + Berita terkait + + + + + + + + + + + + + + SEKRETARIAT + + + + 10 Maret 2026 + + Dinsos Jatim Bantah Tuduhan Nepotisme, Dukungan Kegiatan Sosial Harus Sesuai Regulasi + + + + + + + + + + + + + + + SEKRETARIAT + + + + 08 Maret 2026 + + Belajar Ibadah dengan Bahasa Isyarat, Sobat Dili Ramaikan Pondok Ramadan Inklusif bersama Dinsos Jatim + + + + + + + + + + + + + + + SEKRETARIAT + + + + 02 Maret 2026 + + Safari Ramadan, Kadinsos Jatim Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian Kepada Lansia di UPT PSTW Banyuwangi + + + + + + + + + + + + + + + SEKRETARIAT + + + + 17 Februari 2026 + + Awali Rangkain Penyaluran Bansos 2026: Gubernur Khofifah berikan Bansos, Bantuan PMD, Zakat Produktif dan Tali Asih senilai Rp 7,735 Miliar di Kabupaten Pasuruan + + + + + + + + + + + + + + + SEKRETARIAT + + + + 15 Februari 2026 + + Sambut Ramadan 1447 H, Dinsos Jatim Gelar Khotmil Quran, Megengan serta Salurkan Donasi Al-Quran untuk Korban Bencana Aceh + + + + + + + + + + + + + + + SEKRETARIAT + + + + 11 Februari 2026 + + Tindaklanjuti Arahan Gubernur Khofifah, Dinsos Jatim Optimalkan Reaktivasi PBI JK Nonaktif: Pastikan Akses Layanan Kesehatan Warga Jatim Terpenuhi diff --git a/raw/dinsos.jatimprov.go.id_uploads_konten_TkohSMFHwzxGP1LuOIs84kzFcxtxyrZHSONGPrh3.pdf.md b/raw/dinsos.jatimprov.go.id_uploads_konten_TkohSMFHwzxGP1LuOIs84kzFcxtxyrZHSONGPrh3.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5c48e885ae55f9644afb1006974c17e496cd18a --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jatimprov.go.id_uploads_konten_TkohSMFHwzxGP1LuOIs84kzFcxtxyrZHSONGPrh3.pdf.md @@ -0,0 +1,24703 @@ +--- +url: https://dinsos.jatimprov.go.id/uploads/konten/TkohSMFHwzxGP1LuOIs84kzFcxtxyrZHSONGPrh3.pdf +title: "TkohSMFHwzxGP1LuOIs84kzFcxtxyrZHSONGPrh3.pdf" +domain: dinsos.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:36:45 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: true +--- + +# TkohSMFHwzxGP1LuOIs84kzFcxtxyrZHSONGPrh3.pdf + +SALINAN +GUBERNUR JAWA TIMUR +PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR +NOMOR 19 TAHUN 2024 +TENTANG +RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI +JAWA TIMUR TAHUN 2025 +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +GUBERNUR JAWA TIMUR, +Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) +Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem +Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 23 ayat (1) +Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang +Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi +Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 103 +ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 +tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi +Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan +Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka +Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja +Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur +tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa +Timur Tahun 2025; +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara +Republik Indonesia Tahun 1945; +2. Undang-Undang . . . +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 2 - +2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem +Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); +3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 +(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, +Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +4700); +4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan +Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 4868); +5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan +dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); +6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang +Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah +beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang +Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan +Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor +2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- +Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun +2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik +Indonesia Nomor 6856); +7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan +Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); +8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan +Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor +2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- +Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun +2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik +Indonesia Nomor 6856); +9. Undang-Undang . . . +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 3 - +9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa +Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 +Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 6868); +10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan +Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4614); +11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang +Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi +Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); +12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang +Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); +13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 +tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara +Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana +telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor +120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri +Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan +Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia +Tahun 2019 Nomor 157); +14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 +tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi +Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan +Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka +Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja +Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun +2017 Nomor 1312); +15. Peraturan . . . +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 4 - +15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang +Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik +Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); +16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 +tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur +Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); +17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang +Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik +Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); +18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ +Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik +Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana +Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik +Indonesia Tahun 2021 Nomor 505); +19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 +tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah +Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah +Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); +20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 +tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah +(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 +Seri C); +21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023 +tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah +Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran +Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 120); +22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 +tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur +Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun +2023 Nomor 100 Seri E); +MEMUTUSKAN: +Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA +PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN +2025. +BAB I . . . +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 5 - +BAB I KETENTUAN +UMUM +Pasal 1 +Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: +1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. +2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah +Provinsi Jawa Timur. +3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. +4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa +Timur. +5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat +RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 +(satu) tahun. +6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya +disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat +Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. +7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya +disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja +Daerah Provinsi. +8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan +masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan +memperhitungkan sumber daya yang ada. +9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya +yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan +sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang +terukur sesuai dengan misi. +10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh +satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari +pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri +dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik +berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan +teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua +jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk +menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang dan +jasa. +11. Subkegiatan adalah merupakan bentuk aktivitas kegiatan +dalam pelaksanaan kewenangan daerah. +12. Kebijakan . . . +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 6 - +12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah +dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, +belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya +untuk periode 1 (satu) tahun. +13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi yang +selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan +patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada +Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam +penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah +sebelum disepakati dengan DPRD. +Pasal 2 +RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran program +Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun +2025- 2026 yang memuat Evaluasi Hasil Kinerja +Pembangunan Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi +Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, dan +kaidah pelaksanaannya. +BAB II MAKSUD +DAN TUJUAN +Pasal 3 +(1) Penetapan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman +dalam: +a. penyusunan Renja-PD Tahun 2025; +b. penyusunan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 dan sebagai +dasar penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur +Tahun Anggaran 2025; dan +c. menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, +pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi +pembangunan. +(2) Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk +mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang +sinergis dan terpadu antara Perencanaan Pembangunan +Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta dengan +provinsi yang berbatasan. +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 7 - +BAB III . . . +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 8 - +BAB III +SISTEMATIKA +Pasal 4 +(1) Sistematika RKPD Tahun 2025 meliputi: +a. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar +hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan +serta sistematika penulisan; +b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, memuat +gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan +program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan, dan +realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah +Daerah, serta permasalahan pembangunan daerah; +c. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, +memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah +kebijakan keuangan daerah; +d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, +memuat tujuan dan sasaran pembangunan, isu strategis +pembangunan, dan prioritas pembangunan tahun 2025; +e. Bab V Arah Kebijakan Pembangunan +Kabupaten/Kota, memuat kebijakan pembangunan +kewilayahan dan arahan kepada Kabupaten/Kota; +f. Bab VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, memuat +Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2025 serta +Renja-PD dan Pendanaan; +g. Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, +memuat Penetapan Indikator Kinerja Utama dan +Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan +Daerah; dan +h. Bab VIII Penutup. +(2) Uraian dari sistematika RKPD Tahun 2025 sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang +merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan +Gubernur ini. +BAB IV KETENTUAN +PENUTUP +Pasal 5 +Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. +Agar . . . +- U U ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - i - +Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan +pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan +penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa +Timur. +Ditetapkan di +Surabaya pada +tanggal 28 Juni 2024 +Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR, +ttd. +ADHY KARYONO +Diundangkan di +Surabaya pada tanggal +28 Juni 2024 +Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA +TIMUR, +ttd. +Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si. +BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 19 SERI E - ii - +Salinan sesuai dengan aslinya, +KEPALA BIRO HUKUM +SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR +Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. +Pembina Tingkat I +NIP 19690129 199303 2 001 - i - +KATA PENGANTAR +Rancangan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun +2025 mempunyai arti penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial karena +melalui proses tahun depan diharapkan dapat memaksimalkan pencapaian tujuan +yang telah ditetapkan. Rencana Kerja harus dilakukan untuk penyesuaian perubahan +isu maupun kebijakan daerah yang terjadi. Mengamati pelaksanaan program dan +kegiatan pada tahun ini, ditemui berbagai hambatan dan permasalahan yang dapat +mempengaruhi peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah +ditetapkan dalam Rencana Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang +ditetapkan. Pada tahun 2025 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang +telah berjalan juga dirumuskan strategi program, kegiatan dan kesinambungannya. +Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun +2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, +Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis, Dana +Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber +dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. +Rancangan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan +Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun +dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Sosial +Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat +memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja +Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. +Surabaya, Juli 2024 - ii - +DAFTAR ISI +KATA PENGANTAR ............................................................................................ 1 +DAFTAR ISI ........................................................................................................... ii +BAB I 1 +PENDAHULUAN ................................................................................................... 1 +1.1 LATAR BELAKANG ..................................................................... 1 +1.2 DASAR HUKUM ........................................................................... 2 +1.3 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................. 4 +1.4 SISTEMATIKA PENULISAN ........................................................ 5 +BAB II ..................................................................................................................... 7 +EVALUASI RENJA ............................................................................................... 7 +2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan +capaian renstra perangkat daerah ............................................. 7 +Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan +Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun ...................................... 7 +2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah ......................... 36 +Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............... 37 +2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI +PERANGKAT DAERAH ............................................................. 38 +A. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .................................. 38 +2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................. 41 +Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 ............. 42 +2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT +.................................................................................................. 130 +BAB III ................................................................................................................. 141 +TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................................... 141 +3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ................................... 141 +3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ........................... 143 +table 4.3 TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025-2026 ......................... 143 +3.3 Program Dan Kegiatan ............................................................ 143 +Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah149 +BAB IV ................................................................................................................ 283 +RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .............. 283 +4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ............... 283 +Tabel 4.1 Program Prioritas Perangkat daerah tahun 2025 ............... 283 +BAB V ................................................................................................................. 294 +PENUTUP ........................................................................................................... 294 - 1 - +BAB I +PENDAHULUAN +1.1 LATAR BELAKANG +Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja +Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk +periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem +Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun +2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk +menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 +(satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima +tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam +perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. +Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan +strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana +Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan +strategis jangka menengah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi +satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. +Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor +86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi +Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah +tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat +Daerah disusun dengan tahapan: +a. Persiapan penyusunan; +b. Penyusunan rancangan awal; +c. Penyusunan rancangan +d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; +e. Perumusan rancangan awal; dan +f. Penetapan. +Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu +pada beberapa agenda tersebut menjadi misi Kementerian Sosial. Oleh karena itu, +arah kebijakan dan strategi nasional yang mengusung agenda pembangunan sesuai - 2 - +dengan misi Kementerian Sosial perlu menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan +dan strategi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Selanjutnya +kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta +didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun +sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat +Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar +penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk +penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). +1.2 DASAR HUKUM +Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur +Tahun 2022, adalah: +1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran +Republik Indonesia Nomor 2286); +2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan +Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 +Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); +3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; +4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); +5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara +Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah +6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi +Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49); +7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian +dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik +Indonesia Nomor 4663); +8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan +Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan +Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia - 3 - +Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +4737); +9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara +Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); +10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; +11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; +12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan +Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); +13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan +Kesejahteraan Sosial; +14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 +Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 +Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah; +15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak +Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan +Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah +Daerah; +16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara +Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara +Evaluasi RRPJPD dan RPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD dan RKPD; +17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, +Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan +Daerah; +18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis +Pengeolaan Keuangan Daerah; +19. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar +pelayanan minimal; +20. Keputusan Menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil +verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan +nomenklaktur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah; +21. Permensos 9 tahun 2018 tentang SPM Sosial; - 4 - +22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan +Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa +Timur Tahun 2008 Nomor 4 Tahun 2008 Seri E; +23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun +2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun +2009 Seri E); +24. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi +Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026; +25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 9 tahun 2019 tentang +Pengarusutamaan gender; +26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana +Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026; +27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, +Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial +Provinsi Jawa Timur; +28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Rencana +Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026; +29. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 2 tahun 2024 Rencana Srategis +Perangkat Daerah Tahun 2025-2026. +30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja +Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 +1.3 MAKSUD DAN TUJUAN +a. Maksud +Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan rencana kerja +Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi +pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis +Perangkat Daerah. +b. Tujuan +Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman: +1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah; +2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan; - 5 - +3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. +1.4 SISTEMATIKA PENULISAN +Dokumen Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 disusun dengan +sistematika sebagai berikut : +Bab I Pendahuluan; +1.1 Latar belakang; Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat +Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara +Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat +Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak +lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD +1.2 Landasan Hukum; Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan +pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur +tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan +acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah +1.3 Maksud dan Tujuan; Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari +penyusunan Renja Perangkat Daerah +1.4 Sistematika penulisan; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja +Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen +Bab II evaluasi renja Perangat Daerah +2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian +renstra perangkat daerah; Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja +Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu +pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD +untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan, Selanjutnya dikaitkan dengan +pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program +dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya +2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah; Berisikan kajian terhadap +capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang +sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan +Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 +2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; +Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan +hambatan yang dihadapi, Dampaknya terhadap pencapaian,Tantangan dan - 6 - +peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan Formulasi isu- +isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti +2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD; membandingkan antara rancangan +awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan +proses tersebut dilakukan;Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut +dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD +2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat; Dalam bagian ini +diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku +kepentingan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi +maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi +dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang +kabupaten/kota +Bab III tujuan dan sasaran perangkat daerah +3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional; penelaahan yang menyangkut arah +kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas +pokok dan fungsi Perangkat Daerah +3.2 Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah; Perumusan tujuan dan sasaran +didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi +Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra +Perangkat Daerah. +3.3 Program, kegiatan, Sub Kegiatan; Faktor-faktor yang menjadi bahan +petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar +mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Penjelasan jika rumusan program +dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis +program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya +Bab IV rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah +4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah +Bab V penutup; Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,Kaidah-kaidah +pelaksanaan, Rencana tindak lanjut - 7 - +BAB II +EVALUASI RENJA +Untuk mengetahui dan menilai hasil yang dicapai dalam pelaksanaan rencana +pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan +mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja +yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui hasil dan efektivitas pelaksanaan +proses perencanaan pembangunan serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya. +Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan +kebijakan di tahun berikutnya. +2.1 Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra +perangkat daerah +Tabel ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas +Sosial tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Pelaksanaan renja tahun +berjalan kemudian dikaitkan dengan pencapaian target renstra Dinas Sosial tahun +2025-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja +Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi +pelaksanaan Renja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun lalu, dan realisasi Renstra +mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan. +Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan +Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun - 8 - +PERKIRAAN +REALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +10=(5+7 11=10/ +1 2 3 4 5 6 7 8 9 ++9) 4 +PROGRAM +PENUNJANG +Persentase indikator +1.06.01 URUSAN 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +program yang tercapai +PEMERINTAHAN +DAERAH PROVINSI +PROGRAM +PENUNJANG +Persentanse Realisasi +1.06.01 URUSAN 95 96 96 93 96.88 95 95 99.6 +Anggaran +PEMERINTAHAN +DAERAH PROVINSI +PROGRAM +PENUNJANG +Indeks Profesionalitas +1.06.01 URUSAN 70 65 65 65 100 80 80 114.3 +ASN +PEMERINTAHAN +DAERAH PROVINSI +Perencanaan, +Penganggaran, dan Jumlah indikator kegiatan +1.06.01.1.01 9 9 9 9 100 9 9 100.0 +Evaluasi Kinerja yang tercapai +Perangkat Daerah +Penyusunan +Jumlah Dokumen +1.06.01.1.01.0 Dokumen +Perencanaan Perangkat 5 5 5 5 100 5 5 100.0 +001 Perencanaan +Daerah +Perangkat Daerah +Jumlah Dokumen RKA- +Koordinasi dan +1.06.01.1.01.0 SKPD dan Laporan Hasil +Penyusunan 2 2 2 2 100 0 2 100.0 +002 Koordinasi Penyusunan +Dokumen RKA- SKPD +Dokumen RKA-SKPD +Jumlah Laporan Capaian +Kinerja dan Ikhtisar +Koordinasi dan +Realisasi Kinerja SKPD dan +Penyusunan Laporan +1.06.01.1.01.0 Laporan Hasil Koordinasi +Capaian Kinerja dan 1 1 1 1 100 2 2 200.0 +006 Penyusunan Laporan +Ikhtisar Realisasi +Capaian Kinerja dan +Kinerja SKPD +Ikhtisar Realisasi Kinerja +SKPD +1.06.01.1.01.0 Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi +1 1 1 1 100 2 2 200.0 +7 Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah +Administrasi Jumlah Administrasi +1.06.01.1.02 Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat 12 12 12 12 100 12 12 100.0 +Daerah Daerah yang terlaksana +Jumlah Orang yang +1.06.01.1.02.0 Penyediaan Gaji dan +Menerima Gaji dan 850 829 829 829 100 715 705 82.9 +001 Tunjangan ASN +Tunjangan ASN +Penyediaan Jumlah Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +35 12 12 12 100 12 36 102.9 +002 Pelaksanaan Tugas yang tersedia di Dinas +ASN Sosial Provinsi Jawa Timur +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Administrasi +Penyediaan +Pelaksanaan Tugas ASN di +1.06.01.1.02.0 Administrasi +UPT PERLINDUNGAN DAN 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +PELAYANANSOSIAL +ASN +ASUHAN ANAK +TRENGGALEK +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Administrasi +Penyediaan +Pelaksanaan Tugas ASN di +1.06.01.1.02.0 Administrasi +UPT PERLINDUNGAN DAN 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +PELAYANAN SOSIAL +ASN +ASUHAN ANAK +SITUBONDO +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PERLINDUNGAN DAN +ASN PELAYANANSOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PERLINDUNGAN DAN +ASN PELAYANANSOSIAL Anak +Balita Sidoarjo +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PERLINDUNGAN DAN +ASN PELAYANAN SOSIAL Anak +Sumenep +1.06.01.1.02.0 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Administrasi Penyediaan Administrasi - 9 - +PERKIRAAN +REALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN di +ASN UPT PERLINDUNGAN DAN +PELAYANANSOSIAL Anak +Nganjuk +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN +BINA REMAJABLITAR +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN +BINA REMAJAJOMBANG +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN BINA +REMAJABOJONEGORO +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN BINA +REMAJAPAMEKASAN +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN +TRESNAWERDHA JEMBER +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN +TRESNA WERDHA BLITAR +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN TRESNAWERDHA +MAGETAN +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN TRESNAWERDHA +MAGETAN +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN TRESNAWERDHA +BANYUWANGI +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN TRESNAWERDHA +BONDOWOSO +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PELAYANAN SOSIAL +ASN TRESNAWERDHA +Pasuruan +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +BINA NETRAMALANG +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +BINA LARASPASURUAN +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +BINA LARASKEDIRI +1.06.01.1.02.0 Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Administrasi Penyediaan Administrasi - 10 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN di +ASN UPT REHABILITASI SOSIAL +BINA LARAKRONIS TUBAN +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +BINA Daksa Pasuruan +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +BINA Grahita Tuban +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +Rungu Wicara Pasuruan +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +BINA KARYA Madiun +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan +Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi +Pelaksanaan Tugas ASN di 35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas +UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN +BINA KARYAPASURUAN +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT REHABILITASI SOSIAL +ASN BINA KARYAWANITA +KEDIRI +Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil +1.06.01.1.02.0 Administrasi Penyediaan Administrasi +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN di +ASN PRSMP Surabaya +Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil +1.06.01.1.02.0 Administrasi Penyediaan Administrasi +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas ASN di +ASN PMKS SIDOARJO +Jumlah Dokumen Hasil +Penyediaan Penyediaan Administrasi +1.06.01.1.02.0 Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di +35 0 0 0 12 12 34.3 +002 Pelaksanaan Tugas UPT PENINGKATAN +ASN TENAGAKESEJAHTERAAN +SOSIAL MALANG +Jumlah Laporan Keuangan +Koordinasi dan Akhir Tahun SKPD dan +1.06.01.1.02.0 Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi +1 0 0 0 1 1 100.0 +005 Keuangan Akhir Penyusunan Laporan +Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun +SKPD +Jumlah Laporan Keuangan +Bulanan/ +Koordinasi dan +Triwulanan/Semesteran +Penyusunan Laporan +1.06.01.1.02.0 SKPD dan Laporan +Keuangan Bulanan/ 12 12 12 12 100 4 9 77.8 +007 Koordinasi Penyusunan +Triwulanan/Semeste +Laporan Keuangan +ran SKPD +Bulanan/Triwulanan/Sem +esteran SKPD +Terlaksananya +Administrasi Barang +Administrasi Barang Milik +1.06.01.1.03 Milik Daerah pada 1 0 0 0 0 1 100.0 +Daerah pada Perangkat +Perangkat Daerah +Daerah (TU) +Jumlah Dokumen +1.06.01.1.03.0 Pengamanan Barang +Pengamanan Barang Milik 2 2 2 2 100 0 2 100.0 +002 Milik Daerah SKPD +Daerah SKPD +Administrasi Terlaksananya +1.06.01.1.05 Kepegawaian Administrasi Kepegawaian 12 12 12 12 100 0 12 100.0 +Perangkat Daerah Perangkat Daerah +Pengadaan Pakaian +Jumlah Paket Pakaian +1.06.01.1.05.0 Dinas Beserta +Dinas Beserta Atribut 2 0 0 0 0 1 1 50.0 +002 Atribut +Kelengkapannya +Kelengkapannya +Terlaksananya +Administrasi Umum +1.06.01.1.06 Administrasi Umum 12 9 9 9 100 0 26 216.7 +Perangkat Daerah +Perangkat Daerah +Penyediaan +Jumlah Paket Komponen +1.06.01.1.06.0 Komponen Instalasi +Instalasi 1 1 1 1 100 0 3 300.0 +001 Listrik/Penerangan +Listrik/Penerangan +Bangunan Kantor - 11 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Bangunan Kantor yang +Disediakan +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 dan Perlengkapan Kantor +Peralatan dan 1 1 1 1 100 1 3 300.0 +2 yang Disediakan di Dinas +Perlengkapan Kantor +Sosial +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan yangDisediakanUPT +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan PERLINDUNGAN DAN 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK +TRENGGALEK" +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PERLINDUNGAN DAN +Perlengkapan Kantor +PELAYANANSOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU" +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PERLINDUNGAN DAN +Perlengkapan Kantor +PELAYANANSOSIAL +ASUHAN Balita Sidoarjo +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PERLINDUNGAN DAN +Perlengkapan Kantor +PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK Sumenep" +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yang DisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PERLINDUNGAN DAN +Perlengkapan Kantor +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK Stubondo" +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PERLINDUNGAN DAN +Perlengkapan Kantor +PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK Nganjuk" +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor PELAYANAN SOSIAL BINA +REMAJABLITAR" +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor PELAYANAN SOSIAL BINA +REMAJAJOMBANG" +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor PELAYANAN SOSIAL BINA +REMAJABOJONEGORO" +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yang DisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor PELAYANAN SOSIAL BINA +REMAJA PAMEKASAN +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PELAYANAN SOSIAL +Perlengkapan Kantor +TRESNAWERDHA +JEMBER" +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PELAYANAN SOSIAL +Perlengkapan Kantor +TRESNAWERDHA +PASURUAN" +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PELAYANAN SOSIAL +Perlengkapan Kantor +TRESNAWERDHA +MAGETAN" - 12 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yang DisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PELAYANAN SOSIAL +Perlengkapan Kantor +TRESNA WERDHA +BANYUWANGI +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yang DisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor PELAYANAN SOSIAL +TRESNA WERDHA Blitar +Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yang DisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PELAYANAN SOSIAL +Perlengkapan Kantor +TRESNA WERDHA +Bondowoso +Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yang DisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PELAYANAN SOSIAL +Perlengkapan Kantor +TRESNA WERDHA +Jombang +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +NETRAMALANG" +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yang DisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +DAKSA PASURUAN +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +LARASPASURUAN" +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yang DisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +LARAS KEDIRI +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yang DisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +LARA KRONIS TUBAN +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yang DisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +grahita tuban +Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yang DisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL +Rungu wicara pasuruan +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan yangDisediakanUPT +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan PERLINDUNGAN DAN 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASISOSIAL +MARSUDI PUTRA +SURABAYA" +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +KARYAWANITA KEDIRI" +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +KARYA Pasuruan +"Jumlah Paket Peralatan +Penyediaan dan Perlengkapan Kantor +1.06.01.1.06.0 +Peralatan dan yangDisediakanUPT 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 +Perlengkapan Kantor REHABILITASI SOSIAL BINA +KARYA Madiun +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 "Jumlah Paket Peralatan +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 dan Perlengkapan Kantor +Perlengkapan Kantor - 13 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +yang Disediakan di Balai +PMKS SIDOARJO" +"Jumlah Paket Peralatan +dan Perlengkapan Kantor +Penyediaan +1.06.01.1.06.0 yangDisediakanUPT +Peralatan dan 1 0 0 0 1 1 100.0 +002 PENINGKATAN +Perlengkapan Kantor +TENAGAKESEJAHTERAAN +SOSIAL MALANG" +Penyediaan Jumlah Paket Peralatan +1.06.01.1.06.0 +Peralatan Rumah Rumah Tangga yang 1 1 1 1 100 0 3 300.0 +003 +Tangga Disediakan +Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang +1.06.01.1.06.0 +Cetakan dan Cetakan dan Penggandaan 1 1 1 1 100 0 3 300.0 +005 +Penggandaan yang Disediakan +Penyediaan Bahan +Jumlah Dokumen Bahan +Bacaan dan +1.06.01.1.06.0 Bacaan dan Peraturan +Peraturan 1 1 1 1 100 0 3 300.0 +006 Perundang-Undangan +Perundang- +yang Disediakan +Undangan +Jumlah Paket +1.06.01.1.06.0 Penyediaan +Bahan/Material yang 1 1 1 1 100 0 3 300.0 +007 Bahan/Material +Disediakan +1.06.01.1.06.0 Fasilitasi Kunjungan Jumlah Laporan Fasilitasi +1 1 1 1 100 0 3 300.0 +008 Tamu Kunjungan Tamu +Jumlah Laporan +Penyelenggaraan +1.06.01.1.06.0 Penyelenggaraan Rapat +Rapat Koordinasi 1 1 1 1 100 1 3 300.0 +009 Koordinasi dan Konsultasi +dan Konsultasi SKPD +SKPD +Pengadaan Barang Terlaksananya Pengadaan +Milik Daerah Barang Milik Daerah +1.06.01.1.07 12 6 6 6 100 2 14 116.7 +Penunjang Urusan Penunjang Urusan +Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah +Pengadaan +Jumlah Unit Kendaraan +Kendaraan +1.06.01.1.07.0 Perorangan Dinas atau +Perorangan Dinas 1 0 0 0 0 1 100.0 +001 Kendaraan Dinas Jabatan +atau Kendaraan +yang Disediakan +Dinas Jabatan +Pengadaan +Jumlah Unit Kendaraan +1.06.01.1.07.0 Kendaraan Dinas +Dinas Operasional atau 1 0 0 0 0 1 100.0 +002 Operasional atau +Lapangan yang Disediakan +Lapangan +1.06.01.1.07.0 Pengadaan Alat Jumlah Unit Alat Besar +1 0 0 0 0 1 100.0 +003 Besar yang Disediakan +1.06.01.1.07.0 Jumlah Paket Mebel yang +Pengadaan Mebel 1 0 0 0 0 1 100.0 +005 Disediakan +Pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan +1.06.01.1.07.0 +Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +006 +Lainnya Disediakan dinas sosial +1.06.01.1.07.0 Pengadaan Aset Jumlah Unit Aset Tetap +1 0 0 0 0 1 100.0 +007 Tetap Lainnya Lainnya yang Disediakan +Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung +1.06.01.1.07.0 +Kantor atau Kantor atau Bangunan 1 0 0 0 1 1 100.0 +009 +Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan +Penyediaan Jasa +Terlaksananya Penyediaan +Penunjang Urusan +1.06.01.1.08 Jasa Penunjang Urusan 12 12 12 12 100 12 12 100.0 +Pemerintahan +Pemerintahan Daerah +Daerah +Jumlah Laporan +1.06.01.1.08.0 Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Surat 3 1 1 1 100 0 2 66.7 +001 Surat Menyurat +Menyurat +Jumlah Laporan +Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 +Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber Daya 12 12 12 12 100 0 0 0.0 +002 +Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang +Disediakan +Jumlah Laporan +Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 Penyediaan Jasa Peralatan +Peralatan dan 1 0 0 0 0 0 0.0 +003 dan Perlengkapan Kantor +Perlengkapan Kantor +yang Disediakan +Jumlah Laporan +Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor yang Disediakan di Dinas +Sosial +"Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa KantorUPT +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum PERLINDUNGAN DAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor PELAYANANSOSIAL +ASUHAN BALITA +SIDOARJO" - 14 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa KantorUPT +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum PERLINDUNGAN DAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK +SITUBONDO +Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 KantorUPT +Pelayanan Umum 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 PERLINDUNGAN DAN +Kantor +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK SUMENEP +"Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa KantorUPT +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum PERLINDUNGAN DAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK +Trenggalek" +"Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 KantorUPT +Pelayanan Umum 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 PERLINDUNGAN DAN +Kantor +PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK NGANJUK" +Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 KantorUPT +Pelayanan Umum 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 PERLINDUNGAN DAN +Kantor +PELAYANAN SOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +REMAJABLITAR" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +REMAJAJOMBANG" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +REMAJABOJONEGORO" +Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA REMAJA +PAMEKASAN +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL TRESNAWERDHA +JEMBER" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL TRESNAWERDHA +PASURUAN" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL TRESNAWERDHA +BLITAR" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL TRESNAWERDHA +JOMBANG" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL TRESNAWERDHA +MAGETAN" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL TRESNAWERDHA +Bondowoso" - 15 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PELAYANAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL TRESNAWERDHA +BANYUWANGI" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PENINGKATAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor TENAGAKESEJAHTERAAN +SOSIAL MALANG" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +DAKSAPASURUAN" +"Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 KantorUPT REHABILITASI +Pelayanan Umum 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 SOSIAL BINA +Kantor +RUNGUWICARA +PASURUAN" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINAGRAHITA +TUBAN" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +LARASKEDIRI" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +LARASKEDIRI" +Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA LARA KRONIS +TUBAN +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +KARYAPASURUAN" +"Penyediaan Jasa +Pelayanan Umum +Penyediaan Jasa KantorUPT +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum PERLINDUNGAN DAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor REHABILITASISOSIAL +MARSUDI PUTRA +SURABAYA" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +KARYAMADIUN" +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT REHABILITASI 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor SOSIAL BINA +KARYAWANITA KEDIRI" +Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum Pelayanan Umum 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor KantorSIDOARJO +"Penyediaan Jasa +Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +1.06.01.1.08.0 +Pelayanan Umum KantorUPT PENINGKATAN 12 1 1 1 100 12 12 100.0 +004 +Kantor TENAGAKESEJAHTERAAN +SOSIAL MALANG" +Pemeliharaan Terlaksananya +Barang Milik Daerah Pemeliharaan Barang +1.06.01.1.09 Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 12 7 7 7 100 31 21 175.0 +Pemerintahan Urusan Pemerintahan +Daerah Daerah +Penyediaan Jasa +Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan +Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau +1.06.01.1.09.0 +Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan 1 1 1 1 100 0 0 0.0 +001 +Perorangan Dinas yang Dipelihara dan +atau Kendaraan Dibayarkan Pajaknya +Dinas Jabatan - 16 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Penyediaan Jasa +Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas +Pemeliharaan, Pajak Operasional atau +1.06.01.1.09.0 +dan Perizinan Lapangan yang Dipelihara 1 1 1 1 100 0 0 0.0 +002 +Kendaraan Dinas dan Dibayarkan Pajak dan +Operasional atau Perizinannya +Lapangan +Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan +1.06.01.1.09.0 +Peralatan dan Mesin Mesin Lainnya yang 31 1 1 1 100 31 31 100.0 +006 +Lainnya Dipelihara di Dinas Sosial +Pemeliharaan/Rehab Jumlah Gedung Kantor +1.06.01.1.09.0 ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +1 1 1 1 100 1 1 100.0 +009 dan Bangunan yang +Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi +Tersedianya Jumlah +Pemeliharaan/Rehab +Pemeliharaan/Rehabilitasi +ilitasi Sarana dan +1.06.01.1.09.0 Gedung Kantor dan +Prasarana Gedung 30 1 1 1 100 0 0 0.0 +010 Bangunan Lainnya di UPT +Kantor atau +PELAYANAN SOSIAL BINA +Bangunan Lainnya +REMAJA JOMBANG +Pemeliharaan/Rehab +ilitasi Sarana dan +1.06.01.1.09.0 Prasarana +30 1 1 1 100 0 0 0.0 +011 Pendukung Gedung +Kantor atau +Bangunan Lainnya +Persentase PSKS Penerima +manfaat program yang +PROGRAM +mendapatkan pembinaan +1.06.02 PEMBERDAYAAN 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +dan aktif dalam +SOSIAL +penyelenggaraan +kesejahteraan sosial +persentase kegiatan +PROGRAM +publikasi dan kerjasama +1.06.02 PEMBERDAYAAN 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +penyelenggaraan +SOSIAL +kesejahteraan sosial +Persentase PSKS Penerima +manfaat program yang +PROGRAM mendapatkan pembinaan +1.06.02 PEMBERDAYAAN dan aktif dalam 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +SOSIAL penyelenggaraan +kesejahteraan sosial di +UPT PTKS Malang +Persentase orang yang +PROGRAM mendapatkan penanaman +1.06.02 PEMBERDAYAAN nilai-nilai kepahlawanan, 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +SOSIAL keperintisan dan +kesetiakawnan sosial +Penerbitan Izin +Pengumpulan Jumlah izin pengumpulan +Sumbangan Lintas sumbangan lintas Daerah +1.06.02.1.01 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 6 6 6 6 100 6 6 100.0 +Kabupaten/Kota (satu) Daerah Provinsi +dalam 1 (Satu) yang diterbitkan +Daerah Provinsi +Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil +Sinkronisasi Koordinasi dan +Penerbitan Izin Sinkronisasi Penerbitan +1.06.02.1.01.0 +Undian Gratis Izin Undian Gratis 6 0 0 0 6 6 100.0 +001 +Berhadiah dan Berhadiah dan +Pengumpulan Uang Pengumpulan Uang atau +atau Barang Barang +Pemberdayaan +Jumlah PSKS yang +Potensi Sumber +1.06.02.1.02 mendapatkan 716 666 666 666 100 716 716 100.0 +Kesejahteraan Sosial +pemberdayaan +Provinsi +Pemberdayaan Jumlah stakeholder yang +Potensi Sumber bekerjasama dalam +1.06.02.1.02 2 1 1 1 100 2 2 100.0 +Kesejahteraan Sosial penyelenggaraan +Provinsi kesejahteraan sosial +Jumlah Lembaga +Pemberdayaan +Kesejahteraan Sosial yang +Potensi Sumber +1.06.02.1.02 meningkat Kapasitasnya 1 3 3 3 100 1 1 100.0 +Kesejahteraan Sosial +kewenangan provinsi UPT +Provinsi +PTKS Malang +Peningkatan +Kemampuan Potensi Jumlah Orang Mendapat +1.06.02.1.02.0 Pekerja Sosial Peningkatan Kapasitas +50 50 50 50 100 50 50 100.0 +001 Masyarakat Pekerja Sosial Masyarakat +Kewenangan Kewenangan Provinsi +Provinsi +1.06.02.1.02.0 Peningkatan Jumlah Tenaga +666 666 666 666 100 666 666 100.0 +002 Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial - 17 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Tenaga Kecamatan Kewenangan +Kesejahteraan Sosial Provinsi yang Meningkat +Kecamatan Kapasitasnya +Kewenangan +Provinsi +Peningkatan +Kemampuan Potensi +Sumber Jumlah Lembaga +1.06.02.1.02.0 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang +5 5 5 5 100 4 5 100.0 +004 Kelembagaan Meningkat Kapasitasnya +Masyarakat Kewenangan Provinsi +Kewenangan +Provinsi +Peningkatan +Kemampuan Potensi +Jumlah Lembaga +Sumber +Kesejahteraan Sosial yang +1.06.02.1.02.0 Kesejahteraan Sosial +Meningkat Kapasitasnya 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +004 Kelembagaan +Kewenangan Provinsi di +Masyarakat +UPT PTKS Malang +Kewenangan +Provinsi +PROGRAM Persentase warga negara +PENANGANAN migran korban tindak +1.06.03 WARGA NEGARA kekerasan yang 100 0 0 0 100 100 100.0 +MIGRAN KORBAN mendapatkan +TINDAK KEKERASAN penanganan +Pemulangan Warga +Negara Migran +Jumlah Warga Negara +Korban Tindak +Migran Korban Tindak +Kekerasan dari Titik +Kekerasan dan orang +1.06.03.1.01 Debarkasi di Daerah 200 250 250 250 100 250 250 125.0 +terlantar yang +Provinsi untuk +dipulangkan Ke Daerah +Dipulangkan ke +Kabupaten/Kota Asal +Daerah +Kabupaten/Kota Asal +Fasilitasi +Pemulangan Warga Jumlah Warga Negara +Negara Migran Migran Korban Tindak +Korban Tindak Kekerasan yang +1.06.03.1.01.0 Kekerasan dari Titik Dipulangkan dari Titik +200 0 0 0 200 200 100.0 +001 Debarkasi di Daerah Debarkasi di Daerah +Provinsi untuk Provinsi untuk +Dipulangkan ke Dipulangkan ke Daerah +Daerah Kabupaten/Kota +Kabupaten/Kota Asal +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Daksa Pasuruan +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Rungu Wicara +Pasuruan +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Laras Pasuruan +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Grahita Tuban +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Laras Kediri +PROGRAM Persentase Pemerlu +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL Pelayanan Kesejahteraan - 18 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Sosial () yang +mendapatkan pelayanan +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Lara Kronis Tuban +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +Rehabilitasi Sosial Bina +Netra Malang +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Perlindungan dan +Pelayanan Sosial Asuhan +Anak Nganjuk +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Perlindungan dan +Pelayanan Sosial Asuhan +Anak Situbondo +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Perlindungan dan +Pelayanan Sosial Asuhan +Anak Sumenep +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Perlindungan dan +Pelayanan Sosial Asuhan +Anak Trenggalek +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Perlindungan dan +Pelayanan Sosial Asuhan +Balita Sidoarjo +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Perlindungan dan +Pelayanan Sosial +Petirahan Anak Batu +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial +Tresna Werdha Blitar +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial +Tresna Werdha Pasuruan +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial +Tresna Werdha +Banyuwangi - 19 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM mendapatkan pelayanan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial +Tresna Werdha +Bondowoso +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial +Tresna Werdha Jember +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 ###### 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial +Tresna Werdha Jombang +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial +Tresna Werdha Magetan +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Karya Pasuruan +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Karya Madiun +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial Bina +Remaja Blitar +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial Bina +Remaja Bojonegoro +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial Bina +Remaja Jombang +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Pelayanan Sosial Bina +Remaja Pamekasan +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +PROGRAM +1.06.04 mendapatkan pelayanan 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +dan rehabilitasi sosial di +UPT Rehabilitasi Sosial +Bina Karya Wanita Kediri +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +PROGRAM +1.06.04 Sosial () yang 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL +mendapatkan pelayanan +dan rehabilitasi sosial di - 20 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +UPT Perlindungan dan +Rehabilitasi Sosial +Marsudi Putra Surabaya +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Sosial () yang +mendapatkan pelayanan +PROGRAM dan rehabilitasi sosial di +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL Balai Pelayanan dan +Rehabilitasi Sosial +Penyandang Masalah +Kesejahteraan Sosal +Sidoarjo +Persentase Pemerlu +PROGRAM pelayanan Kesejahteraan +1.06.04 100 0 0 0 100 100 100.0 +REHABILITASI SOSIAL Sosial yang mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 75 75 75 75 100 75 75 100.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +UPT RSBD Pasuruan +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 75 75 75 75 100 60 60 80.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +UPT RSBRW Pasuruan +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 255 255 255 255 100 255 255 100.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +UPT RSBL Pasuruan +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 60 60 60 60 100 60 60 100.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +UPT RSBG Tuban +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 205 205 205 205 100 205 205 100.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +UPT RSBL Kediri +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +UPT RSBLK Tuban +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 105 105 105 105 100 105 315 300.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +UPT RSBN Malang +Jumlah Penyandang +Rehabilitasi Sosial +Disabilitas Telantar yang +Dasar Penyandang +1.06.04.1.01 terpenuhi kebutuhan 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +Disabilitas TerlAntar +dasarnya dalam panti di +di dalam Panti +LKSD +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +KebutuhanPermakanan 93 93 93 93 100 100 93 100.0 +001 Permakanan +Sesuai dengan Standar +Gizi Minimal Kewenangan +Provinsi LKS Disabilitas" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 105 105 105 105 100 105 105 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA NETRA +MALANG" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 75 75 75 75 100 75 75 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA DAKSA +PASURUAN" - 21 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 60 60 60 60 100 60 60 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA RUNGU +WICARA PASURUAN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 60 60 60 60 100 60 60 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA GRAHITA +TUBAN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Permakanan Sesuai +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +dengan Standar Gizi 255 255 255 255 100 255 255 100.0 +001 Permakanan +MinimalKewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA LARAS +PASURUAN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 205 205 205 205 100 205 205 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA LARAS +KEDIRI" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.01.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA LARA KRONIS +TUBAN" +"Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +Kelengkapan Lainnya yang +1.06.04.1.01.0 +Penyediaan Sandang Tersedia dalam 1 Tahun 105 105 105 105 100 105 105 100.0 +002 +KewenanganProvinsiUPT +REHABILITASI SOSIAL BINA +NETRA MALANG" +"Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +Kelengkapan Lainnya yang +1.06.04.1.01.0 Tersedia dalam 1 Tahun +Penyediaan Sandang 60 60 60 60 100 60 60 100.0 +002 KewenanganProvinsiUPT +REHABILITASI SOSIAL BINA +RUNGU WICARA +PASURUAN" +"Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +KelengkapanLainnya yang +1.06.04.1.01.0 +Penyediaan Sandang Tersedia dalam 1 Tahun 255 255 255 255 100 255 255 100.0 +002 +Kewenangan ProvinsiUPT +REHABILITASI SOSIAL BINA +LARAS PASURUAN" +"Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +KelengkapanLainnya yang +1.06.04.1.01.0 +Penyediaan Sandang Tersedia dalam 1 Tahun 205 205 205 205 100 205 205 100.0 +002 +Kewenangan ProvinsiUPT +REHABILITASI SOSIAL BINA +LARAS KEDIRI" +Jumlah Orang yang +Mendapatkan Alat Bantu +1.06.04.1.01.0 Penyediaan Alat dan Alat Bantu Peraga +1 0 0 0 24 24 2400.0 +004 Bantu Sesuai Kebutuhan +Kewenangan ProvinsiLKS +Disabilitas +"Jumlah Orang yang +1.06.04.1.01.0 Penyediaan Alat +Mendapatkan Alat Bantu 105 0 0 0 105 105 100.0 +004 Bantu +dan AlatBantu Peraga - 22 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Sesuai Kebutuhan +Kewenangan ProvinsiUPT +REHABILITASI SOSIAL BINA +NETRAMALANG" +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.01.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +105 105 105 105 100 105 105 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA NETRA +MALANG +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.01.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +75 75 75 75 100 75 75 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA DAKSA +PASURUAN +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.01.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +60 60 60 60 100 60 60 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA GRAHITA +TUBAN +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.01.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +255 255 255 255 100 255 255 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA LARAS +PASURUAN +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.01.0 Perbekalan +Perbekalan Kesehatan di 205 0 0 0 205 205 100.0 +005 Kesehatan di dalam +dalam Panti Kewenangan +Panti +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA LARAS KEDIRI +"Jumlah Peserta +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +1.06.04.1.01.0 Bimbingan Fisik, Spiritual danSosial +105 105 105 105 100 105 105 100.0 +006 Mental, Spiritual dan Kewenangan ProvinsiUPT +Sosial REHABILITASI SOSIAL BINA +NETRAMALANG" +"Jumlah Peserta +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +1.06.04.1.01.0 Bimbingan Fisik, Spiritual danSosial +255 255 255 255 100 255 255 100.0 +006 Mental, Spiritual dan Kewenangan ProvinsiUPT +Sosial REHABILITASI SOSIAL BINA +LARASPASURUAN" +"Jumlah Peserta +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +1.06.04.1.01.0 Bimbingan Fisik, Spiritual danSosial +205 205 205 205 100 205 205 100.0 +006 Mental, Spiritual dan Kewenangan ProvinsiUPT +Sosial REHABILITASI SOSIAL BINA +LARASKEDIRI" +Koordinasi dan Koordinasi dan +Sinkronisasi Sinkronisasi Pelaksanaan +1.06.04.1.01.0 Pelaksanaan Bidang Bidang Rehabilitasi Sosial +1 0 0 0 1 1 100.0 +012 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang +Dasar Penyandang Disabilitas +Disabilitas TerlAntar TerlAntarSurabaya +Koordinasi dan +Koordinasi dan +Sinkronisasi Pelaksanaan +Sinkronisasi +Bidang Rehabilitasi Sosial +1.06.04.1.01.0 Pelaksanaan Bidang +Dasar Penyandang 1 0 0 0 1 1 100.0 +012 Rehabilitasi Sosial +Disabilitas TerlAntarUPT +Dasar Penyandang +REHABILITASI SOSIAL BINA +Disabilitas TerlAntar +NETRA MALANG +Koordinasi dan +Koordinasi dan +Sinkronisasi Pelaksanaan +Sinkronisasi +Bidang Rehabilitasi Sosial +1.06.04.1.01.0 Pelaksanaan Bidang +Dasar Penyandang 1 0 0 0 1 1 100.0 +012 Rehabilitasi Sosial +Disabilitas TerlAntarUPT +Dasar Penyandang +REHABILITASI SOSIAL BINA +Disabilitas TerlAntar +LARAS KEDIRI +Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Telantar +1.06.04.1.02 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +Dasar Anak yang terpenuhi kebutuhan - 23 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +TerlAntar di dalam dasarnya dalam panti di +Panti UPT PPSAA Nganjuk +Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Telantar +Dasar Anak yang terpenuhi kebutuhan +1.06.04.1.02 130 130 130 130 100 130 130 100.0 +TerlAntar di dalam dasarnya dalam panti di +Panti UPT PPSAA Situbondo +Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Telantar +Dasar Anak yang terpenuhi kebutuhan +1.06.04.1.02 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +TerlAntar di dalam dasarnya dalam panti di +Panti UPT PPSAA Sumenep +Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Telantar +Dasar Anak yang terpenuhi kebutuhan +1.06.04.1.02 120 120 120 120 100 120 120 100.0 +TerlAntar di dalam dasarnya dalam panti di +Panti UPT PPSAA Trenggalek +Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Telantar +Dasar Anak yang terpenuhi kebutuhan +1.06.04.1.02 1200 600 600 600 100 600 600 50.0 +TerlAntar di dalam dasarnya dalam panti di +Panti UPT PPSPA Batu +Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Telantar +Dasar Anak yang terpenuhi kebutuhan +1.06.04.1.02 55 55 55 55 100 55 55 100.0 +TerlAntar di dalam dasarnya dalam panti di +Panti UPT PPSAB Sidoarjo +Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Telantar +Dasar Anak yang terpenuhi kebutuhan +1.06.04.1.02 100 1 1 1 100 150 150 150.0 +TerlAntar di dalam dasarnya dalam panti di +Panti LKSA +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +1.06.04.1.02.0 Penyediaan +KebutuhanPermakanan 100 100 100 100 100 150 350 350.0 +002 Makanan +sesuai dengan Standar +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiLKS Anak " +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +sesuai dengan Standar +1.06.04.1.02.0 Penyediaan +Gizi Minimal Kewenangan 55 55 55 55 100 55 55 100.0 +002 Makanan +ProvinsiUPT +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN BALITA +SIDOARJO" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Permakanan sesuai +dengan Standar Gizi +1.06.04.1.02.0 Penyediaan +MinimalKewenangan 120 120 120 120 100 120 120 100.0 +002 Makanan +ProvinsiUPT +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK +TRENGGALEK" +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Permakanan sesuai +dengan Standar Gizi +1.06.04.1.02.0 Penyediaan +Minimal Kewenangan 130.0 130.0 130.0 130.0 100 130 130 100.0 +002 Makanan +ProvinsiUPT +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK +SITUBONDO +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Permakanan sesuai +1.06.04.1.02.0 Penyediaan dengan Standar Gizi +100 100 100 100 100 100 100 100.0 +002 Makanan Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK SUMENEP +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +1.06.04.1.02.0 Penyediaan +KebutuhanPermakanan 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +002 Makanan +sesuai dengan Standar +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT - 24 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK NGANJUK" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.02.0 Penyediaan sesuai dengan Standar +600 600 600 600 100 600 600 100.0 +002 Makanan Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU" +"Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +KelengkapanLainnya yang +Tersedia dalam 1 Tahun +1.06.04.1.02.0 +Penyediaan Sandang Kewenangan ProvinsiUPT 120.0 120.0 120.0 120.0 100 120 120 100.0 +003 +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK +TRENGGALEK" +"Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +KelengkapanLainnya yang +1.06.04.1.02.0 Tersedia dalam 1 Tahun +Penyediaan Sandang 135.0 135.0 135.0 135.0 100 135 135 100.0 +003 Kewenangan ProvinsiUPT +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK NGANJUK" +"Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +Kelengkapan Lainnya yang +1.06.04.1.02.0 Tersedia dalam 1 Tahun +Penyediaan Sandang 600.0 600.0 600.0 600.0 100 600 600 100.0 +003 KewenanganProvinsiUPT +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU" +"Jumlah Orang yang +Terakses Asrama Layak +HuniKewenangan +1.06.04.1.02.0 Penyediaan Asrama +ProvinsiUPT 600.0 600.0 600.0 600.0 100 600 600 100.0 +004 yang Mudah Diakses +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANANSOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU" +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +1.06.04.1.02.0 Perbekalan dalam Panti Kewenangan +120 120 120 120 100 120 120 100.0 +005 Kesehatan di dalam ProvinsiUPT +Panti PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK +TRENGGALEK +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Penyediaan +Perbekalan Kesehatan di +1.06.04.1.02.0 Perbekalan +dalam Panti Kewenangan 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +005 Kesehatan di dalam +ProvinsiUPT +Panti +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK SUMENEP +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Penyediaan +Perbekalan Kesehatan di +1.06.04.1.02.0 Perbekalan +dalam Panti Kewenangan 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +005 Kesehatan di dalam +ProvinsiUPT +Panti +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +ASUHAN ANAK NGANJUK +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Penyediaan +Perbekalan Kesehatan di +1.06.04.1.02.0 Perbekalan +dalam Panti Kewenangan 600 600 600 600 100 600 600 100.0 +005 Kesehatan di dalam +ProvinsiUPT +Panti +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANAN SOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU - 25 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +"Jumlah Peserta +Bimbingan Fisik, Mental, +Pemberian +Spiritual danSosial +1.06.04.1.02.0 Bimbingan Fisik, +Kewenangan ProvinsiUPT 600 600 600 600 100 600 600 100.0 +006 Mental, Spiritual dan +PERLINDUNGAN DAN +Sosial +PELAYANANSOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan Akses ke +LayananPendidikan dan +Akses ke Layanan Kesehatan Dasar +1.06.04.1.02.0 +Pendidikan dan Kewenangan ProvinsiUPT 120 120 120 120 100 120 120 100.0 +009 +Kesehatan Dasar PERLINDUNGAN DAN +PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK +TRENGGALEK" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan Akses ke +LayananPendidikan dan +Akses ke Layanan Kesehatan Dasar +1.06.04.1.02.0 +Pendidikan dan Kewenangan ProvinsiUPT 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +009 +Kesehatan Dasar PERLINDUNGAN DAN +PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK +SUMENEP" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan Akses ke +LayananPendidikan dan +Akses ke Layanan +1.06.04.1.02.0 Kesehatan Dasar +Pendidikan dan 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +009 Kewenangan ProvinsiUPT +Kesehatan Dasar +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANANSOSIAL +ASUHAN ANAK NGANJUK" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan Akses ke +LayananPendidikan dan +Akses ke Layanan +1.06.04.1.02.0 Kesehatan Dasar +Pendidikan dan 600 600 600 600 100 600 600 100.0 +009 Kewenangan ProvinsiUPT +Kesehatan Dasar +PERLINDUNGAN DAN +PELAYANANSOSIAL +PETIRAHAN ANAK BATU" +Koordinasi, +Sinkronisasi dan +Jumlah Dokumen Hasil +Pembinaan +Koordinasi dan +1.06.04.1.02.0 Pelaksanaan +Pembinaan Rehabilitasi 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +013 Rehabilitasi Sosial +Sosial Dasar Anak +Dasar Anak +Terlantar di dalam Panti +TerlAntar di dalam +Panti +Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil +Sinkronisasi dan Koordinasi dan +Pembinaan Pembinaan Rehabilitasi +1.06.04.1.02.0 Pelaksanaan Sosial Dasar Anak +1 1 1 1 100 1 1 100.0 +013 Rehabilitasi Sosial Terlantar di dalam +Dasar Anak PantiUPT PERLINDUNGAN +TerlAntar di dalam DAN PELAYANAN SOSIAL +Panti PETIRAHAN ANAK BATU +Jumlah Lanjut Usia +Rehabilitasi Sosial +Telantar yang terpenuhi +Dasar Lanjut Usia +1.06.04.1.03 kebutuhan dasarnya 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +Terlantar di dalam +dalam panti di UPT PSTW +Panti +Biltar +Jumlah Lanjut Usia +Rehabilitasi Sosial +Telantar yang terpenuhi +Dasar Lanjut Usia +1.06.04.1.03 kebutuhan dasarnya 162 165 165 165 100 165 162 100.0 +Terlantar di dalam +dalam panti di UPT PSTW +Panti +Pasuruan +Jumlah Lanjut Usia +Rehabilitasi Sosial +Telantar yang terpenuhi +Dasar Lanjut Usia +1.06.04.1.03 kebutuhan dasarnya 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +Terlantar di dalam +dalam panti di UPT PSTW +Panti +Banyuwangi +Jumlah Lanjut Usia +Rehabilitasi Sosial +Telantar yang terpenuhi +Dasar Lanjut Usia +1.06.04.1.03 kebutuhan dasarnya 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +Terlantar di dalam +dalam panti di UPT PSTW +Panti +Bondowoso +Jumlah Lanjut Usia +Rehabilitasi Sosial +Telantar yang terpenuhi +Dasar Lanjut Usia +1.06.04.1.03 kebutuhan dasarnya 140 140 140 140 100 140 140 100.0 +Terlantar di dalam +dalam panti di UPT PSTW +Panti +Jember - 26 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Jumlah Lanjut Usia +Rehabilitasi Sosial +Telantar yang terpenuhi +Dasar Lanjut Usia +1.06.04.1.03 kebutuhan dasarnya 155 155 155 155 100 155 155 100.0 +Terlantar di dalam +dalam panti di UPT PSTW +Panti +Jombang +Jumlah Lanjut Usia +Rehabilitasi Sosial +Telantar yang terpenuhi +Dasar Lanjut Usia +1.06.04.1.03 kebutuhan dasarnya 145 145 145 145 100 145 145 100.0 +Terlantar di dalam +dalam panti di UPT PSTW +Panti +Magetan +Rehabilitasi Sosial Jumlah Lanjut Usia +Dasar Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi +1.06.04.1.03 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +Terlantar di dalam kebutuhan dasarnya +Panti dalam panti di LKS-LU +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.03.0 Penyediaan +sesuai dengan Standar 140 140 140 140 100 140 140 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +JEMBER" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.03.0 Penyediaan +sesuai dengan Standar 165 165 165 165 100 165 165 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +PASURUAN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +Permakanan sesuai +1.06.04.1.03.0 Penyediaan +dengan Standar Gizi 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +001 Permakanan +MinimalKewenangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +BLITAR" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.03.0 Penyediaan +sesuai dengan Standar 155 155 155 155 100 155 155 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +JOMBANG" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.03.0 Penyediaan +sesuai dengan Standar 145 145 145 145 100 145 145 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +MAGETAN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.03.0 Penyediaan +sesuai dengan Standar 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +BANYUWANGI" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.03.0 Penyediaan +sesuai dengan Standar 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +BONDOWOSO" +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.03.0 Kelengkapan Lainnya yang +Penyediaan Sandang 162 162 162 162 100 162 162 100.0 +002 Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan ProvinsiUPT +PELAYANAN SOSIAL - 27 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +TRESNA WERDHA +PASURUAN +"""Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +KelengkapanLainnya yang +1.06.04.1.03.0 Tersedia dalam 1 Tahun +Penyediaan Sandang 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +002 Kewenangan +Provinsi""UPT +PELAYANAN SOSIAL +TRESNA WERDHA BLITAR" +"""Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +Kelengkapan Lainnya yang +1.06.04.1.03.0 Tersedia dalam 1 Tahun +Penyediaan Sandang 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +002 KewenanganProvinsi""UP +T PELAYANAN SOSIAL +TRESNA WERDHA +BANYUWANGI" +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.03.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +140 140 140 140 100 140 140 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti Sosial ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +JEMBER +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.03.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +165 162 162 162 100 162 165 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti Sosial ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +PASURUAN +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.03.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +135 135 135 135 100 135 135 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti Sosial ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +BLITAR +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.03.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +155 155 155 155 100 155 155 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti Sosial ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +JOMBANG +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.03.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +145 145 145 145 100 145 145 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti Sosial ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +MAGETAN +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.03.0 Perbekalan Perbekalan Kesehatan di +100 100 100 100 100 100 100 100.0 +005 Kesehatan di dalam dalam Panti Kewenangan +Panti Sosial ProvinsiUPT PELAYANAN +SOSIAL TRESNA WERDHA +BANYUWANGI +Jumlah Peserta Bimbingan +Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan +1.06.04.1.03.0 Bimbingan Fisik, Sosial Kewenangan +140 140 140 140 100 140 140 100.0 +006 Mental, Spritual dan ProvinsiUPT PELAYANAN +Sosial SOSIAL TRESNA WERDHA +JEMBER +"Jumlah Peserta +Bimbingan Fisik, Mental, +Pemberian +Spiritual danSosial +1.06.04.1.03.0 Bimbingan Fisik, +Kewenangan ProvinsiUPT 165 165 165 165 100 165 165 100.0 +006 Mental, Spritual dan +PELAYANAN SOSIAL +Sosial +TRESNAWERDHA +PASURUAN" +Pemberian "Jumlah Peserta +1.06.04.1.03.0 Bimbingan Fisik, Bimbingan Fisik, Mental, +155 155 155 155 100 155 155 100.0 +006 Mental, Spritual dan Spiritual danSosial +Sosial Kewenangan ProvinsiUPT - 28 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +PELAYANAN SOSIAL +TRESNAWERDHA +JOMBANG" +"Jumlah Peserta +Bimbingan Fisik, Mental, +Pemberian +Spiritual danSosial +1.06.04.1.03.0 Bimbingan Fisik, +Kewenangan ProvinsiUPT 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +006 Mental, Spritual dan +PELAYANAN SOSIAL +Sosial +TRESNAWERDHA +BANYUWANGI" +"Jumlah Peserta +Bimbingan Fisik, Mental, +Pemberian +Spiritual danSosial +1.06.04.1.03.0 Bimbingan Fisik, +Kewenangan ProvinsiUPT 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +006 Mental, Spritual dan +PELAYANAN SOSIAL +Sosial +TRESNAWERDHA +BONDOWOSO" +"Jumlah Pemulasaraan +Kewenangan ProvinsiUPT +1.06.04.1.03.0 +Pemulasaraan PELAYANAN SOSIAL 140 140 140 140 100 140 140 100.0 +012 +TRESNAWERDHA +JEMBER" +Jumlah lanjut usia +terlantar di dalam panti +yang meninggal dan +mendapatkan layanan +1.06.04.1.03.0 +Pemulasaraan pemulasaraan jenazah di 165 165 165 165 100 165 165 100.0 +012 +UPT PSTW PasuruanUPT +PELAYANAN SOSIAL +TRESNA WERDHA +PASURUAN +"Jumlah Pemulasaraan +1.06.04.1.03.0 Kewenangan ProvinsiUPT +Pemulasaraan 135 135 135 135 100 135 135 100.0 +012 PELAYANAN SOSIAL +TRESNAWERDHA BLITAR" +"Jumlah Pemulasaraan +Kewenangan ProvinsiUPT +1.06.04.1.03.0 +Pemulasaraan PELAYANAN SOSIAL 155 155 155 155 100 155 155 100.0 +012 +TRESNAWERDHA +JOMBANG" +Jumlah Pemulasaraan +Kewenangan ProvinsiUPT +1.06.04.1.03.0 +Pemulasaraan PELAYANAN SOSIAL 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +012 +TRESNA WERDHA +BANYUWANGI +Koordinasi, +Sinkronisasi dan +Jumlah Dokumen Hasil +Pembinaan +Koordinasi dan Fasilitasi +Pelaksanaan +1.06.04.1.03.0 Rehabilitasi Sosial Dasar +Rehabilitasi Sosial 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +013 Penyandang Disabilitas +Dasar Gelandangan +Terlantar Kewenangan +dan Pengemis +ProvinsiSurabaya +Terlantar di dalam +Panti +Koordinasi, "Jumlah Dokumen Hasil +Sinkronisasi dan Koordinasi dan +Pembinaan FasilitasiRehabilitasi Sosial +Pelaksanaan Dasar Penyandang +1.06.04.1.03.0 +Rehabilitasi Sosial Disabilitas Terlantar 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +013 +Dasar Gelandangan Kewenangan ProvinsiUPT +dan Pengemis PELAYANAN SOSIAL +Terlantar di dalam TRESNA WERDHA +Panti JEMBER" +Koordinasi, +Jumlah Dokumen Hasil +Sinkronisasi dan +Koordinasi dan Fasilitasi +Pembinaan +Rehabilitasi Sosial Dasar +Pelaksanaan +1.06.04.1.03.0 Penyandang Disabilitas +Rehabilitasi Sosial 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +013 Terlantar Kewenangan +Dasar Gelandangan +ProvinsiUPT PELAYANAN +dan Pengemis +SOSIAL TRESNA WERDHA +Terlantar di dalam +JOMBANG +Panti +Jumlah Gelandangan dan +Rehabilitasi Sosial +Pengemis yang terpenuhi +Dasar Gelandangan +1.06.04.1.04 kebutuhan dasarnya 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +dan Pengemis di +dalam panti di UPT RSBK +dalam Panti +Pasuruan +Jumlah Gelandangan dan +Rehabilitasi Sosial +Pengemis yang terpenuhi +Dasar Gelandangan +1.06.04.1.04 kebutuhan dasarnya 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +dan Pengemis di +dalam panti di UPT RSBK +dalam Panti +Madiun - 29 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Rehabilitasi Sosial Jumlah Gelandangan dan +Dasar Gelandangan Pengemis yang terpenuhi +1.06.04.1.04 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +dan Pengemis di kebutuhan dasarnya +dalam Panti dalam panti di LKS +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.04.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA KARYA +PASURUAN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.04.0 Penyediaan +Sesuai dengan Standar 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +001 Permakanan +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA KARYA +MADIUN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.04.0 +Penyediaan Sandang Sesuai dengan Standar 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +002 +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA KARYA +MADIUN" +"Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan +KebutuhanPermakanan +1.06.04.1.04.0 +Penyediaan Sandang Sesuai dengan Standar 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +002 +Gizi Minimal Kewenangan +ProvinsiUPT REHABILITASI +SOSIAL BINA KARYA +Pasuruan" +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.04.0 Perbekalan +Perbekalan Kesehatan di 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +004 Kesehatan di dalam +dalam Panti Kewenangan +Panti +Provinsi Rehabilitasi Sosial +Bina Karya pasuruan +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Penyediaan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.04.0 Perbekalan +Perbekalan Kesehatan di 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +004 Kesehatan di dalam +dalam Panti Kewenangan +Panti +Provinsi Rehabilitasi Sosial +Bina Karya Madiun +Jumlah Peserta Bimbingan +Pemberian +Fisik, Mental, Spiritual dan +1.06.04.1.04.0 Bimbingan Fisik, +Sosial Kewenangan 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +005 Mental, Spritual dan +Provinsi Rehabilitasi Sosial +Sosial +Bina Karya Madiun +Jumlah Peserta Bimbingan +Pemberian +Fisik, Mental, Spiritual dan +1.06.04.1.04.0 Bimbingan Fisik, +Sosial Kewenangan 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +005 Mental, Spritual dan +Provinsi Rehabilitasi Sosial +Sosial +Bina Karya Pasuruan +Jumlah Orang yang +Diberikan Bimbingan +Pemberian +1.06.04.1.04.0 Keterampilan Dasar +Bimbingan 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +007 Kewenangan Provinsi +Keterampilan Dasar +Rehabilitasi Sosial Bina +Karya Pasuruan +Jumlah Orang yang +Diberikan Bimbingan +Pemberian +1.06.04.1.04.0 Keterampilan Dasar +Bimbingan 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +007 Kewenangan Provinsi +Keterampilan Dasar +Rehabilitasi Sosial Bina +Karya Madiun +Koordinasi, +Jumlah Dokumen Hasil +Sinkronisasi dan +Koordinasi dan +Pembinaan +1.06.04.1.04.0 Pembinaan Rehabilitasi +Pelaksanaan 1 2 2 2 100 2 2 200.0 +011 Sosial Dasar Gelandangan +Rehabilitasi Sosial +dan Pengemis di dalam +Dasar Gelandangan +Panti +dan Pengemis - 30 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Terlantar di dalam +Panti +Rehabilitasi Sosial +bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di +Masalah +luar HIV/AIDS dan NAPZA +Kesejahteraan Sosial +1.06.04.1.05 yang terpenuhi kebutuhan 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +(PMKS) Lainnya di +dasarnya dalam panti di +Luar HIV/AIDS dan +UPT PSBR Blitar +NAPZA di dalam +Panti +Rehabilitasi Sosial +bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di +Masalah +luar HIV/AIDS dan NAPZA +Kesejahteraan Sosial +1.06.04.1.05 yang terpenuhi kebutuhan 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +(PMKS) Lainnya di +dasarnya dalam panti di +Luar HIV/AIDS dan +UPT PSBR Bojonegoro +NAPZA di dalam +Panti +Rehabilitasi Sosial +bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di +Masalah +luar HIV/AIDS dan NAPZA +Kesejahteraan Sosial +1.06.04.1.05 yang terpenuhi kebutuhan 214 100 100 100 100 100 214 100.0 +(PMKS) Lainnya di +dasarnya dalam panti di +Luar HIV/AIDS dan +UPT PSBR Jombang +NAPZA di dalam +Panti +Rehabilitasi Sosial +bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di +Masalah +luar HIV/AIDS dan NAPZA +Kesejahteraan Sosial +1.06.04.1.05 yang terpenuhi kebutuhan 160 100 100 100 100 100 160 100.0 +(PMKS) Lainnya di +dasarnya dalam panti di +Luar HIV/AIDS dan +UPT PSBR Pamekasan +NAPZA di dalam +Panti +Rehabilitasi Sosial +bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di +Masalah +luar HIV/AIDS dan NAPZA +Kesejahteraan Sosial +1.06.04.1.05 yang terpenuhi kebutuhan 180 150 150 150 100 150 180 100.0 +(PMKS) Lainnya di +dasarnya dalam panti di +Luar HIV/AIDS dan +UPT RSBKW Kediri +NAPZA di dalam +Panti +Rehabilitasi Sosial +bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di +Masalah +luar HIV/AIDS dan NAPZA +Kesejahteraan Sosial +1.06.04.1.05 yang terpenuhi kebutuhan 170 130 130 130 100 130 170 100.0 +(PMKS) Lainnya di +dasarnya dalam panti di +Luar HIV/AIDS dan +UPT PSRMP Surabaya +NAPZA di dalam +Panti +Rehabilitasi Sosial +bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di +Masalah +luar HIV/AIDS dan NAPZA +Kesejahteraan Sosial +1.06.04.1.05 yang terpenuhi kebutuhan 150 150 150 150 100 150 150 100.0 +(PMKS) Lainnya di +dasarnya dalam panti di +Luar HIV/AIDS dan +Balai PMKS Sidoarjo +NAPZA di dalam +Panti +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.05.0 Penyediaan +Permakanan Sesuai 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +001 Permakanan +dengan Standar Gizi +Minimal Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.05.0 Penyediaan +Permakanan Sesuai 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +001 Permakanan +dengan Standar Gizi +Minimal Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.05.0 Penyediaan +Permakanan Sesuai 214 100 100 100 100 100 214 100.0 +001 Permakanan +dengan Standar Gizi +Minimal Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +1.06.04.1.05.0 Penyediaan Mendapatkan +160 100 100 100 100 100 160 100.0 +001 Permakanan Pemenuhan Kebutuhan +Permakanan Sesuai - 31 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +dengan Standar Gizi +Minimal Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.05.0 Penyediaan +Permakanan Sesuai 180 150 150 150 100 150 180 100.0 +001 Permakanan +dengan Standar Gizi +Minimal Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.05.0 Penyediaan +Permakanan Sesuai 170 130 130 130 100 130 170 100.0 +001 Permakanan +dengan Standar Gizi +Minimal Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Mendapatkan +Pemenuhan Kebutuhan +1.06.04.1.05.0 Penyediaan +Permakanan Sesuai 150 150 150 150 100 150 150 100.0 +001 Permakanan +dengan Standar Gizi +Minimal Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.05.0 +Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +002 +Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.05.0 +Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +002 +Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.05.0 +Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang 214 100 100 100 100 100 214 100.0 +002 +Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.05.0 +Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang 160 100 100 100 100 100 160 100.0 +002 +Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.05.0 +Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang 180 180 180 180 100 150 180 100.0 +002 +Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.05.0 +Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang 170 130 130 130 100 130 170 100.0 +002 +Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Menerima Pakaian dan +1.06.04.1.05.0 +Penyediaan Sandang Kelengkapan Lainnya yang 150 150 150 150 100 150 150 100.0 +002 +Tersedia dalam 1 Tahun +Kewenangan Provinsi +Jumlah asrama yang +Penyediaan tersedia dan mudah +1.06.04.1.05.0 +Asrama/Wisma yang diakses bagi PMKS lainnya 180 130 130 130 100 130 180 100.0 +003 +Mudah Diakses selain penyandang +HIV/AIDs dan NAPZA +Jumlah asrama yang +tersedia dan mudah +Penyediaan +1.06.04.1.05.0 diakses bagi PMKS lainnya +Asrama/Wisma yang 150 150 150 150 100 150 150 100.0 +003 selain penyandang +Mudah Diakses +HIV/AIDs dan NAPZA di +UPT Balai PMKS Sidoarjo +Jumlah Orang yang +Penyediaan Mendapatkan +1.06.04.1.05.0 Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan +170 100 100 100 100 100 170 100.0 +004 Kesehatan di dalam Perbekalan Kesehatan di +Panti dalam Panti Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Penyediaan Mendapatkan +1.06.04.1.05.0 Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan +170 100 100 100 100 100 170 100.0 +004 Kesehatan di dalam Perbekalan Kesehatan di +Panti dalam Panti Kewenangan +Provinsi - 32 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Jumlah Orang yang +Penyediaan Mendapatkan +1.06.04.1.05.0 Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan +214 100 100 100 100 100 214 100.0 +004 Kesehatan di dalam Perbekalan Kesehatan di +Panti dalam Panti Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Penyediaan Mendapatkan +1.06.04.1.05.0 Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan +160 100 100 100 100 100 160 100.0 +004 Kesehatan di dalam Perbekalan Kesehatan di +Panti dalam Panti Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Penyediaan Mendapatkan +1.06.04.1.05.0 Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan +180 150 150 150 100 150 180 100.0 +004 Kesehatan di dalam Perbekalan Kesehatan di +Panti dalam Panti Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Penyediaan Mendapatkan +1.06.04.1.05.0 Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan +170 130 130 130 100 130 170 100.0 +004 Kesehatan di dalam Perbekalan Kesehatan di +Panti dalam Panti Kewenangan +Provinsi +Jumlah PMKS lainnya +selain penyandang +Penyediaan HIV/AIDs dan NAPZA di +1.06.04.1.05.0 Perbekalan dalam panti yang +150 150 150 150 100 150 150 100.0 +004 Kesehatan di dalam terpenuhi kebutuhan +Panti perbekalan kesehatannya +di UPT Balai PMKS +Sidoarjo +Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan +1.06.04.1.05.0 Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan +170 100 100 100 100 100 170 100.0 +005 Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan +Sosial Provinsi +Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan +1.06.04.1.05.0 Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan +170 100 100 100 100 100 170 100.0 +005 Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan +Sosial Provinsi +Jumlah PMKS lainnya +selain penyandang +Pemberian +HIV/AIDS dan NAPZA di +1.06.04.1.05.0 Bimbingan Fisik, +dalam panti yang 214 100 100 100 100 100 214 100.0 +005 Mental, Spritual dan +memperoleh bimbingan +Sosial +fisik, mental spiritual dan +sosial +Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan +1.06.04.1.05.0 Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan +160 100 100 100 100 100 160 100.0 +005 Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan +Sosial Provinsi +Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan +1.06.04.1.05.0 Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan +180 150 150 150 100 150 180 100.0 +005 Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan +Sosial Provinsi +Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan +1.06.04.1.05.0 Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan +170 130 130 130 100 130 170 100.0 +005 Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan +Sosial Provinsi +Pemberian Jumlah Peserta Bimbingan +1.06.04.1.05.0 Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan +150 150 150 150 100 150 150 100.0 +005 Mental, Spritual dan Sosial Kewenangan +Sosial Provinsi +Jumlah Orang yang +Pemberian +1.06.04.1.05.0 Diberikan Bimbingan +Bimbingan 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +007 Keterampilan Dasar +Keterampilan Dasar +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Pemberian +1.06.04.1.05.0 Diberikan Bimbingan +Bimbingan 170 100 100 100 100 100 170 100.0 +007 Keterampilan Dasar +Keterampilan Dasar +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Pemberian +1.06.04.1.05.0 Diberikan Bimbingan +Bimbingan 214 100 100 100 100 100 214 100.0 +007 Keterampilan Dasar +Keterampilan Dasar +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Pemberian +1.06.04.1.05.0 Diberikan Bimbingan +Bimbingan 160 100 100 100 100 100 160 100.0 +007 Keterampilan Dasar +Keterampilan Dasar +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Pemberian +1.06.04.1.05.0 Diberikan Bimbingan +Bimbingan 180 150 150 150 100 150 180 100.0 +007 Keterampilan Dasar +Keterampilan Dasar +Kewenangan Provinsi - 33 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Jumlah Orang yang +Pemberian +1.06.04.1.05.0 Diberikan Bimbingan +Bimbingan 170 130 130 130 100 130 170 100.0 +007 Keterampilan Dasar +Keterampilan Dasar +Kewenangan Provinsi +Jumlah Orang yang +Pemberian +1.06.04.1.05.0 Diberikan Bimbingan +Bimbingan 150 150 150 150 100 150 150 100.0 +007 Keterampilan Dasar +Keterampilan Dasar +Kewenangan Provinsi +Koordinasi, +Sinkronisasi dan +Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil +Pelaksanaan Bidang Koordinasi dan +Rehabilitasi Sosial Pembinaan Rehabilitasi +1.06.04.1.05.0 +bagi Penyandang Sosial Dasar Penyandang 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +011 +Masalah Masalah Kesejahteraan +Kesejahteraan Sosial Sosial (PMKS) Lainnya di +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +Luar HIV/AIDS dan +NAPZA +Koordinasi, +Sinkronisasi dan +Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil +Pelaksanaan Bidang Koordinasi dan +Rehabilitasi Sosial Pembinaan Rehabilitasi +1.06.04.1.05.0 +bagi Penyandang Sosial Dasar Penyandang 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +011 +Masalah Masalah Kesejahteraan +Kesejahteraan Sosial Sosial (PMKS) Lainnya di +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +Luar HIV/AIDS dan +NAPZA +Koordinasi, +Sinkronisasi dan +Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil +Pelaksanaan Bidang Koordinasi dan +Rehabilitasi Sosial Pembinaan Rehabilitasi +1.06.04.1.05.0 +bagi Penyandang Sosial Dasar Penyandang 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +011 +Masalah Masalah Kesejahteraan +Kesejahteraan Sosial Sosial (PMKS) Lainnya di +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +Luar HIV/AIDS dan +NAPZA +Koordinasi, +Sinkronisasi dan +Pembinaan Jumlah Dokumen Hasil +Pelaksanaan Bidang Koordinasi dan +Rehabilitasi Sosial Pembinaan Rehabilitasi +1.06.04.1.05.0 +bagi Penyandang Sosial Dasar Penyandang 1 1 1 1 100 1 1 100.0 +011 +Masalah Masalah Kesejahteraan +Kesejahteraan Sosial Sosial (PMKS) Lainnya di +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +Luar HIV/AIDS dan +NAPZA +PROGRAM Persentase anak yang +PERLINDUNGAN mendapatkan +1.06.05 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +DAN JAMINAN perlindungan dan jaminan +SOSIAL sosial +PROGRAM Persentase lanjut usia +PERLINDUNGAN yang mendapatkan +1.06.05 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +DAN JAMINAN program perlindungan +SOSIAL dan jaminan sosial +Persentase anak dan +PROGRAM +disabilitas telantar yang +PERLINDUNGAN +1.06.05 mendapatkan program 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +DAN JAMINAN +perlindungan dan jaminan +SOSIAL +sosial +PROGRAM Persentase keluarga fakir +PERLINDUNGAN miskin yang mendapatkan +1.06.05 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +DAN JAMINAN program perlindungan +SOSIAL dan jaminan sosial +PROGRAM Persentase eks klien yang +PERLINDUNGAN mendaptkan program +1.06.05 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +DAN JAMINAN perlindungan dan jaminan +SOSIAL sosial +Pengangkatan Anak +antar WNI dan Jumlah rekomendasi +1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak Pengangkatan Anak antar 4 4 4 4 100 4 12 300.0 +oleh Orang Tua WNI yang diterbitkan +Tunggal +Jumlah Anak yang +1.06.05.1.01.0 Pengangkatan Anak Mendapatkan Orang Tua +4 4 4 4 100 4 4 100.0 +001 antar WNI Asuh/Orang Tua Angkat +Sesuai Ketentuan yang - 34 +PERKIRAAN +R-E ALISA TARGET dan REALISASI REALISASI CAPAIAN +TARGET SI KINERJA PROGRAM dan TARGET RENSTRA +KINERJ TARGET KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) PERANGKAT DAERAH +A KINERJA s/d TAHUN BERJALAN +URUSAN/BIDANG TARGET +CAPAIA HASIL REALISAS +URUSAN PROGR TINGKA +INDIKATOR KINERJA N PROGRA I +PEMERINTAHAN TARG AM DAN T +KODE PROGRAM (outcomes)/ PROGR M DAN REALIS CAPAIAN +DAERAH DAN ET KEGIAT CAPAIA +Kegiatan (output) AM KELUAR ASI TINGKA PROGRAM +PROGRAM/KEGIAT RENJA AN N +(RENST AN RENJA T dan +AN PD 2024 REALIS +RA PD) KEGIAT PD REALIS KEGIATA +TAHU ASI +TAHUN AN s/d TAHUN ASI (%) N s/d +N TAGET +2024 Tahun 2023 TAHUN +2023 RENSTR +2022 BERJALA +A (%) +N +Berlaku Kewenangan +Provinsi +Pengelolaan Data +Jumlah lanjut usia yang +Fakir Miskin +1.06.05.1.02 mendapatkan bantuan 50000 50000 50000 50000 100 55000 55000 110.0 +Cakupan Daerah +sosial melalui PKH plus +Provinsi +Pengelolaan Data Jumlah disabilitas telantar +Fakir Miskin yang mendapatkan +1.06.05.1.02 4000 4000 4000 4000 100 4000 4000 100.0 +Cakupan Daerah bantuan sosial melalui +Provinsi program ASPD +Pengelolaan Data Jumlah keluarga fakir +Fakir Miskin miskin yang mendapatkan +1.06.05.1.02 1062 1062 1062 1062 100 1651 1651 155.5 +Cakupan Daerah bantuan stimulan usaha +Provinsi ekonomi produktif +Pengelolaan Data +Jumlah eks klien yang +Fakir Miskin +1.06.05.1.02 mendapat bantuan 50 50 50 50 100 813 813 1626.0 +Cakupan Daerah +pengembangan usaha +Provinsi +Jumlah Keluarga Penerima +Manfaat (KPM) yang +Fasilitasi Bantuan +1.06.05.1.02.0 Mendapatkan Bantuan +Sosial Kesejahteraan 3E+05 52534 52534 52534 100 59000 164068 60.3 +001 Sosial Kesejahteraan +Keluarga +Keluarga Kewenangan +Provinsi +Jumlah Keluarga yang +Pengelolaan Fakir +1.06.05.1.02.0 Mendapatkan +Miskin Lintas Daerah 27140 0 0 0 9259 9259 34.1 +002 Pengentasan Fakir Miskin +Kabupaten/Kota +Lintas Kabupaten/Kota +Jumlah Orang +Fasilitasi Bantuan Mendapatkan Bantuan +1.06.05.1.02.0 +Pengembangan Pengembangan Ekonomi 1776 1112 1112 1112 100 5464 7688 432.9 +003 +Ekonomi Masyarakat Masyarakat Kewenangan +Provinsi +PROGRAM Persentase Korban +1.06.06 PENANGANAN bencana alam dan sosial 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +BENCANA yang tertangani +Persentase orang +PROGRAM +terlantar yang +1.06.06 PENANGANAN 100 100 100 100 100 100 100 100.0 +dipulangkan ke daerah +BENCANA +kabupaten/kota asal +Perlindungan Sosial Jumlah Korban Bencana +Korban Bencana Alam Yang Mendapatkan +1.06.06.1.01 27957 17957 17957 17957 100 17957 53871 192.7 +Alam dan Sosial Pemenuhan Kebutuhan +Provinsi Dasar +Jumlah Pengungsi yang +Mendapatkan +1.06.06.1.01.0 Penyediaan Permakanan 3x1 Hari +13097 13097 13097 13097 100 11197 37391 285.5 +001 Permakanan dalam Masa Tanggap +Darurat Kewenangan +Provinsi +Jumlah Orang yang +Mendapatkan Pakaian +dan Kelengkapan Lainnya +1.06.06.1.01.0 yang Tersedia pada Masa +Penyediaan Sandang 500 500 500 500 100 500 1500 300.0 +002 Tanggap Darurat +(Pengungsian) dan Pasca +Bencana Kewenangan +Provinsi +Penyediaan Tempat Jumlah Tempat +1.06.06.1.01.0 +Penampungan Pengungsian Kewenangan 4 4 4 4 100 4 12 300.0 +003 +Pengungsi Provinsi +Jumlah Orang yang +Penanganan Khusus Mendapatkan +1.06.06.1.01.0 +bagi Kelompok Penanganan Khusus bagi 360 360 360 360 100 360 1080 300.0 +004 +Rentan Kelompok Rentan +Kewenangan Provinsi +Jumlah Korban Bencana +yang Mendapatkan +1.06.06.1.01.0 Pelayanan Dukungan +Layanan Dukungan 13600 5900 5900 5900 100 4000 15800 116.2 +005 Psikososial +Psikososial Kewenangan +Provinsi +Adapun Pelaksanaan renja tahun berjalan kemudian dikaitkan dengan +pencapaian target renstra Dinas Sosial tahun 2025-2026 berdasarkan realisasi +program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun - 35 +sebelumnya terdapat perbedaan. Menyesuaikan realisasi pada hasil laporan kinerja +- +tahunan terdapat jumlah target yang melebihi renstra pada penerima bantuan sosial +dan ada yang kurang dari target renstra pada penanganan bencana. Berikut hasil +capaian kinerja Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Sosial Provinsi +Jawa Timur sampai dengan Tahun Berjalan 2024: + Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ditargetkan +Persentase indikator program yang tercapai 100 % dengan perkiraan realisasi +capaian 100%. + Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ditargetkan +Persentanse Realisasi Anggaran 95% dengan perkiraan realisasi capaian 95%. + Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi ditargetkan +Indeks Profesionalitas ASN 70 % dengan perkiraan realisasi capaian 80%. + Pada Program Pemberdayaan Sosial ditargetkan Persentase PSKS Penerima +manfaat program yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam +penyelenggaraan kesejahteraan sosial 100% dengan perkiraan realisasi capaian +100%. + Pada Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan +ditargetkan Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang +mendapatkan penanganan 100% dengan perkiraan realisasi capaian 100%. + Pada Program Rehabilitasi Sosial ditargetkan Persentase Pemerlu Pelayanan +Kesejahteraan Sosial 100% dengan perkiraan realisasi capaian 100%. + Pada Program Perlindungan Jaminan Sosial ditargetkan Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan Sosial penerima program perlindungan dan jaminan +sosial 100% dengan perkiraan realisasi capaian 100% + Pada Program Penanganan Bencana ditargetkan Persentase Korban bencana +alam dan sosial yang tertangani 100% dengan perkiraan realisasi capaian 100%. - 36 +- +2.2 Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah +Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur +menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan dibidang sosial, pelaksanaan +kebijakan dibidang sosial, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, +pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial, dan pelaksanana fungsi lain yang +diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. +Agar terukur fungsi penyelenggaraan tersebut Dinas Sosial Provinsi Jawa +Timur memiliki sasaran 2 (dua) dengan target capaian masing-masing pada table +2.2. Untuk mencapai target sasaran dan mencapai tujuan dari Dinas Sosial +Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur +melaksanakan 6 program dengan pencapaian dan proyeksi tahun berikutnya +sesuai Tabel 2.3. - 37 +- +Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah +TARGET +Indikator REALISASI PROYEKSI CATATAN +NO INDIKATOR IKD SPM RENSTRA +Tujuan/Sasaran ANALISIS +2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +1 IKD Pemprov : Persentase PMKS yg Mandiri V 1.36% 1.38% 1.26% 1.32% 1.34% 1.36% 1.38% +Indikator Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan +2 sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial V 1.32% +(PPKS) 2.34% 2.36% 1.52% 2.1% 2.34% 2.36% +Indikator Sasaran : +Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan +3 V +Sosial (PPKS) yang meningkat kemampuannya +dalam menjalankan fungsi sosialnya 2.34% 2.36% 1.50% 1.52% 2.1% 2.34% 2.36% +Indikator Sasaran : +Persentase PSKS yang mendapatkan +4 V +pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan +Kesejahteraan Sosial 26% 26% 17% 25.43% 26% 26% 26% +5 Indikator SPM : V 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar yang +V +terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 968 968 968 1040 968 968 968 +Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi +kebutuhan V +dasarnya di dalam panti 3029 3029 2979 2180 3029 3029 3029 +Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi +V +kebutuhan dasarnya di dalam panti 1037 1037 1037 992 1037 1037 1037 +Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang +V +terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti 530 530 530 500 530 530 530 +Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang +V +terpenuhi kebutuhan dasarnya 18000 18000 17244 14994 18000 18000 18000 - 38 +- +2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT +DAERAH +A. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah +Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Badan +Perencanaan Pembangunan Daerah (Dinas Sosial ) adalah perangkat daerah yang +melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi +pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. Pada lingkup Pemerintahan Provinsi +Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur No. 106 Tahun 2021 tentang +Kedudukan, Susunan Organisai, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas +Sosial Provinsi Jawa Timur Bab II pasal 2 ayat (2) ditetapkan bahwa Dinas Sosial +Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur menyiapkan bahan +pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di +bidang Sosial serta tugas pembantuan. +Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas sebagaimana +dimaksudkan pada Peraturan Gubernur No. 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, +Susunan Organisai, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi +Jawa Timur Bab III pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : +a. perumusan kebijakan di bidang sosial; +b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial; +c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial; +d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang sosial; dan +e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan +fungsinya. +Tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada Tahun +2022 sesuai dengan tugas dang fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada +Peraturan Gubernur No. 106 Tahun 2021 diukur melalui realisasi capaian target +indikator sasaran sebagaimana tertera pada Tabel 2.1. +Tabel 2.1 Realisasi Capaian Target Indikator Sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa +Timur Tahun 2023 +Target Realisasi Capaian +No Sasaran Indikator Sasaran Ket. +2021 2022 2023 2021 2022 2023 +Persentase warga negara migran korban +tindak kekerasan yang mendapatkan 100 100 100 100 95.2 92.72 *** +penanganan +Persentase Pemerlu Pelayanan +Kesejahteraan Sosial () yang +Meningkatnya Kesejahteraan 100 100 100 100 100 100 +1 mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +Sosial PMKS +sosial +Persentase yang mendapatkan +100 100 100 83 89 91.41 +perlindungan dan jaminan sosial +Persentase Korban bencana alam dan +100 100 100 100 100 100 +sosial yang tertangani - 39 +- +Target Realisasi Capaian +No Sasaran Indikator Sasaran Ket. +2021 2022 2023 2021 2022 2023 +Meningkatnya Partisipasi Persentase PSKS Penerima manfaat +PSKS dalam program yang mendapatkan pembinaan +2 100 100 100 100 100 100 +Penyelenggaraan dan aktif dalam penyelenggaraan +Kesejahteraan Sosial kesejahteraan sosial +Berdasarkan hasil penelahaan terhadap, gambaran pelayanan, kondisi +internal dan eksternal, evaluasi Renja dari Dinas Sosial Tahun 2023 serta +penyelenggaran Focussed Group Discussion (FGD) pada rapat Koordinasi Teknis +Program Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 dengan melibatkan stakeholder utama +dan para pakar yang memiliki pemahaman terkait isu dan permasalahan +pembangunan Jawa Timur, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan +diantaranya adalah sebagai berikut: +1) Masih tingginya angka kemiskinan di Jawa Timur +Walaupun telah mengalami penurunan namun dilihat dari sisi jumlah, maka +angka kemiskinan di Jawa Timur masih cukup tinggi, hal ini disebabkan berbagai +faktor diantaranya karena rendahnya aksesibilitas terhadap pelayanan +pemenuhan kebutuhan dasar. Angka kemiskinan di Jawa Timur masih lebih tinggi +dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional dan angka kemiskinan ekstrim +di jawa timur. Selain itu Percepatan penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan +ekstrem menjadi prioritas di tahun 2025. +2) Penanganan 5 prioritas kurang optimal +Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah warga Negara baik +sebagai perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu +hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, +sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan +sosial secara memadai dan wajar. Lima PMKS tersebut adalah Anak Jalanan, +Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Gelandangan Psikotik, mereka +memiliki mobilitas yang cukup tinggi dari satu kota ke kota lainnya. Memperhatikan +perkembangan jumlah PMKS tersebut dari tahun ke tahun mengalami penurunan, +tahun 2019 sebanyak 634.409 jiwa, tahun 2020 sebanyak 627.738 jiwa, tahun +2021 sebanyak 620.785 jiwa, dan Tahun 2022 sebanyak 613.016. Mereka +seringkali dijumpai di perempatan jalan kota yang dapat mengganggu ketertiban, +pemandangan dan membahayakan diri PMKS itu sendiri. - 40 +- +Penanganan anak jalanan, gelandangan dan gelandangan psikotik belum +optimal karena beberapa Kabupaten/Kota belum memiliki shelter penanganan. +Demikian juga Wanita Tuna susila selain tidak memiliki ketrampilan juga +mengalami masalah sosial psikologis. +3) Meningkatnya Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Jawa Timur +Pertumbuhan jumlah penduduk lanjut usia terlantar di Jawa Timur dari +tahun ke tahun mengalami penurunan. Sesuai Data PMKS Dinsos 2019 jumlah +Lanjut Usia Terlantar menunjukan penuru yaitu sebanyak 175.261 jiwa pada tahun +2020 sebanyak 173.871 orang pada tahun 2021 sebanyak 171,183 orang dan +pada tahun 2022 sebanyak 169.043 orang. Salah satu penyebabnya adalah +karena kemiskinan. Permasalahan lain yang ada di daerah : belum semua +Kabupaten/Kota memiliki KOMDA Lansia, dan Karang Werdha, masih rendahnya +komitmen kepala daerah terhadap penanganan lanjut usia, Posyandu Lansia di +daerah belum secara optimal dimanfaatkan, dan masih rendahnya kepedulian +masyarakat terhadap penanganan lanjut usia. +4) Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan +kesejahteraan sosial masih kurang +Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, +terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan +masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial. Dalam penyelenggaraan +kesejahteraan sosial diperlukan peran pilar-pilar partisipasi sosial masyarakat +yang seluas-luasnya baik perseorangan, kelompok maupun kelembagaan yang +selanjutnya disebut PSKS seperti Karang Taruna, WKSBM, LKS, PSM, TKSK, +TAGANA, Dunia Usaha peduli sosial. +5) Sarana dan Prasarana +Sarana dan prasarana untuk pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi +sosial didalam panti seseuai dengan kewenangan Dinas Sosial Provinsi Jawa +Timur yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat +Daerah lampiran huruf (F), Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang +SPM, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan SPM, Permensos +Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM - 41 +- +Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kab./Kota perlu ditingkatkan untuk +mencapai standar pelayanan minimal bidang sosial. +Secara kuantitas jumlah PSKS yang memiliki daya dukung cukup banyak, +namun kenyataannya masih mengalami berbagai permasalahan yang dapat +menghambat partisipasi mereka dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. +Permasalah tersebut disebabkan oleh berbagai faktor : +a Pengetahuan tentang kesejahteraan sosial yang masih harus ditingkatkan +b Ketrampilan manajerial pelayanan kesejahteraan sosial perlu ditingkatkan +2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD +Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan +rencana kerja PD tahun 2025 Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap +kebutuhan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap +rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. - 42 +Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 +- +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +TA TA +ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +345,1 345,1 +DINAS SOSIAL 100 DINAS SOSIAL 100 +24,13 24,13 +3,350 3,350 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +344,9 344,9 +YANG BERKAITAN DENGAN 100 YANG BERKAITAN DENGAN 100 +02,83 02,83 +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +8,350 8,350 +1 0 7 7 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Dok 344,9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Dok 344,9 +SOSIAL ume 02,83 SOSIAL ume 02,83 +n 8,350 n 8,350 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 162,0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 162,0 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15,30 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 15,30 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +3,023 3,023 +1 0 0 1 1 1 +6 1 . Perencanaan, Penganggaran, dan dok 1,618 Perencanaan, Penganggaran, dan dok 1,618 +Jumlah indikator kegiatan yang tercapai Jumlah indikator kegiatan yang tercapai +0 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ume ,136, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ume ,136, +1 n 939 n 939 +1 0 0 1 0 1 1 +6 1 . 0 Penyusunan Dokumen Perencanaan dok Penyusunan Dokumen Perencanaan dok +0 0 Perangkat Daerah ume Perangkat Daerah ume +1 1 n n +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 771,9 Surabaya, Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 771,9 +12 12 +Gayungan, Daerah 89,91 Gayungan, Daerah 89,91 +Gayungan 9 Gayungan 9 +1 0 0 1 0 +Koordinasi dan Penyusunan Laporan 775 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 775 +6 1 . 0 +Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi oran Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi oran +0 0 +Kinerja SKPD g Kinerja SKPD g +1 6 +Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan +Kota 35 Kota 35 +Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan +Surabaya, Dok 426,1 Surabaya, Dok 426,1 +Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan +Gayungan, ume 64,68 Gayungan, ume 64,68 +Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi +Gayungan n 8 Gayungan n 8 +Kinerja SKPD Kinerja SKPD +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 +Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah +0 0 +1 7 +Kota Kota +12 12 +Surabaya, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 419,9 Surabaya, Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 419,9 +Lap Lap +Gayungan, Daerah 82,33 Gayungan, Daerah 82,33 +oran oran +Gayungan 2 Gayungan 2 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat 150,5 Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat 150,5 +0 Daerah Daerah yang terlaksana 97,59 Daerah Daerah yang terlaksana 97,59 +2 2,428 2,428 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 +Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN +0 0 +2 1 +Kota Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan +Surabaya, Tunjangan ASN 148,3 Surabaya, Tunjangan ASN 148,3 - 43 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Gayungan, 13,06 Gayungan, 13,06 +Gayungan 5,000 Gayungan 5,000 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +4 4 +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +Pak Pak +0 0 +et et +2 2 ASN ASN +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 2,084 Surabaya, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 2,084 +2 2 +Gayungan, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ,527, Gayungan, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ,527, +Gayungan 428 Gayungan 428 +1 0 0 1 0 +Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 1 +6 1 . 0 +Keuangan Bulanan/ Pak Keuangan Bulanan/ Pak +0 0 +Triwulanan/Semesteran SKPD et Triwulanan/Semesteran SKPD et +2 7 +Kota Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Kota Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ +1 1 +Surabaya, Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 200,0 Surabaya, Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan 200,0 +Lap Lap +Gayungan, Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 00,00 Gayungan, Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan 00,00 +oran oran +Gayungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 Gayungan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 0 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 2,820 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 2,820 +2 2 +0 Daerah Perangkat Daerah ,667, Daerah Perangkat Daerah ,667, +6 420 420 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan 1 Penyediaan Peralatan dan 1 +0 0 Perlengkapan Kantor unit Perlengkapan Kantor unit +6 2 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 827,8 Surabaya, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 827,8 +Gayungan, Kantor yang Disediakan Unit 92,91 Gayungan, Kantor yang Disediakan Unit 92,91 +Gayungan 0 Gayungan 0 +1 0 0 1 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi +6 1 . 0 dan dan +12 12 +0 0 +6 9 Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD +Kota Kota +1 1 +Surabaya, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1,992 Surabaya, Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1,992 +Lap Lap +Gayungan, Koordinasi dan Konsultasi SKPD ,774, Gayungan, Koordinasi dan Konsultasi SKPD ,774, +oran oran +Gayungan 510 Gayungan 510 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah P e ngadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang 1 1,829 Penunjang 1 1,829 +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah +0 Unit ,106, Unit ,106, +Daerah Daerah +7 Urusan Pemerintah Daerah 386 Urusan Pemerintah Daerah 386 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin 1 +0 0 Lainnya Unit Lainnya Unit +7 6 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 980,5 Surabaya, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 980,5 +100 100 +Gayungan, yang Disediakan 62,51 Gayungan, yang Disediakan 62,51 +Gayungan 0 Gayungan 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Gedung Kantor atau Pengadaan Gedung Kantor atau +0 0 Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya +7 9 +Kota 6 Kota 6 +Surabaya, Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Dok 848,5 Surabaya, Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Dok 848,5 +Gayungan, Lainnya yang Disediakan ume 43,87 Gayungan, Lainnya yang Disediakan ume 43,87 +Gayungan n 6 Gayungan n 6 - 44 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 3,965 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 3,965 +100 100 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,093, Urusan Pemerintahan Daerah ,093, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 650 650 +1 0 0 1 0 +50 50 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +oran oran +0 0 Kantor Kantor +g g +8 4 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 3,965 Surabaya, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 3,965 +666 666 +Gayungan, Umum Kantor yang Disediakan ,093, Gayungan, Umum Kantor yang Disediakan ,093, +Gayungan 650 Gayungan 650 +1 0 0 1 5 5 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . Lem 1,184 Lem 1,184 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 bag ,706, bag ,706, +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 a 200 a 200 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +100 100 +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kota Kota +250 250 +Surabaya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 938,7 Surabaya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 938,7 +oran oran +Gayungan, Dipelihara 06,20 Gayungan, Dipelihara 06,20 +g g +Gayungan 0 Gayungan 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +100 100 +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Kota +874 874 +Surabaya, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 246,0 Surabaya, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 246,0 +oran oran +Gayungan, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Gayungan, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +g g +Gayungan 0 Gayungan 0 +1 0 0 +Persentase kegiatan penanaman nilai-nilai 874 Persentase kegiatan penanaman nilai-nilai 874 +6 2 7,528 7,528 +PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL kepahlawanan, keperintisan dan oran PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL kepahlawanan, keperintisan dan oran +,092, ,092, +kesetiakawnan sosial g kesetiakawnan sosial g +981 981 +1 0 0 1 Jumlah izin pengumpulan sumbangan lintas Jumlah izin pengumpulan sumbangan lintas +Penerbitan Izin Pengumpulan P e nerbitan Izin Pengumpulan +6 2 . daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 874 daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 874 +Sumbangan Lintas Daerah 176,9 Sumbangan Lintas Daerah 176,9 +0 daerah Provinsi yang diterbitkan oran daerah Provinsi yang diterbitkan oran +Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 73,50 Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) 73,50 +1 Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang g Jumlah Penyelenggara UGB dan PUB yang g +Daerah Provinsi 0 Daerah Provinsi 0 +mendapatkan sosialisasi penerbitan izin mendapatkan sosialisasi penerbitan izin +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +874 874 +6 2 . 0 Penerbitan Izin Undian Gratis Penerbitan Izin Undian Gratis +oran oran +0 0 Berhadiah dan Pengumpulan Uang Berhadiah dan Pengumpulan Uang +g g +1 1 atau Barang atau Barang +Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +874 874 +Surabaya, Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis 176,9 Surabaya, Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis 176,9 +oran oran +Gayungan, Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau 73,50 Gayungan, Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau 73,50 +g g +Gayungan Barang 0 Gayungan Barang 0 +1 0 0 1 +874 874 +6 2 . Pemberdayaan Potensi Sumber Jumlah PSKS yang mendapatkan 7,351 Pemberdayaan Potensi Sumber Jumlah PSKS yang mendapatkan 7,351 +oran oran +0 Kesejahteraan Sosial Provinsi pemberdayaan ,119, Kesejahteraan Sosial Provinsi pemberdayaan ,119, +g g +2 481 481 +1 0 0 1 0 +Peningkatan Kemampuan Potensi 874 Peningkatan Kemampuan Potensi 874 +6 2 . 0 +Pekerja Sosial Masyarakat oran Pekerja Sosial Masyarakat oran +0 0 +Kewenangan Provinsi g Kewenangan Provinsi g +2 1 +Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 874 Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 874 +Kota Kota +Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat oran Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat oran +Surabaya, 4,634 Surabaya, 4,634 +Kewenangan Provinsi g Kewenangan Provinsi g - 45 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Gayungan, ,265, Gayungan, ,265, +Gayungan 600 Gayungan 600 +1 0 0 1 0 Peningkatan Kemampuan Potensi Peningkatan Kemampuan Potensi +874 874 +6 2 . 0 Sumber Kesejahteraan Sosial Sumber Kesejahteraan Sosial +oran oran +0 0 Kelembagaan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat +g g +2 4 Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi +Kota 7 Kota 7 +Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang +Surabaya, Dok 2,716 Surabaya, Dok 2,716 +Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Meningkat Kapasitasnya Kewenangan +Gayungan, ume ,853, Gayungan, ume ,853, +Provinsi Provinsi +Gayungan n 881 Gayungan n 881 +1 0 0 174 174 +PROGRAM PENANGANAN WARGA Persentase warga negara migran korban P R O G R AM PENANGANAN WARGA Persentase warga negara migran korban +6 3 0 0 +NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK tindak kekerasan yang mendapatkan 81,33 NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK tindak kekerasan yang mendapatkan 81,33 +ana ana +KEKERASAN penanganan 0,700 KEKERASAN penanganan 0,700 +k k +1 0 0 1 Pemulangan Warga Negara Migran Pemulangan Warga Negara Migran +Jumlah Warga Negara Migran Korban Jumlah Warga Negara Migran Korban +6 3 . Korban Tindak Kekerasan dari Titik 135 K o r b a n Tindak Kekerasan dari Titik 135 +Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang Tindak Kekerasan dan orang terlantar yang +0 Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Ana 81,33 Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Ana 81,33 +dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota +1 Dipulangkan ke Daerah k 0,700 Dipulangkan ke Daerah k 0,700 +Asal Asal +Kabupaten/Kota Asal Kabupaten/Kota Asal +1 0 0 1 0 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Fasilitasi Pemulangan Warga Negara +6 3 . 0 Migran Korban Tindak Kekerasan 130 Migran Korban Tindak Kekerasan 130 +0 0 dari Titik Debarkasi di Daerah Ana dari Titik Debarkasi di Daerah Ana +1 1 Provinsi untuk Dipulangkan ke k Provinsi untuk Dipulangkan ke k +Daerah Kabupaten/Kota Asal Daerah Kabupaten/Kota Asal +Kota Jumlah Warga Negara Migran Korban Kota Jumlah Warga Negara Migran Korban +100 100 +Surabaya, Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Surabaya, Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari +Ana 81,33 Ana 81,33 +Gayungan, Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Gayungan, Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk +k 0,700 k 0,700 +Gayungan Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Gayungan Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 120 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 120 +12,44 12,44 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Ana PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Ana +7,652 7,652 +sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna k sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna k +,552 ,552 +Werdha Magetan Werdha Magetan +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar 55 Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar 55 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 7,742 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 7,742 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam Ana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam Ana +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,664, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,664, +panti k panti k +1 612 612 +1 0 0 1 0 120 120 +6 4 . 0 0 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 Ana Ana +1 1 k k +Semua Semua +Kota/Kab, Kota/Kab, +Semua Semua +Kecamatan Jumlah Orang yang Mendapatkan Kecamatan Jumlah Orang yang Mendapatkan +1 1 +, Semua Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,265 , Semua Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,265 +kegi kegi +Kel/Desa dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,700, Kel/Desa dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,700, +atan atan +Kota Provinsi 000 Kota Provinsi 000 +Surabaya, Surabaya, +Gayungan, Gayungan, +Gayungan Gayungan +1 0 0 1 0 174 174 +6 4 . 0 0 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 ana ana +1 4 k k +Kota 174 Kota 174 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Surabaya, 0 2,500 Surabaya, 0 2,500 +Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +Gayungan, ana ,000, Gayungan, ana ,000, +Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kebutuhan Kewenangan Provinsi +Gayungan k 000 Gayungan k 000 - 46 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 174 174 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 0 +0 0 Spiritual dan Sosial ana Spiritual dan Sosial ana +1 6 k k +Kota 174 Kota 174 +Surabaya, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 0 150,2 Surabaya, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 0 150,2 +Gayungan, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi ana 57,45 Gayungan, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi ana 57,45 +Gayungan k 2 Gayungan k 2 +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi 174 Koordinasi dan Sinkronisasi 174 +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi 0 +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas ana Sosial Dasar Penyandang Disabilitas ana +1 2 TerlAntar k TerlAntar k +Kota 174 Kota 174 +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Surabaya, 0 3,826 Surabaya, 0 3,826 +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +Gayungan, ana ,707, Gayungan, ana ,707, +Penyandang Disabilitas TerlAntar Penyandang Disabilitas TerlAntar +Gayungan k 160 Gayungan k 160 +1 0 0 1 174 174 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 0 1,137 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 0 1,137 +0 TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ana ,557, TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ana ,557, +2 k 684 k 684 +1 0 0 1 0 174 174 +6 4 . 0 0 0 +Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan +0 0 ana ana +2 2 k k +Semua Semua +Kota/Kab, Kota/Kab, +Semua Semua +Kecamatan Jumlah Orang yang Mendapatkan 174 Kecamatan Jumlah Orang yang Mendapatkan 174 +, Semua Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 0 525,7 , Semua Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 0 525,7 +Kel/Desa dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ana 20,00 Kel/Desa dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ana 20,00 +Kota Provinsi k 0 Kota Provinsi k 0 +Surabaya, Surabaya, +Gayungan, Gayungan, +Gayungan Gayungan +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan 174 Koordinasi, Sinkronisasi dan 174 +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi 0 +0 1 Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam ana Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam ana +2 3 Panti k Panti k +Kota 174 Kota 174 +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Surabaya, 0 611,8 Surabaya, 0 611,8 +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak +Gayungan, ana 37,68 Gayungan, ana 37,68 +Terlantar di dalam Panti Terlantar di dalam Panti +Gayungan k 4 Gayungan k 4 +1 0 0 1 174 174 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 0 2,785 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 0 2,785 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ana ,603, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ana ,603, +3 k 400 k 400 +1 0 0 1 0 174 174 +6 4 . 0 0 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 ana ana +3 1 k k +Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan +937 937 +Surabaya, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 418,6 Surabaya, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 418,6 +Ora Ora +Gayungan, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 00,00 Gayungan, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 00,00 +ng ng +Gayungan Provinsi 0 Gayungan Provinsi 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +937 937 +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Ora Ora +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +ng ng +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti - 47 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +937 937 +Surabaya, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 2,367 Surabaya, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 2,367 +Ora Ora +Gayungan, Penyandang Disabilitas Terlantar ,003, Gayungan, Penyandang Disabilitas Terlantar ,003, +ng ng +Gayungan Kewenangan Provinsi 400 Gayungan Kewenangan Provinsi 400 +1 0 0 1 +Rehabilitasi Sosial Dasar 937 Rehabilitasi Sosial Dasar 937 +6 4 . Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 781,8 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 781,8 +Gelandangan dan Pengemis di dalam Ora Gelandangan dan Pengemis di dalam Ora +0 terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti 26,85 terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti 26,85 +Panti ng Panti ng +4 6 6 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +937 937 +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Ora Ora +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +ng ng +4 1 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kota Kota +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 937 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 937 +Surabaya, 781,8 Surabaya, 781,8 +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Ora Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Ora +Gayungan, 26,85 Gayungan, 26,85 +Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ng Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti ng +Gayungan 6 Gayungan 6 +1 0 0 +937 937 +6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN persentase Bantuan Langsung Tunai (BLT) 153,3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN persentase Bantuan Langsung Tunai (BLT) 153,3 +Ora Ora +JAMINAN SOSIAL Buruh Pabrik Rokok Lintas Kab/Kota 31,46 JAMINAN SOSIAL Buruh Pabrik Rokok Lintas Kab/Kota 31,46 +ng ng +7,530 7,530 +1 0 0 1 +Pengangkatan Anak antar WNI dan 937 Pengangkatan Anak antar WNI dan 937 +6 5 . Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak 130,0 Jumlah rekomendasi Pengangkatan Anak 130,0 +Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Ora Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Ora +0 antar WNI yang diterbitkan 74,00 antar WNI yang diterbitkan 74,00 +Tunggal ng Tunggal ng +1 0 0 +1 0 0 1 0 +937 937 +6 5 . 0 +Pengangkatan Anak antar WNI Ora Pengangkatan Anak antar WNI Ora +0 0 +ng ng +1 1 +Kota Kota +Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua 937 Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua 937 +Surabaya, 130,0 Surabaya, 130,0 +Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan Ora Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan Ora +Gayungan, 74,00 Gayungan, 74,00 +yang Berlaku Kewenangan Provinsi ng yang Berlaku Kewenangan Provinsi ng +Gayungan 0 Gayungan 0 +1 0 0 1 7 7 +Jumlah Data Fakir miskin yang Jumlah Data Fakir miskin yang +6 5 . Pengelolaan Data Fakir Miskin Dok 153,2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Dok 153,2 +Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan +0 Cakupan Daerah Provinsi ume 01,39 Cakupan Daerah Provinsi ume 01,39 +Keluarga Kewenangan Provinsi Keluarga Kewenangan Provinsi +2 n 3,530 n 3,530 +1 0 0 1 0 +200 200 +6 5 . 0 Fasilitasi Bantuan Sosial Fasilitasi Bantuan Sosial +oran oran +0 0 Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga +g g +2 1 +Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kota Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) +200 200 +Surabaya, yang Mendapatkan Bantuan Sosial 129,3 Surabaya, yang Mendapatkan Bantuan Sosial 129,3 +oran oran +Gayungan, Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 51,19 Gayungan, Kesejahteraan Keluarga Kewenangan 51,19 +g g +Gayungan Provinsi 3,530 Gayungan Provinsi 3,530 +1 0 0 1 0 +200 200 +6 5 . 0 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Pengelolaan Fakir Miskin Lintas +oran oran +0 0 Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota +g g +2 2 +Kota Kota +Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 200 Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 200 +Surabaya, 13,88 Surabaya, 13,88 +Pengentasan Fakir Miskin Lintas oran Pengentasan Fakir Miskin Lintas oran +Gayungan, 8,500 Gayungan, 8,500 +Kabupaten/Kota g Kabupaten/Kota g +Gayungan ,000 Gayungan ,000 +1 0 0 1 0 +200 200 +6 5 . 0 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Fasilitasi Bantuan Pengembangan +oran oran +0 0 Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat +g g +2 3 +Kota Kota +Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 200 Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 200 +Surabaya, 9,961 Surabaya, 9,961 +Pengembangan Ekonomi Masyarakat oran Pengembangan Ekonomi Masyarakat oran +Gayungan, ,700, Gayungan, ,700, +Kewenangan Provinsi g Kewenangan Provinsi g +Gayungan 000 Gayungan 000 - 48 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 +200 200 +6 6 Persentase korban bencana yang 9,498 Persentase korban bencana yang 9,498 +PROGRAM PENANGANAN BENCANA oran PROGRAM PENANGANAN BENCANA oran +terdampak psikososial yang ditangani ,991, terdampak psikososial yang ditangani ,991, +g g +564 564 +1 0 0 1 +Jumlah Korban Bencana Alam Yang 200 Jumlah Korban Bencana Alam Yang 200 +6 6 . Perlindungan Sosial Korban Bencana 9,498 Perlindungan Sosial Korban Bencana 9,498 +Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan oran Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan oran +0 Alam dan Sosial Provinsi ,991, Alam dan Sosial Provinsi ,991, +Dasar g Dasar g +1 564 564 +1 0 0 1 0 +200 200 +6 6 . 0 +Penyediaan Permakanan oran Penyediaan Permakanan oran +0 0 +g g +1 1 +Kota Kota +Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan 200 Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan 200 +Surabaya, 1,121 Surabaya, 1,121 +Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap oran Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap oran +Gayungan, ,000, Gayungan, ,000, +Darurat Kewenangan Provinsi g Darurat Kewenangan Provinsi g +Gayungan 000 Gayungan 000 +1 0 0 1 0 2 2 +6 6 . 0 Dok Dok +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 ume ume +1 2 n n +Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian 121 Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian 121 +Surabaya, dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia 4 453,2 Surabaya, dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia 4 453,2 +Gayungan, pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) oran 00,00 Gayungan, pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) oran 00,00 +Gayungan dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi g 0 Gayungan dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi g 0 +1 0 0 1 0 121 121 +6 6 . 0 Penyediaan Tempat Penampungan 4 Penyediaan Tempat Penampungan 4 +0 0 Pengungsi oran Pengungsi oran +1 3 g g +Kota 121 Kota 121 +Surabaya, Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 4 5,700 Surabaya, Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 4 5,700 +Gayungan, Provinsi oran ,000, Gayungan, Provinsi oran ,000, +Gayungan g 000 Gayungan g 000 +1 0 0 1 0 121 121 +6 6 . 0 Penanganan Khusus bagi Kelompok 4 Penanganan Khusus bagi Kelompok 4 +0 0 Rentan oran Rentan oran +1 4 g g +Kota 121 Kota 121 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Surabaya, 4 1,074 Surabaya, 4 1,074 +Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan +Gayungan, oran ,791, Gayungan, oran ,791, +Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi +Gayungan g 564 Gayungan g 564 +1 0 0 1 0 121 121 +6 6 . 0 4 4 +Pelayanan Dukungan Psikososial Pelayanan Dukungan Psikososial +0 0 oran oran +1 5 g g +Kota 121 Kota 121 +Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan +Surabaya, 4 1,150 Surabaya, 4 1,150 +Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan +Gayungan, oran ,000, Gayungan, oran ,000, +Provinsi Provinsi +Gayungan g 000 Gayungan g 000 +X 121 121 +4 221,2 4 221,2 +NON URUSAN NON URUSAN +oran 95,00 oran 95,00 +g 0 g 0 +X X 121 121 +X URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4 221,2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 4 221,2 +XX oran 95,00 XX oran 95,00 +g 0 g 0 +X X 0 121 121 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +X 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4 221,2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 4 221,2 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI oran 95,00 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI oran 95,00 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +g 0 g 0 - 49 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +X X 0 1 7 7 +X 1 . Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dok 221,2 Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Dok 221,2 +0 Perangkat Daerah Perangkat Daerah ume 95,00 Perangkat Daerah Perangkat Daerah ume 95,00 +5 n 0 n 0 +X X 0 1 0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Pengadaan Pakaian Dinas Beserta +X 1 . 0 Atribut Atribut +100 100 +0 0 +5 2 Kelengkapannya Kelengkapannya +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 221,2 Surabaya, Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 221,2 +4 4 +Gayungan, Kelengkapan 95,00 Gayungan, Kelengkapan 95,00 +Gayungan 0 Gayungan 0 +UPT PERLINDUNGAN DAN UPT PERLINDUNGAN DAN +3,637 3,637 +PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA +,084, ,084, +SIDOARJO SIDOARJO +552 552 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +550 3,637 550 3,637 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +00 ,084, 00 ,084, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +552 552 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 590 3,637 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 590 3,637 +SOSIAL 00 ,084, SOSIAL 00 ,084, +552 552 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 130 2,444 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 130 2,444 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 00 ,850, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 00 ,850, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +022 022 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat 546 Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat 546 +67,88 67,88 +0 Daerah Daerah yang terlaksana 4 Daerah Daerah yang terlaksana 4 +4,000 4,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +100 100 +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +279 279 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 57 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 57 +Sidoarjo, 67,88 Sidoarjo, 67,88 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN oran Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN oran +Sidokumpu 4,000 Sidokumpu 4,000 +g g +l l +1 0 0 1 130 130 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 97 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 97 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah oran 00,00 Daerah Perangkat Daerah oran 00,00 +6 g 0 g 0 +1 0 0 1 0 +500 500 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +oran oran +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +g g +6 2 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 100,0 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Kantor yang Disediakan unit 00,00 Kantor yang Disediakan unit 00,00 +Sidokumpu Sidokumpu +0 0 +l l +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik 360 Terlaksananya Pengadaan Barang Milik 360 +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah oran 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah oran 18,00 +0 +Daerah g 0,000 Daerah g 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin 400 Pengadaan Peralatan dan Mesin 400 +6 1 . 0 Lainnya 0 Lainnya 0 - 50 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 oran oran +7 6 g g +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Sidoarjo, 18,00 Sidoarjo, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Sidokumpu 0,000 Sidokumpu 0,000 +l l +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 2,048 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 2,048 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,922, Urusan Pemerintahan Daerah ,922, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 522 522 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 2,048 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 2,048 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Umum Kantor yang Disediakan ,922, Umum Kantor yang Disediakan ,922, +Sidokumpu Sidokumpu +522 522 +l l +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 210,0 210,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 43,50 43,50 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 110,0 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 110,0 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Dipelihara 43,50 Dipelihara 43,50 +Sidokumpu Sidokumpu +0 0 +l l +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Sidokumpu Sidokumpu +0 0 +l l +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,192 1,192 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,234, ,234, +sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna +530 530 +Werdha Pasuruan Werdha Pasuruan +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 1,192 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 1,192 +0 TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,234, TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,234, +2 530 530 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan +0 0 +2 2 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sidoarjo, Sidoarjo, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 708,4 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 708,4 +Sidoarjo, Sidoarjo, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 01,50 dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 01,50 +Sidokumpu Sidokumpu +Provinsi 0 Provinsi 0 +l l - 51 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +2 3 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Sidoarjo, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Sidoarjo, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Sidoarjo, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Sidokumpu Tahun Kewenangan Provinsi Sidokumpu Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +2 4 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak +Sidoarjo, 37,91 Sidoarjo, 37,91 +Huni Kewenangan Provinsi Huni Kewenangan Provinsi +Sidokumpu 6,000 Sidokumpu 6,000 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +2 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sidoarjo, Sidoarjo, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan +Sidoarjo, 39,24 Sidoarjo, 39,24 +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan +Sidokumpu 3,800 Sidokumpu 3,800 +Provinsi Provinsi +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +2 6 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, +Sidoarjo, 54,57 Sidoarjo, 54,57 +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi +Sidokumpu 0,000 Sidokumpu 0,000 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Aktivitas Pemberian Bimbingan Aktivitas +0 0 Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari +2 7 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup +Sidoarjo, 36,10 Sidoarjo, 36,10 +Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Sehari-Hari Kewenangan Provinsi +Sidokumpu 3,230 Sidokumpu 3,230 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Akses ke Layanan Pendidikan dan +0 0 Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar +2 9 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Sidoarjo, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke +Sidoarjo, Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 46,00 Sidoarjo, Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 46,00 +Sidokumpu Kewenangan Provinsi 0,000 Sidokumpu Kewenangan Provinsi 0,000 +l l +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam +2 3 Panti Panti - 52 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Sidoarjo, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sidoarjo, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Sidoarjo, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Sidoarjo, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak +00,00 00,00 +Sidokumpu Terlantar di dalam Panti Sidokumpu Terlantar di dalam Panti +0 0 +l l +UPT PERLINDUNGAN DAN UPT PERLINDUNGAN DAN +3,195 3,195 +PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK +,373, ,373, +TRENGGALEK TRENGGALEK +374 374 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,195 3,195 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,373, ,373, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +374 374 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,195 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,195 +SOSIAL ,373, SOSIAL ,373, +374 374 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,090 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,090 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,907, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,907, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +874 874 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +66,27 66,27 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +5,700 5,700 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Trenggalek, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +66,27 66,27 +Trenggalek, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Trenggalek, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +5,700 5,700 +Karangsoko Karangsoko +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Trenggalek, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Trenggalek, Kantor yang Disediakan 00,00 Trenggalek, Kantor yang Disediakan 00,00 +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Trenggalek, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Trenggalek, yang Disediakan Trenggalek, yang Disediakan +0,000 0,000 +Karangsoko Karangsoko +1 0 0 1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang +6 1 . +Urusan Pemerintahan Daerah 759,9 Urusan Pemerintahan Daerah 759,9 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah - 53 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 88,77 88,77 +8 4 4 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 759,9 Trenggalek, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 759,9 +Trenggalek, Umum Kantor yang Disediakan 88,77 Trenggalek, Umum Kantor yang Disediakan 88,77 +Karangsoko 4 Karangsoko 4 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 146,6 146,6 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 43,40 43,40 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Trenggalek, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +46,64 46,64 +Trenggalek, Dipelihara Trenggalek, Dipelihara +3,400 3,400 +Karangsoko Karangsoko +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Trenggalek, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Trenggalek, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Trenggalek, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 2,104 2,104 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,465, ,465, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +500 500 +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 2,104 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 2,104 +0 TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,465, TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,465, +2 500 500 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan +0 0 +2 2 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Trenggalek, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,096 Trenggalek, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,096 +Trenggalek, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,580, Trenggalek, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,580, +Karangsoko Provinsi 000 Karangsoko Provinsi 000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +2 3 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Trenggalek, 120,0 Trenggalek, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Trenggalek, 00,00 Trenggalek, 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +2 4 +Kab. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Kab. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak +Trenggalek, Huni Kewenangan Provinsi 102,4 Trenggalek, Huni Kewenangan Provinsi 102,4 - 54 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Trenggalek, 06,50 Trenggalek, 06,50 +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +2 5 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Trenggalek, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Trenggalek, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan +95,20 95,20 +Trenggalek, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Trenggalek, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan +1,600 1,600 +Karangsoko Provinsi Karangsoko Provinsi +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +2 6 +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Trenggalek, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Trenggalek, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Trenggalek, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Aktivitas Pemberian Bimbingan Aktivitas +0 0 Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari +2 7 +Kab. Kab. +Trenggalek, Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 162,0 Trenggalek, Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 162,0 +Trenggalek, Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 10,00 Trenggalek, Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 10,00 +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Akses ke Layanan Pendidikan dan +0 0 Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar +2 9 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke +Trenggalek, 258,2 Trenggalek, 258,2 +Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +Trenggalek, 67,40 Trenggalek, 67,40 +Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam +2 3 Panti Panti +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Trenggalek, 150,0 Trenggalek, 150,0 +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak +Trenggalek, 00,00 Trenggalek, 00,00 +Terlantar di dalam Panti Terlantar di dalam Panti +Karangsoko 0 Karangsoko 0 +UPT PERLINDUNGAN DAN UPT PERLINDUNGAN DAN +3,042 3,042 +PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK +,475, ,475, +SITUBONDO SITUBONDO +216 216 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,042 3,042 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,475, ,475, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +216 216 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,042 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,042 +SOSIAL ,475, SOSIAL ,475, +216 216 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 917,2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 917,2 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 75,75 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 75,75 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +6 6 - 55 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +71,95 71,95 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Situbondo, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +71,95 71,95 +Situbondo, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Situbondo, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +2,000 2,000 +Patokan Patokan +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Situbondo, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Situbondo, Kantor yang Disediakan 00,00 Situbondo, Kantor yang Disediakan 00,00 +Patokan 0 Patokan 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Situbondo, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Situbondo, yang Disediakan Situbondo, yang Disediakan +0,000 0,000 +Patokan Patokan +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 599,3 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 599,3 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 23,75 Urusan Pemerintahan Daerah 23,75 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 6 6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 599,3 Situbondo, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 599,3 +Situbondo, Umum Kantor yang Disediakan 23,75 Situbondo, Umum Kantor yang Disediakan 23,75 +Patokan 6 Patokan 6 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 128,0 128,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 00,00 00,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Situbondo, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +28,00 28,00 +Situbondo, Dipelihara Situbondo, Dipelihara +0,000 0,000 +Patokan Patokan - 56 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Situbondo, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Situbondo, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Situbondo, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Patokan 0 Patokan 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +2,125 2,125 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,199, ,199, +sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja sosial di UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja +460 460 +Jombang Jombang +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 2,125 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 2,125 +0 TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,199, TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,199, +2 460 460 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan +0 0 +2 2 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Situbondo, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,271 Situbondo, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,271 +Situbondo, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,348, Situbondo, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,348, +Patokan Provinsi 000 Patokan Provinsi 000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +2 3 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Situbondo, 120,0 Situbondo, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Situbondo, 00,00 Situbondo, 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Patokan 0 Patokan 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +2 4 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Situbondo, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Situbondo, Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Situbondo, Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +Patokan 0 Patokan 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +2 5 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Situbondo, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Situbondo, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan +54,79 54,79 +Situbondo, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Situbondo, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan +6,460 6,460 +Patokan Provinsi Patokan Provinsi +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +2 6 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Situbondo, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, +88,00 88,00 +Situbondo, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Situbondo, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi +0,000 0,000 +Patokan Patokan +1 0 0 1 0 Pemberian Bimbingan Aktivitas Pemberian Bimbingan Aktivitas +6 4 . 0 Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari - 57 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +2 7 +Kab. Kab. +Situbondo, Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Situbondo, Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup +34,00 34,00 +Situbondo, Sehari-Hari Kewenangan Provinsi Situbondo, Sehari-Hari Kewenangan Provinsi +0,000 0,000 +Patokan Patokan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Akses ke Layanan Pendidikan dan +0 0 Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar +2 9 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke +Situbondo, 287,0 Situbondo, 287,0 +Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +Situbondo, 55,00 Situbondo, 55,00 +Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi +Patokan 0 Patokan 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam +2 3 Panti Panti +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Situbondo, 150,0 Situbondo, 150,0 +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak +Situbondo, 00,00 Situbondo, 00,00 +Terlantar di dalam Panti Terlantar di dalam Panti +Patokan 0 Patokan 0 +UPT PERLINDUNGAN DAN UPT PERLINDUNGAN DAN +3,205 3,205 +PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK +,697, ,697, +SUMENEP SUMENEP +764 764 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,205 3,205 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,697, ,697, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +764 764 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,205 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,205 +SOSIAL ,697, SOSIAL ,697, +764 764 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,153 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,153 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,624, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,624, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +892 892 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +79,44 79,44 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +6,000 6,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Kota 79,44 Kota 79,44 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Sumenep, 6,000 Sumenep, 6,000 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 - 58 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Kota Kota +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Sumenep, Sumenep, +0 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Kota 18,00 Kota 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Sumenep, 0,000 Sumenep, 0,000 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 815,9 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 815,9 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 78,89 Urusan Pemerintahan Daerah 78,89 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 815,9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 815,9 +Kota Kota +Umum Kantor yang Disediakan 78,89 Umum Kantor yang Disediakan 78,89 +Sumenep, Sumenep, +2 2 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 140,2 140,2 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 00,00 00,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Kota 40,20 Kota 40,20 +Dipelihara Dipelihara +Sumenep, 0,000 Sumenep, 0,000 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Kota Kota +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Sumenep, Sumenep, +0 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 2,052 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang 2,052 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL +mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi ,072, mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi ,072, +sosial di dalam panti 872 sosial di dalam panti 872 +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi R e habilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi +6 4 . TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti 2,052 TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti 2,052 - 59 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 ,072, ,072, +2 872 872 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan +0 0 +2 2 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sumenep, Sumenep, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 921,6 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 921,6 +Kota Kota +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 40,00 dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 40,00 +Sumenep, Sumenep, +Provinsi 0 Provinsi 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +2 3 +Kab. Kab. +Sumenep, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Sumenep, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Kota Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kota Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Sumenep, Tahun Kewenangan Provinsi Sumenep, Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +2 4 +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Kota Kota +Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +Sumenep, Sumenep, +0 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +2 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sumenep, Sumenep, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 175,3 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 175,3 +Kota Kota +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 63,00 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 63,00 +Sumenep, Sumenep, +Provinsi 0 Provinsi 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +2 6 +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 109,5 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 109,5 +Kota Kota +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 43,87 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 43,87 +Sumenep, Sumenep, +2 2 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Aktivitas Pemberian Bimbingan Aktivitas +0 0 Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari +2 7 +Kab. Kab. +Sumenep, Sumenep, +Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 100,0 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 100,0 +Kota Kota +Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 00,00 Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 00,00 +Sumenep, Sumenep, +0 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Akses ke Layanan Pendidikan dan +0 0 Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar +2 9 - 60 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Sumenep, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Sumenep, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke +355,5 355,5 +Kota Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kota Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +26,00 26,00 +Sumenep, Kewenangan Provinsi Sumenep, Kewenangan Provinsi +0 0 +Kepanjin Kepanjin +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam +2 3 Panti Panti +Kab. Kab. +Sumenep, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sumenep, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Kota Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Kota Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak +00,00 00,00 +Sumenep, Terlantar di dalam Panti Sumenep, Terlantar di dalam Panti +0 0 +Kepanjin Kepanjin +UPT PERLINDUNGAN DAN UPT PERLINDUNGAN DAN +3,293 3,293 +PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK +,547, ,547, +NGANJUK NGANJUK +060 060 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,293 3,293 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,547, ,547, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +060 060 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,293 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,293 +SOSIAL ,547, SOSIAL ,547, +060 060 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,025 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,025 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,274, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,274, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +693 693 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +47,13 47,13 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +6,000 6,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Nganjuk, 47,13 Nganjuk, 47,13 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Ganung 6,000 Ganung 6,000 +Kidul Kidul +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Nganjuk, Nganjuk, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Ganung Ganung +0 0 +Kidul Kidul +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah - 61 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Nganjuk, 18,00 Nganjuk, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Ganung 0,000 Ganung 0,000 +Kidul Kidul +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 701,4 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 701,4 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 92,85 Urusan Pemerintahan Daerah 92,85 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 701,4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 701,4 +Nganjuk, Nganjuk, +Umum Kantor yang Disediakan 92,85 Umum Kantor yang Disediakan 92,85 +Ganung Ganung +2 2 +Kidul Kidul +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 158,6 158,6 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 45,84 45,84 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 1 1 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Nganjuk, 58,64 Nganjuk, 58,64 +Dipelihara Dipelihara +Ganung 5,841 Ganung 5,841 +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Nganjuk, Nganjuk, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Ganung Ganung +0 0 +Kidul Kidul +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 2,268 2,268 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,272, ,272, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +367 367 +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 2,268 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 2,268 +0 TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,272, TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,272, +2 367 367 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan +0 0 +2 2 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Kab. Kab. +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,234 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,234 +Nganjuk, Nganjuk, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,560, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,560, +Nganjuk, Nganjuk, +Provinsi 000 Provinsi 000 - 62 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Ganung Ganung +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +2 3 +Kab. Kab. +Nganjuk, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Nganjuk, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Nganjuk, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Nganjuk, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Ganung Tahun Kewenangan Provinsi Ganung Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +2 4 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak +Nganjuk, 10,70 Nganjuk, 10,70 +Huni Kewenangan Provinsi Huni Kewenangan Provinsi +Ganung 1,500 Ganung 1,500 +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +2 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Nganjuk, Nganjuk, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan +Nganjuk, 48,70 Nganjuk, 48,70 +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan +Ganung 9,600 Ganung 9,600 +Provinsi Provinsi +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +2 6 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, +Nganjuk, 70,28 Nganjuk, 70,28 +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi +Ganung 4,000 Ganung 4,000 +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Aktivitas Pemberian Bimbingan Aktivitas +0 0 Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari +2 7 +Kab. Kab. +Nganjuk, Nganjuk, +Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 325,9 Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 325,9 +Nganjuk, Nganjuk, +Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 79,26 Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 79,26 +Ganung Ganung +7 7 +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Akses ke Layanan Pendidikan dan +0 0 Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar +2 9 +Kab. Kab. +Nganjuk, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Nganjuk, Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke +308,0 308,0 +Nganjuk, Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Nganjuk, Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +38,00 38,00 +Ganung Kewenangan Provinsi Ganung Kewenangan Provinsi +0 0 +Kidul Kidul +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam +2 3 Panti Panti - 63 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Nganjuk, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Nganjuk, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Nganjuk, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Nganjuk, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak +00,00 00,00 +Ganung Terlantar di dalam Panti Ganung Terlantar di dalam Panti +0 0 +Kidul Kidul +UPT PERLINDUNGAN DAN UPT PERLINDUNGAN DAN +2,932 2,932 +PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN +,368, ,368, +ANAK BATU ANAK BATU +552 552 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,932 2,932 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,368, ,368, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +552 552 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,932 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,932 +SOSIAL ,368, SOSIAL ,368, +552 552 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,280 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,280 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,071, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,071, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +252 252 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +68,89 68,89 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Batu, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +68,89 68,89 +Songgokert Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Songgokert Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +2,000 2,000 +o o +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Batu, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Songgokert Kantor yang Disediakan 00,00 Songgokert Kantor yang Disediakan 00,00 +o 0 o 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Batu, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Songgokert yang Disediakan Songgokert yang Disediakan +0,000 0,000 +o o +1 0 0 1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang +6 1 . +Urusan Pemerintahan Daerah 905,1 Urusan Pemerintahan Daerah 905,1 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah - 64 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 79,25 79,25 +8 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 905,1 Batu, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 905,1 +Songgokert Umum Kantor yang Disediakan 79,25 Songgokert Umum Kantor yang Disediakan 79,25 +o 2 o 2 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 188,0 188,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 00,00 00,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Batu, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +88,00 88,00 +Songgokert Dipelihara Songgokert Dipelihara +0,000 0,000 +o o +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Batu, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Songgokert Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Songgokert Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +o 0 o 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,652 1,652 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,297, ,297, +sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan +300 300 +Sosial Asuhan Anak Sumenep Sosial Asuhan Anak Sumenep +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 1,652 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Jumlah Anak Telantar yang terpenuhi 1,652 +0 TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,297, TerlAntar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,297, +2 300 300 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Makanan Penyediaan Makanan +0 0 +2 2 +Kota Batu, Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Batu, Jumlah Orang yang Mendapatkan +Batu, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 688,8 Batu, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 688,8 +Songgokert dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 08,00 Songgokert dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 08,00 +o Provinsi 0 o Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +2 3 +Kota Batu, Kota Batu, +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Batu, 120,0 Batu, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Songgokert 00,00 Songgokert 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +o 0 o 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +2 4 - 65 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Batu, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Songgokert Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Songgokert Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +o 0 o 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +2 5 +Kota Batu, Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Batu, Jumlah Orang yang Mendapatkan +Batu, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 148,9 Batu, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 148,9 +Songgokert Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 86,30 Songgokert Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 86,30 +o Provinsi 0 o Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +2 6 +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Batu, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Songgokert Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Songgokert Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +o 0 o 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Aktivitas Pemberian Bimbingan Aktivitas +0 0 Hidup Sehari-Hari Hidup Sehari-Hari +2 7 +Kota Batu, Kota Batu, +Batu, Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 142,0 Batu, Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup 142,0 +Songgokert Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 00,00 Songgokert Sehari-Hari Kewenangan Provinsi 00,00 +o 0 o 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Akses ke Layanan Pendidikan dan Akses ke Layanan Pendidikan dan +0 0 Kesehatan Dasar Kesehatan Dasar +2 9 +Kota Batu, Kota Batu, +Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke +Batu, 162,5 Batu, 162,5 +Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +Songgokert 03,00 Songgokert 03,00 +Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi +o 0 o 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam +2 3 Panti Panti +Kota Batu, Kota Batu, +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Batu, 150,0 Batu, 150,0 +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak +Songgokert 00,00 Songgokert 00,00 +Terlantar di dalam Panti Terlantar di dalam Panti +o 0 o 0 +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,150 UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,150 +REMAJA BLITAR ,735, REMAJA BLITAR ,735, +468 468 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,150 2,150 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,735, ,735, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +468 468 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,150 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,150 +SOSIAL ,735, SOSIAL ,735, +468 468 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 942,8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 942,8 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 87,66 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 87,66 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +8 8 - 66 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +51,44 51,44 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +4,000 4,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Sananweta +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +n, 51,44 n, 51,44 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Sananweta 4,000 Sananweta 4,000 +n n +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Sananweta +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +n, n, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Sananweta Sananweta +0 0 +n n +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Sananweta +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +n, 18,00 n, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Sananweta 0,000 Sananweta 0,000 +n n +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 542,9 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 542,9 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 31,46 Urusan Pemerintahan Daerah 31,46 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 8 8 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Sananweta +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 542,9 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 542,9 +n, n, +Umum Kantor yang Disediakan 31,46 Umum Kantor yang Disediakan 31,46 +Sananweta Sananweta +8 8 +n n +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 230,5 230,5 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 12,20 12,20 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 - 67 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Sananweta +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 130,5 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 130,5 +n, n, +Dipelihara 12,20 Dipelihara 12,20 +Sananweta Sananweta +0 0 +n n +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Sananweta +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +n, n, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Sananweta Sananweta +0 0 +n n +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,207 1,207 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,847, ,847, +sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu +800 800 +Wicara Pasuruan Wicara Pasuruan +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang R e habilitasi Sosial bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan +6 4 . Masalah Kesejahteraan Sosial 1,207 Masalah Kesejahteraan Sosial 1,207 +NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +0 (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,847, (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,847, +dalam panti dalam panti +5 NAPZA di dalam Panti 800 NAPZA di dalam Panti 800 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +5 1 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sananweta Sananweta +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 472,1 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 472,1 +n, n, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 30,00 dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 30,00 +Sananweta Sananweta +Provinsi 0 Provinsi 0 +n n +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +5 2 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Sananweta Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +n, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 n, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Sananweta Tahun Kewenangan Provinsi Sananweta Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +n n +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +5 3 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Jumlah Orang yang Terakses Sananweta Jumlah Orang yang Terakses +120,0 120,0 +n, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan n, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +00,00 00,00 +Sananweta Provinsi Sananweta Provinsi +0 0 +n n +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +5 4 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sananweta Sananweta +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 225,7 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 225,7 +n, n, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 17,80 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 17,80 +Sananweta Sananweta +Provinsi 0 Provinsi 0 +n n - 68 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +5 5 +Kota Blitar, Kota Blitar, +Sananweta Sananweta +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +n, n, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Sananweta Sananweta +0 0 +n n +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang +0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang +5 1 Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +NAPZA NAPZA +Kota Blitar, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kota Blitar, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Sananweta Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Sananweta Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +150,0 150,0 +n, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial n, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +00,00 00,00 +Sananweta (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Sananweta (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +0 0 +n NAPZA n NAPZA +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,397 UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,397 +REMAJA JOMBANG ,396, REMAJA JOMBANG ,396, +956 956 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,397 2,397 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,396, ,396, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +956 956 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,397 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,397 +SOSIAL ,396, SOSIAL ,396, +956 956 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,053 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,053 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,354, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,354, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +356 356 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +64,04 64,04 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +4,000 4,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jombang, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +64,04 64,04 +Jombang, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jombang, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +4,000 4,000 +Sengon Sengon +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jombang, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Jombang, Kantor yang Disediakan 00,00 Jombang, Kantor yang Disediakan 00,00 +Sengon 0 Sengon 0 - 69 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jombang, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Jombang, yang Disediakan Jombang, yang Disediakan +0,000 0,000 +Sengon Sengon +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 575,2 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 575,2 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 85,55 Urusan Pemerintahan Daerah 85,55 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 6 6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 575,2 Jombang, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 575,2 +Jombang, Umum Kantor yang Disediakan 85,55 Jombang, Umum Kantor yang Disediakan 85,55 +Sengon 6 Sengon 6 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 296,0 296,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 24,80 24,80 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 196,0 Jombang, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 196,0 +Jombang, Dipelihara 24,80 Jombang, Dipelihara 24,80 +Sengon 0 Sengon 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jombang, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Jombang, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Jombang, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Sengon 0 Sengon 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,344 1,344 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,042, ,042, +sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu +600 600 +Wicara Pasuruan Wicara Pasuruan +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang R e habilitasi Sosial bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan +6 4 . Masalah Kesejahteraan Sosial 1,344 Masalah Kesejahteraan Sosial 1,344 +NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +0 (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,042, (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,042, +dalam panti dalam panti +5 NAPZA di dalam Panti 600 NAPZA di dalam Panti 600 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +5 1 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Jombang, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 489,1 Jombang, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 489,1 - 70 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Jombang, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 70,00 Jombang, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 70,00 +Sengon Provinsi 0 Sengon Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +5 2 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Jombang, 120,0 Jombang, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Jombang, 00,00 Jombang, 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Sengon 0 Sengon 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +5 3 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Terakses Jumlah Orang yang Terakses +Jombang, 120,0 Jombang, 120,0 +Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +Jombang, 00,00 Jombang, 00,00 +Provinsi Provinsi +Sengon 0 Sengon 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +5 4 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Jombang, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 344,8 Jombang, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 344,8 +Jombang, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 72,60 Jombang, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 72,60 +Sengon Provinsi 0 Sengon Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +5 5 +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jombang, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Jombang, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Jombang, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Sengon 0 Sengon 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang +0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang +5 1 Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +NAPZA NAPZA +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Kab. Kab. +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +Jombang, 150,0 Jombang, 150,0 +Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +Jombang, 00,00 Jombang, 00,00 +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +Sengon 0 Sengon 0 +NAPZA NAPZA +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,189 UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,189 +REMAJA BOJONEGORO ,887, REMAJA BOJONEGORO ,887, +808 808 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,189 2,189 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,887, ,887, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +808 808 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,189 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,189 +SOSIAL ,887, SOSIAL ,887, +808 808 +1 0 0 Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +PROGRAM PENUNJANG URUSAN P R O GRAM PENUNJANG URUSAN +6 1 Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 983,9 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 983,9 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran - 71 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +36,50 36,50 +8 8 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +45,14 45,14 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +4,000 4,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +o, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan o, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +45,14 45,14 +Bojonegor Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bojonegor Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +4,000 4,000 +o, Karang o, Karang +pacar pacar +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +o, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 o, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Bojonegor Kantor yang Disediakan 00,00 Bojonegor Kantor yang Disediakan 00,00 +o, Karang 0 o, Karang 0 +pacar pacar +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +o, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya o, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Bojonegor yang Disediakan Bojonegor yang Disediakan +0,000 0,000 +o, Karang o, Karang +pacar pacar +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 657,4 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 657,4 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 71,96 Urusan Pemerintahan Daerah 71,96 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +o, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 657,4 o, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 657,4 +Bojonegor Umum Kantor yang Disediakan 71,96 Bojonegor Umum Kantor yang Disediakan 71,96 +o, Karang 0 o, Karang 0 +pacar pacar - 72 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 163,3 163,3 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 20,54 20,54 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 8 8 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +o, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang o, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +63,32 63,32 +Bojonegor Dipelihara Bojonegor Dipelihara +0,548 0,548 +o, Karang o, Karang +pacar pacar +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +o, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 o, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Bojonegor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Bojonegor Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +o, Karang 0 o, Karang 0 +pacar pacar +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 1,205 1,205 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,951, ,951, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +300 300 +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang R e habilitasi Sosial bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan +6 4 . Masalah Kesejahteraan Sosial 1,205 Masalah Kesejahteraan Sosial 1,205 +NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +0 (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,951, (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,951, +dalam panti dalam panti +5 NAPZA di dalam Panti 300 NAPZA di dalam Panti 300 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +5 1 +Kab. Kab. +Bojonegor Jumlah Orang yang Mendapatkan Bojonegor Jumlah Orang yang Mendapatkan +o, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 472,1 o, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 472,1 +Bojonegor dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 30,00 Bojonegor dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 30,00 +o, Karang Provinsi 0 o, Karang Provinsi 0 +pacar pacar +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +5 2 +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +o, 120,0 o, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Bojonegor 00,00 Bojonegor 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +o, Karang 0 o, Karang 0 +pacar pacar +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +5 3 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Terakses Jumlah Orang yang Terakses +Bojonegor 120,0 Bojonegor 120,0 +Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +o, 00,00 o, 00,00 +Provinsi Provinsi +Bojonegor 0 Bojonegor 0 - 73 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +o, Karang o, Karang +pacar pacar +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +5 4 +Kab. Kab. +Bojonegor Jumlah Orang yang Mendapatkan Bojonegor Jumlah Orang yang Mendapatkan +o, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 223,8 o, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 223,8 +Bojonegor Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 21,30 Bojonegor Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 21,30 +o, Karang Provinsi 0 o, Karang Provinsi 0 +pacar pacar +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +5 5 +Kab. Kab. +Bojonegor Bojonegor +o, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 o, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Bojonegor Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Bojonegor Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +o, Karang 0 o, Karang 0 +pacar pacar +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang +0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang +5 1 Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +NAPZA NAPZA +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Bojonegor Bojonegor +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +o, 150,0 o, 150,0 +Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +Bojonegor 00,00 Bojonegor 00,00 +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +o, Karang 0 o, Karang 0 +NAPZA NAPZA +pacar pacar +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,404 UPT PELAYANAN SOSIAL BINA 2,404 +REMAJA PAMEKASAN ,018, REMAJA PAMEKASAN ,018, +860 860 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,404 2,404 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,018, ,018, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +860 860 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,404 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,404 +SOSIAL ,018, SOSIAL ,018, +860 860 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,342 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,342 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,287, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,287, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +860 860 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +56,89 56,89 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN - 74 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan , Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +56,89 56,89 +Pademawu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pademawu Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +2,000 2,000 +, Lawangan , Lawangan +Daya Daya +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 , Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Pademawu Kantor yang Disediakan 00,00 Pademawu Kantor yang Disediakan 00,00 +, Lawangan 0 , Lawangan 0 +Daya Daya +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya , Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Pademawu yang Disediakan Pademawu yang Disediakan +0,000 0,000 +, Lawangan , Lawangan +Daya Daya +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 907,3 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 907,3 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 19,16 Urusan Pemerintahan Daerah 19,16 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 907,3 , Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 907,3 +Pademawu Umum Kantor yang Disediakan 19,16 Pademawu Umum Kantor yang Disediakan 19,16 +, Lawangan 0 , Lawangan 0 +Daya Daya +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 260,0 260,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 76,70 76,70 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Pamekasan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 160,0 Pamekasan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 160,0 +, Dipelihara 76,70 , Dipelihara 76,70 +Pademawu 0 Pademawu 0 - 75 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +, Lawangan , Lawangan +Daya Daya +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 , Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Pademawu Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Pademawu Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +, Lawangan 0 , Lawangan 0 +Daya Daya +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,061 1,061 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,731, ,731, +sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi sosial di UPT Perlindungan dan Rehabilitasi +000 000 +Sosial Marsudi Putra Surabaya Sosial Marsudi Putra Surabaya +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang R e habilitasi Sosial bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan +6 4 . Masalah Kesejahteraan Sosial 1,061 Masalah Kesejahteraan Sosial 1,061 +NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +0 (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,731, (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,731, +dalam panti dalam panti +5 NAPZA di dalam Panti 000 NAPZA di dalam Panti 000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +5 1 +Kab. Kab. +Pamekasan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pamekasan Jumlah Orang yang Mendapatkan +, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 439,3 , Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 439,3 +Pademawu dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 70,00 Pademawu dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 70,00 +, Lawangan Provinsi 0 , Lawangan Provinsi 0 +Daya Daya +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +5 2 +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +, 120,0 , 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Pademawu 00,00 Pademawu 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +, Lawangan 0 , Lawangan 0 +Daya Daya +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +5 3 +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +Jumlah Orang yang Terakses Jumlah Orang yang Terakses +, 120,0 , 120,0 +Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +Pademawu 00,00 Pademawu 00,00 +Provinsi Provinsi +, Lawangan 0 , Lawangan 0 +Daya Daya +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +5 4 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pamekasan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 112,3 Pamekasan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 112,3 +, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 61,00 , Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 61,00 +Pademawu Provinsi 0 Pademawu Provinsi 0 - 76 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +, Lawangan , Lawangan +Daya Daya +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +5 5 +Kab. Kab. +Pamekasan Pamekasan +, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 , Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Pademawu Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Pademawu Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +, Lawangan 0 , Lawangan 0 +Daya Daya +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang +0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang +5 1 Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +NAPZA NAPZA +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Pamekasan Pamekasan +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +, 150,0 , 150,0 +Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +Pademawu 00,00 Pademawu 00,00 +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +, Lawangan 0 , Lawangan 0 +NAPZA NAPZA +Daya Daya +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,344 UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,344 +WERDHA JEMBER ,975, WERDHA JEMBER ,975, +860 860 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,344 3,344 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,975, ,975, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +860 860 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,344 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,344 +SOSIAL ,975, SOSIAL ,975, +860 860 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,223 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,223 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,567, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,567, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +888 888 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +58,00 58,00 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +8,000 8,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Puger, 58,00 Puger, 58,00 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Kasiyan 8,000 Kasiyan 8,000 +Timur Timur +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +6 1 . 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor - 77 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +6 2 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Puger, Puger, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Kasiyan Kasiyan +0 0 +Timur Timur +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Puger, 18,00 Puger, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Kasiyan 0,000 Kasiyan 0,000 +Timur Timur +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 920,2 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 920,2 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 89,51 Urusan Pemerintahan Daerah 89,51 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 6 6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 920,2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 920,2 +Puger, Puger, +Umum Kantor yang Disediakan 89,51 Umum Kantor yang Disediakan 89,51 +Kasiyan Kasiyan +6 6 +Timur Timur +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 127,2 127,2 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 70,37 70,37 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Puger, 27,27 Puger, 27,27 +Dipelihara Dipelihara +Kasiyan 0,372 Kasiyan 0,372 +Timur Timur +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Puger, Puger, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Kasiyan Kasiyan +0 0 +Timur Timur +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 2,121 2,121 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,407, ,407, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +972 972 - 78 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,121 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,121 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,407, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,407, +3 972 972 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +3 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Jember, Jember, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,370 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,370 +Puger, Puger, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,304, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,304, +Kasiyan Kasiyan +Provinsi 000 Provinsi 000 +Timur Timur +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +3 2 +Kab. Kab. +Jember, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jember, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Puger, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Puger, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Kasiyan Tahun Kewenangan Provinsi Kasiyan Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +Timur Timur +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +3 3 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 113,0 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 113,0 +Puger, Puger, +Huni Kewenangan Provinsi 78,30 Huni Kewenangan Provinsi 78,30 +Kasiyan Kasiyan +0 0 +Timur Timur +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +3 4 +Kab. Kab. +Jember, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Jember, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +111,6 111,6 +Puger, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Puger, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +80,00 80,00 +Kasiyan Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kasiyan Kebutuhan Kewenangan Provinsi +0 0 +Timur Timur +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti Sosial dalam Panti Sosial +3 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Jember, Jember, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 152,8 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 152,8 +Puger, Puger, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 89,50 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 89,50 +Kasiyan Kasiyan +Provinsi 0 Provinsi 0 +Timur Timur +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +3 6 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, +Puger, 84,00 Puger, 84,00 +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi +Kasiyan 0,000 Kasiyan 0,000 +Timur Timur +1 0 0 1 0 +Pemulasaraan Pemulasaraan +6 4 . 0 - 79 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 1 +3 2 +Kab. Kab. +Jember, Jember, +Puger, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 19,45 Puger, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 19,45 +Kasiyan 6,172 Kasiyan 6,172 +Timur Timur +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Jember, Jember, +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 +Puger, Puger, +Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 +Kasiyan Kasiyan +Kewenangan Provinsi 0 Kewenangan Provinsi 0 +Timur Timur +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,777 UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,777 +WERDHA PASURUAN ,247, WERDHA PASURUAN ,247, +080 080 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,777 3,777 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,247, ,247, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +080 080 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,777 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,777 +SOSIAL ,247, SOSIAL ,247, +080 080 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,587 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,587 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,640, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,640, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +080 080 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +46,18 46,18 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +8,000 8,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Pandaan, 46,18 Pandaan, 46,18 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Sumberged 8,000 Sumberged 8,000 +ang ang +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Pandaan, Pandaan, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Sumberged Sumberged +0 0 +ang ang - 80 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Pandaan, 18,00 Pandaan, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Sumberged 0,000 Sumberged 0,000 +ang ang +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,296 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,296 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,974, Urusan Pemerintahan Daerah ,974, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 080 080 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,296 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,296 +Pandaan, Pandaan, +Umum Kantor yang Disediakan ,974, Umum Kantor yang Disediakan ,974, +Sumberged Sumberged +080 080 +ang ang +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 126,4 126,4 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 78,00 78,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Pandaan, 26,47 Pandaan, 26,47 +Dipelihara Dipelihara +Sumberged 8,000 Sumberged 8,000 +ang ang +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Pandaan, Pandaan, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Sumberged Sumberged +0 0 +ang ang +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 2,189 mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 2,189 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL +sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,607, sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,607, +Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 000 Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 000 +Sosal Sidoarjo Sosal Sidoarjo +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,189 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,189 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,607, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,607, +3 000 000 +1 0 0 1 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +6 4 . 0 - 81 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +3 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,643 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,643 +Pandaan, Pandaan, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,112, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,112, +Sumberged Sumberged +Provinsi 000 Provinsi 000 +ang ang +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +3 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Pandaan, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Pandaan, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Sumberged Tahun Kewenangan Provinsi Sumberged Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +ang ang +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +3 3 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak +Pandaan, 16,90 Pandaan, 16,90 +Huni Kewenangan Provinsi Huni Kewenangan Provinsi +Sumberged 9,900 Sumberged 9,900 +ang ang +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +3 4 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Pasuruan, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Pandaan, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 1,296 Pandaan, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 1,296 +Sumberged Kebutuhan Kewenangan Provinsi ,000 Sumberged Kebutuhan Kewenangan Provinsi ,000 +ang ang +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti Sosial dalam Panti Sosial +3 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 112,2 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 112,2 +Pandaan, Pandaan, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 61,60 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 61,60 +Sumberged Sumberged +Provinsi 0 Provinsi 0 +ang ang +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +3 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 112,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 112,0 +Pandaan, Pandaan, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 80,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 80,00 +Sumberged Sumberged +0 0 +ang ang +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Pemulasaraan Pemulasaraan +0 1 +3 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 33,94 Pasuruan, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 33,94 +Pandaan, 7,500 Pandaan, 7,500 - 82 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Sumberged Sumberged +ang ang +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Pasuruan, Pasuruan, +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 +Pandaan, Pandaan, +Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 +Sumberged Sumberged +Kewenangan Provinsi 0 Kewenangan Provinsi 0 +ang ang +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,423 UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,423 +WERDHA BLITAR ,961, WERDHA BLITAR ,961, +720 720 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,423 3,423 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,961, ,961, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +720 720 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,423 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,423 +SOSIAL ,961, SOSIAL ,961, +720 720 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,524 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,524 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,051, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,051, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +278 278 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +69,49 69,49 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Wlingi, 69,49 Wlingi, 69,49 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Beru 2,000 Beru 2,000 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Wlingi, Wlingi, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Beru Beru +0 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 - 83 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Wlingi, 18,00 Wlingi, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Beru 0,000 Beru 0,000 +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,189 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,189 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,461, Urusan Pemerintahan Daerah ,461, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 378 378 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,189 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,189 +Wlingi, Wlingi, +Umum Kantor yang Disediakan ,461, Umum Kantor yang Disediakan ,461, +Beru Beru +378 378 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 147,0 147,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 97,90 97,90 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Wlingi, 47,09 Wlingi, 47,09 +Dipelihara Dipelihara +Beru 7,900 Beru 7,900 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Wlingi, Wlingi, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Beru Beru +0 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,899 1,899 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,910, ,910, +sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras +442 442 +Pasuruan Pasuruan +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 1,899 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 1,899 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,910, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,910, +3 442 442 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +3 1 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,342 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,342 +Wlingi, Wlingi, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,083, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,083, +Beru Beru +Provinsi 000 Provinsi 000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +3 2 +Kab. Blitar, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kab. Blitar, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Wlingi, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Wlingi, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Beru Tahun Kewenangan Provinsi Beru Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 - 84 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +3 3 +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak +Wlingi, 2,940 Wlingi, 2,940 +Huni Kewenangan Provinsi Huni Kewenangan Provinsi +Beru ,800 Beru ,800 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +3 4 +Kab. Blitar, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Kab. Blitar, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Wlingi, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 1,422 Wlingi, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 1,422 +Beru Kebutuhan Kewenangan Provinsi ,000 Beru Kebutuhan Kewenangan Provinsi ,000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti Sosial dalam Panti Sosial +3 5 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 142,3 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 142,3 +Wlingi, Wlingi, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 92,64 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 92,64 +Beru Beru +Provinsi 2 Provinsi 2 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +3 6 +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Wlingi, Wlingi, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Beru Beru +0 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Pemulasaraan Pemulasaraan +0 1 +3 2 +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Wlingi, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 21,07 Wlingi, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 21,07 +Beru 2,000 Beru 2,000 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Kab. Blitar, Kab. Blitar, +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 +Wlingi, Wlingi, +Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 +Beru Beru +Kewenangan Provinsi 0 Kewenangan Provinsi 0 +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,741 UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,741 +WERDHA JOMBANG ,690, WERDHA JOMBANG ,690, +936 936 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,741 3,741 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,690, ,690, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +936 936 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,741 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,741 +SOSIAL ,690, SOSIAL ,690, +936 936 +1 0 0 Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +PROGRAM PENUNJANG URUSAN P R OGRAM PENUNJANG URUSAN +6 1 Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,540 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1,540 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran - 85 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +,441, ,441, +636 636 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +64,82 64,82 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +4,000 4,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Jombang, 64,82 Jombang, 64,82 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Candimuly 4,000 Candimuly 4,000 +o o +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Jombang, Jombang, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Candimuly Candimuly +0 0 +o o +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Jombang, 18,00 Jombang, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Candimuly 0,000 Candimuly 0,000 +o o +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,216 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,216 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,217, Urusan Pemerintahan Daerah ,217, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 636 636 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,216 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,216 +Jombang, Jombang, +Umum Kantor yang Disediakan ,217, Umum Kantor yang Disediakan ,217, +Candimuly Candimuly +636 636 +o o +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 141,4 141,4 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 00,00 00,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +6 1 . 0 Lainnya Lainnya - 86 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +9 6 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Jombang, 41,40 Jombang, 41,40 +Dipelihara Dipelihara +Candimuly 0,000 Candimuly 0,000 +o o +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Jombang, Jombang, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Candimuly Candimuly +0 0 +o o +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 2,201 mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 2,201 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL +sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,249, sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,249, +Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 300 Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 300 +Sosal Sidoarjo Sosal Sidoarjo +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,201 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,201 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,249, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,249, +3 300 300 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +3 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Jombang, Jombang, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,538 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,538 +Jombang, Jombang, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,706, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,706, +Candimuly Candimuly +Provinsi 000 Provinsi 000 +o o +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +3 2 +Kab. Kab. +Jombang, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jombang, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Jombang, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Jombang, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Candimuly Tahun Kewenangan Provinsi Candimuly Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +o o +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +3 3 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak +Jombang, 88,02 Jombang, 88,02 +Huni Kewenangan Provinsi Huni Kewenangan Provinsi +Candimuly 3,600 Candimuly 3,600 +o o +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +3 4 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Jombang, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 57,78 Jombang, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 57,78 +Jombang, Kebutuhan Kewenangan Provinsi 0,000 Jombang, Kebutuhan Kewenangan Provinsi 0,000 - 87 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Candimuly Candimuly +o o +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti Sosial dalam Panti Sosial +3 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Jombang, Jombang, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 142,9 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 142,9 +Jombang, Jombang, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 24,70 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 24,70 +Candimuly Candimuly +Provinsi 0 Provinsi 0 +o o +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +3 6 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, +Jombang, 53,71 Jombang, 53,71 +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi +Candimuly 5,000 Candimuly 5,000 +o o +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Pemulasaraan Pemulasaraan +0 1 +3 2 +Kab. Kab. +Jombang, Jombang, +Jombang, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 50,10 Jombang, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 50,10 +Candimuly 0,000 Candimuly 0,000 +o o +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Jombang, Jombang, +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 +Jombang, Jombang, +Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 +Candimuly Candimuly +Kewenangan Provinsi 0 Kewenangan Provinsi 0 +o o +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,460 UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,460 +WERDHA MAGETAN ,238, WERDHA MAGETAN ,238, +900 900 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,460 3,460 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,238, ,238, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +900 900 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,460 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,460 +SOSIAL ,238, SOSIAL ,238, +900 900 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,349 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,900, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,900, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +891 891 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +68,29 68,29 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas - 88 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Magetan, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Magetan, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +68,29 68,29 +Magetan, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Magetan, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +2,000 2,000 +Selosari Selosari +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Magetan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Magetan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Magetan, Kantor yang Disediakan 00,00 Magetan, Kantor yang Disediakan 00,00 +Selosari 0 Selosari 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Magetan, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Magetan, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Magetan, yang Disediakan Magetan, yang Disediakan +0,000 0,000 +Selosari Selosari +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 992,3 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 992,3 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 13,41 Urusan Pemerintahan Daerah 13,41 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 6 6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Magetan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 992,3 Magetan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 992,3 +Magetan, Umum Kantor yang Disediakan 13,41 Magetan, Umum Kantor yang Disediakan 13,41 +Selosari 6 Selosari 6 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 171,2 171,2 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 95,47 95,47 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 5 5 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Magetan, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Magetan, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +71,29 71,29 +Magetan, Dipelihara Magetan, Dipelihara +5,475 5,475 +Selosari Selosari +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan +Magetan, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100,0 Magetan, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100,0 - 89 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Magetan, 00,00 Magetan, 00,00 +Selosari 0 Selosari 0 +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 2,110 2,110 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,338, ,338, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +009 009 +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,110 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 2,110 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,338, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,338, +3 009 009 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +3 1 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Magetan, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,410 Magetan, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 1,410 +Magetan, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,060, Magetan, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,060, +Selosari Provinsi 000 Selosari Provinsi 000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +3 2 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Magetan, 120,0 Magetan, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Magetan, 00,00 Magetan, 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Selosari 0 Selosari 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +3 3 +Kab. Kab. +Magetan, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 101,8 Magetan, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 101,8 +Magetan, Huni Kewenangan Provinsi 40,80 Magetan, Huni Kewenangan Provinsi 40,80 +Selosari 0 Selosari 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +3 4 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Magetan, Magetan, +Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 62,68 Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai 62,68 +Magetan, Magetan, +Kebutuhan Kewenangan Provinsi 4,009 Kebutuhan Kewenangan Provinsi 4,009 +Selosari Selosari +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti Sosial dalam Panti Sosial +3 5 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Magetan, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 143,3 Magetan, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 143,3 +Magetan, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 80,20 Magetan, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 80,20 +Selosari Provinsi 0 Selosari Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +3 6 +Kab. Kab. +Magetan, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Magetan, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, +81,00 81,00 +Magetan, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi Magetan, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi +0,000 0,000 +Selosari Selosari +1 0 0 1 0 +Pemulasaraan Pemulasaraan +6 4 . 0 - 90 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 1 +3 2 +Kab. Kab. +Magetan, Magetan, +Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 41,37 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 41,37 +Magetan, Magetan, +3,000 3,000 +Selosari Selosari +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kab. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Magetan, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 Magetan, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 +Magetan, Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 Magetan, Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 +Selosari Kewenangan Provinsi 0 Selosari Kewenangan Provinsi 0 +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 2,905 UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 2,905 +WERDHA BANYUWANGI ,117, WERDHA BANYUWANGI ,117, +444 444 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,905 2,905 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,117, ,117, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +444 444 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,905 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,905 +SOSIAL ,117, SOSIAL ,117, +444 444 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,151 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,151 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,518, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,518, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +354 354 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +60,38 60,38 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +4,000 4,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +i, 60,38 i, 60,38 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Glenmore, 4,000 Glenmore, 4,000 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +i, i, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Glenmore, Glenmore, +0 0 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah - 91 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +i, 18,00 i, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Glenmore, 0,000 Glenmore, 0,000 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 824,7 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 824,7 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 01,23 Urusan Pemerintahan Daerah 01,23 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 824,7 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 824,7 +i, i, +Umum Kantor yang Disediakan 01,23 Umum Kantor yang Disediakan 01,23 +Glenmore, Glenmore, +2 2 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 148,4 148,4 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 33,12 33,12 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +i, 48,43 i, 48,43 +Dipelihara Dipelihara +Glenmore, 3,122 Glenmore, 3,122 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +i, i, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Glenmore, Glenmore, +0 0 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,753 1,753 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,599, ,599, +sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras +090 090 +Kronis Tuban Kronis Tuban +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 1,753 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 1,753 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,599, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,599, +3 090 090 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +3 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Banyuwang Banyuwang +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 915,0 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 915,0 +i, i, - 92 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Glenmore, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 00,00 Glenmore, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 00,00 +Tegalharjo Provinsi 0 Tegalharjo Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +3 2 +Kab. Kab. +Banyuwang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Banyuwang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +i, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 i, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Glenmore, Tahun Kewenangan Provinsi Glenmore, Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +3 3 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 116,5 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 116,5 +i, i, +Huni Kewenangan Provinsi 60,00 Huni Kewenangan Provinsi 60,00 +Glenmore, Glenmore, +0 0 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +3 4 +Kab. Kab. +Banyuwang Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Banyuwang Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +105,0 105,0 +i, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai i, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +78,00 78,00 +Glenmore, Kebutuhan Kewenangan Provinsi Glenmore, Kebutuhan Kewenangan Provinsi +0 0 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti Sosial dalam Panti Sosial +3 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Banyuwang Banyuwang +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 197,2 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 197,2 +i, i, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 19,69 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 19,69 +Glenmore, Glenmore, +Provinsi 0 Provinsi 0 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +3 6 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +i, i, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Glenmore, Glenmore, +0 0 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Pemulasaraan Pemulasaraan +0 1 +3 2 +Kab. Kab. +Banyuwang Banyuwang +i, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 29,74 i, Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 29,74 +Glenmore, 1,400 Glenmore, 1,400 +Tegalharjo Tegalharjo +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti - 93 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Banyuwang Banyuwang +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 +i, i, +Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 +Glenmore, Glenmore, +Kewenangan Provinsi 0 Kewenangan Provinsi 0 +Tegalharjo Tegalharjo +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,032 UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA 3,032 +WERDHA BONDOWOSO ,888, WERDHA BONDOWOSO ,888, +204 204 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,032 3,032 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,888, ,888, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +204 204 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,032 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,032 +SOSIAL ,888, SOSIAL ,888, +204 204 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,074 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,074 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,063, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,063, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +104 104 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +55,36 55,36 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +8,000 8,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan o, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +55,36 55,36 +Bondowos Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bondowos Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +8,000 8,000 +o, o, +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 o, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Bondowos Kantor yang Disediakan 00,00 Bondowos Kantor yang Disediakan 00,00 +o, 0 o, 0 +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Bondowos 18,00 Bondowos 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +o, 0,000 o, 0,000 - 94 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Bondowos Bondowos +o, o, +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 760,9 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 760,9 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 52,35 Urusan Pemerintahan Daerah 52,35 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 6 6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 760,9 o, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 760,9 +Bondowos Umum Kantor yang Disediakan 52,35 Bondowos Umum Kantor yang Disediakan 52,35 +o, 6 o, 6 +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 139,7 139,7 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 42,74 42,74 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 8 8 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang o, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +39,74 39,74 +Bondowos Dipelihara Bondowos Dipelihara +2,748 2,748 +o, o, +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 o, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Bondowos Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Bondowos Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +o, 0 o, 0 +Blindungan Blindungan +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 1,958 1,958 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,825, ,825, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +100 100 +1 0 0 1 +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 1,958 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Jumlah Lanjut Usia Telantar yang terpenuhi 1,958 +0 Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,825, Terlantar di dalam Panti kebutuhan dasarnya dalam panti ,825, +3 100 100 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +3 1 +Kab. Kab. +Bondowos Jumlah Orang yang Mendapatkan Bondowos Jumlah Orang yang Mendapatkan +o, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 961,8 o, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai 961,8 +Bondowos dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 48,00 Bondowos dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 48,00 +o, Provinsi 0 o, Provinsi 0 +Blindungan Blindungan - 95 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +3 2 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +o, 120,0 o, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Bondowos 00,00 Bondowos 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +o, 0 o, 0 +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +3 3 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 105,3 o, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 105,3 +Bondowos Huni Kewenangan Provinsi 64,00 Bondowos Huni Kewenangan Provinsi 64,00 +o, 0 o, 0 +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +3 4 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +o, 122,7 o, 122,7 +Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +Bondowos 04,00 Bondowos 04,00 +Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kebutuhan Kewenangan Provinsi +o, 0 o, 0 +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti Sosial dalam Panti Sosial +3 5 +Kab. Kab. +Bondowos Jumlah Orang yang Mendapatkan Bondowos Jumlah Orang yang Mendapatkan +o, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 348,0 o, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 348,0 +Bondowos Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 58,50 Bondowos Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 58,50 +o, Provinsi 0 o, Provinsi 0 +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +3 6 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 o, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Bondowos Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Bondowos Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +o, 0 o, 0 +Blindungan Blindungan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Pemulasaraan Pemulasaraan +0 1 +3 2 +Kab. Kab. +Bondowos Bondowos +o, o, +Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 30,85 Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi 30,85 +Bondowos Bondowos +0,600 0,600 +o, o, +Blindungan Blindungan - 96 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +3 3 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kab. Kab. +Bondowos Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Bondowos Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +o, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 o, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar 150,0 +Bondowos Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 Bondowos Penyandang Disabilitas Terlantar 00,00 +o, Kewenangan Provinsi 0 o, Kewenangan Provinsi 0 +Blindungan Blindungan +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 3,138 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 3,138 +NETRA MALANG ,681, NETRA MALANG ,681, +468 468 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,138 3,138 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,681, ,681, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +468 468 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,138 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,138 +SOSIAL ,681, SOSIAL ,681, +468 468 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,452 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,452 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,446, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,446, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +588 588 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +59,80 59,80 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +8,000 8,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Sukun, 59,80 Sukun, 59,80 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Bandungrej 8,000 Bandungrej 8,000 +osari osari +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Sukun, Sukun, +Kantor yang Disediakan 00,00 Kantor yang Disediakan 00,00 +Bandungrej Bandungrej +0 0 +osari osari +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 - 97 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Sukun, 18,00 Sukun, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Bandungrej 0,000 Bandungrej 0,000 +osari osari +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,085 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,085 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,068, Urusan Pemerintahan Daerah ,068, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 496 496 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,085 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,085 +Sukun, Sukun, +Umum Kantor yang Disediakan ,068, Umum Kantor yang Disediakan ,068, +Bandungrej Bandungrej +496 496 +osari osari +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 189,5 189,5 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 70,09 70,09 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Sukun, 89,57 Sukun, 89,57 +Dipelihara Dipelihara +Bandungrej 0,092 Bandungrej 0,092 +osari osari +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Sukun, Sukun, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Bandungrej Bandungrej +0 0 +osari osari +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 1,686 1,686 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,234, ,234, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +880 880 +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,686 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,686 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,234, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,234, +panti panti +1 880 880 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +1 1 +Kota Kota +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Malang, Malang, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 935,3 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 935,3 +Sukun, Sukun, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 58,00 dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 58,00 +Bandungrej Bandungrej +Provinsi 0 Provinsi 0 +osari osari +1 0 0 1 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +6 4 . 0 - 98 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +1 2 +Kota Kota +Malang, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Malang, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +120,0 120,0 +Sukun, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Sukun, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +00,00 00,00 +Bandungrej Tahun Kewenangan Provinsi Bandungrej Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +osari osari +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +1 3 +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Sukun, Sukun, +Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +Bandungrej Bandungrej +0 0 +osari osari +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +1 4 +Kota Kota +Malang, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Malang, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +144,4 144,4 +Sukun, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Sukun, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +39,00 39,00 +Bandungrej Kebutuhan Kewenangan Provinsi Bandungrej Kebutuhan Kewenangan Provinsi +0 0 +osari osari +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +1 5 +Kota Kota +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Malang, Malang, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan +Sukun, 96,43 Sukun, 96,43 +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan +Bandungrej 7,880 Bandungrej 7,880 +Provinsi Provinsi +osari osari +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +1 6 +Kota Kota +Malang, Malang, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Sukun, Sukun, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Bandungrej Bandungrej +0 0 +osari osari +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas +1 2 TerlAntar TerlAntar +Kota Kota +Malang, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Malang, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Sukun, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Sukun, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +00,00 00,00 +Bandungrej Penyandang Disabilitas TerlAntar Bandungrej Penyandang Disabilitas TerlAntar +0 0 +osari osari +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,561 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,561 +DAKSA PASURUAN ,681, DAKSA PASURUAN ,681, +420 420 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,477 2,477 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,772, ,772, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +970 970 - 99 +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +- TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE ET U ET UTU +PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,477 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,477 +SOSIAL ,772, SOSIAL ,772, +970 970 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 839,7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 839,7 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12,53 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 12,53 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +2 2 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +43,27 43,27 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +43,27 43,27 +Bangil, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bangil, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +2,000 2,000 +Dermo Dermo +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 100,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 00,00 Daerah Perangkat Daerah 00,00 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 Pasuruan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100,0 +Bangil, Kantor yang Disediakan 00,00 Bangil, Kantor yang Disediakan 00,00 +Dermo 0 Dermo 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 83,90 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 83,90 +0 +Daerah 8,450 Daerah 8,450 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Pasuruan, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +83,90 83,90 +Bangil, yang Disediakan Bangil, yang Disediakan +8,450 8,450 +Dermo Dermo +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 512,5 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 512,5 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 32,08 Urusan Pemerintahan Daerah 32,08 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 512,5 Pasuruan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 512,5 +Bangil, Umum Kantor yang Disediakan 32,08 Bangil, Umum Kantor yang Disediakan 32,08 +Dermo 2 Dermo 2 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 100,0 100,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 00,00 00,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +100 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Pasuruan, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Bangil, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Bangil, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Dermo 0 Dermo 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,638 1,638 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,060, ,060, +sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan +438 438 +Sosial Asuhan Anak Situbondo Sosial Asuhan Anak Situbondo +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,638 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,638 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,060, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,060, +panti panti +1 438 438 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +1 1 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 792,2 Pasuruan, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 792,2 +Bangil, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 86,00 Bangil, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 86,00 +Dermo Provinsi 0 Dermo Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +1 2 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Pasuruan, 120,0 Pasuruan, 120,0 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Bangil, 00,00 Bangil, 00,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Dermo 0 Dermo 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +1 3 +Semua Semua +Kota/Kab, Kota/Kab, +Semua Semua +Kecamatan Kecamatan +, Semua Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 , Semua Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Kel/Desa Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Kel/Desa Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +Kab. 0 Kab. 0 +Pasuruan, Pasuruan, +Bangil, Bangil, +Dermo Dermo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +1 4 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Pasuruan, 105,4 Pasuruan, 105,4 +Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +Bangil, 42,33 Bangil, 42,33 +Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kebutuhan Kewenangan Provinsi +Dermo 8 Dermo 8 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +1 5 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +101 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 230,3 Pasuruan, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 230,3 +Bangil, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 32,10 Bangil, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 32,10 +Dermo Provinsi 0 Dermo Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +1 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Pasuruan, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Bangil, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Bangil, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Dermo 0 Dermo 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas +1 2 TerlAntar TerlAntar +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Pasuruan, 150,0 Pasuruan, 150,0 +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +Bangil, 00,00 Bangil, 00,00 +Penyandang Disabilitas TerlAntar Penyandang Disabilitas TerlAntar +Dermo 0 Dermo 0 +X +NON URUSAN 83,90 NON URUSAN 83,90 +8,450 8,450 +X X +URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG +X 83,90 83,90 +XX XX +8,450 8,450 +X X 0 Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +PROGRAM PENUNJANG URUSAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN +X 1 Indeks Profesionalitas ASN 83,90 Indeks Profesionalitas ASN 83,90 +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI +Persentase realisasi anggaran 8,450 Persentase realisasi anggaran 8,450 +X X 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik P e m eliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +X 1 . +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 83,90 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 83,90 +0 +Daerah Daerah 8,450 Daerah Daerah 8,450 +9 +X X 0 1 0 +X 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Pasuruan, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +83,90 83,90 +Bangil, Dipelihara Bangil, Dipelihara +8,450 8,450 +Dermo Dermo +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,734 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,734 +RUNGU WICARA PASURUAN ,501, RUNGU WICARA PASURUAN ,501, +590 590 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,734 2,734 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,501, ,501, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +590 590 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,734 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,734 +SOSIAL ,501, SOSIAL ,501, +590 590 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,403 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,403 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,109, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,109, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +836 836 +1 0 0 1 +Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +6 1 . 60,04 60,04 +Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +8,000 8,000 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +102 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Pohjentrek, 60,04 Pohjentrek, 60,04 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Warungdo 8,000 Warungdo 8,000 +wo wo +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 252,3 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 252,3 +0 Daerah Perangkat Daerah 45,07 Daerah Perangkat Daerah 45,07 +6 6 6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 252,3 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 252,3 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Kantor yang Disediakan 45,07 Kantor yang Disediakan 45,07 +Warungdo Warungdo +6 6 +wo wo +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Pohjentrek, 18,00 Pohjentrek, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Warungdo 0,000 Warungdo 0,000 +wo wo +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 840,3 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 840,3 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 89,76 Urusan Pemerintahan Daerah 89,76 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 840,3 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 840,3 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Umum Kantor yang Disediakan 89,76 Umum Kantor yang Disediakan 89,76 +Warungdo Warungdo +0 0 +wo wo +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 232,3 232,3 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 27,00 27,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Pasuruan, Dipelihara 132,3 Pasuruan, Dipelihara 132,3 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +103 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Pohjentrek, 27,00 Pohjentrek, 27,00 +Warungdo 0 Warungdo 0 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Warungdo Warungdo +0 0 +wo wo +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 1,331 mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 1,331 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL +sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,391, sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,391, +Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 754 Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 754 +Sosal Sidoarjo Sosal Sidoarjo +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,331 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,331 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,391, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,391, +panti panti +1 754 754 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +1 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 570,8 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 570,8 +Pohjentrek, Pohjentrek, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 88,00 dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 88,00 +Warungdo Warungdo +Provinsi 0 Provinsi 0 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +1 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +123,0 123,0 +Pohjentrek, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Pohjentrek, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +44,40 44,40 +Warungdo Tahun Kewenangan Provinsi Warungdo Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +1 3 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +Warungdo Warungdo +0 0 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +1 4 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Pasuruan, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +210,0 210,0 +Pohjentrek, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Pohjentrek, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +39,95 39,95 +Warungdo Kebutuhan Kewenangan Provinsi Warungdo Kebutuhan Kewenangan Provinsi +4 4 +wo wo +1 0 0 1 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +6 4 . 0 dalam Panti dalam Panti - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +104 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +1 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan +Pohjentrek, 57,41 Pohjentrek, 57,41 +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan +Warungdo 9,400 Warungdo 9,400 +Provinsi Provinsi +wo wo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +1 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 100,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 100,0 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Warungdo Warungdo +0 0 +wo wo +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas +1 2 TerlAntar TerlAntar +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Pohjentrek, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Pohjentrek, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +00,00 00,00 +Warungdo Penyandang Disabilitas TerlAntar Warungdo Penyandang Disabilitas TerlAntar +0 0 +wo wo +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,909 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,909 +GRAHITA TUBAN ,376, GRAHITA TUBAN ,376, +760 760 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,909 2,909 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,376, ,376, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +760 760 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,909 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,909 +SOSIAL ,376, SOSIAL ,376, +760 760 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,182 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,182 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,257, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,257, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +440 440 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +44,22 44,22 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +0,000 0,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Tuban, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +44,22 44,22 +Tuban, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tuban, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +0,000 0,000 +Latsari Latsari +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum +93,40 93,40 +0 Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah +1,800 1,800 +6 +1 0 0 1 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +6 1 . 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +105 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +6 2 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Tuban, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan +93,40 93,40 +Tuban, Kantor yang Disediakan Tuban, Kantor yang Disediakan +1,800 1,800 +Latsari Latsari +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 64,99 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 64,99 +0 +Daerah 3,600 Daerah 3,600 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Tuban, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +64,99 64,99 +Tuban, yang Disediakan Tuban, yang Disediakan +3,600 3,600 +Latsari Latsari +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 858,2 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 858,2 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 71,04 Urusan Pemerintahan Daerah 71,04 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 858,2 Tuban, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 858,2 +Tuban, Umum Kantor yang Disediakan 71,04 Tuban, Umum Kantor yang Disediakan 71,04 +Latsari 0 Latsari 0 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 121,3 121,3 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 71,00 71,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tuban, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +21,37 21,37 +Tuban, Dipelihara Tuban, Dipelihara +1,000 1,000 +Latsari Latsari +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Tuban, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Tuban, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Tuban, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Latsari 0 Latsari 0 +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 1,727 1,727 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,119, ,119, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +320 320 +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,727 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 1,727 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,119, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,119, +panti panti +1 320 320 +1 0 0 1 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +6 4 . 0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +106 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +1 1 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Tuban, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 688,3 Tuban, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 688,3 +Tuban, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 12,00 Tuban, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 12,00 +Latsari Provinsi 0 Latsari Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +1 2 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Tuban, 204,5 Tuban, 204,5 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Tuban, 80,00 Tuban, 80,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Latsari 0 Latsari 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +1 3 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Tuban, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Tuban, Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Tuban, Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +Latsari 0 Latsari 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +1 4 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Tuban, 250,0 Tuban, 250,0 +Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +Tuban, 00,00 Tuban, 00,00 +Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kebutuhan Kewenangan Provinsi +Latsari 0 Latsari 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +1 5 +Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan Kab. Jumlah Orang yang Mendapatkan +Tuban, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 194,2 Tuban, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 194,2 +Tuban, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 27,32 Tuban, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 27,32 +Latsari Provinsi 0 Latsari Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +1 6 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Tuban, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Tuban, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Tuban, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Latsari 0 Latsari 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas +1 2 TerlAntar TerlAntar +Kab. Kab. +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Tuban, 150,0 Tuban, 150,0 +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +Tuban, 00,00 Tuban, 00,00 +Penyandang Disabilitas TerlAntar Penyandang Disabilitas TerlAntar +Latsari 0 Latsari 0 +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 5,839 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 5,839 +LARAS PASURUAN ,883, LARAS PASURUAN ,883, +208 208 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +107 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +5,839 5,839 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,883, ,883, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +208 208 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5,839 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5,839 +SOSIAL ,883, SOSIAL ,883, +208 208 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,834 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,834 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,584, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,584, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +908 908 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +59,55 59,55 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +6,000 6,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Grati, 59,55 Grati, 59,55 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Kedawung 6,000 Kedawung 6,000 +wetan wetan +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 360,3 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 360,3 +0 Daerah Perangkat Daerah 51,70 Daerah Perangkat Daerah 51,70 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 360,3 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 360,3 +Grati, Grati, +Kantor yang Disediakan 51,70 Kantor yang Disediakan 51,70 +Kedawung Kedawung +0 0 +wetan wetan +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Grati, 18,00 Grati, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Kedawung 0,000 Kedawung 0,000 +wetan wetan +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,269 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,269 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,207, Urusan Pemerintahan Daerah ,207, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 308 308 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +108 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,269 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,269 +Grati, Grati, +Umum Kantor yang Disediakan ,207, Umum Kantor yang Disediakan ,207, +Kedawung Kedawung +308 308 +wetan wetan +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 127,4 127,4 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 69,90 69,90 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Grati, 27,46 Grati, 27,46 +Dipelihara Dipelihara +Kedawung 9,900 Kedawung 9,900 +wetan wetan +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Grati, Grati, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Kedawung Kedawung +0 0 +wetan wetan +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +4,005 4,005 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,298, ,298, +sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan sosial di UPT Perlindungan dan Pelayanan +300 300 +Sosial Petirahan Anak Batu Sosial Petirahan Anak Batu +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 4,005 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 4,005 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,298, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,298, +panti panti +1 300 300 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +1 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 2,451 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 2,451 +Grati, Grati, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,459, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,459, +Kedawung Kedawung +Provinsi 000 Provinsi 000 +wetan wetan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +1 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +371,6 371,6 +Grati, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Grati, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +51,80 51,80 +Kedawung Tahun Kewenangan Provinsi Kedawung Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +wetan wetan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +1 3 +Kab. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Kab. Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak +Pasuruan, Huni Kewenangan Provinsi 120,0 Pasuruan, Huni Kewenangan Provinsi 120,0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +109 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Grati, 00,00 Grati, 00,00 +Kedawung 0 Kedawung 0 +wetan wetan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +1 4 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Pasuruan, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +227,4 227,4 +Grati, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Grati, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +69,90 69,90 +Kedawung Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kedawung Kebutuhan Kewenangan Provinsi +0 0 +wetan wetan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +1 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 564,7 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 564,7 +Grati, Grati, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 17,60 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 17,60 +Kedawung Kedawung +Provinsi 0 Provinsi 0 +wetan wetan +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +1 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Grati, Grati, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Kedawung Kedawung +0 0 +wetan wetan +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas +1 2 TerlAntar TerlAntar +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Grati, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Grati, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +00,00 00,00 +Kedawung Penyandang Disabilitas TerlAntar Kedawung Penyandang Disabilitas TerlAntar +0 0 +wetan wetan +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 5,106 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 5,106 +LARAS KEDIRI ,294, LARAS KEDIRI ,294, +888 888 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +5,106 5,106 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,294, ,294, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +888 888 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5,106 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 5,106 +SOSIAL ,294, SOSIAL ,294, +888 888 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,685 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,685 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,392, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,392, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +588 588 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +49,48 49,48 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +8,000 8,000 +2 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +110 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kediri, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kab. Kediri, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +49,48 49,48 +Kras, Butuh Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kras, Butuh Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +8,000 8,000 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 249,9 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 249,9 +0 Daerah Perangkat Daerah 65,20 Daerah Perangkat Daerah 65,20 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kediri, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 249,9 Kab. Kediri, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 249,9 +Kras, Butuh Kantor yang Disediakan 65,20 Kras, Butuh Kantor yang Disediakan 65,20 +0 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kediri, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Kediri, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Kras, Butuh yang Disediakan Kras, Butuh yang Disediakan +0,000 0,000 +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,178 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,178 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,189, Urusan Pemerintahan Daerah ,189, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 388 388 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kediri, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,178 Kab. Kediri, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,178 +Kras, Butuh Umum Kantor yang Disediakan ,189, Kras, Butuh Umum Kantor yang Disediakan ,189, +388 388 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 189,7 189,7 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 50,00 50,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kediri, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Kab. Kediri, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +89,75 89,75 +Kras, Butuh Dipelihara Kras, Butuh Dipelihara +0,000 0,000 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kediri, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Kab. Kediri, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan +Kras, Butuh Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100,0 Kras, Butuh Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 100,0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +111 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +00,00 00,00 +0 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 3,420 mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 3,420 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL +sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,902, sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,902, +Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 300 Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 300 +Sosal Sidoarjo Sosal Sidoarjo +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 3,420 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 3,420 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,902, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,902, +panti panti +1 300 300 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +1 1 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Kab. Kediri, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,990 Kab. Kediri, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,990 +Kras, Butuh dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,410, Kras, Butuh dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,410, +Provinsi 000 Provinsi 000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +1 2 +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Kab. Kediri, 399,8 Kab. Kediri, 399,8 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Kras, Butuh 53,00 Kras, Butuh 53,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +1 3 +Kab. Kediri, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Kab. Kediri, Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Kras, Butuh Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Kras, Butuh Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +0 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +1 4 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +Kab. Kediri, 249,4 Kab. Kediri, 249,4 +Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +Kras, Butuh 88,00 Kras, Butuh 88,00 +Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kebutuhan Kewenangan Provinsi +0 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +1 5 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Kab. Kediri, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 385,8 Kab. Kediri, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 385,8 +Kras, Butuh Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 23,30 Kras, Butuh Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 23,30 +Provinsi 0 Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +1 6 +Kab. Kediri, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 125,3 Kab. Kediri, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 125,3 +Kras, Butuh Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 28,00 Kras, Butuh Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 28,00 +0 0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +112 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas +1 2 TerlAntar TerlAntar +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Kab. Kediri, 150,0 Kab. Kediri, 150,0 +Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +Kras, Butuh 00,00 Kras, Butuh 00,00 +Penyandang Disabilitas TerlAntar Penyandang Disabilitas TerlAntar +0 0 +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA 3,394 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA 3,394 +KRONIS TUBAN ,204, KRONIS TUBAN ,204, +700 700 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,394 3,394 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,204, ,204, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +700 700 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,394 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,394 +SOSIAL ,204, SOSIAL ,204, +700 700 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,220 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,220 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,858, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,858, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +879 879 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +66,25 66,25 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Singgahan, 66,25 Singgahan, 66,25 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Kedungjam 2,000 Kedungjam 2,000 +be be +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 135,8 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 135,8 +0 Daerah Perangkat Daerah 11,80 Daerah Perangkat Daerah 11,80 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 135,8 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 135,8 +Singgahan, Singgahan, +Kantor yang Disediakan 11,80 Kantor yang Disediakan 11,80 +Kedungjam Kedungjam +0 0 +be be +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +113 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Singgahan, 18,00 Singgahan, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Kedungjam 0,000 Kedungjam 0,000 +be be +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 760,4 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 760,4 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 27,16 Urusan Pemerintahan Daerah 27,16 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 760,4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 760,4 +Singgahan, Singgahan, +Umum Kantor yang Disediakan 27,16 Umum Kantor yang Disediakan 27,16 +Kedungjam Kedungjam +0 0 +be be +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 240,3 240,3 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 67,91 67,91 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 9 9 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 140,3 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 140,3 +Singgahan, Singgahan, +Dipelihara 67,91 Dipelihara 67,91 +Kedungjam Kedungjam +9 9 +be be +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Singgahan, Singgahan, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Kedungjam Kedungjam +0 0 +be be +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 2,173 2,173 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,345, ,345, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +821 821 +1 0 0 1 +Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar Jumlah Penyandang Disabilitas Telantar +6 4 . Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 2,173 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang 2,173 +yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam +0 Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,345, Disabilitas TerlAntar di dalam Panti ,345, +panti panti +1 821 821 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +1 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Tuban, Tuban, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,111 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,111 +Singgahan, Singgahan, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,321, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,321, +Kedungjam Kedungjam +Provinsi 000 Provinsi 000 +be be +1 0 0 1 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +6 4 . 0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +114 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +1 2 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Tuban, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +283,8 283,8 +Singgahan, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Singgahan, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +62,00 62,00 +Kedungjam Tahun Kewenangan Provinsi Kedungjam Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +be be +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama yang Mudah Penyediaan Asrama yang Mudah +0 0 Diakses Diakses +1 3 +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak 120,0 +Singgahan, Singgahan, +Huni Kewenangan Provinsi 00,00 Huni Kewenangan Provinsi 00,00 +Kedungjam Kedungjam +0 0 +be be +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Alat Bantu Penyediaan Alat Bantu +0 0 +1 4 +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Tuban, Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat +140,3 140,3 +Singgahan, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Singgahan, Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai +67,91 67,91 +Kedungjam Kebutuhan Kewenangan Provinsi Kedungjam Kebutuhan Kewenangan Provinsi +9 9 +be be +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +1 5 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Tuban, Tuban, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 247,7 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 247,7 +Singgahan, Singgahan, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 94,90 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 94,90 +Kedungjam Kedungjam +Provinsi 2 Provinsi 2 +be be +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spiritual dan Sosial Spiritual dan Sosial +1 6 +Kab. Kab. +Tuban, Tuban, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Singgahan, Singgahan, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Kedungjam Kedungjam +0 0 +be be +1 0 0 1 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi +6 4 . 0 Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas +1 2 TerlAntar TerlAntar +Kab. Kab. +Tuban, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Tuban, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Singgahan, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Singgahan, Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar +00,00 00,00 +Kedungjam Penyandang Disabilitas TerlAntar Kedungjam Penyandang Disabilitas TerlAntar +0 0 +be be +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,745 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,745 +KARYA PASURUAN ,602, KARYA PASURUAN ,602, +780 780 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,745 2,745 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,602, ,602, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +780 780 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +115 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,745 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,745 +SOSIAL ,602, SOSIAL ,602, +780 780 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 949,8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 949,8 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 29,08 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 29,08 +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +0 0 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +64,04 64,04 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +4,000 4,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Pohjentrek, 64,04 Pohjentrek, 64,04 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Warungdo 4,000 Warungdo 4,000 +wo wo +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 129,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 129,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 82,37 Daerah Perangkat Daerah 82,37 +6 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 129,0 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 129,0 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Kantor yang Disediakan 82,37 Kantor yang Disediakan 82,37 +Warungdo Warungdo +2 2 +wo wo +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Pohjentrek, 18,00 Pohjentrek, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Warungdo 0,000 Warungdo 0,000 +wo wo +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 588,6 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 588,6 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 12,70 Urusan Pemerintahan Daerah 12,70 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 8 8 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 588,6 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 588,6 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Umum Kantor yang Disediakan 12,70 Umum Kantor yang Disediakan 12,70 +Warungdo Warungdo +8 8 +wo wo - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +116 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 150,0 150,0 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 90,00 90,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Pohjentrek, 50,09 Pohjentrek, 50,09 +Dipelihara Dipelihara +Warungdo 0,000 Warungdo 0,000 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Warungdo Warungdo +0 0 +wo wo +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 1,795 1,795 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,773, ,773, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +700 700 +1 0 0 1 +Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar +6 4 . Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 1,795 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 1,795 +Gelandangan dan Pengemis di dalam Gelandangan dan Pengemis di dalam +0 terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti ,773, terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti ,773, +Panti Panti +4 700 700 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +4 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,004 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 1,004 +Pohjentrek, Pohjentrek, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,304, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,304, +Warungdo Warungdo +Provinsi 000 Provinsi 000 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +4 2 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Pasuruan, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +214,5 214,5 +Pohjentrek, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Pohjentrek, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +66,80 66,80 +Warungdo Tahun Kewenangan Provinsi Warungdo Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +4 3 +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Orang yang Terakses Pasuruan, Jumlah Orang yang Terakses +120,0 120,0 +Pohjentrek, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Pohjentrek, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +00,00 00,00 +Warungdo Provinsi Warungdo Provinsi +0 0 +wo wo +1 0 0 1 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +6 4 . 0 dalam Panti dalam Panti - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +117 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +4 4 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Pasuruan, Pasuruan, +pemenuhan kebutuhan Perbekalan 186,9 pemenuhan kebutuhan Perbekalan 186,9 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 02,90 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 02,90 +Warungdo Warungdo +Provinsi 0 Provinsi 0 +wo wo +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +4 5 +Kab. Kab. +Pasuruan, Pasuruan, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Pohjentrek, Pohjentrek, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Warungdo Warungdo +0 0 +wo wo +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +4 1 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kab. Kab. +Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pasuruan, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +150,0 150,0 +Pohjentrek, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pohjentrek, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +00,00 00,00 +Warungdo Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Warungdo Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti +0 0 +wo wo +UPT PERLINDUNGAN DAN UPT PERLINDUNGAN DAN +3,065 3,065 +REHABILITASI SOSIAL MARSUDI REHABILITASI SOSIAL MARSUDI +,732, ,732, +PUTRA SURABAYA PUTRA SURABAYA +200 200 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,065 3,065 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,732, ,732, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +200 200 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,065 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,065 +SOSIAL ,732, SOSIAL ,732, +200 200 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,694 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,694 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,211, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,211, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +740 740 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +68,29 68,29 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Surabaya, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +68,29 68,29 +Tandes, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tandes, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +2,000 2,000 +Balongsari Balongsari +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 176,7 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 176,7 +0 Daerah Perangkat Daerah 22,75 Daerah Perangkat Daerah 22,75 +6 2 2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +6 1 . 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +118 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +6 2 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 176,7 Surabaya, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 176,7 +Tandes, Kantor yang Disediakan 22,75 Tandes, Kantor yang Disediakan 22,75 +Balongsari 2 Balongsari 2 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Surabaya, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Tandes, yang Disediakan Tandes, yang Disediakan +0,000 0,000 +Balongsari Balongsari +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,241 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 1,241 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,264, Urusan Pemerintahan Daerah ,264, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 604 604 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,241 Surabaya, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1,241 +Tandes, Umum Kantor yang Disediakan ,264, Tandes, Umum Kantor yang Disediakan ,264, +Balongsari 604 Balongsari 604 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 189,9 189,9 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 32,38 32,38 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 4 4 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Surabaya, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +89,93 89,93 +Tandes, Dipelihara Tandes, Dipelihara +2,384 2,384 +Balongsari Balongsari +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Surabaya, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Tandes, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Tandes, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Balongsari 0 Balongsari 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 1,371 mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi 1,371 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL PROGRAM REHABILITASI SOSIAL +sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,520, sosial di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ,520, +Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 460 Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan 460 +Sosal Sidoarjo Sosal Sidoarjo +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang R e habilitasi Sosial bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan +6 4 . Masalah Kesejahteraan Sosial 1,371 Masalah Kesejahteraan Sosial 1,371 +NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +0 (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,520, (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,520, +dalam panti dalam panti +5 NAPZA di dalam Panti 460 NAPZA di dalam Panti 460 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +119 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +5 1 +Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan +Surabaya, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 561,7 Surabaya, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 561,7 +Tandes, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 35,00 Tandes, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 35,00 +Balongsari Provinsi 0 Balongsari Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +5 2 +Kota Kota +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Surabaya, 196,3 Surabaya, 196,3 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Tandes, 16,00 Tandes, 16,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Balongsari 0 Balongsari 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +5 3 +Kota Kota +Jumlah Orang yang Terakses Jumlah Orang yang Terakses +Surabaya, 120,0 Surabaya, 120,0 +Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +Tandes, 00,00 Tandes, 00,00 +Provinsi Provinsi +Balongsari 0 Balongsari 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +5 4 +Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan +Surabaya, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 223,4 Surabaya, Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 223,4 +Tandes, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 69,46 Tandes, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 69,46 +Balongsari Provinsi 0 Balongsari Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +5 5 +Kota Kota +Surabaya, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Surabaya, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Tandes, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Tandes, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Balongsari 0 Balongsari 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang +0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang +5 1 Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +NAPZA NAPZA +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Kota Kota +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +Surabaya, 150,0 Surabaya, 150,0 +Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +Tandes, 00,00 Tandes, 00,00 +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +Balongsari 0 Balongsari 0 +NAPZA NAPZA +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,849 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,849 +KARYA MADIUN ,209, KARYA MADIUN ,209, +956 956 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,849 2,849 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,209, ,209, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +956 956 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +120 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,849 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,849 +SOSIAL ,209, SOSIAL ,209, +956 956 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,259 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,259 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,212, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,212, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +956 956 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +49,80 49,80 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +0,000 0,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kota Kota +Madiun, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Madiun, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +49,80 49,80 +Taman, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Taman, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +0,000 0,000 +Demangan Demangan +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum +99,53 99,53 +0 Daerah Perangkat Daerah Daerah Perangkat Daerah +0,580 0,580 +6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kota Kota +Madiun, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Madiun, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan +99,53 99,53 +Taman, Kantor yang Disediakan Taman, Kantor yang Disediakan +0,580 0,580 +Demangan Demangan +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kota Kota +Madiun, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Madiun, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Taman, yang Disediakan Taman, yang Disediakan +0,000 0,000 +Demangan Demangan +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 925,4 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 925,4 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 82,37 Urusan Pemerintahan Daerah 82,37 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 6 6 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kota Kota +Madiun, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 925,4 Madiun, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 925,4 +Taman, Umum Kantor yang Disediakan 82,37 Taman, Umum Kantor yang Disediakan 82,37 +Demangan 6 Demangan 6 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 166,4 166,4 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 00,00 00,00 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 0 0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +121 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kota Kota +Madiun, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Madiun, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +66,40 66,40 +Taman, Dipelihara Taman, Dipelihara +0,000 0,000 +Demangan Demangan +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Kota +Madiun, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Madiun, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Taman, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Taman, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Demangan 0 Demangan 0 +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +1,589 1,589 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,997, ,997, +sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras sosial di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras +000 000 +Pasuruan Pasuruan +1 0 0 1 +Rehabilitasi Sosial Dasar Rehabilitasi Sosial Dasar +6 4 . Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 1,589 Jumlah Gelandangan dan Pengemis yang 1,589 +Gelandangan dan Pengemis di dalam Gelandangan dan Pengemis di dalam +0 terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti ,997, terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam panti ,997, +Panti Panti +4 000 000 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +4 1 +Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan +Madiun, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 964,9 Madiun, Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 964,9 +Taman, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 59,00 Taman, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 59,00 +Demangan Provinsi 0 Demangan Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +4 2 +Kota Kota +Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +Madiun, 111,8 Madiun, 111,8 +Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +Taman, 60,00 Taman, 60,00 +Tahun Kewenangan Provinsi Tahun Kewenangan Provinsi +Demangan 0 Demangan 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +4 3 +Kota Kota +Jumlah Orang yang Terakses Jumlah Orang yang Terakses +Madiun, 120,0 Madiun, 120,0 +Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +Taman, 00,00 Taman, 00,00 +Provinsi Provinsi +Demangan 0 Demangan 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +4 4 +Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan Kota Jumlah Orang yang Mendapatkan +Madiun, pemenuhan kebutuhan Perbekalan 123,1 Madiun, pemenuhan kebutuhan Perbekalan 123,1 +Taman, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 78,00 Taman, Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 78,00 +Demangan Provinsi 0 Demangan Provinsi 0 +1 0 0 1 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +6 4 . 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +122 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +4 5 +Kota Kota +Madiun, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Madiun, Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Taman, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Taman, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Demangan 0 Demangan 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +0 1 Sosial Dasar Gelandangan dan Sosial Dasar Gelandangan dan +4 1 Pengemis Terlantar di dalam Panti Pengemis Terlantar di dalam Panti +Kota Kota +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Madiun, 150,0 Madiun, 150,0 +Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +Taman, 00,00 Taman, 00,00 +Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti +Demangan 0 Demangan 0 +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,506 UPT REHABILITASI SOSIAL BINA 2,506 +KARYA WANITA KEDIRI ,688, KARYA WANITA KEDIRI ,688, +665 665 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +2,506 2,506 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,688, ,688, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +665 665 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,506 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 2,506 +SOSIAL ,688, SOSIAL ,688, +665 665 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,099 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,099 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,300, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,300, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +715 715 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +54,54 54,54 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +0,000 0,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kota Kediri, Kota Kediri, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Mojoroto, 54,54 Mojoroto, 54,54 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Tamanan 0,000 Tamanan 0,000 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 313,6 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 313,6 +0 Daerah Perangkat Daerah 14,90 Daerah Perangkat Daerah 14,90 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kota Kediri, Kota Kediri, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 313,6 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 313,6 +Mojoroto, Mojoroto, +Kantor yang Disediakan 14,90 Kantor yang Disediakan 14,90 +Tamanan Tamanan +0 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +6 1 . 0 Lainnya Lainnya - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +123 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +7 6 +Kota Kediri, Kota Kediri, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Mojoroto, 18,00 Mojoroto, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Tamanan 0,000 Tamanan 0,000 +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 565,4 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 565,4 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 20,29 Urusan Pemerintahan Daerah 20,29 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kota Kediri, Kota Kediri, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 565,4 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 565,4 +Mojoroto, Mojoroto, +Umum Kantor yang Disediakan 20,29 Umum Kantor yang Disediakan 20,29 +Tamanan Tamanan +0 0 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 147,7 147,7 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 25,52 25,52 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 5 5 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kota Kediri, Kota Kediri, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Mojoroto, 47,72 Mojoroto, 47,72 +Dipelihara Dipelihara +Tamanan 5,525 Tamanan 5,525 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Kediri, Kota Kediri, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Mojoroto, Mojoroto, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Tamanan Tamanan +0 0 +1 0 0 +Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 1,407 1,407 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +,387, ,387, +mendapatkan pelayanan di dalam LKS mendapatkan pelayanan di dalam LKS +950 950 +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang R e habilitasi Sosial bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan +6 4 . Masalah Kesejahteraan Sosial 1,407 Masalah Kesejahteraan Sosial 1,407 +NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +0 (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,387, (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,387, +dalam panti dalam panti +5 NAPZA di dalam Panti 950 NAPZA di dalam Panti 950 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +5 1 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Kota Kediri, Kota Kediri, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 486,2 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 486,2 +Mojoroto, Mojoroto, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 16,00 dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan 16,00 +Tamanan Tamanan +Provinsi 0 Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +5 2 +Kota Kediri, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kota Kediri, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +245,6 245,6 +Mojoroto, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Mojoroto, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +60,00 60,00 +Tamanan Tahun Kewenangan Provinsi Tamanan Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +124 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +5 3 +Kota Kediri, Jumlah Orang yang Terakses Kota Kediri, Jumlah Orang yang Terakses +120,0 120,0 +Mojoroto, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Mojoroto, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +00,00 00,00 +Tamanan Provinsi Tamanan Provinsi +0 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +5 4 +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Kota Kediri, Kota Kediri, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 285,5 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 285,5 +Mojoroto, Mojoroto, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 11,95 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 11,95 +Tamanan Tamanan +Provinsi 0 Provinsi 0 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +5 5 +Kota Kediri, Kota Kediri, +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Mojoroto, Mojoroto, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Tamanan Tamanan +0 0 +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang +0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang +5 1 Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +NAPZA NAPZA +Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Kota Kediri, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Kota Kediri, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +150,0 150,0 +Mojoroto, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Mojoroto, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +00,00 00,00 +Tamanan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Tamanan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +0 0 +NAPZA NAPZA +BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS 7,598 BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS 7,598 +SIDOARJO ,347, SIDOARJO ,347, +948 948 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +7,598 7,598 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,347, ,347, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +948 948 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7,598 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 7,598 +SOSIAL ,347, SOSIAL ,347, +948 948 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2,576 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 2,576 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,629, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,629, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +484 484 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +78,37 78,37 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +2,000 2,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +125 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +Sidoarjo, 78,37 Sidoarjo, 78,37 +Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +Sidokumpu 2,000 Sidokumpu 2,000 +l l +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 289,9 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 289,9 +0 Daerah Perangkat Daerah 74,60 Daerah Perangkat Daerah 74,60 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 289,9 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 289,9 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Kantor yang Disediakan 74,60 Kantor yang Disediakan 74,60 +Sidokumpu Sidokumpu +0 0 +l l +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +Sidoarjo, 18,00 Sidoarjo, 18,00 +yang Disediakan yang Disediakan +Sidokumpu 0,000 Sidokumpu 0,000 +l l +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 2,016 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 2,016 +0 Urusan Pemerintahan Daerah ,658, Urusan Pemerintahan Daerah ,658, +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 713 713 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 2,016 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 2,016 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Umum Kantor yang Disediakan ,658, Umum Kantor yang Disediakan ,658, +Sidokumpu Sidokumpu +713 713 +l l +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 173,6 173,6 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 24,17 24,17 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 1 1 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +Sidoarjo, 73,62 Sidoarjo, 73,62 +Dipelihara Dipelihara +Sidokumpu 4,171 Sidokumpu 4,171 +l l +1 0 0 1 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +6 1 . 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +126 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +0 0 +9 9 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Sidoarjo, +Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Sidokumpu Sidokumpu +0 0 +l l +1 0 0 Persentase Pemerlu Pelayanan Persentase Pemerlu Pelayanan +6 4 Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang +5,021 5,021 +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi PROGRAM REHABILITASI SOSIAL mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi +,718, ,718, +sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna sosial di UPT Pelayanan Sosial Tresna +464 464 +Werdha Jember Werdha Jember +1 0 0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang R e habilitasi Sosial bagi Penyandang +Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan Jumlah PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan +6 4 . Masalah Kesejahteraan Sosial 5,021 Masalah Kesejahteraan Sosial 5,021 +NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya +0 (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,718, (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan ,718, +dalam panti dalam panti +5 NAPZA di dalam Panti 464 NAPZA di dalam Panti 464 +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Permakanan Penyediaan Permakanan +0 0 +5 1 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sidoarjo, Sidoarjo, +Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 3,333 Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai 3,333 +Sidoarjo, Sidoarjo, +dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,540, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan ,540, +Sidokumpu Sidokumpu +Provinsi 000 Provinsi 000 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 +Penyediaan Sandang Penyediaan Sandang +0 0 +5 2 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Sidoarjo, Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan +908,8 908,8 +Sidoarjo, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Sidoarjo, Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 +13,40 13,40 +Sidokumpu Tahun Kewenangan Provinsi Sidokumpu Tahun Kewenangan Provinsi +0 0 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Asrama/Wisma yang Penyediaan Asrama/Wisma yang +0 0 Mudah Diakses Mudah Diakses +5 3 +Kab. Kab. +Sidoarjo, Jumlah Orang yang Terakses Sidoarjo, Jumlah Orang yang Terakses +120,0 120,0 +Sidoarjo, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Sidoarjo, Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan +00,00 00,00 +Sidokumpu Provinsi Sidokumpu Provinsi +0 0 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Penyediaan Perbekalan Kesehatan di +0 0 dalam Panti dalam Panti +5 4 +Kab. Kab. +Jumlah Orang yang Mendapatkan Jumlah Orang yang Mendapatkan +Sidoarjo, Sidoarjo, +Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 389,3 Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan 389,3 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 65,06 Kesehatan di dalam Panti Kewenangan 65,06 +Sidokumpu Sidokumpu +Provinsi 4 Provinsi 4 +l l +1 0 0 1 0 +6 4 . 0 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, +0 0 Spritual dan Sosial Spritual dan Sosial +5 5 +Kab. Kab. +Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 120,0 +Sidoarjo, Sidoarjo, +Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi 00,00 +Sidoarjo, Sidoarjo, +0 0 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +127 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Sidokumpu Sidokumpu +l l +1 0 0 1 0 Koordinasi, Sinkronisasi dan Koordinasi, Sinkronisasi dan +6 4 . 0 Pembinaan Pelaksanaan Bidang Pembinaan Pelaksanaan Bidang +0 1 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang +5 1 Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +NAPZA NAPZA +Kab. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kab. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan +Sidoarjo, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Sidoarjo, Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar +150,0 150,0 +Sidoarjo, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sidoarjo, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +00,00 00,00 +Sidokumpu (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan Sidokumpu (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan +0 0 +l NAPZA l NAPZA +UPT PENINGKATAN TENAGA 3,031 UPT PENINGKATAN TENAGA 3,031 +KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG ,500, KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG ,500, +424 424 +1 +URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB +3,031 3,031 +YANG BERKAITAN DENGAN YANG BERKAITAN DENGAN +,500, ,500, +PELAYANAN DASAR PELAYANAN DASAR +424 424 +1 0 +6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,031 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG 3,031 +SOSIAL ,500, SOSIAL ,500, +424 424 +1 0 0 +Persentase indikator program yang tercapai Persentase indikator program yang tercapai +6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,251 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1,251 +Indeks Profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN +PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,908, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ,908, +Persentase realisasi anggaran Persentase realisasi anggaran +819 819 +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat +51,52 51,52 +0 Daerah Daerah yang terlaksana Daerah Daerah yang terlaksana +8,000 8,000 +2 +1 0 0 1 0 Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi +6 1 . 0 Pelaksanaan Tugas Pelaksanaan Tugas +0 0 +2 2 ASN ASN +Kota Kota +Malang, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Malang, Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan +51,52 51,52 +Klojen, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Klojen, Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN +8,000 8,000 +Klojen Klojen +1 0 0 1 +6 1 . Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 193,0 Administrasi Umum Perangkat Terlaksananya Administrasi Umum 193,0 +0 Daerah Perangkat Daerah 04,20 Daerah Perangkat Daerah 04,20 +6 0 0 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Peralatan dan +0 0 Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor +6 2 +Kota Kota +Malang, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Malang, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan +75,34 75,34 +Klojen, Kantor yang Disediakan Klojen, Kantor yang Disediakan +4,200 4,200 +Klojen Klojen +1 0 0 1 0 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi +6 1 . 0 dan dan +0 0 +6 9 Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD +Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kota Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat +Malang, Koordinasi dan Konsultasi SKPD 117,6 Malang, Koordinasi dan Konsultasi SKPD 117,6 - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +128 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Klojen, 60,00 Klojen, 60,00 +Klojen 0 Klojen 0 +1 0 0 1 Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah +Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Terlaksananya Pengadaan Barang Milik +6 1 . Penunjang Penunjang +Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 18,00 +0 +Daerah 0,000 Daerah 0,000 +7 Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +7 6 +Kota Kota +Malang, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Malang, Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya +18,00 18,00 +Klojen, yang Disediakan Klojen, yang Disediakan +0,000 0,000 +Klojen Klojen +1 0 0 1 +Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan +6 1 . Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 816,3 Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang 816,3 +0 Urusan Pemerintahan Daerah 79,37 Urusan Pemerintahan Daerah 79,37 +Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah +8 2 2 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum +0 0 Kantor Kantor +8 4 +Kota Kota +Malang, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 816,3 Malang, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 816,3 +Klojen, Umum Kantor yang Disediakan 79,37 Klojen, Umum Kantor yang Disediakan 79,37 +Klojen 2 Klojen 2 +1 0 0 1 +Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik +6 1 . 172,9 172,9 +Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan +0 97,24 97,24 +Daerah Daerah Daerah Daerah +9 7 7 +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Mesin +0 0 Lainnya Lainnya +9 6 +Kota Kota +Malang, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Malang, Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang +72,99 72,99 +Klojen, Dipelihara Klojen, Dipelihara +7,247 7,247 +Klojen Klojen +1 0 0 1 0 +6 1 . 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung +0 0 Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor dan Bangunan Lainnya +9 9 +Kota Kota +Malang, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 Malang, Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 100,0 +Klojen, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 Klojen, Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 00,00 +Klojen 0 Klojen 0 +1 0 0 +Persentase kegiatan penanaman nilai-nilai Persentase kegiatan penanaman nilai-nilai +6 2 1,779 1,779 +PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL kepahlawanan, keperintisan dan PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL kepahlawanan, keperintisan dan +,591, ,591, +kesetiakawnan sosial kesetiakawnan sosial +605 605 +1 0 0 1 +6 2 . Pemberdayaan Potensi Sumber Jumlah PSKS yang mendapatkan 1,779 Pemberdayaan Potensi Sumber Jumlah PSKS yang mendapatkan 1,779 +0 Kesejahteraan Sosial Provinsi pemberdayaan ,591, Kesejahteraan Sosial Provinsi pemberdayaan ,591, +2 605 605 +1 0 0 1 0 Peningkatan Kemampuan Potensi Peningkatan Kemampuan Potensi +6 2 . 0 Sumber Kesejahteraan Sosial Sumber Kesejahteraan Sosial +0 0 Kelembagaan Masyarakat Kelembagaan Masyarakat +2 4 Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi - +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +CAT +129 TA TA ATA +RG PAG RG KEB +N +KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI - INDIKATOR KINERJA ET U PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ET UTU PEN +CA IND CA HAN +TIN +PAI IKA PAI DAN +G +AN TIF AN A +Kota Kota +Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang +Malang, 1,779 Malang, 1,779 +Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Meningkat Kapasitasnya Kewenangan +Klojen, ,591, Klojen, ,591, +Provinsi Provinsi +Klojen 605 Klojen 605 +. - +130 +- +2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT +Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yangdiusulkan +para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan +pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat +Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi +maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari +penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota tahun +2025. +Tabel 2.5 Usulan Kab Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang Rkpd Tahun 2025 +Yang Diakomodir Dan Tidak Di Akomodir +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +Rehabilitas Koordinasi, +i Sosial Sinkronisas +Dasar i dan +Lanjut Usia Pembinaan +#REG +Terlantar Pelaksanaa +Operasional +Pengajuan Jl. Gayung di dalam n +dan +Hibah Komda Kebonsari No. 56 B, PROGRAM Panti Rehabilitasi +Kota Pelaksanaan +1 Lansia Prov. Gayungan - REHABILITASI Sosial +Surabaya program kerja +Jatim Tahun Surabaya, Provinsi SOSIAL Dasar +lembaga/organ +2025 Jawa Timur Gelandang +isasi di bidang +an dan +sosial +Pengemis +Terlantar +di dalam +Panti +#REG +Operasional Kebutuhan +dan Anggaran +Pelaksanaan Operasional Jl. Bandilan No. 16, +2 Kab. Sidoarjo - +program kerja dan Provinsi Jawa Timur +lembaga/organ Pelaksanaan +isasi di bidang Program Kerja +sosial +#REG +Operasional KEBUTUHAN +dan OPERASIONAL +Jl. BANDILAN No.8 +Pelaksanaan DAN +3 Kab. Sidoarjo WARU, SIDOARJO, - +program kerja PELAKSANAA +Provinsi Jawa Timur +lembaga/organ N PROGRAM +isasi di bidang KERJA +sosial +LKSA DARUL +HUDA +membutuhka +#REG +n sarana +Operasional +transportasi +dan Jln. Soekarno Hatta +untuk +Pelaksanaan No. 29 Wonodadi +4 Kab. Blitar mobilitas clien - +program kerja Blitar, Provinsi Jawa +dalam +lembaga/organ Timur +meningkatkan +isasi di bidang +kompetensi +sosial +life skill dan +vocational +skill +Kurangnya +Peningkata Peningkata +kemampuan +n n +dan +Kemampua Kemampua +penguasaan +n Potensi n Potensi +konsep dasar +Sumber Sumber +penanggulang +Kabupaten PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana an bencana +5 Kab. Jombang Jombang, Provinsi PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya dan +Jawa Timur AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +pengurangan +an an +risiko bencana +Masyaraka Masyaraka +pada karang +t t +taruna di +Kewenang Kewenang +kabupaten +an Provinsi an Provinsi +jombang +#REG Dalam Jl. Raya Dungus +6 Kab. Madiun - +Operasional pemenuhan No.309 Rt.017 - +131 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +dan kebutuhan Rw.002, Provinsi +Pelaksanaan permakanan Jawa Timur +program kerja yang sesuai +lembaga/organ dengan +isasi di bidang standar gizi +sosial pada anak +disabilitas. Hal +tersebut +memerlukan +pembiayaan +yang cukup +besar +sementara +kemampuan +kami sebagai +pengelola +sangat +terbatas, +maka dengan +kerendahan +hati dan +penuh +harapan +kepada +Kepala Dinas +Sosial Provinsi +Jawa Timur +berkenan +memberikan +dukungan dan +bantuan +permakanan +tersebut. +#REG hibah +organisasi Rehabilitas +PERMAKANA +masyarakat / Jln. Warung Asem i Sosial +N ANAK +LSM (Bidang 23.RT.11.RW.04 Dasar +DALM PANTI Penyediaa +Ketahanan Desa Panggungsari PROGRAM Penyandan +Kab. ASUHAN n +7 Ekonomi, Kec. Durenan Kab. REHABILITASI g +Trenggalek DISABILITAS Permakana +Sosial, Budaya, Trenggalek .Provinsi SOSIAL Disabilitas +HARAPAN n +Agama, dan Jawa Timur, Provinsi Terlantar +MULYA +Organisasi Jawa Timur di dalam +TRENGGALEK +Kemasyarakata Panti +n) +#REG +Permakanan +Operasional Jln. Warung Asem +Anak Dalam +dan 23 RT.11.RW.04 +Panti Asuhan +Kab. Pelaksanaan Desa Panggungsari +8 Disabilitas - +Trenggalek program kerja Kec. Durenan Kab. +Harapan +lembaga/organ Trenggalek, Provinsi +MUlya +isasi di bidang Jawa Timur +Trenggalek +sosial +Kabupaten +Pacitan +merupakan +Kabupaten +rawan Perlindung +bencana yang an Sosial Penyediaa +#BP +memerlukan Dinas Sosial Jl. Gatot PROGRAM Korban n Tempat +Pembentukan +9 Kab. Pacitan kesiapsiagaan Subroto No 79 , PENANGANA Bencana Penampun +dan Pembinaan +dari Provinsi Jawa Timur N BENCANA Alam dan gan +KSB +masyarakat di Sosial Pengungsi +172 Desa / Provinsi +Kelurahan +secara +menyeluruh +dan kontinyu. +Peningkata Peningkata +n n +Kemampua Kemampua +n Potensi n Potensi +kurangnya +Sumber Sumber +pengetahuan +Dinas Sosial Jl. Gatot PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana karang taruna +10 Kab. Pacitan Subroto No 79 , PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya tentang +Provinsi Jawa Timur AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +tanggap +an an +bencana. +Masyaraka Masyaraka +t t +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +#REG +Operasional Membutuhka +dan n bantuan +Jalan Bandilan +Pelaksanaan untuk +11 Kab. Sidoarjo Nomor 3, Provinsi - +program kerja pelaksanaan +Jawa Timur +lembaga/organ kegiatan +isasi di bidang operasional +sosial - +132 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +#BP Permakanan +Pembinaan Lembaga +Dusun Karang Anyar +Kab. Penguatan Kesejahteraan +12 I RT 030/RW 009, - +Lumajang Lembaga Sosial Anak +Provinsi Jawa Timur +Kemasyarakata (LKSA) Nurul +n Iman +Dusun Juwiri RT 001 +#HB pelaksanaan +RW 003 Desa Tuwiri +Pelaksanaan kegiatan rutin +Wetan, Kec. +13 Kab. Tuban Program Kerja dalam satu - +Merakurak, Kab. +Lembaga tahun +Tuban, Provinsi +Keagamaan anggaran +Jawa Timur +Peningkata Peningkata +n n +Kemampua Kemampua +Masih n Potensi n Potensi +kurangnya Sumber Sumber +pencegahan PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Kab. #BP Kancana Desa Rejoagung, +14 dan PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Tulungagung Berdaya Provinsi Jawa Timur +kesiapsiagaan AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +terhadap an an +bencana Masyaraka Masyaraka +t t +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +Perlunya +Perlindung +peningkatan +an Sosial Penyediaa +#BP kecakapan +Rejoagung (DInas PROGRAM Korban n Tempat +Kab. Pembentukan dan +15 Sosial), Provinsi PENANGANA Bencana Penampun +Tulungagung dan Pembinaan pencegahan +Jawa Timur N BENCANA Alam dan gan +KSB dan +Sosial Pengungsi +kesiapsiagaan +Provinsi +bencana +Peningkata Peningkata +Permohonan +n n +pelaksanaan +Kemampua Kemampua +Bimtek +n Potensi n Potensi +Kebencanaan +Desa Pencol dan Sumber Sumber +di Karang +Desa Ngelang, PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana Taruna Desa +16 Kab. Magetan Kartoharjo, PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya Ngelang dan +Magetan, Provinsi AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +Karang Taruna +Jawa Timur an an +Desa Pencol +Masyaraka Masyaraka +Kec +t t +Kartoharjo, +Kewenang Kewenang +Magetan +an Provinsi an Provinsi +Peningkata Peningkata +n n +kurangnya +Kemampua Kemampua +kemampuan +n Potensi n Potensi +dan +Sumber Sumber +ketrampilan +Dinas Sosial Kab. PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana yg di +17 Kab. Ngawi Ngawi, Provinsi PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya butuhkan +Jawa Timur AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +dalam +an an +mengatasi +Masyaraka Masyaraka +situasi +t t +bencana +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +Kabupaten +ngawi +termasuk Perlindung +Kabupaten an Sosial Penyediaa +#BP +yang rawan PROGRAM Korban n Tempat +Pembentukan Dinsos Kab. Ngawi, +18 Kab. Ngawi bencana PENANGANA Bencana Penampun +dan Pembinaan Provinsi Jawa Timur +cukup tinggi N BENCANA Alam dan gan +KSB +saat ini hanya Sosial Pengungsi +ada 1 Provinsi +kampung +siaga bencana +SOSIALISASI Peningkata Peningkata +PENGUMPUL n n +AN UANG Kemampua Kemampua +DAN BARANG n Potensi n Potensi +DAN UNDIAN Sumber Sumber +GRATIS Pemerintah kab. PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana +19 Kab. Kediri BERHADIAH kediri (Dinsos), PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya +(PUB dan Provinsi Jawa Timur AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +UGB) (100 an an +ORANG) Masyaraka Masyaraka +(perkiraan t t +biaya Kewenang Kewenang +55.000.000) an Provinsi an Provinsi +PENINGKATA Peningkata Peningkata +N KAPASITAS Pemerintah Kab. PROGRAM n n +#BP Kancana +20 Kab. Kediri KARANG Kediri (Dinsos), PEMBERDAY Kemampua Kemampua +Berdaya +TARUNA Provinsi Jawa Timur AAN SOSIAL n Potensi n Potensi +MELALUI Sumber Sumber - +133 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +PELATIHAN Kesejahter Kesejahter +MEMBATIK aan Sosial aan Sosial +BAGI KARANG Kelembaga Kelembaga +TARUNA DS. an an +SURAT KEC. Masyaraka Masyaraka +MOJO (15 t t +ORANG) (di Kewenang Kewenang +DS. SURAT an Provinsi an Provinsi +KEC. MOJO) +(perkiraan +biaya +50.000.000) +#REG hibah +Permohonan +badan lembaga +Bantuan +dibentuk +Permakanan +peraturan +Yayasan +perundangan +Pancaran Jalan Wilis 14 A +(Bidang +Kab. Kasih Dusun Kebonan +21 Ketahanan - +Lumajang Lumajang LKS Desa Pasirian, +Ekonomi, +Pondok Waras Provinsi Jawa Timur +Sosial, Budaya, +Healing +Agama, dan +Center. Tahun +Organisasi +Anggaran +Kemasyarakata +2025 +n) +Belum adanya +upaya mitigasi +bencana +berbasis +masyarakat +dan adanya +potensi +kelurahan Jl. Balaikota, +#BP rawan Kandangsapi, Kec. +Kota Pembentukan bencana di Panggungrejo, Kota +22 - +Pasuruan dan Pembinaan Kota Pasuruan Pasuruan, Jawa +KSB (Blandongan, Timur, Provinsi Jawa +Kepel, Timur +Kebonsari, +Pekuncen, +Petamanan, +Purutrejo, +Karangketug, +dan +Sekargadung) +Masih belum +Jl. Balaikota, +optimalnya +Kandangsapi, Kec. +peran karang +Kota #BP Kancana Panggungrejo, Kota +23 taruna dalam - +Pasuruan Berdaya Pasuruan, Jawa +memahami +Timur, Provinsi Jawa +ancaman/miti +Timur +gasi bencana +#REG hibah +badan lembaga +dibentuk +Gedung LKSA +peraturan +Sudah Tidak +perundangan +Layak untuk +(Bidang +Dipakai Dusun Gandar, +24 Kab. Sampang Ketahanan - +Asrama Anak Provinsi Jawa Timur +Ekonomi, +Yatim dan +Sosial, Budaya, +Proses Belajar +Agama, dan +Santri +Organisasi +Kemasyarakata +n) +Kurangnya +penanganan +#BP +dukungan Jl. Raya Dringu No +Kota Pembentukan +25 psikososial 13, Provinsi Jawa - +Probolinggo dan Pembinaan +korban Timur +KSB +bencana alam +dan sosial +Peningkata Peningkata +n n +Kemampua Kemampua +n Potensi n Potensi +Kurang +Sumber Sumber +kompetensi +Jl. Raya Dringu PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Kota #BP Kancana karangtaruna +26 Nomor 13, Provinsi PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Probolinggo Berdaya dalam +Jawa Timur AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +penanganan +an an +kebencanaan +Masyaraka Masyaraka +t t +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +KURSI RODA Pemerintah Kab. +#BP +27 Kab. Kediri STANDAR (15 Kediri (Dinsos), - +Pembentukan +PCS) Provinsi Jawa Timur - +134 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +dan Pembinaan (perkiraan +KSB biaya +22.500.000) +KURSI RODA +CEREBAL +#BP +PALSY (15 Pemerintah Kab. +Pembentukan +28 Kab. Kediri PCS) Kediri (Dinsos), - +dan Pembinaan +(perkiraan Provinsi Jawa Timur +KSB +biaya +117.000.000) +PEMBENTUKA +N KAMPUNG +#BP SIAGA +Pemerintah Kab. +Pembentukan BENCANA (2 +29 Kab. Kediri Kediri (Dinsos), - +dan Pembinaan LOKASI) +Provinsi Jawa Timur +KSB (perkiraan +biaya +100.000.000) +PROGRAM +PKH PLUS +#BP +1.500 PM Pemerintah Kab. +Pembentukan +30 Kab. Kediri (perkiraan Kediri (Dinsos), - +dan Pembinaan +biaya Provinsi Jawa Timur +KSB +3.000.000.000 +) +PEMBERDAYA +AN +KEWIRAUSAH +AAN SOSIAL +KELUARGA +DAN WANITA +Pemerintah Kab. +#BP Kancana RAWAN +31 Kab. Kediri Kediri (Dinsos), - +Berdaya SOSIAL +Provinsi Jawa Timur +EKONOMI +(WRSE)(60 +ORANG) +(perkiraan +biaya +180.000.000) +Peningkata Peningkata +n n +tidak +Kemampua Kemampua +tersedianya +n Potensi n Potensi +anggaran lokasi kegiatan di 3 +Sumber Sumber +#BP Kabupaten kecamatan +PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Kab. Pembentukan untuk (Candipuro, +32 PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Lumajang dan Pembinaan Pembentukan Yosowilangun, +AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +KSB dan Rowokangkung), +an an +Pembinaan Provinsi Jawa Timur +Masyaraka Masyaraka +anggota KSB +t t +selama 2 hari +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +Perlindung +DIbutuhkanny an Sosial Penyediaa +#BP +a Jl. Gondo Suli No.35, PROGRAM Korban n Tempat +Kab. Pembentukan +33 pembentukan Sultanagung, PENANGANA Bencana Penampun +Ponorogo dan Pembinaan +kampung Provinsi Jawa Timur N BENCANA Alam dan gan +KSB +siaga bencana Sosial Pengungsi +Provinsi +tidak +tersedianya +anggaran +Kabupaten +lokasi di 3 +untuk +#BP kecamatan +melakukan +Kab. Pembentukan (Tempursari, +34 Penyediaan - +Lumajang dan Pembinaan Pronojiwo, +paket +KSB Pasirian), Provinsi +sembako +Jawa Timur +untuk ex / +terdampak +korban +bencana +tidak +tersedianya +anggaran +Kabupaten +Jalan Pisang Gajih +untuk +#BP No 1 Kelurahan +melakukan +Kab. Pembentukan kepuharjo, +35 Penyediaan - +Lumajang dan Pembinaan Kecamatan +paket +KSB Lumajang, Provinsi +sembako +Jawa Timur +untuk +masyarakat +rentan konflik +sosial +Fasilitasi Jl. Gondo Suli No.35, PROGRAM Peningkata Peningkata +Kab. #BP Kancana +36 Bimtek Sultanagung, PEMBERDAY n n +Ponorogo Berdaya +Kebencanaan Provinsi Jawa Timur AAN SOSIAL Kemampua Kemampua - +135 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +bagi Karang n Potensi n Potensi +Taruna Sumber Sumber +Kesejahter Kesejahter +aan Sosial aan Sosial +Kelembaga Kelembaga +an an +Masyaraka Masyaraka +t t +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +Peningkata Peningkata +n n +Pengajuan +Kemampua Kemampua +Bantuan +n Potensi n Potensi +Fasilitasi Dinas Sosial, +Sumber Sumber +Bimtek Pemberdayaan +PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana Kebencanaan Perempuan dan +37 Kota Madiun PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya bagi Karang Perlindungan Anak +AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +Taruna di Kota Madiun, +an an +Kota Madiun; Provinsi Jawa Timur +Masyaraka Masyaraka +Anggaran Rp. +t t +151.759.000 +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +Pengajuan +Bantuan +Fasilitasi +Kepersertaan +dan +Perlindung +Pembinaan Dinas Sosial, +an Sosial Penyediaa +#BP KSB Serta Pemberdayaan +PROGRAM Korban n Tempat +Pembentukan Pembentukan Perempuan dan +38 Kota Madiun PENANGANA Bencana Penampun +dan Pembinaan Kampung Perlindungan Anak +N BENCANA Alam dan gan +KSB SIaga Kota Madiun, +Sosial Pengungsi +Bencana; Provinsi Jawa Timur +Provinsi +Lokasi Kec. +Taman Kota +Madiun; +Anggaran Rp. +150.000.000 +Adanya lomba +pilar - pilar +sosial tingkat +Provinsi yang +mengharuska +n Kabupaten +untuk +Jl. Rajawali 07 +mengirim +Sampang '- +#BP Kancana pilar- pilar +39 Kab. Sampang 7.197184, - +Berdaya sosial +113.244092, +sehingga +Provinsi Jawa Timur +perlu +diadakan +seleksi tingkat +Kabupaten +untuk dikirim +ke tingkat +Provinsi +Fasilitasi +Seluruh Desa & +Bimtek +Kab. #BP Kancana Kecamatan di Kab. +40 Kebencanaan - +Bojonegoro Berdaya Bojonegoro, +bagi Karang +Provinsi Jawa Timur +Taruna +Kejadian +banjir akibat +meluapnya +kali lamong +merupakan +bencana rutin +yang terjadi di +beberapa +wilayah di +Kabupaten +Perlindung +Gresik setiap +an Sosial Penyediaa +#BP tahunnya. +Desa Munggugianti PROGRAM Korban n Tempat +Pembentukan Wilayah yang +41 Kab. Gresik Kecamatan Benjeng, PENANGANA Bencana Penampun +dan Pembinaan terdampak +Provinsi Jawa Timur N BENCANA Alam dan gan +KSB banjir +Sosial Pengungsi +merupakan +Provinsi +kawasan peri +urban yang +belum +berkembang, +namun +dampak dari +banjir di +daerah ini +menimbulkan +kerugian - +136 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +sosial +ekonomi bagi +masyarakat +yang terkena +bencana +Peningkata Peningkata +n n +Kemampua Kemampua +Sebagai n Potensi n Potensi +antisipasi Sumber Sumber +pencegahan PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana Kecamatan Dukun, +42 Kab. Gresik bencana PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya Provinsi Jawa Timur +banjir di AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +wilayah an an +setempat Masyaraka Masyaraka +t t +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +para Pemuda +belum pernah +Kab. #BP Kancana Desa Tajungan, +43 mendapatkan - +Bangkalan Berdaya Provinsi Jawa Timur +bimtek +kebencanaan +tidak +tersedianya +anggaran Lokasi di 3 +#BP Kabupaten Kecamatan +Kab. Pembentukan untuk (Tempursari, +44 - +Lumajang dan Pembinaan melakukan Pronojiwo, +KSB Pembinaan Pasirian), Provinsi +anggota KSB Jawa Timur +yang sudah +terbentuk +#REG hibah LKSA DARUL +badan lembaga HUDA +dibentuk membutuhka +peraturan n sarana +perundangan transportasi +Jl. Soekarno Hatta +(Bidang untuk +No. 29 Wonodadi +45 Kab. Blitar Ketahanan mobilitas clien - +Blitar, Provinsi Jawa +Ekonomi, dalam +Timur +Sosial, Budaya, meningkatkan +Agama, dan kompetensi +Organisasi life skill dan +Kemasyarakata vocational +n) skill +Kabupaten +Sampang +merupakan +daerah rawan +bencana baik +bencana alam +dan bencana +sosial. Dalam +upaya +penanganan +bencana +tersebut +diperlukan +tenaga +relawan yang +terlatih dan +mumpuni. +Jl. Rajawali 07 +#BP Sehubungan +Sampang '- +Pembentukan dengan hal +46 Kab. Sampang 7.197184, - +dan Pembinaan tersebut perlu +113.244092, +KSB dilaksanakan +Provinsi Jawa Timur +kegiatan +pelatihan +dalam rangka +peningkatan +kapasitas bagi +relawan +kebencanaan +yang ada di +dinas sosial +kabupaten +sampang +(KSB, TAGANA +dan Pelopor +Perdamaian). +maupun +bencana +sosial. +#BP Salah satu Kelurahan +Pembentukan penyebab Dalpenang dan +47 Kab. Sampang - +dan Pembinaan terjadinya Kelurahan +KSB banjir di Rongtengah '- - +137 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +Kabupaten 7.194288, +Sampang 113.249373 Sungai +disebabkan Kamoning sampai - +oleh 7.185593, +kurangnya 113.262057 dan - +kesadaran 7.194412, +masyarakat 113.249177 Sungai +dalam Kamoning Sampai- +menjaga 7.201928, +kebersihan 113.250532 +lingkungan Kelurahan +(membuang Rongtengah, +sampah ke Provinsi Jawa Timur +sungai) yang +menyebabkan +aliran air dari +hulu Sungai +Kamoning +tidak berjalan +lancar oleh +karena itu +diperlukan +kegiatan +bersih-bersih +sungai dalam +upaya +normalisasi +Sungai +Kamoning +Kabupaten +Sampang +merupakan +daerah rawan +bencana baik +bencana +alam. Dalam +upaya +Kelurahan +penanganan +Dalpenang ('- Peningkata Peningkata +bencana +7.199140, n n +tersebut +113.249982), Kemampua Kemampua +diperlukan +Kelurahan n Potensi n Potensi +peran serta +Rongtengah ( - Sumber Sumber +#BP masyarakat +7.1901902,113.252 PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Pembentukan yang tanggap +48 Kab. Sampang 0424), Kelurahan PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +dan Pembinaan bencana. +Gunung Sekar (- AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +KSB Untuk +7.194357, an an +mencapai hal +113.241911) dan Masyaraka Masyaraka +tersebut +Kelurahan Karang t t +diperlukan +Dalem ( -7.195200, Kewenang Kewenang +adanya +113.233671), an Provinsi an Provinsi +sosialisasi dan +Provinsi Jawa Timur +mitigasi +kebencanaan +kepada +masyarakat +terutama di +kawasan +rawan +bencana +Salah satu +penyebab +terjadinya +banjir ROB +adalah akibat +luapan air laut +yang +menyebabkan +banyak +tanggul jebol 1.) Pantai Taddan +akibat tidak Camplong, +mampu Kecamatan +menampung Camplong '- +#BP +luapan air laut 7.217018, +Pembentukan +49 Kab. Sampang dan membuat 113.298016 2.) - +dan Pembinaan +air meluap Pantai Aeng sareh, +KSB +kedaratan Kecamatan +termasuk ke Sampang -7.220239, +pemukiman 113.222108, +warga. Untuk Provinsi Jawa Timur +mengatasinya +salah satunya +dengan +melaui +program +penghijauan +pantai +melakukan +penanaman - +138 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +bibit pohon +magrove +Peningkata Peningkata +n n +Kemampua Kemampua +Perlunya +n Potensi n Potensi +penguatan +Sumber Sumber +bagi Karang Jl. Kusuma Bangsa +PROGRAM Kesejahter Kesejahter +#BP Kancana Taruna pada no. 60 Kanigoro, +50 Kab. Blitar PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Berdaya wilayah rawan Kabupaten Blitar, +AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +bencana di Provinsi Jawa Timur +an an +Kabupaten +Masyaraka Masyaraka +Blitar +t t +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +Perlunya +penguatan Perlindung +kepada an Sosial Penyediaa +#BP Jl. Kusuma Bangsa +masyarakat PROGRAM Korban n Tempat +Pembentukan no. 60 Kanigoro, +51 Kab. Blitar pada wilayah PENANGANA Bencana Penampun +dan Pembinaan Kabupaten Blitar, +rawan N BENCANA Alam dan gan +KSB Provinsi Jawa Timur +bencana di Sosial Pengungsi +Kabupaten Provinsi +Blitar +Kelurahan/De +sa di +Kabupaten +Trenggalek, +disepanjang +aliran sungai +Ngasinan +adalah daerah +rawan banjir. +Karena masih +kurangnya +pengetahuan +masyarakat +Kec. Trenggalek +terhadap Peningkata Peningkata +Kelurahan +tanggap n n +Tamanan, +bencana maka Kemampua Kemampua +Kelurahan Ngantru, +perlu n Potensi n Potensi +Kelurahan +pelibatan Sumber Sumber +Sumbergedong, +Karang Taruna PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Kab. #BP Kancana Kelurahan Kelutan, +52 dalam PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Trenggalek Berdaya Kelurahan +penanganan AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +Surodakan, Desa +bencana (Kec. an an +Ngares, Desa +Trenggalek Masyaraka Masyaraka +Sambirejo; Kec. +Kelurahan t t +Pogalan Desa +Tamanan, Kewenang Kewenang +Ngadirenggo;, +Kelurahan an Provinsi an Provinsi +Provinsi Jawa Timur +Ngantru, +Kelurahan +Sumbergedon +g, Kelurahan +Kelutan, +Kelurahan +Surodakan, +Desa Ngares, +Desa +Sambirejo; +Kec. Pogalan +Desa +Ngadirenggo;) +Kampung +Siaga Bencana +(KSB) terdapat +di pesisir +selatan +Trenggalek +semuanya Peningkata Peningkata +mempunyai n n +Pantai dan Kec. Munjungan, Kemampua Kemampua +pegunungan Desa Desa Masaran, n Potensi n Potensi +yang sangat Dusun Gembes; Kec. Sumber Sumber +#BP +sangat rawan Panggul, Desa Desa PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Kab. Pembentukan +53 terjadi Gayam, Dusun PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Trenggalek dan Pembinaan +bencana, Telagi; Kec. AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +KSB +anggota KSB Watulimo, Desa an an +memerlukan Desa Sawahan;, Masyaraka Masyaraka +penguwatan Provinsi Jawa Timur t t +secara Kewenang Kewenang +kelembagaan an Provinsi an Provinsi +di karenakan +banyak +diambil dari +komunitas +relawan di +wilayah - +139 +- +KETERANG +USULAN KAB/KOTA HASIL VERIFIKASI +AN +N KATEGORI TARGE +KAB.KOTA +O USULAN PERMASALAH TARGET/SAT T/ SUB +LOKASI PROGRAM KEGIATAN +AN UAN SATUA KEGIATAN +N +masing +masing (Kec. +Munjungan, +Desa Desa +Masaran, +Dusun +Gembes; Kec. +Panggul, Desa +Desa Gayam, +Dusun Telagi; +Kec. +Watulimo, +Desa Desa +Sawahan;) +Perlindung +Pembinaan an Sosial Penyediaa +#BP 1. Gambuhan - +penanggulang PROGRAM Korban n Tempat +Kab. Pembentukan Kalitengah +54 an bencana PENANGANA Bencana Penampun +Lamongan dan Pembinaan 2. Soko - Glagah, +oleh N BENCANA Alam dan gan +KSB Provinsi Jawa Timur +masyarakat Sosial Pengungsi +Provinsi +situasi +kebencanaan +yang datang +tidak terduga +memerlukan +kesiapsiagaan +dalam +preventif +edukatif +untuk karang Peningkata Peningkata +taruna yang n n +merupakan Kemampua Kemampua +pilar sosial n Potensi n Potensi +dan relawan Sumber Sumber +sosial. katar PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Kab. #BP Kancana lamongan, Provinsi +55 sebagai PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Lamongan Berdaya Jawa Timur +wadah AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +pemuda an an +dengan segala Masyaraka Masyaraka +dinamikanya t t +diharapkan Kewenang Kewenang +akan memiliki an Provinsi an Provinsi +peran besar +dalam +kesiapsiagaan +bencana +sehingga +perlu dinekali +kegiatan +bimtek +kebencanaan +Peningkata Peningkata +n n +Kemampua Kemampua +Jl. Raya Panglima n Potensi n Potensi +Fasilitasi Sudirman No.134, Sumber Sumber +bimtek Patokan, Kec. PROGRAM Kesejahter Kesejahter +Kab. #BP Kancana +56 kebencanaan Kraksaan, PEMBERDAY aan Sosial aan Sosial +Probolinggo Berdaya +bagi karang Kabupaten AAN SOSIAL Kelembaga Kelembaga +taruna Probolinggo, an an +Provinsi Jawa Timur Masyaraka Masyaraka +t t +Kewenang Kewenang +an Provinsi an Provinsi +TABEL 2.6 B DUKUNGAN PERANGKAT DAERAH DALAM POKOK-POKOK PIKIRAN +DEWAN +POKOK URAIAN URAIAN SUB PAGU KETER +N LOK BESARAN PROG KEGIA SUMBE +PIKIRAN DUKUNGA DUKUNGA KEGIAT ANGGAR ANGA +O ASI /VOLUME RAM TAN R DANA +DEWAN N N AN AN N +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +#BS Bantuan Usulan Dilengkapi Desa 10 unit Progra Penge Fasilitas +Kewirausaha dapat dengan Deng m lolaan i +an Sosial dilanjutka rekom dari kol, Perlin Data Bantua +KUBE n ke tahap Dinas Kec. dunga Fakir n +berikutnya Sosial Sing n dan Miski Pengem +Kab/Kota osari Jamina n bangan +dan , Cakup Ekonom - +140 +- +POKOK URAIAN URAIAN SUB PAGU KETER +N LOK BESARAN PROG KEGIA SUMBE +PIKIRAN DUKUNGA DUKUNGA KEGIAT ANGGAR ANGA +O ASI /VOLUME RAM TAN R DANA +DEWAN N N AN AN N +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +Masuk Provi n an i +kedalam nsi Sosial Daera Masyar +data Jawa h akat +DTKS/P3K Timu Provin +E r si +(dipastika +n dalam +masyaraka +t kurang +mampu +dan perlu +dibantu) +#BS Bantuan Usulan -Usulan Kota 100 paket Progra Penge Fasilitas +Kewirausaha dapat dapat Sura m lolaan i +an Sosial dilanjutka diproses baya Perlin Data Bantua +KUBE n ke tahap dengan , dunga Fakir n +berikutnya catatan Provi n dan Miski Pengem +dengan Proposal nsi Jamina n bangan +catatan dilengkapi Jawa n Cakup Ekonom +menyertak dan Timu Sosial an i +an disesuaika r Daera Masyar +lampiran n detail h akat +berupa kebutuhan Provin +surat kamus si +kepada usulan #BS +gubernur Bantuan +dan Kewirausa +proposal haan +Sosial +KUBE +#BS Bantuan Usulan -Usulan Kota 100 paket Progra Penge Fasilitas +Kewirausaha dapat dapat Sura m lolaan i +an Sosial dilanjutka diproses baya Perlin Data Bantua +Wanita n ke tahap dengan , dunga Fakir n +Rawan berikutnya catatan Provi n dan Miski Pengem +Sosial dengan Proposal nsi Jamina n bangan +Ekonomi catatan dilengkapi Jawa n Cakup Ekonom +menyertak dan Timu Sosial an i +an disesuaika r Daera Masyar +lampiran n sesuai h akat +dokumen kamus Provin +proposal usulan #BS si +Bantuan +Kewirausa +haan +Sosial +Wanita +Rawan +Sosial +Ekonomi - +141 +- +BAB III +TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH +Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain +didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi +Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra +Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. +3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional +Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dikemukakan bahwa perkembangan +kemiskinan yang menggambarkan dinamika kesejahteraan masyarakat, +khususnya kelompok miskin dan rentan, dipengaruhi oleh berbagai faktor secara +simultan termasuk perkembangan perekonomian Indonesia, integrasi +perekonomian Indonesia secara global, perubahan demografi, dan kebijakan +afirmatif yang dilaksanakan. +Perlindungan sosial diperlukan agar penduduk miskin dan rentan +dilindungi pemenuhan kebutuhannya, terutama pelayanan kesehatan dan +kebutuhan bahan pokok, apabila terjadi goncangan ekonomi maupun sosial. +Dalam mengurangi potensi kesenjangan antar kelompok dimasyarakat maka +perlu dilakukan upaya perluasan akses terhadap pemanfaatan pelayanan dasar. +Sedangkan upaya yang bisa dilakukan untuk mengurai kompleksitas +permasalahan kemiskinan adalah dengan pembekalan keterampilan wirausaha +maupun keterampilan teknis praktis kepada penduduk miskin dan rentan, +sehingga dapat meningkatkan daya saing mereka melalui kegiatan ekonomi +produktif. +Dengan demikian, untuk mampu mempercepat laju penurunan tingkat +kemiskinan secara signifikan, reformasi menyeluruh terhadap kebijakan +penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan dan dituangkan dalam 3 +kebijakan afirmatif yang lebih komperehensif, integratif dan bertarget spesifik, +yaitu : +1. mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, +2. meningkatkan pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar bagi +penduduk miskin dan rentan, serta kemen +3. mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan. - +142 +- +Sasaran yang diharapkan dapat diwujudkan melalui kebijakan afirmatif +yang lebih komprehensif integratif dan bertarget spesifik terkait dengan upaya +mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan dimaksud +adalah: +Melalui kebijakan afirmatif yang lebih komprehensif integratif dan +bertarget spesifik terkait dengan upaya mempercepat laju penurunan tingkat +kemiskinan akan mampu : +1. Menurunnya tingkat kemiskinan menjadi 9.95% – 9.75% pada tahun 2025. +2. Diselenggarakannya perlindungan sosial yang komprehensif, yang +mencakup: +a. terpenuhinya hak dasar seluruh rakyat, termasuk penyandang disabilitas, +lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya, dan +b. terbukanya peluang masyarakat miskin untuk berinvestasi pada +peningkatan kapasitas keluarga, pengelolaan resiko sepanjang siklus +hidup dan terlibat dalam pertumbuhan ekonomi. +3. Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar, yang mencakup +identitas hukum, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, layanan listrik +serta hunian layak untuk masyarakat miskin dan rentan, termasuk +masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial. +4. Meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat meningkatkan +akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, terutama meningkatkan +ketrampilan kewira- usahaan, ketrampilan teknis dalam meningkatkan daya +saing dipasar tenaga kerja, dan meningkatkan akses mereka terhadap +lembaga finansial. +Terkait dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Nawa +Cita, beberapa agenda tersebut menjadi misi Kementerian Sosial. Oleh karena +itu, arah kebijakan dan strategi nasional yang mengusung agenda +pembangunan sesuai dengan misi Kementerian Sosial perlu menjadi rujukan +dalam merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan bidang +kesejahteraan sosial. Arah kebijakan dan strategi nasional dimaksud adalah; +(i) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- +daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, +(ii) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, +(iii) Melakukan revolusi karakter bangsa, serta - +143 +- +(iv) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. +Berdasarkan arah kebijakan Nasional tahun 2023 dan dalam kaitan tugas +pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yaitu melaksanakan urusan +pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi yang di amanahkan dalam +Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, +Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar +Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang +Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial +Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dukungan Dinas Sosial dalam pencapaian arah +kebijakan Nasional tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi program kegiatan +penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakasanakan oleh Provinsi dengan +yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. +3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah +Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting +penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan +sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2025-2026, yaitu: +table 4.3 TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2025-2026 +TARGET KINERJA +INDIKATOR TUJUAN/SASARAN +NO TUJUAN SASARAN +TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN +2025 2026 +Persentase Pemerlu +Pelayanan Kesejahteraan +Meningkatnya Sosial (PPKS) yang +kemandirian meningkat kemampuan +PPKS fungsi sosialnya 2.34% 2.36% +Persentase Pemerlu +Meningkatnya +Pelayanan Kesejahteraan +Kesejahteraan sosial +Sosial (PPKS) yang +Pemerlu Pelayanan +meningkat kemampuannya +Kesejahteraan Sosial +dalam menjalankan fungsi +(PPKS) +sosialnya 2.34% 2.36% +Persentase Potensi dan +Meningkatnya partisipasi +Sumber Kesejahteraan +Potensi dan Sumber +Sosial (PSKS) yang +Kesejahteraan Sosial +mendapatkan pembinaan +(PSKS) dalam +dan aktif dalam +penyelenggaraan +penyelenggaraan +Kesejahteraan Sosial +kesejahteraan sosial 26% 26% +3.3 Program Dan Kegiatan +a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan +program dan kegiatan - +144 +- +1. Rancangan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun +2025-2026 +Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendukung tercapainya Prioritas +Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 maupun dalam +upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek +kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan +mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. +Adapun Rancangan tema RKPD 2025 yakni Peningkatan Kualitas +Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif +dan berkelanjutan tersebut diterjemahkan dalam tataran pelaksanaan di +Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk sasaran strategi Dinas +Sosial. Sebagai OPD teknis Dinas sosial Provinsi Jawa Timur juga +merumuskan kebijakan yang mencerminkan pelaksanaan Prioritas +Pembangunan 2025-2026 tersebut dengan penyelenggaraan +pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan +taraf kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial +(PPKS). Dengan Indikator : % PMKS yang meningkat kemampuan +fungsi sosialnya dan Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber +Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. +Dengan Indikator : % PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif +dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui 5 program +pembangunan dan 1 program penunjang Pembangunan Daerah. +1. Pencapaian SDGs +Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development +Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan +kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, +pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial +masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup +serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata +kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu +generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen +global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat +mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa - +145 +- +Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan +Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; +(7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan +Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) +Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang +Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; +(13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) +Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang +Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dinas Sosial Provinsi +Jawa Timur mendukung tujuan 1 (satu) tanpa kemiskinan melalui +Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, +Pemberdayaan Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, +Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pengembangan Penyelenggaraan +Kesejahteraan Sosial dan Program Kesejahteraan Sosial PMKS melalui +29 UPT dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. +2. Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan Ekstrem +Penghapusan Kemiskinan Ekstrem merupakan kebijakan nasional, hal +ini sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo +dalam Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan +yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2020 yang memberikan arahan +: “agar kemiskinan ekstrem (Extreme Poverty) pada tahun 2025 dapat +mencapai 0 persen”. Menindaklanjuti kebijakan tersebut maka telah +disusun roadmap penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut. Adapun +Kebijakan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangan +untuk pengentasan kemiskinan dengan meningkatan kualitas program +Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan +Perlindungan sosial bagi PMKS, Penguatan aksesibilitas terhadap +pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan +kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS), Pengembangan mutu dan kemampuan Sumber Daya Manusia +(SDM) penyelenggara kesejahteraan sosial, Optimalisasi fungsi sarana +dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, Peningkatan peran +partisipan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan memperluas - +146 +- +partsipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, +Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) +dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Penguatan jaringan kerja +dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Peningkatan modal sosial +dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Mengembangkan +pelayanan dan pemberdayaan terhadap PMKS dengan +mempertimbangkan pemberdayaan yang berorientasi pada agroindustri. +Dari arah kebijakan tersebut di atas, ada beberapa pokok kebijakan +yang perlu mendapatkan prioritas: +a. Mendukung percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur +melalui perluasan target sasaran penerima bansos PKH Plus hingga +38 Kabupaten/Kota dengan komponen lanjut usia ≥ 70 tahun. +b. Mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui +bantuan sosial uang pada penerima sesuai sasaran. +c. Pengembangan KUBE Fakmis, WRSE, dan Eks klien menjadi +Kewirausahaan Inklusif dan Produktif melalui KPM Jawara, PPKS +Jawara dan Putri Jawara sebagai embrio usaha mikro Fakir Miskin, +Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan Pemerlu Pelayanan +Kesejahteraan Sosial. +d. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan UPT dan +perluasan Jangkauan Layanan UPT melalui sistem Home Care. +e. Peningkatan peran PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan +Sosial. +f. Penanggulangan bencana alam, sosial dan tehnologi dengan +Pembentukan dan Pengembangan Kampung Siaga Bencana di +seluruh Kabupaten Kota. +g. Mendukung Penyelenggaraan Progran Keluarga Harapan sebagai +upaya terhadap kontribusi peningkatan Indek Pembangunan +Manusia. - +147 +- +h. Peningkatan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis +dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mencapai +Standar Pelayanan Minimal. +3. Pencapaian NSPK dan SPM +Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah +Daerah secara tegas mengatur pembagian kewenangan antara +pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam +penanganan PMKS secara jelas diatur kewenangannya , dimana urusan +sosial menjadi urusan wajib pemerintah terkait dengan pelayanan dasar, +sehingga pemerintah pusat menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor +2 tahun 2018 Stándar Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Menteri +Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar +Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial RI +dengan menetapkan Permensos Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar +Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal untuk +menjamin kesejahteraan sosial PMKS. +Indikator Sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah sinergi +dengan indiKator yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal +(SPM) yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS. Dimana indikator +tersebut telah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas +Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat pada Renstra dan +Renja Dinas Sosial. +Tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur +juga bersinergi dengan sasaran strategis Kementerian Sosial tahun +2015-2019 yaitu tersedianya Asistensi Sosial Berbasis Keluarga dan +Siklus Hidup yang Komprehensif, Peningkatan Kapasitas dan +Keterampilan penduduk miskin dan rentan melalui peningkatan kualitas +pendampingan usaha ekonomis produktif, juga Pengembangan potensi +lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang +mampu. - +148 +- +b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan +Berdasarkan kondisi Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dan +kecenderungang-kecenderungan perkembangan permasalahan +kesejahteraan sosial di masa mendatang, maka arah dari pembangunan +kesejahteraan sosial tersebut dapat dijabarkan ke dalam pokok-pokok +program pembangunan kesejahteraan sosial sebanyak 5 program +pembangunan dengan 11 kegiatan yang penyelenggaraan tersebar di 30 +Kabupaten/Kota se Jawa Timur. serta 1 program rutin dengan 7 kegiatan +c. Penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan +awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun +kombinasi keduanya. +Renja adalah merupakan rincian mengenai Rencana Kerja +Pemerintah pada PD yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari +Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan Pemendagri +nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan +Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan +Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta +Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, +Renacana Pembangunan Jangka Menenghah Daerah, dan Rencana Kerja +Pemerintah Daerah, paragraf 1 (penyusunan rancangan perubahan +rencana kerja perangkat daerah) pasal 360. +Dalam upaya meningkatkan keserasian pembangunan sektoral dan +pembangunan daerah serta usaha menjamin laju perkembangan dan +kesinambungan serta dalam mengoptimalkan pelaksanaan +penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur, apabila +diperlukan perubahan perencanaan yang lebih terarah dan terpadu, +dengan bertumpu pada pola perencanaan berbasiskan isu-isu yag +berkembang di masyarakat, dengan melibatkan lebih banyak peran dari +para stakeholders, yang pada gilirannya diharapkan mampu menjembatani +dan mengakomodasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara +transparan, demokratis dan akuntabilitas harus memperhatikan hal-hal +sebagai berikut : - +149 +- +a. Renja perubahan merupakan dokumen yang secara substansial +penerjemahan dari Rencana Prioritas Pembangunan Daerah dan +program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis +(Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja +Pemerintah Daerah (RKPD). +b. Renja perubahan merupakan acuan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur +untuk pelaksanaan program dan kegiatan. +c. Renja Perubahan merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi +pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh +mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan +sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. +Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 150 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 +DINAS SOSIAL +345,124,133,350 361,058,435,582 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +344,902,838,350 360,832,714,682 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 344,902,838,350 360,832,714,682 +1 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 95 % 162,015,303,023 96% 169,919,278,260 +URUSAN Persentase realisasi 83Indeks 82 83Indeks +PEMERINTA anggaran Indeks +HAN Indeks Profesionalitas +DAERAH ASN +PROVINSI +1 0 0 1.0 Perencanaa Jumlah indikator 9laporan 9 - P1 - - 9laporan +6 1 1 n. kegiatan yang tercapai lapora 1,618,136,939 Pengentas 1,650,499,676 +Penganggar n an +an. dan kemiskina +Evaluasi n menuju +Kinerja keadilan +Perangkat dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah +6 1 1 01 +Jumlah Dokumen 4 4 Kota PENDAPA - P1 - - 4 DINAS +Perencanaan Perangkat Dokume Dokum 771,989,919 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 787,429,717 SOSIAL +Daerah n en Gayungan. DAERAH an n +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD +6 1 1 06 +Jumlah Laporan Capaian 2 2 Kota PENDAPA - P1 - - 2 DINAS +Kinerja dan Ikhtisar Laporan Lapora 426,164,688 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Laporan 434,687,981 SOSIAL +Realisasi Kinerja SKPD n Gayungan. DAERAH an +dan Laporan Hasil Gayungan (PAD) kemiskina +Koordinasi Penyusunan n menuju +Laporan Capaian Kinerja keadilan +dan Ikhtisar Realisasi dan +Kinerja SKPD kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah +6 1 1 07 +Jumlah Laporan Evaluasi 3 3 Kota PENDAPA - P1 - - 3 DINAS +Kinerja Perangkat Laporan Lapora 419,982,332 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Laporan 428,381,978 SOSIAL +Daerah n Gayungan. DAERAH an +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 151 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 150,597,592,428 Pengentas 158,058,936,226 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN +6 1 2 01 +Jumlah Orang yang 774 705 Kota PENDAPA - P1 - - 774 DINAS +Menerima Gaji dan Orang/ Orang/ 148,313,065,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang/ 155,728,718,250 SOSIAL +Tunjangan ASN Bulan Bulan Gayungan. DAERAH an Bulan +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 DINAS +Penyediaan Dokume Dokum 2,084,527,428 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 2,126,217,976 SOSIAL +Administrasi n en Gayungan. DAERAH an n +Pelaksanaan Tugas ASN Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD +6 1 2 07 +Jumlah Laporan 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 DINAS +Keuangan Bulanan/ Laporan Lapora 200,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Laporan 204,000,000 SOSIAL +Triwulanan/Semesteran n Gayungan. DAERAH an +SKPD dan Laporan Gayungan (PAD) kemiskina +Koordinasi Penyusunan n menuju +Laporan Keuangan keadilan +Bulanan/Triwulanan/Se dan +mesteran SKPD kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 2,820,667,420 Pengentas n 2,936,864,003 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 152 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota PENDAPA - P1 - - 35 Paket DINAS +dan Perlengkapan Paket 827,892,910 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 844,450,768 SOSIAL +Kantor yang Disediakan Gayungan. DAERAH an +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan +6 1 6 09 +Konsultasi SKPD +Jumlah Laporan 8 1 Kota PENDAPA - P1 - - 4 DINAS +Penyelenggaraan Rapat Laporan Lapora 1,992,774,510 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Laporan 2,092,413,235 SOSIAL +Koordinasi dan n Gayungan. DAERAH an +Konsultasi SKPD Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 1,829,106,386 Pengentas an 1,865,688,513 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 40 Unit DINAS +dan Mesin Lainnya yang 980,562,510 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 1,000,173,760 SOSIAL +Disediakan Gayungan. DAERAH an +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya +6 1 7 09 +Jumlah Unit Gedung 13 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 5 Unit DINAS +Kantor atau Bangunan 848,543,876 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 865,514,753 SOSIAL +Lainnya yang Disediakan Gayungan. DAERAH an +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 153 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 3,965,093,650 Pengentas an 4,163,348,332 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 DINAS +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 3,965,093,650 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Laporan 4,163,348,332 SOSIAL +Pelayanan Umum n Gayungan. DAERAH an +Kantor yang Disediakan Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 1,184,706,200 Pengentas an 1,243,941,510 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 35 Unit DINAS +Mesin Lainnya yang 938,706,200 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 985,641,510 SOSIAL +Dipelihara Gayungan. DAERAH an +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 31 Unit DINAS +dan Bangunan Lainnya 246,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 258,300,000 SOSIAL +yang Gayungan. DAERAH an +Dipelihara/Direhabilitasi Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +2 1 0 0 PROGRAM Persentase kegiatan 100 % 100 % 100 % +6 2 PEMBERDAY penanaman nilai-nilai 7,528,092,981 7,899,188,425 +AAN SOSIAL kepahlawanan. - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 154 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keperintisan dan +kesetiakawnan sosial +1 0 0 1.0 Penerbitan Jumlah izin 24Izin 24 Izin - P1 - - 24Izin +6 2 1 Izin pengumpulan 2 176,973,500 Pengentas 180,512,970 +Pengumpula sumbangan lintas Kegiat an +n daerah Kabupaten/Kota an kemiskina +Sumbangan dalam 1 (satu) daerah n menuju +Lintas Provinsi yang keadilan +Daerah diterbitkan dan +Kabupaten/ Jumlah Penyelenggara kesejahter +Kota dalam UGB dan PUB yang aan sosial +1 (Satu) mendapatkan sosialisasi +Daerah penerbitan izin +Provinsi +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang +6 2 1 01 +Jumlah Dokumen Hasil 6 1 Kota PENDAPA - P1 - - 6 DINAS +Koordinasi dan Dokume Dokum 176,973,500 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 180,512,970 SOSIAL +Sinkronisasi Penerbitan n en Gayungan. DAERAH an n +Izin Undian Gratis Gayungan (PAD) kemiskina +Berhadiah dan n menuju +Pengumpulan Uang keadilan +atau Barang dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemberdaya Jumlah PSKS yang 716oran 716 - P1 - - 716oran +6 2 2 an Potensi mendapatkan g orang 7,351,119,481 Pengentas g 7,718,675,455 +Sumber pemberdayaan an +Kesejahtera kemiskina +an Sosial n menuju +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi +6 2 2 01 +Jumlah Orang 100 716 Kota PENDAPA - P1 - - 100 DINAS +Mendapat Peningkatan Orang Orang 4,634,265,600 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 4,865,978,880 SOSIAL +Kapasitas Pekerja Sosial Gayungan. DAERAH an +Masyarakat Gayungan (PAD) kemiskina +Kewenangan Provinsi n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi +6 2 2 04 +Jumlah Lembaga 4 4 Kota PENDAPA - P1 - - 4 DINAS +Kesejahteraan Sosial Lembaga Lemba 2,716,853,881 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Lembaga 2,852,696,575 SOSIAL +yang Meningkat ga Gayungan. DAERAH an +Kapasitasnya Gayungan (PAD) kemiskina +Kewenangan Provinsi n menuju +keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 155 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +3 1 0 0 PROGRAM Persentase warga 100 % 100 % 100 % +6 3 PENANGAN negara migran korban 81,330,700 82,957,314 +AN WARGA tindak kekerasan yang +NEGARA mendapatkan +MIGRAN penanganan +KORBAN +TINDAK +KEKERASAN +1 0 0 1.0 Pemulangan Jumlah Warga Negara 250oran 250 - P1 - - 250oran +6 3 1 Warga Migran Korban Tindak g orang 81,330,700 Pengentas g 82,957,314 +Negara Kekerasan dan orang an +Migran terlantar yang kemiskina +Korban dipulangkan Ke Daerah n menuju +Tindak Kabupaten/Kota Asal keadilan +Kekerasan dan +dari Titik kesejahter +Debarkasi di aan sosial +Daerah +Provinsi +untuk +Dipulangkan +ke Daerah +Kabupaten/ +Kota Asal +1 0 0 1.0 00 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal +6 3 1 01 +Jumlah Warga Negara 100 50 Kota PENDAPA - P1 - - 100 DINAS +Migran Korban Tindak Orang Orang 81,330,700 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 82,957,314 SOSIAL +Kekerasan yang Gayungan. DAERAH an +Dipulangkan dari Titik Gayungan (PAD) kemiskina +Debarkasi di Daerah n menuju +Provinsi untuk keadilan +Dipulangkan ke Daerah dan +Kabupaten/Kota kesejahter +aan sosial +4 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +6 4 REHABILITA Pelayanan 12,447,652,552 12,771,605,602 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Pelayanan Sosial Tresna +Werdha Magetan +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 7,742,664,612 Pengentas g 7,972,517,904 +Penyandang terpenuhi kebutuhan an +Disabilitas dasarnya dalam panti kemiskina +TerlAntar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 156 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 172 Semua PENDAPA - P1 - - 905 DINAS +Mendapatkan Orang Orang 1,265,700,000 Kota/Kab. TAN ASLI Pengentas Orang 1,291,014,000 SOSIAL +Pemenuhan Kebutuhan Semua DAERAH an +Permakanan Sesuai Kecamatan. (PAD) kemiskina +dengan Standar Gizi Semua n menuju +Minimal Kewenangan Kel/Desa keadilan +Provinsi Kota dan +Surabaya. kesejahter +Gayungan. aan sosial +Gayungan +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 1005 Kota PENDAPA - P1 - - 1005 DINAS +Mendapatkan Alat Orang Orang 2,500,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 2,625,000,000 SOSIAL +Bantu dan Alat Bantu Gayungan. DAERAH an +Peraga Sesuai Gayungan (PAD) kemiskina +Kebutuhan Kewenangan n menuju +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 172 Kota PENDAPA - P1 - - 905 DINAS +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 150,257,452 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 153,262,601 SOSIAL +Spiritual dan Sosial Gayungan. DAERAH an +Kewenangan Provinsi Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kota PENDAPA - P1 - - 8 DINAS +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 3,826,707,160 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 3,903,241,303 SOSIAL +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Gayungan. DAERAH an n +Penyandang Disabilitas Gayungan (PAD). kemiskina +TerlAntar DBH n menuju +CUKAI keadilan +HASIL dan +TEMBAKA kesejahter +U (CHT) aan sosial +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Anak Telantar 1290Ora 1290 - P1 - - 1290Ora +6 4 2 Sosial Dasar yang terpenuhi ng Orang 1,137,557,684 Pengentas ng 1,160,308,837 +Anak kebutuhan dasarnya an +TerlAntar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 157 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Makanan +6 4 2 02 +Jumlah Orang yang 1290 100 Semua PENDAPA - P1 - - 1290 DINAS +Mendapatkan Orang Orang 525,720,000 Kota/Kab. TAN ASLI Pengentas Orang 536,234,400 SOSIAL +Pemenuhan Kebutuhan Semua DAERAH an +Permakanan sesuai Kecamatan. (PAD) kemiskina +dengan Standar Gizi Semua n menuju +Minimal Kewenangan Kel/Desa keadilan +Provinsi Kota dan +Surabaya. kesejahter +Gayungan. aan sosial +Gayungan +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +6 4 2 13 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kota PENDAPA - P1 - - 7 DINAS +Koordinasi dan Dokume Dokum 611,837,684 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 624,074,437 SOSIAL +Pembinaan Rehabilitasi n en Gayungan. DAERAH an n +Sosial Dasar Anak Gayungan (PAD) kemiskina +Terlantar di dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 2,785,603,400 Pengentas ng 2,841,315,468 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +Terlantar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 905 Kota PENDAPA - P1 - - 1040 DINAS +Mendapatkan Orang Orang 418,600,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 426,972,000 SOSIAL +Pemenuhan Kebutuhan Gayungan. DAERAH an +Permakanan sesuai Gayungan (PAD) kemiskina +dengan Standar Gizi n menuju +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kota PENDAPA - P1 - - 8 DINAS +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 2,367,003,400 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 2,414,343,468 SOSIAL +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Gayungan. DAERAH an n +Penyandang Disabilitas Gayungan (PAD) kemiskina +Terlantar Kewenangan n menuju +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 158 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Gelandangan 200Oran 200 - P1 - - 200Oran +6 4 4 Sosial Dasar dan Pengemis yang g Orang 781,826,856 Pengentas g 797,463,393 +Gelandanga terpenuhi kebutuhan an +n dan dasarnya dalam panti kemiskina +Pengemis di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 4 11 +Jumlah Dokumen Hasil 3 200 Kota PENDAPA - P1 - - 3 DINAS +Koordinasi dan Dokume Dokum 781,826,856 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 797,463,393 SOSIAL +Pembinaan Rehabilitasi n en Gayungan. DAERAH an n +Sosial Dasar Gayungan (PAD) kemiskina +Gelandangan dan n menuju +Pengemis di dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +5 1 0 0 PROGRAM persentase Bantuan 100 % 100 % 100 % +6 5 PERLINDUN Langsung Tunai (BLT) 153,331,467,530 160,299,713,686 +GAN DAN Buruh Pabrik Rokok +JAMINAN Lintas Kab/Kota +SOSIAL +1 0 0 1.0 Pengangkat Jumlah rekomendasi 4Kegiata 4 - P1 - - 4Kegiata +6 5 1 an Anak Pengangkatan Anak n Kegiat 130,074,000 Pengentas n 132,675,480 +antar WNI antar WNI yang an an +dan diterbitkan kemiskina +Pengangkat n menuju +an Anak keadilan +oleh Orang dan +Tua Tunggal kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengangkatan Anak antar WNI +6 5 1 01 +Jumlah Anak yang 4 Orang 200 Kota PENDAPA - P1 - - 4 Orang DINAS +Mendapatkan Orang Orang 130,074,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 132,675,480 SOSIAL +Tua Asuh/Orang Tua Gayungan. DAERAH an +Angkat Sesuai Gayungan (PAD) kemiskina +Ketentuan yang Berlaku n menuju +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengelolaan Jumlah Data Fakir 97450Or 97450 - P1 - - 97450Or +6 5 2 Data Fakir miskin yang ang Orang 153,201,393,530 Pengentas ang 160,167,038,206 +Miskin Mendapatkan Bantuan an +Cakupan Sosial Kesejahteraan kemiskina +Daerah Keluarga Kewenangan n menuju +Provinsi Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 159 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga +6 5 2 01 +Jumlah Keluarga 59000 54000 Kota PENDAPA - P1 - - 59000 DINAS +Penerima Manfaat Keluarga Keluar 129,351,193,530 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Keluarga 135,818,753,206 SOSIAL +(KPM) yang ga Gayungan. DAERAH an +Mendapatkan Bantuan Gayungan (PAD). kemiskina +Sosial Kesejahteraan DBH n menuju +Keluarga Kewenangan CUKAI keadilan +Provinsi HASIL dan +TEMBAKA kesejahter +U (CHT) aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota +6 5 2 02 +Jumlah Keluarga yang 13649 13469 Kota PENDAPA - P1 - - 13649 DINAS +Mendapatkan Keluarga Keluar 13,888,500,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Keluarga 13,888,500,000 SOSIAL +Pengentasan Fakir ga Gayungan. DAERAH an +Miskin Lintas Gayungan (PAD). kemiskina +Kabupaten/Kota DBH n menuju +CUKAI keadilan +HASIL dan +TEMBAKA kesejahter +U (CHT) aan sosial +1 0 0 1.0 00 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat +6 5 2 03 +Jumlah Orang 2518 2518 Kota PENDAPA - P1 - - 2518 DINAS +Mendapatkan Bantuan Orang Orang 9,961,700,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 10,459,785,000 SOSIAL +Pengembangan Gayungan. DAERAH an +Ekonomi Masyarakat Gayungan (PAD). kemiskina +Kewenangan Provinsi DBH n menuju +CUKAI keadilan +HASIL dan +TEMBAKA kesejahter +U (CHT) aan sosial +6 1 0 0 PROGRAM Persentase korban 100 % 100 % 100 % +6 6 PENANGAN bencana yang 9,498,991,564 9,859,971,395 +AN terdampak psikososial +BENCANA yang ditangani +1 0 0 1.0 Perlindunga Jumlah Korban Bencana 19000or 18500 - P1 - - 19000or +6 6 1 n Sosial Alam Yang ang orang 9,498,991,564 Pengentas ang 9,859,971,395 +Korban Mendapatkan an +Bencana Pemenuhan Kebutuhan kemiskina +Alam dan Dasar n menuju +Sosial keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 6 1 01 +Jumlah Pengungsi yang 100 100 Kota PENDAPA - P1 - - 100 DINAS +Mendapatkan Orang Orang 1,121,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 1,143,420,000 SOSIAL +Permakanan 3x1 Hari Gayungan. DAERAH an +dalam Masa Tanggap Gayungan (PAD) kemiskina +Darurat Kewenangan n menuju +Provinsi keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 160 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 6 1 02 +Jumlah Orang yang 100 100 Kota PENDAPA - P1 - - 100 DINAS +Mendapatkan Pakaian Orang Orang 453,200,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 462,264,000 SOSIAL +dan Kelengkapan Gayungan. DAERAH an +Lainnya yang Tersedia Gayungan (PAD) kemiskina +pada Masa Tanggap n menuju +Darurat (Pengungsian) keadilan +dan Pasca Bencana dan +Kewenangan Provinsi kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi +6 6 1 03 +Jumlah Tempat 1 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 1 Unit DINAS +Pengungsian 5,700,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 5,985,000,000 SOSIAL +Kewenangan Provinsi Gayungan. DAERAH an +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan +6 6 1 04 +Jumlah Orang yang 100 100 Kota PENDAPA - P1 - - 100 DINAS +Mendapatkan Orang Orang 1,074,791,564 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 1,096,287,395 SOSIAL +Penanganan Khusus Gayungan. DAERAH an +bagi Kelompok Rentan Gayungan (PAD) kemiskina +Kewenangan Provinsi n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pelayanan Dukungan Psikososial +6 6 1 05 +Jumlah Korban Bencana 100 100 Kota PENDAPA - P1 - - 100 DINAS +yang Mendapatkan Orang Orang 1,150,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 1,173,000,000 SOSIAL +Layanan Dukungan Gayungan. DAERAH an +Psikososial Kewenangan Gayungan (PAD) kemiskina +Provinsi n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +X NON URUSAN +221,295,000 225,720,900 +X X URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX +X 221,295,000 225,720,900 +7 X X 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +X 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 221,295,000 96% 225,720,900 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 161 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +DAERAH Persentase realisasi +PROVINSI anggaran +X X 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +X 1 5 Kepegawaia Administrasi an Lapora 221,295,000 Pengentas an 225,720,900 +n Perangkat Kepegawaian Perangkat n an +Daerah Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +X X 0 1.0 00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut +X 1 5 02 +Kelengkapannya +Jumlah Paket Pakaian 4 Paket 1 Kota PENDAPA - P1 - - 0 Paket DINAS +Dinas Beserta Atribut Paket 221,295,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 225,720,900 SOSIAL +Kelengkapan Gayungan. DAERAH an +Gayungan (PAD) kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA SIDOARJO +3,637,084,552 3,723,926,242 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,637,084,552 3,723,926,242 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,637,084,552 3,723,926,242 +8 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 2,444,850,022 96% 2,499,747,022 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 67,884,000 Pengentas 69,241,680 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 67,884,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Dokume 69,241,680 PERLINDUN +Administrasi n en Sidoarjo. DAERAH an n GAN DAN +Pelaksanaan Tugas ASN Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 162 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter BALITA +aan sosial SIDOARJO +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +Kantor yang Disediakan Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PERLINDUN +Disediakan Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 2,048,922,522 Pengentas an 2,089,900,972 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 163 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 2,048,922,522 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Laporan 2,089,900,972 PERLINDUN +Pelayanan Umum n Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Kantor yang Disediakan Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 210,043,500 Pengentas an 217,244,370 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 110,043,500 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 112,244,370 PERLINDUN +Dipelihara Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +yang Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Dipelihara/Direhabilitasi Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +9 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +6 4 REHABILITA Pelayanan 1,192,234,530 1,224,179,220 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Pelayanan Sosial Tresna +Werdha Pasuruan +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Anak Telantar 1290Ora 1290 - P1 - - 1290Ora +6 4 2 Sosial Dasar yang terpenuhi ng Orang 1,192,234,530 Pengentas ng 1,224,179,220 +Anak kebutuhan dasarnya an +TerlAntar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 164 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Makanan +6 4 2 02 +Jumlah Orang yang 1290 55 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Mendapatkan Orang Orang 708,401,500 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 722,569,530 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Permakanan sesuai Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +dengan Standar Gizi n menuju SOSIAL +Minimal Kewenangan keadilan ASUHAN +Provinsi dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 2 03 +Jumlah Orang yang 1290 55 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Kelengkapan Lainnya Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +yang Tersedia dalam 1 Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +Tahun Kewenangan n menuju SOSIAL +Provinsi keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 2 04 +Jumlah Orang yang 1140 55 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 37,916,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 38,674,320 PERLINDUN +Huni Kewenangan Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Provinsi Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 2 05 +Jumlah Orang yang 1140 55 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Mendapatkan Orang Orang 39,243,800 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 40,028,676 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Perbekalan Kesehatan Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +di dalam Panti n menuju SOSIAL +Kewenangan Provinsi keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 2 06 +Jumlah Peserta 1140 55 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 54,570,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 55,661,400 PERLINDUN +Spiritual dan Sosial Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 165 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +6 4 2 07 +Jumlah Peserta 100 55 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Bimbingan Aktivitas Orang Orang 36,103,230 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 36,825,294 PERLINDUN +Hidup Sehari-Hari Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +6 4 2 09 +Jumlah Orang yang 100 55 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Mendapatkan Akses ke Orang Orang 46,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 46,920,000 PERLINDUN +Layanan Pendidikan dan Sidoarjo. DAERAH an GAN DAN +Kesehatan Dasar Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kewenangan Provinsi n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +6 4 2 13 +Jumlah Dokumen Hasil 7 12 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PERLINDUN +Pembinaan Rehabilitasi n en Sidoarjo. DAERAH an n GAN DAN +Sosial Dasar Anak Sidokumpul (PAD) kemiskina PELAYANAN +Terlantar di dalam Panti n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan BALITA +kesejahter SIDOARJO +aan sosial +UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK TRENGGALEK +3,195,373,374 3,276,980,841 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,195,373,374 3,276,980,841 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,195,373,374 3,276,980,841 +1 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +0 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,090,907,874 96% 1,118,726,031 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 66,275,700 Pengentas 67,601,214 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 166 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 66,275,700 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Dokume 67,601,214 PERLINDUN +Administrasi n en Trenggalek. DAERAH an n GAN DAN +Pelaksanaan Tugas ASN Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +Kantor yang Disediakan Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PERLINDUN +Disediakan Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 167 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 759,988,774 Pengentas an 775,188,549 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 759,988,774 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Laporan 775,188,549 PERLINDUN +Pelayanan Umum n Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Kantor yang Disediakan Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 146,643,400 Pengentas an 152,576,268 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 46,643,400 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas 47,576,268 PERLINDUN +Dipelihara Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +yang Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Dipelihara/Direhabilitasi Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +1 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,104,465,500 2,158,254,810 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 168 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Anak Telantar 1290Ora 1290 - P1 - - 1290Ora +6 4 2 Sosial Dasar yang terpenuhi ng Orang 2,104,465,500 Pengentas ng 2,158,254,810 +Anak kebutuhan dasarnya an +TerlAntar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Makanan +6 4 2 02 +Jumlah Orang yang 1290 120 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,096,580,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Orang 1,118,511,600 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Permakanan sesuai Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +dengan Standar Gizi n menuju SOSIAL +Minimal Kewenangan keadilan ASUHAN +Provinsi dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 2 03 +Jumlah Orang yang 1290 120 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Kelengkapan Lainnya Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +yang Tersedia dalam 1 Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +Tahun Kewenangan n menuju SOSIAL +Provinsi keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 2 04 +Jumlah Orang yang 1140 120 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 102,406,500 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Orang 104,454,630 PERLINDUN +Huni Kewenangan Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Provinsi Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 2 05 +Jumlah Orang yang 1140 120 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Mendapatkan Orang Orang 95,201,600 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Orang 97,105,632 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Perbekalan Kesehatan Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +di dalam Panti n menuju SOSIAL +Kewenangan Provinsi keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 169 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 2 06 +Jumlah Peserta 1140 120 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Spiritual dan Sosial Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +6 4 2 07 +Jumlah Peserta 100 120 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Bimbingan Aktivitas Orang Orang 162,010,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Orang 165,250,200 PERLINDUN +Hidup Sehari-Hari Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 00 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +6 4 2 09 +Jumlah Orang yang 100 120 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Mendapatkan Akses ke Orang Orang 258,267,400 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Orang 263,432,748 PERLINDUN +Layanan Pendidikan dan Trenggalek. DAERAH an GAN DAN +Kesehatan Dasar Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kewenangan Provinsi n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +6 4 2 13 +Jumlah Dokumen Hasil 7 12 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Trenggalek. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PERLINDUN +Pembinaan Rehabilitasi n en Trenggalek. DAERAH an n GAN DAN +Sosial Dasar Anak Karangsoko (PAD) kemiskina PELAYANAN +Terlantar di dalam Panti n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter TRENGGALE +aan sosial K +UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SITUBONDO +3,042,475,216 3,121,024,720 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,042,475,216 3,121,024,720 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,042,475,216 3,121,024,720 +1 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +2 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 917,275,756 96% 941,621,271 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 170 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +DAERAH Persentase realisasi +PROVINSI anggaran +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 71,952,000 Pengentas 73,391,040 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 71,952,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Dokume 73,391,040 PERLINDUN +Administrasi n en Situbondo. DAERAH an n GAN DAN +Pelaksanaan Tugas ASN Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +Kantor yang Disediakan Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 171 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PERLINDUN +Disediakan Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 599,323,756 Pengentas an 611,310,231 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 599,323,756 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Laporan 611,310,231 PERLINDUN +Pelayanan Umum n Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Kantor yang Disediakan Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 128,000,000 Pengentas an 133,560,000 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 28,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas 28,560,000 PERLINDUN +Dipelihara Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +yang Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Dipelihara/Direhabilitasi Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 172 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +3 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,125,199,460 2,179,403,449 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Pelayanan Sosial Bina +Remaja Jombang +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Anak Telantar 1290Ora 1290 - P1 - - 1290Ora +6 4 2 Sosial Dasar yang terpenuhi ng Orang 2,125,199,460 Pengentas ng 2,179,403,449 +Anak kebutuhan dasarnya an +TerlAntar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Makanan +6 4 2 02 +Jumlah Orang yang 1290 130 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,271,348,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Orang 1,296,774,960 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Permakanan sesuai Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +dengan Standar Gizi n menuju SOSIAL +Minimal Kewenangan keadilan ASUHAN +Provinsi dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 2 03 +Jumlah Orang yang 1290 130 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Kelengkapan Lainnya Situbondo. DAERAH an GAN DAN +yang Tersedia dalam 1 Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +Tahun Kewenangan n menuju SOSIAL +Provinsi keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 2 04 +Jumlah Orang yang 1140 130 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Huni Kewenangan Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Provinsi Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +SITUBONDO - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 173 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 2 05 +Jumlah Orang yang 1140 130 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Mendapatkan Orang Orang 54,796,460 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Orang 55,892,389 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Perbekalan Kesehatan Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +di dalam Panti n menuju SOSIAL +Kewenangan Provinsi keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 2 06 +Jumlah Peserta 1140 130 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 88,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Orang 89,760,000 PERLINDUN +Spiritual dan Sosial Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +6 4 2 07 +Jumlah Peserta 100 130 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Bimbingan Aktivitas Orang Orang 34,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Orang 34,680,000 PERLINDUN +Hidup Sehari-Hari Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +6 4 2 09 +Jumlah Orang yang 100 130 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Mendapatkan Akses ke Orang Orang 287,055,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Orang 292,796,100 PERLINDUN +Layanan Pendidikan dan Situbondo. DAERAH an GAN DAN +Kesehatan Dasar Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kewenangan Provinsi n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SITUBONDO +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +6 4 2 13 +Jumlah Dokumen Hasil 7 12 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Situbondo. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PERLINDUN +Pembinaan Rehabilitasi n en Situbondo. DAERAH an n GAN DAN +Sosial Dasar Anak Patokan (PAD) kemiskina PELAYANAN +Terlantar di dalam Panti n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 174 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter ANAK +aan sosial SITUBONDO +UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK SUMENEP +3,205,697,764 3,287,511,718 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,205,697,764 3,287,511,718 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,205,697,764 3,287,511,718 +1 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +4 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,153,624,892 96% 1,182,697,389 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 79,446,000 Pengentas 81,034,920 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 79,446,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Dokume 81,034,920 PERLINDUN +Administrasi n en Kota DAERAH an n GAN DAN +Pelaksanaan Tugas ASN Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +Kantor yang Disediakan Kota DAERAH an GAN DAN +Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +SUMENEP - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 175 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PERLINDUN +Disediakan Kota DAERAH an GAN DAN +Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 815,978,892 Pengentas an 832,298,469 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 815,978,892 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Laporan 832,298,469 PERLINDUN +Pelayanan Umum n Kota DAERAH an GAN DAN +Kantor yang Disediakan Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 140,200,000 Pengentas an 146,004,000 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 176 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 40,200,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas 41,004,000 PERLINDUN +Dipelihara Kota DAERAH an GAN DAN +Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +yang Kota DAERAH an GAN DAN +Dipelihara/Direhabilitasi Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +5 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,052,072,872 2,104,814,329 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di +dalam panti +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Anak Telantar 1290Ora 1290 - P1 - - 1290Ora +6 4 2 Sosial Dasar yang terpenuhi ng Orang 2,052,072,872 Pengentas ng 2,104,814,329 +Anak kebutuhan dasarnya an +TerlAntar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Makanan +6 4 2 02 +Jumlah Orang yang 1290 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Mendapatkan Orang Orang 921,640,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Orang 940,072,800 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Kota DAERAH an GAN DAN +Permakanan sesuai Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +dengan Standar Gizi Kepanjin n menuju SOSIAL +Minimal Kewenangan keadilan ASUHAN +Provinsi dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 2 03 +Jumlah Orang yang 1290 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Kelengkapan Lainnya Kota DAERAH an GAN DAN +yang Tersedia dalam 1 Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 177 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Tahun Kewenangan keadilan ASUHAN +Provinsi dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 2 04 +Jumlah Orang yang 1140 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Huni Kewenangan Kota DAERAH an GAN DAN +Provinsi Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 2 05 +Jumlah Orang yang 1140 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Mendapatkan Orang Orang 175,363,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Orang 178,870,260 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Kota DAERAH an GAN DAN +Perbekalan Kesehatan Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +di dalam Panti Kepanjin n menuju SOSIAL +Kewenangan Provinsi keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 2 06 +Jumlah Peserta 1140 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 109,543,872 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Orang 111,734,749 PERLINDUN +Spiritual dan Sosial Kota DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +6 4 2 07 +Jumlah Peserta 100 100 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Bimbingan Aktivitas Orang Orang 100,000,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Orang 102,000,000 PERLINDUN +Hidup Sehari-Hari Kota DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +6 4 2 09 +Jumlah Orang yang 100 100 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Mendapatkan Akses ke Orang Orang 355,526,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Orang 362,636,520 PERLINDUN +Layanan Pendidikan dan Kota DAERAH an GAN DAN +Kesehatan Dasar Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kewenangan Provinsi Kepanjin n menuju SOSIAL - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 178 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +6 4 2 13 +Jumlah Dokumen Hasil 7 12 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Sumenep. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PERLINDUN +Pembinaan Rehabilitasi n en Kota DAERAH an n GAN DAN +Sosial Dasar Anak Sumenep. (PAD) kemiskina PELAYANAN +Terlantar di dalam Panti Kepanjin n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter SUMENEP +aan sosial +UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK NGANJUK +3,293,547,060 3,373,518,000 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,293,547,060 3,373,518,000 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,293,547,060 3,373,518,000 +1 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +6 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,025,274,693 96% 1,051,780,186 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 47,136,000 Pengentas 48,078,720 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 47,136,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Dokume 48,078,720 PERLINDUN +Administrasi n en Nganjuk. DAERAH an n GAN DAN +Pelaksanaan Tugas ASN Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 179 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +Kantor yang Disediakan Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PERLINDUN +Disediakan Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 701,492,852 Pengentas an 715,522,709 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 701,492,852 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Laporan 715,522,709 PERLINDUN +Pelayanan Umum n Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Kantor yang Disediakan Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 180 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 158,645,841 Pengentas an 164,818,757 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 58,645,841 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas 59,818,757 PERLINDUN +Dipelihara Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +yang Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Dipelihara/Direhabilitasi Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +7 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,268,272,367 2,321,737,814 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Anak Telantar 1290Ora 1290 - P1 - - 1290Ora +6 4 2 Sosial Dasar yang terpenuhi ng Orang 2,268,272,367 Pengentas ng 2,321,737,814 +Anak kebutuhan dasarnya an +TerlAntar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Makanan +6 4 2 02 +Jumlah Orang yang 1290 135 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,234,560,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Orang 1,259,251,200 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Permakanan sesuai Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +dengan Standar Gizi Kidul n menuju SOSIAL +Minimal Kewenangan keadilan ASUHAN +Provinsi dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 181 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter ANAK +aan sosial NGANJUK +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 2 03 +Jumlah Orang yang 1290 135 Kab PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Kelengkapan Lainnya Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +yang Tersedia dalam 1 Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Tahun Kewenangan Kidul n menuju SOSIAL +Provinsi keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 2 04 +Jumlah Orang yang 1140 135 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 10,701,500 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Orang 10,915,530 PERLINDUN +Huni Kewenangan Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Provinsi Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 2 05 +Jumlah Orang yang 1140 135 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Mendapatkan Orang Orang 48,709,600 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Orang 49,683,792 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Perbekalan Kesehatan Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +di dalam Panti Kidul n menuju SOSIAL +Kewenangan Provinsi keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 2 06 +Jumlah Peserta 1140 135 Kab PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 70,284,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Orang 71,689,680 PERLINDUN +Spiritual dan Sosial Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +6 4 2 07 +Jumlah Peserta 100 135 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Bimbingan Aktivitas Orang Orang 325,979,267 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Orang 332,498,852 PERLINDUN +Hidup Sehari-Hari Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 182 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter ANAK +aan sosial NGANJUK +1 0 0 1.0 00 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +6 4 2 09 +Jumlah Orang yang 100 135 Kab PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Mendapatkan Akses ke Orang Orang 308,038,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Orang 314,198,760 PERLINDUN +Layanan Pendidikan dan Nganjuk. DAERAH an GAN DAN +Kesehatan Dasar Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kewenangan Provinsi Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +6 4 2 13 +Jumlah Dokumen Hasil 7 12 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Nganjuk. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PERLINDUN +Pembinaan Rehabilitasi n en Nganjuk. DAERAH an n GAN DAN +Sosial Dasar Anak Ganung (PAD) kemiskina PELAYANAN +Terlantar di dalam Panti Kidul n menuju SOSIAL +keadilan ASUHAN +dan ANAK +kesejahter NGANJUK +aan sosial +UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL PETIRAHAN ANAK BATU +2,932,368,552 3,012,315,923 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,932,368,552 3,012,315,923 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,932,368,552 3,012,315,923 +1 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +8 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,280,071,252 96% 1,311,672,677 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 68,892,000 Pengentas 70,269,840 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 68,892,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Dokume 70,269,840 PERLINDUN +Administrasi n en Songgokert DAERAH an n GAN DAN +Pelaksanaan Tugas ASN o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 183 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan PETIRAHAN +kesejahter ANAK BATU +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +Kantor yang Disediakan Songgokert DAERAH an GAN DAN +o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PERLINDUN +Disediakan Songgokert DAERAH an GAN DAN +o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 905,179,252 Pengentas an 923,282,837 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 184 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Laporan 12 12 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 905,179,252 Batu. TAN ASLI Pengentas Laporan 923,282,837 PERLINDUN +Pelayanan Umum n Songgokert DAERAH an GAN DAN +Kantor yang Disediakan o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 188,000,000 Pengentas an 194,760,000 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 88,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas 89,760,000 PERLINDUN +Dipelihara Songgokert DAERAH an GAN DAN +o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +yang Songgokert DAERAH an GAN DAN +Dipelihara/Direhabilitasi o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +9 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,652,297,300 1,700,643,246 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Perlindungan dan +Pelayanan Sosial Asuhan +Anak Sumenep +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Anak Telantar 1290Ora 1290 - P1 - - 1290Ora +6 4 2 Sosial Dasar yang terpenuhi ng Orang 1,652,297,300 Pengentas ng 1,700,643,246 +Anak kebutuhan dasarnya an +TerlAntar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 185 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Makanan +6 4 2 02 +Jumlah Orang yang 1290 600 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Mendapatkan Orang Orang 688,808,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Orang 702,584,160 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Songgokert DAERAH an GAN DAN +Permakanan sesuai o (PAD) kemiskina PELAYANAN +dengan Standar Gizi n menuju SOSIAL +Minimal Kewenangan keadilan PETIRAHAN +Provinsi dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 2 03 +Jumlah Orang yang 1290 600 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 1290 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Kelengkapan Lainnya Songgokert DAERAH an GAN DAN +yang Tersedia dalam 1 o (PAD) kemiskina PELAYANAN +Tahun Kewenangan n menuju SOSIAL +Provinsi keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 2 04 +Jumlah Orang yang 1140 600 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Huni Kewenangan Songgokert DAERAH an GAN DAN +Provinsi o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 2 05 +Jumlah Orang yang 1140 600 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Mendapatkan Orang Orang 148,986,300 Batu. TAN ASLI Pengentas Orang 151,966,026 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Songgokert DAERAH an GAN DAN +Perbekalan Kesehatan o (PAD) kemiskina PELAYANAN +di dalam Panti n menuju SOSIAL +Kewenangan Provinsi keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 2 06 +Jumlah Peserta 1140 600 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 1140 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Spiritual dan Sosial Songgokert DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 186 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +6 4 2 07 +Jumlah Peserta 100 600 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Bimbingan Aktivitas Orang Orang 142,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Orang 144,840,000 PERLINDUN +Hidup Sehari-Hari Songgokert DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi o (PAD) kemiskina PELAYANAN +n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +6 4 2 09 +Jumlah Orang yang 100 600 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 100 UPT +Mendapatkan Akses ke Orang Orang 162,503,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Orang 165,753,060 PERLINDUN +Layanan Pendidikan dan Songgokert DAERAH an GAN DAN +Kesehatan Dasar o (PAD) kemiskina PELAYANAN +Kewenangan Provinsi n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +6 4 2 13 +Jumlah Dokumen Hasil 7 12 Kota Batu. PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Batu. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PERLINDUN +Pembinaan Rehabilitasi n en Songgokert DAERAH an n GAN DAN +Sosial Dasar Anak o (PAD) kemiskina PELAYANAN +Terlantar di dalam Panti n menuju SOSIAL +keadilan PETIRAHAN +dan ANAK BATU +kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BLITAR +2,150,735,468 2,215,050,177 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,150,735,468 2,215,050,177 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,150,735,468 2,215,050,177 +2 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +0 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 942,887,668 96% 967,745,421 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 51,444,000 Pengentas 52,472,880 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 187 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 51,444,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Dokume 52,472,880 PELAYANAN +Administrasi n en . DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan . DAERAH an SOSIAL +Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan . DAERAH an SOSIAL +Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 188 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 542,931,468 Pengentas an 553,790,097 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 542,931,468 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Laporan 553,790,097 PELAYANAN +Pelayanan Umum n . DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 230,512,200 Pengentas an 238,122,444 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 130,512,200 Sananwetan TAN ASLI Pengentas 133,122,444 PELAYANAN +Dipelihara . DAERAH an SOSIAL +Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang . DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 189 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +2 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +1 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,207,847,800 1,247,304,756 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Rehabilitasi Sosial Bina +Rungu Wicara Pasuruan +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah PMKS lainnya di 1180Ora 1180 - P1 - - 1180Ora +6 4 5 Sosial bagi luar HIV/AIDS dan ng Orang 1,207,847,800 Pengentas ng 1,247,304,756 +Penyandang NAPZA yang terpenuhi an +Masalah kebutuhan dasarnya kemiskina +Kesejahtera dalam panti n menuju +an Sosial keadilan +(PMKS) dan +Lainnya di kesejahter +Luar aan sosial +HIV/AIDS +dan NAPZA +di dalam +Panti +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 5 01 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 472,130,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Orang 481,572,600 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan . DAERAH an SOSIAL +Permakanan Sesuai Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +dengan Standar Gizi n menuju REMAJA +Minimal Kewenangan keadilan BLITAR +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 5 02 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya . DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +Tahun Kewenangan n menuju REMAJA +Provinsi keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 5 03 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Asrama/Wisma Layak . DAERAH an SOSIAL +Huni Kewenangan Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +Provinsi n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 190 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 5 04 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 225,717,800 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Orang 230,232,156 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan . DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +di dalam Panti n menuju REMAJA +Kewenangan Provinsi keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 5 05 +Jumlah Peserta 1180 100 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial . DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +6 4 5 11 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kota Blitar. PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Sananwetan TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Pembinaan Rehabilitasi n en . DAERAH an n SOSIAL +Sosial Dasar Sananwetan (PAD) kemiskina BINA +Penyandang Masalah n menuju REMAJA +Kesejahteraan Sosial keadilan BLITAR +(PMKS) Lainnya di Luar dan +HIV/AIDS dan NAPZA kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA JOMBANG +2,397,396,956 2,466,644,895 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,397,396,956 2,466,644,895 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,397,396,956 2,466,644,895 +2 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +2 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,053,354,356 96% 1,080,421,443 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 64,044,000 Pengentas 65,324,880 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 191 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 64,044,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Dokume 65,324,880 PELAYANAN +Administrasi n en Jombang. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 575,285,556 Pengentas an 586,791,267 +Penunjang n an - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 192 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Urusan Penunjang Urusan kemiskina +Pemerintahan Daerah n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 575,285,556 Jombang. TAN ASLI Pengentas Laporan 586,791,267 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Jombang. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 296,024,800 Pengentas an 304,945,296 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 196,024,800 Jombang. TAN ASLI Pengentas 199,945,296 PELAYANAN +Dipelihara Jombang. DAERAH an SOSIAL +Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Jombang. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +2 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +3 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,344,042,600 1,386,223,452 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 193 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Rehabilitasi Sosial Bina +Rungu Wicara Pasuruan +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah PMKS lainnya di 1180Ora 1180 - P1 - - 1180Ora +6 4 5 Sosial bagi luar HIV/AIDS dan ng Orang 1,344,042,600 Pengentas ng 1,386,223,452 +Penyandang NAPZA yang terpenuhi an +Masalah kebutuhan dasarnya kemiskina +Kesejahtera dalam panti n menuju +an Sosial keadilan +(PMKS) dan +Lainnya di kesejahter +Luar aan sosial +HIV/AIDS +dan NAPZA +di dalam +Panti +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 5 01 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 489,170,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 498,953,400 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Permakanan Sesuai Sengon (PAD) kemiskina BINA +dengan Standar Gizi n menuju REMAJA +Minimal Kewenangan keadilan JOMBANG +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 5 02 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Jombang. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Sengon (PAD) kemiskina BINA +Tahun Kewenangan n menuju REMAJA +Provinsi keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 5 03 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Asrama/Wisma Layak Jombang. DAERAH an SOSIAL +Huni Kewenangan Sengon (PAD) kemiskina BINA +Provinsi n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 5 04 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 344,872,600 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 351,770,052 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 194 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +di dalam Panti keadilan REMAJA +Kewenangan Provinsi dan JOMBANG +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 5 05 +Jumlah Peserta 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Jombang. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Sengon (PAD) kemiskina BINA +n menuju REMAJA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +6 4 5 11 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Pembinaan Rehabilitasi n en Jombang. DAERAH an n SOSIAL +Sosial Dasar Sengon (PAD) kemiskina BINA +Penyandang Masalah n menuju REMAJA +Kesejahteraan Sosial keadilan JOMBANG +(PMKS) Lainnya di Luar dan +HIV/AIDS dan NAPZA kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA BOJONEGORO +2,189,887,808 2,254,985,563 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,189,887,808 2,254,985,563 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,189,887,808 2,254,985,563 +2 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +4 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 983,936,508 96% 1,009,615,237 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 45,144,000 Pengentas 46,046,880 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 45,144,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Dokume 46,046,880 PELAYANAN +Administrasi n en Bojonegoro. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN (PAD) kemiskina BINA - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 195 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Karang n menuju REMAJA +pacar keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Karang (PAD) kemiskina BINA +pacar n menuju REMAJA +keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Karang (PAD) kemiskina BINA +pacar n menuju REMAJA +keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 657,471,960 Pengentas an 670,621,399 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 196 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 657,471,960 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Laporan 670,621,399 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Karang (PAD) kemiskina BINA +pacar n menuju REMAJA +keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 163,320,548 Pengentas an 169,586,958 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 63,320,548 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas 64,586,958 PELAYANAN +Dipelihara Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Karang (PAD) kemiskina BINA +pacar n menuju REMAJA +keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Karang (PAD) kemiskina BINA +pacar n menuju REMAJA +keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +2 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +5 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,205,951,300 1,245,370,326 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah PMKS lainnya di 1180Ora 1180 - P1 - - 1180Ora +6 4 5 Sosial bagi luar HIV/AIDS dan ng Orang 1,205,951,300 Pengentas ng 1,245,370,326 +Penyandang NAPZA yang terpenuhi an +Masalah kebutuhan dasarnya kemiskina +Kesejahtera dalam panti n menuju +an Sosial keadilan +(PMKS) dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 197 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Lainnya di kesejahter +Luar aan sosial +HIV/AIDS +dan NAPZA +di dalam +Panti +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 5 01 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 472,130,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Orang 481,572,600 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Permakanan Sesuai Karang (PAD) kemiskina BINA +dengan Standar Gizi pacar n menuju REMAJA +Minimal Kewenangan keadilan BOJONEGO +Provinsi dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 5 02 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Karang (PAD) kemiskina BINA +Tahun Kewenangan pacar n menuju REMAJA +Provinsi keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 5 03 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Asrama/Wisma Layak Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Huni Kewenangan Karang (PAD) kemiskina BINA +Provinsi pacar n menuju REMAJA +keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 5 04 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 223,821,300 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Orang 228,297,726 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Bojonegoro. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Karang (PAD) kemiskina BINA +di dalam Panti pacar n menuju REMAJA +Kewenangan Provinsi keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 5 05 +Jumlah Peserta 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Bojonegoro. an SOSIAL - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 198 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Spiritual dan Sosial Karang DAERAH kemiskina BINA +Kewenangan Provinsi pacar (PAD) n menuju REMAJA +keadilan BOJONEGO +dan RO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +6 4 5 11 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Bojonegoro. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Pembinaan Rehabilitasi n en Bojonegoro. DAERAH an n SOSIAL +Sosial Dasar Karang (PAD) kemiskina BINA +Penyandang Masalah pacar n menuju REMAJA +Kesejahteraan Sosial keadilan BOJONEGO +(PMKS) Lainnya di Luar dan RO +HIV/AIDS dan NAPZA kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA PAMEKASAN +2,404,018,860 2,473,399,237 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,404,018,860 2,473,399,237 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,404,018,860 2,473,399,237 +2 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +6 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,342,287,860 96% 1,375,133,617 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 56,892,000 Pengentas 58,029,840 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 56,892,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Dokume 58,029,840 PELAYANAN +Administrasi n en Pademawu. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 199 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 907,319,160 Pengentas an 925,465,543 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 907,319,160 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Laporan 925,465,543 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 200 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 260,076,700 Pengentas an 268,278,234 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 160,076,700 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas 163,278,234 PELAYANAN +Dipelihara Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +2 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +7 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,061,731,000 1,098,265,620 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Perlindungan dan +Rehabilitasi Sosial +Marsudi Putra Surabaya +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah PMKS lainnya di 1180Ora 1180 - P1 - - 1180Ora +6 4 5 Sosial bagi luar HIV/AIDS dan ng Orang 1,061,731,000 Pengentas ng 1,098,265,620 +Penyandang NAPZA yang terpenuhi an +Masalah kebutuhan dasarnya kemiskina +Kesejahtera dalam panti n menuju +an Sosial keadilan +(PMKS) dan +Lainnya di kesejahter +Luar aan sosial +HIV/AIDS +dan NAPZA +di dalam +Panti - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 201 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 5 01 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 439,370,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Orang 448,157,400 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Permakanan Sesuai Lawangan (PAD) kemiskina BINA +dengan Standar Gizi Daya n menuju REMAJA +Minimal Kewenangan keadilan PAMEKASA +Provinsi dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 5 02 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Pademawu. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Tahun Kewenangan Daya n menuju REMAJA +Provinsi keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 5 03 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Asrama/Wisma Layak Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Huni Kewenangan Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Provinsi Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 5 04 +Jumlah Orang yang 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 112,361,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Orang 114,608,220 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Lawangan (PAD) kemiskina BINA +di dalam Panti Daya n menuju REMAJA +Kewenangan Provinsi keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 5 05 +Jumlah Peserta 1180 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Pademawu. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Daya n menuju REMAJA +keadilan PAMEKASA +dan N +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 202 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +6 4 5 11 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kab PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Pamekasan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Pembinaan Rehabilitasi n en Pademawu. DAERAH an n SOSIAL +Sosial Dasar Lawangan (PAD) kemiskina BINA +Penyandang Masalah Daya n menuju REMAJA +Kesejahteraan Sosial keadilan PAMEKASA +(PMKS) Lainnya di Luar dan N +HIV/AIDS dan NAPZA kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JEMBER +3,344,975,860 3,425,975,376 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,344,975,860 3,425,975,376 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,344,975,860 3,425,975,376 +2 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +8 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,223,567,888 96% 1,254,039,245 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 58,008,000 Pengentas 59,168,160 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 58,008,000 Puger. TAN ASLI Pengentas Dokume 59,168,160 PELAYANAN +Administrasi n en Kasiyan DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 203 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Puger. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Puger. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 920,289,516 Pengentas an 938,695,306 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 920,289,516 Puger. TAN ASLI Pengentas Laporan 938,695,306 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 127,270,372 Pengentas an 132,815,779 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah kemiskina - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 204 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Penunjang Urusan Pemerintahan n menuju +Urusan Daerah keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 27,270,372 Puger. TAN ASLI Pengentas 27,815,779 PELAYANAN +Dipelihara Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Puger. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +2 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +9 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,121,407,972 2,171,936,131 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 2,121,407,972 Pengentas ng 2,171,936,131 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +Terlantar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 140 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 1040 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,370,304,000 Puger. TAN ASLI Pengentas Orang 1,397,710,080 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Permakanan sesuai Timur (PAD) kemiskina TRESNA +dengan Standar Gizi n menuju WERDHA +Minimal Kewenangan keadilan JEMBER +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 3 02 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 205 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Orang yang 940 140 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Puger. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Kasiyan DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Timur (PAD) kemiskina TRESNA +Tahun Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 3 03 +Jumlah Orang yang 940 140 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 113,078,300 Puger. TAN ASLI Pengentas Orang 115,339,866 PELAYANAN +Huni Kewenangan Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Provinsi Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 3 04 +Jumlah Orang yang 940 140 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 111,680,000 Puger. TAN ASLI Pengentas Orang 113,913,600 PELAYANAN +Bantu dan Alat Bantu Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Peraga Sesuai Timur (PAD) kemiskina TRESNA +Kebutuhan Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +6 4 3 05 +Jumlah Orang yang 940 140 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Orang Orang 152,889,500 Puger. TAN ASLI Pengentas Orang 155,947,290 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Timur (PAD) kemiskina TRESNA +di dalam Panti n menuju WERDHA +Kewenangan Provinsi keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 3 06 +Jumlah Peserta 940 140 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 84,000,000 Puger. TAN ASLI Pengentas Orang 85,680,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemulasaraan +6 4 3 12 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 206 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Pemulasaraan 940 140 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Kewenangan Provinsi Orang Orang 19,456,172 Puger. TAN ASLI Pengentas Orang 19,845,295 PELAYANAN +Kasiyan DAERAH an SOSIAL +Timur (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kab Jember. PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Puger. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Kasiyan DAERAH an n SOSIAL +Penyandang Disabilitas Timur (PAD) kemiskina TRESNA +Terlantar Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan JEMBER +dan +kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA PASURUAN +3,777,247,080 3,866,892,021 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,777,247,080 3,866,892,021 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,777,247,080 3,866,892,021 +3 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +0 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,587,640,080 96% 1,625,392,881 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 46,188,000 Pengentas 47,111,760 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 46,188,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 47,111,760 PELAYANAN +Administrasi n en Pandaan. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 207 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 1,296,974,080 Pengentas an 1,322,913,561 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 1,296,974,080 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Laporan 1,322,913,561 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan (PAD) kemiskina TRESNA - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 208 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Sumberged n menuju WERDHA +ang keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 126,478,000 Pengentas an 132,007,560 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 26,478,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 27,007,560 PELAYANAN +Dipelihara Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +3 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +1 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,189,607,000 2,241,499,140 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di +Balai Pelayanan dan +Rehabilitasi Sosial +Penyandang Masalah +Kesejahteraan Sosal +Sidoarjo +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 2,189,607,000 Pengentas ng 2,241,499,140 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +Terlantar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 209 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 165 Kab PENDAPA - P1 - - 1040 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,643,112,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 1,675,974,240 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Permakanan sesuai Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +dengan Standar Gizi ang n menuju WERDHA +Minimal Kewenangan keadilan PASURUAN +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 3 02 +Jumlah Orang yang 940 165 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Pandaan. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +Tahun Kewenangan ang n menuju WERDHA +Provinsi keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 3 03 +Jumlah Orang yang 940 165 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 16,909,900 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 17,248,098 PELAYANAN +Huni Kewenangan Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Provinsi Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 3 04 +Jumlah Orang yang 940 165 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 1,296,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 1,321,920 PELAYANAN +Bantu dan Alat Bantu Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Peraga Sesuai Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +Kebutuhan Kewenangan ang n menuju WERDHA +Provinsi keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +6 4 3 05 +Jumlah Orang yang 940 165 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Orang Orang 112,261,600 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 114,506,832 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +di dalam Panti ang n menuju WERDHA +Kewenangan Provinsi keadilan PASURUAN +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 210 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 3 06 +Jumlah Peserta 940 165 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 112,080,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 114,321,600 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemulasaraan +6 4 3 12 +Jumlah Pemulasaraan 940 165 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Kewenangan Provinsi Orang Orang 33,947,500 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 34,626,450 PELAYANAN +Pandaan. DAERAH an SOSIAL +Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +ang n menuju WERDHA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Pandaan. DAERAH an n SOSIAL +Penyandang Disabilitas Sumberged (PAD) kemiskina TRESNA +Terlantar Kewenangan ang n menuju WERDHA +Provinsi keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BLITAR +3,423,961,720 3,510,140,953 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,423,961,720 3,510,140,953 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,423,961,720 3,510,140,953 +3 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +2 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,524,051,278 96% 1,560,532,303 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 69,492,000 Pengentas 70,881,840 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 211 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 69,492,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Dokume 70,881,840 PELAYANAN +Administrasi n en DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan DAERAH an SOSIAL +(PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan DAERAH an SOSIAL +(PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 212 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 1,189,461,378 Pengentas an 1,213,250,605 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 1,189,461,378 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Laporan 1,213,250,605 PELAYANAN +Pelayanan Umum n DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 147,097,900 Pengentas an 153,039,858 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 47,097,900 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas 48,039,858 PELAYANAN +Dipelihara DAERAH an SOSIAL +(PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +3 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +3 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,899,910,442 1,949,608,650 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 213 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Rehabilitasi Sosial Bina +Laras Pasuruan +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 1,899,910,442 Pengentas ng 1,949,608,650 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +Terlantar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 135 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 1040 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,342,083,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Orang 1,368,924,660 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan DAERAH an SOSIAL +Permakanan sesuai (PAD) kemiskina TRESNA +dengan Standar Gizi n menuju WERDHA +Minimal Kewenangan keadilan BLITAR +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 3 02 +Jumlah Orang yang 940 135 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 (PAD) kemiskina TRESNA +Tahun Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 3 03 +Jumlah Orang yang 940 135 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 2,940,800 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Orang 2,999,616 PELAYANAN +Huni Kewenangan DAERAH an SOSIAL +Provinsi (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 3 04 +Jumlah Orang yang 940 135 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 1,422,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Orang 1,450,440 PELAYANAN +Bantu dan Alat Bantu DAERAH an SOSIAL +Peraga Sesuai (PAD) kemiskina TRESNA +Kebutuhan Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BLITAR - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 214 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +6 4 3 05 +Jumlah Orang yang 940 135 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Orang Orang 142,392,642 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Orang 145,240,494 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan (PAD) kemiskina TRESNA +di dalam Panti n menuju WERDHA +Kewenangan Provinsi keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 3 06 +Jumlah Peserta 940 135 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemulasaraan +6 4 3 12 +Jumlah Pemulasaraan 940 135 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Kewenangan Provinsi Orang Orang 21,072,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Orang 21,493,440 PELAYANAN +DAERAH an SOSIAL +(PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kab Blitar. PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Wlingi. Beru TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Rehabilitasi Sosial Dasar n en DAERAH an n SOSIAL +Penyandang Disabilitas (PAD) kemiskina TRESNA +Terlantar Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BLITAR +dan +kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA JOMBANG +3,741,690,936 3,830,624,754 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,741,690,936 3,830,624,754 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,741,690,936 3,830,624,754 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 215 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +3 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +4 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,540,441,636 96% 1,577,250,468 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 64,824,000 Pengentas 66,120,480 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 64,824,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Dokume 66,120,480 PELAYANAN +Administrasi n en Jombang. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 216 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Pemerintah kesejahter +Daerah aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 1,216,217,636 Pengentas an 1,240,541,988 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 1,216,217,636 Jombang. TAN ASLI Pengentas Laporan 1,240,541,988 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Jombang. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 141,400,000 Pengentas an 147,228,000 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 41,400,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas 42,228,000 PELAYANAN +Dipelihara Jombang. DAERAH an SOSIAL +Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 217 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Jombang. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +3 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +5 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,201,249,300 2,253,374,286 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di +Balai Pelayanan dan +Rehabilitasi Sosial +Penyandang Masalah +Kesejahteraan Sosal +Sidoarjo +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 2,201,249,300 Pengentas ng 2,253,374,286 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +Terlantar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 155 Kab PENDAPA - P1 - - 1040 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,538,706,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 1,569,480,120 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Permakanan sesuai Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +dengan Standar Gizi n menuju WERDHA +Minimal Kewenangan keadilan JOMBANG +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 3 02 +Jumlah Orang yang 940 155 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Jombang. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +Tahun Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 3 03 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 218 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Orang yang 940 155 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 88,023,600 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 89,784,072 PELAYANAN +Huni Kewenangan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Provinsi Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 3 04 +Jumlah Orang yang 940 155 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 57,780,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 58,935,600 PELAYANAN +Bantu dan Alat Bantu Jombang. DAERAH an SOSIAL +Peraga Sesuai Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +Kebutuhan Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +6 4 3 05 +Jumlah Orang yang 940 155 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Orang Orang 142,924,700 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 145,783,194 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Jombang. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +di dalam Panti n menuju WERDHA +Kewenangan Provinsi keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 3 06 +Jumlah Peserta 940 155 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 53,715,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 54,789,300 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Jombang. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemulasaraan +6 4 3 12 +Jumlah Pemulasaraan 940 155 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Kewenangan Provinsi Orang Orang 50,100,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Orang 51,102,000 PELAYANAN +Jombang. DAERAH an SOSIAL +Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 219 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Jombang. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Jombang. DAERAH an n SOSIAL +Penyandang Disabilitas Candimulyo (PAD) kemiskina TRESNA +Terlantar Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan JOMBANG +dan +kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA MAGETAN +3,460,238,900 3,543,543,677 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,460,238,900 3,543,543,677 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,460,238,900 3,543,543,677 +3 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +6 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,349,900,891 96% 1,382,898,908 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 68,292,000 Pengentas 69,657,840 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 68,292,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas Dokume 69,657,840 PELAYANAN +Administrasi n en Magetan. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 220 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Magetan. DAERAH an SOSIAL +Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Magetan. DAERAH an SOSIAL +Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 992,313,416 Pengentas an 1,012,159,684 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 992,313,416 Magetan. TAN ASLI Pengentas Laporan 1,012,159,684 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Magetan. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 171,295,475 Pengentas an 177,721,384 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 221 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 71,295,475 Magetan. TAN ASLI Pengentas 72,721,384 PELAYANAN +Dipelihara Magetan. DAERAH an SOSIAL +Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Magetan. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +3 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +7 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,110,338,009 2,160,644,769 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 2,110,338,009 Pengentas ng 2,160,644,769 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +Terlantar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 145 Kab PENDAPA - P1 - - 1040 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,410,060,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas Orang 1,438,261,200 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Magetan. DAERAH an SOSIAL +Permakanan sesuai Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +dengan Standar Gizi n menuju WERDHA +Minimal Kewenangan keadilan MAGETAN +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 3 02 +Jumlah Orang yang 940 145 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 222 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Kelengkapan Lainnya Magetan. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +Tahun Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 3 03 +Jumlah Orang yang 940 145 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 101,840,800 Magetan. TAN ASLI Pengentas Orang 103,877,616 PELAYANAN +Huni Kewenangan Magetan. DAERAH an SOSIAL +Provinsi Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 3 04 +Jumlah Orang yang 940 145 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 62,684,009 Magetan. TAN ASLI Pengentas Orang 63,937,689 PELAYANAN +Bantu dan Alat Bantu Magetan. DAERAH an SOSIAL +Peraga Sesuai Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +Kebutuhan Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +6 4 3 05 +Jumlah Orang yang 940 145 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Orang Orang 143,380,200 Magetan. TAN ASLI Pengentas Orang 146,247,804 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Magetan. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +di dalam Panti n menuju WERDHA +Kewenangan Provinsi keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 3 06 +Jumlah Peserta 940 145 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 81,000,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas Orang 82,620,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Magetan. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemulasaraan +6 4 3 12 +Jumlah Pemulasaraan 940 145 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Kewenangan Provinsi Orang Orang 41,373,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas Orang 42,200,460 PELAYANAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 223 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Magetan. DAERAH an SOSIAL +Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Magetan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Magetan. DAERAH an n SOSIAL +Penyandang Disabilitas Selosari (PAD) kemiskina TRESNA +Terlantar Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan MAGETAN +dan +kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BANYUWANGI +2,905,117,444 2,980,919,791 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,905,117,444 2,980,919,791 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,905,117,444 2,980,919,791 +3 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +8 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,151,518,354 96% 1,180,548,720 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 60,384,000 Pengentas 61,591,680 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 60,384,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Dokume 61,591,680 PELAYANAN +Administrasi n en . Glenmore. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Daerah n an - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 224 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Perangkat kemiskina +Daerah n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 824,701,232 Pengentas an 841,195,256 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 824,701,232 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Laporan 841,195,256 PELAYANAN +Pelayanan Umum n . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 225 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 148,433,122 Pengentas an 154,401,784 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 48,433,122 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas 49,401,784 PELAYANAN +Dipelihara . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +3 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +9 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,753,599,090 1,800,371,071 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Rehabilitasi Sosial Bina +Laras Kronis Tuban +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 1,753,599,090 Pengentas ng 1,800,371,071 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +Terlantar di dalam panti kemiskina +dalam Panti n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1040 UPT +Mendapatkan Orang Orang 915,000,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Orang 933,300,000 PELAYANAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 226 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Pemenuhan Kebutuhan . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Permakanan sesuai Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +dengan Standar Gizi n menuju WERDHA +Minimal Kewenangan keadilan BANYUWAN +Provinsi dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 3 02 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +Tahun Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 3 03 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 116,560,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Orang 118,891,200 PELAYANAN +Huni Kewenangan . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Provinsi Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 3 04 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 105,078,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Orang 107,179,560 PELAYANAN +Bantu dan Alat Bantu . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Peraga Sesuai Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +Kebutuhan Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +6 4 3 05 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Orang Orang 197,219,690 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Orang 201,164,083 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +di dalam Panti n menuju WERDHA +Kewenangan Provinsi keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 3 06 +Jumlah Peserta 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 227 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Spiritual dan Sosial . Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemulasaraan +6 4 3 12 +Jumlah Pemulasaraan 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Kewenangan Provinsi Orang Orang 29,741,400 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Orang 30,336,228 PELAYANAN +. Glenmore. DAERAH an SOSIAL +Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Banyuwangi TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Rehabilitasi Sosial Dasar n en . Glenmore. DAERAH an n SOSIAL +Penyandang Disabilitas Tegalharjo (PAD) kemiskina TRESNA +Terlantar Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BANYUWAN +dan GI +kesejahter +aan sosial +UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA BONDOWOSO +3,032,888,204 3,111,245,967 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,032,888,204 3,111,245,967 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,032,888,204 3,111,245,967 +4 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +0 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,074,063,104 96% 1,101,544,365 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 55,368,000 Pengentas 56,475,360 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 228 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 55,368,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Dokume 56,475,360 PELAYANAN +Administrasi n en Bondowoso. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 760,952,356 Pengentas an 776,171,403 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 229 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 760,952,356 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Laporan 776,171,403 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 139,742,748 Pengentas an 145,537,602 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 39,742,748 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas 40,537,602 PELAYANAN +Dipelihara Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +4 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +1 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,958,825,100 2,009,701,602 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Lanjut Usia 1040Ora 1040 - P1 - - 1040Ora +6 4 3 Sosial Dasar Telantar yang terpenuhi ng Orang 1,958,825,100 Pengentas ng 2,009,701,602 +Lanjut Usia kebutuhan dasarnya an +dalam panti kemiskina - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 230 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Terlantar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 3 01 +Jumlah Orang yang 1040 100 Kab PENDAPA - P1 - - 1040 UPT +Mendapatkan Orang Orang 961,848,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Orang 981,084,960 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Permakanan sesuai Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +dengan Standar Gizi n menuju WERDHA +Minimal Kewenangan keadilan BONDOWO +Provinsi dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 3 02 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +Tahun Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 3 03 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 105,364,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Orang 107,471,280 PELAYANAN +Huni Kewenangan Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Provinsi Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 3 04 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 122,704,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Orang 125,158,080 PELAYANAN +Bantu dan Alat Bantu Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Peraga Sesuai Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +Kebutuhan Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +6 4 3 05 +Jumlah Orang yang 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Mendapatkan Orang Orang 348,058,500 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Orang 355,019,670 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 231 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +di dalam Panti n menuju WERDHA +Kewenangan Provinsi keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 3 06 +Jumlah Peserta 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemulasaraan +6 4 3 12 +Jumlah Pemulasaraan 940 100 Kab PENDAPA - P1 - - 940 UPT +Kewenangan Provinsi Orang Orang 30,850,600 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Orang 31,467,612 PELAYANAN +Bondowoso. DAERAH an SOSIAL +Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +n menuju WERDHA +keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 3 13 +Jumlah Dokumen Hasil 8 1 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Bondowoso. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Bondowoso. DAERAH an n SOSIAL +Penyandang Disabilitas Blindungan (PAD) kemiskina TRESNA +Terlantar Kewenangan n menuju WERDHA +Provinsi keadilan BONDOWO +dan SO +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA MALANG +3,138,681,468 3,222,755,095 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,138,681,468 3,222,755,095 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,138,681,468 3,222,755,095 +4 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +2 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,452,446,588 96% 1,487,495,518 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 59,808,000 Pengentas 61,004,160 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 232 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 59,808,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Dokume 61,004,160 REHABILITA +Administrasi n en Sukun. DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 233 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 1,085,068,496 Pengentas an 1,106,769,865 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 1,085,068,496 Malang. TAN ASLI Pengentas Laporan 1,106,769,865 REHABILITA +Pelayanan Umum n Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 189,570,092 Pengentas an 196,361,493 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 89,570,092 Malang. TAN ASLI Pengentas 91,361,493 REHABILITA +Dipelihara Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 234 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +4 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +3 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,686,234,880 1,735,259,577 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 1,686,234,880 Pengentas g 1,735,259,577 +Penyandang terpenuhi kebutuhan an +Disabilitas dasarnya dalam panti kemiskina +TerlAntar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 105 Kota PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 935,358,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Orang 954,065,160 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +dengan Standar Gizi osari n menuju MALANG +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 1 02 +Jumlah Orang yang 905 105 Kota PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +Tahun Kewenangan osari n menuju MALANG +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 1 03 +Jumlah Orang yang 905 105 Kota PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Huni Kewenangan Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Provinsi Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 105 Kota PENDAPA - P1 - - 1005 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 144,439,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Orang 147,327,780 REHABILITA +Bantu dan Alat Bantu Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Peraga Sesuai Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 235 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Kebutuhan Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 1 05 +Jumlah Orang yang 905 105 Kota PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 96,437,880 Malang. TAN ASLI Pengentas Orang 98,366,637 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +di dalam Panti osari n menuju MALANG +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 105 Kota PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Sukun. DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kota PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Sukun. DAERAH an n SI SOSIAL +Penyandang Disabilitas Bandungrej (PAD) kemiskina BINA NETRA +TerlAntar osari n menuju MALANG +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA PASURUAN +2,561,681,420 2,634,215,047 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,477,772,970 2,548,628,428 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,477,772,970 2,548,628,428 +4 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +4 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 839,712,532 96% 862,506,782 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 43,272,000 Pengentas 44,137,440 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 236 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 43,272,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 44,137,440 REHABILITA +Administrasi n en Bangil. DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 100,000,000 Pengentas n 105,000,000 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 83,908,450 Pengentas an 85,586,619 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 83,908,450 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 85,586,619 REHABILITA +Disediakan Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +n menuju PASURUAN +keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 237 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 512,532,082 Pengentas an 522,782,723 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 512,532,082 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Laporan 522,782,723 REHABILITA +Pelayanan Umum n Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 100,000,000 Pengentas an 105,000,000 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +4 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +5 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,638,060,438 1,686,121,646 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Perlindungan dan +Pelayanan Sosial Asuhan +Anak Situbondo +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 1,638,060,438 Pengentas g 1,686,121,646 +Penyandang an - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 238 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Disabilitas terpenuhi kebutuhan kemiskina +TerlAntar di dasarnya dalam panti n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 75 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 792,286,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 808,131,720 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +dengan Standar Gizi n menuju PASURUAN +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 1 02 +Jumlah Orang yang 905 75 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +Tahun Kewenangan n menuju PASURUAN +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 1 03 +Jumlah Orang yang 905 75 Semua PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Kota/Kab. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Huni Kewenangan Semua DAERAH an SI SOSIAL +Provinsi Kecamatan. (PAD) kemiskina BINA DAKSA +Semua n menuju PASURUAN +Kel/Desa keadilan +Kab dan +Pasuruan. kesejahter +Bangil. aan sosial +Dermo +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 75 Kab PENDAPA - P1 - - 1005 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 105,442,338 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 107,551,184 REHABILITA +Bantu dan Alat Bantu Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Peraga Sesuai Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +Kebutuhan Kewenangan n menuju PASURUAN +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 1 05 +Jumlah Orang yang 905 75 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 230,332,100 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 234,938,742 REHABILITA - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 239 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Pemenuhan Kebutuhan Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +di dalam Panti n menuju PASURUAN +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 75 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Bangil. DAERAH an n SI SOSIAL +Penyandang Disabilitas Dermo (PAD) kemiskina BINA DAKSA +TerlAntar n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +X NON URUSAN +83,908,450 85,586,619 +X X URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX +X 83,908,450 85,586,619 +4 X X 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +6 X 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 83,908,450 96% 85,586,619 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +X X 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +X 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 83,908,450 Pengentas an 85,586,619 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +X X 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +X 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 83,908,450 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 85,586,619 REHABILITA +Dipelihara Bangil. DAERAH an SI SOSIAL +Dermo (PAD) kemiskina - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 240 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +n menuju BINA DAKSA +keadilan PASURUAN +dan +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA PASURUAN +2,734,501,590 2,824,291,621 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,734,501,590 2,824,291,621 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,734,501,590 2,824,291,621 +4 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +7 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,403,109,836 96% 1,434,172,032 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 60,048,000 Pengentas 61,248,960 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 60,048,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 61,248,960 REHABILITA +Administrasi n en Pohjentrek. DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 252,345,076 Pengentas n 257,391,977 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 252,345,076 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 257,391,977 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 241 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 840,389,760 Pengentas an 857,197,555 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 840,389,760 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Laporan 857,197,555 REHABILITA +Pelayanan Umum n Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 232,327,000 Pengentas an 239,973,540 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 242 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 132,327,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 134,973,540 REHABILITA +Dipelihara Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +4 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +8 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,331,391,754 1,390,119,589 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di +Balai Pelayanan dan +Rehabilitasi Sosial +Penyandang Masalah +Kesejahteraan Sosal +Sidoarjo +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 1,331,391,754 Pengentas g 1,390,119,589 +Penyandang terpenuhi kebutuhan an +Disabilitas dasarnya dalam panti kemiskina +TerlAntar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 570,888,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 582,305,760 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai Warungdow (PAD) kemiskina BINA +dengan Standar Gizi o n menuju RUNGU +Minimal Kewenangan keadilan WICARA +Provinsi dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 1 02 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 243 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 123,044,400 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 125,505,288 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Warungdow (PAD) kemiskina BINA +Tahun Kewenangan o n menuju RUNGU +Provinsi keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 1 03 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Huni Kewenangan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Provinsi Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 60 Kab PENDAPA - P1 - - 1005 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 210,039,954 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 214,240,753 REHABILITA +Bantu dan Alat Bantu Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Peraga Sesuai Warungdow (PAD) kemiskina BINA +Kebutuhan Kewenangan o n menuju RUNGU +Provinsi keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 1 05 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 57,419,400 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 58,567,788 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Warungdow (PAD) kemiskina BINA +di dalam Panti o n menuju RUNGU +Kewenangan Provinsi keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 60 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi Warungdow (PAD) kemiskina BINA +o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 244 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Pohjentrek. DAERAH an n SI SOSIAL +Penyandang Disabilitas Warungdow (PAD) kemiskina BINA +TerlAntar o n menuju RUNGU +keadilan WICARA +dan PASURUAN +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA TUBAN +2,909,376,760 2,982,264,294 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,909,376,760 2,982,264,294 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,909,376,760 2,982,264,294 +4 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +9 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,182,257,440 96% 1,208,902,588 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 44,220,000 Pengentas 45,104,400 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 44,220,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas Dokume 45,104,400 REHABILITA +Administrasi n en Latsari DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN (PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 93,401,800 Pengentas n 95,269,836 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 245 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 93,401,800 Tuban. TAN ASLI Pengentas 95,269,836 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Latsari DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 64,993,600 Pengentas an 66,293,472 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 64,993,600 Tuban. TAN ASLI Pengentas 66,293,472 REHABILITA +Disediakan Latsari DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 858,271,040 Pengentas an 875,436,460 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 858,271,040 Tuban. TAN ASLI Pengentas Laporan 875,436,460 REHABILITA +Pelayanan Umum n Latsari DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan (PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 121,371,000 Pengentas an 126,798,420 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 246 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 21,371,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas 21,798,420 REHABILITA +Dipelihara Latsari DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Latsari DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi (PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +5 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +0 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,727,119,320 1,773,361,706 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 1,727,119,320 Pengentas g 1,773,361,706 +Penyandang terpenuhi kebutuhan an +Disabilitas dasarnya dalam panti kemiskina +TerlAntar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 688,312,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas Orang 702,078,240 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Latsari DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai (PAD) kemiskina BINA +dengan Standar Gizi n menuju GRAHITA +Minimal Kewenangan keadilan TUBAN +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 1 02 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 247 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 204,580,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas Orang 208,671,600 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Latsari DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 (PAD) kemiskina BINA +Tahun Kewenangan n menuju GRAHITA +Provinsi keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 1 03 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Huni Kewenangan Latsari DAERAH an SI SOSIAL +Provinsi (PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 60 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 1005 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 250,000,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas Orang 255,000,000 REHABILITA +Bantu dan Alat Bantu Latsari DAERAH an SI SOSIAL +Peraga Sesuai (PAD) kemiskina BINA +Kebutuhan Kewenangan n menuju GRAHITA +Provinsi keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 1 05 +Jumlah Orang yang 905 60 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 194,227,320 Tuban. TAN ASLI Pengentas Orang 198,111,866 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Latsari DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan (PAD) kemiskina BINA +di dalam Panti n menuju GRAHITA +Kewenangan Provinsi keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 60 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Latsari DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi (PAD) kemiskina BINA +n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 248 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Tuban. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Latsari DAERAH an n SI SOSIAL +Penyandang Disabilitas (PAD) kemiskina BINA +TerlAntar n menuju GRAHITA +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS PASURUAN +5,839,883,208 5,971,380,872 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +5,839,883,208 5,971,380,872 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 5,839,883,208 5,971,380,872 +5 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +1 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,834,584,908 96% 1,874,276,606 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 59,556,000 Pengentas 60,747,120 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 59,556,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 60,747,120 REHABILITA +Administrasi n en Grati. DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 360,351,700 Pengentas n 367,558,734 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 249 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 360,351,700 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 367,558,734 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 1,269,207,308 Pengentas an 1,294,591,454 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 1,269,207,308 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Laporan 1,294,591,454 REHABILITA +Pelayanan Umum n Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 127,469,900 Pengentas an 133,019,298 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 250 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 27,469,900 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 28,019,298 REHABILITA +Dipelihara Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +5 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +2 6 4 REHABILITA Pelayanan 4,005,298,300 4,097,104,266 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Perlindungan dan +Pelayanan Sosial +Petirahan Anak Batu +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 4,005,298,300 Pengentas g 4,097,104,266 +Penyandang terpenuhi kebutuhan an +Disabilitas dasarnya dalam panti kemiskina +TerlAntar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 255 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 2,451,459,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 2,500,488,180 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +dengan Standar Gizi etan n menuju PASURUAN +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 251 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 1 02 +Jumlah Orang yang 905 255 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 371,651,800 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 379,084,836 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Grati. DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +Tahun Kewenangan etan n menuju PASURUAN +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 1 03 +Jumlah Orang yang 905 255 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Huni Kewenangan Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Provinsi Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 255 Kab PENDAPA - P1 - - 1005 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 227,469,900 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 232,019,298 REHABILITA +Bantu dan Alat Bantu Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Peraga Sesuai Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +Kebutuhan Kewenangan etan n menuju PASURUAN +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 1 05 +Jumlah Orang yang 905 255 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 564,717,600 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 576,011,952 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +di dalam Panti etan n menuju PASURUAN +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 255 Kab PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Grati. DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 252 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kab PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Grati. DAERAH an n SI SOSIAL +Penyandang Disabilitas Kedawungw (PAD) kemiskina BINA LARAS +TerlAntar etan n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS KEDIRI +5,106,294,888 5,219,520,785 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +5,106,294,888 5,219,520,785 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 5,106,294,888 5,219,520,785 +5 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +3 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,685,392,588 96% 1,722,100,439 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 49,488,000 Pengentas 50,477,760 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 49,488,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Dokume 50,477,760 REHABILITA +Administrasi n en DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN (PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 249,965,200 Pengentas n 254,964,504 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 253 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 249,965,200 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas 254,964,504 REHABILITA +Kantor yang Disediakan DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 1,178,189,388 Pengentas an 1,201,753,175 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 1,178,189,388 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Laporan 1,201,753,175 REHABILITA +Pelayanan Umum n DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan (PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 189,750,000 Pengentas an 196,545,000 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah kemiskina - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 254 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Penunjang Urusan Pemerintahan n menuju +Urusan Daerah keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 89,750,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas 91,545,000 REHABILITA +Dipelihara DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi (PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +5 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +4 6 4 REHABILITA Pelayanan 3,420,902,300 3,497,420,346 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di +Balai Pelayanan dan +Rehabilitasi Sosial +Penyandang Masalah +Kesejahteraan Sosal +Sidoarjo +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 3,420,902,300 Pengentas g 3,497,420,346 +Penyandang terpenuhi kebutuhan an +Disabilitas dasarnya dalam panti kemiskina +TerlAntar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 250 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,990,410,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Orang 2,030,218,200 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai (PAD) kemiskina BINA LARAS +dengan Standar Gizi n menuju KEDIRI - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 255 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 1 02 +Jumlah Orang yang 905 250 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 399,853,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Orang 407,850,060 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 (PAD) kemiskina BINA LARAS +Tahun Kewenangan n menuju KEDIRI +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 1 03 +Jumlah Orang yang 905 250 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Huni Kewenangan DAERAH an SI SOSIAL +Provinsi (PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 250 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 1005 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 249,488,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Orang 254,477,760 REHABILITA +Bantu dan Alat Bantu DAERAH an SI SOSIAL +Peraga Sesuai (PAD) kemiskina BINA LARAS +Kebutuhan Kewenangan n menuju KEDIRI +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 1 05 +Jumlah Orang yang 905 250 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 385,823,300 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Orang 393,539,766 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan (PAD) kemiskina BINA LARAS +di dalam Panti n menuju KEDIRI +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 250 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 125,328,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Orang 127,834,560 REHABILITA +Spiritual dan Sosial DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi (PAD) kemiskina BINA LARAS +n menuju KEDIRI - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 256 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kab Kediri. PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Kras. Butuh TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Rehabilitasi Sosial Dasar n en DAERAH an n SI SOSIAL +Penyandang Disabilitas (PAD) kemiskina BINA LARAS +TerlAntar n menuju KEDIRI +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS TUBAN +3,394,204,700 3,476,788,793 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,394,204,700 3,476,788,793 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,394,204,700 3,476,788,793 +5 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +5 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,220,858,879 96% 1,248,276,056 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 66,252,000 Pengentas 67,577,040 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 66,252,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Dokume 67,577,040 REHABILITA +Administrasi n en Kedungjam DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 135,811,800 Pengentas n 138,528,036 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 257 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 135,811,800 Singgahan. TAN ASLI Pengentas 138,528,036 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 760,427,160 Pengentas an 775,635,703 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 760,427,160 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Laporan 775,635,703 REHABILITA +Pelayanan Umum n Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 258 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 240,367,919 Pengentas an 248,175,277 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 140,367,919 Singgahan. TAN ASLI Pengentas 143,175,277 REHABILITA +Dipelihara Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +5 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +6 6 4 REHABILITA Pelayanan 2,173,345,821 2,228,512,737 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Penyandang 905oran 905 - P1 - - 905oran +6 4 1 Sosial Dasar Disabilitas Telantar yang g orang 2,173,345,821 Pengentas g 2,228,512,737 +Penyandang terpenuhi kebutuhan an +Disabilitas dasarnya dalam panti kemiskina +TerlAntar di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 1 01 +Jumlah Orang yang 905 100 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,111,321,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Orang 1,133,547,420 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai be (PAD) kemiskina BINA LARA +dengan Standar Gizi n menuju KRONIS +Minimal Kewenangan keadilan TUBAN +Provinsi dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 259 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 1 02 +Jumlah Orang yang 905 100 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 283,862,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Orang 289,539,240 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 be (PAD) kemiskina BINA LARA +Tahun Kewenangan n menuju KRONIS +Provinsi keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +6 4 1 03 +Jumlah Orang yang 905 100 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Terakses Asrama Layak Orang Orang 120,000,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Huni Kewenangan Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +Provinsi be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Alat Bantu +6 4 1 04 +Jumlah Orang yang 1005 100 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 1005 UPT +Mendapatkan Alat Orang Orang 140,367,919 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Orang 143,175,277 REHABILITA +Bantu dan Alat Bantu Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +Peraga Sesuai be (PAD) kemiskina BINA LARA +Kebutuhan Kewenangan n menuju KRONIS +Provinsi keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 1 05 +Jumlah Orang yang 905 100 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Mendapatkan Orang Orang 247,794,902 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Orang 252,750,800 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan be (PAD) kemiskina BINA LARA +di dalam Panti n menuju KRONIS +Kewenangan Provinsi keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial +6 4 1 06 +Jumlah Peserta 905 100 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 905 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Kedungjam DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi be (PAD) kemiskina BINA LARA +n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 260 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +6 4 1 12 +Jumlah Dokumen Hasil 8 12 Kab Tuban. PENDAPA - P1 - - 8 UPT +Koordinasi dan Fasilitasi Dokume Dokum 150,000,000 Singgahan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Rehabilitasi Sosial Dasar n en Kedungjam DAERAH an n SI SOSIAL +Penyandang Disabilitas be (PAD) kemiskina BINA LARA +TerlAntar n menuju KRONIS +keadilan TUBAN +dan +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA PASURUAN +2,745,602,780 2,815,214,835 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,745,602,780 2,815,214,835 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,745,602,780 2,815,214,835 +5 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +7 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 949,829,080 96% 971,825,661 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 64,044,000 Pengentas 65,324,880 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 64,044,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 65,324,880 REHABILITA +Administrasi n en Pohjentrek. DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 129,082,372 Pengentas n 131,664,019 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 261 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 129,082,372 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 131,664,019 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 588,612,708 Pengentas an 600,384,962 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 588,612,708 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Laporan 600,384,962 REHABILITA +Pelayanan Umum n Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 262 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 150,090,000 Pengentas an 156,091,800 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 50,090,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 51,091,800 REHABILITA +Dipelihara Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +5 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +8 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,795,773,700 1,843,389,174 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Gelandangan 200Oran 200 - P1 - - 200Oran +6 4 4 Sosial Dasar dan Pengemis yang g Orang 1,795,773,700 Pengentas g 1,843,389,174 +Gelandanga terpenuhi kebutuhan an +n dan dasarnya dalam panti kemiskina +Pengemis di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 4 01 +Jumlah Orang yang 200 100 Kab PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Mendapatkan Orang Orang 1,004,304,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 1,024,390,080 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +dengan Standar Gizi o n menuju PASURUAN +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 263 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 4 02 +Jumlah Orang yang 200 100 Kab PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 214,566,800 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 218,858,136 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +Tahun Kewenangan o n menuju PASURUAN +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 4 03 +Jumlah Orang yang 200 100 Kab PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Asrama/Wisma Layak Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Huni Kewenangan Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +Provinsi o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 4 04 +Jumlah Orang yang 200 100 Kab PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Mendapatkan Orang Orang 186,902,900 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 190,640,958 REHABILITA +pemenuhan kebutuhan Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +di dalam Panti o n menuju PASURUAN +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 4 05 +Jumlah Peserta 200 100 Kab PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Pohjentrek. DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +o n menuju PASURUAN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 4 11 +Jumlah Dokumen Hasil 3 1 Kab PENDAPA - P1 - - 3 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Pasuruan. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Pembinaan Rehabilitasi n en Pohjentrek. DAERAH an n SI SOSIAL +Sosial Dasar Warungdow (PAD) kemiskina BINA KARYA +Gelandangan dan o n menuju PASURUAN +Pengemis di dalam Panti keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 264 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL MARSUDI PUTRA SURABAYA +3,065,732,200 3,141,746,844 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,065,732,200 3,141,746,844 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,065,732,200 3,141,746,844 +5 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +9 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,694,211,740 96% 1,731,095,975 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 68,292,000 Pengentas 69,657,840 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 68,292,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 69,657,840 PERLINDUN +Administrasi n en Tandes. DAERAH an n GAN DAN +Pelaksanaan Tugas ASN Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 176,722,752 Pengentas n 180,257,207 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 176,722,752 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 180,257,207 PERLINDUN +Kantor yang Disediakan Tandes. DAERAH an GAN DAN +Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +SURABAYA - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 265 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PERLINDUN +Disediakan Tandes. DAERAH an GAN DAN +Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 1,241,264,604 Pengentas an 1,266,089,896 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 1,241,264,604 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Laporan 1,266,089,896 PERLINDUN +Pelayanan Umum n Tandes. DAERAH an GAN DAN +Kantor yang Disediakan Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 189,932,384 Pengentas an 196,731,032 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 266 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 89,932,384 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 91,731,032 PERLINDUN +Dipelihara Tandes. DAERAH an GAN DAN +Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PERLINDUN +yang Tandes. DAERAH an GAN DAN +Dipelihara/Direhabilitasi Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +6 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +0 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,371,520,460 1,410,650,869 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di +Balai Pelayanan dan +Rehabilitasi Sosial +Penyandang Masalah +Kesejahteraan Sosal +Sidoarjo +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah PMKS lainnya di 1180Ora 1180 - P1 - - 1180Ora +6 4 5 Sosial bagi luar HIV/AIDS dan ng Orang 1,371,520,460 Pengentas ng 1,410,650,869 +Penyandang NAPZA yang terpenuhi an +Masalah kebutuhan dasarnya kemiskina +Kesejahtera dalam panti n menuju +an Sosial keadilan +(PMKS) dan +Lainnya di kesejahter +Luar aan sosial +HIV/AIDS +dan NAPZA +di dalam +Panti +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 5 01 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 561,735,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 572,969,700 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Tandes. DAERAH an GAN DAN +Permakanan Sesuai Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +dengan Standar Gizi n menuju SI SOSIAL +Minimal Kewenangan keadilan MARSUDI +Provinsi dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 267 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 5 02 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 196,316,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 200,242,320 PERLINDUN +Kelengkapan Lainnya Tandes. DAERAH an GAN DAN +yang Tersedia dalam 1 Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +Tahun Kewenangan n menuju SI SOSIAL +Provinsi keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 5 03 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Asrama/Wisma Layak Tandes. DAERAH an GAN DAN +Huni Kewenangan Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +Provinsi n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 5 04 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 223,469,460 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 227,938,849 PERLINDUN +Pemenuhan Kebutuhan Tandes. DAERAH an GAN DAN +Perbekalan Kesehatan Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +di dalam Panti n menuju SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 5 05 +Jumlah Peserta 1180 130 Kota PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PERLINDUN +Spiritual dan Sosial Tandes. DAERAH an GAN DAN +Kewenangan Provinsi Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +n menuju SI SOSIAL +keadilan MARSUDI +dan PUTRA +kesejahter SURABAYA +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +6 4 5 11 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kota PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Surabaya. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PERLINDUN +Pembinaan Rehabilitasi n en Tandes. DAERAH an n GAN DAN +Sosial Dasar Balongsari (PAD) kemiskina REHABILITA +Penyandang Masalah n menuju SI SOSIAL +Kesejahteraan Sosial keadilan MARSUDI +(PMKS) Lainnya di Luar dan PUTRA +HIV/AIDS dan NAPZA kesejahter SURABAYA +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 268 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA MADIUN +2,849,209,956 2,920,894,154 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,849,209,956 2,920,894,154 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,849,209,956 2,920,894,154 +6 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +1 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,259,212,956 96% 1,287,397,214 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 49,800,000 Pengentas 50,796,000 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 49,800,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas Dokume 50,796,000 REHABILITA +Administrasi n en Taman. DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju MADIUN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 99,530,580 Pengentas n 101,521,191 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 99,530,580 Madiun. TAN ASLI Pengentas 101,521,191 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju MADIUN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 269 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju MADIUN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 925,482,376 Pengentas an 943,992,023 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 925,482,376 Madiun. TAN ASLI Pengentas Laporan 943,992,023 REHABILITA +Pelayanan Umum n Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju MADIUN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 166,400,000 Pengentas an 172,728,000 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 66,400,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas 67,728,000 REHABILITA +Dipelihara Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Demangan (PAD) kemiskina - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 270 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +n menuju BINA KARYA +keadilan MADIUN +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju MADIUN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +6 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +2 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,589,997,000 1,633,496,940 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Rehabilitasi Sosial Bina +Laras Pasuruan +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah Gelandangan 200Oran 200 - P1 - - 200Oran +6 4 4 Sosial Dasar dan Pengemis yang g Orang 1,589,997,000 Pengentas g 1,633,496,940 +Gelandanga terpenuhi kebutuhan an +n dan dasarnya dalam panti kemiskina +Pengemis di n menuju +dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 4 01 +Jumlah Orang yang 200 100 Kota PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Mendapatkan Orang Orang 964,959,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas Orang 984,258,180 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +dengan Standar Gizi n menuju MADIUN +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 4 02 +Jumlah Orang yang 200 100 Kota PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 111,860,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas Orang 114,097,200 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Taman. DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +Tahun Kewenangan n menuju MADIUN +Provinsi keadilan +dan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 271 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 4 03 +Jumlah Orang yang 200 100 Kota PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Asrama/Wisma Layak Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Huni Kewenangan Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +Provinsi n menuju MADIUN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 4 04 +Jumlah Orang yang 200 100 Kota PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Mendapatkan Orang Orang 123,178,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas Orang 125,641,560 REHABILITA +pemenuhan kebutuhan Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +di dalam Panti n menuju MADIUN +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 4 05 +Jumlah Peserta 200 100 Kota PENDAPA - P1 - - 200 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Taman. DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju MADIUN +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +6 4 4 11 +Jumlah Dokumen Hasil 3 1 Kota PENDAPA - P1 - - 3 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Madiun. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Pembinaan Rehabilitasi n en Taman. DAERAH an n SI SOSIAL +Sosial Dasar Demangan (PAD) kemiskina BINA KARYA +Gelandangan dan n menuju MADIUN +Pengemis di dalam Panti keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA KEDIRI +2,506,688,665 2,571,522,439 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +2,506,688,665 2,571,522,439 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 2,506,688,665 2,571,522,439 +6 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +3 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,099,300,715 96% 1,124,286,730 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks 83Indeks - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 272 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +PEMERINTA ASN Indeks +HAN Persentase realisasi 95 % +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 54,540,000 Pengentas 55,630,800 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 54,540,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Dokume 55,630,800 REHABILITA +Administrasi n en Tamanan DAERAH an n SI SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 313,614,900 Pengentas n 319,887,198 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 313,614,900 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas 319,887,198 REHABILITA +Kantor yang Disediakan Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 273 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 REHABILITA +Disediakan Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 565,420,290 Pengentas an 576,728,696 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 565,420,290 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Laporan 576,728,696 REHABILITA +Pelayanan Umum n Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +Kantor yang Disediakan (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 147,725,525 Pengentas an 153,680,036 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 47,725,525 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas 48,680,036 REHABILITA +Dipelihara Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +(PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 274 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 REHABILITA +yang Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +6 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +4 6 4 REHABILITA Pelayanan 1,407,387,950 1,447,235,709 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan di dalam LKS +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah PMKS lainnya di 1180Ora 1180 - P1 - - 1180Ora +6 4 5 Sosial bagi luar HIV/AIDS dan ng Orang 1,407,387,950 Pengentas ng 1,447,235,709 +Penyandang NAPZA yang terpenuhi an +Masalah kebutuhan dasarnya kemiskina +Kesejahtera dalam panti n menuju +an Sosial keadilan +(PMKS) dan +Lainnya di kesejahter +Luar aan sosial +HIV/AIDS +dan NAPZA +di dalam +Panti +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 5 01 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 486,216,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Orang 495,940,320 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +Permakanan Sesuai (PAD) kemiskina BINA KARYA +dengan Standar Gizi n menuju WANITA +Minimal Kewenangan keadilan KEDIRI +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 5 02 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Menerima Pakaian dan Orang Orang 245,660,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Orang 250,573,200 REHABILITA +Kelengkapan Lainnya Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 (PAD) kemiskina BINA KARYA +Tahun Kewenangan n menuju WANITA +Provinsi keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 5 03 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Terakses Orang Orang 120,000,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Asrama/Wisma Layak Tamanan an SI SOSIAL - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 275 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Huni Kewenangan DAERAH kemiskina BINA KARYA +Provinsi (PAD) n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 5 04 +Jumlah Orang yang 1180 130 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Mendapatkan Orang Orang 285,511,950 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Orang 291,222,189 REHABILITA +Pemenuhan Kebutuhan Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +Perbekalan Kesehatan (PAD) kemiskina BINA KARYA +di dalam Panti n menuju WANITA +Kewenangan Provinsi keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 5 05 +Jumlah Peserta 1180 130 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 1180 UPT +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 REHABILITA +Spiritual dan Sosial Tamanan DAERAH an SI SOSIAL +Kewenangan Provinsi (PAD) kemiskina BINA KARYA +n menuju WANITA +keadilan KEDIRI +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +6 4 5 11 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kota Kediri. PENDAPA - P1 - - 7 UPT +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Mojoroto. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 REHABILITA +Pembinaan Rehabilitasi n en Tamanan DAERAH an n SI SOSIAL +Sosial Dasar (PAD) kemiskina BINA KARYA +Penyandang Masalah n menuju WANITA +Kesejahteraan Sosial keadilan KEDIRI +(PMKS) Lainnya di Luar dan +HIV/AIDS dan NAPZA kesejahter +aan sosial +BALAI PELAYANAN SOSIAL PMKS SIDOARJO +7,598,347,948 7,765,014,907 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +7,598,347,948 7,765,014,907 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 7,598,347,948 7,765,014,907 +6 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +5 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 2,576,629,484 96% 2,631,162,074 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 78,372,000 Pengentas 79,939,440 +Daerah yang terlaksana an - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 276 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Perangkat kemiskina +Daerah n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 BALAI +Penyediaan Dokume Dokum 78,372,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Dokume 79,939,440 PELAYANAN +Administrasi n en Sidoarjo. DAERAH an n SOSIAL +Pelaksanaan Tugas ASN Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +n menuju SIDOARJO +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 289,974,600 Pengentas n 295,774,092 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kab PENDAPA - P1 - - 35 Paket BALAI +dan Perlengkapan Paket 289,974,600 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 295,774,092 PELAYANAN +Kantor yang Disediakan Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +n menuju SIDOARJO +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 40 Unit BALAI +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PELAYANAN +Disediakan Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +n menuju SIDOARJO +keadilan - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 277 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 2,016,658,713 Pengentas an 2,056,991,887 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kab PENDAPA - P1 - - 12 BALAI +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 2,016,658,713 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Laporan 2,056,991,887 PELAYANAN +Pelayanan Umum n Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Kantor yang Disediakan Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +n menuju SIDOARJO +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 173,624,171 Pengentas an 180,096,654 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 35 Unit BALAI +Mesin Lainnya yang 73,624,171 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 75,096,654 PELAYANAN +Dipelihara Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +n menuju SIDOARJO +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kab PENDAPA - P1 - - 31 Unit BALAI +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PELAYANAN +yang Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Dipelihara/Direhabilitasi Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +n menuju SIDOARJO +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 278 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +6 1 0 0 PROGRAM Persentase Pemerlu 100 % 100 % 100 % +6 6 4 REHABILITA Pelayanan 5,021,718,464 5,133,852,833 +SI SOSIAL Kesejahteraan Sosial +(PPKS) yang +mendapatkan +pelayanan dan +rehabilitasi sosial di UPT +Pelayanan Sosial Tresna +Werdha Jember +1 0 0 1.0 Rehabilitasi Jumlah PMKS lainnya di 1180Ora 1180 - P1 - - 1180Ora +6 4 5 Sosial bagi luar HIV/AIDS dan ng Orang 5,021,718,464 Pengentas ng 5,133,852,833 +Penyandang NAPZA yang terpenuhi an +Masalah kebutuhan dasarnya kemiskina +Kesejahtera dalam panti n menuju +an Sosial keadilan +(PMKS) dan +Lainnya di kesejahter +Luar aan sosial +HIV/AIDS +dan NAPZA +di dalam +Panti +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Permakanan +6 4 5 01 +Jumlah Orang yang 1180 400 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 BALAI +Mendapatkan Orang Orang 3,333,540,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 3,400,210,800 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Permakanan Sesuai Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +dengan Standar Gizi n menuju SIDOARJO +Minimal Kewenangan keadilan +Provinsi dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Sandang +6 4 5 02 +Jumlah Orang yang 1180 400 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 BALAI +Menerima Pakaian dan Orang Orang 908,813,400 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 926,989,668 PELAYANAN +Kelengkapan Lainnya Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +yang Tersedia dalam 1 Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +Tahun Kewenangan n menuju SIDOARJO +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +6 4 5 03 +Jumlah Orang yang 1180 400 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 BALAI +Terakses Orang Orang 120,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Asrama/Wisma Layak Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Huni Kewenangan Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +Provinsi n menuju SIDOARJO +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 279 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +6 4 5 04 +Jumlah Orang yang 1180 400 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 BALAI +Mendapatkan Orang Orang 389,365,064 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 397,152,365 PELAYANAN +Pemenuhan Kebutuhan Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Perbekalan Kesehatan Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +di dalam Panti n menuju SIDOARJO +Kewenangan Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spritual dan Sosial +6 4 5 05 +Jumlah Peserta 1180 400 Kab PENDAPA - P1 - - 1180 BALAI +Bimbingan Fisik. Mental. Orang Orang 120,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Orang 126,000,000 PELAYANAN +Spiritual dan Sosial Sidoarjo. DAERAH an SOSIAL +Kewenangan Provinsi Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +n menuju SIDOARJO +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Koordinasi. Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +6 4 5 11 +Jumlah Dokumen Hasil 7 1 Kab PENDAPA - P1 - - 7 BALAI +Koordinasi dan Dokume Dokum 150,000,000 Sidoarjo. TAN ASLI Pengentas Dokume 157,500,000 PELAYANAN +Pembinaan Rehabilitasi n en Sidoarjo. DAERAH an n SOSIAL +Sosial Dasar Sidokumpul (PAD) kemiskina PMKS +Penyandang Masalah n menuju SIDOARJO +Kesejahteraan Sosial keadilan +(PMKS) Lainnya di Luar dan +HIV/AIDS dan NAPZA kesejahter +aan sosial +UPT PENINGKATAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL MALANG +3,031,500,424 3,095,130,432 +1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR +3,031,500,424 3,095,130,432 +1 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL +6 3,031,500,424 3,095,130,432 +6 1 0 0 PROGRAM Persentase indikator 100% 100 % 100% +7 6 1 PENUNJANG program yang tercapai 96% 82 1,251,908,819 96% 1,279,946,995 +URUSAN Indeks Profesionalitas 83Indeks Indeks 83Indeks +PEMERINTA ASN 95 % +HAN Persentase realisasi +DAERAH anggaran +PROVINSI +1 0 0 1.0 Administrasi Jumlah Administrasi 12Bulan 12 - P1 - - 12Bulan +6 1 2 Keuangan Keuangan Perangkat Bulan 51,528,000 Pengentas 52,558,560 +Perangkat Daerah yang terlaksana an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 280 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas +6 1 2 02 +ASN +Jumlah Dokumen Hasil 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Dokume Dokum 51,528,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Dokume 52,558,560 PENINGKAT +Administrasi n en Klojen. DAERAH an n AN TENAGA +Pelaksanaan Tugas ASN Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER +n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Administrasi Terlaksananya 12lapora 12 - P1 - - 12lapora +6 1 6 Umum Administrasi Umum n lapora 193,004,200 Pengentas n 196,864,284 +Perangkat Perangkat Daerah n an +Daerah kemiskina +n menuju +keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor +6 1 6 02 +Jumlah Paket Peralatan 35 Paket 1 Kota PENDAPA - P1 - - 35 Paket UPT +dan Perlengkapan Paket 75,344,200 Malang. TAN ASLI Pengentas 76,851,084 PENINGKAT +Kantor yang Disediakan Klojen. DAERAH an AN TENAGA +Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER +n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan +6 1 6 09 +Konsultasi SKPD +Jumlah Laporan 8 1 Kota PENDAPA - P1 - - 4 UPT +Penyelenggaraan Rapat Laporan Lapora 117,660,000 Malang. TAN ASLI Pengentas Laporan 120,013,200 PENINGKAT +Koordinasi dan n Klojen. DAERAH an AN TENAGA +Konsultasi SKPD Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER +n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pengadaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 7 Barang Milik Pengadaan Barang Milik an Lapora 18,000,000 Pengentas an 18,360,000 +Daerah Daerah Penunjang n an +Penunjang Urusan Pemerintah kemiskina +Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 7 06 - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 281 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +Jumlah Unit Peralatan 60 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 40 Unit UPT +dan Mesin Lainnya yang 18,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas 18,360,000 PENINGKAT +Disediakan Klojen. DAERAH an AN TENAGA +Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER +n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Penyediaan Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 8 Jasa Penyediaan Jasa an Lapora 816,379,372 Pengentas an 832,706,959 +Penunjang Penunjang Urusan n an +Urusan Pemerintahan Daerah kemiskina +n menuju +Pemerintah keadilan +an Daerah dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor +6 1 8 04 +Jumlah Laporan 12 12 Kota PENDAPA - P1 - - 12 UPT +Penyediaan Jasa Laporan Lapora 816,379,372 Malang. TAN ASLI Pengentas Laporan 832,706,959 PENINGKAT +Pelayanan Umum n Klojen. DAERAH an AN TENAGA +Kantor yang Disediakan Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER +n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 Pemeliharaa Terlaksananya 12Lapor 12 - P1 - - 12Lapor +6 1 9 n Barang Pemeliharaan Barang an Lapora 172,997,247 Pengentas an 179,457,192 +Milik Milik Daerah Penunjang n an +Daerah Urusan Pemerintahan kemiskina +Penunjang Daerah n menuju +Urusan keadilan +Pemerintah dan +an Daerah kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya +6 1 9 06 +Jumlah Peralatan dan 35 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 35 Unit UPT +Mesin Lainnya yang 72,997,247 Malang. TAN ASLI Pengentas 74,457,192 PENINGKAT +Dipelihara Klojen. DAERAH an AN TENAGA +Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER +n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya +6 1 9 09 +Jumlah Gedung Kantor 31 Unit 1 Unit Kota PENDAPA - P1 - - 31 Unit UPT +dan Bangunan Lainnya 100,000,000 Malang. TAN ASLI Pengentas 105,000,000 PENINGKAT +yang Klojen. DAERAH an AN TENAGA +Dipelihara/Direhabilitasi Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER - +Prakira Prakiraan Maju Rencana Tahun +Realis Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan +Urusan / 282 asi an 2024 +Bidang Target Capaia Prioritas +Capai Kelom Perangkat +N +Urusan / +Indikator Program / +A-k hir +an +n +pok Daerah +Kode Program / Periode Target +o Kegiatan / Sub Kegiatan RENJA Target Sumber Sasara Penanggung +Kegiatan / Renstra RENJA Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Nasio Target Pagu Indikatif (Rp) +OPD 2025 Dana Daerah n Jawab +Sub OPD OPD nal +Tahun +Kegiatan Tahun +2023 +2024 +n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +6 1 0 0 PROGRAM Persentase kegiatan 100 % 100 % 100 % +8 6 2 PEMBERDAY penanaman nilai-nilai 1,779,591,605 1,815,183,437 +AAN SOSIAL kepahlawanan. +keperintisan dan +kesetiakawnan sosial +1 0 0 1.0 Pemberdaya Jumlah PSKS yang 716oran 716 - P1 - - 716oran +6 2 2 an Potensi mendapatkan g orang 1,779,591,605 Pengentas g 1,815,183,437 +Sumber pemberdayaan an +Kesejahtera kemiskina +an Sosial n menuju +Provinsi keadilan +dan +kesejahter +aan sosial +1 0 0 1.0 00 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi +6 2 2 04 +Jumlah Lembaga 4 1 Kota PENDAPA - P1 - - 4 UPT +Kesejahteraan Sosial Lembaga Lemba 1,779,591,605 Malang. TAN ASLI Pengentas Lembaga 1,815,183,437 PENINGKAT +yang Meningkat ga Klojen. DAERAH an AN TENAGA +Kapasitasnya Klojen (PAD) kemiskina KESEJAHTER +Kewenangan Provinsi n menuju AAN SOSIAL +keadilan MALANG +dan +kesejahter +aan sosial +J U M L A H +444,740,545,111 463,173,875,556 - +283 +- +BAB IV +RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH +4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah +Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta +pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan +tujuan pada akhir RPD Provinsi Jawa Timur 2025-2026 dan untuk mendukung +prioritas pembangunan daerah serta prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan +standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah +dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah selain juga untuk memberikan +dasar yang kuat bagi penyusunan RPD berikutnya. +Tabel 4.1 Program Prioritas Perangkat daerah tahun 2025 +Prioritas Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 +untuk peningkatan pelayanan sebagai upaya untuk mencapai standar pelayanan +minimal yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 +tentang standar pelayanan minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 +Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri +Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada +Pelayanan Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah +sebagaimana tabel rencana Program dan Kegiatan prioritas berikut : - +284 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +1 P1 - Pengentasan Asistensi Sosial Jumlah 1.06.05 1.06.05.1.02 1.06.05.1.02.0001 14,400,000,000 DINAS SOSIAL +Penerima +kemiskinan menuju Penyandang Bantuan Sosial PROGRAM Pengelolaan Data Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga +keadilan dan Disabilitas (ASPD) PERLINDUNGAN Fakir Miskin +kesejahteraan sosial DAN JAMINAN Cakupan Daerah +SOSIAL Provinsi +2 Bansos Eks Klient Jumlah 1.06.05 1.06.05.1.02 1.06.05.1.02.0003 4,390,000,000 DINAS SOSIAL +Penerima +Bantuan Sosial PROGRAM Pengelolaan Data Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat +PERLINDUNGAN Fakir Miskin +DAN JAMINAN Cakupan Daerah +SOSIAL Provinsi +3 Bantuan Sosial Jumlah 1.06.05 1.06.05.1.02 1.06.05.1.02.0002 7,500,000,000 DINAS SOSIAL +Penerima +bagi Miskin Bantuan Sosial PROGRAM Pengelolaan Data Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota +Ekstrem PERLINDUNGAN Fakir Miskin +DAN JAMINAN Cakupan Daerah +SOSIAL Provinsi +4 Pengurangan Jumlah PPKS 1.06.04 1.06.04.1.01 1.06.04.1.01.0001 935,358,000 DINAS SOSIAL +beban 26 yang menerima PROGRAM Rehabilitasi Sosial Penyediaan Permakanan +Penerima bantuan dan REHABILITASI Dasar +Penyandang +Program rehabilitasi SOSIAL Disabilitas +sosial TerlAntar +Kesejahteraan di dalam Panti +Sosial (PPKS) +5 1.06.04.1.01.0002 245,503,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +6 1.06.04.1.01.0003 216,426,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +7 1.06.04.1.01.0004 144,439,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +8 1.06.04.1.01.0005 96,437,880 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +9 1.06.04.1.01.0006 212,047,500 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +10 1.06.04.1.01.0012 137,358,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +Sosial +Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +11 1.06.04.1.01.0001 792,286,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +12 1.06.04.1.01.0002 347,457,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +13 1.06.04.1.01.0003 126,367,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +14 1.06.04.1.01.0004 105,442,338 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +15 1.06.04.1.01.0005 230,332,100 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +16 1.06.04.1.01.0006 386,260,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +17 1.06.04.1.01.0012 220,604,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +18 1.06.04.1.01.0001 570,888,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan - +285 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +19 1.06.04.1.01.0002 123,044,400 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +20 1.06.04.1.01.0003 232,327,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +21 1.06.04.1.01.0004 210,039,954 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +22 1.06.04.1.01.0005 57,419,400 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +23 1.06.04.1.01.0006 393,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +24 1.06.04.1.01.0012 72,862,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +25 1.06.04.1.01.0001 688,312,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +26 1.06.04.1.01.0002 204,580,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +27 1.06.04.1.01.0003 253,710,820 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +28 1.06.04.1.01.0004 250,000,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +29 1.06.04.1.01.0005 194,227,320 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +30 1.06.04.1.01.0006 160,112,600 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +31 1.06.04.1.01.0012 142,560,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +32 1.06.04.1.01.0001 2,451,459,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +33 1.06.04.1.01.0002 371,651,800 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +34 1.06.04.1.01.0003 193,767,752 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +35 1.06.04.1.01.0004 227,469,900 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +36 1.06.04.1.01.0005 564,717,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +37 1.06.04.1.01.0006 246,080,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +38 1.06.04.1.01.0012 153,751,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +39 1.06.04.1.01.0001 1,990,410,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +40 1.06.04.1.01.0002 399,853,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +41 1.06.04.1.01.0002 265,685,412 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +42 1.06.04.1.01.0003 265,685,412 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +43 1.06.04.1.01.0004 249,488,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +44 1.06.04.1.01.0005 385,823,300 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +45 1.06.04.1.01.0006 125,328,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +46 1.06.04.1.01.0012 186,401,500 DINAS SOSIAL - +286 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +Sosial +Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +47 1.06.04.1.01.0001 1,111,321,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +48 1.06.04.1.01.0002 283,862,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +49 1.06.04.1.01.0003 213,900,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +50 1.06.04.1.01.0004 140,367,919 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +51 1.06.04.1.01.0005 247,794,902 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +52 1.06.04.1.01.0006 197,114,800 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +53 1.06.04.1.01.0012 100,000,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi +Sosial +Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar +54 1.06.04.1.02 1.06.04.1.02.0002 1,096,580,000 DINAS SOSIAL +Rehabilitasi Sosial Penyediaan Makanan +Dasar Anak +TerlAntar di +dalam +Panti +55 1.06.04.1.02.0003 236,483,700 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +56 1.06.04.1.02.0004 102,406,500 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +57 1.06.04.1.02.0005 95,201,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +58 1.06.04.1.02.0006 326,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +59 1.06.04.1.02.0007 162,010,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +60 1.06.04.1.02.0009 258,267,400 DINAS SOSIAL +Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +61 1.06.04.1.02.0013 275,688,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial +Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +62 1.06.04.1.02.0002 1,271,348,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Makanan +63 1.06.04.1.02.0003 252,872,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +64 1.06.04.1.02.0004 148,970,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +65 1.06.04.1.02.0005 54,796,460 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +66 1.06.04.1.02.0006 88,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +67 1.06.04.1.02.0007 34,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +68 1.06.04.1.02.0009 287,055,000 DINAS SOSIAL +Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +69 1.06.04.1.02.0013 454,000,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti - +287 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +70 1.06.04.1.02.0002 921,640,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Makanan +71 1.06.04.1.02.0003 247,400,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +72 1.06.04.1.02.0004 148,262,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +73 1.06.04.1.02.0005 175,363,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +74 1.06.04.1.02.0006 109,543,872 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +75 1.06.04.1.02.0007 100,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +76 1.06.04.1.02.0009 355,526,000 DINAS SOSIAL +Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +77 1.06.04.1.02.0013 210,377,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +78 1.06.04.1.02.0002 1,234,560,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Makanan +79 1.06.04.1.02.0003 446,448,300 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +80 1.06.04.1.02.0004 10,701,500 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +81 1.06.04.1.02.0005 48,709,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +82 1.06.04.1.02.0006 70,284,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +83 1.06.04.1.02.0007 325,979,267 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +84 1.06.04.1.02.0009 308,038,000 DINAS SOSIAL +Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +85 1.06.04.1.02.0013 140,000,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +86 1.06.04.1.02.0002 688,808,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Makanan +87 1.06.04.1.02.0003 145,008,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +88 1.06.04.1.02.0004 151,328,300 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +89 1.06.04.1.02.0005 148,986,300 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +90 1.06.04.1.02.0006 291,840,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +91 1.06.04.1.02.0007 142,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +92 1.06.04.1.02.0009 162,503,000 DINAS SOSIAL +Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +93 1.06.04.1.02.0013 127,800,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +94 1.06.04.1.02.0002 708,401,500 DINAS SOSIAL +Penyediaan Makanan +95 1.06.04.1.02.0003 146,821,800 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +96 1.06.04.1.02.0004 37,916,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +97 1.06.04.1.02.0005 39,243,800 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti - +288 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +98 1.06.04.1.02.0006 54,570,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial +99 1.06.04.1.02.0007 36,103,230 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari +100 1.06.04.1.02.0009 46,000,000 DINAS SOSIAL +Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar +101 1.06.04.1.02.0013 87,920,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial +Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti +102 1.06.04.1.03 1.06.04.1.03.0003 113,078,300 DINAS SOSIAL +Rehabilitasi Sosial Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +Dasar Lanjut Usia +Terlantar di +dalam +Panti +103 1.06.04.1.03.0004 111,680,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +104 1.06.04.1.03.0005 152,889,500 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +105 1.06.04.1.03.0006 84,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +106 1.06.04.1.03.0012 19,456,172 DINAS SOSIAL +Pemulasaraan +107 1.06.04.1.03.0013 179,660,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial +Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +108 1.06.04.1.03.0001 1,370,304,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +109 1.06.04.1.03.0002 117,320,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +110 1.06.04.1.03.0004 1,296,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +111 1.06.04.1.03.0005 112,261,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +112 1.06.04.1.03.0003 16,909,900 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +113 1.06.04.1.03.0002 151,272,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +114 1.06.04.1.03.0001 1,643,112,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +115 1.06.04.1.03.0013 146,500,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam +Panti +116 1.06.04.1.03.0006 112,080,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +117 1.06.04.1.03.0012 33,947,500 DINAS SOSIAL +Pemulasaraan +118 1.06.04.1.03.0004 1,422,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +119 1.06.04.1.03.0005 142,392,642 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +120 1.06.04.1.03.0006 134,615,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +121 1.06.04.1.03.0012 21,072,000 DINAS SOSIAL +Pemulasaraan - +289 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +122 1.06.04.1.03.0013 131,179,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam +Panti +123 1.06.04.1.03.0001 1,342,083,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +124 1.06.04.1.03.0002 78,030,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +125 1.06.04.1.03.0003 2,940,800 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +126 1.06.04.1.03.0003 88,023,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +127 1.06.04.1.03.0004 57,780,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +128 1.06.04.1.03.0005 142,924,700 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +129 1.06.04.1.03.0006 53,715,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +130 1.06.04.1.03.0012 50,100,000 DINAS SOSIAL +Pemulasaraan +131 1.06.04.1.03.0013 50,000,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam +Panti +132 1.06.04.1.03.0001 1,538,706,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +133 1.06.04.1.03.0002 95,836,500 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +134 1.06.04.1.03.0003 101,840,800 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +135 1.06.04.1.03.0004 62,684,009 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +136 1.06.04.1.03.0005 143,380,200 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +137 1.06.04.1.03.0006 81,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +138 1.06.04.1.03.0012 41,373,000 DINAS SOSIAL +Pemulasaraan +139 1.06.04.1.03.0013 115,880,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam +Panti +140 1.06.04.1.03.0001 1,410,060,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +141 1.06.04.1.03.0002 269,871,100 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +142 1.06.04.1.03.0004 122,704,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +143 1.06.04.1.03.0003 105,364,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +144 1.06.04.1.03.0004 105,078,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Alat Bantu +145 1.06.04.1.03.0005 197,219,690 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +146 1.06.04.1.03.0006 172,000,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +147 1.06.04.1.03.0012 29,741,400 DINAS SOSIAL +Pemulasaraan +148 1.06.04.1.03.0013 116,620,000 DINAS SOSIAL - +290 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial +Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +149 1.06.04.1.03.0001 915,000,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +150 1.06.04.1.03.0002 185,400,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +151 1.06.04.1.03.0003 116,560,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses +152 1.06.04.1.03.0005 348,058,500 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial +153 1.06.04.1.03.0006 166,852,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +154 1.06.04.1.03.0012 30,850,600 DINAS SOSIAL +Pemulasaraan +155 1.06.04.1.03.0013 122,890,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial +Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +156 1.06.04.1.03.0001 961,848,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +157 1.06.04.1.03.0002 105,500,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +158 1.06.04.1.04 1.06.04.1.04.0001 1,004,304,000 DINAS SOSIAL +Rehabilitasi Sosial Penyediaan Permakanan +Dasar +Gelandangan +dan Pengemis di +dalam Panti +159 1.06.04.1.04.0002 214,566,800 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +160 1.06.04.1.04.0003 242,487,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +161 1.06.04.1.04.0004 186,902,900 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +162 1.06.04.1.04.0005 175,856,700 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +163 1.06.04.1.04.0011 189,260,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial +Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +164 1.06.04.1.04.0001 964,959,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +165 1.06.04.1.04.0002 111,860,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +166 1.06.04.1.04.0003 149,971,400 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +167 1.06.04.1.04.0004 123,178,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +168 1.06.04.1.04.0005 199,117,200 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +169 1.06.04.1.04.0011 143,225,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi +Sosial +Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti +170 1.06.04.1.05 1.06.04.1.05.0001 489,170,000 DINAS SOSIAL +Rehabilitasi Sosial Penyediaan Permakanan - +291 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +bagi Penyandang +Masalah +Kesejahteraan +Sosial (PMKS) +Lainnya di Luar +HIV/AIDS dan +NAPZA +di dalam Panti +171 1.06.04.1.05.0001 472,130,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +172 1.06.04.1.05.0002 367,149,172 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +173 1.06.04.1.05.0003 212,847,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +174 1.06.04.1.05.0004 225,717,800 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +175 1.06.04.1.05.0005 434,080,800 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +176 1.06.04.1.05.0011 351,340,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang +Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +177 1.06.04.1.05.0002 345,400,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +178 1.06.04.1.05.0003 339,652,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +179 1.06.04.1.05.0004 344,872,600 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +180 1.06.04.1.05.0005 342,507,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +181 1.06.04.1.05.0011 398,880,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang +Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +182 1.06.04.1.05.0001 472,130,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +183 1.06.04.1.05.0002 324,886,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +184 1.06.04.1.05.0003 290,376,772 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +185 1.06.04.1.05.0004 223,821,300 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +186 1.06.04.1.05.0005 368,283,200 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +187 1.06.04.1.05.0011 358,744,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang +Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +188 1.06.04.1.05.0001 439,370,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +189 1.06.04.1.05.0002 285,778,900 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +190 1.06.04.1.05.0003 175,354,428 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +191 1.06.04.1.05.0004 112,361,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +192 1.06.04.1.05.0005 393,351,872 DINAS SOSIAL - +292 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +193 1.06.04.1.05.0011 253,450,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang +Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +194 1.06.04.1.05.0001 561,735,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +195 1.06.04.1.05.0002 196,316,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +196 1.06.04.1.05.0003 229,146,400 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +197 1.06.04.1.05.0004 223,469,460 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +198 1.06.04.1.05.0005 235,004,900 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +199 1.06.04.1.05.0011 222,477,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang +Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +200 1.06.04.1.05.0001 486,216,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +201 1.06.04.1.05.0002 245,660,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +202 1.06.04.1.05.0003 325,180,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +203 1.06.04.1.05.0004 285,511,950 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +204 1.06.04.1.05.0005 485,875,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +205 1.06.04.1.05.0011 282,170,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang +Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +206 1.06.04.1.05.0001 3,333,540,000 DINAS SOSIAL +Penyediaan Permakanan +207 1.06.04.1.05.0002 908,813,400 DINAS SOSIAL +Penyediaan Sandang +208 1.06.04.1.05.0003 219,435,900 DINAS SOSIAL +Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses +209 1.06.04.1.05.0004 389,365,064 DINAS SOSIAL +Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti +210 1.06.04.1.05.0005 493,200,000 DINAS SOSIAL +Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial +211 1.06.04.1.05.0011 222,290,000 DINAS SOSIAL +Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang +Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA +212 Program Keluarga Jumlah 1.06.05 1.06.05.1.02 1.06.05.1.02.0001 100,000,000,000 DINAS SOSIAL +Penerima +Harapan Plus Bantuan Sosial PROGRAM Pengelolaan Data Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga +PERLINDUNGAN Fakir Miskin +DAN JAMINAN Cakupan Daerah +SOSIAL Provinsi +213 Wanita Rawan Jumlah 1.06.05 1.06.05.1.02 1.06.05.1.02.0003 4,920,000,000 DINAS SOSIAL +Penerima +Sosial Ekonomi Bantuan Sosial PROGRAM Pengelolaan Data Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat - +293 +- +No PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR TARGET PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGARAN PERANGKAT +PEMBANGUNAN 2025 DAERAH +PROVINSI. +(WRSE)/ Kewirausahaan Inklusif PERLINDUNGAN Fakir Miskin +dan Produktif Putri Jawara +DAN JAMINAN Cakupan Daerah +SOSIAL Provinsi +214 P9 - Menjaga Kampung Siaga Jumlah 1.06.06 1.06.06.1.01 1.06.06.1.01.0005 400,000,000 DINAS SOSIAL +kampung +Harmoni Sosial dan Bencana (KSB) siaga yang PROGRAM Perlindungan Pelayanan Dukungan Psikososial +Sosial +Alam dengan Berdaya mendapatkan PENANGANAN Korban Bencana +Melestarikan aloksi program BENCANA Alam dan Sosial +Kebudayaan dan Provinsi +Lingkungan Hidup +215 Karang Taruna Jumlah karang 1.06.02 1.06.02.1.02 1.06.02.1.02.0004 400,000,000 DINAS SOSIAL +siaga bencana taruna yang PROGRAM Pemberdayaan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial +berbasis budaya mendapatkan PEMBERDAYAAN Potensi Sumber Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi +(KANCANA aloksi program SOSIAL Kesejahteraan +BERDAYA) Sosial Provinsi +4.2 Tabel Prioritas Perangkat Daerah +NO Sub Unit Prioritas Perangkat Daerah Indikator Prioritas Sub kegiatan Target Pagu Anggaran +1 DINAS kegiatan penanaman nilai-nilai Jumlah Kegiatan penanaman nilai-nilai 1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan Kemampuan 4 2,716,853,881.00 +SOSIAL kepahlawanan, keperintisan dan kepahlawanan, keperintisan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga +kesetiakawnan sosial kesetiakawnan sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi +2 Pemulangan Warga Negara Migran Jumlah Warga Negara Migran Korban 1.06.03.1.01.0001 - Fasilitasi Pemulangan Warga 50 Orang 81,330,700.00 +Korban Tindakan Kekerasan Tindak Kekerasan yang Dipulangkan dari Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari +Titik Debarkasi di Daerah Provinsi Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk +Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal +3 Penerbitan Izin Pengumpulan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1.06.02.1.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi 1 176,973,500.00 +Sumbangan Lintas Daerah Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Dokumen +Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Pengumpulan Uang atau Barang +Provinsi Barang +4 Pengangkatan Anak antar WNI Jumlah kegiatan pengangkatan Anak 1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan Anak antar 200 130,074,000.00 +yang Mendapatkan Orang Tua WNI Orang +Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai +Ketentuan yang Berlaku Kewenangan +Provinsi +5 Peningkatan Kapasitas PSM Jumlah Orang Mendapat bimbingan teknis 1.06.02.1.02.0001 - Peningkatan Kemampuan 716 4,634,265,600.00 +lanjutan Pekerja sosial Masyarakat Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Orang +Kewenangan Provinsi Provinsi - +294 +- +BAB V +PENUTUP +Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun +2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, +program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat +Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD penetapan Provinsi Jawa Timur Tahun +2025. +Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun +2025 sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari +anggaran APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial +Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ini, maka pencapaian prioritas penyelenggaraan +kesejahteraan sosial di Jawa Timur diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi +dan sinergis serta berkelanjutan, dan dapat mengatasi berbagai isu kebijakan yang +berkembang di tahun 2025. +Oleh karena pertambahan permasalahan sosial yang terus berkembang maka +diperlukan reposisi prioritas dan arah penyeleggaraan kesejahteraan sosial di Jawa +timur, maka pada tahun 2025 melalui Renja ini lebih difokuskan pada program +sebagai berikut : +a. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial melalui +peningkatan kemandirian melalui Program Rehabilitasi Sosial, Program +pemulangan warga negara migran dan Program Perlindungan dan Jaminan +Sosial. +b. Pembangunan Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, +Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas melalui program Pemberdayaan Sosial guna +meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahertaan Sosial dan Lembaga +Kesejahteraan Sosial +c. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan melestarikan Kebudayaan dan +Lingkungan Hidup melalui Program Penanganan Bencana guna meningkatkan +kapasitas ketangguhan terhadap Bencana, Perlindungan korban bencana dan +Layanan Dukungan Psikosoial. - +295 +- +Prioritas tersebut di atas penting untuk mendapatkan perhatian dalam +Rancangan Renacana Kerja Dinas Sosial tahun 2025 ini, karena terkait dengan hal +tersebut akan menimbulkan implikasi sebagai berikut : +1. Bahwa penanganan dan pelayanan sosial terhadap PPL sesungguhnya +memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, +penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan indeks pembangunan +manusia. oleh karenanya peningkatan penyediaan alokasi anggaran untuk +penanganan kemiskinan menjadi sangat strategis dalam mendukung pencapaian +Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. +2. Program penanganan PMKS prioritas pada hakekatnya merupakan upaya untuk +mencegah berkembang dan mengurangi populasi PMKS Jalanan sekaligus +menekan ekses-ekses yang ditimbulkan. oleh karenanya Program tersebut harus +dilakukan secara berkesinambungan, terpadu dan didukung oleh ketersedian +anggaran yang memadai. +3. Dalam rangka peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan yang profesional +dan manusiawi dibutuhkan dukungan sarana dan prasana yang memadai. UPT +sebagai unit penyedia pelayanan secara langsung saat ini sebagaian besar dalam +kondisi yang memperihatinkan. Oleh karena itu upaya perbaikan dan rehabilitasi +untuk meningkatkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan sangat dibutuhkan +(sebagaimana kewenangan pada UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, +provinsi dalam menangani PMKS). +4. Bahwa pembangunan kesejahteraan sosial sangat diperlukan pertisipasi +masyarakat untuk mencapai optimalisasi pencapaian kinerja dalam +penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur. +5. Bahwa pembangunan kesejahtetaan sosial harus berorientasi pada pembangunan +yang berbasis masyarakat (community base). +Surabaya, Juli 2024 diff --git a/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2023_03_07_perlibatan-kelompok-rentan-dalam-rencana-pembangunan-tahun-2024_.md b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2023_03_07_perlibatan-kelompok-rentan-dalam-rencana-pembangunan-tahun-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..788182d849727d7bc6f5c9c2b57d531cde9abfa8 --- /dev/null +++ b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2023_03_07_perlibatan-kelompok-rentan-dalam-rencana-pembangunan-tahun-2024_.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/2023/03/07/perlibatan-kelompok-rentan-dalam-rencana-pembangunan-tahun-2024/ +title: "Perlibatan Kelompok Rentan dalam Rencana Pembangunan Tahun 2024 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" +domain: dinsospppa.trenggalekkab.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:31:45 +source_type: government +quality_score: 85 +is_priority: false +--- + +# Perlibatan Kelompok Rentan dalam Rencana Pembangunan Tahun 2024 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak + +7 Maret 2023 Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial , Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial , Bidang Rehabilitasi Sosial , Sekretariat , Unit Kerja Musrena Keren kembali digelar untuk menghimpun masukan dari kelompok perempuan, anak, disabilitas, serta kelompok rentan sebagai bagian untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Trenggalek. . Beragam masukan dan usulan disampaikan dalam forum yang dilaksanakan di Widoro Fish Garden Kecamatan Gandusari, Selasa (7/3/2023). Antara lain peningkatan kurikulum pada Sepeda Keren, seperti pelatihan IT kepada para perempuan. Selain itu juga terkait indeks pembangunan manusia. Pemkab Trenggalek bekerja sama dengan Unicef akan fokus menangani permasalahan anak yang tidak sekolah dengan mendorong gerakan kembali belajar. . “Sehingga nanti indeks pembangunan manusia kita juga menjadi lebih baik,” harap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. . Sebagai langkah identifikasi bagi anak-anak yang tidak sekolah, Mas Ipin menjelaskan nantinya akan ada kelompok kerja (pokja) dari desa-desa ramah perempuan dan anak. Dari Unicef sendiri, dijelaskan oleh Mas Ipin, agar diidentifikasi terlebih dahulu anaknya, kemudian akar masalahnya, lalu dicarikan solusi. “Kalau urusannya biaya bagaimana, kalau urusannya menikah ya berarti jangan ada diskriminasi kalau memang sudah terlanjur karena satu dan lain hal, ya kan nggak masalah anak yang sudah menikah juga bersekolah,” ucapnya. “Atau kemudian ada pendidikan kejar paket atau pendidikan penyetaraan, itu kan juga jadi salah satu solusi,” jelas Mas Ipin menambahkan. . Kemudian masukan dari forum anak terkait pelayanan bagi disabilitas maupun kelompok rentan, khususnya ketersediaan angkutan pelajar yang memadai. . “Jadi beberapa hal yang jadi masukan dan ini nanti juga mengkompulir beberapa masukan dari Musrena Keren yang ada di kecamatan, sebelum nanti dibawa ke forum Musrenbang untuk APBD tahun 2024,” terang Mas Ipin. Redaksi Arsip Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Brigjen Soetran No. 11, Trenggalek Telp : (0355) 791490 Fax : (0355) 791490 Wa : 0811-3486-666 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Perlibatan Kelompok Rentan dalam Rencana Pembangunan Tahun 2024 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Musrena Keren kembali digelar untuk menghimpun masukan dari kelompok perempuan, anak, disabilitas, serta kelompok rentan sebagai bagian untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif di Kabupaten Trenggalek. . Beragam masukan dan usulan disampaikan dalam forum yang dilaksanakan di Widoro Fish Garden Kecamatan Gandusari, Selasa (7/3/2023). Antara lain peningkatan kurikulum pada Sepeda Keren, seperti pelatihan IT kepada para perempuan. + + + + + + + + Selain itu juga terkait indeks pembangunan manusia. Pemkab Trenggalek bekerja sama dengan Unicef akan fokus menangani permasalahan anak yang tidak sekolah dengan mendorong gerakan kembali belajar. . “Sehingga nanti indeks pembangunan manusia kita juga menjadi lebih baik,” harap Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin. . Sebagai langkah identifikasi bagi anak-anak yang tidak sekolah, Mas Ipin menjelaskan nantinya akan ada kelompok kerja (pokja) dari desa-desa ramah perempuan dan anak. + + + + + + + + Dari Unicef sendiri, dijelaskan oleh Mas Ipin, agar diidentifikasi terlebih dahulu anaknya, kemudian akar masalahnya, lalu dicarikan solusi. + + + + “Kalau urusannya biaya bagaimana, kalau urusannya menikah ya berarti jangan ada diskriminasi kalau memang sudah terlanjur karena satu dan lain hal, ya kan nggak masalah anak yang sudah menikah juga bersekolah,” ucapnya. + + + + + + + + “Atau kemudian ada pendidikan kejar paket atau pendidikan penyetaraan, itu kan juga jadi salah satu solusi,” jelas Mas Ipin menambahkan. . Kemudian masukan dari forum anak terkait pelayanan bagi disabilitas maupun kelompok rentan, khususnya ketersediaan angkutan pelajar yang memadai. + + + + + + + + . “Jadi beberapa hal yang jadi masukan dan ini nanti juga mengkompulir beberapa masukan dari Musrena Keren yang ada di kecamatan, sebelum nanti dibawa ke forum Musrenbang untuk APBD tahun 2024,” terang Mas Ipin. + + + + Redaksi diff --git a/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2024_09_07_dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-trenggalek-mengadakan-kegiatan-sabtu-cer.md b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2024_09_07_dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-trenggalek-mengadakan-kegiatan-sabtu-cer.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f569de655b9470a8cbd12e653c17d2fb6260506e --- /dev/null +++ b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2024_09_07_dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-trenggalek-mengadakan-kegiatan-sabtu-cer.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +url: https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/2024/09/07/dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-kabupaten-trenggalek-mengadakan-kegiatan-sabtu-ceria-silaturohim-bersama-pendamping-pkh/ +title: "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sabtu Ceria silaturohim bersama Pendamping PKH - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" +domain: dinsospppa.trenggalekkab.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:28:42 +source_type: government +quality_score: 83 +is_priority: false +--- + +# Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sabtu Ceria silaturohim bersama Pendamping PKH - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak + +7 September 2024 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial , Unit Kerja 7 September 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sabtu Ceria Bersama PKH Silaturohim dengan keluarga besar Pendamping PKH bertempat di Aula Kecamatan Gandusari dalam rangka: 1. pembekalan SDM PKH. 2. persiapan road show pemutakhiran data kesejahteraan sosial ke 14 Kecamatan. 3. Kerjasama BPJS Kesehatan untuk penyampaian informasi peserta baru KIS ke 3.000an sasaran oleh Pendamping PKH. 4. Evaluasi verval data disabilitas untuk pengajuan KIS bagi disabilitas se Kab. Trenggalek. Salam Kemanusiaan. @tnp2k_official @kemensosri @dinas_sosial_pppa_trenggalek . Website : tkpk.trenggalekkab.go.id Website : dinsospppa.trenggalekkab.go.id YouTube : Posko Gertak Facebook : Posko Gertak Instagram : Poskogertak Twitter : Poskogertak E-mail : Poskogertak@gmail.com Arsip Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Brigjen Soetran No. 11, Trenggalek Telp : (0355) 791490 Fax : (0355) 791490 Wa : 0811-3486-666 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sabtu Ceria silaturohim bersama Pendamping PKH LookingDownPoverty #Ilovetrenggalek #Gertak #GerakanTengokBawah #Trenggalek #TrenggalekMeroket Tinggalkan Balasan Batalkan balasan 7 September 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek mengadakan kegiatan sabtu Ceria Bersama PKH Silaturohim dengan keluarga besar Pendamping PKH bertempat di Aula Kecamatan Gandusari dalam rangka: 1. pembekalan SDM PKH. 2. persiapan road show pemutakhiran data kesejahteraan sosial ke 14 Kecamatan. 3. Kerjasama BPJS Kesehatan untuk penyampaian informasi peserta baru KIS ke 3.000an sasaran oleh Pendamping PKH. 4. Evaluasi verval data disabilitas untuk pengajuan KIS bagi disabilitas se Kab. Trenggalek. Salam Kemanusiaan. + + + + @tnp2k_official @kemensosri @dinas_sosial_pppa_trenggalek + + + + LookingDownPoverty #Ilovetrenggalek #Gertak #GerakanTengokBawah #Trenggalek #TrenggalekMeroket + + + + . Website : tkpk.trenggalekkab.go.id Website : dinsospppa.trenggalekkab.go.id YouTube : Posko Gertak Facebook : Posko Gertak Instagram : Poskogertak Twitter : Poskogertak E-mail : Poskogertak@gmail.com diff --git a/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2025_10_06_dinas-sosial-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-kegiatan-sosialisasi-dan-bimbingan-teknis-bimtek-tatacara-p.md b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2025_10_06_dinas-sosial-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-kegiatan-sosialisasi-dan-bimbingan-teknis-bimtek-tatacara-p.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61c44201d3828ac4b090940042d7ef6173fa7be1 --- /dev/null +++ b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2025_10_06_dinas-sosial-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-kegiatan-sosialisasi-dan-bimbingan-teknis-bimtek-tatacara-p.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +url: https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/2025/10/06/dinas-sosial-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-kegiatan-sosialisasi-dan-bimbingan-teknis-bimtek-tatacara-proses-usulan-data-serta-verifikasi-dan-validasi-data-tunggal-sosial-ekonomi-nasional-dtse/ +title: "Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tatacara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap TKSK dan Operator SIKS-NG - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" +domain: dinsospppa.trenggalekkab.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:28:33 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tatacara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap TKSK dan Operator SIKS-NG - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak + +6 Oktober 2025 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial TRENGGALEK – Dalam upaya menjamin akurasi dan ketepatan sasaran program bantuan sosial, Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tatacara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada hari Kamis, Jumat, dan Senin, tanggal 2, 3, dan 6 Oktober 2025. — Peserta dan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek yang dipusatkan di Trenggalek ini diikuti oleh seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Operator SIKS-NG se-Kabupaten Trenggalek. Untuk memaksimalkan penyerapan materi, peserta dibagi ke dalam tiga sesi yang berbeda selama tiga hari pelaksanaan. Pembagian sesi ini bertujuan agar para peserta dapat fokus mendalami materi teknis pengolahan data. Materi utama yang disampaikan dalam bimtek ini berfokus pada mekanisme terbaru pengusulan data, serta tahapan verifikasi dan validasi (verivali) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Pemutakhiran data ini menjadi krusial mengingat data merupakan basis utama dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. Kebijakan Sentral Melalui SIKS-NG Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengelola berbagai kebijakan perlindungan sosial yang kian terintegrasi melalui Aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem informasi yang mendukung seluruh proses pengelolaan data, mulai dari pengusulan, verifikasi, validasi, hingga penetapan data penerima bantuan sosial. Sebelumnya, basis data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, saat ini Kemensos secara bertahap telah beralih menggunakan DTSEN sebagai data induk untuk penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. SIKS-NG menjadi pintu gerbang utama untuk memastikan data yang digunakan akurat dan mutakhir. Dengan sistem ini, usulan data dari daerah dapat disampaikan, diverifikasi kesesuaiannya dengan kondisi riil di lapangan, dan dipadankan dengan data kependudukan (Dukcapil). Proses verivali yang dinamis dan berkelanjutan ini bertujuan untuk: Harapan Plt. Kepala Dinas Sosial P3A Pada acara penutupan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada hari Senin (6/10), Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek menyampaikan penekanan terhadap peran penting para peserta. “Saya berharap, melalui bimtek ini, para operator dapat melaksanakan tugasnya dalam memutakhirkan data DTSEN di desanya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan program perlindungan sosial di daerah terletak pada kualitas data di tingkat desa/kelurahan, di mana Operator SIKS-NG dan TKSK berperan sebagai ujung tombak. Data yang akurat merupakan fondasi utama bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan dan menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. @avinml @syahmnn @bupatinggalek @tnp2k_official @kemensosri @dinas_sosial_pppa_trenggalek . Website : tkpk.trenggalekkab.go.id Website : dinsospppa.trenggalekkab.go.id YouTube : Posko Gertak Facebook : Posko Gertak Instagram : Poskogertak Twitter : Poskogertak E-mail : Poskogertak@gmail.com E-mail : Dinsospppatrenggalek@gmail.com Arsip Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Brigjen Soetran No. 11, Trenggalek Telp : (0355) 791490 Fax : (0355) 791490 Wa : 0811-3486-666 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tatacara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) terhadap TKSK dan Operator SIKS-NG LookingDownPoverty #Ilovetrenggalek #Gertak #GerakanTengokBawah #Trenggalek #TrenggalekMeroket Tinggalkan Balasan Batalkan balasan TRENGGALEK – Dalam upaya menjamin akurasi dan ketepatan sasaran program bantuan sosial, Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek menggelar kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tatacara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada hari Kamis, Jumat, dan Senin, tanggal 2, 3, dan 6 Oktober 2025. — Peserta dan Pelaksanaan Kegiatan Bimtek yang dipusatkan di Trenggalek ini diikuti oleh seluruh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Operator SIKS-NG se-Kabupaten Trenggalek. Untuk memaksimalkan penyerapan materi, peserta dibagi ke dalam tiga sesi yang berbeda selama tiga hari pelaksanaan. Pembagian sesi ini bertujuan agar para peserta dapat fokus mendalami materi teknis pengolahan data. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Materi utama yang disampaikan dalam bimtek ini berfokus pada mekanisme terbaru pengusulan data, serta tahapan verifikasi dan validasi (verivali) Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Pemutakhiran data ini menjadi krusial mengingat data merupakan basis utama dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sosial dari pemerintah. + + + + + + + + Kebijakan Sentral Melalui SIKS-NG Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengelola berbagai kebijakan perlindungan sosial yang kian terintegrasi melalui Aplikasi SIKS-NG. Aplikasi ini berfungsi sebagai sistem informasi yang mendukung seluruh proses pengelolaan data, mulai dari pengusulan, verifikasi, validasi, hingga penetapan data penerima bantuan sosial. Sebelumnya, basis data yang digunakan adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, saat ini Kemensos secara bertahap telah beralih menggunakan DTSEN sebagai data induk untuk penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako. + + + + + + + + SIKS-NG menjadi pintu gerbang utama untuk memastikan data yang digunakan akurat dan mutakhir. Dengan sistem ini, usulan data dari daerah dapat disampaikan, diverifikasi kesesuaiannya dengan kondisi riil di lapangan, dan dipadankan dengan data kependudukan (Dukcapil). Proses verivali yang dinamis dan berkelanjutan ini bertujuan untuk: + + + + + Meningkatkan Akurasi: Memastikan bantuan tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar layak dan membutuhkan. + + + + Transparansi: Menciptakan proses pengelolaan data yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. + + + + Meminimalisir Kesalahan: Mengurangi potensi inclusion error (penerima tidak layak masuk) dan exclusion error (penerima layak tidak masuk). + + + + + Harapan Plt. Kepala Dinas Sosial P3A Pada acara penutupan bimbingan teknis yang dilaksanakan pada hari Senin (6/10), Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek menyampaikan penekanan terhadap peran penting para peserta. “Saya berharap, melalui bimtek ini, para operator dapat melaksanakan tugasnya dalam memutakhirkan data DTSEN di desanya masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan ketelitian,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan program perlindungan sosial di daerah terletak pada kualitas data di tingkat desa/kelurahan, di mana Operator SIKS-NG dan TKSK berperan sebagai ujung tombak. Data yang akurat merupakan fondasi utama bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan dan menyalurkan bantuan sosial secara tepat sasaran. + + + + @avinml @syahmnn @bupatinggalek @tnp2k_official @kemensosri @dinas_sosial_pppa_trenggalek + + + + LookingDownPoverty #Ilovetrenggalek #Gertak #GerakanTengokBawah #Trenggalek #TrenggalekMeroket + + + + . Website : tkpk.trenggalekkab.go.id Website : dinsospppa.trenggalekkab.go.id YouTube : Posko Gertak Facebook : Posko Gertak Instagram : Poskogertak Twitter : Poskogertak E-mail : Poskogertak@gmail.com E-mail : Dinsospppatrenggalek@gmail.com diff --git a/raw/ditjenbun.pertanian.go.id_pacu-hilirisasi-kementan-targetkan-ekspansi-kawasan-dan-jutaan-lapangan-kerja_.md b/raw/ditjenbun.pertanian.go.id_pacu-hilirisasi-kementan-targetkan-ekspansi-kawasan-dan-jutaan-lapangan-kerja_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..66390cf05d436e3daf65f445c3ac374a0ab994d5 --- /dev/null +++ b/raw/ditjenbun.pertanian.go.id_pacu-hilirisasi-kementan-targetkan-ekspansi-kawasan-dan-jutaan-lapangan-kerja_.md @@ -0,0 +1,171 @@ +--- +url: https://ditjenbun.pertanian.go.id/pacu-hilirisasi-kementan-targetkan-ekspansi-kawasan-dan-jutaan-lapangan-kerja/ +title: "Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan » Pacu Hilirisasi, Kementan Targetkan Ekspansi Kawasan dan Jutaan Lapangan Kerja" +domain: ditjenbun.pertanian.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:48:43 +source_type: government +quality_score: 79 +is_priority: false +--- + +# Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan » Pacu Hilirisasi, Kementan Targetkan Ekspansi Kawasan dan Jutaan Lapangan Kerja + +Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mempercepat program hilirisasi perkebunan sebagai bagian dari implementasi RPJMN 2025–2029. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat produksi berorientasi nilai tambah, meningkatkan ekspor, mengurangi impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam berkelanjutan. Program hilirisasi perkebunan tahun 2025–2027 menargetkan pengembangan kawasan seluas 870.890 hektare untuk komoditas tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Total kebutuhan anggaran dialokasikan secara bertahap, dengan fokus pada penyediaan benih unggul, pupuk, serta dukungan tenaga kerja pekebun. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci transformasi sektor pertanian dari berbasis bahan mentah menjadi industri olahan bernilai tambah tinggi. “Kita tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi perkebunan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional,” tegas Mentan. Ia menambahkan, strategi hilirisasi disusun dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, kebutuhan pasar dalam negeri, potensi ekspor, serta daya saing industri. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan harga yang lebih stabil, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan pekebun. Secara keseluruhan, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 8,6 juta orang. Komoditas prioritas meliputi kelapa dalam, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, mete, dan lainnya, dengan orientasi pengembangan ekspor maupun substitusi impor. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi fondasi utama hilirisasi. “Kami memastikan ketersediaan benih bermutu dan pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah. Dengan produktivitas yang meningkat, pasokan bahan baku industri akan terjamin, sehingga hilirisasi berjalan berkelanjutan,” ujar Roni. Ia menambahkan, pada Tahun Anggaran 2026 pengembangan kawasan difokuskan di berbagai sentra produksi nasional. Untuk komoditas kelapa ditargetkan 154.000 hektare, kopi 86.000 hektare, kakao 175.500 hektare, tebu 99.547 hektare, pala 14.800 hektare, lada 3.438 hektare, jambu mete 48.200 hektare, serta sagu 3.350 hektare. “Seluruh proses penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang diverifikasi secara berjenjang, baik administrasi maupun lapangan, guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program,” kata Roni. Pada kesempatan tersebut, Roni juga mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menjadi mitra pengadaan benih maupun menjadi penerima manfaat dari program hilirisasi. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah, yakni Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Sorong Selatan, dan Bupati Barito Kuala, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pengembangan kawasan perkebunan berbasis hilirisasi di wilayah masing-masing. Roni berharap melalui langkah ini, pihaknya optimistis sektor perkebunan akan menjadi pilar utama hilirisasi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas perkebunan unggulan dunia. Pacu Hilirisasi, Kementan Targetkan Ekspansi Kawasan dan Jutaan Lapangan Kerja Pacu Hilirisasi, Kementan Targetkan Ekspansi Kawasan dan Jutaan Lapangan Kerja + Diposting     + Senin, 23 Februari 2026 09:02 pm    + + Oleh    ditjenbun + + + + Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mempercepat program hilirisasi perkebunan sebagai bagian dari implementasi RPJMN 2025–2029. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat produksi berorientasi nilai tambah, meningkatkan ekspor, mengurangi impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam berkelanjutan. + + + + Program hilirisasi perkebunan tahun 2025–2027 menargetkan pengembangan kawasan seluas 870.890 hektare untuk komoditas tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Total kebutuhan anggaran dialokasikan secara bertahap, dengan fokus pada penyediaan benih unggul, pupuk, serta dukungan tenaga kerja pekebun. + + + + Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci transformasi sektor pertanian dari berbasis bahan mentah menjadi industri olahan bernilai tambah tinggi. + + + + “Kita tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi perkebunan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional,” tegas Mentan. + + + + Ia menambahkan, strategi hilirisasi disusun dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, kebutuhan pasar dalam negeri, potensi ekspor, serta daya saing industri. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan harga yang lebih stabil, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan pekebun. + + + + Secara keseluruhan, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 8,6 juta orang. Komoditas prioritas meliputi kelapa dalam, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, mete, dan lainnya, dengan orientasi pengembangan ekspor maupun substitusi impor. + + + + Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi fondasi utama hilirisasi. + + + + “Kami memastikan ketersediaan benih bermutu dan pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah. Dengan produktivitas yang meningkat, pasokan bahan baku industri akan terjamin, sehingga hilirisasi berjalan berkelanjutan,” ujar Roni. + + + + Ia menambahkan, pada Tahun Anggaran 2026 pengembangan kawasan difokuskan di berbagai sentra produksi nasional. Untuk komoditas kelapa ditargetkan 154.000 hektare, kopi 86.000 hektare, kakao 175.500 hektare, tebu 99.547 hektare, pala 14.800 hektare, lada 3.438 hektare, jambu mete 48.200 hektare, serta sagu 3.350 hektare. + + + + “Seluruh proses penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang diverifikasi secara berjenjang, baik administrasi maupun lapangan, guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program,” kata Roni. + + + + Pada kesempatan tersebut, Roni juga mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menjadi mitra pengadaan benih maupun menjadi penerima manfaat dari program hilirisasi. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah, yakni Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Sorong Selatan, dan Bupati Barito Kuala, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pengembangan kawasan perkebunan berbasis hilirisasi di wilayah masing-masing. + + + + Roni berharap melalui langkah ini, pihaknya optimistis sektor perkebunan akan menjadi pilar utama hilirisasi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas perkebunan unggulan dunia. + + + Bagikan Artikel Ini   + + + + + + + + + BERITA TERKAIT + + + Perubahan Iklim & Cuaca Sulit Diprediksi, Kementan Perkuat Mitigasi Lindungi Komoditas Perkebunan + + + Tancap Gas Hilirisasi Perkebunan, Kementan Siapkan Lahan Hingga Pekebun + + + Kementan Perkuat Sawit Rakyat, PSR dan Sarpras 2026 Jangkau 21 Provinsi + + + Kementan Genjot Swasembada Gula, 5,9 Miliar Mata Benih Tebu Disiapkan pada 2026 + + + Kementan Genjot Hilirisasi & Kawasan Kelapa 300 Ha di Wonosobo, 61 Gapoktan Terlibat Pacu Hilirisasi, Kementan Targetkan Ekspansi Kawasan dan Jutaan Lapangan Kerja + Diposting     + Senin, 23 Februari 2026 09:02 pm    + + Oleh    ditjenbun + + + + Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) mempercepat program hilirisasi perkebunan sebagai bagian dari implementasi RPJMN 2025–2029. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat produksi berorientasi nilai tambah, meningkatkan ekspor, mengurangi impor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis sumber daya alam berkelanjutan. + + + + Program hilirisasi perkebunan tahun 2025–2027 menargetkan pengembangan kawasan seluas 870.890 hektare untuk komoditas tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala. Total kebutuhan anggaran dialokasikan secara bertahap, dengan fokus pada penyediaan benih unggul, pupuk, serta dukungan tenaga kerja pekebun. + + + + Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci transformasi sektor pertanian dari berbasis bahan mentah menjadi industri olahan bernilai tambah tinggi. + + + + “Kita tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. Hilirisasi perkebunan harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan devisa, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional,” tegas Mentan. + + + + Ia menambahkan, strategi hilirisasi disusun dengan mempertimbangkan kesiapan bahan baku, kebutuhan pasar dalam negeri, potensi ekspor, serta daya saing industri. Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan harga yang lebih stabil, memperkuat industri dalam negeri, dan meningkatkan kesejahteraan pekebun. + + + + Secara keseluruhan, potensi penyerapan tenaga kerja mencapai 8,6 juta orang. Komoditas prioritas meliputi kelapa dalam, kakao, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, mete, dan lainnya, dengan orientasi pengembangan ekspor maupun substitusi impor. + + + + Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas menjadi fondasi utama hilirisasi. + + + + “Kami memastikan ketersediaan benih bermutu dan pengembangan kawasan berbasis potensi wilayah. Dengan produktivitas yang meningkat, pasokan bahan baku industri akan terjamin, sehingga hilirisasi berjalan berkelanjutan,” ujar Roni. + + + + Ia menambahkan, pada Tahun Anggaran 2026 pengembangan kawasan difokuskan di berbagai sentra produksi nasional. Untuk komoditas kelapa ditargetkan 154.000 hektare, kopi 86.000 hektare, kakao 175.500 hektare, tebu 99.547 hektare, pala 14.800 hektare, lada 3.438 hektare, jambu mete 48.200 hektare, serta sagu 3.350 hektare. + + + + “Seluruh proses penetapan penerima bantuan dilakukan melalui mekanisme Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang diverifikasi secara berjenjang, baik administrasi maupun lapangan, guna memastikan ketepatan sasaran dan akuntabilitas program,” kata Roni. + + + + Pada kesempatan tersebut, Roni juga mengajak Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk menjadi mitra pengadaan benih maupun menjadi penerima manfaat dari program hilirisasi. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala daerah, yakni Bupati Bengkulu Selatan, Bupati Sorong Selatan, dan Bupati Barito Kuala, sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan pengembangan kawasan perkebunan berbasis hilirisasi di wilayah masing-masing. + + + + Roni berharap melalui langkah ini, pihaknya optimistis sektor perkebunan akan menjadi pilar utama hilirisasi nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas perkebunan unggulan dunia. + + + Bagikan Artikel Ini   + + + + + + + + + BERITA TERKAIT + + + Perubahan Iklim & Cuaca Sulit Diprediksi, Kementan Perkuat Mitigasi Lindungi Komoditas Perkebunan + + + Tancap Gas Hilirisasi Perkebunan, Kementan Siapkan Lahan Hingga Pekebun + + + Kementan Perkuat Sawit Rakyat, PSR dan Sarpras 2026 Jangkau 21 Provinsi + + + Kementan Genjot Swasembada Gula, 5,9 Miliar Mata Benih Tebu Disiapkan pada 2026 + + + Kementan Genjot Hilirisasi & Kawasan Kelapa 300 Ha di Wonosobo, 61 Gapoktan Terlibat diff --git a/raw/ditjenpkh.pertanian.go.id_storage_master_file_3UKMhR4a_surat-edaran-dirjen-pkh-nomor-5412sepk430f052023-tentang-pelaksanaan-kurban-dan-pemotongan-hewa.md b/raw/ditjenpkh.pertanian.go.id_storage_master_file_3UKMhR4a_surat-edaran-dirjen-pkh-nomor-5412sepk430f052023-tentang-pelaksanaan-kurban-dan-pemotongan-hewa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a353232f0bed351a07abcf5cd504b68224dc8dcc --- /dev/null +++ b/raw/ditjenpkh.pertanian.go.id_storage_master_file_3UKMhR4a_surat-edaran-dirjen-pkh-nomor-5412sepk430f052023-tentang-pelaksanaan-kurban-dan-pemotongan-hewa.md @@ -0,0 +1,521 @@ +--- +url: https://ditjenpkh.pertanian.go.id/storage/master/file/3UKMhR4a_surat-edaran-dirjen-pkh-nomor-5412sepk430f052023-tentang-pelaksanaan-kurban-dan-pemotongan-hewan-dalam-pencegahan-penyebaran-penyakit-kulit-berbenjol-lumpy-skin-diseaselsd-dan-kewaspadaan-terhadap-penyakit-pes_(1).pdf +title: "3UKMhR4a_surat-edaran-dirjen-pkh-nomor-5412sepk430f052023-tentang-pelaksanaan-kurban-dan-pemotongan-hewan-dalam-pencegahan-penyebaran-penyakit-kulit-berbenjol-lumpy-skin-diseaselsd-dan-kewaspadaan-terhadap-penyakit-pes_(1).pdf" +domain: ditjenpkh.pertanian.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:28:18 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# 3UKMhR4a_surat-edaran-dirjen-pkh-nomor-5412sepk430f052023-tentang-pelaksanaan-kurban-dan-pemotongan-hewan-dalam-pencegahan-penyebaran-penyakit-kulit-berbenjol-lumpy-skin-diseaselsd-dan-kewaspadaan-terhadap-penyakit-pes_(1).pdf + +KEMENTERIAN PERTANIAN +DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN +JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 +KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011 +Telp. (021) 7815580 .83, 7E8473'19, FakElmile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mall : ditienn.k@perlanlan.go.ld +w6bsite : httpJ/dltl€npkh.p€rtanian.go.ld +Kepada Yth +1. +Kepala Dlnas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan +Provinsi Seluruh lndonesia; +2. +Kepala Dinas Daerah yang melaksanakan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan +kabupaten/kota Seluruh lndonesia; +di +Tempat. +SURAT EDARAN +NO MO R : 541 2l SEIPK.430 lF I 05 12023 +TENTANG +PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN +DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT KULIT BERBENJOL (tU,I'PYSK'A' +D/SEASE/LSD) DAN KEWASPADAAN TERHADAP +pENyAKtT pESrEDES pETtTS RUMTTVAMS (ppR) +A. +Latar Belakang +Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya ldul Adha 1444 H (2023 M) dan memperhatikan +Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242IKPTS/PK.320/M 1312022 tentang Penetapan +Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skrn Drsease) di Provinsi Riau,serta +Surat Edaran Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor +24093/PW.020|F10312023 perihal Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Pesfe des +Petits Ruminants (PPR), diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol +(Lumpy Skln Dlsease/LSD) dan peningkatan kewaspadaan terhadap Penyakit Pesfe +des Petls Ruminants (PPR) agar penyediaan hewan kurban dapat memenuhi syariat +islam dan memenuhi kesehatan hewan. +B. +Maksud dan Tujuan +1. +Maksuddari Surat Edaran ini sebagai sebagai panduan dalam rangka pelaksanaan +kurban dan pemotongan hewan kurban dalam situasi penyakit LSD dan +kewaspadaan terhadap PPR, di tempat penjualan hewan kurban, tempat +pemotongan hewan di RPH-R dan tempat pemotongan hewan di luar RPH-R. +2. +Tujuan Surat Edaran ini untuk pencegahan penyebaran LSD dan peningkatan +kewaspadaan terhadap PPR dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi +syariat islam dan pemotongan hewan kurban untuk menghasilkan daging yang +Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). +C. Ruang Lingkup +Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi: (1) Mitigasi Risiko, (2) Komunikasi Publik, (3) +Pengawasan, dan (4) Pelaporan. +D. Dasar Hukum +Undang-Undang Nomor '18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan +1 +Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan +Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang +Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun +2022 tenlang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik +lndonesia fahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik +lndonesia Nomor 6841); +2. +Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran +Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan lembaran Negra +Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, +terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan +Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lenlang +Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia +Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor +6841); +3. +Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, lkan, dan +Tumbuhan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 200, +Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6411 +); +4. +Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat +Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia +f ahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor +5356); +5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan +Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun +20'14 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5543); +6. +Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas +Veteriner (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 20, +Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 60 19); +. +7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian +Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 203); +B. +Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian +1 +(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 188); +9. +Keputusan Presiden Nomor 132ffPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam +Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; +10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114lPermentan/PD.41 0l 9120'14 tentang +Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 +Nomor 1453); +11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/PK.32011212015 tentang +Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2015 +Nomor 1866); +12. +Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas +Kementerian Pertanian; +13. +Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata +Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2022 +Nomor 1250);Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242lKPTSlPK.320lMl3l2022 +tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin +Drsease/LSD) di Provinsi Riau; +14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara +Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Pangan, dan Media Pembawa Penyakit +Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia (Berita Negara +Republik lndonesia Tahun 2023 Nomor 130); +15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 242IKPTS/PK.320/ Ml3l2O22 Tentang +Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (Lumpy Skin Disesase/LSD) +di Provinsi Riau; +16. +Keputusan Menteri Pertanian Pertanian Nomor 121IKPTS/PK.320/M 10312023 +tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis; +2 E. +Pelaksanaan Kurban +1. +Mitigasi Risiko +a. +Mitigasi Risiko Di Tempat Penjualan Hewan Kurban +1) +Persyaratan hewan kurban, harus memenuhi persyaratan syariat lslam, +administrasi dan teknis sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor +1 14lPermentan |PD.4101912014 tentang Pemotongan Hewan Kurban; +2) +Persyaratan kesehatan hewan: +a) +LSD +hewan kurban pada sapi dan kerbau yang sehat (tidak terjangkit +penyakit LSD) dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis parah atau +berat antara lain: menyebarnya benjolan pada tubuh, telah terdapat +benjolan yang pecah dan menjadi koreng, serta terbentuk jaringan +parut. Gejala klinis ini berpengaruh pada kerusakan di permukaan kulit +dan daging. +b) +PPR +hewan kurban pada kambing dan domba yang sehat (tidak terjangkit +PPR) dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis PPR, terutama +dengan gejala klinis perakut dan akut, sebagai berikut: +(1) +PPR dengan gejala klinis perakut adalah ditandai dengan demam +dengan suhu 40-42 'C, depresi, leleran pada mata dan hidung, +sesak nafas, diare cair yang parah (profuse watery dianhea) yang +berlanjut kematian dalam waktu 4-5 hari, dan membutuhkan waktu +yang lama untuk penyembuhan; +(2) +PPR dengan gejala klinis akut adalah ditandai dengan demam +dengan suhu 40-42 "C dapat berlangsung 3-5 hari, leleran kental +dan keruh dari hidung (mukopurulen) yang semakin mengeras +dan mengganggu saluran pernapasan yang dapat berlangsung +selama 14 hari, gusi menjadi hiperemia (kemerahan), luka terbuka +pada rongga mulut disertai leleran air liur, konjungtivits (radang +kelopak mata), diare berair parah dan berdarah pada tahap lanjut, +bronkopneumonia (radang brokus dan paru) dengan batuk, +dehidrasi, kekurusan, sesak nafas, hipotermia, dan kematian +dapat terjadi dalam $-10 hari, dan membutuhkan waktu yang +lama untuk penyembuhan. +3) +Persyaratan tempat penjualan hewan kurban, terdiri atas: +a) +Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat +persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan +fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah +daerah setempat sesuai dengan kewenangannya. +b) +Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan kurban; +c) +Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar +hewan kurban tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain +masuk ke tempat penjualan; +d) +Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh +dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau +pemusnahan; +e) +Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi +terhadap kendaraan, peralatan, dan limbah; +f) +Tersedia tempat pemisahan untuk hewan kurban yang ditemukan +terduga sakit; dan +.2 g) +Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan kurban yang tidak +dapat diobati atau hewan kurban dalam kondisi ambruk; dan +h) +Tersedia pelindung dari panas dan hujan. +4) +Pencegahan penyebaran LSD dan PPR oleh pelaku usaha atau pedagang +hewan kurban dengan cara: +a) +Melaksanakan kebersihan tempat penjualan dengan pembersihan dan +disinfeksi; +b) Mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban dengan +menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, +dan hewan kurban pada saat kedatangan dan meninggalkan tempat +penampungan hewan kurban; +c) +Menggunakan jenis bahan aktif disinfektan dengan waktu kontak dan +konsentrasi yang dibutuhkan antara lain: pemutih pakaian yang +mengandung sodium hipokloit 2-3o/o, karbol (fenol 2o/o), iodine 0,05o/o +dan beberapa jenis detergent (sodium dodecyl sulphate); +d) +Mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa +agen penyakit (vektofl LSD di lokasi tempat penjualan. Pengendalian +vektor dengan cara pemberian insektisida melalui penyemprotan +(spraying) harus dilaksanakan terutama di kandang penjualan, tempat +pembuangan kotoran/limbah, dan lingkungan sekitar tempat penjualan +hewan kurban; +e) Menggunakan jenis insektisida yang direkomendasikan di tempat +penjualan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, +ekstrak jahe dan lainnya. lnsektisida anorganik yang direkomendasikan +oleh Codex Alimentaius Commission (CAC) dengan bahan aktif seperti +oxydemeton-methyl, sipermethine, dan carbofurane; +f) +Melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan +dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan kurban sakit atau diduga +sakit; dan +g) +Apabila ditemukan hewan kurban yang sakit menunjukkan gejala klinis +LSD dan PPR, maka hewan kurban tersebut tidak boleh dilalulintaskan +ke daerah lain/daerah asal, dianjurkan dipotong bersyarat di Rumah +Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) terdekat. +b. +Mitigasi Risiko di Tempat Pemotongan Hewan Kurban di RPH-R +) +Persyaratan Umum +1 +a) +Pemotongan hewan kurban dilakukan di RPH-R yang telah ditetapkan +atau ditunjuk oleh bupati/wali kota; +b) +Kriteria minimum RPH-R yang dapat ditetapkan atau ditunjuk oleh +bupati/wali kota: +(1) Memiliki kandang isolasi; +(2) Memiliki penampungan limbah; +(3) Memiliki fasilitas atau lahan untuk penguburan dan/atau +pembakaran; dan +(4) Melengkapi fasilitas pengendalian vektor menggunakan insektisida +yang aman digunakan di unit usaha pangan terutama RPH-R di +zona tertular, +c) +Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, pemotongan dan +tindakan pengendalian dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik +veteriner di bawah pengawasan dokter hewan berwenang. +2) +Pemeriksaan Antemortem +a) +Pemeriksaan fisik secara kelompok dilakukan meliputi pernafasan, +perilaku, cara berjalan, postur, lubang kumlah (telinga, hidung, anus, +kelamin), gerak dan tampilan (adanya benjol, pembengkakan); +4 b) +Pemeriksaan secara individu dilakukan terhadap hewan kurban yang +menunjukkan gejala klinis LSD dan PPR, dan/atau dicurigai tertular +LSD dan PPR; +c) +Kriteria hewan kurban yang dapat dipotong bersyarat antara lain: +(1) hewan kurban tidak demam (suhu tubuh kurang dari 40.5"C); dan +(2) pemotongan bersyarat dilakukan paling lama 1 (satu) jam setelah +pemotongan hewan sehat selesai; +d) +Dalam hal hewan kurban yang ditolak dipotong, apabila hewan kurban +demam (suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 40.5"C) ditunda +selama 24 jam, kemudian dikonfirmasi dan diputuskan oleh dokter +hewan setempat; dan +e) +Kasus hewan kurban demam sebagaimana hurufd) dilaporkan kepada +dokter hewan berwenang setempat. +3) +Pemeriksa an Postmoiem +a) +Perubahan postmortem yang menciri pada LSD, meliputi: +(1) Peradangan yang ditandai kemerahan pada pangkal kerongkongan +(faring) dan pangkal tenggorokan (laring); +(2) Pembengkakan limfonodus di daerah leher dan bahu; dan +(3) Leslo ulseratif dapal ditemukan pada: +(a) rongga mulut; +(b) sayatan melintang kulit yang berbenjol; +(c) kulit pada ambing; +(d) organ saluran pernafasan; +(e) organ pencernaan dan organ dalam lainnya. +b) +Perubahan postmoftem yang menciri pada PPR, meliputi: +(1) Luka terbuka (erosi) di rongga mulut, perbatasan gusi dan bibir, +serta pipi bagian dalam; +(2) Perdarahan pada mukosa saluran pencernaan dan saluran +pernafasan; +(3) Perdarahan dan kemerahan membentuk pola belang (zebra stripes +of congestion) pada bagian belakang usus besar (colon); dan +(4) Perubahan pada organ paru-paru berupa pemadatan, perdarahan, +perubahan warna menjadi lebih gelap. +4) +Keputusan Postmodem +a) +Karkas dan organ normal atau tidak menunjukkan perubahan dapat +dikonsumsi; +b) +Karkas, daging dan/atau hasil samping yang mengalami kelainan +jika +dilakukan timming (penyayatan dan pemisahan) menunjukkan +perubahan patologis atau penyakit yang diduga LSD; dan +c) +Seluruh karkas dan organ dari hewan kurban yang menunjukkan infeksi +sistemik (septicaemia) harus dimusnahkan secara keseluruhan. +Kondisi infeksi sistemik ditunjukkan dengan kondisi seperti limfonodus +membesar, perdarahan (haemorrhaghi) di berbagai organ, limpa +membengkak, terdapat cairan bercampur darah di rongga perut dan +rongga dada, dapat disertai dengan kekuningan (ikterus). +5) +Pencegahan Penyebaran LSD dan PPR +a) +Petugas RPH-R membersihkan tempat pemotongan hewan dengan +disinfeksi; +b) +Petugas RPH-R mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan +kurban dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak +pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan +meninggalkan tempat penampungan hewan kurban; +c) Menggunakan jenis bahan aktif disinfektan yang dapat digunakan +beserta waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain ammonium kuartener (quadenery amonium compunds) 0.5ol0, sodium +hipoklorit 2-3o/o, Ienol 2o/o, iodine 0,05% dan beberapa jenis detergent +(sodi u m dodecyl sul ph ate)', +d) +Mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa +agen penyakit (vekto) LSD di lokasi kandang penampungan hewan +kurban. Pengendalian vektor dengan cara pemberian insektisida +melalui penyemprotan (spraying) harus dilaksanakan terutama di +kandang penampungan dan tempat pembuangan kotoran/limbah; +e) Menggunakan insektisida yang direkomendasikan di tempat +pemotongan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, +ekstrak jahe dan lainnya. lnsektisida anorganik yang direkomendasikan +oleh Codex Alimentaius Commission (CAC) dengan bahan aktif seperti +oxydemeton-methyl, sipermethine, dan carbofurane; +f) +Apabila menggunakan insektisida anorganik pada hewan kurban maka +hewan kurban sebelum disembelih sebaiknya dimandikan air atau +semprot air untuk menghilangkan residu insektisida pada tubuh hewan +kurban; dan +g) yang +Petugas RPH-R melaporkan kepada dinas menyelenggarakan +fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan sakit +atau diduga sakit. +c. +Mitigasi Risiko di Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH-R +'1) +Persyaratan tempat pemotongan di luar RPH-R, meliputi: +a) Tempat pemotongan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah +mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang +menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau +unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya; +b) +Lokasi tempat pemotongan hewan kurban tidak berdekatan dengan +peternakan (ruminansia); +c) +Memiliki pagar atau pembatas atau tindakan tertentu agar hewan +kurban tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain masuk ke +tempat pemotongan hewan kurban; +d) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan kurban; +e) Tersedia fasilitas penampungan hewan kurban yang diberi pelindung +terhadap sinar matahari dan hujan serta memperhatikan kepadatan +hewan, sirkulasi udara, kebersihan dan ketersediaan air minum dan +pakan; +f) Tersedia fasilitas pemotongan hewan kurban yang memenuhi +persyaratan higiene sanitasi, +g) +Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. +h) +Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi +atau dibakar; +i) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan +disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan kurban, limbah, dan orang; dan +j) +Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi. +2) +Pencegahan Penyebaran LSD dan PPR +a) +Panitia kurban membersihkan dan mendisinfeksi tempat pemotongan +sebelum dan setelah proses pemotongan; +b) +Panitia kurban mendisinfeksi kendaraan pengangkutdan hewan kurban +dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak +pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan +meninggalkan tempat penampungan hewan. jenis bahan aktif +disinfektan yang dapat digunakan beserta waktu kontak dan +konsentrasi yang dibutuhkan antara lain: pemutih pakaian yang +Fi mengandung sodium hipokloit 2-3%, karbol (fenol 2o/o), iodine 0,05o/o +dan beberapa jenis detergent (sodium dodecyl sulphate); +c) +Panitia kurban mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai +serangga pembawa agen penyakit (vektor) LSD di lokasi kandang +penampungan hewan kurban dengan cara pemberian insektisida +melalui penyemprotan (spraying). Pemberian insektisida harus +di +dilaksanakan terutama kandang penampungan dan tempat +pembuangan kotoran/limbah. Jenis insektisida yang direkomendasikan +di tempat pemotongan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, +asam borat, ekstrak jahe dan lainnya. +Jika menggunakan insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh +Codex Alimentaius Commisslon (CAC) dengan bahan aktif seperti +dan +oxydemeton-methyl, sipermethrine, carbofurane. Apabila +menggunakan insektisida anorganik pada hewan kurban maka hewan +kurban sebelum disembelih sebaiknya dimandikan air atau semprot air +untuk menghilangkan residu insektisida pada tubuh hewan kurban; +d) +Panitia kurban melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan +fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan kurban +sakit atau diduga sakit; dan +e) +Jika hewan sakit atau diduga sakit sebagaimana huruf d) berdasarkan +keputusan dokter hewan berwenang bahwa hewan dapat dipotong, +maka dilakukan pemotongan bersyarat paling lama 1 (satu) jam setelah +pemotongan hewan kurban sehat selesai. +3) +Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban +a) +hewan kurban harus dilakukan pemeriksaan antemortem maksimal +selama 12 jam sebelum hewan kurban disembelih; +b) pemeriksaan fisik secara kelompok dilakukan meliputi pernafasan, +perilaku, cara berjalan, postur, lubang kumlah (telinga, hidung, anus, +kelamin), gerak dan tampilan (adanya benjol, pembengkakan); +c) +pemeriksaan secara individu dilakukan terhadap hewan kurban yang +menunjukkan gejala klinis LSD dan PPR, dan/atau dicurigai tertular +LSD dan PPR; +d) +hewan kurban yang sudah disembelih segera dilakukan pemeriksaan +postmortem; +e) +perubahan postmortem yang menciri pada LSD meliputi: +(1) Peradangan yang ditandai kemerahan pada pangkal kerongkongan +(faring) dan pangkal tenggorokan (laring); +(2) Pembengkakan limfonodus di daerah leherdan bahu; +(3) Leslo ulseratif dapalditemukan pada: +(a) rongga mulut; +(b) sayatan melintang kulit yang berbenjol; +(c) kulit pada ambing; +(d) organ saluran pernafasan; dan +(e) organ pencernaan dan organ dalam lainnya. +f) +Perubahan postmortem yang menciri pada PPR, meliputi: +(1) Luka terbuka (erosr) di rongga mulut, perbatasan gusi dan bibir, +serta pipi bagian dalam; +(2) Perdarahan pada mukosa saluran pencernaan dan saluran +pernafasan; +(3) Perdarahan dan kemerahan membentuk pola belang (zebra skipes +of congestion) pada bagian belakang usus besar (colon); dan +(4) Perubahan pada organ paru-paru berupa pemadatan, perdarahan, +perubahan warna menjadi lebih gelap. +4) +Keputusan postmoftem, meliputi +7 a) +karkas dan organ normal atau tidak menunjukkan perubahan dapat +dikonsumsi; +b) +karkas, daging dan/atau hasil samping yang mengalami kelainan +dilakukan timming (penyayatan dan pemisahan) jika menunjukkan +perubahan patologis atau penyakit yang diduga LSD; +c) +seluruh karkas dan organ dari hewan kurban yang menunjukkan infeksi +sistemik (septicaemia) harus dimusnahkan secara keseluruhan. +Kondisi infeksi sistemik ditunjukkan dengan kondisi seperti limfonodus +membesar, perdarahan (haemonhaghi) di berbagai organ, limpa +membengkak, terdapat cairan bercampur darah di rongga perut dan +rongga dada, dapat disertai dengan kekuningan (iherus). +2. +Komunikasi Publik +Dalam melaksanakan komunikasi publik, pihak-pihak yang memberikan pernyataan +berkaitan dengan LSD dan PPR, harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke +otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan +hewan setempat, guna menghindari informasi yang tidak tepat dan dapat +menimbulkan kepanikan/kegaduhan di masyarakat. +3. +Pengawasan +a. +pengawasan terhadap pelaksanaan kurban dilakukan di tempat penjualan +hewan kurban, tempat pemotongan hewan kurban di RPH-R dan di luar RpH- +R; +b. +pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan ASUH sesuai dengan +kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; dan +c. +pengawasan diterapkan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan +mencegah te$adinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan +perundang-undangan. +4. +Pelaporan +Petugas dinas yang ditunjuk sebagai pemeriksa kesehatan hewan kurban wajib +melaporkan hewan kurban yang menunjukkan gejala yang diduga sakit terutama +LSD dan PPR kepada pejabat otoritas veteriner provinsi/kabupaten/kota setempat +melalui sistem pelaporan pada aplikasi Antemoftem-Postmoftem (AMPM) yang +terintegrasi dengan iSl KHNAS. +Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama saudara disampaikan terima kasih +Ditetapkan di Jakarta +Padatanggal 3t Mei 2023 +JENDERAL +PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN +\ +P.'t 31993031001 +Tembusan disampaikan kepada Yth.: +. +Menteri Pertanian; +1 +2. +Gubemur Seluruh Wilayah lndonesia; dan +3. BupatiMali Kota Seluruh Wilayah lndonesia. +B diff --git a/raw/djpb.kemenkeu.go.id_kanwil_jatim_id_data-publikasi_press-release_3116-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-30-november-2025.html.md b/raw/djpb.kemenkeu.go.id_kanwil_jatim_id_data-publikasi_press-release_3116-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-30-november-2025.html.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e983117ef3210852d51b5b326ea35ab2f1b98b1d --- /dev/null +++ b/raw/djpb.kemenkeu.go.id_kanwil_jatim_id_data-publikasi_press-release_3116-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-30-november-2025.html.md @@ -0,0 +1,422 @@ +--- +url: https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/press-release/3116-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-30-november-2025.html +title: "Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 30 November 2025" +domain: djpb.kemenkeu.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:53:08 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 30 November 2025 + +“ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR” Surabaya, 22 Desember 2025 - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur untuk periode realisasi s.d. 30 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid , bertempat di Surabaya dan disiarkan secara daring melalui M icrosoft Teams mulai pukul 13.30 WIB s.d. selesai. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur. A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp223,58 triliun atau 78,53% dari target sebesar Rp284,72 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 77,22% (Rp215,64 triliun) dari target Rp279,23 triliun dan PNBP telah melampaui target dengan capaian 144,98% (Rp7,95 triliun) dari target Rp5,48 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp93,94 triliun (73,12% dari target Rp128,48 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp121,69 triliun (80,72% dari target Rp150,75 triliun). Realisasi Belanja Negara sampai dengan November 2025 sebesar Rp114,14 triliun atau 89,31% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp36,63 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp77,51 triliun. C. Kinerja APBN Jawa Timur 1. Penerimaan Negara a. Pajak (DJP): b. Bea Cukai (DJBC): c. PNBP Hingga November 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp7,95 triliun (144,98% dari target). d. Pengelolaan Aset Capaian Pengelolaan Aset, Realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. November 2025 di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut: 2. Belanja Kementerian Lembaga a. Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan jenis belanja, realisasi per November 2025 terdiri dari:: Optimalisasi kinerja BPP terlihat dari peningkatan capaian dari 80,07% menjadi 80,45%. Hal ini menunjukkan efektivitas penyerapan tetap terjaga di tengah pagu belanja yang menurun. b. Realisasi Anggaran Kesehatan Anggaran terkait kesehatan terealisasi Rp2,69 triliun (81,31% dari alokasi APBN sebesar Rp3,32 triliun. Realisasi Fungsi Kesehatan Rp765,92 miliar (72,79% dari pagu Rp1,05 triliun), dan realisasi Rumah Sakit lingkup Kemenhan dan POLRI Rp1,93 triliun (85,18% dari pagu Rp2,27 triliun). c. Belanja Anggaran Pendidikan Belanja Pendidikan telah terealisasi Rp10,56 triliun (74,91% dari Pagu Rp14,09 triliun). Pemanfaatannya antara lain untuk Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran (Rp1,59 triliun/ 75,05%) dan Program Pendidikan Tinggi (Rp1,64 triliun/ 53,27%). 3. Transfer Ke Daerah Realisasi TKD terhadap pagu cukup tinggi dan sisanya akan dioptimalkan sebagai kas daerah. Kenaikan Realisasi terbesar pada DBH, DAK Non Fisik, dan DAU sedangkan jenis lainnya mengalami penurunan. 4. Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur Realisasi Program MBG Jawa Timur tertinggi ketiga Nasional dengan realisasi sampai dengan 10 Desember 2025 mencapai Rp1,34 triliun dengan penerima sebanyak 5.96 juta penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan santri sebanyak 5.657.939 jiwa, balita 196.364 jiwa, dan ibu hamil dan ibu menyusui 101.362 jiwa. Jumlah supplier yang terlibat mencapai 5.629 supplier terdiri dari 2.419 UMKM, 620 Koperasi dan Koperasi Merah Putih, 160 BUMDes/BUMDesma, dan 2.430 supplier lainnya. 5. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Realisasi PKG di Jatim berada di peringkat kedua nasional dengan capaian sampai 7 Desember 2025 sebanyak 12.111.150 jiwa pendaftar (28,77%) dan 11.676.375 jiwa kehadiran (27,74%) dari target sasaran tahun 2025 sebesar 36%. Secara persentase Kota Mojokerto merupakan kota dengan persentase pendaftar tertinggi yaitu sebanyak 87,74% dari total sasaran. Berdasarkan jenis kelamin, penerima layanan PKG laki-laki sebesar 44,9% dan perempuan 55,1%. Kelompok usia Dewasa III Perempuan (usia 40-59 th) menjadi kelompok usia penerima layanan PKG paling banyak yaitu sebesar 1.105.706 jiwa (17,62%). ----------------------------------------------------------------- Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur Surabaya, 22 Desember 2025 Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal Kanwil DJPb Jawa Timur Gedung Keuangan Negara I, Jalan Indrapura No.5, Surabaya 60175 Telepon (031) 3523765, 3525229; Faksimile:(031) 3558640, 3566201 IKUTI KAMI PENGADUAN Press Release Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 30 November 2025 Search Press Release + + + + + + + + 22 + Des,2025 + + + + + + + + + + + + + + + + Press Release + + + + + + + + + + + Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 30 November 2025 + + + + + + + + + + + + “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR” + Surabaya, 22 Desember 2025 - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur untuk periode realisasi s.d. 30 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid , bertempat di Surabaya dan disiarkan secara daring melalui M icrosoft Teams mulai pukul 13.30 WIB s.d. selesai. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur. + A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur + + PDRB Regional Jatim triwulan III 2025 tercapai Rp867,39 triliun (ADHB), atau 14,54% dari PDB yang sebesar Rp6.060,0 triliun. Besarnya kontribusi ini menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai penopang utama perekonomian nasional. + Inflasi Regional Jatim bulan November terkendali sebesar 2,63% ( y -o-y ), 0,17% ( m -t-m ), dan 2,16% ( y -t-d ). Inflasi bulanan ( m -t-m ) dipengaruhi terutama oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 0,30%. Inflasi terkendali dengan ketersediaan bahan pangan terutama beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. + Pada bulan Oktober, nilai ekspor sebesar 2,43 miliar USD, turun signifikan 26,98% dibandingkan September ( m -t-m ). Sedangkan impor tercatat 2,66 miliar USD, naik 9,94% dibandingkan September ( m -t-m ). Nilai impor melampaui ekspor sehingga terjadi defisit 0,23 miliar USD. Penurunan ekspor dipengaruhi oleh kontraksi pada sektor migas maupun nonmigas, sedangkan kenaikan impor didorong oleh meningkatnya permintaan barang modal seperti mesin dan peralatan mekanis. + +   B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur + Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp223,58 triliun atau 78,53% dari target sebesar Rp284,72 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 77,22% (Rp215,64 triliun) dari target Rp279,23 triliun dan PNBP telah melampaui target dengan capaian 144,98% (Rp7,95 triliun) dari target Rp5,48 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp93,94 triliun (73,12% dari target Rp128,48 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp121,69 triliun (80,72% dari target Rp150,75 triliun). + Realisasi Belanja Negara sampai dengan November 2025 sebesar Rp114,14 triliun atau 89,31% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp36,63 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp77,51 triliun. +   +   C. Kinerja APBN Jawa Timur + 1. Penerimaan Negara + a. Pajak (DJP): + + Sampai dengan 30 November 2025, di Provinsi Jawa Timur, PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 60,02% dan PPh Non Migas sebesar 37,17%. + Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp53,67 triliun (57,1%). + + b. Bea Cukai (DJBC): + + Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 30 November 2025 mencapai Rp121,69 triliun (80,72% dari target APBN) tumbuh 1,89% ( y - o - y ). + Bea Masuk sebesar Rp5,38 triliun (88,39% target APBN), terkontraksi 10,94% ( y - o - y ) dipengaruhi penurunan Bea Masuk dari komoditas pangan dan peningkatan utilisasi Free Trade Agreement (FTA). + Bea Keluar sebesar Rp565 miliar (578% target APBN), tumbuh 288% ( y - o - y ) didorong kenaikan harga CPO dan volume ekspor CPO. + Cukai sebesar Rp115,7 triliun (80,06% target APBN), tumbuh 2,20% ( y -o-y ) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan pelunasan cukai. + + c. PNBP + Hingga November 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp7,95 triliun (144,98% dari target). + + PNBP Kementerian/Lembaga: meningkat  terutama  berasal dari Pelayanan Pertanahan (9,71%), Penerbitan STNK (8,90%), Pendapatan Paspor (7,93%), Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (7,32%), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (5,83%). + PNBP BLU: meningkat  terutama  berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (46,23%), Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (39,13%), Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha (5,48%), Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (1,94%), dan Pendapatan Penyediaan Barang (1,78%). + + d. Pengelolaan Aset + Capaian Pengelolaan Aset, Realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. November 2025 di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut: + + Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp5,16 triliun atau 94,71% dari target Rp5,44 triliun; + Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp157,14 miliar atau 125,84% dari target Rp124,87 miliar; + Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp366,19 Juta atau 238,71% dari target Rp153,4 juta; + Realisasi PNBP Aset Rp174,24 miliar atau 105,5% dari target Rp165,14 miliar + +   + 2. Belanja Kementerian Lembaga + a. Belanja Pemerintah Pusat + Berdasarkan jenis belanja, realisasi per November 2025 terdiri dari:: + + Belanja Pegawai sebesar Rp22,67 triliun dengan tingkat penyerapan 92,72% + Belanja Barang sebesar Rp10,28 triliun dengan penyerapan 71,34% + Belanja Modal sebesar Rp3,55 triliun atau 54,26% + Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp134,45 miliar atau 96,85% + + Optimalisasi kinerja BPP terlihat dari peningkatan capaian dari 80,07% menjadi 80,45%. Hal ini menunjukkan efektivitas penyerapan tetap terjaga di tengah pagu belanja yang menurun. + b. Realisasi Anggaran Kesehatan + Anggaran terkait kesehatan terealisasi Rp2,69 triliun (81,31% dari alokasi APBN sebesar Rp3,32 triliun. Realisasi Fungsi Kesehatan Rp765,92 miliar (72,79% dari pagu Rp1,05 triliun), dan realisasi Rumah Sakit lingkup Kemenhan dan POLRI Rp1,93 triliun (85,18% dari pagu Rp2,27 triliun). + c. Belanja Anggaran Pendidikan + Belanja Pendidikan telah terealisasi Rp10,56 triliun (74,91% dari Pagu Rp14,09 triliun). Pemanfaatannya antara lain untuk Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran (Rp1,59 triliun/ 75,05%) dan Program Pendidikan Tinggi (Rp1,64 triliun/ 53,27%). +   +   3. Transfer Ke Daerah + Realisasi TKD terhadap pagu cukup tinggi dan sisanya akan dioptimalkan sebagai kas daerah. Kenaikan Realisasi terbesar pada DBH, DAK Non Fisik, dan DAU sedangkan jenis lainnya mengalami penurunan. + + Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per November 2025 terealisasi sebesar Rp77,51 triliun (94,2% dari pagu). + Realisasi DBH terealisasi Rp11,74 triliun tumbuh 18,97% (y - o - y ). + Realisasi DAU Rp41,11 triliun tumbuh 0,09% (y - o - y ). + Realisasi DAK Fisik sebesar Rp634,73 miliar tumbuh -76,91% (y - o - y ). + Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp16,06 triliun tumbuh 12,78% (y - o - y ). + Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp573,78 miliar tumbuh -34,72% (y - o - y ). + Dana Desa terealisasi Rp7,39 triliun tumbuh -10,17% (y -o-y ). + +   + 4. Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur + Realisasi Program MBG Jawa Timur tertinggi ketiga Nasional dengan realisasi sampai dengan 10 Desember 2025 mencapai Rp1,34 triliun dengan penerima sebanyak 5.96 juta penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan santri sebanyak 5.657.939 jiwa, balita 196.364 jiwa, dan ibu hamil dan ibu menyusui 101.362 jiwa. Jumlah supplier yang terlibat mencapai 5.629 supplier terdiri dari 2.419 UMKM, 620 Koperasi dan Koperasi Merah Putih, 160 BUMDes/BUMDesma, dan 2.430 supplier lainnya. +   + 5. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) + Realisasi PKG di Jatim berada di peringkat kedua nasional dengan capaian sampai 7 Desember 2025 sebanyak 12.111.150 jiwa pendaftar (28,77%) dan 11.676.375 jiwa kehadiran (27,74%) dari target sasaran tahun 2025 sebesar 36%. Secara persentase Kota Mojokerto merupakan kota dengan persentase pendaftar tertinggi yaitu sebanyak 87,74% dari total sasaran. Berdasarkan jenis kelamin, penerima layanan PKG laki-laki sebesar 44,9% dan perempuan 55,1%. Kelompok usia Dewasa III Perempuan (usia 40-59 th) menjadi kelompok usia penerima layanan PKG paling banyak yaitu sebesar 1.105.706 jiwa (17,62%). + ----------------------------------------------------------------- + Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur + Surabaya, 22 Desember 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sebelum + + + + Berikut Gedung Keuangan Negara I, Jalan Indrapura No. 5, Surabaya, Jawa Timur + 14090 hai.djpb@kemenkeu.go.id Sen - Jum 08:00 s.d. 17:00 Press Release + + + + + + + + 22 + Des,2025 + + + + + + + + + + + + + + + + Press Release + + + + + + + + + + + Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 30 November 2025 + + + + + + + + + + + + “ IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL REGIONAL JAWA TIMUR” + Surabaya, 22 Desember 2025 - Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur untuk periode realisasi s.d. 30 November 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid , bertempat di Surabaya dan disiarkan secara daring melalui M icrosoft Teams mulai pukul 13.30 WIB s.d. selesai. Acara ini dihadiri oleh Perwakilan Kementerian Keuangan serta Local Expert Kementerian Keuangan Jawa Timur. + A. Perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur + + PDRB Regional Jatim triwulan III 2025 tercapai Rp867,39 triliun (ADHB), atau 14,54% dari PDB yang sebesar Rp6.060,0 triliun. Besarnya kontribusi ini menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai penopang utama perekonomian nasional. + Inflasi Regional Jatim bulan November terkendali sebesar 2,63% ( y -o-y ), 0,17% ( m -t-m ), dan 2,16% ( y -t-d ). Inflasi bulanan ( m -t-m ) dipengaruhi terutama oleh kenaikan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 0,30%. Inflasi terkendali dengan ketersediaan bahan pangan terutama beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras. + Pada bulan Oktober, nilai ekspor sebesar 2,43 miliar USD, turun signifikan 26,98% dibandingkan September ( m -t-m ). Sedangkan impor tercatat 2,66 miliar USD, naik 9,94% dibandingkan September ( m -t-m ). Nilai impor melampaui ekspor sehingga terjadi defisit 0,23 miliar USD. Penurunan ekspor dipengaruhi oleh kontraksi pada sektor migas maupun nonmigas, sedangkan kenaikan impor didorong oleh meningkatnya permintaan barang modal seperti mesin dan peralatan mekanis. + +   B. Perkembangan Realisasi APBN Regional Jawa Timur + Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp223,58 triliun atau 78,53% dari target sebesar Rp284,72 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan terealisasi sebesar 77,22% (Rp215,64 triliun) dari target Rp279,23 triliun dan PNBP telah melampaui target dengan capaian 144,98% (Rp7,95 triliun) dari target Rp5,48 triliun. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak pada Ditjen Pajak sebesar Rp93,94 triliun (73,12% dari target Rp128,48 triliun) dan penerimaan Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp121,69 triliun (80,72% dari target Rp150,75 triliun). + Realisasi Belanja Negara sampai dengan November 2025 sebesar Rp114,14 triliun atau 89,31% dari pagu Belanja Negara di Jawa Timur. Kinerja Belanja Negara terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp36,63 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) mencapai Rp77,51 triliun. +   +   C. Kinerja APBN Jawa Timur + 1. Penerimaan Negara + a. Pajak (DJP): + + Sampai dengan 30 November 2025, di Provinsi Jawa Timur, PPN dan PPnBM berkontribusi pada penerimaan sebesar 60,02% dan PPh Non Migas sebesar 37,17%. + Sektor Industri Pengolahan menjadi sektor usaha dengan penerimaan pajak terbesar sebesar Rp53,67 triliun (57,1%). + + b. Bea Cukai (DJBC): + + Penerimaan Kepabeanan dan Cukai s.d. 30 November 2025 mencapai Rp121,69 triliun (80,72% dari target APBN) tumbuh 1,89% ( y - o - y ). + Bea Masuk sebesar Rp5,38 triliun (88,39% target APBN), terkontraksi 10,94% ( y - o - y ) dipengaruhi penurunan Bea Masuk dari komoditas pangan dan peningkatan utilisasi Free Trade Agreement (FTA). + Bea Keluar sebesar Rp565 miliar (578% target APBN), tumbuh 288% ( y - o - y ) didorong kenaikan harga CPO dan volume ekspor CPO. + Cukai sebesar Rp115,7 triliun (80,06% target APBN), tumbuh 2,20% ( y -o-y ) dipengaruhi antara lain oleh kebijakan penundaan pelunasan cukai. + + c. PNBP + Hingga November 2025 realisasi PNBP tetap terjaga mencapai Rp7,95 triliun (144,98% dari target). + + PNBP Kementerian/Lembaga: meningkat  terutama  berasal dari Pelayanan Pertanahan (9,71%), Penerbitan STNK (8,90%), Pendapatan Paspor (7,93%), Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (7,32%), dan Pendapatan Jasa Kepelabuhan (5,83%). + PNBP BLU: meningkat  terutama  berasal dari Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (46,23%), Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit (39,13%), Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha (5,48%), Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (1,94%), dan Pendapatan Penyediaan Barang (1,78%). + + d. Pengelolaan Aset + Capaian Pengelolaan Aset, Realisasi Lelang, PNBP Pengelolaan BMN dan Piutang Negara s.d. November 2025 di lingkup Kanwil DJKN Jawa Timur dapat diuraikan sebagai berikut: + + Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jatim mencapai Rp5,16 triliun atau 94,71% dari target Rp5,44 triliun; + Realisasi PNBP Lelang sebesar Rp157,14 miliar atau 125,84% dari target Rp124,87 miliar; + Realisasi PNBP Pengurusan Piutang Negara Rp366,19 Juta atau 238,71% dari target Rp153,4 juta; + Realisasi PNBP Aset Rp174,24 miliar atau 105,5% dari target Rp165,14 miliar + +   + 2. Belanja Kementerian Lembaga + a. Belanja Pemerintah Pusat + Berdasarkan jenis belanja, realisasi per November 2025 terdiri dari:: + + Belanja Pegawai sebesar Rp22,67 triliun dengan tingkat penyerapan 92,72% + Belanja Barang sebesar Rp10,28 triliun dengan penyerapan 71,34% + Belanja Modal sebesar Rp3,55 triliun atau 54,26% + Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp134,45 miliar atau 96,85% + + Optimalisasi kinerja BPP terlihat dari peningkatan capaian dari 80,07% menjadi 80,45%. Hal ini menunjukkan efektivitas penyerapan tetap terjaga di tengah pagu belanja yang menurun. + b. Realisasi Anggaran Kesehatan + Anggaran terkait kesehatan terealisasi Rp2,69 triliun (81,31% dari alokasi APBN sebesar Rp3,32 triliun. Realisasi Fungsi Kesehatan Rp765,92 miliar (72,79% dari pagu Rp1,05 triliun), dan realisasi Rumah Sakit lingkup Kemenhan dan POLRI Rp1,93 triliun (85,18% dari pagu Rp2,27 triliun). + c. Belanja Anggaran Pendidikan + Belanja Pendidikan telah terealisasi Rp10,56 triliun (74,91% dari Pagu Rp14,09 triliun). Pemanfaatannya antara lain untuk Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran (Rp1,59 triliun/ 75,05%) dan Program Pendidikan Tinggi (Rp1,64 triliun/ 53,27%). +   +   3. Transfer Ke Daerah + Realisasi TKD terhadap pagu cukup tinggi dan sisanya akan dioptimalkan sebagai kas daerah. Kenaikan Realisasi terbesar pada DBH, DAK Non Fisik, dan DAU sedangkan jenis lainnya mengalami penurunan. + + Dukungan APBN kepada APBD melalui TKD per November 2025 terealisasi sebesar Rp77,51 triliun (94,2% dari pagu). + Realisasi DBH terealisasi Rp11,74 triliun tumbuh 18,97% (y - o - y ). + Realisasi DAU Rp41,11 triliun tumbuh 0,09% (y - o - y ). + Realisasi DAK Fisik sebesar Rp634,73 miliar tumbuh -76,91% (y - o - y ). + Realisasi DAK Non Fisik terealisasi Rp16,06 triliun tumbuh 12,78% (y - o - y ). + Realisasi Insentif Fiskal terealisasi Rp573,78 miliar tumbuh -34,72% (y - o - y ). + Dana Desa terealisasi Rp7,39 triliun tumbuh -10,17% (y -o-y ). + +   + 4. Program Makan Bergizi Gratis Jawa Timur + Realisasi Program MBG Jawa Timur tertinggi ketiga Nasional dengan realisasi sampai dengan 10 Desember 2025 mencapai Rp1,34 triliun dengan penerima sebanyak 5.96 juta penerima manfaat terdiri dari anak sekolah dan santri sebanyak 5.657.939 jiwa, balita 196.364 jiwa, dan ibu hamil dan ibu menyusui 101.362 jiwa. Jumlah supplier yang terlibat mencapai 5.629 supplier terdiri dari 2.419 UMKM, 620 Koperasi dan Koperasi Merah Putih, 160 BUMDes/BUMDesma, dan 2.430 supplier lainnya. +   + 5. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) + Realisasi PKG di Jatim berada di peringkat kedua nasional dengan capaian sampai 7 Desember 2025 sebanyak 12.111.150 jiwa pendaftar (28,77%) dan 11.676.375 jiwa kehadiran (27,74%) dari target sasaran tahun 2025 sebesar 36%. Secara persentase Kota Mojokerto merupakan kota dengan persentase pendaftar tertinggi yaitu sebanyak 87,74% dari total sasaran. Berdasarkan jenis kelamin, penerima layanan PKG laki-laki sebesar 44,9% dan perempuan 55,1%. Kelompok usia Dewasa III Perempuan (usia 40-59 th) menjadi kelompok usia penerima layanan PKG paling banyak yaitu sebesar 1.105.706 jiwa (17,62%). + ----------------------------------------------------------------- + Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur + Surabaya, 22 Desember 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sebelum + + + + Berikut Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI Manajemen Portal Kanwil DJPb Jawa Timur Gedung Keuangan Negara I, Jalan Indrapura No.5, Surabaya 60175 Telepon (031) 3523765, 3525229; Faksimile:(031) 3558640, 3566201 + + + + IKUTI KAMI + + + + + + + + + + + +   +   + PENGADUAN diff --git a/raw/djpb.kemenkeu.go.id_kppn_wamena_id_layanan_seksi-bank_penyaluran-dana-desa.html.md b/raw/djpb.kemenkeu.go.id_kppn_wamena_id_layanan_seksi-bank_penyaluran-dana-desa.html.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc00d5d537f2c2dad3569db9905db7d7532e6a39 --- /dev/null +++ b/raw/djpb.kemenkeu.go.id_kppn_wamena_id_layanan_seksi-bank_penyaluran-dana-desa.html.md @@ -0,0 +1,613 @@ +--- +url: https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/wamena/id/layanan/seksi-bank/penyaluran-dana-desa.html +title: "Dana Desa Tahun Anggaran 2023" +domain: djpb.kemenkeu.go.id +crawl_date: 2026-03-06 20:15:51 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Dana Desa Tahun Anggaran 2023 + +Wamena + 14090 hai.djpb@kemenkeu.go.idSen - Jum 08:00 s.d. 17:00 Penyaluran Dana Desa + + + + + +08 + Jan,2023 + + + + + + + + + +Berita + + + Dana Desa Tahun Anggaran 2023 + + +Dasar Hukum + Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa +  +DANA DESA NonBLT TAHAP I + +Pagu Dana Desa nonBLT Desa paling tinggi 75% dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa). +Tahapan Penyaluran : + + +Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III. + + +Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II. + + + +Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran Tahap I secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; + + +Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; + + +Peraturan Desa mengenai APBDes; + + +Surat Pengantar: + + +ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/ wali kota; dan + + +dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022. + + + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa. + + + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5): + + +dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan nonBLT Desa. + + +pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya. + + +pembuatan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa. + + + + +Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan: +Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I pada huruf c disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat tanggal 23 Juni 2023. + +Dalam hal Pemda belum melakukan perekaman KPM BLT Desa, maka: + + +Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa maksimal 75% dari pagu Dana Desa yang disalurkan secara bertahap. + + +BLT Desa disalurkan maksimal sebesar 25% setelah Desa merekam KPM BLT Desa. + + +Dalam hal terdapat kekurangan BLT Desa setelah dilakukan perekaman KPM (melebihi alokasi BLT Desa sebesar 25%), kebutuhan kekurangan tersebut dipenuhi melalui Dana Desa nonBLT Desa. + + + + +BLT Dana Desa, sebagai berikut: + +Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Desa. + + +Pemda melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada aplikasi OMSPAN berdasarkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. + + +Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Mei 2023. + + +Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa karena perekaman BLT Desa sama dengan atau lebih dari 10% sampai dengan kurang dari 25% dari pagu Dana  Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap III atau Tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri. + + + +BLT Desa disalurkan sekaligus untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan, sebagai berikut: + + +BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga: + + +Telah melakukan perekaman KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). + + +Diajukan paling cepat bulan Januari 2023 setelah: + + +Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu: + + +Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM BLT Desa; + + +Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; + + +Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; dan + + +Peraturan Desa mengenai APBDes  + + + + +Surat Pengantar, dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. + + + + + + +BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam + + +Diajukan paling cepat bulan April 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan ketiga pada Aplikasi OMSPAN. + + +Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Pengantar, dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. + + + + + + +BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan + + +Diajukan paling cepat bulan Juli 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam pada Aplikasi OMSPAN. + + +Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Pengantar, dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. + + + + + + +BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas + + +Diajukan paling cepat bulan Oktober 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan pada Aplikasi OMSPAN. + + +Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Pengantar; dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN + + + + + + + + +  +Keterangan: + +Surat Pengantar: +ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/wali kota. + +dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F dalam PMK nomor 201/PMK.07/2022. +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa. +Daftar Rincian Desa: + + +dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa. + + +Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya. + + +Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa. + + + + +  +  + +Penyampaian dokumen persyaratan untuk keperluan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Dana Desa untuk BLT Desa diajukan dalam kertas kerja masing-masing (diajukan secara terpisah). +Penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I dalam hal telah memenuhi syarat penyaluran. +Dalam hal alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes terdapat perbedaan dengan alokasi Dana Desa per desa yang terdapat di dalam lampiran PMK nomor 201/PMK.07/2022, Dana Desa tetap dapat disalurkan sambil secara simultan dilakukan perubahan APBDes. +Dalam rangka permintaan penyaluran Dana Desa, Pemda agar memastikan: + +Percepatan penerbitan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, Perdes APBDes, dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. +Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. +Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan. + + + +  +  +Unduh Dokumen Terkait +Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa [UNDUH] +Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota [UNDUH] +Surat Pengantar sesuai format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022 [UNDUH] +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sebelum + + + +Berikut Penyaluran Dana Desa + + + + + +08 + Jan,2023 + + + + + + + + + +Berita + + + Dana Desa Tahun Anggaran 2023 + + +Dasar Hukum + Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa +  +DANA DESA NonBLT TAHAP I + +Pagu Dana Desa nonBLT Desa paling tinggi 75% dari pagu Dana Desa (diluar alokasi Tambahan Dana Desa). +Tahapan Penyaluran : + + +Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III. + + +Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II. + + + +Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan dan mengajukan penyaluran Tahap I secara lengkap dan benar kepada Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; + + +Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; + + +Peraturan Desa mengenai APBDes; + + +Surat Pengantar: + + +ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/ wali kota; dan + + +dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022. + + + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa. + + + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5): + + +dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan nonBLT Desa. + + +pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya. + + +pembuatan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa. + + + + +Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan: +Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I pada huruf c disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat tanggal 23 Juni 2023. + +Dalam hal Pemda belum melakukan perekaman KPM BLT Desa, maka: + + +Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa maksimal 75% dari pagu Dana Desa yang disalurkan secara bertahap. + + +BLT Desa disalurkan maksimal sebesar 25% setelah Desa merekam KPM BLT Desa. + + +Dalam hal terdapat kekurangan BLT Desa setelah dilakukan perekaman KPM (melebihi alokasi BLT Desa sebesar 25%), kebutuhan kekurangan tersebut dipenuhi melalui Dana Desa nonBLT Desa. + + + + +BLT Dana Desa, sebagai berikut: + +Alokasi Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Desa. + + +Pemda melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada aplikasi OMSPAN berdasarkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. + + +Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Mei 2023. + + +Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa karena perekaman BLT Desa sama dengan atau lebih dari 10% sampai dengan kurang dari 25% dari pagu Dana  Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap III atau Tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri. + + + +BLT Desa disalurkan sekaligus untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan, sebagai berikut: + + +BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga: + + +Telah melakukan perekaman KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). + + +Diajukan paling cepat bulan Januari 2023 setelah: + + +Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu: + + +Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM BLT Desa; + + +Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; + + +Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; dan + + +Peraturan Desa mengenai APBDes  + + + + +Surat Pengantar, dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. + + + + + + +BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam + + +Diajukan paling cepat bulan April 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan ketiga pada Aplikasi OMSPAN. + + +Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Pengantar, dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. + + + + + + +BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan + + +Diajukan paling cepat bulan Juli 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam pada Aplikasi OMSPAN. + + +Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Pengantar, dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. + + + + + + +BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas + + +Diajukan paling cepat bulan Oktober 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan pada Aplikasi OMSPAN. + + +Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: + + +Surat Pengantar; dan + + +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN + + + + + + + + +  +Keterangan: + +Surat Pengantar: +ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/wali kota. + +dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F dalam PMK nomor 201/PMK.07/2022. +Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa. +Daftar Rincian Desa: + + +dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa. + + +Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya. + + +Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa. + + + + +  +  + +Penyampaian dokumen persyaratan untuk keperluan penyaluran Dana Desa Tahap I dan Dana Desa untuk BLT Desa diajukan dalam kertas kerja masing-masing (diajukan secara terpisah). +Penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap I dalam hal telah memenuhi syarat penyaluran. +Dalam hal alokasi Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDes terdapat perbedaan dengan alokasi Dana Desa per desa yang terdapat di dalam lampiran PMK nomor 201/PMK.07/2022, Dana Desa tetap dapat disalurkan sambil secara simultan dilakukan perubahan APBDes. +Dalam rangka permintaan penyaluran Dana Desa, Pemda agar memastikan: + +Percepatan penerbitan Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Daftar RKD, Perdes APBDes, dan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. +Kesesuaian antara jumlah KPM yang direkam pada aplikasi OMSPAN dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. +Menyampaikan dokumen persyaratan dan permintaan penyaluran sebelum batas akhir waktu yang telah ditetapkan. + + + +  +  +Unduh Dokumen Terkait +Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa [UNDUH] +Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota [UNDUH] +Surat Pengantar sesuai format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022 [UNDUH] +  +  + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sebelum + + + +Berikut Penyaluran Dana Desa Dana Desa Tahun Anggaran 2023 Dasar Hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa DANA DESA NonBLT TAHAP I Disalurkan dalam 3 (tiga) tahap dengan besaran masing-masing tahap yaitu 40% untuk Tahap I, 40% untuk Tahap II, dan 20% untuk Tahap III. Disalurkan dalam 2 (dua) tahap untuk Desa berstatus Desa Mandiri dengan besaran masing-masing tahap yaitu 60% untuk Tahap I dan 40% untuk Tahap II. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; Peraturan Desa mengenai APBDes; Surat Pengantar: ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/ wali kota; dan dibuat sesuai dengan format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN, yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa. Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5): dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan nonBLT Desa. pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya. pembuatan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan: Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I pada huruf c disampaikan paling cepat bulan Januari dan paling lambat tanggal 23 Juni 2023. Pemda dapat mengajukan permintaan penyaluran Dana Desa nonBLT Desa maksimal 75% dari pagu Dana Desa yang disalurkan secara bertahap. BLT Desa disalurkan maksimal sebesar 25% setelah Desa merekam KPM BLT Desa. Dalam hal terdapat kekurangan BLT Desa setelah dilakukan perekaman KPM (melebihi alokasi BLT Desa sebesar 25%), kebutuhan kekurangan tersebut dipenuhi melalui Dana Desa nonBLT Desa. BLT Dana Desa, sebagai berikut: Pemda melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada aplikasi OMSPAN berdasarkan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa. Perekaman jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Mei 2023. Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa karena perekaman BLT Desa sama dengan atau lebih dari 10% sampai dengan kurang dari 25% dari pagu Dana  Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa Tahap III atau Tahap II untuk desa berstatus Desa Mandiri. BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga: Telah melakukan perekaman KPM BLT Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1). Diajukan paling cepat bulan Januari 2023 setelah: Pemda menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, yaitu: Peraturan kepala desa atau keputusan kepala desa mengenai penetapan KPM BLT Desa; Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota; Daftar Rekening Kas Desa (RKD), yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa; dan Peraturan Desa mengenai APBDes Surat Pengantar, dan Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam Diajukan paling cepat bulan April 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan ketiga pada Aplikasi OMSPAN. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: Surat Pengantar, dan Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan Diajukan paling cepat bulan Juli 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam pada Aplikasi OMSPAN. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: Surat Pengantar, dan Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN. BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan keduabelas Diajukan paling cepat bulan Oktober 2023 setelah Pemda merekam realisasi penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan pada Aplikasi OMSPAN. Permintaan diajukan setelah Pemda menyampaikan dokumen persyaratan melalui aplikasi OMSPAN, yaitu: Surat Pengantar; dan Daftar Rincian Desa hasil cetakan aplikasi OMSPAN Keterangan: ditandatangani paling rendah oleh pimpinan OPD yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau urusan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan penunjukan dari bupati/wali kota. dicetak melalui aplikasi OMSPAN setelah Pemda melakukan tagging (penandaan) terhadap desa-desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa untuk keperluan BLT Desa. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk keperluan penyaluran tidak perlu menunggu seluruh Desa dalam wilayah kabupaten/kota siap seluruhnya. Pembuatan Daftar Rincian Desa untuk BLT Desa dibuat secara terpisah dengan Daftar Rincian Desa untuk nonBLT Desa. Unduh Dokumen Terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa [UNDUH] Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota [UNDUH] Surat Pengantar sesuai format lampiran huruf F PMK nomor 201/PMK.07/2022 [UNDUH] Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RIManajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710Call Center: 14090Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402 + + +IKUTI KAMI Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RIManajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710Call Center: 14090Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402 IKUTI KAMI Search diff --git a/raw/e-journal.unair.ac.id_JIET_article_download_51028_27252_260710.md b/raw/e-journal.unair.ac.id_JIET_article_download_51028_27252_260710.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f693942539a7f9e2e5194539a2fae25eadacfd59 --- /dev/null +++ b/raw/e-journal.unair.ac.id_JIET_article_download_51028_27252_260710.md @@ -0,0 +1,596 @@ +--- +url: https://e-journal.unair.ac.id/JIET/article/download/51028/27252/260710 +title: "260710" +domain: e-journal.unair.ac.id +crawl_date: 2026-03-06 18:19:24 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 260710 + +JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8 No. 2 (2023): 284-296 +THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, EDUCATION, +UNEMPLOYMENT, AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON POVERTY +IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA FOR PERIOD 2015-2021 +Lestari Etika Suci1 +Muhammad Isbad Addainuri*2 +Maulana Abidin3 +1,2,3Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, DI Yogyakarta, Indonesia +ABSTRACT ARTICLE INFO +This study aims to analyze the impact of economic growth, education, Received: October 28th, 2023 +unemployment, and HDI on poverty in the Special Region of Yogyakarta (DIY) Revised: November 20th, 2023 +Province during 2015-2021. This study uses panel data linear regression Accepted: November 23th, 2023 +analysis using data from five districts/cities in DIY Province. The Central Online: December 7th, 2023 +Bureau of Statistics website was the source of information. The analysis +techniques used include a model selection test, stationarity or unit root test, *Correspondence: +classical assumption test, panel data regression analysis, and hypothesis Muhammad Isbad Addainuri +testing using a trial and coefficient of determination (R2) test. The research +findings show that economic growth, education, and unemployment do E-mail: Itsbadayenk25@gmail.com +not significantly affect poverty. In contrast, the Human Development Index +shows a significant effect on poverty. +Keywords: Economic Growth, Human Development Index, Education, +Unemployment, Poverty +ABSTRAK +Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi, +pendidikan, pengangguran, dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi +Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama periode 2015-2021. Penelitian +ini menggunakan analisis regresi linier data panel dengan menggunakan +data dari lima kabupaten/kota di Provinsi DIY. Situs web Badan Pusat +Statistik menjadi sumber informasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi +uji pemilihan model, uji stasioneritas atau unit root, uji asumsi klasik, +analisis regresi data panel, dan uji hipotesis dengan menggunakan uji t +dan uji koefisien determinasi (R2). Temuan penelitian menunjukkan bahwa +pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran tidak menunjukkan +pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Sebaliknya, Indeks +Pembangunan Manusia menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap +kemiskinan. +Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, +Pendidikan, Pengangguran, Kemiskinan +JEL: F43; O15; E24; H75; P36 +To cite this document: Suci, L. E., Addainuri, M. A., & Abidin, M. (2023). The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and +Human Development Index on Poverty in the Spesial Region of Yogyakarta for Period 2015-2021. JIET (Journal Ilmu Ekonomi dan Terapan), +8(2), 284-296. https://doi.org/10.20473/jiet.v8.v2.51028 +JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) p-ISSN: 2541-1470; e-ISSN: 2528-1879 +DOI: 10.20473/jiet.v8.i2.51028 +Copyright:@2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and condition of the Creative Commons +Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA) license JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8, No. 2 (2023): 284-296 +Introduction +Poverty is a complex problem in all regions, caused by many factors, including socio- +economic, cultural, political, and other factors. In primary and secondary markets, poverty +signifies that someone cannot fulfill their basic needs, such as clothing, food, and shelter. It +can happen when a person’s income is low, and they cannot afford to buy the things they need +(Suripto & Subayil, 2020). According to Rusdarti & Sebayang (2013), poverty has four indicators: +low ability, lack of security, helplessness, and lack of opportunity. Research conducted by +Ridlo & Sari (2020) states that 27.77 people in the Java region experience poverty and are +the most significant contributors to poverty, which reaches a value of up to 14.79 million +people. According to Astuti & Lestari (2018), the Special Region of Yogyakarta has the highest +poverty rate and income inequality. Their study shows that the poverty rate in Yogyakarta +reached 13.1%, making it the region with the highest poverty rate in Java. Yogyakarta has +474.49 thousand poor people as of September 2021, which is 11.91% of the total population +in the area. +As per data from the Central Bureau of Statistics (BPS), as of March 2022, around +26.16 million individuals in Indonesia were grappling with poverty, reflecting a poverty rate +of 9.54%. This number represents a 1.38 million drop since March 2021 and a decline of 0.34 +million from September 2021. +Table 1: Percentage of Poor Population by District/City (%) +District/City 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 +D.I. Yogyakarta 14.91 13.34 13.02 12.13 11.70 12.28 12.80 +Kulonprogo 21.40 20.30 20.03 18.30 17.39 18.01 18.38 +Bantul 16.33 14.55 14.07 13.43 12.92 13.50 14.04 +Gunungkidul 21.73 19.34 18.65 17.12 16.61 17.07 17.69 +Sleman 9.46 8.21 8.13 7.65 7.41 8.12 8.64 +Yogyakarta 8.75 7.70 7.64 6.98 6.84 7.27 7.64 +Referring to Table 1, the Kulonprogo and Gunungkidul regions have the highest +proportion of impoverished individuals, as seen from the percentage values in both regions. +Although there is an overall downward trend, both regions experienced increased poverty +in 2020 and 2021. Based on Malthus’ theory that human needs are unlimited and not in line +with the limited availability of natural resources, the inability of natural resources to meet +increasing human needs makes people unable to contribute to increasingly fierce competition, +thus pushing individuals closer to poverty (Lismana & Sumarsono, 2022). +The existence of individuals with limited resources and gaps in the quality of human +capital are major factors in poverty. Low human capital quality results in reduced productivity, +which impacts on wages received and creates inequalities in accessing capital. In addition, +labor force, asset poverty, socio-political organization, knowledge, skills, and secondary +elements such as inadequate social networks, capital, and information are recognized as +further contributors to poverty (Ridlo & Sari, 2020). +Increasing economic growth is the government’s effort to reduce poverty in cities +or regencies. In this study, economic growth can be seen through Gross Regional Domestic +Product (GRDP). Regions that experience higher economic growth tend to have increased +welfare and income in the community. There is a strong correlation between economic growth +and population, where higher economic growth is usually associated with a decrease in the +number of individuals living in poverty, assuming that economic progress will benefit those +living in poverty. +285 The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and Human +Suci, L. E., Addainuri, M. A., +Development Index on Poverty in the Spesial Region of Yogyakarta for +& Abidin, M. +Period 2015-2021 +A region is often faced with many unemployed individuals, and the expansion of +the labor force often exceeds the available employment opportunities. Unemployment has +adverse consequences, including a decline in individual prosperity due to reduced income +and a decline in community welfare, as the absence of income paves the way for increased +poverty (Mardiyana & Ani, 2019). Resolving these factors can be done by minimizing poverty +by creating more jobs, adding and expanding programs that benefit the community, and +increasing the effectiveness of poverty alleviation through various policies (Giovanni, 2018). +The technique that can be used to reduce poverty is the double-track strategy technique. This +technique improves the mechanism and data collection system of the targeted investment +(Astuti & Lestari, 2018). +Based on studies related to poverty, several factors cause people to experience +poverty, namely community economic growth, education, and unemployment. So, in this +study, researchers are interested in taking the title “The Effect of Economic Growth, Education, +Unemployment and the Human Development Index on Poverty in the Special Region of +Yogyakarta Province for the 2015-2021 Period”. +Literature Review +Economic Growth +Poverty reduction in a region is closely related to economic growth, which signifies +effective development and is a necessity for poverty alleviation. Poverty reduction in a region +is closely related to economic growth, which signifies effective development and is a necessity +for poverty alleviation. The unemployment rate in Indonesia in 2017 in the province of Java +was 5.8%. +Economic growth is a quantitative indicator showing how far the economy has come +in a given year relative to the previous year. The yearly percentage change in national income +is a common way to measure this development. Conceptually, gross domestic product (GDP) +or gross regional domestic product (GRDP) refers to national income, which is the number +of goods and services generated in a nation in particular (Sukirno, 2006). There are three +methods for calculating GDP: the production, income, and expenditure techniques. +Economic growth leads to heightened economic activity, contributing to an improvement +in people’s income. This is because economic activity involves output production, generating +income for those involved. Economic growth is evidenced when the service, in the form of real +income for the community in a particular year, surpasses the previous year’s. +Unemployment +Losing a job can be the most challenging economic event in a person’s life. Most people +rely on their livelihood to maintain a standard of living. A person is called unemployed if they +are not working but actively seeking work. Women who choose to be housewives, children who +attend school, and university students are not classified as unemployed but belong to the non- +labor force. It is important to note that individuals who choose to be homemakers, students +attending school, and those pursuing higher education are not categorized as unemployed; +instead, they fall under the category of non-labor force. Unemployed individuals are those +who are actively seeking employment or are preparing to start a new business venture. +Individuals who have accepted a job offer but have yet to begin working or are not +actively seeking employment because they find the labor market difficult are not considered +286 JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8, No. 2 (2023): 284-296 +unemployed. However, a decline in unemployment can be attributed to elements like receiving +a top-notch education and possessing knowledge pertinent to one’s line of work. +Education +Education plays an essential role in a nation’s future progress, considering that +economic growth depends on the existence of educated human resources. Law of the Republic +of Indonesia Number 20 of 2003 states that education is a conscious and planned effort to +create a learning atmosphere and learning process so that students actively develop their +potential to have intelligence, noble character, self-control, personality, and religious-spiritual +strength needed by themselves, society, nation, and state. +The analysis of investment in education corresponds with the human capital perspective, +which involves investing in human capital at three primary stages: childhood, adolescence, +and adulthood, particularly upon entering the workforce. During childhood, the investment +in human capital involves parental guidance and the impact of the child’s surroundings, +including the school environment. Individuals commonly invest in human capital through +formal education within educational institutions in adolescence and adulthood. Upon joining +the workforce, employees persist in investing in their human capital by acquiring experience, +undergoing on-the-job training, developing skills, and participating in specialized programs. +Human Development Index (HDI) +The human capital advancement benchmark is the Human Development Index (HDI), +a technique for evaluating the caliber of human outputs. Todaro & Smith (2013) GDP, and +purchasing power parity, PPP state that the Human Development Index (HDI) evaluates human +development by considering expansion, equity, and coverage in the public health, education, +and welfare sectors. Lower HDI levels are linked to decreased productivity, which reduces +income. The prevalence of poverty is rising as a result of the economic slump. +Prior research on related subjects has revealed that while education and unemployment +have little bearing on poverty, the province’s Gross Regional Domestic Product (GRDP) is +associated with poverty (Fajriah, 2021; Intan et al., 2022). Giovanni, 2018; Suripto & Subayil, +2020; Rusdarti & Sebayang, 2013; Arsani et al., 2020 governments in developing countries +should pay more attention to poverty, its determiners, and its impact. Based on several +previous studies, there is a strong relationship between poverty, education, and health status. +This study aims to scrutinize the relationship between education, health, and poverty and the +way they affect each other to make the priority scale in efforts to reduce poverty. Therefore, +to measure the relationship between them, monetary and non-monetary models are used. By +using Two Stage Least Square (2SLS), Leonita & Sari (2019); Azriyansyah, (2022) all state that +while unemployment has little bearing on poverty, the Human Development Index (HDI) and +economic growth both cause poverty to rise. +Economic growth hurts poverty (Marmujiono, 2014; Sari, 2018). However, a study by +Alhudhori (2017) states a positive relationship between poverty and unemployment and the +Human Development Index. In contrast, economic growth (GRDP) has an insignificant positive +effect, while unemployment has a sizable positive effect (Ridlo & Sari, 2020)). Real GDP per +capita and education considerably impact poverty, while the open unemployment rate has no +significant impact (Rahman et al., 2021; Amaluddin, 2019). +In light of these findings, the government is expected to improve and intensify various +programs such as the Indonesia Smart Program (PIP), Bidikmisi, initiatives promoting inclusive +287 The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and Human +Suci, L. E., Addainuri, M. A., +Development Index on Poverty in the Spesial Region of Yogyakarta for +& Abidin, M. +Period 2015-2021 +work environments, wage equality, Family Welfare Development (PKK), and the Healthy +Community Movement (GERMAS). Additionally, increasing community training to foster +entrepreneurial spirit, expanding small and medium enterprises, and implementing measures +to alleviate poverty are crucial steps to enhance people’s lives and reduce unemployment +(Arsani et al., 2020) governments in developing countries should pay more attention to +poverty, its determiners, and its impact. Based on several previous studies, there is a strong +relationship between poverty, education, and health status. This study aims to scrutinize the +relationship between education, health, and poverty and the way they affect each other to +make the priority scale in efforts to reduce poverty. Therefore, to measure the relationship +between them, monetary and non-monetary models are used by using Two Stage Least Square +(2SLS) (Ishak, 2007). +Data and Research Methods +Quantitative techniques were used in this study. According to Imam (2011), quantitative +methods are used to test specific samples and populations, collect data, and analyze data +to assess predetermined hypotheses. Secondary data is used in the data collection process. +This research uses a quantitative approach. Then, the data from the variables in the study +were obtained from various entities, including Central Bureau of Statistics(BPS), the Ministry +of Education and Culture, journals, and other supporting sources covering the period 2015 +to 2021 in DIY Province. After that, Eviews 9 was used to process the data. Model selection +tests, stationarity or unit root tests, classical assumption tests, panel data regression analyses, +hypothesis testing with t-tests, and coefficient of determination (R2) tests are the data analysis +approaches used in this study. +The following is the panel data linear regression analysis Equation: +POV = b +b1X1 +b2X2 +b3X3 +b4X4 +f (1) +it 0 it it it it +Where: +Pov = The Poverty +0 = Constant +1 … 4 = Regression coefficient of independent variable +𝛽t = Years-t +𝛽i 𝛽 = Observation i +X1 = Economic growth (GRDP) +X2 = Education +X3 = Unemployment +X4 = Human resource development +ε = Error term +Finding and Discussion +Model Selection +The model selection test results indicate that the Fixed Effect Model (FEM) is the most +suitable model for this study, as evidenced by the probability values of both models being less +than 0.05 or prob < 0.05. +288 JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8, No. 2 (2023): 284-296 +Tabel 2: Result Models Selection +Model Criteria Prob. +Chow Test Ho is rejected when prob < 0.05, where: 0.0000 +- Ho is CEM +- Ha is FEM +Hausman Test Ho is accepted when: 0.0000 +- P-vvalue > 0.05, then the accepted model +is REM +Ha is accepted when: +- P-value < 0.05, then the accepted model is +FEM +Stationarity Test +Table 3: Result Stationarity Test +Variable Levels 1st deference +Prob** Prob** +Y 0.0040 0.8996 +X1 0.0120 0.1502 +X2 0.1999 0.0028 +X3 0.4075 0.0030 +X4 0.0000 0.6082 +Table 4 shows that when the 1st deference test is used to assess the stationarity +test results, the probability value is less than 0.05. However, this study’s independent and +dependent variables meet the stationarity requirements when evaluated using the Phillips- +Perron Fisher unit root test with the 1st deference indicator, as the results are more significant +than 0.05 when tested with levels. +Classical Assumption Test +Normality Test +12 +Series: Standardized Residuals +Sample 2015 2021 +10 +Observations 35 +8 Mean 1.15e-17 +Median -0.004143 +Maximum 0.064179 +6 +Minimum -0.024153 +Std. Dev. 0.021039 +4 Skewness 1.040454 +Kurtosis 3.640813 +2 +Jarque-Bera 6.913696 +Probability 0.031529 +0 +-0.02 0.00 0.02 0.04 0.06 +Figure 1: Result from the Normality test +When the Jarque-Bera probability value of the data is more significant than 0.05, +it is regarded as regularly distributed; if it is less than 0.05, it is regarded as non-normally +289 The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and Human +Suci, L. E., Addainuri, M. A., +Development Index on Poverty in the Spesial Region of Yogyakarta for +& Abidin, M. +Period 2015-2021 +distributed. According to the normality test results, the Jarque-Bera statistic was 6.913, and +the probability value was 0.0315. Given that the probability value is higher than 0.05, the data +is confirmed to be regularly distributed. +Mulitkolinearitas Test +Table 4: Result Multikolinearitas Test +X1 X2 X3 X4 +X1 1.000000 -0.192668 0.313994 0.635450 +X2 -0.192668 1.000000 0.176984 0.044331 +X3 0.313994 0.176984 1.000000 0.294868 +X4 0.635450 0.044331 0.294868 1.000000 +According to the assessment criteria, multicollinearity does not exist if the value is +less than 0.8; conversely, symptoms of multicollinearity exist if the value is more significant +than 0.8. The test results show no symptoms of multicollinearity in any of the independent +variables, as they are all at values lower than 0.8. +Heteroskedastisitas Test +Table 5: Result Heteroskedastisitas Test +Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. +C -0.793552 0.953125 -0.832579 0.4127 +X1 -0.012883 0.031756 -0.405677 0.6883 +X2 -0.008116 0.013035 -0.622645 0.5389 +X3 0.010815 0.011893 0.909423 0.3715 +X4 0.481333 0.571207 0.842660 0.4071 +Based on the heteroscedasticity test, it shows that each variable has a p-value > 0.05, +so the data is considered not to have Heteroscedasticity symptoms +Autocorrelation Test +Table 6: Result Autocorrelation Test +R-squared 0.994271 Mean dependent var 2.173634 +Adjusted R-squared 0.992508 S.D. dependent var 0.277953 +S.E. of regression 0.024059 Akaike info criterion -4.399564 +Sum squared resid 0.015050 Schwarz criterion -3.999617 +Log-likelihood 85.99236 Hannan-Quinn criterion -4.261502 +F-statistic 563.9940 Durbin-Watson stat 1.538319 +Prob(F-statistic) 0.000000 +The Durbin-Watson value, derived from the Autocorrelation test results, is 1.528319. +Autocorrelation issues can be identified by contrasting the Durbin-Watson value with the +Durbin-Watson table. With n = 35 and k = 4, the study’s dl is 1.2221, whereas the du is 1.7259. +Since this number falls within the dl < d < du range, positive autocorrelation is absent. +290 JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8, No. 2 (2023): 284-296 +Multiple Linear Regression Analysis +Table 7: Multiple Linear Regression Analysis Results with Fixed Effect Multiple Linear +Models +Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. +C 8.204018 1.793462 4.574403 0.0001 +X1_ (GRDP) -0.033185 0.059754 -0.555366 0.5834 +X2_Education -0.009641 0.024527 -0.393060 0.6975 +X3_ Unemployment 0.011182 0.022378 0.499679 0.6215 +X4_IPM -3.068771 1.074820 -2.855149 0.0083 +Based on the results of multiple linear regression with the Fixed Effect model, the +following equation is obtained: +POV = 8.204-0.033GRDP -0.009Education +0.011Unemployment -3.0681IPM +f +it it it it it +All economic growth factors with indicators of GRDP (X1), education (X2), unemployment +(X3), and human development index (X4) have a constant value of 8.204. The coefficient value +of variable X1, or GRDP, is -0.033. This indicates that assuming all other variables remain +constant, a 1% increase in GRDP will lead to a 0.033 percent decrease in the poverty rate. +With other factors held constant, a one percent increase in the education variable +can lead to a 0.009 percent decrease in poverty. This is indicated by the coefficient value of +variable X2, education, which is -0.009. With a coefficient value of 0.011 for variable X3, or +unemployment, a 1 percent increase in the education variable will lead to a 0.11 percent +increase in the poverty rate, holding all other factors constant. With all other factors held +constant, a 1 percent increase in the HDI variable will result in a 3.0681 percent decrease in +poverty. This is the coefficient value of variable X4 or the human development index. +Hypothesis Test +Coefficient of Determination (R2) +Table 8: Result Coefficient of Determination (R2) +R-squared 0.994271 Mean dependent var 2.173634 +Adjusted R-squared 0.992508 S.D. dependent var 0.277953 +S.E. of regression 0.024059 Akaike info criterion -4.399564 +Sum squared resid 0.015050 Schwarz criterion -3.999617 +Log-likelihood 85.99236 Hannan-Quinn criterion -4.261502 +F-statistic 563.9940 Durbin-Watson stat 1.538319 +Prob(F-statistic) 0.000000 +Table 9 indicates that the GRDP, education, unemployment, and HDI variables can +account for 99.25 percent of the poverty rate in the Yogyakarta Special Region. This is indicated +by the adjusted R-squared value of 0.992508. The remaining percentage is attributed to factors +beyond the scope of this study. +T-statistic Test +Table 9 shows that only variable X4 has a significant value and a negative effect on +poverty, while other variables are insignificant or p-value > 0.05. +291 The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and Human +Suci, L. E., Addainuri, M. A., +Development Index on Poverty in the Spesial Region of Yogyakarta for +& Abidin, M. +Period 2015-2021 +a. The effect of economic growth on poverty +According to Table 10, the GRDP variable has a probability of 0.5834 and a t-statistic +of 0.555366 < t-table of 2.04227. Because prob >0.05, the GRDP variable has no discernible +impact on the poverty rate. +b. The effect of education on poverty +As per Table 10, the education variable has a t-statistic of 0.393060, less than the +t-table value of 2.04227, with a probability of 0.6975. Consequently, the education variable +does not significantly influence the poverty rate, given that the probability value exceeds 0.05. +c. The effect of unemployment on poverty +As shown in Table 10, the unemployment variable has a probability of 0.6215 +and a t-statistic of 0.499679 < t-table, which is 2.04227. Therefore, since prob>0.05, the +unemployment variable has no discernible impact on the poverty rate. +d. The effect of the human development index on poverty +Table 10 indicates that the variance of the IPM variable is 0,0083 in probability and +t-statistic of -2.855149 < t-tabel, or 2.04227. Due to its probability being less than 0.05, the +IPM variable significantly impacts the poverty level. +Table 9: T-Test Results +Variables Coefisient t-statistic Prob. Value Sig. < 0.05 +X1_(GRDP) -0.033185 -0.555366 0.5834 Not significant +X2_ Education -0.009641 -0.393060 0.6975 Not significant +X3_ Unemployment 0.011182 0.499679 0.6215 Not significant +X4_IPM -3.068771 -2.855149 0.0083 Significant +Discussion +Fixed Effect Model (FEM), which is the best model in panel data analysis. Gross Regional +Domestic Product (GRDP) has a coefficient value of -0.033185 and a probability of 0.5834. +Thus, it can be said that poverty in Yogyakarta Special Region Province is not significantly +influenced by GRDP when viewed separately. The results of this investigation corroborate +Fajriah (2021) statement that GRDP does not affect poverty. On the other hand, Didu & Fauzi +(2016) education and economic growth to poverty in Lebak regency, Banten province during +the period of 2003 to 2012. This research uses Ordinary Least Square (OLS stated that GRDP +has a negative and significant effect on poverty, while the research of Damanik & Sidauruk +(2020) indicated that GRDP has a considerable effect on poverty. Following their findings, an +elevation in economic growth is linked to a reduction in the poverty rate. This emphasizes the +significance of expediting economic growth to mitigate poverty. Kuznet’s theory underscores +a robust association between economic growth and poverty. Initially, poverty may surge due +to economic expansion, but with sustained development, poverty eventually declines, as +affirmed by their research outcomes. +The results of hypothesis testing indicate that the Education variable does not +significantly impact the poverty rate in Yogyakarta Province. This conclusion is derived from +the coefficient value of -0.009641 and the probability value of 0.6975, indicating a lack of +significance (p-value > 0.05). This outcome aligns with previous research by Giovanni (2018); +292 JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8, No. 2 (2023): 284-296 +Rohmah & Articles (2021); Aristina et al. (2017), all asserting that education does not +significantly influence poverty. However, Arsyad (2016) opposes this viewpoint, asserting that +education is crucial in alleviating persistent poverty. The assumption that education does not +affect poverty in Yogyakarta Province is grounded in the possibility that government initiatives +have focused on the population, training individuals in poverty to enhance their skills and +productivity, thereby increasing their income. This approach is rooted in the belief that well- +educated people are better equipped to improve economic well-being. +The poverty rate in Yogyakarta Province is positively, but slightly, influenced by the +unemployment variable. Based on the table above, the probability value is more significant +than 0.05, with a coefficient value of 0.011182 and a probability value of 0.6215. Researchers +Ishak et al. (2020); Amalia (2012), observed no substantial impact on unemployment, which +also aligns with this finding. The relationship between unemployment and poverty is inverse +(Yacoub, 2012). It is not logical to try to reduce poverty if unemployment increases, and there +will be a negative impact. Since others can fulfill the needs of the unemployed person in the +family, the relationship between unemployment and poverty is more complex than previous +economists assumed. Unemployed households only sometimes fall into poverty. +In Indonesia, some factors contribute to unemployment and poverty, one of which +is the higher-than-average level of education seen in urban areas. People, therefore, prefer +to choose unemployment over low-paying employment. Thus, it is likely that they will only +search for positions that fit their preferred field and income range; they are unlikely to hunt +for positions that do not fit their anticipated area and salary range (Amalia, 2012). +The hypothesis test results demonstrate that the HDI variable significantly and +negatively impacts the poverty rate in DIY Province. The probability value is 0.0083, and the +coefficient value is -3.068771, meaning the probability value is smaller than 0.05. Studies by +Alhudhori (2017); Oktaviani & A’yun (2021) and Suripto & Subayil (2020), corroborate this +finding and show that HDI has a significant effect on poverty; however, research by Leonita & +Sari (2019), takes a different stance and states that HDI does not affect poverty. The findings +of this study are consistent with the views of Arsyad (2016), who observed that the best way +to combat poverty is through the development of human resources, as qualified human +resources are more likely to find employment. +Conclusion +This study evaluates the relationship between poverty and the Human Development +Index, Education, Unemployment, and Economic Growth in the Special Region of Yogyakarta +for 2015–2021. Panel data regression analysis was employed as the methodology, using +information from five Yogyakarta districts and cities obtained from the Central Bureau of +Statistics (BPS) website. Model selection, selection for stationarity or unit root, selection for +classical assumptions, panel data regression analysis, and hypothesis testing with the t-test and +coefficient of determination (R2) are all steps in the analysis process. The results of this study +demonstrate that poverty is not considerably impacted by unemployment, education level, +or economic growth. The Human Development Index (HDI), on the other hand, significantly +impacts poverty. +Government programs already in place and included in legislation that promotes poverty +alleviation should be sufficient to combat poverty. These programs include social protection, +access to essential services, and concern for the impoverished by forming associations or +groups that offer facilities or space for those living in poverty to enhance their capacities. +Another attempt may be to offer more work opportunities for those still unemployed and +293 The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and Human +Suci, L. E., Addainuri, M. A., +Development Index on Poverty in the Spesial Region of Yogyakarta for +& Abidin, M. +Period 2015-2021 +scholarships to underprivileged individuals left behind in Yogyakarta province, enabling them +to advance their education and create employment opportunities. +Research Limitations +This study will only discuss the effects of the economic growth, education, +unemployment, and human development index on poverty in the Special Region of Yogyakarta +Province during 2015-2021. It is hoped that further research can expand the range of research +so that factors not included in this study can be revealed through further research. +References +Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB Dan Jumlah Pengangguran Terhadap Penduduk +Miskin Di Provinsi Jambi [The Influence of HDI, GRDP and Unemployment on the Poor +Population in Jambi Province]. Ekonomis : Journal of Economics and Business, 1(1), 113- +124. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.12 +Amalia, F. (2012). Pengaruh Pendidikan, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan +Di Kawasan Timur Indonesia (Kti) Periode 2001-2010 [The Influence of Education, +Unemployment and Inflation on Poverty Levels in the Eastern Region of Indonesia (Kti) +for the 2001-2010 Period]. Jurnal Ilmiah Economsains, 10(2), 158–169. https://doi. +org/10.21009/econosains.0102.02 +Amaluddin. (2019). The Nexus Between Poverty, Education and Economic Growth in Indonesia +Article Information. Economics Development Analysis Journal, 8(4), 345–354. http:// +journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj +Aristina, I., Budhi, M. K., Wirathi, I. G. A. ., & Darsana, I. B. (2017). Pengaruh Tingkat Pendidikan, +Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali [The +Influence of Education Level, Unemployment and Economic Growth on Poverty in Bali +Province]. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 6(5), 677–704. +Arsani, M. A., Ario, B., & Fitra Ramadhan, A. (2020). Impact of Education on Poverty and +Health : Evidence from Indonesia. Economics Development Analysis Journal, 9(1), 87–96. +http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj +Arsyad, L. (2016). Ekonomi [Economic Development]. Yogyakarta: STIE YKPN +Astuti, M., & Lestari, I. (2018). Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat +Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Kulonprogo, Bantul, +Gunung Kidul, Sleman, dan Yogyakarta [Analysis of the Effect of Economic Growth Levels +and Unemployment Rates on Poverty Levels in the Districts/Cities of Kulonprogo, Bantul, +Gunung Kidul, Sleman, and Yogyakarta]. At-Tauzi: Islamic Economic Journal, 18(2), 149– +164. http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/29 +Azriyansyah, Z. (2022). Analisis Pengaruh IPM, PDRB, dan Pengangguran Terhadap Tingkat +Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 2017-2021 [Analysis of the Influence of HDI, +GRDP, and Unemployment on Poverty Levels in Indonesia for the 2017-2021 Period]. +Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen, 1(3), 225–238. +Choirur, R., Suratno & Kuswanto. (2021). The Effect of Education and Unemployment on +Poverty in Jambi Province. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(01), 31–43. https://doi. +org/10.22219/jep.v19i01.16817 +294 JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan) Vol. 8, No. 2 (2023): 284-296 +Damanik, R. K., & Sidauruk, S. A. (2020). Pengaruh Jumlah Penduduk dan PDRB Terhadap +Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara [The Influence of Population and GRDP on +Poverty in North Sumatra Province]. Jurnal Darma Agung, 28(3), 358-368. https://doi. +org/10.46930/ojsuda.v28i3.800 +Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi +Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak [The Influence of Population, Education and +Economic Growth on Poverty in Lebak Regency]. Jurnal Ekonomi-Qu, 6(1), 102–117. +https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199 +Fajriah, N. A. (2021). Analysis of the Effect of Gross Regional Domestic Product, Number +of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Human +Development Index on Poverty in 2010-2020 East Java Province. Jurnal Ilmu Ekonomi +Terapan, 6(2), 171-187. https://doi.org/10.20473/jiet.v6i2.27778 +Giovanni, R. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap +Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016 [Analysis of the Influence of GRDP, +Unemployment and Education on Poverty Levels on Java Island 2009-2016]. Economics +Development Analysis Journal, 7(1), 23–31. https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922 +Imam, G. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS [Multivariate Analysis +Application with SPSS Program]. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro. +Intan, E. M., Rahmawati, S., & Wibowo, M. G. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi +Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kawasan Barat Indonesia Periode 2016-2020 [The +Influence of Economic Growth on Poverty Levels in the Western Region of Indonesia for +the 2016-2020 Period]. Jurnal Al-Iqtishad, 01(18), 65–83. +Ishak, K. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran dan Inflikasinyaterhadap +Indek Pembangunan Di Indonesia [Factors that Influence Unemployment and Its Inflation +to Development Indexes in Indonesia]. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 7(1), 22–38. +Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan +Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar [The Influence of Economic +Growth, Education and Unemployment on Poverty Levels in Makassar City]. PARADOKS : +Jurnal Ilmu Ekonomi, 3(2), 41–53. https://doi.org/10.33096/paradoks.v3i2.463 +Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia +Terhadap Kemiskinan Di Indonesia [The Influence of GRDP, Unemployment and Human +Development on Poverty in Indonesia]. ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan +Akuntansi, 3(2), 1-8. https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252 +Lismana, A. I., & Sumarsono, H. (2022). Analysis of the effect of population growth, human +development index and unemployment rate on poverty in West Java Province 2017- +2020. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 20(01), 88-97. https://doi.org/10.22219/jep. +v20i01.20286 +Mardiyana, L. O., & Ani, H. M. (2019). The Effect of Education and Unemployment on Poverty in +East Java Province, 2011-2016. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, +243(1), 2011–2016. https://doi.org/10.1088/1755-1315/243/1/012067 +Marmujiono, S. P. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan +Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Kab. Brebes Tahun 2009-2011 [Analysis of factors +295 The Effect of Economic Growth, Education, Unemployment, and Human +Suci, L. E., Addainuri, M. A., +Development Index on Poverty in the Spesial Region of Yogyakarta for +& Abidin, M. +Period 2015-2021 +influencing poverty levels and poverty alleviation strategies in Brebes Regency 2009- +2011]. Economics Development Analysis Journal, 3(1), 25–38. https://journal.unnes. +ac.id/sju/index.php/edaj/article/download/3221/2973 +Oktaviani, Y., & A’yun, I. Q. (2021). Analysis of the Effect of Unemployment Rate, RMW, and +HDI on Poverty Rates in the Special Region of Yogyakarta. Journal of Economics Research +and Social Sciences, 5(2), 132-138. https://doi.org/10.18196/jerss.v5i2.11339 +Rahman, A., Syafii, M., & Hakim, S. H. (2021). Analysis of Factors Affecting Poverty in the North +Sumatra Province. Economics Development Analysis Journal, 10(2), 174–183. https://doi. +org/10.15294/edaj.v10i2.44164 +Ridlo, M., & Sari, F. I. (2020). The Effect of Unemployment, Economic Growth on Poverty with +Zakat as a Moderation Variable. Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah, +12(1), 22-32. https://doi.org/10.24235/amwal.v1i1.5761 +Choirur, R. (2021). The Effect of Education and Unemployment on Poverty in Jambi Province. +Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19(01), 31–43. +Rusdarti, & Sebayang, L. K. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di +Jawa Tengah [Factors that Influence Poverty Levels in Central Java]. Jurnal Economia, 9, +1–9. https://doi.org/10.21831/economia.v9i1.1371 +Sari, N. I. (2018). Determinan Tingkat Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007- +2014 [Determinants of Poverty Levels in the Special Region of Yogyakarta 2007-2014]. +Economics Development Analysis Journal, 7(2), 128–136. https://doi.org/10.15294/edaj. +v8i2.23411 +Sukirno, S. (2006). Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan [Development +Economics Process, Problems, and Policy Basis]. Jakarta: Kencana. +Suripto & Subayil, L. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan +Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di D.I. Yogyakarta +Periode 2010-2017 [The Influence of Education Level, Unemployment, Economic Growth +and Human Development Index on Poverty in D.I.Yogyakarta for the 2010-2017 Period]. +GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, 1(2), 127-143. +Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). Economic Development. Economic Development (Elevent). +Yacoub, Y. (2012). Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / +Kota di Provinsi Kalimantan Barat [The Influence of Unemployment Levels on Regency/ +City Poverty Levels in West Kalimantan Province]. Jurnal EKSOS, 8(2), 176–185. +296 diff --git a/raw/ejournal.brin.go.id_jki_article_download_10758_8360_30115.md b/raw/ejournal.brin.go.id_jki_article_download_10758_8360_30115.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fbde06cb8708750daab317b639a23dd4d014beb0 --- /dev/null +++ b/raw/ejournal.brin.go.id_jki_article_download_10758_8360_30115.md @@ -0,0 +1,645 @@ +--- +url: https://ejournal.brin.go.id/jki/article/download/10758/8360/30115 +title: "30115" +domain: ejournal.brin.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:13:08 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# 30115 + +RELEVANSI KARYA PENELITIAN +MIGRASI DALAM PEMBANGUNAN1 +Sul= Test Value 8 +menggunakan data time series mulai dari tahun 2007 Total Cases 15 +hingga tahun 2021. Number of Runs 5 +Menggunakan asistensi alat SPSS dan Smart PLS, +Z -1.597 +teknik analisis data analisis jalur diterapkan dalam +Asymp. Sig. (2-tailed) .110 +penelitian ini. Analisis jalur digunakan, menurut (Ghozali, +2018), untuk mengetahui apakah faktor independen +Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala autokorelasi +(tenaga kerja dan pendapatan asli daerah) memiliki +pada Asymp berdasarkan hasil uji lari tersebut. tanda 2- +dampak langsung terhadap variabel dependen (tingkat +ekor > 0,05. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,110 +kemiskinan) melalui variabel perantara (pertumbuhan +pada tabel hasil uji run di atas menunjukkan > 0,05, dan +ekonomi). Setelah terkumpul, data akan diolah dan +dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak memiliki +dilakukan analisis terhadap data tersebut. +gejala autokorelasi. +Heterokedastisitas +HASIL DAN PEMBAHASAN Tes Glejser yang mengubah nilai residual menjadi +Uji Asumsi Klasik residual absolut dan kemudian meregresinya dengan +variabel independen dalam model, digunakan untuk +Multikolinieritas +mengukur heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Jika +Untuk mengetahui apakah model regresi mendeteksi +tingkat signifikansi lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan +adanya korelasi antara variabel independen (independen), +tidak terjadi tanda-tanda heteroskedastisitas, begitu pula +digunakan uji multikolinearitas. Nilai Tolerance 0,10 dan +sebaliknya (Ghozali, 2018). Temuan dari uji +nilai VIF 10 dapat digunakan untuk menentukan ada atau +heteroskedastisitas adalah sebagai berikut. +tidaknya gejala multikolinearitas dalam model regresi, +Tabel 3. Uji Heterokedastisitas +yang menunjukkan bahwa tidak ada asosiasi (Ghozali, +Variabel Tolerance VIF Keterangan +2018). Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut. +Terbebas dari +Tabel 1. Uji Multikolinieritas Tenaga Kerja 0.809 1.236 +Multikolinieritas +Variabel Nilai Signifikansi Keterangan Pendapatan Terbebas dari +0.687 1.456 +Terbebas dari Asli Daerah Multikolinieritas +Tenaga Kerja 0.950 +Heterokedastisitas Pertumbuhan Terbebas dari +0.601 1.664 +Pendapatan Asli Terbebas dari Ekonomi Multikolinieritas +0.340 +Daerah Heterokedastisitas +Pertumbuhan Terbebas dari Tingkat signifikansi variabel Tenaga Kerja, +0.575 +Ekonomi Heterokedastisitas +Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi pada +tabel di atas dengan menggunakan Uji Glejser > 0,05, +Dari hasil uji multikolinearitas yang dilakukan +menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki +terhadap variabel-variabel independen tersebut di atas +nilai residual yang tidak berkorelasi dan dapat dikatakan +32 3 p-ISSN : 2337-5752 Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) +e-ISSN : 2720-9660 Vol. 11 No. 3 (2023) +bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan dengan sisa 1,6% dipengaruhi oleh variabel selain +dari hasil Uji Asumsi Klasik bahwa tidak ada masalah variabel Tenaga Kerja. +dengan asumsi klasik dalam model penelitian ini, sehingga +memungkinkan dilakukannya uji tambahan yang sejalan 2. Uji Hipotesis 2 +dengan hipotesis. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis 2 pada +Uji Hipotesis Tabel 5. maka dapat ditentukan: +1. Uji Hipotesis 1 Tabel 5. Hasil Regresi Hipotesis 2 +Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis 1 pada +r Uji t +tabel 4 maka: +Variabel Square/𝑟 Sig. Koefisien Konstanta +2 t hitung t tabel +1. Persamaan Garis +Tingkat Kemiskinan = (0,331) + 0,042 (TK) PAD- +Kemiski 0,499 -3.598 1,796 0,003 -0,016 19,166 +Berdasarkan persamaan di atas, nilai koefisien nan +tenaga kerja adalah 0,042, artinya jika angkatan +kerja bertambah 100.000 orang, maka angka +1. Persamaan Garis +kemiskinan akan bertambah sebesar 0,042 +Tingkat Kemiskinan = (19,166) + (-0,016) +persen. +(PAD) +2. Uji t Parsial +Berdasarkan persamaan di atas, Pendapatan Asli +Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai t +Daerah memiliki nilai koefisien -0,016, artinya +sebesar 28,407 dengan Sig. sebesar 0,000, +jika Pendapatan Asli Daerah naik sebesar satu +artinya tenaga kerja berpengaruh langsung dan +juta rupiah maka angka kemiskinan akan turun +signifikan terhadap angka kemiskinan. Hasil ini +sebesar 0,016 persen. +kurang dari 0,05. +2. Uji t Parsial +3. r Square (𝑟2)/Koefisien Determinasi Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai t +Tabel 4. Hasil Regresi Hipotesis 1 +sebesar 3,598 dengan Sig. sebesar 0,003 dan +hasilnya kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa +r Uji t Pendapatan Asli Daerah secara langsung +KoefisieKonstant +Variabel Square/𝑟 Sig. +t t n a mempengaruhi Tingkat Kemiskinan secara +2 +hitung tabel substansial. +TK- 3. r Square (𝑟2)/Koefisien Determinasi +28,40 1,79 0,00 +Kemiskina 0,984 7 6 0 0,042 0,331 Nilai r2 tabel sebelumnya sebesar 0,499 +n +menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli +Nilai r2 tabel sebelumnya sebesar 0,984 Daerah dapat menjelaskan 49,9% variabel +menunjukkan bahwa variabel Tenaga Kerja dapat Tingkat Kemiskinan, dengan sisa 50,1% +menjelaskan 98,4% variabel Tingkat Kemiskinan, dipengaruhi oleh variabel selain variabel +Pendapatan Asli Daerah. +Tabel 6. Hasil Regresi Hubungan Tidak Langsung +Original Sample Standar t Statistic +P +Variabel Sample Mean Deviation (|O/STDEV| +Values +(O) (M) (STDEV) ) +Tenaga +Kerja– 3. Uji Hipotesis 3 +Pertumbuha +0,070 0,133 0,146 0,482 0,630 +n Ekonomi– +Menurut hasil uji regresi yang digambarkan tabel 6 +Tingkat +berikut, dapat dikatakan meskipun terdapat hubungan +Kemiskinan +32 4 Marbun, K.N.S., & Muchtolifah. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan PAD +tidak langsung antara tenaga kerja dan tingkat Tingkat Kemiskinan = (15,4817) + (0,254) +kemiskinan, pertumbuhan ekonomi tidak berperan Pertumbuhan Ekonomi +sebagai mediasi dalam hubungan tersebut. Nilai t-statistic +Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0,254 +yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,77 dan sama +menurut persamaan di atas menunjukkan bahwa +dengan 0,482 dengan arah asosiasi positif (nilai Original +jika pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 1% +Sample sebesar (0,070)), menunjukkan hal tersebut. +maka angka kemiskinan juga akan meningkat +Selain itu p penelitian, yang setara dengan 0,607 dan +sebesar 1%. +menunjukkan bahwa >0,05, tidak memenuhi kriteria. +2. Uji t Parsial +4. Uji Hipotesis 4 +Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai t +Tabel 7. Hasil Regresi Hubungan Tidak Langsung +sebesar 0,728 dengan Sig. sebesar 0,480 dimana +Standar hasil pengujian ini > dari 0,05, yang berati +Origina Sampl +Deviatio t Statistic P bahwa tidak terdapat hubungan langsung yang +l e +Variabel n (|O/STDEV|Value +Sample Mean signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan +(STDEV ) s +(O) (M) tingkat kemiskinan. +) +PAD– 3. Koefisien determinasi (r2) +Pertumbuha Nilai r2 pada tabel di atas adalah 0,039, yang +n Ekonomi– 0,110 0,221 0,213 0,515 0,607 +menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan +Tingkat +Ekonomi dapat menjelaskan 3,9% variabel +Kemiskinan +Tingkat kemiskinan sedangkan variabel lain +menyumbang sebesar 96,1% dari varian. +Berdasarkan hasil regresi pada tabel 7 di atas, dapat +disimpulkan bahwa dalam kaitan tidak langsung antara +pendapatan asli daerah dengan tingkat kemiskinan, PEMBAHASAN +indikator pertumbuhan ekonomi tidak menjadi faktor 1. Berdasarkan temuan pengujian hipotesis 1, +mediasi. Nilai t-statistic < nilai t-tabel sebesar 1,77 dan variabel Tenaga Kerja berpengaruh langsung +setara dengan 0,515 dengan arah asosiasi positif (nilai terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Ngawi +Original Sample sebesar (0,110)), menunjukkan hal tahun 2007 sampai dengan tahun 2021 dengan +tersebut. Selain itu, nilai p penelitian, yang setara dengan arah positif serta signifikan. Jadi dapat +0,607 dan menunjukkan bahwa >0,05, tidak memenuhi disimpulkan, tidak dapat ditunjukkan dan ditolak +kriteria. bahwa variabel Tenaga Kerja berpengaruh +langsung terhadap tingkat kemiskinan di +Kabupaten Ngawi secara negatif dan signifikan. +5. Uji Hipotesis 5 Upaya pemerintah Kabupaten Ngawi dalam +Tabel 8. Hasil Regresi Hipotesis 5 menyerap tenaga kerja masih belum efektif +sehingga belum mampu menurunkan angka +Uji t +R +Koefisie kemiskinan. Selain itu, tidak ada cukup +Variabel Squa 2 re/𝑟 +hitu +t +ng tab +t +el +Sig. n Konstanta kesempatan untuk pekerjaan dengan gaji yang +kompetitif, yang mencegah orang mencapai +Pertumb kesejahteraan dan membuat mereka tetap dalam +uhan +kemiskinan. Hal ini tidak selaras oleh studi dari +Ekonom +0,039 0.728 1,796 0,480 0,254 15,481 (Supratiyoningsih & Yuliarmi, 2022) yang +i +menuturkan bahwa tenaga kerja berpengaruh +Kemiski +nan negatif dan signifikan terhadap Tingkat +Kemiskinan di Provinsi Bali +Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis 5 pada +2. Berdasarkan temuan pengujian hipotesis 2, +Tabel 8 maka dapat ditentukan: +terlihat jelas bahwa sejak tahun 2007 hingga +1. Persamaan Garis tahun 2021 Pendapatan Asli Daerah secara +32 5 p-ISSN : 2337-5752 Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) +e-ISSN : 2720-9660 Vol. 11 No. 3 (2023) +langsung berdampak negatif yang cukup besar Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Ngawi +terhadap angka kemiskinan di Kabupaten tahun 2007 sampai dengan tahun 2021. Oleh +Ngawi. Dengan demikian, pernyataan bahwa karena itu, tidak dapat ditunjukkan dan ditolak +variabel pendapatan asli daerah secara langsung bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki +berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengaruh secara tidak langsung terhadap Tingkat +tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi. +didukung oleh bukti dan karenanya dapat Oleh karena itu hubungan Pendapatan Asli +diterima. Artinya pemerintah Kabupaten Ngawi Daerah dengan Tingkat Kemiskinan belum +dapat memanfaatkan pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini +yang telah diberikan kepada daerahnya secara dapat berarti, terlepas dari apakah pendapatan +maksimal guna mendorong kegiatan asli daerah naik atau turun, itu tidak akan +perekonomian yang tentunya akan berdampak mengubah pertumbuhan ekonomi atau tingkat +pada pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan kemiskinan. Hasil ini tidak selaras dengan studi +peningkatan kesejahteraan masyarakat serta yang dilakukan oleh (Wididarma & Jember, +pemberantasan kemiskinan. Hal ini didukung 2021) yang menunjukkan bahwa PAD secara +oleh studi yang dilakukan oleh (Ika et al., 2021) tidak langsung berpengaruh negatif dan tidak +yang menunjukkan bahwa pendapatan asli signifikan terhadap tingkat kemiskinan melalui +daerah berpengaruh negatif dan signifikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. +terhadap tingkat kemiskinan. 5. Berdasarkan temuan uji hipotesis 5, Angka +Kemiskinan di Kabupaten Ngawi akan +3. Dihitung nilai p sebesar 0,630 dengan nilai +meningkat secara langsung dan tidak signifikan +sampel awal sebesar 0,070 berdasarkan temuan +dari tahun 2007 ke tahun 2021 sebagai akibat +pengujian hipotesis 3 yang menunjukkan bahwa +dari Pertumbuhan Ekonomi. Hasil dari +tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak +penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang +penting terhadap tingkat kemiskinan di +dikemukakan oleh (Tambunan, 2014) yang +Kabupaten Ngawi tahun 2007 sampai dengan +menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan +tahun 2021. tidak terbukti dan diperdebatkan +tingkat kemiskinan memiliki keterkaitan yang +bahwa variabel tenaga kerja memiliki dampak +erat. Dan studi yang dilakukan (Ishak et al., +tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan +2020) menunjukkan terdapat korelasi langsung +melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini +positif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat +menunjukkan bahwa baik variabel tenaga kerja +kemiskinan. Oleh karena itu, tidak dapat +maupun tingkat kemiskinan tidak mampu +ditunjukkan dan ditolak bahwa variabel +dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan +Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh langsung +ekonomi. Dengan kata lain, apakah tenaga kerja +terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten +bertambah atau menyusut, itu tidak akan +Ngawi secara negatif dan signifikan. Hal ini +berpengaruh pada ekspansi ekonomi atau tingkat +dikarenakan tidak meratanya pertumbuhan +kemiskinan (Haryadi et al., 2021). Hasil dari +ekonomi di Kabupaten Ngawi. +penelitian ini sesuai dengan teori yang +dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2018) yang +menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yang DAFTAR PUSTAKA +dialokasikan optimal akan berdampak terhadap +Chayani, D., & Sitanggang, E. (2020). ANALISIS +angka kemiskinan. +PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN +4. Nilai p sebesar 0,607 diperoleh dengan nilai MANUSIA DAN TENGA KERJA TERHADAP +sampel asli sebesar 0,110 berdasarkan temuan KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA +pengujian hipotesis 4 yang memberikan hasil ANALYSIS OF POVERTY INFLUENCE ON +HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND LABOR +bahwa Pendapatan Asli Daerah secara tidak +IN NORTH SUMATERA PROVINCE. +langsung berpengaruh positif namun tidak +Dewi, C. S. (2016). ANALISIS PENERAPAN ETIKA +signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan melalui +DEONTOLOGI TERKAIT KETENAGAKERJAAN +32 6 Marbun, K.N.S., & Muchtolifah. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja dan PAD +PADA PT TRISAKTI CIPTA NUSANTARA DI Mardiasmo. (2018). Otonomi & Manajemen Keuangan +SURABAYA - JAWA TIMUR. Daerah . Penerbit Andi. +Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Prasetyawan, D. T., Hanim, A., & Yuliati, L. (2017). +Program IBM SPSS 25 (Edisi Sembilan). Badan Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja +Penerbit Universitas Diponegoro. Terhadap. In Tenaga Kerja …... Journal +Haryadi, H., Umiyati, E., & Dhora, S. T. (2021). Ekuilibrium: Vol. II (Issue 1). +Competitiveness and export development strategy Priyono, & Chandra, T. (2016). ESENSI EKONOMI +for Indonesia’s creative economy sector in the MAKRO. Zifatama Publisher. +ASEAN market. Jurnal Perspektif Pembiayaan Semara, A. A. I. D. A., & Yasa, I. N. M. (2021). +Dan Pembangunan Daerah, 9(2), 127–138. PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN +https://doi.org/10.22437/ppd.v9i2.11832 INVESTASI TERHADAP PERTUMBUHAN +Hidayat, W. R. (2017). Perencanaan Pembangunan EKONOMI DAN TINGKAT KEMISKINAN DI +Daerah : Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, PROVINSI BALI. +Disparitas Pendapatan, dan Kemiskinan di Jawa Setiyawati, A., & Hmazah, A. (2014). ANALISIS +Timur. UMM Press. PENGARUH PAD, DAU, DAK, DAN BELANJA +Ika, N., Fitriyanti, & Handayani, H. R. (2021). PEMBANGUNAN TERHADAP +PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, +(PAD), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DAN PENGANGGURAN: PENDEKATAN +BELANJA DAERAH TERHADAP TINGKAT ANALISIS JALUR. Jurnal Akuntansi Dan +KEMISKINAN (STUDI KASUS 35 Keuangan Indonesia. +KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, +TENGAH TAHUN 2012-2016). Kualitatif dan R&D. Alfabeta. +https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje Suhandi, N., Ayu, E., Putri, K., & Agnisa, S. (2018). +Ishak, R. A., Zakaria, J., & Arifin, M. (2020). Pengaruh Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap +Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi +Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Linear di Kota Palembang. +Kota Makassar. Sunusi, D. K., Kumenaung, A., & Rotinsulu, D. (2014). +Joula, K., Rasu, E., Kumenaung, A. G., & Koleangan, R. ANALISIS PENGARUH JUMLAH TENAGA +A. M. (2019). ANALISIS PENGARUH DANA KERJA, TINGKATPENDIDIKAN, +ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI PENGELUARAN PEMERINTAH +DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN PADAPERTUMBUHAN EKONOMI DAN +DANA BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT DAMPAKNYA TERHADAPKEMISKINAN DI +KEMISKINANDI KOTA MANADO. In Jurnal SULAWESI UTARA TAHUN 2001-2010. +Pembanguan Ekonomi dan Keuangan Daerah Supratiyoningsih, L., & Yuliarmi, N. N. (2022). +(Vol. 20, Issue 4). PENGARUH INVESTASI, PENGELUARAN +Kano, L., Tsang, E. W. K., & Yeung, H. W. chung. PEMERINTAH, TENAGA KERJA TERHADAP +(2020). Global value chains: A review of the multi- PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT +disciplinary literature. In Journal of International KEMISKINAN DI PROVINSI BALI. 11(01), 1–14. +Business Studies (Vol. 51, Issue 4, pp. 577–622). https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/ +Palgrave Macmillan. Tambunan, T. T. H. (2014). Perekonomian Indonesia : +https://doi.org/10.1057/s41267-020-00304-2 Kajian Teoritis dan Analisis Empiris. Ghalia +Kristin, A. P., & Sulia, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indonesia. +Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Wahyu Azizah, E., Kusuma, H., Kunci, K., Perkapita, P., +Pertumbuhan Ekonomi dan Pengagguran Terhadap & Penduduk, J. (2018). PENGARUH +Kemiskinan di Indonesia. EQUILIBRIUM: Jurnal PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA +Ekonomi Syariah, 6(2), 217–240. DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP +Lieubun, M. A., Ngadiman, & Jap, Y. P. (2018). KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. In +KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI Jurnal Ilmu Ekonomi (Vol. 2). +DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI Wididarma, K., & Jember, M. (2021). PENGARUH +DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN +KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2015-2018). PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP +Lilimantik, E. (2016). Buku Ajar Ekonomi Sumber Daya PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN +Manusia. Fakultas Perikanan dan Kelautan KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI. +UNLAM. +Machmud, A. (2016). Perekonomian Indonesia Pasca +Reformasi. Erlangga. +32 7 diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qctwn4380_kepala-bph-migas-kunjungi-aceh-barat-daya-tinjau-bbm-subsidi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qctwn4380_kepala-bph-migas-kunjungi-aceh-barat-daya-tinjau-bbm-subsidi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef6499af5abc8acfec2a90b3731fb79168173f54 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qctwn4380_kepala-bph-migas-kunjungi-aceh-barat-daya-tinjau-bbm-subsidi.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/qctwn4380/kepala-bph-migas-kunjungi-aceh-barat-daya-tinjau-bbm-subsidi +title: "Kepala BPH Migas kunjungi Aceh Barat Daya Tinjau BBM Subsidi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:36 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Kepala BPH Migas kunjungi Aceh Barat Daya Tinjau BBM Subsidi | Republika Online + +Penyaluran kuota solar dan premium subsidi harus diawasi dengan melibatkan Polisi REPUBLIKA.CO.ID, BLANG PIDIE--Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam kunjungan kerja monitoring lapangan dan pengawasan BBM dan Gas Bumi ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menemui Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim di Pendopo Bupati, Blang Pidie, (1/7). Dalam kunjungan tersebut Kepala BPH Migas yang didampingi Sales Area Manager Marketing PT. Pertamina Aceh Ferry Pasalini menyerahkan SK Kuota JBT dan JBKP tahun 2020 kepada Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim di Pendopo Bupati, Blang Pidie. Ifan sapaan untuk Kepala BPH Migas pada kesempatan tersebut meminta agar kuota JBT dan JBKP yang telah ditetapkan tepat sasaran, khususnya untuk para nelayan sehingga tidak terjadi overkuota hingga akhir tahun 2020. "Kami (BPH Migas) minta kuota solar subsidi dan premium penugasan tahun ini benar-benar dikawal dan diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan sehingga bisa terjadi over kuota. Libatkan kepolisian untuk pengawasan, sosialisasi dan penegakan hukum apabila ada penyelewengan" tegas Ifan. Lebih rinci Ifan menjelaskan untuk tahun 2019 kuota solar subsidi sebesar 7.611 KL dab realisasinya sebesar 9.240 KL atau sebesar 121, 40 persen. Over kuota untuk solar sebesar 21,40 persen di Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan tertinggi ke 5 dari 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh setelah Sabang, Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Kabupaten Nagan Raya. untuk tahun 2020 kuota solar telah dinaikan sebesar 15,06 % menjadi 8.757 Kl. Sedangkan untuk premium penugasan, kuota tahun 2019 sebesar 1.543 KL dengan realisasi 2.128 KL sehingga telah terjadi over kuota sebesar 37,91  persen. Untuk tahun 2020 kuota premium penugasan sama dengan tahun 2019 dan relaisasi hingga 21 Juni sebesar 808 KL atau 52,37 persen. "Karena ini menyangkut APBN yang sudah ditetapkan, jika over tentu perlu anggaran tersendiri mengatasinya, harus benar-benar dijaga dan diawasi agar tepat sasaran dan cukup hingga akhir tahun " tegas Ifan. Sementara itu, Bupati Akmal Ibrahim menyambut baik kunjungan kerja Kepala BPH Migas. Pihaknya (Pemerintah Kabupaten) akan terus bersinergi dengan PT. Pertamina dan aparat kepolisian untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran. Dirinya sempat menyampaikan keluhan sulitnya pengendalian harga gas melon di lapangan yang sampai konsumen diatas Rp30.000,-/tabung. Kepala BPH Migas mennyarankan agar penyaluran gas LPG 3 Kg melibatkan BUMDES dengan sistem tertutup, artinya konsumennya sudah terdata dengan jelas sehingga memudahkan dalam pendistribusiannya. Ask me! Kepala BPH Migas kunjungi Aceh Barat Daya Tinjau BBM Subsidi Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, BLANG PIDIE--Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dalam kunjungan kerja monitoring lapangan dan pengawasan BBM dan Gas Bumi ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara menemui Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim di Pendopo Bupati, Blang Pidie, (1/7).  + + + + + Dalam kunjungan tersebut Kepala BPH Migas yang didampingi Sales Area Manager Marketing PT. Pertamina Aceh Ferry Pasalini menyerahkan SK Kuota JBT dan JBKP tahun 2020 kepada Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim di Pendopo Bupati, Blang Pidie. Ifan sapaan untuk Kepala BPH Migas pada kesempatan tersebut meminta agar kuota JBT dan JBKP yang telah ditetapkan tepat sasaran, khususnya untuk para nelayan sehingga tidak terjadi overkuota hingga akhir tahun 2020. + + + + + "Kami (BPH Migas) minta kuota solar subsidi dan premium penugasan tahun ini benar-benar dikawal dan diawasi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan sehingga bisa terjadi over kuota. Libatkan kepolisian untuk pengawasan, sosialisasi dan penegakan hukum apabila ada penyelewengan" tegas Ifan. + Lebih rinci Ifan menjelaskan untuk tahun 2019 kuota solar subsidi sebesar 7.611 KL dab realisasinya sebesar 9.240 KL atau sebesar 121, 40 persen. Over kuota untuk solar sebesar 21,40 persen di Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan tertinggi ke 5 dari 23 Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh setelah Sabang, Gayo Luwes, Bener Meriah, dan Kabupaten Nagan Raya. untuk tahun 2020 kuota solar telah dinaikan sebesar 15,06 % menjadi 8.757 Kl. + + + + Sedangkan untuk premium penugasan, kuota tahun 2019 sebesar 1.543 KL dengan realisasi 2.128 KL sehingga telah terjadi over kuota sebesar 37,91  persen. Untuk tahun 2020 kuota premium penugasan sama dengan tahun 2019 dan relaisasi hingga 21 Juni sebesar 808 KL atau 52,37 persen. + "Karena ini menyangkut APBN yang sudah ditetapkan, jika over tentu perlu anggaran tersendiri mengatasinya, harus benar-benar dijaga dan diawasi agar tepat sasaran dan cukup hingga akhir tahun " tegas Ifan. + Sementara itu, Bupati Akmal Ibrahim menyambut baik kunjungan kerja Kepala BPH Migas. Pihaknya (Pemerintah Kabupaten) akan terus bersinergi dengan PT. Pertamina dan aparat kepolisian untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran. Dirinya sempat menyampaikan keluhan sulitnya pengendalian harga gas melon di lapangan yang sampai konsumen diatas Rp30.000,-/tabung. Kepala BPH Migas mennyarankan agar penyaluran gas LPG 3 Kg melibatkan BUMDES dengan sistem tertutup, artinya konsumennya sudah terdata dengan jelas sehingga memudahkan dalam pendistribusiannya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qpon08370_pandemi-covid-berdampak-lebih-parah-pada-pekerja-perempuan.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qpon08370_pandemi-covid-berdampak-lebih-parah-pada-pekerja-perempuan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f5e6c5bcb008cb4d10b4346a5cf9c7c8163477a --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qpon08370_pandemi-covid-berdampak-lebih-parah-pada-pekerja-perempuan.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/qpon08370/pandemi-covid-berdampak-lebih-parah-pada-pekerja-perempuan +title: "Pandemi Covid Berdampak Lebih Parah pada Pekerja Perempuan | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:36 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Pandemi Covid Berdampak Lebih Parah pada Pekerja Perempuan | Republika Online + +Pandemi akan mengurangi prospek perempuan di tempat kerja dan perekonomian. REPUBLIKA.CO.ID,  WASHINGTON -- Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak sangat tidak adil pada pendapatan dan peluang ekonomi perempuan. Ia menyerukan langkah-langkah jangka panjang untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan. Dalam dialog dengan Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva, Yellen mengatakan sangat penting untuk mengatasi risiko pandemi yang akan meninggalkan bekas luka permanen. Menurutnya, pandemi akan mengurangi prospek perempuan di tempat kerja dan perekonomian. Dia mencatat bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sudah lebih rendah di Amerika Serikat (AS) bahkan sejak sebelum pandemi dibandingkan di Eropa. Saat pandemi, masalah ini bisa jadi lebih buruk. "Saya pikir ini benar-benar tragis, dampak krisis ini terhadap perempuan, terutama perempuan berketerampilan rendah dan minoritas," kata Yellen, dilansir Reuters , Senin (8/3). Ia mengatakan yang kaya semakin kaya dan mereka yang berada di bawah akan terus berjuang dan menjadi paling terpukul. Yellen menyebutnya sebuah ketidakadilan. Perempuan menjadi kelompok mengalami kehilangan pekerjaan yang jauh lebih besar. Menurutnya, ini karena mereka tidak terwakili secara proporsional di sektor jasa. Banyak yang keluar dari angkatan kerja untuk merawat anak-anak. Juga banyak mereka yang tidak mendapat pendidikan lebih tinggi. "Kami sangat prihatin atas bekas luka, bekas luka permanen dari krisis ini," katanya. Ia berharap bahwa dana bantuan Presiden Joe Biden sebesar 1,9 triliun dolar AS akan membantu pasar tenaga kerja kembali ke jalurnya tahun ini atau tahun depan. Sehingga dapat menghindari kesenjangan ekonomi yang sudah sangat lebar di pasar tenaga kerja sejak krisis keuangan global 2008-2009. Pada Januari, perempuan menyumbang lebih dari setengah dari 10 juta pekerjaan yang hilang selama krisis virus Covid-19. Padahal jumlah mereka kurang dari setengah angkatan kerja AS. Lebih dari 2,5 juta perempuan meninggalkan pekerjaannya antara Februari 2020 dan Januari tahun ini. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan 1,8 juta laki-laki yang juga kehilangan pekerjaan. Dalam jangka panjang, Yellen mengatakan sangat penting untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi perempuan di pasar tenaga kerja. Termasuk kurangnya tunjangan, cuti berbayar untuk keadaan darurat keluarga dan perawatan anak. "Ini adalah hal-hal yang akan kami bahas seiring waktu," katanya. Tujuannya adalah membangun perubahan struktural jangka panjang yang dapat memajukan integrasi perempuan secara penuh, tanpa peduli rasnya. Sehingga masalah diskriminasi dalam kesetaraan angkatan kerja dan gaji dapat ditangani secara sistemik cara jangka panjang. Ask me! Pandemi Covid Berdampak Lebih Parah pada Pekerja Perempuan Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  WASHINGTON -- Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak sangat tidak adil pada pendapatan dan peluang ekonomi perempuan. Ia menyerukan langkah-langkah jangka panjang untuk meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan. + + + + + Dalam dialog dengan Kepala Dana Moneter Internasional Kristalina Georgieva, Yellen mengatakan sangat penting untuk mengatasi risiko pandemi yang akan meninggalkan bekas luka permanen. Menurutnya, pandemi akan mengurangi prospek perempuan di tempat kerja dan perekonomian. + + + + + Baca Juga + + + Mendorong Peran Perempuan di Industri Fintech Indonesia + + Resmi! Nasdaq Terkoreksi 10 Persen dari Penutupan Februari + + Kuasa Hukum Juliari: Keterangan Saksi Bansos tak Konsisten + + + Dia mencatat bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja sudah lebih rendah di Amerika Serikat (AS) bahkan sejak sebelum pandemi dibandingkan di Eropa. Saat pandemi, masalah ini bisa jadi lebih buruk. + "Saya pikir ini benar-benar tragis, dampak krisis ini terhadap perempuan, terutama perempuan berketerampilan rendah dan minoritas," kata Yellen, dilansir Reuters , Senin (8/3). + + + + Ia mengatakan yang kaya semakin kaya dan mereka yang berada di bawah akan terus berjuang dan menjadi paling terpukul. Yellen menyebutnya sebuah ketidakadilan. Perempuan menjadi kelompok mengalami kehilangan pekerjaan yang jauh lebih besar. + Menurutnya, ini karena mereka tidak terwakili secara proporsional di sektor jasa. Banyak yang keluar dari angkatan kerja untuk merawat anak-anak. Juga banyak mereka yang tidak mendapat pendidikan lebih tinggi. + "Kami sangat prihatin atas bekas luka, bekas luka permanen dari krisis ini," katanya. + Ia berharap bahwa dana bantuan Presiden Joe Biden sebesar 1,9 triliun dolar AS akan membantu pasar tenaga kerja kembali ke jalurnya tahun ini atau tahun depan. Sehingga dapat menghindari kesenjangan ekonomi yang sudah sangat lebar di pasar tenaga kerja sejak krisis keuangan global 2008-2009. + Pada Januari, perempuan menyumbang lebih dari setengah dari 10 juta pekerjaan yang hilang selama krisis virus Covid-19. Padahal jumlah mereka kurang dari setengah angkatan kerja AS. Lebih dari 2,5 juta perempuan meninggalkan pekerjaannya antara Februari 2020 dan Januari tahun ini. + Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan 1,8 juta laki-laki yang juga kehilangan pekerjaan. Dalam jangka panjang, Yellen mengatakan sangat penting untuk memperbaiki kondisi yang dihadapi perempuan di pasar tenaga kerja. Termasuk kurangnya tunjangan, cuti berbayar untuk keadaan darurat keluarga dan perawatan anak. + "Ini adalah hal-hal yang akan kami bahas seiring waktu," katanya. + Tujuannya adalah membangun perubahan struktural jangka panjang yang dapat memajukan integrasi perempuan secara penuh, tanpa peduli rasnya. Sehingga masalah diskriminasi dalam kesetaraan angkatan kerja dan gaji dapat ditangani secara sistemik cara jangka panjang. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Reuters Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qxnbq9440_ketua-ojk-bukabukaan-kinerja-ekonomi-dan-industri-keuangan.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qxnbq9440_ketua-ojk-bukabukaan-kinerja-ekonomi-dan-industri-keuangan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3407a26ff0573eb942592b602f226e08b90d06cb --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qxnbq9440_ketua-ojk-bukabukaan-kinerja-ekonomi-dan-industri-keuangan.md @@ -0,0 +1,151 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/qxnbq9440/ketua-ojk-bukabukaan-kinerja-ekonomi-dan-industri-keuangan +title: "Ketua OJK Buka-bukaan Kinerja Ekonomi dan Industri Keuangan | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:32:10 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Ketua OJK Buka-bukaan Kinerja Ekonomi dan Industri Keuangan | Republika Online + +Indonesia menghadapi tantangan pertumbuhan ekonomi lebih berat pada kuartal III 2021 REPUBLIKA.CO.ID -- Pada akhir pekan lalu (Ahad, 8 Agustus 2021), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memaparkan kondisi ekonomi Indonesia dan kinerja sektor finansial yang menjadi otoritas OJK. Sejumlah jurnalis ekonomi nasional hadir pada forum diskusi yang berlangsung selama tiga jam secara virtual itu. Beberapa poin penting dari diskusi dengan Ketua OJK ini terangkum dalam wawancara tanya jawab di bawah ini, termasuk sejumlah isu yang disampaikan jurnalis Republika. Ekonomi Indonesia tumbuh pada kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen. Namun ini bukan lagi isu yang perlu dibahas mendalam. Tantangannya ada pada pertumbuhan pada kuartal III 2021. Bagaimana OJK melihat momentum ini? Momentum penguatan kinerja ekonomi global dan kebijakan countercyclical pemerintah serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional. Capaian PDB TW II-2021 (7,07 persen yoy- year on year ) merupakan sinyal positif perbaikan ekonomi yang disambut baik pasar dengan meningkatnya IHSG level 6.205,42 pada penutupan pasar hari tersebut (5 Agustus 2021). Pertumbuhan pada triwulan II-2021, didorong oleh belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada triwulan tersebut. Realisasi belanja negara yang tumbuh relatif tinggi (9,38 persen, yoy) pada semester I 2021, baik dalam bentuk belanja barang, program bansos, maupun belanja modal memberikan dorongan yang cukup signifikan pada komponen PDB dari sisi pengeluaran. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi pemerintah sebesar 8,06 persen (yoy). Konsumsi masyarakat, yang mencakup sekitar 55% dari total PDB, mampu tumbuh 5,93%. Selain faktor base effect momentum Ramadan dan hari raya Idul Fitri, berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat melalui pelonggaran mobilitas, program bansos, diskon tarif listrik, insentif PPnBM kendaraan bermotor, insentif PPN untuk perumahan, serta relatif terkendalinya inflasi, telah berperan besar mendorong konsumsi masyarakat. Bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya? Prospek pemulihan ekonomi nasional ke depan sangat terkait erat dengan proses penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Memasuki triwulan III 2021, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan meningkatnya penyebaran varian Delta Covid-19. Peningkatan kasus positif dan kematian Covid-19 yang disebabkan varian Delta telah mendorong diberlakukannya pembatasan mobilitas (PPKM Darurat). Penerapan PPKM Darurat diprakirakan mengurangi aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi, investasi, dan ekspor. Secara sektoral, PPKM Darurat juga akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas masyarakat, seperti perdagangan, transportasi, serta hotel dan restoran. Oleh karena itu, penyebaran varian Delta Covid-19 tersebut dapat menjadi downside risk bagi outlook pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2021. Namun demikian, kami akan terus mendukung berbagai upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini, anatra lain:  Mendukung rencana percepatan serapan belanja pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong ekonomi daerah yang berbasis pertanian dan perkebunan, dengan meningkatkan penyaluran KUR Pertanian yang telah menjadi sektor prioritas. Juga, meningkatkan kontribusi selain konsumsi (masyarakat maupun pemerintah) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang lebih stabil dan berkesinambungan. Dan, mendorong sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi ekspor, dan ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang perubahan iklim ( climate change dan sustainable finance ). Terkait sektor keuangan dan pasar modal di Indonesia, bagaimana OJK mendorong industri ini meningkatkan kontribusinya dalam membantu pemulihan ekonomi nasional? Sektor jasa keuangan secara umum dalam kondisi stabil, indikator prudensial terjaga dan kinerja TW II-2021 meningkat. Di Perbankan, likuiditas dan kondisi permodalan berada jauh di atas threshold. Pada Juni 2021, CAR perbankan terjaga di level cukup tinggi (24,33 persen), dan stabil pada kisaran 20 persen selama 2 tahun terakhir. Pertumbuhan DPK perbankan cukup signifikan (mencapai 11,28 persen yoy) dibandingkan kredit, sehingga mendorong likuiditas perbankan semakin ample. Per 4 Agustus 2021, rasio AL/DPK pada level 34,40 persen (threshold 10 persen) dan AL/NCD pada level 157,96 persen (threshold 50 persen) Kredit perbankan meningkat tumbuh positif 0,59 persen (yoy) atau 1,83 persen (ytd -- year to date ), meneruskan tren perbaikan dalam triwulan terakhir. NPL atau kredit bermasalah sebesar 3,24 persen, masih di bawah threshold 5 persen. Bagaimana dengan kinerja pasar modal? Untuk pasar modal, IHSG relatif stabil didukung antusiasme dan optimisme pemanfaatan pasar modal untuk pembiayaan ekonomi serta minat beli nonresiden. Pasar SBN menguat seiring dengan meredanya laju kenaikan yield US Treasury akibat langkah Federal Reserve yang masih cukup akomodatif. IHSG posisi 6 Agustus 2021 menguat ke level 6.203,43 (tumbuh 3,75 persen ytd) dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp18,91 triliun (ytd). Penghimpunan dana melalui pasar modal hingga 3 Agustus 2021 mencapai Rp117,94 triliun atau meningkat sebesar 99,36 persen yoy dari 27 emiten baru yang melakukan penawaran umum. Capaian ini hampir melampaui perolehan tahun 2020 yang sebesar Rp118,7 triliun. Ke depannya, diharapkan dapat kembali mencapai level sebelum pandemi di akhir tahun 2021. Terdapat 83 penawaran umum yang masih dalam proses ( pipeline ) senilai total Rp52,56 triliun dengan 40 penawaran umum diantaranya akan dilakukan melalui mekanisme IPO. Pada sektor perbankan, bagaimana evaluasi OJK terhadap tren restrukturisasi yang berlangsung selama pandemi ini? Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sampai dengan saat ini sejalan dengan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia. Per Juni 2021, kredit restru Covid sebesar Rp 791,9T, menurun 4,56 persen (ytd) dibandingkan per Desember 2020 (Rp829,7 T). Sejauh mana OJK memandang insentif berupa restrukturisasi kredit bagi debitur yang bisnisnya terdampak pandemi diperlukan oleh perbankan? Kebijakan restrukturisasi kredit direspons cukup baik oleh sektor riil maupun perbankan karena memberikan kesempatan atau ruang kepada debitur maupun perbankan untuk mengatur kondisi keuangan setelah terkena dampak pandemi. Perbankan melaksanakan restrukturisasi kredit dalam koridor POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka yang terpapar Covid-19 (rata-rata harian si atas 20 ribu kasus) sekarang ini bisa menyebabkan upaya pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah terhambat, sehingga terdapat potensi untuk melakukan perpanjangan lanjutan restrukturisasi kredit di sektor perbankan maupun IKNB. Langkah perpanjangan restrukturisasi ditempuh untuk memenuhi kepentingan semua pihak, yaitu pemerintah, otoritas, perbankan, dunia usaha dan masyarakat luas yang sedang secara bersama-sama bekerja keras mendorong pemulihan ekonomi nasional. OJK juga mengingatkan perbankan untuk tetap senantiasa memelihara rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai sebagai antisipasi menuju ke fase normalisasi. Mengacu evaluasi hingga semester I-2021 dan kondisi ekonomi dalam negeri, bagaimana proyeksi OJK terhadap prospek daya tahan dari industri keuangan nonbank? IKNB masih dalam kondisi baik dengan tingkat risiko yang terjaga. Untuk perusahaan embiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan masih terkontraksi sebesar -11,1 persen yoy dengan rasio NPF perusahaan pembiayaan membaik ke level 3,96 persen.  Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat di level 2,03 kali, jauh di bawah maksimum (10 kali). Untu asuransi, premi asuransi telah dalam zona pertumbuhan, yaitu asuransi jiwa tumbuh 18,4 persen yoy, namun untuk asuransi umum/reasuransi masih terkontraksi -0,5 persen yoy. Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa (647,7 persen) dan asuransi umum (314,84 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. OJK juga telah melaksanakan secara bertahap proses penguatan dan reformasi IKNB, sehingga ke depannya diharapkan kinerja IKNB akan meningkat, khususnya dari sisi daya tahan, daya saing, tata kelola, keragaman produk, kualitas layanan dan dukungan teknologi. Ask me! Ketua OJK Buka-bukaan Kinerja Ekonomi dan Industri Keuangan Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID -- Pada akhir pekan lalu (Ahad, 8 Agustus 2021), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memaparkan kondisi ekonomi Indonesia dan kinerja sektor finansial yang menjadi otoritas OJK. Sejumlah jurnalis ekonomi nasional hadir pada forum diskusi yang berlangsung selama tiga jam secara virtual itu.  + + + + + Beberapa poin penting dari diskusi dengan Ketua OJK ini terangkum dalam wawancara tanya jawab di bawah ini, termasuk sejumlah isu yang disampaikan jurnalis Republika. + + + + Ekonomi Indonesia tumbuh pada kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen. Namun ini bukan lagi isu yang perlu dibahas mendalam. Tantangannya ada pada pertumbuhan pada kuartal III 2021. Bagaimana OJK melihat momentum ini? + Momentum penguatan kinerja ekonomi global dan kebijakan countercyclical pemerintah serta kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah mampu mendorong berlanjutnya arah pemulihan ekonomi nasional.  + + + + Capaian PDB TW II-2021 (7,07 persen yoy- year on year ) merupakan sinyal positif perbaikan ekonomi yang disambut baik pasar dengan meningkatnya IHSG level 6.205,42 pada penutupan pasar hari tersebut (5 Agustus 2021). + Pertumbuhan pada triwulan II-2021, didorong oleh belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada triwulan tersebut.  + Realisasi belanja negara yang tumbuh relatif tinggi (9,38 persen, yoy) pada semester I 2021, baik dalam bentuk belanja barang, program bansos, maupun belanja modal memberikan dorongan yang cukup signifikan pada komponen PDB dari sisi pengeluaran. Hal ini mendorong peningkatan konsumsi pemerintah sebesar 8,06 persen (yoy). + Konsumsi masyarakat, yang mencakup sekitar 55% dari total PDB, mampu tumbuh 5,93%. Selain faktor base effect momentum Ramadan dan hari raya Idul Fitri, berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung daya beli masyarakat melalui pelonggaran mobilitas, program bansos, diskon tarif listrik, insentif PPnBM kendaraan bermotor, insentif PPN untuk perumahan, serta relatif terkendalinya inflasi, telah berperan besar mendorong konsumsi masyarakat.   + + Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Sukarno Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (8/8/2021). Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen. - (ANTARA/Abriawan Abhe) + +   + Bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi ke depannya? + Prospek pemulihan ekonomi nasional ke depan sangat terkait erat dengan proses penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19. Memasuki triwulan III 2021, perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan meningkatnya penyebaran varian Delta Covid-19.  + Peningkatan kasus positif dan kematian Covid-19 yang disebabkan varian Delta telah mendorong diberlakukannya pembatasan mobilitas (PPKM Darurat). Penerapan PPKM Darurat diprakirakan mengurangi aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi, investasi, dan ekspor. + Secara sektoral, PPKM Darurat juga akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas masyarakat, seperti perdagangan, transportasi, serta hotel dan restoran. Oleh karena itu, penyebaran varian Delta Covid-19 tersebut dapat menjadi downside risk bagi outlook pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun 2021. + Namun demikian, kami akan terus mendukung berbagai upaya mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi saat ini, anatra lain:  Mendukung rencana percepatan serapan belanja pemerintah, terutama pemerintah daerah, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. + Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong ekonomi daerah yang berbasis pertanian dan perkebunan, dengan meningkatkan penyaluran KUR Pertanian yang telah menjadi sektor prioritas. + Juga, meningkatkan kontribusi selain konsumsi (masyarakat maupun pemerintah) dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi agar tercipta pertumbuhan yang lebih stabil dan berkesinambungan. + Dan, mendorong sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan berorientasi ekspor, dan ramah lingkungan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah di bidang perubahan iklim ( climate change dan sustainable finance ). + Terkait sektor keuangan dan pasar modal di Indonesia, bagaimana OJK mendorong industri ini meningkatkan kontribusinya dalam membantu pemulihan ekonomi nasional? + Sektor jasa keuangan secara umum dalam kondisi stabil, indikator prudensial terjaga dan kinerja TW II-2021 meningkat. Di Perbankan, likuiditas dan kondisi permodalan berada jauh di atas threshold. + Pada Juni 2021, CAR perbankan terjaga di level cukup tinggi (24,33 persen), dan stabil pada kisaran 20 persen selama 2 tahun terakhir. Pertumbuhan DPK perbankan cukup signifikan (mencapai 11,28 persen yoy) dibandingkan kredit, sehingga mendorong likuiditas perbankan semakin ample. Per 4 Agustus 2021, rasio AL/DPK pada level 34,40 persen (threshold 10 persen) dan AL/NCD pada level 157,96 persen (threshold 50 persen) + Kredit perbankan meningkat tumbuh positif 0,59 persen (yoy) atau 1,83 persen (ytd -- year to date ), meneruskan tren perbaikan dalam triwulan terakhir. NPL atau kredit bermasalah sebesar 3,24 persen, masih di bawah threshold 5 persen. + + Sejumlah pelaku perbankan dan pasar modal mengikuti vaksinasi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (31/3/2021). Pemerintah berharap dengan adanya vaksinasi COVID-19 untuk pelaku perbankan dan pasar modal bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali positif dan menyentuh angka lima persen pada tahun 2021. - (Antara/Muhammad Adimaja) + +   + Bagaimana dengan kinerja pasar modal? + Untuk pasar modal, IHSG relatif stabil didukung antusiasme dan optimisme pemanfaatan pasar modal untuk pembiayaan ekonomi serta minat beli nonresiden. Pasar SBN menguat seiring dengan meredanya laju kenaikan yield US Treasury akibat langkah Federal Reserve yang masih cukup akomodatif. + IHSG posisi 6 Agustus 2021 menguat ke level 6.203,43 (tumbuh 3,75 persen ytd) dengan aliran dana nonresiden tercatat masuk sebesar Rp18,91 triliun (ytd). Penghimpunan dana melalui pasar modal hingga 3 Agustus 2021 mencapai Rp117,94 triliun atau meningkat sebesar 99,36 persen yoy dari 27 emiten baru yang melakukan penawaran umum.   + Capaian ini hampir melampaui perolehan tahun 2020 yang sebesar Rp118,7 triliun. Ke depannya, diharapkan dapat kembali mencapai level sebelum pandemi di akhir tahun 2021. + Terdapat 83 penawaran umum yang masih dalam proses ( pipeline ) senilai total Rp52,56 triliun dengan 40 penawaran umum diantaranya akan dilakukan melalui mekanisme IPO. + Pada sektor perbankan, bagaimana evaluasi OJK terhadap tren restrukturisasi yang berlangsung selama pandemi ini? + Restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 sampai dengan saat ini sejalan dengan perkembangan pemulihan ekonomi Indonesia. Per Juni 2021, kredit restru Covid sebesar Rp 791,9T, menurun 4,56 persen (ytd) dibandingkan per Desember 2020 (Rp829,7 T). + Sejauh mana OJK memandang insentif berupa restrukturisasi kredit bagi debitur yang bisnisnya terdampak pandemi diperlukan oleh perbankan? + Kebijakan restrukturisasi kredit direspons cukup baik oleh sektor riil maupun perbankan karena memberikan kesempatan atau ruang kepada debitur maupun perbankan untuk mengatur kondisi keuangan setelah terkena dampak pandemi. + Perbankan melaksanakan restrukturisasi kredit dalam koridor POJK Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. + Pembatasan mobilitas masyarakat akibat meningkatnya angka yang terpapar Covid-19 (rata-rata harian si atas 20 ribu kasus) sekarang ini bisa menyebabkan upaya pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah terhambat, sehingga terdapat potensi untuk melakukan perpanjangan lanjutan restrukturisasi kredit di sektor perbankan maupun IKNB. + Langkah perpanjangan restrukturisasi ditempuh untuk memenuhi kepentingan semua pihak, yaitu pemerintah, otoritas, perbankan, dunia usaha dan masyarakat luas yang sedang secara bersama-sama bekerja keras mendorong pemulihan ekonomi nasional. + OJK juga mengingatkan perbankan untuk tetap senantiasa memelihara rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang memadai sebagai antisipasi menuju ke fase normalisasi. + + Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) berbincang dengan Direktur Utama BRI Sunarso (kedua kiri), Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi (kedua kanan), Direktur Utama BNI Royke Tumilaar (kiri), dan Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo (kanan) saat penyampaian paparan Optimisme Untuk Indonesia di Jakarta, Kamis (5/8/2021). Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) optimistis dalam penyaluran kredit di sisa tahun 2021 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen (yoy) pada triwulan kedua 2021 yang ditopang kredit perbankan dengan tumbuh 0,6 persen (yoy) pada Juni 2021 setelah terkontraksi sejak Oktober 2020. - (ANTARA/Hafidz Mubarak A) + +   + Mengacu evaluasi hingga semester I-2021 dan kondisi ekonomi dalam negeri, bagaimana proyeksi OJK terhadap prospek daya tahan dari industri keuangan nonbank? + IKNB masih dalam kondisi baik dengan tingkat risiko yang terjaga. + Untuk perusahaan embiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan masih terkontraksi sebesar -11,1 persen yoy dengan rasio NPF perusahaan pembiayaan membaik ke level 3,96 persen.  Gearing ratio perusahaan pembiayaan tercatat di level 2,03 kali, jauh di bawah maksimum (10 kali). + Untu asuransi, premi asuransi telah dalam zona pertumbuhan, yaitu asuransi jiwa tumbuh 18,4 persen yoy, namun untuk asuransi umum/reasuransi masih terkontraksi -0,5 persen yoy. + Risk-Based Capital (RBC) industri asuransi jiwa (647,7 persen) dan asuransi umum (314,84 persen), jauh di atas ambang batas ketentuan sebesar 120 persen. + OJK juga telah melaksanakan secara bertahap proses penguatan dan reformasi IKNB, sehingga ke depannya diharapkan kinerja IKNB akan meningkat, khususnya dari sisi daya tahan, daya saing, tata kelola, keragaman produk, kualitas layanan dan dukungan teknologi. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r0718t380_mentan-panen-jagung-serempak-seindonesia-di-130-kabupaten.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r0718t380_mentan-panen-jagung-serempak-seindonesia-di-130-kabupaten.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57e7b532ba102ebd0aecd5bc9d7c6ceef9027602 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r0718t380_mentan-panen-jagung-serempak-seindonesia-di-130-kabupaten.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r0718t380/mentan-panen-jagung-serempak-seindonesia-di-130-kabupaten +title: "Mentan Panen Jagung Serempak Se-Indonesia di 130 Kabupaten | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:19 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mentan Panen Jagung Serempak Se-Indonesia di 130 Kabupaten | Republika Online + +Jagung merupakan salah satu komoditi yang harus terus digenjot produksinya. REPUBLIKA.CO.ID, GROBOGAN--Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL)  melakukan panen jagung nusantara secara serempak di berbagai Provinsi yang ada di 130 Kabupaten seluruh Indonesia. Panen jagung ini guna membuktikan stok jagung dalam negeri tersedia dalam memenuhi bahan pakan secara mandiri. "Hari ini saya sangat yakin melihat fakta dan kondisi lapangan, Grobogan bahkan memperlihatkan 12 km dari jalan ini, kiri  kanan yang kita lewati semua jagung dan hasilnya juga lebih baik dari tahun lalu," kata Mentan SYL usai melakukan panen jagung nusantara di Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang turut diikuti Provinsi dan Kabupaten secara virtual  pada Rabu (29/9/21). SYL menjelaskan, sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo, jagung merupakan salah satu komoditi yang harus terus digenjot produksinya. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan terus memastikan stok dan ketersediaannya dalam kondisi aman dan cukup dengan aktif turun ke lapangan melakukan pendampingan kepada petani. "Alhamuduliah, para gubernur dan bupati sesuai data yang sudah dilaporkan kepada kami semua mencapai target yang sudah diberikan. Ada fluktuasi harga, ini bagian dari dinamika. Tentu petani senang karena petani jagung mendapatkan harga yang lebih baik, diatas HAP (Harga Acuan Pembelian,- red) " jelasnya. Karena itu, SYL menekankan, pemerintah tetap menjaga agar harga jagung di pasar tidak over high karena juga akan mengganggu subsektor lain. Untuk itu, guna membantu para peternak yang terdampak fluktuasi harga jagung, Kementan memberikan subsidi jagung khususnya untuk peternak mandiri. "Ini tentu quick agenda yang kami telah lakukan sedangkan temporary agendanya yakni dimana ada peternakan maka disana harus ada backup jagungnya, dengan demikian distribusinya tidak terhambat lagi," cetusnya. Bupati Grobogan, Sri Sumarni mengatakan Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketersediaan jagung pipilan kering. Untuk jagung, perkiraan luas panen 2021 mencapai 121.200 hektar dengan produksi 783.700 ton sehingga ketersediaan jagung di Grobogan siap memasok kebutuhan pakan ternak. "Saat ini kita berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan yang merupakan salah satu daerah sentra jagung. Seperti yang kita saksikan hamparan jagung yang siap panen. Saat ini petani sedang menikmati harga yang menguntung, mohon Pak Menteri agar tidak impor. Ada kabar impor saja harga langsung turun," ucap Sri. Secara virtual, Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengatakan siap mendukung program Kementan dalam meningkatkan produksi jagung nasional.  Sumut mempersiapkan 50 ribu ha lahan yang siap digunakan untuk mengembangakan jagung yang terbagi di empat Kabupaten yakni Deli Serdang, Karo, Simalungun, dan Langkat. "Sumatra Utara siap kembangkan 50 ribu hektar lahan jagung Pak Menteri. Kita siap mendukung peningkatan produksi jagung nasional,"ucap Edy. Sekadar informasi, sentra produksi jagung nasional pada tahun 2021 ini yaitu provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Lampung, provinsi Gorontalo, provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sumatra Barat. Guna mendukung swasembada pangan salah satunya jagung, Kementan memberikan dukungan untuk Provinsi dan Daerah melalui bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana lainnya seperti pupuk hingga jaringan irigasi serta berbagai bantuan lainnya. Panen jagung nusantara ini bersama empat gubernur yakni Sumatra Utara, Kalimantam Timur, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Utara dan 26 bupati yakni Bupati Grobogan, Langkat, Karo, Dairi, Gunungmas, Bengkulu Selatan, Sumbawa, Lampung Timur, Sumbawa, Gorontalo Utara, Tapi, Kota Baru, Tanah Laut, Konawe Selatan, Muna, Bengkayang, Kotamobagu, Enrekang, Jeneponto, Bantaeng, Mamasa, Kutai Kartanegara, Sigi, Barito Utara, Brebes, Pohuwato, Balemo dan Musi Rawas. Panen jagung nusantara ini berlangsung secara serempak di 130 kabupaten berlokasi di 537 lahan jagung. Ask me! Mentan Panen Jagung Serempak Se-Indonesia di 130 Kabupaten Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, GROBOGAN--Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL)  melakukan panen jagung nusantara secara serempak di berbagai Provinsi yang ada di 130 Kabupaten seluruh Indonesia. Panen jagung ini guna membuktikan stok jagung dalam negeri tersedia dalam memenuhi bahan pakan secara mandiri. + + + + + "Hari ini saya sangat yakin melihat fakta dan kondisi lapangan, Grobogan bahkan memperlihatkan 12 km dari jalan ini, kiri  kanan yang kita lewati semua jagung dan hasilnya juga lebih baik dari tahun lalu," kata Mentan SYL usai melakukan panen jagung nusantara di Desa Banjarsari Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan yang turut diikuti Provinsi dan Kabupaten secara virtual  pada Rabu (29/9/21). + + + + SYL menjelaskan, sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo, jagung merupakan salah satu komoditi yang harus terus digenjot produksinya. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan terus memastikan stok dan ketersediaannya dalam kondisi aman dan cukup dengan aktif turun ke lapangan melakukan pendampingan kepada petani. + "Alhamuduliah, para gubernur dan bupati sesuai data yang sudah dilaporkan kepada kami semua mencapai target yang sudah diberikan. Ada fluktuasi harga, ini bagian dari dinamika. Tentu petani senang karena petani jagung mendapatkan harga yang lebih baik, diatas HAP (Harga Acuan Pembelian,- red) " jelasnya. + + + + Karena itu, SYL menekankan, pemerintah tetap menjaga agar harga jagung di pasar tidak over high karena juga akan mengganggu subsektor lain. Untuk itu, guna membantu para peternak yang terdampak fluktuasi harga jagung, Kementan memberikan subsidi jagung khususnya untuk peternak mandiri.  + "Ini tentu quick agenda yang kami telah lakukan sedangkan temporary agendanya yakni dimana ada peternakan maka disana harus ada backup jagungnya, dengan demikian distribusinya tidak terhambat lagi," cetusnya. + Bupati Grobogan, Sri Sumarni mengatakan Kabupaten Grobogan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam mendukung ketersediaan jagung pipilan kering. Untuk jagung, perkiraan luas panen 2021 mencapai 121.200 hektar dengan produksi 783.700 ton sehingga ketersediaan jagung di Grobogan siap memasok kebutuhan pakan ternak. + "Saat ini kita berada di Desa Banjarsari, Kecamatan Kradenan yang merupakan salah satu daerah sentra jagung. Seperti yang kita saksikan hamparan jagung yang siap panen. Saat ini petani sedang menikmati harga yang menguntung, mohon Pak Menteri agar tidak impor. Ada kabar impor saja harga langsung turun," ucap Sri.  + Secara virtual, Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengatakan siap mendukung program Kementan dalam meningkatkan produksi jagung nasional.  Sumut mempersiapkan 50 ribu ha lahan yang siap digunakan untuk mengembangakan jagung yang terbagi di empat Kabupaten yakni Deli Serdang, Karo, Simalungun, dan Langkat.  + "Sumatra Utara siap kembangkan 50 ribu hektar lahan jagung Pak Menteri. Kita siap mendukung peningkatan produksi jagung nasional,"ucap Edy. + Sekadar informasi, sentra produksi jagung nasional pada tahun 2021 ini yaitu provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Lampung, provinsi Gorontalo, provinsi Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sumatra Barat.  + Guna mendukung swasembada pangan salah satunya jagung, Kementan memberikan dukungan untuk Provinsi dan Daerah melalui bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana lainnya seperti pupuk hingga jaringan irigasi serta berbagai bantuan lainnya. + Panen jagung nusantara ini bersama empat gubernur yakni Sumatra Utara, Kalimantam Timur, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Utara dan 26 bupati yakni Bupati Grobogan, Langkat, Karo, Dairi, Gunungmas, Bengkulu Selatan, Sumbawa, Lampung Timur, Sumbawa, Gorontalo Utara, Tapi, Kota Baru, Tanah Laut, Konawe Selatan, Muna, Bengkayang, Kotamobagu, Enrekang, Jeneponto, Bantaeng, Mamasa, Kutai Kartanegara, Sigi, Barito Utara, Brebes, Pohuwato, Balemo dan Musi Rawas. Panen jagung nusantara ini berlangsung secara serempak di 130 kabupaten berlokasi di 537 lahan jagung. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r74gls423_kementan-maggot-dan-koro-pedang-berpotensi-untuk-bahan-pakan-ternak.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r74gls423_kementan-maggot-dan-koro-pedang-berpotensi-untuk-bahan-pakan-ternak.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfca47e9f62b231ce9b991dfb605b4bad104f7c0 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r74gls423_kementan-maggot-dan-koro-pedang-berpotensi-untuk-bahan-pakan-ternak.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r74gls423/kementan-maggot-dan-koro-pedang-berpotensi-untuk-bahan-pakan-ternak +title: "Kementan- Maggot dan Koro Pedang Berpotensi untuk Bahan Pakan Ternak | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:53 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kementan: Maggot dan Koro Pedang Berpotensi untuk Bahan Pakan Ternak | Republika Online + +Kementan terus mengupayakan berbagai inovasi untuk mengatasi permasalahan pakan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan berbagai inovasi untuk mengatasi permasalahan pakan ternak, di antaranya dengan mencari bahan pakan lokal sebagai substitusi bahan pakan impor. Hal ini dikatakan oleh Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agus Sunanto dalam acara Webinar Pengembangan Bahan Pakan Lokal (Kacang Koro Pedang dan Maggot) sebagai Substitusi Bahan Pakan Impor, yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH Kamis (10/2/2022) lalu. Agus menjelaskan, ada berbagai isu global yang harus menjadi perhatian, diantaranya terkait kenaikan harga bahan pakan yang semakin tinggi yang disebabkan berkurangnya armada transportasi internasional, kenaikan cost container, kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pangan dan pakan, serta masih adanya komponen bahan pakan yang tergantung impor. Ia sampaikan, upaya mencari bahan pakan substitusi impor dengan harga yang ekonomis harus segera dilakukan. “Pakan merupakan unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak, dimana porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi antara 47,56 persen sampai 70,97 persen,” kata Agus. Ia tekankan bahwa usaha mencari substitusi bahan pakan impor membutuhkan kerjasama dan sinergi berbagai pihak seperti para peneliti, akademisi, para pelaku usaha, petani dan peternak. “Untuk mencari substitusi bahan pakan impor kita jaring semua masukan dan mencari solusi terbaik untuk menurunkan biaya bahan baku pakan, sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi,” ungkapnya. Berdasarkan beberapa literatur kacang koro pedang merupakan jenis kacang kacangan yang dapat bermanfaat sebagai bahan pakan dan sebenarnya telah lama dikenal dan ditanam masyarakat Indonesia. Adapun maggot atau larva Black Soldier Fly merupakan penghasil protein hewani yang tinggi dan memiliki kandungan protein sekitar 41 persen-42 persen. Maggot dapat mensubsitusi 100 persen tepung ikan pada ayam broiler periode starter dan grower dengan menghasilkan bobot ayam broiler yang tidak berbeda nyata namun lebih ekonomis. Profesor Nahrowi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, pemakaian bahan pakan baik impor maupun lokal sebenarnya tidak masalah asalkan ketersediaan, harga dan kualitasnya bagus. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terbukti bahwa kacang koro pedang dan maggot dari segi kandungan nutrisi memenuhi syarat sebagai bahan pakan andalan sumber protein di Indonesia. Selanjutnya Rahayu Dwikorawati dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menjelaskan, jika luas tanam kacang koro pedang di Indonesia mencapai 1.590 ha dan ditanam hampir di seluruh Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Kegiatan pengembangan Kacang Koro Pedang tahun 2022 direncanakan ada di lokasi Kabupaten Sumedang, Cianjur dan Kulonprogo, karena sudah ada lahan sumber benihnya. “Dengan adanya lahan sumber benih, maka diharapkan produksi kacang koro dapat memenuhi kebutuhan pangan maupun pakan ternak di Indonesia,” ungkap Rahayu. Desianto Budi Utomo selaku Ketua Umum GPMT mengatakan, dalam industri pakan, kestabilan kualitas, ketersediaan dan keberlanjutan suplai, serta faktor harga merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan pakan khususnya bahan pakan lokal. “Selama ini, tantangan penggunaan bahan pakan lokal secara umum adalah dalam hal kualitas yang tidak stabil, produksi yang masih skala kecil, harga yang relatif mahal sehingga kurang kompetitif, serta keberlanjutan ketersediaan atau kontinuitas suplainya,” ungkap Desianto. "Untuk membudidayakan maggot dapat dilakukan dengan menggerakkan masyarakat pedesaan untuk mengelola sampah dapurnya, kemudian membuat sistem inti plasma untuk pembesaran maggot di setiap desa, atau membuat 3 kelompok bisnis yang berfokus pada pembibitan, pembesaran dan pengolahan," Imbuhnya. Ask me! Kementan: Maggot dan Koro Pedang Berpotensi untuk Bahan Pakan Ternak Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengupayakan berbagai inovasi untuk mengatasi permasalahan pakan ternak, di antaranya dengan mencari bahan pakan lokal sebagai substitusi bahan pakan impor. Hal ini dikatakan oleh Direktur Pakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Agus Sunanto dalam acara Webinar Pengembangan Bahan Pakan Lokal (Kacang Koro Pedang dan Maggot) sebagai Substitusi Bahan Pakan Impor, yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH Kamis (10/2/2022) lalu. + + + + + Agus menjelaskan, ada berbagai isu global yang harus menjadi perhatian, diantaranya terkait kenaikan harga bahan pakan yang semakin tinggi yang disebabkan berkurangnya armada transportasi internasional, kenaikan cost container, kecenderungan masing-masing negara untuk mengamankan pangan dan pakan, serta masih adanya komponen bahan pakan yang tergantung impor. Ia sampaikan, upaya mencari bahan pakan substitusi impor dengan harga yang ekonomis harus segera dilakukan. + + + + + “Pakan merupakan unsur utama penentu harga produk pangan asal ternak, dimana porsi biaya pakan terhadap total biaya produksi antara 47,56 persen sampai 70,97 persen,” kata Agus. Ia tekankan bahwa usaha mencari substitusi bahan pakan impor membutuhkan kerjasama dan sinergi berbagai pihak seperti para peneliti, akademisi, para pelaku usaha, petani dan peternak.  + “Untuk mencari substitusi bahan pakan impor kita jaring semua masukan dan mencari solusi terbaik untuk menurunkan biaya bahan baku pakan, sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi,” ungkapnya. + + + + Berdasarkan beberapa literatur kacang koro pedang merupakan jenis kacang kacangan yang dapat bermanfaat sebagai bahan pakan dan sebenarnya telah lama dikenal dan ditanam masyarakat Indonesia. Adapun maggot atau larva Black Soldier Fly merupakan penghasil protein hewani yang tinggi dan memiliki kandungan protein sekitar 41 persen-42 persen. Maggot dapat mensubsitusi 100 persen tepung ikan pada ayam broiler periode starter dan grower dengan menghasilkan bobot ayam broiler yang tidak berbeda nyata namun lebih ekonomis. + Profesor Nahrowi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan, pemakaian bahan pakan baik impor maupun lokal sebenarnya tidak masalah asalkan ketersediaan, harga dan kualitasnya bagus. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terbukti bahwa kacang koro pedang dan maggot dari segi kandungan nutrisi memenuhi syarat sebagai bahan pakan andalan sumber protein di Indonesia.  + Selanjutnya Rahayu Dwikorawati dari Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian menjelaskan, jika luas tanam kacang koro pedang di Indonesia mencapai 1.590 ha dan ditanam hampir di seluruh Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Kegiatan pengembangan Kacang Koro Pedang tahun 2022 direncanakan ada di lokasi Kabupaten Sumedang, Cianjur dan Kulonprogo, karena sudah ada lahan sumber benihnya. + “Dengan adanya lahan sumber benih, maka diharapkan produksi kacang koro dapat memenuhi kebutuhan pangan maupun pakan ternak di Indonesia,” ungkap Rahayu. + Desianto Budi Utomo selaku Ketua Umum GPMT mengatakan, dalam industri pakan, kestabilan kualitas, ketersediaan dan keberlanjutan suplai, serta faktor harga merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan pakan khususnya bahan pakan lokal. + “Selama ini, tantangan penggunaan bahan pakan lokal secara umum adalah dalam hal kualitas yang tidak stabil, produksi yang masih skala kecil, harga yang relatif mahal sehingga kurang kompetitif, serta keberlanjutan ketersediaan atau kontinuitas suplainya,” ungkap Desianto.  + "Untuk membudidayakan maggot dapat dilakukan dengan menggerakkan masyarakat pedesaan untuk mengelola sampah dapurnya, kemudian membuat sistem inti plasma untuk pembesaran maggot di setiap desa, atau membuat 3 kelompok bisnis yang berfokus pada pembibitan, pembesaran dan pengolahan," Imbuhnya. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r8wd5v457_xl-bawa-bts-mobile-dari-bali-dan-surabaya-demi-motogp.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r8wd5v457_xl-bawa-bts-mobile-dari-bali-dan-surabaya-demi-motogp.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4db4cfb4ab3f58db9d5d77cf4177ee97589a0b0 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r8wd5v457_xl-bawa-bts-mobile-dari-bali-dan-surabaya-demi-motogp.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r8wd5v457/xl-bawa-bts-mobile-dari-bali-dan-surabaya-demi-motogp +title: "XL Bawa BTS Mobile dari Bali dan Surabaya Demi MotoGP | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:09 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# XL Bawa BTS Mobile dari Bali dan Surabaya Demi MotoGP | Republika Online + +XL berkomitmen menjaga konsistensi sinyal telekomunikasi saat MotoGP. REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PT XL Axiata Tbk membawa sebanyak sembilan unit base transceiver station (BTS) mobile dari Bali dan Surabaya untuk menjaga keandalan sinyal telekomunikasi saat penyelenggaraan MotoGP di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 18-20 Maret 2022. "Mobile BTS yang ada di Lombok sebelumnya hanya ada satu, sekarang kami bawa dari Surabaya dan Bali. Itu semua LTE dan kapasitas penuh," kata Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, di Mataram, Kamis (17/3/2022). Ia mengatakan XL berkomitmen menjaga konsistensi sinyal telekomunikasi pada saat penyelenggaraan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Konsistensi yang dimaksud adalah sinyal telekomunikasi selalu tersedia, meskipun terjadi suatu keadaan yang diluar dugaan. Misalnya, listrik tiba-tiba padam atau ada kejadian lainnya. Gede menambahkan, sistem tenaga pembangkit BTS mobile sudah dimodernisasi, mulai dari sisi penambahan kapasitas baterai, dan penyediaan generator pembangkit listrik di lokasi-lokasi yang dinilai kritis. "Tim operasional juga siap berpatroli ke semua jaringan fiber dan BTS Mobile, terutama di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi," ujarnya. XL Axiata, lanjut Gede, juga telah siap sepenuhnya menghadirkan layanan 5G guna menyukseskan gelaran MotoGP. Berbagai persiapan di lapangan telah tuntas dan per 18 Maret 2022 layanan data dan internet super cepat tersebut sudah bisa diakses oleh pelanggan dengan menggunakan smartphone 5G. Layanan 5G dari XL Axiata akan bisa diakses di sejumlah titik di seputar Sirkuit Mandalika dan sepenuhnya gratis atau sama sekali tidak dikenakan biaya. "Secara umum, upaya XL Axiata dalam menggelar jaringan 5G di Mandalika dikemas dalam dua tujuan, yaitu 5G experience dan 5G showcase," katanya. Ask me! XL Bawa BTS Mobile dari Bali dan Surabaya Demi MotoGP Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PT XL Axiata Tbk membawa sebanyak sembilan unit base transceiver station (BTS) mobile dari Bali dan Surabaya untuk menjaga keandalan sinyal telekomunikasi saat penyelenggaraan MotoGP di Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 18-20 Maret 2022. + + + + "Mobile BTS yang ada di Lombok sebelumnya hanya ada satu, sekarang kami bawa dari Surabaya dan Bali. Itu semua LTE dan kapasitas penuh," kata Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa, di Mataram, Kamis (17/3/2022). + + + + + Baca Juga + + + Polandia akan Beli Drone Buatan AS + + Pemerintah Serahkan Penghargaan untuk Sembilan Pejuang Telekomunikasi Papua + + Kulon Progo Pastikan Stok Minyak Goreng di Toko Jejaring Aman + + Ia mengatakan XL berkomitmen menjaga konsistensi sinyal telekomunikasi pada saat penyelenggaraan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Konsistensi yang dimaksud adalah sinyal telekomunikasi selalu tersedia, meskipun terjadi suatu keadaan yang diluar dugaan. Misalnya, listrik tiba-tiba padam atau ada kejadian lainnya. + + + Gede menambahkan, sistem tenaga pembangkit BTS mobile sudah dimodernisasi, mulai dari sisi penambahan kapasitas baterai, dan penyediaan generator pembangkit listrik di lokasi-lokasi yang dinilai kritis. "Tim operasional juga siap berpatroli ke semua jaringan fiber dan BTS Mobile, terutama di lokasi-lokasi yang berisiko tinggi," ujarnya. XL Axiata, lanjut Gede, juga telah siap sepenuhnya menghadirkan layanan 5G guna menyukseskan gelaran MotoGP. Berbagai persiapan di lapangan telah tuntas dan per 18 Maret 2022 layanan data dan internet super cepat tersebut sudah bisa diakses oleh pelanggan dengan menggunakan smartphone 5G. Layanan 5G dari XL Axiata akan bisa diakses di sejumlah titik di seputar Sirkuit Mandalika dan sepenuhnya gratis atau sama sekali tidak dikenakan biaya. "Secara umum, upaya XL Axiata dalam menggelar jaringan 5G di Mandalika dikemas dalam dua tujuan, yaitu 5G experience dan 5G showcase," katanya. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_re6s82383_kementan-pastikan-ketersediaan-dan-harga-buah-tetap-stabil.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_re6s82383_kementan-pastikan-ketersediaan-dan-harga-buah-tetap-stabil.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..19fa9b1dccddd0b80b5fd928c8e653de87051bd6 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_re6s82383_kementan-pastikan-ketersediaan-dan-harga-buah-tetap-stabil.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/re6s82383/kementan-pastikan-ketersediaan-dan-harga-buah-tetap-stabil +title: "Kementan Pastikan Ketersediaan dan Harga Buah Tetap Stabil | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:45 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Kementan Pastikan Ketersediaan dan Harga Buah Tetap Stabil | Republika Online + +Kementan akan terus mendorong produksi tanaman hortikultura. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto memastikan produksi dan ketersediaan buah-buahan lokal serta harga buah tetap stabil di tengah perubahan cuaca."Buah-buahan mana yang tidak tersedia? Semua tersedia, dan harganya relatif stabil," kata Prihasto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/6/2022). Prihasto memastikan akan terus mendorong produksi tanaman hortikultura, baik buah-buahan maupun sayuran yang belakangan ini mengalami kekurangan pasokan dan membuat harga melambung tinggi. Namun di tengah kenaikan harga beberapa komoditas sayuran dikarenakan faktor cuaca, Prihasto menekankan produksi buah-buahan beserta dengan harganya tetap stabil. Bahkan Prihasto menerangkan Kementerian Pertanian siap meningkatkan ekspor apabila ada peningkatan permintaan dari pasar global untuk buah-buahan asal Indonesia.Seperti diketahui, beberapa komoditas hortikultura seperti sayur-sayuran mengalami lonjakan harga dikarenakan pasokan yang berkurang. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional per 28 Juni 2022, rata-rata nasional harga bawang merah di tingkat konsumen sebesar Rp 57.186 per kg, cabai merah keriting Rp 76.852 per kg, dan cabai rawit merah Rp 92.373 per kg.Prihasto menyebutkan kurangnya pasokan bawang dan cabai tersebut dikarenakan faktor cuaca yang tak menentu sehingga menyebabkan gagal panen. "Biasanya di bulan Juni kalau siang itu terik, beberapa waktu ini hujan deras. Dan komoditas sayur-sayuran seperti cabai sangat rentan busuk bila curah hujan tinggi," kata Prihasto. Kementerian Pertanian terus melakukan monitoring proses panen cabai di sejumlah sentra pertanian guna menjamin ketersediaan komoditas cabai skala nasional jelang Idul Adha tahun 2022. Hal ini ditempuh untuk memenuhi permintaan masyarakat yang diprediksi akan mengalami lonjakan pada momen Lebaran Idul Adha. Ask me! Kementan Pastikan Ketersediaan dan Harga Buah Tetap Stabil Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Setyanto memastikan produksi dan ketersediaan buah-buahan lokal serta harga buah tetap stabil di tengah perubahan cuaca."Buah-buahan mana yang tidak tersedia? Semua tersedia, dan harganya relatif stabil," kata Prihasto saat dihubungi di Jakarta, Selasa (28/6/2022). + + + + + Prihasto memastikan akan terus mendorong produksi tanaman hortikultura, baik buah-buahan maupun sayuran yang belakangan ini mengalami kekurangan pasokan dan membuat harga melambung tinggi. Namun di tengah kenaikan harga beberapa komoditas sayuran dikarenakan faktor cuaca, Prihasto menekankan produksi buah-buahan beserta dengan harganya tetap stabil. + + + + Baca Juga + + + Ini Wilayah Uji Coba Beli Pertalite Pakai Aplikasi + + BPKH Raih Opini WTP 4 Kali Berturut-Turut dari BPK + + Sanksi Pelanggaran Beli Minyak Goreng dengan NIK Belum Diatur + + + Bahkan Prihasto menerangkan Kementerian Pertanian siap meningkatkan ekspor apabila ada peningkatan permintaan dari pasar global untuk buah-buahan asal Indonesia.Seperti diketahui, beberapa komoditas hortikultura seperti sayur-sayuran mengalami lonjakan harga dikarenakan pasokan yang berkurang. + Berdasarkan data Badan Pangan Nasional per 28 Juni 2022, rata-rata nasional harga bawang merah di tingkat konsumen sebesar Rp 57.186 per kg, cabai merah keriting Rp 76.852 per kg, dan cabai rawit merah Rp 92.373 per kg.Prihasto menyebutkan kurangnya pasokan bawang dan cabai tersebut dikarenakan faktor cuaca yang tak menentu sehingga menyebabkan gagal panen. + + + + "Biasanya di bulan Juni kalau siang itu terik, beberapa waktu ini hujan deras. Dan komoditas sayur-sayuran seperti cabai sangat rentan busuk bila curah hujan tinggi," kata Prihasto. + Kementerian Pertanian terus melakukan monitoring proses panen cabai di sejumlah sentra pertanian guna menjamin ketersediaan komoditas cabai skala nasional jelang Idul Adha tahun 2022. Hal ini ditempuh untuk memenuhi permintaan masyarakat yang diprediksi akan mengalami lonjakan pada momen Lebaran Idul Adha. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rpzt0u291_putra-pertamina-pertamax-gagal-masuk-empat-besar%c2%a0.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rpzt0u291_putra-pertamina-pertamax-gagal-masuk-empat-besar%c2%a0.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd7f5e14f69ba7d62e3f72cb082570f7a537e397 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rpzt0u291_putra-pertamina-pertamax-gagal-masuk-empat-besar%c2%a0.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rpzt0u291/putra-pertamina-pertamax-gagal-masuk-empat-besar%c2%a0 +title: "Putra Pertamina Pertamax Gagal Masuk Empat Besar  | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:46:43 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Putra Pertamina Pertamax Gagal Masuk Empat Besar  | Republika Online + +Kekalahan dari Lavani karena materi tim milik SBY tersebut lebih lengkap. REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Tim putra Jakarta Pertamina Pertamax dipastikan gagal melangkah ke babak empat besar. Hal ini terjadi setelah dikalahkan juara bertahan Jakarta Lavani Allo Bank  0-3 (20-25, 20-25, 27-29) pada hari terakhir putaran dua seri kedua PLN Mobile Proliga 2023 di GOR Ken Arok Malang, Ahad (12/2/2023). Pada pertandingan tersebut, Pertamina Pertamax hanya mampu meraih tiga kemenangan dari 11 laga dengan mengoleksi sembilan poin. Hasil itu tidak mungkin lagi mengejar perolehan poin dari Surabaya BIN Samator. Pelatih Jakarta Pertamina Pertamax, Putut Marhaento menyatakan, kekalahan dari Lavani karena materi tim milik Presiden RI keenam tersebut lebih lengkap.  "Serangan dari pemain-pemain Lavani melaui servis sulit diterima," kata Putut. Menurut Putut, timnya sebenarnya pada set ketiga sudah unggul empat poin. Namun karena kesalahan receive akhirnya tim lawan menyamakan poin. Meskipun tak lagi berpeluang untuk laga di Yogyakarta, Pertamina Pertamax masih berharap unggul di tiga laga. Tiga laga di seri ketiga putaran kedua itu  melawan Palembang Bank SumselBabel, Surabaya BIN Samator, dan Jakarta BNI 46. Dia berharap timnya dapat memperoleh poin besar di tiga pertandingan tersebut. Sementara itu, asisten Pelatih Jakarta Lavani Allo Bank, Samsul Jais mengatakan, timnya memang sudah maju empat besar. Namun dia menilai pertandingan ini sangat penting untuk mengangkat moral dan mental pemain. Hal ini berarti timnya akan berupaya untuk selalu menang di sisa pertandingan. "Namun juga perlu melihat situasi di lapangan kalau perlu dirotasi ya kita lakukan rotasi," jelasnya. Selanjutnya, pihaknya akan mengevaluasi terutama siapa lawan di babak empat besar nanti. Sebab, apapun yang terjadi Lavani harus bisa memenangkan pertandingan. Hal ini karena babak empat besar sebenarnya pertandingan sesungguhnya karena akan menguras fisik dan mental pemain. Sebab itu, tim akan main secara normatif untuk pertandingan berikutnya. Pemain Lavani,  Fahri menyampaikan, tentang cara untuk menjaga ritme di pertandingan selanjutnya di Yogyakarta. Menurut dia, tim hanya perlu istirahat cukup dan selalu evaluasi diri sendiri. Ask me! Putra Pertamina Pertamax Gagal Masuk Empat Besar Rekomendasi Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Tim putra Jakarta Pertamina Pertamax dipastikan gagal melangkah ke babak empat besar. Hal ini terjadi setelah dikalahkan juara bertahan Jakarta Lavani Allo Bank  0-3 (20-25, 20-25, 27-29) pada hari terakhir putaran dua seri kedua PLN Mobile Proliga 2023 di GOR Ken Arok Malang, Ahad (12/2/2023).  + + + + + Pada pertandingan tersebut, Pertamina Pertamax hanya mampu meraih tiga kemenangan dari 11 laga dengan mengoleksi sembilan poin. Hasil itu tidak mungkin lagi mengejar perolehan poin dari Surabaya BIN Samator.  + + + + + Pelatih Jakarta Pertamina Pertamax, Putut Marhaento menyatakan, kekalahan dari Lavani karena materi tim milik Presiden RI keenam tersebut lebih lengkap.  "Serangan dari pemain-pemain Lavani melaui servis sulit diterima," kata Putut. + Menurut Putut, timnya sebenarnya pada set ketiga sudah unggul empat poin. Namun karena kesalahan receive akhirnya tim lawan menyamakan poin.  + + + + Meskipun tak lagi berpeluang untuk laga di Yogyakarta, Pertamina Pertamax masih berharap unggul di tiga laga. Tiga laga di seri ketiga putaran kedua itu  melawan Palembang Bank SumselBabel, Surabaya BIN Samator, dan Jakarta BNI 46. Dia berharap timnya dapat memperoleh poin besar di tiga pertandingan tersebut. + Sementara itu, asisten Pelatih Jakarta Lavani Allo Bank, Samsul Jais mengatakan, timnya memang sudah maju empat besar. Namun dia menilai pertandingan ini sangat penting untuk mengangkat moral dan mental pemain. Hal ini berarti timnya akan berupaya untuk selalu menang di sisa pertandingan.  + "Namun juga perlu melihat situasi di lapangan kalau perlu dirotasi ya kita lakukan rotasi," jelasnya. + Selanjutnya, pihaknya akan mengevaluasi terutama siapa lawan di babak empat besar nanti. Sebab, apapun yang terjadi Lavani harus bisa memenangkan pertandingan. Hal ini karena babak empat besar sebenarnya pertandingan sesungguhnya karena akan menguras fisik dan mental pemain. Sebab itu, tim akan main secara normatif untuk pertandingan berikutnya. + Pemain Lavani,  Fahri menyampaikan, tentang cara untuk menjaga ritme di pertandingan selanjutnya di Yogyakarta. Menurut dia, tim hanya perlu istirahat cukup dan selalu evaluasi diri sendiri. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:58 WIB + + Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Senin , 27 Feb 2023, 15:41 WIB + + Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:31 WIB + + Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:17 WIB + + Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 14:37 WIB + + Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rs9x2n463_kementan-pastikan-petani-banten-terdaftar-program-autp-dapatkan-asuransi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rs9x2n463_kementan-pastikan-petani-banten-terdaftar-program-autp-dapatkan-asuransi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a557b71d6ae22e44d30a60e7689d40e68cfacef1 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rs9x2n463_kementan-pastikan-petani-banten-terdaftar-program-autp-dapatkan-asuransi.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rs9x2n463/kementan-pastikan-petani-banten-terdaftar-program-autp-dapatkan-asuransi +title: "Kementan Pastikan Petani Banten Terdaftar Program AUTP Dapatkan Asuransi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:47 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kementan Pastikan Petani Banten Terdaftar Program AUTP Dapatkan Asuransi | Republika Online + +AUTP merupakan upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pada periode bulan Desember 2022 hingga Maret 2023, data sementara yang didapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 968,66 Hektare (Ha) lahan sawah di Banten mengalami puso. Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan sebagian lahan tersebut akan mendapatkan klaim asuransi pertanian bagi yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain itu, juga terus mengajak petani lainnya agar sadar pentingnya asuransi. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, perubahan iklim yang kian sulit ditebak menjadi tantangan dalam usaha tani. Terlebih, usaha tani merupakan kegiatan yang tergantung fenomena alam, sehingga diperlukan tindakan yang cermat dalam menghadapinya. "Saat musim kemarau, petani harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kekeringan. Begitu juga saat musim penghujan, banjir bisa mengancam. Fenomena alam ini dapat dihadapi jika prasarana dan sarana siap serta sesuai," kata Mentan SYL, Selasa (28/3/2023). Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil berharap, agar semangat petani tidak padam. Pemerintah dalam hal ini Kementan membuat program perlindungan kepada petani yakni asuransi pertanian. Bahkan, guna memberikan kemudahan petani, pemerintah memberikan subsidi untuk pembayan premi 80 persen. "Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan bentuk upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat Banjir, Kekeringan, organisme pengganggu tumbuhan, hama tanaman dan penyakit tanaman. Jadi AUTP ini pada dasarnya membantu petani apabila terjadi kegagalan panen akibat risiko tersebut," papar Ali. Dengan AUTP, petani yang gagal panen bisa memulai usaha kembali dari pembayaran klaim. Sebab, petani yang mengikuti AUTP dan telah membayar premi akan mendapatkan penggantian Rp 6 juta/ha/MT. "Tentu ini akan mengembalikan semangat petani untuk kembali memulai usaha taninya," tambah Ali. Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati meminta petani memanfaatkan AUTP untuk meringankan dampak gagal panen. Sebab, dengan mendaftar sebagai peserta AUTP, petani bisa melanjutkan kegiatan usaha tani nya dari modal kerja yang diperoleh dari ganti rugi usaha taninya, sehingga dapat dipergunakan salahsatunya membeli benih untuk tanam kembali. "Kami berharap semua petani yang bercocok tanam padi dapat mendaftar sebagai peserta  AUTP mengingat cuaca yang tidak menentu," jelas Indah. Ia mengatakan, AUTP tidak terlalu membebankan petani karena per musim hanya membayar Rp 36 ribu per hektar. Saat musibah banjir seperti saat ini, petani bisa mendapat ganti rugi senilai Rp 6 juta per hektar. "Untuk mekanisme pendaftaran, petani yang ingin menjadi peserta AUTP, bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Caranya mudah dan manfaatnya besar untuk petani," ucap dia. Ask me! Kementan Pastikan Petani Banten Terdaftar Program AUTP Dapatkan Asuransi Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pada periode bulan Desember 2022 hingga Maret 2023, data sementara yang didapat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terdapat 968,66 Hektare (Ha) lahan sawah di Banten mengalami puso. Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan sebagian lahan tersebut akan mendapatkan klaim asuransi pertanian bagi yang mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Selain itu, juga terus mengajak petani lainnya agar sadar pentingnya asuransi. + + + + + Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, perubahan iklim yang kian sulit ditebak menjadi tantangan dalam usaha tani. Terlebih, usaha tani merupakan kegiatan yang tergantung fenomena alam, sehingga diperlukan tindakan yang cermat dalam menghadapinya. + + + + + Baca Juga + + + Kementan: Proyeksi Produksi Beras Musim Panen Hingga Mei Capai 11,29 Juta Ton + + Rangkul Petani Milenial, Kementan Kembangkan Wilayah Agribisnis di Cianjur + + Kementan Terus Salurkan Bantuan Pengairan Tingkatkan Produksi Tani + + + "Saat musim kemarau, petani harus dapat mengantisipasi agar tidak terjadi kekeringan. Begitu juga saat musim penghujan, banjir bisa mengancam. Fenomena alam ini dapat dihadapi jika prasarana dan sarana siap serta sesuai," kata Mentan SYL, Selasa (28/3/2023). + Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil berharap, agar semangat petani tidak padam. Pemerintah dalam hal ini Kementan membuat program perlindungan kepada petani yakni asuransi pertanian. Bahkan, guna memberikan kemudahan petani, pemerintah memberikan subsidi untuk pembayan premi 80 persen. + + + + + Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan bentuk upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian gagal panen. - (Dok. Kementerian Pertanian) +   + + "Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan bentuk upaya pemerintah melindungi petani dari kerugian gagal panen akibat Banjir, Kekeringan, organisme pengganggu tumbuhan, hama tanaman dan penyakit tanaman. Jadi AUTP ini pada dasarnya membantu petani apabila terjadi kegagalan panen akibat risiko tersebut," papar Ali. + Dengan AUTP, petani yang gagal panen bisa memulai usaha kembali dari pembayaran klaim. Sebab, petani yang mengikuti AUTP dan telah membayar premi akan mendapatkan penggantian Rp 6 juta/ha/MT.  + "Tentu ini akan mengembalikan semangat petani untuk kembali memulai usaha taninya," tambah Ali. + Direktur Pembiayaan Pertanian, Indah Megahwati meminta petani memanfaatkan AUTP untuk meringankan dampak gagal panen. Sebab, dengan mendaftar sebagai peserta AUTP, petani bisa melanjutkan kegiatan usaha tani nya dari modal kerja yang diperoleh dari ganti rugi usaha taninya, sehingga dapat dipergunakan salahsatunya membeli benih untuk tanam kembali.  + "Kami berharap semua petani yang bercocok tanam padi dapat mendaftar sebagai peserta  AUTP mengingat cuaca yang tidak menentu," jelas Indah. + Ia mengatakan, AUTP tidak terlalu membebankan petani karena per musim hanya membayar Rp 36 ribu per hektar. Saat musibah banjir seperti saat ini, petani bisa mendapat ganti rugi senilai Rp 6 juta per hektar. + "Untuk mekanisme pendaftaran, petani yang ingin menjadi peserta AUTP, bisa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian. Caranya mudah dan manfaatnya besar untuk petani," ucap dia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rwe9vt349_kementan-pastikan-program-pertanian-terus-berjalan.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rwe9vt349_kementan-pastikan-program-pertanian-terus-berjalan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..481824fb0ad6946b27634324d35ef5a48b09327c --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rwe9vt349_kementan-pastikan-program-pertanian-terus-berjalan.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwe9vt349/kementan-pastikan-program-pertanian-terus-berjalan +title: "Kementan Pastikan Program Pertanian Terus Berjalan | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:04:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kementan Pastikan Program Pertanian Terus Berjalan | Republika Online + +Penyerapan KUR sektor pertanian 2022 mencapai 113,43 trilliun. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus menjalankan berbagai program yang telah dicanangkan hingga 2024 mendatang. Di antaranya program Kredit Usaha Rakyat atau KUR pertanian sebagai penguat modal usaha tani di seluruh Indonesia. Dari akses kredit tersebut diharapkan kesejahteraan dan produksi nasional mengalami peningkatan. Diketahui, penyerapan KUR sektor pertanian tahun 2022 mencapai 113,43 trilliun atau 126,04 persen dari target penyerapan sebesar 90 trilliun. Dari angka sebanyak itu jumlah debitur mencapai 2,7 juta. Adapun tahun 2023 ini target penyerapan KUR sektor pertanian mencapai 100 trilliun. Sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 tercatat telah terserap sebesar 25,12 triliun atau 25,12 persen dengan debitur sebesar 532.321. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menjelaskan bahwa penyerapan KUR diharapkan mampu membangun dan memantapkan komitmen bersama antara Bank Himbara, Bank Daerah, BSIP, Gubernur dan Walikota seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi. "Setiap Gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA ini sebesar Rp 100 miliar, dan setiap Bupati/Walikota sebesar Rp 50 miliar. Melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR sektor pertanian sebesar 30 triliun," katanya. Ali melaporkan, penyerapan Kredit pembelian Alsintan tahun 2023 mencapai Rp 9,5 miliar untuk pembelian alsintan sebanyak 22 unit. Antara lain untuk pembelian Combine Harvester dan TR 4. "Selanjutnya untuk akselerasi implementasi penyerapan Kredit Usaha Alsintan akan dilakukan dengan mengoptimalkan brigade alsintan di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Badan Standarisasi lnstrumen Pertanian (BSIP) melalui BPSIP di seluruh Indonesia yang menjadi komandannya," jelasnya. Selain KUR, berbagai program lainya yang ada di Direktorat PKH, Tanaman Pangan, Perkebunan, SDM sampai penelitian juga terus berjalan dengan baik. Kementan berkomitmen akan memajukan sektor pertanian melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Ask me! Kementan Pastikan Program Pertanian Terus Berjalan Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus menjalankan berbagai program yang telah dicanangkan hingga 2024 mendatang. Di antaranya program Kredit Usaha Rakyat atau KUR pertanian sebagai penguat modal usaha tani di seluruh Indonesia. Dari akses kredit tersebut diharapkan kesejahteraan dan produksi nasional mengalami peningkatan. + + + + + Diketahui, penyerapan KUR sektor pertanian tahun 2022 mencapai 113,43 trilliun atau 126,04 persen dari target penyerapan sebesar 90 trilliun. Dari angka sebanyak itu jumlah debitur mencapai 2,7 juta. Adapun tahun 2023 ini target penyerapan KUR sektor pertanian mencapai 100 trilliun. + + + + + Sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 tercatat telah terserap sebesar 25,12 triliun atau 25,12 persen dengan debitur sebesar 532.321.  + Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Ali Jamil menjelaskan bahwa penyerapan KUR diharapkan mampu membangun dan memantapkan komitmen bersama antara Bank Himbara, Bank Daerah, BSIP, Gubernur dan Walikota seluruh Indonesia untuk meningkatkan produksi. + + + + "Setiap Gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA ini sebesar Rp 100 miliar, dan setiap Bupati/Walikota sebesar Rp 50 miliar. Melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR sektor pertanian sebesar 30 triliun," katanya. + Ali melaporkan, penyerapan Kredit pembelian Alsintan tahun 2023 mencapai Rp 9,5 miliar untuk pembelian alsintan sebanyak 22 unit. Antara lain untuk pembelian Combine Harvester dan TR 4. + "Selanjutnya untuk akselerasi implementasi penyerapan Kredit Usaha Alsintan akan dilakukan dengan mengoptimalkan brigade alsintan di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Badan Standarisasi lnstrumen Pertanian (BSIP) melalui BPSIP di seluruh Indonesia yang menjadi komandannya," jelasnya. + Selain KUR, berbagai program lainya yang ada di Direktorat PKH, Tanaman Pangan, Perkebunan, SDM sampai penelitian juga terus berjalan dengan baik. Kementan berkomitmen akan memajukan sektor pertanian melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s2gl4n502_konflik-palestinaisrael-memanas-ri-harap-harga-minyak-tak-lagi-naik.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s2gl4n502_konflik-palestinaisrael-memanas-ri-harap-harga-minyak-tak-lagi-naik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07048e6974e7320a80ef76219a9185d708cac409 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s2gl4n502_konflik-palestinaisrael-memanas-ri-harap-harga-minyak-tak-lagi-naik.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2gl4n502/konflik-palestinaisrael-memanas-ri-harap-harga-minyak-tak-lagi-naik +title: "Konflik Palestina-Israel Memanas, RI Harap Harga Minyak tak Lagi Naik | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:24 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Konflik Palestina-Israel Memanas, RI Harap Harga Minyak tak Lagi Naik | Republika Online + +Minyak mentah Brent naik 3,34 dolar AS atau 3,95 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di Jalur Gaza, Palestina, dengan Israel kembali memanas seusai serangan dari para pejuang Hamas ke Israel pada Sabtu (7/10/2023) pekan lalu. Konflik tersebut lantas ikut berdampak pada lonjakan harga minyak imbas respons pasar terhadap kemungkinan krisis geopolitik yang lebih luas. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, harga minyak dunia hingga akhir pekan ini cenderung melandai ke level 86 dolar AS per barel setelah pada pekan lalu tembus hingga 96 dolar AS per barel. “Kita berharap jangan naik lagi dari 90 dolar AS. Biar di level itu dulu, karena dengan begitu berarti kita bisa menjaga keberlangsungan BBM di dalam negeri,” kata Arifin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (13/10/2023). Di satu sisi, Arifin mengatakan, pemerintah juga tengah fokus untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dalam negeri menjelang gelaran Pemilu 2024. “Semuanya agar tenang dulu,” ujarnya singkat. Lebih lanjut, dirinya yakin harga minyak akan bertahan pada level saat ini lantaran telah banyak negara yang telah menyetok cadangan minyak di dalam negeri. Di satu sisi, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Batubara juga kembali menggunakan batu-bara untuk persiapan musim dingin. Pada awal pekan ini, harga minyak melonjak lebih dari tiga dolar AS per barel di awal perdagangan Asia pada Senin (9/10/2023). Hal ini karena konflik antara pasukan Israel dan Hamas selama akhir pekan kemarin menimbulkan ketidakpastian politik di Timur Tengah. Minyak mentah Brent naik 3,34 dolar AS atau 3,95 persen, menjadi 87,92 dolar AS per barel pada 2320 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS berada 86,23 dolar AS per barel atau naik 3,44 dolar AS, atau 4,16 persen. Pejuang Hamas pada Sabtu (7/10/2023) melancarkan serangan militer terbesar terhadap Israel dalam beberapa dekade terakhir sehingga menewaskan ratusan warga Israel dan memicu gelombang serangan udara balasan Israel di Gaza yang berlanjut hingga Ahad (8/10/2023). Letusan konflik mengancam akan menggagalkan upaya AS untuk menengahi pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Kerajaan Saudi dikabarkan akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbal balik kesepakatan pertahanan antara Washington dan Riyadh. Normalisasi hubungan Saudi-Israel kemungkinan akan membekukan langkah-langkah menuju perdamaian antara Arab Saudi dan Iran. “Meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah akan mendukung harga minyak, volatilitas yang lebih tinggi dapat diperkirakan terjadi,” kata Analis dari ANZ Bank seperti dikutip Reuters . Ask me! Konflik Palestina-Israel Memanas, RI Harap Harga Minyak tak Lagi Naik Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik di Jalur Gaza, Palestina, dengan Israel kembali memanas seusai serangan dari para pejuang Hamas ke Israel pada Sabtu (7/10/2023) pekan lalu. Konflik tersebut lantas ikut berdampak pada lonjakan harga minyak imbas respons pasar terhadap kemungkinan krisis geopolitik yang lebih luas. + + + + Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, harga minyak dunia hingga akhir pekan ini cenderung melandai ke level 86 dolar AS per barel setelah pada pekan lalu tembus hingga 96 dolar AS per barel. + + + + + Baca Juga + + + Dirut BSI: Santri Kini Punya Peran Penting dalam Pembangunan Ekonomi  + + Khutbah Jumat: Bela Palestina + + BPH Migas Banyak Temukan SPBU Ngaco dalam Salurkan BBM Subsidi + + “Kita berharap jangan naik lagi dari 90 dolar AS. Biar di level itu dulu, karena dengan begitu berarti kita bisa menjaga keberlangsungan BBM di dalam negeri,” kata Arifin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jumat (13/10/2023). Di satu sisi, Arifin mengatakan, pemerintah juga tengah fokus untuk menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak dalam negeri menjelang gelaran Pemilu 2024. + + + + “Semuanya agar tenang dulu,” ujarnya singkat. Lebih lanjut, dirinya yakin harga minyak akan bertahan pada level saat ini lantaran telah banyak negara yang telah menyetok cadangan minyak di dalam negeri. Di satu sisi, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Batubara juga kembali menggunakan batu-bara untuk persiapan musim dingin. Pada awal pekan ini, harga minyak melonjak lebih dari tiga dolar AS per barel di awal perdagangan Asia pada Senin (9/10/2023). Hal ini karena konflik antara pasukan Israel dan Hamas selama akhir pekan kemarin menimbulkan ketidakpastian politik di Timur Tengah. Minyak mentah Brent naik 3,34 dolar AS atau 3,95 persen, menjadi 87,92 dolar AS per barel pada 2320 GMT, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS berada 86,23 dolar AS per barel atau naik 3,44 dolar AS, atau 4,16 persen. Pejuang Hamas pada Sabtu (7/10/2023) melancarkan serangan militer terbesar terhadap Israel dalam beberapa dekade terakhir sehingga menewaskan ratusan warga Israel dan memicu gelombang serangan udara balasan Israel di Gaza yang berlanjut hingga Ahad (8/10/2023). Letusan konflik mengancam akan menggagalkan upaya AS untuk menengahi pemulihan hubungan antara Arab Saudi dan Israel. Kerajaan Saudi dikabarkan akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbal balik kesepakatan pertahanan antara Washington dan Riyadh. + Normalisasi hubungan Saudi-Israel kemungkinan akan membekukan langkah-langkah menuju perdamaian antara Arab Saudi dan Iran. “Meningkatnya risiko geopolitik di Timur Tengah akan mendukung harga minyak, volatilitas yang lebih tinggi dapat diperkirakan terjadi,” kata Analis dari ANZ Bank seperti dikutip Reuters .   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5oyzm349_dari-akselerasi-ebt-hingga-pensiun-pltu-pln-jaring-14-kerja-sama-global-dalam-cop28.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5oyzm349_dari-akselerasi-ebt-hingga-pensiun-pltu-pln-jaring-14-kerja-sama-global-dalam-cop28.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..20a392b1da03100de1641040159696f2c731a992 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5oyzm349_dari-akselerasi-ebt-hingga-pensiun-pltu-pln-jaring-14-kerja-sama-global-dalam-cop28.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5oyzm349/dari-akselerasi-ebt-hingga-pensiun-pltu-pln-jaring-14-kerja-sama-global-dalam-cop28 +title: "Dari Akselerasi EBT Hingga Pensiun PLTU, PLN Jaring 14 Kerja Sama Global dalam COP28 | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:52:11 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Dari Akselerasi EBT Hingga Pensiun PLTU, PLN Jaring 14 Kerja Sama Global dalam COP28 | Republika Online + +14 kerja sama ini diyakini PLN memuluskan langkah mencapai NZE lebih dini dari target REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Selama gelaran Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November-12 Desember 2023, PT PLN (Persero) berhasil menjaring 14 kerja sama dalam agenda transisi energi. Hal ini selaras dengan komitmen mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Sebanyak 14 kerja sama yang berhasil dilakukan mencakup pengembangan ekosistem akselerasi energi baru terbarukan (EBT) di tanah air, program capacity building , utilisasi limbah FABA, finansial, hingga pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kerja sama tersebut tak hanya dilakukan dengan entitas nasional tapi juga multinasional. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, perubahan iklim adalah persoalan global karena 1 ton emisi CO2 di Dubai akan menimbulkan dampak kerusakan yang sama dengan 1 ton emisi CO2 di Jakarta. Maka, satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan perubahan iklim adalah lewat kolaborasi. ”Sebagai lokomotif transisi energi di tanah air, PLN menyadari upaya mitigasi perubahan iklim tidak akan mampu dijalankan PLN sendiri. Komunitas global perlu bersatu, karena ini adalah masalah bersama, untuk itu dengan adanya acara COP28 ini, memberi kami rasa bangga dan keyakinan, komunitas global yang tadinya terpecah-pecah kini bersatu untuk mengatasi perubahan iklim dunia,” jelas Darmawan. Darmawan optimistis, lewat jalinan kerja sama yang telah diperoleh pada gelaran COP28, akan memuluskan langkah PLN dalam mencapai NZE lebih dini dari target yang ditentukan. Adapun ke-14 kerja sama yang dilakukan PLN dalam agenda COP28 adalah sebagai berikut. Pertama, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan The US National Renewable Energy Laboratory (NREL) terkait studi pengembangan control center PLN. Kedua belah pihak juga akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Tiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar sehingga diperlukan sistem jaringan integrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada seluruh masyarakat. Kedua, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) dalam pengembangan proyek potensial dalam penurunan emisi karbon secara signifikan dalam sektor ketenagalistrikan. PLN bersama GEAPP akan mengakselerasi pencapaian transisi energi yang berkeadilan dan target net zero, infrastruktur kendaraan listrik dan juga pengembangan EBT di Indonesia. Ketiga, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan KfW untuk memanfaatkan Project Development Facility (PDF) yang dikelola oleh PT SMI untuk proyek-proyek Pumped Storage Hydroelectric Power Plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia. Nantinya KfW bersama PT SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk Feasibility Study dan Environmental & Social Scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4×250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2×250 MW. Keempat, PT PLN (Persero) bersama Cirebon Electric Power (CEP), Asian Development Bank (ADB), dan Indonesia Investment Authority (INA) bersinergi dalam percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon pada Desember 2035, lebih awal daripada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2. Kelima, PT PLN (Persero) bersama Masdar perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA) sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Setelah sukses membangun PLTS Terapung Cirata, keduanya sepakat untuk melakukan kajian menambah kapasitas PLTS Terapung Cirata dan pengembangan bisnis energi untuk pasar internasional. Keenam, PT PLN (Persero) bersama Pupuk Indonesia melakukan studi pengembangan ekosistem green hydrogen dan green ammonia untuk membangun Green Hydrogen Plant (GHP) yang akan disuplai dari PLTS dan listrik dari grid PLN yang didukung layanan Renewable Energy Certificate (REC). Green hydrogen yang dihasilkan direncanakan akan dikonversi di Ammonia Plant Pupuk Kujang menjadi green ammonia. Ketujuh, PT PLN (Persero) bersama Pupuk Indonesia menggandeng ACWA Power, perusahaan asal Arab Saudi untuk berkolaborasi dalam pengembangan industri hidrogen hijau dan amonia hijau terintegrasi di Gresik. Dalam kolaborasi ini, Green Hydrogen Plant (GHP) akan mendapatkan pasokan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Green Hydrogen kemudian dikonversi menjadi Green Ammonia di Ammonia Plant di Petrokimia Gresik. Green Ammonia dapat digunakan untuk menjadi bahan baku pupuk dan pemanfaatan lainnya. Kedelapan, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan ACWA Power dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Memanfaatkan Danau Singkarak, Sumatera Barat dan Waduk Saguling Jawa Barat, PLN akan mereplikasi kesuksesan PLTS Terapung Cirata. Hal ini dilandasi oleh potensi surya di Indonesia yang besar dan luasan permukaan danau di Indonesia yang bisa digunakan untuk mengakselerasi EBT. Kesembilan, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan Elsewedy Electric, perusahaan listrik asal Mesir, untuk mengembangkan teknologi smart grid yang bisa mengintegrasikan sistem kelistrikan, menghubungkan sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT) ke pusat beban listrik dan menjadi solusi intermitensi pada pembangkit listrik EBT, seperti angin dan surya. Selain itu, di sisi hilir, kolaborasi ini mengakselerasi penerapan teknologi smart meter untuk meningkatkan customer experience . Kesepuluh, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan perusahaan asal Prancis, Hydrogen De France (HDF Energy) dalam pengembangan Hydrogen Fuel Cell Hybrid Power Plant di Indonesia. Setelah berhasil memproduksi hidrogen hijau di Indonesia, PLN akan mengembangkan pembangkit listrik berbasis hidrogen dengan asistensi dari HDF Energy. Lewat kerja sama ini, PLN akan mengembangkan utilisasi hidrogen melalui proses elektrolisa dan mengolahnya menjadi listrik untuk melayani daerah pelosok. Tak hanya itu, kedua belah pihak juga bersepakat untuk bersama-sama dalam studi pengembangan pembangkit listrik baseload dan non-intermittent berbasis EBT, baterai, dan hidrogen. Termasuk potensi pembentukan Join Venture Company dalam pengembangan proyek EBT di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) khususnya di wilayah Indonesia Timur, dengan penekanan awal di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kesebelas, PT PLN (Persero) juga menyepakati kerja sama dengan Abu Dhabi National Energy Company, PJSC (TAQA), untuk mengembangkan transmission grid interconnection dan smart grid di Indonesia. Kolaborasi antara PLN dan TAQA merupakan upaya mempercepat transisi energi melalui pengembangan peningkatan jaringan transmisi dan interkoneksi, dan mengembangkan dan menerapkan teknologi smart grid untuk memungkinkan pengelolaan dan distribusi sumber energi terbarukan yang efektif dan stabil. Kedua belas, PT PLN (Persero) melalui sub holding PLN Nusantara Power (PLN NP) menyepakati kerja sama dengan perusahaan asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Ltd dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketiga belas, PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Nusantara Power (PLN NP) menyepakati kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk dalam utilisasi Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) milik PLTA Bukit Asam sebagai bahan penetralisir air asam bekas tambang di wilayah konsesi pertambangan batu bara PT Bukit Asam. Keempat belas,  PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Nusantara Power (PLN NP) menyepakati kerja sama dengan Korean Hydro & Nuclear Power (KHNP) Co. Ltd dalam menjajaki pra kajian kelayakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia dengan teknologi small modular reactor. Darmawan memaparkan, emisi yang dihasilkan dari sektor ketenagalistrikan Indonesia saat ini sekitar 260 juta metrik ton. Jika dibiarkan, maka jumlah tersebut akan meningkat menjadi 1 miliar metrik ton pada tahun 2060. Untuk itu, PLN mengambil langkah agresif dengan mendesain ulang Rancana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional dan menghapus rencana penambahan 13 Gigawatt (GW) pembangkit berbasis batubara. Langkah ini mampu menghindarkan emisi hingga 1,8 miliar metrik ton CO2. ”Seperti kita ketahui bersama, saat ini kami bersama dengan Pemerintah Indonesia telah menyelaraskan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) paling hijau sepanjang sejarah di Indonesia. Kami bersyukur rencana heroik ini mendapatkan dukungan penuh dari komunitas global, sehingga dengan kolaborasi ini kami yakin akselerasi transisi energi Indonesia akan berjalan dengan signifikan,” papar Darmawan. PLN juga mengembangkan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Skema ARED secara agresif akan menambah kapasitas pembangkit PLN 75 persen dari energi terbarukan dan 25 persen dari gas. ”Dengan langkah yang apik serta dukungan penuh dari dunia internasional, PLN Optimis mampu mewujudkan trilema transisi energi, di mana energi yang kita hasilkan memiliki harga yang terjangkau oleh masyarakat (affordability), keamanan pasokan listrik (security), dan keberlanjutan (sustainability),” tutur Darmawan. Darmawan menekankan, transisi energi juga penting untuk mempercepat pertumbuhan, membangun kapasitas nasional dengan menciptakan lapangan kerja. Di saat bersamaan, hal ini juga akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta mampu menjaga lingkungan. ”Transisi energi ini sangat penting kita lakukan dalam menyediakan energi berkelanjutan bagi masyarakat kita. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memperlambat pemanasan, jika memungkinkan, untuk mendinginkan bumi,” tutur Darmawan. Ask me! Dari Akselerasi EBT Hingga Pensiun PLTU, PLN Jaring 14 Kerja Sama Global dalam COP28 Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Selama gelaran Conference of the Parties (COP) 28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November-12 Desember 2023, PT PLN (Persero) berhasil menjaring 14 kerja sama dalam agenda transisi energi. Hal ini selaras dengan komitmen mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.  + + + + + Sebanyak 14 kerja sama yang berhasil dilakukan mencakup pengembangan ekosistem akselerasi energi baru terbarukan (EBT) di tanah air, program capacity building , utilisasi limbah FABA, finansial, hingga pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kerja sama tersebut tak hanya dilakukan dengan entitas nasional tapi juga multinasional. + + + + + Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, perubahan iklim adalah persoalan global karena 1 ton emisi CO2 di Dubai akan menimbulkan dampak kerusakan yang sama dengan 1 ton emisi CO2 di Jakarta. Maka, satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan perubahan iklim adalah lewat kolaborasi. + ”Sebagai lokomotif transisi energi di tanah air, PLN menyadari upaya mitigasi perubahan iklim tidak akan mampu dijalankan PLN sendiri. Komunitas global perlu bersatu, karena ini adalah masalah bersama, untuk itu dengan adanya acara COP28 ini, memberi kami rasa bangga dan keyakinan, komunitas global yang tadinya terpecah-pecah kini bersatu untuk mengatasi perubahan iklim dunia,” jelas Darmawan. + + + + Darmawan optimistis, lewat jalinan kerja sama yang telah diperoleh pada gelaran COP28, akan memuluskan langkah PLN dalam mencapai NZE lebih dini dari target yang ditentukan. Adapun ke-14 kerja sama yang dilakukan PLN dalam agenda COP28 adalah sebagai berikut. + Pertama, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan The US National Renewable Energy Laboratory (NREL) terkait studi pengembangan control center PLN. Kedua belah pihak juga akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Tiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar sehingga diperlukan sistem jaringan integrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada seluruh masyarakat. + Kedua, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP) dalam pengembangan proyek potensial dalam penurunan emisi karbon secara signifikan dalam sektor ketenagalistrikan. PLN bersama GEAPP akan mengakselerasi pencapaian transisi energi yang berkeadilan dan target net zero, infrastruktur kendaraan listrik dan juga pengembangan EBT di Indonesia. + Ketiga, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan KfW untuk memanfaatkan Project Development Facility (PDF) yang dikelola oleh PT SMI untuk proyek-proyek Pumped Storage Hydroelectric Power Plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia. Nantinya KfW bersama PT SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk Feasibility Study dan Environmental & Social Scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4×250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2×250 MW. + Keempat, PT PLN (Persero) bersama Cirebon Electric Power (CEP), Asian Development Bank (ADB), dan Indonesia Investment Authority (INA) bersinergi dalam percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon pada Desember 2035, lebih awal daripada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2. + Kelima, PT PLN (Persero) bersama Masdar perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA) sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Setelah sukses membangun PLTS Terapung Cirata, keduanya sepakat untuk melakukan kajian menambah kapasitas PLTS Terapung Cirata dan pengembangan bisnis energi untuk pasar internasional. + Keenam, PT PLN (Persero) bersama Pupuk Indonesia melakukan studi pengembangan ekosistem green hydrogen dan green ammonia untuk membangun Green Hydrogen Plant (GHP) yang akan disuplai dari PLTS dan listrik dari grid PLN yang didukung layanan Renewable Energy Certificate (REC). Green hydrogen yang dihasilkan direncanakan akan dikonversi di Ammonia Plant Pupuk Kujang menjadi green ammonia. + Ketujuh, PT PLN (Persero) bersama Pupuk Indonesia menggandeng ACWA Power, perusahaan asal Arab Saudi untuk berkolaborasi dalam pengembangan industri hidrogen hijau dan amonia hijau terintegrasi di Gresik. Dalam kolaborasi ini, Green Hydrogen Plant (GHP) akan mendapatkan pasokan listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Green Hydrogen kemudian dikonversi menjadi Green Ammonia di Ammonia Plant di Petrokimia Gresik. Green Ammonia dapat digunakan untuk menjadi bahan baku pupuk dan pemanfaatan lainnya. + Kedelapan, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan ACWA Power dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di wilayah Jawa Barat dan Sumatera Barat. Memanfaatkan Danau Singkarak, Sumatera Barat dan Waduk Saguling Jawa Barat, PLN akan mereplikasi kesuksesan PLTS Terapung Cirata. Hal ini dilandasi oleh potensi surya di Indonesia yang besar dan luasan permukaan danau di Indonesia yang bisa digunakan untuk mengakselerasi EBT. + Kesembilan, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan Elsewedy Electric, perusahaan listrik asal Mesir, untuk mengembangkan teknologi smart grid yang bisa mengintegrasikan sistem kelistrikan, menghubungkan sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT) ke pusat beban listrik dan menjadi solusi intermitensi pada pembangkit listrik EBT, seperti angin dan surya. Selain itu, di sisi hilir, kolaborasi ini mengakselerasi penerapan teknologi smart meter untuk meningkatkan customer experience . + Kesepuluh, PT PLN (Persero) menyepakati kerja sama dengan perusahaan asal Prancis, Hydrogen De France (HDF Energy) dalam pengembangan Hydrogen Fuel Cell Hybrid Power Plant di Indonesia. Setelah berhasil memproduksi hidrogen hijau di Indonesia, PLN akan mengembangkan pembangkit listrik berbasis hidrogen dengan asistensi dari HDF Energy. + Lewat kerja sama ini, PLN akan mengembangkan utilisasi hidrogen melalui proses elektrolisa dan mengolahnya menjadi listrik untuk melayani daerah pelosok. Tak hanya itu, kedua belah pihak juga bersepakat untuk bersama-sama dalam studi pengembangan pembangkit listrik baseload dan non-intermittent berbasis EBT, baterai, dan hidrogen. Termasuk potensi pembentukan Join Venture Company dalam pengembangan proyek EBT di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil) khususnya di wilayah Indonesia Timur, dengan penekanan awal di Sumba, Nusa Tenggara Timur. + Kesebelas, PT PLN (Persero) juga menyepakati kerja sama dengan Abu Dhabi National Energy Company, PJSC (TAQA), untuk mengembangkan transmission grid interconnection dan smart grid di Indonesia. Kolaborasi antara PLN dan TAQA merupakan upaya mempercepat transisi energi melalui pengembangan peningkatan jaringan transmisi dan interkoneksi, dan mengembangkan dan menerapkan teknologi smart grid untuk memungkinkan pengelolaan dan distribusi sumber energi terbarukan yang efektif dan stabil. + Kedua belas, PT PLN (Persero) melalui sub holding PLN Nusantara Power (PLN NP) menyepakati kerja sama dengan perusahaan asal Singapura, Sembcorp Utilities Pte Ltd dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 Megawatt (MW) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. + Ketiga belas, PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Nusantara Power (PLN NP) menyepakati kerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk dalam utilisasi Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) milik PLTA Bukit Asam sebagai bahan penetralisir air asam bekas tambang di wilayah konsesi pertambangan batu bara PT Bukit Asam. + Keempat belas,  PT PLN (Persero) melalui Sub Holding PLN Nusantara Power (PLN NP) menyepakati kerja sama dengan Korean Hydro & Nuclear Power (KHNP) Co. Ltd dalam menjajaki pra kajian kelayakan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia dengan teknologi small modular reactor. + Darmawan memaparkan, emisi yang dihasilkan dari sektor ketenagalistrikan Indonesia saat ini sekitar 260 juta metrik ton. Jika dibiarkan, maka jumlah tersebut akan meningkat menjadi 1 miliar metrik ton pada tahun 2060.  + Untuk itu, PLN mengambil langkah agresif dengan mendesain ulang Rancana Usaha Pengadaan Tenaga Listrik (RUPTL) nasional dan menghapus rencana penambahan 13 Gigawatt (GW) pembangkit berbasis batubara. Langkah ini mampu menghindarkan emisi hingga 1,8 miliar metrik ton CO2. + ”Seperti kita ketahui bersama, saat ini kami bersama dengan Pemerintah Indonesia telah menyelaraskan Rencana Usaha Penambahan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) paling hijau sepanjang sejarah di Indonesia. Kami bersyukur rencana heroik ini mendapatkan dukungan penuh dari komunitas global, sehingga dengan kolaborasi ini kami yakin akselerasi transisi energi Indonesia akan berjalan dengan signifikan,” papar Darmawan. + PLN juga mengembangkan Accelerated Renewable Energy Development (ARED) untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Skema ARED secara agresif akan menambah kapasitas pembangkit PLN 75 persen dari energi terbarukan dan 25 persen dari gas. + ”Dengan langkah yang apik serta dukungan penuh dari dunia internasional, PLN Optimis mampu mewujudkan trilema transisi energi, di mana energi yang kita hasilkan memiliki harga yang terjangkau oleh masyarakat (affordability), keamanan pasokan listrik (security), dan keberlanjutan (sustainability),” tutur Darmawan. + Darmawan menekankan, transisi energi juga penting untuk mempercepat pertumbuhan, membangun kapasitas nasional dengan menciptakan lapangan kerja. Di saat bersamaan, hal ini juga akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat dan mengentaskan kemiskinan, serta mampu menjaga lingkungan. + ”Transisi energi ini sangat penting kita lakukan dalam menyediakan energi berkelanjutan bagi masyarakat kita. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa kami berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memperlambat pemanasan, jika memungkinkan, untuk mendinginkan bumi,” tutur Darmawan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s7atum502_ekonom-sebut-konflik-di-laut-merah-akan-berdampak-ke-ekonomi-indonesia.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s7atum502_ekonom-sebut-konflik-di-laut-merah-akan-berdampak-ke-ekonomi-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf53fc4dbdc2a6579536e6de326bf47e733b1ae7 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s7atum502_ekonom-sebut-konflik-di-laut-merah-akan-berdampak-ke-ekonomi-indonesia.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s7atum502/ekonom-sebut-konflik-di-laut-merah-akan-berdampak-ke-ekonomi-indonesia +title: "Ekonom Sebut Konflik di Laut Merah akan Berdampak ke Ekonomi Indonesia | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:12 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Ekonom Sebut Konflik di Laut Merah akan Berdampak ke Ekonomi Indonesia | Republika Online + +Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui 12 persen perdagangan dunia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia sedikit banyak akan terdampak situasi di Laut Merah yang terus memanas usai adanya konflik kelompok Houthi Yaman dengan pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini karena Perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui 12 persen perdagangan dunia. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, konflik yang terjadi di Laut Merah punya dampak berisiko tinggi ke Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah antisipasi. "Jika tidak maka kinerja ekspor Indonesia bisa turun dan membuat neraca dagang surplusnya jadi tidak berkualitas. Kemudian fluktuasi kurs akan ganggu berbagai aktivitas dunia usaha dan mendorong inflasi lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi bakal sulit terjaga di 5 persen," ujar Bhima kepada Republika , Senin (15/1/2024). Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan stress test atau pengujian daya tahan terkait dampak meluasnya konflik Timur Tengah terhadap indikator stabilitas ekonomi Indonesia baik fluktuasi kurs rupiah, inflasi hingga investasi langsung. Ia menilai, selain ekspor-impor, arus investasi dari Timur Tengah bisa saja mengalami tekanan karena investor mencari aset yang lebih aman. "Kedua, Pemerintah juga diminta berkomunikasi dengan pelaku usaha baik yang mengandalkan ekspor ke wilayah Timur Tengah maupun pengusaha impor bahan baku guna mencari pengalihan pasar potensial lainnya," kata Bhima. Ketiga, lanjut Bhima, karena gejolak geopolitik di Timur Tengah cukup tinggi, baik konflik di Gaza yang terus berlangsung dan kini justru meluas ke Yaman, maka pemerintah perlu mengantisipasi ketahanan pangan dan energi nasional. Hal ini karena situasi di Timur Tengah dinilai akan berpengaruh pada pasokan minyak dan gas dunia, termasuk Indonesia. "Salah satunya memastikan produksi bahan pangan dalam negeri lebih tinggi dari tahun lalu, dan mendorong transisi energi lebih cepat meninggalkan energi berbasis fosil," ujarnya. Keempat, Bhima mendorong Pemerintah memberikan stimulus lebih besar kepada sektor-sektor berorientasi ekspor. Stimulis ini kata Bhima, harus bersifat padat karya dengan keringanan PPN, bea keluar dan diskon tarif listrik. Sebelumnya, Bhima menilai konflik di Laut Merah punya dampak berisiko tinggi ke Indonesia, khususnya kinerja ekspor tujuan Timur Tengah dan Afrika Utara. Meskipun serangan Houthi sebagai upaya membela Palestina ini ditujukan ke kapal kargo negara barat khususnya AS, tetapi dampaknya juga memberi ketakutan ke negara lainnya. Bhima melanjutkan, dampaknya biaya logistik bisa naik dan mempersulit pengiriman bahan baku maupun barang jadi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu waspada dan memantau terus situasi di Laut Merah dan mengantisipasi jika situasi memburuk. Ia menilai, jika salah satu yang diserang kapal kargo komoditas seperti minyak maka harga energi meningkat drastis dan mempengaruhi subsidi energi di Indonesia. "Meskipun dampaknya masih kecil dan tergantung seberapa lama konflik di Laut Merah berlangsung namun kenaikan harga minyak diperkirakan berkisar 75-78 dolar AS per barrel, tetap sulit tembus diatas 80 dolar AS per barrel karena permintaan sebagian besar menurun," ujanya. Selain minyak, kata dia, ada CPO, batubara dan bijih besi yang akan naik. Menurutnya, dampak jangka pendek akan terjadi perubahan rute logistik, kemudian biaya keamanan dan asuransi akan meningkat. "Tentu efeknya tidak bisa dipandang remeh. Dunia saat ini sedang alami fragmentasi rantai pasok, ditambah gangguan logistik, yang terjadi adalah delay pengiriman yang merugikan banyak pihak," ujar Bhima. Ask me! Ekonom Sebut Konflik di Laut Merah akan Berdampak ke Ekonomi Indonesia Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia sedikit banyak akan terdampak situasi di Laut Merah yang terus memanas usai adanya konflik kelompok Houthi Yaman dengan pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini karena Perairan Laut Merah merupakan jalur strategis yang dilalui 12 persen perdagangan dunia. + + + + Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, konflik yang terjadi di Laut Merah punya dampak berisiko tinggi ke Indonesia. Untuk itu, Pemerintah dinilai perlu melakukan langkah antisipasi. + + + + + Baca Juga + + + Komitmen ESG, Holding RS BUMN Ajak Perwira Tanam Mangrove + + Polisi Amankan Pisau yang Digunakan Guru Pelaku Pencabulan Siswa SD di Yogyakarta + + Tanwir I Nasyiah Ditutup, Para Tokoh Sepakat Gerakan Keluarga Muda Tangguh + + "Jika tidak maka kinerja ekspor Indonesia bisa turun dan membuat neraca dagang surplusnya jadi tidak berkualitas. Kemudian fluktuasi kurs akan ganggu berbagai aktivitas dunia usaha dan mendorong inflasi lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi bakal sulit terjaga di 5 persen," ujar Bhima kepada Republika , Senin (15/1/2024). Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan stress test atau pengujian daya tahan terkait dampak meluasnya konflik Timur Tengah terhadap indikator stabilitas ekonomi Indonesia baik fluktuasi kurs rupiah, inflasi hingga investasi langsung. + + + Ia menilai, selain ekspor-impor, arus investasi dari Timur Tengah bisa saja mengalami tekanan karena investor mencari aset yang lebih aman. "Kedua, Pemerintah juga diminta berkomunikasi dengan pelaku usaha baik yang mengandalkan ekspor ke wilayah Timur Tengah maupun pengusaha impor bahan baku guna mencari pengalihan pasar potensial lainnya," kata Bhima. Ketiga, lanjut Bhima, karena gejolak geopolitik di Timur Tengah cukup tinggi, baik konflik di Gaza yang terus berlangsung dan kini justru meluas ke Yaman, maka pemerintah perlu mengantisipasi ketahanan pangan dan energi nasional. Hal ini karena situasi di Timur Tengah dinilai akan berpengaruh pada pasokan minyak dan gas dunia, termasuk Indonesia. "Salah satunya memastikan produksi bahan pangan dalam negeri lebih tinggi dari tahun lalu, dan mendorong transisi energi lebih cepat meninggalkan energi berbasis fosil," ujarnya. Keempat, Bhima mendorong Pemerintah memberikan stimulus lebih besar kepada sektor-sektor berorientasi ekspor. Stimulis ini kata Bhima, harus bersifat padat karya dengan keringanan PPN, bea keluar dan diskon tarif listrik. Sebelumnya, Bhima menilai konflik di Laut Merah punya dampak berisiko tinggi ke Indonesia, khususnya kinerja ekspor tujuan Timur Tengah dan Afrika Utara. Meskipun serangan Houthi sebagai upaya membela Palestina ini ditujukan ke kapal kargo negara barat khususnya AS, tetapi dampaknya juga memberi ketakutan ke negara lainnya. Bhima melanjutkan, dampaknya biaya logistik bisa naik dan mempersulit pengiriman bahan baku maupun barang jadi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu waspada dan memantau terus situasi di Laut Merah dan mengantisipasi jika situasi memburuk. Ia menilai, jika salah satu yang diserang kapal kargo komoditas seperti minyak maka harga energi meningkat drastis dan mempengaruhi subsidi energi di Indonesia. "Meskipun dampaknya masih kecil dan tergantung seberapa lama konflik di Laut Merah berlangsung namun kenaikan harga minyak diperkirakan berkisar 75-78 dolar AS per barrel, tetap sulit tembus diatas 80 dolar AS per barrel karena permintaan sebagian besar menurun," ujanya. Selain minyak, kata dia, ada CPO, batubara dan bijih besi yang akan naik. Menurutnya, dampak jangka pendek akan terjadi perubahan rute logistik, kemudian biaya keamanan dan asuransi akan meningkat. "Tentu efeknya tidak bisa dipandang remeh. Dunia saat ini sedang alami fragmentasi rantai pasok, ditambah gangguan logistik, yang terjadi adalah delay pengiriman yang merugikan banyak pihak," ujar Bhima. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s7sqxo502_punya-misi-penyelamatan-bank-muamalat-pengamat-langkah-btn-patut-diapresiasi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s7sqxo502_punya-misi-penyelamatan-bank-muamalat-pengamat-langkah-btn-patut-diapresiasi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25e0cad114f11beaae705d18c1ce2dd2b7870279 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s7sqxo502_punya-misi-penyelamatan-bank-muamalat-pengamat-langkah-btn-patut-diapresiasi.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s7sqxo502/punya-misi-penyelamatan-bank-muamalat-pengamat-langkah-btn-patut-diapresiasi +title: "Punya Misi Penyelamatan Bank Muamalat, Pengamat- Langkah BTN Patut Diapresiasi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:07 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Punya Misi Penyelamatan Bank Muamalat, Pengamat: Langkah BTN Patut Diapresiasi | Republika Online + +FDR ratio Bank Muamalat disebut jauh di bawah batas ideal yakni 45 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan mengakuisisi Bank Muamalat sudah semakin santer dan telah mendapatkan restu dari Kementerian BUMN. Sejatinya, di balik rencana akuisisi tersebut, ada misi penyelamatan Bank Muamalat yang dinilai sangat penting keberadaannya sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Pengamat perbankan Centre for Banking Crisis Ahmad Deni Daruri menilai langkah BTN mengakuisisi Bank Muamalat patut diapresiasi. Pasalnya bank syariah tertua di Indonesia itu membutuhkan injeksi modal agar bisa lebih ekspansif dan keluar dari persoalan masa lalu. “Bank Muamalat memang sudah lebih sehat ketimbang 2 tahun lalu, tapi sehat saja tidak cukup. Bank mesti bertumbuh dan modalnya terus ditingkatkan agar bisa menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal lagi,” katanya melalui keterangan yang diterima Republika , Kamis (25/1/2024). Saat ini, rasio pembiayaan terhadap pendanaan Bank Muamalat atau finance to deposit (FDR) ratio hanya sebesar 45 persen, jauh di bawah batas ideal. Sementara rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 28,67 persen pada akhir September 2023. Jika manajemen Muamalat ingin ekspansi untuk menggenjot FDR ke batas ideal, maka CAR bisa tergerus. Pasalnya, setiap penyaluran pembiayaan atau ekspansi bisnis lainnya akan membentuk aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dengan kata lain, bank harus menambah permodalan, menyesuaikan profil risiko dan kebutuhan ekspansi. “Bank selalu membutuhkan suntikan modal tambahan. Pada titik ini, BPKH tidak bisa terus menerus membenamkan dana haji sebagai tambahan modal. Terlalu berisiko karena dana umat wajib diinvestasikan di instrumen yang aman,” kata Deni. Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023, aset gabungan Bank Muamalat dengan BTN diperkirakan mencapai 114,6 triliun, hampir separuh dari aset BSI. Dengan demikian, Bank Muamalat dan UUS BTN bila kelak bergabung akan menjadi bank syariah dengan aset terbesar kedua setelah BSI. Ask me! Punya Misi Penyelamatan Bank Muamalat, Pengamat: Langkah BTN Patut Diapresiasi Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) akan mengakuisisi Bank Muamalat sudah semakin santer dan telah mendapatkan restu dari Kementerian BUMN. Sejatinya, di balik rencana akuisisi tersebut, ada misi penyelamatan Bank Muamalat yang dinilai sangat penting keberadaannya sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. + + + + Pengamat perbankan Centre for Banking Crisis Ahmad Deni Daruri menilai langkah BTN mengakuisisi Bank Muamalat patut diapresiasi. Pasalnya bank syariah tertua di Indonesia itu membutuhkan injeksi modal agar bisa lebih ekspansif dan keluar dari persoalan masa lalu. + + + + + Baca Juga + + + Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini: Ada Potensi Hujan Disertai Petir atau Angin Kencang + + IHSG Berpotensi Mendatar Jelang Rilis Data Perekonomian AS + + Tingkatkan Minat Pemuda Bertani dengan Smart Farming + + + “Bank Muamalat memang sudah lebih sehat ketimbang 2 tahun lalu, tapi sehat saja tidak cukup. Bank mesti bertumbuh dan modalnya terus ditingkatkan agar bisa menjalankan fungsi intermediasi lebih optimal lagi,” katanya melalui keterangan yang diterima Republika , Kamis (25/1/2024).  Saat ini, rasio pembiayaan terhadap pendanaan Bank Muamalat atau finance to deposit (FDR) ratio hanya sebesar 45 persen, jauh di bawah batas ideal. Sementara rasio kecukupan modal (CAR) berada di level 28,67 persen pada akhir September 2023. + + + Jika manajemen Muamalat ingin ekspansi untuk menggenjot FDR ke batas ideal, maka CAR bisa tergerus. Pasalnya, setiap penyaluran pembiayaan atau ekspansi bisnis lainnya akan membentuk aset tertimbang menurut risiko (ATMR). Dengan kata lain, bank harus menambah permodalan, menyesuaikan profil risiko dan kebutuhan ekspansi. “Bank selalu membutuhkan suntikan modal tambahan. Pada titik ini, BPKH tidak bisa terus menerus membenamkan dana haji sebagai tambahan modal. Terlalu berisiko karena dana umat wajib diinvestasikan di instrumen yang aman,” kata Deni.    Berdasarkan laporan keuangan per 30 September 2023, aset gabungan Bank Muamalat dengan BTN diperkirakan mencapai 114,6 triliun, hampir separuh dari aset BSI. Dengan demikian, Bank Muamalat dan UUS BTN bila kelak bergabung akan menjadi bank syariah dengan aset terbesar kedua setelah BSI. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sa69tk502_okupansi-penumpang-ka-di-daop-9-jember-naik-saat-libur-nyepi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sa69tk502_okupansi-penumpang-ka-di-daop-9-jember-naik-saat-libur-nyepi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84728c89ca86554895997f94c1e80154c35347bc --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sa69tk502_okupansi-penumpang-ka-di-daop-9-jember-naik-saat-libur-nyepi.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sa69tk502/okupansi-penumpang-ka-di-daop-9-jember-naik-saat-libur-nyepi +title: "Okupansi Penumpang KA di Daop 9 Jember Naik Saat Libur Nyepi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:47 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Okupansi Penumpang KA di Daop 9 Jember Naik Saat Libur Nyepi | Republika Online + +Semua kereta yang berangkat dari Daop 9 Jember tiketnya terjual sampai 100 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Okupansi penumpang kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember, Jawa Timur meningkat saat libur Hari Raya Nyepi dan cuti bersama yang bertepatan dengan awal bulan Ramadhan 1445 Hijriah. "Sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember dari Pasuruan hingga Banyuwangi ramai dipadati oleh masyarakat yang akan memanfaatkan waktu libur tersebut untuk bepergian dengan menggunakan kereta api. Kepadatan terjadi sejak Sabtu (9/3)," kata Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro, di Jember, Senin. Pada akhir pekan biasanya penumpang di wilayah Daop 9 Jember berkisar 7 ribu hingga 8 ribu penumpang, dan untuk keberangkatan pada Ahad (10/3/2024) tercatat sebanyak 8.394 penumpang telah berangkat menggunakan kereta api menuju ke beberapa kota tujuan. Bahkan, untuk keberangkatan Sabtu (9/3/2024), total penumpang naik di wilayah Daop 9 Jember mencapai 10.667 orang, kemudian untuk keberangkatan Senin dan Selasa (12/3/2024) totalnya lebih dari 12 ribu tiket sudah dipesan oleh para penumpang dan jumlah tersebut akan terus bertambah. "Semua kereta yang berangkat dari Daop 9 Jember tiketnya terjual sampai 100 persen untuk keberangkatan Sabtu (9/3/2024) menjelang libur Hari Raya Nyepi yang bertepatan dengan awal puasa," ujarnya pula. Kemudian pada keberangkatan hari ini Ahad (10/3/2024) KA Sritanjung relasi Ketapang-Lempuyangan dan KA Probowangi relasi Ketapang-Surabaya Gubeng dan KA Tawangalun relasi Ketapang-Malang paling banyak diminati penumpang. "Bagi masyarakat yang menggunakan KA jarak jauh, apabila tiket pada tanggal keberangkatan maupun KA yang diinginkan telah habis, maka dapat menggunakan KA yang lain atau memanfaatkan fitur connecting train yang tersedia pada aplikasi Access by KAI," katanya lagi. Fitur itu akan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan, sehingga penumpang tetap bisa menggunakan KA pada tanggal yang diinginkan dengan keberangkatan dari Daop 9 Jember. "Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menggunakan kereta api saat libur Hari Raya Nyepi. KAI terus berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan berkesan," ujarnya pula. Ask me! Okupansi Penumpang KA di Daop 9 Jember Naik Saat Libur Nyepi Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Okupansi penumpang kereta api di wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 9 Jember, Jawa Timur meningkat saat libur Hari Raya Nyepi dan cuti bersama yang bertepatan dengan awal bulan Ramadhan 1445 Hijriah. + + + + "Sejumlah stasiun di wilayah Daop 9 Jember dari Pasuruan hingga Banyuwangi ramai dipadati oleh masyarakat yang akan memanfaatkan waktu libur tersebut untuk bepergian dengan menggunakan kereta api. Kepadatan terjadi sejak Sabtu (9/3)," kata Manager Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro, di Jember, Senin. + + + + + Baca Juga + + + Kemenhub akan Revitalisasi Dua Stasiun Kereta Bersejarah, Klaten dan Lempuyangan + + Cara Menjadi Seorang Muslim yang Produktif  + + BPKH Dorong Kolaborasi dengan BUMN Perkuat Bisnis Haji Umrah + + Pada akhir pekan biasanya penumpang di wilayah Daop 9 Jember berkisar 7 ribu hingga 8 ribu penumpang, dan untuk keberangkatan pada Ahad (10/3/2024) tercatat sebanyak 8.394 penumpang telah berangkat menggunakan kereta api menuju ke beberapa kota tujuan. Bahkan, untuk keberangkatan Sabtu (9/3/2024), total penumpang naik di wilayah Daop 9 Jember mencapai 10.667 orang, kemudian untuk keberangkatan Senin dan Selasa (12/3/2024) totalnya lebih dari 12 ribu tiket sudah dipesan oleh para penumpang dan jumlah tersebut akan terus bertambah. + + + "Semua kereta yang berangkat dari Daop 9 Jember tiketnya terjual sampai 100 persen untuk keberangkatan Sabtu (9/3/2024) menjelang libur Hari Raya Nyepi yang bertepatan dengan awal puasa," ujarnya pula. Kemudian pada keberangkatan hari ini Ahad (10/3/2024) KA Sritanjung relasi Ketapang-Lempuyangan dan KA Probowangi relasi Ketapang-Surabaya Gubeng dan KA Tawangalun relasi Ketapang-Malang paling banyak diminati penumpang. "Bagi masyarakat yang menggunakan KA jarak jauh, apabila tiket pada tanggal keberangkatan maupun KA yang diinginkan telah habis, maka dapat menggunakan KA yang lain atau memanfaatkan fitur connecting train yang tersedia pada aplikasi Access by KAI," katanya lagi. Fitur itu akan mengombinasikan jadwal kereta yang bersifat persambungan, sehingga penumpang tetap bisa menggunakan KA pada tanggal yang diinginkan dengan keberangkatan dari Daop 9 Jember. "Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang menggunakan kereta api saat libur Hari Raya Nyepi. KAI terus berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan berkesan," ujarnya pula. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_saa2ae291_nilai-aset-bitcoin-tembus-rp-1-miliar-upbit-tetap-waspada-volatilitas.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_saa2ae291_nilai-aset-bitcoin-tembus-rp-1-miliar-upbit-tetap-waspada-volatilitas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0b4fab43f7bc4f5b30fa0c1941928c18aa7b9f9 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_saa2ae291_nilai-aset-bitcoin-tembus-rp-1-miliar-upbit-tetap-waspada-volatilitas.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/saa2ae291/nilai-aset-bitcoin-tembus-rp-1-miliar-upbit-tetap-waspada-volatilitas +title: "Nilai Aset Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Upbit- Tetap Waspada Volatilitas | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:35 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Nilai Aset Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Upbit: Tetap Waspada Volatilitas | Republika Online + +Dapat diartikan, institusi sudah mulai membuka diri terhadap aset digital. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki kuartal pertama tahun 2024, pasar kripto dikejutkan dengan Bitcoin yang menembus lebih dari Rp 1 miliar atau setara dengan 69.202 dolar AS dalam sepekan terakhir. Angka tersebut menjadi capaian harga tertinggi dalam sejarah yang sebelumnya rekor tertinggi adalah 68.999 dolar AS terjadi pada November 2021. Sempat diprediksi tembus di angka 42.500 dolar AS atau setara dengan 665 juta pada awal tahun 2024 menurut Coingecko, kini kenaikan angka tersebut melampaui prediksi harga menjelang Halving 2024 April mendatang. Chief Operation Officer Upbit Indonesia, Resna Raniadi, pun menyampaikan pandangannya tentang kenaikan Bitcoin yang fenomenal ini. "Kenaikan nilai Bitcoin yang sudah melebihi Rp 1 miliar adalah pencapaian baru bagi seluruh ekosistem kripto. Ini menunjukkan kepercayaan yang semakin meningkat dari berbagai pihak terhadap peran Bitcoin dalam transformasi keuangan global, hal ini terlihat dengan naiknya harga Bitcoin juga mempengaruhi kenaikan harga-harga alt coin lain," katanya. Upbit pun menyebutkan bahwa faktor kunci momentum bullish tersebut adalah proses halving yang dijadwalkan akan terjadi pada bulan April 2024, peluncuran BlackRock Bitcoin ETF pada bulan Januari sebelumnya, serta didukung oleh sentimen positif pasca peluncuran Bitcoin tersebut. Tidak hanya itu, Upbit pun menyebutkan investor juga masih memperhatikan keputusan Ketua The Fed yang akan terjadi pada 6-7 Maret 2024 mengenai potensi kenaikan suku bunga. Keputusan tersebut berpotensi mempengaruhi sentimen pasar di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi dan potensi penyesuaian suku bunga. Dalam pandangan Upbit, kenaikan Bitcoin tersebut menunjukkan adanya kepercayaan yang semakin meningkat yang kebanyakan berasal dari perusahaan besar maupun kecil terhadap potensi jangka panjang mata uang digital ini. Dapat diartikan, institusi sudah mulai membuka diri terhadap aset digital. Hal tersebut juga mencerminkan perubahan dalam paradigma keuangan global, dimana aset digital semakin diterima dan dianggap sebagai bagian integral dari portofolio investasi modern. Namun demikian, Upbit juga menekankan pentingnya untuk tetap waspada terhadap volatilitas yang merupakan ciri khas dari pasar kripto. "Meskipun kenaikan nilai Bitcoin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, volatilitas pasar kripto tetap menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Kami menyarankan kepada para investor untuk melakukan riset dengan teliti, memantau pasar secara berkala, dan memahami risiko yang terkait dengan investasi dalam aset digital," katanya. Ask me! Nilai Aset Bitcoin Tembus Rp 1 Miliar, Upbit: Tetap Waspada Volatilitas Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki kuartal pertama tahun 2024, pasar kripto dikejutkan dengan Bitcoin yang menembus lebih dari Rp 1 miliar atau setara dengan 69.202 dolar AS dalam sepekan terakhir. Angka tersebut menjadi capaian harga tertinggi dalam sejarah yang sebelumnya rekor tertinggi adalah 68.999 dolar AS terjadi pada November 2021. + + + + + Sempat diprediksi tembus di angka 42.500 dolar AS atau setara dengan 665 juta pada awal tahun 2024 menurut Coingecko, kini kenaikan angka tersebut melampaui prediksi harga menjelang Halving 2024 April mendatang. + + + + + Chief Operation Officer Upbit Indonesia, Resna Raniadi, pun menyampaikan pandangannya tentang kenaikan Bitcoin yang fenomenal ini. + "Kenaikan nilai Bitcoin yang sudah melebihi Rp 1 miliar adalah pencapaian baru bagi seluruh ekosistem kripto. Ini menunjukkan kepercayaan yang semakin meningkat dari berbagai pihak terhadap peran Bitcoin dalam transformasi keuangan global, hal ini terlihat dengan naiknya harga Bitcoin juga mempengaruhi kenaikan harga-harga alt coin lain," katanya. + + + + Upbit pun menyebutkan bahwa faktor kunci momentum bullish tersebut adalah proses halving yang dijadwalkan akan terjadi pada bulan April 2024, peluncuran BlackRock Bitcoin ETF pada bulan Januari sebelumnya, serta didukung oleh sentimen positif pasca peluncuran Bitcoin tersebut.  + Tidak hanya itu, Upbit pun menyebutkan investor juga masih memperhatikan keputusan Ketua The Fed yang akan terjadi pada 6-7 Maret 2024 mengenai potensi kenaikan suku bunga. Keputusan tersebut berpotensi mempengaruhi sentimen pasar di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap inflasi dan potensi penyesuaian suku bunga. + Dalam pandangan Upbit, kenaikan Bitcoin tersebut menunjukkan adanya kepercayaan yang semakin meningkat yang kebanyakan berasal dari perusahaan besar maupun kecil terhadap potensi jangka panjang mata uang digital ini. Dapat diartikan, institusi sudah mulai membuka diri terhadap aset digital. Hal tersebut juga mencerminkan perubahan dalam paradigma keuangan global, dimana aset digital semakin diterima dan dianggap sebagai bagian integral dari portofolio investasi modern. + Namun demikian, Upbit juga menekankan pentingnya untuk tetap waspada terhadap volatilitas yang merupakan ciri khas dari pasar kripto. "Meskipun kenaikan nilai Bitcoin menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, volatilitas pasar kripto tetap menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Kami menyarankan kepada para investor untuk melakukan riset dengan teliti, memantau pasar secara berkala, dan memahami risiko yang terkait dengan investasi dalam aset digital," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sd1yxh425_belasan-pelajar-sd-di-lombok-tengah-diduga-keracunan-makanan-setelah-konsumsi-es-jeli.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sd1yxh425_belasan-pelajar-sd-di-lombok-tengah-diduga-keracunan-makanan-setelah-konsumsi-es-jeli.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c6837af38e09a2cc5f00b05a7b2ce9e96557adf --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sd1yxh425_belasan-pelajar-sd-di-lombok-tengah-diduga-keracunan-makanan-setelah-konsumsi-es-jeli.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sd1yxh425/belasan-pelajar-sd-di-lombok-tengah-diduga-keracunan-makanan-setelah-konsumsi-es-jeli +title: "Belasan Pelajar SD di Lombok Tengah Diduga Keracunan Makanan Setelah Konsumsi Es Jeli | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:04 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Belasan Pelajar SD di Lombok Tengah Diduga Keracunan Makanan Setelah Konsumsi Es Jeli | Republika Online + +Korban mengalami mual dan muntah sehingga dibawa langsung ke puskesmas. REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Belasan pelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Mentokok di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami keracunan makanan. Keracunan itu terjadi diduga setelah para pelajar mengonsumai es dan jajanan jenis jeli dari pedagang sekitar sekolah. "Para korban sedang menjalani perawatan medis di Puskesmas," kata Kepala Desa Penujak Suhartono di Praya, Senin (6/5/2024). Setelah itu para korban mengalami mual dan muntah sehingga dibawa langsung ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. "Tidak ada korban jiwa. Sebagian korban sudah ada yang dipulangkan," kata dia. Kepala Puskesmas Penujak Baiq Sirtupilaili mengatakan, para pelajar yang dirawat di Puskesmas saat ini diduga keracunan makanan atau jajanan. "Yang datang dirawat sebanyak 15 orang, tapi ada yang sudah dipulangkan," kata dia. Dia mengatakan, dari informasi jumlah korban memang 40 orang, namun yang dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis itu belasan orang. Gejala yang dialami para korban adalah mual dan muntah serta kepala pusing, setelah membeli makanan jenis es dan jeli yang dijual di depan sekolah. "Kita sudah rawat dan memberikan obat. Sudah ada yang sehat," kata dia. Ia mengatakan pula, para siswa yang mengalami keracunan sebelumnya belum sarapan dan langsung membeli makanan jeli. Pihak puskesmas akan turun ke sekolah untuk melakukan sosialisasi dan makanan yang sehat, agar tidak terjadi lagi hal tersebut. "Kami akan ke sekolah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang makanan yang sehat," ujarnya. Ask me! Belasan Pelajar SD di Lombok Tengah Diduga Keracunan Makanan Setelah Konsumsi Es Jeli Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Belasan pelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Mentokok di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami keracunan makanan. Keracunan itu terjadi diduga setelah para pelajar mengonsumai es dan jajanan jenis jeli dari pedagang sekitar sekolah.  + + + + + "Para korban sedang menjalani perawatan medis di Puskesmas," kata Kepala Desa Penujak Suhartono di Praya, Senin (6/5/2024). + + + + + Baca Juga + + + 50 Lebih Warga Keracunan Makanan Hajatan Nikah, 2 Orang Meninggal Dunia + + Keracunan Massal di Cianjur Sebabkan Satu Warga Meninggal Dunia + + Pakai Baju Berwarna Saat Umroh dan Haji, Bolehkah? + + +   + Setelah itu para korban mengalami mual dan muntah sehingga dibawa langsung ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis. "Tidak ada korban jiwa. Sebagian korban sudah ada yang dipulangkan," kata dia.  + + + + Kepala Puskesmas Penujak Baiq Sirtupilaili mengatakan, para pelajar yang dirawat di Puskesmas saat ini diduga keracunan makanan atau jajanan. "Yang datang dirawat sebanyak 15 orang, tapi ada yang sudah dipulangkan," kata dia. + Dia mengatakan, dari informasi jumlah korban memang 40 orang, namun yang dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan medis itu belasan orang. Gejala yang dialami para korban adalah mual dan muntah serta kepala pusing, setelah membeli makanan jenis es dan jeli yang dijual di depan sekolah. + "Kita sudah rawat dan memberikan obat. Sudah ada yang sehat," kata dia. + Ia mengatakan pula, para siswa yang mengalami keracunan sebelumnya belum sarapan dan langsung membeli makanan jeli. Pihak puskesmas akan turun ke sekolah untuk melakukan sosialisasi dan makanan yang sehat, agar tidak terjadi lagi hal tersebut. + "Kami akan ke sekolah untuk melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman tentang makanan yang sehat," ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_shq2ee425_gerai-kkv-di-mal-mal-ini-berubah-jadi-ohsome.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_shq2ee425_gerai-kkv-di-mal-mal-ini-berubah-jadi-ohsome.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4bf6a144e3a56f0e9f1fc0725a7589d5a1db1358 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_shq2ee425_gerai-kkv-di-mal-mal-ini-berubah-jadi-ohsome.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/shq2ee425/gerai-kkv-di-mal-mal-ini-berubah-jadi-ohsome +title: "Gerai KKV di Mal-Mal Ini Berubah Jadi Oh!Some | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:24:06 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Gerai KKV di Mal-Mal Ini Berubah Jadi Oh!Some | Republika Online + +Oh!Some Indonesi, telah memiliki beberapa gerai di Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar mengejutkan datang dari KKV Indonesia. Sebagian gerai KKV di Indonesia dikabarkan telah melakukan rebranding dan kini mengganti nama menjadi Oh! Some. Perubahan nama ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa akun termasuk @Txtdaribrand di X membagikan informasi terkait perubahan tersebut. “Pelan-pelan KKV ganti nama jadi Oh!Some. Ada yang bilang pecah kongsi, ada yang bilang udah enggak kerja sama sama pihaknya aslinya (China), macem-macem lah. Tunggu saja klarifikasinya,” kata akun tersebut seperti dikutip pada akhir pekan lalu (4/8/2024). Menurut informasi dari Instagram Oh!Some Indonesia, telah ada beberapa gerai Oh!Some di Indonesia. Beberapa gerai KKV yang telah rebranding antara lain gerai di Aeon Mall Sentul City, Tunjungan Plaza Surabaya, Mall Central Park Jakarta Barat, dan Summarecon Mall Kelapa Gading. Meskipun melakukan rebranding , namun tampaknya hal ini tidak mengubah isi toko secara signifikan. Dari beberapa video yang diunggah warganet, produk yang dijual di Oh!Some masih sangat mirip dengan KKV, begitupun dengan penataannya tetap sama. Hingga berita ini ditulis, pihak KKV Indonesia belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan dibalik perubahan nama tersebut. Sebagai informasi, KKV merupakan bagian dari KK Group asal China. Jejaring ritel ini pertama kali hadir di Indonesia pada Maret 2020 dan terkenal dengan konsep toko yang kekinian, instagramable serta produk yang unik, lucu, dan fungsional. Dikutip laman KK Group, perusahaan ritel ini telah memiliki lebih dari 700 toko offline di lebih dari 200 kota utama di 31 provinsi termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Suzhou, Tianjin, Wuhan, Chongqing, dan Indonesia. KK Group juga telah menetap di distrik bisnis teratas dan pusat perbelanjaan di kota-kota di mana ia berada, dan terus berkembang. Mengandalkan strategi multimerek, grup ini memiliki merek ritel khusus gaya hidup terintegrasi (KKV), toko ritel khusus kecantikan (THE COLORIST), toko ritel khusus budaya Pop Global (X11), minimarket gaya hidup (KK guan). Ask me! Gerai KKV di Mal-Mal Ini Berubah Jadi Oh!Some Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar mengejutkan datang dari KKV Indonesia. Sebagian gerai KKV di Indonesia dikabarkan telah melakukan rebranding dan kini mengganti nama menjadi Oh! Some. + + + + + Perubahan nama ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Beberapa akun termasuk @Txtdaribrand di X membagikan informasi terkait perubahan tersebut. + + + + Baca Juga + + + Pop Mart, Surga Miniatur Menggemaskan Kini Buka Gerai di Indonesia + + Presiden Jokowi Kulineran di Mie Gacoan, Siapa Pemilik Gerai Makanan Viral Ini? + + Rumor ‘MS Glow Bubar’ Jadi Trending Topic di X, Bagaimana Awal Mulanya? + + + “Pelan-pelan KKV ganti nama jadi Oh!Some. Ada yang bilang pecah kongsi, ada yang bilang udah enggak kerja sama sama pihaknya aslinya (China), macem-macem lah. Tunggu saja klarifikasinya,” kata akun tersebut seperti dikutip pada akhir pekan lalu (4/8/2024). + Menurut informasi dari Instagram Oh!Some Indonesia, telah ada beberapa gerai Oh!Some di Indonesia. Beberapa gerai KKV yang telah rebranding antara lain gerai di Aeon Mall Sentul City, Tunjungan Plaza Surabaya, Mall Central Park Jakarta Barat, dan Summarecon Mall Kelapa Gading. + + + + Meskipun melakukan rebranding , namun tampaknya hal ini tidak mengubah isi toko secara signifikan. Dari beberapa video yang diunggah warganet, produk yang dijual di Oh!Some masih sangat mirip dengan KKV, begitupun dengan penataannya tetap sama. + Hingga berita ini ditulis, pihak KKV Indonesia belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan dibalik perubahan nama tersebut. Sebagai informasi, KKV merupakan bagian dari KK Group asal China. Jejaring ritel ini pertama kali hadir di Indonesia pada Maret 2020 dan terkenal dengan konsep toko yang kekinian, instagramable serta produk yang unik, lucu, dan fungsional. + Dikutip laman KK Group, perusahaan ritel ini telah memiliki lebih dari 700 toko offline di lebih dari 200 kota utama di 31 provinsi termasuk Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Suzhou, Tianjin, Wuhan, Chongqing, dan Indonesia. KK Group juga telah menetap di distrik bisnis teratas dan pusat perbelanjaan di kota-kota di mana ia berada, dan terus berkembang. Mengandalkan strategi multimerek, grup ini memiliki merek ritel khusus gaya hidup terintegrasi (KKV), toko ritel khusus kecantikan (THE COLORIST), toko ritel khusus budaya Pop Global (X11), minimarket gaya hidup (KK guan). +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sj8bdp423_78-persen-konsumen-pertalite-ratarata-mengisi-kendaraannya-195-liter-setiap-harinya.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sj8bdp423_78-persen-konsumen-pertalite-ratarata-mengisi-kendaraannya-195-liter-setiap-harinya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5b0012122834a4ab6b198a10865f464c5dd687a --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sj8bdp423_78-persen-konsumen-pertalite-ratarata-mengisi-kendaraannya-195-liter-setiap-harinya.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sj8bdp423/78-persen-konsumen-pertalite-ratarata-mengisi-kendaraannya-195-liter-setiap-harinya +title: "78 Persen Konsumen Pertalite Rata-Rata Mengisi Kendaraannya 19,5 liter Setiap Harinya | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:27 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# 78 Persen Konsumen Pertalite Rata-Rata Mengisi Kendaraannya 19,5 liter Setiap Harinya | Republika Online + +Program Subsidi Tepat upaya memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga mencatat besaran volume pembelian Pertalite secara rata-rata adalah 19,5 liter setiap harinya. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan data tersebut di ambil dari keseluruhan transaksi Pertalite di bulan Juni 2024. "Periode Juni 2024, 78 persen konsumen mengisi Pertalite setiap harinya dengan rata rata volume pengisian 19,5 liter artinya dari 78 persen dari populasi konsumen, pengisian Pertalite 19,5 liter per hari mencukupi kebutuhan bbm utk kendaraan mereka," jelas Heppy. Data rata-rata pengisian Pertalite diolah oleh Pertamina Patra Niaga dari penjualan real time di SPBU dengan menggunakan sistem SPBU yang telah terdigitalisasi. Lebih lanjut Heppy mengungkapkan digitalisasi tersebut digunakan untuk mendorong penyaluran BBM Subsidi secara tepat melalui program Subsidi Tepat. “Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” ungkapnya. Pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui https://subsiditepat.mypertamina.id. terus dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga dimana saat ini memprioritaskan lokasi lokasi yang berada di wave satu yaitu  wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ask me! 78 Persen Konsumen Pertalite Rata-Rata Mengisi Kendaraannya 19,5 liter Setiap Harinya Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Patra Niaga mencatat besaran volume pembelian Pertalite secara rata-rata adalah 19,5 liter setiap harinya. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, menjelaskan data tersebut di ambil dari keseluruhan transaksi Pertalite di bulan Juni 2024. + + + + + "Periode Juni 2024, 78 persen konsumen mengisi Pertalite setiap harinya dengan rata rata volume pengisian 19,5 liter artinya dari 78 persen dari populasi konsumen, pengisian Pertalite 19,5 liter per hari mencukupi kebutuhan bbm utk kendaraan mereka," jelas Heppy. + + + + Baca Juga + + + Pertamina Gencarkan Sosialisasi ke Pengguna Pertalite untuk Daftar QR Code + + Indonesia–Afrika Forum 2024: Komitmen Pertamina Tingkatkan Ketahanan Energi + + Alhamdulillah Harga BBM Pertamina Turun, Ini Daftar Lengkapnya + + + Data rata-rata pengisian Pertalite diolah oleh Pertamina Patra Niaga dari penjualan real time di SPBU dengan menggunakan sistem SPBU yang telah terdigitalisasi. Lebih lanjut Heppy mengungkapkan digitalisasi tersebut digunakan untuk mendorong penyaluran BBM Subsidi secara tepat melalui program Subsidi Tepat. + + PT Pertamina Patra Niaga mencatat besaran volume pembelian Pertalite secara rata-rata adalah 19,5 liter setiap harinya. - (Pertamina) + + “Program Subsidi Tepat menjadi upaya kami untuk memastikan transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi, penyaluran BBM bersubsidi dapat dipantau secara real time, dan mencegah potensi penyelewengan di lapangan,” ungkapnya. + + + + Pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code melalui https://subsiditepat.mypertamina.id. terus dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga dimana saat ini memprioritaskan lokasi lokasi yang berada di wave satu yaitu  wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) dan beberapa wilayah non Jamali yaitu Kepri, NTT, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sn8nys370_bambang-brodjonegoro-kelas-menengah-indonesia-tergerus-oleh-biaya-hidup-yang-melonjak.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sn8nys370_bambang-brodjonegoro-kelas-menengah-indonesia-tergerus-oleh-biaya-hidup-yang-melonjak.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..62e322b15e72ab18aae957215918615712be14dc --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sn8nys370_bambang-brodjonegoro-kelas-menengah-indonesia-tergerus-oleh-biaya-hidup-yang-melonjak.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sn8nys370/bambang-brodjonegoro-kelas-menengah-indonesia-tergerus-oleh-biaya-hidup-yang-melonjak +title: "Bambang Brodjonegoro- Kelas Menengah Indonesia Tergerus oleh Biaya Hidup yang Melonjak | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:16:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bambang Brodjonegoro: Kelas Menengah Indonesia Tergerus oleh Biaya Hidup yang Melonjak | Republika Online + +Biaya hidup yang meningkat menyebabkan masyarakat makin kesulitan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meningkatnya biaya hidup menjadi ancaman nyata bagi stabilitas kelas menengah di Indonesia. Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menjelaskan, banyak masyarakat kelas menengah kini tergerus karena lonjakan pengeluaran yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan pascapandemi Covid-19. "Penurunan daya beli bisa terjadi dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan atau pengeluaran. Ketika daya beli turun, bisa jadi pendapatan kita berkurang atau pengeluaran meningkat. Misalnya, kenaikan harga pangan, terutama beras, sangat berpengaruh karena merupakan kebutuhan dasar. Begitu harga beras naik, dampaknya akan merembet ke barang-barang lain, sehingga daya beli masyarakat berkurang," jelas Bambang dalam Lokakarya Kader Muhammadiyah dengan tema 'Prospek Perekonomian Indonesia 2025' di Jakarta, Rabu (20/11/2024). Bambang pun menyoroti inflasi pangan, yang terkadang mencapai 10 persen, menjadi beban terbesar. Selain itu, lonjakan harga barang impor akibat fluktuasi nilai tukar dolar memperburuk keadaan. Dengan nilai tukar yang sempat menyentuh Rp 16.000 per dolar AS, biaya produksi meningkat, memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. Selain inflasi pangan, pengeluaran besar seperti perumahan dan transportasi juga turut menekan kelas menengah. Menurut Bambang, harga BBM yang terus meningkat dan cicilan rumah yang tinggi menambah beban ekonomi masyarakat. "Biaya hidup yang terus meningkat membuat banyak orang kesulitan, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan tetap atau kecil. Jika pemerintah tidak memberikan subsidi atau solusi sosial yang memadai, keluarga-keluarga ini akan semakin kesulitan," tambahnya. Selain itu, perubahan pasca pandemi jug telah mendorong banyak orang keluar dari zona aman kelas menengah. Ia mencontohkan keluarga yang sebelumnya memiliki penghasilan Rp 30 juta per bulan dari bisnis jasa pernikahan, namun kini hanya bertahan dengan pekerjaan serabutan akibat bisnis yang tak lagi pulih sepenuhnya. Dalam menghadapi tantangan ini, Bambang menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya sekadar memberikan bantuan sosial, tetapi juga perbaikan struktur ekonomi. "Kita perlu menciptakan kebijakan yang berfokus pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti transportasi publik dan perumahan. Kebijakan pajak juga harus adil, agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat kelas menengah untuk bertahan dan tumbuh," ujar Bambang. Ask me! Bambang Brodjonegoro: Kelas Menengah Indonesia Tergerus oleh Biaya Hidup yang Melonjak Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meningkatnya biaya hidup menjadi ancaman nyata bagi stabilitas kelas menengah di Indonesia. Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro menjelaskan, banyak masyarakat kelas menengah kini tergerus karena lonjakan pengeluaran yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan pascapandemi Covid-19.   + + + + + "Penurunan daya beli bisa terjadi dari dua sisi, yaitu dari sisi pendapatan atau pengeluaran. Ketika daya beli turun, bisa jadi pendapatan kita berkurang atau pengeluaran meningkat. Misalnya, kenaikan harga pangan, terutama beras, sangat berpengaruh karena merupakan kebutuhan dasar. Begitu harga beras naik, dampaknya akan merembet ke barang-barang lain, sehingga daya beli masyarakat berkurang," jelas Bambang dalam Lokakarya Kader Muhammadiyah dengan tema 'Prospek Perekonomian Indonesia 2025' di Jakarta, Rabu (20/11/2024). + + + + Baca Juga + + + Prakiraan Cuaca Bekasi dan Sekitarnya 21 November 2024: Hujan Sedang di Bekasi + + Polisi dan KAI Daop 4 Semarang Tangkap Pelaku Pelemparan KA di Tegal + + Wujudkan Ketahanan Siber dengan Semangat Kepahlawanan dalam Seminar Cyber Freedom + + + Bambang pun menyoroti inflasi pangan, yang terkadang mencapai 10 persen, menjadi beban terbesar. Selain itu, lonjakan harga barang impor akibat fluktuasi nilai tukar dolar memperburuk keadaan. Dengan nilai tukar yang sempat menyentuh Rp 16.000 per dolar AS, biaya produksi meningkat, memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.   + Selain inflasi pangan, pengeluaran besar seperti perumahan dan transportasi juga turut menekan kelas menengah. Menurut Bambang, harga BBM yang terus meningkat dan cicilan rumah yang tinggi menambah beban ekonomi masyarakat.   + + + + "Biaya hidup yang terus meningkat membuat banyak orang kesulitan, terutama mereka yang bergantung pada penghasilan tetap atau kecil. Jika pemerintah tidak memberikan subsidi atau solusi sosial yang memadai, keluarga-keluarga ini akan semakin kesulitan," tambahnya.   + Selain itu, perubahan pasca pandemi jug telah mendorong banyak orang keluar dari zona aman kelas menengah. Ia mencontohkan keluarga yang sebelumnya memiliki penghasilan Rp 30 juta per bulan dari bisnis jasa pernikahan, namun kini hanya bertahan dengan pekerjaan serabutan akibat bisnis yang tak lagi pulih sepenuhnya.   + Dalam menghadapi tantangan ini, Bambang menekankan perlunya kebijakan yang tidak hanya sekadar memberikan bantuan sosial, tetapi juga perbaikan struktur ekonomi.   + "Kita perlu menciptakan kebijakan yang berfokus pada perbaikan infrastruktur dasar, seperti transportasi publik dan perumahan. Kebijakan pajak juga harus adil, agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat kelas menengah untuk bertahan dan tumbuh," ujar Bambang. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_son0zh423_atasi-polusi-pemerintah-diminta-segera-terapkan-bbm-standar-euro-4.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_son0zh423_atasi-polusi-pemerintah-diminta-segera-terapkan-bbm-standar-euro-4.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82ebac36a601743bac681d1a1a04fa398966048d --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_son0zh423_atasi-polusi-pemerintah-diminta-segera-terapkan-bbm-standar-euro-4.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/son0zh423/atasi-polusi-pemerintah-diminta-segera-terapkan-bbm-standar-euro-4 +title: "Atasi Polusi, Pemerintah Diminta Segera Terapkan BBM Standar Euro 4 | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:44:22 +source_type: news +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Atasi Polusi, Pemerintah Diminta Segera Terapkan BBM Standar Euro 4 | Republika Online + +Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu mengantisipasi puncak polusi kota di Indonesia terutama Jabodetabek, yang cenderung terjadi pada puncak musim kemarau sekitar bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya, antara lain dengan mendorong peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) Indonesia ke standar Euro 4. Hasil kajian yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan penerapan BBM Euro 4 mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat mengurangi polusi udara di Jabodetabek. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa kepada media, di Jakarta, Selasa (17/12/2024), mengatakan penerapan BBM Euro 4 dapat menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96 persen serta SOx, NOx hingga 82-98 persen. Sedangkan apabila tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40 persen pada 2030 nanti, dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah aktivitas transportasi. Menurut Fabby Tumiwa, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi, seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit jantung iskemik. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp409 miliar. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro 4 dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat, katanya lagi. "Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan investasi signifikan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam teknologi serta infrastruktur kilang akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar Fabby. Ilham Surya, Analis Kebijakan Lingkungan IESR, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari penerapan peta jalan Euro 4 tersebut. Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, seperti tambahan biaya jika ditanggung oleh pemerintah, dibebankan kepada konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu. “Kajian ini secara khusus menilai dampak peningkatan kualitas udara terhadap tiga penyakit dari 12 daftar penyakit akibat polusi di Jakarta, yaitu pneumonia, jantung iskemik, dan PPOK. Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk pengobatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp 550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp 246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp 268 miliar, dan PPOK Rp 36 miliar,” kata Ilham. Kajian ini mendorong pemerintah untuk menerapkan Euro 4 dengan memastikan ketersediaan BBM Euro 4 sesuai peta jalan, serta kesiapan kilang domestik untuk menyediakannya. Meskipun peningkatan kualitas BBM ini merupakan langkah yang krusial, menurut Ilham, langkah tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan transportasi berkelanjutan lainnya, termasuk penyediaan transportasi publik yang nyaman, pengetatan baku mutu emisi dan efisiensi bahan bakar ( fuel economy ) kendaraan bermotor, pengalihan ke kendaraan listrik, serta penerapan manajemen lalu lintas yang ramah lingkungan. Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menyatakan upaya peningkatan kualitas BBM dilakukan secara bertahap sesuai peta jalan yang sudah dibuat. Langkah tersebut dibarengi dengan berbagai kebijakan yang juga mengarah pada upaya menekan polusi dari sektor transportasi. "Misalnya mendorong konversi motor konvensional menjadi motor listrik atau pengembangan transportasi publik. Jadi bukan hanya dari BBM tetapi juga aspek lainnya," kata Mirza pula. Ask me! Atasi Polusi, Pemerintah Diminta Segera Terapkan BBM Standar Euro 4 Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah perlu mengantisipasi puncak polusi kota di Indonesia terutama Jabodetabek, yang cenderung terjadi pada puncak musim kemarau sekitar bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya, antara lain dengan mendorong peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) Indonesia ke standar Euro 4. + + + + + Hasil kajian yang dilakukan Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC UI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), dan Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan penerapan BBM Euro 4 mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 dapat mengurangi polusi udara di Jabodetabek. + + + + Baca Juga + + + BBM Subsidi untuk Ojol, Bos Pertamina Tunggu Keputusan Pemerintah + + Pakar ITB Ungkap Cara Baru Hemat BBM: Berlaku untuk Mobil Lama dan Modern + + Antisipasi Pemudik Kehabisan BBM di Daerah Rawan Macet, Pertamina Siapkan 40 Titik Motoris + + + Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa kepada media, di Jakarta, Selasa (17/12/2024), mengatakan penerapan BBM Euro 4 dapat menurunkan polutan particulate matter (PM) 2,5 hingga 96 persen serta SOx, NOx hingga 82-98 persen. Sedangkan apabila tanpa perubahan, beban polusi dari kendaraan diestimasi akan meningkat sekitar 30-40 persen pada 2030 nanti, dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan dan jumlah aktivitas transportasi. + Menurut Fabby Tumiwa, polusi udara di Jakarta telah menambah beban biaya kesehatan terkait polusi, seperti pneumonia, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), dan penyakit jantung iskemik. + + + + Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunjukkan klaim pengobatan terkait polusi udara di Jakarta hampir mencapai Rp1,2 triliun pada 2023, dengan penyakit jantung iskemik berkontribusi sebesar Rp471 miliar dan penyakit influenza, serta pneumonia sebesar Rp409 miliar. + Oleh karena itu, Indonesia perlu segera menerapkan Euro 4 dengan didukung kebijakan yang terintegrasi, disertai dengan pengawasan dan penegakan aturan yang ketat, katanya lagi. + "Pemerintah perlu memastikan kesiapan kilang domestik untuk memenuhi BBM Euro 4. Meski membutuhkan investasi signifikan, kolaborasi pemerintah dan swasta dalam teknologi serta infrastruktur kilang akan membawa manfaat yang jauh lebih besar bagi lingkungan, kesehatan, dan ekonomi,” ujar Fabby. + Ilham Surya, Analis Kebijakan Lingkungan IESR, dalam pemaparannya menyebutkan bahwa penerapan Euro 4 akan berimplikasi pada peningkatan biaya produksi BBM sekitar Rp200-Rp500 per liter. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan ruang fiskal untuk mengantisipasi dampak ekonomi dari penerapan peta jalan Euro 4 tersebut. + Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan skema pembiayaan peningkatan biaya produksi BBM dengan berbagai skenario, seperti tambahan biaya jika ditanggung oleh pemerintah, dibebankan kepada konsumen atau dengan membatasi akses BBM bersubsidi bagi kelompok masyarakat tertentu. + “Kajian ini secara khusus menilai dampak peningkatan kualitas udara terhadap tiga penyakit dari 12 daftar penyakit akibat polusi di Jakarta, yaitu pneumonia, jantung iskemik, dan PPOK. Total penurunan beban biaya dari pengurangan klaim BPJS untuk pengobatan ketiga penyakit ini pada 2030 diperkirakan mencapai Rp 550 miliar dengan rincian pneumonia sebesar Rp 246 miliar, jantung iskemik sebesar Rp 268 miliar, dan PPOK Rp 36 miliar,” kata Ilham. + Kajian ini mendorong pemerintah untuk menerapkan Euro 4 dengan memastikan ketersediaan BBM Euro 4 sesuai peta jalan, serta kesiapan kilang domestik untuk menyediakannya. + Meskipun peningkatan kualitas BBM ini merupakan langkah yang krusial, menurut Ilham, langkah tersebut perlu didukung dengan berbagai kebijakan transportasi berkelanjutan lainnya, termasuk penyediaan transportasi publik yang nyaman, pengetatan baku mutu emisi dan efisiensi bahan bakar ( fuel economy ) kendaraan bermotor, pengalihan ke kendaraan listrik, serta penerapan manajemen lalu lintas yang ramah lingkungan. + Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Mirza Mahendra menyatakan upaya peningkatan kualitas BBM dilakukan secara bertahap sesuai peta jalan yang sudah dibuat. Langkah tersebut dibarengi dengan berbagai kebijakan yang juga mengarah pada upaya menekan polusi dari sektor transportasi. + "Misalnya mendorong konversi motor konvensional menjadi motor listrik atau pengembangan transportasi publik. Jadi bukan hanya dari BBM tetapi juga aspek lainnya," kata Mirza pula. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_soy98r370_ksei-investor-pasar-modal-ri-capai-1458-juta-sid-per-29-november.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_soy98r370_ksei-investor-pasar-modal-ri-capai-1458-juta-sid-per-29-november.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ba5c84ef890258821291090d1d417b8222414f7b --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_soy98r370_ksei-investor-pasar-modal-ri-capai-1458-juta-sid-per-29-november.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/soy98r370/ksei-investor-pasar-modal-ri-capai-1458-juta-sid-per-29-november +title: "KSEI- Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:38 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November | Republika Online + +Total aset yang tercatat di KSEI menjadi sebanyak Rp 8.055 triliun. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melaporkan jumlah Single Investor Identification (SID) pasar modal Indonesia tumbuh 20 persen  year to date (ytd). Dari sebelumnya sebanyak 12,17 juta SID pada akhir Desember 2023, investor pasar modal bertambah menjadi 14,58 juta SID pada 29 November 2024. Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dalam Media Gathering KSEI menjelaskan jumlah itu merupakan jumlah SID terkonsolidasi, yang terdiri atas investor saham, surat utang, reksa dana, surat berharga negara (SBN) dan efek lain yang tercatat di KSEI. Ia merinci terdapat sebanyak 6,27 juta investor yang memiliki saham dan efek lainnya per 29 November 2024, atau meningkat 19 persen (ytd) dari tahun 2023 yang sebanyak 5,26 juta investor. Kemudian, sebanyak 13,76 juta investor memiliki aset reksa dana per 29 November 2024, atau meningkat 21 persen (ytd) dari tahun 2023 yang sebanyak 11,42 juta investor. Samsul melanjutkan total aset yang tercatat di KSEI per 29 November 2024 menjadi sebanyak Rp 8.055 triliun atau meningkat sejalan dengan peningkatan IHSG dan kapitalisasi pasar. Selain itu, peningkatan juga tercatat pada aset under management (AUM) reksa dana yang tercatat di KSEI per 29 November 2024 menjadi sebanyak Rp803 triliun. Pada 18 Desember 2024, KSEI telah mengembangkan aplikasi khusus untuk pengelolaan transaksi reksa dana yaitu K-CASH, yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam bertransaksi reksa dana yang lebih efisien. Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan KSEI Eqy Essiqy menjelaskan pengembangan K-CASH merupakan respon KSEI terhadap perkembangan transaksi reksa dana di pasar modal Indonesia yang dinamis. “Khususnya terkait penggunaan platform digital yang saat ini telah menjadi pilihan utama investor,” ujar Eqy, Senin (23/12/2024). Eqy menyampaikan K-CASH dapat menyediakan mekanisme pengganti virtual account dengan menggunakan Investor Fund Unit Accout (IFUA), sebagai alternatif untuk penyimpanan dana investor yang lebih terjamin. “Penggunaan IFUA juga dapat memberikan transparansi posisi dana selama proses transaksi, karena dapat dipantau langsung oleh investor,” ujar Eqy. Ia menjelaskan KSEI selalu berupaya meningkatkan kemudahan investor dari mulai proses pembukaan rekening sampai bertransaksi di pasar modal sehingga investor merasa nyaman dan mudah untuk berinvestasi di pasar modal. Lanjutnya, hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran menjadi 23 bank, dengan rincian 15 bank yang sebelumnya menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, dan delapan bank baru. Berbeda dari sebelumnya, pada periode 2024 sampai 2029 seluruh Bank Administrator RDN juga akan berperan menjadi Bank Pembayaran KSEI, sehingga dapat menjalankan fungsi penyelesaian transaksi efek di pasar modal, dan memberikan alternatif penyediaan fasilitas intraday kepada Perusahaan Efek. Ask me! KSEI: Investor Pasar Modal RI Capai 14,58 Juta SID per 29 November Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melaporkan jumlah Single Investor Identification (SID) pasar modal Indonesia tumbuh 20 persen  year to date (ytd). Dari sebelumnya sebanyak 12,17 juta SID pada akhir Desember 2023, investor pasar modal bertambah menjadi 14,58 juta SID pada 29 November 2024. + + + + + Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dalam Media Gathering KSEI menjelaskan jumlah itu merupakan jumlah SID terkonsolidasi, yang terdiri atas investor saham, surat utang, reksa dana, surat berharga negara (SBN) dan efek lain yang tercatat di KSEI. + + + + Baca Juga + + + PHE Temukan Cadangan Minyak Baru di Sumatra Selatan + + Target Stok Cadangan Beras Pemerintah Ditingkatkan Jadi 2,5 Juta Ton + + Jaga Akuntabilitas dan Pengawasan Keuangan Haji , BPKH Gelar Sosialisasi Antikorupsi + + + Ia merinci terdapat sebanyak 6,27 juta investor yang memiliki saham dan efek lainnya per 29 November 2024, atau meningkat 19 persen (ytd) dari tahun 2023 yang sebanyak 5,26 juta investor. + Kemudian, sebanyak 13,76 juta investor memiliki aset reksa dana per 29 November 2024, atau meningkat 21 persen (ytd) dari tahun 2023 yang sebanyak 11,42 juta investor. + + + + Samsul melanjutkan total aset yang tercatat di KSEI per 29 November 2024 menjadi sebanyak Rp 8.055 triliun atau meningkat sejalan dengan peningkatan IHSG dan kapitalisasi pasar. + Selain itu, peningkatan juga tercatat pada aset under management (AUM) reksa dana yang tercatat di KSEI per 29 November 2024 menjadi sebanyak Rp803 triliun. + Pada 18 Desember 2024, KSEI telah mengembangkan aplikasi khusus untuk pengelolaan transaksi reksa dana yaitu K-CASH, yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam bertransaksi reksa dana yang lebih efisien. + Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan KSEI Eqy Essiqy menjelaskan pengembangan K-CASH merupakan respon KSEI terhadap perkembangan transaksi reksa dana di pasar modal Indonesia yang dinamis. + “Khususnya terkait penggunaan platform digital yang saat ini telah menjadi pilihan utama investor,” ujar Eqy, Senin (23/12/2024). + Eqy menyampaikan K-CASH dapat menyediakan mekanisme pengganti virtual account dengan menggunakan Investor Fund Unit Accout (IFUA), sebagai alternatif untuk penyimpanan dana investor yang lebih terjamin. + “Penggunaan IFUA juga dapat memberikan transparansi posisi dana selama proses transaksi, karena dapat dipantau langsung oleh investor,” ujar Eqy. + Ia menjelaskan KSEI selalu berupaya meningkatkan kemudahan investor dari mulai proses pembukaan rekening sampai bertransaksi di pasar modal sehingga investor merasa nyaman dan mudah untuk berinvestasi di pasar modal. + Lanjutnya, hal tersebut dibuktikan dengan bertambahnya jumlah Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran menjadi 23 bank, dengan rincian 15 bank yang sebelumnya menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, dan delapan bank baru. + Berbeda dari sebelumnya, pada periode 2024 sampai 2029 seluruh Bank Administrator RDN juga akan berperan menjadi Bank Pembayaran KSEI, sehingga dapat menjalankan fungsi penyelesaian transaksi efek di pasar modal, dan memberikan alternatif penyediaan fasilitas intraday kepada Perusahaan Efek. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sr3vpv370_bps-prediksi-luas-panen-pada-januarimaret-283-juta-hektare.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sr3vpv370_bps-prediksi-luas-panen-pada-januarimaret-283-juta-hektare.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76cd91b4f6a10a893347f15a54ae96b8c33b778b --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sr3vpv370_bps-prediksi-luas-panen-pada-januarimaret-283-juta-hektare.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sr3vpv370/bps-prediksi-luas-panen-pada-januarimaret-283-juta-hektare +title: "BPS Prediksi Luas Panen pada Januari-Maret 2,83 Juta Hektare | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:42 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BPS Prediksi Luas Panen pada Januari-Maret 2,83 Juta Hektare | Republika Online + +Potensi luas panen pada awal 2025 ini meningkat 52 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan potensi panen padi yang sangat optimistis di awal 2025. Berdasarkan pengamatan terbaru, potensi luas panen padi pada periode Januari hingga Maret 2025 diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare, sebuah peningkatan signifikan sebesar 52,08 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. “Peningkatan potensi panen ini menunjukkan pemulihan yang kuat di sektor padi setelah dampak fenomena El Nino tahun lalu. Kami berharap angka ini dapat terwujud sesuai dengan kondisi pertanaman yang ada di lapangan,” jelas Amalia dalam rilis BPS yang disampaikan secara daring, Senin (3/2/2025). Kenaikan potensi panen ini juga berimbas pada proyeksi produksi padi, yang diperkirakan akan mencapai 15,06 juta ton gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari hingga Maret 2025. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar 52,40 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Amalia menambahkan, meskipun terdapat penurunan luas panen pada beberapa daerah di awal tahun 2024 akibat fenomena cuaca ekstrem, sektor pertanian Indonesia kembali menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. “Berdasarkan data yang kami himpun, sektor pertanian, khususnya padi, menunjukkan pemulihan yang signifikan di semester kedua 2024, dan kami berharap tren positif ini dapat berlanjut di 2025,” imbuhnya. Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa Pulau Jawa masih menjadi daerah utama penghasil padi, dengan sekitar 54,18 persen dari total luas panen padi nasional pada 2024 berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan meningkatnya luas panen, BPS optimis daerah-daerah penghasil utama ini akan berperan besar dalam menjaga kestabilan pasokan beras di pasar domestik. Ask me! BPS Prediksi Luas Panen pada Januari-Maret 2,83 Juta Hektare Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan potensi panen padi yang sangat optimistis di awal 2025. Berdasarkan pengamatan terbaru, potensi luas panen padi pada periode Januari hingga Maret 2025 diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare, sebuah peningkatan signifikan sebesar 52,08 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. + + + + + “Peningkatan potensi panen ini menunjukkan pemulihan yang kuat di sektor padi setelah dampak fenomena El Nino tahun lalu. Kami berharap angka ini dapat terwujud sesuai dengan kondisi pertanaman yang ada di lapangan,” jelas Amalia dalam rilis BPS yang disampaikan secara daring, Senin (3/2/2025). + + + + + Kenaikan potensi panen ini juga berimbas pada proyeksi produksi padi, yang diperkirakan akan mencapai 15,06 juta ton gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari hingga Maret 2025. Angka ini mencatatkan kenaikan sebesar 52,40 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. + Amalia menambahkan, meskipun terdapat penurunan luas panen pada beberapa daerah di awal tahun 2024 akibat fenomena cuaca ekstrem, sektor pertanian Indonesia kembali menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. “Berdasarkan data yang kami himpun, sektor pertanian, khususnya padi, menunjukkan pemulihan yang signifikan di semester kedua 2024, dan kami berharap tren positif ini dapat berlanjut di 2025,” imbuhnya. + + + + Lebih lanjut, Amalia menjelaskan bahwa Pulau Jawa masih menjadi daerah utama penghasil padi, dengan sekitar 54,18 persen dari total luas panen padi nasional pada 2024 berasal dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan meningkatnya luas panen, BPS optimis daerah-daerah penghasil utama ini akan berperan besar dalam menjaga kestabilan pasokan beras di pasar domestik. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sth6tn512_masyarakat-bandung-sambut-antusias-bazar-ramadhan-diskuk-jabar.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sth6tn512_masyarakat-bandung-sambut-antusias-bazar-ramadhan-diskuk-jabar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f5f5f41a0ba0df9ef740d8b3b0f6ee6aa7bf4bf --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sth6tn512_masyarakat-bandung-sambut-antusias-bazar-ramadhan-diskuk-jabar.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sth6tn512/masyarakat-bandung-sambut-antusias-bazar-ramadhan-diskuk-jabar +title: "Masyarakat Bandung, Sambut Antusias Bazar Ramadhan Diskuk Jabar | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:46:18 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Masyarakat Bandung, Sambut Antusias Bazar Ramadhan Diskuk Jabar | Republika Online + +Bazar tahunan ini rutin digelar untuk meringankan beban masyarakat. REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat (Jabar), menggelar Bazar Ramadhan di Gedung Sentral Bisnis Koperasi dan UMKM (Senbik), Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025). Bazar yang menghadirkan produk dari 60 UMKM tersebut, merupakan program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar perangkat daerah. Bazar ini pun, disambut antusias oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat, dengan banyaknya stan yang diborong oleh masyarakat dan datang silih berganti. Menurut Plh Kepala Diskuk Jabar Yuke Mauliani Septina, kegiatan ini merupakan agenda tahunan rutin yang dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Terutama, menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 Hijiriah. Karena, kata Yuke, produk yang ditawarkan selain beragam dan berkualitas, juga sangat murah bila dibandingkan produk di pasar. Sebab, semua produk telah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskuk. "Ini bentuk kepedulian Diskuk kepada masyarakat sekitar, karena disini harga sembako di bawah harga pasar. Jadi bisa membantu," ujar Yuke. Yuke berharap, momen ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat Bandung untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dalam menghadapi Lebaran. Mengingat, sudah menjadi rahasia umum terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok setiap menjelang Lebaran akibat tingginya permintaan dari masyarakat. "Harapannya, selain berbagi juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Karena kebutuhan segala macam disini ada dan disubsidi juga," katanya. Dalam Bazar Ramadan Diskuk Jabar 2025 bertajuk Menebar Kebaikan, Menuai Keberkahan ini selain gelar produk UMKM, Gerakan Pangan Murah (GPM), juga dilakukan bakti sosial. Ada 60 UMKM yang menjajakan produk mereka, mulai dari fesyen, produk makanan olahan, minuman, hingga kerajinan ekraf. Selain itu juga ada layanan Samsat keliling, pemeriksaan kesehatan gratis serta produk sayur dan buah. Ask me! Masyarakat Bandung, Sambut Antusias Bazar Ramadhan Diskuk Jabar Rekomendasi Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut Perang Iran-Israel tak Kunjung Reda, 15 WNI Asal Jabar Dievakuasi dari Timur Tengah Aksi Pengeroyokan Antar Pelajar SMAN 5 dan 2 Bandung Viral, Polisi Buru Pelaku REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (Diskuk) Provinsi Jawa Barat (Jabar), menggelar Bazar Ramadhan di Gedung Sentral Bisnis Koperasi dan UMKM (Senbik), Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (21/3/2025). + + + + Bazar yang menghadirkan produk dari 60 UMKM tersebut, merupakan program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar perangkat daerah. + + + + + Baca Juga + + + Driver Ojol Dapat Bonus Hari Raya Rp 1 Jutaan per Orang, Prabowo: Kalau Bisa Ditambah + + Pemprov Jakarta Targetkan Setiap RW Miliki Bank Sampah + + Jokowi dan Puan Satu Meja di Acara Buka Puasa Bersama Partai Nasdem + + + Bazar ini pun, disambut antusias oleh masyarakat. Hal tersebut terlihat, dengan banyaknya stan yang diborong oleh masyarakat dan datang silih berganti. + Menurut Plh Kepala Diskuk Jabar Yuke Mauliani Septina, kegiatan ini merupakan agenda tahunan rutin yang dilakukan untuk meringankan beban masyarakat. Terutama, menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1446 Hijiriah. + + + + Karena, kata Yuke, produk yang ditawarkan selain beragam dan berkualitas, juga sangat murah bila dibandingkan produk di pasar. Sebab, semua produk telah disubsidi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Diskuk. "Ini bentuk kepedulian Diskuk kepada masyarakat sekitar, karena disini harga sembako di bawah harga pasar. Jadi bisa membantu," ujar Yuke. + Yuke berharap, momen ini dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat Bandung untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dalam menghadapi Lebaran. Mengingat, sudah menjadi rahasia umum terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok setiap menjelang Lebaran akibat tingginya permintaan dari masyarakat. + "Harapannya, selain berbagi juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Karena kebutuhan segala macam disini ada dan disubsidi juga," katanya. + Dalam Bazar Ramadan Diskuk Jabar 2025 bertajuk Menebar Kebaikan, Menuai Keberkahan ini selain gelar produk UMKM, Gerakan Pangan Murah (GPM), juga dilakukan bakti sosial. Ada 60 UMKM yang menjajakan produk mereka, mulai dari fesyen, produk makanan olahan, minuman, hingga kerajinan ekraf. Selain itu juga ada layanan Samsat keliling, pemeriksaan kesehatan gratis serta produk sayur dan buah.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:48 WIB + + Perang Iran-Israel tak Kunjung Reda, 15 WNI Asal Jabar Dievakuasi dari Timur Tengah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:44 WIB + + Aksi Pengeroyokan Antar Pelajar SMAN 5 dan 2 Bandung Viral, Polisi Buru Pelaku diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_suzq6n370_bank-dki-pastikan-layanan-transaksi-nontunai-kjp-plus-berjalan-normal.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_suzq6n370_bank-dki-pastikan-layanan-transaksi-nontunai-kjp-plus-berjalan-normal.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..abf26fcd4416a44b29dd2761836b64091200c35f --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_suzq6n370_bank-dki-pastikan-layanan-transaksi-nontunai-kjp-plus-berjalan-normal.md @@ -0,0 +1,131 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/suzq6n370/bank-dki-pastikan-layanan-transaksi-nontunai-kjp-plus-berjalan-normal +title: "Bank DKI Pastikan Layanan Transaksi Nontunai KJP Plus Berjalan Normal | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:37 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Bank DKI Pastikan Layanan Transaksi Nontunai KJP Plus Berjalan Normal | Republika Online + +Dana dan data seluruh nasabah penerima bantuan sosial di Bank DKI aman. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank DKI memastikan layanan transaksi nontunai bagi penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap berjalan normal. Ini khususnya untuk transaksi menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) milik bank tersebut. Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo melalui keterangan tertulisnya, Ahad (20/4/2025), menegaskan bahwa dana dan data seluruh nasabah penerima bantuan sosial, termasuk penerima KJP Plus, aman dan tidak mengalami pengurangan. Ia juga menjelaskan, transaksi pencairan dana KJP masuk kategori on us atau dilakukan dalam sistem perbankan internal Bank DKI sehingga tidak terdampak gangguan teknis antarbank. "Nah, bansos itu kan bukan dana keluar ke bank lain, istilahnya 'on us'. Jadi karena ada di kita juga, itu bisa, tidak ada gangguan. KJP segala macam bisa dicairkan” kata Agus. Agus menjelaskan, Bank DKI juga menyediakan kemudahan bagi pemegang KJP Plus untuk bertransaksi langsung di toko mitra melalui EDC Bank DKI. Layanan ini memungkinkan pembelian kebutuhan harian dan pendidikan tanpa perlu menarik tunai. Secara tunai Secara nontunai Kemudian, daftar toko mitra yang menerima transaksi EDC Bank DKI dapat diakses melalui tautan bit.ly/merchant-kjp. Bank DKI terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan secara berkala demi memastikan kenyamanan akses bagi seluruh nasabah, khususnya penerima bantuan sosial pendidikan," kata Agus. Masyarakat juga diimbau untuk bertransaksi di toko mitra resmi dan mengecek struk pembelanjaan sebagai bentuk pengendalian pribadi. Ask me! Bank DKI Pastikan Layanan Transaksi Nontunai KJP Plus Berjalan Normal Berikut rincian mekanisme transaksi bagi penerima KJP Plus: Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank DKI memastikan layanan transaksi nontunai bagi penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap berjalan normal. Ini khususnya untuk transaksi menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC) milik bank tersebut. + + + + + Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo melalui keterangan tertulisnya, Ahad (20/4/2025), menegaskan bahwa dana dan data seluruh nasabah penerima bantuan sosial, termasuk penerima KJP Plus, aman dan tidak mengalami pengurangan. + + + + Baca Juga + + + Perusak Hutan Mangrove Diburu + + Perundingan Nukir Iran-AS Berlanjut + + Sepekan Terakhir, IHSG Naik 2,81 Persen Jadi 6.438 + + + Ia juga menjelaskan, transaksi pencairan dana KJP masuk kategori on us atau dilakukan dalam sistem perbankan internal Bank DKI sehingga tidak terdampak gangguan teknis antarbank. + "Nah, bansos itu kan bukan dana keluar ke bank lain, istilahnya 'on us'. Jadi karena ada di kita juga, itu bisa, tidak ada gangguan. KJP segala macam bisa dicairkan” kata Agus. + + + + Agus menjelaskan, Bank DKI juga menyediakan kemudahan bagi pemegang KJP Plus untuk bertransaksi langsung di toko mitra melalui EDC Bank DKI. + Layanan ini memungkinkan pembelian kebutuhan harian dan pendidikan tanpa perlu menarik tunai.  + Berikut rincian mekanisme transaksi bagi penerima KJP Plus: + Secara tunai + + Penerima KJP dapat melakukan penarikan tunai sebesar Rp100.000 di ATM Bank DKI. + + Secara nontunai + + Melalui EDC Bank DKI: Penerima dapat mengecek saldo dan melakukan transaksi pembelanjaan (misalnya subsidi pangan dan keperluan sekolah). + Melalui JakOne Mobile Bank DKI: Penerima dapat berbelanja menggunakan QRIS dan fitur purchase untuk kebutuhan pendidikan. + + Kemudian, daftar toko mitra yang menerima transaksi EDC Bank DKI dapat diakses melalui tautan bit.ly/merchant-kjp. + Bank DKI terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan secara berkala demi memastikan kenyamanan akses bagi seluruh nasabah, khususnya penerima bantuan sosial pendidikan," kata Agus. + Masyarakat juga diimbau untuk bertransaksi di toko mitra resmi dan mengecek struk pembelanjaan sebagai bentuk pengendalian pribadi. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_swtdv9370_wuling-capai-produksi-3-juta-ev-40-ribu-dirakit-di-pabrik-cikarang.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_swtdv9370_wuling-capai-produksi-3-juta-ev-40-ribu-dirakit-di-pabrik-cikarang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d2b4ae4800574088314809bad6007fdfb902d4bd --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_swtdv9370_wuling-capai-produksi-3-juta-ev-40-ribu-dirakit-di-pabrik-cikarang.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/swtdv9370/wuling-capai-produksi-3-juta-ev-40-ribu-dirakit-di-pabrik-cikarang +title: "Wuling Capai Produksi 3 Juta EV, 40 Ribu Dirakit di Pabrik Cikarang | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:02:39 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Wuling Capai Produksi 3 Juta EV, 40 Ribu Dirakit di Pabrik Cikarang | Republika Online + +Pabrik Cikarang jadi hub strategis untuk pasar domestik dan regional. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) merayakan tiga pencapaian penting, baik di tingkat nasional maupun global. Salah satunya adalah produksi tiga juta unit mobil listrik ( electric vehicle /EV) secara global, di mana 40 ribu unit di antaranya diproduksi di pabrik Wuling Cikarang, Jawa Barat. “Pada momen ini, kami merayakan tiga capaian Wuling sekaligus. Capaian tersebut menjadi bukti atas kemampuan Wuling dalam mendorong inovasi teknologi, mendukung keberlanjutan, dan konsistensi kualitas secara global untuk segmen EV,” ujar Wakil Presiden Wuling Motors, Arif Pramadana, dalam keterangan pers, Ahad (25/5/2025). Selain itu, Wuling juga memperkenalkan MAGIC Battery yang telah dirakit secara lokal di Indonesia, menandakan komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem mobil listrik Tanah Air. Wuling mencatatkan sejarah baru sebagai produsen otomotif asal China pertama yang mencapai produksi tiga juta unit EV. Dalam lebih dari 20 tahun kiprahnya di industri otomotif, Wuling telah menjual 1,5 juta unit secara global, atau 50 persen dari total penjualan new electric vehicles (NEV) dunia, menurut klaim perusahaan. Indonesia berkontribusi besar dalam capaian tersebut, dengan 40 ribu unit produksi global EV berasal dari pabrik Cikarang. Pabrik ini berperan sebagai pusat produksi (hub) untuk pasar domestik, ASEAN, dan negara-negara dengan penggunaan mobil setir kanan. Kehadiran fasilitas produksi Wuling di Indonesia juga membuktikan kapasitas nasional sebagai produsen dan bagian dari rantai pasok berskala internasional. Selain itu, fasilitas ini melengkapi ekosistem EV lokal untuk mempercepat pencapaian target keberlanjutan nasional melalui elektrifikasi kendaraan. “Wuling di Indonesia juga menjadi produsen otomotif Tiongkok pertama yang melokalisasi perakitan baterai EV di Indonesia. Ini memungkinkan sistem produksi EV yang terintegrasi, mempercepat perakitan unit kendaraan, mempersingkat waktu distribusi suku cadang, dan memangkas biaya logistik,” jelas Arif. MAGIC Battery, baterai inovatif dari Wuling, mengusung lima aspek utama: Multifunction Unitized Structure Technology (MUST), Advanced Cell Safety, Greater Performance, Intelligent Management, dan Combustion Free. Teknologi MUST, yang terinspirasi desain sayap pesawat, mengintegrasikan struktur baterai menjadi satu bagian fungsional yang ringan, kuat, dan modular. Hal ini diklaim meningkatkan kekuatan struktural hingga 60 persen. Sementara itu, Advanced Cell Safety memastikan baterai memiliki sel dengan perlindungan ekstra, didukung oleh sistem manajemen baterai berpresisi tinggi (High Precision Battery Management System) yang memantau kondisi baterai secara optimal. Ask me! Wuling Capai Produksi 3 Juta EV, 40 Ribu Dirakit di Pabrik Cikarang Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Daya Beli Kelas Menengah Terancam di Tengah Tekanan Global REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT SGMW Motor Indonesia (Wuling) merayakan tiga pencapaian penting, baik di tingkat nasional maupun global. Salah satunya adalah produksi tiga juta unit mobil listrik ( electric vehicle /EV) secara global, di mana 40 ribu unit di antaranya diproduksi di pabrik Wuling Cikarang, Jawa Barat. + + + + + “Pada momen ini, kami merayakan tiga capaian Wuling sekaligus. Capaian tersebut menjadi bukti atas kemampuan Wuling dalam mendorong inovasi teknologi, mendukung keberlanjutan, dan konsistensi kualitas secara global untuk segmen EV,” ujar Wakil Presiden Wuling Motors, Arif Pramadana, dalam keterangan pers, Ahad (25/5/2025). + + + + + Baca Juga + + + Irjen Kemenag: Jamaah Haji Jangan Ragu Minta Bantuan Petugas + + Heboh Ayam Goreng Widuran Solo Ternyata Nonhalal, Pegiat Minta Regulasi Diperketat + + Ketika Mantel Angin Gagal Total Lindungi Tank Israel dari Senjata Pejuang Gaza + + + Selain itu, Wuling juga memperkenalkan MAGIC Battery yang telah dirakit secara lokal di Indonesia, menandakan komitmen perusahaan dalam membangun ekosistem mobil listrik Tanah Air. + Wuling mencatatkan sejarah baru sebagai produsen otomotif asal China pertama yang mencapai produksi tiga juta unit EV. Dalam lebih dari 20 tahun kiprahnya di industri otomotif, Wuling telah menjual 1,5 juta unit secara global, atau 50 persen dari total penjualan new electric vehicles (NEV) dunia, menurut klaim perusahaan. + + + + Indonesia berkontribusi besar dalam capaian tersebut, dengan 40 ribu unit produksi global EV berasal dari pabrik Cikarang. Pabrik ini berperan sebagai pusat produksi (hub) untuk pasar domestik, ASEAN, dan negara-negara dengan penggunaan mobil setir kanan. + Kehadiran fasilitas produksi Wuling di Indonesia juga membuktikan kapasitas nasional sebagai produsen dan bagian dari rantai pasok berskala internasional. Selain itu, fasilitas ini melengkapi ekosistem EV lokal untuk mempercepat pencapaian target keberlanjutan nasional melalui elektrifikasi kendaraan. + “Wuling di Indonesia juga menjadi produsen otomotif Tiongkok pertama yang melokalisasi perakitan baterai EV di Indonesia. Ini memungkinkan sistem produksi EV yang terintegrasi, mempercepat perakitan unit kendaraan, mempersingkat waktu distribusi suku cadang, dan memangkas biaya logistik,” jelas Arif. + MAGIC Battery, baterai inovatif dari Wuling, mengusung lima aspek utama: Multifunction Unitized Structure Technology (MUST), Advanced Cell Safety, Greater Performance, Intelligent Management, dan Combustion Free. + Teknologi MUST, yang terinspirasi desain sayap pesawat, mengintegrasikan struktur baterai menjadi satu bagian fungsional yang ringan, kuat, dan modular. Hal ini diklaim meningkatkan kekuatan struktural hingga 60 persen. + Sementara itu, Advanced Cell Safety memastikan baterai memiliki sel dengan perlindungan ekstra, didukung oleh sistem manajemen baterai berpresisi tinggi (High Precision Battery Management System) yang memantau kondisi baterai secara optimal. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 16:52 WIB + + Daya Beli Kelas Menengah Terancam di Tengah Tekanan Global diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sz4gt1370_layanglayang-ganggu-listrik-kereta-cepat-whoosh-sempat-berhenti-di-jembatan-cigondewah.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sz4gt1370_layanglayang-ganggu-listrik-kereta-cepat-whoosh-sempat-berhenti-di-jembatan-cigondewah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69e2e627983ffa80d6e67edb91e5d6219af7b362 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sz4gt1370_layanglayang-ganggu-listrik-kereta-cepat-whoosh-sempat-berhenti-di-jembatan-cigondewah.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sz4gt1370/layanglayang-ganggu-listrik-kereta-cepat-whoosh-sempat-berhenti-di-jembatan-cigondewah +title: "Layang-Layang Ganggu Listrik, Kereta Cepat Whoosh Sempat Berhenti di Jembatan Cigondewah | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:13 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Layang-Layang Ganggu Listrik, Kereta Cepat Whoosh Sempat Berhenti di Jembatan Cigondewah | Republika Online + +Layang-layang nyangkut di jaringan listrik, perjalanan Whoosh terganggu. REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kereta cepat Whoosh sempat berhenti di jalur Jembatan Cigondewah, Kabupaten Bandung, akibat layang-layang yang menyangkut ke jaringan listrik, sekitar pukul 16.13 WIB, Selasa (9/7/2025). Akibat kejadian itu, perjalanan kereta cepat sempat terhenti. General Manager Corporate Secretary KCIC, Emir Monte, mengatakan, perjalanan kereta Whoosh dari Tegalluar, Kabupaten Bandung, menuju Halim, Jakarta, sempat terganggu karena layang-layang yang menyangkut di jaringan listrik atas di KM 123+900 atau di Jalan Cigondewah. "Pada Selasa, 8 Juli 2025, perjalanan kereta Whoosh G1044 relasi Tegalluar–Halim sempat mengalami pembatasan kecepatan akibat adanya layang-layang yang menyangkut pada jaringan listrik aliran atas di KM 123+900, antara Tegalluar dan Padalarang," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (9/7/2025). Ia menyebut, kejadian terdeteksi pukul 16.13 WIB melalui berbagai sensor yang terpasang. Selanjutnya, pukul 16.31 WIB, aliran listrik di area tersebut dimatikan untuk memungkinkan petugas melakukan pelepasan layang-layang secara manual. "Proses penanganan berjalan dengan cepat dan lancar. Dalam waktu hanya enam menit, tepatnya pukul 16.37 WIB, jalur kembali normal, aliran listrik dinyalakan kembali, dan perjalanan kereta dilanjutkan seperti biasa," kata Emir. KCIC menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut Emir, langkah tersebut harus dilakukan demi menjamin keselamatan perjalanan Whoosh. Ia memastikan, tidak ada jadwal perjalanan lain yang terganggu akibat kejadian ini. "KCIC mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bermain atau menerbangkan layang-layang di sekitar jalur kereta cepat Whoosh," ujarnya. Ia menambahkan, aktivitas menerbangkan layang-layang sangat berisiko terhadap keselamatan perjalanan. Keberadaan layang-layang, terutama yang tersangkut di jaringan listrik atas (overhead catenary system/OCS), dapat menimbulkan gangguan teknis, penghentian perjalanan, bahkan potensi kecelakaan. Sebagai bentuk pencegahan, petugas internal KCIC bersama pihak kepolisian secara rutin melakukan patroli dan sosialisasi di sejumlah titik rawan. Ask me! Layang-Layang Ganggu Listrik, Kereta Cepat Whoosh Sempat Berhenti di Jembatan Cigondewah Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kereta cepat Whoosh sempat berhenti di jalur Jembatan Cigondewah, Kabupaten Bandung, akibat layang-layang yang menyangkut ke jaringan listrik, sekitar pukul 16.13 WIB, Selasa (9/7/2025). Akibat kejadian itu, perjalanan kereta cepat sempat terhenti. + + + + + General Manager Corporate Secretary KCIC, Emir Monte, mengatakan, perjalanan kereta Whoosh dari Tegalluar, Kabupaten Bandung, menuju Halim, Jakarta, sempat terganggu karena layang-layang yang menyangkut di jaringan listrik atas di KM 123+900 atau di Jalan Cigondewah. + + + + Baca Juga + + + Wamen ESDM Ungkap Strategi Atasi Tantangan Energi Nasional + + IHSG Tertekan Aksi Jual Asing, Tarif Trump Jadi Pemicu Utama + + 571 Ribu Penerima Bansos Terlibat Judul Baru dari Satu Bank, Jumlahnya Bisa Bertambah + + + "Pada Selasa, 8 Juli 2025, perjalanan kereta Whoosh G1044 relasi Tegalluar–Halim sempat mengalami pembatasan kecepatan akibat adanya layang-layang yang menyangkut pada jaringan listrik aliran atas di KM 123+900, antara Tegalluar dan Padalarang," ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (9/7/2025). + Ia menyebut, kejadian terdeteksi pukul 16.13 WIB melalui berbagai sensor yang terpasang. Selanjutnya, pukul 16.31 WIB, aliran listrik di area tersebut dimatikan untuk memungkinkan petugas melakukan pelepasan layang-layang secara manual. + + + + "Proses penanganan berjalan dengan cepat dan lancar. Dalam waktu hanya enam menit, tepatnya pukul 16.37 WIB, jalur kembali normal, aliran listrik dinyalakan kembali, dan perjalanan kereta dilanjutkan seperti biasa," kata Emir. + KCIC menyampaikan permohonan maaf kepada para penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi. Menurut Emir, langkah tersebut harus dilakukan demi menjamin keselamatan perjalanan Whoosh. Ia memastikan, tidak ada jadwal perjalanan lain yang terganggu akibat kejadian ini. + "KCIC mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak bermain atau menerbangkan layang-layang di sekitar jalur kereta cepat Whoosh," ujarnya. + Ia menambahkan, aktivitas menerbangkan layang-layang sangat berisiko terhadap keselamatan perjalanan. Keberadaan layang-layang, terutama yang tersangkut di jaringan listrik atas (overhead catenary system/OCS), dapat menimbulkan gangguan teknis, penghentian perjalanan, bahkan potensi kecelakaan. + Sebagai bentuk pencegahan, petugas internal KCIC bersama pihak kepolisian secara rutin melakukan patroli dan sosialisasi di sejumlah titik rawan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sz5z4g368_pbb-rilis-daftar-perusahaan-yang-bantu-genosida-israel-di-palestina-tak-ada-danone.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sz5z4g368_pbb-rilis-daftar-perusahaan-yang-bantu-genosida-israel-di-palestina-tak-ada-danone.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a9bfe992e2d3970211bacd0db0d5753bd1cbbf6 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sz5z4g368_pbb-rilis-daftar-perusahaan-yang-bantu-genosida-israel-di-palestina-tak-ada-danone.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sz5z4g368/pbb-rilis-daftar-perusahaan-yang-bantu-genosida-israel-di-palestina-tak-ada-danone +title: "PBB Rilis Daftar Perusahaan yang Bantu Genosida Israel di Palestina, tak Ada Danone | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:27 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# PBB Rilis Daftar Perusahaan yang Bantu Genosida Israel di Palestina, tak Ada Danone | Republika Online + +Danone kerap muncul dalam daftar boikot yang beredar liar di Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) merilis laporan terbaru terkait perusahaan mana saja yang membantu agresi militer Israel ke Palestina. Dalam laporan tersebut tidak ditemukan Danone sebagai salah satu perusahaan yang membantu genosida zionis Israel terhadap warga Palestina. "Perusahaan-perusahaan ini tidak lagi hanya terlibat dalam pendudukan, mereka mungkin terlibat dalam ekonomi genosida," kata Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese dalam laporannya seperti dikutip Aljazeera . Albanese menyebutkan ada 48 perusahaan mulai dari teknologi, militer, konstruksi sipil, energi, finansial hingga agrikultur yang terlibat dalam genosida tersebut. Perusahaan-perusahaan itu terlibat dan memiliki peran masing-masing dalam penjajahan Israel di Tepi Barat dan Gaza. Adapun, sejumlah perusahaan itu yakni Microsoft, Alphabet Inc.- yang merupakan perusahaan induk Google dan Amazon. Perusahaan-perusahaan ini memberikan akses teknologi AI dan komputasi awan alias cloud kepada Israel untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan data dan pengawasannya. Sementara di sektor pertanian, Bright Dairy & Food dari China merupakan pemilik mayoritas Tnuva, konglomerat makanan terbesar di Israel. Mereka mendapatkan keuntungan dari tanah warga Palestina yang disita di pos-pos terdepan ilegal Israel. Perusahaan yang terlibat dalam sektor konstruksi sipil antara lain Caterpillar, Rada Electronic Industries milik Leonardo, HD Hyundai dari Korea Selatan, dan Volvo Group dari Swedia. Korporasi ini menyediakan mesin berat untuk pembongkaran rumah dan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat Sedangkan perusahaan finansial yang terlibat genosida Israel di Palestina yakni BNP Paribas dari Prancis dan Barclays dari Inggris. Keduanya membantu Israel agar memungkinkan menahan premi suku bunga meskipun terjadi penurunan peringkat kredit. Sementara, nama-nama perusahaan yang besar di Indonesia seperti KFC, Danone, Pizza Hut, Aqua hingga Unilever dan sebagainya tidak masuk dalam laporan resmi tersebut. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut kerap muncul dalam daftar boikot yang beredar liar di Indonesia. Tidak ada kaitan langsung maupun tidak langsung dari Danone ataupun Aqua yang bisa dikaitkan dengan dukungan terhadap agresi Israel ke Palestina. Temuan ini sekaligus menjadi klarifikasi terhadap berbagai narasi di media sosial yang selama ini mengaitkan Danone, khususnya produk-produk seperti Aqua dengan dukungan terhadap Israel. Laporan tersebut juga selaras dengan data Komisioner Tinggi untuk HAM (OHCHR) PBB yang tidak memasukan Danone ke dalam daftar perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel. Data-data resmi ini menguatkan bahwa semua tuduhan terhadap Danone, serta ajakan boikot produk‑produknya adalah tanpa fakta dan cenderung motivasi persaingan bisnis semata. Hal ini sebagaimana diwaspadai Ekonom International Islamic University Malaysia, Nurizal Ismail. Dia mengatakan bahwa boikot yang dilakukan atas dasar persaingan usaha, bukan kemanusiaan sangat merugikan, termasuk ekonomi di dalam negeri. Ekonom Mumtaz Foundation mewanti-wanti agar jangan sampai produk yang sebenarnya tidak terafiliasi tetapi karena ada saham dari luar negeri akhirnya terdampak dan menjadi korban boikot. Padahal, sambung dia, itu merupakan produk lokal yang telah menyerap tenaga kerja dan melakukan banyak kegiatan positif bagi masyarakat. "Jadi bisa ada penumpang gelap yang bermain. Produk-produk tertentu yang sebenarnya lokal tapi difitnah sebagai terafiliasi dengan Israel padahal tidak," katanya. Ask me! PBB Rilis Daftar Perusahaan yang Bantu Genosida Israel di Palestina, tak Ada Danone Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) merilis laporan terbaru terkait perusahaan mana saja yang membantu agresi militer Israel ke Palestina. Dalam laporan tersebut tidak ditemukan Danone sebagai salah satu perusahaan yang membantu genosida zionis Israel terhadap warga Palestina. + + + + + "Perusahaan-perusahaan ini tidak lagi hanya terlibat dalam pendudukan, mereka mungkin terlibat dalam ekonomi genosida," kata Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese dalam laporannya seperti dikutip Aljazeera . + + + + Albanese menyebutkan ada 48 perusahaan mulai dari teknologi, militer, konstruksi sipil, energi, finansial hingga agrikultur yang terlibat dalam genosida tersebut. Perusahaan-perusahaan itu terlibat dan memiliki peran masing-masing dalam penjajahan Israel di Tepi Barat dan Gaza. + Adapun, sejumlah perusahaan itu yakni Microsoft, Alphabet Inc.- yang merupakan perusahaan induk Google dan Amazon. Perusahaan-perusahaan ini memberikan akses teknologi AI dan komputasi awan alias cloud kepada Israel untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan data dan pengawasannya. + + + + Sementara di sektor pertanian, Bright Dairy & Food dari China merupakan pemilik mayoritas Tnuva, konglomerat makanan terbesar di Israel. Mereka mendapatkan keuntungan dari tanah warga Palestina yang disita di pos-pos terdepan ilegal Israel. + Perusahaan yang terlibat dalam sektor konstruksi sipil antara lain Caterpillar, Rada Electronic Industries milik Leonardo, HD Hyundai dari Korea Selatan, dan Volvo Group dari Swedia. Korporasi ini menyediakan mesin berat untuk pembongkaran rumah dan pembangunan permukiman ilegal di Tepi Barat + Sedangkan perusahaan finansial yang terlibat genosida Israel di Palestina yakni BNP Paribas dari Prancis dan Barclays dari Inggris. Keduanya membantu Israel agar memungkinkan menahan premi suku bunga meskipun terjadi penurunan peringkat kredit. + Sementara, nama-nama perusahaan yang besar di Indonesia seperti KFC, Danone, Pizza Hut, Aqua hingga Unilever dan sebagainya tidak masuk dalam laporan resmi tersebut. Padahal, perusahaan-perusahaan tersebut kerap muncul dalam daftar boikot yang beredar liar di Indonesia. + Tidak ada kaitan langsung maupun tidak langsung dari Danone ataupun Aqua yang bisa dikaitkan dengan dukungan terhadap agresi Israel ke Palestina. Temuan ini sekaligus menjadi klarifikasi terhadap berbagai narasi di media sosial yang selama ini mengaitkan Danone, khususnya produk-produk seperti Aqua dengan dukungan terhadap Israel. + Laporan tersebut juga selaras dengan data Komisioner Tinggi untuk HAM (OHCHR) PBB yang tidak memasukan Danone ke dalam daftar perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel. Data-data resmi ini menguatkan bahwa semua tuduhan terhadap Danone, serta ajakan boikot produk‑produknya adalah tanpa fakta dan cenderung motivasi persaingan bisnis semata. + Hal ini sebagaimana diwaspadai Ekonom International Islamic University Malaysia, Nurizal Ismail. Dia mengatakan bahwa boikot yang dilakukan atas dasar persaingan usaha, bukan kemanusiaan sangat merugikan, termasuk ekonomi di dalam negeri. + Ekonom Mumtaz Foundation mewanti-wanti agar jangan sampai produk yang sebenarnya tidak terafiliasi tetapi karena ada saham dari luar negeri akhirnya terdampak dan menjadi korban boikot. Padahal, sambung dia, itu merupakan produk lokal yang telah menyerap tenaga kerja dan melakukan banyak kegiatan positif bagi masyarakat. + "Jadi bisa ada penumpang gelap yang bermain. Produk-produk tertentu yang sebenarnya lokal tapi difitnah sebagai terafiliasi dengan Israel padahal tidak," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_szfnbd490_harga-beras-masih-naik-pemerintah-terlambat-lakukan-intervensi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_szfnbd490_harga-beras-masih-naik-pemerintah-terlambat-lakukan-intervensi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ffcb558155977540eb392a7a0f351a889e8119d0 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_szfnbd490_harga-beras-masih-naik-pemerintah-terlambat-lakukan-intervensi.md @@ -0,0 +1,140 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/szfnbd490/harga-beras-masih-naik-pemerintah-terlambat-lakukan-intervensi +title: "Harga Beras Masih Naik, Pemerintah Terlambat Lakukan Intervensi? | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:01:52 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Harga Beras Masih Naik, Pemerintah Terlambat Lakukan Intervensi? | Republika Online + +Sinyal kenaikan harga sudah muncul sejak awal tahun. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan kenaikan produksi dan stok beras nasional. Namun, di lapangan, harga beras masih mengalami kenaikan yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengamat Pertanian Khudori menilai pemerintah terlambat melakukan intervensi meski sinyal kenaikan harga sudah muncul sejak awal tahun. “Tugas pemerintah bukan sekadar menjamin ketersediaan stok. Negara juga wajib menjaga agar harga di tingkat konsumen tidak melampaui HET,” ujar Khudori kepada Republika.co.id , Selasa (15/7/2025). Ia menjelaskan, filosofi keberadaan stok nasional adalah untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga naik, melalui intervensi pasar. Menurutnya, fokus pemerintah selama ini lebih banyak pada penyerapan beras ketimbang stabilisasi harga. Khudori mengapresiasi langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog yang mulai menyalurkan bantuan pangan (banpang) kepada 18,27 juta keluarga penerima bantuan (KPB), masing-masing sebesar 20 kilogram. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga didorong dengan alokasi 1,3 juta ton beras untuk Juli–Desember 2025, menyasar wilayah disparitas harga tinggi seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi. Namun, menurut Khudori, langkah tersebut sudah terlambat. “Alarm harga beras melampaui HET sudah berbunyi lama. Beras medium bahkan sudah tahunan dijual di atas HET,” ujarnya. Ia mengungkapkan, ketidakseimbangan kebijakan pemerintah juga terjadi sejak awal tahun. Dalam Rapat Koordinasi bersama Presiden pada akhir 2024, pemerintah memutuskan penyaluran banpang dan SPHP selama Januari–Februari 2025. Namun, implementasi di lapangan tidak maksimal. “Bantuan pangan belum sempat disalurkan saat itu, dan SPHP dihentikan awal Februari,” jelasnya. Situasi ini diperparah oleh penumpukan stok beras Bulog hingga mencapai rekor tertinggi 3 juta ton. Namun, harga di pasar tetap melambung. “Buat apa stok besar kalau harga melampaui HET dan masyarakat kesulitan membeli beras terjangkau,” kata Khudori. Ia menjelaskan, surplus beras Januari–Juni 2025 mencapai 3,2 juta ton dari total produksi 18,76 juta ton. Sebagian besar diserap Bulog, menyisakan sedikit stok bagi penggilingan dan pedagang. Akibatnya, pasokan di pasar terbatas, dan harga gabah melonjak. “Kalau harga bahan baku tinggi, otomatis beras dijual di atas HET,” ujarnya. Menurut Khudori, penetrasi SPHP masih belum merata. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Bulog, yang memiliki jangkauan terbatas. Ia juga mendorong pemerintah menyesuaikan HET seiring kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. “Selama 2023 dan 2024, HPP gabah naik dan HET ikut disesuaikan. Namun pada 2025, HPP naik tanpa diikuti penyesuaian HET. Ini menciptakan ketidakseimbangan insentif di industri perberasan,” tegasnya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pemerintah memperketat mekanisme distribusi beras SPHP. Seluruh penyalur wajib mendaftar di aplikasi Klik SPHP dan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis). “Kios yang melanggar akan diproses hukum sesuai UU Pangan, dengan ancaman denda maksimal Rp 2 miliar atau hukuman 4 tahun penjara,” ujar Rizal. Ia menambahkan, pembatasan jumlah transaksi maksimal dua ton per outlet juga diterapkan. “Kalau stok masih ada, tidak boleh pesan lagi. Harus tinggal 10 persen baru bisa mengajukan kembali,” katanya. Per 15 Juli 2025, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 214.025 kilogram. Penyaluran difokuskan di wilayah barometer inflasi dan non-sentra produksi. Harga SPHP dijaga sesuai HET zonasi: Zona 1 sebesar Rp 12.500 per kg, Zona 2 sebesar Rp 13.100 per kg, dan Zona 3 sebesar Rp 13.500 per kg. A post shared by Republika Online (@republikaonline) Ask me! Harga Beras Masih Naik, Pemerintah Terlambat Lakukan Intervensi? Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah telah mengumumkan kenaikan produksi dan stok beras nasional. Namun, di lapangan, harga beras masih mengalami kenaikan yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Pengamat Pertanian Khudori menilai pemerintah terlambat melakukan intervensi meski sinyal kenaikan harga sudah muncul sejak awal tahun. + + + + + “Tugas pemerintah bukan sekadar menjamin ketersediaan stok. Negara juga wajib menjaga agar harga di tingkat konsumen tidak melampaui HET,” ujar Khudori kepada Republika.co.id , Selasa (15/7/2025). + + + + + Baca Juga + + + Celios Ungkap Faktor Munculnya Beras Oplosan + + Pedagang Pasar Induk Cipinang Curhat Terdampak Isu Beras Oplosan + + Bulog Wajibkan Penyalur Beras SPHP Teken Komitmen dan Siap Diproses Hukum + + + Ia menjelaskan, filosofi keberadaan stok nasional adalah untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga naik, melalui intervensi pasar. Menurutnya, fokus pemerintah selama ini lebih banyak pada penyerapan beras ketimbang stabilisasi harga. + Khudori mengapresiasi langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog yang mulai menyalurkan bantuan pangan (banpang) kepada 18,27 juta keluarga penerima bantuan (KPB), masing-masing sebesar 20 kilogram. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga didorong dengan alokasi 1,3 juta ton beras untuk Juli–Desember 2025, menyasar wilayah disparitas harga tinggi seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi. + + + + Namun, menurut Khudori, langkah tersebut sudah terlambat. “Alarm harga beras melampaui HET sudah berbunyi lama. Beras medium bahkan sudah tahunan dijual di atas HET,” ujarnya. + Ia mengungkapkan, ketidakseimbangan kebijakan pemerintah juga terjadi sejak awal tahun. Dalam Rapat Koordinasi bersama Presiden pada akhir 2024, pemerintah memutuskan penyaluran banpang dan SPHP selama Januari–Februari 2025. Namun, implementasi di lapangan tidak maksimal. “Bantuan pangan belum sempat disalurkan saat itu, dan SPHP dihentikan awal Februari,” jelasnya. + Situasi ini diperparah oleh penumpukan stok beras Bulog hingga mencapai rekor tertinggi 3 juta ton. Namun, harga di pasar tetap melambung. “Buat apa stok besar kalau harga melampaui HET dan masyarakat kesulitan membeli beras terjangkau,” kata Khudori. + Ia menjelaskan, surplus beras Januari–Juni 2025 mencapai 3,2 juta ton dari total produksi 18,76 juta ton. Sebagian besar diserap Bulog, menyisakan sedikit stok bagi penggilingan dan pedagang. Akibatnya, pasokan di pasar terbatas, dan harga gabah melonjak. “Kalau harga bahan baku tinggi, otomatis beras dijual di atas HET,” ujarnya. + Menurut Khudori, penetrasi SPHP masih belum merata. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan Bulog, yang memiliki jangkauan terbatas. Ia juga mendorong pemerintah menyesuaikan HET seiring kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. + “Selama 2023 dan 2024, HPP gabah naik dan HET ikut disesuaikan. Namun pada 2025, HPP naik tanpa diikuti penyesuaian HET. Ini menciptakan ketidakseimbangan insentif di industri perberasan,” tegasnya. + Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan pemerintah memperketat mekanisme distribusi beras SPHP. Seluruh penyalur wajib mendaftar di aplikasi Klik SPHP dan menandatangani surat pernyataan kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis). + “Kios yang melanggar akan diproses hukum sesuai UU Pangan, dengan ancaman denda maksimal Rp 2 miliar atau hukuman 4 tahun penjara,” ujar Rizal. + Ia menambahkan, pembatasan jumlah transaksi maksimal dua ton per outlet juga diterapkan. “Kalau stok masih ada, tidak boleh pesan lagi. Harus tinggal 10 persen baru bisa mengajukan kembali,” katanya. + Per 15 Juli 2025, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 214.025 kilogram. Penyaluran difokuskan di wilayah barometer inflasi dan non-sentra produksi. Harga SPHP dijaga sesuai HET zonasi: Zona 1 sebesar Rp 12.500 per kg, Zona 2 sebesar Rp 13.100 per kg, dan Zona 3 sebesar Rp 13.500 per kg. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t0d19q416_bukan-diskon-dan-promo-ini-solusi-atasi-fenomena-rojali.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t0d19q416_bukan-diskon-dan-promo-ini-solusi-atasi-fenomena-rojali.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4164406152089dbc93e98f8246ec9bd48faa5a82 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t0d19q416_bukan-diskon-dan-promo-ini-solusi-atasi-fenomena-rojali.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t0d19q416/bukan-diskon-dan-promo-ini-solusi-atasi-fenomena-rojali +title: "Bukan Diskon dan Promo, Ini Solusi Atasi Fenomena Rojali | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:16:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bukan Diskon dan Promo, Ini Solusi Atasi Fenomena Rojali | Republika Online + +Yang dibutuhkan adalah arus balik konsumsi yang berpihak ke rakyat kecil. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fenomena Rombongan Jarang Beli (Rojali) jadi cerminan melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Namun, masalah ini tak bisa dijawab hanya dengan diskon dan promosi semata. Diperlukan langkah konkret untuk memperkuat konsumsi rakyat dari bawah, mulai dari stabilisasi harga pangan hingga penguatan perlindungan sosial dan belanja publik berbasis kerakyatan. Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menekankan bahwa Rojali bukan sekadar tren gaya hidup urban, melainkan gejala sosial dari struktur ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Peneliti IDEAS, Sri Mulyani, mengatakan istilah Rojali muncul dari pengamatan sosial yang cepat menyebar menjadi percakapan publik. Ia menggambarkan realita masyarakat yang tetap ingin bersosialisasi, tetapi kehilangan kemampuan untuk bertransaksi. “Aktivitas konsumtif digantikan oleh hiburan visual dan eksistensial seperti nongkrong, memotret, dan berbagi di media sosial bukan karena sekadar tren tetapi karena keterbatasan ekonomi,” kata Sri kepada Republika , akhir pekan ini. Daya beli masyarakat turun karena pendapatan tergerus sejumlah faktor. Kondisi ini tecermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya mencapai 4,89 persen pada kuartal I 2025. Ask me! Bukan Diskon dan Promo, Ini Solusi Atasi Fenomena Rojali Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fenomena Rombongan Jarang Beli (Rojali) jadi cerminan melemahnya daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Namun, masalah ini tak bisa dijawab hanya dengan diskon dan promosi semata. Diperlukan langkah konkret untuk memperkuat konsumsi rakyat dari bawah, mulai dari stabilisasi harga pangan hingga penguatan perlindungan sosial dan belanja publik berbasis kerakyatan. + + + + + Lembaga Riset Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menekankan bahwa Rojali bukan sekadar tren gaya hidup urban, melainkan gejala sosial dari struktur ekonomi yang belum pulih sepenuhnya. Peneliti IDEAS, Sri Mulyani, mengatakan istilah Rojali muncul dari pengamatan sosial yang cepat menyebar menjadi percakapan publik. Ia menggambarkan realita masyarakat yang tetap ingin bersosialisasi, tetapi kehilangan kemampuan untuk bertransaksi. + + + + Baca Juga + + + Sebanyak 225 Dai Ditugaskan ke Wilayah Pedalaman Indonesia, Perkuat Tauhid Hingga Ekonomi + + Ritel Sepi Bukan Salah Rojali, Pengamat Ekonomi Syariah Minta Fokus ke Daya Beli + + Fenomena 'Rojali' Dinilai Jadi Cerminan Tekanan Ekonomi Bagi Masyarakat Menengah ke Bawah + + + “Aktivitas konsumtif digantikan oleh hiburan visual dan eksistensial seperti nongkrong, memotret, dan berbagi di media sosial bukan karena sekadar tren tetapi karena keterbatasan ekonomi,” kata Sri kepada Republika , akhir pekan ini. + Daya beli masyarakat turun karena pendapatan tergerus sejumlah faktor. Kondisi ini tecermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya mencapai 4,89 persen pada kuartal I 2025. + + + + + Sumber pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025. - (BPS) + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t19t39425_fitur-baru-ios-26-beta-7-yang-perlu-diketahui-pengguna.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t19t39425_fitur-baru-ios-26-beta-7-yang-perlu-diketahui-pengguna.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f1cc937413f76035e00707716e0b5bc4cc7c2005 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t19t39425_fitur-baru-ios-26-beta-7-yang-perlu-diketahui-pengguna.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t19t39425/fitur-baru-ios-26-beta-7-yang-perlu-diketahui-pengguna +title: "Fitur Baru iOS 26 Beta 7 yang Perlu Diketahui Pengguna | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:07 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Fitur Baru iOS 26 Beta 7 yang Perlu Diketahui Pengguna | Republika Online + +Versi stabil dari iOS 26 dikabarkan dirilis pada September 2025. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Apple, raksasa teknologi yang dikenal dengan produk-produk inovatifnya, kini bersiap merilis sistem operasi terbaru mereka, iOS 26. Versi stabil dari iOS 26 kabarnya akan dirilis pada September, berbarengan dengan peluncuran lini iPhone 17. Dilansir laman Smart Prix  pada Rabu (20/8/2025), sebagai persiapan, Apple secara rutin merilis versi beta untuk pengembang dan penguji publik. Salah satu pembaruan terkini yang menarik perhatian adalah iOS 26 Developer Beta 7, yang membawa sejumlah fitur baru meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam catatan rilis resminya. Pembaruan beta terbaru ini membawa beberapa fitur utama yang patut dicermati. Dua fitur yang menjadi sorotan utama adalah Notifikasi Daya Adaptif (Adaptive Power Notifications) dan kembalinya fitur Pengukuran Oksigen Darah yang telah didesain ulang. Meskipun pembaruan ini tidak membawa perubahan yang drastis, penambahan fitur-fitur tersebut sangat relevan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Notifikasi Daya Adaptif Fitur baru ini merupakan penyempurnaan dari mode daya rendah yang sudah ada sebelumnya. Dengan mode "Daya Adaptif", iPhone secara otomatis akan menyesuaikan tingkat performa untuk memperpanjang masa pakai baterai. Penyesuaian ini mencakup penurunan kecerahan layar, pembatasan performa, dan pengaktifan Mode Daya Rendah saat baterai mencapai 20 persen. Fitur ini dapat dianggap sebagai versi yang lebih ringan dari Mode Daya Rendah tradisional. Perbedaannya, dampak terhadap performa ponsel tidak terlalu signifikan, meski efek penghematan baterainya tidak sekuat mode penuh. Pemberitahuan ini akan muncul untuk memberitahu pengguna saat iPhone sedang mengaktifkan mode daya dinamis untuk menghemat baterai. Notifikasi tersebut berisi pesan singkat yang berbunyi, "iPhone sedang menyesuaikan performa untuk membantu memperpanjang masa pakai baterai Anda". Pengguna dapat mengaktifkan fitur ini melalui Pengaturan > Baterai > Mode Daya, dan notifikasi ini memberikan transparansi yang berguna tentang cara iPhone mengelola dayanya. Pengukuran Oksigen Darah yang Dirancang Ulang Fitur pengukuran oksigen darah yang sebelumnya sempat dinonaktifkan karena sengketa paten dengan Masimo, kini kembali hadir di iOS 26 Developer Beta 7. Apple membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengembangkan solusi agar fitur ini bisa kembali berfungsi bagi pengguna Apple Watch di Amerika Serikat. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu cara kerja fitur ini kini berbeda. Berbeda dengan jam tangan pintar lain seperti Samsung Galaxy Watch atau Google Pixel Watch yang menampilkan hasil pengukuran langsung di layar jam, Apple kini mengimplementasikan alur kerja yang berbeda. Sensor di Apple Watch akan mengumpulkan data, lalu mengirimkannya ke iPhone, di mana data tersebut diproses dan ditampilkan di bagian Pernapasan pada aplikasi Kesehatan di iPhone. Dengan kata lain, hasil pengukuran oksigen darah tidak lagi bisa dilihat langsung di pergelangan tangan pengguna. Meskipun alur ini mungkin terasa kurang praktis, kembalinya fitur ini tetap menjadi kabar baik bagi para pengguna Apple Watch. Fitur Tambahan Lainnya Selain dua fitur utama di atas, iOS 26 Developer Beta 7 juga membawa beberapa pembaruan kecil namun bermanfaat. Aplikasi Pesan kini memiliki bagian draf khusus, mirip dengan yang ada di aplikasi Mail. Fitur ini berguna untuk menyimpan pesan yang belum selesai ditulis, terutama saat pengguna sedang berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. Selain itu, ada juga peningkatan pada efek Liquid Glass di Layar Terkunci, yang membuat tampilan jam menjadi lebih jernih dengan transparansi dan sifat pembiasan yang lebih baik. Semua pembaruan ini menunjukkan bahwa Apple terus menyempurnakan iOS 26 menjelang rilis resminya. Ask me! Fitur Baru iOS 26 Beta 7 yang Perlu Diketahui Pengguna Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Apple, raksasa teknologi yang dikenal dengan produk-produk inovatifnya, kini bersiap merilis sistem operasi terbaru mereka, iOS 26. Versi stabil dari iOS 26 kabarnya akan dirilis pada September, berbarengan dengan peluncuran lini iPhone 17. + + + + + Dilansir laman Smart Prix  pada Rabu (20/8/2025), sebagai persiapan, Apple secara rutin merilis versi beta untuk pengembang dan penguji publik. Salah satu pembaruan terkini yang menarik perhatian adalah iOS 26 Developer Beta 7, yang membawa sejumlah fitur baru meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam catatan rilis resminya. + + + + + Baca Juga + + + Akhir dari Hilangnya Iphone di Masjid Agung Cimahi yang Viral di Media Sosial + + Apple Maps Kini Pakai AI, Cari Kafe? Tinggal Ngomong Aja + + YouTube dan Apple Dinilai Lalai Tangani Konten Pelecehan Anak + + Pembaruan beta terbaru ini membawa beberapa fitur utama yang patut dicermati. Dua fitur yang menjadi sorotan utama adalah Notifikasi Daya Adaptif (Adaptive Power Notifications) dan kembalinya fitur Pengukuran Oksigen Darah yang telah didesain ulang. Meskipun pembaruan ini tidak membawa perubahan yang drastis, penambahan fitur-fitur tersebut sangat relevan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. + Notifikasi Daya Adaptif + + + + Fitur baru ini merupakan penyempurnaan dari mode daya rendah yang sudah ada sebelumnya. Dengan mode "Daya Adaptif", iPhone secara otomatis akan menyesuaikan tingkat performa untuk memperpanjang masa pakai baterai. + Penyesuaian ini mencakup penurunan kecerahan layar, pembatasan performa, dan pengaktifan Mode Daya Rendah saat baterai mencapai 20 persen. Fitur ini dapat dianggap sebagai versi yang lebih ringan dari Mode Daya Rendah tradisional. Perbedaannya, dampak terhadap performa ponsel tidak terlalu signifikan, meski efek penghematan baterainya tidak sekuat mode penuh. + Pemberitahuan ini akan muncul untuk memberitahu pengguna saat iPhone sedang mengaktifkan mode daya dinamis untuk menghemat baterai. Notifikasi tersebut berisi pesan singkat yang berbunyi, "iPhone sedang menyesuaikan performa untuk membantu memperpanjang masa pakai baterai Anda". Pengguna dapat mengaktifkan fitur ini melalui Pengaturan > Baterai > Mode Daya, dan notifikasi ini memberikan transparansi yang berguna tentang cara iPhone mengelola dayanya. Pengukuran Oksigen Darah yang Dirancang Ulang Fitur pengukuran oksigen darah yang sebelumnya sempat dinonaktifkan karena sengketa paten dengan Masimo, kini kembali hadir di iOS 26 Developer Beta 7. Apple membutuhkan waktu 18 bulan untuk mengembangkan solusi agar fitur ini bisa kembali berfungsi bagi pengguna Apple Watch di Amerika Serikat. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu cara kerja fitur ini kini berbeda. Berbeda dengan jam tangan pintar lain seperti Samsung Galaxy Watch atau Google Pixel Watch yang menampilkan hasil pengukuran langsung di layar jam, Apple kini mengimplementasikan alur kerja yang berbeda. Sensor di Apple Watch akan mengumpulkan data, lalu mengirimkannya ke iPhone, di mana data tersebut diproses dan ditampilkan di bagian Pernapasan pada aplikasi Kesehatan di iPhone. + Dengan kata lain, hasil pengukuran oksigen darah tidak lagi bisa dilihat langsung di pergelangan tangan pengguna. Meskipun alur ini mungkin terasa kurang praktis, kembalinya fitur ini tetap menjadi kabar baik bagi para pengguna Apple Watch. + Fitur Tambahan Lainnya Selain dua fitur utama di atas, iOS 26 Developer Beta 7 juga membawa beberapa pembaruan kecil namun bermanfaat. Aplikasi Pesan kini memiliki bagian draf khusus, mirip dengan yang ada di aplikasi Mail. Fitur ini berguna untuk menyimpan pesan yang belum selesai ditulis, terutama saat pengguna sedang berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus. + Selain itu, ada juga peningkatan pada efek Liquid Glass di Layar Terkunci, yang membuat tampilan jam menjadi lebih jernih dengan transparansi dan sifat pembiasan yang lebih baik. Semua pembaruan ini menunjukkan bahwa Apple terus menyempurnakan iOS 26 menjelang rilis resminya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t4oknz502_tukin-kementerian-esdm-naik-100-persen-segini-tunjangan-bahlil-sekarang.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t4oknz502_tukin-kementerian-esdm-naik-100-persen-segini-tunjangan-bahlil-sekarang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fa219eb03f14fbcaea93395688adb964cee6928 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t4oknz502_tukin-kementerian-esdm-naik-100-persen-segini-tunjangan-bahlil-sekarang.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t4oknz502/tukin-kementerian-esdm-naik-100-persen-segini-tunjangan-bahlil-sekarang +title: "Tukin Kementerian ESDM Naik 100 Persen, Segini Tunjangan Bahlil Sekarang | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:48:23 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Tukin Kementerian ESDM Naik 100 Persen, Segini Tunjangan Bahlil Sekarang | Republika Online + +Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kenaikan ini berdasarkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. “Beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan salam hormat, namun di sisi lain mengatakan negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ucap Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas), dikutip dari Jakarta, Sabtu (25/10/2025). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Bahlil sebelum menyetujui peningkatan tunjangan untuk kesejahteraan ASN di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam pesannya, Bahlil menyampaikan Prabowo ingin menghapus praktik-praktik lama, cara-cara lama di lapangan dalam pemberian izin. “Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan (praktik melenceng), saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian,” ucap dia menegaskan. Bahlil juga menyampaikan bahwa seluruh badan dan direktorat jenderal di lingkungan Kementerian ESDM itu penting, baik dari Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba), minyak dan gas bumi (Migas), Badan Geologi, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan tukin hingga 100 persen, Bahlil meminta kepada seluruh pegawai di Kementerian ESDM agar bekerja dengan optimal. “Saya minta komitmen ini, ini arahan dari Bapak Presiden. Bagi pejabat yang masih main-main, silakan coba nyali saya. Akan saya rumahkan. Masih banyak anak muda yang kita harus angkat jabatannya,” kata Bahlil. Saat ini, aturan mengenai besaran tukin Kementerian ESDM tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Besaran tunjangan dibagi ke dalam 17 kelas jabatan, dengan rentang tunjangan untuk kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 dan kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000. Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 94/2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian ESDM. Ask me! Tukin Kementerian ESDM Naik 100 Persen, Segini Tunjangan Bahlil Sekarang Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja sebesar 100 persen. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, kenaikan ini berdasarkan restu dari Presiden Prabowo Subianto. + + + + + “Beliau (Presiden Prabowo Subianto) menyampaikan salam hormat, namun di sisi lain mengatakan negara meminta kepada semua aparat negara yang ada di ESDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara,” ucap Bahlil dalam Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi yang digelar di Monumen Nasional (Monas), dikutip dari Jakarta, Sabtu (25/10/2025). + + + + Baca Juga + + + Kolaborasi dan Musik Jadi Satu: Hearts2Hearts Bikin Jingle Iklan Shopee 11.11 Big Sale Makin Meriah + + Gunung Ibu di Halbar Kembali Erupsi, Semburkan Abu Vulkanik Setinggi 900 Meter + + Sesuai Janji Allah, Tanah Warisan Nabi Ibrahim dan Hajar Simpan Kekayaan Tambang Bernilai Tinggi + + + Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Bahlil sebelum menyetujui peningkatan tunjangan untuk kesejahteraan ASN di lingkungan Kementerian ESDM. Dalam pesannya, Bahlil menyampaikan Prabowo ingin menghapus praktik-praktik lama, cara-cara lama di lapangan dalam pemberian izin. + “Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan (praktik melenceng), saya tidak segan-segan untuk merumahkan kalian,” ucap dia menegaskan. + + + + Bahlil juga menyampaikan bahwa seluruh badan dan direktorat jenderal di lingkungan Kementerian ESDM itu penting, baik dari Ditjen Mineral dan Batu bara (Minerba), minyak dan gas bumi (Migas), Badan Geologi, hingga Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). + Oleh karena itu, dengan adanya kenaikan tukin hingga 100 persen, Bahlil meminta kepada seluruh pegawai di Kementerian ESDM agar bekerja dengan optimal. + “Saya minta komitmen ini, ini arahan dari Bapak Presiden. Bagi pejabat yang masih main-main, silakan coba nyali saya. Akan saya rumahkan. Masih banyak anak muda yang kita harus angkat jabatannya,” kata Bahlil. + Saat ini, aturan mengenai besaran tukin Kementerian ESDM tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Besaran tunjangan dibagi ke dalam 17 kelas jabatan, dengan rentang tunjangan untuk kelas jabatan 1 sebesar Rp2.531.250 dan kelas jabatan 17 sebesar Rp33.240.000. + Kemudian, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 94/2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja tertinggi di lingkungan Kementerian ESDM. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t55bts409_media-asing-ungkap-perusahaan-china-di-balik-pembangunan-lift-kaca-pantai-kelingking-nusa-penida.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t55bts409_media-asing-ungkap-perusahaan-china-di-balik-pembangunan-lift-kaca-pantai-kelingking-nusa-penida.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..acbfc65004f81ee285cbc302c59086be5552356f --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t55bts409_media-asing-ungkap-perusahaan-china-di-balik-pembangunan-lift-kaca-pantai-kelingking-nusa-penida.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t55bts409/media-asing-ungkap-perusahaan-china-di-balik-pembangunan-lift-kaca-pantai-kelingking-nusa-penida +title: "Media Asing Ungkap Perusahaan China di Balik Pembangunan Lift Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:30 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Media Asing Ungkap Perusahaan China di Balik Pembangunan Lift Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida | Republika Online + +Menurut laporan BBC, lift kaca itu dibangun oleh pengembang China Kaishi Group. REPUBLIKA.CO.ID, NUSA PENIDA -- Berita terkait pembangunan lift kaca di kawasan wisata Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali, viral di media sosial pada Selasa pekan lalu. Proyek setinggi 182 meter dan jembatan sepanjang 64 meter itu tampak menutupi sebagian panorama pantai, membuat warga menilai keasrian alam terganggu. Warga Klungkung menilai keberadaan lift justru mengurangi daya tarik alami Kelingking yang selama ini digemari wisatawan karena pemandangannya yang asri dari tebing. Gubernur Bali Wayan Koster pun mengutus Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali turun langsung ke lokasi pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking itu. “Jangan lihat pekerjanya dari siapa, tapi dari dokumen persyaratan perizinannya, yang kedua adalah tata ruang, itu saja, jadi saya menugaskan Pansus TRAP untuk ke lokasi mengecek dokumen dan kondisi lainnya,” kata Koster, Kamis pekan lalu. Pemprov Bali enggan langsung menyimpulkan bahwa lift kaca tersebut melanggar sempadan jurang, karena perlu pendalaman atas dokumen yang dimiliki pengembang. Namun jika terbukti bersalah, Koster tak ragu meminta Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi penutupan. “Ada tidak pelanggaran, kalau ada pelanggaran yang telak, sudah, tutup, jadi kita sekarang harus benah-benahin, beres-beres, kita harus menerapkan ini sekarang tertibkan yang nakal-nakal ini,” ujarnya. Berdasarkan informasi awal yang ia sendiri dapat, izin pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking itu terbit tahun 2024, mereka mengantongi nomor induk berusaha (NIB) lewat Online Single Submission (OSS) sementara Bupati Klungkung mengaku kepada Gubernur Koster bahwa tak mengetahui proyek tersebut. “Bupati Klungkungnya sebelum muncul kasus ini belum tahu, jadi saya kontak-kontakan sama Pak Bupati, baru tahu dua hari yang lalu, perangkat daerahnya sudah dipanggil,” ucapnya. Ask me! Media Asing Ungkap Perusahaan China di Balik Pembangunan Lift Kaca Pantai Kelingking Nusa Penida Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, NUSA PENIDA -- Berita terkait pembangunan lift kaca di kawasan wisata Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Penida, Klungkung, Bali, viral di media sosial pada Selasa pekan lalu. Proyek setinggi 182 meter dan jembatan sepanjang 64 meter itu tampak menutupi sebagian panorama pantai, membuat warga menilai keasrian alam terganggu. + + + + + Warga Klungkung menilai keberadaan lift justru mengurangi daya tarik alami Kelingking yang selama ini digemari wisatawan karena pemandangannya yang asri dari tebing. Gubernur Bali Wayan Koster pun mengutus Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali turun langsung ke lokasi pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking itu. + + + + + Baca Juga + + + Pustaka Alam Dorong Satgas PKH Tinjau Kembali Data Lahan yang Dikuasai + + AS Kembalikan 152 Juta Ton Udang senilai Rp21 Miliar ke Indonesia + + Pezeshkian: Iran akan Bangun Kembali Fasilitas Nuklirnya + + + “Jangan lihat pekerjanya dari siapa, tapi dari dokumen persyaratan perizinannya, yang kedua adalah tata ruang, itu saja, jadi saya menugaskan Pansus TRAP untuk ke lokasi mengecek dokumen dan kondisi lainnya,” kata Koster, Kamis pekan lalu. + Pemprov Bali enggan langsung menyimpulkan bahwa lift kaca tersebut melanggar sempadan jurang, karena perlu pendalaman atas dokumen yang dimiliki pengembang. Namun jika terbukti bersalah, Koster tak ragu meminta Pansus TRAP DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi penutupan. + + + + “Ada tidak pelanggaran, kalau ada pelanggaran yang telak, sudah, tutup, jadi kita sekarang harus benah-benahin, beres-beres, kita harus menerapkan ini sekarang tertibkan yang nakal-nakal ini,” ujarnya. + Berdasarkan informasi awal yang ia sendiri dapat, izin pembangunan lift kaca di tebing Pantai Kelingking itu terbit tahun 2024, mereka mengantongi nomor induk berusaha (NIB) lewat Online Single Submission (OSS) sementara Bupati Klungkung mengaku kepada Gubernur Koster bahwa tak mengetahui proyek tersebut. + “Bupati Klungkungnya sebelum muncul kasus ini belum tahu, jadi saya kontak-kontakan sama Pak Bupati, baru tahu dua hari yang lalu, perangkat daerahnya sudah dipanggil,” ucapnya. + + Wisatawan mengunjungi Pantai Kelingking di Nusa Penida, Klungkung, Bali, Sabtu (17/9/2022). Kunjungan wisatawan ke Nusa Penida yang merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan di Bali itu saat ini terus meningkat dengan rata-rata kunjungan 2.000 hingga 3.000 orang wisatawan per hari. - (ANTARA/Fikri Yusuf) + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t572uy393_menko-yusril-akui-pemberantasan-judol-belum-maksimal.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t572uy393_menko-yusril-akui-pemberantasan-judol-belum-maksimal.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff22402023aa97c372b8d062bc2c288d1d2c3a90 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t572uy393_menko-yusril-akui-pemberantasan-judol-belum-maksimal.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t572uy393/menko-yusril-akui-pemberantasan-judol-belum-maksimal +title: "Menko Yusril Akui Pemberantasan Judol Belum Maksimal | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:06 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Menko Yusril Akui Pemberantasan Judol Belum Maksimal | Republika Online + +PPATK mengeklaim sudah menekan angka perputaran uang transaksi judol. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Pemerintah mengakui pemberantasan judi online (judul) belum maksimal. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan aparat penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai sarana paling ampuh menghabisi praktik-praktik permainan haram melalui internet tersebut. Yusril mengatakan, judol merupakan salah satu dari tiga prioritas yang diperintah Presiden Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum untuk diberantas. Selain judol, kata Yusril, Prabowo juga memerintahkan aparat penegak hukum untuk maksimal dalam pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, serta penyelundupan. Dan terkait pemberantasan judol selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo, diakui Yusril kurang memuaskan. “Setahun setelah kabinet Merah Putih bekerja, kita harus mengakui dengan jujur bahwa pencegahan dan pemberantasan judi online belumlah maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Kata Yusril hingga saat ini para bandar judol masih leluasa menggunakan berbagai cara dan sarana yang semakin canggih dalam melakukan praktik judol yang lebih terorganisir. Bahkan kata Yusril, ‘semarak’ judol semakin masif lintas batas negara. “Judi online adalah kejahatan lintas negara atau transnational organized crime ,” ujar Yusril. Yusril mengatakan agar aparat, pun mengimbangi penegakan hukum yang lebih canggih untuk perlawanan terhadap judol itu. Celakanya dalam upaya pemberantasan judol itu, selama ini aparat penegak hukum masih berfokus pada penindakan pelaku dan tim perawatan jejaring nirkabel. Akan tetapi kerap gagal menghabisi para bandar, dan pemilik situs-situs judol tersebut. Padahal kata Yusril, aparat penegak hukum punya sarana hukum yang masih ampuh dengan penerapan sangkaan-sangkaan TPPU untuk menjerat para bandar, dan pemilik-pemilik situs-situs judol. Selama ini, pun kata Yusril penjeratan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tak cukup memberantas judol. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, pun kejaksaan cuma mengandalkan Pasal 303 KUH Pidana yang hanya menghukum para bandar judi maksimal 10 tahun, dan pemain judi 4 tahun. Yusril menegaskan, perlu penambahan sangkaan Pasal 69 UU 10/2010 tentang TPPU sebagai jalur hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan terhadap bandar, serta pelaku perjudian. Kata Yusril penggunaan pasal-pasal TPPU tersebut tak memerlukan pembuktian pidana pokok atau pidana asalnya. “Penindakan terhadap judi online selama ini sering terhambat karena fokus hanya pada pelaku atau platform. Sementara jaringan keuangan di belakangnya belum disentuh. Melalui pendekatan TPPU, pemerintah dapat melacak, membekukan, menyita hasil kejahatan yang digunakan untuk membiayai dan memperluas operasional judi online,” ujar Yusril. Sekarang ini, pun kata Yusril Presiden Prabowo sudah mengundangkan Perpres 88/2025 tentang Komite TPPU. Yusril sendiri yang menjadi Ketua Komite TPPU tersebut. Dia berharap dengan Komite TPPU itu, ada bentuk kordinasi yang lebih terpadu dalam penggunaan TPPU untuk pemberantasan maksimal judol di Indonesia. Angka transaksi judo menurun Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeklaim sudah menekan angka perputaran uang transaksi judol.  Meskipun dikatakan kurang maksimal, namun PPTAK melaporkan penekanan angka transaksi judol di Indonesia tahun ini menurun jika dibandingkan 2024 kemarin. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dari temuan otoritasnya total transaksi judol tahun lalu mencapai Rp 359 triliun. Penekanan berupa pemblokiran dan langkah-langkah pembekuan akun-akun rekening terkait judol yang dilakukan PPATK pada 2025 berjalan berhasil membuat angka transaksi permainan haram di internet itu ditekan sampai Rp 155 triliun. “Kalau dibandingkan tahun lalu (2024), kan itu 12 (bulan) penuh itu sekitar (Rp) 359 triliun. Nah sekarang sudah hampir 12 bulan, kita sudah menekan sampai (Rp) 155 triliun,” ujar Ivan. Dan angka deposit terkait judol tahun ini pun menurun hampir 50 persen jika dibandingkan tahun lalu. “Deposit kalau melihat tahun lalu itu (Rp) 51 triliun. Dan sekarang, yang deposit sudah bisa ditekan sampai (Rp) 24 triliun,” ujar Ivan. Ivan menegaskan, PPATK mendukung langkah Menko Kumham Imipas Yusril yang mendesak agar aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal TPPU sebagai basis pengusutan terkait judol di dalam negeri. “Jadi kolaborasi seperti yang Pak Menko (Yusril) sampaikan itu, memang harus dilakukan dengan sangat kuat. Dan kita memang harus memiliki komitmen untuk melaksanakan arahan Presiden untuk pemberantasan judi online ini,” kata Ivan. Ask me! Menko Yusril Akui Pemberantasan Judol Belum Maksimal Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Pemerintah mengakui pemberantasan judi online (judul) belum maksimal. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan aparat penegak hukum harus menggunakan pasal-pasal terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai sarana paling ampuh menghabisi praktik-praktik permainan haram melalui internet tersebut. + + + + + Yusril mengatakan, judol merupakan salah satu dari tiga prioritas yang diperintah Presiden Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum untuk diberantas. Selain judol, kata Yusril, Prabowo juga memerintahkan aparat penegak hukum untuk maksimal dalam pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, serta penyelundupan. Dan terkait pemberantasan judol selama setahun pemerintahan Presiden Prabowo, diakui Yusril kurang memuaskan.  + + + + Baca Juga + + + Transaksi Perputaran Uang Judol Capai Rp 155 Triliun, Mayoritas Berpenghasilan di Bawah Rp 5 Juta + + Presiden Prabowo: RI Kehilangan Rp133 Triliun karena Judol + + KBRI: 75 WNI Kabur dari Kompleks Judol Myanmar, 20 Berhasil + + + “Setahun setelah kabinet Merah Putih bekerja, kita harus mengakui dengan jujur bahwa pencegahan dan pemberantasan judi online belumlah maksimal sebagaimana yang kita harapkan bersama,” kata Yusril di Jakarta, Selasa (4/11/2025). Kata Yusril hingga saat ini para bandar judol masih leluasa menggunakan berbagai cara dan sarana yang semakin canggih dalam melakukan praktik judol yang lebih terorganisir. Bahkan kata Yusril, ‘semarak’ judol semakin masif lintas batas negara. “Judi online adalah kejahatan lintas negara atau transnational organized crime ,” ujar Yusril.  + Yusril mengatakan agar aparat, pun mengimbangi penegakan hukum yang lebih canggih untuk perlawanan terhadap judol itu. Celakanya dalam upaya pemberantasan judol itu, selama ini aparat penegak hukum masih berfokus pada penindakan pelaku dan tim perawatan jejaring nirkabel. Akan tetapi kerap gagal menghabisi para bandar, dan pemilik situs-situs judol tersebut. Padahal kata Yusril, aparat penegak hukum punya sarana hukum yang masih ampuh dengan penerapan sangkaan-sangkaan TPPU untuk menjerat para bandar, dan pemilik-pemilik situs-situs judol. + + + + Selama ini, pun kata Yusril penjeratan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tak cukup memberantas judol. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, pun kejaksaan cuma mengandalkan Pasal 303 KUH Pidana yang hanya menghukum para bandar judi maksimal 10 tahun, dan pemain judi 4 tahun. Yusril menegaskan, perlu penambahan sangkaan Pasal 69 UU 10/2010 tentang TPPU sebagai jalur hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan terhadap bandar, serta pelaku perjudian. Kata Yusril penggunaan pasal-pasal TPPU tersebut tak memerlukan pembuktian pidana pokok atau pidana asalnya. + + Warga melintas di depan mural bertema cegah judi online di Kediri, Jawa Timur, Rabu (9/10/2024). + + “Penindakan terhadap judi online selama ini sering terhambat karena fokus hanya pada pelaku atau platform. Sementara jaringan keuangan di belakangnya belum disentuh. Melalui pendekatan TPPU, pemerintah dapat melacak, membekukan, menyita hasil kejahatan yang digunakan untuk membiayai dan memperluas operasional judi online,” ujar Yusril. Sekarang ini, pun kata Yusril Presiden Prabowo sudah mengundangkan Perpres 88/2025 tentang Komite TPPU. Yusril sendiri yang menjadi Ketua Komite TPPU tersebut. Dia berharap dengan Komite TPPU itu, ada bentuk kordinasi yang lebih terpadu dalam penggunaan TPPU untuk pemberantasan maksimal judol di Indonesia. + Angka transaksi judo menurun + Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengeklaim sudah menekan angka perputaran uang transaksi judol.  Meskipun dikatakan kurang maksimal, namun PPTAK melaporkan penekanan angka transaksi judol di Indonesia tahun ini menurun jika dibandingkan 2024 kemarin. + Ketua PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan dari temuan otoritasnya total transaksi judol tahun lalu mencapai Rp 359 triliun. Penekanan berupa pemblokiran dan langkah-langkah pembekuan akun-akun rekening terkait judol yang dilakukan PPATK pada 2025 berjalan berhasil membuat angka transaksi permainan haram di internet itu ditekan sampai Rp 155 triliun.  + “Kalau dibandingkan tahun lalu (2024), kan itu 12 (bulan) penuh itu sekitar (Rp) 359 triliun. Nah sekarang sudah hampir 12 bulan, kita sudah menekan sampai (Rp) 155 triliun,” ujar Ivan. Dan angka deposit terkait judol tahun ini pun menurun hampir 50 persen jika dibandingkan tahun lalu. + “Deposit kalau melihat tahun lalu itu (Rp) 51 triliun. Dan sekarang, yang deposit sudah bisa ditekan sampai (Rp) 24 triliun,” ujar Ivan. Ivan menegaskan, PPATK mendukung langkah Menko Kumham Imipas Yusril yang mendesak agar aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal TPPU sebagai basis pengusutan terkait judol di dalam negeri. + “Jadi kolaborasi seperti yang Pak Menko (Yusril) sampaikan itu, memang harus dilakukan dengan sangat kuat. Dan kita memang harus memiliki komitmen untuk melaksanakan arahan Presiden untuk pemberantasan judi online ini,” kata Ivan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t5pn61423_sempat-tolak-bayar-utang-whoosh-kini-purbaya-akan-ikut-arahan-presiden.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t5pn61423_sempat-tolak-bayar-utang-whoosh-kini-purbaya-akan-ikut-arahan-presiden.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8766a61417dcaa1110b0e640f9d929dfb38f4dc4 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t5pn61423_sempat-tolak-bayar-utang-whoosh-kini-purbaya-akan-ikut-arahan-presiden.md @@ -0,0 +1,140 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t5pn61423/sempat-tolak-bayar-utang-whoosh-kini-purbaya-akan-ikut-arahan-presiden +title: "Sempat Tolak Bayar Utang Whoosh, Kini Purbaya akan Ikut Arahan Presiden | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:43:52 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Sempat Tolak Bayar Utang Whoosh, Kini Purbaya akan Ikut Arahan Presiden | Republika Online + +Polemik Whoosh kembali menghangat seiring arahan tegas Presiden Prabowo. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sempat secara tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kini ia mengaku akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Presiden RI Prabowo Subianto. “Kalau saya mending nggak bayar, cuma kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, ada diskusi, ini belum putus ya, kita akan cenderung membayar jalannya infrastrukturnya,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). Purbaya berharap bisa ikut berdiskusi dengan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak-pihak terkait dalam membahas kejelasan urun rembug polemik Whoosh. “Saya belum sampai kesimpulan seperti apa, makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi di sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu,” jelasnya. “Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi, prosesnya masih berjalan,” lanjutnya. Diberitakan sebelumnya, di tengah ramai polemik utang jumbo Whoosh, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku kepala negara bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Prabowo mengaku sudah mempelajari segala polemik proyek yang dibangun era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut dan menyatakan tak ada masalah. “Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan. Dalam pernyataannya, Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran publik. Presiden menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang mampu mengelola proyek strategis nasional seperti Whoosh. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tidak perlu cemas karena seluruh tanggung jawab terhadap pengelolaan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo. Prabowo menyoroti bahwa transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat. “Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation ,” katanya. Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan subsidi besar untuk layanan kereta api, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melayani rakyat. “Tadi disampaikan menhub (menteri perhubungan), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara,” ucapnya. Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih agar dana publik benar-benar kembali kepada masyarakat. Ia menegaskan akan menindak tegas praktik kebocoran dan korupsi yang merugikan keuangan negara. “Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” kata Presiden. Menutup pernyataannya, Prabowo meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan masyarakat tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan keresahan. “Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ujarnya. A post shared by Republika Online (@republikaonline) Ask me! Sempat Tolak Bayar Utang Whoosh, Kini Purbaya akan Ikut Arahan Presiden Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sempat secara tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kini ia mengaku akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Presiden RI Prabowo Subianto. + + + + + “Kalau saya mending nggak bayar, cuma kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, ada diskusi, ini belum putus ya, kita akan cenderung membayar jalannya infrastrukturnya,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). + + + + Baca Juga + + + Kereta Cepat Whoosh Sampai Banyuwangi, Operator Bus Bakal Buntung? Ini Kata CEO redBus + + Danantara: PSO Whoosh Kemungkinan Dialokasikan untuk Utang Infrastruktur + + Hari Pahlawan, KCIC Jual Tiket Whoosh Mulai Rp200 Ribu + + + Purbaya berharap bisa ikut berdiskusi dengan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak-pihak terkait dalam membahas kejelasan urun rembug polemik Whoosh. “Saya belum sampai kesimpulan seperti apa, makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi di sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu,” jelasnya. + “Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi, prosesnya masih berjalan,” lanjutnya. + + + + Diberitakan sebelumnya, di tengah ramai polemik utang jumbo Whoosh, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku kepala negara bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. + Prabowo mengaku sudah mempelajari segala polemik proyek yang dibangun era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut dan menyatakan tak ada masalah. + “Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). + Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan. Dalam pernyataannya, Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran publik. + Presiden menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang mampu mengelola proyek strategis nasional seperti Whoosh. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tidak perlu cemas karena seluruh tanggung jawab terhadap pengelolaan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo. + Prabowo menyoroti bahwa transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat. “Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation ,” katanya. + Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan subsidi besar untuk layanan kereta api, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melayani rakyat. “Tadi disampaikan menhub (menteri perhubungan), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara,” ucapnya. + Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih agar dana publik benar-benar kembali kepada masyarakat. Ia menegaskan akan menindak tegas praktik kebocoran dan korupsi yang merugikan keuangan negara. “Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” kata Presiden. + Menutup pernyataannya, Prabowo meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan masyarakat tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan keresahan. “Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ujarnya. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6fthd423_palak-petani-saat-distribusi-alsintan-amran-pecat-staf-kementan.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6fthd423_palak-petani-saat-distribusi-alsintan-amran-pecat-staf-kementan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c13ce103d9918d531dc29d31e45ea62fed65ebe7 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6fthd423_palak-petani-saat-distribusi-alsintan-amran-pecat-staf-kementan.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t6fthd423/palak-petani-saat-distribusi-alsintan-amran-pecat-staf-kementan +title: "Palak Petani Saat Distribusi Alsintan, Amran Pecat Staf Kementan | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:07 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Palak Petani Saat Distribusi Alsintan, Amran Pecat Staf Kementan | Republika Online + +Laporan mencapai hampir 3.000 aduan, dan ratusan kasus sudah ditindaklanjuti. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memberhentikan seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan pungutan liar kepada petani saat distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran menyampaikan keputusan tersebut setelah menelusuri informasi dari kanal aduan “Lapor Pak Amran” yang datang dari berbagai daerah. Mentan menuturkan sejumlah laporan yang masuk memperlihatkan praktik penarikan biaya dari bantuan traktor yang seharusnya diterima petani secara cuma-cuma. Ia mengungkapkan temuan itu terjadi hampir setiap hari dan melibatkan titik penyaluran di berbagai wilayah. Berkas laporan langsung ia serahkan kepada satgas internal untuk ditindaklanjuti. “Minta tolong Pak Sekjen, Pak Sekjen baru, itu diberhentikan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (28/11/2025). Amran menjelaskan adanya laporan penarikan uang hingga ratusan juta rupiah dari penerima bantuan traktor. Ia menyebut pengaduan serupa muncul di 21 lokasi, dengan besaran pungutan yang berbeda-beda. Temuan tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut, termasuk dugaan keterlibatan pihak di luar kementerian yang ikut menipu petani. Amran menyebut pola pungutan itu dilakukan dengan meminta petani membayar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk satu unit traktor. Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah melapor melalui kanal tersebut. Menurut Amran, pelaporan publik membantu pemerintah mengidentifikasi penyelewengan yang merugikan petani. Ia menegaskan seluruh temuan akan diproses, dan pelaku dari luar kementerian akan dikejar penegak hukum. Amran mengungkapkan pelanggaran distribusi alsintan terjadi pada 99 lokasi, dengan satu pelaku berasal dari internal Kementan. Oknum tersebut langsung diberhentikan setelah mengakui perbuatannya. Amran menyebut staf itu berulang kali menarik uang dari petani meskipun bantuan tersebut diberikan gratis. Amran menambahkan bantuan traktor, benih, dan bibit berasal dari anggaran negara dan merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan secara gratis. Ia menegaskan masyarakat diminta terus melapor jika menemukan pungutan semacam itu. Hingga pekan ini, laporan yang masuk mencapai 2.890 aduan, dengan 504 kasus telah ditindaklanjuti. “Yang aku cari pertama adalah siapa di Pertanian. Aku dapat satu, kami minta siapa lagi temannya,” ucap Amran. Mentan menyebut staf yang diberhentikan itu mengaku sebagai Dirjen saat berada di lapangan. Ia memastikan oknum tersebut bekerja di Direktorat Tanaman Pangan dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Satgas diminta menelusuri kerugian petani yang pada satu titik mencapai Rp600 juta. Amran juga menyoroti kasus pengecer pupuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menyebut ada 90 pihak yang melakukan praktik tersebut dan menegaskan izin mereka harus dicabut. Ia meminta Pupuk Indonesia menindaklanjuti arahannya. Ask me! Palak Petani Saat Distribusi Alsintan, Amran Pecat Staf Kementan Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, memberhentikan seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan pungutan liar kepada petani saat distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran menyampaikan keputusan tersebut setelah menelusuri informasi dari kanal aduan “Lapor Pak Amran” yang datang dari berbagai daerah. + + + + + Mentan menuturkan sejumlah laporan yang masuk memperlihatkan praktik penarikan biaya dari bantuan traktor yang seharusnya diterima petani secara cuma-cuma. Ia mengungkapkan temuan itu terjadi hampir setiap hari dan melibatkan titik penyaluran di berbagai wilayah. Berkas laporan langsung ia serahkan kepada satgas internal untuk ditindaklanjuti. + + + + Baca Juga + + + Amran Yakin Bencana Banjir Sumatera tak Berdampak pada Produksi Pangan + + Kanal Aduan 'Lapor Pak Amran' Berbuah Hasil, Pegawai Pungli Resmi Dipecat + + 'Lapor Pak Amran' Berhasil Tindak Impor Pangan Ilegal + + + “Minta tolong Pak Sekjen, Pak Sekjen baru, itu diberhentikan,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Jumat (28/11/2025). + Amran menjelaskan adanya laporan penarikan uang hingga ratusan juta rupiah dari penerima bantuan traktor. Ia menyebut pengaduan serupa muncul di 21 lokasi, dengan besaran pungutan yang berbeda-beda. Temuan tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut, termasuk dugaan keterlibatan pihak di luar kementerian yang ikut menipu petani. + + + + Amran menyebut pola pungutan itu dilakukan dengan meminta petani membayar antara Rp50 juta hingga Rp100 juta untuk satu unit traktor. + Ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah melapor melalui kanal tersebut. Menurut Amran, pelaporan publik membantu pemerintah mengidentifikasi penyelewengan yang merugikan petani. Ia menegaskan seluruh temuan akan diproses, dan pelaku dari luar kementerian akan dikejar penegak hukum. + Amran mengungkapkan pelanggaran distribusi alsintan terjadi pada 99 lokasi, dengan satu pelaku berasal dari internal Kementan. Oknum tersebut langsung diberhentikan setelah mengakui perbuatannya. Amran menyebut staf itu berulang kali menarik uang dari petani meskipun bantuan tersebut diberikan gratis. + Amran menambahkan bantuan traktor, benih, dan bibit berasal dari anggaran negara dan merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk diberikan secara gratis. Ia menegaskan masyarakat diminta terus melapor jika menemukan pungutan semacam itu. Hingga pekan ini, laporan yang masuk mencapai 2.890 aduan, dengan 504 kasus telah ditindaklanjuti. + “Yang aku cari pertama adalah siapa di Pertanian. Aku dapat satu, kami minta siapa lagi temannya,” ucap Amran. + Mentan menyebut staf yang diberhentikan itu mengaku sebagai Dirjen saat berada di lapangan. Ia memastikan oknum tersebut bekerja di Direktorat Tanaman Pangan dan akan diperiksa lebih lanjut oleh penyidik. Satgas diminta menelusuri kerugian petani yang pada satu titik mencapai Rp600 juta. + Amran juga menyoroti kasus pengecer pupuk yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia menyebut ada 90 pihak yang melakukan praktik tersebut dan menegaskan izin mereka harus dicabut. Ia meminta Pupuk Indonesia menindaklanjuti arahannya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6l0l1409_komisi-ii-dpr-nilai-banjir-sumatera-layak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6l0l1409_komisi-ii-dpr-nilai-banjir-sumatera-layak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7019508ebf5e05f617f73f41c044860558ca67bf --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6l0l1409_komisi-ii-dpr-nilai-banjir-sumatera-layak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional.md @@ -0,0 +1,140 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t6l0l1409/komisi-ii-dpr-nilai-banjir-sumatera-layak-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional +title: "Komisi II DPR Nilai Banjir Sumatera Layak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:56 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Komisi II DPR Nilai Banjir Sumatera Layak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional | Republika Online + +Penetapan status itu akan membuat penanganan bencana menjadi lebih maksimal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi memandang banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) layak dikategorikan sebagai bencana nasional. Dede memandang penetapan status itu akan membuat penanganan bencana menjadi lebih maksimal. Dede menekankan pentingnya penetapan status bencana nasional bagi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dede merasa prihatin atas kondisi korban banjir dan longsor disana. "Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," kata Dede kepada wartawan, Senin (1/12/2025). Dede memandang banjir di Sumatera layak menjadi bencana nasional karena jumlah korban dan kerusakan infrastruktur terbilang masif. Kondisi ini menurut Dede diperparah dengan lumpuhnya pemerintah daerah. "Karena saat ini jumlah korban sudah mencapai angka 300-an lebih. Lalu kemudian juga harta benda ataupun infrastruktur sudah tidak terhitung lagi apa yang terjadi. Dan yang paling yang paling perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini kondisi pemerintah daerah itu lumpuh. Hampir sebagian lumpuh. Dan kita membutuhkan segala penanganan dengan baik," ujar Dede. Atas kondisi itu, Komisi II mendorong agar Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, Pemda yang tak terdampak bencana diharapkan dapat memberi bantuan. "Daerah-daerah lain yang saat ini masih katakanlah tidak terkena bencana, bisa serta-merta ikut membantu penanganan pelayanan-pelayanan publik yang terjadi. Karena saya dengar listrik mati, terus kemudian juga internet mati, dan sebagainya. Padahal disana saat ini kan rumah sakit, sekolah juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dede. Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menetapkan banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat sebagai bencana nasional. BNPB beralasan hal itu merupakan kewenangan Presiden RI Prabowo Subianto. BNPB mengaku tak punya kewenangan menetapkan suatu bencana sebagai bencana nasional. Sehingga kritik masyarakat mestinya tak ditujukan ke BNPB soal status bencana nasional. "Kewenangan penetapannya bukan di BNPB," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada Republika , Senin (1/12/2025). BNPB memastikan penetapan status bencana nasional menjadi wewenang Presiden. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Komisi II DPR Nilai Banjir Sumatera Layak Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi memandang banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) layak dikategorikan sebagai bencana nasional. Dede memandang penetapan status itu akan membuat penanganan bencana menjadi lebih maksimal. + + + + + Dede menekankan pentingnya penetapan status bencana nasional bagi Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dede merasa prihatin atas kondisi korban banjir dan longsor disana. + + + + + Baca Juga + + + Mengapa Prabowo tak Tetapkan Banjir Sumatera Sebagai Bencana Nasional? + + Doanya Hujan Bermanfaat Nyatanya Justru Bencana, Salah Siapa? + + Satgas PKH akan Selidiki Pengelolaan Hutan di Kawasan Hutan Pascabencana Banjir Bandang + + + "Kondisi ini memang kami sangat mendukung bahwa kondisi ini menjadi bencana nasional. Karena kalau kita berbicara sebagai bencana nasional, maka seluruh perangkat, baik pemerintahan dalam negeri, pemerintah daerah provinsi, pusat, itu harus turun tangan bahu-membahu," kata Dede kepada wartawan, Senin (1/12/2025). + Dede memandang banjir di Sumatera layak menjadi bencana nasional karena jumlah korban dan kerusakan infrastruktur terbilang masif. Kondisi ini menurut Dede diperparah dengan lumpuhnya pemerintah daerah. + + + + "Karena saat ini jumlah korban sudah mencapai angka 300-an lebih. Lalu kemudian juga harta benda ataupun infrastruktur sudah tidak terhitung lagi apa yang terjadi. Dan yang paling yang paling perlu kita perhatikan adalah bahwa saat ini kondisi pemerintah daerah itu lumpuh. Hampir sebagian lumpuh. Dan kita membutuhkan segala penanganan dengan baik," ujar Dede. + + Seorang warga korban banjir berada di tempat pengungsian di Desa Blang Meurandeh, Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Ahad (30/11/2025). Bencana banjir bandang yang terjadi pada Rabu (26/11) selain berdampak rusaknya jembatan penghubung, ruas jalan, sekolah, masjid dan 250 rumah warga hilang terbawa arus juga 2.156 jiwa dari 714 kepala keluarga terpaksa mengungsi. - (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas) + + Atas kondisi itu, Komisi II mendorong agar Kemendagri berkoordinasi dengan pemerintah daerah supaya pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian, Pemda yang tak terdampak bencana diharapkan dapat memberi bantuan. + "Daerah-daerah lain yang saat ini masih katakanlah tidak terkena bencana, bisa serta-merta ikut membantu penanganan pelayanan-pelayanan publik yang terjadi. Karena saya dengar listrik mati, terus kemudian juga internet mati, dan sebagainya. Padahal disana saat ini kan rumah sakit, sekolah juga harus tetap berjalan sebagaimana mestinya," ujar Dede. + Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menetapkan banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat sebagai bencana nasional. BNPB beralasan hal itu merupakan kewenangan Presiden RI Prabowo Subianto. + BNPB mengaku tak punya kewenangan menetapkan suatu bencana sebagai bencana nasional. Sehingga kritik masyarakat mestinya tak ditujukan ke BNPB soal status bencana nasional. + "Kewenangan penetapannya bukan di BNPB," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari kepada Republika , Senin (1/12/2025). + BNPB memastikan penetapan status bencana nasional menjadi wewenang Presiden. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.  + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6mjgi522_%e2%80%8etata-kelola-tambang-dibenahi-bahlil-ekonomi-boleh-kita-dapat-tapi-lingkungan-harus-dijaga.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6mjgi522_%e2%80%8etata-kelola-tambang-dibenahi-bahlil-ekonomi-boleh-kita-dapat-tapi-lingkungan-harus-dijaga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c94c04a3731379d92e34754d1b412d30a543b228 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6mjgi522_%e2%80%8etata-kelola-tambang-dibenahi-bahlil-ekonomi-boleh-kita-dapat-tapi-lingkungan-harus-dijaga.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t6mjgi522/%e2%80%8etata-kelola-tambang-dibenahi-bahlil-ekonomi-boleh-kita-dapat-tapi-lingkungan-harus-dijaga +title: "‎Tata Kelola Tambang Dibenahi, Bahlil- Ekonomi Boleh Kita Dapat, Tapi Lingkungan Harus Dijaga | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:49 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# ‎Tata Kelola Tambang Dibenahi, Bahlil: Ekonomi Boleh Kita Dapat, Tapi Lingkungan Harus Dijaga | Republika Online + +Bahlil tegaskan akan terus perbaiki tata kelola pertambangan nasional REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Golkar Kalimantan Utara, Minggu (30/11/2025), Bahlil menyoroti dua pilar utama perbaikan tersebut, yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. Menteri Bahlil mengungkapkan langkah tegas yang telah diambil kementeriannya dalam menata ulang sektor ini, salah satunya dengan mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Ia menyoroti fakta bahwa banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di pusat, tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil. "Sebagai Menteri ESDM, kami telah mengubah Undang-Undang Minerba. Sekarang, Pak Ketua DPD, banyak tambang-tambang yang kemarin saya cabut izin usahanya. Dan hampir sebagian besar perusahaan tambang itu kantornya ada di Jakarta," ujar Bahlil di hadapan kader Golkar. Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan bahwa perbaikan tata kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan ekologis. Berbekal pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan, ia memahami betul dinamika di lapangan. Namun, sebagai pejabat negara, ia mengingatkan agar eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan alam secara membabi buta. "Dalam mengelola pertambangan, kita harus berwawasan lingkungan. Jangan lagi kita meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu kita," tegasnya. Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 ini menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Meski demikian, ia meminta semua pihak menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap menjadi target, namun tidak boleh menihilkan tanggung jawab ekologis. "Ke depan, berdasarkan pengalaman yang belum baik, kita harus menyempurnakannya. Ekonomi boleh kita dapatkan, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Semua ini adalah bagian dari usaha kita untuk mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu kita," tambah Bahlil. Di sisi lain, perbaikan tata kelola ini juga mencakup aspek keadilan sosial bagi pengusaha daerah. Bahlil menyebut bahwa mekanisme lama yang rumit sering kali membuat pengusaha lokal kesulitan mendapatkan akses legal, sementara pengusaha pusat dengan jaringan kuat lebih mendominasi. Hal inilah yang memicu ketimpangan ekonomi di daerah kaya sumber daya alam. "Kalau ini tidak kita ubah, sampai ayam tumbuh gigi pun keadilan sosial akan sulit kita wujudkan. Atas dasar pengalaman saya sebagai mantan pengusaha daerah yang merasakan sakitnya berjuang di Jakarta, diputar-putar, diminta syarat A, syarat B, syarat C, betapa susahnya," ungkapnya. Sebagai langkah konkret perbaikan tata kelola pertambangan, Bahlil melaporkan bahwa di bawah persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merampungkan revisi regulasi, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri. Regulasi baru ini memberikan jalur prioritas bagi Koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang tanpa harus melalui mekanisme tender yang memberatkan. Di akhir pidatonya, Bahlil menekankan bahwa kebijakan afirmatif ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada daerah. Meskipun menuai pro dan kontra, ia meyakini langkah ini adalah jalan terbaik untuk merawat nasionalisme dan keadilan ekonomi. "Ketika saya mengusulkan ini, banyak yang tidak suka. Karena mereka bukanlah orang daerah yang merasakan hati orang daerah. Yakin Bapak Ibu, yang bisa memahami perasaan daerah adalah mereka yang terbentuk dan berproses dari daerah," pungkas Bahlil. Ask me! ‎Tata Kelola Tambang Dibenahi, Bahlil: Ekonomi Boleh Kita Dapat, Tapi Lingkungan Harus Dijaga Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Golkar Kalimantan Utara, Minggu (30/11/2025), Bahlil menyoroti dua pilar utama perbaikan tersebut, yakni penertiban izin usaha yang tidak produktif dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan. + + + + + Menteri Bahlil mengungkapkan langkah tegas yang telah diambil kementeriannya dalam menata ulang sektor ini, salah satunya dengan mencabut ratusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah atau tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Ia menyoroti fakta bahwa banyak izin tersebut dikuasai oleh perusahaan yang berkantor di pusat, tanpa memberikan dampak signifikan bagi daerah penghasil. + + + + "Sebagai Menteri ESDM, kami telah mengubah Undang-Undang Minerba. Sekarang, Pak Ketua DPD, banyak tambang-tambang yang kemarin saya cabut izin usahanya. Dan hampir sebagian besar perusahaan tambang itu kantornya ada di Jakarta," ujar Bahlil di hadapan kader Golkar. + Selain penertiban administratif, Bahlil menekankan bahwa perbaikan tata kelola tidak bisa dilepaskan dari aspek keberlanjutan ekologis. Berbekal pengalamannya sebagai mantan pengusaha yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dan perkayuan, ia memahami betul dinamika di lapangan. Namun, sebagai pejabat negara, ia mengingatkan agar eksploitasi sumber daya alam tidak mengorbankan alam secara membabi buta. + + + + "Dalam mengelola pertambangan, kita harus berwawasan lingkungan. Jangan lagi kita meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu kita," tegasnya. + Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 ini menyadari bahwa penerapan standar lingkungan yang ketat pasti akan menimbulkan dinamika dan tantangan baru bagi para pelaku usaha. Meski demikian, ia meminta semua pihak menerima konsekuensi tersebut sebagai pilihan mutlak untuk melestarikan alam. Pertumbuhan ekonomi dan investasi tetap menjadi target, namun tidak boleh menihilkan tanggung jawab ekologis. + "Ke depan, berdasarkan pengalaman yang belum baik, kita harus menyempurnakannya. Ekonomi boleh kita dapatkan, tetapi lingkungan juga harus kita jaga. Semua ini adalah bagian dari usaha kita untuk mewariskan sesuatu yang lebih baik kepada anak cucu kita," tambah Bahlil. + Di sisi lain, perbaikan tata kelola ini juga mencakup aspek keadilan sosial bagi pengusaha daerah. Bahlil menyebut bahwa mekanisme lama yang rumit sering kali membuat pengusaha lokal kesulitan mendapatkan akses legal, sementara pengusaha pusat dengan jaringan kuat lebih mendominasi. Hal inilah yang memicu ketimpangan ekonomi di daerah kaya sumber daya alam. + "Kalau ini tidak kita ubah, sampai ayam tumbuh gigi pun keadilan sosial akan sulit kita wujudkan. Atas dasar pengalaman saya sebagai mantan pengusaha daerah yang merasakan sakitnya berjuang di Jakarta, diputar-putar, diminta syarat A, syarat B, syarat C, betapa susahnya," ungkapnya. + Sebagai langkah konkret perbaikan tata kelola pertambangan, Bahlil melaporkan bahwa di bawah persetujuan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah merampungkan revisi regulasi, termasuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP), hingga Peraturan Menteri. Regulasi baru ini memberikan jalur prioritas bagi Koperasi, UMKM, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendapatkan izin pengelolaan tambang tanpa harus melalui mekanisme tender yang memberatkan. + Di akhir pidatonya, Bahlil menekankan bahwa kebijakan afirmatif ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada daerah. Meskipun menuai pro dan kontra, ia meyakini langkah ini adalah jalan terbaik untuk merawat nasionalisme dan keadilan ekonomi. + "Ketika saya mengusulkan ini, banyak yang tidak suka. Karena mereka bukanlah orang daerah yang merasakan hati orang daerah. Yakin Bapak Ibu, yang bisa memahami perasaan daerah adalah mereka yang terbentuk dan berproses dari daerah," pungkas Bahlil. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t810x5416_pemerintah-alokasikan-belanja-apbn-untuk-masyarakat-rp1113-triliun.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t810x5416_pemerintah-alokasikan-belanja-apbn-untuk-masyarakat-rp1113-triliun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a0d7dd78f758e0ef92997757d0e8dbab438097db --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t810x5416_pemerintah-alokasikan-belanja-apbn-untuk-masyarakat-rp1113-triliun.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t810x5416/pemerintah-alokasikan-belanja-apbn-untuk-masyarakat-rp1113-triliun +title: "Pemerintah Alokasikan Belanja APBN untuk Masyarakat Rp1.113 Triliun | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:27 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Pemerintah Alokasikan Belanja APBN untuk Masyarakat Rp1.113 Triliun | Republika Online + +Dana ini digunakan langsung untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan belanja pemerintah pusat dari APBN untuk masyarakat meningkat di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Meski dana transfer daerah tahun 2026 menurun, akan tetapi belanja pemerintah pusat untuk masyarakat mengalami kenaikan. "Terkait peningkatan anggaran dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.113 triliun, itu merupakan belanja pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat," ucap dia kepada media di Bandung, Senin (29/12/2025). Ia menuturkan dana ini digunakan langsung untuk menyentuh kesejahteraan masyarakat mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako. Kartu Indonesia Pintar (KIP), jaminan kesehatan nasional (JKN) dan lain-lainnya. "Ada penurunan transfer ke daerah tapi disatukan APBN, keseluruhan belanja masyarakat itu meningkat. Itu bakal didesain dijalankan 2026," kata dia. Wamenkeu melanjutkan, APBN tahun 2026 telah disahkan DPR dan memuat rincian alokasi anggaran untuk seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Kementerian dan lembaga pun telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beberapa pekan lalu. Ia menuturkan, kesiapan tersebut terlihat dari proses awal pelaksanaan anggaran, seperti pembayaran gaji pegawai yang biasanya dilakukan pada 2 Januari. Serta penyaluran transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan sejak awal tahun. "Dengan kesiapan ini, pemerintah daerah dapat langsung menerima transfer ke daerah dari APBN secara tepat waktu di awal tahun," ungkap dia. Ia menambahkan dana transfer ke daerah pada 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Penurunan tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya belanja pemerintah pusat yang difokuskan langsung untuk masyarakat. Ask me! Pemerintah Alokasikan Belanja APBN untuk Masyarakat Rp1.113 Triliun Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan belanja pemerintah pusat dari APBN untuk masyarakat meningkat di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025. Meski dana transfer daerah tahun 2026 menurun, akan tetapi belanja pemerintah pusat untuk masyarakat mengalami kenaikan. + + + + + "Terkait peningkatan anggaran dari sekitar Rp950 triliun menjadi Rp1.113 triliun, itu merupakan belanja pusat di seluruh kementerian dan lembaga yang memang dimaksudkan untuk langsung menyentuh kehidupan masyarakat," ucap dia kepada media di Bandung, Senin (29/12/2025). + + + + Baca Juga + + + Pemkab Biak Numfor Akan Perbarui Data Penerima Bansos 2026 + + 400 Ribu Keluarga Ditargetkan Lulus dari Ketergantungan Bansos Tahun Depan + + + Ia menuturkan dana ini digunakan langsung untuk menyentuh kesejahteraan masyarakat mulai dari program keluarga harapan (PKH), kartu sembako. Kartu Indonesia Pintar (KIP), jaminan kesehatan nasional (JKN) dan lain-lainnya. + "Ada penurunan transfer ke daerah tapi disatukan APBN, keseluruhan belanja masyarakat itu meningkat. Itu bakal didesain dijalankan 2026," kata dia. + + + + Wamenkeu melanjutkan, APBN tahun 2026 telah disahkan DPR dan memuat rincian alokasi anggaran untuk seluruh daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota. Kementerian dan lembaga pun telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) beberapa pekan lalu. + Ia menuturkan, kesiapan tersebut terlihat dari proses awal pelaksanaan anggaran, seperti pembayaran gaji pegawai yang biasanya dilakukan pada 2 Januari. Serta penyaluran transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan sejak awal tahun. + "Dengan kesiapan ini, pemerintah daerah dapat langsung menerima transfer ke daerah dari APBN secara tepat waktu di awal tahun," ungkap dia. + Ia menambahkan dana transfer ke daerah pada 2026 lebih rendah dibandingkan tahun 2025. Penurunan tersebut merupakan konsekuensi dari meningkatnya belanja pemerintah pusat yang difokuskan langsung untuk masyarakat. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t8le5h423_asosiasi-ojol-desak-penghapusan-skema-berbayar-aplikasi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t8le5h423_asosiasi-ojol-desak-penghapusan-skema-berbayar-aplikasi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9abfbce08fb52f901b2ba2345381e9310f31583c --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t8le5h423_asosiasi-ojol-desak-penghapusan-skema-berbayar-aplikasi.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t8le5h423/asosiasi-ojol-desak-penghapusan-skema-berbayar-aplikasi +title: "Asosiasi Ojol Desak Penghapusan Skema Berbayar Aplikasi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:43 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Asosiasi Ojol Desak Penghapusan Skema Berbayar Aplikasi | Republika Online + +Pengemudi menuntut potongan aplikasi dibatasi dan distribusi order dibuat setara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan perjuangan pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya berhenti pada tuntutan potongan aplikasi maksimal 10 persen, tetapi juga menuntut penghapusan skema berbayar ( paid priority / paid order ) yang diterapkan sejumlah perusahaan aplikasi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pihaknya menerima berbagai aduan serius dari para pengemudi ojol di sejumlah daerah. “Para pengemudi mengeluhkan pendapatan yang terus menurun secara signifikan, sehingga semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga,” ujar Igun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/1/2026). Igun menyebut pengemudi ojol merupakan tulang punggung ekonomi sektor transportasi digital. Menurut dia, tekanan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga pengemudi ojol. “Asosiasi menilai praktik potongan aplikasi yang tinggi dan penerapan skema berbayar telah menimbulkan dampak ekonomi berantai,” lanjut Igun. Ia memaparkan sejumlah dampak yang muncul, antara lain penurunan daya beli jutaan keluarga pengemudi ojol yang berimbas langsung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, serta ekonomi lokal. Selain itu, ketidakstabilan pendapatan sektor informal juga semakin menguat, mengingat pengemudi ojol merupakan bagian signifikan dari ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja nasional. “Risiko kemiskinan baru pun meningkat, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian tanpa jaminan pendapatan tetap,” sambung Igun. Padahal menurut Igun, sektor ojek online selama ini dikenal sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama pascapandemi, dengan menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan sektor logistik, kuliner, dan jasa harian. Ia menegaskan, meskipun perusahaan aplikasi berdalih skema tersebut merupakan hak bisnis platform, secara regulasi kebijakan itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi mitra pengemudi. Garda Indonesia, lanjut Igun, menilai penerapan skema berbayar sebagai bom waktu yang berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara sesama mitra pengemudi. Pasalnya, hanya pengemudi yang mampu membayar yang mendapatkan prioritas order, sementara mayoritas lainnya tersingkir secara sistematis. “Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi protes dan demonstrasi di berbagai kota, termasuk Jakarta, sangat terbuka. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi sosial dari ketidakadilan ekonomi,” kata Igun. Asosiasi juga menyoroti sikap pemerintah yang selama ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan iklim bisnis aplikator, namun mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Menurut Igun, pembiaran tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ojek online, mempertanyakan legitimasi pemerintah sebagai pelindung rakyat, serta memicu konflik berkepanjangan antara pengemudi dan aplikator. Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan akan tetap konsisten dan tidak mundur dalam memperjuangkan hak pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Igun menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta penghapusan total skema berbayar untuk menjamin keadilan distribusi order bagi seluruh mitra pengemudi. “Keadilan ekonomi adalah fondasi stabilitas sosial. Jika pengemudi ojol sejahtera, ekonomi rakyat bergerak, dan negara diuntungkan. Garda Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak pengemudi,” ujar Igun. Ask me! Asosiasi Ojol Desak Penghapusan Skema Berbayar Aplikasi Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan perjuangan pengemudi ojek online (ojol) tidak hanya berhenti pada tuntutan potongan aplikasi maksimal 10 persen, tetapi juga menuntut penghapusan skema berbayar ( paid priority / paid order ) yang diterapkan sejumlah perusahaan aplikasi ojol. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menyampaikan pihaknya menerima berbagai aduan serius dari para pengemudi ojol di sejumlah daerah. + + + + + “Para pengemudi mengeluhkan pendapatan yang terus menurun secara signifikan, sehingga semakin menyulitkan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menafkahi keluarga,” ujar Igun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (9/1/2026). + + + + + Baca Juga + + + Ojol Tembak Lansia Pakai Airsoft Gun di Bandung Usai Lakukan Penipuan, Ini Modusnya + + Bagikan Sembako untuk Ojol, Zulhas Berkelakar Soal Viral Panggul Karung Beras + + Honda BeAT Deluxe vs Honda Supra X 125, Mana Pilihan Paling Oke untuk Ojol? + + + Igun menyebut pengemudi ojol merupakan tulang punggung ekonomi sektor transportasi digital. Menurut dia, tekanan tersebut berpotensi berdampak luas terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga pengemudi ojol. + “Asosiasi menilai praktik potongan aplikasi yang tinggi dan penerapan skema berbayar telah menimbulkan dampak ekonomi berantai,” lanjut Igun. + + + + Ia memaparkan sejumlah dampak yang muncul, antara lain penurunan daya beli jutaan keluarga pengemudi ojol yang berimbas langsung pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pasar tradisional, serta ekonomi lokal. Selain itu, ketidakstabilan pendapatan sektor informal juga semakin menguat, mengingat pengemudi ojol merupakan bagian signifikan dari ekonomi kerakyatan dan penyerapan tenaga kerja nasional. + “Risiko kemiskinan baru pun meningkat, terutama bagi pengemudi yang menggantungkan penghasilan harian tanpa jaminan pendapatan tetap,” sambung Igun. + Padahal menurut Igun, sektor ojek online selama ini dikenal sebagai penyangga ekonomi nasional, terutama pascapandemi, dengan menyerap jutaan tenaga kerja serta menggerakkan sektor logistik, kuliner, dan jasa harian. Ia menegaskan, meskipun perusahaan aplikasi berdalih skema tersebut merupakan hak bisnis platform, secara regulasi kebijakan itu bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) KP Nomor 1001 Tahun 2022 yang menekankan prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan bagi mitra pengemudi. + Garda Indonesia, lanjut Igun, menilai penerapan skema berbayar sebagai bom waktu yang berpotensi memicu kecemburuan sosial di antara sesama mitra pengemudi. Pasalnya, hanya pengemudi yang mampu membayar yang mendapatkan prioritas order, sementara mayoritas lainnya tersingkir secara sistematis. + “Jika kondisi ini terus dibiarkan, potensi aksi protes dan demonstrasi di berbagai kota, termasuk Jakarta, sangat terbuka. Ini bukan ancaman, tetapi konsekuensi sosial dari ketidakadilan ekonomi,” kata Igun. + Asosiasi juga menyoroti sikap pemerintah yang selama ini dinilai lebih mengutamakan kepentingan iklim bisnis aplikator, namun mengorbankan kesejahteraan rakyat kecil. Menurut Igun, pembiaran tersebut berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap ekosistem ojek online, mempertanyakan legitimasi pemerintah sebagai pelindung rakyat, serta memicu konflik berkepanjangan antara pengemudi dan aplikator. + Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menegaskan akan tetap konsisten dan tidak mundur dalam memperjuangkan hak pengemudi ojol di seluruh Indonesia. Igun menyampaikan sejumlah tuntutan utama, antara lain penetapan potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen serta penghapusan total skema berbayar untuk menjamin keadilan distribusi order bagi seluruh mitra pengemudi. + “Keadilan ekonomi adalah fondasi stabilitas sosial. Jika pengemudi ojol sejahtera, ekonomi rakyat bergerak, dan negara diuntungkan. Garda Indonesia akan terus berdiri di garis depan membela hak pengemudi,” ujar Igun. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t9204u425_tiktok-siapkan-sistem-verifikasi-usia-lebih-ketat-di-eropa.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t9204u425_tiktok-siapkan-sistem-verifikasi-usia-lebih-ketat-di-eropa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..17918c5e3ba24abab3d0082207da5e89115feb56 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t9204u425_tiktok-siapkan-sistem-verifikasi-usia-lebih-ketat-di-eropa.md @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t9204u425/tiktok-siapkan-sistem-verifikasi-usia-lebih-ketat-di-eropa +title: "TikTok Siapkan Sistem Verifikasi Usia Lebih Ketat di Eropa | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:48 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# TikTok Siapkan Sistem Verifikasi Usia Lebih Ketat di Eropa | Republika Online + +Sistem verifikasi usia TikTok telah diuji coba terbatas di Uni Eropa. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TikTok akan meluncurkan teknologi verifikasi usia baru di seluruh Uni Eropa dalam beberapa pekan ke depan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap platform media sosial untuk memperketat perlindungan anak, seiring munculnya dorongan penerapan larangan media sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun seperti yang telah diterapkan Australia, termasuk di Inggris. Platform milik ByteDance tersebut, bersama sejumlah platform besar lain yang populer di kalangan anak muda seperti YouTube, menghadapi banyak tekanan agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menghapus akun milik anak-anak. Sistem verifikasi usia TikTok ini telah diuji coba secara terbatas di Uni Eropa selama setahun terakhir. Teknologi tersebut menganalisis informasi profil, video yang diunggah, serta sinyal perilaku untuk memprediksi apakah sebuah akun kemungkinan dimiliki oleh pengguna di bawah usia 13 tahun. Selain menilai data yang diberikan langsung oleh pemilik akun, sistem juga memantau perilaku pengguna, termasuk jenis video yang dipublikasikan dan aktivitas lain di dalam platform. TikTok menegaskan akun yang ditandai oleh sistem tidak akan langsung dikenai pemblokiran otomatis. Akun tersebut akan ditinjau terlebih dahulu oleh moderator khusus. Jika setelah peninjauan akun dinilai melanggar ketentuan usia, maka akun dapat dihapus. Pengguna juga diberikan kesempatan untuk mengajukan banding apabila terjadi kesalahan. Dalam proses banding, TikTok menyediakan sejumlah opsi verifikasi usia, antara lain estimasi usia melalui pemindaian wajah oleh perusahaan verifikasi Yoti, otorisasi kartu kredit, atau identitas resmi yang disetujui pemerintah. Uji coba sistem ini di Eropa sebelumnya telah menyebabkan penghapusan ribuan akun. Peluncuran teknologi tersebut dilakukan di saat otoritas Eropa meningkatkan pengawasan terhadap metode verifikasi usia yang digunakan platform digital, terutama terkait kepatuhan terhadap aturan perlindungan data. TikTok menyatakan sistemnya telah mematuhi ketentuan hukum data dan privasi. Dalam sebuah unggahan blog, perusahaan menjelaskan bahwa prediksi usia hanya digunakan untuk menentukan apakah sebuah akun perlu dikirim ke moderator manusia serta untuk memantau dan meningkatkan kinerja teknologi tersebut. "Dengan pendekatan ini, kami dapat memberikan perlindungan bagi remaja dengan tetap menjaga privasi. Kami sangat serius dalam menjalankan tanggung jawab kami untuk melindungi komunitas kami, terutama remaja," kata TikTok seperti dilansir laman  The Guardian , Ahad (18/1/2026). TikTok juga menyoroti sejumlah fitur perlindungan lain bagi pengguna muda, termasuk larangan pesanlangsung bagi pengguna di bawah 16 tahun. Sementara itu, pengguna di bawah 18 tahun dibatasi waktu layar selama 60 menit per hari dan tidak menerima notifikasi setelah waktu tidur. Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, juga diketahui menggunakan layanan Yoti untuk memverifikasi usia pengguna di Facebook. Sementara itu, Australia pada Desember lalu memberlakukan larangan media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Komisioner eSafety Australia melaporkan lebih dari 4,7 juta akun telah dihapus di 10 platform termasuk YouTube, TikTok, Instagram, Snap, dan Facebook, sejak kebijakan tersebut mulai berlaku pada 10 Desember. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! TikTok Siapkan Sistem Verifikasi Usia Lebih Ketat di Eropa Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TikTok akan meluncurkan teknologi verifikasi usia baru di seluruh Uni Eropa dalam beberapa pekan ke depan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap platform media sosial untuk memperketat perlindungan anak, seiring munculnya dorongan penerapan larangan media sosial bagi pengguna di bawah 16 tahun seperti yang telah diterapkan Australia, termasuk di Inggris. + + + + + Platform milik ByteDance tersebut, bersama sejumlah platform besar lain yang populer di kalangan anak muda seperti YouTube, menghadapi banyak tekanan agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menghapus akun milik anak-anak. Sistem verifikasi usia TikTok ini telah diuji coba secara terbatas di Uni Eropa selama setahun terakhir. + + + + + Baca Juga + + + Isu Kebocoran Data Instagram, Komdigi Panggil Meta + + Misteri Ribuan Email Reset Password Massal: Apa yang Terjadi pada Instagram? + + Perusahaan Jepang Hadirkan Toilet yang Bisa Cek Kesehatan dengan Analisis Tinja + + + Teknologi tersebut menganalisis informasi profil, video yang diunggah, serta sinyal perilaku untuk memprediksi apakah sebuah akun kemungkinan dimiliki oleh pengguna di bawah usia 13 tahun. Selain menilai data yang diberikan langsung oleh pemilik akun, sistem juga memantau perilaku pengguna, termasuk jenis video yang dipublikasikan dan aktivitas lain di dalam platform. + TikTok menegaskan akun yang ditandai oleh sistem tidak akan langsung dikenai pemblokiran otomatis. Akun tersebut akan ditinjau terlebih dahulu oleh moderator khusus. Jika setelah peninjauan akun dinilai melanggar ketentuan usia, maka akun dapat dihapus. + + + + Pengguna juga diberikan kesempatan untuk mengajukan banding apabila terjadi kesalahan. Dalam proses banding, TikTok menyediakan sejumlah opsi verifikasi usia, antara lain estimasi usia melalui pemindaian wajah oleh perusahaan verifikasi Yoti, otorisasi kartu kredit, atau identitas resmi yang disetujui pemerintah. + Uji coba sistem ini di Eropa sebelumnya telah menyebabkan penghapusan ribuan akun. Peluncuran teknologi tersebut dilakukan di saat otoritas Eropa meningkatkan pengawasan terhadap metode verifikasi usia yang digunakan platform digital, terutama terkait kepatuhan terhadap aturan perlindungan data. + TikTok menyatakan sistemnya telah mematuhi ketentuan hukum data dan privasi. Dalam sebuah unggahan blog, perusahaan menjelaskan bahwa prediksi usia hanya digunakan untuk menentukan apakah sebuah akun perlu dikirim ke moderator manusia serta untuk memantau dan meningkatkan kinerja teknologi tersebut. + "Dengan pendekatan ini, kami dapat memberikan perlindungan bagi remaja dengan tetap menjaga privasi. Kami sangat serius dalam menjalankan tanggung jawab kami untuk melindungi komunitas kami, terutama remaja," kata TikTok seperti dilansir laman  The Guardian , Ahad (18/1/2026). + TikTok juga menyoroti sejumlah fitur perlindungan lain bagi pengguna muda, termasuk larangan pesanlangsung bagi pengguna di bawah 16 tahun. Sementara itu, pengguna di bawah 18 tahun dibatasi waktu layar selama 60 menit per hari dan tidak menerima notifikasi setelah waktu tidur. + Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, juga diketahui menggunakan layanan Yoti untuk memverifikasi usia pengguna di Facebook. Sementara itu, Australia pada Desember lalu memberlakukan larangan media sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Komisioner eSafety Australia melaporkan lebih dari 4,7 juta akun telah dihapus di 10 platform termasuk YouTube, TikTok, Instagram, Snap, dan Facebook, sejak kebijakan tersebut mulai berlaku pada 10 Desember. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_ta4j5q522_pertamina-sulap-minyak-jelantah-jadi-bioavtur.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_ta4j5q522_pertamina-sulap-minyak-jelantah-jadi-bioavtur.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9233c084131b3359a90888f6b0ead7b2ddb383ca --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_ta4j5q522_pertamina-sulap-minyak-jelantah-jadi-bioavtur.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/ta4j5q522/pertamina-sulap-minyak-jelantah-jadi-bioavtur +title: "Pertamina Sulap Minyak Jelantah jadi Bioavtur | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:54 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Pertamina Sulap Minyak Jelantah jadi Bioavtur | Republika Online + +Pertamina kumpulkan minyak jelantah dari 2.900 Kepala Keluarga REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi dan swasembada energi nasional melalui pengembangan Proyek Bioavtur/Biorefinery Cilacap yang memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku Used Cooking Oil (UCO). Proyek ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Phase 1 Revamp TDHT Cilacap yang mengolah bahan baku minyak jelantah menjadi SAF melalui skema co-processing. Dengan pembangunan Biorefinery Cilacap Phase 2, kapasitas produksi SAF yang sebelumnya mencapai 27 kiloliter per hari akan meningkat signifikan menjadi 887 kiloliter per hari pada tahun 2029. Pengembangan Biorefinery Cilacap dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya Pertamina dalam mengurangi ketergantungan terhadap avtur berbasis fosil, sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi aviasi nasional secara berkelanjutan. Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Emma Sri Martini, menegaskan bahwa proyek ini memiliki nilai strategis yang kuat, baik dari sisi ketahanan energi, ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan. “Biorefinery Cilacap merupakan program strategis dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Danantara sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah khususnya nomor 2 terkait swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, serta program pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Emma dalam Groundbreaking Biorefinery Cilacap pada Jumat, 6 Februari 2026. Lebih lanjut Emma menjelaskan, pengembangan bioavtur di Cilacap memiliki peran penting yang akan membuat posisi Indonesia memiliki bargaining position untuk bisa menciptakan swasembada energi, meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Emma menegaskan Biorefinery Cilacap juga merupakan salah satu dari lima Proyek Hilirisasi Danantara di Sektor Energi, serta selaras dengan strategi Dual Growth Pertamina dalam mengembangkan bisnis rendah karbon tanpa mengabaikan penguatan bisnis eksisting. Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing rantai pasok SAF, Pertamina membangun sinergi lintas pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, mulai dari regulator, penyedia bahan baku, produsen, hingga offtaker sebagai pengguna akhir. Sinergi ini bertujuan menciptakan ekosistem SAF yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Pengembangan SAF melalui Biorefinery Cilacap juga memberikan multiplier effect yang signifikan. Dari sisi ekonomi, proyek ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto nasional hingga Rp199 triliun per tahun. Dari sisi lingkungan, pengembangan SAF berkontribusi pada pengurangan emisi karbon hingga 600 ribu ton CO₂ per tahun. Sementara dari sisi sosial, proyek ini mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 5.900 orang dan berkontribusi terhadap target TKDN sebesar 30 persen. Pertamina juga menjalankan program pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat melalui beberapa Bank Sampah Beo Asri, diantaranya yang berlokasi di Kelurahan Tegalreja Kabupaten Cilacap yang terdiri lebih dari 2.900 Kepala Keluarga. “Ini salah satu proyek percontohan yang cukup lengkap, banyak sekali multiplier effect yang kita peroleh. Bisa mengurangi impor, mengurangi current deficit, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi energi hijau yang bisa mengurangi karbon emisi serta sekaligus mengurangi polusi juga yang membuat paru-paru kita sehat,” imbuh Emma. Melalui pengembangan Biorefinery Cilacap, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mendorong percepatan transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan. “Pengembangan Biorefinery Cilacap menjadi fondasi jangka panjang bagi penguasaan teknologi, peningkatan daya saing bangsa, serta wujud sinergi seluruh elemen dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan,” tandas Emma. Ask me! Pertamina Sulap Minyak Jelantah jadi Bioavtur Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina terus memperkuat perannya dalam mendukung transisi dan swasembada energi nasional melalui pengembangan Proyek Bioavtur/Biorefinery Cilacap yang memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbahan baku Used Cooking Oil (UCO). Proyek ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan Phase 1 Revamp TDHT Cilacap yang mengolah bahan baku minyak jelantah menjadi SAF melalui skema co-processing. + + + + + Dengan pembangunan Biorefinery Cilacap Phase 2, kapasitas produksi SAF yang sebelumnya mencapai 27 kiloliter per hari akan meningkat signifikan menjadi 887 kiloliter per hari pada tahun 2029. + + + + + Pengembangan Biorefinery Cilacap dilakukan secara bertahap sebagai bagian dari upaya Pertamina dalam mengurangi ketergantungan terhadap avtur berbasis fosil, sekaligus menjaga ketahanan pasokan energi aviasi nasional secara berkelanjutan. + Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Emma Sri Martini, menegaskan bahwa proyek ini memiliki nilai strategis yang kuat, baik dari sisi ketahanan energi, ekonomi, maupun keberlanjutan lingkungan. + + + + “Biorefinery Cilacap merupakan program strategis dari Bapak Presiden Prabowo dan juga Danantara sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah khususnya nomor 2 terkait swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, serta program pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Emma dalam Groundbreaking Biorefinery Cilacap pada Jumat, 6 Februari 2026. + Lebih lanjut Emma menjelaskan, pengembangan bioavtur di Cilacap memiliki peran penting yang akan membuat posisi Indonesia memiliki bargaining position untuk bisa menciptakan swasembada energi, meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Emma menegaskan Biorefinery Cilacap juga merupakan salah satu dari lima Proyek Hilirisasi Danantara di Sektor Energi, serta selaras dengan strategi Dual Growth Pertamina dalam mengembangkan bisnis rendah karbon tanpa mengabaikan penguatan bisnis eksisting. + Untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing rantai pasok SAF, Pertamina membangun sinergi lintas pemangku kepentingan dari hulu hingga hilir, mulai dari regulator, penyedia bahan baku, produsen, hingga offtaker sebagai pengguna akhir. Sinergi ini bertujuan menciptakan ekosistem SAF yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berdaya saing global. + Pengembangan SAF melalui Biorefinery Cilacap juga memberikan multiplier effect yang signifikan. Dari sisi ekonomi, proyek ini berpotensi memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto nasional hingga Rp199 triliun per tahun. Dari sisi lingkungan, pengembangan SAF berkontribusi pada pengurangan emisi karbon hingga 600 ribu ton CO₂ per tahun. Sementara dari sisi sosial, proyek ini mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 5.900 orang dan berkontribusi terhadap target TKDN sebesar 30 persen. + Pertamina juga menjalankan program pengumpulan minyak jelantah dari masyarakat melalui beberapa Bank Sampah Beo Asri, diantaranya yang berlokasi di Kelurahan Tegalreja Kabupaten Cilacap yang terdiri lebih dari 2.900 Kepala Keluarga. + “Ini salah satu proyek percontohan yang cukup lengkap, banyak sekali multiplier effect yang kita peroleh. Bisa mengurangi impor, mengurangi current deficit, bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menjadi energi hijau yang bisa mengurangi karbon emisi serta sekaligus mengurangi polusi juga yang membuat paru-paru kita sehat,” imbuh Emma. + Melalui pengembangan Biorefinery Cilacap, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional sekaligus mendorong percepatan transisi energi yang inklusif dan berkelanjutan. + “Pengembangan Biorefinery Cilacap menjadi fondasi jangka panjang bagi penguasaan teknologi, peningkatan daya saing bangsa, serta wujud sinergi seluruh elemen dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan,” tandas Emma. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_tbbbtb423_thr-asn-dan-tnipolri-cair-100-persen-total-anggaran-rp-55-triliun.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_tbbbtb423_thr-asn-dan-tnipolri-cair-100-persen-total-anggaran-rp-55-triliun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af030003ef5193bf6530c32d8a7fe7515654deb6 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_tbbbtb423_thr-asn-dan-tnipolri-cair-100-persen-total-anggaran-rp-55-triliun.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/tbbbtb423/thr-asn-dan-tnipolri-cair-100-persen-total-anggaran-rp-55-triliun +title: "THR ASN dan TNI-Polri Cair 100 Persen, Total Anggaran Rp 55 Triliun | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:58 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# THR ASN dan TNI-Polri Cair 100 Persen, Total Anggaran Rp 55 Triliun | Republika Online + +Pemerintah memastikan pencairan penuh bagi 10,5 juta penerima jelang Lebaran. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan akan cair 100 persen. Anggaran tersebut mencapai Rp 55 triliun atau naik 10 persen dari tahun lalu, yang diberikan kepada 10,5 juta penerima. Adapun rinciannya, 2,4 juta ASN pusat serta TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan. Nilai anggaran masing-masing sebesar Rp 2,2 triliun, Rp 20,2 triliun, dan Rp 12,7 triliun. “THR sudah mulai cair secara bertahap sejak 26 Februari 2026. THR berbeda dengan gaji ke-13 yang baru cair paling cepat Juni nanti,” kata Teddy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (3/2/2026). Teddy menekankan agar THR untuk pekerja swasta wajib diberikan secara penuh dan tidak dicicil. THR tersebut harus sudah diberikan kepada pekerja paling lambat H-7 Lebaran. Perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi administratif serta denda 5 persen. Berdasarkan data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah, jumlah penerima THR swasta mencapai 26,5 juta pekerja dengan total nilai Rp 124 triliun. Terkait bonus hari raya (BHR) khusus untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir, pemerintah dan aplikator ( GoTo , Grab, Maxim, InDrive ) sepakat menyiapkan dana sekitar Rp 220 miliar untuk kurang lebih 850 ribu mitra pengemudi. “Penyaluran didorong lebih cepat, yaitu antara H-14 sampai H-7 Idul Fitri,” ujar Teddy. Ia menyampaikan pemerintah juga memberikan stimulus berupa bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga, diskon transportasi berupa subsidi sebesar Rp 911,16 miliar, serta kebijakan work from anywhere (WFA) kepada ASN dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 agar mobilitas lebih fleksibel. Ask me! THR ASN dan TNI-Polri Cair 100 Persen, Total Anggaran Rp 55 Triliun Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-Polri, dan pensiunan akan cair 100 persen. Anggaran tersebut mencapai Rp 55 triliun atau naik 10 persen dari tahun lalu, yang diberikan kepada 10,5 juta penerima. + + + + + Adapun rinciannya, 2,4 juta ASN pusat serta TNI/Polri, 4,3 juta ASN daerah, dan 3,8 juta pensiunan. Nilai anggaran masing-masing sebesar Rp 2,2 triliun, Rp 20,2 triliun, dan Rp 12,7 triliun. + + + + Baca Juga + + + Menaker Ungkap THR Swasta Masih Dipotong Pajak, THR ASN Ditanggung Pemerintah + + Alhamdulillah, THR ASN Cair Penuh, Mitra Ojek Online Dapat Bonus + + Pertamina Patra Niaga Bagi THR Total Rp 150 juta untuk Pengguna MyPertamina Selama Ramadan + + + “THR sudah mulai cair secara bertahap sejak 26 Februari 2026. THR berbeda dengan gaji ke-13 yang baru cair paling cepat Juni nanti,” kata Teddy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (3/2/2026). + Teddy menekankan agar THR untuk pekerja swasta wajib diberikan secara penuh dan tidak dicicil. THR tersebut harus sudah diberikan kepada pekerja paling lambat H-7 Lebaran. Perusahaan yang melanggar akan dikenai sanksi administratif serta denda 5 persen. + + + + Berdasarkan data peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori penerima upah, jumlah penerima THR swasta mencapai 26,5 juta pekerja dengan total nilai Rp 124 triliun. + Terkait bonus hari raya (BHR) khusus untuk pengemudi ojek online (ojol) dan kurir, pemerintah dan aplikator ( GoTo , Grab, Maxim, InDrive ) sepakat menyiapkan dana sekitar Rp 220 miliar untuk kurang lebih 850 ribu mitra pengemudi. “Penyaluran didorong lebih cepat, yaitu antara H-14 sampai H-7 Idul Fitri,” ujar Teddy. + Ia menyampaikan pemerintah juga memberikan stimulus berupa bantuan pangan 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga, diskon transportasi berupa subsidi sebesar Rp 911,16 miliar, serta kebijakan work from anywhere (WFA) kepada ASN dan pekerja swasta pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 agar mobilitas lebih fleksibel. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/en.republika.co.id_berita_t2bski348_akui-keunggulan-korea-selatan-0-1-timnas-indonesia-urung-berlaga-di-piala-asia-u-23-2026.md b/raw/en.republika.co.id_berita_t2bski348_akui-keunggulan-korea-selatan-0-1-timnas-indonesia-urung-berlaga-di-piala-asia-u-23-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..941bd4501ba3980bd8984b2916436040d532666f --- /dev/null +++ b/raw/en.republika.co.id_berita_t2bski348_akui-keunggulan-korea-selatan-0-1-timnas-indonesia-urung-berlaga-di-piala-asia-u-23-2026.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://en.republika.co.id/berita/t2bski348/akui-keunggulan-korea-selatan-0-1-timnas-indonesia-urung-berlaga-di-piala-asia-u-23-2026 +title: "Akui Keunggulan Korea Selatan 0-1, Timnas Indonesia Urung Berlaga di Piala Asia U-23 2026 | Republika Online" +domain: en.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:31:56 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Akui Keunggulan Korea Selatan 0-1, Timnas Indonesia Urung Berlaga di Piala Asia U-23 2026 | Republika Online + +Indonesia gagal lolos ke Piala Asia U-23 setelah hanya menjadi runner-up Grup J. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harapan Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di Piala Asia U-23 2026 pupus sudah. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025) malam, Garuda Muda harus mengakui keunggulan tipis Korea Selatan dengan skor 0-1 pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23. Indonesia sebenarnya tampil agresif sejak menit pertama. Rayhan Hannan langsung membuka peluang berbahaya lewat penetrasi dari sisi kanan, tapi umpan tariknya gagal dimanfaatkan Rahmat Arjuna. Peluang emas itu menjadi sinyal awal semangat tim asuhan Gerald Vanenburg. Sayangnya, justru Korea Selatan yang lebih efektif. Pada menit ke-6, Hwang Do Hyun berhasil mencetak gol dari sudut sempit. Tendangan kerasnya sempat membentur mistar sebelum masuk ke gawang Cahya Supriadi. Gol cepat itu membuat Indonesia tertinggal 0-1 dan kehilangan momentum. Indonesia berusaha bangkit. Hokky Caraka sempat mendapat kesempatan di menit ke-25 setelah lepas dari jebakan offside. Ia menggiring bola ke kotak penalti dan melepaskan tembakan ke tiang dekat, tapi upayanya berhasil diblok bek Korea. Menjelang turun minum, sundulan Rahmat Arjuna juga masih melebar. Pada babak kedua, Garuda Muda meningkatkan tekanan. Pelatih Gerald Vanenburg memasukkan Jens Raven menggantikan Rafael Struick. Timnas U-23 beberapa kali mencoba menusuk ke jantung pertahanan Korea, sementara Arkhan Fikri mengatur tempo dari lini tengah. Namun rapatnya barisan pertahanan lawan membuat upaya mengkreasi peluang menjadi kandas. Sementara Korea Selatan beberapa kali menghadirkan bahaya. Namun Penampilan gemilang kiper Indonesia Cahya Supriadi membuat gawang Indonesia tak kebobolan lagi. Delapan penyelamatan ia buat pada babak kedua. Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 0-1 tetap bertahan. Kekalahan ini membuat Indonesia finis dengan empat poin dari tiga laga — hasil dari kemenangan 5-0 atas Makau, imbang 0-0 melawan Laos, dan kalah 0-1 dari Korea Selatan. Dengan hanya juara grup yang lolos otomatis dan jalur runner-up terbaik sudah tertutup (diisi empat tim dengan enam poin), Indonesia dipastikan gagal melangkah ke putaran final Piala Asia U-23 2026 di Arab Saudi. Korea Selatan sendiri tampil sempurna dengan koleksi tiga kemenangan dari tiga pertandingan, mencetak 13 gol tanpa kebobolan, sekaligus mengunci tiket sebagai juara Grup J. Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi Garuda Muda, yang datang dengan ambisi besar dan dukungan penuh suporter di Sidoarjo. Namun, jalan terjal menuju level Asia masih harus ditempuh dengan persiapan lebih matang di masa depan. Ask me! Akui Keunggulan Korea Selatan 0-1, Timnas Indonesia Urung Berlaga di Piala Asia U-23 2026 Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harapan Timnas Indonesia U-23 untuk tampil di Piala Asia U-23 2026 pupus sudah. Bermain di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Selasa (9/9/2025) malam, Garuda Muda harus mengakui keunggulan tipis Korea Selatan dengan skor 0-1 pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23. + + + + + Indonesia sebenarnya tampil agresif sejak menit pertama. Rayhan Hannan langsung membuka peluang berbahaya lewat penetrasi dari sisi kanan, tapi umpan tariknya gagal dimanfaatkan Rahmat Arjuna. Peluang emas itu menjadi sinyal awal semangat tim asuhan Gerald Vanenburg. + + + + + Baca Juga + + + Babak I: Timnas Indonesia U-23 Gagal Manfaatkan Peluang, Tertinggal 0-1 dari Korea Selatan + + Starting XI Timnas U-23 Indonesia Vs Korea Selatan U-23: Hokky-Struick Jadi Andalan Lini Depan + + Tak Mungkin Runner-up Terbaik, Timnas Indonesia U-23 Wajib Menang Lawan Korea Selatan + + + Sayangnya, justru Korea Selatan yang lebih efektif. Pada menit ke-6, Hwang Do Hyun berhasil mencetak gol dari sudut sempit. Tendangan kerasnya sempat membentur mistar sebelum masuk ke gawang Cahya Supriadi. Gol cepat itu membuat Indonesia tertinggal 0-1 dan kehilangan momentum. + Indonesia berusaha bangkit. Hokky Caraka sempat mendapat kesempatan di menit ke-25 setelah lepas dari jebakan offside. Ia menggiring bola ke kotak penalti dan melepaskan tembakan ke tiang dekat, tapi upayanya berhasil diblok bek Korea. Menjelang turun minum, sundulan Rahmat Arjuna juga masih melebar. + + + + Pada babak kedua, Garuda Muda meningkatkan tekanan. Pelatih Gerald Vanenburg memasukkan Jens Raven menggantikan Rafael Struick. + Timnas U-23 beberapa kali mencoba menusuk ke jantung pertahanan Korea, sementara Arkhan Fikri mengatur tempo dari lini tengah. Namun rapatnya barisan pertahanan lawan membuat upaya mengkreasi peluang menjadi kandas. + Sementara Korea Selatan beberapa kali menghadirkan bahaya. Namun Penampilan gemilang kiper Indonesia Cahya Supriadi membuat gawang Indonesia tak kebobolan lagi. Delapan penyelamatan ia buat pada babak kedua. + Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 0-1 tetap bertahan. Kekalahan ini membuat Indonesia finis dengan empat poin dari tiga laga — hasil dari kemenangan 5-0 atas Makau, imbang 0-0 melawan Laos, dan kalah 0-1 dari Korea Selatan. + Dengan hanya juara grup yang lolos otomatis dan jalur runner-up terbaik sudah tertutup (diisi empat tim dengan enam poin), Indonesia dipastikan gagal melangkah ke putaran final Piala Asia U-23 2026 di Arab Saudi. + Korea Selatan sendiri tampil sempurna dengan koleksi tiga kemenangan dari tiga pertandingan, mencetak 13 gol tanpa kebobolan, sekaligus mengunci tiket sebagai juara Grup J. + Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi Garuda Muda, yang datang dengan ambisi besar dan dukungan penuh suporter di Sidoarjo. Namun, jalan terjal menuju level Asia masih harus ditempuh dengan persiapan lebih matang di masa depan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/eprints.undip.ac.id_60740_.md b/raw/eprints.undip.ac.id_60740_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0104456ebc773714ed50ad20c81ab02bfe432fac --- /dev/null +++ b/raw/eprints.undip.ac.id_60740_.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +url: https://eprints.undip.ac.id/60740/ +title: "ANALISIS USAHA TANI TEBU RAKYAT DAN LOYALITAS PETANI BERKAITAN DENGAN PERILAKU PETANI, PERAN PEMERINTAH DAN PABRIK GULA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)" +domain: eprints.undip.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 05:21:34 +source_type: academic +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# ANALISIS USAHA TANI TEBU RAKYAT DAN LOYALITAS PETANI BERKAITAN DENGAN PERILAKU PETANI, PERAN PEMERINTAH DAN PABRIK GULA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR) + +ANALISIS USAHA TANI TEBU RAKYAT DAN LOYALITAS PETANI BERKAITAN DENGAN PERILAKU PETANI, PERAN PEMERINTAH DAN PABRIK GULA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR) LUKITO, Aris and Karno, Karno and SETIADI , AGUS (2017) ANALISIS USAHA TANI TEBU RAKYAT DAN LOYALITAS PETANI BERKAITAN DENGAN PERILAKU PETANI, PERAN PEMERINTAH DAN PABRIK GULA (STUDI KASUS DI KABUPATEN PASURUAN, JAWA TIMUR). Masters thesis, Faculty of Animal and Agricultural Sciences. Abstract Budidaya tebu telah berkembang sejak jaman penjajahan Belanda, dengan +bukti sejarah berupa berdirinya pabrik gula pada masa itu. Gula berperan strategis +dalam kebutuhan pokok nasional. Mayoritas penyedia tebu sebagai bahan baku +gula di Indonesia adalah petani. Loyalitas petani dalam membudidayakan tebu +menjadi menarik untuk ditelaah lebih lanjut khususnya di wilayah lumbung gula +nasional yaitu Jawa Timur, dimana Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu +diantaranya. +Tujuan penelitian ini adalah : (1) untuk mengevaluasi kelayakan usaha tani +tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan, (2) untuk menilai loyalitas petani dalam +budidaya tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan, dan (3) menganalisis hubungan +kausalitas dari perilaku petani, peran pemerintah, pabrik gula dan loyalitas petani +tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan. +Metode penelitian berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan +menggunakan metode pendekatan survei. Lokasi survei di Kecamatan Grati, +Winongan, Gondangwetan dan Nguling di Kabupaten Pasuruan. Responden +diambil secara purposive sampling. Analisis dilakukan untuk mengukur variabel +kelayakan usaha tani tebu rakyat, mengukur tingkat loyalitas petani dalam +mengusahakan budidaya tebu rakyat serta mengukur hubungan kausalitas dari +variabel loyalitas petani tebu rakyat, perilaku petani, peran pemerintah, dan peran +pabrik gula. Analisis usaha tani dilakukan dengan menghitung Revenue/ Cost +ratio (R/C) dan profitabilitas melalui Net Profit Margin (NPM); analisis tingkat +loyalitas dan berbagai peran pendukungnya dilakukan dengan scoring method ; +sedangkan hubungan kausalitas dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). +Hasil penelitian menunjukkan bahwa budidaya tebu rakyat dengan pola +sewa lahan layak diusahakan dengan nilai perbandingan penerimaan dibanding +biaya yang dikeluarkan (R/C) sebesar 1,17 dan NPM 0,14. Sedangkan pola tanpa +menggunakan sewa lahan menunjukkan R/C sebesar 1,74, dan NPM 0,42 +Tingkat loyalitas petani tebu rakyat di Kabupaten Pasuruan termasuk +kategori Sangat Tinggi (82,26%), dengan dukungan peran perilaku petani Tinggi +(70,65%), peran Pabrik Gula Tinggi (64,13%) dan peran pemerintah Cukup +Tinggi (57,23%). +Loyalitas petani didukung oleh hubungan yang signifikan +mempengaruhinya yakni peran perilaku petani (P=0,039), sedangkan peran +pemerintah (P=0,192) dan peran pabrik gula (P=0,253) tidak signifikan +mempengaruhi secara langsung. Namun demikian peran perilaku petani +dipengaruhi signifikan oleh peran pabrik gula (P<0,05), meskipun tidak signifikan +dipengaruhi oleh peran pemerintah (P=0,299). Peran pabrik gula signifikan +dipengaruhi oleh peran pemerintah (P<0,05). Repository Staff Only: item control page diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_s6ojlx463_masuk-2024-ubah-gaya-hidup-jadi-lebih-berkelanjutan-ini-cara-memulainya.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_s6ojlx463_masuk-2024-ubah-gaya-hidup-jadi-lebih-berkelanjutan-ini-cara-memulainya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..682b25305f1e04072cc1c507c2341bb998e77929 --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_s6ojlx463_masuk-2024-ubah-gaya-hidup-jadi-lebih-berkelanjutan-ini-cara-memulainya.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/s6ojlx463/masuk-2024-ubah-gaya-hidup-jadi-lebih-berkelanjutan-ini-cara-memulainya +title: "Masuk 2024, Ubah Gaya Hidup Jadi Lebih Berkelanjutan, Ini Cara Memulainya | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:40:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Masuk 2024, Ubah Gaya Hidup Jadi Lebih Berkelanjutan, Ini Cara Memulainya | Republika Online + +Perubahan gaya hidup berkelanjutan bisa dimulai dengan cara sederhana. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun baru menjadi momentum terbaik untuk membuat resolusi dan memulai perubahan gaya hidup. People's Climate Vote, sebuah survei PBB tentang opini publik mengenai perubahan iklim, menyoroti bahwa masyarakat di seluruh dunia mengakui perubahan iklim sebagai keadaan darurat global dan setuju bahwa kita harus melakukan perubahan bersama. Jika Anda ingin menjadikan hidup di tahun 2024 lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, berikut adalah beberapa perubahan yang bisa dilakukan dengan mudah dan terjangkau seperti dilansir Phys, Rabu (3/1/2024). 1. Makan Manusia membuang 1 miliar ton makanan setiap tahunnya. Sampah makanan sering kali menghasilkan metana, gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida. Tapi ada beberapa perubahan sederhana yang bisa dilakukan untuk makan dengan lebih ramah lingkungan. Hal ini termasuk mengonsumsi makanan lokal dan musiman, atau mengurangi makan daging dan lebih banyak makan tanaman, terutama kacang-kacangan dan sayuran. Kacang-kacangan tidak memerlukan pupuk nitrogen berkat kemampuannya mengubah nitrogen dari udara menjadi nutrisi. Memulai untuk mengurangi konsumsi daging juga bisa menjadi awal yang baik. Selain itu, bisa juga Anda mengonsumsi daging yang dibuat di laboratorium dapat menjadi batu loncatan menuju gaya hidup yang lebih nabati, meskipun harganya relatif mahal. 2. Perjalanan Memulai perjalanan ramah lingkungan bisa dengan memperbanyak jalan kaki dan bersepeda untuk jarak dekat. Selain membuat tubuh lebih bugar, hal tersebut juga tidak menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Cobalah mengganti satu atau dua kali perjalanan dengan mobil dalam sepekan dengan opsi perjalanan aktif tersebut. Di daerah perkotaan seperti Jakarta, Anda juga bisa beralih ke transportasi umum untuk perjalanan ke kantor atau lainnya. Dibandingkan kendaraan pribadi, transportasi umum dapat menekan polusi udara secara signifikan. Sementara untuk perjalanan yang lebih jauh, bepergian dengan kereta api atau bus lebih ramah lingkungan daripada dengan mobil pribadi dan pesawat. Namun, Anda harus merencanakannya jauh-jauh hari untuk mendapatkan tiket termurah. 3. Penggunaan energi Energi yang kita gunakan di rumah menjadi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Melakukan perubahan kecil pada penggunaan energi harian dapat membuat perbedaan besar, baik pada tagihan maupun emisi rumah tangga. Sebagian besar perubahan ini mudah dan nyaman. Aksi sederhananya, misalkan, dengan mematikan lampu dan AC saat meninggalkan ruangan, mempersingkat mandi, mencabut sambungan perangkat seperti microwave saat tidak digunakan dan pengisi daya saat perangkat terisi penuh, serta lainnya. Ask me! Masuk 2024, Ubah Gaya Hidup Jadi Lebih Berkelanjutan, Ini Cara Memulainya Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun baru menjadi momentum terbaik untuk membuat resolusi dan memulai perubahan gaya hidup. People's Climate Vote, sebuah survei PBB tentang opini publik mengenai perubahan iklim, menyoroti bahwa masyarakat di seluruh dunia mengakui perubahan iklim sebagai keadaan darurat global dan setuju bahwa kita harus melakukan perubahan bersama. + + + + + Jika Anda ingin menjadikan hidup di tahun 2024 lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, berikut adalah beberapa perubahan yang bisa dilakukan dengan mudah dan terjangkau seperti dilansir Phys, Rabu (3/1/2024). + + + + + Baca Juga + + + 2023 Jadi Tahun Terpanas Sepanjang Sejarah Bumi, Krisis Iklim Juga Kian Parah + + Perubahan Iklim Dapat Membuat Kopi Menjadi Lebih Pahit dan Mahal   + + Melirik Konsep Ekowisata untuk Cegah Perubahan Iklim + + + 1. Makan + Manusia membuang 1 miliar ton makanan setiap tahunnya. Sampah makanan sering kali menghasilkan metana, gas rumah kaca yang lebih kuat daripada karbon dioksida. + + + + Tapi ada beberapa perubahan sederhana yang bisa dilakukan untuk makan dengan lebih ramah lingkungan. Hal ini termasuk mengonsumsi makanan lokal dan musiman, atau mengurangi makan daging dan lebih banyak makan tanaman, terutama kacang-kacangan dan sayuran. Kacang-kacangan tidak memerlukan pupuk nitrogen berkat kemampuannya mengubah nitrogen dari udara menjadi nutrisi. + Memulai untuk mengurangi konsumsi daging juga bisa menjadi awal yang baik. Selain itu, bisa juga Anda mengonsumsi daging yang dibuat di laboratorium dapat menjadi batu loncatan menuju gaya hidup yang lebih nabati, meskipun harganya relatif mahal. +   + 2. Perjalanan + Memulai perjalanan ramah lingkungan bisa dengan memperbanyak jalan kaki dan bersepeda untuk jarak dekat. Selain membuat tubuh lebih bugar, hal tersebut juga tidak menghasilkan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Cobalah mengganti satu atau dua kali perjalanan dengan mobil dalam sepekan dengan opsi perjalanan aktif tersebut. + Di daerah perkotaan seperti Jakarta, Anda juga bisa beralih ke transportasi umum untuk perjalanan ke kantor atau lainnya. Dibandingkan kendaraan pribadi, transportasi umum dapat menekan polusi udara secara signifikan. + Sementara untuk perjalanan yang lebih jauh, bepergian dengan kereta api atau bus lebih ramah lingkungan daripada dengan mobil pribadi dan pesawat. Namun, Anda harus merencanakannya jauh-jauh hari untuk mendapatkan tiket termurah. +   + 3. Penggunaan energi + Energi yang kita gunakan di rumah menjadi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca yang signifikan. Melakukan perubahan kecil pada penggunaan energi harian dapat membuat perbedaan besar, baik pada tagihan maupun emisi rumah tangga. + Sebagian besar perubahan ini mudah dan nyaman. Aksi sederhananya, misalkan, dengan mematikan lampu dan AC saat meninggalkan ruangan, mempersingkat mandi, mencabut sambungan perangkat seperti microwave saat tidak digunakan dan pengisi daya saat perangkat terisi penuh, serta lainnya. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_si5buo416_catatan-kemajuan-transisi-energi-global.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_si5buo416_catatan-kemajuan-transisi-energi-global.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ae3ae02497a443d1544f15bb4ae43eadedbacf04 --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_si5buo416_catatan-kemajuan-transisi-energi-global.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/si5buo416/catatan-kemajuan-transisi-energi-global +title: "Catatan Kemajuan Transisi Energi Global | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:12:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Catatan Kemajuan Transisi Energi Global | Republika Online + +Cina dan Brasil mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- World Economic Forum dalam laporannya bertajuk "Fostering Effective Energy Transition" Juni lalu, mencatat Indeks Transisi Energi (ITE) beberapa negara seperti Cina, Brasil, dan India meningkat pesat. WEF mengatakan ITE 107 dari 120 negara dalam satu dekade terakhir mengalami kemajuan. "Skor (ITE) 30 negara mengalami peningkatan 10 persen lebih," kata WEF dalam laporan tersebut. WEF mengatakan Cina dan Brasil mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor pendorongnya meningkatnya kapasitas energi terbarukan dan pangsa energi bersih. Cina dan Brasil banyak mengandalkan pembangkit listrik tenaga hidro untuk konsumsi energinya dan berkomitmen meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Langkah-langkah yang diambil dua negara ini beberapa tahun terakhir menciptakan lingkungan yang membuat transisi energi memungkinkan. Komitmen jangka-panjang Brasil pada pembangkit listrik tenaga hidro dan biofuel yang dikombinasikan dengan langkah-langkah terbaru di energi surya membuka jalan bagi negara itu sebagai garda depan dalam transisi energi. "Brasil fokus pada instrumen perencanaan dan kebijakan, serta penguatan institusi, telah membangun ekosistem yang tepat bagi momentum transisi energi," kata WEF dalam laporan tersebut. Sementara itu, India juga membuat sejumlah kemajuan dalam infrastruktur energi bersih. Energi terbarukan dan biomassa mencakup 42 persen dari kapasitas pembangkit listriknya, membawa negara itu sebagai pasar energi terbarukan terbesar keempat di dunia. WEF mengatakan dengan investasi tahunan yang mencapai 10 miliar dolar AS, adopsi kendaraan listrik dan produksi energi hidrogen India meningkat pesat. Namun ketergantungan India dan Cina pada batu bara masih menjadi pendorong utama intensitas emisi di dua negara itu. Tahun lalu hanya 17 persen negara termasuk Prancis, Cina, Polandia, Belgia dan India yang menunjukkan peningkatan dalam hal keadilan, ketahanan, dan keberlanjutan energi. Hal ini menunjukkan sulitnya membangun transisi yang seimbang. Pada tahun 2024, sebanyak 28 persen negara termasuk Kuwait, Nigeria, Bangladesh, Mozambik, dan Tanzania aktif melakukan transisi menuju sistem energi yang lebih seimbang. Evolusi ini ditandai dengan kemajuan yang signifikan dalam sub-indeks dengan nilai terendah di antara keadilan, ketahanan dan keberlanjutan energi. Kemajuan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran strategis menuju lanskap energi yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan di negara-negara tersebut. Sementara itu Indeks Transisi Energi Jerman, Jepang dan Amerika Serikat (AS) mengalam perlambatan beberapa tahun terakhir. WEF mencatat beberapa tahun terakhir Jerman meningkatkan produksi bahan bakar batu bara sebanyak 35 persen pada tahun 2022 dibanding 2020 untuk mengurangi ketergantung pada gas Rusia. Hal ini meningkatkan intensitas emisi negara tersebut. Pada April 2023, Jerman juga membuang rencana pembangkit listrik tenaga nuklir untuk digantikan dengan pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Sementara adopsi energi surya dan angin meningkat, kesenjangan antara produksi dan konsumsi ditutupi dengan batu bara. "Jepang mengalami dampak signifikan dari fluktuasi harga gas, yang menyebabkan penurunan skor ekuitasnya karena tantangan menyediakan energi terjangkau," kata WEF. Keberhasilan awal energi bersih hidrogen menunjukkan tanda-tanda menjanjikan. Selama tiga tahun terakhir skor ITE AS mengalami pertumbuhan. Undang-undang Reduksi Inflasi (IRA) memainkan peran besar menyediakan lingkungan ekonomi bagi energi terbarukan dan adopsi kendaraan listrik. Namun kecepatan transisi beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena hambatan dalam mengkoneksikan proyek-proyek energi bersih ke jaringan listrik tertuama proyek-proyek besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terkoneksi. WEF mengatakan pendatang baru 20 besar peringkat ITE adalah Latvia dan Chile. Latvia meningkatkan performa keberlanjutannya dengan meningkatkan kontribusi energi terbaru hingga tiga perempat di pembangkit listriknya, sebagian besar dengan energi hidro dan biofuel. Latvia juga melakukan sejumlah kemajuan dalam ketahanan energi dengan mendiversifikasi mitra impor. Di sisi lain, Chile meningkatkan skor ITE-nya tahun ini dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Sehingga meningkatkan performa keberlanjutan dan pengurangan impor energi. WEF mengatakan walaupun sudah ada kemajuan, tapi rintangan untuk menyeimbangkan antara keadilan, ketahanan dan keberlanjutan masih besar. Hanya 20 negara yang meningkatkan tiga hal itu dalam beberapa tahun terakhir. Semakin rumitnya lanskap makroekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik menimbulkan tantangan baru. Hal ini menunjukkan perlunya menyesuaikan jalur menuju transisi energi untuk mengatasi dinamika secara efektif. "Saat ini skor ETI menilai sistem energi suatu negara tanpa memperhitungkan laju transisinya," kata WEF. WEF mengatakan konsep momentum transisi menyoroti negara-negara yang bertransisi dengan cepat dan negara-negara yang menghadapi risiko. Meskipun tidak ada persentase yang ditetapkan secara global untuk mengukur kemajuan transisi energi, kecepatannya bergantung pada berbagai faktor, termasuk keadaan negara dan wilayah tertentu, ketersediaan sumber daya dan teknologi, tingkat komitmen politik dan publik. Ask me! Catatan Kemajuan Transisi Energi Global Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- World Economic Forum dalam laporannya bertajuk "Fostering Effective Energy Transition" Juni lalu, mencatat Indeks Transisi Energi (ITE) beberapa negara seperti Cina, Brasil, dan India meningkat pesat. WEF mengatakan ITE 107 dari 120 negara dalam satu dekade terakhir mengalami kemajuan. + + + + + "Skor (ITE) 30 negara mengalami peningkatan 10 persen lebih," kata WEF dalam laporan tersebut. + + + + WEF mengatakan Cina dan Brasil mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor pendorongnya meningkatnya kapasitas energi terbarukan dan pangsa energi bersih. + Cina dan Brasil banyak mengandalkan pembangkit listrik tenaga hidro untuk konsumsi energinya dan berkomitmen meningkatkan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Langkah-langkah yang diambil dua negara ini beberapa tahun terakhir menciptakan lingkungan yang membuat transisi energi memungkinkan. + + + + Komitmen jangka-panjang Brasil pada pembangkit listrik tenaga hidro dan biofuel yang dikombinasikan dengan langkah-langkah terbaru di energi surya membuka jalan bagi negara itu sebagai garda depan dalam transisi energi. + "Brasil fokus pada instrumen perencanaan dan kebijakan, serta penguatan institusi, telah membangun ekosistem yang tepat bagi momentum transisi energi," kata WEF dalam laporan tersebut. + Sementara itu, India juga membuat sejumlah kemajuan dalam infrastruktur energi bersih. Energi terbarukan dan biomassa mencakup 42 persen dari kapasitas pembangkit listriknya, membawa negara itu sebagai pasar energi terbarukan terbesar keempat di dunia. + WEF mengatakan dengan investasi tahunan yang mencapai 10 miliar dolar AS, adopsi kendaraan listrik dan produksi energi hidrogen India meningkat pesat. Namun ketergantungan India dan Cina pada batu bara masih menjadi pendorong utama intensitas emisi di dua negara itu. + Tahun lalu hanya 17 persen negara termasuk Prancis, Cina, Polandia, Belgia dan India yang menunjukkan peningkatan dalam hal keadilan, ketahanan, dan keberlanjutan energi. Hal ini menunjukkan sulitnya membangun transisi yang seimbang. + Pada tahun 2024, sebanyak 28 persen negara termasuk Kuwait, Nigeria, Bangladesh, Mozambik, dan Tanzania aktif melakukan transisi menuju sistem energi yang lebih seimbang. Evolusi ini ditandai dengan kemajuan yang signifikan dalam sub-indeks dengan nilai terendah di antara keadilan, ketahanan dan keberlanjutan energi. + Kemajuan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran strategis menuju lanskap energi yang lebih adil, aman, dan berkelanjutan di negara-negara tersebut. Sementara itu Indeks Transisi Energi Jerman, Jepang dan Amerika Serikat (AS) mengalam perlambatan beberapa tahun terakhir. + WEF mencatat beberapa tahun terakhir Jerman meningkatkan produksi bahan bakar batu bara sebanyak 35 persen pada tahun 2022 dibanding 2020 untuk mengurangi ketergantung pada gas Rusia. Hal ini meningkatkan intensitas emisi negara tersebut. + Pada April 2023, Jerman juga membuang rencana pembangkit listrik tenaga nuklir untuk digantikan dengan pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Sementara adopsi energi surya dan angin meningkat, kesenjangan antara produksi dan konsumsi ditutupi dengan batu bara. + "Jepang mengalami dampak signifikan dari fluktuasi harga gas, yang menyebabkan penurunan skor ekuitasnya karena tantangan menyediakan energi terjangkau," kata WEF. + Keberhasilan awal energi bersih hidrogen menunjukkan tanda-tanda menjanjikan. Selama tiga tahun terakhir skor ITE AS mengalami pertumbuhan. Undang-undang Reduksi Inflasi (IRA) memainkan peran besar menyediakan lingkungan ekonomi bagi energi terbarukan dan adopsi kendaraan listrik. + Namun kecepatan transisi beberapa tahun terakhir mengalami penurunan karena hambatan dalam mengkoneksikan proyek-proyek energi bersih ke jaringan listrik tertuama proyek-proyek besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terkoneksi. + WEF mengatakan pendatang baru 20 besar peringkat ITE adalah Latvia dan Chile. Latvia meningkatkan performa keberlanjutannya dengan meningkatkan kontribusi energi terbaru hingga tiga perempat di pembangkit listriknya, sebagian besar dengan energi hidro dan biofuel. + Latvia juga melakukan sejumlah kemajuan dalam ketahanan energi dengan mendiversifikasi mitra impor. Di sisi lain, Chile meningkatkan skor ITE-nya tahun ini dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan. Sehingga meningkatkan performa keberlanjutan dan pengurangan impor energi. + WEF mengatakan walaupun sudah ada kemajuan, tapi rintangan untuk menyeimbangkan antara keadilan, ketahanan dan keberlanjutan masih besar. Hanya 20 negara yang meningkatkan tiga hal itu dalam beberapa tahun terakhir. + Semakin rumitnya lanskap makroekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik menimbulkan tantangan baru. Hal ini menunjukkan perlunya menyesuaikan jalur menuju transisi energi untuk mengatasi dinamika secara efektif. "Saat ini skor ETI menilai sistem energi suatu negara tanpa memperhitungkan laju transisinya," kata WEF. + WEF mengatakan konsep momentum transisi menyoroti negara-negara yang bertransisi dengan cepat dan negara-negara yang menghadapi risiko. Meskipun tidak ada persentase yang ditetapkan secara global untuk mengukur kemajuan transisi energi, kecepatannya bergantung pada berbagai faktor, termasuk keadaan negara dan wilayah tertentu, ketersediaan sumber daya dan teknologi, tingkat komitmen politik dan publik.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_smkjxa416_trump-menang-kebijakan-iklim-terancam.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_smkjxa416_trump-menang-kebijakan-iklim-terancam.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3ef3e647ce725c7a2c31ebcf54765feb0816c1d --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_smkjxa416_trump-menang-kebijakan-iklim-terancam.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/smkjxa416/trump-menang-kebijakan-iklim-terancam +title: "Trump Menang, Kebijakan Iklim Terancam | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:01 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Trump Menang, Kebijakan Iklim Terancam | Republika Online + +Undang-undang bentukan pemerintahan Joe Biden ini bertolak belakang dengan Trump. REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sejumlah pakar perubahan iklim mengatakan terpilihnya Donald Trump untuk kedua kali sebagai presiden AS dan berkuasanya Partai Republik di Senat dapat memundurkan sejumlah kebijakan iklim Washington. Amerika Serikat (AS) merupakan negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Kemunduran ini akan terjadi di saat semakin banyak nyawa yang hilang akibat gelombang panas dan semakin tingginya polusi yang terakumulasi di atmosfer. AS juga baru saja dilanda dua badai besar yang menimbulkan kerugian besar. Trump juga terpilih ketika hampir 200 negara berkumpul di Baku, Azerbaijan untuk menegosiasikan dana iklim pekan depan. Salah satu perubahan yang mungkin terjadi di pemerintahan Trump adalah Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang diperkirakan dapat mengurangi   emisi AS hingga 40 persen pada 2030, jika UU tersebut dilaksanakan. AS di bawah kepemimpinan Joe Biden sebelumnya juga mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah dengan memberikan kredit kepada pengusaha yang membangun pembangkit listrik tenaga surya dan angin. Namun tidak terbatas pada itu. Program ini mendorong pengembangan geothermal dan bisnis yang menerapkan teknologi penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida (CSS), serta memberikan insentif pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Undang-undang ini juga memberikan keringanan pajak 7.500 dolar AS untuk membeli mobil listrik. Orang-orang yang membeli mobil bekas juga mendapat keringanan, asalkan penghasilan mereka tidak terlalu besar untuk memenuhi syarat. Undang-undang bentukan pemerintahan Joe Biden ini sangat bertolak belakang dengan Trump yang menyimpulkan kebijakan energinya, yaitu “bor, ayo, bor" dan berjanji membongkar apa yang ia sebut "tipuan hijau baru" Partai Demokrat. Trump mendukung peningkatan produksi bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam dan batu bara yang merupakan penyebab perubahan iklim. Ia berjanji mengakhiri subsidi pembangkit listrik tenaga angin termasuk UU Iklim tahun 2022. Kepala komunikasi di firma hukum Bracewell LLP Scott Segal yang mewakili industri energi, mengatakan undang-undang iklim tidak mungkin dicabut. Penasihat kebijakan senior di Project Drawdown Dan Jasper mengatakan pencabutan bagian dari undang-undang iklim dapat menjadi bumerang bagi Trump. Sebab, sebagian besar investasi dan pekerjaan berada di daerah yang dikuasai Partai Republik. Ask me! Trump Menang, Kebijakan Iklim Terancam Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sejumlah pakar perubahan iklim mengatakan terpilihnya Donald Trump untuk kedua kali sebagai presiden AS dan berkuasanya Partai Republik di Senat dapat memundurkan sejumlah kebijakan iklim Washington. Amerika Serikat (AS) merupakan negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. + + + + + Kemunduran ini akan terjadi di saat semakin banyak nyawa yang hilang akibat gelombang panas dan semakin tingginya polusi yang terakumulasi di atmosfer. AS juga baru saja dilanda dua badai besar yang menimbulkan kerugian besar. Trump juga terpilih ketika hampir 200 negara berkumpul di Baku, Azerbaijan untuk menegosiasikan dana iklim pekan depan. + + + + + Salah satu perubahan yang mungkin terjadi di pemerintahan Trump adalah Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang diperkirakan dapat mengurangi   emisi AS hingga 40 persen pada 2030, jika UU tersebut dilaksanakan. + AS di bawah kepemimpinan Joe Biden sebelumnya juga mendorong transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah dengan memberikan kredit kepada pengusaha yang membangun pembangkit listrik tenaga surya dan angin. + + + + Namun tidak terbatas pada itu. Program ini mendorong pengembangan geothermal dan bisnis yang menerapkan teknologi penyerapan dan penyimpanan karbon dioksida (CSS), serta memberikan insentif pada pembangkit listrik tenaga nuklir. + Undang-undang ini juga memberikan keringanan pajak 7.500 dolar AS untuk membeli mobil listrik. Orang-orang yang membeli mobil bekas juga mendapat keringanan, asalkan penghasilan mereka tidak terlalu besar untuk memenuhi syarat. + Undang-undang bentukan pemerintahan Joe Biden ini sangat bertolak belakang dengan Trump yang menyimpulkan kebijakan energinya, yaitu “bor, ayo, bor" dan berjanji membongkar apa yang ia sebut "tipuan hijau baru" Partai Demokrat. Trump mendukung peningkatan produksi bahan bakar fosil seperti minyak, gas alam dan batu bara yang merupakan penyebab perubahan iklim. + Ia berjanji mengakhiri subsidi pembangkit listrik tenaga angin termasuk UU Iklim tahun 2022. + Kepala komunikasi di firma hukum Bracewell LLP Scott Segal yang mewakili industri energi, mengatakan undang-undang iklim tidak mungkin dicabut. Penasihat kebijakan senior di Project Drawdown Dan Jasper mengatakan pencabutan bagian dari undang-undang iklim dapat menjadi bumerang bagi Trump. Sebab, sebagian besar investasi dan pekerjaan berada di daerah yang dikuasai Partai Republik.   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : AP Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_swwlag416_ruptl-2025-2034-diluncurkan-61-persen-tambahan-pembangkit-listrik-berbasis-ebt.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_swwlag416_ruptl-2025-2034-diluncurkan-61-persen-tambahan-pembangkit-listrik-berbasis-ebt.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e546b93ef6b733b69e8b7db1e8e2b38ab23f9d08 --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_swwlag416_ruptl-2025-2034-diluncurkan-61-persen-tambahan-pembangkit-listrik-berbasis-ebt.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/swwlag416/ruptl-2025-2034-diluncurkan-61-persen-tambahan-pembangkit-listrik-berbasis-ebt +title: "RUPTL 2025-2034 Diluncurkan, 61 Persen Tambahan Pembangkit Listrik Berbasis EBT | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:51:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# RUPTL 2025-2034 Diluncurkan, 61 Persen Tambahan Pembangkit Listrik Berbasis EBT | Republika Online + +Proses penyusunan RUPTL melibatkan banyak pihak. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mempercepat transisi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, sekitar 61 persen dari tambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Total kapasitas pembangkit yang direncanakan mencapai 69,5 gigawatt (GW), terdiri atas 42,6 GW dari EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan (storage), dan 16,6 GW dari energi fosil. “PLN menjalankan keputusan yang kita godok bersama. Lokasi-lokasinya semua sudah jelas,” ujar Bahlil, Senin (26/5/2025). Bahlil memerinci, tambahan pembangkit dari sektor EBT meliputi tenaga surya (17,1 GW), air (11,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan bahkan nuklir (0,5 GW). Untuk storage, PLN akan menambahkan baterai sebesar 6,0 GW dan PLTA pumped storage 4,3 GW. Sementara dari sektor fosil, porsi tambahan berasal dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW. Bahlil menegaskan, meskipun penggunaan energi fosil masih ditemukan di berbagai negara, Indonesia tetap berkomitmen mempercepat transisi energi. “Kita saja yang terlalu kekinian. Tapi ya sudah, ini demi menjaga bumi kita,” ujar Bahlil. RUPTL 2025–2034 disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). “KEN ini semacam rohnya. Sudah disetujui 5 Februari 2025. RUKN saya tandatangani 5 Maret 2025. Nah, dari pohon rujukan ini kemudian lahirlah RUPTL,” kata Bahlil. Ia menekankan, proses penyusunan RUPTL melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara mendalam agar sesuai dengan kebutuhan riil. Pemerintah juga tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. “Konsep yang dibangun itu betul-betul melihat kebutuhan kita sekarang dan ke depan, dengan basis pada pengalaman masa lalu,” ujarnya. Bahlil menambahkan, RUPTL 2025–2034 merupakan pedoman penting dalam mewujudkan program kedaulatan energi dan transisi energi yang menjadi salah satu prioritas kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ask me! RUPTL 2025-2034 Diluncurkan, 61 Persen Tambahan Pembangkit Listrik Berbasis EBT Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mempercepat transisi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025–2034, sekitar 61 persen dari tambahan kapasitas pembangkit listrik akan berasal dari energi baru terbarukan (EBT). + + + + + Total kapasitas pembangkit yang direncanakan mencapai 69,5 gigawatt (GW), terdiri atas 42,6 GW dari EBT, 10,3 GW dari sistem penyimpanan (storage), dan 16,6 GW dari energi fosil. + + + + Baca Juga + + + RI-Denmark Bahas Pemanfaatan Angin Lepas Pantai untuk EBT + + Pembangkit EBT Bertambah 1,6 GW Sejak 2021 + + + “PLN menjalankan keputusan yang kita godok bersama. Lokasi-lokasinya semua sudah jelas,” ujar Bahlil, Senin (26/5/2025). + Bahlil memerinci, tambahan pembangkit dari sektor EBT meliputi tenaga surya (17,1 GW), air (11,1 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan bahkan nuklir (0,5 GW). Untuk storage, PLN akan menambahkan baterai sebesar 6,0 GW dan PLTA pumped storage 4,3 GW. + + + + Sementara dari sektor fosil, porsi tambahan berasal dari gas 10,3 GW dan batubara 6,3 GW. Bahlil menegaskan, meskipun penggunaan energi fosil masih ditemukan di berbagai negara, Indonesia tetap berkomitmen mempercepat transisi energi. + “Kita saja yang terlalu kekinian. Tapi ya sudah, ini demi menjaga bumi kita,” ujar Bahlil. + RUPTL 2025–2034 disusun berdasarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Kebijakan Energi Nasional (KEN). “KEN ini semacam rohnya. Sudah disetujui 5 Februari 2025. RUKN saya tandatangani 5 Maret 2025. Nah, dari pohon rujukan ini kemudian lahirlah RUPTL,” kata Bahlil. + Ia menekankan, proses penyusunan RUPTL melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara mendalam agar sesuai dengan kebutuhan riil. Pemerintah juga tidak mengambil keputusan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. + “Konsep yang dibangun itu betul-betul melihat kebutuhan kita sekarang dan ke depan, dengan basis pada pengalaman masa lalu,” ujarnya. + Bahlil menambahkan, RUPTL 2025–2034 merupakan pedoman penting dalam mewujudkan program kedaulatan energi dan transisi energi yang menjadi salah satu prioritas kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t1mooj320_majelis-lingkungan-hidup-muhammadiyah-dukung-dpr-percepat-penyusunan-uu-perubahan-iklim.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t1mooj320_majelis-lingkungan-hidup-muhammadiyah-dukung-dpr-percepat-penyusunan-uu-perubahan-iklim.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2fa54c12aefe3196ae6f181e02f2e5959e5cb09f --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t1mooj320_majelis-lingkungan-hidup-muhammadiyah-dukung-dpr-percepat-penyusunan-uu-perubahan-iklim.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/t1mooj320/majelis-lingkungan-hidup-muhammadiyah-dukung-dpr-percepat-penyusunan-uu-perubahan-iklim +title: "Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Dukung DPR Percepat Penyusunan UU Perubahan Iklim | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:57 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Dukung DPR Percepat Penyusunan UU Perubahan Iklim | Republika Online + +Perubahan iklim bukan lagi isu global semata melainkan nasional. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memperjuangkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) sebagai RUU Prioritas 2026 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pernyataan dukungan ini disampaikan Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, Djihadul Mubarok, di sela-sela kegiatan Workshop Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kota Sorong Papua Barat Daya. Djihad menegaskan, MLH PP Muhammadiyah sudah secara resmi berkirim surat ke semua Fraksi guna percepatan UU dimaksud. Dia menyebut perubahan iklim bukan lagi isu global semata, melainkan sudah nyata dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari—mulai dari bencana hidrometeorologi, gagal panen, hingga meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi. Karena itu, kata dia, keberadaan Undang-Undang Perubahan Iklim sangat penting sebagai payung hukum dan arah kebijakan nasional. “MLH PP Muhammadiyah mendukung penuh inisiatif DPR RI dalam proses penyusunan UU ini,” ungkap Djihadul, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/8/2025). Lebih lanjut, MLH PP Muhummadiyah menegaskan bahwa UU Perubahan Iklim harus mengedepankan prinsip keadilan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat sipil. Muhammadiyah berharap regulasi ini tidak hanya fokus pada aspek mitigasi dan adaptasi teknis, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, keberlanjutan ekosistem, serta peluang pengembangan ekonomi hijau yang adil. MLH PP Muhammadiyah juga menyatakan kesiapan untuk terlibat secara aktif dalam memberikan masukan akademik, kajian berbasis riset, serta pengalaman lapangan dalam mendampingi masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia. BACA JUGA: Smotrich Siap Bangun Bait Suci, Terompet Sangkakala Mulai Ditiup di Masjid Al-Aqsa, Ya Rabb... “Kami ingin hadir sebagai mitra strategis dalam memastikan bahwa UU Perubahan Iklim nantinya benar-benar responsif terhadap tantangan bangsa, sekaligus menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global menjaga bumi,” tegas Djihadul. Dengan dukungan penuh kepada fraksi-fraksi di DPR RI, Muhammadiyah berharap penyusunan UU Perubahan Iklim dapat berjalan inklusif, partisipatif, dan tepat sasaran, sehingga pada 2026 Indonesia memiliki instrumen hukum yang kokoh untuk menghadapi krisis iklim yang kian mendesak. Ask me! Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Dukung DPR Percepat Penyusunan UU Perubahan Iklim Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memperjuangkan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim (PPI) sebagai RUU Prioritas 2026 dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). + + + + + Pernyataan dukungan ini disampaikan Sekretaris MLH PP Muhammadiyah, Djihadul Mubarok, di sela-sela kegiatan Workshop Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Berkeadilan di Kota Sorong Papua Barat Daya. + + + + + Baca Juga + + + Publik Meradang Kecam Pembakaran Alquran dengan Penyembur Api Demi Cuan Lobi Zionis + + Demi Cuan Lobi Zionis, Kandidat Kongres Partai Republik Ini Bakar Alquran Deklarasi Perangi Islam + + Tangan AS di Kaukasus Selatan dan Upaya Bobol Pertahanan Iran + + + Djihad menegaskan, MLH PP Muhammadiyah sudah secara resmi berkirim surat ke semua Fraksi guna percepatan UU dimaksud. + Dia menyebut perubahan iklim bukan lagi isu global semata, melainkan sudah nyata dirasakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari—mulai dari bencana hidrometeorologi, gagal panen, hingga meningkatnya kerentanan sosial-ekonomi. + + + + Karena itu, kata dia, keberadaan Undang-Undang Perubahan Iklim sangat penting sebagai payung hukum dan arah kebijakan nasional. “MLH PP Muhammadiyah mendukung penuh inisiatif DPR RI dalam proses penyusunan UU ini,” ungkap Djihadul, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (27/8/2025). + Lebih lanjut, MLH PP Muhummadiyah menegaskan bahwa UU Perubahan Iklim harus mengedepankan prinsip keadilan iklim, keberlanjutan lingkungan, dan keterlibatan masyarakat sipil. + Muhammadiyah berharap regulasi ini tidak hanya fokus pada aspek mitigasi dan adaptasi teknis, tetapi juga memastikan perlindungan terhadap kelompok rentan, keberlanjutan ekosistem, serta peluang pengembangan ekonomi hijau yang adil. + MLH PP Muhammadiyah juga menyatakan kesiapan untuk terlibat secara aktif dalam memberikan masukan akademik, kajian berbasis riset, serta pengalaman lapangan dalam mendampingi masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim di berbagai daerah di Indonesia. + BACA JUGA: Smotrich Siap Bangun Bait Suci, Terompet Sangkakala Mulai Ditiup di Masjid Al-Aqsa, Ya Rabb... + “Kami ingin hadir sebagai mitra strategis dalam memastikan bahwa UU Perubahan Iklim nantinya benar-benar responsif terhadap tantangan bangsa, sekaligus menjadi kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global menjaga bumi,” tegas Djihadul. + Dengan dukungan penuh kepada fraksi-fraksi di DPR RI, Muhammadiyah berharap penyusunan UU Perubahan Iklim dapat berjalan inklusif, partisipatif, dan tepat sasaran, sehingga pada 2026 Indonesia memiliki instrumen hukum yang kokoh untuk menghadapi krisis iklim yang kian mendesak. + + 57 juta jiwa terdampak ketidakpastian iklim. - (ifrc) + +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/fe.ummetro.ac.id_ejournal_index.php_JS_article_view_426.md b/raw/fe.ummetro.ac.id_ejournal_index.php_JS_article_view_426.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ac029e8e41af4c3aebf484f01cf1dd22b28c937 --- /dev/null +++ b/raw/fe.ummetro.ac.id_ejournal_index.php_JS_article_view_426.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JS/article/view/426 +title: "EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) | Indawan | JURNAL SIMPLEX" +domain: fe.ummetro.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:03:23 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) | Indawan | JURNAL SIMPLEX + +The focus of the research problem is limited to poverty reduction and the effectiveness of the Program Keluarga Harapan (PKH) policy at the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia. Research locations in Pekalongan District, East Lampung Regency in 2014-2019. This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. Sources of data in the form of interviews with informants, library documents and the results of scientific research. Informants were selected purposively. The technique of collecting data through in-depth interviews and library studies. Data analysis techniques with (1) data reduction techniques, (2) data presentation and (3) verification and conclusions. The results of the study show the effectiveness of PKH implementation in Pekalongan Subdistrict in 2014-2019 covering 3 things, namely: first the effectiveness of PKH implementation in terms of input which includes the determination of target households (targetting); both the effectiveness of PKH implementation in terms of the process which includes the activities of the initial meeting and validation, group formation, verification of commitments, data updating, and distribution of aid; and the third is the effectiveness of PKH implementation in terms of output which includes KPM commitment activities in the field of Health (Faskes) and KPM commitment in the field of Education (Fasdik). Of the three things above, it shows that everything has gone according to the provisions of PKH. This means that the implementation of PKH can be concluded that it has been running effectively. Keywords: Evaluation of Public Policy, PKH and Beneficiary Families. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009) cet.1, h.129 Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018. https://www.bps.go.id. BPS Kabupaten Lampung Timur. (2017). Kecamatan Pekalongan Dalam Angka Tahun 2017, Lampung Timur. https://www.bps.go.id. BPS Kabupaten Lampung Timur. (2017). Lampung Timur Dalam Angka Tahun 2017, Lampung Timur. https://www.bps.go.id. Budi Winarno. (2007). Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta : Med Press ( Anggota IKAPI ). Burgin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Grafindo Persada. Jakarta. Cita Fauziatul Akmala. (2017). Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Deddy Mulyadi, (2015) Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Cet. 1; Bandung: Alfabeta, h. 24. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Edisi Tahun 2007) Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Ed. Revisi, 2013), h. 19. Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Edisi Tahun 2014) Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, (Edisi Tahun 2017) Erfan Ma’ruf. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga (Studi Kasus Program Keluarga Harapan di Jakarta Barat), Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ernada SEZ, Gaol HL. (2015). Poverty alleviation programmes lessons from Indonesia. Paper Presented to the 6th Meeting of COMCEC Poverty Alleviation Working Group Ankara, Turkey 10-11 September 2015. Jakarta (ID): Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (unpublished). Evi Rahmawati. (2017). Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Semarang Tengah, Skripsi, UNNES Semarang. Handayaningrat, Soewarno. (1994). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung. Hasan, M.I. (2002). Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hermanto. (2018). Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan: Pengembangan SDM, Penguatan Usaha, Dan Inovasi Pertanian, Jurnal Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor. Hidayat. (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta Iryanti R. (2014). Kemiskinan dan ketimpangan di indonesia: permasalahan dan tantangan. deputi kemiskinan, ketenagakerjaan, dan UKM. Jakarta (ID): Kementerian PPN/Bappenas (tidak dipublikasikan). Jones, Charles. (1994). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Laporan Akhir Evaluasi Program Perlindungan Sosial: Program Keluarga Harapan. Bappenas. 2009. Lexy J. Moleong. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, hlm. 6. Makmur, Syarief. (2008). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Misfi Laili Rohmi. (2018). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung), Tesis, Universitas Lampung, Lampung M. Irfan Islamy. (2009). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara. Megawati, Simanjuntak. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga dan Prestasi Belajar Anak pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Munawwarah Sahib. (2016). Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Tesis, UIN Alauddin Makasar Nazir, Mohamad. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Nugroho, Riant. (2009). Public Policy. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Peraturan Meteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tntang Program Keluarga Harapan. (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 187). Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Meanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 705). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199) Parnamian, J. (2010). Efektivitas Komunikasi antara Rumah Tangga Sangat Miskin Penerima Bantuan Tunai dan Pendamping Program Keluarga Harapan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Prawoto N. (2009). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulangannya. Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan. 9:56 ‐ 68. Purnama Syae Purrohman. (2018). Menulis Skripsi Dengan Metode Penelitian Kualitatif, Jurnal, Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta, Indonesia Slamet Riyadi. (2016). Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Keluarga Sangat Miskin (KSM) Penerima Bantuan (Studi di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah), Tesis, Universitas Lampung, Lampung Soerjono Soekanto. (2002). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafmdo Persada. Suharto, Edi. (2008). Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta Suharto, Edi. (2010). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: PT Refika Aditama Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model Model Pemberdayaan. Gava Media. Yogyakarta. Tangkilisan, Hessel. (2003). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta:Lukman Offset. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin. (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5235). Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4456). Widodo, Joko. (2001). Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cedekia. Surabaya. Wrihatnolo, R Randy dan Dwijdowijoto, N Riant. (2007). Manajemen Pemberdayaan, Elex Media Komputindo, Jakarta. JURNAL SIMPLEX EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PADA KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR) Refbacks diff --git a/raw/gapki.id_news_2025_03_18_gapki-earthworm-foundation-dan-japbusi-berkolaborasi-meluncurkan-panduan-umum-perjanjian-kerja-harian-untuk-kelapa-sawit-berk.md b/raw/gapki.id_news_2025_03_18_gapki-earthworm-foundation-dan-japbusi-berkolaborasi-meluncurkan-panduan-umum-perjanjian-kerja-harian-untuk-kelapa-sawit-berk.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07982030a5dd31561b54875af14562f1ae3f26a8 --- /dev/null +++ b/raw/gapki.id_news_2025_03_18_gapki-earthworm-foundation-dan-japbusi-berkolaborasi-meluncurkan-panduan-umum-perjanjian-kerja-harian-untuk-kelapa-sawit-berk.md @@ -0,0 +1,70 @@ +--- +url: https://gapki.id/news/2025/03/18/gapki-earthworm-foundation-dan-japbusi-berkolaborasi-meluncurkan-panduan-umum-perjanjian-kerja-harian-untuk-kelapa-sawit-berkelanjutan/ +title: "GAPKI, Earthworm Foundation, dan JAPBUSI Berkolaborasi Meluncurkan Panduan Umum Perjanjian Kerja Harian untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)" +domain: gapki.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:56 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# GAPKI, Earthworm Foundation, dan JAPBUSI Berkolaborasi Meluncurkan Panduan Umum Perjanjian Kerja Harian untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) + +SIARAN PERS + Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Jakarta, 18 Maret 2025 – Sebagai upaya meningkatkan praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Earthworm Foundation, dan Jaringan Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) hari ini meluncurkan Panduan Umum Pekerja Harian untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (PADU PERKASA). Panduan ini bertujuan membantu perusahaan untuk menyelaraskan manajemen tenaga kerja dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. Industri kelapa sawit Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pekerja harian yang berperan penting dalam proses produksi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan terkait dengan jaminan upah yang layak, akses perlindungan sosial, serta kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 telah mengatur hak pekerja harian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menyatakan, “Industri sawit termasuk industri yang sangat besar menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi Indonesia. Di saat terdapat gelombang Pemutusan Hak Kerja (PHK) di industri lain, industri sawit tetap bertahan dan menghasilkan devisi terbesar kedua. Hal ini harus dijaga dengan implementasi kebijakan yang lebih baik.” Panduan PADU PERKASA disusun oleh GAPKI bersama Earthworm Foundation dan JAPBUSI agar menjadi acuan bagi anggota GAPKI. Harapannya selain anggota GAPKI, pelaku industri kelapa sawit juga dapat menggunakan panduan ini untuk langkah-langkah ketaatan terhadap regulasi, termasuk dalam hal tata kelola ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Terpenuhinya hak dan tercapainya kesejahteraan pekerja dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan serta perekonomian negara. Sekretaris Eksekutif JAPBUSI, Nursanna Marpaung, menekankan agar Perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola pekerja harian dengan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.  “Perusahaan perlu memastikan kondisi kerja yang aman dan ketersediaan perlindungan sosial, membangun dialog sosial dengan serikat buruh/pekerja, memberikan upah yang adil dan layak, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Harapannya panduan ini diimplementasikan tidak hanya oleh anggota GAPKI semata, tetapi lebih luas agar pekerja harian terlindungi.” Selain itu, panduan ini juga memberikan manfaat untuk memenuhi tujuan keberlanjutan global. PADU PERKASA memuat rekomendasi praktis yang dapat membantu perusahaan memperbaiki sistem perekrutan dan pengelolaan pekerja. Panduan ini mencakup aspek-aspek penting seperti kejelasan kontrak, kompensasi yang adil, perlindungan sosial, dan pemberdayaan pekerja, dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Direktur Regional Indo-Pasifik Earthworm Foundation, Indira Nurtanti, menambahkan, “Dengan pendekatan berbasis solusi, Earthworm Foundation mendorong penerapan praktik terbaik yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat hubungan industrial yang harmonis, sekaligus mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.” Dengan diluncurkannya PADU PERKASA, diharapkan sektor kelapa sawit Indonesia dapat berkembang lebih bertanggung jawab, meningkatkan kondisi kerja, dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik untuk semua pihak. Versi digital panduan dapat diakses di https://gapki.id/buku-gapki/ . Kontak GAPKI – Eko Tamba, Sekretariat GAPKI + gapkipusat@yahoo.com atau 085275864003 Earthworm Foundation – Sheila Kartika, Regional Communication Manager + s.putri@earthworm.org atau 08568871996 JAPBUSI – Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif + nursannamarpaung@gmail.com atau 085776145857 Tentang GAPKI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) adalah asosiasi industri produsen kelapa sawit yang berfungsi sebagai lembaga yang memperjuangkan dan mengadvokasi industri kelapa sawit dalam dan luar negeri dan juga sebagai representasi, wadah komunikasi, konsultasi dan fasilitasi. Informasi lebih lanjut mengenai GAPKI dapat diakses di https://gapki.id/ Tentang Earthworm Foundation Earthworm Foundation adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, yang bekerja sama dengan bisnis, masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah untuk mengurangi dampak dari pengadaan bahan baku terhadap manusia dan planet. Dengan keahlian dalam rantai pasokan, isu sosial, dan lingkungan, Earthworm bekerja di berbagai wilayah untuk meningkatkan kondisi bagi pekerja, melindungi hutan, dan memulihkan ekosistem yang terdampak oleh produksi kelapa sawit, karet, kakao, dan lainnya.Di Indonesia, Earthworm Foundation aktif bekerja di lanskap Aceh dan Riau. Informasi lebih lanjut mengenai Earthworm Foundation dapat diakses di https://earthworm.org/ Tentang JAPBUSI Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) mewakili lebih dari 200 ribu pekerja anggota dari 10 federasi serikat pekerja sektor sawit. JAPBUSI didirikan untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja yang bekerja di sektor kelapa sawit di Indonesia dari hulu ke hilir. JAPBUSI berkomitmen dan berkolaborasi bersama dalam menyuarakan, mengadvokasi, dan memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh di industri sawit di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai JAPBUSI dapat diakses di https://japbusi.org/ GAPKI, Earthworm Foundation, dan JAPBUSI Berkolaborasi Meluncurkan Panduan Umum Perjanjian Kerja Harian untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan Share this: Like this: SIARAN PERS + Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) + Jakarta, 18 Maret 2025 – Sebagai upaya meningkatkan praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Earthworm Foundation, dan Jaringan Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) hari ini meluncurkan Panduan Umum Pekerja Harian untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (PADU PERKASA). Panduan ini bertujuan membantu perusahaan untuk menyelaraskan manajemen tenaga kerja dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. + Launching ‘PADU PERKASA’. Jakarta, 18 March 2025. Doc/GAPKI + Industri kelapa sawit Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pekerja harian yang berperan penting dalam proses produksi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan terkait dengan jaminan upah yang layak, akses perlindungan sosial, serta kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 telah mengatur hak pekerja harian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. + Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menyatakan, “Industri sawit termasuk industri yang sangat besar menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi Indonesia. Di saat terdapat gelombang Pemutusan Hak Kerja (PHK) di industri lain, industri sawit tetap bertahan dan menghasilkan devisi terbesar kedua. Hal ini harus dijaga dengan implementasi kebijakan yang lebih baik.” + Panduan PADU PERKASA disusun oleh GAPKI bersama Earthworm Foundation dan JAPBUSI agar menjadi acuan bagi anggota GAPKI. Harapannya selain anggota GAPKI, pelaku industri kelapa sawit juga dapat menggunakan panduan ini untuk langkah-langkah ketaatan terhadap regulasi, termasuk dalam hal tata kelola ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Terpenuhinya hak dan tercapainya kesejahteraan pekerja dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan serta perekonomian negara. + Sekretaris Eksekutif JAPBUSI, Nursanna Marpaung, menekankan agar Perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola pekerja harian dengan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.  “Perusahaan perlu memastikan kondisi kerja yang aman dan ketersediaan perlindungan sosial, membangun dialog sosial dengan serikat buruh/pekerja, memberikan upah yang adil dan layak, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Harapannya panduan ini diimplementasikan tidak hanya oleh anggota GAPKI semata, tetapi lebih luas agar pekerja harian terlindungi.” + Selain itu, panduan ini juga memberikan manfaat untuk memenuhi tujuan keberlanjutan global. PADU PERKASA memuat rekomendasi praktis yang dapat membantu perusahaan memperbaiki sistem perekrutan dan pengelolaan pekerja. Panduan ini mencakup aspek-aspek penting seperti kejelasan kontrak, kompensasi yang adil, perlindungan sosial, dan pemberdayaan pekerja, dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. + Direktur Regional Indo-Pasifik Earthworm Foundation, Indira Nurtanti, menambahkan, “Dengan pendekatan berbasis solusi, Earthworm Foundation mendorong penerapan praktik terbaik yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat hubungan industrial yang harmonis, sekaligus mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.” + Dengan diluncurkannya PADU PERKASA, diharapkan sektor kelapa sawit Indonesia dapat berkembang lebih bertanggung jawab, meningkatkan kondisi kerja, dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik untuk semua pihak. Versi digital panduan dapat diakses di https://gapki.id/buku-gapki/ . + Kontak + GAPKI – Eko Tamba, Sekretariat GAPKI + gapkipusat@yahoo.com atau 085275864003 + Earthworm Foundation – Sheila Kartika, Regional Communication Manager + s.putri@earthworm.org atau 08568871996 + JAPBUSI – Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif + nursannamarpaung@gmail.com atau 085776145857 +   + Tentang GAPKI + Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) adalah asosiasi industri produsen kelapa sawit yang berfungsi sebagai lembaga yang memperjuangkan dan mengadvokasi industri kelapa sawit dalam dan luar negeri dan juga sebagai representasi, wadah komunikasi, konsultasi dan fasilitasi. Informasi lebih lanjut mengenai GAPKI dapat diakses di https://gapki.id/ + Tentang Earthworm Foundation + Earthworm Foundation adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, yang bekerja sama dengan bisnis, masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah untuk mengurangi dampak dari pengadaan bahan baku terhadap manusia dan planet. Dengan keahlian dalam rantai pasokan, isu sosial, dan lingkungan, Earthworm bekerja di berbagai wilayah untuk meningkatkan kondisi bagi pekerja, melindungi hutan, dan memulihkan ekosistem yang terdampak oleh produksi kelapa sawit, karet, kakao, dan lainnya.Di Indonesia, Earthworm Foundation aktif bekerja di lanskap Aceh dan Riau. Informasi lebih lanjut mengenai Earthworm Foundation dapat diakses di https://earthworm.org/ + Tentang JAPBUSI + Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) mewakili lebih dari 200 ribu pekerja anggota dari 10 federasi serikat pekerja sektor sawit. JAPBUSI didirikan untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja yang bekerja di sektor kelapa sawit di Indonesia dari hulu ke hilir. JAPBUSI berkomitmen dan berkolaborasi bersama dalam menyuarakan, mengadvokasi, dan memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh di industri sawit di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai JAPBUSI dapat diakses di https://japbusi.org/ + Post View : 3449 Share this: Facebook X Like this: Like Loading... + + + previous Posisi Harga Komoditas pada Penutupan Bursa & Pasar Fisik, 18 Maret 2025 next Jaga Sawitan: Menguatkan Tata Kelola Sawit Demi Keberlanjutan SIARAN PERS + Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) + Jakarta, 18 Maret 2025 – Sebagai upaya meningkatkan praktik ketenagakerjaan yang berkelanjutan di sektor kelapa sawit Indonesia, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Earthworm Foundation, dan Jaringan Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) hari ini meluncurkan Panduan Umum Pekerja Harian untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan (PADU PERKASA). Panduan ini bertujuan membantu perusahaan untuk menyelaraskan manajemen tenaga kerja dengan hukum ketenagakerjaan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan pekerja, serta mendukung keberlanjutan bisnis jangka panjang. + Launching ‘PADU PERKASA’. Jakarta, 18 March 2025. Doc/GAPKI + Industri kelapa sawit Indonesia menyerap banyak tenaga kerja, termasuk pekerja harian yang berperan penting dalam proses produksi. Namun, mereka sering menghadapi tantangan terkait dengan jaminan upah yang layak, akses perlindungan sosial, serta kondisi kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 telah mengatur hak pekerja harian, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. + Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menyatakan, “Industri sawit termasuk industri yang sangat besar menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi Indonesia. Di saat terdapat gelombang Pemutusan Hak Kerja (PHK) di industri lain, industri sawit tetap bertahan dan menghasilkan devisi terbesar kedua. Hal ini harus dijaga dengan implementasi kebijakan yang lebih baik.” + Panduan PADU PERKASA disusun oleh GAPKI bersama Earthworm Foundation dan JAPBUSI agar menjadi acuan bagi anggota GAPKI. Harapannya selain anggota GAPKI, pelaku industri kelapa sawit juga dapat menggunakan panduan ini untuk langkah-langkah ketaatan terhadap regulasi, termasuk dalam hal tata kelola ketenagakerjaan dan perlindungan hak-hak pekerja. Terpenuhinya hak dan tercapainya kesejahteraan pekerja dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada keberlanjutan perusahaan serta perekonomian negara. + Sekretaris Eksekutif JAPBUSI, Nursanna Marpaung, menekankan agar Perusahaan lebih bertanggung jawab dalam mengelola pekerja harian dengan mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.  “Perusahaan perlu memastikan kondisi kerja yang aman dan ketersediaan perlindungan sosial, membangun dialog sosial dengan serikat buruh/pekerja, memberikan upah yang adil dan layak, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik. Harapannya panduan ini diimplementasikan tidak hanya oleh anggota GAPKI semata, tetapi lebih luas agar pekerja harian terlindungi.” + Selain itu, panduan ini juga memberikan manfaat untuk memenuhi tujuan keberlanjutan global. PADU PERKASA memuat rekomendasi praktis yang dapat membantu perusahaan memperbaiki sistem perekrutan dan pengelolaan pekerja. Panduan ini mencakup aspek-aspek penting seperti kejelasan kontrak, kompensasi yang adil, perlindungan sosial, dan pemberdayaan pekerja, dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. + Direktur Regional Indo-Pasifik Earthworm Foundation, Indira Nurtanti, menambahkan, “Dengan pendekatan berbasis solusi, Earthworm Foundation mendorong penerapan praktik terbaik yang tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja, memperkuat hubungan industrial yang harmonis, sekaligus mendorong industri kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.” + Dengan diluncurkannya PADU PERKASA, diharapkan sektor kelapa sawit Indonesia dapat berkembang lebih bertanggung jawab, meningkatkan kondisi kerja, dan menciptakan iklim kerja yang lebih baik untuk semua pihak. Versi digital panduan dapat diakses di https://gapki.id/buku-gapki/ . + Kontak + GAPKI – Eko Tamba, Sekretariat GAPKI + gapkipusat@yahoo.com atau 085275864003 + Earthworm Foundation – Sheila Kartika, Regional Communication Manager + s.putri@earthworm.org atau 08568871996 + JAPBUSI – Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif + nursannamarpaung@gmail.com atau 085776145857 +   + Tentang GAPKI + Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) adalah asosiasi industri produsen kelapa sawit yang berfungsi sebagai lembaga yang memperjuangkan dan mengadvokasi industri kelapa sawit dalam dan luar negeri dan juga sebagai representasi, wadah komunikasi, konsultasi dan fasilitasi. Informasi lebih lanjut mengenai GAPKI dapat diakses di https://gapki.id/ + Tentang Earthworm Foundation + Earthworm Foundation adalah organisasi nirlaba yang berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, yang bekerja sama dengan bisnis, masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah untuk mengurangi dampak dari pengadaan bahan baku terhadap manusia dan planet. Dengan keahlian dalam rantai pasokan, isu sosial, dan lingkungan, Earthworm bekerja di berbagai wilayah untuk meningkatkan kondisi bagi pekerja, melindungi hutan, dan memulihkan ekosistem yang terdampak oleh produksi kelapa sawit, karet, kakao, dan lainnya.Di Indonesia, Earthworm Foundation aktif bekerja di lanskap Aceh dan Riau. Informasi lebih lanjut mengenai Earthworm Foundation dapat diakses di https://earthworm.org/ + Tentang JAPBUSI + Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) mewakili lebih dari 200 ribu pekerja anggota dari 10 federasi serikat pekerja sektor sawit. JAPBUSI didirikan untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja yang bekerja di sektor kelapa sawit di Indonesia dari hulu ke hilir. JAPBUSI berkomitmen dan berkolaborasi bersama dalam menyuarakan, mengadvokasi, dan memperjuangkan hak-hak pekerja/buruh di industri sawit di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai JAPBUSI dapat diakses di https://japbusi.org/ + Post View : 3449 Share this: Facebook X Like this: Like Loading... diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_rlwetg313_dmi-dukung-pengembangan-kapasitas-dai-dan-imam-untuk-makmurkan-masjid.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rlwetg313_dmi-dukung-pengembangan-kapasitas-dai-dan-imam-untuk-makmurkan-masjid.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..016c6ea08219f8b83c440c199630bf95c50d6b4c --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rlwetg313_dmi-dukung-pengembangan-kapasitas-dai-dan-imam-untuk-makmurkan-masjid.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/rlwetg313/dmi-dukung-pengembangan-kapasitas-dai-dan-imam-untuk-makmurkan-masjid +title: "DMI Dukung Pengembangan Kapasitas Dai dan Imam untuk Makmurkan Masjid | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:03 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# DMI Dukung Pengembangan Kapasitas Dai dan Imam untuk Makmurkan Masjid | Republika Online + +Peningkatan kapasitas melalui pelatihan imam dan dai penting dilakukan. IHRAM.CO.ID, JAKARTA --  Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP-DMI) mendukung peningkatan dan pengembangan kapasitas dai dan imam yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah (PW) DMI Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka mewujudkan visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. "DMI Provinsi Sulteng memiliki banyak program nyata dan sangat aktif," kata Ketua Umum PP DMI Jusuf Kalla, di Sigi, Sulteng, Jumat, dalam ramah tamah bersama peserta pelatihan dai dan imam, serta santri Pondok Pesantren Insan Cita Indonesia. DMI Sulawesi Tengah dalam menindaklanjuti visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid, menggagas dan melaksanakan beberapa program unggulan dan inovasi di antaranya pelatihan dai dan imam, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid (masjid mart) dan peningkatan kualitas dan kebersihan sarana masjid. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan imam dan dai, menurut Jusuf Kalla penting dilakukan, seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan dai dan imam di tengah kehidupan sosial keagamaan. Ia menguraikan secara nasional terdapat kurang lebih 800 ribu masjid dan mushala berbagai tipologi di Tanah Air, yang secara langsung membutuhkan dai dan imam. "Setidaknya kita membutuhkan dai dan imam yang kurang lebih dapat mengisi seluruh masjid dan mushala tersebut," katanya. Ia menyarankan kepada PW DMI Sulteng agar dalam pelatihan dai dan imam, tidak semata - mata menyampaikan materi tentang keagamaan dan keislaman, tetapi juga materi lainnya, sehingga dai dan imam memiliki pengetahuan yang luas. "Mungkin kita perlu melibatkan para ahli ekonomi, ahli pertanian, sehingga dai dan imam tidak hanya menyampaikan tentang aqidah dan sebagainya, tetapi juga menyampaikan pesan yang berdampak pada kemajuan masyarakat," kata JusufKalla. Terkait hal itu Ketua PW DMI Provinsi Sulteng Ahmad Ali menyatakan pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dai dan imam se-Sulawesi Tengah. Haji Matu, sapaan akrab Ahmad M Ali mengatakan bahwa dalam implementasinya, PW DMI Sulteng bersinergi dengan pondok pesantren yang menjadi laboratorium pengembangan kapasitas dai dan imam. "Lewat pelatihan ini, para dai dan imam memiliki kemampuan membaca alquran, serta memiliki pemahaman tentang keislaman dan keagamaan yang luas," katanya. Pelatihan ini, tambahnya, juga untuk membentuk pemahaman dai dan imam yang moderat, sehingga dalam kehidupan sosial keagamaan dai dan imam menjadi penyejuk di masyarakat. PW DMI Sulteng menargetkan meningkatkan 800 imam dan dai yang tersebar di 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng dalam 10 angkatan. Pembinaan dan peningkatan kapasitas dai dan imam telah dimulai pada September 2022 dan saat ini telah memasuki angkatan ketiga. Ask me! DMI Dukung Pengembangan Kapasitas Dai dan Imam untuk Makmurkan Masjid Rekomendasi Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad IHRAM.CO.ID, JAKARTA --  Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP-DMI) mendukung peningkatan dan pengembangan kapasitas dai dan imam yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah (PW) DMI Provinsi Sulawesi Tengah, dalam rangka mewujudkan visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid. + + + + + "DMI Provinsi Sulteng memiliki banyak program nyata dan sangat aktif," kata Ketua Umum PP DMI Jusuf Kalla, di Sigi, Sulteng, Jumat, dalam ramah tamah bersama peserta pelatihan dai dan imam, serta santri Pondok Pesantren Insan Cita Indonesia. + + + + + Baca Juga + + + JK: Masjid Harus Dijadikan dan Jadi Tempat Kemajuan + + Hujan Lebat Melanda Saudi, Sekolah Diliburkan + + Wapres: Tak ada Orang Miskin Indonesia Bila Zakat Baznas Capai Target + + + DMI Sulawesi Tengah dalam menindaklanjuti visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid, menggagas dan melaksanakan beberapa program unggulan dan inovasi di antaranya pelatihan dai dan imam, pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis masjid (masjid mart) dan peningkatan kualitas dan kebersihan sarana masjid. + Peningkatan kapasitas melalui pelatihan imam dan dai, menurut Jusuf Kalla penting dilakukan, seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan dai dan imam di tengah kehidupan sosial keagamaan. + + + + Ia menguraikan secara nasional terdapat kurang lebih 800 ribu masjid dan mushala berbagai tipologi di Tanah Air, yang secara langsung membutuhkan dai dan imam. + "Setidaknya kita membutuhkan dai dan imam yang kurang lebih dapat mengisi seluruh masjid dan mushala tersebut," katanya. + Ia menyarankan kepada PW DMI Sulteng agar dalam pelatihan dai dan imam, tidak semata - mata menyampaikan materi tentang keagamaan dan keislaman, tetapi juga materi lainnya, sehingga dai dan imam memiliki pengetahuan yang luas. + "Mungkin kita perlu melibatkan para ahli ekonomi, ahli pertanian, sehingga dai dan imam tidak hanya menyampaikan tentang aqidah dan sebagainya, tetapi juga menyampaikan pesan yang berdampak pada kemajuan masyarakat," kata JusufKalla. + Terkait hal itu Ketua PW DMI Provinsi Sulteng Ahmad Ali menyatakan pelatihan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas dai dan imam se-Sulawesi Tengah. + Haji Matu, sapaan akrab Ahmad M Ali mengatakan bahwa dalam implementasinya, PW DMI Sulteng bersinergi dengan pondok pesantren yang menjadi laboratorium pengembangan kapasitas dai dan imam. + "Lewat pelatihan ini, para dai dan imam memiliki kemampuan membaca alquran, serta memiliki pemahaman tentang keislaman dan keagamaan yang luas," katanya. + Pelatihan ini, tambahnya, juga untuk membentuk pemahaman dai dan imam yang moderat, sehingga dalam kehidupan sosial keagamaan dai dan imam menjadi penyejuk di masyarakat. + PW DMI Sulteng menargetkan meningkatkan 800 imam dan dai yang tersebar di 12 kabupaten dan satu kota di Sulteng dalam 10 angkatan. Pembinaan dan peningkatan kapasitas dai dan imam telah dimulai pada September 2022 dan saat ini telah memasuki angkatan ketiga. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:42 WIB + + Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Senin , 27 Feb 2023, 14:46 WIB + + Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:39 WIB + + Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:26 WIB + + Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 12:44 WIB + + Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_rozbvk366_dirjen-phu-upayakan-rasionalisasi-biaya-haji.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rozbvk366_dirjen-phu-upayakan-rasionalisasi-biaya-haji.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0db543fe5a3b8c5cc50f29220870ef992fbcfd12 --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rozbvk366_dirjen-phu-upayakan-rasionalisasi-biaya-haji.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/rozbvk366/dirjen-phu-upayakan-rasionalisasi-biaya-haji +title: "Dirjen PHU Upayakan Rasionalisasi Biaya Haji | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:25:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Dirjen PHU Upayakan Rasionalisasi Biaya Haji | Republika Online + +Komponen pembiayaan yang tinggi disebut ada pada biaya pesawat. IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebut setiap pihak tengah mengupayakan rasionalisasi biaya haji. Pada pertemuan awal Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji Saudi untuk membahas hal tersebut dan kemudahan berhaji. "Awal Januari ini Menag mengikuti Muktamar Haji. Di dalamnya dibahas kemudahan berhaji untuk tahun-tahun ke depan. Bertemu juga dengan Kementerian Haji agar tahun-tahun ke depan dimungkinkan mobilitasnya dan biaya turun," kata dia dalam agenda Media Briefing 'Biaya Haji 2023 Naik' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/1/2023). Ia menyebut pembahasan seputar biaya haji ini juga dilakukan bersama syarikah Saudi. Jika dahulu setiap pelaksanaan haji bekerja sama dengan muassasah, maka kini dilakukan bersama syarikah selaku holding company. Hilman menyampaikan, penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah diatur dalam Passal 45 UU No 8 tahun 2019. Kemenag bersama BPKH dan KPK berupaya merumuskan secara proporsional direct cost yang diterima jamaah. " Direct cost ini mulai dari penerbangan, durasi tinggal 9 hari di Madinah dan 30 hari Makkah, makan, living cost , sampai pelayanannya. Visa juga direct, sementara embarkasi dan imigrasi masuk nilai manfaat," lanjutnya. Mengenai usulan BPIH yang disampaikan Kemenag beberapa waktu lalu ke DPR, ia menyebut hal ini merupakan bentuk rasionalisasi suasana normal. Hal ini berbeda dengan tahun 2022, yang mana penggunaan nilai manfaat tinggi namun jumlah kuota sedikit. "Kita mengkaji berbagai aspek karena kita juga pembiayaan menggunakan rupiah, maka harus berkompromi dengan nilai kurs. Kemarin nilai kursnya di angka 14.200 sekian, sementara APBN 14.800," ujarnya. Untuk tahun ini, kisaran kurs dolar yang digunakan adalah Rp 15 ribu. Sementara untuk hitungan kurs riyal, berada di angka 4.080 naik dari 3.800 tahun lalu. Hilman lantas berharap dalam satu bulan ke depan rupiah bisa membaik sehingga angka kurs turun dan didapat harga yang proporsional. Adapun terkait komponen pembiayaan yang tinggi disebut ada pada biaya pesawat. Pembiayaan ini bergantung pada jarak dan bahan bakar avtur, yang juga menggunakan kurs dolar. Kemenag bersama Komisi DPR akan mengundang calon-calon vendor atau maskapai untuk membahas perihal biaya. Rasionalitas dan kondisi terkini akan terus diperhatikan. Hilman menyebut seiring dengan penandatanganan kuota jamaah haji yang dilakukan Menag sebelumnya, di dalamnya terdapat klausa perihal penggunaan maskapai untuk layanan haji. Di dalamnya disebutkan pembagian 50:50 antara maskapai Saudi dan maskapai Indonesia. "Kami akan menekan serendah-rendahnya dan seefisien mungkin, sehingga jamaah bisa berangkat," kata Hilman. Ask me! Dirjen PHU Upayakan Rasionalisasi Biaya Haji Rekomendasi Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief menyebut setiap pihak tengah mengupayakan rasionalisasi biaya haji. Pada pertemuan awal Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji Saudi untuk membahas hal tersebut dan kemudahan berhaji. + + + + + "Awal Januari ini Menag mengikuti Muktamar Haji. Di dalamnya dibahas kemudahan berhaji untuk tahun-tahun ke depan. Bertemu juga dengan Kementerian Haji agar tahun-tahun ke depan dimungkinkan mobilitasnya dan biaya turun," kata dia dalam agenda Media Briefing 'Biaya Haji 2023 Naik' di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (24/1/2023). + + + + + Baca Juga + + + Warga Arab Saudi di Makkah Bisa Sewakan Rumah ke Jamaah Haji + + Jokowi: Usulan Kenaikan Biaya Haji Belum Final, tapi Sudah Ramai + + Lebih dari 100 Ribu Jamaah Umroh Irak Memasuki Arab Saudi Lewat Pelabuhan + + + Ia menyebut pembahasan seputar biaya haji ini juga dilakukan bersama syarikah Saudi. Jika dahulu setiap pelaksanaan haji bekerja sama dengan muassasah, maka kini dilakukan bersama syarikah selaku holding company. + Hilman menyampaikan, penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah diatur dalam Passal 45 UU No 8 tahun 2019. Kemenag bersama BPKH dan KPK berupaya merumuskan secara proporsional direct cost yang diterima jamaah. + + + + " Direct cost ini mulai dari penerbangan, durasi tinggal 9 hari di Madinah dan 30 hari Makkah, makan, living cost , sampai pelayanannya. Visa juga direct, sementara embarkasi dan imigrasi masuk nilai manfaat," lanjutnya. + Mengenai usulan BPIH yang disampaikan Kemenag beberapa waktu lalu ke DPR, ia menyebut hal ini merupakan bentuk rasionalisasi suasana normal. Hal ini berbeda dengan tahun 2022, yang mana penggunaan nilai manfaat tinggi namun jumlah kuota sedikit. + "Kita mengkaji berbagai aspek karena kita juga pembiayaan menggunakan rupiah, maka harus berkompromi dengan nilai kurs. Kemarin nilai kursnya di angka 14.200 sekian, sementara APBN 14.800," ujarnya. + Untuk tahun ini, kisaran kurs dolar yang digunakan adalah Rp 15 ribu. Sementara untuk hitungan kurs riyal, berada di angka 4.080 naik dari 3.800 tahun lalu. Hilman lantas berharap dalam satu bulan ke depan rupiah bisa membaik sehingga angka kurs turun dan didapat harga yang proporsional. + Adapun terkait komponen pembiayaan yang tinggi disebut ada pada biaya pesawat. Pembiayaan ini bergantung pada jarak dan bahan bakar avtur, yang juga menggunakan kurs dolar. + Kemenag bersama Komisi DPR akan mengundang calon-calon vendor atau maskapai untuk membahas perihal biaya. Rasionalitas dan kondisi terkini akan terus diperhatikan. + Hilman menyebut seiring dengan penandatanganan kuota jamaah haji yang dilakukan Menag sebelumnya, di dalamnya terdapat klausa perihal penggunaan maskapai untuk layanan haji. Di dalamnya disebutkan pembagian 50:50 antara maskapai Saudi dan maskapai Indonesia. + "Kami akan menekan serendah-rendahnya dan seefisien mungkin, sehingga jamaah bisa berangkat," kata Hilman.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:42 WIB + + Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Senin , 27 Feb 2023, 14:46 WIB + + Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:39 WIB + + Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:26 WIB + + Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 12:44 WIB + + Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_rp534x366_bantul-peroleh-kuota-950-calon-jamaah-haji.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rp534x366_bantul-peroleh-kuota-950-calon-jamaah-haji.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7866df1460cfed1fcb4728738ee65205d06ab431 --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rp534x366_bantul-peroleh-kuota-950-calon-jamaah-haji.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/rp534x366/bantul-peroleh-kuota-950-calon-jamaah-haji +title: "Bantul Peroleh Kuota 950 Calon Jamaah Haji | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:53 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Bantul Peroleh Kuota 950 Calon Jamaah Haji | Republika Online + +Calon jamaah haji rata-rata menunggu 12 tahun sejak mendaftar untuk bisa berangkat. IHRAM.CO.ID, BANTUL -- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan memperoleh kuota sebanyak 950 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah pada 2023. Kepala Kantor Kemenag Bantul Ahmad Shidqi mengatakan kuota haji nasional pada 2023 sudah normal, yaitu 221 ribu orang dengan asumsi 17 ribu calon haji plus dan 204 ribu calon haji reguler. "Tidak ada batasan usia dari Arab Saudi, semua calon haji punya kesempatan yang sama pada tahun ini," katanya, Jumat (27/1/2023). Menurut dia, tidak ada calon jamaah haji yang menjadi prioritas untuk diberangkatkan pada tahun ini. Mereka yang berhak melakukan pelunasan adalah semua yang masuk dalam daftar sesuai porsi nomor urut yang ditentukan. "Jatah haji tahun ini sesuai dengan kuota tetap, yang dihitung per seribu Muslim satu orang," katanya. Dia mengatakan, calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini rata-rata telah melakukan pendaftaran haji sejak 2011. Setidaknya mereka telah menunggu selama 12 tahun sejak mendaftar untuk bisa berangkat. Namun demikian, peminat haji di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus bertambah. Bahkan daftar tunggu haji saat ini mencapai hampir 30 ribu orang dengan masa tunggu sekitar 32 tahun apabila mendaftar pada tahun ini. "Masa tunggu saat ini di Bantul kalau tidak ada halangan 32 tahun. Kalau yang tahun ini harusnya keberangkatan pada 2020, tetapi karena dua tahun tidak berangkat dan tahun kemarin hanya separuh, semua mundur. Jumlah daftar tunggu jika setiap tahun sekitar 900 orang, dikalikan 32 tahun itu sekitar 30 ribu calon haji," katanya. Ask me! Bantul Peroleh Kuota 950 Calon Jamaah Haji Rekomendasi Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad IHRAM.CO.ID, BANTUL -- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan memperoleh kuota sebanyak 950 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah pada 2023. + + + + + Kepala Kantor Kemenag Bantul Ahmad Shidqi mengatakan kuota haji nasional pada 2023 sudah normal, yaitu 221 ribu orang dengan asumsi 17 ribu calon haji plus dan 204 ribu calon haji reguler. + + + + + Baca Juga + + + Arab Saudi Luncurkan Uji Coba Transportasi Jamaah Gratis Jeddah-Madinah + + Daftar Tunggu Haji di Mataram 36 Tahun + + KPK Undang Menag dan BPKH Bahas Biaya Haji + + + "Tidak ada batasan usia dari Arab Saudi, semua calon haji punya kesempatan yang sama pada tahun ini," katanya, Jumat (27/1/2023). + Menurut dia, tidak ada calon jamaah haji yang menjadi prioritas untuk diberangkatkan pada tahun ini. Mereka yang berhak melakukan pelunasan adalah semua yang masuk dalam daftar sesuai porsi nomor urut yang ditentukan. + + + + "Jatah haji tahun ini sesuai dengan kuota tetap, yang dihitung per seribu Muslim satu orang," katanya. + Dia mengatakan, calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun ini rata-rata telah melakukan pendaftaran haji sejak 2011. Setidaknya mereka telah menunggu selama 12 tahun sejak mendaftar untuk bisa berangkat. + Namun demikian, peminat haji di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun terus bertambah. Bahkan daftar tunggu haji saat ini mencapai hampir 30 ribu orang dengan masa tunggu sekitar 32 tahun apabila mendaftar pada tahun ini. + "Masa tunggu saat ini di Bantul kalau tidak ada halangan 32 tahun. Kalau yang tahun ini harusnya keberangkatan pada 2020, tetapi karena dua tahun tidak berangkat dan tahun kemarin hanya separuh, semua mundur. Jumlah daftar tunggu jika setiap tahun sekitar 900 orang, dikalikan 32 tahun itu sekitar 30 ribu calon haji," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Senin , 27 Feb 2023, 15:42 WIB + + Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Senin , 27 Feb 2023, 14:46 WIB + + Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:39 WIB + + Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:26 WIB + + Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 12:44 WIB + + Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_rw13g2320_tata-kelola-dam-petugas-haji-kloter-dan-non-kloter-akan-melalui-lembaga-resmi.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rw13g2320_tata-kelola-dam-petugas-haji-kloter-dan-non-kloter-akan-melalui-lembaga-resmi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab6a7c73fd372f61811c872ade76185f9460e5cd --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rw13g2320_tata-kelola-dam-petugas-haji-kloter-dan-non-kloter-akan-melalui-lembaga-resmi.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/rw13g2320/tata-kelola-dam-petugas-haji-kloter-dan-non-kloter-akan-melalui-lembaga-resmi +title: "Tata Kelola Dam Petugas Haji Kloter dan Non Kloter akan Melalui Lembaga Resmi | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:33 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Tata Kelola Dam Petugas Haji Kloter dan Non Kloter akan Melalui Lembaga Resmi | Republika Online + +Pembayaran dam disarankan melalui lembaga resmi Oleh : Fuji E Permana. reporter Republika.co.id dari Makkah Arab Saudi REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH – Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 merekomendasikan adanya tata kelola pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia. Dalam ibadah haji dam adalah denda yang harus dibayar jamaah haji dengan menyembelih seekor kambing yang dagingnya dibagikan ke fakir miskin. Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Arsad Hidayat, mengatakan perbaikan tata kelola dam lahir dari keprihatinan para ulama dan tokoh. Sebab praktik pembayaran dam agak mengkhawatirkan. "Orang hanya bayar dam dalam jumlah 300 Riyal atau 350 Riyal, kemudian mereka yang membayar dam bisa sambil berziarah. Akhirnya kita tanya sama yang punya otoritas (pihak yang punya banyak kambing ribuan), katanya mustahil harga segitu (dapat bayar dam), akhirnya jadi tanda tanya," kata Arsad saat diwawancarai Republika.co.id di Makkah, Jumat (9/6/2023). Arsad mengatakan, berdasarkan hasil rekomendasi Mudzakarah Perhajian Indonesia, maka dibentuklah tim untuk survei penyembelihan hewan dam. Sekaligus mencari lokasi yang memiliki otoritas dan izin resmi dari Arab Saudi untuk mengelola pembayaran dam. Arsad menyampaikan, pihaknya sudah menerbitkan surat edaran pada 2023 terkait pengelolaan hewan dam. Di tahun ini pengelolaan hewan dam fokus untuk petugas haji kloter dan non kloter terlebih dahulu. "Dengan surat edaran tersebut, semua petugas haji yang direkrut diwajibkan membayar dam melalui lembaga yang sudah ditetapkan dengan harga yang sangat rasional," ujar Arsad. Dia menjelaskan, harga hewan dam menurut otoritas di Arab Saudi harga rasionalnya minimal 600 Riyal. Itu termasuk biaya penyembelihan, pembersihan, penyimpanan dan pendistribusian daging hewan dam di wilayah Makkah. Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki tata kelola dam. Arsad juga menyampaikan, petugas haji yang membayar dam lewat otoritas resmi akan mendapat sertifikat. Sertifikat itu yang membuktikan bahwa dia telah menyembelih hewan dam di Makkah. "Tempat penyembelihan hewan dam yang dipilih adalah mereka yang memiliki izin resmi dari Kementerian yang berwenang di Arab Saudi," jelas Arsad. Baca juga:  Terpikat Islam Sejak Belia, Mualaf Adrianus: Jawaban Atas Keraguan Saya Selama Ini Dia menambahkan, pihaknya juga sedang berbicara dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Wacananya, Baznas sudah menyiapkan anggaran agar daging hewan dam yang disembelih di Makkah bisa didistribusikan juga ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada 2023. "Kalau itu direalisasikan, hewan dam dari petugas haji Indonesia dan kedepannya jamaah haji Indonesia itu bisa didistribusikan untuk orang-orang yang membutuhkan di Tanah Air," kata Arsad. Arsad mengatakan, tahun ini pengelolaan hewan dam fokus untuk petugas haji terlebih dahulu. Jemaah haji Indonesia nanti tidak menutup kemungkinan akan ikut. Hanya saja surat edaran terkait pengelolaan hewan dam yang dibuat tahun ini fokus dulu untuk petugas haji. "Pengalaman bagus kalau kita dapat di 2023 ini, kita coba nanti lakukan secara masif mulai dari sosialisasi buat jamaah haji (dikelola hewan dam-nya)," ujar Arsad. Ask me! Tata Kelola Dam Petugas Haji Kloter dan Non Kloter akan Melalui Lembaga Resmi Rekomendasi Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif, Jamaah Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian Kebijakan Arab Saudi Penentu Haji Tahun 2026 Lanjut atau Tunda KPK Ungkap Perintah Yaqut kepada Gus Alex Soal Kuota Tambahan Konflik Timur Tengah, Keberangkatan Jamaah Umroh dari Ranah Minang Masih Dikaji KPK: 20 Ribu Kuota Tambahan Seharusnya untuk Haji Reguler Oleh : Fuji E Permana. reporter Republika.co.id dari Makkah Arab Saudi REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH – Mudzakarah Perhajian Indonesia tahun 2022 merekomendasikan adanya tata kelola pembayaran dam bagi jamaah haji Indonesia. Dalam ibadah haji dam adalah denda yang harus dibayar jamaah haji dengan menyembelih seekor kambing yang dagingnya dibagikan ke fakir miskin. + + + + + Direktur Bina Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Arsad Hidayat, mengatakan perbaikan tata kelola dam lahir dari keprihatinan para ulama dan tokoh. Sebab praktik pembayaran dam agak mengkhawatirkan. + + + + Baca Juga + + + Mualaf Eddie Redzovic, Terjebak di Lift Cara Allah SWT Memberinya Hidayah Masuk Islam + + Nentanyahu Sebut Permukiman Ilegal Bukan Penghambat Perdamaian, Tapi Salah Palestina + + Bak Cerita Tarzan, 4 Anak Selamat 40 Hari di Hutan Amazon Setelah Kecelakaan Pesawat + + + "Orang hanya bayar dam dalam jumlah 300 Riyal atau 350 Riyal, kemudian mereka yang membayar dam bisa sambil berziarah. Akhirnya kita tanya sama yang punya otoritas (pihak yang punya banyak kambing ribuan), katanya mustahil harga segitu (dapat bayar dam), akhirnya jadi tanda tanya," kata Arsad saat diwawancarai Republika.co.id di Makkah, Jumat (9/6/2023). + Arsad mengatakan, berdasarkan hasil rekomendasi Mudzakarah Perhajian Indonesia, maka dibentuklah tim untuk survei penyembelihan hewan dam. Sekaligus mencari lokasi yang memiliki otoritas dan izin resmi dari Arab Saudi untuk mengelola pembayaran dam. + + + + Arsad menyampaikan, pihaknya sudah menerbitkan surat edaran pada 2023 terkait pengelolaan hewan dam. Di tahun ini pengelolaan hewan dam fokus untuk petugas haji kloter dan non kloter terlebih dahulu. + "Dengan surat edaran tersebut, semua petugas haji yang direkrut diwajibkan membayar dam melalui lembaga yang sudah ditetapkan dengan harga yang sangat rasional," ujar Arsad. + Dia menjelaskan, harga hewan dam menurut otoritas di Arab Saudi harga rasionalnya minimal 600 Riyal. Itu termasuk biaya penyembelihan, pembersihan, penyimpanan dan pendistribusian daging hewan dam di wilayah Makkah. Mudah-mudahan itu bisa memperbaiki tata kelola dam. + Arsad juga menyampaikan, petugas haji yang membayar dam lewat otoritas resmi akan mendapat sertifikat. Sertifikat itu yang membuktikan bahwa dia telah menyembelih hewan dam di Makkah. + "Tempat penyembelihan hewan dam yang dipilih adalah mereka yang memiliki izin resmi dari Kementerian yang berwenang di Arab Saudi," jelas Arsad. + Baca juga:  Terpikat Islam Sejak Belia, Mualaf Adrianus: Jawaban Atas Keraguan Saya Selama Ini +   + Dia menambahkan, pihaknya juga sedang berbicara dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Wacananya, Baznas sudah menyiapkan anggaran agar daging hewan dam yang disembelih di Makkah bisa didistribusikan juga ke Indonesia. Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada 2023. + "Kalau itu direalisasikan, hewan dam dari petugas haji Indonesia dan kedepannya jamaah haji Indonesia itu bisa didistribusikan untuk orang-orang yang membutuhkan di Tanah Air," kata Arsad. + Arsad mengatakan, tahun ini pengelolaan hewan dam fokus untuk petugas haji terlebih dahulu. Jemaah haji Indonesia nanti tidak menutup kemungkinan akan ikut. Hanya saja surat edaran terkait pengelolaan hewan dam yang dibuat tahun ini fokus dulu untuk petugas haji. + "Pengalaman bagus kalau kita dapat di 2023 ini, kita coba nanti lakukan secara masif mulai dari sosialisasi buat jamaah haji (dikelola hewan dam-nya)," ujar Arsad.    + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 08:56 WIB + + Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif, Jamaah Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian Jumat , 13 Mar 2026, 23:09 WIB + + Kebijakan Arab Saudi Penentu Haji Tahun 2026 Lanjut atau Tunda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 21:17 WIB + + KPK Ungkap Perintah Yaqut kepada Gus Alex Soal Kuota Tambahan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 21:03 WIB + + Konflik Timur Tengah, Keberangkatan Jamaah Umroh dari Ranah Minang Masih Dikaji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 19:05 WIB + + KPK: 20 Ribu Kuota Tambahan Seharusnya untuk Haji Reguler diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_rzlico425_wali-kota-madiun-larang-asn-gunakan-elpiji-subsidi-3-kilogram.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rzlico425_wali-kota-madiun-larang-asn-gunakan-elpiji-subsidi-3-kilogram.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68503fd78781a461c2fdd8e020ca6c3c50a33075 --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rzlico425_wali-kota-madiun-larang-asn-gunakan-elpiji-subsidi-3-kilogram.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/rzlico425/wali-kota-madiun-larang-asn-gunakan-elpiji-subsidi-3-kilogram +title: "Wali Kota Madiun Larang ASN Gunakan Elpiji Subsidi 3 Kilogram | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:26 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Wali Kota Madiun Larang ASN Gunakan Elpiji Subsidi 3 Kilogram | Republika Online + +Aturan ASN Madiun ini bertujuan agar penggunaan gas elpiji bisa tepat saran. REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wali Kota Madiun, Jawa Timur,  Maidi, melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun berikut keluarganya, menggunakan elpiji subsidi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dilakukan agar penggunaan bahan bakar gas itu tepat sasaran. "Saya larang ASN Kota Madiun pakai elpiji subsidi. Malu ASN pakai elpiji subsidi. Itu untuk warga kurang mampu," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Jumat (18/8/2023). Adapun larangan tersebut tercantum dalam Surat Wali Kota Madiun Nomor 510/4310/401.012/2023 tentang Imbauan Tidak Menggunakan Elpiji 3 Kilogram. Surat tersebut ditandatangani Wali Kota Madiun pada 3 Agustus 2023. Untuk itu, pihaknya mengajak ASN mematuhi aturan yang ada, serta menggunakan produk, khususnya elpiji, sesuai peruntukannya. Langkah itu dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi elpiji bersubsidi di pasaran agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna. Sebagai upaya menjaga program elpiji subsidi tepat sasaran, Pemkot Madiun juga mendukung program pemerintah. Saat ini pemerintah melalui Pertamina sedang melakukan transformasi subsidi elpiji tabung 3 kilogram ke non subsidi. Transformasi atau " switch over " tukar tabung dari elpiji subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non-subsidi tersebut, digelar oleh Pertamina dalam kegiatan Sunday Market di Taman Bantaran Kali Madiun. Lebih lanjut dikatakan Wali Kota, tim yang ditunjuk oleh Pemkot Madiun akan menggelar sidak di lapangan untuk memastikan bahwa ASN Pemkot Madiun mematuhi aturan tersebut. "Pasti saya cek untuk penerapan aturan tersebut. Saya minta ASN patuh," ujaranya. Ask me! Wali Kota Madiun Larang ASN Gunakan Elpiji Subsidi 3 Kilogram Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Wali Kota Madiun, Jawa Timur,  Maidi, melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun berikut keluarganya, menggunakan elpiji subsidi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini dilakukan agar penggunaan bahan bakar gas itu tepat sasaran. + + + + + "Saya larang ASN Kota Madiun pakai elpiji subsidi. Malu ASN pakai elpiji subsidi. Itu untuk warga kurang mampu," ujar Wali Kota Maidi di Madiun, Jumat (18/8/2023). + + + + + Baca Juga + + + Mulai 21 Agustus 2023, ASN Pemprov Jakarta Bekerja Dari Rumah + + Ridwan Kamil: Pemprov Jabar Tetapkan WFH Bergilir Bagi ASN + + Menteri PAN RB Keluarkan Aturan ASN Jakarta WFH Saat KTT ASEAN + + + Adapun larangan tersebut tercantum dalam Surat Wali Kota Madiun Nomor 510/4310/401.012/2023 tentang Imbauan Tidak Menggunakan Elpiji 3 Kilogram. Surat tersebut ditandatangani Wali Kota Madiun pada 3 Agustus 2023. Untuk itu, pihaknya mengajak ASN mematuhi aturan yang ada, serta menggunakan produk, khususnya elpiji, sesuai peruntukannya. + Langkah itu dilakukan dalam rangka pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga dan distribusi elpiji bersubsidi di pasaran agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna. Sebagai upaya menjaga program elpiji subsidi tepat sasaran, Pemkot Madiun juga mendukung program pemerintah. Saat ini pemerintah melalui Pertamina sedang melakukan transformasi subsidi elpiji tabung 3 kilogram ke non subsidi. + + + + Transformasi atau " switch over " tukar tabung dari elpiji subsidi ukuran 3 kilogram ke tabung non-subsidi tersebut, digelar oleh Pertamina dalam kegiatan Sunday Market di Taman Bantaran Kali Madiun. + Lebih lanjut dikatakan Wali Kota, tim yang ditunjuk oleh Pemkot Madiun akan menggelar sidak di lapangan untuk memastikan bahwa ASN Pemkot Madiun mematuhi aturan tersebut. "Pasti saya cek untuk penerapan aturan tersebut. Saya minta ASN patuh," ujaranya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_sbba7p430_banten-didorong-jadi-pusat-halal-global.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_sbba7p430_banten-didorong-jadi-pusat-halal-global.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0276442c3b4bfe95dfffd7ccb5cbd5e5aa3be961 --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_sbba7p430_banten-didorong-jadi-pusat-halal-global.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/sbba7p430/banten-didorong-jadi-pusat-halal-global +title: "Banten Didorong Jadi Pusat Halal Global | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:10 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Banten Didorong Jadi Pusat Halal Global | Republika Online + +Ekosistem rantai nilai halal mesti diperkuat dari hulu ke hilir. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin secara resmi membuka acara Banten Halal Festival Ramadan 2024 pada Selasa (2/4/2024). Dalam menjawab tantangan pembangunan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah hingga ke tingkat global, Indonesia mesti terus memperkuat peran sebagai pemain kunci dalam perdagangan produk halal dunia. "Dan Banten berpotensi besar untuk turut ambil bagian," ujarnya. Ia mengatakan, Indonesia harus terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bauran strategi pembangunan nasional. Bauran strategi ini bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. "Sebab, tantangan pembangunan bukan semata soal meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan paling bawah," kata Ma'ruf. Oleh sebab itu, banyak tugas besar yang harus dilanjutkan untuk pembangunan kesejahteraan yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pembangunan dunia, utamanya melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah. Ke depan, keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kontributif secara nasional mesti terus didorong. Di antaranya, dengan lebih membumikan bauran kebijakan dan program di tingkat wilayah, sehingga literasi dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Oleh sebab itu, implementasi strategi pengembangan industri halal mesti dipercepat dan dipastikan kesinambungannya, agar Indonesia dan Banten khususnya, mampu berkiprah secara optimal. Pertama, kapitalisasi potensi unggulan daerah dengan inovasi dan terobosan penguatan ekosistem rantai nilai halal. "Tingkatkan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan dan transportasi, yang menjadi kekuatan Banten," tegasnya. Ekosistem rantai nilai halal mesti diperkuat dari hulu ke hilir, termasuk yang berkaitan dengan percepatan sertifikasi halal. "Jadi saya kira ini terakhir nih supaya Banten dipercepat sertifikasi halalnya," tegasnya Dua Kawasan Industri Halal, yakni KIH Cikande dan KIH Jababeka, juga harus ditingkatkan keterisian dan produktivitasnya melalui strategi promosi dan pemberian insentif yang tepat. Dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, kembangkan ekosistem rantai nilai halal di lingkup pesantren untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan menyejahterakan masyarakat di sekitarnya. Terlebih, banten juga merupakan salah satu provinsi penyumbang pangan nasional, dengan potensi pertanian yang besar. "Saya mendapat laporan, ekosistem rantai nilai halal juga dikembangkan melalui pembangunan sistem pertanian terintegrasi berbasis digital, bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat. Untuk itu, terus perluas dan optimalkan implementasi program ini maupun hilirisasi sektor pertanian lainnya, agar turut mendukung produktivitas dan daya saing produk halal turunannya," tuturnya. Ask me! Banten Didorong Jadi Pusat Halal Global Rekomendasi Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif, Jamaah Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian Kebijakan Arab Saudi Penentu Haji Tahun 2026 Lanjut atau Tunda KPK Ungkap Perintah Yaqut kepada Gus Alex Soal Kuota Tambahan Konflik Timur Tengah, Keberangkatan Jamaah Umroh dari Ranah Minang Masih Dikaji KPK: 20 Ribu Kuota Tambahan Seharusnya untuk Haji Reguler REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin secara resmi membuka acara Banten Halal Festival Ramadan 2024 pada Selasa (2/4/2024). Dalam menjawab tantangan pembangunan serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah hingga ke tingkat global, Indonesia mesti terus memperkuat peran sebagai pemain kunci dalam perdagangan produk halal dunia. + + + + + "Dan Banten berpotensi besar untuk turut ambil bagian," ujarnya. + + + + Baca Juga + + + 12 Ribu Kendaraan Bakal Lintasi Tol Solo-Yogya per Hari Saat Lebaran + + OJK tak Perpanjang Program Restrukturisasi Covid-19, Ini Alasannya + + Pj Gubernur Pastikan Jalur Pantura dan Pantai Selatan Bisa Dilalui Pemudik + + + Ia mengatakan, Indonesia harus terus konsisten menjadikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bauran strategi pembangunan nasional. Bauran strategi ini bermakna penting bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.  + "Sebab, tantangan pembangunan bukan semata soal meraih pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, namun memastikan pertumbuhan yang diraih benar-benar mampu menafkahi masyarakat sampai lapisan paling bawah," kata Ma'ruf.  + + + + Oleh sebab itu, banyak tugas besar yang harus dilanjutkan untuk pembangunan kesejahteraan yang berdampak nyata bagi masyarakat, serta meningkatkan kontribusi Indonesia dalam pembangunan dunia, utamanya melalui sektor ekonomi dan keuangan syariah. Ke depan, keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang kontributif secara nasional mesti terus didorong. Di antaranya, dengan lebih membumikan bauran kebijakan dan program di tingkat wilayah, sehingga literasi dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. + Oleh sebab itu, implementasi strategi pengembangan industri halal mesti dipercepat dan dipastikan kesinambungannya, agar Indonesia dan Banten khususnya, mampu berkiprah secara optimal. Pertama, kapitalisasi potensi unggulan daerah dengan inovasi dan terobosan penguatan ekosistem rantai nilai halal.  + "Tingkatkan produktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan dan transportasi, yang menjadi kekuatan Banten," tegasnya. + Ekosistem rantai nilai halal mesti diperkuat dari hulu ke hilir, termasuk yang berkaitan dengan percepatan sertifikasi halal. "Jadi saya kira ini terakhir nih supaya Banten dipercepat sertifikasi halalnya," tegasnya + Dua Kawasan Industri Halal, yakni KIH Cikande dan KIH Jababeka, juga harus ditingkatkan keterisian dan produktivitasnya melalui strategi promosi dan pemberian insentif yang tepat. Dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia, kembangkan ekosistem rantai nilai halal di lingkup pesantren untuk mendorong kemandirian ekonomi pesantren dan menyejahterakan masyarakat di sekitarnya. Terlebih, banten juga merupakan salah satu provinsi penyumbang pangan nasional, dengan potensi pertanian yang besar.  + "Saya mendapat laporan, ekosistem rantai nilai halal juga dikembangkan melalui pembangunan sistem pertanian terintegrasi berbasis digital, bekerja sama dengan berbagai kelompok masyarakat. + Untuk itu, terus perluas dan optimalkan implementasi program ini maupun hilirisasi sektor pertanian lainnya, agar turut mendukung produktivitas dan daya saing produk halal turunannya," tuturnya. +   +   +   +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 08:56 WIB + + Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif, Jamaah Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian Jumat , 13 Mar 2026, 23:09 WIB + + Kebijakan Arab Saudi Penentu Haji Tahun 2026 Lanjut atau Tunda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 21:17 WIB + + KPK Ungkap Perintah Yaqut kepada Gus Alex Soal Kuota Tambahan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 21:03 WIB + + Konflik Timur Tengah, Keberangkatan Jamaah Umroh dari Ranah Minang Masih Dikaji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 19:05 WIB + + KPK: 20 Ribu Kuota Tambahan Seharusnya untuk Haji Reguler diff --git a/raw/incaberita.co.id_ancaman-megathrust-di-jawa_.md b/raw/incaberita.co.id_ancaman-megathrust-di-jawa_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..997de3a7ef84d91bfcb63beadd939cdabf95f0d0 --- /dev/null +++ b/raw/incaberita.co.id_ancaman-megathrust-di-jawa_.md @@ -0,0 +1,705 @@ +--- +url: https://incaberita.co.id/ancaman-megathrust-di-jawa/ +title: "Ancaman Megathrust di Jawa Menguak Risiko Nasional" +domain: incaberita.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:10 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Ancaman Megathrust di Jawa Menguak Risiko Nasional + +JAWA, incaberita.co.id – Ancaman Megathrust di Jawa kembali menjadi sorotan setelah berbagai kajian geologi menunjukkan adanya akumulasi energi tektonik yang cukup signifikan di selatan pulau tersebut. Peringatan ini tidak muncul dalam ruang kosong. Fenomena tektonik di wilayah Jawa sudah lama dipantau para ahli, dan hasil analisis terbaru memperlihatkan adanya potensi gempa besar yang dapat memicu tsunami dengan skala yang tidak kecil. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami ancaman sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional. Dalam percakapan ringan dengan seorang nelayan di pesisir Kebumen, ia pernah mengatakan bahwa lautan kadang terlihat lebih berat. Ungkapan sederhana yang agak sulit dijelaskan secara ilmiah ini memperlihatkan bagaimana intuisi masyarakat pesisir sering kali menangkap sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Meski bukan indikator ilmiah, pengalaman lapangan semacam itu membuat isu ancaman megathrust terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari hari. Sumber gambar : Inca berita Ancaman Megathrust di Jawa berakar pada pertemuan dua lempeng besar yang saling bertabrakan di zona subduksi Sunda. Lempeng Indo Australia menunjam ke bawah Eurasia, menciptakan tekanan yang terus meningkat. Megathrust adalah gempa besar yang terjadi tepat di bidang kontak dua lempeng ini. Skala magnitudnya bisa mencapai delapan ke atas dan mampu menggoyang wilayah luas dalam waktu singkat. Ketika tekanan dilepaskan, dasar laut dapat terangkat atau turun. Perubahan mendadak pada permukaan laut inilah yang berpotensi menghasilkan tsunami besar. Para peneliti mengumpulkan data dari sensor GPS di sejumlah titik pesisir. Hasilnya menunjukkan pergerakan mikro yang konsisten mengarah pada indikasi terkuncinya bidang subduksi. Kondisi locked zone seperti ini menjadi tanda bahwa energi sedang terakumulasi. Simulasi komputer yang digunakan dalam berbagai kajian memperlihatkan bagaimana guncangan megathrust dapat berdampak pada struktur tanah di beberapa kota besar di Jawa. Meski jaraknya cukup jauh dari pusat gempa, kota seperti Bandung dan Yogyakarta masih berpotensi merasakan guncangan kuat. Wilayah pesisir tentu menghadapi risiko lebih besar, terutama dari ancaman tsunami. Ancaman Megathrust di Jawa paling terasa di kawasan pesisir selatan. Dari Banten hingga Banyuwangi, garis pantai memiliki karakteristik yang berbeda tetapi sama sama rentan. Wilayah seperti Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta, Pacitan, dan Jember berada dalam radius dampak yang cukup besar. Beberapa kajian menunjukkan bahwa ketinggian tsunami dalam skenario terburuk bisa mencapai lebih dari sepuluh meter di titik tertentu. Visualisasi tersebut bukan ramalan. Ini merupakan skenario ilmiah untuk memahami risiko. Meski demikian, gambaran itu cukup untuk menjelaskan bahwa wilayah padat penduduk di pesisir masih membutuhkan peningkatan mitigasi. Ketergantungan masyarakat pada laut juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kota pesisir hidup dari perikanan dan pariwisata. Relokasi tidak mudah dilakukan dan harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Karena itu, penataan ruang dan pembangunan fasilitas evakuasi vertikal menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Ancaman Megathrust di Jawa bukan sekadar isu populer. Data ilmiah mendukung peringatan ini. Sensor GPS yang terpasang di sepanjang pesisir selatan memperlihatkan pergeseran tanah yang konsisten dengan pola subduksi aktif. Model komputer menunjukkan bagaimana energi yang terperangkap dapat dilepas dalam skala besar. Beberapa lembaga nasional yang bergerak di bidang geologi memetakan tiga segmen utama megathrust di selatan Jawa. Masing masing memiliki tingkat akumulasi energi berbeda. Para ahli menggambarkan kondisi ini seperti pegas yang ditarik perlahan sampai batas tertentu. Fenomena gempa kecil berulang yang sering dirasakan warga tidak serta merta mengurangi risiko gempa besar karena tekanan di zona megathrust memiliki mekanisme pelepasan berbeda. Kajian tsunami menggunakan peta elevasi digital memberikan gambaran mengenai potensi genangan air di beberapa daerah. Pemerintah daerah sudah mulai menggunakan peta ini sebagai dasar penyusunan rencana kontinjensi, meski implementasi di lapangan masih membutuhkan penyesuaian. Kesiapsiagaan menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman megathrust di Jawa. Bencana tidak bisa dicegah, tetapi dampak dapat diminimalkan. Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat. Pertama, edukasi publik harus dilakukan secara menyeluruh. Sekolah, pasar, tempat wisata, dan fasilitas umum perlu memiliki prosedur evakuasi yang mudah diikuti. Latihan berkala memberikan respons lebih cepat daripada hanya mengandalkan papan petunjuk. Kedua, penguatan sistem peringatan dini harus menjadi prioritas. Sensor gempa, tide gauge, dan perangkat pendeteksi tsunami harus diperiksa secara rutin. Di beberapa wilayah pesisir, jaringan komunikasi darurat juga perlu disiapkan agar informasi dapat menyebar dengan cepat. Ketiga, pembangunan bangunan evakuasi vertikal menjadi sangat penting bagi daerah yang datar. Fasilitas ini dapat menjadi titik aman bagi masyarakat bila waktu evakuasi sangat terbatas. Kualitas struktur harus memenuhi standar ketahanan gempa dan tsunami. Keempat, infrastruktur darat juga perlu dibangun dengan ketahanan yang kuat. Beberapa jembatan dan jalan utama masih memerlukan penguatan untuk menghadapi skenario gempa besar. Kelima, kolaborasi lintas sektor harus diperluas. Pemerintah daerah, organisasi relawan, dan komunitas lokal perlu berperan aktif dalam menyebarkan informasi mitigasi. Media sosial dapat menjadi jalan efektif untuk menyampaikan pesan secara cepat dan relevan. Ancaman Megathrust di Jawa memiliki implikasi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Pulau Jawa adalah pusat logistik, industri, dan pemerintahan. Bencana berskala besar dapat mengganggu distribusi barang, merusak fasilitas industri, dan memutus jalur logistik utama. Sektor pariwisata juga akan terdampak, terutama wilayah yang mengandalkan wisata pantai. Pada saat yang sama, nelayan akan menghadapi tantangan berat bila dermaga dan fasilitas tangkap ikan mengalami kerusakan. Para ekonom mengingatkan bahwa investasi mitigasi jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat bencana besar. Karena itu, beberapa daerah sudah mulai menyusun strategi pemulihan ekonomi pascabencana sebagai langkah panjang. Sejumlah rekomendasi terus didorong dalam berbagai forum mitigasi. Beberapa di antaranya adalah: • Memperluas edukasi kebencanaan hingga tingkat desa • Menambah jumlah sensor gempa dan pendeteksi tsunami • Memastikan kesiapan jalur evakuasi di setiap wilayah pesisir • Mengadakan simulasi rutin di fasilitas publik • Mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat bangunan vital Langkah langkah ini membantu mempercepat respons bila ancaman megathrust di Jawa benar terjadi pada masa mendatang. Ancaman Megathrust di Jawa adalah peringatan bagi seluruh masyarakat. Ia bukan sekadar kajian akademik. Ia adalah kenyataan geologi yang perlu dihadapi dengan kesiapan. Kesadaran kolektif menjadi penyelamat sesungguhnya. Bila masyarakat memahami tanda bahaya, bila pemerintah memperkuat sistem mitigasi, dan bila komunitas ilmiah terus memberikan data yang akurat, Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk menghadapi bencana besar dengan lebih tangguh. Seorang warga tua di Pacitan pernah berkata bahwa alam selalu memberikan petunjuk bagi yang mau memahami. Kalimat yang terdengar sederhana tetapi sarat makna. Mitigasi bukan sekadar teknis. Ia adalah perjalanan membangun kesadaran agar setiap orang dapat kembali pulang dengan selamat setelah bencana. Baca juga konten  dengan  artikel terkait tentang:  Lokal Author More Stories Berita Lainnya Dinamika Tektonik dan Ancaman Megathrust di Jawa Wilayah Paling Rentan Terhadap Ancaman Megathrust di Jawa Kajian Ilmiah yang Memperkuat Peringatan Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Ancaman Megathrust di Jawa Dampak Ekonomi dan Sosial Bila Ancaman Megathrust di Jawa Terjadi Rekomendasi Penguatan untuk Menghadapi Megathrust Penutup: Kesadaran Kolektif Menjadi Kekuatan Utama Fakta Terbaru: Andrie Yunus Disiram Air Keras Saat Berkendara Prediksi Harga Emas 2026: Logam Mulia Berpotensi Tembus US$6.000 per Ons Update Stok BBM: Benarkah Cukup untuk 30 Hari? Fakta Terbaru: Andrie Yunus Disiram Air Keras Saat Berkendara Prediksi Harga Emas 2026: Logam Mulia Berpotensi Tembus US$6.000 per Ons Perang Israel dan Iran 2026: Kronologi Lengkap dari Bom Pertama hingga Rudal di Hari Ke-15 Update Stok BBM: Benarkah Cukup untuk 30 Hari? JAWA, incaberita.co.id – Ancaman Megathrust di Jawa kembali menjadi sorotan setelah berbagai kajian geologi menunjukkan adanya akumulasi energi tektonik yang cukup signifikan di selatan pulau tersebut. Peringatan ini tidak muncul dalam ruang kosong. Fenomena tektonik di wilayah Jawa sudah lama dipantau para ahli, dan hasil analisis terbaru memperlihatkan adanya potensi gempa besar yang dapat memicu tsunami dengan skala yang tidak kecil. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami ancaman sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional. + Dalam percakapan ringan dengan seorang nelayan di pesisir Kebumen, ia pernah mengatakan bahwa lautan kadang terlihat lebih berat. Ungkapan sederhana yang agak sulit dijelaskan secara ilmiah ini memperlihatkan bagaimana intuisi masyarakat pesisir sering kali menangkap sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Meski bukan indikator ilmiah, pengalaman lapangan semacam itu membuat isu ancaman megathrust terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari hari. + Dinamika Tektonik dan Ancaman Megathrust di Jawa + + Sumber gambar : Inca berita + Ancaman Megathrust di Jawa berakar pada pertemuan dua lempeng besar yang saling bertabrakan di zona subduksi Sunda. Lempeng Indo Australia menunjam ke bawah Eurasia, menciptakan tekanan yang terus meningkat. Megathrust adalah gempa besar yang terjadi tepat di bidang kontak dua lempeng ini. Skala magnitudnya bisa mencapai delapan ke atas dan mampu menggoyang wilayah luas dalam waktu singkat. + Ketika tekanan dilepaskan, dasar laut dapat terangkat atau turun. Perubahan mendadak pada permukaan laut inilah yang berpotensi menghasilkan tsunami besar. Para peneliti mengumpulkan data dari sensor GPS di sejumlah titik pesisir. Hasilnya menunjukkan pergerakan mikro yang konsisten mengarah pada indikasi terkuncinya bidang subduksi. Kondisi locked zone seperti ini menjadi tanda bahwa energi sedang terakumulasi. + Simulasi komputer yang digunakan dalam berbagai kajian memperlihatkan bagaimana guncangan megathrust dapat berdampak pada struktur tanah di beberapa kota besar di Jawa. Meski jaraknya cukup jauh dari pusat gempa, kota seperti Bandung dan Yogyakarta masih berpotensi merasakan guncangan kuat. Wilayah pesisir tentu menghadapi risiko lebih besar, terutama dari ancaman tsunami. + Wilayah Paling Rentan Terhadap Ancaman Megathrust di Jawa + Ancaman Megathrust di Jawa paling terasa di kawasan pesisir selatan. Dari Banten hingga Banyuwangi, garis pantai memiliki karakteristik yang berbeda tetapi sama sama rentan. Wilayah seperti Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta, Pacitan, dan Jember berada dalam radius dampak yang cukup besar. + Beberapa kajian menunjukkan bahwa ketinggian tsunami dalam skenario terburuk bisa mencapai lebih dari sepuluh meter di titik tertentu. Visualisasi tersebut bukan ramalan. Ini merupakan skenario ilmiah untuk memahami risiko. Meski demikian, gambaran itu cukup untuk menjelaskan bahwa wilayah padat penduduk di pesisir masih membutuhkan peningkatan mitigasi. + Ketergantungan masyarakat pada laut juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kota pesisir hidup dari perikanan dan pariwisata. Relokasi tidak mudah dilakukan dan harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Karena itu, penataan ruang dan pembangunan fasilitas evakuasi vertikal menjadi lebih relevan dari sebelumnya. + Kajian Ilmiah yang Memperkuat Peringatan + Ancaman Megathrust di Jawa bukan sekadar isu populer. Data ilmiah mendukung peringatan ini. Sensor GPS yang terpasang di sepanjang pesisir selatan memperlihatkan pergeseran tanah yang konsisten dengan pola subduksi aktif. Model komputer menunjukkan bagaimana energi yang terperangkap dapat dilepas dalam skala besar. + Beberapa lembaga nasional yang bergerak di bidang geologi memetakan tiga segmen utama megathrust di selatan Jawa. Masing masing memiliki tingkat akumulasi energi berbeda. Para ahli menggambarkan kondisi ini seperti pegas yang ditarik perlahan sampai batas tertentu. Fenomena gempa kecil berulang yang sering dirasakan warga tidak serta merta mengurangi risiko gempa besar karena tekanan di zona megathrust memiliki mekanisme pelepasan berbeda. + Kajian tsunami menggunakan peta elevasi digital memberikan gambaran mengenai potensi genangan air di beberapa daerah. Pemerintah daerah sudah mulai menggunakan peta ini sebagai dasar penyusunan rencana kontinjensi, meski implementasi di lapangan masih membutuhkan penyesuaian. + Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Ancaman Megathrust di Jawa + Kesiapsiagaan menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman megathrust di Jawa. Bencana tidak bisa dicegah, tetapi dampak dapat diminimalkan. Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat. + Pertama, edukasi publik harus dilakukan secara menyeluruh. Sekolah, pasar, tempat wisata, dan fasilitas umum perlu memiliki prosedur evakuasi yang mudah diikuti. Latihan berkala memberikan respons lebih cepat daripada hanya mengandalkan papan petunjuk. + Kedua, penguatan sistem peringatan dini harus menjadi prioritas. Sensor gempa, tide gauge, dan perangkat pendeteksi tsunami harus diperiksa secara rutin. Di beberapa wilayah pesisir, jaringan komunikasi darurat juga perlu disiapkan agar informasi dapat menyebar dengan cepat. + Ketiga, pembangunan bangunan evakuasi vertikal menjadi sangat penting bagi daerah yang datar. Fasilitas ini dapat menjadi titik aman bagi masyarakat bila waktu evakuasi sangat terbatas. Kualitas struktur harus memenuhi standar ketahanan gempa dan tsunami. + Keempat, infrastruktur darat juga perlu dibangun dengan ketahanan yang kuat. Beberapa jembatan dan jalan utama masih memerlukan penguatan untuk menghadapi skenario gempa besar. + Kelima, kolaborasi lintas sektor harus diperluas. Pemerintah daerah, organisasi relawan, dan komunitas lokal perlu berperan aktif dalam menyebarkan informasi mitigasi. Media sosial dapat menjadi jalan efektif untuk menyampaikan pesan secara cepat dan relevan. + Dampak Ekonomi dan Sosial Bila Ancaman Megathrust di Jawa Terjadi + Ancaman Megathrust di Jawa memiliki implikasi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Pulau Jawa adalah pusat logistik, industri, dan pemerintahan. Bencana berskala besar dapat mengganggu distribusi barang, merusak fasilitas industri, dan memutus jalur logistik utama. + Sektor pariwisata juga akan terdampak, terutama wilayah yang mengandalkan wisata pantai. Pada saat yang sama, nelayan akan menghadapi tantangan berat bila dermaga dan fasilitas tangkap ikan mengalami kerusakan. + Para ekonom mengingatkan bahwa investasi mitigasi jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat bencana besar. Karena itu, beberapa daerah sudah mulai menyusun strategi pemulihan ekonomi pascabencana sebagai langkah panjang. + Rekomendasi Penguatan untuk Menghadapi Megathrust + Sejumlah rekomendasi terus didorong dalam berbagai forum mitigasi. Beberapa di antaranya adalah: + • Memperluas edukasi kebencanaan hingga tingkat desa • Menambah jumlah sensor gempa dan pendeteksi tsunami • Memastikan kesiapan jalur evakuasi di setiap wilayah pesisir • Mengadakan simulasi rutin di fasilitas publik • Mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat bangunan vital + Langkah langkah ini membantu mempercepat respons bila ancaman megathrust di Jawa benar terjadi pada masa mendatang. + Penutup: Kesadaran Kolektif Menjadi Kekuatan Utama + Ancaman Megathrust di Jawa adalah peringatan bagi seluruh masyarakat. Ia bukan sekadar kajian akademik. Ia adalah kenyataan geologi yang perlu dihadapi dengan kesiapan. Kesadaran kolektif menjadi penyelamat sesungguhnya. Bila masyarakat memahami tanda bahaya, bila pemerintah memperkuat sistem mitigasi, dan bila komunitas ilmiah terus memberikan data yang akurat, Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk menghadapi bencana besar dengan lebih tangguh. + Seorang warga tua di Pacitan pernah berkata bahwa alam selalu memberikan petunjuk bagi yang mau memahami. Kalimat yang terdengar sederhana tetapi sarat makna. Mitigasi bukan sekadar teknis. Ia adalah perjalanan membangun kesadaran agar setiap orang dapat kembali pulang dengan selamat setelah bencana. + Baca juga konten  dengan  artikel terkait tentang:  Lokal + Baca juga artikel lainnya: Bendera Indonesia Salah Pasang di SEA Games 2025? Begini Penjelasan dan Faktanya + + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Ita Tambunan + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 274 + + Tags: ancaman tsunami bencana geologi berita lokal gempa jawa kesiapsiagaan nasional megathrust jawa mitigasi bencana risiko gempa selatan jawa zona subduksi JAWA, incaberita.co.id – Ancaman Megathrust di Jawa kembali menjadi sorotan setelah berbagai kajian geologi menunjukkan adanya akumulasi energi tektonik yang cukup signifikan di selatan pulau tersebut. Peringatan ini tidak muncul dalam ruang kosong. Fenomena tektonik di wilayah Jawa sudah lama dipantau para ahli, dan hasil analisis terbaru memperlihatkan adanya potensi gempa besar yang dapat memicu tsunami dengan skala yang tidak kecil. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami ancaman sekaligus memperkuat kesiapsiagaan nasional. + Dalam percakapan ringan dengan seorang nelayan di pesisir Kebumen, ia pernah mengatakan bahwa lautan kadang terlihat lebih berat. Ungkapan sederhana yang agak sulit dijelaskan secara ilmiah ini memperlihatkan bagaimana intuisi masyarakat pesisir sering kali menangkap sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Meski bukan indikator ilmiah, pengalaman lapangan semacam itu membuat isu ancaman megathrust terasa semakin dekat dengan kehidupan sehari hari. + Dinamika Tektonik dan Ancaman Megathrust di Jawa + + Sumber gambar : Inca berita + Ancaman Megathrust di Jawa berakar pada pertemuan dua lempeng besar yang saling bertabrakan di zona subduksi Sunda. Lempeng Indo Australia menunjam ke bawah Eurasia, menciptakan tekanan yang terus meningkat. Megathrust adalah gempa besar yang terjadi tepat di bidang kontak dua lempeng ini. Skala magnitudnya bisa mencapai delapan ke atas dan mampu menggoyang wilayah luas dalam waktu singkat. + Ketika tekanan dilepaskan, dasar laut dapat terangkat atau turun. Perubahan mendadak pada permukaan laut inilah yang berpotensi menghasilkan tsunami besar. Para peneliti mengumpulkan data dari sensor GPS di sejumlah titik pesisir. Hasilnya menunjukkan pergerakan mikro yang konsisten mengarah pada indikasi terkuncinya bidang subduksi. Kondisi locked zone seperti ini menjadi tanda bahwa energi sedang terakumulasi. + Simulasi komputer yang digunakan dalam berbagai kajian memperlihatkan bagaimana guncangan megathrust dapat berdampak pada struktur tanah di beberapa kota besar di Jawa. Meski jaraknya cukup jauh dari pusat gempa, kota seperti Bandung dan Yogyakarta masih berpotensi merasakan guncangan kuat. Wilayah pesisir tentu menghadapi risiko lebih besar, terutama dari ancaman tsunami. + Wilayah Paling Rentan Terhadap Ancaman Megathrust di Jawa + Ancaman Megathrust di Jawa paling terasa di kawasan pesisir selatan. Dari Banten hingga Banyuwangi, garis pantai memiliki karakteristik yang berbeda tetapi sama sama rentan. Wilayah seperti Pangandaran, Cilacap, Kebumen, Yogyakarta, Pacitan, dan Jember berada dalam radius dampak yang cukup besar. + Beberapa kajian menunjukkan bahwa ketinggian tsunami dalam skenario terburuk bisa mencapai lebih dari sepuluh meter di titik tertentu. Visualisasi tersebut bukan ramalan. Ini merupakan skenario ilmiah untuk memahami risiko. Meski demikian, gambaran itu cukup untuk menjelaskan bahwa wilayah padat penduduk di pesisir masih membutuhkan peningkatan mitigasi. + Ketergantungan masyarakat pada laut juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak kota pesisir hidup dari perikanan dan pariwisata. Relokasi tidak mudah dilakukan dan harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi. Karena itu, penataan ruang dan pembangunan fasilitas evakuasi vertikal menjadi lebih relevan dari sebelumnya. + Kajian Ilmiah yang Memperkuat Peringatan + Ancaman Megathrust di Jawa bukan sekadar isu populer. Data ilmiah mendukung peringatan ini. Sensor GPS yang terpasang di sepanjang pesisir selatan memperlihatkan pergeseran tanah yang konsisten dengan pola subduksi aktif. Model komputer menunjukkan bagaimana energi yang terperangkap dapat dilepas dalam skala besar. + Beberapa lembaga nasional yang bergerak di bidang geologi memetakan tiga segmen utama megathrust di selatan Jawa. Masing masing memiliki tingkat akumulasi energi berbeda. Para ahli menggambarkan kondisi ini seperti pegas yang ditarik perlahan sampai batas tertentu. Fenomena gempa kecil berulang yang sering dirasakan warga tidak serta merta mengurangi risiko gempa besar karena tekanan di zona megathrust memiliki mekanisme pelepasan berbeda. + Kajian tsunami menggunakan peta elevasi digital memberikan gambaran mengenai potensi genangan air di beberapa daerah. Pemerintah daerah sudah mulai menggunakan peta ini sebagai dasar penyusunan rencana kontinjensi, meski implementasi di lapangan masih membutuhkan penyesuaian. + Kesiapsiagaan Nasional Menghadapi Ancaman Megathrust di Jawa + Kesiapsiagaan menjadi fondasi utama dalam menghadapi ancaman megathrust di Jawa. Bencana tidak bisa dicegah, tetapi dampak dapat diminimalkan. Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat. + Pertama, edukasi publik harus dilakukan secara menyeluruh. Sekolah, pasar, tempat wisata, dan fasilitas umum perlu memiliki prosedur evakuasi yang mudah diikuti. Latihan berkala memberikan respons lebih cepat daripada hanya mengandalkan papan petunjuk. + Kedua, penguatan sistem peringatan dini harus menjadi prioritas. Sensor gempa, tide gauge, dan perangkat pendeteksi tsunami harus diperiksa secara rutin. Di beberapa wilayah pesisir, jaringan komunikasi darurat juga perlu disiapkan agar informasi dapat menyebar dengan cepat. + Ketiga, pembangunan bangunan evakuasi vertikal menjadi sangat penting bagi daerah yang datar. Fasilitas ini dapat menjadi titik aman bagi masyarakat bila waktu evakuasi sangat terbatas. Kualitas struktur harus memenuhi standar ketahanan gempa dan tsunami. + Keempat, infrastruktur darat juga perlu dibangun dengan ketahanan yang kuat. Beberapa jembatan dan jalan utama masih memerlukan penguatan untuk menghadapi skenario gempa besar. + Kelima, kolaborasi lintas sektor harus diperluas. Pemerintah daerah, organisasi relawan, dan komunitas lokal perlu berperan aktif dalam menyebarkan informasi mitigasi. Media sosial dapat menjadi jalan efektif untuk menyampaikan pesan secara cepat dan relevan. + Dampak Ekonomi dan Sosial Bila Ancaman Megathrust di Jawa Terjadi + Ancaman Megathrust di Jawa memiliki implikasi besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Pulau Jawa adalah pusat logistik, industri, dan pemerintahan. Bencana berskala besar dapat mengganggu distribusi barang, merusak fasilitas industri, dan memutus jalur logistik utama. + Sektor pariwisata juga akan terdampak, terutama wilayah yang mengandalkan wisata pantai. Pada saat yang sama, nelayan akan menghadapi tantangan berat bila dermaga dan fasilitas tangkap ikan mengalami kerusakan. + Para ekonom mengingatkan bahwa investasi mitigasi jauh lebih kecil dibanding kerugian akibat bencana besar. Karena itu, beberapa daerah sudah mulai menyusun strategi pemulihan ekonomi pascabencana sebagai langkah panjang. + Rekomendasi Penguatan untuk Menghadapi Megathrust + Sejumlah rekomendasi terus didorong dalam berbagai forum mitigasi. Beberapa di antaranya adalah: + • Memperluas edukasi kebencanaan hingga tingkat desa • Menambah jumlah sensor gempa dan pendeteksi tsunami • Memastikan kesiapan jalur evakuasi di setiap wilayah pesisir • Mengadakan simulasi rutin di fasilitas publik • Mengalokasikan anggaran khusus untuk memperkuat bangunan vital + Langkah langkah ini membantu mempercepat respons bila ancaman megathrust di Jawa benar terjadi pada masa mendatang. + Penutup: Kesadaran Kolektif Menjadi Kekuatan Utama + Ancaman Megathrust di Jawa adalah peringatan bagi seluruh masyarakat. Ia bukan sekadar kajian akademik. Ia adalah kenyataan geologi yang perlu dihadapi dengan kesiapan. Kesadaran kolektif menjadi penyelamat sesungguhnya. Bila masyarakat memahami tanda bahaya, bila pemerintah memperkuat sistem mitigasi, dan bila komunitas ilmiah terus memberikan data yang akurat, Indonesia memiliki peluang lebih baik untuk menghadapi bencana besar dengan lebih tangguh. + Seorang warga tua di Pacitan pernah berkata bahwa alam selalu memberikan petunjuk bagi yang mau memahami. Kalimat yang terdengar sederhana tetapi sarat makna. Mitigasi bukan sekadar teknis. Ia adalah perjalanan membangun kesadaran agar setiap orang dapat kembali pulang dengan selamat setelah bencana. + Baca juga konten  dengan  artikel terkait tentang:  Lokal + Baca juga artikel lainnya: Bendera Indonesia Salah Pasang di SEA Games 2025? Begini Penjelasan dan Faktanya + + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Ita Tambunan + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 274 + + Tags: ancaman tsunami bencana geologi berita lokal gempa jawa kesiapsiagaan nasional megathrust jawa mitigasi bencana risiko gempa selatan jawa zona subduksi diff --git a/raw/incaberita.co.id_rapat-paripurna_.md b/raw/incaberita.co.id_rapat-paripurna_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6bd7d16ae0bf6a7f9390ef6c470fcb93caf5ff53 --- /dev/null +++ b/raw/incaberita.co.id_rapat-paripurna_.md @@ -0,0 +1,739 @@ +--- +url: https://incaberita.co.id/rapat-paripurna/ +title: "Rapat Paripurna Sumut- Gebrakan Baru untuk Rakyat - INCABERITA" +domain: incaberita.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:59:21 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Rapat Paripurna Sumut: Gebrakan Baru untuk Rakyat : INCABERITA + +Rapat Paripurna Sumatera Utara (Sumut) bukan sekadar ajang seremonial. Ini adalah titik temu antara para pemangku kepentingan daerah untuk menyatukan pandangan, merumuskan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan kehadiran anggota legislatif, kepala daerah, dan undangan penting lainnya, RapatParipurna Sumut menjadi wajah demokrasi di tingkat provinsi. Dalam konteks pembangunan daerah, rapat ini memegang peranan penting dalam mempertemukan gagasan dan arah kebijakan strategis. Rapat Paripurna Sumut merupakan forum tertinggi dalam sistem kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam rapat ini, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah hingga pengesahan anggaran dan rancangan peraturan daerah. Setiap agenda yang dibahas telah disusun dan disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, RapatParipurna Sumut menjadi sarana penting dalam menjalankan mekanisme demokrasi yang partisipatif. Tujuan utama dari RapatParipurna Sumut adalah: Rapat Paripurna Sumut memiliki berbagai agenda, di antaranya: Dalam rapat terakhir, pembahasan seputar anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama. DPRD meminta transparansi lebih lanjut terkait realisasi dana BOS dan distribusi alat kesehatan ke wilayah terpencil. Selain itu, perencanaan pembangunan infrastruktur juga menjadi agenda strategis yang menyedot perhatian publik menurut Kompas . Hal ini memperkuat peran RapatParipurna Sumut sebagai sarana kontrol sosial dan evaluasi pembangunan daerah. Dalam Rapat Paripurna Sumut, DPRD memiliki fungsi sebagai: Kepala daerah bertugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban, memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi, serta menindaklanjuti hasil keputusan dalam bentuk pelaksanaan program nyata. Dalam setiap RapatParipurna Sumut, kepala daerah juga diharapkan hadir aktif membangun komunikasi dan sinkronisasi kebijakan. Setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna Sumut berdampak langsung terhadap arah pembangunan Sumatera Utara. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi, forum ini menjadi fondasi kebijakan publik yang dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan hasil-hasilnya sangat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa sesi Rapat Paripurna Sumut kini disiarkan langsung untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, DPRD membuka ruang aspirasi masyarakat melalui kanal digital dan forum diskusi terbuka menjelang rapat penting. Rapat ini menjadi ruang representasi suara rakyat yang sesungguhnya. Tidak sedikit RapatParipurna Sumut yang menghadapi kendala quorum, perbedaan pandangan antar fraksi, serta keterbatasan waktu. Namun, semua tantangan tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Upaya untuk menjadikan RapatParipurna Sumut lebih produktif dan efektif pun terus diupayakan. Publik berharap agar Rapat Paripurna Sumut tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, tetapi juga wadah untuk menciptakan solusi nyata. Rakyat menantikan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Harapan akan perubahan dan pembangunan berkelanjutan sering kali dilandaskan pada keputusan yang lahir dari RapatParipurna Sumut. Rapat Paripurna Sumut merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Dengan perencanaan yang matang, transparansi tinggi, serta partisipasi aktif semua pihak, RapatParipurna Sumut diharapkan mampu membawa Sumatera Utara menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga kualitas pelaksanaan rapat ini adalah keharusan bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Bacalah artikel lainnya: International News: Stay Updated with the Latest International News Author More Stories Berita Lainnya Apa Itu Rapat Paripurna? Tujuan Diselenggarakannya Rapat Paripurna Agenda Umum Rapat Paripurna Sorotan Terbaru dari Rapat Paripurna Isu Strategis yang Sering Dibahas Peran dan Tanggung Jawab DPRD dalam Paripurna Peran Kepala Daerah dalam Rapat Dampak Rapat Paripurna terhadap Kebijakan Daerah Transparansi dan Keterlibatan Publik Tantangan dalam Pelaksanaan Rapat Paripurna Harapan terhadap Rapat Paripurna Kesimpulan Fakta Terbaru: Andrie Yunus Disiram Air Keras Saat Berkendara Prediksi Harga Emas 2026: Logam Mulia Berpotensi Tembus US$6.000 per Ons Update Stok BBM: Benarkah Cukup untuk 30 Hari? Fakta Terbaru: Andrie Yunus Disiram Air Keras Saat Berkendara Prediksi Harga Emas 2026: Logam Mulia Berpotensi Tembus US$6.000 per Ons Perang Israel dan Iran 2026: Kronologi Lengkap dari Bom Pertama hingga Rudal di Hari Ke-15 Update Stok BBM: Benarkah Cukup untuk 30 Hari? Rapat Paripurna Sumatera Utara (Sumut) bukan sekadar ajang seremonial. Ini adalah titik temu antara para pemangku kepentingan daerah untuk menyatukan pandangan, merumuskan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan kehadiran anggota legislatif, kepala daerah, dan undangan penting lainnya, RapatParipurna Sumut menjadi wajah demokrasi di tingkat provinsi. Dalam konteks pembangunan daerah, rapat ini memegang peranan penting dalam mempertemukan gagasan dan arah kebijakan strategis. + Apa Itu Rapat Paripurna? + + Rapat Paripurna Sumut merupakan forum tertinggi dalam sistem kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam rapat ini, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah hingga pengesahan anggaran dan rancangan peraturan daerah. Setiap agenda yang dibahas telah disusun dan disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, RapatParipurna Sumut menjadi sarana penting dalam menjalankan mekanisme demokrasi yang partisipatif. + Tujuan Diselenggarakannya Rapat Paripurna + Tujuan utama dari RapatParipurna Sumut adalah: + + Menyampaikan laporan resmi dari kepala daerah + Membahas dan mengesahkan kebijakan penting + Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah + Menguatkan peran pengawasan DPRD terhadap eksekutif + Memastikan transparansi dalam setiap agenda yang dibahas dalam RapatParipurna Sumut + + Agenda Umum Rapat Paripurna + Rapat Paripurna Sumut memiliki berbagai agenda, di antaranya: + + Penyampaian Nota Keuangan APBD + Evaluasi kinerja tahunan + Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) + Pengangkatan atau pemberhentian pejabat strategis + Pidato kepala daerah dalam momen-momen nasional + + Sorotan Terbaru dari Rapat Paripurna + + Dalam rapat terakhir, pembahasan seputar anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama. DPRD meminta transparansi lebih lanjut terkait realisasi dana BOS dan distribusi alat kesehatan ke wilayah terpencil. Selain itu, perencanaan pembangunan infrastruktur juga menjadi agenda strategis yang menyedot perhatian publik menurut Kompas . Hal ini memperkuat peran RapatParipurna Sumut sebagai sarana kontrol sosial dan evaluasi pembangunan daerah. + Isu Strategis yang Sering Dibahas + + Pendidikan dan kesehatan dalam RapatParipurna Sumut + Pembangunan infrastruktur di wilayah Sumut + Pengentasan kemiskinan melalui kebijakan daerah + Investasi dan ekonomi lokal + Ketahanan pangan sebagai prioritas + Perlindungan lingkungan hidup dalam RapatParipurna Sumut + + Peran dan Tanggung Jawab DPRD dalam Paripurna + Dalam Rapat Paripurna Sumut, DPRD memiliki fungsi sebagai: + + Legislator: membuat dan menyetujui peraturan daerah + Pengawas: mengontrol jalannya kebijakan pemerintah + Anggaran: menyetujui anggaran dan alokasinya + + Peran Kepala Daerah dalam Rapat + Kepala daerah bertugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban, memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi, serta menindaklanjuti hasil keputusan dalam bentuk pelaksanaan program nyata. Dalam setiap RapatParipurna Sumut, kepala daerah juga diharapkan hadir aktif membangun komunikasi dan sinkronisasi kebijakan. + Dampak Rapat Paripurna terhadap Kebijakan Daerah + Setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna Sumut berdampak langsung terhadap arah pembangunan Sumatera Utara. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi, forum ini menjadi fondasi kebijakan publik yang dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan hasil-hasilnya sangat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. + Transparansi dan Keterlibatan Publik + Beberapa sesi Rapat Paripurna Sumut kini disiarkan langsung untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, DPRD membuka ruang aspirasi masyarakat melalui kanal digital dan forum diskusi terbuka menjelang rapat penting. Rapat ini menjadi ruang representasi suara rakyat yang sesungguhnya. + Tantangan dalam Pelaksanaan Rapat Paripurna + Tidak sedikit RapatParipurna Sumut yang menghadapi kendala quorum, perbedaan pandangan antar fraksi, serta keterbatasan waktu. Namun, semua tantangan tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Upaya untuk menjadikan RapatParipurna Sumut lebih produktif dan efektif pun terus diupayakan. + Harapan terhadap Rapat Paripurna + Publik berharap agar Rapat Paripurna Sumut tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, tetapi juga wadah untuk menciptakan solusi nyata. Rakyat menantikan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Harapan akan perubahan dan pembangunan berkelanjutan sering kali dilandaskan pada keputusan yang lahir dari RapatParipurna Sumut. + Kesimpulan + Rapat Paripurna Sumut merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Dengan perencanaan yang matang, transparansi tinggi, serta partisipasi aktif semua pihak, RapatParipurna Sumut diharapkan mampu membawa Sumatera Utara menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga kualitas pelaksanaan rapat ini adalah keharusan bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. + Bacalah artikel lainnya: International News: Stay Updated with the Latest International News + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Ita Tambunan + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 576 + + Tags: agenda legislatif anggaran daerah demokrasi lokal dprd sumatera utara evaluasi program pemerintah kebijakan daerah pembangunan sumut peraturan daerah pidato kepala daerah rapat paripurna sumut Rapat Paripurna Sumatera Utara (Sumut) bukan sekadar ajang seremonial. Ini adalah titik temu antara para pemangku kepentingan daerah untuk menyatukan pandangan, merumuskan kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan kehadiran anggota legislatif, kepala daerah, dan undangan penting lainnya, RapatParipurna Sumut menjadi wajah demokrasi di tingkat provinsi. Dalam konteks pembangunan daerah, rapat ini memegang peranan penting dalam mempertemukan gagasan dan arah kebijakan strategis. + Apa Itu Rapat Paripurna? + + Rapat Paripurna Sumut merupakan forum tertinggi dalam sistem kerja DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dalam rapat ini, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari laporan pertanggungjawaban kepala daerah hingga pengesahan anggaran dan rancangan peraturan daerah. Setiap agenda yang dibahas telah disusun dan disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, RapatParipurna Sumut menjadi sarana penting dalam menjalankan mekanisme demokrasi yang partisipatif. + Tujuan Diselenggarakannya Rapat Paripurna + Tujuan utama dari RapatParipurna Sumut adalah: + + Menyampaikan laporan resmi dari kepala daerah + Membahas dan mengesahkan kebijakan penting + Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah + Menguatkan peran pengawasan DPRD terhadap eksekutif + Memastikan transparansi dalam setiap agenda yang dibahas dalam RapatParipurna Sumut + + Agenda Umum Rapat Paripurna + Rapat Paripurna Sumut memiliki berbagai agenda, di antaranya: + + Penyampaian Nota Keuangan APBD + Evaluasi kinerja tahunan + Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) + Pengangkatan atau pemberhentian pejabat strategis + Pidato kepala daerah dalam momen-momen nasional + + Sorotan Terbaru dari Rapat Paripurna + + Dalam rapat terakhir, pembahasan seputar anggaran pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama. DPRD meminta transparansi lebih lanjut terkait realisasi dana BOS dan distribusi alat kesehatan ke wilayah terpencil. Selain itu, perencanaan pembangunan infrastruktur juga menjadi agenda strategis yang menyedot perhatian publik menurut Kompas . Hal ini memperkuat peran RapatParipurna Sumut sebagai sarana kontrol sosial dan evaluasi pembangunan daerah. + Isu Strategis yang Sering Dibahas + + Pendidikan dan kesehatan dalam RapatParipurna Sumut + Pembangunan infrastruktur di wilayah Sumut + Pengentasan kemiskinan melalui kebijakan daerah + Investasi dan ekonomi lokal + Ketahanan pangan sebagai prioritas + Perlindungan lingkungan hidup dalam RapatParipurna Sumut + + Peran dan Tanggung Jawab DPRD dalam Paripurna + Dalam Rapat Paripurna Sumut, DPRD memiliki fungsi sebagai: + + Legislator: membuat dan menyetujui peraturan daerah + Pengawas: mengontrol jalannya kebijakan pemerintah + Anggaran: menyetujui anggaran dan alokasinya + + Peran Kepala Daerah dalam Rapat + Kepala daerah bertugas menyampaikan laporan pertanggungjawaban, memberikan tanggapan atas pandangan umum fraksi, serta menindaklanjuti hasil keputusan dalam bentuk pelaksanaan program nyata. Dalam setiap RapatParipurna Sumut, kepala daerah juga diharapkan hadir aktif membangun komunikasi dan sinkronisasi kebijakan. + Dampak Rapat Paripurna terhadap Kebijakan Daerah + Setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Paripurna Sumut berdampak langsung terhadap arah pembangunan Sumatera Utara. Mulai dari perencanaan hingga evaluasi, forum ini menjadi fondasi kebijakan publik yang dijalankan di lapangan. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan hasil-hasilnya sangat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan daerah. + Transparansi dan Keterlibatan Publik + Beberapa sesi Rapat Paripurna Sumut kini disiarkan langsung untuk meningkatkan transparansi. Selain itu, DPRD membuka ruang aspirasi masyarakat melalui kanal digital dan forum diskusi terbuka menjelang rapat penting. Rapat ini menjadi ruang representasi suara rakyat yang sesungguhnya. + Tantangan dalam Pelaksanaan Rapat Paripurna + Tidak sedikit RapatParipurna Sumut yang menghadapi kendala quorum, perbedaan pandangan antar fraksi, serta keterbatasan waktu. Namun, semua tantangan tersebut menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Upaya untuk menjadikan RapatParipurna Sumut lebih produktif dan efektif pun terus diupayakan. + Harapan terhadap Rapat Paripurna + Publik berharap agar Rapat Paripurna Sumut tidak hanya menjadi rutinitas birokrasi, tetapi juga wadah untuk menciptakan solusi nyata. Rakyat menantikan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka. Harapan akan perubahan dan pembangunan berkelanjutan sering kali dilandaskan pada keputusan yang lahir dari RapatParipurna Sumut. + Kesimpulan + Rapat Paripurna Sumut merupakan tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Dengan perencanaan yang matang, transparansi tinggi, serta partisipasi aktif semua pihak, RapatParipurna Sumut diharapkan mampu membawa Sumatera Utara menuju kemajuan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga kualitas pelaksanaan rapat ini adalah keharusan bagi seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. + Bacalah artikel lainnya: International News: Stay Updated with the Latest International News + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Ita Tambunan + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 576 + + Tags: agenda legislatif anggaran daerah demokrasi lokal dprd sumatera utara evaluasi program pemerintah kebijakan daerah pembangunan sumut peraturan daerah pidato kepala daerah rapat paripurna sumut diff --git a/raw/incaberita.co.id_who-respon-bencana-indonesia_.md b/raw/incaberita.co.id_who-respon-bencana-indonesia_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42bff69f5f4429ff60bca3759453926618ef3d86 --- /dev/null +++ b/raw/incaberita.co.id_who-respon-bencana-indonesia_.md @@ -0,0 +1,683 @@ +--- +url: https://incaberita.co.id/who-respon-bencana-indonesia/ +title: "WHO Respon Bencana Indonesia dan Asia di Tengah Banjir Besar" +domain: incaberita.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:03 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# WHO Respon Bencana Indonesia dan Asia di Tengah Banjir Besar + +JAKARTA, incaberita.co.id  —     WHO Respon Bencana Indonesia menjadi perhatian utama setelah banjir besar melanda berbagai negara Asia. Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mengalami dampak serius dari badai siklon Ditwah yang memicu hujan ekstrem dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa pihaknya kini melakukan koordinasi intensif dengan seluruh negara terdampak untuk merespons kondisi darurat ini. WHO Respon Bencana Indonesia berperan penting dalam membantu pemerintah memetakan risiko sosial dan kesehatan yang muncul dari kondisi ekonomi yang menurun. Sistem layanan kesehatan juga terdampak, dengan fasilitas medis yang rusak dan akses tenaga kesehatan yang terhambat. Berbagai intervensi dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Krisis ekonomi yang muncul akibat bencana juga menjadi perhatian WHO, karena berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. WHO mendorong pemerintah untuk memperkuat jaringan bantuan sosial dan memastikan distribusi logistik berjalan efektif selama masa pemulihan. Banjir berskala besar menyebabkan banyak fasilitas kesehatan terganggu operasionalnya. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik di beberapa daerah sulit berfungsi karena listrik padam, ruang pelayanan terendam, serta peralatan medis mengalami kerusakan. Kondisi ini memperlambat proses respons medis yang sangat dibutuhkan masyarakat. Melalui WHO Respon Bencana Indonesia, pemetaan kebutuhan infrastruktur dilakukan lebih cepat. WHO membantu menyediakan peralatan darurat seperti tenda medis, mesin generator, obat-obatan, serta peralatan sanitasi. Bantuan ini penting agar pelayanan kesehatan dapat kembali berjalan tanpa waktu jeda yang panjang. Selain itu, WHO menyoroti perlunya pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Hal ini termasuk desain bangunan yang tahan banjir, sistem cadangan listrik, dan akses logistik yang memadai. Tenaga kesehatan menjadi garda depan dalam penanganan bencana. WHO Respon Bencana Indonesia memberikan dukungan berupa pelatihan respons cepat bagi tenaga medis daerah terdampak. Pelatihan ini mencakup penanganan pasien dalam kondisi darurat, triase, manajemen stres, serta teknik pencegahan wabah di lingkungan bencana. Sumber Gambar : Antara News Bencana besar sering kali membuat tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan mental. WHO menekankan pentingnya dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan agar mereka tetap dapat bekerja secara optimal. Selain itu, WHO mendorong pembentukan tim medis cadangan untuk memperkuat layanan di wilayah yang paling terdampak. WHO Respon Bencana Indonesia tidak berjalan sendiri. Penanganan banjir Asia melibatkan koordinasi lintas negara. WHO mengajak negara-negara terdampak untuk saling berbagi data, memetakan pola cuaca ekstrem, serta mengidentifikasi langkah mitigasi terbaik. Kerja sama ini penting untuk membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif. Melalui kolaborasi ini, negara-negara Asia dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing. WHO menegaskan bahwa respons regional yang kuat akan mempercepat pemulihan dan memperkecil dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. Apabila Anda ingin menambah headline tambahan, membuat versi SEO lain, atau menambah grafik visual, saya siap membantu! WHO Respon Bencana Indonesia menjadi perhatian utama setelah banjir besar melanda berbagai negara Asia. Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mengalami dampak serius dari badai siklon Ditwah yang memicu hujan ekstrem dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa pihaknya kini melakukan koordinasi intensif dengan seluruh negara terdampak untuk merespons kondisi darurat ini. Dalam pernyataannya, Dr Tedros menyoroti bahwa banjir kali ini bukan hanya bencana alam biasa, tetapi sebuah krisis berskala regional yang membutuhkan kerja sama internasional. Melalui WHO Respon Bencana Indonesia dan negara lain, badan kesehatan dunia ini berupaya memastikan setiap intervensi dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. WHO juga menegaskan bahwa dukungan akan terus diberikan selama fase darurat hingga pemulihan berlangsung, dengan fokus pada penyelamatan jiwa, pencegahan wabah, dan ketersediaan layanan kesehatan. Melalui WHO Respon Bencana Indonesia, WHO telah membuka jalur komunikasi erat dengan Kementerian Kesehatan RI. Koordinasi ini mencakup pemetaan wilayah terdampak, kebutuhan tenaga medis, distribusi logistik kesehatan, serta analisis risiko penyakit pascabencana. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memutus rantai risiko kesehatan yang muncul akibat banjir. Selain Indonesia, koordinasi serupa dilakukan dengan Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Banjir ekstrem yang meluas memerlukan respons lintas negara agar mitigasi dapat dilakukan secara serentak. WHO memperingatkan adanya kemungkinan peningkatan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan ISPA apabila pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh. Program WHO Respon Bencana Indonesia mencakup pendampingan teknis serta dukungan peralatan medis vital untuk daerah-daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur kesehatan. Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang    global Tantangan Infrastruktur Kesehatan dalam WHO Respon Bencana Indonesia Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Koordinasi Regional dan Kolaborasi Multinasional Situasi Banjir Asia dan Fokus WHO Respon Bencana Indonesia Koordinasi WHO dengan Pemerintah Indonesia Author More Stories Berita Lainnya Perang Israel dan Iran 2026: Kronologi Lengkap dari Bom Pertama hingga Rudal di Hari Ke-15 3 Syarat Iran untuk Mengakhiri Konflik dengan AS dan Israel FBI Peringatkan California: Iran Diduga Siapkan Serangan Drone dari Kapal di Lepas Pantai AS Fakta Terbaru: Andrie Yunus Disiram Air Keras Saat Berkendara Prediksi Harga Emas 2026: Logam Mulia Berpotensi Tembus US$6.000 per Ons Perang Israel dan Iran 2026: Kronologi Lengkap dari Bom Pertama hingga Rudal di Hari Ke-15 Update Stok BBM: Benarkah Cukup untuk 30 Hari? JAKARTA, incaberita.co.id  —     WHO Respon Bencana Indonesia menjadi perhatian utama setelah banjir besar melanda berbagai negara Asia. Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mengalami dampak serius dari badai siklon Ditwah yang memicu hujan ekstrem dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa pihaknya kini melakukan koordinasi intensif dengan seluruh negara terdampak untuk merespons kondisi darurat ini. + WHO Respon Bencana Indonesia berperan penting dalam membantu pemerintah memetakan risiko sosial dan kesehatan yang muncul dari kondisi ekonomi yang menurun. Sistem layanan kesehatan juga terdampak, dengan fasilitas medis yang rusak dan akses tenaga kesehatan yang terhambat. Berbagai intervensi dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. + Krisis ekonomi yang muncul akibat bencana juga menjadi perhatian WHO, karena berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. WHO mendorong pemerintah untuk memperkuat jaringan bantuan sosial dan memastikan distribusi logistik berjalan efektif selama masa pemulihan. + Tantangan Infrastruktur Kesehatan dalam WHO Respon Bencana Indonesia + Banjir berskala besar menyebabkan banyak fasilitas kesehatan terganggu operasionalnya. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik di beberapa daerah sulit berfungsi karena listrik padam, ruang pelayanan terendam, serta peralatan medis mengalami kerusakan. Kondisi ini memperlambat proses respons medis yang sangat dibutuhkan masyarakat. + Melalui WHO Respon Bencana Indonesia, pemetaan kebutuhan infrastruktur dilakukan lebih cepat. WHO membantu menyediakan peralatan darurat seperti tenda medis, mesin generator, obat-obatan, serta peralatan sanitasi. Bantuan ini penting agar pelayanan kesehatan dapat kembali berjalan tanpa waktu jeda yang panjang. + Selain itu, WHO menyoroti perlunya pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Hal ini termasuk desain bangunan yang tahan banjir, sistem cadangan listrik, dan akses logistik yang memadai. + Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan + Tenaga kesehatan menjadi garda depan dalam penanganan bencana. WHO Respon Bencana Indonesia memberikan dukungan berupa pelatihan respons cepat bagi tenaga medis daerah terdampak. Pelatihan ini mencakup penanganan pasien dalam kondisi darurat, triase, manajemen stres, serta teknik pencegahan wabah di lingkungan bencana. + + Sumber Gambar : Antara News + Bencana besar sering kali membuat tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan mental. WHO menekankan pentingnya dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan agar mereka tetap dapat bekerja secara optimal. Selain itu, WHO mendorong pembentukan tim medis cadangan untuk memperkuat layanan di wilayah yang paling terdampak. + Koordinasi Regional dan Kolaborasi Multinasional + WHO Respon Bencana Indonesia tidak berjalan sendiri. Penanganan banjir Asia melibatkan koordinasi lintas negara. WHO mengajak negara-negara terdampak untuk saling berbagi data, memetakan pola cuaca ekstrem, serta mengidentifikasi langkah mitigasi terbaik. Kerja sama ini penting untuk membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif. + Melalui kolaborasi ini, negara-negara Asia dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing. WHO menegaskan bahwa respons regional yang kuat akan mempercepat pemulihan dan memperkecil dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. + Apabila Anda ingin menambah headline tambahan, membuat versi SEO lain, atau menambah grafik visual, saya siap membantu! + Situasi Banjir Asia dan Fokus WHO Respon Bencana Indonesia + WHO Respon Bencana Indonesia menjadi perhatian utama setelah banjir besar melanda berbagai negara Asia. Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mengalami dampak serius dari badai siklon Ditwah yang memicu hujan ekstrem dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa pihaknya kini melakukan koordinasi intensif dengan seluruh negara terdampak untuk merespons kondisi darurat ini. + Dalam pernyataannya, Dr Tedros menyoroti bahwa banjir kali ini bukan hanya bencana alam biasa, tetapi sebuah krisis berskala regional yang membutuhkan kerja sama internasional. Melalui WHO Respon Bencana Indonesia dan negara lain, badan kesehatan dunia ini berupaya memastikan setiap intervensi dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. + WHO juga menegaskan bahwa dukungan akan terus diberikan selama fase darurat hingga pemulihan berlangsung, dengan fokus pada penyelamatan jiwa, pencegahan wabah, dan ketersediaan layanan kesehatan. + Koordinasi WHO dengan Pemerintah Indonesia + Melalui WHO Respon Bencana Indonesia, WHO telah membuka jalur komunikasi erat dengan Kementerian Kesehatan RI. Koordinasi ini mencakup pemetaan wilayah terdampak, kebutuhan tenaga medis, distribusi logistik kesehatan, serta analisis risiko penyakit pascabencana. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memutus rantai risiko kesehatan yang muncul akibat banjir. + Selain Indonesia, koordinasi serupa dilakukan dengan Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Banjir ekstrem yang meluas memerlukan respons lintas negara agar mitigasi dapat dilakukan secara serentak. WHO memperingatkan adanya kemungkinan peningkatan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan ISPA apabila pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh. + Program WHO Respon Bencana Indonesia mencakup pendampingan teknis serta dukungan peralatan medis vital untuk daerah-daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur kesehatan. + Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang    global + Baca juga artikel menarik lainnya mengenai UPI Bebaskan UKT untuk Olivia, Mahasiswa Korban Banjir Bandang Sumatera + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Putri Huahua + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 267 + + Tags: badai siklon Ditwah banjir besar Asia bencana alam dukungan WHO Indonesia kesehatan masyarakat layanan kesehatan Malaysia mitigasi bencana pengawasan penyakit rapid response teams Sri Lanka Thailand Vietnam who WHO Respon Bencana Indonesia JAKARTA, incaberita.co.id  —     WHO Respon Bencana Indonesia menjadi perhatian utama setelah banjir besar melanda berbagai negara Asia. Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mengalami dampak serius dari badai siklon Ditwah yang memicu hujan ekstrem dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa pihaknya kini melakukan koordinasi intensif dengan seluruh negara terdampak untuk merespons kondisi darurat ini. + WHO Respon Bencana Indonesia berperan penting dalam membantu pemerintah memetakan risiko sosial dan kesehatan yang muncul dari kondisi ekonomi yang menurun. Sistem layanan kesehatan juga terdampak, dengan fasilitas medis yang rusak dan akses tenaga kesehatan yang terhambat. Berbagai intervensi dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. + Krisis ekonomi yang muncul akibat bencana juga menjadi perhatian WHO, karena berpotensi memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. WHO mendorong pemerintah untuk memperkuat jaringan bantuan sosial dan memastikan distribusi logistik berjalan efektif selama masa pemulihan. + Tantangan Infrastruktur Kesehatan dalam WHO Respon Bencana Indonesia + Banjir berskala besar menyebabkan banyak fasilitas kesehatan terganggu operasionalnya. Rumah sakit, puskesmas, dan klinik di beberapa daerah sulit berfungsi karena listrik padam, ruang pelayanan terendam, serta peralatan medis mengalami kerusakan. Kondisi ini memperlambat proses respons medis yang sangat dibutuhkan masyarakat. + Melalui WHO Respon Bencana Indonesia, pemetaan kebutuhan infrastruktur dilakukan lebih cepat. WHO membantu menyediakan peralatan darurat seperti tenda medis, mesin generator, obat-obatan, serta peralatan sanitasi. Bantuan ini penting agar pelayanan kesehatan dapat kembali berjalan tanpa waktu jeda yang panjang. + Selain itu, WHO menyoroti perlunya pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih tangguh menghadapi perubahan iklim. Hal ini termasuk desain bangunan yang tahan banjir, sistem cadangan listrik, dan akses logistik yang memadai. + Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan + Tenaga kesehatan menjadi garda depan dalam penanganan bencana. WHO Respon Bencana Indonesia memberikan dukungan berupa pelatihan respons cepat bagi tenaga medis daerah terdampak. Pelatihan ini mencakup penanganan pasien dalam kondisi darurat, triase, manajemen stres, serta teknik pencegahan wabah di lingkungan bencana. + + Sumber Gambar : Antara News + Bencana besar sering kali membuat tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan mental. WHO menekankan pentingnya dukungan psikososial bagi tenaga kesehatan agar mereka tetap dapat bekerja secara optimal. Selain itu, WHO mendorong pembentukan tim medis cadangan untuk memperkuat layanan di wilayah yang paling terdampak. + Koordinasi Regional dan Kolaborasi Multinasional + WHO Respon Bencana Indonesia tidak berjalan sendiri. Penanganan banjir Asia melibatkan koordinasi lintas negara. WHO mengajak negara-negara terdampak untuk saling berbagi data, memetakan pola cuaca ekstrem, serta mengidentifikasi langkah mitigasi terbaik. Kerja sama ini penting untuk membangun sistem peringatan dini yang lebih efektif. + Melalui kolaborasi ini, negara-negara Asia dapat saling belajar dari pengalaman masing-masing. WHO menegaskan bahwa respons regional yang kuat akan mempercepat pemulihan dan memperkecil dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. + Apabila Anda ingin menambah headline tambahan, membuat versi SEO lain, atau menambah grafik visual, saya siap membantu! + Situasi Banjir Asia dan Fokus WHO Respon Bencana Indonesia + WHO Respon Bencana Indonesia menjadi perhatian utama setelah banjir besar melanda berbagai negara Asia. Indonesia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mengalami dampak serius dari badai siklon Ditwah yang memicu hujan ekstrem dan banjir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan bahwa pihaknya kini melakukan koordinasi intensif dengan seluruh negara terdampak untuk merespons kondisi darurat ini. + Dalam pernyataannya, Dr Tedros menyoroti bahwa banjir kali ini bukan hanya bencana alam biasa, tetapi sebuah krisis berskala regional yang membutuhkan kerja sama internasional. Melalui WHO Respon Bencana Indonesia dan negara lain, badan kesehatan dunia ini berupaya memastikan setiap intervensi dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur. + WHO juga menegaskan bahwa dukungan akan terus diberikan selama fase darurat hingga pemulihan berlangsung, dengan fokus pada penyelamatan jiwa, pencegahan wabah, dan ketersediaan layanan kesehatan. + Koordinasi WHO dengan Pemerintah Indonesia + Melalui WHO Respon Bencana Indonesia, WHO telah membuka jalur komunikasi erat dengan Kementerian Kesehatan RI. Koordinasi ini mencakup pemetaan wilayah terdampak, kebutuhan tenaga medis, distribusi logistik kesehatan, serta analisis risiko penyakit pascabencana. Kolaborasi ini dianggap penting untuk memutus rantai risiko kesehatan yang muncul akibat banjir. + Selain Indonesia, koordinasi serupa dilakukan dengan Sri Lanka, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Banjir ekstrem yang meluas memerlukan respons lintas negara agar mitigasi dapat dilakukan secara serentak. WHO memperingatkan adanya kemungkinan peningkatan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi kulit, dan ISPA apabila pengawasan tidak dilakukan secara menyeluruh. + Program WHO Respon Bencana Indonesia mencakup pendampingan teknis serta dukungan peralatan medis vital untuk daerah-daerah yang mengalami kerusakan infrastruktur kesehatan. + Baca juga konten dengan artikel terkait yang membahas tentang    global + Baca juga artikel menarik lainnya mengenai UPI Bebaskan UKT untuk Olivia, Mahasiswa Korban Banjir Bandang Sumatera + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Putri Huahua + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 267 + + Tags: badai siklon Ditwah banjir besar Asia bencana alam dukungan WHO Indonesia kesehatan masyarakat layanan kesehatan Malaysia mitigasi bencana pengawasan penyakit rapid response teams Sri Lanka Thailand Vietnam who WHO Respon Bencana Indonesia diff --git a/raw/indonesiaonline.co.id_komitmen-jatim-perluasan-revolusioner-program-bantuan-sosial-di-papbd-2025_.md b/raw/indonesiaonline.co.id_komitmen-jatim-perluasan-revolusioner-program-bantuan-sosial-di-papbd-2025_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fedbb641b0cdf6d00ce655e4c9a7eb2971fd4a10 --- /dev/null +++ b/raw/indonesiaonline.co.id_komitmen-jatim-perluasan-revolusioner-program-bantuan-sosial-di-papbd-2025_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://indonesiaonline.co.id/komitmen-jatim-perluasan-revolusioner-program-bantuan-sosial-di-papbd-2025/ +title: "Komitmen Jatim- Perluasan Revolusioner Program Bantuan Sosial di PAPBD 2025 - Indonesia Online" +domain: indonesiaonline.co.id +crawl_date: 2026-03-10 09:03:12 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Komitmen Jatim: Perluasan Revolusioner Program Bantuan Sosial di PAPBD 2025 - Indonesia Online + +Home Pemerintahan Komitmen Jatim: Perluasan Revolusioner Program Bantuan Sosial di PAPBD 2025 Ilustrasi komitmen Pemprov Jatim dalam meningkatkan anggaran untuk perluasan penerima bansos 2025 (ai/io)INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2025, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) sebagai motor penggerak, menggenjot perluasan signifikan terhadap sejumlah program bantuan vital. Langkah ini bukan sekadar penambahan angka, melainkan penegasan ulang dedikasi kuat terhadap jaring pengaman sosial yang lebih inklusif dan merata.Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, menegaskan bahwa inisiatif perluasan ini merupakan manifestasi nyata komitmen Pemprov Jatim. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga rentan di Jawa Timur yang tertinggal dari roda pembangunan dan kesejahteraan,” ujar Novi dalam keterangan resminya, Sabtu (7/6/2025).Perluasan program bantuan sosial Jatim ini dirancang untuk menyentuh langsung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, dari penyandang disabilitas hingga lansia, dari keluarga prasejahtera hingga perempuan tangguh. Ini adalah cetak biru untuk menciptakan ekosistem sosial yang lebih berdaya dan mandiri.Jaring Pengaman Sosial Jatim: Dari Ribuan Menjadi Puluhan Ribu PenerimaBerikut adalah rincian program-program yang mengalami perluasan, mencerminkan ambisi Jatim untuk inklusivitas menyeluruh:Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) JatimSemula menjangkau 4.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 14,4 miliar, kini ASPD diperluas hingga menyentuh 1.000 KPM tambahan di 26 kabupaten/kota. Total anggaran melonjak menjadi Rp 16,2 miliar, menjangkau 5.000 penerima. Setiap penerima tambahan akan menerima Rp 1,8 juta, disalurkan dalam dua tahap. Ini adalah langkah konkret Pemprov Jatim dalam mendukung mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas.Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Jatim untuk LansiaPKH Plus, yang sebelumnya menargetkan 50.000 KPM lansia dengan anggaran Rp 75 miliar, kini diperkuat dengan penambahan 10.000 KPM lansia di 10 kabupaten/kota. Tambahan anggaran sebesar Rp 15 miliar membuat total alokasi di tahun 2025 mencapai Rp 90 miliar, menjangkau 60.000 lansia. Masing-masing lansia penerima bantuan hasil perluasan ini akan mendapatkan Rp 1,5 juta, disalurkan dalam tiga tahap.Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE) JatimProgram KE, yang merupakan prioritas nasional, juga mengalami peningkatan signifikan. Dari 23.000 KPM di 10 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 34,5 miliar, kini ditambah 10.000 KPM di 14 kabupaten/kota dengan suntikan dana Rp 15 miliar. Total anggaran mencapai Rp 49,5 miliar untuk 33.000 penerima manfaat. Setiap penerima tambahan akan memperoleh Rp 1,5 juta sebagai modal pengembangan usaha, sebuah pendekatan proaktif untuk memangkas akar kemiskinan.Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara)Program pemberdayaan perempuan ini diperluas dari 1.610 KPM menjadi 3.590 KPM, dengan total anggaran meningkat dari Rp 4,83 miliar menjadi Rp 10,77 miliar. Penambahan 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota menegaskan komitmen Jatim terhadap ekonomi kreatif dan mandiri perempuan. Setiap penerima KIP Putri Jawara akan menerima Rp 3 juta sebagai modal pengembangan usaha.Bantuan Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas JatimTak berhenti pada bantuan tunai, Pemprov Jatim juga meningkatkan aksesibilitas fisik. Alokasi untuk alat bantu mobilitas meningkat dari Rp 14,4 miliar untuk 4.000 penerima menjadi Rp 19,85 miliar untuk 5.158 penerima. Tambahan anggaran sebesar Rp 5,45 miliar ini mencakup sembilan jenis alat bantu, antara lain hearing aid, kursi roda standar, kursi roda multiguna 3 in 1, kursi roda cerebral, kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese.“Perluasan ini adalah aksi nyata kami untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing,” tutup Novi.Dengan perluasan program bantuan yang ambisius ini, Pemprov Jatim optimistis dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan sosial yang kuat, mewujudkan visi Jawa Timur yang sejahtera, adil, dan inklusif bagi seluruh warganya (mca/dnv).Read AlsoManuver Rp100 T Purbaya: Napas Baru Likuiditas Bank RIRevolusi Dapur MBG: Wajib ‘Telanjang’ di Medsos, Harga Pisang DiauditNegara Tarik Rem Darurat: Batas Usia Medsos 16 Tahun Resmi BerlakuDi Balik Telegram Siaga 1 TNI: Respons Jakarta atas Bara Timur TengahMisteri Ratusan Gerai KDMP Bondowoso: Proyek Strategis Tanpa TransparansiKonflik Timteng Membara: Nasib Ribuan Jemaah Umrah RI di Ujung TandukRecommendation for YouManuver Rp100 T Purbaya: Napas Baru Likuiditas Bank RIMenkeu Purbaya siapkan suntikan likuiditas fleksibel Rp100 triliun untuk bank RI. Strategi manuver dana APBN demi pacu roda ekonomi tanpa risiko. INDONESIAONLINE –Di sela-sela hangatnya suasana buka puasa bersama di…Revolusi Dapur MBG: Wajib ‘Telanjang’ di Medsos, Harga Pisang DiauditDapur Makan Bergizi Gratis kini wajib transparan di medsos. BGN perintahkan upload menu, gizi, hingga harga pisang per biji agar diawasi publik. INDONESIAONLINE – Di sebuah aula besar di Tangerang,…Negara Tarik Rem Darurat: Batas Usia Medsos 16 Tahun Resmi BerlakuPemerintah resmi melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun medsos mulai Maret 2026. Simak detail PP Tunas, alasan krusial, dan sanksi platform. INDONESIAONLINE – Era kebebasan tanpa batas bagi…Di Balik Telegram Siaga 1 TNI: Respons Jakarta atas Bara Timur TengahAnalisis mendalam instruksi Siaga 1 TNI pasca eskalasi konflik Timur Tengah 2026. Membedah strategi pertahanan, protokol evakuasi, dan stabilitas RI. INDONESIAONLINE – Layar ponsel warga sipil dan grup percakapan daring…Misteri Ratusan Gerai KDMP Bondowoso: Proyek Strategis Tanpa TransparansiRatusan gerai KDMP Bondowoso dibangun tanpa papan informasi. Pengamat hukum ingatkan potensi maladministrasi dan pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik. INDONESIAONLINE – Di tengah hiruk-pikuk upaya pemerintah pusat menggenjot ekonomi kerakyatan…Konflik Timteng Membara: Nasib Ribuan Jemaah Umrah RI di Ujung TandukKonflik Timur Tengah ancam keselamatan jemaah umrah. DPRD Jatim desak pemerintah siapkan mitigasi darurat dan posko krisis bagi ribuan WNI di Saudi. INDONESIAONLINE – Langit di atas Timur Tengah tidak… INDONESIAONLINE – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali menunjukkan taringnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) tahun 2025, Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial (Dinsos) sebagai motor penggerak, menggenjot perluasan signifikan terhadap sejumlah program bantuan vital. Langkah ini bukan sekadar penambahan angka, melainkan penegasan ulang dedikasi kuat terhadap jaring pengaman sosial yang lebih inklusif dan merata. Kepala Dinsos Jatim, Restu Novi Widiani, menegaskan bahwa inisiatif perluasan ini merupakan manifestasi nyata komitmen Pemprov Jatim. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun warga rentan di Jawa Timur yang tertinggal dari roda pembangunan dan kesejahteraan,” ujar Novi dalam keterangan resminya, Sabtu (7/6/2025). Perluasan program bantuan sosial Jatim ini dirancang untuk menyentuh langsung kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, dari penyandang disabilitas hingga lansia, dari keluarga prasejahtera hingga perempuan tangguh. Ini adalah cetak biru untuk menciptakan ekosistem sosial yang lebih berdaya dan mandiri. Jaring Pengaman Sosial Jatim: Dari Ribuan Menjadi Puluhan Ribu Penerima Berikut adalah rincian program-program yang mengalami perluasan, mencerminkan ambisi Jatim untuk inklusivitas menyeluruh: Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) JatimSemula menjangkau 4.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 14,4 miliar, kini ASPD diperluas hingga menyentuh 1.000 KPM tambahan di 26 kabupaten/kota. Total anggaran melonjak menjadi Rp 16,2 miliar, menjangkau 5.000 penerima. Setiap penerima tambahan akan menerima Rp 1,8 juta, disalurkan dalam dua tahap. Ini adalah langkah konkret Pemprov Jatim dalam mendukung mobilitas dan kemandirian penyandang disabilitas. Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Jatim untuk LansiaPKH Plus, yang sebelumnya menargetkan 50.000 KPM lansia dengan anggaran Rp 75 miliar, kini diperkuat dengan penambahan 10.000 KPM lansia di 10 kabupaten/kota. Tambahan anggaran sebesar Rp 15 miliar membuat total alokasi di tahun 2025 mencapai Rp 90 miliar, menjangkau 60.000 lansia. Masing-masing lansia penerima bantuan hasil perluasan ini akan mendapatkan Rp 1,5 juta, disalurkan dalam tiga tahap. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (KE) JatimProgram KE, yang merupakan prioritas nasional, juga mengalami peningkatan signifikan. Dari 23.000 KPM di 10 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 34,5 miliar, kini ditambah 10.000 KPM di 14 kabupaten/kota dengan suntikan dana Rp 15 miliar. Total anggaran mencapai Rp 49,5 miliar untuk 33.000 penerima manfaat. Setiap penerima tambahan akan memperoleh Rp 1,5 juta sebagai modal pengembangan usaha, sebuah pendekatan proaktif untuk memangkas akar kemiskinan. Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera (KIP Putri Jawara)Program pemberdayaan perempuan ini diperluas dari 1.610 KPM menjadi 3.590 KPM, dengan total anggaran meningkat dari Rp 4,83 miliar menjadi Rp 10,77 miliar. Penambahan 1.980 KPM di 12 kabupaten/kota menegaskan komitmen Jatim terhadap ekonomi kreatif dan mandiri perempuan. Setiap penerima KIP Putri Jawara akan menerima Rp 3 juta sebagai modal pengembangan usaha. Bantuan Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas JatimTak berhenti pada bantuan tunai, Pemprov Jatim juga meningkatkan aksesibilitas fisik. Alokasi untuk alat bantu mobilitas meningkat dari Rp 14,4 miliar untuk 4.000 penerima menjadi Rp 19,85 miliar untuk 5.158 penerima. Tambahan anggaran sebesar Rp 5,45 miliar ini mencakup sembilan jenis alat bantu, antara lain hearing aid, kursi roda standar, kursi roda multiguna 3 in 1, kursi roda cerebral, kruk, tongkat kaki tiga, walker, tongkat tuna netra adaptif, dan prothese. “Perluasan ini adalah aksi nyata kami untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan berdaya saing,” tutup Novi. Dengan perluasan program bantuan yang ambisius ini, Pemprov Jatim optimistis dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan ketahanan sosial yang kuat, mewujudkan visi Jawa Timur yang sejahtera, adil, dan inklusif bagi seluruh warganya (mca/dnv). Read Also Recommendation for You Menkeu Purbaya siapkan suntikan likuiditas fleksibel Rp100 triliun untuk bank RI. Strategi manuver dana APBN demi pacu roda ekonomi tanpa risiko. INDONESIAONLINE –Di sela-sela hangatnya suasana buka puasa bersama di… Dapur Makan Bergizi Gratis kini wajib transparan di medsos. BGN perintahkan upload menu, gizi, hingga harga pisang per biji agar diawasi publik. INDONESIAONLINE – Di sebuah aula besar di Tangerang,… Pemerintah resmi melarang anak di bawah 16 tahun memiliki akun medsos mulai Maret 2026. Simak detail PP Tunas, alasan krusial, dan sanksi platform. INDONESIAONLINE – Era kebebasan tanpa batas bagi… Analisis mendalam instruksi Siaga 1 TNI pasca eskalasi konflik Timur Tengah 2026. Membedah strategi pertahanan, protokol evakuasi, dan stabilitas RI. INDONESIAONLINE – Layar ponsel warga sipil dan grup percakapan daring… Ratusan gerai KDMP Bondowoso dibangun tanpa papan informasi. Pengamat hukum ingatkan potensi maladministrasi dan pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik. INDONESIAONLINE – Di tengah hiruk-pikuk upaya pemerintah pusat menggenjot ekonomi kerakyatan… Konflik Timur Tengah ancam keselamatan jemaah umrah. DPRD Jatim desak pemerintah siapkan mitigasi darurat dan posko krisis bagi ribuan WNI di Saudi. INDONESIAONLINE – Langit di atas Timur Tengah tidak… diff --git a/raw/infopublik.id_kategori_nusantara_813730_bps-jatim-catat-persentase-perempuan-bekerja-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-tempat-tinggal.md b/raw/infopublik.id_kategori_nusantara_813730_bps-jatim-catat-persentase-perempuan-bekerja-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-tempat-tinggal.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2fa08e24b029bebb48ebfec726d8937e29595cba --- /dev/null +++ b/raw/infopublik.id_kategori_nusantara_813730_bps-jatim-catat-persentase-perempuan-bekerja-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-tempat-tinggal.md @@ -0,0 +1,317 @@ +--- +url: https://infopublik.id/kategori/nusantara/813730/bps-jatim-catat-persentase-perempuan-bekerja-menurut-status-pekerjaan-utama-dan-tempat-tinggal +title: "InfoPublik - BPS Jatim Catat Persentase Perempuan Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tempat Tinggal" +domain: infopublik.id +crawl_date: 2026-03-15 03:49:59 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# InfoPublik - BPS Jatim Catat Persentase Perempuan Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tempat Tinggal + +: Tangkapan Layar Data Persentase Perempuan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Jatim pada tahun 2022. Sumber : BPS Jatim Oleh MC PROV JAWA TIMUR , Kamis, 4 Januari 2024 | 15:01 WIB - Redaktur: Tobari - 267 Surabaya, InfoPublik –  Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim) mencatat sebagian besar pekerja perempuan di perkotaan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 41,82 persen, misalnya menjadi buruh pabrik maupun buruh penjaga toko atau sales. Kondisi ini relatif berbeda dengan pekerja perempuan di perdesaan yang didominasi oleh pekerja keluarga/ pekerja tak dibayar sebesar 36,76 persen. Mengutip laman BPS Jatim, Kamis (4/1/2024), pada tahun 2022 mayoritas perempuan yang bekerja di Jawa Timur bekerja di sektor informal sebesar 68,77 persen. “Sektor informal merupakan sektor dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/pekerja keluarga, pekerja bebas pertanian dan non pertanian, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar,” ujar Kepala BPS Jatim, Zulkipli melalui Laporan Profil Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Jawa Timur 2022. BPS Jatim juga mencatat sebanyak 36,76 persen pekerja perempuan di perdesaan berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Ini berarti, dari 100 orang pekerja perempuan di perdesaan terdapat sekitar 37 orang pekerja yang dikategorikan sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Sebagai informasi, pekerja keluarga/pekerja tak dibayar merupakan salah satu indikasi bahwa meskipun seseorang aktif secara ekonomi, namun peran sertanya atau keaktifannya dalam pasar kerja belum optimal. Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar biasanya berperan sebagai support atau pendukung, mereka belum memegang peran penting dalam upaya mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Status pekerja keluarga/pekerja tak dibayar juga identik dengan produktivitas yang rendah. Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar ini biasanya bekerja dengan jam kerja yang tidak pasti dan di bawah jam kerja normal. (MC Jatim/ida-idc/toeb) BPS Jatim Catat Persentase Perempuan Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tempat Tinggal Beranda + + + Nusantara + + BPS Jatim Catat Persentase Perempuan Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tempat Tinggal + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + BPS Jatim Catat Persentase Perempuan Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Tempat Tinggal + + : Tangkapan Layar Data Persentase Perempuan yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Daerah Tempat Tinggal di Jatim pada tahun 2022. Sumber : BPS Jatim + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR , Kamis, 4 Januari 2024 | 15:01 WIB - Redaktur: Tobari - 267 + + + + + Surabaya, InfoPublik –  Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim) mencatat sebagian besar pekerja perempuan di perkotaan berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 41,82 persen, misalnya menjadi buruh pabrik maupun buruh penjaga toko atau sales. + Kondisi ini relatif berbeda dengan pekerja perempuan di perdesaan yang didominasi oleh pekerja keluarga/ pekerja tak dibayar sebesar 36,76 persen. + Mengutip laman BPS Jatim, Kamis (4/1/2024), pada tahun 2022 mayoritas perempuan yang bekerja di Jawa Timur bekerja di sektor informal sebesar 68,77 persen. + “Sektor informal merupakan sektor dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak dibayar/pekerja keluarga, pekerja bebas pertanian dan non pertanian, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar,” ujar Kepala BPS Jatim, Zulkipli melalui Laporan Profil Angkatan Kerja Perempuan Provinsi Jawa Timur 2022.  + BPS Jatim juga mencatat sebanyak 36,76 persen pekerja perempuan di perdesaan berstatus sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar. Ini berarti, dari 100 orang pekerja perempuan di perdesaan terdapat sekitar 37 orang pekerja yang dikategorikan sebagai pekerja keluarga/pekerja tak dibayar.  + Sebagai informasi, pekerja keluarga/pekerja tak dibayar merupakan salah satu indikasi bahwa meskipun seseorang aktif secara ekonomi, namun peran sertanya atau keaktifannya dalam pasar kerja belum optimal.  + Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar biasanya berperan sebagai support atau pendukung, mereka belum memegang peran penting dalam upaya mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.  + Status pekerja keluarga/pekerja tak dibayar juga identik dengan produktivitas yang rendah. Pekerja keluarga/pekerja tak dibayar ini biasanya bekerja dengan jam kerja yang tidak pasti dan di bawah jam kerja normal. (MC Jatim/ida-idc/toeb) + +   Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id + + + + + + + + + + + + + + #JATIM + + + + + +   + + + + + Berita Terkait Lainnya + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Rabu, 11 Maret 2026 | 17:48 WIB + + + + + + Telkom Fokus Eksekusi Strategi TLKM 30, Perkuat Fundamental dan Tata Kelola Perusahaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Rabu, 11 Maret 2026 | 21:31 WIB + + + + + + Jelang Idulfitri, TVRI dan Pemprov Jatim Gelar Gerakan Pangan Murah + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Rabu, 11 Maret 2026 | 17:52 WIB + + + + + + AITF 2026 Digelar di UB Malang, Siapkan Talenta AI untuk Ekonomi Digital + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Rabu, 11 Maret 2026 | 21:13 WIB + + + + + + PLN UID Jatim Himpun Dana Rp84 Juta untuk Sambungan Listrik Warga Prasejahtera + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Rabu, 11 Maret 2026 | 21:04 WIB + + + + + + Dorong Energi Bersih, PLN Nusantara Power Garap PLTS Terapung Karangkates + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Senin, 9 Maret 2026 | 17:44 WIB + + + + + + Pengcab Inkanas Jatim Solid Dukung Johanes Koento Maju Ketum FORKI + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Senin, 9 Maret 2026 | 17:48 WIB + + + + + + IMI Surabaya Seleksi 128 Pembalap Liar Menuju Pembinaan Atlet Balap Motor + + + + + + + + + + + + + + + + + + Oleh MC PROV JAWA TIMUR + + + + Senin, 9 Maret 2026 | 17:51 WIB + + + + + + Kemendagri Lakukan Monev Penguatan Tata Kelola Digital di Jatim diff --git a/raw/inklusi.or.id_id_berita-cerita_cerita_mantan-abh-lpka-bengkulu_.md b/raw/inklusi.or.id_id_berita-cerita_cerita_mantan-abh-lpka-bengkulu_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd145fa76b4be4648402a3d335664bec58c8a7e4 --- /dev/null +++ b/raw/inklusi.or.id_id_berita-cerita_cerita_mantan-abh-lpka-bengkulu_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://inklusi.or.id/id/berita-cerita/cerita/mantan-abh-lpka-bengkulu/ +title: "Mantan ABH Menata Hidup Baru Lewat Bisnis Barbershop" +domain: inklusi.or.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:28 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Mantan ABH Menata Hidup Baru Lewat Bisnis Barbershop + +Setiap anak berhak atas masa depan. Prinsip ini tecermin dalam kisah Ages, seorang mantan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang kini membangun kehidupan baru lewat sebuah kursi barbershop dan sepasang gunting. Setelah menyelesaikan masa pembinaannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu , Ages kembali ke masyarakat, membawa keterampilan dan harapan. Ia memulai pembinaan pada 2020 di usia 17 tahun, dan bebas di akhir 2022. Selama di LPKA, ia mengikuti pelatihan barbershop  yang difasilitasi oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Bengkulu dengan dukungan Program INKLUSI. Pelatihan ini bukan hanya membekali Ages dengan keterampilan teknis, tapi juga membuka ruang baginya untuk dipercaya memangkas rambut sesama penghuni LPKA. Kepercayaan itu tumbuh menjadi rasa tanggung jawab dan keyakinan bahwa ia masih punya masa depan. Ia mengantongi sertifikat pelatihan dan pengalaman langsung yang kelak menjadi fondasi usahanya. Begitu menyelesaikan pendampingan lanjutan di Balai Pemasyarakatan, Ages mendirikan King Barbershop  pada 2023. Awalnya, pelanggan barbershop Ages hanya datang dari lingkungan terdekat. Namun, perlahan-lahan, kepercayaan masyarakat mulai terbentuk. Kini, ia bisa melayani lebih dari lima pelanggan per hari, bahkan hingga 25 orang saat menjelang Lebaran. Usaha ini masih ia kelola sendiri, dengan semangat dan tekad untuk terus belajar. “Referensi potongan rambut banyak saya dapat dari media sosial. Jadi saya terus belajar supaya bisa mengikuti tren,” ujar Ages sambil memperlihatkan katalog gaya rambut yang terpajang di ruang kerjanya. Promosi  barbershop  dilakukan secara sederhana lewat media sosial, dibantu oleh teman-teman dan keluarga. Ibunya menjadi salah satu pendukung terkuat, membantu kebutuhan usaha dan memastikan Ages bisa fokus menjalankannya. Dukungan ini membuat King Barbershop bukan hanya menjadi ruang usaha, tapi juga ruang sosial: tempat orang-orang datang bukan hanya untuk potong rambut, tapi juga untuk berbincang dan membangun kembali kepercayaan yang dulu sempat hilang. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran  barbershop  ini perlahan mengikis stigma. Ages, yang dulu dipandang dengan prasangka, kini dipercaya sebagai penyedia layanan profesional. Usahanya menjadi simbol pemulihan hubungan sosial—bahwa perubahan bisa tumbuh ketika diberi kesempatan. Di balik transformasi Ages, ada satu fondasi penting yang menopang: keluarga. Selama di LPKA, ia berkomunikasi secara rutin dengan ibunya melalui panggilan video yang difasilitasi oleh lembaga. Dari obrolan harian itu, tumbuh dukungan yang tidak putus. Sang ibu menyambut rencana Ages untuk membuka usaha barbershop, bahkan sejak masih menjalani pembinaan. “Dukungan keluarga itu sangat penting. Saya merasa beruntung, karena tidak semua anak di LPKA punya itu,” kata Ages. Ia menyadari, banyak teman-temannya yang merasa sendirian atau bahkan tidak tahu ke mana harus pulang setelah bebas. Sang ibu pun mengaku, masa awal anaknya masuk LPKA adalah periode paling berat dalam hidupnya. Stigma dan tekanan sosial membuatnya sempat terpuruk. Namun, ia bangkit setelah memahami bahwa LPKA bukan hanya tempat hukuman, melainkan ruang pembinaan dan pendidikan. “Saya memilih untuk tidak terus terpuruk. Kalau sudah jatuh, jangan mau dijatuhkan lagi. Kita buktikan dengan karya,” ujarnya. PKBI tak hanya mendampingi Ages, tapi juga menyediakan ruang bagi keluarga. Melalui Forum Keluarga ABH, sang ibu mendapat kesempatan bertemu dan berbagi dengan orang tua lain. Forum ini menjadi tempat untuk saling menguatkan, belajar, dan memahami cara terbaik mendampingi anak dalam proses reintegrasi. Kisah Ages membuktikan bahwa reintegrasi sosial tidak bisa dilakukan sendirian. Ia butuh ekosistem yang mendukung: lembaga pembinaan yang membekali keterampilan dan mental, keluarga yang hadir tanpa syarat, dan organisasi masyarakat seperti PKBI yang menjembatani semua itu dalam pendekatan yang manusiawi dan menyeluruh. Melalui Program INKLUSI , PKBI terus memperjuangkan pemenuhan hak kelompok rentan seperti ABH, termasuk akses terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, dan layanan kesehatan. Lebih dari itu, PKBI mendorong agar anak-anak yang pernah terjerat hukum bisa terbebas dari diskriminasi dan pengucilan, dan kembali diterima sebagai bagian utuh dari masyarakat. King Barbershop mungkin hanya sebuah usaha kecil. Tapi bagi Ages, itu adalah ruang yang membuktikan bahwa masa lalu tidak harus membatasi masa depan—dan bahwa perubahan selalu mungkin, selama ada yang percaya. Tata Ulang Hidup: Perjalanan Ages dari LPKA ke King Barbershop Cerita Cerita Cerita Cerita Cerita Cerita Upaya Mantan ABH Membangun Kepercayaan Diri, Masyarakat Keluarga Kunci Proses Reintegrasi bagi Mantan ABH diff --git a/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_nawala_nawala-kabar-inklusi-3_.md b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_nawala_nawala-kabar-inklusi-3_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e4330f2f038539f1ee98c57b0a4c303162ba622 --- /dev/null +++ b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_nawala_nawala-kabar-inklusi-3_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://inklusi.or.id/id/publikasi/nawala/nawala-kabar-inklusi-3/ +title: "Nawala Kabar INKLUSI #3 - INKLUSI" +domain: inklusi.or.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:44 +source_type: news +quality_score: 30 +is_priority: false +--- + +# Nawala Kabar INKLUSI #3 - INKLUSI + +Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 – 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >120 kabupaten/kota, >800 desa di Indonesia. Baca nawala  ‘Kabar INKLUSI’  kami untuk mengetahui kegiatan kami selama April-September 2024. Nawala Kabar INKLUSI #3 Nawala Kabar INKLUSI #8 Nawala Kabar INKLUSI #7 INKLUSI & PKPM Bappenas – Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan Untuk Kemandirian Ekonomi PERMAMPU – Buku Saku Panduan Berinteraksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas ‘Aisyiyah – Modul: Si Jaka Ayah Siap Peduli Kesehatan Keluarga PEKKA – Suara Perempuan Berdaya: Kisah Ketangguhan PEKKA Memimpin Perubahan Sosial Publikasi Lainnya diff --git a/raw/inklusi.or.id_id_tentang_mitra_puskapa-ui_.md b/raw/inklusi.or.id_id_tentang_mitra_puskapa-ui_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65e82e24e1a739c5416412e226869efcde65c79e --- /dev/null +++ b/raw/inklusi.or.id_id_tentang_mitra_puskapa-ui_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://inklusi.or.id/id/tentang/mitra/puskapa-ui/ +title: "PUSKAPA UI - INKLUSI" +domain: inklusi.or.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:28 +source_type: news +quality_score: 22 +is_priority: false +--- + +# PUSKAPA UI - INKLUSI + +PUSKAPA UI didirikan dan dijalankan oleh peneliti, analis kebijakan, dan manajer program antardisiplin yang berdedikasi untuk menyamakan peluang bagi semua, terutama mereka yang rentan. PUSKAPA mencapai hal ini melalui penelitian yang menginformasikan kebijakan yang efektif dan inklusif, meningkatkan sistem dan layanan, serta memperkuat norma-norma sosial yang mendukung kerentanan anak. Program INKLUSI bekerja sama dengan PUSKAPA UI untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui pengembangan sistem pelayanan sosial yang komprehensif. PUSKAPA UI diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_q20vtz459_darurat-campak-pemerintah-samoa-tutup-layanan-publik.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_q20vtz459_darurat-campak-pemerintah-samoa-tutup-layanan-publik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ecf6bdd9e1cd3286d2a5ac39e779486454aefb45 --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_q20vtz459_darurat-campak-pemerintah-samoa-tutup-layanan-publik.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/q20vtz459/darurat-campak-pemerintah-samoa-tutup-layanan-publik +title: "Darurat Campak, Pemerintah Samoa Tutup Layanan Publik | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:12:13 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Darurat Campak, Pemerintah Samoa Tutup Layanan Publik | Republika Online + +Pemerintah Samoa menutup fasilitas layanan publik dan bisnis akibat wabah campak REPUBLIKA.CO.ID, SAMOA -- Pemerintah Samoa menutup fasilitas layanan publik dan bisnis akibat wabah campak yang telah menewaskan 62 orang. Penutupan ini menyusul dimulainya kampanye vaksinasi massal. Pemerintah juga memerintahkan agar layanan kapal feri antar pulau dibatalkan. Seluruh penduduk Samoa disarankan untuk tinggal di rumah dan mengibarkan bendera merah apabila mereka belum mendapatkan vaksinasi. Tim medis yang bertugas untuk melakukan vaksinasi mulai bekerja ke seluruh wilayah Samoa sejak dini hari. Bendera merah tampak berkibar di kediaman Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi. Dia mengatakan keponakannya baru saja tiba dari Australia dan perlu mendapatkan vaksin campak. "Warga kami sekarang lebih sadar bahwa vaksinasi bagi anak-anak adalah satu-satunya cara," kata Malielegaoi. Aljazirah melaporkan pemerintah setempat tidak mengizinkan warganya untuk mengemudi kecuali mereka pergi ke rumah sakit atau memiliki izin khusus. Pemerintah Samoa menetapkan status darurat atas penyebaran wabah campak tersebut. Berdasarkan laporan, sebanyak 165 kasus campak telah dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Wabah tersebut telah menewaskan 62 warga Samoa, dengan 54 di antaranya adalah bayi dan anak-anak yang berusia di bawah empat tahun. "Saya telah melihat kampanye mobilisasi massal sebelumnya, tetapi tidak di seluruh negara seperti ini. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Seluruh negara ini sedang divaksinasi," kata Kepala UNICEF Wilayah Pulau Pasifik, Sheldon Yett. Sebelum wabah terjadi, tingkat imunisasi di Samoa sekitar 30 persen. Setelah ada wabah campak, tingkat imunisasi melonjak menjadi 55 persen. Yett mendorong tingkat imunisasi di Samoa naik menjadi di atas 90 persen sehingga diharapkan dapat mengurangi wabah dan menghentikan epidemi di masa mendatang. Anak-anak adalah yang paling rentan terhadap campak. Biasanya campak menyebabkan ruam dan demam serta kerusakan otak dan kematian. Epidemi campak juga terjadi di negara Fiji dan Tonga. Namun tingkat imunisasi di negara tersebut cukup baik sehingga wabah lebih mudah diatasi dan tidak ada laporan kematian. Ask me! Darurat Campak, Pemerintah Samoa Tutup Layanan Publik Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID, SAMOA -- Pemerintah Samoa menutup fasilitas layanan publik dan bisnis akibat wabah campak yang telah menewaskan 62 orang. Penutupan ini menyusul dimulainya kampanye vaksinasi massal. + + + + Pemerintah juga memerintahkan agar layanan kapal feri antar pulau dibatalkan. Seluruh penduduk Samoa disarankan untuk tinggal di rumah dan mengibarkan bendera merah apabila mereka belum mendapatkan vaksinasi. Tim medis yang bertugas untuk melakukan vaksinasi mulai bekerja ke seluruh wilayah Samoa sejak dini hari. + + + + + Baca Juga + + + Sebagian Besar Korban Jiwa Campak Samoa adalah Anak-Anak + + 53 Orang Meninggal Akibat Wabah Campak di Samoa + + Bantuan Medis Dikirim ke Samoa Atasi Wabah Campak + + Bendera merah tampak berkibar di kediaman Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele Malielegaoi. Dia mengatakan keponakannya baru saja tiba dari Australia dan perlu mendapatkan vaksin campak. "Warga kami sekarang lebih sadar bahwa vaksinasi bagi anak-anak adalah satu-satunya cara," kata Malielegaoi. + + + Aljazirah melaporkan pemerintah setempat tidak mengizinkan warganya untuk mengemudi kecuali mereka pergi ke rumah sakit atau memiliki izin khusus. Pemerintah Samoa menetapkan status darurat atas penyebaran wabah campak tersebut. Berdasarkan laporan, sebanyak 165 kasus campak telah dilaporkan dalam 24 jam terakhir. Wabah tersebut telah menewaskan 62 warga Samoa, dengan 54 di antaranya adalah bayi dan anak-anak yang berusia di bawah empat tahun. "Saya telah melihat kampanye mobilisasi massal sebelumnya, tetapi tidak di seluruh negara seperti ini. Itulah yang sedang kita lakukan sekarang. Seluruh negara ini sedang divaksinasi," kata Kepala UNICEF Wilayah Pulau Pasifik, Sheldon Yett. Sebelum wabah terjadi, tingkat imunisasi di Samoa sekitar 30 persen. Setelah ada wabah campak, tingkat imunisasi melonjak menjadi 55 persen. Yett mendorong tingkat imunisasi di Samoa naik menjadi di atas 90 persen sehingga diharapkan dapat mengurangi wabah dan menghentikan epidemi di masa mendatang. Anak-anak adalah yang paling rentan terhadap campak. Biasanya campak menyebabkan ruam dan demam serta kerusakan otak dan kematian. Epidemi campak juga terjadi di negara Fiji dan Tonga. Namun tingkat imunisasi di negara tersebut cukup baik sehingga wabah lebih mudah diatasi dan tidak ada laporan kematian. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_qziyvd366_facebook-harus-punya-tinjauan-bias-independen-soal-palestina.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_qziyvd366_facebook-harus-punya-tinjauan-bias-independen-soal-palestina.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cbaf0e87c863b97e1ff83764c1bdec6cf32e8c78 --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_qziyvd366_facebook-harus-punya-tinjauan-bias-independen-soal-palestina.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/qziyvd366/facebook-harus-punya-tinjauan-bias-independen-soal-palestina +title: "Facebook Harus Punya Tinjauan Bias Independen Soal Palestina | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:58:59 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Facebook Harus Punya Tinjauan Bias Independen Soal Palestina | Republika Online + +Facebook secara tidak proporsional menghapus konten dari pengguna Palestina. REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Dewan Pengawas Facebook merekomendasikan tinjauan independen terhadap dugaan bias yang dilakukan dalam postingan terkait Palestina-Israel. Raksasa jejaring sosial itu menolak memberi tahu Dewan Pengawas apakah Israel secara tidak resmi mendekatinya untuk menghapus konten tentang eskalasi kekerasan Palestina-Israel pada April dan Mei. "Tuduhan bias dalam mengelola konten tentang Palestina dan Israel harus diperiksa secara independen," kata badan yang mengawasi keputusan administrasi konten Facebook dilansir dari Al Araby, Kamis (16/9). Kasus ini terungkap setelah seorang pengguna Facebook di Mesir mengunggah postingan berbahasa Arab yang berasal dari halaman berita Aljazirah tentang eskalasi mematikan Gaza pada Mei. Postingan tersebut sempat dihapus oleh Facebook, tapi kemudian dipulihkan kembali setelah pengguna mengajukan banding kepada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kemudian menanyakan apakah Tel Aviv mendekati Facebook secara resmi atau tidak resmi berkenaan dengan peristiwa penghapusan konten tentang eskalasi kekerasan itu. Namun, raksasa jejaring sosial itu menolak memberi tahu Dewan Pengawas apakah dihubungi Tel Aviv. Tetapi, Facebook mengonfirmasi mereka tidak secara resmi diminta menghapus apa pun. Badan tersebut mengatakan telah menerima aduan dari masyarakat umum yang mengklaim Facebook secara tidak proporsional menghapus konten dari pengguna Palestina dan konten dalam bahasa Arab. Konten tersebut juga menampilkan foto dua orang mengenakan ikat kepala berlogo sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. Pengawas Independen, meskipun dibuat oleh perusahaan tersebut, menyerukan agar masalah ini agar bisa dilihat secara independen. Dewan juga mendesak transparansi yang lebih besar sehubungan dengan perlakuan Facebook atas permintaan pemerintah. Mereka merekomendasikan pihak netral melakukan penyelidikan mendalam untuk melihat apakah  Facebook  mengelola konten berbahasa arab dan ibrani tanpa bias. "Kami menyambut baik keputusan Dewan Pengawas hari ini tentang kasus ini," kata Facebook pada Selasa. "Facebook sebelumnya memulihkan konten ini karena tidak melanggar kebijakan kami dan karena kesalahan dihapus, jadi tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil pada konten ini," jelasnya. "Setelah melakukan peninjauan atas rekomendasi yang diberikan oleh dewan di samping keputusan mereka, kami akan memperbarui (pernyataan) ini," kata Facebook. Pada 10 Mei, partai yang berkuasa di Gaza menuntut Tel Aviv menarik diri dari Masjid Al-Aqsa Yerusalem yang diduduki, yang telah menjadi sasaran banyak pelanggaran keamanan, dan Sheikh Jarrah, lingkungan yang telah lama menjadi sasaran upaya pengusiran. Batas waktu Hamas tidak terpenuhi, dan roket diluncurkan dari Gaza, yang mengarah ke eskalasi kekerasan yang mematikan. Eskalasi ini memuncak pada lebih dari 260 warga Palestina yang meninggal selama 11 hari pemboman Israel yang mematikan di Jalur Gaza. Sementara dari pihak Israel, sebanyak 13 orang meninggal karena tembakan roket dari Hamas. Ask me! Facebook Harus Punya Tinjauan Bias Independen Soal Palestina Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Dewan Pengawas Facebook merekomendasikan tinjauan independen terhadap dugaan bias yang dilakukan dalam postingan terkait Palestina-Israel. Raksasa jejaring sosial itu menolak memberi tahu Dewan Pengawas apakah Israel secara tidak resmi mendekatinya untuk menghapus konten tentang eskalasi kekerasan Palestina-Israel pada April dan Mei. + + + + + "Tuduhan bias dalam mengelola konten tentang Palestina dan Israel harus diperiksa secara independen," kata badan yang mengawasi keputusan administrasi konten Facebook dilansir dari Al Araby, Kamis (16/9). + + + + + Baca Juga + + + Sekjen PBNU Tanggapi Pernyataan Pangkostrad Soal Agama + + Apakah Melukis Haram? Ini Jawaban Quraish Shihab + + Wanita Afghanistan Lawan Aturan Berpakaian Taliban + + + Kasus ini terungkap setelah seorang pengguna Facebook di Mesir mengunggah postingan berbahasa Arab yang berasal dari halaman berita Aljazirah tentang eskalasi mematikan Gaza pada Mei. Postingan tersebut sempat dihapus oleh Facebook, tapi kemudian dipulihkan kembali setelah pengguna mengajukan banding kepada Dewan Pengawas. + Dewan Pengawas kemudian menanyakan apakah Tel Aviv mendekati Facebook secara resmi atau tidak resmi berkenaan dengan peristiwa penghapusan konten tentang eskalasi kekerasan itu. Namun, raksasa jejaring sosial itu menolak memberi tahu Dewan Pengawas apakah dihubungi Tel Aviv. Tetapi, Facebook mengonfirmasi mereka tidak secara resmi diminta menghapus apa pun. + + + + Badan tersebut mengatakan telah menerima aduan dari masyarakat umum yang mengklaim Facebook secara tidak proporsional menghapus konten dari pengguna Palestina dan konten dalam bahasa Arab. Konten tersebut juga menampilkan foto dua orang mengenakan ikat kepala berlogo sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam. + Pengawas Independen, meskipun dibuat oleh perusahaan tersebut, menyerukan agar masalah ini agar bisa dilihat secara independen. Dewan juga mendesak transparansi yang lebih besar sehubungan dengan perlakuan Facebook atas permintaan pemerintah. + Mereka merekomendasikan pihak netral melakukan penyelidikan mendalam untuk melihat apakah  Facebook  mengelola konten berbahasa arab dan ibrani tanpa bias. "Kami menyambut baik keputusan Dewan Pengawas hari ini tentang kasus ini," kata Facebook pada Selasa. + "Facebook sebelumnya memulihkan konten ini karena tidak melanggar kebijakan kami dan karena kesalahan dihapus, jadi tidak ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil pada konten ini," jelasnya. + "Setelah melakukan peninjauan atas rekomendasi yang diberikan oleh dewan di samping keputusan mereka, kami akan memperbarui (pernyataan) ini," kata Facebook. + Pada 10 Mei, partai yang berkuasa di Gaza menuntut Tel Aviv menarik diri dari Masjid Al-Aqsa Yerusalem yang diduduki, yang telah menjadi sasaran banyak pelanggaran keamanan, dan Sheikh Jarrah, lingkungan yang telah lama menjadi sasaran upaya pengusiran. Batas waktu Hamas tidak terpenuhi, dan roket diluncurkan dari Gaza, yang mengarah ke eskalasi kekerasan yang mematikan. + Eskalasi ini memuncak pada lebih dari 260 warga Palestina yang meninggal selama 11 hari pemboman Israel yang mematikan di Jalur Gaza. Sementara dari pihak Israel, sebanyak 13 orang meninggal karena tembakan roket dari Hamas. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_rbwubq3315000_kemenangan-marcos-jr-dan-pengaruh-disinformasi-di-medsos.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rbwubq3315000_kemenangan-marcos-jr-dan-pengaruh-disinformasi-di-medsos.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98c19ff1d71c3f7b83b8d1045025823452b8b6c0 --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rbwubq3315000_kemenangan-marcos-jr-dan-pengaruh-disinformasi-di-medsos.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/rbwubq3315000/kemenangan-marcos-jr-dan-pengaruh-disinformasi-di-medsos +title: "Kemenangan Marcos Jr. dan Pengaruh Disinformasi di Medsos | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:58:29 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kemenangan Marcos Jr. dan Pengaruh Disinformasi di Medsos | Republika Online + +Sejumlah analisis menilai, kemenangan Marcos Jr. pada pemilu Filipina dipengaruhi disinformasi. Dalam dua dekade terakhir, dinasti politik Marcos gencar memperbaiki citra politik mereka. Ferdinand ‘Bongbong' Marcos Jr. unggul dalam pemilihan presiden di Filipina. Marcos Jr. menang telak dalam persaingan menggantikan Presiden Rodrigo Duterte. Kemenangan Marcos Jr. ini menjadi torehan baru bagi kebangkitan dinasti politik keluarganya. Sebelumnya sang Ayah, Ferdinand Marcos Sr., digulingkan dalam demonstrasi besar pada 1986 atas tuduhan korupsi, pelanggaran HAM, hingga kepemimpinan yang diktatorial selama dua dekade. Kemenangan Marcos Jr. juga tidak lepas dari penyatuan dua kekuatan dinasti politik di Filipina. Marcos Jr. mendaulat Sara Duterte, putri Presiden Rodrigo Duterte. "Dalam pemilu kali ini, dinasti politik Marcos yang kuat di utara Filipina, menjalin kekuatan dengan dinasti politik Duterte yang kuat di bagian selatan,” ujar Yosef Djakababa, Dosen Hubungan Internasional, Kajian Asia Tenggara dari Universitas Pelita Harapan. Sejumlah analisis menyebutkan kemenangan Marcos Jr. juga dipengaruhi oleh hasil dari kampanye selama beberapa dekade untuk meningkatkan citra publik keluarga. Filipina menghadapi dominasi jumlah pemilih muda pada pemilu tahun ini. Hal ini yang menjadi salah satu kunci kemenangan Marcos Jr. "Faktor lainnya adalah pemilih muda di Filipina yang tidak mengalami rezim pemerintahan Marcos Sr. Mereka menghadapi disinformasi mengenai sejarah yang beredar di media sosial sejak dua tahun terakhir,” ujar Yosef Djakababa kepada DW Indonesia. Marcos Sr. memerintah Filipina dari tahun 1965 sampai 1986. Dia memimpin sebagai diktator di bawah undang-undang darurat militer dari tahun 1972 sampai 1981. Selama periode tersebut, menurut kelompok hak asasi manusia lebih dari 60.000 orang ditahan, lebih dari 30.000 disiksa, dan diperkirakan sekitar 3.000 dibunuh. Dia digulingkan dalam sebuah revolusi damai pada tahun 1986 dan meninggal pada tahun 1989 dalam pengasingann di Hawaii. Setelah keluarga Marcos diizinkan kembali ke Filipina pada tahun 1991, Marcos Jr. dan ibunya Imelda dengan cepat kembali ke dunia politik. Imelda Marcos terpilih menjadi anggota kongres selama empat periode. Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Kajian Asia Tenggara dari Universitas Indonesia, Linda Sunarti menyebut sikap lupa pada sejarah masa lampau turut mendorong munculnya elektabilitas dinasti politik Marcos di Filipina. "Ini tidak lepas dari budaya masyarakat Asia Tenggara yang mudah melupakan masa lalunya,” tutur Linda. Di sisi lain, Marcos Jr. berhasil meraup banyak atensi pemilih muda Filipina yang umumnya memperoleh informasi melalui media digital. "Mereka mengonsumsi bagaimana narasi-narasi di media sosial mengenai sejarah Marcos sebagai era keemasan Filipina. Generasi muda termakan oleh narasi itu. Ini lebih mengkawatirkan bagaimana medsos berdampak pada pemilih muda,” ungkap Yosef Djakababa. Dengan kondisi pemilu yang hampir sama dengan Filipina, Indonesia menghadapi banyaknya jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 mendatang. "Jika kita mengacu pada DPT Pemilu 2019 dan juga hasil sensus BPS pada 2020, bisa diperkirakan 2024 pemilih muda menjadi pemilih dominan di Indonesia,” ungkap Titi Anggrini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Perludem mencatat karakteristik pemilih muda yang lahir sebagai generasi ‘digital native', cenderung mencari informasi melalui platform digital. "Apa yang terjadi di Filipina menjadi berharga. Generasi muda hidup di zaman arus deras informasi yang terdistrupsi. Hal ini menjadi kelompok pemilih muda rentan terpapar disinformasi,” pungkas Titi Anggraini. Derasnya arus informasi pada platform digital menjadi masalah serius dalam gelaran pesta demokrasi, tidak kecuali Indonesia. Yosef Djakababa menyebut pemilih muda di Indonesia bisa rentan dipengaruhi oleh kasus yang sama seperti di Filipina, hal ini "karena pembelajaran sejarah yang kurang, ditambah minimnya literasi digital.” Ask me! Kemenangan Marcos Jr. dan Pengaruh Disinformasi di Medsos Rekomendasi Disinformasi dan pengaruh pada pemilih muda Disinformasi soal isu politik, bagaimana di Indonesia? Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel Ferdinand ‘Bongbong' Marcos Jr. unggul dalam pemilihan presiden di Filipina. Marcos Jr. menang telak dalam persaingan menggantikan Presiden Rodrigo Duterte. Kemenangan Marcos Jr. ini menjadi torehan baru bagi kebangkitan dinasti politik keluarganya. Sebelumnya sang Ayah, Ferdinand Marcos Sr., digulingkan dalam demonstrasi besar pada 1986 atas tuduhan korupsi, pelanggaran HAM, hingga kepemimpinan yang diktatorial selama dua dekade. + + + + + Kemenangan Marcos Jr. juga tidak lepas dari penyatuan dua kekuatan dinasti politik di Filipina. Marcos Jr. mendaulat Sara Duterte, putri Presiden Rodrigo Duterte. "Dalam pemilu kali ini, dinasti politik Marcos yang kuat di utara Filipina, menjalin kekuatan dengan dinasti politik Duterte yang kuat di bagian selatan,” ujar Yosef Djakababa, Dosen Hubungan Internasional, Kajian Asia Tenggara dari Universitas Pelita Harapan. + + + + Sejumlah analisis menyebutkan kemenangan Marcos Jr. juga dipengaruhi oleh hasil dari kampanye selama beberapa dekade untuk meningkatkan citra publik keluarga. Filipina menghadapi dominasi jumlah pemilih muda pada pemilu tahun ini. Hal ini yang menjadi salah satu kunci kemenangan Marcos Jr. + "Faktor lainnya adalah pemilih muda di Filipina yang tidak mengalami rezim pemerintahan Marcos Sr. Mereka menghadapi disinformasi mengenai sejarah yang beredar di media sosial sejak dua tahun terakhir,” ujar Yosef Djakababa kepada DW Indonesia. + + + + Disinformasi dan pengaruh pada pemilih muda + Marcos Sr. memerintah Filipina dari tahun 1965 sampai 1986. Dia memimpin sebagai diktator di bawah undang-undang darurat militer dari tahun 1972 sampai 1981. Selama periode tersebut, menurut kelompok hak asasi manusia lebih dari 60.000 orang ditahan, lebih dari 30.000 disiksa, dan diperkirakan sekitar 3.000 dibunuh. Dia digulingkan dalam sebuah revolusi damai pada tahun 1986 dan meninggal pada tahun 1989 dalam pengasingann di Hawaii. + Setelah keluarga Marcos diizinkan kembali ke Filipina pada tahun 1991, Marcos Jr. dan ibunya Imelda dengan cepat kembali ke dunia politik. Imelda Marcos terpilih menjadi anggota kongres selama empat periode. + Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Kajian Asia Tenggara dari Universitas Indonesia, Linda Sunarti menyebut sikap lupa pada sejarah masa lampau turut mendorong munculnya elektabilitas dinasti politik Marcos di Filipina. "Ini tidak lepas dari budaya masyarakat Asia Tenggara yang mudah melupakan masa lalunya,” tutur Linda. + Di sisi lain, Marcos Jr. berhasil meraup banyak atensi pemilih muda Filipina yang umumnya memperoleh informasi melalui media digital. "Mereka mengonsumsi bagaimana narasi-narasi di media sosial mengenai sejarah Marcos sebagai era keemasan Filipina. Generasi muda termakan oleh narasi itu. Ini lebih mengkawatirkan bagaimana medsos berdampak pada pemilih muda,” ungkap Yosef Djakababa. + Disinformasi soal isu politik, bagaimana di Indonesia? + Dengan kondisi pemilu yang hampir sama dengan Filipina, Indonesia menghadapi banyaknya jumlah pemilih muda pada pemilu 2024 mendatang. "Jika kita mengacu pada DPT Pemilu 2019 dan juga hasil sensus BPS pada 2020, bisa diperkirakan 2024 pemilih muda menjadi pemilih dominan di Indonesia,” ungkap Titi Anggrini, Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). + Perludem mencatat karakteristik pemilih muda yang lahir sebagai generasi ‘digital native', cenderung mencari informasi melalui platform digital. "Apa yang terjadi di Filipina menjadi berharga. Generasi muda hidup di zaman arus deras informasi yang terdistrupsi. Hal ini menjadi kelompok pemilih muda rentan terpapar disinformasi,” pungkas Titi Anggraini. + Derasnya arus informasi pada platform digital menjadi masalah serius dalam gelaran pesta demokrasi, tidak kecuali Indonesia. Yosef Djakababa menyebut pemilih muda di Indonesia bisa rentan dipengaruhi oleh kasus yang sama seperti di Filipina, hal ini "karena pembelajaran sejarah yang kurang, ditambah minimnya literasi digital.” + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + Lihat Artikel Asli + + + Disclaimer: + Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan deutsche welle. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab deutsche welle. Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_rr7a5u335_pbb-afghanistan-jadi-negara-paling-represif-untuk-perempuan.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rr7a5u335_pbb-afghanistan-jadi-negara-paling-represif-untuk-perempuan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d7e128d2fa15d45de200d781d6bc34c9f57be0cf --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rr7a5u335_pbb-afghanistan-jadi-negara-paling-represif-untuk-perempuan.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/rr7a5u335/pbb-afghanistan-jadi-negara-paling-represif-untuk-perempuan +title: "PBB- Afghanistan Jadi Negara Paling Represif untuk Perempuan | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:04:39 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# PBB: Afghanistan Jadi Negara Paling Represif untuk Perempuan | Republika Online + +Perempuan di Afganistan banyak kehilangan hak dasar REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, negara itu telah menjadi negara yang paling represif di dunia bagi perempuan dan anak perempuan. Perserikatan Bangsa Bangsa melaporkan kasus kehilangan hak dasar bagi perempuan dan anak perempuan terbanyak di dunia ada di Afganistan. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Hari Perempuan Internasional, Rabu (8/3/2023) misi PBB mengatakan bahwa penguasa baru Afghanistan telah memperlihatkan hampir semua kebijakannya berfokus pada penerapan aturan yang membuat kehilangan sebagian besar hak perempuan dan anak perempuan. PBB menyebut kehidupan perempuan di Afganistan hanya terperangkap secara efektif di rumah mereka. Terlepas dari janji awal pemerintahan Taliban yang mengatakan akan bersikap lebih moderat, faktanya tidak demikian. Taliban telah memberlakukan tindakan keras pada perempuan. Salah satu langkah pengekangan Taliban adalah melarang pendidikan anak perempuan di atas kelas enam SD. Kemudian larangan perempuan berada sendirian di ruang publik seperti taman dan pusat kebugaran. Perempuan juga dilarang bekerja di lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional dan diperintahkan untuk berpakaian menutup diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. “Afghanistan di bawah Taliban tetap menjadi negara paling represif di dunia terkait hak-hak perempuan,” kata Roza Otunbayeva, perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB dan kepala misi kemanusiaan untuk Afghanistan. “Sangat menyedihkan menyaksikan upaya mereka disengaja, dan sistematis, untuk mendorong perempuan dan anak perempuan Afghanistan menjauhi ruang publik,” tambahnya. Pembatasan, terutama larangan pendidikan dan pekerjaan LSM, telah menuai kecaman internasional yang keras. Tetapi Taliban tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Taliban mengklaim larangan tersebut adalah penangguhan sementara karena wanita tidak mengenakan jilbab dengan benar dan karena aturan pemisahan gender pria dan wanita tidak diikuti. Adapun larangan pendidikan perempuan berkualiah di universitas, pemerintah Taliban mengatakan bahwa beberapa mata pelajaran yang diajarkan tidak sejalan dengan nilai-nilai Afghanistan dan Islam. “Membatasi setengah dari populasi negara untuk berada di rumah mereka di salah satu negara dengan krisis kemanusiaan dan ekonomi terbesar di dunia adalah tindakan terbelakang yang merugikan diri sendiri secara nasional,” tambah Otunbayeva. “Apa yang dilakukan Taliban ini tidak hanya akan merugikan perempuan dan anak perempuan, tetapi semua warga Afghanistan, membuat kemiskinan dan ketergantungan bantuan semakin besar untuk generasi yang akan datang,” katanya. “Ini akan semakin mengisolasi warga Afghanistan dari dari dunia luar dan seluruh dunia.” Misi PBB untuk Afghanistan juga mengatakan telah mencatat tindakan diskriminatif yang hampir sama terhadap perempuan sejak pengambilalihan Taliban. Larangan hak perempuan untuk bepergian atau bekerja di luar batas rumah mereka dan akses ke ruang publik sangat dibatasi, dan mereka juga tidak dilibatkan dari semua tingkat pengambilan keputusan publik. “Implikasi kerugian yang ditimbulkan Taliban pada warga negara mereka sendiri melampaui perempuan dan anak perempuan,” kata Alison Davidian, perwakilan khusus untuk Wanita PBB di Afghanistan. Ketika dikonfirmasi, tidak ada pejabat dari pemerintah pimpinan Taliban yang bersedia untuk dimintai komentar. Dewan Keamanan PBB akan bertemu Rabu malam dengan Otunbayeva dan perwakilan perempuan dari kelompok masyarakat sipil Afghanistan. Menurut pernyataan PBB itu, saat ini setidaknya 11,6 juta perempuan dan anak perempuan Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Ask me! PBB: Afghanistan Jadi Negara Paling Represif untuk Perempuan Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Sejak Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan, negara itu telah menjadi negara yang paling represif di dunia bagi perempuan dan anak perempuan. Perserikatan Bangsa Bangsa melaporkan kasus kehilangan hak dasar bagi perempuan dan anak perempuan terbanyak di dunia ada di Afganistan. + + + + Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Hari Perempuan Internasional, Rabu (8/3/2023) misi PBB mengatakan bahwa penguasa baru Afghanistan telah memperlihatkan hampir semua kebijakannya berfokus pada penerapan aturan yang membuat kehilangan sebagian besar hak perempuan dan anak perempuan. PBB menyebut kehidupan perempuan di Afganistan hanya terperangkap secara efektif di rumah mereka. + + + + + Baca Juga + + + Nasib Perempuan-Perempuan Afganistan + + AS, Inggris dan UE Kecam Larangan Perempuan Afganistan Bekerja + + Infografis Deretan Kecaman Larangan Perempuan Afganistan Kuliah + + Terlepas dari janji awal pemerintahan Taliban yang mengatakan akan bersikap lebih moderat, faktanya tidak demikian. Taliban telah memberlakukan tindakan keras pada perempuan. Salah satu langkah pengekangan Taliban adalah melarang pendidikan anak perempuan di atas kelas enam SD. Kemudian larangan perempuan berada sendirian di ruang publik seperti taman dan pusat kebugaran. Perempuan juga dilarang bekerja di lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional dan diperintahkan untuk berpakaian menutup diri dari ujung kepala sampai ujung kaki. + + + “Afghanistan di bawah Taliban tetap menjadi negara paling represif di dunia terkait hak-hak perempuan,” kata Roza Otunbayeva, perwakilan khusus sekretaris jenderal PBB dan kepala misi kemanusiaan untuk Afghanistan. “Sangat menyedihkan menyaksikan upaya mereka disengaja, dan sistematis, untuk mendorong perempuan dan anak perempuan Afghanistan menjauhi ruang publik,” tambahnya. Pembatasan, terutama larangan pendidikan dan pekerjaan LSM, telah menuai kecaman internasional yang keras. Tetapi Taliban tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Taliban mengklaim larangan tersebut adalah penangguhan sementara karena wanita tidak mengenakan jilbab dengan benar dan karena aturan pemisahan gender pria dan wanita tidak diikuti. Adapun larangan pendidikan perempuan berkualiah di universitas, pemerintah Taliban mengatakan bahwa beberapa mata pelajaran yang diajarkan tidak sejalan dengan nilai-nilai Afghanistan dan Islam. “Membatasi setengah dari populasi negara untuk berada di rumah mereka di salah satu negara dengan krisis kemanusiaan dan ekonomi terbesar di dunia adalah tindakan terbelakang yang merugikan diri sendiri secara nasional,” tambah Otunbayeva. “Apa yang dilakukan Taliban ini tidak hanya akan merugikan perempuan dan anak perempuan, tetapi semua warga Afghanistan, membuat kemiskinan dan ketergantungan bantuan semakin besar untuk generasi yang akan datang,” katanya. “Ini akan semakin mengisolasi warga Afghanistan dari dari dunia luar dan seluruh dunia.” Misi PBB untuk Afghanistan juga mengatakan telah mencatat tindakan diskriminatif yang hampir sama terhadap perempuan sejak pengambilalihan Taliban. Larangan hak perempuan untuk bepergian atau bekerja di luar batas rumah mereka dan akses ke ruang publik sangat dibatasi, dan mereka juga tidak dilibatkan dari semua tingkat pengambilan keputusan publik. “Implikasi kerugian yang ditimbulkan Taliban pada warga negara mereka sendiri melampaui perempuan dan anak perempuan,” kata Alison Davidian, perwakilan khusus untuk Wanita PBB di Afghanistan. Ketika dikonfirmasi, tidak ada pejabat dari pemerintah pimpinan Taliban yang bersedia untuk dimintai komentar. Dewan Keamanan PBB akan bertemu Rabu malam dengan Otunbayeva dan perwakilan perempuan dari kelompok masyarakat sipil Afghanistan. Menurut pernyataan PBB itu, saat ini setidaknya 11,6 juta perempuan dan anak perempuan Afghanistan membutuhkan bantuan kemanusiaan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : AP Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/iqra.republika.co.id_berita_syr3ip425_bts-siaran-live-weverse-pertama-setelah-wamil-bahas-album-baru-dan-konser-2026.md b/raw/iqra.republika.co.id_berita_syr3ip425_bts-siaran-live-weverse-pertama-setelah-wamil-bahas-album-baru-dan-konser-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75f7e8887dd2fdb09585c376d6703a4df8c098e9 --- /dev/null +++ b/raw/iqra.republika.co.id_berita_syr3ip425_bts-siaran-live-weverse-pertama-setelah-wamil-bahas-album-baru-dan-konser-2026.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://iqra.republika.co.id/berita/syr3ip425/bts-siaran-live-weverse-pertama-setelah-wamil-bahas-album-baru-dan-konser-2026 +title: "BTS Siaran Live Weverse Pertama Setelah Wamil- Bahas Album Baru dan Konser 2026 | Republika Online" +domain: iqra.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:38 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BTS Siaran Live Weverse Pertama Setelah Wamil: Bahas Album Baru dan Konser 2026 | Republika Online + +BTS mengatakan akan mengunjungi ARMY di berbagai negara pada 2026. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Grup idola asal Korea Selatan, BTS, mengumumkan rencana comeback mereka dengan album baru dan tur dunia yang dijadwalkan berlangsung pada musim semi 2026. Pengumuman ini disampaikan dalam siaran langsung perdana mereka sebagai grup melalui platform Weverse pada Selasa (1/7/2025). Ketujuh anggota BTS mengonfirmasi bahwa mereka akan terbang ke Amerika Serikat bulan ini untuk mulai menggarap proyek musik terbaru. Album tersebut akan menjadi rilisan grup pertama setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer masing-masing. "Mulai Juli, kami akan mulai bekerja bersama untuk album BTS yang akan dirilis musim semi tahun depan. Proyek ini akan mencerminkan pemikiran dan ide dari masing-masing anggota," kata BTS seperti dikutip dari Hollywood Reporter , Rabu (2/7/2025). Tak hanya album, BTS juga mengumumkan rencana tur dunia tahun depan. Ini akan menjadi tur global pertama mereka sejak rangkaian konser “Permission to Dance on Stage” yang sukses besar dan disaksikan lebih dari 4 juta penggemar dari seluruh dunia, baik secara langsung maupun daring. "Kami akan mengunjungi ARMY di berbagai negara. Kami sangat menantikan momen ini dan berharap kalian juga merasakan hal yang sama," lanjut pernyataan tersebut. Menjelang comeback penuh pada 2026, para anggota tetap melanjutkan kegiatan solo. Jin baru saja menyelesaikan konser solonya di Goyang, Korea Selatan, pada 28 dan 29 Juni. Sementara itu, J-Hope dijadwalkan menjadi salah satu penampil utama di festival musik Lollapalooza Berlin akhir bulan ini. Reuni BTS di Weverse juga menandai momen pertama mereka berkumpul lengkap setelah seluruh anggota resmi menyelesaikan dinas militer. RM, V, Jimin, dan Jungkook baru saja keluar dari wajib militer, menyusul Jin dan J-Hope. Sementara itu, Suga telah merampungkan tugas militernya sebagai petugas pelayanan sosial pekan lalu. Sebelum masa vakum, BTS sempat tampil dalam konser gratis bertajuk “Yet to Come di Busan” pada Oktober 2022, sebagai bagian dari kampanye pencalonan kota tersebut sebagai tuan rumah World Expo 2030. Beberapa hari setelah konser tersebut, BigHit Music mengumumkan bahwa seluruh anggota akan menjalani wajib militer secara bertahap. Siaran langsung mereka di Weverse kali ini menjadi siaran perdana sebagai grup sejak September 2022, dan mencetak lebih dari 7,3 juta penonton secara real-time . Namun hingga kini, tanggal resmi perilisan album maupun jadwal lengkap tur dunia belum diumumkan. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! BTS Siaran Live Weverse Pertama Setelah Wamil: Bahas Album Baru dan Konser 2026 Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Grup idola asal Korea Selatan, BTS, mengumumkan rencana comeback mereka dengan album baru dan tur dunia yang dijadwalkan berlangsung pada musim semi 2026. Pengumuman ini disampaikan dalam siaran langsung perdana mereka sebagai grup melalui platform Weverse pada Selasa (1/7/2025). + + + + + Ketujuh anggota BTS mengonfirmasi bahwa mereka akan terbang ke Amerika Serikat bulan ini untuk mulai menggarap proyek musik terbaru. Album tersebut akan menjadi rilisan grup pertama setelah seluruh anggota menyelesaikan wajib militer masing-masing. + + + + + Baca Juga + + + Dari BTS ke Bollywood? HYBE Siap Gandeng Talenta Lokal India + + Psikiater Korea Bongkar ‘Interaksi Ajaib’ Suga BTS dengan Anak Autisme + + Viral! Putri Kako dari Jepang Tuai Pujian karena Naik Pesawat Ekonomi + + + "Mulai Juli, kami akan mulai bekerja bersama untuk album BTS yang akan dirilis musim semi tahun depan. Proyek ini akan mencerminkan pemikiran dan ide dari masing-masing anggota," kata BTS seperti dikutip dari Hollywood Reporter , Rabu (2/7/2025). + Tak hanya album, BTS juga mengumumkan rencana tur dunia tahun depan. Ini akan menjadi tur global pertama mereka sejak rangkaian konser “Permission to Dance on Stage” yang sukses besar dan disaksikan lebih dari 4 juta penggemar dari seluruh dunia, baik secara langsung maupun daring. + + + + "Kami akan mengunjungi ARMY di berbagai negara. Kami sangat menantikan momen ini dan berharap kalian juga merasakan hal yang sama," lanjut pernyataan tersebut. + Menjelang comeback penuh pada 2026, para anggota tetap melanjutkan kegiatan solo. Jin baru saja menyelesaikan konser solonya di Goyang, Korea Selatan, pada 28 dan 29 Juni. Sementara itu, J-Hope dijadwalkan menjadi salah satu penampil utama di festival musik Lollapalooza Berlin akhir bulan ini. + Reuni BTS di Weverse juga menandai momen pertama mereka berkumpul lengkap setelah seluruh anggota resmi menyelesaikan dinas militer. RM, V, Jimin, dan Jungkook baru saja keluar dari wajib militer, menyusul Jin dan J-Hope. Sementara itu, Suga telah merampungkan tugas militernya sebagai petugas pelayanan sosial pekan lalu. + Sebelum masa vakum, BTS sempat tampil dalam konser gratis bertajuk “Yet to Come di Busan” pada Oktober 2022, sebagai bagian dari kampanye pencalonan kota tersebut sebagai tuan rumah World Expo 2030. Beberapa hari setelah konser tersebut, BigHit Music mengumumkan bahwa seluruh anggota akan menjalani wajib militer secara bertahap. + Siaran langsung mereka di Weverse kali ini menjadi siaran perdana sebagai grup sejak September 2022, dan mencetak lebih dari 7,3 juta penonton secara real-time . Namun hingga kini, tanggal resmi perilisan album maupun jadwal lengkap tur dunia belum diumumkan. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/iqra.republika.co.id_berita_t7eszo320_mengapa-saddam-hussein-ingin-sekali-membunuh-hafez-al-assad-ayah-dari-bashar-al-assad.md b/raw/iqra.republika.co.id_berita_t7eszo320_mengapa-saddam-hussein-ingin-sekali-membunuh-hafez-al-assad-ayah-dari-bashar-al-assad.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4a02c1e889359f5f920321b16b3850faa7d10b54 --- /dev/null +++ b/raw/iqra.republika.co.id_berita_t7eszo320_mengapa-saddam-hussein-ingin-sekali-membunuh-hafez-al-assad-ayah-dari-bashar-al-assad.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://iqra.republika.co.id/berita/t7eszo320/mengapa-saddam-hussein-ingin-sekali-membunuh-hafez-al-assad-ayah-dari-bashar-al-assad +title: "Mengapa Saddam Hussein Ingin Sekali Membunuh Hafez Al-Assad Ayah dari Bashar Al-Assad? | Republika Online" +domain: iqra.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:52:30 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mengapa Saddam Hussein Ingin Sekali Membunuh Hafez Al-Assad Ayah dari Bashar Al-Assad? | Republika Online + +Saddam dan Hafez saling berseteru dalam banyak hal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada akhir 1960-an, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser bertanya kepada orang-orang terdekatnya dengan heran; mengapa kaum Baathis tidak mampu bersatu ketika mereka memerintah Baghdad dan Damaskus? Ini adalah pertanyaan penting yang merangkum hubungan antara Suriah dan Irak. Partai Baath Arab Sosialis memerintah Irak dan Suriah, dan pada tingkat ide dan pemikiran, Baath berharap akan terjadi kebangkitan nasionalisme Arab sosialis. Namun, pada tingkat perilaku politik antara Baghdad dan Damaskus, kedua kelompok tersebut saling bertikai. Dan merupakan keanehan takdir bahwa Saddam Hussein dan Hafez al-Assad sama-sama berasal dari lingkungan pedesaan yang terpencil jauh dari ibu kota dan keduanya berhasil mencapai kursi kepresidenan serta memimpin partai dan kekuasaan setelah kudeta militer, serta menyingkirkan lawan-lawan mereka dengan cara yang sangat kejam. Mungkin otoritarianisme dan sentralisme dalam pemerintahan inilah yang membuat konflik antara kedua pria ini semakin memanas selama dua dekade berikutnya, ditambah dengan latar belakang agama masing-masing, yaitu Sunni Ba'athis dan Alawi Ba'athis. Latar belakang agama ini tidak diragukan lagi berpengaruh pada perilaku kedua saudara yang berseteru ini! Konflik Baathis Baik Irak maupun Suriah berada di bawah pemerintahan faksi-faksi Baathis yang saling bertikai. Banyak warga sipil dan militer di kedua negara menganut ideologi Partai Baath Arab Sosialis yang didirikan Michel Aflaq dan Salah al-Bitar pada akhir 1940-an, dan mereka melihat ideologi tersebut sebagai harapan untuk masa depan. Meskipun kudeta Baath Suriah pada 1963 sukses dan mereka berhasil merebut kekuasaan, dan di Irak pada 1968, kudeta Partai Baath Suriah kedua yang dipimpin oleh kaum Alawi dengan Hafez al-Assad sebagai pemimpinnya, serta pengejaran mereka terhadap rekan-rekan lama mereka, bahkan termasuk para pendiri partai itu sendiri dengan Michel Aflaq sebagai pemimpinnya, membuat konflik antara Partai Baath Suriah dan Partai Baath Irak semakin memanas dan berkobar. Ask me! Mengapa Saddam Hussein Ingin Sekali Membunuh Hafez Al-Assad Ayah dari Bashar Al-Assad? Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pada akhir 1960-an, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser bertanya kepada orang-orang terdekatnya dengan heran; mengapa kaum Baathis tidak mampu bersatu ketika mereka memerintah Baghdad dan Damaskus? + + + + + Ini adalah pertanyaan penting yang merangkum hubungan antara Suriah dan Irak. Partai Baath Arab Sosialis memerintah Irak dan Suriah, dan pada tingkat ide dan pemikiran, Baath berharap akan terjadi kebangkitan nasionalisme Arab sosialis. + + + + + Baca Juga + + + Jumlah Tentara Israel Semakin Menyusut Signifikan, Banyak yang Tewas Selama Perang Gaza + + Kemampuan Drone-Drone RSF Semakin Kuat, dari Mana Mereka Peroleh Alutsista Canggih Itu? + + Assad Ingin Lanjutkan Kuliah Kedokteran Mata, Warganet Suriah Mengejek Ramai-Ramai + + + Namun, pada tingkat perilaku politik antara Baghdad dan Damaskus, kedua kelompok tersebut saling bertikai. + Dan merupakan keanehan takdir bahwa Saddam Hussein dan Hafez al-Assad sama-sama berasal dari lingkungan pedesaan yang terpencil jauh dari ibu kota dan keduanya berhasil mencapai kursi kepresidenan serta memimpin partai dan kekuasaan setelah kudeta militer, serta menyingkirkan lawan-lawan mereka dengan cara yang sangat kejam. + + + + Mungkin otoritarianisme dan sentralisme dalam pemerintahan inilah yang membuat konflik antara kedua pria ini semakin memanas selama dua dekade berikutnya, ditambah dengan latar belakang agama masing-masing, yaitu Sunni Ba'athis dan Alawi Ba'athis. Latar belakang agama ini tidak diragukan lagi berpengaruh pada perilaku kedua saudara yang berseteru ini! + Konflik Baathis + Baik Irak maupun Suriah berada di bawah pemerintahan faksi-faksi Baathis yang saling bertikai. Banyak warga sipil dan militer di kedua negara menganut ideologi Partai Baath Arab Sosialis yang didirikan Michel Aflaq dan Salah al-Bitar pada akhir 1940-an, dan mereka melihat ideologi tersebut sebagai harapan untuk masa depan. + Meskipun kudeta Baath Suriah pada 1963 sukses dan mereka berhasil merebut kekuasaan, dan di Irak pada 1968, kudeta Partai Baath Suriah kedua yang dipimpin oleh kaum Alawi dengan Hafez al-Assad sebagai pemimpinnya, serta pengejaran mereka terhadap rekan-rekan lama mereka, bahkan termasuk para pendiri partai itu sendiri dengan Michel Aflaq sebagai pemimpinnya, membuat konflik antara Partai Baath Suriah dan Partai Baath Irak semakin memanas dan berkobar. + + FILE - In this Oct. 24, 1988 file photo, Iraqi President Saddam Hussein, center, greets President Hosni Mubarak, left, and Palestinian Liberation Organization Chairman Yasser Arafat for talks aimed at a coordinated Arab position on Middle East peace, in Baghdad, Iraq. Egypts State TV said Tuesday, Feb. 25, 2020, that Mubarak, who was ousted in the 2011 Arab Spring uprising, has died at 91. Mubarak ruled the most populous Arab country for nearly three decades, serving as a loyal U.S. ally against Islamic militancy and assisting regional peace efforts. But his autocratic rule grew increasingly unpopular in his later years, and he was forced to resign on Feb. 11, 2011, after 18 days of mass protests. (AP Photo, File) - (AP) + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/iqra.republika.co.id_berita_takxx1366_berapa-hari-lagi-puasa-ramadhan-2026-sidang-isbat-akan-tetapkan-jadwal-resmi.md b/raw/iqra.republika.co.id_berita_takxx1366_berapa-hari-lagi-puasa-ramadhan-2026-sidang-isbat-akan-tetapkan-jadwal-resmi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..94a71deb9f2403bf44afa4978c9d3af6cf262967 --- /dev/null +++ b/raw/iqra.republika.co.id_berita_takxx1366_berapa-hari-lagi-puasa-ramadhan-2026-sidang-isbat-akan-tetapkan-jadwal-resmi.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://iqra.republika.co.id/berita/takxx1366/berapa-hari-lagi-puasa-ramadhan-2026-sidang-isbat-akan-tetapkan-jadwal-resmi +title: "Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026? Sidang Isbat akan Tetapkan Jadwal Resmi | Republika Online" +domain: iqra.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:59:08 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026? Sidang Isbat akan Tetapkan Jadwal Resmi | Republika Online + +Sidang isbat digelar 17 Februari di Hotel Borobudur. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Muslim akan menyambut bulan suci Ramadhan dalam hitungan jam. Warga Muhammadiyah akan mulai melaksanakan puasa pada Rabu, 18 Februari 2026. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadhan 1447 Hijriyah/2026 Masehi jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriyah. Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah berdasarkan hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid dengan prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT). Berdasarkan hasil hisab tersebut, Muhammadiyah menetapkan: • 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026. •   1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat Legi, 20 Maret 2026. •   1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin Kliwon, 18 Mei 2026. •   Hari Arafah (9 Zulhijah 1447 H) jatuh pada Selasa Pon, 26 Mei 2026. •   Idul Adha (10 Zulhijah 1447 H) jatuh pada Rabu Wage, 27 Mei 2026. Mengutip laman resmi Muhammadiyah, metode penentuan awal puasa yang digunakan berbeda dengan pemerintah yang menerapkan rukyatul hilal atau pengamatan bulan secara langsung. Muhammadiyah mengandalkan pendekatan ilmiah melalui perhitungan astronomi. “Menurut hisab hakiki wujudul hilal, posisi bulan sudah memenuhi syarat sehingga 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026,” demikian isi maklumat tersebut. Ramadhan versi Muhammadiyah diperkirakan berlangsung 30 hari sehingga 30 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Idul Fitri 1 Syawal 1447 H versi Muhammadiyah diprediksi pada Jumat, 20 Maret 2026. Ask me! Berapa Hari Lagi Puasa Ramadhan 2026? Sidang Isbat akan Tetapkan Jadwal Resmi Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Muslim akan menyambut bulan suci Ramadhan dalam hitungan jam. Warga Muhammadiyah akan mulai melaksanakan puasa pada Rabu, 18 Februari 2026. + + + + + Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadhan 1447 Hijriyah/2026 Masehi jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026. Keputusan tersebut tertuang dalam Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1447 Hijriyah. + + + + + Baca Juga + + + BREAKING NEWS : Arab Saudi Umumkan 1 Ramadhan Jatuh pada Rabu 18 Februari 2026 + + Negara Mana Saja yang Mulai Puasa Ramadhan Rabu dan Kamis? Berikut Daftarnya + + Rumah Dipasangi Stiker 'Keluarga Penerima Bantuan', Ratusan Warga Majalengka Mundur Terima Bansos + + + Muhammadiyah menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah berdasarkan hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid dengan prinsip, syarat, dan parameter Kalender Hijriyah Global Tunggal (KHGT). + Berdasarkan hasil hisab tersebut, Muhammadiyah menetapkan: + + + + • 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026. + •   1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat Legi, 20 Maret 2026. + •   1 Zulhijah 1447 H jatuh pada Senin Kliwon, 18 Mei 2026. + •   Hari Arafah (9 Zulhijah 1447 H) jatuh pada Selasa Pon, 26 Mei 2026. + •   Idul Adha (10 Zulhijah 1447 H) jatuh pada Rabu Wage, 27 Mei 2026. + Mengutip laman resmi Muhammadiyah, metode penentuan awal puasa yang digunakan berbeda dengan pemerintah yang menerapkan rukyatul hilal atau pengamatan bulan secara langsung. + Muhammadiyah mengandalkan pendekatan ilmiah melalui perhitungan astronomi. “Menurut hisab hakiki wujudul hilal, posisi bulan sudah memenuhi syarat sehingga 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026,” demikian isi maklumat tersebut. + Ramadhan versi Muhammadiyah diperkirakan berlangsung 30 hari sehingga 30 Ramadhan jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Idul Fitri 1 Syawal 1447 H versi Muhammadiyah diprediksi pada Jumat, 20 Maret 2026. + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_qr5b3h436_airlangga-sebut-transformasi-ekonomi-butuh-dukungan-polri.md b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_qr5b3h436_airlangga-sebut-transformasi-ekonomi-butuh-dukungan-polri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40c660268ac014e7ee8c0ed40b381663da343d5f --- /dev/null +++ b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_qr5b3h436_airlangga-sebut-transformasi-ekonomi-butuh-dukungan-polri.md @@ -0,0 +1,101 @@ +--- +url: https://islamdigest.republika.co.id/berita/qr5b3h436/airlangga-sebut-transformasi-ekonomi-butuh-dukungan-polri +title: "Airlangga Sebut Transformasi Ekonomi Butuh Dukungan Polri | Republika Online" +domain: islamdigest.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:48:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Airlangga Sebut Transformasi Ekonomi Butuh Dukungan Polri | Republika Online + +Indikator perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan pemulihan terus terjadi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku suksesnya Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tidak lepas dari dukungan jajaran Polri dan TNI. Kedua institusi ini berhasil mengawal PPKM sehingga hasilnya bisa terlihat dengan tren penurunan kasus Covid-19. Menurut Airlangga, data per Ahad (4/4), persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebesar 7,61 persen. Ini lebih rendah dibandingkan persentase global di angka 17,29 persen. Sementara, persentase kesembuhan di Indonesia sebesar 89,68 persen juga melampui global di kisaran angka 80,53 persen. Airlangga berharap seluruh pihak bisa bekerja sama untuk menyukseskan PPKM Mikro dan vaksinasi. Tujuannya agar target kekebalan komunitas bisa terbentuk akhir tahun nanti. Airlangga mengatakan, jika kekebalan komunitas sudah terbentuk, Indonesia bisa segera bebas dari Covid-19. Akhirnya, pembangunan di Indonesia bisa dimulai kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. "Industri 4.0, bansos 4.0, dan smart city akan menjadi penting. Inilah yang direncanakan, transformasi di bidang perekonomian yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Polri," tutur Airlangga saat Rakernis Bareskrim Polri TA 2021, dikutip dari siaran resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (6/4). Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, selain sukses dengan PPKM Mikro, Indonesia juga telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis. Capaian ini membuat Indonesia berhasil menempati pringkat kedelapan vaksinasi secara global. Menurut Menko Perekonomian, kondisi berbagai indikator perekonomian Indonesia saat ini kurvanya menyerupai v-shape , yang berarti pemulihan terus terjadi. Pemulihan ekonomi nasional juga didorong kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya ditingkatkan sekitar 21 persen, penerapan UU Cipta Kerja, percepatan vaksinasi, dan perluasan PPKM Mikro. Airlangga mengatakan, upaya lain pemerintah untuk segera memulihkan ekonomi nasional antara lain sinergi kebijakan stiulus sektor properti dan otomotif, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyangga UMKM, program Kartu Prakerja, penurunan tarif PPh Badan, dan pembentukan Indonesia Investment Authority . "Jalur perekonomian kedepan basisnya adalah transformasi atau reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum periode Presiden Bapak Jokowi, Indonesia terlalu nyaman dengan harga komoditas yang tinggi sehingga seolah-olah Indonesia berhenti berjalan dan tidak membangun infrastruktur baru. Baru di periode Pak Jokowi dibangun infrastruktur yang luar biasa," tegasnya. Ia menegaskan, cara membangun dengan UU Cipta Kerja bisa dianalogikan sama dengan jalan tol di bidang perizinan. Pemerintah berharap ada percepatan investasi melalui UU Cipta Kerja dengan Sovereign Wealth Fund . Hal ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi agar bisa menarik investasi lebih cepat melalui Sovereign Wealth Fund . "Dana investor akan diparkir selama lima sampai sepuluh tahun kedepan dan diharapkan turut membangun urban development , termasuk didalamnya untuk membangun ibu kota baru," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini. Ask me! Airlangga Sebut Transformasi Ekonomi Butuh Dukungan Polri Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku suksesnya Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tidak lepas dari dukungan jajaran Polri dan TNI. Kedua institusi ini berhasil mengawal PPKM sehingga hasilnya bisa terlihat dengan tren penurunan kasus Covid-19. + + + + Menurut Airlangga, data per Ahad (4/4), persentase kasus aktif Covid-19 di Indonesia sebesar 7,61 persen. Ini lebih rendah dibandingkan persentase global di angka 17,29 persen. Sementara, persentase kesembuhan di Indonesia sebesar 89,68 persen juga melampui global di kisaran angka 80,53 persen. Airlangga berharap seluruh pihak bisa bekerja sama untuk menyukseskan PPKM Mikro dan vaksinasi. + + + + Tujuannya agar target kekebalan komunitas bisa terbentuk akhir tahun nanti. Airlangga mengatakan, jika kekebalan komunitas sudah terbentuk, Indonesia bisa segera bebas dari Covid-19. Akhirnya, pembangunan di Indonesia bisa dimulai kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. "Industri 4.0, bansos 4.0, dan smart city akan menjadi penting. Inilah yang direncanakan, transformasi di bidang perekonomian yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Polri," tutur Airlangga saat Rakernis Bareskrim Polri TA 2021, dikutip dari siaran resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (6/4). + + + Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, selain sukses dengan PPKM Mikro, Indonesia juga telah melaksanakan vaksinasi sebanyak 12,6 juta dosis. Capaian ini membuat Indonesia berhasil menempati pringkat kedelapan vaksinasi secara global. Menurut Menko Perekonomian, kondisi berbagai indikator perekonomian Indonesia saat ini kurvanya menyerupai v-shape , yang berarti pemulihan terus terjadi. Pemulihan ekonomi nasional juga didorong kelanjutan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya ditingkatkan sekitar 21 persen, penerapan UU Cipta Kerja, percepatan vaksinasi, dan perluasan PPKM Mikro. Airlangga mengatakan, upaya lain pemerintah untuk segera memulihkan ekonomi nasional antara lain sinergi kebijakan stiulus sektor properti dan otomotif, relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menyangga UMKM, program Kartu Prakerja, penurunan tarif PPh Badan, dan pembentukan Indonesia Investment Authority . "Jalur perekonomian kedepan basisnya adalah transformasi atau reform struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelum periode Presiden Bapak Jokowi, Indonesia terlalu nyaman dengan harga komoditas yang tinggi sehingga seolah-olah Indonesia berhenti berjalan dan tidak membangun infrastruktur baru. Baru di periode Pak Jokowi dibangun infrastruktur yang luar biasa," tegasnya. Ia menegaskan, cara membangun dengan UU Cipta Kerja bisa dianalogikan sama dengan jalan tol di bidang perizinan. Pemerintah berharap ada percepatan investasi melalui UU Cipta Kerja dengan Sovereign Wealth Fund . Hal ini sesuai dengan harapan Presiden Jokowi agar bisa menarik investasi lebih cepat melalui Sovereign Wealth Fund . "Dana investor akan diparkir selama lima sampai sepuluh tahun kedepan dan diharapkan turut membangun urban development , termasuk didalamnya untuk membangun ibu kota baru," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r2ffua320_10-surat-yang-mencegah-terjadinya-10-perkara.md b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r2ffua320_10-surat-yang-mencegah-terjadinya-10-perkara.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0356c186749905fa1b178149ecd94ba62e2719a2 --- /dev/null +++ b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r2ffua320_10-surat-yang-mencegah-terjadinya-10-perkara.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://islamdigest.republika.co.id/berita/r2ffua320/10-surat-yang-mencegah-terjadinya-10-perkara +title: "10 Surat yang Mencegah Terjadinya 10 Perkara | Republika Online" +domain: islamdigest.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:58:46 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# 10 Surat yang Mencegah Terjadinya 10 Perkara | Republika Online + +Allah SWT menjadikan Alquran sebagai penawar bagi hamba-Nya REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO—  Ayat mujarobat merupakan bacaan yang diyakini memiliki manfaat tertentu ketika mengamalkannya. Manfaat seperti perlindungan atau kesehatan bisa didapatkan saat membaca ayat-ayat yang diambil dari Alquran tersebut. Dilansir dari Elbalad , Kamis (11/11), salah satu ayat mujarabat adalah surat Al-Kahf yang menurut Nabi Muhammad SAW juga akan memberi perlindungan dari fitnah Dajal. Orang yang membaca surat ini juga akan diberikan cahaya hingga jumat berikutnya. Surat lain yang dijelaskan memiliki keutamaan adalah surat Al-Fatihah. Surat ini disebut bisa menjadi penawar berbagai sakit yang diderita seseorang jika dibaca. Ada juga surat Al Ikhlas yang merupakan surat pendek, tapi dikatakan Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan yang besar. Dalam suatu riwayat, ada sahabat Nabi yang selalu membaca surat ini setiap sholat karena kecintaannya kepada ayat tersebut. Nabi lau berkata kepadanya bahwa kecintaannya kepada surat tersebut akan diganjar surga. Surat lain yang pendek tapi memiliki keutamaan besar adalah surat Al Falaq dan An Naas. Surat-surat ini masuk sebagai surat muawidzatain yang melindungi diri dari gangguan jin dan penyakit ‘ain dari orang lain. Mengamalkan bacaan surat Al Baqarah dan Ali Imran juga akan memberi perlindungan orang yang membacanya di hari akhir kelak. Dua ayat terakhir surat Al Baqarah, seperti yang dijelaskan Nabi SAW akan memberikan kecukupan kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه Artinya: “Barang siapa yang membaca dua ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua ayat ini dapat mencukupinya.” Secara lengkap, dalam sebuah riwayat yang diduga kuat lemah, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda ada sepuluh surat yang menghindarkan dari sepuluh perkara, yakni: عشــر تمنع عشــرة: "الفاتحة تمنع غضب الله – يّس تمنع عطش القيامة – الدخان تمنع أهوال القيامة – الواقعة تمنع الفقر – الملك تمنع عذاب القبر – الكوثر تمنع الخصومة – الكافرون تمنع الكفر عند الموت – الإخلاص تمنع النفاق – الفلق تمنع الحسد – الناس تمنع الوسواس" "(Terdapat) 10 surat yang mencegah 10 perkara (yaitu) Al Fatihah mencegah murka Allah, Yasin mencegah dahaga di Hari Kiamat, surat Ad Dukhan mencegah kengerian Hari Kiamat, Al Waqiah mencegah kemiskinan, Al-Mulk mencegah siksa kubur, Al Kautsar mencegah perselisihan, Al-Kafirun mencegah kekafiran pada saat kematian, Al-Ikhlas mencegah kemunafikan, Al Falaq mencegah kecemburuan, An Nas mencegah waswas atau bisikan buruk dari jin dan manusia." Baca juga :  Gerhana Terlama Selama 580 Tahun akan Muncul di AS Sumber:  elbalad Ask me! 10 Surat yang Mencegah Terjadinya 10 Perkara Rekomendasi Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga Ramadhan Bulan Tadarus Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? Bolehkah Amil Mengambil Porsi Dana Zakat Lebih Besar Ketimbang Asnaf Seperti Fakir? REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO—  Ayat mujarobat merupakan bacaan yang diyakini memiliki manfaat tertentu ketika mengamalkannya. Manfaat seperti perlindungan atau kesehatan bisa didapatkan saat membaca ayat-ayat yang diambil dari Alquran tersebut.  + + + + + Dilansir dari Elbalad , Kamis (11/11), salah satu ayat mujarabat adalah surat Al-Kahf yang menurut Nabi Muhammad SAW juga akan memberi perlindungan dari fitnah Dajal. Orang yang membaca surat ini juga akan diberikan cahaya hingga jumat berikutnya.  + + + + Baca Juga + + + Beda Sukarno-Natsir, Pujian untuk Attaturk, dan Pancasila + + Kripto, Fatwa Haram MUI-NU Jatim dan Telaah Muhammadiyah + + Berdoa di Samping Kuburan dengan Suara Keras, Bolehkah? + + + Surat lain yang dijelaskan memiliki keutamaan adalah surat Al-Fatihah. Surat ini disebut bisa menjadi penawar berbagai sakit yang diderita seseorang jika dibaca.   + Ada juga surat Al Ikhlas yang merupakan surat pendek, tapi dikatakan Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan yang besar.  + + + + Dalam suatu riwayat, ada sahabat Nabi yang selalu membaca surat ini setiap sholat karena kecintaannya kepada ayat tersebut. Nabi lau berkata kepadanya bahwa kecintaannya kepada surat tersebut akan diganjar surga.   + Surat lain yang pendek tapi memiliki keutamaan besar adalah surat Al Falaq dan An Naas. Surat-surat ini masuk sebagai surat muawidzatain yang melindungi diri dari gangguan jin dan penyakit ‘ain dari orang lain.  + Mengamalkan bacaan surat Al Baqarah dan Ali Imran juga akan memberi perlindungan orang yang membacanya di hari akhir kelak. Dua ayat terakhir surat Al Baqarah, seperti yang dijelaskan Nabi SAW akan memberikan kecukupan kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda:   + من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه + Artinya: “Barang siapa yang membaca dua ayat ini dari akhir surat Al-Baqarah di suatu malam, maka kedua ayat ini dapat mencukupinya.”   + Secara lengkap, dalam sebuah riwayat yang diduga kuat lemah, Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda ada sepuluh surat yang menghindarkan dari sepuluh perkara, yakni:  + عشــر تمنع عشــرة: "الفاتحة تمنع غضب الله – يّس تمنع عطش القيامة – الدخان تمنع أهوال القيامة – الواقعة تمنع الفقر – الملك تمنع عذاب القبر – الكوثر تمنع الخصومة – الكافرون تمنع الكفر عند الموت – الإخلاص تمنع النفاق – الفلق تمنع الحسد – الناس تمنع الوسواس" + "(Terdapat) 10 surat yang mencegah 10 perkara (yaitu) Al Fatihah mencegah murka Allah, Yasin mencegah dahaga di Hari Kiamat, surat Ad Dukhan mencegah kengerian Hari Kiamat, Al Waqiah mencegah kemiskinan, Al-Mulk mencegah siksa kubur, Al Kautsar mencegah perselisihan, Al-Kafirun mencegah kekafiran pada saat kematian, Al-Ikhlas mencegah kemunafikan, Al Falaq mencegah kecemburuan, An Nas mencegah waswas atau bisikan buruk dari jin dan manusia."  + Baca juga :  Gerhana Terlama Selama 580 Tahun akan Muncul di AS +   + Sumber:  elbalad + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Jumat , 13 Mar 2026, 13:47 WIB + + Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Kamis , 12 Mar 2026, 20:04 WIB + + Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 18:00 WIB + + Ramadhan Bulan Tadarus + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 16:45 WIB + + Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 14:06 WIB + + Bolehkah Amil Mengambil Porsi Dana Zakat Lebih Besar Ketimbang Asnaf Seperti Fakir? diff --git a/raw/jatengpos.co.id_advetorial_2026_03_07_sarif-abdillah-pengentasan-kemiskinan-harus-libatkan-kolaborasi-lintas-sektoral_.md b/raw/jatengpos.co.id_advetorial_2026_03_07_sarif-abdillah-pengentasan-kemiskinan-harus-libatkan-kolaborasi-lintas-sektoral_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7fc7814050e64e4ce98916e2ec0a19fdefeaa4e --- /dev/null +++ b/raw/jatengpos.co.id_advetorial_2026_03_07_sarif-abdillah-pengentasan-kemiskinan-harus-libatkan-kolaborasi-lintas-sektoral_.md @@ -0,0 +1,176 @@ +--- +url: https://jatengpos.co.id/advetorial/2026/03/07/sarif-abdillah-pengentasan-kemiskinan-harus-libatkan-kolaborasi-lintas-sektoral/ +title: "Sarif Abdillah - Pengentasan Kemiskinan Harus Libatkan Kolaborasi Lintas Sektoral | JATENGPOS.CO.ID" +domain: jatengpos.co.id +crawl_date: 2026-03-08 02:48:18 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Sarif Abdillah : Pengentasan Kemiskinan Harus Libatkan Kolaborasi Lintas Sektoral | JATENGPOS.CO.ID + +ADVETORIAL + +Sarif Abdillah : Pengentasan Kemiskinan Harus Libatkan Kolaborasi Lintas Sektoral + + + +Admin: Akhmad Taufik + +Sabtu, 7 Maret 2026 @16:18 + + + + +Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah. Foto : Dok DPRD Jateng + + + + +JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah memerlukan intervensi terpadu yang sinergis. +Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan langkah ini mengintegrasikan validasi dan sinkronisasi data kemiskinan, penguatan kebijakan daerah, pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial berkelanjutan. +“Kalau ibaratnya lari, pengentasan kemiskinan bukan lari 100 meter, tetapi maraton estafet. Sehingga harus konsisten dan berkelanjutan,” ungkap Sarif Abdillah. +Atas dasar itu, menurut Kakung, panggilan akrab Sarif, langkah ini harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat-daerah, CSR, hingga akademisi. + + +“Harapannya tentu menciptakan kemandirian ekonomi, bukan hanya bantuan sosial,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. +Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah. +Kakung menegaskan, pemberian bansos secara terus menerus tanpa adanya pemberdayaan justru melanggengkan kemiskinan struktural. +“Jika dulu keberhasilan dinilai dari jumlah bantuan tersalurkan, jumlah penerima manfaat, dan ketepatan laporan administratif, sekarang fokusnya beralih menjadi berapa keluarga benar-benar keluar dari kemiskinan, tidak kembali jatuh ke kemiskinan, serta kemudian berapa yang mencapai kemandirian ekonomi,” jelasnya. +Baca juga:  Atasi Gizi Buruk dan Stunting, Wakil Ketua Dewan Minta Optimalkan GermasKakung mengapresiasi adanya penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran di Jawa Tengah di tahun 2025 lalu. +Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada September 2025, penduduk miskin di provinsi ini sebesar 9,39%, mengalami penurunan, yaitu 0,09% poin dibanding Maret 2025, dan 0,19% poin dibanding September 2024. +Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024 yang sebanyak 3,40 juta orang. +Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jateng pada November 2025 sebesar 4,32%, turun sebesar 0,34% poin dibanding pada Agustus 2025. +Kakung menambahkan, hal yang tidak kalah penting adalah adanya integrasi data yang memungkinkan pelacakan keluarga secara dinamis. +Baca juga:  Pimpinan DPRD Jateng Minta Stunting dan Gizi Buruk Segera Ditangani“Karena selama ini persoalan integrasi data ini menjadi isu krusial,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini. +Karena itu, lanjut Kakung, dibutuhkan komitmen politik dan administratif dari pelaksana pembangunan agar hal ini benar benar berjalan. +“Harus ada orkestrasi melalui kerja sama berbagai pihak dalam satu kerangka dan saling mendukung. Selain itu harus ada outcome yang terukur, intervensi saling melengkapi, juga monitoring lintas sektor berbasis dampak,” tandasnya. (ADV) + + + + + + + + + + +TERKINI + + + + + +Cegah Radikalisme, Pemprov Jateng dan Undip Gelar Nonton Bareng Film Dokumenter Pemuda Terlibat IsisMinggu, 8 Maret 2026 @05:51 + + + + + + + + + +Talkshow Inspiratif, Pesan Ning Nawal : Jadikan Semua Aktivitas Ladang Ibadah... + + +Minggu, 8 Maret 2026 @05:46 + + + + + + + + + +PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen Sambut Ramadan + + +Sabtu, 7 Maret 2026 @22:48 + + + + + + + + + +Sambut Ramadhan, PLN UP3 Magelang Beri Sambungan Listrik Gratis Lewat Program... + + +Sabtu, 7 Maret 2026 @20:54 + + + + + + + + + +Warga Antusias Takjil Gratis Mas Jokpram, Seribu Porsi 15 Menit Habis + + +Sabtu, 7 Maret 2026 @17:00 + + + + + + + + + + + + +Rekomendasi... + + + + + +Sarif ‘Kakung’ Dorong Pemerintah Intensifkan Pelatihan Kerja...Selasa, 8 Juli 2025 @20:05 + + + + + + + +Jelang Angkutan Lebaran, Ketertiban Berlalulintas Harus DitingkatkanRabu, 12 April 2023 @13:15 + + + + + + + +BPJS Kesehatan Bersama Mitra Kerjanya Berkomitmen Berikan...Sabtu, 7 Oktober 2023 @10:45 + + + + + + + +Sarif Abdillah Minta Pemerintah Selalu Update DTKSRabu, 18 Juni 2025 @10:10 + + + + + + + +Sarif Ingatkan Pemprov Pastikan Arus Mudik Lebaran...Jumat, 28 Februari 2025 @19:14 + + + + + + + +Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif ‘Kakung’ Minta...Minggu, 15 Februari 2026 @23:05 Sarif Abdillah : Pengentasan Kemiskinan Harus Libatkan Kolaborasi Lintas Sektoral JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah memerlukan intervensi terpadu yang sinergis. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan langkah ini mengintegrasikan validasi dan sinkronisasi data kemiskinan, penguatan kebijakan daerah, pemberdayaan ekonomi, serta pendampingan sosial berkelanjutan. “Kalau ibaratnya lari, pengentasan kemiskinan bukan lari 100 meter, tetapi maraton estafet. Sehingga harus konsisten dan berkelanjutan,” ungkap Sarif Abdillah. Atas dasar itu, menurut Kakung, panggilan akrab Sarif, langkah ini harus melibatkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat-daerah, CSR, hingga akademisi. “Harapannya tentu menciptakan kemandirian ekonomi, bukan hanya bantuan sosial,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Kakung menegaskan, pemberian bansos secara terus menerus tanpa adanya pemberdayaan justru melanggengkan kemiskinan struktural. “Jika dulu keberhasilan dinilai dari jumlah bantuan tersalurkan, jumlah penerima manfaat, dan ketepatan laporan administratif, sekarang fokusnya beralih menjadi berapa keluarga benar-benar keluar dari kemiskinan, tidak kembali jatuh ke kemiskinan, serta kemudian berapa yang mencapai kemandirian ekonomi,” jelasnya. Kakung mengapresiasi adanya penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran di Jawa Tengah di tahun 2025 lalu. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng pada September 2025, penduduk miskin di provinsi ini sebesar 9,39%, mengalami penurunan, yaitu 0,09% poin dibanding Maret 2025, dan 0,19% poin dibanding September 2024. Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024 yang sebanyak 3,40 juta orang. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jateng pada November 2025 sebesar 4,32%, turun sebesar 0,34% poin dibanding pada Agustus 2025. Kakung menambahkan, hal yang tidak kalah penting adalah adanya integrasi data yang memungkinkan pelacakan keluarga secara dinamis. “Karena selama ini persoalan integrasi data ini menjadi isu krusial,” terang legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini. Karena itu, lanjut Kakung, dibutuhkan komitmen politik dan administratif dari pelaksana pembangunan agar hal ini benar benar berjalan. “Harus ada orkestrasi melalui kerja sama berbagai pihak dalam satu kerangka dan saling mendukung. Selain itu harus ada outcome yang terukur, intervensi saling melengkapi, juga monitoring lintas sektor berbasis dampak,” tandasnya. (ADV) Cegah Radikalisme, Pemprov Jateng dan Undip Gelar Nonton Bareng Film Dokumenter Pemuda Terlibat Isis Talkshow Inspiratif, Pesan Ning Nawal : Jadikan Semua Aktivitas Ladang Ibadah... PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik 50 Persen Sambut Ramadan Sambut Ramadhan, PLN UP3 Magelang Beri Sambungan Listrik Gratis Lewat Program... Warga Antusias Takjil Gratis Mas Jokpram, Seribu Porsi 15 Menit Habis Sarif ‘Kakung’ Dorong Pemerintah Intensifkan Pelatihan Kerja... Jelang Angkutan Lebaran, Ketertiban Berlalulintas Harus Ditingkatkan BPJS Kesehatan Bersama Mitra Kerjanya Berkomitmen Berikan... Sarif Abdillah Minta Pemerintah Selalu Update DTKS Sarif Ingatkan Pemprov Pastikan Arus Mudik Lebaran... Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif ‘Kakung’ Minta... diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1009737_dprd-jatim-dorong-pemerintah-dirikan-pabrik-pakan-ayam.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1009737_dprd-jatim-dorong-pemerintah-dirikan-pabrik-pakan-ayam.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1cae62178b279dd0230dc65e50204e08dd48947b --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1009737_dprd-jatim-dorong-pemerintah-dirikan-pabrik-pakan-ayam.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1009737/dprd-jatim-dorong-pemerintah-dirikan-pabrik-pakan-ayam +title: "DPRD Jatim dorong pemerintah dirikan pabrik pakan ayam - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:58:29 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# DPRD Jatim dorong pemerintah dirikan pabrik pakan ayam - ANTARA News Jawa Timur + +Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Ony Setiawan mendorong pemerintah membangun pabrik pakan ayam murah sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan peternak skala kecil dari tekanan harga pakan yang terus melonjak. “Selama ini rantai produksi ayam di Jatim sangat rentan karena biaya pakan dari produsen pabrikan terus naik sehingga mengikis margin keuntungan peternak rakyat. Maka pabrik pakan ayam murah solusinya,” ujarnya di Surabaya, Senin. Menurut Ony, pembangunan pabrik pakan ayam pemerintah bukan sekadar bentuk subsidi, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian pakan (feed independence) serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan kecil. Dengan hadirnya pabrik pakan lokal, lanjut anggota Komisi B tersebut, peternak skala kecil akan memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau, mengurangi ketergantungan pada produsen besar, serta menekan biaya operasional secara signifikan. Ia juga mengaitkan usulan itu dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Menurutnya, pakan terjangkau dapat memperkuat produksi ternak rakyat sehingga hasilnya dapat menopang kebutuhan program tersebut. “Dengan adanya pabrik pakan lokal dan dukungan dana dari skema Danantra yang digadang-gadang akan menyuntik sekitar Rp20 triliun ke sektor peternakan ayam, para peternak kecil bisa semakin berdaya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa dana tersebut harus dikelola tepat sasaran agar memberdayakan peternak rakyat, bukan hanya pelaku industri besar. Ony menjelaskan, kenaikan harga pakan tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi telah menjadi tekanan nasional bagi peternak. Ia mencontohkan harga jagung pipilan di Surabaya pada 2025 yang sempat menembus Rp10.750 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan peternak ayam petelur menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kilogram karena harga jual telur berada di bawah harga pokok produksi. Ia menilai keberadaan pabrik pakan murah sangat relevan mengingat populasi unggas di Jawa Timur tergolong besar. Berdasarkan data Jawa Timur Dalam Angka 2025, populasi unggas di provinsi tersebut mencapai lebih dari 580 juta ekor, termasuk ayam pedaging yang jumlahnya lebih dari 418 juta ekor pada 2024. “Produksi ayam dan telur selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian daerah. Produksi telur ayam ras di Jatim tercatat sangat tinggi menurut data BPS dan peternakan,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini. Berita Terkait Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Ony Setiawan mendorong pemerintah membangun pabrik pakan ayam murah sebagai langkah strategis untuk menyelamatkan peternak skala kecil dari tekanan harga pakan yang terus melonjak. “Selama ini rantai produksi ayam di Jatim sangat rentan karena biaya pakan dari produsen pabrikan terus naik sehingga mengikis margin keuntungan peternak rakyat. Maka pabrik pakan ayam murah solusinya,” ujarnya di Surabaya, Senin. Menurut Ony, pembangunan pabrik pakan ayam pemerintah bukan sekadar bentuk subsidi, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian pakan (feed independence) serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan kecil. Dengan hadirnya pabrik pakan lokal, lanjut anggota Komisi B tersebut, peternak skala kecil akan memperoleh bahan baku dengan harga lebih terjangkau, mengurangi ketergantungan pada produsen besar, serta menekan biaya operasional secara signifikan. Ia juga mengaitkan usulan itu dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Menurutnya, pakan terjangkau dapat memperkuat produksi ternak rakyat sehingga hasilnya dapat menopang kebutuhan program tersebut. “Dengan adanya pabrik pakan lokal dan dukungan dana dari skema Danantra yang digadang-gadang akan menyuntik sekitar Rp20 triliun ke sektor peternakan ayam, para peternak kecil bisa semakin berdaya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa dana tersebut harus dikelola tepat sasaran agar memberdayakan peternak rakyat, bukan hanya pelaku industri besar. + + + Ony menjelaskan, kenaikan harga pakan tidak hanya menjadi persoalan lokal, tetapi telah menjadi tekanan nasional bagi peternak. Ia mencontohkan harga jagung pipilan di Surabaya pada 2025 yang sempat menembus Rp10.750 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan peternak ayam petelur menanggung kerugian sekitar Rp5.000 per kilogram karena harga jual telur berada di bawah harga pokok produksi. Ia menilai keberadaan pabrik pakan murah sangat relevan mengingat populasi unggas di Jawa Timur tergolong besar. + + + Berdasarkan data Jawa Timur Dalam Angka 2025, populasi unggas di provinsi tersebut mencapai lebih dari 580 juta ekor, termasuk ayam pedaging yang jumlahnya lebih dari 418 juta ekor pada 2024. “Produksi ayam dan telur selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian daerah. Produksi telur ayam ras di Jatim tercatat sangat tinggi menurut data BPS dan peternakan,” kata Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim ini. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036094_dinsos-situbondo-catat-43728-peserta-bpjs-pbi-jk-nonaktif.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036094_dinsos-situbondo-catat-43728-peserta-bpjs-pbi-jk-nonaktif.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98ce3c64ed2d0ebc9f07426f1fc61f4753037df8 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036094_dinsos-situbondo-catat-43728-peserta-bpjs-pbi-jk-nonaktif.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1036094/dinsos-situbondo-catat-43728-peserta-bpjs-pbi-jk-nonaktif +title: "Dinsos Situbondo catat 43.728 peserta BPJS PBI-JK nonaktif - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:01 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Dinsos Situbondo catat 43.728 peserta BPJS PBI-JK nonaktif - ANTARA News Jawa Timur + +Situbondo (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat sebanyak 43.728 orang peserta BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan sementara dan akan diaktifkan kembali atau reaktivasi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Viskanto Adi Prabowo di Situbondo, Senin, mengungkapkan dari jumlah total 354.646 orang kurang mampu PBI-JK yang ditanggung pemerintah pusat (APBN) tersebut, 43.728 peserta di antaranya dinonaktifkan. "354.646 orang peserta PBI-JK tersebut adalah data dari Kementerian Sosial, dan seluruhnya ditanggung pemerintah pusat, dan yang aktif sampai dengan hari ini sebanyak 310.918 orang peserta," katanya. Viskanto menjelaskan bahwa puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan PBI-JK yang dinonaktifkan itu sampai saat dalam proses pengaktifan kembali untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Ia menyebutkan, sampai dengan Senin (16/2) hari ini jumlah peserta BPJS PBI-JK yang diajukan untuk reaktivasi sebanyak sekitar 4.000 orang dari 43.728 peserta dinonaktifkan. "Jadi, 4.000 peserta yang diajukan untuk dilakukan reaktivasi ini merupakan data dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, dan prioritas utama bagi masyarakat memiliki riwayat penyakit," kata Viskanto. Namun demikian, katanya, bagi peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang masih belum aktif masih dilayani rumah sakit melalui program Berobat Tanpa Batas atau Berantas yang merupakan program pemerintah daerah setempat. "Alternatifnya bagi peserta BPJS Kesehatan PBI-JK yang belum aktif, bisa menggunakan PBI daerah yakni Berantas atau bisa juga mandiri," kata Viskanto. Berita Terkait Situbondo (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mencatat sebanyak 43.728 orang peserta BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan sementara dan akan diaktifkan kembali atau reaktivasi. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo Viskanto Adi Prabowo di Situbondo, Senin, mengungkapkan dari jumlah total 354.646 orang kurang mampu PBI-JK yang ditanggung pemerintah pusat (APBN) tersebut, 43.728 peserta di antaranya dinonaktifkan. "354.646 orang peserta PBI-JK tersebut adalah data dari Kementerian Sosial, dan seluruhnya ditanggung pemerintah pusat, dan yang aktif sampai dengan hari ini sebanyak 310.918 orang peserta," katanya. Viskanto menjelaskan bahwa puluhan ribu peserta BPJS Kesehatan PBI-JK yang dinonaktifkan itu sampai saat dalam proses pengaktifan kembali untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Ia menyebutkan, sampai dengan Senin (16/2) hari ini jumlah peserta BPJS PBI-JK yang diajukan untuk reaktivasi sebanyak sekitar 4.000 orang dari 43.728 peserta dinonaktifkan. "Jadi, 4.000 peserta yang diajukan untuk dilakukan reaktivasi ini merupakan data dari fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, dan prioritas utama bagi masyarakat memiliki riwayat penyakit," kata Viskanto. Namun demikian, katanya, bagi peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran yang masih belum aktif masih dilayani rumah sakit melalui program Berobat Tanpa Batas atau Berantas yang merupakan program pemerintah daerah setempat. "Alternatifnya bagi peserta BPJS Kesehatan PBI-JK yang belum aktif, bisa menggunakan PBI daerah yakni Berantas atau bisa juga mandiri," kata Viskanto. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036378_pemprov-jatim-salurkan-bansos-rp773-miliar-untuk-kabupaten-pasuruan.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036378_pemprov-jatim-salurkan-bansos-rp773-miliar-untuk-kabupaten-pasuruan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b320750dac94ac81e6e5518c742209df5f91d0f --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036378_pemprov-jatim-salurkan-bansos-rp773-miliar-untuk-kabupaten-pasuruan.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1036378/pemprov-jatim-salurkan-bansos-rp773-miliar-untuk-kabupaten-pasuruan +title: "Pemprov Jatim salurkan bansos Rp7,73 miliar untuk Kabupaten Pasuruan - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:10 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Pemprov Jatim salurkan bansos Rp7,73 miliar untuk Kabupaten Pasuruan - ANTARA News Jawa Timur + +Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur salurkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih sebesar Rp7.735.250.000 bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bantuan tersebut terdiri dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 1.747 keluarga. "Masing-masing PKH menerima Rp2 juta dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp3,494 miliar," kata Khofifah di Pasuruan, Selasa. Khofifah menuturkan Pemprov Jatim turut menyalurkan bansos bagi 1.503 warga yang masuk kriteria miskin ekstrem, yang masing-masing penerima manfaat mendapatkan Rp1,5 juta dengan total anggaran mencapai Rp2,254 miliar. Bagi 83 penyandang disabilitas, Pemprov Jatim menyalurkan bansos masing-masing sebesar Rp3,6 juta. Selanjutnya terdapat pula bansos KIP Putri Jawara bagi 100 penerima, dengan masing-masing menerima Rp3 juta. Ada pula bansos Kewirausahaan Inklusif dan Produktif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (KIP PPKS Jawara) bagi sepuluh jiwa dengan bantuan modal masing-masing senilai Rp3 juta. Kemudian juga bansos tali asih bagi pilar-pilar sosial Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping disabilitas, SDM PKH Plus yang mencapai total 182 jiwa. Berikutnya adalah bantuan zakat produktif untuk 30 jiwa, masing-masing menerima 500 ribu dari BUMD Provinsi Jatim. BUMDESA masing-masing 100 juta untuk tiga desa di Kabupaten Pasuruan. Desa BERDAYA untuk dua desa dengan bantuan masing-masing 100 juta, serta JATIM PUSPA untuk tiga desa dengan bantuan total mencapai Rp441.350.000. Khofifah berharap agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, serta memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat. “Semoga bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya secara bijak dalam rangka pengentasan kemiskinan,meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan dengan didukung oleh Pilar-Pilar Sosial yang ada di Jawa Timur," kata Khofifah. Berita Terkait Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur salurkan bantuan sosial (bansos) dan tali asih sebesar Rp7.735.250.000 bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bantuan tersebut terdiri dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 1.747 keluarga. "Masing-masing PKH menerima Rp2 juta dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp3,494 miliar," kata Khofifah di Pasuruan, Selasa. Khofifah menuturkan Pemprov Jatim turut menyalurkan bansos bagi 1.503 warga yang masuk kriteria miskin ekstrem, yang masing-masing penerima manfaat mendapatkan Rp1,5 juta dengan total anggaran mencapai Rp2,254 miliar. Bagi 83 penyandang disabilitas, Pemprov Jatim menyalurkan bansos masing-masing sebesar Rp3,6 juta. Selanjutnya terdapat pula bansos KIP Putri Jawara bagi 100 penerima, dengan masing-masing menerima Rp3 juta. Ada pula bansos Kewirausahaan Inklusif dan Produktif bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera (KIP PPKS Jawara) bagi sepuluh jiwa dengan bantuan modal masing-masing senilai Rp3 juta. Kemudian juga bansos tali asih bagi pilar-pilar sosial Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping disabilitas, SDM PKH Plus yang mencapai total 182 jiwa. Berikutnya adalah bantuan zakat produktif untuk 30 jiwa, masing-masing menerima 500 ribu dari BUMD Provinsi Jatim. BUMDESA masing-masing 100 juta untuk tiga desa di Kabupaten Pasuruan. Desa BERDAYA untuk dua desa dengan bantuan masing-masing 100 juta, serta JATIM PUSPA untuk tiga desa dengan bantuan total mencapai Rp441.350.000. + + + Khofifah berharap agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, tepat manfaat, serta memberikan dampak yang positif bagi keluarga penerima manfaat. “Semoga bantuan yang diterima bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya secara bijak dalam rangka pengentasan kemiskinan,meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan dengan didukung oleh Pilar-Pilar Sosial yang ada di Jawa Timur," kata Khofifah. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1041510_cek-status-bansos-penyandang-disabilitas-datangi-dinsos-tulungagung-cek.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1041510_cek-status-bansos-penyandang-disabilitas-datangi-dinsos-tulungagung-cek.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b03a47365c096a70f901e09e97fcba6bf676b1d5 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1041510_cek-status-bansos-penyandang-disabilitas-datangi-dinsos-tulungagung-cek.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1041510/cek-status-bansos-penyandang-disabilitas-datangi-dinsos-tulungagung-cek +title: "Cek status bansos, penyandang disabilitas datangi Dinsos Tulungagung cek - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:09 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Cek status bansos, penyandang disabilitas datangi Dinsos Tulungagung cek - ANTARA News Jawa Timur + +Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Sebanyak 20 penyandang disabilitas mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin, guna memeriksa/mengecek status bantuan sosial (bansos) yang tidak kunjung cair. Kedatangan mereka difasilitasi Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) Kabupaten Tulungagung. Ketua Percatu Didik Prayitno Kumalnadi mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah bansos para anggotanya berstatus nonaktif atau terdampak perubahan kategori kesejahteraan (desil). "Kami datang untuk memeriksa status bansos teman-teman penyandang disabilitas, karena ada yang belum cair pada tahap pertama tahun ini maupun yang sudah berbulan-bulan belum menerima pencairan," ujarnya. Menurut Didik, mayoritas yang datang merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Total ada sekitar 20 orang yang melakukan pengecekan langsung ke kantor Dinsos. Ia menjelaskan, penerima BPNT seharusnya menerima bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per tiga bulan atau Rp900 ribu per tahun. Selain itu, pihaknya juga meminta penjelasan terkait bantuan khusus disabilitas yang disebut-sebut diprioritaskan oleh pemerintah pusat. “Kami juga ingin tahu kejelasan soal bansos disabilitas yang katanya diprioritaskan dan tidak ada batasan,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Tulungagung Fahmi Alif Aldianto mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap seluruh penyandang disabilitas yang datang. Hasilnya, dua orang telah berhasil cek rekening dan tinggal menunggu verifikasi berkala. Empat orang masuk kategori desil 1–4 namun belum menerima bansos, enam orang masuk desil 6–10, serta empat orang berada di desil 5. “Sesuai aturan terbaru, penerima bansos diprioritaskan untuk desil 1–4. Sedangkan yang masuk desil 5 ke atas otomatis nonaktif,” ujarnya. Selain itu, terdapat dua orang yang perlu membuka rekening secara kolektif dan masih menunggu proses, satu orang belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta satu penerima yang terindikasi penyalahgunaan bantuan sehingga masih dalam tahap klarifikasi. Fahmi menambahkan, bagi penyandang disabilitas yang masuk desil 1–4 namun belum menerima bansos dapat mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Sementara yang masuk desil 6–10 tetapi merasa tidak mampu dapat mengajukan pembaruan data. “Permasalahannya beragam. Namun rata-rata mereka masuk desil 6–10 sehingga bansosnya otomatis dinonaktifkan,” katanya. Berita Terkait Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Sebanyak 20 penyandang disabilitas mendatangi kantor Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Senin, guna memeriksa/mengecek status bantuan sosial (bansos) yang tidak kunjung cair. Kedatangan mereka difasilitasi Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) Kabupaten Tulungagung. Ketua Percatu Didik Prayitno Kumalnadi mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah bansos para anggotanya berstatus nonaktif atau terdampak perubahan kategori kesejahteraan (desil). "Kami datang untuk memeriksa status bansos teman-teman penyandang disabilitas, karena ada yang belum cair pada tahap pertama tahun ini maupun yang sudah berbulan-bulan belum menerima pencairan," ujarnya. Menurut Didik, mayoritas yang datang merupakan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Total ada sekitar 20 orang yang melakukan pengecekan langsung ke kantor Dinsos. Ia menjelaskan, penerima BPNT seharusnya menerima bantuan tunai sebesar Rp300 ribu per tiga bulan atau Rp900 ribu per tahun. + + + Selain itu, pihaknya juga meminta penjelasan terkait bantuan khusus disabilitas yang disebut-sebut diprioritaskan oleh pemerintah pusat. “Kami juga ingin tahu kejelasan soal bansos disabilitas yang katanya diprioritaskan dan tidak ada batasan,” katanya. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Tulungagung Fahmi Alif Aldianto mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap seluruh penyandang disabilitas yang datang. Hasilnya, dua orang telah berhasil cek rekening dan tinggal menunggu verifikasi berkala. + + + Empat orang masuk kategori desil 1–4 namun belum menerima bansos, enam orang masuk desil 6–10, serta empat orang berada di desil 5. “Sesuai aturan terbaru, penerima bansos diprioritaskan untuk desil 1–4. Sedangkan yang masuk desil 5 ke atas otomatis nonaktif,” ujarnya. Selain itu, terdapat dua orang yang perlu membuka rekening secara kolektif dan masih menunggu proses, satu orang belum menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta satu penerima yang terindikasi penyalahgunaan bantuan sehingga masih dalam tahap klarifikasi. Fahmi menambahkan, bagi penyandang disabilitas yang masuk desil 1–4 namun belum menerima bansos dapat mengajukan usulan melalui pemerintah desa atau kelurahan. Sementara yang masuk desil 6–10 tetapi merasa tidak mampu dapat mengajukan pembaruan data. “Permasalahannya beragam. Namun rata-rata mereka masuk desil 6–10 sehingga bansosnya otomatis dinonaktifkan,” katanya. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1047606_dprd-jatim-dorong-pemprov-memulai-siapkan-skema-antisipasi-energi.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1047606_dprd-jatim-dorong-pemprov-memulai-siapkan-skema-antisipasi-energi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76d9a2aaf108a2173030da6877cfd9186827d357 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1047606_dprd-jatim-dorong-pemprov-memulai-siapkan-skema-antisipasi-energi.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1047606/dprd-jatim-dorong-pemprov-memulai-siapkan-skema-antisipasi-energi +title: "DPRD Jatim dorong Pemprov memulai siapkan skema antisipasi energi - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:58:59 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: true +--- + +# DPRD Jatim dorong Pemprov memulai siapkan skema antisipasi energi - ANTARA News Jawa Timur + +Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyiapkan berbagai skema antisipasi menghadapi potensi krisis energi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global yang mempengaruhi pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Muhammad Ashari, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki rencana cadangan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi daerah. “Memang harus ada rencana cadangan, termasuk menyiapkan skema alternatif pembiayaan sebagai langkah antisipasi jika terjadi situasi krisis, seperti krisis energi,” kata Ashari di Surabaya, Selasa. Ia menilai, meskipun ketersediaan BBM di Indonesia saat ini masih relatif aman, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan mengingat dinamika geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi sektor energi. Menurut dia, pemerintah juga dapat mendorong pola hidup hemat energi di berbagai sektor, termasuk melalui penataan sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih fleksibel. Ashari menyatakan dukungannya terhadap usulan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar terkait kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah mengurangi konsumsi BBM. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan penggunaan bahan bakar, terutama jika kondisi global berdampak pada pasokan energi nasional. Selain itu, lanjutnya, penerapan WFH juga berpotensi memberikan dampak lain, seperti mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah perkotaan. “Volume kendaraan bisa berkurang sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan masyarakat merasa lebih nyaman,” ujarnya. Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Nganjuk–Madiun itu menegaskan bahwa penerapan sistem kerja fleksibel harus tetap memperhatikan efektivitas kinerja pemerintahan serta tidak mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan pada posisi pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat. “Banyak posisi pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik, sehingga ini bisa menjadi opsi efisiensi melalui penerapan WFH,” kata Ashari. Berita Terkait Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyiapkan berbagai skema antisipasi menghadapi potensi krisis energi di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global yang mempengaruhi pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Muhammad Ashari, mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki rencana cadangan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat berdampak pada stabilitas energi dan ekonomi daerah. “Memang harus ada rencana cadangan, termasuk menyiapkan skema alternatif pembiayaan sebagai langkah antisipasi jika terjadi situasi krisis, seperti krisis energi,” kata Ashari di Surabaya, Selasa. Ia menilai, meskipun ketersediaan BBM di Indonesia saat ini masih relatif aman, kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan mengingat dinamika geopolitik internasional yang berpotensi mempengaruhi sektor energi. Menurut dia, pemerintah juga dapat mendorong pola hidup hemat energi di berbagai sektor, termasuk melalui penataan sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) yang lebih fleksibel. Ashari menyatakan dukungannya terhadap usulan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar terkait kemungkinan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pegawai pemerintah sebagai langkah mengurangi konsumsi BBM. Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu opsi untuk menekan penggunaan bahan bakar, terutama jika kondisi global berdampak pada pasokan energi nasional. + + + Selain itu, lanjutnya, penerapan WFH juga berpotensi memberikan dampak lain, seperti mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah perkotaan. “Volume kendaraan bisa berkurang sehingga lalu lintas menjadi lebih lancar dan masyarakat merasa lebih nyaman,” ujarnya. Meski demikian, legislator dari daerah pemilihan Nganjuk–Madiun itu menegaskan bahwa penerapan sistem kerja fleksibel harus tetap memperhatikan efektivitas kinerja pemerintahan serta tidak mengganggu pelayanan publik. Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan pada posisi pegawai yang tidak bersinggungan langsung dengan pelayanan masyarakat. + + + “Banyak posisi pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik, sehingga ini bisa menjadi opsi efisiensi melalui penerapan WFH,” kata Ashari. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_191719_kota-madiun-raih-penghargaan-wtn-dan-lakip-2016.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_191719_kota-madiun-raih-penghargaan-wtn-dan-lakip-2016.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0077e4714cbfafe9b1aa9fdfce0cff4a64d2a19f --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_191719_kota-madiun-raih-penghargaan-wtn-dan-lakip-2016.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/191719/kota-madiun-raih-penghargaan-wtn-dan-lakip-2016 +title: "Kota Madiun Raih Penghargaan WTN dan LAKIP 2016 - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:06 +source_type: news +quality_score: 58 +is_priority: true +--- + +# Kota Madiun Raih Penghargaan WTN dan LAKIP 2016 - ANTARA News Jawa Timur + +Berita Terkait Madiun (Antara Jatim) - Kota Madiun, Jawa Timur, meraih penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2016 di bidang lalu lintas dari Kementerian Perhubungan RI. Penghargaan WTN 2016 tersebut diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi kepada Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto di Jakarta pada Selasa, 31 Januari 2017. Wakil Wali Kota Madiun Sugeng Rismiyanto mengatakan tahun ini Kota Madiun menerima WTN bidang lalu lintas untuk kategori Kota Sedang. Menurut dia, pencapaian itu tidak lepas dari kerja keras Pemkot Madiun dalam menata daerahnya secara menyeluruh, terutama lalu lintas jalannya. "Saya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkompeten dan berpartisipasi aktif, sehingga Kota Madiun bisa menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha," ujar Sugeng. Ia berharap apa yang telah diraih saat ini bisa dipertahankan. Pihaknya juga meminta masyarakat Kota Madiun untuk terus berpartisipasi mendukung kelancaran serta ketertiban dalam berlalu lintas. Seperti diketahui, penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata transportasi publiknya dengan baik. Penghargaan tersebut diberikan setiap tahun. Sementara, Menhub RI Budi Karya Sumadi dalam laporan tertulisnya menyampaikan penghargaan WTN merupakan langkah awal pembinaan berkelanjutan. Di masa depan, diharapkan ada peningkatan kualitas pelayanan di bidang transportasi darat. Lebih lanjut dia menambahkan dengan adanya WTN ini, dapat tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan, dan menjamin kesetaraan. Turut mendampingi dalam penerimaan penghargaan piala WTN dari Kota Madiun yakni, Kepala Dinas Perhubungan Ansar Rasidi serta Kasat Lantas Polres Madiun Kota. Prestasi yang membanggakan juga diraih Kota Madiun dengan terimanya penghargaan di bidang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2016. Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun Maidi. Sekda Kota Madiun Maidi mengatakan, penilaian evaluasi LAKIP di seluruh instansi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi di tanah air bertujuan menilai implementasi dan pembangunan akuntabilitas kinerja guna mendorong pemerintahan yang berorientasi pada hasil. "Maksud dari akuntabilitas adalah setiap program dan kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Kita bangga Kota Madiun dapat meraihnya dengan nilai B," kata Maidi. Ia menambahkan keberhasilan Kota Madiun meraih penghragaan LAKIP 2016 tidak lepas dari kerja keras semua pihak. Mulai dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan juga masyarakatnya. "Saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi keberhasilan Kita. Saya harap OPD terus meningkatkan etos kerja demi terciptanya kualitas pelayanan kepada warga Kota Madiun," kata dia. Ia juga meminta semua jajaran OPD meningkatkan koordinasi dan saling kerja sama. Karena dua hal tersebut yang menjadi kunci utama mewujudkan prestasi yang lebih baik lagi di tahun mendatang. (*) + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_244196_mensos-serahkan-bansos-nontunai-pkh-di-bondowoso-video.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_244196_mensos-serahkan-bansos-nontunai-pkh-di-bondowoso-video.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..54a0d85a411b2659379e50ef2cdd8bd4a90c77b0 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_244196_mensos-serahkan-bansos-nontunai-pkh-di-bondowoso-video.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/244196/mensos-serahkan-bansos-nontunai-pkh-di-bondowoso-video +title: "Mensos Serahkan Bansos Nontunai PKH di Bondowoso (Video) - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-26 13:57:09 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Mensos Serahkan Bansos Nontunai PKH di Bondowoso (Video) - ANTARA News Jawa Timur + +Bondowoso (Antara Jatim) - Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansah menyerahkan langsung bantuan sosial nontunai kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Jumat sore. "Pencairan tahap keempat atau pencairan terakhir 2017 Program Keluarga Harapan (PKH) kami targetkan bulan November sudah tuntas atau dicairkan secara serentak se-Indonesia," katanya usai menyerahkan bantuan sosial nontunai PKH secara simbolis di Pondok Pesantren Nurut Taqwa Desa Grujukan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso. Sedangkan bank penyalur bantuan sosial nontunai PKH, lanjut dia, dari Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yakni Bank Negara Indonesia (BNI), BRI, Bank Mandiri serta BTN. Untuk di Kabupaten Bondowoso, katanya, bank yang ditunjuk dalam penyaluran bantuan sosial nontunai tersebut, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero). Sedangkan di daerah lainnya bank BTN, BRI dan Bank Mandiri. "Ini adalah bagian proses sinergitas antara program bantuan sosial nontunai yang diselenggarakan oleh pemerintah yang kerjasamanya dengan Kementerian Sosial dan penyalurnya Himpunan Bank Negara (HIMBARA)," katanya. Menteri Khofifah menjelaskan, secara nasional pada 2017 tercatat sebanyak enam juta keluarga penerima manfaat PKH sudah bisa menerima bantuan sosial nontunai melalui Himpunan Bank Negara. Sementara Pimpinan Bank BNI Kantor Wilayah Malang, Bonnie Kusuma mengatakan bahwa dalam sistem penyaluran ini dibangun pula sistem monitoring berupa "dashboard" yang bersifat "online" atau daring (dalam jaringan) untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial serta rekonsiliasinya. "Sistem ini dapat diakses untuk kepentingan secara nasional sampai dengan desa, dan untuk pengembangan ke depan metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial atau subsidi lainnya seperti pupuk, elpiji, sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk bantuan sosial dan subsidi," katanya. Data diperoleh, penyaluran PKH nontunai tahun 2017 tahap ke empat di Desa Grujukan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso dengan jumlah penerima sebanyak 500 KPM dari 39 ribu lebih KPM yang ada di Kota Tapai itu. (*) Berita Terkait Bondowoso (Antara Jatim) - Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansah menyerahkan langsung bantuan sosial nontunai kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Jumat sore. "Pencairan tahap keempat atau pencairan terakhir 2017 Program Keluarga Harapan (PKH) kami targetkan bulan November sudah tuntas atau dicairkan secara serentak se-Indonesia," katanya usai menyerahkan bantuan sosial nontunai PKH secara simbolis di Pondok Pesantren Nurut Taqwa Desa Grujukan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso. Sedangkan bank penyalur bantuan sosial nontunai PKH, lanjut dia, dari Himpunan Bank Negara (HIMBARA) yakni Bank Negara Indonesia (BNI), BRI, Bank Mandiri serta BTN. Untuk di Kabupaten Bondowoso, katanya, bank yang ditunjuk dalam penyaluran bantuan sosial nontunai tersebut, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero). Sedangkan di daerah lainnya bank BTN, BRI dan Bank Mandiri. "Ini adalah bagian proses sinergitas antara program bantuan sosial nontunai yang diselenggarakan oleh pemerintah yang kerjasamanya dengan Kementerian Sosial dan penyalurnya Himpunan Bank Negara (HIMBARA)," katanya. Menteri Khofifah menjelaskan, secara nasional pada 2017 tercatat sebanyak enam juta keluarga penerima manfaat PKH sudah bisa menerima bantuan sosial nontunai melalui Himpunan Bank Negara. Sementara Pimpinan Bank BNI Kantor Wilayah Malang, Bonnie Kusuma mengatakan bahwa dalam sistem penyaluran ini dibangun pula sistem monitoring berupa "dashboard" yang bersifat "online" atau daring (dalam jaringan) untuk pemantauan, penyaluran, dan penyerapan bantuan sosial serta rekonsiliasinya. + + + "Sistem ini dapat diakses untuk kepentingan secara nasional sampai dengan desa, dan untuk pengembangan ke depan metode ini juga dapat diterapkan untuk penyaluran bantuan sosial atau subsidi lainnya seperti pupuk, elpiji, sehingga dapat mendukung program pemerintah untuk bantuan sosial dan subsidi," katanya. Data diperoleh, penyaluran PKH nontunai tahun 2017 tahap ke empat di Desa Grujukan, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso dengan jumlah penerima sebanyak 500 KPM dari 39 ribu lebih KPM yang ada di Kota Tapai itu. (*) Video Oleh Novi Husdinariyanto + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_246953_dinsos-madiun-bantuan-non-tunai-ditransfer-tiap-bulan.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_246953_dinsos-madiun-bantuan-non-tunai-ditransfer-tiap-bulan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e23e43a307f6a4477df212b9d5884891853be386 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_246953_dinsos-madiun-bantuan-non-tunai-ditransfer-tiap-bulan.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/246953/dinsos-madiun-bantuan-non-tunai-ditransfer-tiap-bulan +title: "Dinsos Madiun - Bantuan Non-Tunai Ditransfer Tiap Bulan - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:13 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Dinsos Madiun : Bantuan Non-Tunai Ditransfer Tiap Bulan - ANTARA News Jawa Timur + +Madiun (Antaranews Jatim) - Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun Siti Nursahada menyatakan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial untuk tahun 2018 akan ditransfer setiap bulan. Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan cara penyaluran BPNT tahun 2017 yang ditransfer ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) setiap dua atau tiga bulan sekali. "Besarannya tetap, yakni Rp110 ribu tiap bulan dan akan ditransfer ke rekening KPM bulanan secara teratur," ujar Siti kepada wartawan, Selasa. Adapun jumlah KPM di Kota Madiun yang menerima bantuan tersebut di tahun 2018 ini mencapai 5.370 kepala keluaga. Jumlah itu masih sama dengan 2017 lalu. Ia menjelaskan, BPNT ini merupakan pengganti program rastra atau beras sejahtera yang dulu bernama raskin atau beras untuk warga miskin. Program ini juga berbeda dengan program sebelumnya yang masih menerapkan model tebusan atau warga membeli beras dengan harga lebih murah. Dengan BPNT ini warga sasaran tidak mengeluarkan uang. Program ini adalah bantuan sosial yang langsung disalurkan ke rekening KPM. Mereka akan mendapat kartu yang bernama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengambil bantuan tersebut. "Kartu tersebut berfungsi seperti kartu ATM debit dan tidak dapat diuangkan. Warga sasaran bisa belanja bahan pangan dengan kartu yang didalamnya telah ditransfer uang Rp110 ribu per bulan," katanya. Adapun, bahan pangan yang bisa dibeli dengan kartu tersebut hanya beras dan telur. Pembelian bahan pangan tersebut bisa dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Di antaranya di e-Warong Kube PKH yang ada di sekitar rumah warga, toko yang sudah menjadi agen bank, dan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog. Pemkot Madiun bekerja sama dengan tiga bank untuk penyaluran BPNT tersebut. Yaitu BTN untuk Kecamatan Kartoharjo, BNI untuk Kecamatan Taman, dan Bank Mandiri untuk Kecamatan Manguharjo. Kalau nanti warga sasaran ada yang belanjanya kurang dari jatah yang sebesar Rp110 ribu per bulan, maka sisanya akan diakumulasi menjadi saldo dalam rekening masing-masing. Kota Madiun sendiri menjadi satu dari 44 kota di Indonesia yang menjadi percontohan pelaksanaan BPNT. Pemerintah menargetkan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan BPNT akan bertambah seiring semakin banyaknya daerah yang siap dengan infrastruktur pelaksanaan program tersebut. Siti menambahkan, BPNT ini dilakukan guna mengantisipasi penyelewengan bantuan pengentasan kemiskinan tersebut yang rawan terjadi selama ini sehingga tidak tepat sasaran. (*) Berita Terkait Madiun (Antaranews Jatim) - Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun Siti Nursahada menyatakan penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial untuk tahun 2018 akan ditransfer setiap bulan. Menurut dia, kondisi tersebut berbeda dengan cara penyaluran BPNT tahun 2017 yang ditransfer ke rekening masing-masing keluarga penerima manfaat (KPM) setiap dua atau tiga bulan sekali. "Besarannya tetap, yakni Rp110 ribu tiap bulan dan akan ditransfer ke rekening KPM bulanan secara teratur," ujar Siti kepada wartawan, Selasa. Adapun jumlah KPM di Kota Madiun yang menerima bantuan tersebut di tahun 2018 ini mencapai 5.370 kepala keluaga. Jumlah itu masih sama dengan 2017 lalu. Ia menjelaskan, BPNT ini merupakan pengganti program rastra atau beras sejahtera yang dulu bernama raskin atau beras untuk warga miskin. Program ini juga berbeda dengan program sebelumnya yang masih menerapkan model tebusan atau warga membeli beras dengan harga lebih murah. Dengan BPNT ini warga sasaran tidak mengeluarkan uang. Program ini adalah bantuan sosial yang langsung disalurkan ke rekening KPM. Mereka akan mendapat kartu yang bernama Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mengambil bantuan tersebut. "Kartu tersebut berfungsi seperti kartu ATM debit dan tidak dapat diuangkan. Warga sasaran bisa belanja bahan pangan dengan kartu yang didalamnya telah ditransfer uang Rp110 ribu per bulan," katanya. + + + Adapun, bahan pangan yang bisa dibeli dengan kartu tersebut hanya beras dan telur. Pembelian bahan pangan tersebut bisa dilakukan di lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Di antaranya di e-Warong Kube PKH yang ada di sekitar rumah warga, toko yang sudah menjadi agen bank, dan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog. Pemkot Madiun bekerja sama dengan tiga bank untuk penyaluran BPNT tersebut. Yaitu BTN untuk Kecamatan Kartoharjo, BNI untuk Kecamatan Taman, dan Bank Mandiri untuk Kecamatan Manguharjo. Kalau nanti warga sasaran ada yang belanjanya kurang dari jatah yang sebesar Rp110 ribu per bulan, maka sisanya akan diakumulasi menjadi saldo dalam rekening masing-masing. Kota Madiun sendiri menjadi satu dari 44 kota di Indonesia yang menjadi percontohan pelaksanaan BPNT. Pemerintah menargetkan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan BPNT akan bertambah seiring semakin banyaknya daerah yang siap dengan infrastruktur pelaksanaan program tersebut. + + + Siti menambahkan, BPNT ini dilakukan guna mengantisipasi penyelewengan bantuan pengentasan kemiskinan tersebut yang rawan terjadi selama ini sehingga tidak tepat sasaran. (*) + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_301708_penerima-bantuan-pangan-nontunai-daerah-di-kota-madiun-menurun.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_301708_penerima-bantuan-pangan-nontunai-daerah-di-kota-madiun-menurun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab693f3e92442641b6f9333c1d9acbe03f84e8b4 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_301708_penerima-bantuan-pangan-nontunai-daerah-di-kota-madiun-menurun.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/301708/penerima-bantuan-pangan-nontunai-daerah-di-kota-madiun-menurun +title: "Penerima bantuan pangan nontunai daerah di Kota Madiun menurun - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:25 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Penerima bantuan pangan nontunai daerah di Kota Madiun menurun - ANTARA News Jawa Timur + +Madiun (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mencatat jumlah penerima bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD) di wilayah setempat pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Data dinas setempat menyebutkan penerima BPNTD di Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai 2.044 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu berkurang dari tahun lalu yang mencapai 2.129 KPM. "Berkurangnya penerima ini karena berbagai sebab. Di antaranya karena pindah domisili, meniggal dunia, ataupun sudah naik status menjadi mampu," ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono di Madiun, Sabtu. Menurut dia, penerima BPNTD merupakan warga yang terdaftar dalam database kemiskinan di Kementerian Sosial (Kemensos). Berdasarkan basis data terpadu (BDT) Kemensos, jumlah warga miskin di Kota Madiun mencapai 8.020 KPM. Dari jumlah 8.020 KPM tersebut, sekitar 5.370 orang telah mendapatkan BPNT dari pemerintah pusat dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). "Yang sebanyak 2.044 KPM ini belum mendapatkan bantuan dari pusat. Untuk itu, dicover oleh pemerintah daerah melalui BPNTD," ujar Heri. Adapun pencairan BPNTD tahun ini tergolong molor yakni hingga semester pertama tahun 2019. Hal itu karena ada instruksi dari gubernur untuk menunggu pencairannya setelah Pemilu 2019. Pihaknya menjamin bantaun tersebut akan segera cair, terlebih Wali Kota Madiun, Maidi telah menandatangani "Memorandum of Understanding" (MoU) dengan BNI sebagai mitra penyalur bantuan tersebut ke masyarakat. Proses pencairannya dapat dilakukan di e-Warong yang tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Terdapat sebanyak 30 e-Warong di Kota Madiun yang dapat melayani pencairan BPNTD. Nantinya, penerima BPNTD akan mendapatkan bantuan nontunai dalam bentuk sembako senilai Rp110 ribu setiap bulannya. Sembako yang dimaksud adalah beras dan telur ayam. "Pencairan BPNTD akan dilakukan dalam waktu dekat. Warga penerima BPNTD bisa mencairkan bantuan di e-warong terdekat," katanya. Berita Terkait Madiun (ANTARA) - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun mencatat jumlah penerima bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD) di wilayah setempat pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Data dinas setempat menyebutkan penerima BPNTD di Kota Madiun pada tahun 2019 mencapai 2.044 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah itu berkurang dari tahun lalu yang mencapai 2.129 KPM. "Berkurangnya penerima ini karena berbagai sebab. Di antaranya karena pindah domisili, meniggal dunia, ataupun sudah naik status menjadi mampu," ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun, Heri Suwartono di Madiun, Sabtu. Menurut dia, penerima BPNTD merupakan warga yang terdaftar dalam database kemiskinan di Kementerian Sosial (Kemensos). Berdasarkan basis data terpadu (BDT) Kemensos, jumlah warga miskin di Kota Madiun mencapai 8.020 KPM. Dari jumlah 8.020 KPM tersebut, sekitar 5.370 orang telah mendapatkan BPNT dari pemerintah pusat dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). "Yang sebanyak 2.044 KPM ini belum mendapatkan bantuan dari pusat. Untuk itu, dicover oleh pemerintah daerah melalui BPNTD," ujar Heri. Adapun pencairan BPNTD tahun ini tergolong molor yakni hingga semester pertama tahun 2019. Hal itu karena ada instruksi dari gubernur untuk menunggu pencairannya setelah Pemilu 2019. + + + Pihaknya menjamin bantaun tersebut akan segera cair, terlebih Wali Kota Madiun, Maidi telah menandatangani "Memorandum of Understanding" (MoU) dengan BNI sebagai mitra penyalur bantuan tersebut ke masyarakat. Proses pencairannya dapat dilakukan di e-Warong yang tersebar di seluruh wilayah Kota Madiun. Terdapat sebanyak 30 e-Warong di Kota Madiun yang dapat melayani pencairan BPNTD. Nantinya, penerima BPNTD akan mendapatkan bantuan nontunai dalam bentuk sembako senilai Rp110 ribu setiap bulannya. Sembako yang dimaksud adalah beras dan telur ayam. "Pencairan BPNTD akan dilakukan dalam waktu dekat. Warga penerima BPNTD bisa mencairkan bantuan di e-warong terdekat," katanya. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_643341_ratusan-pekerja-sektor-transportasi-pamekasan-terima-blt-bbm.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_643341_ratusan-pekerja-sektor-transportasi-pamekasan-terima-blt-bbm.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..88f8a3fc5cff35e77d241316fa4adfa12c2f967f --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_643341_ratusan-pekerja-sektor-transportasi-pamekasan-terima-blt-bbm.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/643341/ratusan-pekerja-sektor-transportasi-pamekasan-terima-blt-bbm +title: "Ratusan pekerja sektor transportasi Pamekasan terima BLT-BBM - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:50:18 +source_type: news +quality_score: 73 +is_priority: true +--- + +# Ratusan pekerja sektor transportasi Pamekasan terima BLT-BBM - ANTARA News Jawa Timur + +Pamekasan (ANTARA) - Sekitar 180-an orang pekerja sektor transportasi di Kabupaten Pamekasan menerima bantuan langsung tunai guna mengatasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BLT-BBM) di wilayah setempat. "Data penerima telah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jatim, tinggal menunggu waktu pencairan," kata Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan Basri Yulianto di Pamekasan, Jumat. Para penerima bantuan merupakan pekerja transportasi angkutan umum yang tergabung di asosiasi angkutan umum di Kabupaten Pamekasan. Basri menjelaskan BLT-BBM di sektor transportasi ini sebagai upaya mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM. Pemerintah menetapkan, kebijakan BLT BBM ini diperuntukkan bagi 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat yang masing-masing menerima Rp150 ribu per bulan per KPM. Tahap I pada September 2022 telah tersalurkan untuk dua bulan yaitu September dan Oktober sehingga masing-masing KPM secara tunai menerima Rp300 ribu yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, untuk penyaluran tahap kedua direncanakan akan disampaikan pada November. Penyaluran tahap II ini merupakan penyampaian BLT BBM untuk Bulan November dan Desember 2022. BLT-BBM bagi pekerja transportasi sebanyak 180 orang ini sebagian dari jumlah total penerima bantuan sebanyak 110 ribu KPM. Berita Terkait Pamekasan (ANTARA) - Sekitar 180-an orang pekerja sektor transportasi di Kabupaten Pamekasan menerima bantuan langsung tunai guna mengatasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BLT-BBM) di wilayah setempat. "Data penerima telah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jatim, tinggal menunggu waktu pencairan," kata Kepala Dinas Perhubungan Pamekasan Basri Yulianto di Pamekasan, Jumat. Para penerima bantuan merupakan pekerja transportasi angkutan umum yang tergabung di asosiasi angkutan umum di Kabupaten Pamekasan. Basri menjelaskan BLT-BBM di sektor transportasi ini sebagai upaya mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan BBM. Pemerintah menetapkan, kebijakan BLT BBM ini diperuntukkan bagi 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat yang masing-masing menerima Rp150 ribu per bulan per KPM. Tahap I pada September 2022 telah tersalurkan untuk dua bulan yaitu September dan Oktober sehingga masing-masing KPM secara tunai menerima Rp300 ribu yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, untuk penyaluran tahap kedua direncanakan akan disampaikan pada November. Penyaluran tahap II ini merupakan penyampaian BLT BBM untuk Bulan November dan Desember 2022. + + + BLT-BBM bagi pekerja transportasi sebanyak 180 orang ini sebagian dari jumlah total penerima bantuan sebanyak 110 ribu KPM. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_716370_bps-jatim-penduduk-miskin-pada-maret-2023-capai-419-juta-jiwa.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_716370_bps-jatim-penduduk-miskin-pada-maret-2023-capai-419-juta-jiwa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e643912971f2ad32d9b15c00b1bfbbd08cada0ec --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_716370_bps-jatim-penduduk-miskin-pada-maret-2023-capai-419-juta-jiwa.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/716370/bps-jatim-penduduk-miskin-pada-maret-2023-capai-419-juta-jiwa +title: "BPS Jatim- Penduduk miskin pada Maret 2023 capai 4,19 juta jiwa - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 17:12:45 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# BPS Jatim: Penduduk miskin pada Maret 2023 capai 4,19 juta jiwa - ANTARA News Jawa Timur + +Surabaya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut pada Maret 2023 mencapai sebesar 4,19 juta jiwa. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 47,7 ribu jiwa sejak September 2022 yang berjumlah 4,24 juta orang. "Dalam catatan kami, dari 4,24 juta orang pada September 2022, penduduk miskin Jatim turun 47,7 ribu orang pada Maret 2023, menjadi 4,19 juta orang," kata Kepala BPS Jatim Zulkipli, dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Selasa. Jika dipersentasekan, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 10,35 persen atau menurun 0,14 persen sejak September 2022 yang mencapai 10,49 persen. Dalam data tahunan, pada periode Maret 2022 hingga Maret 2023, angka persentase penduduk miskin di Jatim juga mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dalam setahun. Selain itu, terjadi perubahan garis kemiskinan yang lebih kecil pada September 2022 hingga Maret 2023 sebesar 3,97 persen. "Pada Maret 2022 ke September 2022 itu mencapai angka 5,86 persen, jadi perubahan garis kemiskinan di Jatim memang turun dari yang tahun kemarin," tuturnya. Penyebab perubahan tersebut, menurut Zulkipli, selama September 2022 hingga Maret 2023 garis kemiskinan jika dihitung per kapita di Jatim naik sebesar 3,97 persen. "Yaitu dari Rp487.908 per kapita per September 2022 menjadi Rp507.286 per kapita per Maret 2023, sehingga hal tersebut merubah garis kemiskinan," ujar Zulkipli. Selain itu, komoditas makanan menjadi penyumbang terbesar sebanyak 75,78 persen terhadap garis kemiskinan di Jatim dan angka tersebut mengalami kenaikan dibanding pada periode sebelumnya pada September 2022. "Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, bensin, listrik dan lain-lain sebesar 24,22 persen," tuturnya. Jika dirinci, lanjutnya, ada lima komoditas makanan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan jika dibandingkan pada September 2022 ke Maret 2023. "Komoditas beras menjadi yang pertama, pada Maret 2023 di angka 20,03 persen, kemudian rokok kretek filter sebesar 12,51 persen, daging ayam ras 3,87 persen, telur ayam ras 3,66 persen dan tahu di angka 2,68 persen, itu semua di perkotaan," ujarnya. Di pedesaan, lanjutnya, komoditas beras pada Maret 2023 mencapai 22,69 persen, rokok kretek filter sebesar 10,71 persen, telur ayam ras 3,44 persen, daging ayam ras 3,40 persen dan yang berbeda yakni gula pasir di angka 2,63 persen. Zulkipli menjelaskan, selain komoditas makanan, ada juga lima komoditas non makanan yang masih menjadi kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan pada Maret 2023. "Perumahan pada Maret 2023 mencapai 6,26 persen, Bensin sebagai bahan bakar motor pada Maret 2023 juga di angka 4,95 persen, yang ketiga listrik di angka 2,61 persen, kemudian ada pendidikan yang mencapai 1,79 persen dan terakhir pada perlengkapan mandi mencapai 1,26 persen, semua itu di perkotaan," ujar Zulkipli. Sementara, lanjutnya, lima komoditas di pedesaan tersebut tercatat, perumahan menjadi yang pertama di angka 6,82 persen, bensin 4,73 persen, listrik 1,80 persen, perlengkapan mandi menjadi yang keempat di angka 1,17 persen dan pendidikan yang terakhir mencapai 1,02 persen. "Jadi sebenarnya secara total ada 52 komoditas makanan dan 51 komoditas non makanan tapi kami hanya mencontohkan lima saja dari masing-masing komoditas," katanya. Berita Terkait Surabaya (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut pada Maret 2023 mencapai sebesar 4,19 juta jiwa. Jumlah tersebut berkurang sebanyak 47,7 ribu jiwa sejak September 2022 yang berjumlah 4,24 juta orang. "Dalam catatan kami, dari 4,24 juta orang pada September 2022, penduduk miskin Jatim turun 47,7 ribu orang pada Maret 2023, menjadi 4,19 juta orang," kata Kepala BPS Jatim Zulkipli, dalam keterangannya yang diterima di Surabaya, Selasa. Jika dipersentasekan, pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 10,35 persen atau menurun 0,14 persen sejak September 2022 yang mencapai 10,49 persen. Dalam data tahunan, pada periode Maret 2022 hingga Maret 2023, angka persentase penduduk miskin di Jatim juga mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dalam setahun. Selain itu, terjadi perubahan garis kemiskinan yang lebih kecil pada September 2022 hingga Maret 2023 sebesar 3,97 persen. "Pada Maret 2022 ke September 2022 itu mencapai angka 5,86 persen, jadi perubahan garis kemiskinan di Jatim memang turun dari yang tahun kemarin," tuturnya. + + + Penyebab perubahan tersebut, menurut Zulkipli, selama September 2022 hingga Maret 2023 garis kemiskinan jika dihitung per kapita di Jatim naik sebesar 3,97 persen. "Yaitu dari Rp487.908 per kapita per September 2022 menjadi Rp507.286 per kapita per Maret 2023, sehingga hal tersebut merubah garis kemiskinan," ujar Zulkipli. Selain itu, komoditas makanan menjadi penyumbang terbesar sebanyak 75,78 persen terhadap garis kemiskinan di Jatim dan angka tersebut mengalami kenaikan dibanding pada periode sebelumnya pada September 2022. "Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan seperti perumahan, bensin, listrik dan lain-lain sebesar 24,22 persen," tuturnya. + + + Jika dirinci, lanjutnya, ada lima komoditas makanan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan jika dibandingkan pada September 2022 ke Maret 2023. "Komoditas beras menjadi yang pertama, pada Maret 2023 di angka 20,03 persen, kemudian rokok kretek filter sebesar 12,51 persen, daging ayam ras 3,87 persen, telur ayam ras 3,66 persen dan tahu di angka 2,68 persen, itu semua di perkotaan," ujarnya. Di pedesaan, lanjutnya, komoditas beras pada Maret 2023 mencapai 22,69 persen, rokok kretek filter sebesar 10,71 persen, telur ayam ras 3,44 persen, daging ayam ras 3,40 persen dan yang berbeda yakni gula pasir di angka 2,63 persen. Zulkipli menjelaskan, selain komoditas makanan, ada juga lima komoditas non makanan yang masih menjadi kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan pada Maret 2023. "Perumahan pada Maret 2023 mencapai 6,26 persen, Bensin sebagai bahan bakar motor pada Maret 2023 juga di angka 4,95 persen, yang ketiga listrik di angka 2,61 persen, kemudian ada pendidikan yang mencapai 1,79 persen dan terakhir pada perlengkapan mandi mencapai 1,26 persen, semua itu di perkotaan," ujar Zulkipli. Sementara, lanjutnya, lima komoditas di pedesaan tersebut tercatat, perumahan menjadi yang pertama di angka 6,82 persen, bensin 4,73 persen, listrik 1,80 persen, perlengkapan mandi menjadi yang keempat di angka 1,17 persen dan pendidikan yang terakhir mencapai 1,02 persen. "Jadi sebenarnya secara total ada 52 komoditas makanan dan 51 komoditas non makanan tapi kami hanya mencontohkan lima saja dari masing-masing komoditas," katanya. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_732993_khofifah-jatim-surplus-beras-923-persen.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_732993_khofifah-jatim-surplus-beras-923-persen.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef8c41afd22e70928320d60c44d2bd5cbf5ee482 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_732993_khofifah-jatim-surplus-beras-923-persen.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/732993/khofifah-jatim-surplus-beras-923-persen +title: "Khofifah- Jatim surplus beras 9,23 persen - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:51:55 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Khofifah: Jatim surplus beras 9,23 persen - ANTARA News Jawa Timur + +Situbondo (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa di Jatim surplus beras 9,23 persen year on year (y-o-y) September 2022-September 2023 dam stok beras juga aman hingga akhir tahun. "Alhamdulillah year on year September 2023 surplus beras. Surplus pangan di Jawa Timur juga didistribusikan ke 16 provinsi di Indonesia timur, dan saat ini Sulawesi Selatan, Riau, dan termasuk DKI Jakarta," kata Khofifah usai menyalurkan bantuan sosial, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jatim, Kamis. Khofifah juga menjelaskan kenaikan harga beras disebabkan karena naiknya harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP) sejak masuk ke tempat penggilingan padi. Kenaikan tersebut membuat end product yang sampai ke masyarakat mengalami kenaikan hingga di atas HET. "Tapi per Rabu (20/9) kemarin sesungguhnya di Jatim harga beras terendah kedua (harga beras) se-Jawa," katanya pula. Khofifah juga mengajak masyarakat untuk menjaga stok pangan meskipun di Jatim tergolong daerah yang surplus pangan. Menurut dia, fenomena El Nino diprediksi akan bertahan hingga November 2023, dan kemungkinan kemarau diperkirakan berlangsung hingga Februari 2024. Kewaspadaan harus dibangun bersama-sama untuk menjaga stok pangan. "Manfaatkan seluruh area yang potensial ditanami padi. Di setiap titik yang dimungkinkan bisa menyiapkan lahan untuk produksi pangan kita lakukan itu," ujarnya pula. Gubernur Khofifah menyalurkan langsung bantuan uang tunai lewat Program Keluarga Harapan perlindungan lanjut usia (PKH plus), bansos kemiskinan ekstrem, kelompok usaha bersama (Kube), zakat produktif untuk pengusaha ultra mikro dan bansos lainnya. Berita Terkait Situbondo (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa di Jatim surplus beras 9,23 persen year on year (y-o-y) September 2022-September 2023 dam stok beras juga aman hingga akhir tahun. "Alhamdulillah year on year September 2023 surplus beras. Surplus pangan di Jawa Timur juga didistribusikan ke 16 provinsi di Indonesia timur, dan saat ini Sulawesi Selatan, Riau, dan termasuk DKI Jakarta," kata Khofifah usai menyalurkan bantuan sosial, di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jatim, Kamis. Khofifah juga menjelaskan kenaikan harga beras disebabkan karena naiknya harga gabah kering giling (GKG) dan gabah kering panen (GKP) sejak masuk ke tempat penggilingan padi. Kenaikan tersebut membuat end product yang sampai ke masyarakat mengalami kenaikan hingga di atas HET. "Tapi per Rabu (20/9) kemarin sesungguhnya di Jatim harga beras terendah kedua (harga beras) se-Jawa," katanya pula. Khofifah juga mengajak masyarakat untuk menjaga stok pangan meskipun di Jatim tergolong daerah yang surplus pangan. Menurut dia, fenomena El Nino diprediksi akan bertahan hingga November 2023, dan kemungkinan kemarau diperkirakan berlangsung hingga Februari 2024. Kewaspadaan harus dibangun bersama-sama untuk menjaga stok pangan. "Manfaatkan seluruh area yang potensial ditanami padi. Di setiap titik yang dimungkinkan bisa menyiapkan lahan untuk produksi pangan kita lakukan itu," ujarnya pula. + + + Gubernur Khofifah menyalurkan langsung bantuan uang tunai lewat Program Keluarga Harapan perlindungan lanjut usia (PKH plus), bansos kemiskinan ekstrem, kelompok usaha bersama (Kube), zakat produktif untuk pengusaha ultra mikro dan bansos lainnya. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_744369_pertamina-polda-jatim-ungkap-penyelewengan-bbm-di-sidoarjo.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_744369_pertamina-polda-jatim-ungkap-penyelewengan-bbm-di-sidoarjo.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1569df113da6ef96bbfe19ba4ab628285ee9ddc9 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_744369_pertamina-polda-jatim-ungkap-penyelewengan-bbm-di-sidoarjo.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/744369/pertamina-polda-jatim-ungkap-penyelewengan-bbm-di-sidoarjo +title: "Pertamina-Polda Jatim ungkap penyelewengan BBM di Sidoarjo - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:25 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Pertamina-Polda Jatim ungkap penyelewengan BBM di Sidoarjo - ANTARA News Jawa Timur + +Sidoarjo (ANTARA) - Berita Terkait Sidoarjo (ANTARA) - Tim supervisi Pertamina berkolaborasi dengan Tipiter Polda Jatim mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di SPBU 5461218 yang berlokasi di jalan Simorame Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (2/11). Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi dalam keterangan tertulis, Minggu mengatakan kasus bermula saat tim gabungan melakukan pemantauan selama beberapa waktu dan menemukan aktivitas mencurigakan dari kendaraan truk dengan Nopol S 8284 UX yang tengah melakukan pengisian BBM biosolar di SPBU setempat. "Atas laporan hasil temuan tersebut, tim Reskrim Polda Jatim bergerak dan melakukan penangkapan mobil truk atas dugaan tindakan penyalahgunaan BBM bersubsidi," katanya. Di tempat kejadian perkara, petugas menemukan satu unit truk yang telah dimodifikasi dengan kapasitas tangki sebesar 4 ton beserta kunci truk dan STNK, selembar nota pembayaran serta BBM subsidi jenis biosolar kurang lebih sejumlah 2 (dua) ton atau sekitar 2.454 liter. Berdasarkan keterangan dari tempat kejadian perkara, kata dia, truk yang sudah dimodifikasi tersebut mengisi BBM jenis biosolar dengan modus operandi menggunakan barcode yang berbeda-beda dan plat nopol yang berbeda-beda juga. Atas temuan tersebut unit truk beserta sopir dan operator SPBU dibawa ke Polda Jatim untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut atas dugaan penyimpangan BBM subsidi. Terkait dugaan keterlibatan oknum operator SPBU yang turut serta melakukan penyaluran biosolar subsidi yang tidak sesuai dengan prosedur, lanjut dia, pihak Pertamina melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum dan terkait kasus ini SPBU diberikan sanksi skorsing penghentian pasokan selama satu bulan produk biosolar. "Bagi masyarakat yang biasa membeli Solar di SPBU tersebut tetap dapat dilayani di SPBU terdekat yaitu di SPBU 5461252 Jalan Raya Gelam dan SPBU dan SPBU 5461206 Desa Tanggulangin," ujarnya. Ia mengatakan, Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM bersubsidi oleh pemerintah terus berupaya maksimal dalam melakukan pemberantasan mafia BBM bersubsidi baik di level lembaga penyalur maupun bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan pengungkapan kasus. "Hingga akhir Oktober 2023 di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus), total terdapat 32 kasus pidana yang berhasil diungkap terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi berkat sinergi antara Pertamina- TNI dan Polri," tuturnya. Ia mengatakan praktik penyalahgunaan dan penimbunan BBM bersubsidi merupakan tindak pidana karena sangat merugikan negara. ”Penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut juga menyengsarakan masyarakat, karena berpotensi menimbulkan kelangkaan karena volume penyaluran BBM bersubsidi telah dipagu oleh kuota dengan memperhitungkan kebutuhan masyarakat," ujarnya. Menurutnya, praktik penyalahgunaan semacam ini telah menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat terutama yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, serta mengakibatkan subsidi negara menjadi tidak tepat sasaran Selain itu, BPH Migas juga mengatur pengendalian BBM bersubsidi melalui SK BPH Migas No 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang. "Jika masyarakat mendapati adanya indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi di wilayahnya, dapat melapor ke kepolisian terdekat. Adapun untuk masukan dan keluhan terkait produk dan layanan Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135," katanya.(*) + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_792072_pemkot-madiun-dapat-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi-472-ton.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_792072_pemkot-madiun-dapat-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi-472-ton.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3a8ac9713f324da0134686042dd708a3b9f8f33 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_792072_pemkot-madiun-dapat-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi-472-ton.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/792072/pemkot-madiun-dapat-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi-472-ton +title: "Pemkot Madiun dapat tambahan alokasi pupuk subsidi 472 ton - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:03:48 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: true +--- + +# Pemkot Madiun dapat tambahan alokasi pupuk subsidi 472 ton - ANTARA News Jawa Timur + +Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 sebanyak 472 ton untuk jenis urea dan NPK bagi kelompok petani wilayah setempat. "Tambahan alokasi pupuk subsidi sebanyak 472 ton tersebut, meliputi 261 ton pupuk jenis urea dan 211 ton NPK," ujar Sub koordinator Budi Daya, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun, Irsad Dawami, Senin. Menurut dia, tambahan alokasi pupuk tersebut turun setelah ada perubahan alokasi berdasarkan SK Gubernur pada tanggal 26 April 2024. Sesuai data, jatah pupuk urea subsidi tahun 2024 di Kota Madiun semula sebanyak 367 ton, kemudian ditambah 261 ton sehingga menjadi total 628 ton urea. Sementara alokasi awal NPK 184 ton, kemudian ditambah 211 ton sehingga menjadi 395 ton NPK. Irsad Dawami menjelaskan tambahan alokasi pupuk tersebut belum dapat disalurkan ke petani, karena masih menunggu SK terbaru terbit. Adapun, SK dari pj wali kota tersebut sedang dalam proses. Selain tambahan dari pusat, kelompok tani di Kota Madiun juga mendapatkan bantuan pupuk dari Pemerintah Kota Madiun. Pemkot Madiun telah mengalokasikan Rp2,5 miliar setiap tahun untuk bantuan pupuk tersebut. Untuk tahun 2024, dari alokasi Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,6 miliar di antaranya sudah disalurkan. "Penyaluran sudah 50 persen lebih. Terdapat dua jenis pupuk yang dibantu pemerintah daerah. Yakni, NPK plus dan hayati. Bantuan pupuk tersebut diberikan kepada 32 kelompok tani yang ada di Kota Madiun," katanya. Pemerintah daerah sengaja memberikan pupuk hayati dalam bantuan pupuk tersebut. Harapannya, agar petani tidak bergantung pada pupuk kimia serta untuk kelestarian lingkungan. Karenanya, dinas juga mendorong petani untuk lebih mengedepankan penggunaan pupuk hayati atau organik. "Hal ini untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dan menjaga kelestarian lingkungan," kata dia. Berita Terkait Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024 sebanyak 472 ton untuk jenis urea dan NPK bagi kelompok petani wilayah setempat. "Tambahan alokasi pupuk subsidi sebanyak 472 ton tersebut, meliputi 261 ton pupuk jenis urea dan 211 ton NPK," ujar Sub koordinator Budi Daya, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Madiun, Irsad Dawami, Senin. Menurut dia, tambahan alokasi pupuk tersebut turun setelah ada perubahan alokasi berdasarkan SK Gubernur pada tanggal 26 April 2024. Sesuai data, jatah pupuk urea subsidi tahun 2024 di Kota Madiun semula sebanyak 367 ton, kemudian ditambah 261 ton sehingga menjadi total 628 ton urea. Sementara alokasi awal NPK 184 ton, kemudian ditambah 211 ton sehingga menjadi 395 ton NPK. Irsad Dawami menjelaskan tambahan alokasi pupuk tersebut belum dapat disalurkan ke petani, karena masih menunggu SK terbaru terbit. Adapun, SK dari pj wali kota tersebut sedang dalam proses. Selain tambahan dari pusat, kelompok tani di Kota Madiun juga mendapatkan bantuan pupuk dari Pemerintah Kota Madiun. Pemkot Madiun telah mengalokasikan Rp2,5 miliar setiap tahun untuk bantuan pupuk tersebut. Untuk tahun 2024, dari alokasi Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,6 miliar di antaranya sudah disalurkan. + + + "Penyaluran sudah 50 persen lebih. Terdapat dua jenis pupuk yang dibantu pemerintah daerah. Yakni, NPK plus dan hayati. Bantuan pupuk tersebut diberikan kepada 32 kelompok tani yang ada di Kota Madiun," katanya. Pemerintah daerah sengaja memberikan pupuk hayati dalam bantuan pupuk tersebut. Harapannya, agar petani tidak bergantung pada pupuk kimia serta untuk kelestarian lingkungan. Karenanya, dinas juga mendorong petani untuk lebih mengedepankan penggunaan pupuk hayati atau organik. "Hal ini untuk meningkatkan kualitas hasil produksi dan menjaga kelestarian lingkungan," kata dia. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_801912_gerakan-tanam-padi-biofortifikasi-di-probolinggo-berkontribusi-turunkan-stunting.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_801912_gerakan-tanam-padi-biofortifikasi-di-probolinggo-berkontribusi-turunkan-stunting.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b6e7f0356c53cdd1d13977b65358c9a7b7f810e6 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_801912_gerakan-tanam-padi-biofortifikasi-di-probolinggo-berkontribusi-turunkan-stunting.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/801912/gerakan-tanam-padi-biofortifikasi-di-probolinggo-berkontribusi-turunkan-stunting +title: "Gerakan tanam padi biofortifikasi di Probolinggo berkontribusi turunkan stunting - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:03 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: true +--- + +# Gerakan tanam padi biofortifikasi di Probolinggo berkontribusi turunkan stunting - ANTARA News Jawa Timur + +Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono mengatakan, gerakan tanam padi biofortifikasi berkontribusi dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. "Padi biofortifikasi adalah varietas padi yang diperkaya dengan mikronutrien, seperti zat besi dan zinc yang sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan anak-anak," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di kabupaten Probolinggo, Rabu. Menurutnya, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Probolinggo, sehingga inovasi dalam sektor itu sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, peningkatan produksi pangan, dan pengurangan angka stunting. "Padi biofortifikasi adalah salah satu inovasi yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim atas bantuan sekaligus pembinaan di areal tanam Kecamatan Gending," katanya. Ia menjelaskan, stunting adalah masalah kesehatan serius yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga upaya itu sangat penting untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas. "Dengan menanam padi biofortifikasi, tidak hanya meningkatkan produksi pangan tetapi juga berkontribusi dalam upaya pengurangan angka stunting di Kabupaten Probolinggo," katanya. Hary mengatakan, gerakan tanam padi biofortifikasi juga bertujuan untuk memperluas areal tanam dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kecamatan Gending. Dengan demikian dapat memaksimalkan potensi lahan yang ada, dan meningkatkan kesejahteraan para petani. "Kami berharap melalui gerakan itu, petani di Kecamatan Gending dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan teknologi pertanian yang inovatif dan berkelanjutan," ujarnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam inisiatif gerakan tanam padi biofortifikasi itu, karena dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan produksi pangan, mengurangi angka stunting, dan memajukan sektor pertanian di Probolinggo. Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi mengatakan bahwa memulai sebuah langkah penting dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus-menerus. "Untuk itu, Pemerintah melaksanakan kegiatan peningkatan produksi padi melalui budidaya padi kaya gizi -biofortifikasi-. Biofortifikasi merupakan upaya fortifikasi mineral penting melalui perakitan varietas," katanya. Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu penerima bantuan padi biofortifikasi seluas 300 hektare yang beralokasi di daerah lokus stunting di Desa Sumberkerang, Gending, Pajurangan, Klaseman dan Jatiadi di Kecamatan Gending. Berita Terkait Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono mengatakan, gerakan tanam padi biofortifikasi berkontribusi dalam upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. "Padi biofortifikasi adalah varietas padi yang diperkaya dengan mikronutrien, seperti zat besi dan zinc yang sangat penting untuk kesehatan dan perkembangan anak-anak," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di kabupaten Probolinggo, Rabu. Menurutnya, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Probolinggo, sehingga inovasi dalam sektor itu sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, peningkatan produksi pangan, dan pengurangan angka stunting. "Padi biofortifikasi adalah salah satu inovasi yang memiliki potensi besar untuk mewujudkan tujuan tersebut, dan kami sampaikan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim atas bantuan sekaligus pembinaan di areal tanam Kecamatan Gending," katanya. Ia menjelaskan, stunting adalah masalah kesehatan serius yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan, sehingga upaya itu sangat penting untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas. "Dengan menanam padi biofortifikasi, tidak hanya meningkatkan produksi pangan tetapi juga berkontribusi dalam upaya pengurangan angka stunting di Kabupaten Probolinggo," katanya. Hary mengatakan, gerakan tanam padi biofortifikasi juga bertujuan untuk memperluas areal tanam dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kecamatan Gending. Dengan demikian dapat memaksimalkan potensi lahan yang ada, dan meningkatkan kesejahteraan para petani. + + + "Kami berharap melalui gerakan itu, petani di Kecamatan Gending dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan teknologi pertanian yang inovatif dan berkelanjutan," ujarnya. Ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam inisiatif gerakan tanam padi biofortifikasi itu, karena dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, petani, dan masyarakat dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan produksi pangan, mengurangi angka stunting, dan memajukan sektor pertanian di Probolinggo. Sementara Plt Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi mengatakan bahwa memulai sebuah langkah penting dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus-menerus. "Untuk itu, Pemerintah melaksanakan kegiatan peningkatan produksi padi melalui budidaya padi kaya gizi -biofortifikasi-. Biofortifikasi merupakan upaya fortifikasi mineral penting melalui perakitan varietas," katanya. + + + Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu penerima bantuan padi biofortifikasi seluas 300 hektare yang beralokasi di daerah lokus stunting di Desa Sumberkerang, Gending, Pajurangan, Klaseman dan Jatiadi di Kecamatan Gending. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_859666_dinsos-kota-madiun-salurkan-bantuan-modal-usaha-untuk-ratusan-umkm.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_859666_dinsos-kota-madiun-salurkan-bantuan-modal-usaha-untuk-ratusan-umkm.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aad8393edcaed3fe53d57dd3a147c2bfcaf27956 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_859666_dinsos-kota-madiun-salurkan-bantuan-modal-usaha-untuk-ratusan-umkm.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/859666/dinsos-kota-madiun-salurkan-bantuan-modal-usaha-untuk-ratusan-umkm +title: "Dinsos Kota Madiun salurkan bantuan modal usaha untuk ratusan UMKM - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:43 +source_type: news +quality_score: 60 +is_priority: true +--- + +# Dinsos Kota Madiun salurkan bantuan modal usaha untuk ratusan UMKM - ANTARA News Jawa Timur + +Madiun (ANTARA) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) Kota Madiun, Jatim, menyalurkan bantuan modal usaha (BMU) bagi sebanyak 221 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah setempat sebagai bentuk stimulan peningkatan perekonomian daerah. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos PP dan PA Kota Madiun Ely Yuliastuti di Madiun, Rabu mengatakan ratusan pelaku usaha mikro tersebut terdiri dari 150 unit Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan 71 unit Usaha Ekonomi Produktif (UEP). "Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta. Anggaran tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun," ujar Ely. Menurut dia, para penerima bantuan tersebut, merupakan pelaku usaha yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinsos setempat. Setelah menerima bantuan modal usaha itu, para penerima harus membelanjakan uang tersebut berupa alat atau belanja barang untuk usaha sesuai dengan rancangan proposal yang telah dibuat dan diajukan ke dinas. Dengan bantuan modal usaha tersebut, diharapkan mampu menambah penghasilan para penerima manfaat dan usaha mereka bisa berkembang dan eksis. Adapun para penerima manfaat telah dilakukan pendataan sebelumnya dan diverifikasi oleh dinsos setempat. "Bantuan ini harapannya bisa meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, sehingga dapat menopang perekonomian mereka dan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah secara keseluruhan," kata Ely. Berita Terkait Madiun (ANTARA) - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PP dan PA) Kota Madiun, Jatim, menyalurkan bantuan modal usaha (BMU) bagi sebanyak 221 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah setempat sebagai bentuk stimulan peningkatan perekonomian daerah. Sub Koordinator Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinsos PP dan PA Kota Madiun Ely Yuliastuti di Madiun, Rabu mengatakan ratusan pelaku usaha mikro tersebut terdiri dari 150 unit Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan 71 unit Usaha Ekonomi Produktif (UEP). "Setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta. Anggaran tersebut bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) Dinas Sosial PP dan PA Kota Madiun," ujar Ely. Menurut dia, para penerima bantuan tersebut, merupakan pelaku usaha yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinsos setempat. Setelah menerima bantuan modal usaha itu, para penerima harus membelanjakan uang tersebut berupa alat atau belanja barang untuk usaha sesuai dengan rancangan proposal yang telah dibuat dan diajukan ke dinas. Dengan bantuan modal usaha tersebut, diharapkan mampu menambah penghasilan para penerima manfaat dan usaha mereka bisa berkembang dan eksis. Adapun para penerima manfaat telah dilakukan pendataan sebelumnya dan diverifikasi oleh dinsos setempat. "Bantuan ini harapannya bisa meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, sehingga dapat menopang perekonomian mereka dan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah secara keseluruhan," kata Ely. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_860002_pemprov-jatim-luncurkan-puspaga-setara-untuk-peringati-hari-ibu.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_860002_pemprov-jatim-luncurkan-puspaga-setara-untuk-peringati-hari-ibu.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..735853dd26033c46e66aaa528f0d5352f061d717 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_860002_pemprov-jatim-luncurkan-puspaga-setara-untuk-peringati-hari-ibu.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/860002/pemprov-jatim-luncurkan-puspaga-setara-untuk-peringati-hari-ibu +title: "Pemprov Jatim luncurkan Puspaga Setara untuk peringati Hari Ibu - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:13 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Pemprov Jatim luncurkan Puspaga Setara untuk peringati Hari Ibu - ANTARA News Jawa Timur + +Surabaya (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur meluncurkan program Solusi Keluarga Sejahtera dan Bahagia (Puspaga Setara) pada peringatan Hari Ibu ke-96 di Surabaya, Kamis. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan hadirnya Puspaga Setara tidak sekadar melayani keluarga agar tumbuh lebih kuat, melainkan juga melayani kehidupan yang mengalami persoalan keluarga di lingkungan ASN Pemprov Jatim. "Program ini sangat bermanfaat karena memiliki peran strategis dalam membangun fondasi keluarga yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan," ujarnya. Adhy mengaku bangga dengan sederet program maupun inovasi yang dicetuskan perangkat daerah di Jatim. Saking inovatifnya, Adhy menyebut, Jatim dinobatkan sebagai provinsi inovatif nomor satu. Termasuk Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya dinobatkan terinovatif. Ditambah provinsi Jatim mendapat penghargaan sebagai provinsi daya saing daerah yang kuat menerima investasi. “Luar biasa kerja semua terutama kerja perempuan sehingga Jatim menjadi the best ," tuturnya. Dalam kesempatan itu Adhy mengatakan kontribusi perempuan dalam membangun pondasi bangsa mewujudkan kemerdekaan sangat besar. Hal itu merujuk pada pemenuhan hak kesetaraan dan jaminan ruang yang setara bagi perempuan. "Selamat Hari Ibu. Kontribusi ibu menjadi momentum untuk bersatu mencapai Indonesia Maju melalui prinsip equal partnership ," kata Adhy. Prinsip equal partnership, katanya, merupakan cermin kesetaraan perempuan dengan laki-laki untuk berjalan bersama-sama membangun bangsa, seperti kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang kerja, dan berpolitik. "Perempuan Jawa Timur adalah sosok tangguh dan inovatif. Kita memiliki banyak inspirasi dari tokoh-tokoh perempuan daerah yang menjadi pionir dan pelopor perubahan," ujarnya. Adhy menyebut, kesetaraan gender di Jatim cukup bagus. Tercatat, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jatim tahun 2023 mencapai 92,15 persen. Naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 92,08 persen. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jatim tahun 2023 naik 74,90 persen yang sebelumnya tahun 2022 sebesar 74,42 persen. "Geliat dari perempuan Jatim sangat luar biasa. Capaian positif juga ditunjang perempuan Jatim yang telah berkiprah luar biasa di berbagai sektor. Mulai ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pemerintahan," katanya. Lebih lanjut, upaya Jatim mencapai kesetaraan dan pembangunan gender didukung program Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim Berdaya yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, koperasi, BUMDes serta mendorong desa mandiri terutama bagi kelompok rentan. "Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi perempuan. Tidak hanya di Jatim tapi juga di Indonesia bahkan internasional," ujarnya. Adhy menambahkan, di era digitalisasi para ibu dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan warisan nilai-nilai luhur kepada seluruh masyarakat Indonesia. Utamanya generasi penerus bangsa. “Dengan demikian, akan lahir sosok perempuan muda inspiratif yang mampu berkontribusi dalam pembangunan," katanya. Berita Terkait Surabaya (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur meluncurkan program Solusi Keluarga Sejahtera dan Bahagia (Puspaga Setara) pada peringatan Hari Ibu ke-96 di Surabaya, Kamis. Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengatakan hadirnya Puspaga Setara tidak sekadar melayani keluarga agar tumbuh lebih kuat, melainkan juga melayani kehidupan yang mengalami persoalan keluarga di lingkungan ASN Pemprov Jatim. "Program ini sangat bermanfaat karena memiliki peran strategis dalam membangun fondasi keluarga yang kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan," ujarnya. Adhy mengaku bangga dengan sederet program maupun inovasi yang dicetuskan perangkat daerah di Jatim. Saking inovatifnya, Adhy menyebut, Jatim dinobatkan sebagai provinsi inovatif nomor satu. Termasuk Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya dinobatkan terinovatif. Ditambah provinsi Jatim mendapat penghargaan sebagai provinsi daya saing daerah yang kuat menerima investasi. “Luar biasa kerja semua terutama kerja perempuan sehingga Jatim menjadi the best ," tuturnya. Dalam kesempatan itu Adhy mengatakan kontribusi perempuan dalam membangun pondasi bangsa mewujudkan kemerdekaan sangat besar. Hal itu merujuk pada pemenuhan hak kesetaraan dan jaminan ruang yang setara bagi perempuan. + + + "Selamat Hari Ibu. Kontribusi ibu menjadi momentum untuk bersatu mencapai Indonesia Maju melalui prinsip equal partnership ," kata Adhy. Prinsip equal partnership, katanya, merupakan cermin kesetaraan perempuan dengan laki-laki untuk berjalan bersama-sama membangun bangsa, seperti kesempatan mengenyam bangku sekolah, peluang kerja, dan berpolitik. "Perempuan Jawa Timur adalah sosok tangguh dan inovatif. Kita memiliki banyak inspirasi dari tokoh-tokoh perempuan daerah yang menjadi pionir dan pelopor perubahan," ujarnya. Adhy menyebut, kesetaraan gender di Jatim cukup bagus. Tercatat, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Jatim tahun 2023 mencapai 92,15 persen. Naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 92,08 persen. + + + Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jatim tahun 2023 naik 74,90 persen yang sebelumnya tahun 2022 sebesar 74,42 persen. "Geliat dari perempuan Jatim sangat luar biasa. Capaian positif juga ditunjang perempuan Jatim yang telah berkiprah luar biasa di berbagai sektor. Mulai ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pemerintahan," katanya. Lebih lanjut, upaya Jatim mencapai kesetaraan dan pembangunan gender didukung program Nawa Bhakti Satya, yakni Jatim Berdaya yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, koperasi, BUMDes serta mendorong desa mandiri terutama bagi kelompok rentan. "Semoga bisa menginspirasi dan memotivasi perempuan. Tidak hanya di Jatim tapi juga di Indonesia bahkan internasional," ujarnya. Adhy menambahkan, di era digitalisasi para ibu dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan warisan nilai-nilai luhur kepada seluruh masyarakat Indonesia. Utamanya generasi penerus bangsa. “Dengan demikian, akan lahir sosok perempuan muda inspiratif yang mampu berkontribusi dalam pembangunan," katanya. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_905405_pemkab-bojonegoro-ajukan-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_905405_pemkab-bojonegoro-ajukan-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4dd03bca4eaccd08f83654e09c78c87de809da2 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_905405_pemkab-bojonegoro-ajukan-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/905405/pemkab-bojonegoro-ajukan-tambahan-alokasi-pupuk-subsidi +title: "Pemkab Bojonegoro ajukan tambahan alokasi pupuk subsidi - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:03:50 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Pemkab Bojonegoro ajukan tambahan alokasi pupuk subsidi - ANTARA News Jawa Timur + +Bojonegoro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan penambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian (Kementan) agar sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) para petani di wilayah setempat. "Bupati Bojonegoro sudah mengirimkan surat permohonan ke Kementan, agar alokasi pupuk 2025 di Bojonegoro dipenuhi sesuai RDKK," kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, Jumat. Zaenal menyebutkan, sesuai data RDKK Kabupaten Bojonegoro, kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 65.661 ton dengan alokasi dari Kementerian Pertanian sebangak 65.893 ton. Sementara untuk kebutuhan NPK sebanyak 72.644 ton dengan alokasi 42.141 ton atau 52 persen dari total kebutuhan. Sedangkan pupuk organik dibutuhkan sebanyak 58.482 ton dan mendapatkan alokasi 18.083 ton atau 30 persen dari total kebutuhan. "Memohon Kementan untuk memenuhi (penambahan alokasi) sesuai lahan pertanian Bojonegoro seluas 83 ribu hektare," jelas Zaenal. Kecukupan pupuk, lanjut Zaenal, sangat dibutuhkan untuk sektor pertanian supaya proses pemupukan bisa dilakukan secara berimbang. Pola pemupukan yang baik dilakukan dengan mengalokasikan lima kuintal pupuk organik, tiga kuintal pupuk NPK dan dua kuintal pupuk urea untuk lahan seluas satu hektare. "Untuk luas lahan satu hektare, pemupukan paling baik dengan pola 5-3-2. Jika kekurangan pupuk, hasilnya tidak bisa maksimal," terangnya. Dalam kesempatan itu Zaenal menambahkan bahwa penggunaan pupuk organik dinilai memiliki manfaat yang sangat besar, diantaranya adalah untuk memperbaiki struktur tanah, penyerapan unsur hara, menetralkan air dan memperbaiki organisme tanah. Selain itu Zaenal menghimbau kepada para petani yang memasuki Musim Tanam kedua (MT 2) untuk menggunakan pupuk organik yang cukup, terutama daerah-daerah yang kekurangan air. Pembuatan pupuk organik dapat diproduksi sendiri oleh petani dengan menggunakan sisa tanaman, kotoran hewan maupun bahan baku organik yang ada di sekitarnya. "Pupuk organik dapat melembabkan tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia," katanya. Berita Terkait Bojonegoro (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan penambahan alokasi pupuk bersubsidi ke Kementerian Pertanian (Kementan) agar sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) para petani di wilayah setempat. "Bupati Bojonegoro sudah mengirimkan surat permohonan ke Kementan, agar alokasi pupuk 2025 di Bojonegoro dipenuhi sesuai RDKK," kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Bojonegoro, Zaenal Fanani, Jumat. Zaenal menyebutkan, sesuai data RDKK Kabupaten Bojonegoro, kebutuhan pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 65.661 ton dengan alokasi dari Kementerian Pertanian sebangak 65.893 ton. Sementara untuk kebutuhan NPK sebanyak 72.644 ton dengan alokasi 42.141 ton atau 52 persen dari total kebutuhan. Sedangkan pupuk organik dibutuhkan sebanyak 58.482 ton dan mendapatkan alokasi 18.083 ton atau 30 persen dari total kebutuhan. "Memohon Kementan untuk memenuhi (penambahan alokasi) sesuai lahan pertanian Bojonegoro seluas 83 ribu hektare," jelas Zaenal. Kecukupan pupuk, lanjut Zaenal, sangat dibutuhkan untuk sektor pertanian supaya proses pemupukan bisa dilakukan secara berimbang. Pola pemupukan yang baik dilakukan dengan mengalokasikan lima kuintal pupuk organik, tiga kuintal pupuk NPK dan dua kuintal pupuk urea untuk lahan seluas satu hektare. "Untuk luas lahan satu hektare, pemupukan paling baik dengan pola 5-3-2. Jika kekurangan pupuk, hasilnya tidak bisa maksimal," terangnya. Dalam kesempatan itu Zaenal menambahkan bahwa penggunaan pupuk organik dinilai memiliki manfaat yang sangat besar, diantaranya adalah untuk memperbaiki struktur tanah, penyerapan unsur hara, menetralkan air dan memperbaiki organisme tanah. Selain itu Zaenal menghimbau kepada para petani yang memasuki Musim Tanam kedua (MT 2) untuk menggunakan pupuk organik yang cukup, terutama daerah-daerah yang kekurangan air. Pembuatan pupuk organik dapat diproduksi sendiri oleh petani dengan menggunakan sisa tanaman, kotoran hewan maupun bahan baku organik yang ada di sekitarnya. "Pupuk organik dapat melembabkan tanah dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia," katanya. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_911261_dkpp-pamekasan-alokasikan-bantuan-pupuk-non-subsidi-petani-tembakau.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_911261_dkpp-pamekasan-alokasikan-bantuan-pupuk-non-subsidi-petani-tembakau.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f4344a66c155a383480d48c5af7e614bba5b27f0 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_911261_dkpp-pamekasan-alokasikan-bantuan-pupuk-non-subsidi-petani-tembakau.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/911261/dkpp-pamekasan-alokasikan-bantuan-pupuk-non-subsidi-petani-tembakau +title: "DKPP Pamekasan alokasikan bantuan pupuk non-subsidi petani tembakau - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:03:01 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# DKPP Pamekasan alokasikan bantuan pupuk non-subsidi petani tembakau - ANTARA News Jawa Timur + +Pamekasan (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur tahun ini mengalokasikan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau di wilayah itu. "Jumlah bantuan yang kami alokasikan sebanyak 214 ton untuk 200 kelompok tani," kata Kepala Bidang Produksi Pertanian DKPP Pemkab Pamekasan Andi Ali Syahbana di Pamekasan, Jumat. Ia menjelaskan bantuan pupuk non-subsidi untuk petani tembakau ini telah dilakukan Pemkab Pamekasan sejak 2023 saat Baddrut Tamam menjabat sebagai Bupati Pamekasan. Anggaran bantuan ini, sambung Ali, dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Pamekasan. "Sesuai dengan ketentuan, sebagian peruntukan penggunaan dana dari DBHCHT yang diterima pemerintah kabupaten untuk bantuan sosial yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat," katanya. Oleh karena itu, sambung Ali, Bupati Pamekasan kala itu, meminta agar sebagian dana yang diterima Pamekasan dialokasikan untuk membantu meringankan biaya produksi petani tembakau. "Saat ini, proses pelaksanaan bantuan pupuk non-subsidi ini telah memasuki tahap lelang dan verifikasi kelompok tani calon penerima bantuan," katanya. Menurut Ali, jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Pamekasan tahun ini sebanyak 1.034 kelompok, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Selain memberikan bantuan pupuk non-subsidi, DKPP Kabupaten Pamekasan juga memberikan bantuan alat mesin pertanian berupa alat rajang tembakau 50 unit untuk 50 kelompok tani, dan sprayer 350 unit untuk 350 kelompok tani. "Nilai bantuan berupa pupuk non-subsidi dan alat mesin pertanian yang melalui DKPP Kabupaten Pamekasan tahun ini Rp6 miliar," katanya. Pada tahun anggaran 2025, Pemkab Pamekasan menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp112,9 miliar. Pemanfaatan dana itu melalui delapan organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), DKPP, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan. "Program prioritas DBHCHT ini berupa bantuan langsung tunai, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan penegakan hukum," kata Ali.(*) Berita Terkait Pamekasan (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur tahun ini mengalokasikan bantuan pupuk non-subsidi kepada petani tembakau di wilayah itu. "Jumlah bantuan yang kami alokasikan sebanyak 214 ton untuk 200 kelompok tani," kata Kepala Bidang Produksi Pertanian DKPP Pemkab Pamekasan Andi Ali Syahbana di Pamekasan, Jumat. Ia menjelaskan bantuan pupuk non-subsidi untuk petani tembakau ini telah dilakukan Pemkab Pamekasan sejak 2023 saat Baddrut Tamam menjabat sebagai Bupati Pamekasan. Anggaran bantuan ini, sambung Ali, dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkab Pamekasan. "Sesuai dengan ketentuan, sebagian peruntukan penggunaan dana dari DBHCHT yang diterima pemerintah kabupaten untuk bantuan sosial yang bisa mendorong peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat," katanya. Oleh karena itu, sambung Ali, Bupati Pamekasan kala itu, meminta agar sebagian dana yang diterima Pamekasan dialokasikan untuk membantu meringankan biaya produksi petani tembakau. + + + "Saat ini, proses pelaksanaan bantuan pupuk non-subsidi ini telah memasuki tahap lelang dan verifikasi kelompok tani calon penerima bantuan," katanya. Menurut Ali, jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Pamekasan tahun ini sebanyak 1.034 kelompok, tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan se-Kabupaten Pamekasan. Selain memberikan bantuan pupuk non-subsidi, DKPP Kabupaten Pamekasan juga memberikan bantuan alat mesin pertanian berupa alat rajang tembakau 50 unit untuk 50 kelompok tani, dan sprayer 350 unit untuk 350 kelompok tani. "Nilai bantuan berupa pupuk non-subsidi dan alat mesin pertanian yang melalui DKPP Kabupaten Pamekasan tahun ini Rp6 miliar," katanya. + + + Pada tahun anggaran 2025, Pemkab Pamekasan menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp112,9 miliar. Pemanfaatan dana itu melalui delapan organisasi perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), DKPP, Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja (Diskop UKM dan Naker), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial (Dinsos), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), dan Bagian Perekonomian Pemkab Pamekasan. "Program prioritas DBHCHT ini berupa bantuan langsung tunai, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan penegakan hukum," kata Ali.(*) + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_952573_angka-kemiskinan-turun-kemenko-pm-perkuat-pemberdayaan-masyarakat.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_952573_angka-kemiskinan-turun-kemenko-pm-perkuat-pemberdayaan-masyarakat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09e94eae9d5a444c09232851c77adde50f699bc0 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_952573_angka-kemiskinan-turun-kemenko-pm-perkuat-pemberdayaan-masyarakat.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/952573/angka-kemiskinan-turun-kemenko-pm-perkuat-pemberdayaan-masyarakat +title: "Angka kemiskinan turun, Kemenko PM perkuat pemberdayaan masyarakat - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:57:43 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Angka kemiskinan turun, Kemenko PM perkuat pemberdayaan masyarakat - ANTARA News Jawa Timur + +Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat menyusul angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan penurunan. "Sebanyak 210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Minggu, merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024. Ia mengatakan, orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri. Muhaimin Iskandar menjelaskan, upaya pemberdayaan juga akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data BPS, angka tersebut turun 0,40 juta orang dibandingkan data September 2024. Lebih lanjut, Menko Muhaimin Iskandar menjelaskan upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan kementerian/lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. "Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai," katanya. Berdasarkan Inpres tersebut, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak. Muhaimin Iskandar menambahkan, angka kemiskinan terbaru akan menjadi landasan data bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya mengurangi kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran. Berita Terkait Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat menyusul angka kemiskinan di Indonesia yang menunjukkan penurunan. "Sebanyak 210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera," kata Menko Muhaimin Iskandar dalam keterangan di Jakarta, Minggu, merespons rilis profil kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 turun sebesar 0,20 juta orang dibandingkan September 2024. Ia mengatakan, orkestrasi pemberdayaan yang dilakukan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk mempercepat transformasi masyarakat miskin menjadi sejahtera dan mandiri. Muhaimin Iskandar menjelaskan, upaya pemberdayaan juga akan difokuskan terhadap 2,38 juta orang yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data BPS, angka tersebut turun 0,40 juta orang dibandingkan data September 2024. Lebih lanjut, Menko Muhaimin Iskandar menjelaskan upaya pemberdayaan terus dilakukan dengan mengkoordinasikan kementerian/lembaga sebagaimana amanat Inpres 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. + + + "Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan kementerian/lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai," katanya. Berdasarkan Inpres tersebut, model pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan yang dilakukan antara lain dengan optimalisasi dana keumatan melalui kerja sama dengan lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta kerja sama dengan swasta/perusahaan untuk optimalisasi program tanggung jawab sosial (CSR) berdampak. Muhaimin Iskandar menambahkan, angka kemiskinan terbaru akan menjadi landasan data bagi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dalam mengorkestrasikan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. + + + Menurutnya, pengambilan kebijakan berbasis data krusial agar upaya pengentasan kemiskinan, utamanya mengurangi kantong kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, berjalan tepat sasaran. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_979656_pemerintah-gelar-akad-massal-25-ribu-rumah-subsidi-pekan-depan.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_979656_pemerintah-gelar-akad-massal-25-ribu-rumah-subsidi-pekan-depan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f34cd7e32df698e7bb6efb95c1d3002110ff224e --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_979656_pemerintah-gelar-akad-massal-25-ribu-rumah-subsidi-pekan-depan.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/979656/pemerintah-gelar-akad-massal-25-ribu-rumah-subsidi-pekan-depan +title: "Pemerintah gelar akad massal 25 ribu rumah subsidi pekan depan - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:57:52 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Pemerintah gelar akad massal 25 ribu rumah subsidi pekan depan - ANTARA News Jawa Timur + +Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bakal menggelar penyerahan unit atau akad rumah subsidi secara massal pada Senin (29/9/2025) dengan melibatkan 25 ribu debitur. "Kami akan melaksanakan untuk pertama kali akad minimal 25 ribu rumah subsidi pada Senin, tanggal 29 September 2025,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu malam. Seremoni akad massal itu akan dilakukan di Bogor, Jawa Barat. Menurut Ara, Bogor dipilih lantaran proses pengembangan dan kualitas rumah subsidi di kawasan ini sudah bagus dan memadai. Pertimbangan ini juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut tingkat kemiskinan ekstrem terbanyak salah satunya terjadi di Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan agenda akad massal kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) itu bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Meski kegiatan seremoni terpusat di Bogor, namun akad massal bakal digelar serentak di 90 titik di 30 provinsi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri seremoni akad massal rumah subsidi nanti. "Ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan kami akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah," tutur Heru. Untuk rencana ke depan, pemerintah juga tengah menyiapkan skema rumah subsidi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Koordinasi itu melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Rumah subsidi di area perkotaan nantinya akan berupa rumah susun (rusun), bukan rumah tapak, mengingat ketersediaan lahan yang lebih terbatas. Dengan strategi itu, diharapkan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga bisa tersedia di area perkotaan. Adapun realisasi KPR rumah subsidi sejak 1 Januari 2025 hingga 15 September 2025 sebanyak 221.047 unit. Jumlah KPR rumah subsidi dari yang masih proses pembangunan, ready stock (sudah dibangun tapi belum akad kredit), hingga akad kredit tapi dana pinjaman KPR-nya belum cair sebanyak 45.385 unit rumah. Sedangkan, untuk yang sudah realisasi penyaluran KPR FLPP mulai dari yang sudah akad kredit dan dana pinjaman KPR-nya telah cair sampai akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera khusus PNS, terbangun dan akad kredit sebanyak 175.662 unit rumah. Berita Terkait Jakarta (ANTARA) - Pemerintah bakal menggelar penyerahan unit atau akad rumah subsidi secara massal pada Senin (29/9/2025) dengan melibatkan 25 ribu debitur. "Kami akan melaksanakan untuk pertama kali akad minimal 25 ribu rumah subsidi pada Senin, tanggal 29 September 2025,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu malam. Seremoni akad massal itu akan dilakukan di Bogor, Jawa Barat. Menurut Ara, Bogor dipilih lantaran proses pengembangan dan kualitas rumah subsidi di kawasan ini sudah bagus dan memadai. Pertimbangan ini juga didukung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut tingkat kemiskinan ekstrem terbanyak salah satunya terjadi di Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan agenda akad massal kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) itu bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Meski kegiatan seremoni terpusat di Bogor, namun akad massal bakal digelar serentak di 90 titik di 30 provinsi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri seremoni akad massal rumah subsidi nanti. "Ini mudah-mudahan bisa berjalan lancar, dan kami akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah," tutur Heru. + + + Untuk rencana ke depan, pemerintah juga tengah menyiapkan skema rumah subsidi di kota-kota besar di Indonesia, termasuk di Jakarta. Koordinasi itu melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Rumah subsidi di area perkotaan nantinya akan berupa rumah susun (rusun), bukan rumah tapak, mengingat ketersediaan lahan yang lebih terbatas. Dengan strategi itu, diharapkan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga bisa tersedia di area perkotaan. + + + Adapun realisasi KPR rumah subsidi sejak 1 Januari 2025 hingga 15 September 2025 sebanyak 221.047 unit. Jumlah KPR rumah subsidi dari yang masih proses pembangunan, ready stock (sudah dibangun tapi belum akad kredit), hingga akad kredit tapi dana pinjaman KPR-nya belum cair sebanyak 45.385 unit rumah. Sedangkan, untuk yang sudah realisasi penyaluran KPR FLPP mulai dari yang sudah akad kredit dan dana pinjaman KPR-nya telah cair sampai akad Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera khusus PNS, terbangun dan akad kredit sebanyak 175.662 unit rumah. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.indozone.id_news_2486603929_kabupaten-jember-jumlah-kecamatan-luas-wilayah-ragam-penduduk-daftar-desakelurahan-yang-lengkap.md b/raw/jatim.indozone.id_news_2486603929_kabupaten-jember-jumlah-kecamatan-luas-wilayah-ragam-penduduk-daftar-desakelurahan-yang-lengkap.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f529e28484fc98903991805dc4e934f7420309a --- /dev/null +++ b/raw/jatim.indozone.id_news_2486603929_kabupaten-jember-jumlah-kecamatan-luas-wilayah-ragam-penduduk-daftar-desakelurahan-yang-lengkap.md @@ -0,0 +1,908 @@ +--- +url: https://jatim.indozone.id/news/2486603929/kabupaten-jember-jumlah-kecamatan-luas-wilayah-ragam-penduduk-daftar-desakelurahan-yang-lengkap +title: "Kabupaten Jember- Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah, Ragam Penduduk & Daftar Desa/Kelurahan yang Lengkap" +domain: jatim.indozone.id +crawl_date: 2026-03-24 18:15:32 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Kabupaten Jember: Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah, Ragam Penduduk & Daftar Desa/Kelurahan yang Lengkap + +JATIM — Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur yang memiliki struktur pemerintahan administratif lengkap dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Artikel ini menyajikan gambaran jumlah kecamatan, luas wilayah, komposisi penduduk, serta daftar desa atau kelurahan di masing-masing kecamatan, disusun secara informatif dan mudah dipahami. Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan & Luas Wilayah Secara administratif, Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Pembagian wilayah ini mencakup 226 desa (desa) dan 22 kelurahan (wilayah urban) yang tersebar di seluruh kecamatan. Total wilayah administrasi kabupaten ini mencapai luas sekitar 3.293,34 km², menjadikannya salah satu kabupaten yang luas di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Selain itu, Jember juga memiliki ribuan dusun/lingkungan, RW, dan RT sebagai struktur pemerintahan paling bawah yang menjadi unit pelayanan masyarakat. Ragam Penduduk Penduduk Kabupaten Jember merupakan campuran yang beragam secara budaya dan etnis, tetapi sebagian besar berasal dari Suku Jawa dan suku campuran Jawa-Madura yang sering disebut “Pandalungan”. Selain itu, terdapat juga komunitas suku Madura, Tionghoa, dan suku pendatang lain yang tinggal di kota maupun pedesaan. Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan budaya lokal yang kuat dan bahasa daerah yang masih aktif digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Daftar Kecamatan di Kabupaten Jember dan Desa/Kelurahan Berikut ini adalah daftar beberapa kecamatan beserta desa/kelurahan utama yang menaunginya. Perlu dicatat bahwa setiap kecamatan memiliki jumlah desa/kelurahan yang berbeda-beda: sebagian berstatus desa, sebagian lain memiliki kelurahan (daerah urban). 1. Kecamatan Ajung Desa/Kelurahan: Ajung, Klompangan, Mangaran, Pancakarya, Rowoindah, Sukamakmur, Wirowongso 2. Kecamatan Ambulu Ambulu, Andongsari, Karang Anyar, Pontang, Sabrang, Sumberejo, Tegalsari 3. Kecamatan Arjasa Arjasa, Biting, Candijati, Darsono, Kamal, Kemuning Lor Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi Sumber: Dari Berbagai Sumber Kabupaten Jember: Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah, Ragam Penduduk & Daftar Desa/Kelurahan yang Lengkap Wisatawan Membludak di Watu Ulo dan Papuma Saat Libur Lebaran, Tiket Terintegrasi Picu Lonjakan Kunjungan Spirit Tandang Bareng Jadi Komitmen Diaspora Banyuwangi Bupati Lumajang: Stok LPG 3 Kg Aman Selama Idulfitri, Masyarakat Tak Perlu Panik Ular Python 3 Meter Muncul di Plafon Rumah Warga Jember Saat Lebaran, Evakuasi Dramatis Berlangsung 1,5 Jam Kasihan! Rumah Pasangan Lansia di Jember Ludes Terbakar Saat Lebaran Bersama Forkopimda, Bupati Ipuk Patroli Keliling Pastikan Pengamanan Malam Takbiran Maksimal Atasi Kelangkaan LPG, Pemkab Banyuwangi Terus Gelar Operasi Pasar LPG Subsidi 3Kg di Seluruh Kecamatan Plaza Lumajang Tetap Jadi Pilihan Warga Berburu Busana Idulfitri Pemkab Lumajang Terapkan Sistem Piket untuk Jaga Pelayanan Publik Saat Lebaran Lintas Iman Bersatu, Senduro Hidupkan Toleransi Jelang Nyepi Bak Film 'Fast Furious' Palang Pintu KA Jember Ditabrak Mobil Diduga Hasil Curian, Satu Pengendara Motor Terluka Plaza Lumajang Tetap Jadi Pilihan Warga Berburu Busana Idulfitri Pria di Jember Tewas Tersengat Listrik, Tergantung di Pohon Randu Setinggi 7 Meter Spirit Tandang Bareng Jadi Komitmen Diaspora Banyuwangi Lintas Iman Bersatu, Senduro Hidupkan Toleransi Jelang Nyepi Puncak Arus Mudik Rabu, 11 Ribu Penumpang Berangkat dari Stasiun Jember Senduro dan Kearifan Lokal, Menjaga Indonesia dari Akar Budaya Ular Python 3 Meter Muncul di Plafon Rumah Warga Jember Saat Lebaran, Evakuasi Dramatis Berlangsung 1,5 Jam Polisi Amankan Granat Nanas dan Peluru dari Rumah Warga di Jember, Diduga Peninggalan Purnawirawan Bersama Forkopimda, Bupati Ipuk Patroli Keliling Pastikan Pengamanan Malam Takbiran Maksimal Kategori Berita + + + + Indozone + + + + + + + News + + + Lifestyle KANAL + + + + + + News + + + + + Ekobiz + + + + + Spotlight + + + + + Lifestyle + + + + + Arena + + + + + Tekingame + + + + + Otogaz + + + + + Fadami + + + + + Hiling + + + + + Z Campus + + + + REGIONAL + + + + + Aceh + + + + + Sumatra Utara + + + + + Sumatra Barat + + + + + Riau + + + + + Jambi + + + + + Lampung + + + + + Bangka Belitung + + + + + Kalimantan Timur + + + + + Kalimantan Selatan + + + + + Kalimantan Utara + + + + + Banten + + + + + DKI Jakarta + + + + + Jawa Barat + + + + + DI Yogyakarta + + + + + Jawa Tengah + + + + + Jawa Timur + + + + + Malang + + + + + Bali + + + + + NTB + + + + + Gorontalo + + + + + Sulawesi Utara + + + + + Sulawesi Tenggara + + + + + Sulawesi Selatan + + + + + Maluku + + + + + Papua + + + + + Papua Tengah Home + + News News + + + Rabu, 28 JANUARI 2026 • 10:13 WIB + + + + Kabupaten Jember: Jumlah Kecamatan, Luas Wilayah, Ragam Penduduk & Daftar Desa/Kelurahan yang Lengkap + + Author + + + + + + + + + + + + + + + + Arka Hatta + Editor + + + + + + + + + + + + + + + + + Arka Hatta + + + + + + + + + SHARE + + + + + + + + Tautan telah disalin + + + + + + + + JATIM — Kabupaten Jember adalah salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Timur yang memiliki struktur pemerintahan administratif lengkap dari tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan. Artikel ini menyajikan gambaran jumlah kecamatan, luas wilayah, komposisi penduduk, serta daftar desa atau kelurahan di masing-masing kecamatan, disusun secara informatif dan mudah dipahami. Jumlah Kecamatan, Desa, Kelurahan & Luas Wilayah + + + + + + Secara administratif, Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Pembagian wilayah ini mencakup 226 desa (desa) dan 22 kelurahan (wilayah urban) yang tersebar di seluruh kecamatan. Total wilayah administrasi kabupaten ini mencapai luas sekitar 3.293,34 km², menjadikannya salah satu kabupaten yang luas di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur. Selain itu, Jember juga memiliki ribuan dusun/lingkungan, RW, dan RT sebagai struktur pemerintahan paling bawah yang menjadi unit pelayanan masyarakat. Ragam Penduduk Penduduk Kabupaten Jember merupakan campuran yang beragam secara budaya dan etnis, tetapi sebagian besar berasal dari Suku Jawa dan suku campuran Jawa-Madura yang sering disebut “Pandalungan”. Selain itu, terdapat juga komunitas suku Madura, Tionghoa, dan suku pendatang lain yang tinggal di kota maupun pedesaan. Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan budaya lokal yang kuat dan bahasa daerah yang masih aktif digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  Daftar Kecamatan di Kabupaten Jember dan Desa/Kelurahan + + + + + + + Berikut ini adalah daftar beberapa kecamatan beserta desa/kelurahan utama yang menaunginya. Perlu dicatat bahwa setiap kecamatan memiliki jumlah desa/kelurahan yang berbeda-beda: sebagian berstatus desa, sebagian lain memiliki kelurahan (daerah urban). 1. Kecamatan Ajung Desa/Kelurahan: Ajung, Klompangan, Mangaran, Pancakarya, Rowoindah, Sukamakmur, Wirowongso 2. Kecamatan Ambulu Ambulu, Andongsari, Karang Anyar, Pontang, Sabrang, Sumberejo, Tegalsari 3. Kecamatan Arjasa Arjasa, Biting, Candijati, Darsono, Kamal, Kemuning Lor + + + + 1 2 3 4 5 + + + + + Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi + + Sumber: Dari Berbagai Sumber + + + + + + + + + + Author + + + + + + + + + + Arka Hatta + Editor + + + + + + + + + Tags + + internet + + + + Share this post + + + + + + + + Tautan telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + BERITA TERBARU + + + + + + + + + + + News + + + Wisatawan Membludak di Watu Ulo dan Papuma Saat Libur Lebaran, Tiket Terintegrasi Picu Lonjakan Kunjungan + + 24 Mar 2026 • 10 hours ago + + + + + + + + + + News + + + Spirit Tandang Bareng Jadi Komitmen Diaspora Banyuwangi + + 24 Mar 2026 • 17 hours ago + + + + + + + + + + News + + + Bupati Lumajang: Stok LPG 3 Kg Aman Selama Idulfitri, Masyarakat Tak Perlu Panik + + 24 Mar 2026 • 18 hours ago + + + + + + + + + + News + + + Ular Python 3 Meter Muncul di Plafon Rumah Warga Jember Saat Lebaran, Evakuasi Dramatis Berlangsung 1,5 Jam + + 23 Mar 2026 • Yesterday + + + + + + + + + + News + + + Kasihan! Rumah Pasangan Lansia di Jember Ludes Terbakar Saat Lebaran + + 23 Mar 2026 • Yesterday + + + + + + + + + + News + + + Bersama Forkopimda, Bupati Ipuk Patroli Keliling Pastikan Pengamanan Malam Takbiran Maksimal + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Atasi Kelangkaan LPG, Pemkab Banyuwangi Terus Gelar Operasi Pasar LPG Subsidi 3Kg di Seluruh Kecamatan + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Plaza Lumajang Tetap Jadi Pilihan Warga Berburu Busana Idulfitri + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Pemkab Lumajang Terapkan Sistem Piket untuk Jaga Pelayanan Publik Saat Lebaran + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Lintas Iman Bersatu, Senduro Hidupkan Toleransi Jelang Nyepi + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + Lihat Index Berita + + + + + + + + + + + + + + TERPOPULER + + + + 1 + + + + Bak Film 'Fast Furious' Palang Pintu KA Jember Ditabrak Mobil Diduga Hasil Curian, Satu Pengendara Motor Terluka + + + + 2 + + + + Plaza Lumajang Tetap Jadi Pilihan Warga Berburu Busana Idulfitri + + + + 3 + + + + Pria di Jember Tewas Tersengat Listrik, Tergantung di Pohon Randu Setinggi 7 Meter + + + + 4 + + + + Spirit Tandang Bareng Jadi Komitmen Diaspora Banyuwangi + + + + 5 + + + + Lintas Iman Bersatu, Senduro Hidupkan Toleransi Jelang Nyepi + + + + 6 + + + + Puncak Arus Mudik Rabu, 11 Ribu Penumpang Berangkat dari Stasiun Jember + + + + 7 + + + + Senduro dan Kearifan Lokal, Menjaga Indonesia dari Akar Budaya + + + + 8 + + + + Ular Python 3 Meter Muncul di Plafon Rumah Warga Jember Saat Lebaran, Evakuasi Dramatis Berlangsung 1,5 Jam + + + + 9 + + + + Polisi Amankan Granat Nanas dan Peluru dari Rumah Warga di Jember, Diduga Peninggalan Purnawirawan + + + + 10 + + + + Bersama Forkopimda, Bupati Ipuk Patroli Keliling Pastikan Pengamanan Malam Takbiran Maksimal + + + + + + + + + + + + + + TAG POPULER + + + + + + jember + + + + + + internet + + + + + + + + + + + + + + FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA BERITA TERBARU + + + + + + + + + + + News + + + Wisatawan Membludak di Watu Ulo dan Papuma Saat Libur Lebaran, Tiket Terintegrasi Picu Lonjakan Kunjungan + + 24 Mar 2026 • 10 hours ago + + + + + + + + + + News + + + Spirit Tandang Bareng Jadi Komitmen Diaspora Banyuwangi + + 24 Mar 2026 • 17 hours ago + + + + + + + + + + News + + + Bupati Lumajang: Stok LPG 3 Kg Aman Selama Idulfitri, Masyarakat Tak Perlu Panik + + 24 Mar 2026 • 18 hours ago + + + + + + + + + + News + + + Ular Python 3 Meter Muncul di Plafon Rumah Warga Jember Saat Lebaran, Evakuasi Dramatis Berlangsung 1,5 Jam + + 23 Mar 2026 • Yesterday + + + + + + + + + + News + + + Kasihan! Rumah Pasangan Lansia di Jember Ludes Terbakar Saat Lebaran + + 23 Mar 2026 • Yesterday + + + + + + + + + + News + + + Bersama Forkopimda, Bupati Ipuk Patroli Keliling Pastikan Pengamanan Malam Takbiran Maksimal + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Atasi Kelangkaan LPG, Pemkab Banyuwangi Terus Gelar Operasi Pasar LPG Subsidi 3Kg di Seluruh Kecamatan + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Plaza Lumajang Tetap Jadi Pilihan Warga Berburu Busana Idulfitri + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Pemkab Lumajang Terapkan Sistem Piket untuk Jaga Pelayanan Publik Saat Lebaran + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + + + + + + + News + + + Lintas Iman Bersatu, Senduro Hidupkan Toleransi Jelang Nyepi + + 21 Mar 2026 • 3 days ago + + + + Lihat Index Berita TERPOPULER + + + + 1 + + + + Bak Film 'Fast Furious' Palang Pintu KA Jember Ditabrak Mobil Diduga Hasil Curian, Satu Pengendara Motor Terluka + + + + 2 + + + + Plaza Lumajang Tetap Jadi Pilihan Warga Berburu Busana Idulfitri + + + + 3 + + + + Pria di Jember Tewas Tersengat Listrik, Tergantung di Pohon Randu Setinggi 7 Meter + + + + 4 + + + + Spirit Tandang Bareng Jadi Komitmen Diaspora Banyuwangi + + + + 5 + + + + Lintas Iman Bersatu, Senduro Hidupkan Toleransi Jelang Nyepi + + + + 6 + + + + Puncak Arus Mudik Rabu, 11 Ribu Penumpang Berangkat dari Stasiun Jember + + + + 7 + + + + Senduro dan Kearifan Lokal, Menjaga Indonesia dari Akar Budaya + + + + 8 + + + + Ular Python 3 Meter Muncul di Plafon Rumah Warga Jember Saat Lebaran, Evakuasi Dramatis Berlangsung 1,5 Jam + + + + 9 + + + + Polisi Amankan Granat Nanas dan Peluru dari Rumah Warga di Jember, Diduga Peninggalan Purnawirawan + + + + 10 + + + + Bersama Forkopimda, Bupati Ipuk Patroli Keliling Pastikan Pengamanan Malam Takbiran Maksimal TAG POPULER + + + + + + jember + + + + + + internet FOLLOW OUR SOCIAL MEDIA diff --git a/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_2SDi5404XSgang.md b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_2SDi5404XSgang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98f24f84fe67f96324d8e68464808d91e2aff3c6 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_2SDi5404XSgang.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/berita/jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_2SDi5404XSgang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:36:54 +source_type: government +quality_score: 94 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen). Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022. Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen). Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini. "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang. Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) 29 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan + 20 Juli 2022 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 635697 view + Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda + + + + Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen).  + + Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). + + Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. + + Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022.  + + Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen).  + + Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini.  + + "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang.  + + Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_6DcL5404Pjeang.md b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_6DcL5404Pjeang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9b92d8ed9b639e3a59fe010fb1b95fa7f35ba610 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_6DcL5404Pjeang.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/berita/jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_6DcL5404Pjeang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:36:33 +source_type: government +quality_score: 94 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen). Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022. Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen). Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini. "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang. Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) 29 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan + 20 Juli 2022 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 635686 view + Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda + + + + Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen).  + + Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). + + Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. + + Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022.  + + Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen).  + + Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini.  + + "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang.  + + Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_ornh5404U7Xang.md b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_ornh5404U7Xang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6dae09e2a8444a3f60dbb001a981eca869262077 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_ornh5404U7Xang.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/berita/jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_ornh5404U7Xang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:37:00 +source_type: government +quality_score: 94 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen). Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022. Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen). Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini. "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang. Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) 29 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan + 20 Juli 2022 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 635712 view + Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda + + + + Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen).  + + Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). + + Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. + + Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022.  + + Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen).  + + Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini.  + + "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang.  + + Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_113q6872S3lang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_113q6872S3lang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4d446fd3de844c3f97cc48d0b140f4baf56748f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_113q6872S3lang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_113q6872S3lang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:05:32 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1470 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1W2p6872SHYang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1W2p6872SHYang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e95aed3a5653cf86535601f55e613cb75d313d9 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1W2p6872SHYang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1W2p6872SHYang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:41:35 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7758 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2Eyv6872Ny2ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2Eyv6872Ny2ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99ddb711f38e83a6454f4b73ec9eacdd65cdac63 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2Eyv6872Ny2ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2Eyv6872Ny2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:27:56 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5243 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2c6t6872wQkang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2c6t6872wQkang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6bd2a13daa8c2b84eece8b83ba8bd6b20a40c636 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2c6t6872wQkang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_2c6t6872wQkang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:01:01 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11029 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_5V946872DLWang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_5V946872DLWang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e013d11506cdd344dadefd45ca3cae7ae9908ac --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_5V946872DLWang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_5V946872DLWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:17:52 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3449 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_69hU6872zTHang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_69hU6872zTHang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1186d94fb6b1bdd81ca9ae7cca19ce4ae32b352d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_69hU6872zTHang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_69hU6872zTHang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:23:50 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4692 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7CSi6872Kvjang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7CSi6872Kvjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d90b13ddf42c522facbad75f1917aeb7a32d7ab2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7CSi6872Kvjang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7CSi6872Kvjang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:14:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2849 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7a0h6872GPvang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7a0h6872GPvang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a801f4136c26fb05198f0221ca5a937d2432d7a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7a0h6872GPvang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7a0h6872GPvang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:48:33 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9112 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_87hn6872ndEang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_87hn6872ndEang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..613a9b5a986e2fba75707adc160ec85d65c325c2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_87hn6872ndEang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_87hn6872ndEang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:49:18 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9244 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8KwT6872u93ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8KwT6872u93ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0df30d0a3e434b786c7edd6efd62ea17f119cc67 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8KwT6872u93ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8KwT6872u93ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:52:52 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9928 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8xcu6872kVYang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8xcu6872kVYang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92ee7bc392f0f06cb75fd00ab582367cc693b55f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8xcu6872kVYang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8xcu6872kVYang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:55:07 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10217 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_95I66872bgOang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_95I66872bgOang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef9b5ee0f2ab69e9809eca830769a163c674074c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_95I66872bgOang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_95I66872bgOang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:02:19 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11248 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9CuA6872t1Aang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9CuA6872t1Aang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cab9fff54c9f8f30e690898e3a3a2759788a517b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9CuA6872t1Aang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9CuA6872t1Aang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:28:38 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5369 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9EXL6872fDLang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9EXL6872fDLang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..28c8d08d017dac834421e25874b30e179b71a98e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9EXL6872fDLang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9EXL6872fDLang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:52:32 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9860 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_A0dG6872Qnsang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_A0dG6872Qnsang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce0ed58fda1e23ca702a249a9959703cf05c82e1 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_A0dG6872Qnsang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_A0dG6872Qnsang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:21:01 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4147 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_BmUa6872lCVang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_BmUa6872lCVang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4518a394716cf64b16a001c23df93e2829bb53a7 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_BmUa6872lCVang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_BmUa6872lCVang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:16:19 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3160 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ChIr6872gTOang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ChIr6872gTOang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2de0cfa1bac88e116643252ec9fce98f6b20f4ab --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ChIr6872gTOang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ChIr6872gTOang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:20:50 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4098 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EGbn6872rF0ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EGbn6872rF0ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8f393e0b04943c429e9d7eafadcddd3d71d6359f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EGbn6872rF0ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EGbn6872rF0ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:13:30 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2680 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Fss6687209Xang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Fss6687209Xang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f72fba7a2ada736a872fc1f01f7dd779112ac85a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Fss6687209Xang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Fss6687209Xang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:45:17 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8482 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GGq16872Vz2ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GGq16872Vz2ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18ad5eac6d990627139112deece61f77bdde482e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GGq16872Vz2ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GGq16872Vz2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:16:01 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3112 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GIY86872aGRang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GIY86872aGRang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b38c69cc09769052b1f9c55f5c8aca07fe5a5e1c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GIY86872aGRang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GIY86872aGRang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:07:40 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1840 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GMo768725gjang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GMo768725gjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e9e273a0b7214f96a84c09f5d9bd6c0624f73bf --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GMo768725gjang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GMo768725gjang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:16:52 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3260 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3Dg6872wDjang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3Dg6872wDjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c7a11733ab3a66016744162a8c7346e8d56edbd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3Dg6872wDjang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3Dg6872wDjang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:03:18 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11412 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEgo6872MTLang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEgo6872MTLang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..816a108fb83b22d6214f82ca824881d6b3fa42ad --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEgo6872MTLang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEgo6872MTLang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:40:35 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7579 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEhh6872wNPang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEhh6872wNPang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6288db0832d0c0791f39113f67dc62f03ea02751 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEhh6872wNPang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HEhh6872wNPang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:41:38 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7768 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HsDo6872PaPang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HsDo6872PaPang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1061406bebf62cfc6e48cbd5fc7b4ca631224967 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HsDo6872PaPang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_HsDo6872PaPang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:17 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3524 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IEWT68727O5ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IEWT68727O5ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48bf813570b2ddbbdcebe4afd67be184fdcdd6b8 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IEWT68727O5ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IEWT68727O5ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:35:21 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6575 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JwCJ6872UIRang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JwCJ6872UIRang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d4cdf57f6cb6bb70b418a49c254f6cdfd7c2548 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JwCJ6872UIRang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JwCJ6872UIRang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:42:11 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7876 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KBUS6872quDang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KBUS6872quDang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f298c66735036eb00f5f7d59c0b13d6458c7fde --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KBUS6872quDang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KBUS6872quDang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:38:09 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7125 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KO1i68723a2ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KO1i68723a2ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..864af04b53a0332afe9fc4c8ea38f8a060afc0ca --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KO1i68723a2ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KO1i68723a2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:11:12 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2431 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KSrm6872JYZang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KSrm6872JYZang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f1d9998519bbdad1454e50d449f242034083924c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KSrm6872JYZang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KSrm6872JYZang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:44:58 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8419 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_L8vr6872oD0ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_L8vr6872oD0ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10773ec114dd8916d8efc8657aa216ea4d361e51 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_L8vr6872oD0ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_L8vr6872oD0ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:58 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3661 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LD8g6872lM4ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LD8g6872lM4ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a336bf98d7285de6ec9eb36d487041d29faaf36d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LD8g6872lM4ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LD8g6872lM4ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:52:02 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9764 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LDuz6872QVRang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LDuz6872QVRang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00fba6cbe3a9056148eb28249d6cba0bf4d7b8f7 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LDuz6872QVRang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LDuz6872QVRang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:11:01 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2399 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Liog6872M8Jang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Liog6872M8Jang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6777e5f6a2102a33eed3a72ce74e51c207d6958e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Liog6872M8Jang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Liog6872M8Jang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:19:33 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3782 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_M0x96872Pebang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_M0x96872Pebang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7033d1ef0542879d3724f015799b598c3d2fbfd2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_M0x96872Pebang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_M0x96872Pebang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:07:02 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1753 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nfcg6872RLBang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nfcg6872RLBang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be9bb70547c049bb9155719651a58354b7b15952 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nfcg6872RLBang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nfcg6872RLBang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:31 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3565 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni906872hHuang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni906872hHuang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e165b95490c27390c726e6f30cac444ad4d051db --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni906872hHuang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni906872hHuang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:41:27 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7732 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nvs36872mzBang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nvs36872mzBang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcaed29947aff60176310a90851be3c9f17154fd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nvs36872mzBang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Nvs36872mzBang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:10:10 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2257 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_PPV768729xhang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_PPV768729xhang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..56d8b0ee9611c2012fdae719182a9e01c6c6ad0b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_PPV768729xhang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_PPV768729xhang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:40:50 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7624 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QX1O6872OrMang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QX1O6872OrMang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b7d2bcbf67ba10ba81fc5d62c4902555936391c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QX1O6872OrMang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QX1O6872OrMang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:27:13 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5148 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QZEQ6872r86ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QZEQ6872r86ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cd6ebe9f0a0733af19863aff024511386288cfaf --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QZEQ6872r86ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QZEQ6872r86ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:55:02 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10195 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RJqF6872TXCang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RJqF6872TXCang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..742bf690c8e48dfe2bf324b7f7486b2319ff6bd1 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RJqF6872TXCang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RJqF6872TXCang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:05:23 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1442 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Rvxz6872QKkang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Rvxz6872QKkang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..944fc6fd0105dfe175194b5f11332ddd88e1d3eb --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Rvxz6872QKkang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Rvxz6872QKkang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:34:05 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6342 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SOue6872A1bang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SOue6872A1bang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f80772e45348fe0b382b67c6018530e892daa0a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SOue6872A1bang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SOue6872A1bang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:07:28 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1814 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SfHn6872pQyang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SfHn6872pQyang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1c622760ee5581b823d16fb02a62b4612a450ebb --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SfHn6872pQyang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SfHn6872pQyang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:47:22 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8857 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_UtUM6872Sz0ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_UtUM6872Sz0ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea2963b57d397fdcda631a1238807f98c425d0be --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_UtUM6872Sz0ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_UtUM6872Sz0ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:39:46 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7401 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_V9vg6872FiNang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_V9vg6872FiNang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4b71a50a648d2d9a927ba9e9c951c0f3b7fc31d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_V9vg6872FiNang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_V9vg6872FiNang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:20:41 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4068 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vczw68723mHang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vczw68723mHang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f58e8050cafbaa81a74cc98f61c06e9dffddefe --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vczw68723mHang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vczw68723mHang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:31:17 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5834 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WfKk6872Cdhang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WfKk6872Cdhang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57c8fc0e9d02d71f0c018fc3035d27c29d16219c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WfKk6872Cdhang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WfKk6872Cdhang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:27:13 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5145 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xjck6872LTGang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xjck6872LTGang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a3d758f0d3e90400afca865eb7742cdf2b1b1a5c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xjck6872LTGang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xjck6872LTGang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:37:50 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7054 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xwkk68724HWang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xwkk68724HWang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0f7df43ff01d21dc8fb9b82dc5ad548c36edd242 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xwkk68724HWang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Xwkk68724HWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:28:21 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5314 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_YXT26872tapang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_YXT26872tapang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adf6fa6dd6853809154abe50b0d98a7fbd530ea1 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_YXT26872tapang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_YXT26872tapang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:52:42 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9886 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c8wE6872CJaang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c8wE6872CJaang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1143d22d0d8e2064447297cdedb6d44cc955f1f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c8wE6872CJaang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c8wE6872CJaang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:58:22 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10651 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_cXPS6872zGkang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_cXPS6872zGkang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1aefeade7e2d85b8cdb1c53488e62cae67a821fd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_cXPS6872zGkang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_cXPS6872zGkang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:46:43 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8742 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ddeX6872Fhqang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ddeX6872Fhqang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b10bdc2055819fcfe0623b95af42e1c162ef4b3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ddeX6872Fhqang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ddeX6872Fhqang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:28:52 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5409 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fCoM68728wFang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fCoM68728wFang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e65df258e851e6ad03646aa9ad4c02ed4e465e3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fCoM68728wFang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fCoM68728wFang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:45:36 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8553 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gg8a6872uwxang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gg8a6872uwxang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aea45acd1c43f7684168e38694cb218a6feea909 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gg8a6872uwxang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gg8a6872uwxang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:24:11 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4750 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j5MQ6872yNcang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j5MQ6872yNcang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0cc3eef920b0bce87693b48f4da25915f12a4893 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j5MQ6872yNcang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j5MQ6872yNcang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:20:22 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3983 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jkkN6872qZHang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jkkN6872qZHang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0de4706dd256281e01083a39ec4137a278e9ffa4 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jkkN6872qZHang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jkkN6872qZHang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:45:24 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8513 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jz206872Ntaang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jz206872Ntaang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77a8da4d1f710a021d5315ecc9ebac5d2d85ea49 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jz206872Ntaang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jz206872Ntaang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:35:20 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6567 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_l0GG68724uWang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_l0GG68724uWang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c135c4fc8408d9dec6adfcb09b19d64896aaf3ca --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_l0GG68724uWang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_l0GG68724uWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:55:11 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10225 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lGkB6872lq5ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lGkB6872lq5ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7a353fe7c21cecf083b4cab7d23dbbf1eabd3950 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lGkB6872lq5ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lGkB6872lq5ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:58:52 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10723 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mPvN6872tq0ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mPvN6872tq0ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a863de541d3d87a4443ce1c96963f9f61a27167b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mPvN6872tq0ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mPvN6872tq0ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:02 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3487 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mTR26872yQ0ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mTR26872yQ0ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..22a040de3e86542f9b8f7462c4d0fd659e50eb7b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mTR26872yQ0ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mTR26872yQ0ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:25:28 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4930 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mvwG6872Tx8ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mvwG6872Tx8ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e2b0249c9c66c25bbe4f9062ef139690994a8ecd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mvwG6872Tx8ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mvwG6872Tx8ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:44:17 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8273 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nvVx6872AeCang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nvVx6872AeCang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52c1b35cfcc4961859889f59723ff95ebb4d7adc --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nvVx6872AeCang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nvVx6872AeCang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:33:17 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6207 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pNX36872IjGang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pNX36872IjGang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..36947b5be435909f39b7e821e399e6dd5203ca22 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pNX36872IjGang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pNX36872IjGang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:48:31 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9104 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pSGF6872SsVang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pSGF6872SsVang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..87b5f74d338ff76540769b13c856591a10db02d1 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pSGF6872SsVang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pSGF6872SsVang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:19:05 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3686 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pWfe6872PdTang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pWfe6872PdTang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..051efe8288d076d4d9415dde6dea188cec1bf249 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pWfe6872PdTang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pWfe6872PdTang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:15:41 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3040 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_psBc6872fliang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_psBc6872fliang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce30832f2270ba433d7c332dcb96ecac4be7f494 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_psBc6872fliang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_psBc6872fliang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:11:46 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2500 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pvu16872yRiang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pvu16872yRiang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c833815837733a269daf46c703c97ee176cf683b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pvu16872yRiang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pvu16872yRiang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:50:18 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9428 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOsY6872LpZang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOsY6872LpZang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42ec6d1f3b83be2c5891c181af71d726865d115d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOsY6872LpZang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOsY6872LpZang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:32:19 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6038 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_rZ0C68727kuang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_rZ0C68727kuang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73f8b2b6799d0b216cccc868826e816ae5d940c1 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_rZ0C68727kuang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_rZ0C68727kuang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:46:36 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8721 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sw0a6872MlXang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sw0a6872MlXang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a29f7062b25b0ba385e03965270ec47b886459d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sw0a6872MlXang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sw0a6872MlXang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:22:36 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4485 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tHT76872QSwang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tHT76872QSwang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d77a18f3b3d25df2e5bf41e2dddb984fefc4eae --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tHT76872QSwang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tHT76872QSwang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:34:55 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6491 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tV8x6872I5jang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tV8x6872I5jang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ecab9040bb69cb9d636ac8b603cae8665234fcc --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tV8x6872I5jang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tV8x6872I5jang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:04:04 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1267 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_uPUm6872mqeang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_uPUm6872mqeang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7828e97b0ab8c9507d373dc2a7b1230a9fd158ab --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_uPUm6872mqeang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_uPUm6872mqeang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:37:09 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6922 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vatF68729K4ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vatF68729K4ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b73f5716819a18d20efe36cf0c44d7b29f3ded6 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vatF68729K4ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vatF68729K4ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:50:35 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9475 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vzTh68723wZang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vzTh68723wZang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26841113903ceaed7581a635046f5d924ca8afd2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vzTh68723wZang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_vzTh68723wZang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:17:43 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3429 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_x6Mr68724cDang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_x6Mr68724cDang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5537f4bbfe04b5bed01eff2a7f680f6244f7a46d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_x6Mr68724cDang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_x6Mr68724cDang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:31:55 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5958 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yd5K68723ceang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yd5K68723ceang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..81958d32627b8c092807b0161d5b8ff3f8e871ff --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yd5K68723ceang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yd5K68723ceang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:22 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3542 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zNqd6872Eo0ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zNqd6872Eo0ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..038756b16fdfc06c2490cbfad891d4f22fdd214f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zNqd6872Eo0ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zNqd6872Eo0ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:13:48 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2712 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zhdh68729fgang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zhdh68729fgang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..acd82eba9d65eb35db9dfe6a10a5dfe104ae5cd9 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zhdh68729fgang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zhdh68729fgang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:09:51 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2202 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4ALh7408qmZa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4ALh7408qmZa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c00e1920d5a86a68654ca36bc12a47679d829236 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4ALh7408qmZa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4ALh7408qmZang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:04 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707253 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4jvy7408QkDa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4jvy7408QkDa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6fbb47773494c3151aaa181e9dda5fdb6e466080 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4jvy7408QkDa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4jvy7408QkDang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:26 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707323 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4rYC7408zrwa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4rYC7408zrwa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e57186db06044a316e82f45ec76c44a26ef960a3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4rYC7408zrwa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_4rYC7408zrwang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:57 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707432 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Cpd67408IJma.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Cpd67408IJma.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..694e853849ff930ef99f2c2fed09929011a305f1 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Cpd67408IJma.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Cpd67408IJmang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:43:30 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707542 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ILyr7408A1wa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ILyr7408A1wa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0084239ae1c3fad8e08c33a1dc1353f3632be15d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ILyr7408A1wa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ILyr7408A1wang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:37 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707362 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_McVY7408ZU6a.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_McVY7408ZU6a.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e5d2b9b542b82769821d33d27dbf65d16f4e4e3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_McVY7408ZU6a.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_McVY7408ZU6ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:40:34 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706936 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_NffZ7408ttKa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_NffZ7408ttKa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4d19a1acefe4ff88c668c65e60931f23445e681 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_NffZ7408ttKa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_NffZ7408ttKang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:41:06 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707049 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Ogwu7408VGWa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Ogwu7408VGWa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed92c7aab575a24132446d70995c937a1b2e508c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Ogwu7408VGWa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Ogwu7408VGWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:08 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707263 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_RvjP7408jzwa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_RvjP7408jzwa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e46017ff89b659a951ba4ca7a9cb221e849e27cd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_RvjP7408jzwa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_RvjP7408jzwang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:11 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707278 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SAhK7408hP2a.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SAhK7408hP2a.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48befebae4afc2cdcf722cd88ae9e159086f51ed --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SAhK7408hP2a.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SAhK7408hP2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:39:53 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706797 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SlMN7408OV9a.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SlMN7408OV9a.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b43f40e668d51c4515caf26e98a256ff26531345 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SlMN7408OV9a.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_SlMN7408OV9ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:40:11 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706855 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_asXQ7408OWUa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_asXQ7408OWUa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b1e48f6dc6c4a819922210c89b5363ffd3493a2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_asXQ7408OWUa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_asXQ7408OWUang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:37 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707363 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ceMq7408p7ja.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ceMq7408p7ja.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..97bbd4a5de3aa3fc79759b235db62520d31ac3e4 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ceMq7408p7ja.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_ceMq7408p7jang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:40:56 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707002 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_hrNQ7408Yx7a.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_hrNQ7408Yx7a.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8899a7211c963ae25da8ec3a44e17f4923efc153 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_hrNQ7408Yx7a.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_hrNQ7408Yx7ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:40:00 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706818 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_kJ7P7408knYa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_kJ7P7408knYa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..13a8ff5507d4b56dfe36d280fda0e57410cf6175 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_kJ7P7408knYa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_kJ7P7408knYang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:43:57 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707611 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_r3Vn7408Gm7a.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_r3Vn7408Gm7a.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc2b9206759fd5f87d913083914ec7c9e277609c --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_r3Vn7408Gm7a.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_r3Vn7408Gm7ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:41:07 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707056 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_rDcl7408Tm2a.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_rDcl7408Tm2a.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f23687b00f3fde02d7b96ce7b3bf8ccacaba8aa2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_rDcl7408Tm2a.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_rDcl7408Tm2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:43:47 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707586 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_zW0D7408ZPea.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_zW0D7408ZPea.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bffb1f2a5ab8076495a110ab0a8ddacb6a7145eb --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_zW0D7408ZPea.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_zW0D7408ZPeang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:44:10 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707648 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jdih.jakarta.go.id_dokumen_pencarian-tag_%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Daerah.md b/raw/jdih.jakarta.go.id_dokumen_pencarian-tag_%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Daerah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3d610f0875eab4062ff4ec75e983894912d510f0 --- /dev/null +++ b/raw/jdih.jakarta.go.id_dokumen_pencarian-tag_%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Daerah.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +url: https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/pencarian-tag/%20Penanggulangan%20Kemiskinan%20Daerah?page=2 +title: "Search Result - JDIH Provinsi DKI Jakarta" +domain: jdih.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:25:47 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Search Result - JDIH Provinsi DKI Jakarta + +Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan - Dilihat + 929 kali Diunduh + 272 kali Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteran Sosial Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteran Sosial 15 Agustus 2013 Dilihat + 7356 kali Diunduh + 1181 kali JDIH PROVINSI DKI JAKARTA Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI + Jakarta Hasil Pencarian " Penanggulangan Kemiskinan Daerah" 🔍 Cari Produk Hukum... 12 Dokumen Hukum Ditemukan JDIH PROVINSI DKI JAKARTA + Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi DKI + Jakarta + + + + Hasil Pencarian " Penanggulangan Kemiskinan Daerah" + 12 Dokumen Hukum Ditemukan Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan + + Instruksi Gubernur + Instruksi Gubernur Nomor 147 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Mandiri Penanggulangan Kemiskinan + + + #pengentasan kemiskinan      # Penanggulangan Kemiskinan Daerah      + + + + - + + Dilihat + 929 kali + + Diunduh + 272 kali + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteran Sosial + + Peraturan Daerah + Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteran Sosial + + + #Sosial      # Penanggulangan Kemiskinan Daerah      #pengentasan kemiskinan      + + + + 15 Agustus 2013 + + Dilihat + 7356 kali + + Diunduh + 1181 kali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 🔍 Cari Produk Hukum... diff --git a/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6IkFXSlFNeUdGRmtINFhzRW1kQmhTSXc9PSIsInZhbHVlIjoiczBvWHpLbmtOODlSazRPN3lSUXFzU2UvWjZFcHpzQzBxSnpuSjBKQXRjN0dLWTNIb.md b/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6IkFXSlFNeUdGRmtINFhzRW1kQmhTSXc9PSIsInZhbHVlIjoiczBvWHpLbmtOODlSazRPN3lSUXFzU2UvWjZFcHpzQzBxSnpuSjBKQXRjN0dLWTNIb.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db484791c9d7cb21c9038271982706ff8ac6fde1 --- /dev/null +++ b/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6IkFXSlFNeUdGRmtINFhzRW1kQmhTSXc9PSIsInZhbHVlIjoiczBvWHpLbmtOODlSazRPN3lSUXFzU2UvWjZFcHpzQzBxSnpuSjBKQXRjN0dLWTNIb.md @@ -0,0 +1,862 @@ +--- +url: https://jdih.kemensos.go.id/download/eyJpdiI6IkFXSlFNeUdGRmtINFhzRW1kQmhTSXc9PSIsInZhbHVlIjoiczBvWHpLbmtOODlSazRPN3lSUXFzU2UvWjZFcHpzQzBxSnpuSjBKQXRjN0dLWTNIb2cyMEJmMVRHWm9Oc3lEbnRHdXZBS1E1TEpZYmdoVjNsTXB6bmc9PSIsIm1hYyI6IjcxYTE0OTE3MjA4NmQyNTMzZjM3NTgyZWY5YjA2NDVlNGQ3Y2VlYjA3YjBlNTMyNGQxZDk2NTkxOTNkZjcyNTIiLCJ0YWciOiIifQ==/eyJpdiI6IkYvNHNScDB2MWRaMXJINTRuYXBYbFE9PSIsInZhbHVlIjoiQW5jUFg5TnBpeDVIeGV5aFgyK2ZkZmcyYy82VjJUQnNUOEJ2L2lSVzJ4ZG1RelZ1Kzc1ZmlKYzE4U1RScU1BTnZ6aklGTVVETlRwUFJRVlk3eDNiSEE9PSIsIm1hYyI6IjU1MzZjZDEzOTg4NjAyMGM2N2VkYTVmNThmNjBiMWVhZjY1MjBlMjc5MjMzMzM4NzU5MmVhYjUwN2NhMmY1ZjkiLCJ0YWciOiIifQ== +title: "eyJpdiI6IkYvNHNScDB2MWRaMXJINTRuYXBYbFE9PSIsInZhbHVlIjoiQW5jUFg5TnBpeDVIeGV5aFgyK2ZkZmcyYy82VjJUQnNUOEJ2L2lSVzJ4ZG1RelZ1Kzc1ZmlKYzE4U1RScU1BTnZ6aklGTVVETlRwUFJRVlk3eDNiSEE9PSIsIm1hYyI6IjU1MzZjZDEzOTg4NjAyMGM2N2VkYTVmNThmNjBiMWVhZjY1MjBlMjc5MjMzMzM4NzU5MmVhYjUwN2NhMmY1ZjkiLCJ0YWciOiIifQ==" +domain: jdih.kemensos.go.id +crawl_date: 2026-03-14 22:03:27 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: true +--- + +# eyJpdiI6IkYvNHNScDB2MWRaMXJINTRuYXBYbFE9PSIsInZhbHVlIjoiQW5jUFg5TnBpeDVIeGV5aFgyK2ZkZmcyYy82VjJUQnNUOEJ2L2lSVzJ4ZG1RelZ1Kzc1ZmlKYzE4U1RScU1BTnZ6aklGTVVETlRwUFJRVlk3eDNiSEE9PSIsIm1hYyI6IjU1MzZjZDEzOTg4NjAyMGM2N2VkYTVmNThmNjBiMWVhZjY1MjBlMjc5MjMzMzM4NzU5MmVhYjUwN2NhMmY1ZjkiLCJ0YWciOiIifQ== + +RANCANGAN +PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA +NOMOR ... TAHUN ... +TENTANG +ASISTENSI REHABILITASI SOSIAL +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, +Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan +tata kerja Kementerian Sosial dan mengoptimalkan +layanan rehabilitasi sosial, perlu pengaturan mengenai +asistensi rehabilitasi sosial; +b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 +tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah +beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri +Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua +atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 +tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sudah tidak sesuai +dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti; +c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud +dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan +Menteri Sosial tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial; +Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik +Indonesia Tahun 1945; +2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang +Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana +telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun +2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 +Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor +225,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 6993); +3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang +Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4967); +4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang +Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); +5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang +Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2024 Nomor 358); +6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di +Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri +Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas - 2 - +Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di +Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013); +7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri +Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas +Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); +MEMUTUSKAN: +Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI +REHABILITASI SOSIAL. +BAB I +KETENTUAN UMUM +Pasal 1 +Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: +1. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan +pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu +melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam +kehidupan masyarakat. +2. Program Rehabilitasi Sosial adalah program yang bersifat +holistik, sistematik, dan terstandar untuk mencapai +keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, +dan/atau masyarakat. +3. Keberfungsian Sosial adalah suatu kondisi yang +memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan +masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak +dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, +serta mengatasi masalah dalam kehidupannya. +4. Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut +ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang +menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, +dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan +pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial +dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi +fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan +vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan dan +asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas. +5. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki +pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan +sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi. +6. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya +disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, +dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, +kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan +fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial +untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan +rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. - 3 - +7. Penerima Manfaat adalah perseorangan, keluarga, +kelompok, dan/atau masyarakat yang menerima bantuan +ATENSI dan telah memenuhi syarat serta ditetapkan +dalam keputusan. +8. Sentra Kreasi ATENSI adalah pusat pengembangan +kewirausahaan dan vokasional serta media promosi hasil +karya penerima manfaat dalam satu kawasan terpadu. +9. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat +LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial +yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial +yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan +hukum maupun yang tidak berbadan hukum. +10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan +pemerintahan di bidang sosial. +BAB II +PROGRAM REHABILITASI SOSIAL +Pasal 2 +(1) Sasaran Program Rehabilitasi Sosial meliputi: +a. anak; +b. penyandang disabilitas; +c. tuna sosial dan korban perdagangan orang; +d. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan +zat adiktif lainnya dan orang dengan human +immunodeficiency virus; dan +e. lanjut usia. +(2) Selain sasaran program sebagaimana dimaksud pada ayat +(1), Program Rehabilitasi Sosial juga diberikan kepada +PPKS lainnya. +Pasal 3 +(1) Program Rehabilitasi Sosial meliputi layanan: +a. tidak langsung; dan +b. langsung. +(2) Layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat +(1) huruf a dilaksanakan melalui: +a. kampanye sosial melalui pencegahan, publikasi, +sosialisasi, edukasi, dan perluasan informasi +Rehabilitasi Sosial di seluruh sektor masyarakat; +b. bimbingan teknis kompetensi; +c. refleksi kebijakan; +d. supervisi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan; +e. perumusan pedoman umum dan pedoman +operasional; +f. rapat koordinasi teknis; dan +g. advokasi sosial. +(3) Layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf b dilaksanakan melalui ATENSI. +(4) Layanan langsung melalui ATENSI sebagaimana +dimaksud pada ayat (3) untuk lanjut usia dapat diberikan +melalui pos layanan terpadu bagi lanjut usia. +(5) Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal +Rehabilitasi Sosial mendorong aktivasi dengan cara - 4 - +memfasilitasi pos layanan terpadu bagi lanjut usia yang +berada di wilayah kerjanya. +BAB III +PELAKSANAAN ATENSI +Pasal 4 +(1) Layanan ATENSI diberikan berdasarkan prinsip: +a. multifungsi layanan; +b. holistik; +c. sistematik; +d. terstandar; +e. berbasis hak; +f. multiprofesi; +g. multilevel intervensi; +h. multiaktor kolaborasi; +i. dinamis; +j. integratif; +k. komplementer; dan +l. berjejaring. +(2) Prinsip multifungsi layanan sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) huruf a untuk memastikan pelaksanaan ATENSI +merespon ragam masalah sosial yang membutuhkan +penanganan segera atau mendesak untuk dilayani. +(3) Prinsip holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf +b untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus +memandang individu PPKS sebagai bagian dari kesatuan +sistem biologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. +(4) Prinsip sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf c untuk memastikan tahapan pelaksanaan ATENSI +yang terencana melalui manajemen kasus sehingga dapat +dievaluasi outcome dan impactnya. +(5) Prinsip terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf d untuk memastikan pelaksanaan ATENSI sesuai +dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. +(6) Prinsip berbasis hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf e untuk memastikan pelaksanaan ATENSI +memperhatikan norma dan prinsip hak asasi manusia. +(7) Prinsip multiprofesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf f untuk memastikan pelaksanaan ATENSI +melibatkan profesi lain guna meningkatkan efektivitas +program bagi penerima manfaat. +(8) Prinsip multilevel intervensi sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) huruf g untuk memastikan pelaksanaan ATENSI +diberikan kepada individu, keluarga, komunitas, dan +masyarakat. +(9) Prinsip multiaktor kolaborasi sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) huruf h untuk memastikan pelaksanaan ATENSI +tidak hanya dilaksanakan Pekerja Sosial namun +melibatkan sumber daya manusia kesejahteraan sosial +lainnya. +(10) Prinsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf i untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, +dan evaluasi ATENSI harus memperhatikan segala sesuatu - 5 - +atau kondisi yang berubah, bergerak secara aktif, dan +berkembang di masyarakat. +(11) Prinsip integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf j untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, +dan evaluasi ATENSI harus mempertimbangkan seluruh +aspek PPKS secara satu kesatuan dan bukan terpisah- +pisah. +(12) Prinsip komplementer sebagaimana dimaksud pada ayat +(1) huruf k untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, +dan evaluasi ATENSI harus menyatu dan bersinergi untuk +saling melengkapi dalam pemenuhan kebutuhan PPKS. +(13) Prinsip berjejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf l untuk memastikan pelaksanaan ATENSI harus +mampu memanfaatkan dan bekerja sama dengan potensi +sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan +masyarakat. +Pasal 5 +Pelaksanaan ATENSI bertujuan untuk mencapai +Keberfungsian Sosial. +Pasal 6 +(1) Pelaksanaan ATENSI sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 5 dilakukan oleh direktorat dan unit pelaksana +teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi +Sosial. +(2) Direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan +Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan +instansi terkait, perguruan tinggi, perangkat daerah +bidang sosial, badan usaha, dan/atau LKS. +(3) Selain direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan +Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagaimana +dimaksud pada ayat (2), perangkat daerah bidang sosial +dan LKS dapat melaksanakan ATENSI secara mandiri. +(4) Pelaksanaan ATENSI secara mandiri oleh perangkat +daerah bidang sosial dan LKS sebagaimana dimaksud +pada ayat (3) dilakukan dengan supervisi dari Kementerian +Sosial. +Pasal 7 +Direktorat dan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat +Jenderal Rehabilitasi Sosial melaksanakan layanan +Rehabilitasi Sosial terintegrasi dengan perlindungan sosial, +jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. +Pasal 8 +ATENSI dilaksanakan dengan berbasis: +a. keluarga; +b. komunitas; dan/atau +c. residensial. +Pasal 9 +(1) Sasaran ATENSI meliputi: +a. individu; - 6 - +b. keluarga; +c. kelompok; dan/atau +d. komunitas. +(2) Sasaran ATENSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +memiliki kriteria: +a. kemiskinan; +b. ketelantaran; +c. kedisabilitasan; +d. keterpencilan; +e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; +f. korban bencana; dan/atau +g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan +diskriminasi. +Pasal 10 +(1) ATENSI dilaksanakan dalam bentuk: +a. dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; +b. perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak; +c. dukungan keluarga; +d. terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental +spiritual; +e. pelatihan vokasional dan/atau pembinaan +kewirausahaan; +f. bantuan dan/atau asistensi sosial; dan/atau +g. dukungan aksesibilitas. +(2) Pemberian layanan ATENSI menggunakan metode +manajemen kasus. +(3) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +merupakan suatu langkah sistematis untuk mengatur dan +melakukan layanan dalam rangka mengatasi masalah +perlindungan dan/atau kesejahteraan yang kompleks +terkait PPKS secara tepat, sistematis, dan tepat waktu +melalui dukungan langsung dan rujukan sesuai dengan +tujuan pelayanan. +(4) Proses manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada +ayat (3) dilakukan supervisi pekerjaan sosial oleh Pekerja +Sosial. +(5) Manajemen kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +dapat dilaksanakan berbasis digital. +(6) Dalam hal terjadi situasi darurat, layanan ATENSI dapat +diberikan melalui respon kasus. +Pasal 11 +(1) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a +merupakan upaya untuk membantu memenuhi standar +kebutuhan PPKS untuk dapat hidup layak secara fisik, +mental, dan psikososial. +(2) Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan +cara memberikan bantuan, bantuan sarana, dan +prasarana dasar, serta bantuan kebutuhan dasar lainnya. +(3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud +pada ayat (2) meliputi: +a. sandang dan pangan; - 7 - +b. tempat tinggal sementara; dan +c. akses dokumen kependudukan, kesehatan, dan +pendidikan. +(4) Tempat tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada +ayat (3) huruf b dapat berupa asrama dan/atau rumah +susun. +Pasal 12 +(1) Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b +merupakan layanan pemenuhan kasih sayang, +keselamatan, kelekatan, dan kesejahteraan. +(2) Layanan perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan +cara merawat, mengasuh, dan memberikan perhatian +yang berkelanjutan, serta memberikan bantuan sarana +dan prasarana perawatan sosial dan/atau pengasuhan +anak. +Pasal 13 +(1) Perawatan sosial bagi lanjut usia dan penyandang +disabilitas yang tidak dapat melaksanakan aktivitas +sehari-hari secara mandiri dapat diberikan layanan +perawatan jangka panjang. +(2) Dalam hal layanan perawatan jangka panjang +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk lokasi yang +tidak tersedia pendamping sosial bidang Rehabilitasi +Sosial, dapat melibatkan LKS. +Pasal 14 +(1) Pengasuhan anak dilaksanakan sesuai dengan prinsip +kepentingan terbaik bagi anak. +(2) Pengasuhan anak diutamakan berbasis keluarga dan/atau +keluarga pengganti. +(3) Dalam hal anak belum memperoleh pengasuhan anak +berbasis keluarga dan/atau keluarga pengganti +sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anak dapat +memperoleh pengasuhan sementara berbasis residensial. +(4) Pengasuhan anak berbasis residensial sebagaimana +dimaksud pada ayat (3) merupakan alternatif terakhir +sampai anak memperoleh pengasuhan dalam keluarga. +Pasal 15 +(1) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan upaya pemberian +bantuan terhadap anggota keluarga berupa dukungan +emosional, pengetahuan, dan keterampilan pengasuhan +anak dan/atau perawatan sosial, keterampilan berelasi +dalam keluarga, serta dukungan untuk memahami +masalah yang dihadapi. +(2) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilakukan dengan memberikan pendampingan kepada +keluarga dan/atau penguatan kapabilitas dan tanggung - 8 - +jawab sosial keluarga serta memberikan bantuan +perlengkapan bagi keluarga atau anggota keluarga. +(3) Dukungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +terdiri atas: +a. keluarga sendiri; dan/atau +b. keluarga pengganti. +(4) Dukungan keluarga sendiri sebagaimana dimaksud pada +ayat (3) huruf a meliputi: +a. mediasi keluarga; +b. preservasi keluarga; +c. reunifikasi; +d. lingkar dukungan antarkeluarga; +e. dukungan kelompok sebaya; dan/atau +f. temu penguatan anak dan keluarga. +(5) Dukungan keluarga pengganti sebagaimana dimaksud +pada ayat (3) huruf b meliputi: +a. reintegrasi; +b. fasilitasi pengasuhan oleh keluarga pengganti; +c. lembaga rujukan berbasis temporary shelter; +dan/atau +d. advokasi sosial. +Pasal 16 +(1) Terapi fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat +(1) huruf d dimaksudkan untuk mengoptimalkan, +memelihara, dan mencegah kerusakan atau gangguan +fungsi fisik. +(2) Terapi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilakukan dengan cara: +a. fisioterapi; +b. terapi wicara; +c. terapi okupasi; +d. dukungan alat bantu; dan/atau +e. pelatihan dan terapi olahraga. +(3) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 10 huruf d merupakan kumpulan terapi untuk +mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS +dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, +komunitas, maupun masyarakat. +(4) Terapi psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) +dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk +mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kognisi, +afeksi, perilaku, dan sosial. +(5) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 10 huruf d merupakan terapi yang menggunakan +nilai-nilai moral, spiritual, dan agama untuk +menyelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa. +(6) Terapi mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat +(5) dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah +keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni +dengan alam. +Pasal 17 +(1) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e - 9 - +merupakan usaha pemberian keterampilan kepada PPKS +agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. +(2) Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan +cara: +a. pengembangan dan penyaluran minat, bakat, dan +potensi; +b. menciptakan aktivitas yang produktif; +c. memberikan bantuan kewirausahaan; +d. memberikan bantuan sarana dan prasarana +produksi; +e. mengembangkan jejaring pemasaran; +f. dukungan akses modal usaha ekonomi; dan/atau +g. dukungan akses ke dunia kerja. +Pasal 18 +(1) Bantuan dan/atau asistensi sosial sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f merupakan bantuan +berupa uang, barang, jasa dan/atau dukungan +pemenuhan jaminan sosial kepada seseorang, keluarga, +kelompok atau masyarakat yang berpendapatan rendah +sampai dengan berpendapatan tinggi. +(2) Penyaluran bantuan dan/atau asistensi sosial berupa +uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer +secara langsung dari kas negara atau dapat bekerja sama +dengan bank/pos penyalur. +(3) Bank/pos penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +terdiri atas: +a. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk; +b. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk; +c. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; +d. PT Bank Syariah Indonesia, Tbk; dan/atau +e. PT Pos Indonesia (Persero). +(4) Penyaluran bantuan dan/atau asistensi sosial berupa +barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat +(1) diberikan secara langsung atau dapat bekerja sama +dengan pihak lain. +Pasal 19 +(1) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 10 ayat (1) huruf g merupakan upaya untuk +membantu PPKS memperoleh akses yang setara terhadap +peralatan, pelayanan publik, serta lingkungan fisik dan +nonfisik. +(2) Dukungan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat +(1) dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, +fasilitasi, dan advokasi sosial kepada pemangku +kepentingan serta penyediaan sarana dan prasarana yang +memenuhi standar aksesibilitas. +Pasal 20 +(1) Mekanisme pelaksanaan ATENSI terdiri atas tahapan: +a. fasilitasi akses; +b. pendekatan awal dan kesepakatan bersama; +c. asesmen komprehensif dan berkelanjutan; - 10 - +d. perencanaan layanan sosial; +e. implementasi; +f. monitoring dan evaluasi; dan +g. pascalayanan dan terminasi. +(2) Dalam setiap tahapan ATENSI sebagaimana dimaksud +pada ayat (1) harus melalui supervisi pekerjaan sosial. +(3) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang memiliki +kompetensi supervisi pekerjaan sosial. +Pasal 21 +Fasilitasi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 +ayat (1) huruf a berasal dari: +a. rujukan; +b. laporan pengaduan; dan/atau +c. penjangkauan kasus. +Pasal 22 +Pendekatan awal dan kesepakatan bersama sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi: +a. asesmen awal; +b. respon kasus; dan/atau +c. kesepakatan awal. +Pasal 23 +Asesmen komprehensif dan berkelanjutan sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi aspek: +a. medis; +b. sosial; +c. legal; +d. fisik; +e. psikososial; +f. mental; +g. spiritual; +h. minat dan bakat; +i. ekonomi; +j. penelusuran keluarga; dan/atau +k. aspek lainnya yang dibutuhkan untuk penanganan +masalah. +Pasal 24 +Perencanaan layanan sosial sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 20 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: +a. pemetaan sistem sumber; +b. penyusunan rencana layanan sosial; dan +c. penetapan bersama. +Pasal 25 +Implementasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) +huruf e dilakukan dengan berbasis keluarga, komunitas, +dan/atau residensial. +Pasal 26 - 11 - +(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) +huruf f merupakan proses untuk memantau +perkembangan aktivitas pelaksanaan ATENSI. +(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) +huruf f merupakan aktivitas penilaian secara keseluruhan +pelaksanaan ATENSI. +(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat +(1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikator +kinerja yang meliputi masukan, proses, keluaran, +manfaat, dan dampak. +Pasal 27 +(1) Pascalayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat +(1) huruf g merupakan layanan lanjutan yang +dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan Penerima +Manfaat dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di +lingkungan sosialnya dan/atau mendukung lembaga +rujukan agar lebih sesuai dengan kebutuhan PPKS yang +pernah mendapatkan layanan. +(2) Pascalayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +diberikan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial. +(3) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) +huruf g merupakan proses pengakhiran rangkaian +pelaksanaan ATENSI dalam bentuk pemutusan layanan +antara penyedia layanan dan Penerima Manfaat +berdasarkan rekomendasi Pekerja Sosial. +Pasal 28 +(1) Jangka waktu pelaksanaan ATENSI diberikan +berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja +Sosial. +(2) Selain berdasarkan hasil asesmen sebagaimana dimaksud +pada ayat (1), jangka waktu pelaksanaan ATENSI dapat +diberikan berdasarkan hasil: +a. konferensi kasus bekerja sama dengan tenaga +profesional lainnya; dan/atau +b. konferensi keluarga yang melibatkan keluarga. +Pasal 29 +Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme ATENSI untuk +setiap sasaran Program Rehabilitasi Sosial ditetapkan oleh +Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam pedoman +operasional ATENSI. +BAB IV +SENTRA KREASI ATENSI +Pasal 30 +Sentra Kreasi ATENSI bertujuan: +a. meningkatnya kemampuan kewirausahaan dan +vokasional Penerima Manfaat; +b. terciptanya lapangan pekerjaan bagi Penerima Manfaat; +c. meningkatnya taraf kemandirian sosial ekonomi Penerima +Manfaat; - 12 - +d. meningkatnya taraf kesejahteraan sosial Penerima +Manfaat dari kelompok termiskin/termarjinal/terlantar; +dan/atau +e. terciptanya tempat perbelanjaan dan rekreasi dalam satu +kawasan yang inklusif. +Pasal 31 +Sasaran Sentra Kreasi ATENSI sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 30 merupakan Penerima Manfaat program: +a. Rehabilitasi Sosial; +b. perlindungan dan jaminan sosial; dan/atau +c. pemberdayaan sosial. +Pasal 32 +(1) Sentra Kreasi ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal +30 dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis di lingkungan +Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. +(2) Unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal +Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga, +pemerintah daerah, LKS, lembaga pendidikan, dunia +usaha, badan usaha milik negara, kelompok/organisasi, +atau masyarakat. +Pasal 33 +(1) Sentra Kreasi ATENSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal +32 ayat (1) memiliki jenis kegiatan: +a. agrowisata; +b. kuliner; +c. work shop; +d. perdagangan; +e. handycraft; +f. karya seni; +g. jasa; +h. tata boga; +i. konveksi; +j. pelatihan; +k. rekreasi; +l. olahraga; +m. daur ulang sampah; +n. jasa ruang kerja (co-working place); dan/atau +o. ruang pameran (showroom). +(2) Selain jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), +Sentra Kreasi ATENSI dapat dikembangkan sesuai dengan +kebutuhan dan kreativitas Penerima Manfaat serta +peluang pasar. +(3) Dalam mendukung pengembangan Sentra Kreasi ATENSI, +dapat diberikan: +a. peralatan keterampilan; +b. peralatan produksi; +c. bahan; +d. perlengkapan kerja; +e. modal usaha; +f. insentif; +g. pengembangan usaha; dan/atau - 13 - +h. akses lapangan kerja. +Pasal 34 +Jenis kegiatan Sentra Kreasi ATENSI sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 33 ayat (1) diperuntukkan kepada Penerima +Manfaat. +Pasal 35 +(1) Pelaksanaan Sentra Kreasi ATENSI sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 33 menghasilkan barang dan jasa. +(2) Barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dapat dipasarkan secara langsung dan/atau melalui e- +commerce. +(3) Hasil pemasaran barang dan jasa sebagaimana dimaksud +pada ayat (1) merupakan hak Penerima Manfaat dan tidak +dikenakan tarif penerimaan negara bukan pajak. +(4) Pemberhentian layanan Sentra Kreasi ATENSI bagi +Penerima Manfaat dilakukan setelah Penerima Manfaat +memperoleh pendapatan lebih besar atau sama dengan +upah minimum regional per bulan yang diperoleh secara +mandiri dan/atau berdasarkan hasil evaluasi secara +berkala oleh Pekerja Sosial. +Pasal 36 +Dalam melaksanakan jenis kegiatan Sentra Kreasi ATENSI +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Penerima +Manfaat dapat memperoleh pendampingan: +a. manajemen usaha; +b. manajemen pemasaran; dan/atau +c. digital. +BAB V +PENDAMPING SOSIAL BIDANG REHABILITASI SOSIAL +Pasal 37 +(1) Pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial membantu +pelaksanaan ATENSI. +(2) Pendamping sosial bidang rehabilitasi sosial sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disupervisi +oleh Pekerja Sosial. +(3) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam +melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan: +a. tenaga kesejahteraan sosial; +b. dokter; +c. terapis; +d. instruktur; +e. perawat; +f. psikolog; +g. psikiater; +h. relawan sosial; +i. penyuluh sosial; dan/atau +j. tenaga profesional lainnya. +BAB VI - 14 - +PENDATAAN +Pasal 38 +(1) Sumber data PPKS yang akan diberikan layanan ATENSI +berasal dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional. +(2) Dalam hal PPKS yang akan diberikan layanan ATENSI +tidak terdapat dalam data tunggal sosial dan ekonomi +nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), layanan +tetap dapat diberikan dengan ketentuan harus segera +dilaporkan ke dinas sosial daerah provinsi, dinas sosial +daerah kabupaten/kota, atau Kementerian Sosial untuk +diusulkan masuk ke dalam data tunggal sosial dan +ekonomi nasional. +Pasal 39 +Tata cara pengusulan PPKS dalam data tunggal sosial dan +ekonomi nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan +peraturan perundang-undangan. +BAB VII +TANGGUNG JAWAB +Pasal 40 +Menteri memiliki tanggung jawab: +a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan +ATENSI; +b. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait +dengan pelaksanaan ATENSI; +c. mengelola anggaran program yang bersumber dari +Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber- +sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan +peraturan perundang-undangan; +d. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap +penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI; +e. memberikan penguatan kepada lembaga penyelenggara +pelaksanaan ATENSI; +f. mendorong pemerintah daerah dalam menyelenggarakan +pelaksanaan ATENSI; +g. memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara +pelaksanaan ATENSI; +h. melakukan koordinasi bagi penyelenggara pelaksanaan +ATENSI; dan +i. melakukan koordinasi dan membangun sistem rujukan +dengan kementerian/lembaga terkait. +Pasal 41 +Gubernur memiliki tanggung jawab: +a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria +terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah; +b. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah +provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di +daerah; +c. melakukan supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap +penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di +daerah; - 15 - +d. mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota dalam +menyelenggarakan layanan ATENSI di daerah +kabupaten/kota; +e. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI +di daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang +dimiliki kepada Menteri dan menteri yang +menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam +negeri; dan +f. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah +terkait. +Pasal 42 +Bupati/wali kota memiliki tanggung jawab: +a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria +terkait dengan pelaksanaan ATENSI di daerah +kabupaten/kota; +b. mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah +kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pelaksanaan +ATENSI di daerah kabupaten/kota; +c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap +penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI di daerah +kabupaten/kota; +d. membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan ATENSI +di daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan +kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menteri +yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang +dalam negeri; dan +e. membangun sistem rujukan antarperangkat daerah +terkait. +BAB VIII +PEMBINAAN DAN PENGAWASAN +Pasal 43 +(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis +penerapan ATENSI di daerah provinsi. +(2) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melaksanakan +pembinaan dan pengawasan penerapan ATENSI +di daerah kabupaten/kota. +(3) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan +sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur sebagai +wakil pemerintah pusat: +a. belum mampu melakukan pembinaan dan +pengawasan teknis, Menteri berdasarkan permintaan +bantuan dari gubernur sebagai wakil pemerintah +pusat melakukan pembinaan dan pengawasan +penyelenggaraan pemerintahan daerah +kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- +masing; atau +b. tidak melakukan pembinaan dan pengawasan teknis, +Menteri berdasarkan telaahan hasil pembinaan dan +pengawasan melakukan pengawasan +penyelenggaraan pemerintahan daerah +kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing- +masing. - 16 - +(4) Menteri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan +teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) +sesuai dengan kewenangannya berkoordinasi dengan +menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di +bidang dalam negeri. +BAB IX +PEMANTAUAN DAN EVALUASI +Bagian Kesatu +Pemantauan +Pasal 44 +(1) Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin +kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu +dalam pelaksanaan ATENSI. +(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan. +Pasal 45 +(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 +bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara +pelaksanaan ATENSI dengan ketentuan yang terdapat +dalam Peraturan Menteri ini sebagai bahan untuk +melakukan evaluasi. +(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilakukan secara berjenjang mulai dari Menteri, gubernur, +dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan. +Bagian Kedua +Evaluasi +Pasal 46 +(1) Evaluasi pelaksanaan ATENSI dilakukan oleh Menteri, +gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan +kewenangan. +(2) Hasil evaluasi pelaksanaan ATENSI sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan: +a. penyempurnaan ATENSI; +b. perencanaan program dan anggaran; +c. peningkatan mutu layanan Rehabilitasi Sosial; dan +d. pelaporan akuntabilitas kinerja dan keuangan. +BAB X +PELAPORAN +Pasal 47 +Gubernur dan bupati/wali kota wajib membuat laporan tertulis +secara berjenjang mengenai pelaksanaan ATENSI sesuai +dengan kewenangannya. +BAB XI +PENDANAAN +Pasal 48 - 17 - +(1) Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI yang menjadi +tanggung jawab Menteri dibebankan pada: +a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan +b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai +dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. +(2) Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI di perangkat +daerah bidang sosial dibebankan pada: +a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; +b. anggaran pendapatan dan belanja daerah +kabupaten/kota; dan +c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai +dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. +(3) Pendanaan untuk pelaksanaan ATENSI bagi LKS +dibebankan pada: +a. dana mandiri; dan +b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai +dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. +BAB XII +KETENTUAN PENUTUP +Pasal 49 +Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan +Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi +Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun +2021 Nomor 1077) sebagaimana telah beberapa kali diubah +terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 +tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor +7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550), dicabut +dan dinyatakan tidak berlaku. +Pasal 50 +Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal +diundangkan. - 18 - +Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan +pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya +dalam Berita Negara Republik Indonesia. +Ditetapkan di Jakarta +pada tanggal +MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, +SAIFULLAH YUSUF +Diundangkan di Jakarta +pada tanggal +DIREKTUR JENDERAL +PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN +KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, +DHAHANA PUTRA +BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... diff --git a/raw/jim.unisma.ac.id_index.php_rpp_article_download_29917_22663.md b/raw/jim.unisma.ac.id_index.php_rpp_article_download_29917_22663.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfdf1b2ad27509b4d1e653ca39b13c7c47969a4e --- /dev/null +++ b/raw/jim.unisma.ac.id_index.php_rpp_article_download_29917_22663.md @@ -0,0 +1,643 @@ +--- +url: https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/download/29917/22663 +title: "22663" +domain: jim.unisma.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:50:33 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 22663 + +Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +EVALUASI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAK BAGI +KESEJAHTERAAN KELUARGA DI KECAMATAN TONGAS, KABUPATEN +PROBOLINGGO +Siti Nur Nabila1, Slamet Muchsin2, Retno Wulan Sekarsari3 +Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Admiministrasi, Universitas Islam +Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia +E-mail: sitinurnabila832@gmail.com +ABSTRAK +Kecamatan Tongas dikenal sebagai salah satu daerah dengan jumlah kasus perkawinan anak tertinggi di +Kabupaten Probolinggo. Data Pengadilan Agama Kraksaan periode 2020–2024 menunjukkan ratusan +permohonan dispensasi nikah telah diterima, dan sebagian besar telah disetujui. Temuan ini menegaskan +bahwa praktik perkawinan dini masih marak, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan +usia minimum perkawinan 19 tahun. Situasi ini menimbulkan berbagai dampak, seperti terganggunya +pencapaian pendidikan, meningkatnya risiko kesehatan reproduksi, dan menurunnya kesejahteraan keluarga. +Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi upaya pencegahan perkawinan anak oleh Pemerintah Kabupaten +Probolinggo, khususnya melalui DP3AP2KB serta PLKB Kecamatan Tongas, sekaligus mengkaji dampaknya +terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tongas. Studi ini menggunakan kerangka evaluasi kebijakan +William N. Dunn, yang mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, daya tanggap, dan +ketepatan. Lebih lanjut, studi ini berpedoman pada konsep kesejahteraan keluarga BKKBN, yang menekankan +dimensi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah +deskriptif kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil +penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah langkah pencegahan, seperti +penjangkauan, konseling pranikah, bimbingan melalui PIK-R dan BKR, dan kolaborasi dengan sekolah dan +lembaga keagamaan. Namun, tingkat keberhasilan program tersebut masih belum optimal. Faktor budaya yang +menganggap perkawinan anak sebagai hal yang normal, kurangnya tenaga konseling, rendahnya pemahaman +masyarakat, dan praktik perkawinan yang tidak dicatatkan yang sulit dilindungi merupakan kendala utama. +Perkawinan dini juga berdampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga, terutama dalam hal pendidikan, +kesehatan ibu dan anak, stabilitas ekonomi, dan ketahanan rumah tangga. Kurangnya kesiapan psikologis dan +ekonomi pasangan muda sering menimbulkan masalah seperti konflik keluarga, perceraian, dan tingginya +risiko stunting pada anak. Secara umum, kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Tongas telah +membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi. Namun, +kebijakan ini belum secara signifikan mengurangi angka pernikahan dini. Pengaruh budaya, kondisi sosial +ekonomi, dan rendahnya kesiapan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, evaluasi +berkelanjutan, penguatan kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan program berbasis partisipasi masyarakat +diperlukan untuk memastikan efektivitas, kesetaraan, dan keberlanjutan kebijakan dalam meningkatkan +kesejahteraan keluarga. +Kata Kunci: Efektifitas Kebijakan, Pernikahan Dini, Kesejahteraan Keluarga +Pendahuluan beragam karena dipengaruhi agama, adat, serta +Setiap manusia memiliki keunikan sekaligus budaya. Lebih jauh, pernikahan juga dipandang +kebutuhan untuk saling bergantung karena pada sebagai bagian dari naluri manusia untuk memiliki +dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam pasangan, membangun keluarga, dan melanjutkan +ajaran Islam, hubungan antar manusia dianjurkan keturunan. +untuk dibangun dengan harmonis, salah satunya Menurut Kamaluddin (2024) Pernikahan +melalui pernikahan yang diatur dalam hukum dalam Islam dipandang sebagai bentuk ibadah yang +agama. Pernikahan bukan hanya ikatan formal tidak hanya berwujud ritual, melainkan juga +antara pria dan wanita, melainkan juga mencakup aktivitas kehidupan sehari-hari pasangan +mengandung nilai tanggung jawab, komitmen, dan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah serta +kerja sama untuk menciptakan kehidupan yang mewujudkan keluarga harmonis dan bahagia sesuai +seimbang. Di Indonesia, praktik pernikahan sangat tuntunan syariat. Namun, tujuan mulia tersebut +kerap menghadapi kendala, salah satunya +43 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +meningkatnya praktik pernikahan dini di Indonesia. itu, jumlahnya menurun menjadi 1.135 kasus pada +UNICEF (2014) menjelaskan bahwa pernikahan 2022, 892 kasus pada 2023, dan hanya 372 perkara +dini adalah pernikahan resmi maupun tidak resmi hingga pertengahan 2024. Meski mengalami +yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun, penurunan, jumlah ini tetap menunjukkan tingginya +umumnya melibatkan remaja berusia 10 hingga 19 prevalensi pernikahan anak di Kabupaten +tahun, dengan tujuan membentuk keluarga meski Probolinggo (PA Kraksaan, 2025) +belum matang secara lahir maupun batin. Berdasarkan usia pemohon, mayoritas berasal +Menurut pandangan Handayani (2023) dari kelompok 15–19 tahun, namun masih terdapat +pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang permohonan dari anak di bawah usia 15 tahun yang +dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia sangat mengkhawatirkan. Dari sisi pendidikan, +minimum sesuai ketentuan hukum, yaitu 19 tahun. sebagian besar pemohon berlatar belakang SMP +Praktik ini sering menimbulkan dampak negatif, dan SMA, bahkan ada yang tidak menempuh +terutama bagi perempuan, karena berisiko pendidikan formal. Kondisi ini memperlihatkan +mengganggu kesehatan fisik, psikologis, serta adanya keterkaitan antara rendahnya tingkat +perkembangan mental mereka. Selain itu, pendidikan dengan meningkatnya kasus pernikahan +pernikahan dini juga menghambat pemenuhan hak usia dini, di mana remaja yang kurang mendapat +dasar anak, seperti akses pendidikan yang layak akses pendidikan cenderung lebih rentan terjerat +dan perlindungan dari eksploitasi. Dari perspektif dalam praktik ini (Handayani, 2023). +hukum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Berbagai alasan menjadi latar belakang +telah menetapkan usia minimum pernikahan, yakni permohonan dispensasi kawin. Dari data yang +19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Aturan tersedia, tekanan budaya atau adat istiadat +ini dimaksudkan untuk melindungi anak-anak yang merupakan faktor utama yang terus muncul setiap +masih memerlukan pendidikan dan pembinaan tahunnya. Selain itu, alasan lain seperti pergaulan +keterampilan sebagai bekal masa depan. bebas, kondisi ekonomi, kehamilan di luar nikah, +Sayangnya, pelaksanaan kebijakan ini masih hingga niat untuk menghindari perbuatan zina juga +menghadapi tantangan, mengingat masih turut mendorong terjadinya permohonan tersebut. +banyaknya permohonan dispensasi kawin yang Dari berbagai kecamatan yang termasuk dalam +diajukan ke pengadilan agama (UU No.16 Tahun wilayah hukum PA Kraksaan, Kecamatan Tongas +2019). menempati posisi tertinggi dalam jumlah kasus +Di sisi lain, Alfafan (2017) mengungkapkan pernikahan dini. Berdasarkan data yang diperoleh +bahwa dampak pernikahan dini tidak hanya dari Pengadilan Agama Kraksaan, tercatat +berhenti pada aspek individu, tetapi juga meluas ke sebanyak 354 perkara dispensasi kawin yang +lingkup keluarga dan sosial. Banyak pasangan berasal dari kecamatan ini telah diputus selama +muda yang belum matang secara mental sehingga periode 2020 hingga 2024. (PA Kraksaan, 2025) +rentan mengalami konflik rumah tangga, bahkan Data Pengadilan Agama Kraksaan +berujung pada perceraian. Kondisi ini nyata terlihat menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak di +di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Kecamatan Tongas pada periode 2020–2024 masih +Probolinggo, di mana tingginya pengajuan tinggi, dengan tercatat 354 perkara yang sebagian +dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kraksaan besar dikabulkan. Fakta ini mengindikasikan +menunjukkan masih kuatnya praktik pernikahan bahwa regulasi terkait batas usia minimal +usia dini serta kompleksitas dampaknya terhadap perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- +kesejahteraan keluarga. Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya +Fenomena pernikahan usia dini di Kabupaten efektif diimplementasikan. Penyebab utama +Probolinggo dapat dilihat dari banyaknya tingginya angka tersebut dipengaruhi oleh faktor +permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pendidikan yang rendah, keterbatasan ekonomi, +Pengadilan Agama (PA) Kraksaan. Selama dua norma budaya, tekanan sosial, serta kehamilan di +tahun berturut-turut, yaitu 2022 dan 2023, PA luar nikah (PA Kraksaan, 2025) +Kraksaan menempati posisi ketiga tertinggi di Jawa Sebagai upaya menekan tingginya kasus +Timur setelah Kabupaten Jember dan Malang. Pada tersebut, Pemerintah Kabupaten Probolinggo +2022, jumlah perkara mencapai 1.137 kasus, lalu bersama DP3AP2KB melakukan kerja sama +menurun menjadi 892 kasus pada 2023. Meskipun dengan Pengadilan Agama Kraksaan pada Februari +jumlahnya berfluktuasi, angka tersebut tetap 2025. Program kolaboratif ini diarahkan untuk +menandakan bahwa praktik pernikahan dini masih memperkuat perlindungan anak dan perempuan, +menjadi masalah serius di wilayah ini (Fajri, 2024). baik sebelum maupun sesudah terjadi perceraian. +Data rekapitulasi PA Kraksaan dari tahun Ketua Pengadilan Agama Kraksaan, Zainal Arifin, +2020 hingga pertengahan 2024 memperlihatkan menegaskan kerja sama lintas sektor sangat penting +tren naik-turun kasus dispensasi kawin. Tahun 2020 dalam menekan angka pernikahan anak. Sementara +mencatat 808 permohonan, kemudian melonjak itu, Kepala DP3AP2KB, Hudan Syarifuddin, +tajam menjadi 1.229 perkara pada 2021 sebagai menekankan perlunya keterlibatan berbagai pihak +angka tertinggi selama lima tahun terakhir. Setelah +44 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +agar pencegahan dapat berjalan optimal (Solichah, terhadap kesejahteraan keluarga. Penelitian dengan +2025) judul “Evaluasi Upaya Pencegahan Pernikahan +Selain kerja sama antarinstansi, langkah Dini dan Dampak Bagi Kesejahteraan Keluarga +preventif juga dilakukan melalui edukasi kepada di Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo” +masyarakat, khususnya remaja. Salah satunya diharapkan dapat memberikan gambaran +adalah kegiatan penyuluhan “Pendewasaan Usia komprehensif mengenai efektivitas kebijakan yang +Perkawinan” yang digelar pada Juni 2024 di ada. Hasilnya dapat dijadikan dasar bagi +Pendopo Kecamatan Tongas, melibatkan 125 pemerintah daerah dan pemangku kepentingan +pelajar SMA/SMK/MA. Acara ini diinisiasi oleh untuk menyusun strategi yang lebih tepat sasaran +MUI, Baznas, dan Kemenag Kabupaten dalam mengurangi angka pernikahan usia dini dan +Probolinggo dengan tujuan meningkatkan meningkatkan kualitas kesejahteraan keluarga. +kesadaran generasi muda mengenai dampak negatif +pernikahan dini, seperti risiko kesehatan Rumusan Masalah +reproduksi, gangguan psikologis, ketidakstabilan 1. Bagaimana langkah-langkah evaluasi +ekonomi, serta hambatan dalam melanjutkan upaya pencegahan pernikahan dini yang +pendidikan (Hidayati, 2024) telah dilaksanakan oleh Pemerintah +Baznas Kabupaten Probolinggo juga Daerah Kabupaten Probolinggo, +meluncurkan program khusus bertajuk khususnya di Kecamatan Tongas dalam +“Pendewasaan Pernikahan Dini” yang menurunkan angka pernikahan di bawah +mengintegrasikan pendekatan spiritual dan umur? +edukatif. Melalui kegiatan ini, tokoh agama dan 2. Apa dampak dari pernikahan dini terhadap +ahli hukum dihadirkan guna memberikan kesejahteraan keluarga di Kecamatan +pemahaman menyeluruh tentang risiko pernikahan Tongas, Kabupaten Probolinggo? +dini serta pentingnya kesiapan fisik, mental, dan Tujuan Penelitian +sosial sebelum membangun rumah tangga. Strategi Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan +kolaboratif ini diharapkan dapat menciptakan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah +generasi muda yang lebih siap menghadapi masa sebagai berikut. : +depan sekaligus menurunkan angka perkawinan 1. Menganalisis langkah-langkah evaluasi +anak di wilayah Kecamatan Tongas. upaya pencegahan dan penanganan +Meskipun berbagai program penjangkauan pernikahan dini yang telah dilaksanakan +telah dilaksanakan, implementasinya di lapangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten +masih belum efektif. Hal ini terlihat dari tingginya Probolinggo dalam rangka menurunkan +jumlah permohonan dispensasi nikah di Kabupaten angka pernikahan di bawah umur. +Probolinggo, yang menjadikannya salah satu 2. Mengidentifikasi dampak pernikahan dini +daerah dengan angka perkawinan anak tertinggi di terhadap program keluarga kesejahteraan +Jawa Timur. Hal ini menunjukkan adanya di Kabupaten Probolinggo. +kesenjangan antara kebijakan yang ada dan +implementasinya di masyarakat. Manfaat Penulisan +Hingga kini, penelitian yang secara khusus 1. Manfaat Teoritis +mengkaji evaluasi kebijakan pencegahan dan +Memperkaya pemahaman ilmiah tentang +penanganan perkawinan anak di Kabupaten +dinamika kebijakan publik dan dampaknya +Probolinggo, khususnya di wilayah dengan +terhadap fenomena sosial, yang dapat +prevalensi kasus tinggi seperti Kecamatan Tongas, +dijadikan dasar untuk penelitian-penelitian +masih terbatas. Sebagian besar penelitian yang +selanjutnya. +telah dilakukan cenderung berfokus pada faktor +2. Manfaat Praktis +penyebab serta dampak pernikahan anak, tetapi +Hasil evaluasi kebijakan mengenai pencegahan +belum menghubungkannya secara mendalam +pernikahan dini memiliki manfaat ganda, yakni +dengan indikator kesejahteraan keluarga +bagi pemerintah maupun masyarakat. Bagi +sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BKKBN. +pemerintah, evaluasi ini dapat memberikan +Padahal, kajian yang komprehensif mengenai +masukan penting untuk merancang program +keterkaitan antara praktik pernikahan dini dengan +intervensi yang lebih efektif dan relevan +tingkat kesejahteraan keluarga sangat penting +dengan kebutuhan lapangan. Sementara itu, +dilakukan untuk menilai dampak jangka +bagi masyarakat, penelitian ini berperan dalam +panjangnya, baik dalam bidang pendidikan, kondisi +meningkatkan pemahaman mengenai risiko +ekonomi rumah tangga, maupun kualitas +pernikahan dini serta mendorong partisipasi +pengasuhan anak. +dalam upaya pencegahan. Selain memperkaya +Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, +data dan penelitian terkait isu tersebut, temuan +perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam +penelitian juga berpotensi menjadi dasar bagi +mengenai evaluasi kebijakan pencegahan dan +kebijakan yang lebih tepat sasaran, +penanganan pernikahan dini serta pengaruhnya +meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta +45 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +berkontribusi pada perbaikan Indeks pernikahan anak. Kajian difokuskan pada +Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah berbagai inisiatif yang dijalankan oleh DP3A, +setempat. seperti pembentukan Komisi Perlindungan +Anak Desa (KPAD), pelaksanaan Program +Tinjauan Pustaka Modul Gerakan Simultan, sosialisasi +Penelitian Terdahulu pendidikan kesehatan reproduksi remaja di +1. “Eevaluasi Kebijakan Pengentasan Pernikahan tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, serta +Dini (Studi Kasus di Desa Pangelen seleksi konselor sebaya. Proses pelaksanaan +Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang) mencakup identifikasi masalah, perumusan +oleh Ayu Puspita Sari, Adi Soesiantoro dan strategi intervensi, dan evaluasi pengaruh +Anggraeny Puspaningtyas (2024). program terhadap penurunan angka +Penelitian ini menitikberatkan pada perkawinan anak pada periode 2020–2024. +evaluasi kebijakan pencegahan pernikahan dini Hasil penelitian menunjukkan bahwa +yang diterapkan di Desa Pangelen. Dalam meskipun beberapa program belum berjalan +kajiannya, peneliti menggunakan kerangka secara optimal, penerapan kebijakan ini tetap +teori evaluasi kebijakan milik William N. memberikan efek positif dalam mencegah +Dunn dengan enam indikator utama, yakni pernikahan anak, khususnya melalui +efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat. +responsivitas, serta ketepatan. Hasil penelitian +menunjukkan bahwa kebijakan tersebut Metode Penelitian +berjalan cukup berhasil, yang tercermin dari Jenis Penelitian +penurunan angka pernikahan dini dan Penelitian ini menerapkan pendekatan +kehamilan pada usia muda. Capaian ini tidak deskriptif dengan metode kualitatif untuk +terlepas dari meningkatnya kesadaran mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait +masyarakat dan dukungan informasi yang evaluasi kebijakan dalam mencegah dan menangani +diperoleh melalui berbagai saluran media. pernikahan dini, serta dampaknya terhadap +2. Dampak Perkawinan Dini Terhadap program kesejahteraan keluarga. Metode kualitatif +Kesejahteraan Keluarga (Studi di Desa dipilih karena menekankan pemahaman fenomena +Sendang Agung Kecamatan Plaosan secara menyeluruh melalui interaksi langsung +Kabupaten Magetan) oleh Andika Budi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepala bidang +Wicaksono, Ahmad Faruq (2024). PPPA, Koordinator PLKB Kecamatan Tongas, dan +Penelitian ini berlandaskan pada konsep keluarga yang terdampak. Pendekatan ini +sosiologi keluarga dengan menggunakan memungkinkan peneliti untuk menangkap +paradigma perilaku sosial yang dikemukakan pengalaman, persepsi, dan dinamika sosial yang +oleh B.F. Skinner, yang menegaskan bahwa terjadi di lapangan (Sugiyono, 2023). +perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh Pengumpulan data dilakukan melalui +dinamika lingkungan sosialnya. Fokus kajian observasi, dokumentasi, dan wawancara semi- +diarahkan pada permasalahan perkawinan dini terstruktur, sehingga peneliti dapat menelusuri +dengan menerapkan metode penelitian yuridis pengalaman, pandangan, dan perspektif informan +empiris melalui pendekatan kualitatif. Data secara lebih fleksibel. Dengan metode ini, peneliti +dikumpulkan melalui teknik wawancara serta mampu mengevaluasi secara menyeluruh +penelusuran dokumen, kemudian dianalisis pelaksanaan kebijakan, memahami dampaknya +dengan tahapan penyuntingan, terhadap program kesejahteraan keluarga di +pengelompokan, interpretasi, hingga Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, serta +penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung +mengungkap bahwa faktor dominan yang maupun menghambat efektivitas kebijakan +mendorong terjadinya perkawinan dini antara tersebut. +lain kehendak individu, lemahnya +pengawasan dari orang tua, serta kasus Fokus Penelitian +kehamilan pranikah. Adapun konsekuensi Fokus penelitian adalah pemusatan fokus +yang ditimbulkan mencakup berkurangnya kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Hal +kemandirian pasangan muda, meningkatnya ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif +beban ekonomi keluarga, hingga tingginya dengan fokus pada pengumpulan dan analisis data +risiko perceraian. yang relevan sesuai kondisi lapangan, sebagaimana +3. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pencegahan dijelaskan oleh Sugiono (2017:207). Tujuannya +Perkawinan Anak Di Kabupaten Malang. Oleh adalah membatasi penelitian agar hanya +Ahmad Yusroni (2025). memfokuskan pada isu yang spesifik dan +Penelitian ini membahas upaya teridentifikasi, tanpa menyertakan informasi yang +Pemerintah Kabupaten Malang dalam bersifat umum. Fokus penelitian terbagi menjadi +melaksanakan kebijakan pencegahan dua bidang utama, yaitu: +46 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +1) Evaluasi upaya pencegahan pernikahan dini di PPPA Kabupaten Probolinggo, Koordinator +Kabupaten Probolinggo, dengan perhatian PLKB Kecamatan Tongas, serta keluarga yang +khusus pada Kecamatan Tongas. Kajian ini terdampak. +meliputi efektivitas kebijakan, penerapannya b) Data sekunder +di lapangan, tingkat kesadaran dan edukasi Data sekunder merupakan informasi yang +masyarakat, akses terhadap pendidikan dan tidak diperoleh secara langsung dari objek +layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan penelitian, melainkan melalui perantara atau +regulasi dan penegakan hukum. Dan dokumen tertentu, misalnya buku, jurnal, +2) Analisis dampak pernikahan dini terhadap peraturan perundang-undangan, maupun +kesejahteraan keluarga, baik dari aspek sosial laporan resmi. Dalam penelitian ini, data +maupun ekonomi. Penelitian menelaah sekunder dihimpun dari berbagai sumber, antara +pengaruhnya terhadap kondisi sosial, ekonomi lain dokumen DP3AP2KB Kabupaten +keluarga muda, kesehatan reproduksi, peran Probolinggo, informasi dari PLKB Kecamatan +ganda perempuan, stabilitas keluarga dan Tongas, laman resmi pemerintah daerah, artikel +risiko perceraian, serta konsekuensi terhadap ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang +pendidikan dan pengembangan diri individu. relevan. Penggunaan data sekunder +dimaksudkan untuk memperkuat landasan +Situs dan Latar Penelitian teoretis sekaligus memberikan dukungan dalam +Penelitian ini dilaksanakan di Dinas proses analisis penelitian. +Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, +Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Teknik Pengumpulan Data +(DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo serta pada Penelitian ini menitikberatkan pada +Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di penggunaan metode pengumpulan data kualitatif, +Kecamatan Tongas. Pemilihan kedua lokasi yang di dalamnya mencakup tiga komponen utama +tersebut didasarkan pada peran penting yang dalam proses pengumpulan data, yaitu : +dimilikinya dalam upaya pencegahan sekaligus a. Wawancara +penanganan praktik pernikahan dini. DP3AP2KB Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan +memiliki fungsi strategis dalam merancang, secara langsung dengan pendekatan semi- +melaksanakan, hingga mengevaluasi kebijakan terstruktur. Teknik tersebut dipilih agar peneliti +yang berkaitan dengan perlindungan anak. dapat memperoleh informasi yang lebih +Sementara itu, PLKB Kecamatan Tongas dipilih mendalam, terbuka, dan sesuai dengan konteks +karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan lapangan. Informan yang diwawancarai +kebijakan melalui penyuluhan, edukasi, dan meliputi perwakilan Dinas Pemberdayaan +pendekatan komunitas, serta tingginya angka Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian +pernikahan dini di wilayah tersebut. Dengan Penduduk, dan Keluarga Berencana +memadukan penelitian di tingkat kabupaten dan (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo, +kecamatan, diperoleh gambaran menyeluruh Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana +mengenai kebijakan dan praktiknya, sehingga (PLKB) di Kecamatan Tongas, serta +diharapkan mampu menghasilkan evaluasi yang masyarakat yang secara langsung mengalami +komprehensif terkait pencegahan perkawinan anak dampak pernikahan dini. Pemilihan informan +dan dampak bagi kesejahteraan keluarga di dilakukan dengan metode purposive, yakni +Kabupaten Probolinggo. mempertimbangkan posisi mereka yang +strategis dalam pelaksanaan kebijakan +Sumber Data pencegahan perkawinan usia anak di +Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua Kabupaten Probolinggo. +jenis data. Pertama, data primer yang diperoleh b. Observasi +melalui pengamatan langsung di lapangan serta Observasi dilakukan melalui serangkaian +wawancara dengan informan yang berhubungan pengamatan yang memanfaatkan indera +dengan penelitian. Kedua, data sekunder yang penglihatan dan pendengaran secara langsung +dikumpulkan dari berbagai sumber pendukung, pada objek penelitian. Dalam penelitian ini, +seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen dan arsip penulis menggunakan teknik observasi peran +resmi, foto, serta hasil penelitian terdahulu yang pasif, yaitu pendekatan yang memungkinkan +memiliki keterkaitan dengan topik. pengamatan dilakukan secara langsung +a) Data Primer maupun tidak langsung. +Data primer adalah data yang diperoleh c. Dokumentasi +dari sumber pertama secara langsung yaitu para Dokumentasi adalah jenis informasi yang +informan yang berkaitan dengan masalah yang digunakan untuk memperoleh data sekunder +dikaji dalam penelitian. Data ini didapat melalui guna memperkuat dan melengkapi bukti serta +teknik wawancara yang diajukan penulis data dari berbagai sumber lain. Teknik ini +kepada beberapa informan yaitu Kepala bidang melibatkan pencatatan semua informasi +47 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +relevan terkait objek penelitian, yang diperoleh data selesai. Kesimpulan yang dihasilkan +dari berbagai referensi, untuk merupakan bentuk analisis akhir yang dapat +menyempurnakan hasil penelitian. Data menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam +dokumentasi ini berasal dari dokumen penelitian ini, penulis berupaya mengolah dan +administratif, keputusan atau peraturan resmi, menganalisis data untuk mengidentifikasi pola, +dan berbagai informasi pendukung lainnya. tema, kesamaan, dan tren spesifik, yang +kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan. +Teknik Analisis Data +Menurut Sugiyono (2018:482), analisis data Keabsahan Data +merupakan langkah sistematis dalam mengelola Keabsahan data dalam penelitian ini berfungsi +informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, untuk menjamin bahwa informasi yang diperoleh +catatan lapangan, maupun dokumentasi. Tahapan memenuhi kriteria ilmiah serta benar-benar +ini mencakup penyusunan data ke dalam kategori menggambarkan kondisi lapangan. Proses +tertentu, pengelompokan unit, penyusunan pola, pengujian validitas dilakukan agar data yang +hingga penarikan kesimpulan agar mudah dikumpulkan dapat dipercaya dan memberikan +dipahami. Miles dan Huberman, sebagaimana gambaran akurat mengenai implementasi kebijakan +dikutip Sugiyono (2018), menyatakan bahwa pencegahan pernikahan dini serta dampaknya pada +analisis kualitatif dilakukan selama pengumpulan kesejahteraan keluarga di Kecamatan Tongas, +data berlangsung hingga setelahnya. Analisis ini Kabupaten Probolinggo. Validitas data dicapai +bersifat interaktif, berulang, dan terus dilakukan melalui triangulasi, yaitu metode yang +sampai tercapai saturasi data. Miles dan Huberman menggabungkan beragam sumber dan teknik. +menawarkan pola analisis umum yang mengikuti 1. Triangulasi sumber digunakan untuk +model interaktif berikut. : membandingkan dan memastikan kesesuaian +1) Reduksi Data informasi yang diperoleh dari berbagai pihak, +Reduksi data merupakan tahapan ketika seperti arsip, hasil wawancara, maupun +peneliti menyeleksi, menyederhanakan, serta dokumen pendukung lainnya, sehingga data +mengorganisasi catatan lapangan agar lebih yang digunakan benar-benar mempunyai +terarah. Proses ini tidak berdiri sendiri, tingkat validitas yang tinggi. Pada studi ini, +melainkan bagian dari analisis yang membantu informasi dikumpulkan melalui wawancara +menajamkan makna, mengelompokkan dengan Kepala Bidang PPPA Kabupaten +informasi, sekaligus menyingkirkan hal yang Probolinggo, Koordinator PLKB Kecamatan +tidak relevan. Keputusan peneliti mengenai Tongas, masyarakat yang pernah mengalami +data mana yang dicatat, dikodekan, atau pernikahan dini, serta melalui pengamatan +dibuang, serta pola-pola apa yang dianggap langsung di lokasi penelitian. +penting, merupakan inti dari reduksi data. 2. Triangulasi teknik bertujuan menilai +Dengan demikian, proses ini memungkinkan keandalan data dengan memeriksa satu +peneliti menyusun gambaran yang lebih jelas informasi yang sama menggunakan metode +hingga dapat menarik dan memverifikasi yang berbeda. Dalam penelitian ini, temuan +kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti lapangan yang diperoleh melalui observasi +melakukan ringkasan, pencarian tema, serta dibandingkan kembali dengan hasil +penulisan memo sejak tahap pengumpulan data wawancara untuk memastikan konsistensinya +hingga penyusunan laporan akhir. sebelum menarik kesimpulan akhir. +2) Penyajian Data 3. Aspek waktu juga diperhatikan karena dapat +Penyajian data dilakukan untuk membantu memengaruhi tingkat keakuratan data. Proses +peneliti memperoleh pemahaman yang lebih wawancara dilakukan pada dua kesempatan +komprehensif dan spesifik tentang objek berbeda. Wawancara pertama dilaksanakan +penelitian. Proses ini dilakukan melalui pada 17 Juli 2025 pukul 09.41 WIB di ruang +wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti kerja Bidang PPPA, Dinas P3AP2KB +Kepala Bidang DP3A Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Sesi kedua +Koordinator PLKB Kecamatan Tongas, dan berlangsung di Balai Penyuluhan Keluarga +warga masyarakat yang pernah mengalami Berencana pada Senin, 28 Juli 2025 pukul +pernikahan dini di Kecamatan tersebut. Semua 10.23 WIB. Pada kedua pertemuan tersebut, +informasi ini kemudian dirangkum menjadi peneliti mengajukan pertanyaan yang telah +deskripsi naratif dan didukung oleh berbagai dirumuskan berdasarkan enam indikator +dokumen, foto, dan materi visual lainnya penelitian. +sebagai dasar penarikan kesimpulan. +3) Penarikan Kesimpulan Pembahasan +Penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang +berkelanjutan selama penelitian, sejak peneliti signifikan di Kabupaten Probolinggo, khususnya di +memasuki lokasi hingga tahap pengumpulan Kabupaten Tongas. Untuk mengkaji bagaimana +48 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +kebijakan pencegahan dan penanggulangan Keluarga Remaja, dan layanan konseling +pernikahan dini diimplementasikan dan sejauh pranikah secara rutin. Informasi mengenai +mana dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga, risiko kesehatan, psikologis, dan sosial +studi ini menggunakan kerangka teori disalurkan melalui sekolah, forum desa, dan +kesejahteraan keluarga dari Badan Kependudukan pendampingan keluarga. Perubahan pola pikir +dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Teori tampak pada sebagian warga yang mulai +ini menekankan bahwa kesejahteraan keluarga mempertimbangkan usia ideal pernikahan serta +tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan konsekuensi terhadap masa depan anak. Meski +kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek demikian, tekanan dari lingkungan sosial dan +sosial dan psikologis, serta kualitas hubungan antar kekhawatiran akan stigma masih menjadi +anggota keluarga. Studi ini berfokus pada alasan utama berlangsungnya praktik +efektivitas kebijakan yang ada, strategi pernikahan dini. +implementasi yang digunakan, dan tantangan yang Dengan demikian, tingkat responsivitas +dihadapi selama implementasi. Temuan dan kebijakan terhadap kebutuhan masyarakat +deskripsi kualitatif implementasi kebijakan dan belum sepenuhnya terpenuhi. Akses terhadap +dampaknya terhadap keluarga di Kabupaten Tongas pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi +disajikan sebagai berikut: menjadi bagian penting dari strategi yang +1. Evaluasi Kebijakan Pencegahan dijalankan DP3AP2KB melalui kerja sama +Pernikahan Dini dengan PLKB, puskesmas, dan dinas +Upaya pencegahan pernikahan usia dini di pendidikan. Penyuluhan diberikan melalui +Kecamatan Tongas menunjukkan tatap muka, alat peraga, forum kelompok, serta +perkembangan melalui dukungan kebijakan pendampingan kader kesehatan dan PKK desa. +dan koordinasi lintas sektor. Instrumen hukum Namun, keterbatasan sarana transportasi, +seperti Peraturan Bupati serta sinergi antara komunikasi, dan infrastruktur di beberapa +DP3AP2KB dan PLKB menjadi dasar wilayah menghambat pemerataan informasi. +pelaksanaan program. Namun, hasil Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan +wawancara mengungkap bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan +kebijakan belum tercapai secara menyeluruh. fasilitas pendukung dan kesetaraan akses +Faktor budaya, kondisi ekonomi keluarga, dan layanan, sejalan dengan pandangan Dunn +pandangan sosial masih menjadi pendorong mengenai pentingnya kesesuaian antara +utama yang mempertahankan praktik tersebut. strategi kebijakan dan kondisi riil lapangan. +Situasi ini menegaskan bahwa keberadaan Faktor sosial dan budaya memiliki +regulasi saja tidak cukup untuk mengubah peranan besar dalam menentukan keberhasilan +perilaku masyarakat tanpa pendekatan sosial implementasi kebijakan. Pada komunitas +budaya yang sesuai konteks. Sebagaimana Madura di Kecamatan Tongas, pernikahan usia +disampaikan oleh William N Dunn, efektivitas muda masih dianggap sebagai cara menjaga +kebijakan dipengaruhi oleh sejauh mana tujuan martabat keluarga dan menghindari tekanan +dapat diimplementasikan dalam realitas sosial. sosial. Karena itu, pendekatan kebijakan lebih +Implementasi kebijakan di tingkat lapangan difokuskan kepada remaja agar mereka dapat +dilakukan melalui pola kerja kolaboratif yang menjadi agen perubahan di lingkungan sebaya. +melibatkan pemerintah daerah, puskesmas, Penyisipan nilai baru melalui forum anak dan +organisasi masyarakat, tokoh agama, dan aktivitas sekolah dinilai lebih efektif dibanding +aparat kecamatan. Koordinasi terlihat melalui upaya mengubah pandangan orang tua yang +keterlibatan Petugas Lapangan Keluarga telah terbentuk secara turun-temurun. Hal ini +Berencana (PLKB) di masing-masing memperlihatkan perlunya adaptasi kebijakan +Kecamatan dan organisasi PD ‘Aisyiyah terhadap karakter sosial budaya masyarakat. +Muhammadiyah dalam penyusunan program Dari aspek regulasi, kebijakan diperkuat +serta penanganan kasus. Meskipun jaringan melalui pengawasan dispensasi kawin dan +aktor telah terbentuk, pelaksanaan masih penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Layak +terkendala oleh rendahnya partisipasi warga, Anak. Konseling wajib sebelum pengajuan +keterbatasan jumlah penyuluh, dan dispensasi menjadi langkah preventif yang +ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan sudut berkontribusi menurunkan jumlah permohonan +pandang Dunn, kondisi ini mengindikasikan resmi. Namun, lemahnya pengaturan di tingkat +adanya ketidakseimbangan antara sumber daya desa menunjukkan penegakan hukum belum +kebijakan dan kompleksitas masalah, sehingga berjalan maksimal. Tidak adanya Peraturan +tingkat efisiensi dan kecukupannya belum Desa (Perdes) serta masih kuatnya praktik +maksimal. nikah siri menandakan bahwa regulasi formal +Dampak program mulai terlihat dari belum sepenuhnya menyentuh struktur sosial +meningkatnya pemahaman masyarakat setelah masyarakat. Merujuk teori Dunn, efektivitas +dilakukan edukasi melalui PIK Remaja, Bina dan kecukupan kebijakan memerlukan +49 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +konsistensi pelaksanaan hukum, penguatan Dari sisi ekonomi, pasangan muda yang +kelembagaan desa, serta pendampingan menikah pada usia dini umumnya belum +berbasis komunitas agar tujuan kebijakan mencapai kemandirian finansial. Banyak di +dapat tercapai secara menyeluruh. antaranya masih bergantung pada dukungan +orang tua karena tidak memiliki pekerjaan +2. Dampak Pernikahan Dini Terhadap tetap. Hal ini juga tergambar dalam data +Kesejahteraan Keluarga Pengadilan Agama Kraksaan yang mencatat +Pernikahan pada usia muda merupakan sebagian besar pemohon dispensasi nikah +fenomena sosial yang tidak hanya dirasakan berstatus belum bekerja. Keadaan tersebut +dampaknya oleh individu yang menjalaninya, menambah beban keluarga inti sekaligus +tetapi juga memberikan pengaruh yang lebih menurunkan kualitas hidup akibat pendapatan +luas terhadap keluarga maupun lingkungan yang tidak menentu. Menurut penjelasan dari +masyarakat. Keputusan untuk menikah di usia koordinator PLKB Kecamatan Tongas, +dini umumnya diambil tanpa persiapan serta rendahnya tingkat pendidikan serta +perencanaan yang matang, sehingga keterampilan menjadi penghalang utama bagi +menimbulkan konsekuensi pada berbagai sisi pasangan muda untuk memperoleh pekerjaan +kehidupan. Dampak tersebut tidak sebatas yang layak, sehingga rantai kemiskinan sulit +pada relasi antara pasangan, melainkan juga diputus. +merambah ke aspek sosial, ekonomi, Dampak lain muncul pada aspek +kesehatan, pendidikan, hingga kestabilan kesehatan reproduksi dan peran ganda yang +rumah tangga. Dengan demikian, pernikahan harus dijalani perempuan. Mereka yang +dini tidak dapat dipandang semata-mata menikah di usia muda menghadapi risiko lebih +sebagai pilihan personal, melainkan sebagai tinggi saat kehamilan maupun persalinan, di +persoalan kompleks yang membawa samping harus menanggung peran ganda +konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari +keluarga serta kualitas generasi penerus. nafkah. Kondisi ini berpengaruh pada +Di Kecamatan Tongas, fenomena ini kesehatan fisik, kestabilan mental, serta +tampak jelas melalui realitas yang dialami kualitas pengasuhan anak. Program intervensi +pasangan muda, pandangan tokoh masyarakat, dari PLKB dan puskesmas, seperti kegiatan +serta data dari berbagai lembaga terkait. Bina Keluarga Balita, penyuluhan gizi, +Penelitian ini berfokus untuk menelaah pencegahan stunting, dan kelas ibu hamil, +bagaimana pernikahan dini berdampak pada memang telah diupayakan untuk memberikan +dinamika kehidupan sosial, melemahkan dukungan. Namun, partisipasi masyarakat +kondisi ekonomi rumah tangga, memengaruhi masih terbatas karena kendala waktu, akses, +kesehatan reproduksi, menimbulkan serta kesiapan psikologis. Artinya, meskipun +ketidakstabilan hubungan keluarga, serta pemerintah hadir dengan sejumlah program, +membatasi kesempatan dalam pendidikan dan persoalan mendasar belum sepenuhnya +pengembangan diri. Pemahaman yang terselesaikan. +menyeluruh atas berbagai dampak tersebut Selain itu, stabilitas rumah tangga +diharapkan dapat menjadi landasan bagi pasangan muda juga cenderung rapuh. +lahirnya kebijakan maupun program intervensi Minimnya kesiapan emosional, lemahnya +yang lebih efektif dalam mengurangi praktik komunikasi, dan campur tangan keluarga besar +pernikahan dini. menjadi pemicu meningkatnya angka +Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perceraian di Kabupaten Probolinggo. +pernikahan dini di Kecamatan Tongas Beberapa kasus bahkan menunjukkan +menimbulkan konsekuensi signifikan terhadap perceraian terjadi hanya dalam hitungan hari +kehidupan pasangan muda. Dari aspek sosial, setelah pernikahan berlangsung. Hal ini +menikah pada usia yang belum matang menunjukkan bahwa pasangan yang menikah +menyebabkan keterbatasan interaksi dengan dini belum memiliki kedewasaan emosional +teman sebaya, menurunnya rasa percaya diri, untuk mengelola konflik rumah tangga, +serta rendahnya partisipasi dalam kegiatan sehingga risiko perceraian semakin tinggi. +kemasyarakatan. Pergeseran pergaulan dari Terakhir, dari perspektif pendidikan dan +kelompok sebaya menuju lingkup ibu rumah pengembangan diri, pernikahan dini terbukti +tangga menjadi indikator adanya perubahan membatasi kesempatan pasangan, terutama +peran sosial yang menyempitkan ruang perempuan, untuk melanjutkan pendidikan +interaksi. Pandangan dari Dinas PPPA maupun atau berpartisipasi dalam program +PLKB turut menegaskan bahwa praktik keterampilan. Meskipun pemerintah telah +pernikahan dini tidak hanya melahirkan stigma meluncurkan berbagai program pemberdayaan +dan isolasi sosial, tetapi juga berpotensi perempuan, seperti pelatihan menjahit, +meningkatkan jumlah keluarga miskin baru. membatik, dan merajut, efektivitasnya masih +50 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +terbatas. Hambatan-hambatan ini muncul dari kesehatan ibu dan anak yang buruk, serta +rendahnya tingkat partisipasi, kendala ketidakstabilan perkawinan. Hal ini +keuangan, jarak, dan kurangnya dukungan dari menegaskan bahwa regulasi saja tidak cukup, +keluarga dan pasangan. Situasi ini semakin regulasi harus didukung dengan penguatan +membatasi kesempatan untuk pengembangan pendidikan dan peningkatan kemandirian +diri dan pekerjaan, yang mengakibatkan ekonomi masyarakat. +rendahnya kemandirian ekonomi dan kualitas Oleh karena itu, kebijakan untuk +hidup keluarga. mencegah pernikahan dini di Probolinggo +Secara keseluruhan, temuan studi ini dapat dipandang sebagai langkah penting +menegaskan bahwa pernikahan dini memiliki menuju keluarga yang lebih berkualitas. +dampak serius pada lima dimensi utama: Namun, agar lebih efektif, diperlukan strategi +sosial, ekonomi, kesehatan reproduksi, komprehensif yang melibatkan seluruh +stabilitas keluarga, serta pendidikan dan pemangku kepentingan dan menekankan +pengembangan diri. Kelima aspek ini saling pemberdayaan masyarakat, akses pendidikan, +terkait dan membentuk siklus masalah yang dan ketahanan ekonomi keluarga. +sulit diatasi tanpa tindakan komprehensif. Oleh +karena itu, diperlukan strategi terpadu melalui Saran +kebijakan pemerintah, peningkatan kesadaran Berdasarkan hasil penelitian tentang +publik, dan pendampingan intensif bagi Evaluasi Upaya Pencegahan Pernikahan Dini dan +pasangan muda untuk mengurangi praktik Dampak Bagi Kesejahteraan Keluarga di +pernikahan dini dan mencapai kesejahteraan Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, +keluarga yang berkelanjutan. peneliti merumuskan beberapa rekomendasi +sebagai pertimbangan strategis untuk memperkuat +Kesimpulan efektivitas kebijakan dan menekan praktik +pernikahan anak: +Berdasarkan hasil wawancara, observasi, 1. Penguatan Program Pencegahan: +dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah perlu meningkatkan +kebijakan pencegahan serta penanganan edukasi tentang kesehatan reproduksi dan +pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo, risiko pernikahan dini, menambah tenaga +khususnya Kecamatan Tongas, telah penyuluh, serta memperketat pengawasan +menunjukkan komitmen pemerintah dalam terhadap praktik nikah siri. +menekan praktik perkawinan anak. Upaya ini 2. Optimalisasi Kolaborasi Lintas Sektor: +dijalankan melalui kolaborasi lintas sektor Diperlukan koordinasi yang lebih solid +antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan antara desa, tokoh masyarakat, sekolah, +Perlindungan Anak, Kantor Urusan Agama lembaga keagamaan, dan pengadilan agama, +(KUA), serta Petugas Lapangan Keluarga termasuk program berbasis komunitas +Berencana (PLKB), dengan fokus pada seperti pembinaan remaja, pelatihan +sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada keterampilan, dan dukungan ekonomi. +masyarakat. Kebijakan tersebut berlandaskan 3. Arah Penelitian Selanjutnya: Penelitian +regulasi yang berlaku, khususnya Undang- berikutnya dianjurkan memperluas wilayah +Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi kajian, menggunakan metode yang lebih +atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beragam, menambahkan variabel baru +tentang perkawinan. Implementasinya seperti peran keluarga dan kondisi sosial +bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat ekonomi, serta mengkaji aspek psikologis +mengenai risiko pernikahan dini, baik dari sisi dan ketahanan rumah tangga untuk +kesehatan reproduksi, keberlanjutan mendukung kebijakan jangka panjang. +pendidikan, maupun kesejahteraan sosial. +Namun, praktik di lapangan masih Daftar Pustaka +menghadapi tantangan. Faktor budaya yang Sumber Buku: +kuat, tingkat pendidikan yang rendah, dan Arikunto, S. (2002). Prosedur penelitian: Suatu +tekanan ekonomi keluarga merupakan pendekatan praktik (Ed. revisi). Jakarta: +pendorong utama terjadinya perkawinan anak, Rineka Cipta. +sehingga kebijakan ini belum dapat diterapkan Dunn, William N, (2003). Pengantar Analisis +secara optimal. Akibatnya, kasus perkawinan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah +dini masih ditemukan di beberapa desa di Mada University Press a. +Kabupaten Tongas. Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik +Dampak pernikahan dini bagi (konsep,dimensi,implementasi). +kesejahteraan keluarga juga kurang optimal. Yogyakarta: Gava Media +Pasangan muda yang menikah di usia muda +seringkali menghadapi kendala ekonomi, +51 Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432 +Vol. 19 , No. 11, Tahun 2025, Hal: 43-52 +Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Marwiyah, S., Rahmadi, A. N., & Wahyuni, N. T. +Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: (2024). Implementasi kebijakan +Remaja Rosdakarya. pemerintah terhadap pembatasan usia +Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian pernikahan anak (Studi kasus di Desa +Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Lambangkuning, Kecamatan Lumbang, +Moleong, Lexy J. 2007. Metodelogi Penelitian Kabupaten Probolinggo). Jurnal +Kualitatif edisi revisi. Bandung. PT. Administrasi dan Sosial, 9(2), 186–192. +Remaja Rosdakarya. https://doi.org/10.31602/as.v9i2.14843 +Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Muchsin, S., Sekarsari, R. W., dan Zayain, N. H. +Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.. (2020). Evaluasi kebijakan bencana alam +Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, (Studi kasus penanganan pasca bencana +kualitatif dan R&D (Edisi ke-3, Cetakan banjir di SDN 1 Bendoroto, Kecamatan +ke-6). Alfabeta. Munjungan, Kabupaten Trenggalek). +Jurnal Respon Publik, Vol. 14, No. 1, Hal +Undang-Undang: 52-53 +Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2019). Puspita, D., Suparti, & Wilandari, Y. (2014: 646– +Undang-Undang Republik Indonesia 647.). Klasifikasi tingkat keluarga +Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan sejahtera dengan menggunakan metode +atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun regresi. Gaussian, Vol. 3 No. 4. +1974 tentang Perkawinan. Wulan Siti Aisyah. 2017. “Analisis Kualitas +https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/ Pelayanan Terhadap Kepuasan +uu-no-16-tahun-2019 Pelanggan Pada PDAM Tirta Pakuan Kota +Jumlah Pernikahan Menurut Kecamatan di Bogor”. Volume 2, No. 1 +Kabupaten Probolinggo, 2018-2022. +(n.d.). Sekretariat Negara Republik Sumber internet: +Indonesia. (2019). Undang-undang UNICEF. Perkawinan Anak di Indonesia. UNICEF +Republik Indonesia No 16 INDONESIA, 2014. +Pemerintah Pusat. (1992). Undang-Undang Nur Fajri, M. Imamuddin. (2024, 2 November). +Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Mengatasi Persoalan Daerah Kabupaten +tentang Perkembangan Kependudukan dan Probolinggo. Diakses dari +Pembangunan Keluarga Sejahtera. Jakarta: https://apripusat.or.id/mengatasi- +Pemerintah Republik Indonesia. Tautan persoalan-daerah-kabupaten- +resmi: probolinggo?utm_source=chatgpt.com +Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia, Solichah, Z. (2025, Februari 3). Pemkab +006265, 2–6. Probolinggo dan PA Kraksaan cegah +Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang perkawinan anak. ANTARA +Nomor 1 Tahun 1974 News Jawa Timur. +https://jatim.antaranews.com/berita/877909 +Sumber Jurnal: /pemkab-probolinggo-dan-pa- kraksaan- +Alfafan, I. (2017). Proses advokasi Plan cegah-perkawinan-anak +Internasional dalam permasalahan Fitriah, N. (2024, 24 Juni). Tekan Angka +pernikahan anak di Kabupaten Dompu, Pernikahan Dini di Tongas. BAZNAS +Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011– Kabupaten Probolinggo. Diakses dari +2013 . Universitas Muhammadiyah https://kabprobolinggo.baznas.go.id/news- +Yogyakarta. show/Pernikahandini/7771 +Astika, Rini, La Harudu, dkk. (2023: 172) Faktor- Zubaidah, N. (2024, Januari 24). Sekilas tentang +faktor yang mempengaruhi tingkat pernikahan dini, faktor penyebab, dampak +kesejahteraan keluarga. Penelitian dan cara pencegahannya. Pengadilan +Pendidikan Geografi, Vol. 8 No. 4 Agama Slawi. https://pa- slawi.go.id +Handayani, V., & Rofi, M. (2023). Evaluasi +kebijakan pencegahan perkawinan anak Report: +melalui program Strategi Nasional Kraksaan, P.A. (2025). Rekapitulasi perkara +Pencegahan Perkawinan Anak dispensasi kawin pada Pengadilan Agama +(STRANAS PPA). Kolaborasi: Jurnal Kraksaan 2024. Probolinggo. +Administrasi Publik, Vol. 9 No. 1. +Kamaluddin, Munawir. "Pernikahan dalam Islam: +Manifestasi Cinta dan Tanggung Jawab." +UIN Alauddin Makassar. +Diakses 14 Mei 2025. +52 diff --git a/raw/journal.ilmudata.co.id_index.php_RIGGS_article_download_5082_3555_30212.md b/raw/journal.ilmudata.co.id_index.php_RIGGS_article_download_5082_3555_30212.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8314864b23bd2f6009fa8ccdc16eb1faf0d9671f --- /dev/null +++ b/raw/journal.ilmudata.co.id_index.php_RIGGS_article_download_5082_3555_30212.md @@ -0,0 +1,379 @@ +--- +url: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/download/5082/3555/30212 +title: "30212" +domain: journal.ilmudata.co.id +crawl_date: 2026-03-25 03:44:58 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 30212 + +Department of Digital Business +Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) +Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS +Vol. 4 No. 4 (2026) pp: 9107-9113 +P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X +Peran Ganda Pinjaman Informal dan Pinjaman Online dalam +Melanggengkan Kemiskinan di Desa Kaligarang +Devina Dyahayu Rosadi, Albert Gamot Malau +Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Kota Tangerang, Negara Indonesia +045162323@ecampus.ut.ac.id, albert@ecampus.ut.ac.id +Abstrak +Desa Kaligarang merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya terjebak dalam siklus utang akibat tingginya +ketergantungan pada pinjaman informal dan pinjaman online. Kondisi ini menyebabkan masyarakat, khususnya kelompok +rentan, mengalami kesulitan untuk keluar dari garis kemiskinan dan justru berkontribusi dalam melanggengkan kemiskinan +itu sendiri. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, rendahnya literasi keuangan, serta kebutuhan ekonomi +yang mendesak mendorong masyarakat memilih pinjaman informal dan pinjaman online sebagai solusi jangka pendek untuk +memenuhi kebutuhan hidup. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk +menganalisis secara mendalam alasan dan makna di balik pilihan masyarakat rentan di Desa Kaligarang dalam +menggunakan pinjaman informal dan pinjaman online dibandingkan pinjaman formal. Selain itu, penelitian ini juga +mengkaji karakteristik pinjaman tersebut yang berkontribusi dalam mempertahankan kondisi kemiskinan masyarakat. Data +diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik pinjaman +tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran ganda pinjaman informal dan +pinjaman online, baik sebagai harapan maupun jebakan, dalam dinamika kemiskinan masyarakat Desa Kaligarang. Hasil +penelitian menunjukkan bahwa pinjaman informal dan pinjaman online memberikan harapan baru dalam proses +pemberdayaan masyarakat karena kemudahan akses, kecepatan pencairan, dan minimnya persyaratan, sehingga masyarakat +terbantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak dan memperoleh modal usaha. Namun, di sisi lain, pinjaman tersebut juga +menciptakan jebakan utang akibat tingginya suku bunga dan sistem pembayaran yang memberatkan. Kondisi ini +menyebabkan masyarakat sulit keluar dari siklus utang, di mana sebagian besar pendapatan rumah tangga terserap untuk +pembayaran utang, sehingga kemiskinan terus berlanjut dan semakin menguat. +Kata kunci: Pinjaman Informal, Pinjaman Online, Melanggengkan Kemiskinan, Harapan, Jebakan +1. Latar Belakang +Dalam proses pembangunan masyarakat pedesaan, kemiskinan masih menjadi masalah krusial yang perlu +diperhatikan. Menurut Widiawati (2025) pembangunan adalah sebuah proses multidimensi yang melibatkan +segala aspek fundamental dari struktur sosial, sikap masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi. Di Desa +Kaligarang, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai +petani, kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang mencakup berbagai aspek. Menurut Gunawan (2025) +kemiskinan dianggap sebagai masalah multidimensional lantaran mencakup aspek moneter dan non moneter +seperti kualitas hidup dari mulai akses air, listrik, fasilitas sanitasi, kesehatan dan pendidikan. +Pada aspek moneter, masyarakat rentan di Desa Kaligarang dihadapkan pada sulitnya akses akan sumber-sumber +pembiayaan formal akibat rumitnya prosedur peminjaman, adanya kendala jaminan, atau ketiadaan riwayat +kredit. Tidak semua lapisan masyarakat terlayani dengan kredit dan pembiayaan formal sehingga beberapa +masyarakat masih memilih menggunakan pembiayaan pinjaman informal (Mufarridah dkk., 2020). Alam dan +Utami (2021) menjelaskan bahwa perbedaan peran antara lembaga keuangan formal dan informal lebih terletak +pada lembaga keuangan formal yang diawasi langsung oleh pemerintah dan diatur dalam undang-undang, +sedangkan lembaga keuangan non formal sebaliknya. Menurut Salangka dalam (Alam dan Utami, 2021), syarat +peminjaman lembaga keuangan informal lebih mudah jika dibandingkan lembaga keuangan formal yaitu +meliputi kesepakatan yang diawali oleh kepercayaan, mudahnya prosedur pembiayaan, tidak adanya jaminan +yang dibutuhkan, dan syarat peminjaman yang tergolong mudah. Karakteristik dari lembaga keuangan informal +Peran Ganda Pinjaman Informal dan Pinjaman Online dalam Melanggengkan Kemiskinan di Desa Kaligarang +9107 Devina Dyahayu Rosadi, Albert Gamot Malaz +Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 +seperti rentenir dan bank plecit hampir sama yaitu terletak pada peminjaman yang berjangka panjang tanpa +adanya jaminan namun dengan bunga yang relatif tinggi (Alam dan Utami, 2021). +Kondisi ini dapat mengakibatkan lingkaran kemiskinan lantaran risiko gagal bayar dan jangka waktu cicilan +yang terus berjalan. Selain lembaga pembiayaan informal, masyarakat rentan di Desa Kaligarang juga lebih +memilih menggunakan sumber pembiayaan dari pinjaman online. Pinjaman online adalah sebuah terobosan +dalam bidang teknologi keuangan sehingga masyarakat dapat melakukan pinjaman uang di platform digital tanpa +melalui lembaga keuangan konvensional seperti bank dan koperasi (Azhim dkk., 2025). Menurut Rinaldi dan +Amin dalam (Azhim dkk., 2025), pinjaman online adalah sebuah penyediaan layanan keuangan dengan +menggunakan teknologi informasi dalam menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam, hal ini diatur dalam +Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 yang membahas Layanan Pendanaan Bersama +Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman online menjadi populer saat ini lantaran memberikan kemudahan bagi +masyarakat dalam mengakses dana cepat tanpa proses yang rumit (Yulasmana dkk. dalam Hambali dkk., 2025). +Menurut Hambali dkk. (2025), pinjol dapat menjadi solusi darurat dalam membantu masyarakat mendapatkan +dana cepat untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya pengobatan dan keperluan darurat lainnya. +Namun di sisi lain, menurut Arvante dalam (Azhim dkk., 2025) pinjaman online dalam jangka pendek akan +mengurangi likuiditas akibat sebagian besar pendapatan yang digunakan untuk membayar angsuran, sehingga +berdampak pada pengorbanan kebutuhan pokok (makan, pendidikan anak, kesehatan). Sedangkan dalam jangka +panjang tekanan finansial akan mengakibatkan seseorang melakukan penjualan aset, penggadaian barang, atau +melakukan peminjaman baru (gali lubang tutup lubang). Hal ini kemudian akan mengakibatkan terjebaknya +hutang dan penurunan kualitas hidup di masyarakat yang pada akhirnya jika terus berlanjut akan mengakibatkan +kebangkrutan, hilangnya kontrol finansial, dan akses kebutuhan dasar terputus. Fenomena tersebut menunjukkan +bahwa pinjaman informal dan pinjaman online memiliki peran ganda yang kontradiktif di Desa Kaligarang yaitu +berupa harapan baru dan jebakan utang yang mencekik hingga akhirnya dapat berkontribusi dalam +melanggengkan kemiskinan. Melanggengkan kemiskinan merujuk pada sebuah mekanisme kemiskinan +struktural akibat adanya ketimpangan sehingga seseorang tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari +kemiskinan walau telah berusaha (Baihaqy dkk., 2025). +Beberapa artikel menunjukkan bahwa pinjaman informal dan pinjaman online dapat meningkatkan kemiskinan. +Seperti berdasarkan hasil penelitian Salam dkk. (2021) yang berjudul “Analisis Kemiskinan pada Rumah Tangga +di Jawa Timur Melalui Pendekatan Multidimensi dan Moneter.” Kredit informal berhubungan positif dengan +kemiskinan, artinya rumah tangga memiliki peluang lebih besar terjebak kemiskinan jika melakukan kredit +informal. Kredit informal seperti pinjaman ke tetangga dan rentenir kebanyakan digunakan untuk konsumsi yang +tidak produktif dan jika untuk usaha malah lebih memberatkan dan membangkrutkan lantaran harus membayar +bunga yang tinggi. Selain itu dari hasil penelitian Marzuki dan Benazir (2023) yang berjudul “Dampak Praktik +Rentenir Terhadap Perekonomian Masyarakat Gampong Krueng Lala Kecamatan Mila Kabupaten Pidie.” +Menunjukkan bahwa praktik rentenir memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian +masyarakat di Gampong Krueng Lala seperti kesulitan ekonomi dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. +Artikel lainnya dalam Kartikawati dan Soediro (2022) yang berjudul “Kontroversi Pinjaman Online Ditinjau dari +Perspektif Moral.” +Menunjukkan bahwa pemilihan pinjaman online oleh konsumen didasarkan pada keterpaksaan dan kebutuhan +mendesak, bukan pada pertimbangan moral. Hal ini dapat menyebabkan nasabah terjebak dalam lingkaran utang +dan menghadapi risiko kehilangan barang berharga jika tidak mampu membayar cicilan pinjaman. Namun, +sebagian besar penelitian ini masih berfokus pada pengukuran dampak masing-masing pinjaman dan tidak +menjelaskan lebih lanjut alasan masyarakat miskin melakukan pinjaman informal dan pinjaman online. Padahal, +dalam perspektif masyarakat miskin dua bentuk pinjaman ini dapat berhubungan langsung dalam +melanggengkan kemiskinan. Selain itu, artikel yang meneliti hubungan peran antara pinjaman informal dan +pinjaman online, khususnya dalam melanggengkan kemiskinan masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya +celah penelitian yang perlu dieksplorasi secara mendalam. +Memahami peran ganda dari pinjaman informal dan pinjaman online dalam melanggengkan kemiskinan penting +agar akar masalahnya dapat diidentifikasi yang kemudian solusi dan intervensi kebijakan dalam mengurangi +kemiskinan serta risiko keuangan akibat pinjaman informal dan pinjaman online dapat diatasi (Simanjuntak dan +Aisyah, 2025). Dalam persoalan pembangunan masyarakat pedesaan, pemahaman tentang bagaimana dampak +positif dan negatif dari pinjaman informal dan pinjaman online dapat membantu masyarakat dalam +merencanakan anggaran, menghindari utang yang tidak produktif dan membantu memilih produk keuangan yang +DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5091 +Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) +9108 Devina Dyahayu Rosadi, Albert Gamot Malaz +Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 +tepat dengan berdimensi pada pengetahuan keuangan dan penguasaan konsep-konsep dasar seperti bunga +majemuk, inflasi, manajemen risiko dan keterampilan pengelolaan keuangan (Amagir dkk. dalam Rokhimah +dkk., 2025). Oleh karena itu artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis pada konsep kemiskinan +akibat siklus pinjaman informal dan pinjaman online serta manfaat praktis pada literasi keuangan masyarakat. +Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Kaligarang, terlihat bahwa masyarakat terjerumus ke dalam pinjaman +informal dan pinjaman online namun berdampak pada kebangkrutan diri. Beberapa dari masyarakat +menggunakan pinjaman informal dan pinjaman online untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Awalnya +masyarakat melakukan pinjaman ke bank plecit dan rentenir lain untuk kebutuhan mendesak, konsumsi sehari- +hari hingga biaya usaha. Namun, lantaran saat pembayaran tidak memiliki dana, masyarakat akan melakukan +pinjaman baru ke bank plecit atau rentenir lain hingga ke pinjaman online baru. Kondisi ini memperlihatkan +konsep gali lubang tutup lubang. Tingginya bunga dan biaya admin membuat pinjaman masyarakat semakin +membengkak. Akhirnya masyarakat akan menjual barang apa saja yang berharga untuk menutup utang. Namun +utang ini tidak kunjung tertutup malah memunculkan lingkaran utang. Temuan awal ini menunjukkan adanya +lingkaran utang akibat pinjaman informal dan pinjaman online yang dalam prosesnya dapat berkontribusi dalam +melanggengkan kemiskinan yang perlu dikaji lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif. +Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran ganda (harapan dan jebakan) dari pinjaman +informal dan pinjaman online sebagai faktor yang ikut berkontribusi dalam melanggengkan kemiskinan di Desa +Kaligarang. Melalui pendekatan kualitatif, artikel ini berupaya menelusuri mengapa masyarakat di Desa +Kaligarang lebih tertarik menggunakan pinjaman informal dan pinjaman online dibandingkan dengan pinjaman +formal, bagaimana pola penggunaan pinjaman informal dan pinjaman online pada masyarakat di Desa +Kaligarang, apa saja karakteristik dari pinjaman informal dan pinjaman online yang dapat berkontribusi dalam +melanggengkan kemiskinan bagi peminjam di Desa Kaligarang, dan apa saja dampak sosial, ekonomi dan +psikologis yang dirasakan oleh peminjam pinjaman informal dan pinjaman online di Desa Kaligarang. Analisis +mendalam terhadap peran ganda ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif tentang +karakteristik pinjaman informal dan pinjaman online sekaligus memperkaya konsep kemiskinan melalui +mekanisme pelanggengan kemiskinan dari sudut pandang interaksi praktik pinjaman tradisional dan modern +dalam pembangunan ekonomi pedesaan. +Hasil dari artikel ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam studi keuangan mikro dan +inklusi keuangan lantaran artikel ini menjelaskan mengapa masyarakat miskin kesulitan dalam akses pembiayaan +formal sehingga memilih pembiayaan informal dan online yang justru melanggengkan kemiskinan mereka. +Kemudian bermanfaat dalam memperkuat teori utang mengenai adanya jebakan utang dalam negara berkembang +akibat fenomena pinjaman informal dan pinjaman online. Tetapi juga memberikan masukan praktis bagi +Pemerintah dan OJK dalam merumuskan kebijakan mengenai pemberantasan praktik rentenir, pengawasan +operasional pinjaman online, mengembangkan akses permodalan yang berkelanjutan, mudah dan legal, serta +memberikan data akurat mengenai rentannya jebakan utang pada pinjaman informal dan pinjaman online +sehingga dapat disusunnya program literasi keuangan, yang kemudian dapat memberikan manfaat bagi +masyarakat Desa Kaligarang itu sendiri untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai jebakan +pinjaman informal dan pinjaman online sehingga dapat membantu mengambil keputusan yang lebih kritis dan +selektif. +2. Metode Penelitian +Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Sugiyono dalam Hasan +(2025), pendekatan kualitatif memiliki fokus pada pemahaman mendalam tentang sebuah fenomena dari +perspektif pengalaman partisipan penelitian, sehingga dapat memberikan wawasan secara mendalam tentang +alasan dan makna dari sebuah kejadian. Tujuan penelitian kualitatif secara keseluruhan adalah menganalisis dan +menjabarkan secara mendalam tentang sebuah fenomena sosial melalui data deskriptif, yang kemudian dapat +memberikan manfaat dalam pengembangan teori, penerapan praktis, dan perumusan kebijakan yang tepat +(Hasan, 2025). Metode studi kasus dalam pendekatan kualitatif berfokus pada pengamatan dan pemahaman +langsung tentang pola-pola sosial yang ada dalam masyarakat dengan mengeksplorasi fenomena sosial dalam +konteks alami (Hasan, 2025). +Artikel ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara mendalam +peminjam dan keluarga di Desa Kaligarang mengenai pengalamannya dalam melakukan pinjaman informal dan +pinjaman online. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, berita, jurnal, dan dokumen-dokumen lain +DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5091 +Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) +9109 Devina Dyahayu Rosadi, Albert Gamot Malaz +Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 +yang bersangkutan dengan tingkat kemiskinan, jumlah lembaga keuangan informal, jumlah penduduk miskin +atau rentan, dan jumlah peminjam pinjaman informal dan pinjaman online di Desa Kaligarang. Dalam +mengumpulkan sumber data, teknik yang digunakan adalah teknik wawancara dan teknik observasi. Menurut +Afriani (2025), teknik wawancara dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Sedangkan +teknik observasi dilakukan melalui pengamatan terhadap objek penelitian (Afriani, 2025). Teknik analisis data +yang digunakan dalam artikel ini adalah teknik analisis data interaktif dengan tahapan reduksi data, penyajian +data, dan pengambilan kesimpulan (Qomaruddin dan Sa’diyah, 2024). +3. Hasil dan Diskusi +Hasil yang diperoleh dari wawancara terhadap dua puluh masyarakat rentan di Desa kaligarang mengenai +pinjaman informal dan pinjaman online telah menghasilkan temuan yang relevan terhadap tujuan yang +sebelumnya telah ditentukan. Dari dua puluh masyarakat di Desa kaligarang hampir 80% menggunakan sumber +pinjaman informal dan pinjaman online secara simultan dan ke semuanya terjebak dalam lingkaran utang yang +akhirnya ikut melanggengkan kemiskinan masyarakat tersebut. Masyarakat ini memilih menggunakan pinjaman +informal lantaran mereka tidak mendapatkan akses terhadap pinjaman informal akibat umur yang sudah tua, +pekerjaan yang tidak stabil dan diharuskannya jaminan. Dalam pemanfaatan pinjaman, 75% masyarakat di Desa +Kaligarang melakukan pinjaman informal kepada bank plecit dan rentenir untuk digunakan dalam konsumsi +sehari-hari dan kebutuhan mendesak. Alasannya lantaran proses yang cepat dan tanpa jaminan. Sedangkan 5% +masyarakat di Desa kaligarang melakukan pinjaman informal untuk digunakan sebagai modal usaha seperti +berjualan bakso keliling, ternak kambing dan ayam, serta berjualan makanan ringan. Dalam pinjaman online, +80% masyarakat di Desa Kaligarang menggunakan pinjaman online untuk menambah modal usaha dan +membayar pinjaman informal. +Hasil lainnya menunjukkan bahwa pinjaman informal dan pinjaman online memang dapat membantu saat +adanya kebutuhan mendesak sehingga memberikan harapan baru dalam proses pemberdayaan. 5 dari 15 +masyarakat merasa terbantu dengan adanya praktik pinjaman informal dan pinjaman online, namun hanya saat +awal pemberian pinjaman. Dengan berjalannya waktu, kedua pinjaman ini malah memunculkan jebakan utang +sehingga melanggengkan kemiskinan masyarakat. 5 masyarakat lainnya yang berinisial S, D, T, B, T +mengemukakan mereka kesulitan dalam melakukan pembayaran pinjaman informal dan pinjaman online. Setiap +hari mereka terus dipusingkan dengan pembayaran utang kepada bank plecit dan rentenir. Jatuh tempo dari +pinjaman terhadap bank plecit dan rentenir yang dipilih adalah seminggu sekali, namun lantaran tingginya bunga +dan banyaknya bentuk pinjaman informal yang diambil, jatuh tempo antara banyaknya bank ini menjadi setiap +hari. Kondisi ini memungkinkan penghasilan hanya habis untuk membayar utang namun tak kunjung terbayar +lunas. Hal ini diperparah dengan denda keterlambatan pinjaman online yang cukup tinggi. Sehingga +memunculkan siklus utang baru, dari pinjaman informal – pinjaman informal lain – pinjaman online – pinjaman +online lainnya. Hasil pada artikel ini menyoroti adanya peran ganda pada pinjaman informal dan pinjaman +online. Pinjaman informal dan pinjaman online berperan sebagai solusi darurat dengan menciptakan harapan +baru dalam jaring pengaman sosial yang seharusnya di isi oleh lembaga keuangan formal. Namun di sisi lain, +pinjaman informal dan pinjaman online juga dapat menjadi bumerang dengan menciptakan jebakan utang akibat +buruknya manajemen keuangan dan tingginya bunga yang kemudian dapat menyebabkan kebangkrutan diri yang +akhirnya melanggengkan kemiskinan. +Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat di pedesaan terlebih di Desa Kaligarang lebih memilih +menggunakan pinjaman informal dan pinjaman online dibandingkan pinjaman formal lantaran karakteristik yang +dimilikinya. Parlina (2017) mengemukakan bahwa setidaknya ada enam alasan mengapa seseorang melakukan +pinjaman informal seperti kemudahan syarat dan administrasi, cicilan yang tidak terikat waktu sehingga hanya +saat jatuh tempo, proses pemberian pinjaman yang cepat tanpa adanya survei lebih lanjut, dapat melakukan +peminjaman dengan jumlah besar walau pendapatan cenderung sedikit, kebebasan dalam menikmati waktu +cicilan, dan terakhir proses pencairan yang cepat. Sedangkan Menurut Amos dan Papalangi dalam (Azhim dkk., +2025), karakteristik pinjaman online meliputi proses pinjaman yang lebih digital melalui aplikasi atau website, +proses yang cepat dan simpel dengan kemudahan persyaratan, tidak perlunya jaminan fisik, kelayakan kreditnya +dinilai dari data digital, serta tanpa melibatkan lembaga keuangan konvensional. Selain itu akses pada pinjaman +informal dan pinjaman online juga dapat masuk ke seluruh bagian masyarakat sehingga siapa saja dapat +melakukan pinjaman di dua bentuk pinjaman tersebut. Hal ini berbanding terbalik dengan pinjaman formal +dimana tidak semua masyarakat dapat mengakses bentuk pinjamannya. +DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5091 +Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) +9110 Devina Dyahayu Rosadi, Albert Gamot Malaz +Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 +Namun, temuan bahwa masyarakat di Desa Kaligarang yang melakukan pinjaman informal dan pinjaman online +rata-rata menghadapi masalah kemiskinan yang struktural, memperlihatkan bahwa interaksi antara pinjaman +informal dan pinjaman online dapat memberikan dampak yang negatif apabila pola penggunaannya tidak +disesuaikan dengan kekuatan ekonomi. Beberapa masyarakat mengaku bahwa melakukan peminjaman +digunakan untuk konsumsi sehari-hari dan membeli barang-barang konsumtif seperti mesin cuci dan televisi. Hal +ini seperti yang dikemukakan oleh B yang berhutang di bank plecit, berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan +mendapatkan bantuan PKH, dalam wawancara yang dilakukan: +“Awalnya meminjam untuk membeli mesin cuci mbak, jadi saya utang Rp3.000.000,- saya gunakan untuk +membeli mesin cuci tapi kok malah mesin cucinya ikut kejual tapi utangnya hanya berkurang sedikit. Akhirnya +saya ambil pinjaman di bank plecit lain untuk menutup bank plecit awal tersebut tapi ya nominalnya saya naikin +jadi Rp4.000.000,- tapi saya dapatnya Rp3.453.000,- karena kepotong admin, begitu terus seterusnya akhirnya +saya tiap hari dikejar-kejar bank mbak, kalo mau makan bingung suami ga mau tahu, anak saya kalo mau jajan +ya gimana orang tiap hari saya sembunyi biar ga dikejar-kejar kalo ga punya uang, barang-barang juga sudah +habis dijual buat bayar utang. Kalo dapat bantuan uangnya habis buat bayar utang di bank plecit mbak” +Selain itu masyarakat berinisial T yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang juga berhutang di bank plecit +mengemukakan bahwa pinjaman informal yang dilakukannya digunakan untuk konsumsi sehari-hari. +“Saya meminjam untuk konsumsi sehari-hari mbak, suami saya ga mau tahu soal uang makan, dikasihnya +kurang jadi daripada saya berantem sama suami ya mending saya ambil pinjaman saja, tapi makin lama malah +makin membengkak mbak, tiap minggu saya harus bayar Rp1.000.000,- padahal saya ngga kerja, kalo saya +ngga bayar malah makin membengkak, ya akhirnya saya sering ambil uang dan utang uang kas yang malah +semakin membuat saya terbebani dan utang kemana-mana.” +Di sisi lain, masyarakat N yang berprofesi pekerja wiraswasta melakukan pinjaman di pinjaman informal dan +pinjaman online mengemukakan bahwa ia terjebak dalam lingkaran utang akibat gaya konsumtifnya. +“Saya awalnya pinjam di bank plecit mbak, uangnya buat saya makan enak beli ini itu, tapi waktu kerjaan sepi +saya jadi ga punya dana buat bayar pinjaman di bank plecit, akhirnya tau dari teman, saya coba ambil +pinjaman online buat nutup bank plecit, eh malah kalo saya ga bayar dendanya makin banyak, jadi saya terus +pinjam dari bank plecit dan pinjaman online lainnya begitu seterusnya, akhirnya hidup saya kesusahan, buat +anak sekolah ga ada uang saku.” +Beberapa masyarakat lainnya juga mengemukakan hal yang sama seperti yang N katakan, mereka melakukan +siklus pinjaman informal untuk menutup pinjaman online dan begitupun sebaliknya. Hal ini membuat mereka +bahkan tidak mampu menyekolahkan anaknya dan mendapatkan pengobatan yang serius jika ada salah satu +anggota keluarganya sakit. Hal ini memperlihatkan bahwa gaya konsumtif juga ikut andil dalam melanggengkan +kemiskinan lantaran peminjaman dilakukan bukan untuk hal yang penting. Hambali dkk. (2025) menyebutkan +bahwa salah satu pemicu masalah keuangan yang membuat banyak orang terjebak dalam utang adalah +konsumtivitas yang berlebihan dalam memenuhi gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan finansial. +Kesulitan akibat pinjaman informal dan pinjaman online dapat diketahui sebagai akibat dari karakteristiknya. +Karakteristik ini ikut menyumbang dalam melanggengkan kemiskinan di Desa Kaligarang. +Menurut Parlina (2017) pinjaman informal dapat mengakibatkan lingkaran kemiskinan lantaran walaupun +berbeda jangka waktu pembayaran, modus pinjaman informal yaitu sama-sama menarik bunga sebesar mungkin +sehingga waktu pengembalian pinjaman cenderung bertambah. Selain itu Maya dkk. (2024) mencantumkan +pendapat Hidayat dkk. yang mengemukakan tentang bahaya dari pinjaman online seperti tingginya bunga +pinjaman sehingga membebani dan mencekik peminjam, penagihan ke kontak orang terdekat, adanya ancaman +dan intimidasi, penyebaran data pribadi, penyebaran kontak ponsel, mahal dan tidak transparannya biaya admin, +dan jangka waktu yang cenderung rumit dan tidak jelas. Pinjaman online dapat menjadi solusi bagi kebutuhan +mendesak dalam jangka waktu pendek, namun dalam jangka waktu panjang pinjaman online dapat menyebabkan +kesulitan ekonomi yang signifikan akibat pengelolaan utang yang kurang bijak dan tingginya bunga pinjaman +(Andreani dkk., 2025). +DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5091 +Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) +9111 Devina Dyahayu Rosadi, Albert Gamot Malaz +Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 +Dari hasil penelitian Mintaryana (2025) pinjaman online memberikan pengaruh dari sisi ekonomi makro melalui +stabilitas ekonomi nasional dengan mendorong konsumsi masyarakat, namun hal ini juga menciptakan masalah +baru seperti utang konsumtif dan gagal bayar. Dari sini dapat diketahui bahwa pinjaman informal dan pinjaman +online memang memberikan harapan lantaran kemudahan dalam pengaksesannya, tanpa agunan, serta dapat +masuk ke berbagai kalangan masyarakat. Namun tingginya bunga dan biaya admin pinjaman informal dan +pinjaman online membuat masyarakat terjebak dalam siklus utang yang kemudian menyulitkan mereka untuk +keluar pada siklus tersebut. Hal ini membuat mereka semakin terbebani sehingga melanggengkan kemiskinan +walaupun mereka telah berusaha. +Dampak sosial, ekonomi dan psikologis akibat pinjaman informal dan pinjaman online dirasakan pada hampir +90% masyarakat yang diwawancara. Mereka menyebutkan bahwa akibat tidak melunasi pinjaman informal dan +pinjaman online mereka setidaknya tidak dipercayai lagi oleh orang lain. Seseorang yang tidak melakukan +pelunasan pinjaman dilihat dari Teori Stigma Sosial, akan mendapatkan label negatif dari orang di sekelilingnya +lantaran dinilai melanggar norma sosial. Sedangkan dilihat dari Teori Modal Sosial yang mengacu pada +kepercayaan dan interaksi sosial dalam sebuah komunitas, praktik pinjaman akan merendahkan tingkat +kepercayaan sosial dan merusak hubungan antar individu dalam komunitas (Azhim dkk., 2025). Selain dampak +sosial, dampak ekonomi yang dirasakan juga terus meningkat. Hampir 90% mereka mengalami kebangkrutan +diri, barang-barang habis terjual, untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya mereka mengalami kesulitan, +dan setiap waktu dibayang-bayang pada penagihan pinjaman. +Dampak psikologis juga dirasakan oleh peminjam di Desa kaligarang. Mereka mengalami sulit tidur, gangguan +kecemasan, hingga penarikan diri dari lingkungan. Pinjaman online dapat memberikan dampak psikologis +lantaran ketidakmampuan membayar pinjaman dan ancaman dari pihak pemberi pinjaman. Dampak psikologis +ini dapat berupa gangguan kecemasan, stres, depresi, penarikan diri dari lingkungan, hingga keinginan untuk +bekerja (Andreani dkk., 2025). Ketidaknyamanan psikologis seperti gangguan kecemasan dapat muncul akibat +beratnya tekanan finansial, ketidakmampuan melakukan pembayaran akibat tingginya kenaikan bunga, +intimidasi penagih yang agresif, hingga penyebaran informasi pribadi (Azhim dkk., 2025). +4. Kesimpulan +Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman informal dan pinjaman online oleh +masyarakat di Desa Kaligarang dapat berkontribusi positif dalam melanggengkan kemiskinan. Artinya semakin +meningkat kapasitas pinjaman informal dan pinjaman online maka akan semakin kesulitan masyarakat dalam +melakukan pembayaran lantaran tingginya bunga dan jatuh tempo pembayaran yang terkesan cepat, yang +kemudian membuat mereka terjebak dalam siklus utang dan kebangkrutan diri, yang akhirnya membuat +masyarakat sulit untuk keluar dalam jurang kemiskinan dan melanggengkan kemiskinan mereka. Disarankan +masyarakat di Desa Kaligarang perlu untuk membatasi gaya hidup konsumtif dalam kehidupan sehari-hari +mereka agar pinjaman hanya digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Selain itu pemerintah Desa +Kaligarang sebaiknya melakukan program literasi keuangan kepada masyarakatnya agar membantu masyarakat +rentan dalam mengetahui dampak negatif pada pinjaman informal dan pinjaman online. Menurut Amagir dkk. +dalam (Rokhimah dkk., 2025), literasi keuangan bertujuan untuk membantu individu dalam merencanakan +anggaran, menghindari utang yang tidak produktif dan membantu memilih produk keuangan yang tepat dengan +berdimensi pada pengetahuan keuangan dengan penguasaan konsep-konsep dasar seperti bunga majemuk, +inflasi, manajemen risiko dan keterampilan pengelolaan keuangan. Selain itu, pemerintah setempat juga perlu +bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mengawasi kinerja pinjaman informal dan pinjaman online serta +menyediakan akses pinjaman dengan syarat mudah guna mendukung pemberdayaan masyarakat rentan. Menurut +Simanjuntak dan Aisyah (2025) bentuk pinjaman harus dilakukan intervensi kebijakan strategis dengan +melibatkan penyebaran edukasi literasi keuangan agar risiko lingkaran utang, kemiskinan struktural dan +penurunan kesejahteraan keluarga dapat setidaknya di atasi. +Referensi +1. Alam, A., & Tri Utami, Y. (2021). Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir dan Bank Plecit. Al-Kharaj: +Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 3 (1): , 130-141. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.240 +2. Andreani, D., Wuryandini, E., & Wahyuhastuti, N. (2025). Analisis Dampak Ekonomi Pinjaman Online dan Strategi Meningkatkan +Literasi Pinjaman Online pada Masyarakat Kota Semarang. Jurnal Spirit Edukasia, 5(01): , 19-30 +3. Azhim, I. K., Natalia, L., Izzati, S. N., & Rizka, F. (2025). Dampak Sosial Ekonomi dari Penggunaan Pinjaman Online Perspektif +Maqāṣid al-Syarī ‘ah. Al-fiqh, 3(2): , 101-125. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.791 +4. Baihaqy, M. R., Widyatwati, K., Suryadi, M., & Nugroho, P. A. (2025). Multidimensi Kemiskinan dalam Cerpen “Gerobak” Karya +Seno Gumira Ajidarma. Semantik, 14(2): , 289-304. https://doi.org/10.22460/semantik.v14i2.p289-304 +DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5091 +Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) +9112 Devina Dyahayu Rosadi, Albert Gamot Malaz +Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) Volume 4 Nomor 4, 2026 +5. Darmiwati, D., Rahmah, S., Wahyuni, F., Wandi, W., Syariffuddin, S., & Jamri, J. (2025). Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan +Perlindungan Hukum bagi Ibu +6. Rumah Tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan +Perubahan, 5(4). https://doi.org/10.59818/jpm.v5i4.1753 +7. Fauzia, N. (2021). Bansos Pandemi Kementrian Ssosial: Beragam Respon Warga di Desa Kaliigarang Kecamatan Keling, Kabupaten +Jepara. (Doctoral dissertation, Sunan Kalijaga Yogyakarta). +8. Gunawan, Kleovan Nathanael (2025) “Eksplorasi Dinamika antara Internet dan Kemiskinan Multidimensional di Indonesia: +Pendekatan Kuasi-Eksperimental”. ,” Jurnal Ekonomi Kependudukan dan Keluarga, 2: Vol. 2: (No. 1):, Article 5. +DOI:10.7454/jekk.v2i1.1067 Tersedia di: https://scholarhub.ui.ac.id/jekk/vol2/iss1/5 +9. Hambali, Denny, Aris Sugiarto, Sriyatun, Nurida Fitriani, Ahmad Jibrail, dan Reza Muhammad Rizqi. 2025. “Penyuluhan Dampak +Negatif Pinjaman Online Di Desa Moyo: Membangun Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Praktik Rentenir Digital”. Al +Madani Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 4(1):23-42. +https://doi.org/10.37216/almadanijurnalpengabdianpadamasyarakat.v4i1.2167 +10. Hasan, H., Bora, M. A., Afriani, D., Artiani, L. E., Puspitasari, R., Susilawati, A., ... & Hakim, A. R. (2025). Metode penelitian +kualitatif. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. ISBN: 978-634-7178-22-0 +11. Maya, S., Anggresta, V., & Mashita, J. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Digital Untuk Mencegah Jebakan Pinjaman Online +Ilegal. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bangun Cipta, Rasa, & Karsa, 3(4): , 98-104. Doi: +https://doi.org/10.30998/pkmbatasa.v3i4.3210 +12. Mintaryana, NK. (2025). Pinjaman Online dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia: Perspektif Masyarakat. Karimah Tauhid, +4(8):, 6210–6218. https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i8.20280 +13. Mufarridah, I. Z., & Nuriasari, S. (2020). Faktor-Faktor Pemilihan Pinjaman Ke Lembaga Keuangan dan Rentenir Oleh Pedagang +Muslim. Sigma-Mu, 12(2): , 75-90. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0702.1250-1253 +14. Parlina, Y. (2017). Praktik pinjaman rentenir dan perkembangan usaha pedagang di Pasar Prapatan Panjalin Majalengka. Inklusif: +Jurnal Pengkajian Penelitian Syariah dan Ilmu Hukum, 2(2): , 100-119. http://dx.doi.org/10.24235/inklusif.v2i2.1938 +15. Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, +Miles dan Huberman. Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Administrasi, 1(2):, 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93 +16. Rokhimah, R., Suyitno, S., & Faizah, E. N. (2025). Tradisi dan Inovasi: Memahami Perubahan Literasi Keuangan di Masyarakat Kota +Sorong. Jurnal Ilmiah Manajemen Muhammadiyah Aceh, 15(1):, 16-32. https://doi.org/10.37598/jimma.v15i1.2 +17. Salam, A., Pratomo, DS, & Saputra, PMA. (2021). Analisis kemiskinan pada rumah tangga di Jawa Timur melalui pendekatan +multidimensi dan moneter. Jurnal Kependudukan Indonesia, 16 (2):, 127–138. https://doi.org/10.14203/jki.v16i2.480 +18. Simanjuntak, M & Aisyah, Siti. (2025). Strategi Kebijakan Edukasi Digital untuk Pencegahan Pinjaman Online: Pencegahan Pinjaman +Online. Ringkasan Kebijakan Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika , 7 (2): , 1250-1253. https://doi.org/10.29244/agro- +maritim.0702.1250-1253 +19. Widiawati Kimbal, R. (2025). Ekonomi PembangunanEkonomi Pembangunan. Penerbit Tahta Media. Retrieved from +https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/131 +DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5091 +Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) +9113 diff --git a/raw/journals.stimsukmamedan.ac.id_index.php_senashtek_article_download_818_598.md b/raw/journals.stimsukmamedan.ac.id_index.php_senashtek_article_download_818_598.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d40711a9d2abccba4e484a2f4a7d0f68996c30d6 --- /dev/null +++ b/raw/journals.stimsukmamedan.ac.id_index.php_senashtek_article_download_818_598.md @@ -0,0 +1,257 @@ +--- +url: https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek/article/download/818/598 +title: "598" +domain: journals.stimsukmamedan.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 22:06:57 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 598 + +Pengangguran, Pendidikan, dan Pertumbuhan Penduduk: Apa +Pengaruhnya terhadap Kemiskinan Kabupaten Gresik? +Devina Lutfa Dianti +Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Pembangunan Nasional +“Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia +Email: devinalutfad@gmail.com +Abstrak +Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, pendidikan, dan pertumbuhan penduduk +terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik. Menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, +penelitian ini memanfaatkan regresi linier berganda untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap kemiskinan +selama periode 2008-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk memiliki +pengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara tingkat pengangguran tidak signifikan secara statistik. Temuan ini +menegaskan pentingnya pendidikan dan pengendalian pertumbuhan penduduk dalam upaya pengentasan kemiskinan. +Kata Kunci: Pengangguran; Pendidikan; Pertumbuhan Penduduk; Kemiskinan +1. PENDAHULUAN +Kemiskinan menjadi suatu masalah yang cukup diperhatikan oleh pemerintah diberbagai negara (Koestedjo, +2018). Salah satunya adalah Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan tujuan untuk +mencapai suatu kesejahteraan (Dwi Radila et al., 2021) Dalam konteks kemiskinan di Indonesia ini memiliki +beberapa kekhawatiran, kekhawatiran yang utama adalah jika kemiskinan tersebut merupakan kemiskinan +turunan yang dimana orang dengan kategori miskin menikah dengan orang yang juga masuk kategori miskin. +Dikhawatirkan lagi jika pasangan tersebut tidak memiliki penghasilan atau tidak dapat mencukupi kebutuhan +dasar atau pokok namun mereka juga memutuskan meiliki banyak anak. +Kemiskinan dipandang sebagai kondisi akibat ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi, seperti +kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan (Nila Isroviyah, 2020). Kemiskinan +berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan, yang bisa berdampak mengurangi akses masyarakat terhadap +pendidikan. Hal ini melemahkan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan angka pengangguran, sehingga +memperparah kemiskinan (Trisnu & Sudiana, 2019). Pengangguran adalah faktor utama yang memengaruhi +kemiskinan. Tingginya pengangguran membuat banyak keluarga kehilangan pendapatan, sehingga sulit untuk +memenuhi kebutuhan dasar. Di Indonesia, pengangguran masih menjadi masalah yang hingga kini tetap menjadi +tantangan bagi negara (Yusriadi et al., 2020). Kabupaten Gresik, yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan +merupakan kawasan industri dengan pertumbuhan pesat, merupakan salah satu Kabupaten yang menghadapi +tantangan kemiskinan dan tingginya angka pengangguran. +Pemerintah Kabupaten Gresik melaporkan angka kemiskinan sebesar 10,32% atau sekitar 142.390 jiwa, +turun dari 12,42% (166.350 jiwa) dan 10,96% (149.750 jiwa) pada tahun 2023.(Kominfo, n.d.). Wakil Bupati +Gresik mengatakan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program utama yang diusung oleh Pemkab +Gresik (Radar gresik, 2023). Penyebab dari tingginya kemiskinan di Kabupaten Gresik atau disebut sebagai kota +industri ini cukup variatif, mulai dari banyaknya pengangguran, fertilitas yang tinggi, serta tingkat pendidikan +yang rendah. +Faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi Tingkat kemiskinan adalah Pendidikan. Pendidikan +berkualitas dianggap sebagai kunci utama dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendorong +pertumbuhan ekonomi inklusif. Pembangunan sektor pendidikan menjadi fondasi dalam pembentukan modal +manusia (human capital) yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi jangka panjang. Melalui +pendidikan, negara dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas penduduk, yang akan mendorong +kesejahteraan masyarakat. Investasi di bidang pendidikan diharapkan meningkatkan pengetahuan dan +keterampilan, sehingga produktivitas individu dan pendapatan juga meningkat, membantu masyarakat keluar +dari kemiskinan (Nila Isroviyah, 2020). +Selain itu, pertumbuhan penduduk juga menjadi faktor kunci yang memengaruhi tingkat kemiskinan. +Populasi yang besar sering kali memperburuk kondisi kemiskinan. Data menunjukkan bahwa negara-negara +dengan populasi besar cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara- +negara berpopulasi lebih kecil (Suhandi et al., 2018). Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi masalah +mendasar bagi perekonomian suatu daerah. Jika tidak terkendali, pertumbuhan penduduk bisa menghambat +pencapaian tujuan pembangunan ekonomi, seperti kesejahteraan masyarakat, dan memperlambat upaya +pengentasan kemiskinan (Iqbal Salsabil & Westi Rianti, 2023). Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gresik +tercatat sebesar 1,06%. +| +1056 Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Gresik menjadi perhatian penting meskipun wilayah +ini berkembang pesat sebagai kawasan industri. Berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi tingkat kemiskinan +di daerah ini, termasuk tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, dan pertumbuhan +penduduk yang terus bertambah. Pengangguran yang tinggi mengakibatkan banyak individu kehilangan +pendapatan, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu, rendahnya akses terhadap +pendidikan berkualitas menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat memperbaiki +kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan +peningkatan lapangan kerja turut memperburuk kondisi kemiskinan. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul +beberapa pertanyaan: Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik? +Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan? Dan apakah pertumbuhan penduduk berdampak +pada tingkat kemiskinan di wilayah tersebut? +Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran, pendidikan, dan +pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten Gresik. Secara spesifik, penelitian ini ingin memahami +dan mengetahui apakah memang terdapat hubungan atau pengaruh dari tingkat pengangguran, rata-rata lama +sekolah, serta jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik. +2. TINJAUAN TEORITIS +Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan data sekunder. Data yang dianalisis mencakup +Tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, tingkat Pendidikan, dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gresik, +yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah +tingkat kemiskinan, yang diukur menggunakan data Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik selama periode 2008 +hingga 2023. Sementara itu, terdapat beberapa variabel bebas yang meliputi tingkat pengangguran, Rata-rata +Lama Sekolah, dan jumlah penduduk. +Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda untuk menilai pengaruh variabel bebas +terhadap tingkat kemiskinan. Sebelum analisis regresi dilakukan, uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan +bahwa model regresi memenuhi kriteria validitas. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji +multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian data akan dilakukan dengan +menggunakan aplikasi SPSS. +Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: +𝑌 =𝛼+𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+𝛽3𝑋3+𝑒 (1) +Dalam model ini, dilakukan uji simultan (F-test) untuk menilai pengaruh keseluruhan variabel bebas +terhadap variabel terikat, serta uji parsial (T-test) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel +independen secara individual terhadap kemiskinan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang +jelas tentang bagaimana tingkat pengangguran, pendidikan, dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap +kemiskinan di Kabupaten Gresik. +3. HASIL DAN PEMBAHASAN +3.1 Hasil +3.1.1 Uji Normalitas +Tabel 1. Hasil Uji Normalitas +One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test +Unstandardized Residual +N 16 +Normal Parametersa,b Mean .0000000 +Std. Deviation 64.69620166 +Most Extreme Differences Absolute .104 +Positive .077 +Negative -.104 +Test Statistic .104 +Asymp. Sig. (2-tailed)c .200d +Sumber : data diolah dengan SPSS +Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 1, diperoleh nilai Signifikansi Kolmogorov-Smirnov untuk semua residual data +yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, dapat +disimpulkan bahwa seluruh data penelitian berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. +| +1057 3.1.2 Uji Multikolineritas +Tabel 2. Uji Multikolineritas +Coefficientsa +Collinearity Statistics +Model +Tolerance VIF +X1 .749 1.335 +1 X2 .145 6.873 +X3 .153 6.556 +Sumber : data diolah dengan SPSS +Berdasarkan hasil SPSS pada tabel 2, diketahui bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance yang lebih besar +dari 0,10 dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak +terdapat gejala multikolinearitas dalam model regresi +3.1.3Uji Heterokedastisitas +Tabel 3. Uji Heterokedastisitas +Variabel Sig. Syarat Keterangan +Pengangguran .713 > 0,05 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas +Pendidikan .574 > 0.05 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas +Jumlah Penduduk .532 > 0.05 Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas +Sumber : data diolah dengan SPSS +Berdasarkan hasil Uji Glejser dari SPSS pada tabel 3, dapat diketahui bahwa model regresi tidak mengalami gejala +heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan oleh tidak adanya variabel independen yang secara statistik signifikan +mempengaruhi variabel dependen ABRESID, karena nilai signifikansi setiap variabel berada di atas 0,05. +3.1.4 Uji Autokorelasi +Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi +Runs Test +Unstandardized Residual +Test Valuea 7.47492 +Cases < Test Value 8 +Cases >= Test Value 8 +Total Cases 16 +Number of Runs 6 +Z -1.294 +Asymp. Sig. (2-tailed) .196 +Sumber : data diolah dengan SPSS +Berdasarkan output SPSS pada tabel 4, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,196, yang lebih besar +dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi. +3.1.5 Uji Hipotesis +3.1.5.1 Uji F +Tabel 5. Uji F (Anova) +ANOVAa +Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. +Regression 1200617.772 3 400205.924 76.492 .000b +1 Residual 62783.978 12 5231.998 +Total 1263401.750 15 +Sumber : data diolah dengan SPSS +Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung adalah 76,492 dengan signifikansi 0,001. Ftabel (α = 0,05) dengan derajat +kebebasan df1 = 3 (jumlah variabel bebas) dan df2 = 12 (n-k-1) adalah 3,49. Karena F hitung 76,492 lebih besar +dari Ftabel 3,49 dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa secara simultan, +| +1058 variabel Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Tingkat +Kemiskinan di Kabupaten Gresik. +3.1.5.2 Uji T +Tabel 6. Tabulasi Uji Parsial Atau Uji T +Variabel P>|t| α t-hitung t-tabel Keterangan +Tingkat Pengangguran 0,383 0,05 0,895 2,1604 Tidak Signifikan +Rata-rata Lama Sekolah 0,003 0,05 3,740 2,1604 Signifikan +Jumlah Penduduk 0,001 0,05 -9,030 2,1604 Signifikan +Sumber : data diolah dengan SPSS +1. Pengangguran: t hitung 0,895 < t tabel 2,1604 dan signifikansi 0,383 > 0,05, sehingga Pengangguran (X1) secara +parsial tidak signifikan terhadap Kemiskinan (Y). +2. Pendidikan: t hitung 3,740 > t tabel 2,1604 dan signifikansi 0,003 < 0,05, sehingga Pendidikan (X2) secara +parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y). +3. Jumlah Penduduk: t hitung 9,030 > t tabel 2,1604 dan signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga Jumlah Penduduk (X3) +secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan (Y). +3.1.5 Koefisien Determinasi (R2) +Tabel 7. Uji Koefisen Determinasi (R2) +Model Summary +Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate +1 .975a .950 .938 72.333 +a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 +Sumber : data diolah dengan SPSS +Hasil uji koefisien yang ditunjukkan dalam tabel 1.7 di atas menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,938. +Artinya, variabel Tingkat Pengangguran (X1), Tingkat Pendidikan (X2), dan Pertumbuhan Penduduk (X3) dapat +menjelaskan 93,8% variabilitas Tingkat Kemiskinan (Y), sementara 6,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di +luar model penelitian ini. +3.2Pembahasan +Berdasarkan analisis data, hasil uji parsial melalui uji t menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen +(Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan, dan Pertumbuhan Penduduk) memiliki pengaruh signifikan terhadap +variabel dependen, yaitu Tingkat Kemiskinan. +3.2.1 Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik +Selama periode 2008-2023, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di +Kabupaten Gresik, dengan nilai signifikansi 0,383 (> 0,05). Ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat +pengangguran 1% per tahun tidak menyebabkan perubahan signifikan pada tingkat kemiskinan, karena secara +statistik variabel ini tidak berhubungan dengan kemiskinan di wilayah tersebut. +3.2.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik +Selama periode 2008-2023, tingkat pendidikan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap +kemiskinan di Kabupaten Gresik, dengan nilai signifikansi 0,003 (< 0,05). Setiap peningkatan tingkat pendidikan +sebesar 1% per tahun memberikan dampak signifikan pada tingkat kemiskinan. +3.2.3 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Gresik +Pertumbuhan penduduk selama 2008-2023 memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, +dengan nilai signifikansi 0,001 (< 0,05). Setiap peningkatan 1% jumlah penduduk per tahun menyebabkan +perubahan signifikan pada tingkat kemiskinan. +4. KESIMPULAN +Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan +terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Gresik, sementara tingkat pengangguran tidak menunjukkan pengaruh +yang signifikan. Pendidikan terbukti efektif dalam menekan kemiskinan, meskipun kualitas dan aksesibilitasnya +masih perlu ditingkatkan agar hasilnya optimal. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang cepat memperburuk +| +1059 kemiskinan, sejalan dengan teori Malthus yang menyatakan bahwa sumber daya terbatas tidak dapat memenuhi +kebutuhan populasi yang terus meningkat. Temuan ini penting untuk memahami dinamika kemiskinan di daerah +industri seperti Gresik dan menekankan perlunya kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan +serta pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Hasil yang tidak terduga mengenai pengangguran membuka +ruang penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi variabel lain yang lebih relevan dalam konteks sosial-ekonomi +lokal. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan pentingnya dua faktor utama dalam analisis kemiskinan, +sementara secara praktis memberikan arahan bagi pemerintah untuk merancang strategi pengentasan +kemiskinan yang lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel seperti kualitas +pendidikan, sumber daya manusia, jenis pekerjaan, dan pendapatan rumah tangga guna memperkaya pemahaman +tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan di berbagai wilayah. +REFERENCES +[1] Dwi Radila, I., Priana, W., & Wahed, M. (2021). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kemiskinan +terhadap Pengangguran Di Provinsi Bali. Jurnal Syntax Admiration, 2(6), 1054–1065. +https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.252. +[2] Iqbal Salsabil, & Westi Rianti. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Laju +Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 – 2020. Jurnal Riset Ilmu +Ekonomi Dan Bisnis, 15–24. https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1886. +[3] Koestedjo, E. H. (2018). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017. Jurnal Ilmiah Sosio +Agribis, 18(1), 33–46. https://doi.org/10.30742/jisa.v18i1.445. +[4] Kominfo. (n.d.). 3,5 Tahun Mengemban Amanah, Gus Yani dan Bu Min Catatkan Angka Kemiskinan Terendah Dalam 15 +Tahun Terakhir. Pemerintah Kabupaten Gresik. https://gresikkab.go.id/detail_news/35-tahunmengemban-amanah-gus- +yani-dan-bu-min-catatkan-angka-kemiskinan-terendah-dalam-15-tahunterakhir#:~:text=Dalam data tersebut%2C +tercatat persentase,149%2C750 jiwa) pada tahun 2023. +[5] Nila Isroviyah. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016- +2020. Jurnal Penelitian, 1–23. +[6] Radar gresik. (2023). Masih Tinggi, Sekitar 142 Ribu Warga Gresik Masih Tergolong Miskin. Radargresik.Id. +[7] Suhandi, N., Putri, E. A. K., & Agnisa, S. (2018). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kemiskinan +Menggunakan Metode Regresi Linear di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Informatika Global, 9(2), 77–82. +https://doi.org/10.36982/jiig.v9i2.543. +[8] Trisnu, C. G. S. P., & Sudiana, I. K. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap +Tingkat Kemisikinan Kabupaten/Kota Provinsi Bali. E-Jurnal EP Unud, 8(11), 2622–2655. +http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1357259&val=981&title=PENGARUH PERTUMBUHAN +PENDUDUK PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATENKOTA PROVINSI +BALI. +[9] Yusriadi, Y., Tahir, S. Z. bin, Awaluddin, M., & Misnawati, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan melalui Socialpreneur. +Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 115–120. https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2529. +| +1060 diff --git a/raw/jsr.ums.ac.id_determinasi_article_download_522_537_4423.md b/raw/jsr.ums.ac.id_determinasi_article_download_522_537_4423.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed452d1d5eeecbd508b568deadb0473ed5b03698 --- /dev/null +++ b/raw/jsr.ums.ac.id_determinasi_article_download_522_537_4423.md @@ -0,0 +1,513 @@ +--- +url: https://jsr.ums.ac.id/determinasi/article/download/522/537/4423 +title: "4423" +domain: jsr.ums.ac.id +crawl_date: 2026-03-08 05:40:00 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 4423 + +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 +e-ISSN: 2986 – 2027 (online) +https://jsr.lib.ums.ac.id/index.php/determinasi ▪ page 471 +Kedaulatan Pangan di Desa Lolong Kecamatan Nagawutung +Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur +Khoirul Irfan Ferdiyanto1 +1Universitas Muhammadiyah Surakarta +Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo 57169, (0271) 717417, e-mail: +b300210227@student.ums.ac.id +A RTICLE INFO +Article history: ABSTRACT +Received 5 Oktober 2025 The food sovereignty of indigenous communities in +Received in revised form 30 Oktober 2025 +Lolong Village, Nagawutung District, East Nusa +Accepted 15 November 2025 +Tenggara, relies on traditional agriculture with the main +Available online 9 Desember 2025 +crops being corn, dryland rice, and tubers. Although +these crops are drought-resistant, dependence on +rainfall, low knowledge of modern technology, and +limited access to agricultural facilities hamper +productivity. Recommendations include the +development of small irrigation, the introduction of +climate-resistant crop varieties, and training in modern +agriculture. The food supply chain is limited, with most +of the harvest consumed by the community and the rest +sold in local markets, which is complicated by +transportation problems and limited markets. Efforts to +form farmer groups and training in food product +processing are proposed to increase income. +Community consumption patterns are based on local +food and protein from limited sources, causing high +dependence and vulnerability to changes in crop yields. +Recommendations include diversification of protein +sources and development of poultry farming. Waste +management in the village has been effective, with +waste being utilized as organic fertilizer and animal +feed to support more sustainable agriculture and +livestock farming. +Keywords: Food sovereignty, Indigenous peoples, +Local food. +Abstrak +Kedaulatan pangan masyarakat adat di Desa Lolong, Kecamatan Nagawutung, Nusa Tenggara Timur, +bergantung dengan pertanian tradisional dengan tanaman utama jagung, padi ladang, dan ubi-ubian. +Meskipun tanaman ini tahan kekeringan, ketergantungan pada curah hujan, rendahnya pengetahuan tentang +teknologi modern, dan keterbatasan akses terhadap sarana pertanian menghambat produktivitas. +Rekomendasi yang diberikan meliputi pola produksi, konsumsi pangan, luas lahan dan produktivitas, serta +indentifikasi proposi produksi komoditas, dengan sebagian besar hasil panen dikonsumsi sendiri dan sisanya +dijual di pasar lokal, yang dipersulit oleh masalah transportasi dan pasar terbatas. Upaya pembentukan +kelompok tani dan pelatihan pengolahan produk pangan diusulkan untuk meningkatkan pendapatan. Pola +konsumsi masyarakat didasarkan pada pangan lokal dan protein dari sumber terbatas, menyebabkan +ketergantungan tinggi dan kerentanan terhadap perubahan hasil panen. Pengelolaan sampah di desa sudah +efektif, dengan pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik dan pakan ternak untuk mendukung pertanian +dan peternakan yang lebih berkelanjutan. +Kata Kunci: Kedaulatan pangan, Masyarakat adat, Pangan lokal. +Received October 5, 2025; Revised October 30, 2025; Accepted November 15, 2025 472 +e-ISSN : 2986-2027 +1. PENDAHULUAN +Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 mengenai Pangan memerintahkan bahwa Pemerintah wajib +menciptakan keanekaragaman produksi pangan agar terpenuhi kebutuhan gizi masyarakat selaras dengan +kesediaan serta keragaman setempat agar menciptakan hidup sehat, aktif, serta bermanfaat. Karena +Masyarakat desa bergantungan dengan beras untuk memenuhi kehidupan sehari harinya padahal potensi alam +yang sangat melimpah menghasilkan banyak pangan local yang bisa di konsumsi Masyarakat sekitar (Gozali +and Kusuma 2019). Begitu juga aspek kedaulatan pangan termasuk pada undang-undang baru mengenai +pangan No. 18 tahun 2012 berbarengan bersama konsep ketahanan pangan serta kemandirian pangan. +Undang-undang pangan baru ini dimaksudkan bisa menjadi kesempatan untuk perkembangan logika +kebijakan pertanian ataupun institusi pembangunan pertanian. Dengan terdapat Undang-undang Pangan +semestinya negara menghormati, mencukupi, serta menjaga hak untuk pangan masyarakatnya dengan +keanekaragaman upaya, produk serta teknik produksi pertanian. Diambilnya kedaulatan pangan menjadi +sebuah dari maksud perkembangan pertanian nasional memerlukan rancangan langkah serta pendekatan +perkembangan pangan yang beragam (Nugraha, Hestiawan, and Supyandi 2016). Saat itu pendekatan +perkembangan pangan Indonesia berlandaskan dengan pendekatan “ketahanan pangan”. Ketahanan pangan +adalah konsep yang dengan sah digunakan pemerintah untuk mencukupi pangan masyarakat serta pertanian +tentang pangan seperti umumnya. +Akan tetapi, dalam UU yang baru diambil pula konsep ”kedaulatan pangan”. Konsep serta pendekatan +kedaulatan pangan bisa dilengkapi serta menyempurnakan capaian ketahanan pangan (Syahyuti et al. 2016). +Ketahanan pangan ialah situasi terpenuhinya keperluan pangan untuk rumah tangga yang terpenuhi, nyaman, +berkualitas, bergizi, beranekaragam, serta harga jual bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat. +Keanekaragaman pangan lokal ini berpotensi menjadi bahan pilihan pengganti beras. Menjadi contoh, hal +tersebut terdapat beragam bahan pangan lokal setempat yang sudah lama digunakan masyarakat menjadi +bahan dasar mengganti beras, berupa jagung dan singkong. Produk pangan lokal itu sudah menyesuaikan +dengan baik serta dikonsumsi masyarakat dengan turun temurun (Welli 2011). Desa Lolong, yang terletak di +Kecamatan Nagawutung, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu wilayah dengan komunitas adat yang +masih mempertahankan tradisi dan praktik budaya lokal. Pangan lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh +Masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan local, pangan yang telah dikenal, gampang +didapatkan, karakteristiknya bermacam-macam serta bisa diupayakan baik untuk memenuhi kebutuhan +sendiri ataupun untuk diperjualbelikan. Pengembangan pangan lokal dimaksudkan bisa menambah konsumsi +pangan yang beranekaragam di level rumah tangga maupun meningkatkan pendapatan keluarga. Pada usaha +menambah perekonomian, dari awal semua penerus bangsa telah dikenalkan pada keanekaragaman bahan +pangan lokal serta cara mengolahnya supaya mengembangkan jiwa kewirausahaan mereka (Kerans and +Ngongo 2022). Sebagai bagian dari kehidupan seharihari, masyarakat di desa ini sangat bergantung pada +hasil pertanian tradisional, yang ditandai dengan dominasi tanaman seperti jagung, padi ladang, dan ubi- +ubian sebagai sumber karbohidrat utama. +Ketergantungan ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi geografis dan iklim setempat yang +cenderung kering serta minim irigasi. Namun, ketergantungan yang tinggi pada pertanian tradisional yang +bergantung pada musim hujan dan pola tanam lama mengakibatkan rendahnya produktivitas serta kerentanan +terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Identifikasi pola produksi, konsumsi pangan, luas lahan dan +produktifitas, serta idantifikasi proposi produksi komoditas. Kondisi tersebut telah terlihat pada rancangan +Pemerintah Indonesia saat ini agar mengembangkan mega proyek lumbung pangan nasional untuk maksud +mengintensifkan ataupun mempercepat produksi (Simanjuntak and Erwinsyah 2020). Sebagian besar hasil +panen digunakan untuk konsumsi rumah tangga serta beberapa bagian kecil yang diperjualbelikan ke pasar +lokal. Kendala akses transportasi dan terbatasnya pasar berdampak pada rendahnya nilai jual hasil pertanian, +yang berujung pada ketidakcukupan pendapatan masyarakat petani. Selain itu, pola konsumsi masyarakat +desa Lolong lebih berfokus pada pangan lokal, dengan variasi terbatas pada sumber protein hewani dan +nabati. +Ketergantungan terhadap hasil panen Tunggal menjadikan masyarakat rentan terhadap krisis pangan saat +gagal panen atau penurunan hasil tangkapan ikan laut. Ketergantungan ini memperkuat pentingnya +diversifikasi konsumsi dan peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Pengelolaan limbah makanan di Desa +Lolong menunjukkan nilai kearifan lokal dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sampah makanan yang +dihasilkan sebagian besar dimanfaatkan Kembali sebagai pupuk organik atau pakan ternak, mengurangi +limbah dan meningkatkan produktivitas peternakan. Pengolahan kompos biasanya menggunakan sampah +organik berupa limbah rumah tangga. Tahap pembuatan kompos bisa dipersingkat dengan penanganan +manusia, yakni dengan mencampurkan bakteri pengurai akibatnya pada waktu yang cepat akan didapatkan +kompos yang memliki kualitas bagus. Bakteri yang dapat dicampurkan pada tahap pembuatan kompos ialah +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 473 +e-ISSN : 2986-2027 +Effective Microorganism 4 (Cundari et al. 2019). Pengelolaan sampah yang efektif di Desa Lolong +menunjukkan potensi besar dalam mendukung keberlanjutan sistem pangan masyarakat. Pemanfaatan limbah +sebagai pupuk dan pakan ternak tidak hanya membantu mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan hasil +pertanian dan peternakan secara signifikan. +2. TINJAUAN PUSTAKA +2.1. Kondisi Geografis +Desa Lolong adalah satu dari 18 desa yang terdapat di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata dan +letak geografisnya termasuk dalam kawasan desa pesisir. Peta desa menyediakan informasi geospasial yang +penting, seperti batas wilayah, jaringan jalan, lokasi fasilitas umum, dan kondisi geografis (Trichinas et al. +2024). Letak Desa Lolong kurang lebih 7 km pada Kota Kecamatan Nagawutung serta 27 km pada Kota +Kabupaten Lembata, yang memiliki luas wilayah 5,49 km^2 dengan batas-batas yakni : +• Pada bagian Utara berbatasan dengan Gunung Mingar, +• Kemudian pada bagian Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, +• Lalu pada bagian Timur berbatasan dengan Desa Tewaowutung, +• Dan pada bagian Barat berbatasan dengan Desa Pasir Putih. +Suhu rata-rata di Desa Lolong ini adalah sekitar 24° - 32° C, yang mengindikasikan bahwa suhu udara di +Kawasan pesisir cukup hangat. Sumber daya alam berupa air di Desa Lolong cukup melimpah, dimana +Masyarakat menggantungkan kebutuhannya dari air Ledeng/PDAM melalui pipa air. Kemudian untuk +kondisi tanah yang digunakan untuk berkebun cukup subur, dalam proses penyiraman lebih bergantung +kepada curah hujan/tadah hujan (musiman). Curah hujan yang tertinggi pada bulan Februari dan Maret, +sehingga musim tanam terbaik kurang lebih di bulan Januari Terdapat beragam tanaman di Desa Lolong, +diantaranya adalah jambu mente, mangga, delima, pisang, kelapa, kemiri, jagung, umbi-umbian, dan lainnya. +Sebagian besar tanah disini dimanfaatkan untuk lahan Perkebunan. +2.2. Sosial Ekonomi +Keadaan sosial ekonomi Desa Lolong mencerminkan kehidupan masyarakat yang kebanyakan +menggantungkan hidupnua dalam bidang pertanian. Bidang pertanian, umumnya kegiatan petani berlahan +sawah, mempunyai nilai fungsi yang tinggi pada pertumbuhan ketahanan pangan, kemakmuran petani, serta +mempertahankan keberlangsungan lingkungan hidup (Kusumaningrum 2019). Pertanian menjadi mata +pencaharian utama dengan hasil-hasil utama seperti padi, jagung, kacang-kacangan, ubi, pisang, nanas, dan +pepaya. Lokasi strategis desa yang dekat dengan pegunungan mendukung aktivitas ini. Namun, tantangan +iklim menjadi hambatan dalam proses pertumbuhan tanaman. Selain bertani, sebagian warga juga +menjalankan mata pencaharian sampingan seperti beternak dan berdagang untuk meningkatkan penghasilan +rumah tangga. Ternak yang diusahakan meliputi sapi, rusa, babi, ayam, kambing, anjing, dan bebek. +Penghasilan dari pertanian, meskipun terbatas, memungkinkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari- +hari, dengan rata-rata pendapatan sekitar 500 ribu rupiah per bulan dari hasil penjualan di pasar. +Kepemilikan lahan di desa ini cukup merata, Lahan yang dengan teori bersifat tetap, sedangkan seiring pada +pertumbuhan ekonomi permintaan lahan untuk bermacam kepentingan makin bertambah (Kusumaningrum +2019). di mana hampir semua warga memiliki lahan pribadi, yang merupakan hasil hibah dari tuan tanah dan +sudah bersertifikat. Mereka juga membayar pajak atas tanah tersebut. Dukungan dari pemerintah dalam +bentuk bantuan sosial membantu meningkatkan kesejahteraan warga. Rumah-rumah di Desa Lolong +umumnya merupakan milik pribadi, sementara beberapa warga luar yang bekerja di sana, seperti guru, +menyewa rumah. +Dari segi pendidikan, Pendidikan memegang peran penting pada membentuk karakter serta kepribadian anak +(Tahun et al. 2024). warga Desa Lolong mengutamakan pendidikan anak-anak mereka. Meski tingkat +pendidikan rata-rata mencapai 12 tahun (setara SMA), desa ini hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga +tingkat SD dan PAUD, sehingga anak-anak yang berkeinginan meneruskan pendidikan perlu menempuh +jarak yang jauh, sekitar 2 km berjalan kaki untuk mencapai sekolah lanjutan. Meskipun ada warga yang +tergolong miskin, mereka tetap berupaya untuk menyekolahkan anak-anaknya, bahkan dengan mencari +pekerjaan tambahan untuk memenuhi biaya pendidikan. +Secara sosial, dinyatakan bahwa pada budaya gotong royong terikat prinspip dasar sosial yang dibutuhkan +agar perkembangan serta kemakmuran masyarakat (Effendi 2016). Masyarakat Desa Lolong disebut dengan +budaya tolong-menolong dan gotong royong, yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi +membantu sesama, baik dalam keadaan duka maupun dalam perayaan, menjadi bagian dari kehidupan sosial +yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Misalnya, ketika ada kematian, seluruh warga desa ikut melayat, +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 474 +e-ISSN : 2986-2027 +membantu memasak, dan terlibat dalam prosesi pemakaman. Begitu pula dalam pesta pernikahan, di mana +warga bahu membahu mempersiapkan acara. Tradisi gotong royong atau gemohing juga tercermin dalam +kegiatan pembangunan desa, seperti pembangunan rumah, selokan, posyandu, dan gereja, yang melibatkan +seluruh warga tanpa pandang status. +Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan pendidikan dan pengaruh +cuaca terhadap pertanian, masyarakat Desa Lolong tetap mampu menjaga keseimbangan sosial-ekonomi +melalui kemandirian, solidaritas sosial, dan budaya gotong royong yang kuat. +2.3. Teknologi Komunikasi/Listrik +Teknologi komunikasi/listrik di desa lolong Kabupaten lembata. Untuk teknologi komunikasi di desa Lolong +dulunya menggunakan surat, akan tetapi di sela tersebut ada juga yang sudah menggunakan handphone. +Dikarenakan sinyal susah didapatkan di desa Lolong, maka untuk dapat berkomunikasi dengan sinyal yang +bagus itu, harus pergi ke desa Loang. Untuk teknologi listrik di desa Lolong pada tahun 2014 itu berasal dari +PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dari Pemerintah Daerah. Sebelum adanya PLTD, untuk teknologi +listrik yang digunakan di desa Lolong yaitu menggunakan pelita. Dimana menggunakan bahan bakar +solar/minyak, dengan cara membakar sumbu dari pelita tersebut. Kaleng susu dilobangi, tengah kalengnya +dimasuki besi atau aluminium yang sudah ada sumbunya, sumbunya berfungsi untuk menyerap minyak atau +solar. Setelah itu dimasukin minyak atau solar kedalam kaleng tersebut. Pada tahun 2018 sampai dengan +sekarang, desa Lolong sudah menggunakan listrik dari PLN, pengantaran energi listrik dengan pembangkit +menuju pusat beban dan sistem distribusi (Lamataro et al. 2023). sehingga beberapa masyarakat di desa +Lolong juga sudah menggunakan alat komunikasi yang dapat menerima jaringan dengan mudah. +2.4. Spiritual +Desa Lolong, yang bertempat di Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, +mempunyai budaya serta kehidupan spiritual yang erat kaitannya dengan tradisi lokal dan kepercayaan +leluhur. Lembata pada umumnya dikenal sebagai wilayah yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat +yang kuat, termasuk dalam hal kepercayaan spiritual. Beberapa spiritual yang ada di desa lolong yaitu: +2.4.1. Adat dan Kepercayaan Leluhur +Masyarakat desa Lolong masih mempertahankan tradisi leluhur yang diwariskan turun-temurun. +Kepercayaan kepada roh leluhur dan kekuatan alam sering kali menjadi dasar dari berbagai ritual adat yang +dilakukan. Hal ini bisa dilihat dalam acara-acara adat seperti upacara persembahan kepada leluhur, yang +diyakini mampu menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. +2.4.2. Ritual Adat +Di desa Lolong, seperti halnya di banyak desa di Lembata, berbagai ritual adat seringkali dilaksanakan untuk +meminta restu atau penjagaan dari roh leluhur. Ritual ini biasanya berkaitan dengan kegiatan pertanian, +perikanan, atau permohonan keselamatan dan kesejahteraan. Werung Lolong bisa diartikan menjadi syukuran +pelaksanaan satu tahun petani mengucapkan rasa syukur karena mendapatkan hasil yang bagus (Rutan, Daga, +and Wutun 2018). Mereka meyakini bahwa dengan menghormati leluhur, kehidupan akan diberkati dengan +hasil bumi yang melimpah dan perlindungan dari marabahaya. +2.4.3. Pengaruh Agama +Selain kepercayaan adat, agama juga memainkan peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat Desa +Lolong. Agama Katolik adalah agama mayoritas di Lembata, termasuk di desa lolong, dan kehidupan religius +di desa tersebut juga diwarnai oleh kegiatan keagamaan seperti misa, doa rosario, dan perayaan hari-hari +besar keagamaan. Perpaduan antara tradisi adat dan agama sering terlihat dalam cara masyarakat menjalani +kehidupan sehari-hari. +2.4.4. Kearifan Lokal +Kearifan lokal adalah modal sosial pada Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, +Indonesia mempunyai potensi untuk dijadikan negara yang maju, adil, makmur dan bermartabat serta beradap +(Tuto and Novariyanto 2023). Masyarakat desa Lolong sangat menghargai kearifan lokal, yang tercermin +dalam cara mereka menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Mereka percaya bahwa menjaga +keseimbangan dengan alam merupakan bagian penting dari tanggung jawab spiritual mereka. +Hal ini seringkali diwujudkan dalam praktik-praktik konservasi tradisional, seperti peraturan adat yang tidak +memperbolehkan eksploitasi sumber daya alam dengan berlebihan. Kehidupan spiritual di desa Lolong +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 475 +e-ISSN : 2986-2027 +adalah perpaduan antara tradisi adat yang kuat dengan pengaruh agama modern, mencerminkan keberagaman +dan kedalaman spiritual masyarakat setempat. +2.5. Kesehatan +Kesehatan yang dimaksudkan untuk tiap individu bisa bertempat di lingkungan yang sehat serta bersih +dengan membentuk sebuah situasi yang aman untuk individu, rumah tangga, komunitas serta masyarakat +(Hartaty and Kurni Menga 2022). Kondisi kesehatan masyarakat Desa Lolong sangat baik Hal ini berkaitan +dengan kegiatan sehari-hari masyarakat yang memiliki kebiasaan untuk berjalan kaki dan banyak melibatkan +aktivitas fisik dalam Bertani dan nelayan. Selain itu, kualitas udara di desa ini juga segar dan menunjang +kesehatan yang baik karena banyak pasokan oksigen yang bersumber dari pepohonan dan hutan kearah +gunung serta Perkebunan warga di lereng gunung. Minimnya kendaraan membuat kondisi udara di Desa +Lolong masih sangat bersih. Pola makan juga lebih banyak berasal dari hasil alam yang jauh dari bahan kimia +berbahaya dan mengunakan pupuk-pukup alami yang terbuat dari pengolahan limbah rumah tangga untuk +pemupukan pertanian di Desa Lolong. +3. METODOLOGI PENELITIAN +3.1. Tahap Persiapan +Magang berlangsung pada bulan September di desa Lolong kecamatan Nagawutung kabupaten Lembata +provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mahasiswa magang dari kampus Merdeka tergabung dalam program +msib di mitra Direktorat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta Masyarakat Adat Direktorat Jenderal +Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berpusat di Jakarta. Kami +diutus langsung terjun ke lapangan lebih tepanya di desa Lolong kecamatan Nagawutung kabupaten Lembata +provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah mahasiswa 7 orang yang terdiri dari berbagai universitas +negeri ataupun swasta dalam pimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dari +mitar kami di tugaskan paling utama terdapat 3 hal yaitu pendataan rumah tangga, pangan lokal dan objek +pemajuan kebudayaan semua data yang kita input dari Masyarakat di masukan di wab sidakerta milik +kementrian Masyarakat adat. +Gambar 1. Lokasi magang di desa lolong +3.2. Tahap Pelaksanaan +Program magang muda berdaya untuk kedaulatan pangan dilaksanakan di desa Lolong, kecamatan +Nagawutung, kabupaten Lembata, provinsi Nusa Tenggara Timur. Mahasiswa berjumlah 7 orang dengan +tugas dari mitra Direktorat Kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Direktorat +Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. untuk menginput data +rumah tangga terutama 30 data responden utaman untuk data rumah tangga meliputi data anggota keluarga, +data produksi, data komsumsi tidak beli, data kosumsi beli, data pertaniaan, data Perkebunan, data +pertenakan, data perikanan budidaya, data perikanan tangkap, data industry rumah tangga, data limbah, data +asset keluarga, dan data Kesehatan keluarga. Sedangkan untuk pangan local meliputi data yang kita ambil +yaitu data bahan pangan kacang kacangan dan biji, data bahan pangan dan jamur, data bahan pangan dan +buah, data bahan pangan umbi dan sagu, data bahan serangga, databahan pangan biota air, data bahan pangan +lainya, dan data pemenuhan gizi. kita input ada di dusun A ada 17 pengan loakl meliputi padi 5 sempel dan +jagung 2 sempel mente 1 sempel asam 2 sempel singkong 2 sempel pisang 1 sempel daun lontar 1 sempel +daun kelor 1 sempel biota air 1 sempel make jawa 1 sempel. Sedangakan di dusun B terdapat sepel sebanyak +10 meliputi kelapa hijau, pisang bugis, singkong, padi, jagung, jambu mete, kelor, asam, dan biota laut. +sedangakan data situs sejarah dan objek kemajuan kebudayaan yang ada di desa lolong meliputi dusan A +serta dusun B ada adat istiadat ada 2 situs yaitu gotong royong dan penyelesaian sengketa asusila dan +kekerasan manuskrip tidak ada Ritus ada 16 meliputi Acara 31 Desember oribuka, Perkawinan, Kematian, +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 476 +e-ISSN : 2986-2027 +Kelahiran, Ritual masuk rumah baru, Makan jagung suku blolong A, Makan jagung suku geraj, Makan jagung +suku lama lele, Makan jagung suku blolong B, Makan jagung suku sura, Makan jagung suku jawang, Makan +jagung suku punang, dan Pemandian tengkorak. Pengetahuan teradisional ada 4 meliputi Penangkapan ikan +yang di anyam dari bambu, Anyaman dari daun Lontar, dan kolam penyembuhan. Teknologi tadisonala ada +3 meliputi jagung titi, dan pembuatan arek. Seni ada 1 meliputi tarian Tarian Namang Permainan rakyat ada +1 yaitu permaiana Kesokeo dari balam. +Gambar 2. Jumlah penginputan data sidakerta +3.3. Deskripsi Data +Analisis ini memakai data primer yang didapatkan dengan wawancara rumah tangga di Desa Lolong. Data +meliputi jenis, jumlah produksi, dan konsumsi berbagai komoditas pangan utama, seperti karbohidrat (beras, +jagung, ubi), protein (ikan, daging, telur), dan sayuran. Luas lahan yang digunakan untuk produksi juga +dicatat untuk mengevaluasi efisiensi pemanfaatan sumber daya. +4. HASIL DAN PEMBAHASAN +4.1. Identifikasi Pola Produksi dan Konsumsi Pangan +Komoditas Produksi Konsumsi +(kg) (kg) +Beras Lokal 250 300 +Jagung 500 450 +Ubi Kayu 300 250 +Ikan Segar 200 180 +Telur Ayam 150 butir 140 butir +Kangkung 50 ikat 45 ikat +Daun Ubi 30 ikat 25 ikat +Tabel 1. Menunjukkan data produksi dan konsumsi komoditas utama: +Produksi pangan di Desa Lolong menunjukkan pola yang bervariasi antara komoditas. Beras lokal, hanya +mampu memproduksi 250 kg sementara konsumsi masyarakat mencapai 300 kg, menghasilkan defisit +sebesar 50 kg. Sebaliknya, jagung menunjukkan surplus dengan produksi 500 kg dan konsumsi sebesar 450 +kg, memberikan rasio produksi terhadap konsumsi sebesar 1.11. Komoditas seperti ubi kayu juga +mencerminkan efisiensi tinggi dengan produksi 300 kg melampaui konsumsi sebesar 250 kg, menunjukkan +potensi pengembangan lebih lanjut untuk alternatif pangan lokal. Pola-pola ini memberikan gambaran +tentang tingkat kemandirian pangan dan tantangan yang perlu diatasi, khususnya untuk komoditas yang +mengalami defisit. Beras lokal memiliki produksi yang lebih rendah dari konsumsi, menghasilkan defisit +sebesar 50 kg (rasio 0.83). Sebaliknya, jagung, ubi kayu, ikan segar, dan telur ayam menunjukkan surplus, +dengan produksi melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Surplus ini mencerminkan potensi desa untuk +mempertahankan cadangan pangan dan bahkan memasok komoditas tertentu ke luar desa. Namun, defisit +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 477 +e-ISSN : 2986-2027 +pada beras lokal menyoroti perlunya upaya peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi dan +pengelolaan sumber daya yang lebih baik. +Rasio produksi terhadap konsumsi menunjukkan tingkat kemandirian pangan untuk setiap komoditas. Rasio +jagung sebesar 1.11 berarti produksi jagung mencukupi kebutuhan masyarakat dan masih ada kelebihan 50 +kg yang dapat disimpan sebagai cadangan atau dijual. Sebaliknya, rasio beras lokal sebesar 0.83 +menunjukkan defisit, di mana produksi 250 kg hanya memenuhi 83% dari kebutuhan konsumsi sebesar 300 +kg. Angka-angka ini menggambarkan bagaimana kemampuan produksi memengaruhi pemenuhan kebutuhan +harian atau bulanan masyarakat, dengan surplus pada komoditas seperti jagung dan ubi kayu memberikan +peluang diversifikasi pangan. Misalnya, jagung memiliki rasio 1.11, mencerminkan kelebihan produksi yang +cukup signifikan. Ubi kayu bahkan mencapai rasio 1.20, menandakan efisiensi tinggi dalam penggunaan +lahan dan potensi menjadi salah satu andalan desa sebagai alternatif pangan lokal. Sebaliknya, rasio beras +lokal yang berada di bawah 1 (0.83) menegaskan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kemandirian +pangan pada komoditas ini. Penyebabnya termasuk keterbatasan luas lahan sawah dan rendahnya +produktivitas (500 kg/ha), yang perlu diatasi dengan pendekatan modern dalam pertanian. +4.2. Identifikasi Luas Lahan dan Produktivitas +Produksi Luas Lahan Produktivitas +Komoditas +(kg) (ha) (kg/ha) +Beras Lokal 250 0.50 500 +Jagung 500 0.80 625 +Ubi Kayu +(Singkong) 300 0.30 1000 +Kangkung 50 0.05 1000 +Daun Ubi 30 0.02 1500 +Tabel 2. Menunjukkan produksi berdasarkan luas lahan: +Efisiensi pemanfaatan lahan berbeda untuk setiap komoditas. Daun ubi, misalnya, memiliki produktivitas +sangat tinggi hingga 1.500 kg/ha karena tanaman ini tidak memerlukan lahan yang luas dan mudah +dibudidayakan. Kangkung juga menunjukkan produktivitas tinggi sebesar 1.000 kg/ha, yang mencerminkan +potensi besar sayuran ini untuk mendukung diversifikasi pangan di lahan kecil. Sebaliknya, beras lokal hanya +memiliki produktivitas 500 kg/ha, disebabkan oleh kebutuhan lahan sawah yang luas dan sistem irigasi yang +mungkin belum optimal. Jagung, dengan produktivitas 625 kg/ha, menunjukkan efisiensi yang lebih baik +dibandingkan beras, tetapi masih dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi pertanian yang lebih maju. +Daun ubi dan kangkung menunjukkan produktivitas tertinggi (1.000-1.500 kg/ha) meskipun menggunakan +luas lahan kecil. Ini menunjukkan bahwa diversifikasi tanaman dengan menanam sayuran bernilai tinggi +dapat menjadi strategi efektif untuk memaksimalkan hasil panen di lahan terbatas. Sebaliknya, produktivitas +beras lokal yang hanya 500 kg/ha menunjukkan perlunya peningkatan teknologi budidaya, seperti +penggunaan varietas unggul dan perbaikan sistem irigasi. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, diharapkan +defisit konsumsi beras dapat teratasi. +4.3. Identifikasi Proporsi Produksi Komoditas +Produksi Persentase +Komoditas +(kg) (%) +Beras +250 20 +Lokal +Jagung 500 40 +Ubi Kayu 300 24 +Ikan Segar 200 16 +Tabel 3. Menunjukkan proporsi pada produksi: +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 478 +e-ISSN : 2986-2027 +Defisit beras lokal disebabkan oleh keterbatasan lahan yang cocok untuk sawah dan teknik budidaya yang +belum optimal. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi pertanian seperti varietas padi unggul tahan +kekeringan dan sistem irigasi tetes dapat diterapkan. Selain itu, penggunaan pupuk organik dan rotasi +tanaman juga dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Sebaliknya, surplus +jagung dan ubi kayu dipengaruhi oleh kesesuaian iklim dan efisiensi penggunaan lahan. Faktor-faktor ini +menunjukkan pentingnya strategi berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan. +4.4. Visualisasi Data +4.4.1. Perbandingan Produksi dan Konsumsi: Grafik ini menunjukkan hubungan antara produksi dan +konsumsi untuk setiap komoditas. Komoditas dengan surplus (produksi > konsumsi) tampak lebih +dominan. +Grafik 2. Jumlah pola produksi dan konsumsi +Perbandingan Produksi dan Konsumsi +1. Beras Lokal: Produksi sebesar 250 kg, sementara konsumsi mencapai 300 kg, menghasilkan rasio 0.83 +(defisit). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan beras lokal masyarakat tidak sepenuhnya terpenuhi +oleh produksi lokal. Penyebabnya bisa berupa keterbatasan lahan, rendahnya produktivitas (500 +kg/ha), atau teknik budidaya yang belum optimal. +2. Jagung: Dengan produksi 500 kg dan konsumsi 450 kg, rasio 1.11 mencerminkan surplus. Ini +menunjukkan jagung sebagai komoditas unggulan desa, didukung oleh produktivitas yang cukup baik +(625 kg/ha). Jagung mungkin menjadi salah satu makanan pokok alternatif di desa. +3. Ubi Kayu: Surplus lebih besar (rasio 1.20) dengan produksi 300 kg dan konsumsi 250 kg. Tingginya +produktivitas (1000 kg/ha) menunjukkan bahwa tanaman ini efisien dalam penggunaan lahan, menjadi +alternatif karbohidrat selain beras dan jagung. +4. Ikan Segar: Produksi 200 kg dan konsumsi 180 kg memberikan rasio 1.11. Desa ini memanfaatkan +sumber daya laut dengan baik, mencerminkan kontribusi sektor perikanan terhadap kebutuhan protein. +5. Telur Ayam: Dengan produksi 150 butir dan konsumsi 140 butir, rasio 1.07 menunjukkan pemenuhan +konsumsi protein dari peternakan kecil. Produksi ini mungkin berasal dari rumah tangga atau usaha +kecil yang memelihara ayam. +4.4.2. Produktivitas Lahan: Grafik ini menunjukkan produktivitas sesuai luas lahan +Grafik 3. Produktivitas lahan pertanian +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 479 +e-ISSN : 2986-2027 +Efisiensi Pemanfaatan Lahan: +1. Daun Ubi dan Kangkung memiliki produktivitas sangat tinggi (masing-masing 1500 kg/ha dan 1000 +kg/ha) meskipun menggunakan luas lahan kecil. Hal ini menunjukkan potensi besar untuk +mengoptimalkan lahan terbatas dengan menanam tanaman bernilai tinggi seperti sayuran. +2. Beras Lokal, dengan produktivitas 500 kg/ha, berada di bawah tanaman lain. Angka ini mencerminkan +perlunya peningkatan teknologi pertanian, seperti penggunaan varietas unggul atau pengelolaan air +yang lebih baik. +3. Scatter Plot Luas Lahan vs Produktivitas: Visualisasi ini membantu mengidentifikasi hubungan antara +luas lahan dan produktivitas per komoditas. +4.4.3. Proporsi Produksi: Grafik ini menunjukkan proporsi masing-masing komoditas terhadap total +produksi. +Grafik 4. Proporsi produk komonditas +Proporsi Produksi: +1. Jagung menyumbang 40% dari total produksi, menegaskan perannya sebagai komoditas utama desa. +2. Ubi Kayu (24%) dan Beras Lokal (20%) menyusul di belakangnya. Dominasi jagung dan ubi kayu +menunjukkan diversifikasi tanaman yang cukup baik, mengurangi ketergantungan pada satu sumber +pangan. +4.5. Pengelolaan Sampah Makanan +Desa Lolong memiliki praktik pengelolaan sampah yang baik, memanfaatkan limbah hasil panen untuk +pupuk organik dan pakan ternak. Hal ini menjadikan desa relative bebas dari sampah dan mendukung +produktivitas peternakan serta pertanian. Pengelolaan sampah yang efektif di Desa Lolong menunjukkan +potensi besar dalam mendukung keberlanjutan pertanian maupun pertenakan masyarakat. Pemanfaatan +limbah sebagai pupuk dan pakan ternak tidak hanya membantu mengurangi limbah tetapi juga meningkatkan +hasil pertanian dan peternakan secara signifikan. Praktik ini dapat menjadi model untuk mewujudkan +lingkungan yang bersih dan mendukung kedaulatan pangan yang berkelanjutan. +5. KESIMPULAN DAN SARAN +Kedaulatan pangan masyarakat adat di Desa Lolong, Kecamatan Nagawutung, Nusa Tenggara Timur, +menunjukkan bahwa saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar pada beberapa aspek utama +meliputi pola produksi dan konsumsi pangan. jagung, ubi kayu, ikan segar, dan telur ayam menunjukkan +surplus, dengan produksi melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Surplus ini mencerminkan potensi desa +untuk mempertahankan cadangan pangan dan bahkan memasok komoditas tertentu ke luar desa. Namun, +defisit pada beras lokal menyoroti perlunya upaya peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi dan +pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Serta luas lahan dan produktifitas menujukan bahwa diversifikasi +tanaman dengan menanam sayuran bernilai tinggi dapat menjadi strategi efektif untuk memaksimalkan hasil +panen di lahan terbatas. Sebaliknya, produktivitas beras lokal yang hanya 500 kg/ha menunjukkan perlunya +peningkatan teknologi budidaya, seperti penggunaan varietas unggul dan perbaikan sistem irigasi. +Dengan produktivitas yang lebih tinggi, diharapkan defisit konsumsi beras dapat teratasi. serta identifikasi +proposi produksi komonditas menunjukan penggunaan pupuk organik dan rotasi tanaman juga dapat +membantu meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan. Masyarakat mengandalkan sistem +pertanian tradisional dengan tanaman seperti jagung, padi ladang, dan ubi-ubian yang sangat bergantung pada +curah hujan, sehingga rentan terhadap musim kemarau. Rantai pasok pangan yang terbatas mempersempit +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 480 +e-ISSN : 2986-2027 +peluang pasar, sementara pola konsumsi bergantung pada bahan pangan tertentu menyebabkan +ketergantungan tinggi, terutama terhadap ikan sebagai sumber protein. Di sisi lain, pengelolaan sampah +makanan telah dilakukan secara baik dengan pemanfaatan limbah untuk pupuk dan pakan ternak. +Rekomendasi yang diusulkan meliputi peningkatan sistem irigasi, pengenalan varietas tanaman tahan kering, +edukasi teknik pertanian modern, pembentukan kelompok tani, pelatihan pengolahan produk, diversifikasi +pola konsumsi, serta budidaya unggas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, +stabilitas, dan ketahanan pangan masyarakat secara berkelanjutan, sembari menjaga kearifan lokal dan +keseimbangan lingkungan hidup di Desa Lolong. +DAFTAR PUSTAKA +[1]. Cundari, Lia, Susila Arita, Leily Nurul Komariah, Tuty Emilia Agustina, David Bahrin, Jurnal Teknik, +and Kimia No. 2019. “Burai.” 25(1): 5–12. +[2]. Effendi, Tadjudin Noer. 2016. “Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat +Ini.” Jurnal Pemikiran Sosiologi 2(1): 1. doi:10.22146/jps.v2i1.23403. +[3]. Gozali, Gozali, and Bambang Jati Kusuma. 2019. “Identifikasi Potensi Pangan Lokal Untuk +Penganekaragaman Produk Pangan Kota Balikpapan.” JSHP : Jurnal Sosial Humaniora dan +Pendidikan 3(2): 111–15. doi:10.32487/jshp.v3i2.650. +[4]. Hartaty, Hartaty, and Maria Kurni Menga. 2022. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan +Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.” Abdimas +Polsaka 1(1): 16–21. doi:10.35816/abdimaspolsaka.v1i1.7. +[5]. Kerans, Geterudis, and Khristoforus Palli Ngongo. 2022. “Pelatihan Pemanfaatan Bahan Pangan +Lokal Untuk Menumbuhkan Dan Mengembangkan Jiwa Enterpreneurship Himpunan Mahasiswa +Program Studi Pendidikan IPA.” Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat 4(2): 573. +doi:10.20527/btjpm.v4i2.5123. +[6]. Kusumaningrum, Septiana Indriani. 2019. “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang +Pertumbuhan Perekonomian Indonesia.” Jurnal Transaksi 11(1): 80–89. +http://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/transaksi/article/view/477. +[7]. Lamataro, Fadly, Titiek Suheta, M Rizki Wicaksono, and Yani Ikhwanunnadzir. 2023. “Analisa Jatuh +Tegangan Pada Jaringan Tegangan Rendah Di PT . PLN ( Persero ) ULP Lembata.” Seminar Nasional +Sains dan Teknologi Terapan XI 2023: 1–10. +[8]. Nugraha, Adi, Mochamad S. Hestiawan, and Dika Supyandi. 2016. “Refleksi Paradigma Kedaulatan +Pangan Di Indonesia: Studi Kasus Gerakan Pangan Lokal Di Flores Timur.” Agricore: Jurnal +Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad 1(2). doi:10.24198/agricore.v1i2.22717. +[9]. Rutan, M I M, L L Daga, and M Wutun. 2018. “Studi Etnografi Makna Komunikasi Ritual Adat +Werung Lolong Pada Masyarakat Lewohala Di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape ….” Jurnal +Communio: Jurnal Jurusan …. +[10]. Simanjuntak, Atmaezer H., and Rudi G. Erwinsyah. 2020. “Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan +Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19 : Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung +Pangan Nasional Indonesia Smallholders Welfare and Food Security in Times of Covid-19 Pandemic : +A Critical Review of Indonesia ’ S Me.” Sosio Informa 6(2): 184–204. +[11]. Syahyuti, NFN, NFN Sunarsih, Sri Wahyuni, Wahyuning Kusuma Sejati, and Miftahul Azis. 2016. +“Kedaulatan Pangan Sebagai Basis Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.” Forum +penelitian Agro Ekonomi 33(2): 95. doi:10.21082/fae.v33n2.2015.95-109. +[12]. Tahun, Nomor, Imelda Jawa Lembu, Kresensia Santrika, Arnoldus Suban Hayon, Johan Semuel, +Bonat Tamonob, Frans Nyong, and Innosensia I E Ndiki Satu. 2024. “Pelayanan Pendidikan Dalam +Menangani Implikasi Bullying Melalui Sosialisasi Kepada SDN Penikenek , Kecamatan Nagawutung +, Kabupaten Lembata Educational Services in Handling the Implications of Bullying Through +Socialization to SDN Penikenek , Nagawutung District , Lembata Regency Individu Untuk Menyakiti +, Mengintimidasi , Atau Mengucilkan Orang Lain , Baik Secara Fisik ,.” +[13]. Trichinas, Selestinus, Gafita Putra, Timoteus Ua, Yosep Riang, and Kristianus Simon H. 2024. +“Pembuatan Peta Desa Di Desa Warawatung Kecamatan Nagawutun Kabupaten Lembata Making +Village Maps in Warawatung Village , Nagawutun District , Lembata Regency Universitas Katolik +Widya Mandira Kupang , Indonesia.” : 138–44. +[14]. Tuto, Lidwina, and Rizki Agung Novariyanto. 2023. “Strategi Pemertahana Kearifan Lokal +Masyarakat Lembata Dalam Menghadapi Globalisasi.” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 9(18): +426–32. https://doi.org/10.5281/zenodo.8314255. +[15]. Welli, Yuliatmoko. 2011. “Inovasi Teknologi Produk Pangan Lokal Untuk Percepatan Ketahanan +Pangan.” Universitas Terbuka: 1–8. http://repository.ut.ac.id/2360/1/fmipa201120.pdf. +Determinasi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Vol. 3, No. 4, Tahun 2025 +page. 471 – 480 diff --git a/raw/jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id_index.php_MAJIM_article_download_3427_3537.md b/raw/jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id_index.php_MAJIM_article_download_3427_3537.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f95ce060e5e1b48c16fc8d0a06cdbdb57812e535 --- /dev/null +++ b/raw/jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id_index.php_MAJIM_article_download_3427_3537.md @@ -0,0 +1,179 @@ +--- +url: https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/3427/3537 +title: "3537" +domain: jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id +crawl_date: 2026-03-25 00:16:14 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 3537 + +2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline +Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin +Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, P. 550-553 +Licenced By Cc By-Sa 4.0 +E-ISSN: 2986-6340 +DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.14560358 +Tinjauan Terhadap Kemiskinan di Indonesia: Penyebab dan Upaya Penanggulangan +Kemiskinan +Anggie Erna Pratiwi1, Desi Wulandari2, Emma Triadelina Hutabarat3, Surta Tiodora Silaban4 +1-4Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Medan +Abstrak +Kemiskinan adalah masalah kompleks yang berdampak luas pada masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk +mengeksplorasi penyebab utama kemiskinan serta upaya penanggulangannya berdasarkan tinjauan literatur dari +berbagai jurnal dan laporan. Faktor-faktor seperti ketidakmerataan distribusi pendapatan, disparitas antar daerah, dan +faktor internal individu turut mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Artikel ini juga membahas berbagai +program pemerintah yang telah dilaksanakan untuk mengurangi kemiskinan serta tantangan yang dihadapi dalam +implementasinya. Selain itu, kewirausahaan dibahas sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan +ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. +Kata Kunci: Indeks Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan, Indonesia +Abstract +Poverty is a complex problem that has a wide impact on Indonesian society. This article aims to explore the main +causes of poverty and its alleviation efforts based on a literature review of various journals and reports. Factors +such as inequality in income distribution, disparities between regions, and internal individual factors also influence +the level of poverty in Indonesia. This article also discusses various government programs that have been +implemented to reduce poverty and the challenges faced in their implementation. In addition, entrepreneurship is +discussed as one of the important pillars in driving economic growth and the welfare of rural communities. +Keywords: Poverty Index, Poverty Alleviation, Indonesia +Article Info +Received date: 27 November 2024 Revised date: 15 December 2024 Accepted date: 23 December 2024 +PENDAHULUAN +Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau rumah tangga mengalami kesulitan dalam +memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Di Indonesia, kemiskinan merupakan +salah satu isu sosial yang paling mendesak dan kompleks. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh +pemerintah, tingkat kemiskinan di Indonesia masih tinggi dan tersebar luas, baik di perkotaan maupun +pedesaan. Krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, serta disparitas sosial- +ekonomi antar wilayah turut memperburuk kondisi ini. +Penyebab Kemiskinan +Berbagai faktor berkontribusi terhadap kemiskinan di Indonesia, termasuk: +1. Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan Ketidakmerataan distribusi pendapatan antara wilayah +perkotaan dan pedesaan serta antara golongan masyarakat kaya dan miskin adalah salah satu penyebab +utama kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan ini menyebabkan perbedaan akses terhadap peluang +ekonomi dan sumber daya, sehingga memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. +2. Disparitas Antar Daerah Disparitas antar daerah merupakan masalah serius di Indonesia, dengan +beberapa daerah menikmati pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara daerah lain tertinggal jauh. +Daerah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung memiliki infrastruktur dan fasilitas yang +lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah terpencil di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan +Kalimantan. +3. Kurangnya Akses Pendidikan Pendidikan adalah faktor penting dalam menentukan kesempatan +seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Tingkat buta huruf yang tinggi dan akses pendidikan yang +550 | Vol. 2 No. 12 Tinjauan Terhadap Kemiskinan (Pratiwi, dkk) 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline +terbatas di daerah-daerah terpencil menghambat banyak orang untuk memperoleh keterampilan dan +pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. +4. Kurangnya Akses Kesehatan Kesehatan yang buruk sering kali berhubungan langsung dengan +kemiskinan. Akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dasar, gizi yang buruk, dan sanitasi yang +tidak memadai meningkatkan kerentanan masyarakat miskin terhadap penyakit dan penurunan +produktivitas kerja. +5. Faktor Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang lambat dan tidak merata juga berkontribusi terhadap +kemiskinan. Sektor ekonomi informal yang mendominasi tenaga kerja di Indonesia seringkali tidak +memberikan penghasilan yang stabil dan memadai bagi para pekerjanya. +6. Faktor Sosial dan Budaya Faktor sosial dan budaya, seperti tradisi, norma, dan sikap masyarakat, juga +berperan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Misalnya, tradisi menikah muda atau memiliki +banyak anak dapat memperburuk kondisi kemiskinan keluarga. +7. Faktor Lingkungan Kondisi lingkungan yang buruk, seperti deforestasi, degradasi tanah, dan bencana +alam, juga memperparah kemiskinan. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sering kali +kehilangan aset dan sumber penghidupan mereka, yang memperburuk kondisi ekonomi mereka. +Konsep Kemiskinan +Kemiskinan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga konsep utama: +1. Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah keadaan di mana individu atau rumah tangga tidak +mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep ini +menetapkan garis kemiskinan yang konkret berdasarkan standar kebutuhan hidup dasar yang berbeda- +beda di setiap daerah. +2. Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif mengacu pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga +untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak dibandingkan dengan standar hidup masyarakat di +sekitarnya. Konsep ini bergantung pada dimensi tempat dan waktu serta derajat kekayaan hidup yang +terus berubah. +3. Kemiskinan Subyektif Kemiskinan subyektif adalah persepsi individu atau kelompok terhadap kondisi +kemiskinan mereka sendiri. Konsep ini didasarkan pada pandangan bahwa apa yang dianggap miskin +oleh satu kelompok masyarakat mungkin tidak dianggap miskin oleh kelompok lain. +Lingkaran Kemiskinan +Kemiskinan sering kali membentuk lingkaran setan yang sulit diputus. Menurut Nuscheler dalam +Munkner (2001), lingkaran kemiskinan ini terdiri dari rendahnya sumber daya, persyaratan perdagangan +yang tidak menguntungkan, buruknya kondisi lingkungan alam, rendahnya tingkat pengetahuan, dan +akses terbatas terhadap informasi, pendidikan, serta pelatihan. Lingkaran ini membuat masyarakat +miskin sulit untuk keluar dari kemiskinan karena faktor-faktor ini saling berkaitan dan memperkuat satu +sama lain. +Indikator Kemiskinan di Desa +Adisasmita (2006) menjelaskan beberapa indikator kemiskinan di desa, antara lain: + Kurangnya akses pendidikan + Lahan dan modal pertanian terbatas + Tidak adanya investasi di sektor pertanian + Ketidakcukupan kebutuhan dasar (pangan, papan, perumahan) + Penggunaan metode pertanian tradisional + Rendahnya produktivitas usaha + Tidak adanya tabungan + Kesehatan yang tidak terjamin + Ketiadaan asuransi dan jaminan sosial + Korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan desa + Tidak memiliki akses untuk memperoleh air bersih + Tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik +551 | Vol. 2 No. 12 Tinjauan Terhadap Kemiskinan (Pratiwi, dkk) 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline +Kewirausahaan sebagai Solusi Pengentasan Kemiskinan +Kewirausahaan adalah salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan +masyarakat, termasuk di daerah pedesaan. Namun, fenomena kemiskinan suatu daerah masih sering kali +menjadi masalah yang kompleks. Ini tidak hanya karena faktor individual tetapi juga lingkungan +masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya dapat menemukan penghasilan yang sesuai dengan +kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk di daerah Jl. Peratun Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan. +Di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks, kewirausahaan hadir sebagai solusi +inovatif untuk mengoptimalkan potensi lokal. Desa-desa di Indonesia, dengan segala kekayaan alam dan +budayanya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan kewirausahaan yang mampu meningkatkan +taraf hidup masyarakatnya. Hal ini bukan hanya tentang menciptakan lapangan kerja, tetapi juga tentang +memberdayakan masyarakat untuk menjadi lebih mandiri dan kreatif. Sejak dahulu, masyarakat desa telah +terbiasa dengan aktivitas yang sifatnya produktif, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan perdagangan +lokal. Namun, dengan adanya teknologi dan informasi yang berkembang pesat, kewirausahaan di desa kini +dapat dimodernisasi dan diperkaya dengan berbagai inovasi. Teknologi digital, misalnya, dapat digunakan +untuk memasarkan produk desa secara lebih luas, baik di pasar nasional maupun internasional. +Pendidikan dan Pelatihan dalam Kewirausahaan +Salah satu aspek penting dalam mengembangkan kewirausahaan di desa adalah pendidikan dan +pelatihan. Program pelatihan yang berkelanjutan dan akses terhadap informasi bisnis yang mutakhir akan +sangat membantu dalam menciptakan wirausahawan desa yang tangguh dan adaptif. Selain itu, pendidikan +kewirausahaan sejak dini juga perlu diperkenalkan di sekolah- sekolah desa untuk menanamkan semangat +inovasi dan kreativitas pada generasi muda. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat tumbuh +dengan kemampuan untuk menciptakan peluang ekonomi baru dan berkontribusi pada pembangunan desa +mereka. +Upaya Penanggulangan Kemiskinan +Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, antara lain: +1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PNPM bertujuan untuk membuka kesempatan +berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang serta +posisi tawar mereka. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan +keputusan yang berkaitan dengan pembangunan di wilayah mereka. +2. Program Keluarga Harapan (PKH) PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk +meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Melalui PKH, keluarga +penerima manfaat mendapatkan bantuan tunai dengan syarat memenuhi kewajiban tertentu, seperti +memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mendapatkan imunisasi. +3. Proyek Pemberdayaan Masyarakat Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat lainnya antara lain +P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan +SIMPULAN +Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, +termasuk ketidakmerataan distribusi pendapatan, disparitas antar daerah, kurangnya akses pendidikan dan +kesehatan, serta faktor ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kemiskinan dapat diklasifikasikan +menjadi kemiskinan absolut, relatif, dan subyektif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan +implikasi yang berbeda. Lingkaran kemiskinan menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut saling terkait +dan memperkuat satu sama lain, membuatnya sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. +Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai program pemerintah, +seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan +proyek pemberdayaan masyarakat lainnya. Selain itu, kewirausahaan merupakan salah satu solusi inovatif +yang dapat mengoptimalkan potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. +Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan sejak dini sangat penting untuk menciptakan wirausahawan desa +yang tangguh dan adaptif. Namun, tantangan masih banyak, termasuk disparitas antar daerah, +ketidakmerataan distribusi pendapatan, faktor internal individu, dan dampak krisis ekonomi global. Oleh +karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, dengan dukungan kebijakan publik +552 | Vol. 2 No. 12 Tinjauan Terhadap Kemiskinan (Pratiwi, dkk) 2024 Madani : Jurnal Ilmiah Multidisipline +yang tepat serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengurangi +kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memahami +kompleksitas kemiskinan dan faktor-faktor yang melingkupinya, diharapkan upaya yang dilakukan dapat +lebih efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. +REFERENSI +El Adawiyah, S. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. KHIDMAT SOSIAL: Journal of +Social Work and Social Service, 1(1), April 2020. e-ISSN: 2721-6918. +Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Diakses pada 3 Desember +2024, dari https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1. +Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan, +1(1), Artikel 1. Tersedia di: https://scholarhub.ui.ac.id/jsht/vol1/iss1/1. Diakses pada 3 Desember +2024. +Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia. +Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), Juni 2012. Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. +https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jep/article/view/3714/4184. Diakses pada 3 Desember 2024. +553 | Vol. 2 No. 12 Tinjauan Terhadap Kemiskinan (Pratiwi, dkk) diff --git a/raw/jurnal.poltekkespalu.ac.id_index.php_JIK_article_view_844.md b/raw/jurnal.poltekkespalu.ac.id_index.php_JIK_article_view_844.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..08bf9de92cfc879073921906c4080ea99b0c26b9 --- /dev/null +++ b/raw/jurnal.poltekkespalu.ac.id_index.php_JIK_article_view_844.md @@ -0,0 +1,479 @@ +--- +url: https://jurnal.poltekkespalu.ac.id/index.php/JIK/article/view/844 +title: "Determinan Kematian Ibu di Jawa Timur Tahun 2020- Analisis Geographically Weighted Regression (GWR) + | Poltekita - Jurnal Ilmu Kesehatan" +domain: jurnal.poltekkespalu.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:30:37 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Determinan Kematian Ibu di Jawa Timur Tahun 2020: Analisis Geographically Weighted Regression (GWR) + | Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan + +Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan Sustainable Development Goals tujuan ketiga. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh indeks pemanfaatan pangan dan jumlah persalinan yang dibantu tenaga kesehatan terhadap jumlah kematian ibu di Jawa Timur tahun 2020 menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR). Adapun model terbaik yang dihasilkan penelitian ini adalah GWR dengan bandwith Adaptive Bisquare. Hasil uji parsial dan simultan menunjukkan bahwa indeks pemanfaatan pangan dan jumlah tenaga kesehatan yang membantu dalam proses persalinan berpengaruh signifikan terhadap angka kematian ibu dengan model terbaik adalah GWR. Nilai R Square dari model GWR sebesar 0,7472. Artinya, proporsi keragaman jumlah kematian ibu dapat dijelaskan oleh variabel indeks pemanfaatan pangan dan persalinan ibu melahirkan yang dibantu oleh tenaga Kesehatan sebesar 74,72 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model Badan Pusat Statistik, “Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2018” Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018. Kementrian Kesehatan, “Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2024” Jakarta: Kementrian Kesehatan, 2020. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, “Profil Kesehatan 2020” Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021. Fadli, M. R., Goejantoro, Rito., Wasono. (2018). Pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR) dengah Fungsi Pembobot Tricube terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015. Jurnal Eksponensial, 9(1), 11-17. Pertiwi, I. A., dkk (2021) Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Ibu di Jawa Timur Menggunakan Geographically Weighted Regression. Jurnal Inferensi, 4(1), 29-35. Qomariyah, Nurul., Purnami, S. W., Pramono, M. Setya. (2013) Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kematian Ibu di Jatim dengan Pendekatan GWPR (Geographical Weighted Poisson Regression Ditinjau dari Segi Fasilitas Kesehatan. Jurnal Sains dan Seni Pomits, 2(2), D-311 - D-316 Muliawati, Siti. (2013) Faktor Penyebab Ibu Hamil Kurang Energi Kronis di Puskesmas Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2012. Jurnal INFOKES, 3(3), 40-50 PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Diperoleh dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5581 diakses pada 31 Desember 2021. BKP Pertanian. (2018). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018. Diperoleh dari http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/peta-ketahanan-kerentanan-pangan-2018.pdf diakses pada 30 Desember 2021. Republika.co.id, dari https://republika.co.id/berita/r5hh92485/angka-kematian-ibu-di-jatim-meningkat-selama-pandemi-covid-19 , diperoleh pada 10 Januari 2022. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021” Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021. BKP Pertanian. (2020). Indeks Ketahanan Pangan 2020. Diperoleh dari http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/ikp-2020-20210120fix.pdf diakses pada 30 Desember 2021. Yuhan, Risni Julaeni dan Jeffry Raja H.S. (2017). Metode Geographically Weigthed Regression pada Karakteristik Penduduk Hampir Miskin di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Jurnal Ilmiah WIDYA Eksakta, 1(1), 41-47. Nursiyono, Joko Ade dan Pray H. Nadeak. (2016). Setetes Ilmu Regresi Linier. Malang: Media Nusa Creative. Rahman, Aqilah Salsabila. (2021). Estimasi Robust Geographically Weighted Regression dengan Metode Least Absolute Deviation. [Tesis]. Makassar: Universitas Hasanuddin. Fotheringham, A. S. Brunson, C., dan Charlton, M. (2002). Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatial Varying Relationships. Hapsery, Alfisyahrina dan Dea T. (2021). Aplikasi Geographically Weighted Regression (GWR) untuk Pemetaan Faktor yang Memengaruhi Indeks Aktivitas Literasi Membaca di Indonesia. Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika, vol. 5(2), 80-91. Nurpadilah, W., I Made Sumertajaya, dan Muhammad Nur A. (2021). Geographically Weigthed Regression with Kernel Weigthed Function on Poverty Cases in West Java Province. Indonesian Journal of Statistics and Its Application, vol. 5(1), 173-181. Sulistyono dan Wiwik Sulistyowati. (2017). Peramalan Produksi dengan Metode Regresi Linier Berganda. Jurnal Prozima, 1(2), 82-89 Ridhawati., Suyitno., Wasono.(2021) Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) dengan Fungsi Pembobot Adaptive Gaussian (Studi Kasus: Angka Kematian Ibu (AKI) di 24 Kab/Kot Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat Tahun 2017). Jurnal EKSPONENSIAL, 12(2), 143-152 Authors who publish with  Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan agree to the following terms: This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License . Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan  is licensed under a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >   >> You may also start an advanced similarity search for this article. NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D NANA4D https://library.ibtl.edu.tl/ https://learning.ibtl.edu.tl/ Agen SBOBET Determinan Kematian Ibu di Jawa Timur Tahun 2020: Analisis Geographically Weighted Regression (GWR) Authors Keywords: Abstract References Published How to Cite Issue Section Make a Submission SidebarMenu mendeley Information Statistic Citation You are free to: Similar Articles Determinan Kematian Ibu di Jawa Timur Tahun 2020: Analisis Geographically Weighted Regression (GWR) + + + + + + + + https://doi.org/10.33860/jik.v16i1.844 + + + + + + + + + + + + + + + Authors + + + + Joko Ade Nursiyono + + + + joko.ade@bps.go.id + + + + + Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indonesia + + + + + Marfuah Apriyani + + + + + + Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indonesia + + + + + + + + Keywords: + + + Kematian Ibu, Kesehatan, Regresi Linier Berganda, Geographically Weighted Regression + + + + Abstract + Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan Sustainable Development Goals tujuan ketiga. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh indeks pemanfaatan pangan dan jumlah persalinan yang dibantu tenaga kesehatan terhadap jumlah kematian ibu di Jawa Timur tahun 2020 menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR). Adapun model terbaik yang dihasilkan penelitian ini adalah GWR dengan bandwith Adaptive Bisquare. Hasil uji parsial dan simultan menunjukkan bahwa indeks pemanfaatan pangan dan jumlah tenaga kesehatan yang membantu dalam proses persalinan berpengaruh signifikan terhadap angka kematian ibu dengan model terbaik adalah GWR. Nilai R Square dari model GWR sebesar 0,7472. Artinya, proporsi keragaman jumlah kematian ibu dapat dijelaskan oleh variabel indeks pemanfaatan pangan dan persalinan ibu melahirkan yang dibantu oleh tenaga Kesehatan sebesar 74,72 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model + + + + + + + + References + + + Badan Pusat Statistik, “Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2018” Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018. + Kementrian Kesehatan, “Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2024” Jakarta: Kementrian Kesehatan, 2020. + Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, “Profil Kesehatan 2020” Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021. + Fadli, M. R., Goejantoro, Rito., Wasono. (2018). Pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR) dengah Fungsi Pembobot Tricube terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015. Jurnal Eksponensial, 9(1), 11-17. + Pertiwi, I. A., dkk (2021) Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Ibu di Jawa Timur Menggunakan Geographically Weighted Regression. Jurnal Inferensi, 4(1), 29-35. + Qomariyah, Nurul., Purnami, S. W., Pramono, M. Setya. (2013) Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kematian Ibu di Jatim dengan Pendekatan GWPR (Geographical Weighted Poisson Regression Ditinjau dari Segi Fasilitas Kesehatan. Jurnal Sains dan Seni Pomits, 2(2), D-311 - D-316 + Muliawati, Siti. (2013) Faktor Penyebab Ibu Hamil Kurang Energi Kronis di Puskesmas Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2012. Jurnal INFOKES, 3(3), 40-50 + PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Diperoleh dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5581 diakses pada 31 Desember 2021. + BKP Pertanian. (2018). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018. Diperoleh dari http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/peta-ketahanan-kerentanan-pangan-2018.pdf diakses pada 30 Desember 2021. + Republika.co.id, dari https://republika.co.id/berita/r5hh92485/angka-kematian-ibu-di-jatim-meningkat-selama-pandemi-covid-19 , diperoleh pada 10 Januari 2022. + Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021” Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021. + BKP Pertanian. (2020). Indeks Ketahanan Pangan 2020. Diperoleh dari http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/ikp-2020-20210120fix.pdf diakses pada 30 Desember 2021. + Yuhan, Risni Julaeni dan Jeffry Raja H.S. (2017). Metode Geographically Weigthed Regression pada Karakteristik Penduduk Hampir Miskin di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Jurnal Ilmiah WIDYA Eksakta, 1(1), 41-47. + Nursiyono, Joko Ade dan Pray H. Nadeak. (2016). Setetes Ilmu Regresi Linier. Malang: Media Nusa Creative. + Rahman, Aqilah Salsabila. (2021). Estimasi Robust Geographically Weighted Regression dengan Metode Least Absolute Deviation. [Tesis]. Makassar: Universitas Hasanuddin. + Fotheringham, A. S. Brunson, C., dan Charlton, M. (2002). Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatial Varying Relationships. + Hapsery, Alfisyahrina dan Dea T. (2021). Aplikasi Geographically Weighted Regression (GWR) untuk Pemetaan Faktor yang Memengaruhi Indeks Aktivitas Literasi Membaca di Indonesia. Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika, vol. 5(2), 80-91. + Nurpadilah, W., I Made Sumertajaya, dan Muhammad Nur A. (2021). Geographically Weigthed Regression with Kernel Weigthed Function on Poverty Cases in West Java Province. Indonesian Journal of Statistics and Its Application, vol. 5(1), 173-181. + Sulistyono dan Wiwik Sulistyowati. (2017). Peramalan Produksi dengan Metode Regresi Linier Berganda. Jurnal Prozima, 1(2), 82-89 + Ridhawati., Suyitno., Wasono.(2021) Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) dengan Fungsi Pembobot Adaptive Gaussian (Studi Kasus: Angka Kematian Ibu (AKI) di 24 Kab/Kot Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat Tahun 2017). Jurnal EKSPONENSIAL, 12(2), 143-152 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PDF + + + + + + + + + + Published + + + 2022-05-29 + + + + + + + + How to Cite + + + + + Nursiyono, J. A. ., & Apriyani, M. . (2022). Determinan Kematian Ibu di Jawa Timur Tahun 2020: Analisis Geographically Weighted Regression (GWR). Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan , 16 (1), 89–97. https://doi.org/10.33860/jik.v16i1.844 + + + + + + + + + ACM + + + + + ACS + + + + + APA + + + + + ABNT + + + + + Chicago + + + + + Harvard + + + + + IEEE + + + + + MLA + + + + + Turabian + + + + + Vancouver + + + + + Download Citation + + + + + + Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) + + + + + + BibTeX + + + + + + + + + + + + + + Issue + + + + Vol. 16 No. 1 (2022): May + + + + + + + Section + + + Original Articles + + + + + + + Copyright & Licensing + + + + + Copyright (c) 2022 Joko Ade Nursiyono -, Marfuah Apriyani + + Authors who publish with  Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan agree to the following terms: + + Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal. + Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal. + Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work. + + This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic License . + Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan  is licensed under a  Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License + You are free to: + + Share , copy and redistribute the material in any medium or format + Adapt , remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. + The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. https://doi.org/10.33860/jik.v16i1.844 Authors + + + + Joko Ade Nursiyono + + + + joko.ade@bps.go.id + + + + + Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indonesia + + + + + Marfuah Apriyani + + + + + + Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Indonesia Keywords: + + + Kematian Ibu, Kesehatan, Regresi Linier Berganda, Geographically Weighted Regression Abstract + Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan sekaligus menjadi ukuran keberhasilan Sustainable Development Goals tujuan ketiga. Penelitian ini ingin mengetahui pengaruh indeks pemanfaatan pangan dan jumlah persalinan yang dibantu tenaga kesehatan terhadap jumlah kematian ibu di Jawa Timur tahun 2020 menggunakan pendekatan Geographically Weighted Regression (GWR). Adapun model terbaik yang dihasilkan penelitian ini adalah GWR dengan bandwith Adaptive Bisquare. Hasil uji parsial dan simultan menunjukkan bahwa indeks pemanfaatan pangan dan jumlah tenaga kesehatan yang membantu dalam proses persalinan berpengaruh signifikan terhadap angka kematian ibu dengan model terbaik adalah GWR. Nilai R Square dari model GWR sebesar 0,7472. Artinya, proporsi keragaman jumlah kematian ibu dapat dijelaskan oleh variabel indeks pemanfaatan pangan dan persalinan ibu melahirkan yang dibantu oleh tenaga Kesehatan sebesar 74,72 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model References + + + Badan Pusat Statistik, “Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia 2018” Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2018. + Kementrian Kesehatan, “Rencana Strategis Kementrian Kesehatan Tahun 2020-2024” Jakarta: Kementrian Kesehatan, 2020. + Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, “Profil Kesehatan 2020” Surabaya: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2021. + Fadli, M. R., Goejantoro, Rito., Wasono. (2018). Pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR) dengah Fungsi Pembobot Tricube terhadap Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015. Jurnal Eksponensial, 9(1), 11-17. + Pertiwi, I. A., dkk (2021) Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Ibu di Jawa Timur Menggunakan Geographically Weighted Regression. Jurnal Inferensi, 4(1), 29-35. + Qomariyah, Nurul., Purnami, S. W., Pramono, M. Setya. (2013) Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kematian Ibu di Jatim dengan Pendekatan GWPR (Geographical Weighted Poisson Regression Ditinjau dari Segi Fasilitas Kesehatan. Jurnal Sains dan Seni Pomits, 2(2), D-311 - D-316 + Muliawati, Siti. (2013) Faktor Penyebab Ibu Hamil Kurang Energi Kronis di Puskesmas Sambi Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Tahun 2012. Jurnal INFOKES, 3(3), 40-50 + PP No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Diperoleh dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5581 diakses pada 31 Desember 2021. + BKP Pertanian. (2018). Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2018. Diperoleh dari http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/Pusat%20Ketersediaan/Bidang%20Ketersediaan/peta-ketahanan-kerentanan-pangan-2018.pdf diakses pada 30 Desember 2021. + Republika.co.id, dari https://republika.co.id/berita/r5hh92485/angka-kematian-ibu-di-jatim-meningkat-selama-pandemi-covid-19 , diperoleh pada 10 Januari 2022. + Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, “Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2021” Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2021. + BKP Pertanian. (2020). Indeks Ketahanan Pangan 2020. Diperoleh dari http://bkp.pertanian.go.id/storage/app/media/2021/ikp-2020-20210120fix.pdf diakses pada 30 Desember 2021. + Yuhan, Risni Julaeni dan Jeffry Raja H.S. (2017). Metode Geographically Weigthed Regression pada Karakteristik Penduduk Hampir Miskin di Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Jurnal Ilmiah WIDYA Eksakta, 1(1), 41-47. + Nursiyono, Joko Ade dan Pray H. Nadeak. (2016). Setetes Ilmu Regresi Linier. Malang: Media Nusa Creative. + Rahman, Aqilah Salsabila. (2021). Estimasi Robust Geographically Weighted Regression dengan Metode Least Absolute Deviation. [Tesis]. Makassar: Universitas Hasanuddin. + Fotheringham, A. S. Brunson, C., dan Charlton, M. (2002). Geographically Weighted Regression: The Analysis of Spatial Varying Relationships. + Hapsery, Alfisyahrina dan Dea T. (2021). Aplikasi Geographically Weighted Regression (GWR) untuk Pemetaan Faktor yang Memengaruhi Indeks Aktivitas Literasi Membaca di Indonesia. Jurnal Riset dan Aplikasi Matematika, vol. 5(2), 80-91. + Nurpadilah, W., I Made Sumertajaya, dan Muhammad Nur A. (2021). Geographically Weigthed Regression with Kernel Weigthed Function on Poverty Cases in West Java Province. Indonesian Journal of Statistics and Its Application, vol. 5(1), 173-181. + Sulistyono dan Wiwik Sulistyowati. (2017). Peramalan Produksi dengan Metode Regresi Linier Berganda. Jurnal Prozima, 1(2), 82-89 + Ridhawati., Suyitno., Wasono.(2021) Model Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) dengan Fungsi Pembobot Adaptive Gaussian (Studi Kasus: Angka Kematian Ibu (AKI) di 24 Kab/Kot Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat Tahun 2017). Jurnal EKSPONENSIAL, 12(2), 143-152 Published + + + 2022-05-29 How to Cite + + + + + Nursiyono, J. A. ., & Apriyani, M. . (2022). Determinan Kematian Ibu di Jawa Timur Tahun 2020: Analisis Geographically Weighted Regression (GWR). Poltekita : Jurnal Ilmu Kesehatan , 16 (1), 89–97. https://doi.org/10.33860/jik.v16i1.844 + + + + + + + + + ACM + + + + + ACS + + + + + APA + + + + + ABNT + + + + + Chicago + + + + + Harvard + + + + + IEEE + + + + + MLA + + + + + Turabian + + + + + Vancouver + + + + + Download Citation + + + + + + Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) + + + + + + BibTeX Issue + + + + Vol. 16 No. 1 (2022): May Section + + + Original Articles Make a Submission FOR AUTHORS + + +   Editorial Team +   Peer Reviewers +   Peer Review Process +   Focus and Scope +   Publication Ethics +   Generatif AI Statement +   Online Submission +   Online Submission Guidelines +   Plagiarism Check +   Article Processing Charge +   Open Access Statement +   Copyright Notice +   Statistics +   Template +   History Journal +   Crossmark Policy FOR AUTHORS + + +   Editorial Team +   Peer Reviewers +   Peer Review Process +   Focus and Scope +   Publication Ethics +   Generatif AI Statement +   Online Submission +   Online Submission Guidelines +   Plagiarism Check +   Article Processing Charge +   Open Access Statement +   Copyright Notice +   Statistics +   Template +   History Journal +   Crossmark Policy Editorial Team +   Peer Reviewers +   Peer Review Process +   Focus and Scope +   Publication Ethics +   Generatif AI Statement +   Online Submission +   Online Submission Guidelines +   Plagiarism Check +   Article Processing Charge +   Open Access Statement +   Copyright Notice +   Statistics +   Template +   History Journal +   Crossmark Policy TOOLS TOOLS For Readers + + + + + For Authors + + + + + For Librarians Visitors +   + View My Stats Visitors +   + View My Stats Citation Citation diff --git a/raw/jurnal.unsil.ac.id_index.php_welfare_article_viewFile_3452_2061.md b/raw/jurnal.unsil.ac.id_index.php_welfare_article_viewFile_3452_2061.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2bf0747c8edc9248eddf3acaf988a0a84d1b962a --- /dev/null +++ b/raw/jurnal.unsil.ac.id_index.php_welfare_article_viewFile_3452_2061.md @@ -0,0 +1,461 @@ +--- +url: https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/viewFile/3452/2061 +title: "2061" +domain: jurnal.unsil.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 06:47:32 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 2061 + +WELFARE +JURNAL ILMU EKONOMI +VOLUME 2 NOMOR 2 (NOVEMBER 2021) +http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare +ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE) +ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK) +ANALISIS DETERMINASI KEMISKINAN 10 KABUPATEN +DI JAWA TENGAH TAHUN 2017-2019 +Hanand Krisna Ajia, Rian Destiningsihb* +a,b Universitas Tidar, Kota Magelang, Provinsi, Jawa Tengah +*riandestiningsih@untidar.ac.id +Diterima: Agustus 2021. Disetujui: Oktober 2021. Dipublikasikan: November 2021. +ABSTRACT +The complexity of poverty is influenced by various interrelated components such as location, +geography, community income, unemployment, health, and environmental factors. The government through +all its efforts has reduced poverty both at the urban and rural levels. These efforts are still not fully able to +reduce poverty in large numbers. This study aims to analyze the factors that influence poverty in Central +Java in 2017-2019. The dependent variable in this study is poverty, while the independent variables include +the dependency ratio, the district minimum wage, and the labor force. The analytical tool used in this +research is panel data regression analysis with the Fixed Effect Model (FEM) model. The results showed +that the UMK (district minimum wage) had an influence on poverty in Central Java Province in 2017-2019; +the dependency ratio variable and the labor force have no partial effect on poverty in Central Java Province +in 2017-2019; and the dependency ratio, UMK, and labor force variables have a joint effect on poverty in +Central Java Province in 2017-2019. +Keywords: Poverty, Minimum Wage, Dependency Ratio. +ABSTRAK +Kompleksitas kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling terkait seperti faktor +lokasi, geografis, pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, dan lingkungan. Pemerintah melalui +segala upayanya telah mengurangi kemiskinan baik pada level perkotaan maupun pedesaan. Upaya tersebut +masih belum sepenuhnya dapat mengurangi kemiskinan dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan untuk +menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2017-2019. Variabel +dependen dalam penelitian ini yaitu kemiskinan sedangkan variabel bebas meliputi antara lain dependency +ratio, UMK (upah minimum kabupaten), dan angkatan kerja. Alat analisis yang digunakan pada penelitian +ini yaitu analisis regresi data panel dengan model fixed effect model atau model efek tetap (FEM). Hasil +penelitian menunjukkan bahwa variabel UMK memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa +Tengah Tahun 2017-2019; variabel dependency ratio dan angkatan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap +kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 secara parsial; serta variabel rasio ketergantungan, +UMK, dan angkatan kerja berpengaruh terhadap kemiskinan secara bersama-sama di Provinsi Jawa Tengah +Tahun 2017-2019. +Kata Kunci: Kemiskinan, Upah Minimum, Dependency Ratio. +[159] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +I. PENDAHULUAN mempengaruhi pembangunan ekonomi +(Arsyad, 2010). +Dalam analisis ekonomi, kemiskinan +Kuncoro (2006) menjelaskan pemicu +menjadi salah satu isu penting yang berkaitan +kemiskinan dalam suatu teori bundaran setan +dengan kesejahteraan. Kemiskinan dapat +kemiskinan (vicious circle of poverty). +diartikan dengan kondisi seseorang yang +Keterbelakangan (economic backwardness), +tidak sanggup memelihara dirinya sendiri +pasar yang belum sempurna, serta minimnya +sesuai dengan taraf kehidupan. Menurut +modal menimbulkan daya produksi yang +Sajogyo dalam Prayitno & Arsyad (1986), +rendah dalam perekonomian. Rendahnya +kemiskinan adalah kondisi hidup yang berada +daya produksi tentu menimbulkan +di bawah standar kelayakan minimum yang +pemasukan yang terbatas. Keterkaitan teori +mana standar hidup ini dibuat berdasarkan +lingkaran setan menyatakan bahwa +kebutuhan dasar akan makanan, yang +keterbelakangan ekonomi yang dihadapi +mendorong orang untuk bekerja dan +masyarakat serta pasar yang tidak sempurna +memperoleh penghidupan. Keadaan +(market failure) maupun minimnya modal +seseorang dengan pendapatan yang rendah +(lack of financial capital) akan berdampak +berdasarkan beras dan kebutuhan gizi, +pada produktivitas yang rendah yang pada +sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan +akhirnya akan menurunkan tingkat +dasarnya dinyatakan sebagai keadaan miskin. +pendapatan perkapita. Tingkat pendapatan +Secara umum, masalah pendapatan rendah +yang rendah tentu menghambat aktivitas +dan kemiskinan di negara berkembang +masyarakat untuk menabung dan melakukan +merupakan masalah yang sangat +investasi. Jika situasi ini dibiarkan, maka +siklus kemiskinan ini akan terus berlanjut. +4500 +4000 +3500 +3000 +2500 +2000 +1500 +1000 +500 +0 +DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten +Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Pulau Jawa Tahun 2019 +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 +Provinsi Jawa Tengah menempati posisi (10,58 persen), angka ini turun jika +kedua terkait jumlah penduduk miskin dibandingkan dengan periode September +tertinggi dibandingkan wilayah lain di Pulau 2018 yakni sebesar 3.867,42 ribu orang +Jawa. Jumlah kemiskinan yang terdapat di (11,19 persen). Dalam kurun bulan +wilayah Jawa Tengah per September 2019 September 2018 – bulan September 2019, +dilaporkan mencapai 3.679.40 ribu orang terjadi pengurangan penduduk yang miskin +[160] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +yang mana di perkotaan sebanyak 107,31 rasio ketergantungan terus menunjukkan +ribu orang, sementara di daerah perdesaan penurunan, maka hal tersebut mempunyai +berkurang 80,71 ribu orang. dampak ekonomi dengan adanya bonus +Kemiskinan berkaitan dengan demografi yaitu keadaan di mana rasio +pertumbuhan populasi pada suatu wilayah. ketergantungan menunjukkan angka yang +Berbagai teori pertumbuhan ekonomi paling rendah dan tingginya penduduk usia +menyatakan bahwa salah satu penyebab produktif (Wulandari, 2019). Rasio +kemiskinan adalah jumlah penduduk yang ketergantungan sebagai penanda demografis +semakin meningkat. Peningkatan jumlah yang signifikan, mampu mencerminkan +penduduk pada setiap tahunnya dapat status perekonomian nasional. Mantra (2000) +menyebabkan terjadinya perubahan struktur mempercayai bahwa tingginya tingkat +umur penduduk sehingga jumlah penduduk ketergantungan akan berdampak buruk +usia produktif terus meningkat dan kepada populasi sebab hampir seluruh +menurunnya penduduk usia non produktif (0- penghasilan yang dihasilkan untuk +14) serta kecenderungan naiknya penduduk digunakan membelanjakan kebutuhannya. +lansia (>65). Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan +Keadaan ini menggambarkan terjadinya dependency ratio 10 kabupaten di Jawa +penurunan rasio usia ketergantungan. Jika Tengah pada tahun 2017-2019. +25 +20 +15 +10 +5 +0 +Gambar 2. Pertumbuhan Depedency Ratio 10 Kabupaten Jawa Tengah 2017-2019 +Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2017-2019 +Kemiskinan dapat diatasi melalui upaya kemiskinan secara signifikan tingkat +peningkatan pendapatan. Bagi penduduk produktif kecil secara bersamaan berarti upah +yang bekerja, produktivitas pekerja dapat minim. Salah satu cara untuk mengurangi +ditingkatkan melalui upah. Upah minimum keterbelakangan di bidang ini adalah dengan +provinsi yang disebut UMP adalah batas meningkatkan produktivitas melalui +bawah yang berlaku untuk daerah di provinsi pendidikan. Pendapatan yang tinggi akan +tersebut. UMP sama untuk setiap daerahnya. meningkatkan konsumsi dan terhindar dari +(Islami. N & Anis. A, 2018). Menurut kemiskinan. Gambar 3 menunjukkan tingkat +Kuncoro (2000), karena ketimpangan tingkat upah minimum 10 kabupaten di Jawa +sumber daya manusia yang buruk, Tengah. +[161] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +800000 +700000 +600000 +500000 +400000 +300000 +200000 +100000 +0 +Gambar 3 Pertumbuhan UMK 10 Kabupaten Jawa Tengah 2017-2019 +Sumber: BPS Jawa Tengah 2017-2019 +Selain upah minimum, efisiensi komoditi. Oleh karena itu, diperlukan lebih +pemanfaatan cadangan yang tersedia banyak angkatan kerja agar menghasilkan +menyebabkan sentra pekerjaan mengambil komoditi untuk mengurangi tunakarya serta +pekerja yang siap. Peningkatan kemiskinan. Gambar 4 menunjukkan jumlah +perekonomian bermakna peningkatan hasil angkatan kerja pada periode 2017-2019. +800000 +700000 +600000 +500000 +400000 +300000 +200000 +100000 +0 +Gambar 4. Jumlah Angkatan Kerja 2017-2019 +Sumber: BPS Jawa Tengah 2017-2019 +lintas individu (cross section). Data time +II. METODE PENELITIAN +series pada penelitian ini adalah periode +waktu penelitian yaitu 3 tahun (2017-2019) +Metode analisis data yang digunakan pada +dan data cross section pada penelitian ini +penelitian ini adalah analisis regresi data +adalah laporan kemiskinan di kabupaten di +panel. Data panel merupakan gabungan +Jawa Tengah 10 kabupaten. Penelitian ini +antara data lintas waktu (time series) dan +menggunakan aplikasi Eviews 10 dan +[162] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +menggunakan model pool dalam component model (ECM) atau generalized +menganalisis data. Model pool sebenarnya least squares (GLS) (Basuki & Yuliadi, +merupakan data panel, kecuali masing- 2015). Untuk memilih model terbaik antara +masing kelompok dipisahkan berdasarkan CEM, FEM atau REM digunakan uji +objeknya (Winarno, 2015). Hausman, uji Chow, dan uji Lagrange +Jenis data yang digunakan dalam Multiplier. +penelitian ini adalah data panel, meliputi data a. Uji Hausman +rasio ketergantungan, UMK, dan data Terlepas dari apakah model yang paling +angkatan kerja untuk 10 daerah di Jawa tepat adalah model efek tetap atau model +Tengah dari tahun 2017 hingga 2019. Dalam efek acak, uji Hausman digunakan untuk +perhitungan ini, data kemiskinan memilih model yang paling tepat. Ini +menggunakan data proporsi penduduk adalah k (jumlah variabel bebas). +miskin, yaitu data tanggungan dan data laju Hipotesis uji Hausman adalah sebagai +pertumbuhan. PDB dengan harga konstan berikut: +2010 data upah minimum kabupaten H : nilai prob Chi-square > α (0,05), +0 +menggunakan data tingkat pengangguran REM +terbuka. Data diperoleh dari data yang telah H : nilai prob Chi-square < α (0,05), FEM +a +dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik b. Uji Chow +(BPS). Chow test disebut sebagai pengujian F- +Persamaan model regresi data panel ditulis statistik yang merupakan pengujian untuk +sebagai berikut: memilih model yang digunakan apakah +Y = β + β X + β X + β X + Ԑ pendekatan common effect model atau +it 0 1 1it 2 2it 3 3it it +fixed effect model. +Keterangan: +Hipotesis dalam uji Chow adalah sebagai +Y = Kemiskinan +berikut: +X = Dependency Ratio +1 H : nilai prob cross section F > α (0,05), +0 +X = Upah Minimum Kabupaten/Kota +2 CEM +(UMK) +H : nilai prob cross section F < α (0,05), +1 +X = Angkatan Kerja +3 FEM +Dalam analisis regresi data panel terdapat c. Uji Langrange Multiplier +tiga model yaitu common effect model, fixed Uji Langrange Multiplier dilakukan untuk +effect model, dan random effect model. memilih apakah pendekatan common +Common effects model (CEM) adalah metode effect model atau random effect model +yang mengasumsikan bahwa perpotongan yang lebih baik digunakan untuk regresi +semua objek horizontal adalah sama; metode data panel. +ini mengasumsikan bahwa tidak ada Hipotesis dalam uji Lagrange Multiplier +ketidaksetaraan untuk setiap orang dalam adalah sebagai berikut: +periode waktu yang berbeda (waktu konstan) H : nilai prob Breusch-Pagan > α (0,05), +0 +(Gujarati, 2012). Fixed effect model atau CEM +model efek tetap (FEM) adalah metode yang H : nilai prob Breusch-Pagan < α (0,05), +a +mengasumsikan bahwa ada tumpang tindih REM +antara orang-orang, tetapi koefisien +III. HASIL DAN PEMBAHASAN +(kemiringan) variabel independen tetap +konstan untuk orang yang berbeda atau dari A. Analisis Regresi Data Panel +waktu ke waktu (Gujarati, 2012). Pada model +Dalam pemilihan model terbaik, +FEM, setiap penampang individu memiliki +digunakan dengan pendekatan uji Hausman. +nilai potongnya sendiri. Selanjutnya random +Hasilnya menunjukkan bahwa model fixed +effect model (REM), mengevaluasi data +effect yang lebih baik digunakan +panel, di mana variabel gangguan dapat +dibandingkan model random effect. Hal +dikorelasikan dari orang ke orang dari waktu +tersebut dilihat dari nilai probabilitas sebesar +ke waktu. Model ini disebut juga error +0,0277 kurang dari 0,05. +[163] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +Tabel 1. Hasil Uji Hausman +probabilitas sebesar 0,0000 kurang dari 0,05. +Selanjutnya dengan pendekatan uji Chow, +Dari dua pendekatan ini menunjukkan bahwa +hasil perhitungan menunjukkan bahwa model +model terbaik yang digunakan adalah model +fixed effect lebih baik dibandingkan model +fixed effect. +common effect. Hal tersebut dilihat dari nilai +Tabel 2. Hasil Uji Chow +Dari hasil uji model fixed effect diketahui depedency ratio dan angkatan kerja tidak +bahwa UMR berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan +terhadap kemiskinan karena probabilitasnya karena nilai probabilitasnya lebih dari ∝ +kurang dari ∝ 1%,∝ 5%,∝ 10%. Variabel 1%,∝ 5%,∝ 10%. +Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel +Bila kita tuliskan persamaan akhir dari Koefisien determinasi atau koefisien +model penelitian yang telah dilakukan maka konsistensi (R2) sebesar 0,935849, yaitu +akan menjadi: kontribusi seluruh variabel independen +𝑌 = 6,463714 −9,378722𝑋 −5,53𝐸−06𝑋 terhadap penjelasan variabel dependen +1 2 +−1,70𝐸−05𝑋 +𝜀 sebesar 93,58%, dan sisanya sebesar 6,42% +3 𝑖 +Di mana dijelaskan oleh variabel eksternal lain. Hasil +𝑌 = Kemiskinan estimasi model fixed effect di atas +𝑋 = Dependency Ratio menunjukkan bahwa terdapat nilai koefisien +1 +𝑋 = Upah Minimum Kabupaten konstanta sebesar 6,463714. Berdasarkan +2 +X = Angkatan Kerja nilai probabilitasnya maka: +3 +𝜀 = Error +𝑖 +[164] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +a. Variabel dependency ratio memiliki nilai yang lebih rendah untuk mendanai penduduk +probabilitas sebesar 0,3356 > 0,05 maka non-produktif dan non-produktif. +disimpulkan variabel depedency ratio ini Hal ini sesuai dengan penelitian +tidak signifikan terhadap variabel Y Wulandari (2019) yang menemukan bahwa +(Kemiskinan). Satu persen dependency variabel dependency quotients berpengaruh +ratio akan menurunkan tingkat positif namun tidak signifikan terhadap +kemiskinan sebesar 9,378722. kemiskinan. Dijelaskan dalam penelitiannya +b. Variabel upah minimum kabupaten bahwa hasil deterministik mengandalkan +(UMK) memiliki nilai probabilitas 0,0092 hasil bagi menunjukkan dampak positif +< 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap kemiskinan. +variabel upah minimum kabupaten C. Pengaruh UMK terhadap Kemiskinan +(UMK) signifikan terhadap variabel Y +Nilai koefisien negatif 5,53 x10-6, +(kemiskinan). Pertumbuhan ekonomi +menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 pada +5,53E-05 dapat mengurangi kemiskinan +koefisien UMK akan menyebabkan +c. Variabel angkatan kerja memiliki nilai +penurunan kemiskinan sebesar 5,53 x10-6%. +probabilitas sebesar 0,4921 > 0,05 Dapat +Nilai probabilitas sebesar 0,0092 lebih kecil +disimpulkan bahwa variabel angkatan +dari taraf signifikansi 0,05, maka variabel +kerja tidak signifikan terhadap variabel Y +UMK memiliki berpengaruh terhadap +(kemiskinan). Pertumbuhan ekonomi satu +kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun +persen bisa mengurangi kemiskinan +2017-2019. +1,70E-05. +Upah minimum mengalami fluktuasi +B. Pengaruh Dependency Ratio terhadap +namun lebih cenderung meningkat pada +Kemiskinan +setiap tahunnya. Upah minimum yang +Nilai koefisien positif 9,378722, +tertinggi terjadi pada tahun 2017 di +menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 pada kabupaten Kendal sebesar Rp1.774.867 juta +koefisien rasio ketergantungan akan dan terendah di kabupaten Pati yaitu +menyebabkan peningkatan kemiskinan Rp1.420.500 juta. Pada tahun 2018, upah +sebesar 9,378722%. Nilai probabilitas minimum tertinggi masih terdapat di +sebesar 0,3356 lebih besar dari taraf kabupaten Kendal sebesar Rp1.929.458 juta +signifikansi 0,05, maka variabel rasio dan terendah di kabupaten Grobogan sebesar +ketergantungan tidak berpengaruh terhadap Rp1.560.000 juta sedangkan pada tahun +kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, upah minimum tertinggi masih +2017-2019. terdapat di kabupaten Kendal yakni sebesar +Rasio ketergantungan di 10 kabupaten di Rp2.084.393 juta. Hal ini membuktikan +Jawa Tengah mengalami fluktuatif namun bahwa bahwa selama tiga tahun berturut- +cenderung menurun dari tahun ke tahun, turut yaitu sejak tahun 2017 sampai dengan +tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2017 2019 kabupaten Kendal memiliki upah +sampai dengan 2019 menunjukkan minimum kabupaten tertinggi jika +penurunan Hal ini dikarenakan jumlah dibandingkan dengan sembilan kabupaten +penduduk produktif terus bertambah lainnya yang ada di Provinsi Jawa Tengah. +dibandingkan dengan penduduk non Ketidaksamaan upah minimum setiap daerah +produktif. Penduduk produktif merupakan dikarenakan kondisi perekonomian di suatu +salah satu indikator demografis yang paling daerah sehingga mempengaruhi tingkat upah +penting. Semakin tinggi koefisien yang diterima. +ketergantungan, semakin menonjol beban Hal ini diperkuat dalam penelitian Sutikno +yang harus ditanggung oleh penduduk et al., (2019), yang membuktikan bahwa +produktif. Penduduk menyediakan reward terkecil berpengaruh penting +pendanaan untuk kehidupan penduduk non- terhadap kemiskinan. Selanjutnya Aprilia +produktif dan non-produktif, dan tingkat (2016) juga membuktikan bahwa reward +ketergantungan yang rendah menunjukkan terkecil berpengaruh terhadap kemiskinan. +bahwa penduduk produktif memiliki beban Ada konsekuensi negatif dan penting. +[165] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +Menurut standar upah minimum yang meningkatkan taraf kehidupan di atas standar +diumumkan oleh pihak berwenang, karyawan garis kemiskinan. +harus mencari penghasilan yang sesuai untuk +E. Pengaruh Dependency Ratio, UMK, +meningkatkan keselamatan dan +danAngkatan Kerja secara Bersama- +produktivitas. Menaikkan upah minimum +sama terhadap Kemiskinan +dapat mengurangi kemiskinan. +Berdasarkan hasil analisis data dengan +D. Pengaruh Angkatan Kerja terhadap +menggunakan program Eviews 10, diperoleh +Kemiskinan +F statistik sebesar 20,66678 dan F- +Nilai koefisien positif 1,7x10-5, probability sebesar 0,000000. Pada taraf +menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 pada signifikansi 5%, uji F signifikan. Dapat +koefisien angkatan kerja akan menyebabkan disimpulkan bahwa variabel rasio +peningkatan kemiskinan sebesar 1,7 x10-5%. ketergantungan (dependency ratio), UMK, +Nilai probabilitas sebesar 0,4921 lebih besar dan angkatan kerja berpengaruh secara +dari taraf signifikansi 0,05, maka variabel bersama-sama terhadap kemiskinan di +Angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2019. +kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun +IV. KESIMPULAN +2017-2019. Hal ini sesuai dengan penelitian +Ginting (2020) yang juga menemukan bahwa Kemiskinan merupakan salah satu +angkatan kerja berpengaruh positif, namun permasalahan di negara berkembang. Fokus +tidak berdampak signifikan terhadap penelitian ini yaitu faktor-faktor yang +kemiskinan di Kalimantan Tengah. mempengaruhi kemiskinan yang dilihat dari +Jumlah angkatan kerja mengalami sisi rasio ketergantungan, upah minimum +peningkatan dan penurunan angkatan kerja kabupaten (UMK), dan angkatan kerja. +terendah terjadi di kabupaten Pekalongan Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel +dengan rata- rata jumlah angkatan kerja UMK yang memiliki pengaruh terhadap +selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun +2017-2019 adalah 162.431 jiwa disusul 2017-2019 sedangkan variabel lainnya yaitu +kabupaten Kudus dengan rata-rata total rasio ketergantungan (dependency ratio), dan +angkatan kerja tahun 2017-2019 yakni angkatan kerja tidak memiliki pengaruh +sebesar 477.655 jiwa. Peningkatan angkatan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa +kerja yang signifikan ini terkait dengan Tengah tahun 2017-2019. Secara bersama- +tingginya angka kelahiran atau angka sama rasio ketergantungan, UMK, dan +pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, angkatan kerja berpengaruh signifikan +keputusan yang harus diambil pemerintah terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa +untuk mengekang atau mengurangi pesatnya Tengah tahun 2017-2019. +pertumbuhan penduduk adalah dengan +V. SARAN/REKOMENDASI +memaksimalkan program keluarga +berencana. Dengan menjalankan program ini, Mengingat UMK dapat memberikan +pertumbuhan penduduk akan berkurang dampak atau pengaruh terhadap kemiskinan +sehingga jumlah angkatan kerja akan menjadi di Provinsi Jawa Tengah, diharapkan adanya +lebih seimbang. Jika jumlah pekerjaan kerjasama antara pihak-pihak yang +bertambah setelah keseimbangan angkatan berwenang untuk meningkatkan besaran +kerja berkurang, maka jumlah pengangguran UMK di daerah Provinsi Jawa Tengah supaya +juga akan berkurang. Jika jumlah tingkat kemiskinan dapat ditanggulangi +pengangguran turun, pasti akan berdampak dengan baik. Hasil penelitian ini mendorong +langsung pada pengentasan kemiskinan pengembangan strategi yang dilakukan oleh +karena masyarakat sudah bekerja dan pemerintah daerah pada tingkat provinsi +memperoleh pendapatan. Namun demikian, untuk memperbaiki kualitas angkatan kerja +jika jumlah orang yang bekerja meningkat melalui peningkatan soft skill dan +tetapi tingkat pendapatan yang terima masih kewirausahaan masyarakat. Penelitian ini +rendah, mereka tidak akan dapat hanya menggunakan beberapa dari faktor +[166] Hanand Krisna Aji dan Rian Destiningsih / WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi, Volume 2, Nomor 2, November 2021 / Halaman 159-167 +yang mempengaruhi kemiskinan, sehingga EcceS (Economics, Social, and +dalam penelitian selanjutnya disarankan Development Studies), 7 (1), 42. +untuk menambah variabel lain terkait analisis https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.1319 +kemiskinan. 7 +Gujarati, D. (2012). Dasar-Dasar +UCAPAN TERIMA KASIH +Ekonometrik. Salemba Empat. +Terima kasih kepada semua pihak dan Kuncoro, M. (2000). Ekonomi +rekan kerja di Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan +Universitas Tidar Magelang yang selalu Kebijakan. UPP AMPYKPN. +memberi dukungan dan doa kepada penulis ______________. (2006). Ekonomi +dalam melaksanakan penelitian ini. Semoga Pembangunan. Salemba Empat. +penelitian ini dapat memberikan kontribusi Mantra, I. B. (2000). Demografi Umum. +bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat Pustaka Pelajar. +ataupun peneliti yang tertarik dalam bidang Prayitno, H., & Arsyad, L. (1986). Petani +kajian ekonomi makro. Desa Dan Kemiskinan. BPFE. +Sutikno, R. Y., Rotinsulu, D. C., & +REFERENSI +Tumangkeng, S. Y. L. (2019). +Aprilia, R. D. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Pengaruh Upah Minimum dan +Ekonomi, Upah Minimum, Pendidikan, Investasi terhadap Kemiskinan di +dan Tingkat Pengangguran terhadap Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal +Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus Berkala Ilmiah Efisiensi, 19(01). +Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/ +2008-2013). Jurnal Ilmiah Mahasiswa jbie/article/view/22906 +FEB, 4(2). Winarno, W. (2015). Analisis Ekonometrika +https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfe dan Statistika dengan Eviews. +b/article/view/3217 Yogyakarta. UPP STIM YKPN. +Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Wulandari, A. P. (2019). Hubungan antara +STIM YKPN. Dependency Ratio, Disparitas, dan +Aksesibilitas terhadap Kemiskinan di +Ginting, A. L. (2020). Dampak Angka +Kabupaten Sragen. +Harapan Hidup dan Kesempatan +http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/75602 +Kerja terhadap Kemiskinan. +[167] diff --git a/raw/katadata.co.id_berita_energi_683d142fce90b_harga-bbm-pertamina-hingga-shell-turun-per-1-juni-2025-ini-daftarnya.md b/raw/katadata.co.id_berita_energi_683d142fce90b_harga-bbm-pertamina-hingga-shell-turun-per-1-juni-2025-ini-daftarnya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ee7ea4b407dbd8676a2048672e8bef4a88b77d1 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_berita_energi_683d142fce90b_harga-bbm-pertamina-hingga-shell-turun-per-1-juni-2025-ini-daftarnya.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/berita/energi/683d142fce90b/harga-bbm-pertamina-hingga-shell-turun-per-1-juni-2025-ini-daftarnya +title: "Harga BBM Pertamina hingga Shell Turun Per 1 Juni 2025, Ini Daftarnya - Energi Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:41:14 +source_type: news +quality_score: 49 +is_priority: false +--- + +# Harga BBM Pertamina hingga Shell Turun Per 1 Juni 2025, Ini Daftarnya - Energi Katadata.co.id + +Seluruh pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi per 1 Juni 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga BBM ini terjadi, baik di SPBU milik Pertamina maupun milik Shell, BP, dan Vivo. Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Harga BBM Pertamina hingga Shell Turun Per 1 Juni 2025, Ini Daftarnya Berikut daftar harga BBM per 1 Juni 2025: Pertamina Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Shell BP Vivo Harga BBM Pertamina hingga Shell Turun Per 1 Juni 2025, Ini Daftarnya Oleh Mela Syaharani 2 Juni 2025, 10:02 Arief Kamaludin (Katadata) Shell menurunkan harga BBM mulai 1 Juni 2025. Membuat ringkasan dengan AI Seluruh pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menurunkan harga bahan bakar minyak non-subsidi per 1 Juni 2025 dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga BBM ini terjadi, baik di SPBU milik Pertamina maupun milik Shell, BP, dan Vivo. Berikut daftar harga BBM per 1 Juni 2025: Pertamina Pertamax (RON 92): Rp 12.100 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp 12.400 per liter Pertamax Green (RON 95): Rp 12.800 per liter, turun dibandingkan bulan sebelumnya Rp 13.150 per liter Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.050 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp 13.300 per liter Dexlite (CN 51): Rp 12.740 per liter, turun dibandingkan bulan sebelumnya Rp 13.350 per liter Pertamina Dex (CN 53): Rp 13.200 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp 13.750 per liter Harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5%, seperti DKI Jakarta. Shell Shell Super: Rp 12.370 turun dari harga sebelumnya Rp 12.730 per liter Shell V-Power: Rp 12.840 turun dari bulan sebelumnya Rp 13.170 per liter  Shell V-Power Diesel: Rp 13.250 turun dari harga sebelumnya Rp 13.810 per liter untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat Shell V-Power Nitro+: Rp 13.070 turun dari periode sebelumnya Rp 13.360 per liter untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat BP BP Ultimate: Rp 12.840 per liter, turun dari harga  sebelumnya Rp 13.170 per liter BP 92: Rp 12.370 per liter, turun dari sebelumnya Rp Rp 12.600 per liter, untuk area Jabodetabek dan Jawa Timur BP Ultimate Diesel: Rp 13.250 per liter, turun dari harga sebelumnya Rp 13.810 per liter, untuk area Jabodetabek Vivo Revvo 90: Rp 12.260 turun dari harga  sebelumnya Rp 12.650 per liter  Revvo 92: Rp 12.340 turun dari periode sebelumnya Rp 12.730 per liter   Revvo 95: Rp  12.810 turun dari harga sebelumnya Rp 13.170 per liter   Primus Diesel: Rp 13.210 turun dari periode sebelumnya Rp 13.810 per liter Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Mela Syaharani Editor: Agustiyanti #Harga BBM #Pertamina #Shell #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_berita_industri_692430fa6f9de_riset-manufaktur-menguat-di-tahun-pertama-prabowo-dorong-pemerataan.md b/raw/katadata.co.id_berita_industri_692430fa6f9de_riset-manufaktur-menguat-di-tahun-pertama-prabowo-dorong-pemerataan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c16c2e2f0481692b61cbfc82264a27fd6010290d --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_berita_industri_692430fa6f9de_riset-manufaktur-menguat-di-tahun-pertama-prabowo-dorong-pemerataan.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/berita/industri/692430fa6f9de/riset-manufaktur-menguat-di-tahun-pertama-prabowo-dorong-pemerataan +title: "Riset- Manufaktur Menguat di Tahun Pertama Prabowo, Dorong Pemerataan - Industri Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:06 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Riset: Manufaktur Menguat di Tahun Pertama Prabowo, Dorong Pemerataan - Industri Katadata.co.id + +Riset BRI Danareksa Sekuritas mengungkapkan bahwa peranan sektor industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia semakin menguat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat dari data komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) hingga kuartal III 2025 yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. "Menurut pandangan kami, struktur perekonomian baru yang berkembang ini menjadi panggung awal bagi tahun pertama pemerintahan Prabowo. Kami juga meyakini bahwa pergeseran PMA ke arah industri ini mendorong aktivitas investasi secara lebih luas," kata Chief of Economist and Head of Fixed Income Research BRI Danareksa Sekuritas, Helmy Kristanto, dalam riset bertajuk Macro Strategy 2026: Reassessing the Investment Cycle yang dikutip Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (24/11). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), porsi sektor manufaktur melonjak dari 35,3 persen pada 2018 menjadi 59,6 persen sepanjang Januari-September 2025. Peningkatan terutama didorong oleh industri logam, kimia, mesin, dan elektronik. Ini menunjukkan semakin matangnya kebijakan hilirisasi yang menciptakan lebih banyak nilai tambah daripada hanya pada ekstraksi bahan mentah. "Sementara PMA di sektor pertambangan telah melandai dari 12,3 persen pada 2021 menjadi hanya 8,8 persen pada sembilan bulan pertama di tahun 2025 seiring normalisasi harga global dan kebijakan hilirisasi," ujar Helmy. Helmy menerangkan, dominasi sektor manufaktur ini membawa dampak positif bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Sebab, PMA di sektor manufaktur menciptakan efek pengganda sangat kuat di luar Jawa. Riset menunjukkan bahwa setiap PMA senilai Rp1 triliun di luar Jawa menghasilkan tambahan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sekitar Rp1,76 triliun. Sebagai pembanding, PMA senilai Rp1 triliun di Jawa hanya menghasilkan tambahan PMTB senilai Rp140 miliar. "PMA yang didominasi sektor manufaktur sebagai penopang pertumbuhan investasi ini meningkatkan PMTB dan memperluas manfaat regional, dengan wilayah-wilayah di luar Jawa yang paling diuntungkan. Secara regional, PMA di luar Jawa menghasilkan PMTB yang jauh lebih besar, mencerminkan kebutuhan modal yang lebih dalam di wilayah tersebut dan menegaskan peran PMA dalam mendukung pertumbuhan yang lebih seimbang secara geografis," paparnya. Lebih lanjut, Helmy menyebut beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk memperkuat momentum investasi. Di antaranya yaitu siklus belanja modal, tingkat pemanfaatan kapasitas industri, dan pertumbuhan upah minimum. "Meskipun aliran PMA semakin bergeser ke industri manufaktur dan hilir, siklus belanja modal domestik belum selaras. Indikator terbaru menunjukkan bahwa investasi lokal masih berhati-hati. Menurut pandangan kami, tiga indikator yang penting untuk dipantau guna menilai momentum investasi adalah siklus belanja modal, pemanfaatan kapasitas industri, dan pertumbuhan upah minimum," tutupnya. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Riset: Manufaktur Menguat di Tahun Pertama Prabowo, Dorong Pemerataan Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Riset: Manufaktur Menguat di Tahun Pertama Prabowo, Dorong Pemerataan Oleh Septiani Teberlina - Tim Publikasi Katadata 24 November 2025, 17:18 ANTARA FOTO/Maulana Surya/agr Pekerja menyelesaikan pesanan produk tekstil untuk ekspor di pabrik PT Sari Warna Asli Tekstil (Sari Warna) Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/7/2025). Menurut Riset BRI Danareksa Sekuritas, peranan sektor industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia semakin menguat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Membuat ringkasan dengan AI Riset BRI Danareksa Sekuritas mengungkapkan bahwa peranan sektor industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia semakin menguat di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut terlihat dari data komposisi Penanaman Modal Asing (PMA) hingga kuartal III 2025 yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. "Menurut pandangan kami, struktur perekonomian baru yang berkembang ini menjadi panggung awal bagi tahun pertama pemerintahan Prabowo. Kami juga meyakini bahwa pergeseran PMA ke arah industri ini mendorong aktivitas investasi secara lebih luas," kata Chief of Economist and Head of Fixed Income Research BRI Danareksa Sekuritas, Helmy Kristanto, dalam riset bertajuk Macro Strategy 2026: Reassessing the Investment Cycle yang dikutip Badan Komunikasi Pemerintah, Senin (24/11). Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), porsi sektor manufaktur melonjak dari 35,3 persen pada 2018 menjadi 59,6 persen sepanjang Januari-September 2025. Peningkatan terutama didorong oleh industri logam, kimia, mesin, dan elektronik. Ini menunjukkan semakin matangnya kebijakan hilirisasi yang menciptakan lebih banyak nilai tambah daripada hanya pada ekstraksi bahan mentah. "Sementara PMA di sektor pertambangan telah melandai dari 12,3 persen pada 2021 menjadi hanya 8,8 persen pada sembilan bulan pertama di tahun 2025 seiring normalisasi harga global dan kebijakan hilirisasi," ujar Helmy. Helmy menerangkan, dominasi sektor manufaktur ini membawa dampak positif bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan. Sebab, PMA di sektor manufaktur menciptakan efek pengganda sangat kuat di luar Jawa. Riset menunjukkan bahwa setiap PMA senilai Rp1 triliun di luar Jawa menghasilkan tambahan Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sekitar Rp1,76 triliun. Sebagai pembanding, PMA senilai Rp1 triliun di Jawa hanya menghasilkan tambahan PMTB senilai Rp140 miliar. "PMA yang didominasi sektor manufaktur sebagai penopang pertumbuhan investasi ini meningkatkan PMTB dan memperluas manfaat regional, dengan wilayah-wilayah di luar Jawa yang paling diuntungkan. Secara regional, PMA di luar Jawa menghasilkan PMTB yang jauh lebih besar, mencerminkan kebutuhan modal yang lebih dalam di wilayah tersebut dan menegaskan peran PMA dalam mendukung pertumbuhan yang lebih seimbang secara geografis," paparnya. Lebih lanjut, Helmy menyebut beberapa faktor kunci yang perlu diperhatikan untuk memperkuat momentum investasi. Di antaranya yaitu siklus belanja modal, tingkat pemanfaatan kapasitas industri, dan pertumbuhan upah minimum. "Meskipun aliran PMA semakin bergeser ke industri manufaktur dan hilir, siklus belanja modal domestik belum selaras. Indikator terbaru menunjukkan bahwa investasi lokal masih berhati-hati. Menurut pandangan kami, tiga indikator yang penting untuk dipantau guna menilai momentum investasi adalah siklus belanja modal, pemanfaatan kapasitas industri, dan pertumbuhan upah minimum," tutupnya. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. #Manufaktur #BRI #BRI Danareksa Sekuritas #Investasi #Industri Manufaktur #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_berita_nasional_6983efe6b5626_kabupaten-badung-di-bali-punya-kualitas-udara-terbersih-di-ri-pagi-ini.md b/raw/katadata.co.id_berita_nasional_6983efe6b5626_kabupaten-badung-di-bali-punya-kualitas-udara-terbersih-di-ri-pagi-ini.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..71669dbcd97e391a3fb90db3dc4d303c10c06558 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_berita_nasional_6983efe6b5626_kabupaten-badung-di-bali-punya-kualitas-udara-terbersih-di-ri-pagi-ini.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/berita/nasional/6983efe6b5626/kabupaten-badung-di-bali-punya-kualitas-udara-terbersih-di-ri-pagi-ini +title: "Kabupaten Badung di Bali Punya Kualitas Udara Terbersih di RI Pagi Ini - Nasional Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:01:22 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Kabupaten Badung di Bali Punya Kualitas Udara Terbersih di RI Pagi Ini - Nasional Katadata.co.id + +Kabupaten Badung di Bali memimpin daftar wilayah dengan kualitas udara terbaik di Indonesia pagi ini, Kamis (5/2). Dari pantauan situs IQAir pukul 07.12 WIB, poin AQI Badung tidak melebihi 50 dan masuk kategori baik. Kualitas udara yang tergolong baik dinilai menjadi waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. "Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dengan sedikit atau tanpa risiko yang ditimbulkan oleh udara yang dihirup," demikian pernyataan IQAir, dikutip pada Kamis (5/2). Berikut daftar lima wilayah dengan kualitas udara terbaik pagi ini: Di sisi lain, kualitas udara Serpong di Banten tercatat paling buruk di Indonesia pagi ini. Dengan poin AQI 112, kualitas udara Serpong tergolong tidak sehat bagi kelompok sensitif. Pada kualitas udara yang tidak sehat bagi kelompok sensitif,  anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan. "Kelompok sensitif memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih besar dan harus sangat berhati-hati. Mereka harus menghindari semua aktivitas di luar ruangan," demikian dikutip dari laman IQAir. Sedangkan di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara terburuk bahkan mencapai kategori sangat tidak sehat, tepatnya di Delhi, India. Berikut daftarmya: Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Kota Krasnoyarsk di Rusia dan Kota Kabul di Afghanistan justru memiliki kualitas udara paling sehat di dunia. Poin AQI kedua kota tersebut terpantau 0. Berikutnya disusul Oslo di Norwegia dengan poin AQI 10 dan Auckland di Selandia Baru dengan poin AQI 16. Kualitas udara keempat kota tergolong baik. Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 0-50, kategori sedang memiliki rentang PM2,5 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-15o. Sedangkan kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200 dan kategori sangat tidak sehat 200-299. Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Kategori berbahaya pada rentang PM 2,5 300-500 . Kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Kabupaten Badung di Bali Punya Kualitas Udara Terbersih di RI Pagi Ini Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Kabupaten Badung di Bali Punya Kualitas Udara Terbersih di RI Pagi Ini Oleh Ajeng Dwita Ayuningtyas 5 Februari 2026, 08:18 ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa. Wisatawan mancanegara (wisman) mengunjungi kawasan Pantai Batu Bolong, Canggu, Badung, Bali, Senin (3/5/2021). Membuat ringkasan dengan AI Kabupaten Badung di Bali memimpin daftar wilayah dengan kualitas udara terbaik di Indonesia pagi ini, Kamis (5/2). Dari pantauan situs IQAir pukul 07.12 WIB, poin AQI Badung tidak melebihi 50 dan masuk kategori baik. Kualitas udara yang tergolong baik dinilai menjadi waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. "Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dengan sedikit atau tanpa risiko yang ditimbulkan oleh udara yang dihirup," demikian pernyataan IQAir, dikutip pada Kamis (5/2).  Berikut daftar lima wilayah dengan kualitas udara terbaik pagi ini: Badung, Bali, dengan poin AQI 44 atau dalam kategori baik Bogor, Jawa Barat, dengan poin AQI 51 atau dalam kategori sedang Bandung, Jawa Barat, dengan poin AQI 52 atau dalam kategori sedang Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan poin AQI 59 atau dalam kategori sedang Surabaya, Jawa Timur, dengan poin AQI 60 atau dalam kategori sedang Di sisi lain, kualitas udara Serpong di Banten tercatat paling buruk di Indonesia pagi ini. Dengan poin AQI 112, kualitas udara Serpong tergolong tidak sehat bagi kelompok sensitif. Baca Juga Kualitas Udara Bandung, Serpong, dan Tangsel Tidak Sehat Pagi Ini Pada kualitas udara yang tidak sehat bagi kelompok sensitif,  anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan. "Kelompok sensitif memiliki risiko kesehatan yang jauh lebih besar dan harus sangat berhati-hati. Mereka harus menghindari semua aktivitas di luar ruangan," demikian dikutip dari laman IQAir. Sedangkan di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara terburuk bahkan mencapai kategori sangat tidak sehat, tepatnya di Delhi, India. Berikut daftarmya: Delhi, India, dengan poin AQI 219 atau dalam kategori sangat tidak sehat Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 217 atau dalam kategori sangat tidak sehat Kolkata, India, dengan poin AQI 198 atau dalam kategori tidak sehat Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 187 atau dalam kategori tidak sehat Hanoi, Vietnam, dengan poin AQI 186 atau dalam kategori tidak sehat Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Kota Krasnoyarsk di Rusia dan Kota Kabul di Afghanistan justru memiliki kualitas udara paling sehat di dunia. Poin AQI kedua kota tersebut terpantau 0. Berikutnya disusul Oslo di Norwegia dengan poin AQI 10 dan Auckland di Selandia Baru dengan poin AQI 16. Kualitas udara keempat kota tergolong baik. Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Kategori baik memiliki rentang PM 2,5 0-50, kategori sedang memiliki rentang PM2,5 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang PM 2,5 101-15o. Sedangkan kategori tidak sehat dengan rentang PM 2,5 di angka 151-200 dan kategori sangat tidak sehat 200-299. Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Kategori berbahaya pada rentang PM 2,5 300-500 . Kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas Editor: Ameidyo Daud Nasution #Bali #Udara #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_digital_teknologi_69a923e006555_perusahaan-ai-cina-unggah-lokasi-militer-as-ke-medsos-jadi-sasaran-iran.md b/raw/katadata.co.id_digital_teknologi_69a923e006555_perusahaan-ai-cina-unggah-lokasi-militer-as-ke-medsos-jadi-sasaran-iran.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..408182b291ef1e5f4fa11b739a8403b53c0cc378 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_digital_teknologi_69a923e006555_perusahaan-ai-cina-unggah-lokasi-militer-as-ke-medsos-jadi-sasaran-iran.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/digital/teknologi/69a923e006555/perusahaan-ai-cina-unggah-lokasi-militer-as-ke-medsos-jadi-sasaran-iran?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Digital%20Teknologi%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%201 +title: "Perusahaan AI Cina Unggah Lokasi Militer AS ke Medsos, Jadi Sasaran Iran - Teknologi Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:39 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Perusahaan AI Cina Unggah Lokasi Militer AS ke Medsos, Jadi Sasaran Iran - Teknologi Katadata.co.id + +Perusahaan Cina MizarVision yang berspesialisasi dalam menghasilkan intelijen geospasial secara aktif melacak pesawat dan kapal militer Amerika Serikat yang terlibat dalam perang melawan Iran . Foto-foto ini kemudian diunggah ke media sosial pekan lalu, yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Iran. MizarVision, yang berkantor pusat di Shanghai, membagikan foto satelit yang menunjukkan pergerakan kapal angkatan laut, serta lokasi pesawat tempur dan pesawat pendukung AS. Sejumlah fasilitas dan aset yang diunggah oleh MizarVision kemudian menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran. Setidaknya empat tentara AS tewas dalam serangan balasan oleh Iran. Tiga pesawat tempur Boeing F-15E dari Angkatan Udara AS juga ditembak jatuh dalam insiden yang tampaknya merupakan tembakan salah sasaran yang melibatkan sistem pertahanan udara berbasis darat di Kuwait. Qatar secara terpisah mengklaim telah menembak jatuh dua jet tempur Sukhoi Su-24 Iran. Aset-aset AS yang dikatalogkan oleh MizarVision dalam beberapa hari terakhir dan diunggah ke situs media sosial X, di antaranya pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-22 yang diparkir di landasan pacu pangkalan udara Ovda di Israel dan sejumlah platform penting yang ditempatkan di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, termasuk tujuh jet sistem peringatan dan kendali udara (AWACS) Boeing E-3 dan dua pesawat komunikasi Bombardier E-11. “Citra satelit menunjukkan militer AS terus menerus mengangkut pasokan ke pangkalan angkatan udara Ovda melalui (Boeing) C-17,” kata MizarVision pada 27 Februari, dikutip dari Flight Global pada Rabu (4/3). “Selama periode yang sama, tujuh F-22 diparkir di landasan, dan empat F-22 terlihat di landasan pacu.” Serangan AS ke Iran, yang disebut sebagai operasi Epic Fury diluncurkan sekitar 24 jam setelah pengamatan tersebut, yang disertai dengan gambar, diunggah ke media sosial X. Fasilitas-fasilitas penting lainnya juga telah diamati, termasuk pangkalan udara al-Udeid di Qatar, yang menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran. Aset angkatan laut, termasuk dua kapal induk Washington di wilayah tersebut, juga ditemukan dan dilacak oleh MizarVision saat mendekati Timur Tengah. Perusahaan Cina itu mengatakan bahwa satelit ‘terus-menerus melacak’ USS Gerald R Ford , setelah kapal induk terbaru dan terbesar Angkatan Laut AS ini meninggalkan pangkalan angkatan laut Souda Bay di Kreta akhir pekan lalu. Gambar-gambar Ford yang diunggah pada 26 Februari menunjukkan pesawat Boeing F/A-18E/F Super Hornet dan pesawat peringatan dini dan kendali udara Northrop Grumman E-2D yang ditempatkan di dek penerbangan. Pada hari yang sama, MizarVision mengunggah foto-foto USS Abraham Lincoln, kapal induk lain di kawasan tersebut, yang tampak sedang bertemu (rendezvous) dengan kapal pemasok di Laut Arab, di lepas pantai Oman. Analisis terpisah yang diunggah pada 28 Februari menunjukkan bagaimana alat sumber terbuka alias open source lainnya dapat dikombinasikan dengan citra satelit komersial untuk melacak kapal induk di laut. Dengan menggunakan citra dan perangkat lunak pelacakan penerbangan, MizarVision mengikuti jet patroli maritim Boeing P-8A Angkatan Laut AS dari pangkalan udara Isa di Bahrain ke suatu area di Laut Arab, tempat Lincoln diketahui beroperasi. “Pesawat itu diduga memberikan perlindungan dan pertahanan untuk Lincoln ,” demikian kesimpulan MizarVision. Informasi intelijen yang berasal dari perusahaan Cina itu tidak hanya terbatas pada wilayah operasi Timur Tengah. Pada hari yang sama saat melacak kapal Ford di Mediterania, satelit MizarVision memotret Diego Garcia – atol di Samudra Hindia tempat Washington menyewa pangkalan udara dari Inggris. Foto-foto landasan pacu Diego Garcia yang diunggah pada 26 Februari menunjukkan pesawat tempur Lockheed F-16 AS, pesawat tanker Boeing KC-135, dan sejumlah pesawat angkut berat, termasuk C-17 dan Lockheed C-5 Galaxy. Tidak jelas apakah citra pergerakan pasukan Amerika yang digunakan oleh Cina itu dimanfaatkan oleh Iran untuk mendukung serangan rudal dan pesawat tak berawaknya di seluruh Timur Tengah, tetapi banyaknya materi yang beredar di media sosial menunjukkan betapa sulitnya menyembunyikan aset militer dari pengamat yang bermusuhan. Meskipun upaya untuk menghindari pengamatan dari satelit pengintai yang mengorbit telah menjadi praktik umum sejak Perang Dingin, satelit mata-mata abad ke-20 berukuran besar dan jumlahnya relatif sedikit, dengan kemampuan terbatas untuk mengubah posisi. Konstelasi satelit orbit rendah Bumi yang semakin banyak di abad ke-21 menggunakan lebih banyak satelit kecil dan lebih murah yang dapat memberikan cakupan global dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan citra yang dibutuhkan pada era Perang Dingin. Penurunan harga yang signifikan tersebut memungkinkan operator komersial untuk meluncurkan layanan pencitraan dan analisis satelit pribadi mereka sendiri. Para pemain utama di bidang ini adalah perusahaan Amerika Vantor (sebelumnya Maxar Intelligence) dan Planet Labs, bersama dengan Airbus Defence & Space di Eropa. MizarVision tidak mengoperasikan satelit apa pun, tetapi menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan alat penginderaan jarak jauh lainnya untuk memindai dan menganalisis citra yang tersedia secara komersial dengan cepat. Namun, sumber pasti dari citra INI masih menjadi bahan perdebatan yang berkelanjutan, yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu opsinya adalah konstelasi Jilin-1 yang dikembangkan sendiri oleh Cina, meskipun ada beberapa keraguan bahwa satelit Tiongkok dapat memberikan kualitas resolusi seperti yang terlihat pada gambar MizarVision. Inisiatif Penyelidikan Situasi Strategis Laut Cina Selatan (SCSPI), kelompok yang terdiri dari para cendekiawan yang berbasis di Tiongkok dan mantan perwira Tentara Pembebasan Rakyat yang mempelajari masalah keamanan, telah menyarankan bahwa sumber sebenarnya dari citra MizarVision adalah perusahaan-perusahaan Barat. “Citra satelit tersebut bukan berasal dari Tiongkok. Berdasarkan data efemeris satelit, tidak sulit untuk mengetahui bahwa sebagian besar citra aslinya berasal dari beberapa perusahaan Amerika dan Eropa,” demikian unggahan SCSPI di akun X resminya pada 26 Februari. Dikutip dari FlightGlobal, Vantor mengatakan mereka tidak menjual citra apa pun kepada entitas Cina, termasuk MizarVision. Planet Labs dan Airbus belum berkomentar. Meskipun secara lahiriah merupakan bisnis swasta, MizarVision, seperti semua perusahaan Cina, tunduk pada keinginan Presiden Xi Jinping dan perintah dari Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa. Oleh karena itu, perusahaan diduga memperoleh dan merilis intelijen geospasial atas arahan otoritas di Beijing. Yang perlu diperhatikan, akun MizarVision di X menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru bergabung dengan situs media sosial itu pada Januari dan membuat unggahan pertamanya pada 24 Februari, saat pengerahan pasukan Washington di Timur Tengah sedang berlangsung. Berbeda dengan satelit mata-mata yang dioperasikan pemerintah, konstelasi pengintaian komersial tidak membawa risiko mengungkap detail sensitif seputar kemampuan teknis platform atau sistem tertentu. Melindungi apa yang disebut "sumber dan metode" itu merupakan pertimbangan utama ketika mengevaluasi intelijen untuk pengungkapan publik, baik untuk mencegah musuh mengetahui kemampuan teknis maupun untuk melindungi identitas sumber informasi manusia. Ketersediaan citra komersial membuka pilihan baru bagi pemerintah yang ingin memanfaatkan intelijen geospasial dengan cara yang lebih fleksibel. Washington secara khusus merilis gambar-gambar yang diperoleh secara komersial tentang pergerakan pasukan Rusia di sekitar Ukraina dan Belarus pada akhir 2021 dan awal 2022, dalam upaya untuk meyakinkan para pemimpin Eropa bahwa Moskow sedang bersiap untuk melakukan invasi, alih-alih melakukan latihan seperti yang diklaim Kremlin. Perilisan publik atas citra yang bersumber dari satelit mata-mata pemerintah tersebut tidak mungkin dilakukan, karena kekhawatiran akan secara tidak sengaja mengungkapkan kemampuan teknis platform tersebut. Pada Simposium Peperangan Angkatan Udara & Antariksa baru-baru ini di Denver, Colorado, seorang analis dari Mitchell Institute for Aerospace Studies menunjukkan bagaimana citra yang tersedia secara komersial dari Planet Labs dapat digunakan untuk memperkirakan kapasitas produksi tahunan industri kedirgantaraan militer Cina. “Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada sumber atau metode rahasia yang dirugikan dalam pembuatan presentasi ini,” kata peneliti senior di Mitchell Institute J Michael Dahm. Dahm mengatakan bahwa sekarang ada konstelasi satelit yang dioperasikan secara swasta yang menampilkan "ratusan" satelit yang menyediakan "citra warna beresolusi sangat tinggi, serta citra multispektral dan inframerah dekat" dari orbit. Yang perlu diperhatikan, citra tersebut dapat diunduh ke analis di Bumi hampir segera setelah diambil. Hal ini menawarkan sumber intelijen real-time yang murah, yang hingga baru-baru ini hanya tersedia bagi badan intelijen nasional yang paling canggih dan berkantong tebal. Bahkan hingga 1990-an, beberapa platform pengintaian orbital terpenting Pentagon tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan citra real-time melalui tautan digital. Masa-masa itu sudah berlalu. Sekarang para cendekiawan, jurnalis, pesaing industri, dan pemerintah otoriter yang terisolasi dapat mengakses intelijen geospasial yang canggih hampir secara real time. Meskipun citra komersial dapat memberikan peringatan dini tentang pergerakan aset strategis seperti pesawat E-3 dan kapal induk, citra tersebut juga dapat memberikan intelijen tingkat taktis untuk mendukung pembentukan rantai penghancuran target. Gambar-gambar pangkalan udara al-Udeid di Qatar yang diposting oleh MizarVision pada 28 Februari menunjukkan lokasi baterai pertahanan udara Patriot yang tersusun di sekitar fasilitas tersebut, yang merupakan pangkalan militer terbesar Washington di Timur Tengah. Penambahan alat AI membuat ketersediaan citra komersial menjadi semakin ampuh. Sebelumnya, pemanfaatan intelijen geospasial membutuhkan sejumlah besar analis manusia yang sangat terampil, yang akan mengidentifikasi objek-objek dalam bingkai dan membantu menilai signifikansi militernya. Kini, AI dapat dengan cepat menganalisis ribuan foto untuk aset-aset penting seperti kapal induk di laut atau pesawat AWACS penting yang terparkir di darat – dan memberikan lokasi serta cap waktu kepada petugas penargetan. Namun, Pentagon menyadari kekuatan citra satelit komersial, sebagaimana dibuktikan oleh rilis publiknya menjelang invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintah AS juga telah menunjukkan kesadaran tentang bagaimana sejumlah besar analis, penggemar, dan jurnalis menggunakan perangkat lunak sumber terbuka untuk memantau operasi militernya. Selama serangan Operasi Midnight Hammer pada 2025 terhadap fasilitas nuklir Iran, Pentagon mengirimkan sejumlah pesawat pembom siluman Northrop Grumman B-2 ke arah yang salah untuk mengelabui pengamat yang menggunakan perangkat lunak pelacakan penerbangan untuk memantau lalu lintas di sekitar pangkalan utama armada B-2 di Missouri. Saat pesawat pengecoh itu bergerak ke barat melintasi Samudra Pasifik, pasukan penyerang sebenarnya yang terdiri dari pesawat B-2 terbang ke timur melintasi Samudra Atlantik dari Pangkalan Angkatan Udara Whiteman dalam penerbangan pulang pergi tanpa henti ke Iran. Sebagaimana mereka menyadari risiko yang ditimbulkan oleh perangkat lunak pelacakan penerbangan, para perencana di Pentagon kemungkinan besar juga menyadari paparan mereka terhadap satelit komersial. Bahaya ini mungkin dapat dikurangi pada tingkat strategis dengan kerahasiaan dan tipu daya seputar pergerakan aset seperti pesawat pembom siluman dan kapal induk. Namun, masih belum jelas apakah pasukan tingkat taktis siap menghadapi pengamatan hampir terus-menerus dari orbit. Pergerakan pasukan melalui area operasi yang diawasi ketat atau pasukan yang mempertahankan instalasi tetap seperti pangkalan udara akan menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dalam upaya menyamarkan keberadaan mereka. Sebagaimana angkatan darat dan angkatan udara Barat semakin menyadari perlunya menyesuaikan taktik dan operasi mereka di era peperangan drone, mereka juga perlu beradaptasi dengan dunia di mana satelit pengintai murah selalu mengawasi. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Perusahaan AI Cina Unggah Lokasi Militer AS ke Medsos, Jadi Sasaran Iran Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Perusahaan AI Cina Unggah Lokasi Militer AS ke Medsos, Jadi Sasaran Iran Oleh Desy Setyowati 5 Maret 2026, 13:34 X @MizarVision Citra satelit beresolusi tinggi menunjukkan beberapa pesawat pengisian bahan bakar KC-135 milik AS yang dikerahkan di Bandara Ben Gurion di Israel. Membuat ringkasan dengan AI Perusahaan Cina MizarVision yang berspesialisasi dalam menghasilkan intelijen geospasial secara aktif melacak pesawat dan kapal militer Amerika Serikat yang terlibat dalam perang melawan Iran . Foto-foto ini kemudian diunggah ke media sosial pekan lalu, yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Iran. MizarVision, yang berkantor pusat di Shanghai, membagikan foto satelit yang menunjukkan pergerakan kapal angkatan laut, serta lokasi pesawat tempur dan pesawat pendukung AS. Sejumlah fasilitas dan aset yang diunggah oleh MizarVision kemudian menjadi sasaran serangan rudal dan drone Iran. Setidaknya empat tentara AS tewas dalam serangan balasan oleh Iran. Tiga pesawat tempur Boeing F-15E dari Angkatan Udara AS juga ditembak jatuh dalam insiden yang tampaknya merupakan tembakan salah sasaran yang melibatkan sistem pertahanan udara berbasis darat di Kuwait. Qatar secara terpisah mengklaim telah menembak jatuh dua jet tempur Sukhoi Su-24 Iran. Aset-aset AS yang dikatalogkan oleh MizarVision dalam beberapa hari terakhir dan diunggah ke situs media sosial X, di antaranya pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-22 yang diparkir di landasan pacu pangkalan udara Ovda di Israel dan sejumlah platform penting yang ditempatkan di pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, termasuk tujuh jet sistem peringatan dan kendali udara (AWACS) Boeing E-3 dan dua pesawat komunikasi Bombardier E-11. Baca Juga Perbandingan Drone Shahed 136 Iran vs LUCAS AS, Sama-sama Murah Militer AS Pakai AI Palantir dan Anthropic untuk Perang di Iran, Secanggih Apa? AS dan Israel Pakai AI untuk Serang Iran, Gaza, dan Tangkap Presiden Venezuela “Citra satelit menunjukkan militer AS terus menerus mengangkut pasokan ke pangkalan angkatan udara Ovda melalui (Boeing) C-17,” kata MizarVision pada 27 Februari, dikutip dari Flight Global pada Rabu (4/3). “Selama periode yang sama, tujuh F-22 diparkir di landasan, dan empat F-22 terlihat di landasan pacu.” Serangan AS ke Iran, yang disebut sebagai operasi Epic Fury diluncurkan sekitar 24 jam setelah pengamatan tersebut, yang disertai dengan gambar, diunggah ke media sosial X. High-resolution satellite imagery shows multiple US KC-135 refueling aircraft deployed at Ben Gurion Airport in Israel. pic.twitter.com/sA3ixQyrKw — MizarVision (@MizarVision) February 28, 2026 Fasilitas-fasilitas penting lainnya juga telah diamati, termasuk pangkalan udara al-Udeid di Qatar, yang menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran. Aset angkatan laut, termasuk dua kapal induk Washington di wilayah tersebut, juga ditemukan dan dilacak oleh MizarVision saat mendekati Timur Tengah. Perusahaan Cina itu mengatakan bahwa satelit ‘terus-menerus melacak’ USS Gerald R Ford , setelah kapal induk terbaru dan terbesar Angkatan Laut AS ini meninggalkan pangkalan angkatan laut Souda Bay di Kreta akhir pekan lalu. Gambar-gambar Ford yang diunggah pada 26 Februari menunjukkan pesawat Boeing F/A-18E/F Super Hornet dan pesawat peringatan dini dan kendali udara Northrop Grumman E-2D yang ditempatkan di dek penerbangan. Pada hari yang sama, MizarVision mengunggah foto-foto USS Abraham Lincoln, kapal induk lain di kawasan tersebut, yang tampak sedang bertemu (rendezvous) dengan kapal pemasok di Laut Arab, di lepas pantai Oman. Analisis terpisah yang diunggah pada 28 Februari menunjukkan bagaimana alat sumber terbuka alias open source lainnya dapat dikombinasikan dengan citra satelit komersial untuk melacak kapal induk di laut. Dengan menggunakan citra dan perangkat lunak pelacakan penerbangan, MizarVision mengikuti jet patroli maritim Boeing P-8A Angkatan Laut AS dari pangkalan udara Isa di Bahrain ke suatu area di Laut Arab, tempat Lincoln diketahui beroperasi. “Pesawat itu diduga memberikan perlindungan dan pertahanan untuk Lincoln ,” demikian kesimpulan MizarVision. Informasi intelijen yang berasal dari perusahaan Cina itu tidak hanya terbatas pada wilayah operasi Timur Tengah. Pada hari yang sama saat melacak kapal Ford di Mediterania, satelit MizarVision memotret Diego Garcia – atol di Samudra Hindia tempat Washington menyewa pangkalan udara dari Inggris. Foto-foto landasan pacu Diego Garcia yang diunggah pada 26 Februari menunjukkan pesawat tempur Lockheed F-16 AS, pesawat tanker Boeing KC-135, dan sejumlah pesawat angkut berat, termasuk C-17 dan Lockheed C-5 Galaxy. Tidak jelas apakah citra pergerakan pasukan Amerika yang digunakan oleh Cina itu dimanfaatkan oleh Iran untuk mendukung serangan rudal dan pesawat tak berawaknya di seluruh Timur Tengah, tetapi banyaknya materi yang beredar di media sosial menunjukkan betapa sulitnya menyembunyikan aset militer dari pengamat yang bermusuhan. Meskipun upaya untuk menghindari pengamatan dari satelit pengintai yang mengorbit telah menjadi praktik umum sejak Perang Dingin, satelit mata-mata abad ke-20 berukuran besar dan jumlahnya relatif sedikit, dengan kemampuan terbatas untuk mengubah posisi. Konstelasi satelit orbit rendah Bumi yang semakin banyak di abad ke-21 menggunakan lebih banyak satelit kecil dan lebih murah yang dapat memberikan cakupan global dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan citra yang dibutuhkan pada era Perang Dingin. Penurunan harga yang signifikan tersebut memungkinkan operator komersial untuk meluncurkan layanan pencitraan dan analisis satelit pribadi mereka sendiri. Para pemain utama di bidang ini adalah perusahaan Amerika Vantor (sebelumnya Maxar Intelligence) dan Planet Labs, bersama dengan Airbus Defence & Space di Eropa. MizarVision tidak mengoperasikan satelit apa pun, tetapi menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan alat penginderaan jarak jauh lainnya untuk memindai dan menganalisis citra yang tersedia secara komersial dengan cepat. Namun, sumber pasti dari citra INI masih menjadi bahan perdebatan yang berkelanjutan, yang tidak diungkapkan oleh perusahaan. Salah satu opsinya adalah konstelasi Jilin-1 yang dikembangkan sendiri oleh Cina, meskipun ada beberapa keraguan bahwa satelit Tiongkok dapat memberikan kualitas resolusi seperti yang terlihat pada gambar MizarVision. Inisiatif Penyelidikan Situasi Strategis Laut Cina Selatan (SCSPI), kelompok yang terdiri dari para cendekiawan yang berbasis di Tiongkok dan mantan perwira Tentara Pembebasan Rakyat yang mempelajari masalah keamanan, telah menyarankan bahwa sumber sebenarnya dari citra MizarVision adalah perusahaan-perusahaan Barat. “Citra satelit tersebut bukan berasal dari Tiongkok. Berdasarkan data efemeris satelit, tidak sulit untuk mengetahui bahwa sebagian besar citra aslinya berasal dari beberapa perusahaan Amerika dan Eropa,” demikian unggahan SCSPI di akun X resminya pada 26 Februari. Dikutip dari FlightGlobal, Vantor mengatakan mereka tidak menjual citra apa pun kepada entitas Cina, termasuk MizarVision. Planet Labs dan Airbus belum berkomentar. Meskipun secara lahiriah merupakan bisnis swasta, MizarVision, seperti semua perusahaan Cina, tunduk pada keinginan Presiden Xi Jinping dan perintah dari Partai Komunis Tiongkok yang berkuasa. Oleh karena itu, perusahaan diduga memperoleh dan merilis intelijen geospasial atas arahan otoritas di Beijing. Yang perlu diperhatikan, akun MizarVision di X menunjukkan bahwa perusahaan tersebut baru bergabung dengan situs media sosial itu pada Januari dan membuat unggahan pertamanya pada 24 Februari, saat pengerahan pasukan Washington di Timur Tengah sedang berlangsung. Berbeda dengan satelit mata-mata yang dioperasikan pemerintah, konstelasi pengintaian komersial tidak membawa risiko mengungkap detail sensitif seputar kemampuan teknis platform atau sistem tertentu. Melindungi apa yang disebut "sumber dan metode" itu merupakan pertimbangan utama ketika mengevaluasi intelijen untuk pengungkapan publik, baik untuk mencegah musuh mengetahui kemampuan teknis maupun untuk melindungi identitas sumber informasi manusia. Ketersediaan citra komersial membuka pilihan baru bagi pemerintah yang ingin memanfaatkan intelijen geospasial dengan cara yang lebih fleksibel. Washington secara khusus merilis gambar-gambar yang diperoleh secara komersial tentang pergerakan pasukan Rusia di sekitar Ukraina dan Belarus pada akhir 2021 dan awal 2022, dalam upaya untuk meyakinkan para pemimpin Eropa bahwa Moskow sedang bersiap untuk melakukan invasi, alih-alih melakukan latihan seperti yang diklaim Kremlin. Perilisan publik atas citra yang bersumber dari satelit mata-mata pemerintah tersebut tidak mungkin dilakukan, karena kekhawatiran akan secara tidak sengaja mengungkapkan kemampuan teknis platform tersebut. Pada Simposium Peperangan Angkatan Udara & Antariksa baru-baru ini di Denver, Colorado, seorang analis dari Mitchell Institute for Aerospace Studies menunjukkan bagaimana citra yang tersedia secara komersial dari Planet Labs dapat digunakan untuk memperkirakan kapasitas produksi tahunan industri kedirgantaraan militer Cina. “Saya dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada sumber atau metode rahasia yang dirugikan dalam pembuatan presentasi ini,” kata peneliti senior di Mitchell Institute J Michael Dahm. Dahm mengatakan bahwa sekarang ada konstelasi satelit yang dioperasikan secara swasta yang menampilkan "ratusan" satelit yang menyediakan "citra warna beresolusi sangat tinggi, serta citra multispektral dan inframerah dekat" dari orbit. Yang perlu diperhatikan, citra tersebut dapat diunduh ke analis di Bumi hampir segera setelah diambil. Hal ini menawarkan sumber intelijen real-time yang murah, yang hingga baru-baru ini hanya tersedia bagi badan intelijen nasional yang paling canggih dan berkantong tebal. Bahkan hingga 1990-an, beberapa platform pengintaian orbital terpenting Pentagon tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan citra real-time melalui tautan digital. Masa-masa itu sudah berlalu. Sekarang para cendekiawan, jurnalis, pesaing industri, dan pemerintah otoriter yang terisolasi dapat mengakses intelijen geospasial yang canggih hampir secara real time. Meskipun citra komersial dapat memberikan peringatan dini tentang pergerakan aset strategis seperti pesawat E-3 dan kapal induk, citra tersebut juga dapat memberikan intelijen tingkat taktis untuk mendukung pembentukan rantai penghancuran target. Gambar-gambar pangkalan udara al-Udeid di Qatar yang diposting oleh MizarVision pada 28 Februari menunjukkan lokasi baterai pertahanan udara Patriot yang tersusun di sekitar fasilitas tersebut, yang merupakan pangkalan militer terbesar Washington di Timur Tengah. Penambahan alat AI membuat ketersediaan citra komersial menjadi semakin ampuh. Sebelumnya, pemanfaatan intelijen geospasial membutuhkan sejumlah besar analis manusia yang sangat terampil, yang akan mengidentifikasi objek-objek dalam bingkai dan membantu menilai signifikansi militernya. Kini, AI dapat dengan cepat menganalisis ribuan foto untuk aset-aset penting seperti kapal induk di laut atau pesawat AWACS penting yang terparkir di darat – dan memberikan lokasi serta cap waktu kepada petugas penargetan. Namun, Pentagon menyadari kekuatan citra satelit komersial, sebagaimana dibuktikan oleh rilis publiknya menjelang invasi Rusia ke Ukraina. Pemerintah AS juga telah menunjukkan kesadaran tentang bagaimana sejumlah besar analis, penggemar, dan jurnalis menggunakan perangkat lunak sumber terbuka untuk memantau operasi militernya. Selama serangan Operasi Midnight Hammer pada 2025 terhadap fasilitas nuklir Iran, Pentagon mengirimkan sejumlah pesawat pembom siluman Northrop Grumman B-2 ke arah yang salah untuk mengelabui pengamat yang menggunakan perangkat lunak pelacakan penerbangan untuk memantau lalu lintas di sekitar pangkalan utama armada B-2 di Missouri. Saat pesawat pengecoh itu bergerak ke barat melintasi Samudra Pasifik, pasukan penyerang sebenarnya yang terdiri dari pesawat B-2 terbang ke timur melintasi Samudra Atlantik dari Pangkalan Angkatan Udara Whiteman dalam penerbangan pulang pergi tanpa henti ke Iran. Sebagaimana mereka menyadari risiko yang ditimbulkan oleh perangkat lunak pelacakan penerbangan, para perencana di Pentagon kemungkinan besar juga menyadari paparan mereka terhadap satelit komersial. Bahaya ini mungkin dapat dikurangi pada tingkat strategis dengan kerahasiaan dan tipu daya seputar pergerakan aset seperti pesawat pembom siluman dan kapal induk. Namun, masih belum jelas apakah pasukan tingkat taktis siap menghadapi pengamatan hampir terus-menerus dari orbit. Pergerakan pasukan melalui area operasi yang diawasi ketat atau pasukan yang mempertahankan instalasi tetap seperti pangkalan udara akan menghadapi tantangan yang jauh lebih sulit dalam upaya menyamarkan keberadaan mereka. Sebagaimana angkatan darat dan angkatan udara Barat semakin menyadari perlunya menyesuaikan taktik dan operasi mereka di era peperangan drone, mereka juga perlu beradaptasi dengan dunia di mana satelit pengintai murah selalu mengawasi. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. #Cina #Iran #Amerika Serikat #AS #Update Me #Perang Iran vs AS-Israel Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_671efda215d29_menteri-lh-bakal-keluarkan-aturan-pengelolaan-sampah-rumah-tangga.md b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_671efda215d29_menteri-lh-bakal-keluarkan-aturan-pengelolaan-sampah-rumah-tangga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b97efe2a4b642184ccd25534d03a647425a3674a --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_671efda215d29_menteri-lh-bakal-keluarkan-aturan-pengelolaan-sampah-rumah-tangga.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/671efda215d29/menteri-lh-bakal-keluarkan-aturan-pengelolaan-sampah-rumah-tangga +title: "Menteri LH Bakal Keluarkan Aturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga - Ekonomi Sirkular Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:28 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Menteri LH Bakal Keluarkan Aturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga - Ekonomi Sirkular Katadata.co.id + +Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan mengeluarkan aturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga hingga industri makanan dan minuman untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Aturan ini diharapkan dapat meringankan beban Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang sudah kelebihan kapasitas. "Akan kami laporkan kepada Pak Presiden untuk mendapat pengawalan pemerintah pusat karena penyelesaian sampah Bantargebang sudah tidak mampu ditangani pemerintah provinsi," kata Hanif yang membawa serta tiga direktur jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dalam kunjungan ke TPST Bantargebang, Minggu (27/10). TPST Bantargebang yang merupakan salah satu aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah melebihi kapasitas. Tumpukan sampah yang masuk setiap hari tidak mampu lagi ditampung meskipun TPST Bantargebang sudah diperluas menjadi 117,5 hektare. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, ada lebih dari 55 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang. Rata-rata sampah yang diterima TPST ini setiap hari mencapai 7.500 ton - 8.000 ton. Kementerian LH akan melakukan beberapa langkah strategis untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi masalah sampah yang ada itu. Hanif mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat aturan terkait pengelolaan sampah rumah tangga hingga sampah yang diproduksi para pelaku usaha bidang makanan dan minuman. Berdasarkan data yang tercatat, dari jumlah total sampah yang tertimbun ada sekitar 49-50% merupakan sampah sisa makanan ( foodwaste ). Sebagian kecil lainnya adalah sampah plastik dan kertas. "Sampah sisa makanan itu berhasil diolah menjadi kompos, tapi kewalahan karena jumlahnya banyak. Jadi, segala foodwaste di Jakarta tidak boleh lagi sampai ke TPST Bantargebang," kata Hanif. Ia menambahkan pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah makanan menjadi salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan Kementerian LH dengan Pemerintah Provinsi DKI. Kementerian Lingkungan Hidup juga siap mengembangkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan memastikan pembangunan refused drived fuel (RDF Plant) di Bantargebang. Salah satunya melalui penguatan anggaran yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait hingga Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan swasta. TPST Bantargebang sudah memiliki PLTSa dengan kapasitas produksi 1.000 ton per hari. PLTSa itu mampu menghasilkan listrik sebesar 700 Kwh. Adapun RDF Plant, yang salah satu targetnya memproduksi sampah di TPST Bantargebang menjadi briket pengganti batu bara, saat ini pembangunannya baru mencapai 55%. "Meski akan pindah ibu kota ke IKN. Jakarta tetap menjadi episentrumnya Indonesia, maka dari itu akan kami benahi sesegera mungkin, dimulai dari urusan sampah," kata Hanif. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Menteri LH Bakal Keluarkan Aturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Sampah Makanan Mendominasi Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Menteri LH Bakal Keluarkan Aturan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Oleh Hari Widowati 28 Oktober 2024, 09:57 ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/pras. Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan mengeluarkan aturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga hingga industri makanan dan minuman untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Membuat ringkasan dengan AI Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq akan mengeluarkan aturan tentang pengelolaan sampah rumah tangga hingga industri makanan dan minuman untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Aturan ini diharapkan dapat meringankan beban Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang sudah kelebihan kapasitas. "Akan kami laporkan kepada Pak Presiden untuk mendapat pengawalan pemerintah pusat karena penyelesaian sampah Bantargebang sudah tidak mampu ditangani pemerintah provinsi," kata Hanif yang membawa serta tiga direktur jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dalam kunjungan ke TPST Bantargebang, Minggu (27/10). TPST Bantargebang yang merupakan salah satu aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sudah melebihi kapasitas. Tumpukan sampah yang masuk setiap hari tidak mampu lagi ditampung meskipun TPST Bantargebang sudah diperluas menjadi 117,5 hektare. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, ada lebih dari 55 juta ton sampah yang menumpuk di TPST Bantargebang. Rata-rata sampah yang diterima TPST ini setiap hari mencapai 7.500 ton - 8.000 ton. Kementerian LH akan melakukan beberapa langkah strategis untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membenahi masalah sampah yang ada itu. Hanif mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan membuat aturan terkait pengelolaan sampah rumah tangga hingga sampah yang diproduksi para pelaku usaha bidang makanan dan minuman. Baca Juga 40% Sampah di Tempat Pembuangan Akhir Adalah Makanan, Lebih Besar dari Plastik Bappenas: Sampah Makanan RI Setara dengan Kebutuhan Konsumsi Setengah Populasi Jepang Perpanjang Batas Kedaluwarsa Makanan Demi Kurangi Sampah Sampah Makanan Mendominasi Berdasarkan data yang tercatat, dari jumlah total sampah yang tertimbun ada sekitar 49-50% merupakan sampah sisa makanan ( foodwaste ). Sebagian kecil lainnya adalah sampah plastik dan kertas. "Sampah sisa makanan itu berhasil diolah menjadi kompos, tapi kewalahan karena jumlahnya banyak. Jadi, segala foodwaste di Jakarta tidak boleh lagi sampai ke TPST Bantargebang," kata Hanif. Ia menambahkan pemanfaatan maggot untuk mengurai sampah makanan menjadi salah satu upaya yang sedang dipertimbangkan Kementerian LH dengan Pemerintah Provinsi DKI. Kementerian Lingkungan Hidup juga siap mengembangkan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan memastikan pembangunan refused drived fuel (RDF Plant) di Bantargebang. Salah satunya melalui penguatan anggaran yang melibatkan kementerian atau lembaga terkait hingga Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan swasta. TPST Bantargebang sudah memiliki PLTSa dengan kapasitas produksi 1.000 ton per hari. PLTSa itu mampu menghasilkan listrik sebesar 700 Kwh. Adapun RDF Plant, yang salah satu targetnya memproduksi sampah di TPST Bantargebang menjadi briket pengganti batu bara, saat ini pembangunannya baru mencapai 55%. "Meski akan pindah ibu kota ke IKN. Jakarta tetap menjadi episentrumnya Indonesia, maka dari itu akan kami benahi sesegera mungkin, dimulai dari urusan sampah," kata Hanif. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Antara #Sampah #lingkungan hidup #pengolahan sampah #Ekonomi Karbon #Give Me Perspective Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_investasi-hijau_69144eb25b82a_komitmen-transisi-energi-pln-percepat-infrastruktur-hijau-dan-pasar-karbon.md b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_investasi-hijau_69144eb25b82a_komitmen-transisi-energi-pln-percepat-infrastruktur-hijau-dan-pasar-karbon.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b09805d375b08d43a2e48da429391512ac5c4c54 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_investasi-hijau_69144eb25b82a_komitmen-transisi-energi-pln-percepat-infrastruktur-hijau-dan-pasar-karbon.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/69144eb25b82a/komitmen-transisi-energi-pln-percepat-infrastruktur-hijau-dan-pasar-karbon +title: "Komitmen Transisi Energi, PLN Percepat Infrastruktur Hijau dan Pasar Karbon - Investasi Hijau Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Komitmen Transisi Energi, PLN Percepat Infrastruktur Hijau dan Pasar Karbon - Investasi Hijau Katadata.co.id + +PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memikul tanggung jawab ganda yang tidak mudah.  BUMN  ini mesti menyediakan listrik bagi publik sambil menjalankan transisi energi. Evy Haryadi, Chief Technology and Sustainability Officer PLN,  menyebutkan, PLN saat ini tengah melayani 92,9 juta pelanggan. "Kami berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060," ujar Haryadi pada sesi bertajuk CEO Talk Session: Corporate Climate Leadership For Indonesia’s Net Zero Action Through High Integrity Carbon di Conference of Parties (COP) 30 di Belem, Brazil, Senin (10/11). Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang diklaim sebagai "RUPTL terhijau", dan proporsi energi baru terbarukan terbesar sepanjang sejarah. Secara terperinci, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW kapasitas energi bersih, naik signifikan dari 34 GW dalam periode sebelumnya. Dari total kapasitas yang direncanakan, 42,1 GW berasal dari energi terbarukan, yakni solar (17,1 GW), hidro (11,7 GW), angin (7,2 GW), geotermal (5,2 GW), dan bioenergy (0,9 GW). Namun, menurut Haryadi, tantangan terbesar dalam transisi energi bukan hanya dalam hal teknis, tetapi juga lingkungan dan sosial. Sebut misal, lokasi sumber energi terbarukan kerap jauh dari pusat beban. Dengan begitu, PLN memerlukan investasi pada jaringan transmisi secara masif. Menurut PLN, kebutuhan jalur transmisi energi baru dan terbarukan (EBT) diperkirakan sekitar 48.000 kilometer hingga 2034, termasuk jalur strategis interkoneksi Sumatera-Jawa sepanjang 1.174 kilometer. Di sinilah persoalan muncul. Menurut Haryadi, proyek-proyek transmisi ini sering kali tidak bankable secara komersial. "Kami juga meminta dukungan pemerintah untuk proyek yang tidak komersial, karena tanpa ini, tidak ada pemicu untuk membangun pembangkit listrik," tegasnya. Dia menambahkan, PLN tengah menjajaki kerja sama, termasuk dengan Norwegia, untuk skema pembiayaan khusus. Skema ini ditujukan untuk proyek seperti pembangkit listrik terapung di daerah terpencil yang memerlukan subsidi agar layak secara komersial. Haryadi pun menekankan pentingnya smart grid dalam RUPTL terbaru. "Tanpa smart grid, kami tidak bisa membangun lebih banyak variable renewable energy dalam sistem," jelasnya. Menurutnya, modernisasi infrastruktur ini krusial untuk mengelola fluktuasi pasokan listrik dari sumber intermiten seperti solar dan angin. Dari sisi pendanaan, PLN saat ini bekerja sama dengan bank pembangunan multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank dalam mengimplementasikan environmental and social management system. Selain itu, Haryadi juga membuka peluang kolaborasi dengan bank komersial. Pun begitu, PLN melihat bahwa proyek transisi energi kerap tertantang masalah pembiayaan. Maka, pasar karbon memiliki peran yang krusial untuk menutup celah pendanaan tersebut. Sejauh ini, PLN telah mengembangkan mekanisme perdagangan karbon melalui skema SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dan Verified Carbon Standard (VCS). Hingga kini, PLN memiliki 4,8 juta ton CO2e available stock SPE-GRK, dengan 1,8 juta ton CO2e telah diotorisasi. Adapun proyek VCS yang diterbitkan mencapai 7,9 juta ton CO2e. "Ekspansi energi terbarukan dalam RUPTL berpotensi menghasilkan sekitar 250 juta ton CO2e green attribute ," kata Haryadi. Belum cukup, PLN aktif pula dalam Emission Trading System Indonesia, dengan 76 unit pembangkit berpartisipasi pada 2024, atau naik dari 55 unit tahun sebelumnya. “Dalam RUPTL, kami telah memasukkan aspek dekarbonisasi, atau yang kami sebut sebagai mekanisme pasar karbon tambahan,” kata Haryadi. “Artinya kami juga mengintegrasikan strategi pemanfaatan energi terbarukan yang telah beroperasi dalam sistem. Keberadaannya tidak lagi hanya untuk memastikan pasokan listrik, tetapi juga untuk menciptakan pendapatan bagi perusahaan.” Di atas itu semua, strategi transisi energi PLN tampaknya telah menunjukkan hasil positif. Perusahaan berhasil meningkatkan rating risiko dari 38 ( high risk ) pada 2021 menjadi 27,4 ( medium risk ) pada 2024. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Komitmen Transisi Energi, PLN Percepat Infrastruktur Hijau dan Pasar Karbon Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Komitmen Transisi Energi, PLN Percepat Infrastruktur Hijau dan Pasar Karbon Oleh Tim Publikasi Katadata - Luky Maulana 12 November 2025, 16:21 Katadata Evy Haryadi, Chief Technology and Sustainability Officer PLN Membuat ringkasan dengan AI PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memikul tanggung jawab ganda yang tidak mudah.  BUMN  ini mesti menyediakan listrik bagi publik sambil menjalankan transisi energi. Evy Haryadi, Chief Technology and Sustainability Officer PLN,  menyebutkan, PLN saat ini tengah melayani 92,9 juta pelanggan.  "Kami berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2060," ujar Haryadi pada sesi bertajuk CEO Talk Session: Corporate Climate Leadership For Indonesia’s Net Zero Action Through High Integrity Carbon di Conference of Parties (COP) 30 di Belem, Brazil, Senin (10/11). Menurutnya, komitmen tersebut diwujudkan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang diklaim sebagai "RUPTL terhijau", dan proporsi energi baru terbarukan terbesar sepanjang sejarah.  Secara terperinci, PLN menargetkan penambahan 52,9 GW kapasitas energi bersih, naik signifikan dari 34 GW dalam periode sebelumnya. Dari total kapasitas yang direncanakan, 42,1 GW berasal dari energi terbarukan, yakni solar (17,1 GW), hidro (11,7 GW), angin (7,2 GW), geotermal (5,2 GW), dan bioenergy (0,9 GW).  Namun, menurut Haryadi, tantangan terbesar dalam transisi energi bukan hanya dalam hal teknis, tetapi juga lingkungan dan sosial. Sebut misal, lokasi sumber energi terbarukan kerap jauh dari pusat beban. Dengan begitu, PLN memerlukan investasi pada jaringan transmisi secara masif.  Menurut PLN, kebutuhan jalur transmisi energi baru dan terbarukan (EBT) diperkirakan sekitar 48.000 kilometer hingga 2034, termasuk jalur strategis interkoneksi Sumatera-Jawa sepanjang 1.174 kilometer. Di sinilah persoalan muncul. Menurut Haryadi, proyek-proyek transmisi ini sering kali tidak bankable secara komersial. "Kami juga meminta dukungan pemerintah untuk proyek yang tidak komersial, karena tanpa ini, tidak ada pemicu untuk membangun pembangkit listrik," tegasnya.  Dia menambahkan, PLN tengah menjajaki kerja sama, termasuk dengan Norwegia, untuk skema pembiayaan khusus. Skema ini ditujukan untuk proyek seperti pembangkit listrik terapung di daerah terpencil yang memerlukan subsidi agar layak secara komersial. Haryadi pun menekankan pentingnya smart grid dalam RUPTL terbaru. "Tanpa smart grid, kami tidak bisa membangun lebih banyak variable renewable energy dalam sistem," jelasnya.  Menurutnya, modernisasi infrastruktur ini krusial untuk mengelola fluktuasi pasokan listrik dari sumber intermiten seperti solar dan angin. Dari sisi pendanaan, PLN saat ini bekerja sama dengan bank pembangunan multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank dalam mengimplementasikan environmental and social management system. Selain itu, Haryadi juga membuka peluang kolaborasi dengan bank komersial. Pun begitu, PLN melihat bahwa proyek transisi energi kerap tertantang masalah pembiayaan. Maka, pasar karbon memiliki peran yang krusial untuk menutup celah pendanaan tersebut.  Sejauh ini, PLN telah mengembangkan mekanisme perdagangan karbon melalui skema SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca) dan Verified Carbon Standard (VCS).  Hingga kini, PLN memiliki 4,8 juta ton CO2e available stock SPE-GRK, dengan 1,8 juta ton CO2e telah diotorisasi. Adapun proyek VCS yang diterbitkan mencapai 7,9 juta ton CO2e. "Ekspansi energi terbarukan dalam RUPTL berpotensi menghasilkan sekitar 250 juta ton CO2e green attribute ," kata Haryadi. Belum cukup, PLN aktif pula dalam Emission Trading System Indonesia, dengan 76 unit pembangkit berpartisipasi pada 2024, atau naik dari 55 unit tahun sebelumnya. “Dalam RUPTL, kami telah memasukkan aspek dekarbonisasi, atau yang kami sebut sebagai mekanisme pasar karbon tambahan,” kata Haryadi. “Artinya kami juga mengintegrasikan strategi pemanfaatan energi terbarukan yang telah beroperasi dalam sistem. Keberadaannya tidak lagi hanya untuk memastikan pasokan listrik, tetapi juga untuk menciptakan pendapatan bagi perusahaan.” Di atas itu semua, strategi transisi energi PLN tampaknya telah menunjukkan hasil positif. Perusahaan berhasil meningkatkan rating risiko dari 38 ( high risk ) pada 2021 menjadi 27,4 ( medium risk ) pada 2024. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Editor: Septiani Teberlina #PLN #Transisi Energi #Energi Bersih #Energi Baru Terbarukan #pasar karbon #Net Zero Emission #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_investasi-hijau_6968864c4fea1_pasar-baja-hijau-global-diprediksi-terus-menguat-tembus-us-20-miliar-di-2030.md b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_investasi-hijau_6968864c4fea1_pasar-baja-hijau-global-diprediksi-terus-menguat-tembus-us-20-miliar-di-2030.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f6e4ee6ee2b5c75155cedaf00ee9fb7f856530a --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_investasi-hijau_6968864c4fea1_pasar-baja-hijau-global-diprediksi-terus-menguat-tembus-us-20-miliar-di-2030.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6968864c4fea1/pasar-baja-hijau-global-diprediksi-terus-menguat-tembus-us-20-miliar-di-2030 +title: "Pasar Baja Hijau Global Diprediksi Terus Menguat, Tembus US$ 20 Miliar di 2030 - Investasi Hijau Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:01:51 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pasar Baja Hijau Global Diprediksi Terus Menguat, Tembus US$ 20 Miliar di 2030 - Investasi Hijau Katadata.co.id + +Dengan estimasi ini, pangsa pasar baja hijau bakal merangkak naik dari sekarang kurang dari satu persen terhadap total pasar baja global, menjadi 1,3 persen pada 2030. Peningkatan didorong kebijakan Uni Eropa terutama terkait emisi karbon dalam produksi aneka produk. “Meskipun saat ini merupakan bagian kecil dari total pasar baja, diperkirakan pangsa pasarnya akan meningkat hampir tiga kali lipat pada 2030,” demikian tertulis dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (14/1). Uni eropa menerapkan kebijakan pungutan karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM adalah alat kebijakan perdagangan dan iklim yang menambahkan harga karbon pada barang-barang impor tertentu, termasuk baja, untuk memastikan bahwa perusahaan di luar Uni Eropa juga terkena biaya karbon yang serupa dengan perusahaan di kawasan Emissions Trading System (ETS) Uni Eropa. Climate Catalyst mencatat, Uni Eropa mengimpor sekitar 40 juta ton baja pada 2023, sebagian besar berasal dari India, Tiongkok, Korea Selatan, Turki, dan Indonesia. Dari negara-negara itu, baja masih diproduksi menggunakan proses Basic Oxygen Furnace (BOF) and Blast Furnace (BF) yang menggunakan tungku berbahan bakar batu bara sehingga memiliki emisi tinggi. Ini berbeda dengan produsen Uni Eropa yang tengah beralih ke proses Electric Arc Furnaces (EAF) yang menggunakan tungku listrik dari energi terbarukan. “Bagi negara-negara seperti Indonesia dan India, yang sedang memperluas industri baja mereka, pesannya lugas: daya saing di Uni Eropa dan pasar berambisi tinggi lainnya akan bergantung tidak hanya pada harga atau skala, tetapi pada kinerja karbon,” tulis analis Climate Catalyst. Tidak semua negara maju menerapkan CBAM, namun arah kebijakannya menuju pada transparansi emisi karbon produk. Dengan kata lain, integrasi kebijakan iklim dan perdagangan. Climate Catalyst mencatat Amerika Serikat dan Australia masih memperdebatkan cara menyelaraskan penetapan harga karbon dengan daya saing perdagangan. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan fokus pada penguatan pasar karbon domestik dan inovasi teknologi. Sedangkan kebijakan Tiongkok lebih bersifat defensif dengan menekankan ekspansi ETS dan daya saing ekspor. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini memunculkan urgensi untuk meningkatkan sistem pelaporan emisi, menyelaraskan standar emisi domestik dengan tolak ukur internasional, dan berinvestasi dalam teknologi baja rendah karbon. Ini agar produk ekspor Indonesia tetap kompetitif dalam rezim baru perdagangan global ini. “Pembeli Eropa mulai mengubah strategi pengadaan mereka, memberikan preferensi kepada pemasok yang dapat membuktikan jejak karbon yang lebih rendah dan memenuhi standar pelaporan UE,” demikian tertulis. Dalam pantauan Climate Catalyst, semakin banyak perusahaan yang berinvestasi dalam sistem pelacakan emisi dan mengadaptasi rute produksi mereka sebagai respons terhadap Langkah Uni Eropa tersebut. Industri baja Indonesia masih bergantung pada pasar ekspor, namun ada tren peningkatan konsumsi domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor baja (HS 72 dan HS 73) pada 2024 mencapai 22 juta ton, dengan nilai US$ 29,23 miliar. Ini sekitar 10 persen dari total ekspor yang sebesar US$ 264,7 miliar. Sedangkan perkiraan konsumsi baja nasional di periode itu sekitar 18,3 juta ton, naik 22 persen dari 15 juta ton pada 2020. Climate Catalyst menilai basis domestik yang berkembang ini memberikan peluang penting untuk merespons peningkatan kebutuhan global atas baja rendah karbon. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendorong industri baja hijau. “Pasar domestik yang meningkat menawarkan jalur strategis dan potensi permintaan awal untuk membiayai transisi tersebut,” tulis analis Climate Catalyst. Indonesia dinilai punya bekal yang cukup untuk mengadopsi praktik hijau dalam industri. Ini dengan melihat perkembangan industri dalam negeri, besarnya potensi energi terbarukan, dan kedudukan regional yang kuat. Indonesia disarankan untuk menghubungkan tujuan iklimnya dengan strategi industri dan ekspor agar produknya tetap kompetitif di pasar global. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Pasar Baja Hijau Global Diprediksi Terus Menguat, Tembus US$ 20 Miliar di 2030 Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Pasar Baja Hijau Global Diprediksi Terus Menguat, Tembus US$ 20 Miliar di 2030 Oleh Nuzulia Nur Rahmah 15 Januari 2026, 13:16 ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz Pekerja memeriksa baja lapis seng milik PT. AM/NS yang akan di ekspor ke Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Membuat ringkasan dengan AI   Permintaan global untuk baja rendah karbon alias baja hijau diprediksi meningkat cepat. Climate Catalyst dalam laporan bertajuk Indonesia Steel Report 2026 memprediksi pasar baja hijau global bisa mencapai US$20 miliar atau setara Rp 337 triliun pada 2030. Ini dengan estimasi rata-rata pertumbuhan 21,4 persen per tahun pada 2024-2030. Dengan estimasi ini, pangsa pasar baja hijau bakal merangkak naik dari sekarang kurang dari satu persen terhadap total pasar baja global, menjadi 1,3 persen pada 2030. Peningkatan didorong kebijakan Uni Eropa terutama terkait emisi karbon dalam produksi aneka produk. “Meskipun saat ini merupakan bagian kecil dari total pasar baja, diperkirakan pangsa pasarnya akan meningkat hampir tiga kali lipat pada 2030,” demikian tertulis dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (14/1). Uni eropa menerapkan kebijakan pungutan karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). CBAM adalah alat kebijakan perdagangan dan iklim yang menambahkan harga karbon pada barang-barang impor tertentu, termasuk baja, untuk memastikan bahwa perusahaan di luar Uni Eropa juga terkena biaya karbon yang serupa dengan perusahaan di kawasan Emissions Trading System (ETS) Uni Eropa. Climate Catalyst mencatat, Uni Eropa mengimpor sekitar 40 juta ton baja pada 2023, sebagian besar berasal dari India, Tiongkok, Korea Selatan, Turki, dan Indonesia. Dari negara-negara itu, baja masih diproduksi menggunakan proses Basic Oxygen Furnace (BOF) and Blast Furnace (BF) yang menggunakan tungku berbahan bakar batu bara sehingga memiliki emisi tinggi. Ini berbeda dengan produsen Uni Eropa yang tengah beralih ke proses Electric Arc Furnaces (EAF) yang menggunakan tungku listrik dari energi terbarukan. “Bagi negara-negara seperti Indonesia dan India, yang sedang memperluas industri baja mereka, pesannya lugas: daya saing di Uni Eropa dan pasar berambisi tinggi lainnya akan bergantung tidak hanya pada harga atau skala, tetapi pada kinerja karbon,” tulis analis Climate Catalyst. Tidak semua negara maju menerapkan CBAM, namun arah kebijakannya menuju pada transparansi emisi karbon produk. Dengan kata lain, integrasi kebijakan iklim dan perdagangan. Climate Catalyst mencatat Amerika Serikat dan Australia masih memperdebatkan cara menyelaraskan penetapan harga karbon dengan daya saing perdagangan. Sedangkan Jepang dan Korea Selatan fokus pada penguatan pasar karbon domestik dan inovasi teknologi. Sedangkan kebijakan Tiongkok lebih bersifat defensif dengan menekankan ekspansi ETS dan daya saing ekspor. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, ini memunculkan urgensi untuk meningkatkan sistem pelaporan emisi, menyelaraskan standar emisi domestik dengan tolak ukur internasional, dan berinvestasi dalam teknologi baja rendah karbon. Ini agar produk ekspor Indonesia tetap kompetitif dalam rezim baru perdagangan global ini. “Pembeli Eropa mulai mengubah strategi pengadaan mereka, memberikan preferensi kepada pemasok yang dapat membuktikan jejak karbon yang lebih rendah dan memenuhi standar pelaporan UE,” demikian tertulis. Dalam pantauan Climate Catalyst, semakin banyak perusahaan yang berinvestasi dalam sistem pelacakan emisi dan mengadaptasi rute produksi mereka sebagai respons terhadap Langkah Uni Eropa tersebut.  Industri Baja Nasional: Kuatnya Pasar Domestik Berpotensi Danai Produksi Baja Hijau   Industri baja Indonesia masih bergantung pada pasar ekspor, namun ada tren peningkatan konsumsi domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor baja (HS 72 dan HS 73) pada 2024 mencapai 22 juta ton, dengan nilai US$ 29,23 miliar. Ini sekitar 10 persen dari total ekspor yang sebesar US$ 264,7 miliar. Sedangkan perkiraan konsumsi baja nasional di periode itu sekitar 18,3 juta ton, naik 22 persen dari 15 juta ton pada 2020. Climate Catalyst menilai basis domestik yang berkembang ini memberikan peluang penting untuk merespons peningkatan kebutuhan global atas baja rendah karbon. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk mendorong industri baja hijau. “Pasar domestik yang meningkat menawarkan jalur strategis dan potensi permintaan awal untuk membiayai transisi tersebut,” tulis analis Climate Catalyst. Indonesia dinilai punya bekal yang cukup untuk mengadopsi praktik hijau dalam industri. Ini dengan melihat perkembangan industri dalam negeri, besarnya potensi energi terbarukan, dan kedudukan regional yang kuat. Indonesia disarankan untuk menghubungkan tujuan iklimnya dengan strategi industri dan ekspor agar produknya tetap kompetitif di pasar global. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Editor: Martha Ruth Thertina #Baja #baja hijau #Ekspor #Update Me #Give Me Perspective #industri hijau Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_makro_68355dbeb9180_soal-diskon-listrik-dan-tol-bahlil-akui-tak-tahu-dan-asosiasi-tak-dilibatkan.md b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_68355dbeb9180_soal-diskon-listrik-dan-tol-bahlil-akui-tak-tahu-dan-asosiasi-tak-dilibatkan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..78d67d3d1a7805ca79a8426ce6f15e9ebfcf4ed0 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_68355dbeb9180_soal-diskon-listrik-dan-tol-bahlil-akui-tak-tahu-dan-asosiasi-tak-dilibatkan.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/makro/68355dbeb9180/soal-diskon-listrik-dan-tol-bahlil-akui-tak-tahu-dan-asosiasi-tak-dilibatkan +title: "Soal Diskon Listrik dan Tol, Bahlil Akui Tak Tahu dan Asosiasi Tak Dilibatkan - Makro Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:14:30 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Soal Diskon Listrik dan Tol, Bahlil Akui Tak Tahu dan Asosiasi Tak Dilibatkan - Makro Katadata.co.id + +Pemberian berbagai insentif dalam paket stimulus ekonomi kuartal II 2025 belum sepenuhnya terkoordinasi antar kementerian dan pelaku usaha. Sejumlah pihak seperti PLN, Kementerian ESDM, hingga pengelola jalan tol mengaku belum mengetahui detail kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah. Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik 50% dan potongan tarif tol. "Stimulus disiapkan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 dapat berada di kisaran 5%,” ujar Airlangga, Jumat (23/5). Airlangga menjelaskan, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi yang ia pimpin langsung pada 23 Mei 2025. Namun, rapat tersebut tidak dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun perwakilan PLN. Perwakilan operator jalan tol pun tidak terpantau hadir. Sebaliknya, sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah juga merancang insentif lain seperti subsidi upah, bantuan sosial dan pangan, serta diskon transportasi. Airlangga menyatakan bahwa rencana stimulus ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan regulasi teknis dari masing-masing kementerian/lembaga dapat dirampungkan sebelum 5 Juni 2025. Salah satu program utama dalam stimulus tersebut adalah diskon listrik 50% untuk periode Juni–Juli 2025. Berbeda dengan awal 2025 yang menyasar pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA, kali ini insentif hanya ditujukan bagi pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA, mencakup sekitar 79,3 juta rumah tangga. Namun, Bahlil mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut. “Kementerian kami belum pernah berbicara tentang itu, mungkin ada di tingkat tim sedang dibahas. Tapi saya sendiri belum mengetahui,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5). Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan semacam ini seharusnya didahului dengan pembahasan lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan PLN. “Kalau bicara subsidi, tidak terlepas dari komunikasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Setelah itu baru saya menyampaikan kepada PLN,” ujarnya. Saat itu, ia langsung bertanya kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang juga berada di lokasi. Darmawan menjawab singkat, “Belum ada, Pak.” Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru mengaku sudah berkoordinasi dengan Airlangga soal rencana diskon listrik tersebut. Namun, PLN belum bisa menjalankan kebijakan tersebut karena belum menerima arahan resmi secara tertulis. "Iya, tunggu suratnya dari beliau (Airlangga)," ujar Erick di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5). Ia menegaskan bahwa komunikasi sudah dilakukan, namun masih menunggu tindak lanjut administratif agar implementasi bisa berjalan.  "Ini sudah (dibahas), ada beberapa inisiasi yang Pak Menko juga dorong. Kami lagi tunggu," ujarnya. Pemerintah juga merencanakan diskon tarif tol pada Juni–Juli 2025 dengan target 110 juta pengguna. Namun, rencana ini juga belum dikomunikasikan dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono menyatakan pihaknya belum menerima penjelasan resmi terkait dasar kebijakan diskon tarif tol tersebut. Ia menilai, potensi kepadatan lalu lintas pada masa libur sekolah tidak sebanding dengan saat lebaran. "Masa libur sekolah cukup panjang, jadi seharusnya tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti saat lebaran 2025 yang liburnya terbatas. Saya perlu klarifikasi ke pemerintah soal motif dan latar belakang kebijakan diskon ini,” ujar Kris di Gedung DPR, Senin (26/5). Kris menambahkan bahwa ATI akan meminta penjelasan langsung kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dalam pertemuan pada Selasa (27/5). “Pemberian diskon tarif tol seharusnya mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan,” ujarnya. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mulai membahas rencana pemberian diskon tarif tol untuk periode Juni–Juli 2025 bersama BUJT. Diskusi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Menko Perekonomian dalam rapat koordinasi stimulus ekonomi. "Kita mulai diskusi dengan para BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat lebaran. Terkait waktu pemberian diskon dan ruas yang memberikan diskon, kami sampaikan pada kesempatan yang berbeda," ujar Dody di Jakarta, Senin (26/5). Kementerian PU akan mengumpulkan semua BUJT untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol tersebut di beberapa ruas. Dody menyampaikan bahwa keputusan pemberian diskon tarif tol memang harus dibahas dengan para BUJT karena hal tersebut dapat memengaruhi pendapatan BUJT sebagai investor sekaligus pengelola jalan tol. Selain itu juga perlu dibahas apakah nantinya akan terdapat tambahan kompensasi dari pemerintah kepada BUJT terkait kebijakan pemberian diskon tarif tol. "Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi untuk memberikan insentif dari semua kementerian/lembaga negara (K/L) terkait agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga tinggi," kata Dody. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Soal Diskon Listrik dan Tol, Bahlil Akui Tak Tahu dan Asosiasi Tak Dilibatkan Menteri BUMN Sudah Koordinasi dengan Airlangga Pengelola Tol Pertanyakan Rencana Diskon Tarif Diskon Tarif Tol Masih Dibahas dengan BUJT Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Soal Diskon Listrik dan Tol, Bahlil Akui Tak Tahu dan Asosiasi Tak Dilibatkan Oleh Ferrika Lukmana Sari 27 Mei 2025, 12:03 ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) merangkul Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat mengunjungi Embung MBH di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Kunjungan tersebut dilakukan sebelum berlangsungnya rapat kabinet pertama di IKN. Membuat ringkasan dengan AI Pemberian berbagai insentif dalam paket stimulus ekonomi kuartal II 2025 belum sepenuhnya terkoordinasi antar kementerian dan pelaku usaha. Sejumlah pihak seperti PLN, Kementerian ESDM, hingga pengelola jalan tol mengaku belum mengetahui detail kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah. Padahal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi seperti diskon tarif listrik 50% dan potongan tarif tol. "Stimulus disiapkan agar pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2025 dapat berada di kisaran 5%,” ujar Airlangga, Jumat (23/5). Airlangga menjelaskan, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi yang ia pimpin langsung pada 23 Mei 2025. Namun, rapat tersebut tidak dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia maupun perwakilan PLN. Perwakilan operator jalan tol pun tidak terpantau hadir. Sebaliknya, sejumlah kementerian dan lembaga yang hadir dalam rapat antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pemerintah juga merancang insentif lain seperti subsidi upah, bantuan sosial dan pangan, serta diskon transportasi. Airlangga menyatakan bahwa rencana stimulus ini telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menargetkan regulasi teknis dari masing-masing kementerian/lembaga dapat dirampungkan sebelum 5 Juni 2025. Baca Juga Honda Tutup Sejumlah Diler, Gaikindo Sebut Tren Penjualan Mobil Memang Turun Rupiah Diprediksi Bergerak Terbatas di Rp 16.200-Rp 16.300 per Dolar AS Komdigi Syaratkan Pindai Wajah untuk Registrasi eSIM, Telkomsel Mulai Uji Coba Salah satu program utama dalam stimulus tersebut adalah diskon listrik 50% untuk periode Juni–Juli 2025. Berbeda dengan awal 2025 yang menyasar pelanggan dengan daya hingga 2.200 VA, kali ini insentif hanya ditujukan bagi pelanggan dengan daya di bawah 1.300 VA, mencakup sekitar 79,3 juta rumah tangga. Namun, Bahlil mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut. “Kementerian kami belum pernah berbicara tentang itu, mungkin ada di tingkat tim sedang dibahas. Tapi saya sendiri belum mengetahui,” ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/5). Bahlil menjelaskan bahwa kebijakan semacam ini seharusnya didahului dengan pembahasan lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan dan PLN. “Kalau bicara subsidi, tidak terlepas dari komunikasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Setelah itu baru saya menyampaikan kepada PLN,” ujarnya. Saat itu, ia langsung bertanya kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo yang juga berada di lokasi. Darmawan menjawab singkat, “Belum ada, Pak.” Menteri BUMN Sudah Koordinasi dengan Airlangga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir justru mengaku sudah berkoordinasi dengan Airlangga soal rencana diskon listrik tersebut. Namun, PLN belum bisa menjalankan kebijakan tersebut karena belum menerima arahan resmi secara tertulis. "Iya, tunggu suratnya dari beliau (Airlangga)," ujar Erick di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5). Ia menegaskan bahwa komunikasi sudah dilakukan, namun masih menunggu tindak lanjut administratif agar implementasi bisa berjalan.  "Ini sudah (dibahas), ada beberapa inisiasi yang Pak Menko juga dorong. Kami lagi tunggu," ujarnya. Pengelola Tol Pertanyakan Rencana Diskon Tarif Pemerintah juga merencanakan diskon tarif tol pada Juni–Juli 2025 dengan target 110 juta pengguna. Namun, rencana ini juga belum dikomunikasikan dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Sekretaris Jenderal Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) Kris Ade Sudiyono menyatakan pihaknya belum menerima penjelasan resmi terkait dasar kebijakan diskon tarif tol tersebut. Ia menilai, potensi kepadatan lalu lintas pada masa libur sekolah tidak sebanding dengan saat lebaran. "Masa libur sekolah cukup panjang, jadi seharusnya tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti saat lebaran 2025 yang liburnya terbatas. Saya perlu klarifikasi ke pemerintah soal motif dan latar belakang kebijakan diskon ini,” ujar Kris di Gedung DPR, Senin (26/5). Kris menambahkan bahwa ATI akan meminta penjelasan langsung kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) dalam pertemuan pada Selasa (27/5). “Pemberian diskon tarif tol seharusnya mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan,” ujarnya. Diskon Tarif Tol Masih Dibahas dengan BUJT Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mulai membahas rencana pemberian diskon tarif tol untuk periode Juni–Juli 2025 bersama BUJT. Diskusi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Menko Perekonomian dalam rapat koordinasi stimulus ekonomi. "Kita mulai diskusi dengan para BUJT untuk memberikan diskon tarif tol yang kemungkinan minimum sama dengan yang kita berikan pada saat lebaran. Terkait waktu pemberian diskon dan ruas yang memberikan diskon, kami sampaikan pada kesempatan yang berbeda," ujar Dody di Jakarta, Senin (26/5). Kementerian PU akan mengumpulkan semua BUJT untuk membahas masalah pemberian diskon tarif tol tersebut di beberapa ruas. Dody menyampaikan bahwa keputusan pemberian diskon tarif tol memang harus dibahas dengan para BUJT karena hal tersebut dapat memengaruhi pendapatan BUJT sebagai investor sekaligus pengelola jalan tol. Selain itu juga perlu dibahas apakah nantinya akan terdapat tambahan kompensasi dari pemerintah kepada BUJT terkait kebijakan pemberian diskon tarif tol. "Pemberian diskon tarif tol memang arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian waktu rapat koordinasi untuk memberikan insentif dari semua kementerian/lembaga negara (K/L) terkait agar pertumbuhan perekonomian tetap terjaga tinggi," kata Dody. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Rahayu Subekti , Antara #Diskon #Airlangga #Bahlil #Update Me #Kemenko Perekonomian #Listrik #Tol #Pengusaha #Stimulus Ekonomi Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_makro_6911bd93803f4_dampak-kebijakan-cukai-popok-dan-tisu-basah-inflasi-naik-konsumsi-bisa-anjlok.md b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_6911bd93803f4_dampak-kebijakan-cukai-popok-dan-tisu-basah-inflasi-naik-konsumsi-bisa-anjlok.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5acfa6a87cad6d2cb23558c8a589c22c7186ac0 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_6911bd93803f4_dampak-kebijakan-cukai-popok-dan-tisu-basah-inflasi-naik-konsumsi-bisa-anjlok.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/makro/6911bd93803f4/dampak-kebijakan-cukai-popok-dan-tisu-basah-inflasi-naik-konsumsi-bisa-anjlok?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Finansial%20Makro%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%203 +title: "Dampak Kebijakan Cukai Popok dan Tisu Basah- Inflasi Naik, Konsumsi Bisa Anjlok - Makro Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:33 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Dampak Kebijakan Cukai Popok dan Tisu Basah: Inflasi Naik, Konsumsi Bisa Anjlok - Makro Katadata.co.id + +Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyasar ekstensifikasi atau perluasan basis penerimaan di sektor cukai. Langkah ini menjadi bagian dari sasaran strategis yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk mencapai penerimaan negara yang optimal pada periode 2025–2029. Target penerimaan tersebut mencakup sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Upaya menggali sumber penerimaan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025–2029. Dalam beleid itu, pemerintah menyebutkan akan memperluas basis penerimaan melalui kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) baru. “Ini berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas bea keluar kelapa sawit,” tulis Kemenkeu dalam lampiran PMK Nomor 70 Tahun 2025, dikutip Jumat (7/11). Diapers atau popok sekali pakai adalah kebutuhan rumah tangga untuk menampung urine dan feses bayi maupun orang dewasa. Tak berhenti di situ, Kemenkeu juga tengah mengkaji potensi cukai untuk produk plastik, pangan olahan bernatrium tinggi, hingga sepeda motor. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai langkah perluasan basis penerimaan negara lewat cukai baru merupakan strategi fiskal untuk meningkatkan pendapatan tanpa menaikkan pajak utama. Namun, ia menilai kebijakan ini bisa menambah beban biaya hidup masyarakat. “Barang-barang seperti popok dan tisu basah itu termasuk kebutuhan rumah tangga penting,” kata Rizal kepada Katadata.co.id , Senin (10/11). Menurutnya, kenaikan harga akibat cukai dapat menekan konsumsi dan daya beli, terutama bagi kelompok menengah bawah. Dari sisi industri, Rizal memperingatkan bahwa penerapan cukai dapat menekan margin produsen dan membuat konsumen beralih ke produk substitusi yang lebih murah. “Jika tidak diimbangi tarif yang proporsional, kebijakan ini bisa mengurangi produksi dan memunculkan peredaran barang ilegal,” ujarnya. Meski demikian, Rizal menilai kebijakan tersebut dapat memiliki manfaat ganda jika diarahkan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Dari sisi positif, bisa menambah penerimaan sekaligus mendukung tujuan lingkungan. Dari aspek keadilan fiskal, Rizal menilai kebijakan ini cenderung regresif karena beban terbesar akan ditanggung kelompok berpenghasilan rendah. “Pemerintah perlu mempertimbangkan pengecualian atau tarif rendah untuk barang kebutuhan dasar seperti popok bayi agar tidak memperburuk ketimpangan,” ujarnya. Tanpa adanya mitigasi sosial, resistensi publik dan penurunan konsumsi berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi. “Terlebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditopang oleh belanja rumah tangga,” katanya. Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kebijakan perluasan barang kena cukai ini akan berdampak langsung terhadap harga barang rumah tangga dan persepsi biaya hidup masyarakat. “Cukai pada popok dan tisu basah berpotensi mendorong inflasi inti skala kecil–menengah serta menekan daya beli keluarga muda, khususnya kelas menengah bawah,” kata Syafruddin. Untuk alat makan sekali pakai, kebijakan ini bisa mendorong perilaku masyarakat beralih ke produk guna ulang atau yang dapat didaur ulang dengan catatan pasar menyediakan alternatif yang terjangkau. Namun, Syafruddin juga mengingatkan potensi distorsi pasar, seperti pergeseran ke produk nonstandar atau munculnya peredaran gelap. Risiko ini bisa muncul ketika tarif melompat tanpa ada masa transisi. Ia menekankan pentingnya perancangan tarif awal yang rendah, peta jalan (roadmap) yang jelas, serta pengecualian untuk ukuran atau jenis tertentu. Selain itu, ia menyarankan agar sebagian penerimaan cukai baru diarahkan untuk program sanitasi dan pengelolaan sampah. “Langkah ini penting agar manfaat lingkungan bisa terwujud tanpa membebani keluarga rentan,” kata Syafruddin. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Dampak Kebijakan Cukai Popok dan Tisu Basah: Inflasi Naik, Konsumsi Bisa Anjlok Bisa Tambah Penerimaan, Tapi Bebani Rumah Tangga Produksi Bisa Turun, Barang Ilegal Berisiko Muncul Kebijakan Cenderung Regresif, Kelompok Rentan Bisa Tertekan Dampak Inflasi dan Risiko Distorsi Pasar Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Dampak Kebijakan Cukai Popok dan Tisu Basah: Inflasi Naik, Konsumsi Bisa Anjlok Oleh Rahayu Subekti 10 November 2025, 17:25 Arief Kamaludin|KATADATA Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyasar ekstensifikasi atau perluasan basis penerimaan di sektor cukai. Langkah ini menjadi bagian dari sasaran strategis yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk mencapai penerimaan negara yang optimal pada periode 2025–2029. Target penerimaan tersebut mencakup sektor pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Upaya menggali sumber penerimaan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenkeu 2025–2029. Dalam beleid itu, pemerintah menyebutkan akan memperluas basis penerimaan melalui kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) baru. “Ini berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas bea keluar kelapa sawit,” tulis Kemenkeu dalam lampiran PMK Nomor 70 Tahun 2025, dikutip Jumat (7/11). Diapers atau popok sekali pakai adalah kebutuhan rumah tangga untuk menampung urine dan feses bayi maupun orang dewasa. Tak berhenti di situ, Kemenkeu juga tengah mengkaji potensi cukai untuk produk plastik, pangan olahan bernatrium tinggi, hingga sepeda motor. Bisa Tambah Penerimaan, Tapi Bebani Rumah Tangga Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menilai langkah perluasan basis penerimaan negara lewat cukai baru merupakan strategi fiskal untuk meningkatkan pendapatan tanpa menaikkan pajak utama. Namun, ia menilai kebijakan ini bisa menambah beban biaya hidup masyarakat. “Barang-barang seperti popok dan tisu basah itu termasuk kebutuhan rumah tangga penting,” kata Rizal kepada Katadata.co.id , Senin (10/11). Menurutnya, kenaikan harga akibat cukai dapat menekan konsumsi dan daya beli, terutama bagi kelompok menengah bawah. Produksi Bisa Turun, Barang Ilegal Berisiko Muncul Dari sisi industri, Rizal memperingatkan bahwa penerapan cukai dapat menekan margin produsen dan membuat konsumen beralih ke produk substitusi yang lebih murah. “Jika tidak diimbangi tarif yang proporsional, kebijakan ini bisa mengurangi produksi dan memunculkan peredaran barang ilegal,” ujarnya. Meski demikian, Rizal menilai kebijakan tersebut dapat memiliki manfaat ganda jika diarahkan untuk mengurangi konsumsi plastik sekali pakai. Dari sisi positif, bisa menambah penerimaan sekaligus mendukung tujuan lingkungan. Kebijakan Cenderung Regresif, Kelompok Rentan Bisa Tertekan Dari aspek keadilan fiskal, Rizal menilai kebijakan ini cenderung regresif karena beban terbesar akan ditanggung kelompok berpenghasilan rendah. “Pemerintah perlu mempertimbangkan pengecualian atau tarif rendah untuk barang kebutuhan dasar seperti popok bayi agar tidak memperburuk ketimpangan,” ujarnya. Tanpa adanya mitigasi sosial, resistensi publik dan penurunan konsumsi berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi. “Terlebih, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat ditopang oleh belanja rumah tangga,” katanya. Dampak Inflasi dan Risiko Distorsi Pasar Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai kebijakan perluasan barang kena cukai ini akan berdampak langsung terhadap harga barang rumah tangga dan persepsi biaya hidup masyarakat. “Cukai pada popok dan tisu basah berpotensi mendorong inflasi inti skala kecil–menengah serta menekan daya beli keluarga muda, khususnya kelas menengah bawah,” kata Syafruddin. Untuk alat makan sekali pakai, kebijakan ini bisa mendorong perilaku masyarakat beralih ke produk guna ulang atau yang dapat didaur ulang dengan catatan pasar menyediakan alternatif yang terjangkau. Namun, Syafruddin juga mengingatkan potensi distorsi pasar, seperti pergeseran ke produk nonstandar atau munculnya peredaran gelap. Risiko ini bisa muncul ketika tarif melompat tanpa ada masa transisi. Ia menekankan pentingnya perancangan tarif awal yang rendah, peta jalan (roadmap) yang jelas, serta pengecualian untuk ukuran atau jenis tertentu. Selain itu, ia menyarankan agar sebagian penerimaan cukai baru diarahkan untuk program sanitasi dan pengelolaan sampah. “Langkah ini penting agar manfaat lingkungan bisa terwujud tanpa membebani keluarga rentan,” kata Syafruddin. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Rahayu Subekti Editor: Ferrika Lukmana Sari #cukai #Kemenkeu #Bea Cukai #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_indepth_opini_6989974feb1fc_membaca-kemiskinan-indonesia-dengan-kacamata-yang-lebih-jernih.md b/raw/katadata.co.id_indepth_opini_6989974feb1fc_membaca-kemiskinan-indonesia-dengan-kacamata-yang-lebih-jernih.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..756393a428d39c0b7835e37c1a025e3b4ec47918 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_indepth_opini_6989974feb1fc_membaca-kemiskinan-indonesia-dengan-kacamata-yang-lebih-jernih.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/indepth/opini/6989974feb1fc/membaca-kemiskinan-indonesia-dengan-kacamata-yang-lebih-jernih +title: "Nuri Taufiq - Membaca Kemiskinan Indonesia dengan Kacamata yang Lebih Jernih - Opini Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:03 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Nuri Taufiq : Membaca Kemiskinan Indonesia dengan Kacamata yang Lebih Jernih - Opini Katadata.co.id + +Penurunan angka kemiskinan nasional kembali menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Profil Kemiskinan Indonesia September 2025. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,25%, menurun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang, berkurang hampir setengah juta orang dalam enam bulan terakhir. Bagi sebagian kalangan, angka ini segera dibaca sebagai kabar baik. Namun bagi pembuat kebijakan, statistik ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membaca dinamika kemiskinan secara lebih dalam, bukan titik akhir untuk berpuas diri. Tren penurunan kemiskinan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5%, peningkatan serapan tenaga kerja, serta berlanjutnya belanja perlindungan sosial menjadi faktor penting yang menopang perbaikan ini. Data BPS juga menunjukkan konsumsi rumah tangga kembali menguat dan sektor pertanian mengalami peningkatan produksi pada 2025. Semua ini memberi konteks makro yang masuk akal atas penurunan kemiskinan. Namun, tantangan utama justru terletak pada bagaimana membaca angka tersebut secara proporsional agar tidak menutup mata terhadap masalah struktural yang masih mengakar. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau cost of basic needs . Pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Pada September 2025, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Angka ini kerap disederhanakan di ruang publik menjadi batas harian sekitar Rp20.000, seolah-olah itu adalah standar hidup layak. Penyederhanaan semacam ini keliru dan menyesatkan. Garis kemiskinan bukanlah ukuran kesejahteraan, melainkan batas minimum untuk bertahan hidup secara paling dasar. Ia disusun dari paket komoditas yang mencerminkan pola konsumsi riil masyarakat, kebutuhan kalori minimum, serta harga yang berlaku di masing-masing wilayah. Karena itu, garis kemiskinan bersifat kontekstual dan berbeda antardaerah. Data September 2025 menunjukkan garis kemiskinan di perkotaan mencapai Rp663.081 per kapita per bulan, sementara di perdesaan Rp610.257. Bahkan di sejumlah provinsi dengan biaya hidup tinggi, seperti DKI Jakarta dan Papua Pegunungan, garis kemiskinan per kapita telah mendekati atau melampaui Rp1 juta per bulan. Fakta ini penting agar diskursus publik tentang kemiskinan tidak terjebak pada narasi simplistik. Pertanyaan berikutnya adalah siapa mereka yang tercatat sebagai penduduk miskin. Statistik sering kali kehilangan wajah manusianya, padahal di balik angka terdapat kelompok yang secara sosial berada pada posisi paling rentan. Untuk memahami hal ini, kemiskinan dapat dibaca melalui lensa the last , the least , the lowest , and the loss . Mereka yang termasuk the last adalah kelompok yang selalu berada di urutan paling belakang dalam menikmati hasil pembangunan. Akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial sering kali datang terlambat atau bahkan tidak pernah sampai. Kelompok the least menggambarkan mereka yang memiliki sangat sedikit, baik dari sisi aset, pendapatan, maupun kesempatan. Kekurangan yang dialami tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial, berupa lemahnya jaringan, minimnya keterampilan, dan terbatasnya mobilitas ekonomi. The lowest merujuk pada mereka yang berada di lapisan sosial ekonomi paling bawah dan kerap luput dari jangkauan kebijakan, termasuk pekerja informal rentan, masyarakat di wilayah terpencil, serta mereka yang tidak tercatat secara administratif. Sementara itu, the loss menggambarkan dimensi kehilangan yang lebih dalam, kehilangan rasa aman, jaminan sosial, dan harapan untuk keluar dari kemiskinan. Karakteristik penduduk miskin Indonesia memperlihatkan pola yang relatif konsisten dari waktu ke waktu. Mayoritas rumah tangga miskin masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan memiliki tingkat pendidikan rendah, umumnya sekolah dasar ke bawah. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan eksternal, mulai dari fluktuasi harga pangan hingga perubahan iklim. Hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang dilakukan BPS memberi gambaran yang relevan. Hampir separuh rumah tangga pertanian menyatakan pendapatan usahanya belum cukup atau sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekitar 46% lainnya menilai pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan dasar, tanpa ruang untuk menabung atau berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pertanian yang selama ini dicapai belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Masalah struktural lain yang menonjol adalah penguasaan lahan. Sekitar 60% petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan luas lahan kurang dari setengah hektare. Skala usaha yang sempit membatasi potensi pendapatan dan meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan biaya input, volatilitas harga, serta risiko iklim. Dalam banyak kasus, pendapatan dari usaha tani hanya menjadi salah satu sumber nafkah, sehingga rumah tangga petani harus mencari pekerjaan tambahan di sektor informal yang sering kali tidak stabil dan tanpa perlindungan. Dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan, data September 2025 memberikan sinyal perbaikan yang patut dicatat. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan sama-sama menurun dibandingkan September 2024. Artinya, rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil dan ketimpangan di antara penduduk miskin sedikit berkurang. Namun, nilai kedua indeks tersebut masih lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan, menandakan bahwa kemiskinan di perdesaan cenderung lebih dalam dan lebih parah. Keseluruhan temuan ini membawa pesan penting bagi perumusan kebijakan. Penurunan angka kemiskinan adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dibaca secara sempit. Masih ada lebih dari 23 juta penduduk miskin yang hidup dalam kondisi rentan dan menghadapi keterbatasan struktural. Statistik kemiskinan seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga kompas untuk mengarahkan intervensi yang lebih presisi. Membaca statistik kemiskinan dengan kacamata yang jernih berarti menempatkan angka dalam konteks sosial ekonomi yang utuh. Kebijakan perlu diarahkan tidak hanya untuk menurunkan persentase, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup, memperkuat ketahanan rumah tangga miskin, dan membuka jalur mobilitas ekonomi. Tanpa itu, penurunan kemiskinan berisiko menjadi sekadar fluktuasi angka, bukan kemajuan yang berkelanjutan. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Catatan Redaksi: Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Membaca Kemiskinan Indonesia dengan Kacamata yang Lebih Jernih Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Membaca Kemiskinan Indonesia dengan Kacamata yang Lebih Jernih Oleh Nuri Taufiq 11 Februari 2026, 08:05 Katadata/ Bintan Insani Membuat ringkasan dengan AI Penurunan angka kemiskinan nasional kembali menjadi sorotan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Profil Kemiskinan Indonesia September 2025. Persentase penduduk miskin tercatat sebesar 8,25%, menurun dibandingkan Maret 2025 maupun September 2024. Secara absolut, jumlah penduduk miskin mencapai 23,36 juta orang, berkurang hampir setengah juta orang dalam enam bulan terakhir. Bagi sebagian kalangan, angka ini segera dibaca sebagai kabar baik. Namun bagi pembuat kebijakan, statistik ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membaca dinamika kemiskinan secara lebih dalam, bukan titik akhir untuk berpuas diri. Tren penurunan kemiskinan tersebut tidak muncul dalam ruang hampa. Pemulihan aktivitas ekonomi pascapandemi, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di kisaran 5%, peningkatan serapan tenaga kerja, serta berlanjutnya belanja perlindungan sosial menjadi faktor penting yang menopang perbaikan ini. Data BPS juga menunjukkan konsumsi rumah tangga kembali menguat dan sektor pertanian mengalami peningkatan produksi pada 2025. Semua ini memberi konteks makro yang masuk akal atas penurunan kemiskinan. Namun, tantangan utama justru terletak pada bagaimana membaca angka tersebut secara proporsional agar tidak menutup mata terhadap masalah struktural yang masih mengakar. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau cost of basic needs . Pendekatan ini menilai kemiskinan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Pada September 2025, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Angka ini kerap disederhanakan di ruang publik menjadi batas harian sekitar Rp20.000, seolah-olah itu adalah standar hidup layak. Penyederhanaan semacam ini keliru dan menyesatkan. Garis kemiskinan bukanlah ukuran kesejahteraan, melainkan batas minimum untuk bertahan hidup secara paling dasar. Ia disusun dari paket komoditas yang mencerminkan pola konsumsi riil masyarakat, kebutuhan kalori minimum, serta harga yang berlaku di masing-masing wilayah. Karena itu, garis kemiskinan bersifat kontekstual dan berbeda antardaerah. Data September 2025 menunjukkan garis kemiskinan di perkotaan mencapai Rp663.081 per kapita per bulan, sementara di perdesaan Rp610.257. Bahkan di sejumlah provinsi dengan biaya hidup tinggi, seperti DKI Jakarta dan Papua Pegunungan, garis kemiskinan per kapita telah mendekati atau melampaui Rp1 juta per bulan. Fakta ini penting agar diskursus publik tentang kemiskinan tidak terjebak pada narasi simplistik. Pertanyaan berikutnya adalah siapa mereka yang tercatat sebagai penduduk miskin. Statistik sering kali kehilangan wajah manusianya, padahal di balik angka terdapat kelompok yang secara sosial berada pada posisi paling rentan. Untuk memahami hal ini, kemiskinan dapat dibaca melalui lensa the last , the least , the lowest , and the loss . Mereka yang termasuk the last adalah kelompok yang selalu berada di urutan paling belakang dalam menikmati hasil pembangunan. Akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan perlindungan sosial sering kali datang terlambat atau bahkan tidak pernah sampai. Baca Juga Prabowo Sebut Kegagalan Elit Kelola Kekayaan Nasional Jadi Penyebab Kemiskinan Prabowo Bidik Nol Kemiskinan Ekstrem 2029, Pendidikan Jadi Strategi Utama Pakai Standar Baru Global, Berapa Tingkat Kemiskinan Indonesia? Kelompok the least menggambarkan mereka yang memiliki sangat sedikit, baik dari sisi aset, pendapatan, maupun kesempatan. Kekurangan yang dialami tidak hanya bersifat material, tetapi juga sosial, berupa lemahnya jaringan, minimnya keterampilan, dan terbatasnya mobilitas ekonomi. The lowest merujuk pada mereka yang berada di lapisan sosial ekonomi paling bawah dan kerap luput dari jangkauan kebijakan, termasuk pekerja informal rentan, masyarakat di wilayah terpencil, serta mereka yang tidak tercatat secara administratif. Sementara itu, the loss menggambarkan dimensi kehilangan yang lebih dalam, kehilangan rasa aman, jaminan sosial, dan harapan untuk keluar dari kemiskinan. Karakteristik penduduk miskin Indonesia memperlihatkan pola yang relatif konsisten dari waktu ke waktu. Mayoritas rumah tangga miskin masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan memiliki tingkat pendidikan rendah, umumnya sekolah dasar ke bawah. Kondisi ini membuat mereka sangat rentan terhadap guncangan eksternal, mulai dari fluktuasi harga pangan hingga perubahan iklim. Hasil Survei Ekonomi Pertanian 2024 yang dilakukan BPS memberi gambaran yang relevan. Hampir separuh rumah tangga pertanian menyatakan pendapatan usahanya belum cukup atau sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekitar 46% lainnya menilai pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan dasar, tanpa ruang untuk menabung atau berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan produksi pertanian yang selama ini dicapai belum sepenuhnya terkonversi menjadi peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani. Masalah struktural lain yang menonjol adalah penguasaan lahan. Sekitar 60% petani di Indonesia merupakan petani kecil dengan luas lahan kurang dari setengah hektare. Skala usaha yang sempit membatasi potensi pendapatan dan meningkatkan kerentanan terhadap kenaikan biaya input, volatilitas harga, serta risiko iklim. Dalam banyak kasus, pendapatan dari usaha tani hanya menjadi salah satu sumber nafkah, sehingga rumah tangga petani harus mencari pekerjaan tambahan di sektor informal yang sering kali tidak stabil dan tanpa perlindungan. Dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan, data September 2025 memberikan sinyal perbaikan yang patut dicatat. Indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan sama-sama menurun dibandingkan September 2024. Artinya, rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil dan ketimpangan di antara penduduk miskin sedikit berkurang. Namun, nilai kedua indeks tersebut masih lebih tinggi di perdesaan dibandingkan perkotaan, menandakan bahwa kemiskinan di perdesaan cenderung lebih dalam dan lebih parah. Keseluruhan temuan ini membawa pesan penting bagi perumusan kebijakan. Penurunan angka kemiskinan adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dibaca secara sempit. Masih ada lebih dari 23 juta penduduk miskin yang hidup dalam kondisi rentan dan menghadapi keterbatasan struktural. Statistik kemiskinan seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk mengukur keberhasilan, tetapi juga kompas untuk mengarahkan intervensi yang lebih presisi. Membaca statistik kemiskinan dengan kacamata yang jernih berarti menempatkan angka dalam konteks sosial ekonomi yang utuh. Kebijakan perlu diarahkan tidak hanya untuk menurunkan persentase, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup, memperkuat ketahanan rumah tangga miskin, dan membuka jalur mobilitas ekonomi. Tanpa itu, penurunan kemiskinan berisiko menjadi sekadar fluktuasi angka, bukan kemajuan yang berkelanjutan. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Nuri Taufiq Analis Data di Badan Pusat Statistik RI Editor: Aria W. Yudhistira #Kemiskinan #angka kemiskinan #badan pusat statistik #Garis Kemiskinan #Pertumbuhan Ekonomi #Give Me Perspective Catatan Redaksi: Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke opini@katadata.co.id disertai dengan CV ringkas dan foto diri. Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_lifestyle_religi_681a20326502c_berapa-biaya-haji-di-malaysia-yang-katanya-murah.md b/raw/katadata.co.id_lifestyle_religi_681a20326502c_berapa-biaya-haji-di-malaysia-yang-katanya-murah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..acb40b5e51b016e7a23b45ba85dd37073dabb32a --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_lifestyle_religi_681a20326502c_berapa-biaya-haji-di-malaysia-yang-katanya-murah.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/lifestyle/religi/681a20326502c/berapa-biaya-haji-di-malaysia-yang-katanya-murah?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Lifestyle%20Religi%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%202 +title: "Berapa Biaya Haji di Malaysia yang Katanya Murah? - Religi Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:45 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Berapa Biaya Haji di Malaysia yang Katanya Murah? - Religi Katadata.co.id + +Prabowo Subianto, presiden Republik Indonesia (RI), sempat menyinggung soal perbedaan biaya haji antara Indonesia dan Malaysia pada perhelatan peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno Hatta. Ia mengatakan bahwa sistem subsidi di Malaysia patut diperhatikan karena bisa membuat ongkos haji jadi lebih ringan untuk rakyatnya. Ia juga menjelaskan bahwa Malaysia memberikan subsidi berdasarkan tingkat ekonomi warganya. Cara ini dianggap lebih efektif karena hanya membantu yang benar-benar membutuhkan, bukan seluruh lapisan masyarakat secara merata. Menurut Prabowo, walau ongkos haji di Malaysia terlihat mahal, rakyat miskin di sana justru membayar jauh lebih murah karena bantuan besar dari pemerintah. Berbeda dengan Indonesia, yang walaupun biaya awalnya lebih kecil, tetap terasa berat bagi sebagian jamaah. Prabowo juga menyampaikan bahwa negara harus memastikan semua warga, termasuk yang kurang mampu, tetap bisa berangkat haji. Ia meminta agar pengelolaan dana haji lebih efisien dan subsidi diberikan berdasarkan data ekonomi yang jelas. Ia yakin jika keuangan haji diatur dengan baik dan transparan, Indonesia bisa menekan biaya yang harus dibayar jamaah. Malaysia bisa dijadikan contoh bagaimana kebijakan subsidi bisa meringankan beban rakyat. Terkait dengan itu, kali ini kami ingin membahas lebih lanjut mengenai berapa biaya haji di Malaysia yang katanya murah . Secara garis besar, pemerintah Malaysia menggelontorkan subsidi berbeda berdasarkan indikator tertentu. Berikut lengkapnya. Melaksanakan ibadah haji melalui sistem resmi di Malaysia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nominal yang ditentukan adalah 33.300 ringgit per orang, yang jika disetarakan dengan nilai tukar saat ini sekitar Rp130 juta. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Malaysia, berhaji adalah salah satu ibadah yang memerlukan perencanaan keuangan jangka panjang. Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa biaya haji dari Malaysia lebih besar, terlebih saat dikonversi ke mata uang rupiah. Hal ini tidak lepas dari tren depresiasi rupiah yang terus mendekati angka Rp4.000 per ringgit, yang secara otomatis memperlebar jurang antara kedua negara dalam urusan pembiayaan haji. Untuk mengatasi tingginya ongkos perjalanan haji, Malaysia menerapkan sistem bantuan finansial berdasarkan kelas sosial-ekonomi. Calon jemaah dikelompokkan menjadi tiga: yang berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Kelompok ekonomi bawah, dikenal sebagai B40, memperoleh potongan biaya yang paling besar dan bahkan disokong oleh dana tambahan dari pemerintah pusat. Untuk kalangan menengah, subsidi tetap tersedia meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan golongan bawah. M40 hanya perlu membayar sebagian dari total biaya, berkat bantuan sebesar hampir 10.000 ringgit. Walaupun tidak disertai insentif kerajaan seperti B40, mereka tetap mendapat keringanan signifikan. Berbeda dari dua kategori sebelumnya, masyarakat kelas atas atau T20 diwajibkan menanggung keseluruhan biaya tanpa adanya subsidi. Pemerintah menilai bahwa kalangan ini memiliki kapasitas ekonomi yang memadai, sehingga intervensi dana publik tidak diperlukan. Pendekatan ini menekankan asas tanggung jawab finansial berdasarkan kemampuan. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Berapa Biaya Haji di Malaysia yang Katanya Murah? Berapa Biaya Haji di Malaysia yang Katanya Murah? Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Artikel Lainnya Berapa Biaya Haji di Malaysia yang Katanya Murah? Oleh Ghina Aulia 7 Mei 2025, 08:57 ANTARA FOTO/Arnas Padda/tom. Jamaah calon haji lanjut usia yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) pertama embarkasi Makassar duduk di dekat deretan koper di Asrama Haji Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (1/5/2025). Sebanyak 386 calon haji asal Makassar yang tergabung dalam kloter pertama embarkasi Makassar didampingi tujuh petugas haji daerah dan petugas kloter telah masuk asrama haji setempat yang dijadwalkan akan berangkat ke Arab Saudi pada Jumat (2/5) dini hari melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin untuk melaksana Membuat ringkasan dengan AI Prabowo Subianto, presiden Republik Indonesia (RI), sempat menyinggung soal perbedaan biaya haji antara Indonesia dan Malaysia pada perhelatan peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah Bandara Soekarno Hatta. Ia mengatakan bahwa sistem subsidi di Malaysia patut diperhatikan karena bisa membuat ongkos haji jadi lebih ringan untuk rakyatnya. Ia juga menjelaskan bahwa Malaysia memberikan subsidi berdasarkan tingkat ekonomi warganya. Cara ini dianggap lebih efektif karena hanya membantu yang benar-benar membutuhkan, bukan seluruh lapisan masyarakat secara merata. Menurut Prabowo, walau ongkos haji di Malaysia terlihat mahal, rakyat miskin di sana justru membayar jauh lebih murah karena bantuan besar dari pemerintah. Berbeda dengan Indonesia, yang walaupun biaya awalnya lebih kecil, tetap terasa berat bagi sebagian jamaah. Prabowo juga menyampaikan bahwa negara harus memastikan semua warga, termasuk yang kurang mampu, tetap bisa berangkat haji. Ia meminta agar pengelolaan dana haji lebih efisien dan subsidi diberikan berdasarkan data ekonomi yang jelas. Ia yakin jika keuangan haji diatur dengan baik dan transparan, Indonesia bisa menekan biaya yang harus dibayar jamaah. Malaysia bisa dijadikan contoh bagaimana kebijakan subsidi bisa meringankan beban rakyat. Baca Juga 40 Ucapan Doa untuk Orang Naik Haji Agar Diberikan Kelancaran dan Kemudahan Presiden Prabowo Resmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah di Bandara Soetta Pemerintah Siapkan 300 Hotel untuk Jamaah Haji di Makkah dan Madinah Terkait dengan itu, kali ini kami ingin membahas lebih lanjut mengenai berapa biaya haji di Malaysia yang katanya murah . Secara garis besar, pemerintah Malaysia menggelontorkan subsidi berbeda berdasarkan indikator tertentu. Berikut lengkapnya. Berapa Biaya Haji di Malaysia yang Katanya Murah? Melaksanakan ibadah haji melalui sistem resmi di Malaysia membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nominal yang ditentukan adalah 33.300 ringgit per orang, yang jika disetarakan dengan nilai tukar saat ini sekitar Rp130 juta. Ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Malaysia, berhaji adalah salah satu ibadah yang memerlukan perencanaan keuangan jangka panjang. Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa biaya haji dari Malaysia lebih besar, terlebih saat dikonversi ke mata uang rupiah. Hal ini tidak lepas dari tren depresiasi rupiah yang terus mendekati angka Rp4.000 per ringgit, yang secara otomatis memperlebar jurang antara kedua negara dalam urusan pembiayaan haji. Untuk mengatasi tingginya ongkos perjalanan haji, Malaysia menerapkan sistem bantuan finansial berdasarkan kelas sosial-ekonomi. Calon jemaah dikelompokkan menjadi tiga: yang berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi. Kelompok ekonomi bawah, dikenal sebagai B40, memperoleh potongan biaya yang paling besar dan bahkan disokong oleh dana tambahan dari pemerintah pusat. Untuk kalangan menengah, subsidi tetap tersedia meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan golongan bawah. M40 hanya perlu membayar sebagian dari total biaya, berkat bantuan sebesar hampir 10.000 ringgit. Walaupun tidak disertai insentif kerajaan seperti B40, mereka tetap mendapat keringanan signifikan. Berbeda dari dua kategori sebelumnya, masyarakat kelas atas atau T20 diwajibkan menanggung keseluruhan biaya tanpa adanya subsidi. Pemerintah menilai bahwa kalangan ini memiliki kapasitas ekonomi yang memadai, sehingga intervensi dana publik tidak diperlukan. Pendekatan ini menekankan asas tanggung jawab finansial berdasarkan kemampuan. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Editor: Safrezi #Berapa Biaya Haji di Malaysia yang Katanya Murah #Biaya Haji Malaysia #Haji #haji 2025 #Biaya Haji 2025 #Artikel SEO #Keep Me on Trend Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Artikel Terpopuler Artikel Lainnya diff --git a/raw/katadata.co.id_tags_IKN.md b/raw/katadata.co.id_tags_IKN.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf7837911668796c8313f6918b1f47fd71a46928 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_tags_IKN.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/tags/IKN +title: "Berita IKN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:03 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Berita IKN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id + +Berita IKN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id Semua Artikel Video Foto Infografik Pemerintah AS Berikan Dana Hibah Smart City IKN Rp 41,78 Miliar Menag: Istiqlal-Masjid Negara IKN Adalah Masjid Kembar Pusat Keagamaan Nasional Pentingnya Konsistensi Menjalankan Hukum untuk IKN Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN, Sinyal Kuat atau Masih Tanda Tanya? Mensesneg Jelaskan Maksud Prabowo soal Koreksi Desain IKN Kunjungi IKN, Prabowo Minta Kebut Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif Prabowo Berencana Kunjungi IKN Hari Ini, Perdana Sebagai Presiden Aktor Penambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah IKN Dituntut 10 Tahun Penjara Daftar Proyek IKN yang Dikebut pada 2026, Kompleks Gedung DPR hingga MK Pembangunan Kawasan Yudikatif-Legislatif IKN Dimulai, Alokasi Dana Rp 20 Triliun Kerajaan Sarawak Kaji Pembangunan Kereta Antarnegara ke IKN Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Resmi Berjalan Nusantara Smart City Forum 2025 Perkuat Kolaborasi Indonesia-Korea Bangun IKN Lindungi Hutan IKN, Satgas Cegah Aktivitas Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Jamin Ketersediaan Air, Otorita IKN Bangun Embung dan Kolam Retensi Pemindahan ASN ke IKN: Komisi II DPR Tegaskan Sinkronisasi Lintas Lembaga Otorita Targetkan Seluruh Izin Usaha Pertambangan di Wilayah IKN Habis 2040 Konstruksi IKN Terhambat, Penjualan Semen Nasional Anjlok Otorita IKN Klaim Investor Tak Komplain soal Putusan MK Batalkan HGU 190 Tahun Rencana Pemindahan PNS ke IKN Terhambat Penambahan Kementerian Banggar DPR Dorong Percepatan Pembangunan IKN, Berefek Positif bagi Daerah MK Batalkan HGU 190 Tahun IKN, Pemerintah Siapkan Strategi Cegah Investor Kabur Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan ANTARA FOTO/M Risyal Hiday Pemerintah AS Berikan Dana Hibah Smart City IKN Rp 41,78 Miliar ANTARA FOTO/M Risyal Hiday Menag: Istiqlal-Masjid Negara IKN Adalah Masjid Kembar Pusat Keagamaan Nasional Katadata/ Bintan Insani Pentingnya Konsistensi Menjalankan Hukum untuk IKN Aktor Penambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah IKN Dituntut 10 Tahun Penjara Energi Baru • 5 Januari 2026, 17.12 Tersangka berperan sebagai pemodal, penanggung jawab, sekaligus pihak yang menyuruh para operator alat berat untuk tambang batu bara ilegal di IKN. Daftar Proyek IKN yang Dikebut pada 2026, Kompleks Gedung DPR hingga MK Nasional • 2 Januari 2026, 07.50 Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan rampung pada 2027. Selain itu, akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berkapasitas 74 ton. Pembangunan Kawasan Yudikatif-Legislatif IKN Dimulai, Alokasi Dana Rp 20 Triliun Nasional • 1 Januari 2026, 16.00 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025. Kerajaan Sarawak Kaji Pembangunan Kereta Antarnegara ke IKN Industri • 12 Desember 2025, 11.47 Sarawak mengumumkan rencana investasi dengan IKN, termasuk pengembangan jalur kereta api dan maskapai Air Borneo, untuk menghubungkan pulau Kalimantan, serta kerja sama di sektor kesehatan. Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Resmi Berjalan Nasional • 8 Desember 2025, 09.48 Otorita IKN menandatangani delapan kontrak pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan kantor pendukung. Total 20 dari 28 paket Tahap 2 sudah berjalan menuju target 2028. Nusantara Smart City Forum 2025 Perkuat Kolaborasi Indonesia-Korea Bangun IKN Nasional • 4 Desember 2025, 16.31 Nusantara Smart City Forum 2025 mempertemukan Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat kolaborasi teknologi kota cerdas di IKN guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lindungi Hutan IKN, Satgas Cegah Aktivitas Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Nasional • 3 Desember 2025, 19.01 Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan IKN berlangsung sesuai rencana tata ruang serta melindungi kawasan hutan yang menjadi fondasi IKN sebagai kota hutan. Jamin Ketersediaan Air, Otorita IKN Bangun Embung dan Kolam Retensi Nasional • 1 Desember 2025, 21.01 Otorita IKN bangun embung dan kolam retensi di KIPP untuk memastikan pasokan air berkelanjutan, mendukung konsep Sponge City dan ketahanan lingkungan. Pemindahan ASN ke IKN: Komisi II DPR Tegaskan Sinkronisasi Lintas Lembaga Nasional • 1 Desember 2025, 19.14 Komisi II DPR RI dan Otorita IKN memperkuat koordinasi percepatan pemindahan ASN dan kesiapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik 2028. Otorita Targetkan Seluruh Izin Usaha Pertambangan di Wilayah IKN Habis 2040 Industri • 27 November 2025, 17.43 OIKN menduga tambang ilegal kini telah mencaplok sekitar 4.000 hektare wilayah IKN. Konstruksi IKN Terhambat, Penjualan Semen Nasional Anjlok Industri • 26 November 2025, 18.05 Pemangkasan anggaran IKN menjadi Rp 14,8 triliun pada tahun ini mulai memukul rantai pasok konstruksi Otorita IKN Klaim Investor Tak Komplain soal Putusan MK Batalkan HGU 190 Tahun Nasional • 25 November 2025, 20.31 Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengklaim investor tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hak guna tanah termasuk Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun di IKN. Rencana Pemindahan PNS ke IKN Terhambat Penambahan Kementerian Nasional • 25 November 2025, 18.55 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemindahan instansi pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum terlaksana. Banggar DPR Dorong Percepatan Pembangunan IKN, Berefek Positif bagi Daerah Info • 21 November 2025, 10.20 Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar memberikan dampak ekonomi kepada daerah. MK Batalkan HGU 190 Tahun IKN, Pemerintah Siapkan Strategi Cegah Investor Kabur Nasional • 20 November 2025, 14.01 Pemerintah menyiapkan strategi agar investor tidak kabur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai MK membatalkan HGU 190 tahun di IKN. ANTARA FOTO/M Risyal Hiday Pemerintah AS Berikan Dana Hibah Smart City IKN Rp 41,78 Miliar ANTARA FOTO/M Risyal Hiday Menag: Istiqlal-Masjid Negara IKN Adalah Masjid Kembar Pusat Keagamaan Nasional Katadata/ Bintan Insani Pentingnya Konsistensi Menjalankan Hukum untuk IKN Kunjungan Perdana Prabowo ke IKN, Sinyal Kuat atau Masih Tanda Tanya? Mensesneg Jelaskan Maksud Prabowo soal Koreksi Desain IKN Kunjungi IKN, Prabowo Minta Kebut Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif Prabowo Berencana Kunjungi IKN Hari Ini, Perdana Sebagai Presiden Aktor Penambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah IKN Dituntut 10 Tahun Penjara Energi Baru • 5 Januari 2026, 17.12 Tersangka berperan sebagai pemodal, penanggung jawab, sekaligus pihak yang menyuruh para operator alat berat untuk tambang batu bara ilegal di IKN. Daftar Proyek IKN yang Dikebut pada 2026, Kompleks Gedung DPR hingga MK Nasional • 2 Januari 2026, 07.50 Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan rampung pada 2027. Selain itu, akan dibangun tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berkapasitas 74 ton. Pembangunan Kawasan Yudikatif-Legislatif IKN Dimulai, Alokasi Dana Rp 20 Triliun Nasional • 1 Januari 2026, 16.00 Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025. Kerajaan Sarawak Kaji Pembangunan Kereta Antarnegara ke IKN Industri • 12 Desember 2025, 11.47 Sarawak mengumumkan rencana investasi dengan IKN, termasuk pengembangan jalur kereta api dan maskapai Air Borneo, untuk menghubungkan pulau Kalimantan, serta kerja sama di sektor kesehatan. Proyek Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Resmi Berjalan Nasional • 8 Desember 2025, 09.48 Otorita IKN menandatangani delapan kontrak pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan kantor pendukung. Total 20 dari 28 paket Tahap 2 sudah berjalan menuju target 2028. Nusantara Smart City Forum 2025 Perkuat Kolaborasi Indonesia-Korea Bangun IKN Nasional • 4 Desember 2025, 16.31 Nusantara Smart City Forum 2025 mempertemukan Indonesia dan Korea Selatan untuk memperkuat kolaborasi teknologi kota cerdas di IKN guna mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Lindungi Hutan IKN, Satgas Cegah Aktivitas Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Nasional • 3 Desember 2025, 19.01 Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan IKN berlangsung sesuai rencana tata ruang serta melindungi kawasan hutan yang menjadi fondasi IKN sebagai kota hutan. Jamin Ketersediaan Air, Otorita IKN Bangun Embung dan Kolam Retensi Nasional • 1 Desember 2025, 21.01 Otorita IKN bangun embung dan kolam retensi di KIPP untuk memastikan pasokan air berkelanjutan, mendukung konsep Sponge City dan ketahanan lingkungan. Pemindahan ASN ke IKN: Komisi II DPR Tegaskan Sinkronisasi Lintas Lembaga Nasional • 1 Desember 2025, 19.14 Komisi II DPR RI dan Otorita IKN memperkuat koordinasi percepatan pemindahan ASN dan kesiapan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik 2028. Otorita Targetkan Seluruh Izin Usaha Pertambangan di Wilayah IKN Habis 2040 Industri • 27 November 2025, 17.43 OIKN menduga tambang ilegal kini telah mencaplok sekitar 4.000 hektare wilayah IKN. Konstruksi IKN Terhambat, Penjualan Semen Nasional Anjlok Industri • 26 November 2025, 18.05 Pemangkasan anggaran IKN menjadi Rp 14,8 triliun pada tahun ini mulai memukul rantai pasok konstruksi Otorita IKN Klaim Investor Tak Komplain soal Putusan MK Batalkan HGU 190 Tahun Nasional • 25 November 2025, 20.31 Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengklaim investor tak mempermasalahkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan hak guna tanah termasuk Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun di IKN. Rencana Pemindahan PNS ke IKN Terhambat Penambahan Kementerian Nasional • 25 November 2025, 18.55 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengungkapkan pemindahan instansi pusat ke Ibu Kota Nusantara (IKN) belum terlaksana. Banggar DPR Dorong Percepatan Pembangunan IKN, Berefek Positif bagi Daerah Info • 21 November 2025, 10.20 Badan Anggaran (Banggar) DPR mendorong percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar memberikan dampak ekonomi kepada daerah. MK Batalkan HGU 190 Tahun IKN, Pemerintah Siapkan Strategi Cegah Investor Kabur Nasional • 20 November 2025, 14.01 Pemerintah menyiapkan strategi agar investor tidak kabur dari proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara usai MK membatalkan HGU 190 tahun di IKN. Tampilkan lebih banyak Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan diff --git a/raw/katadata.co.id_tags_gender.md b/raw/katadata.co.id_tags_gender.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c6d99389ad3285e091b4929af4fdc7faec42d693 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_tags_gender.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/tags/gender +title: "Berita Gender Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:40 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Berita Gender Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id + +Berita Gender Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id Semua Artikel Infografik Bencana Tak Netral Gender Industri Maju, Reproduksi Sosial Membeku: Siapa yang Menanggung Beban Itu? Ekonomi Perawatan, Fondasi Hilirisasi yang Kerap Terlupakan Membangun Inklusi Keuangan di Perdesaan dengan Perspektif Gender Atasi Ketimpangan Gender, RK Berencana Buat Sekolah Perempuan Tingkat RW Ucapan Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains Begini Cara PLN Jalankan Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG Perspektif Gender Memudahkan Perempuan Mengakses Kredit Modal Lima Rekomendasi untuk Memperkuat Ekosistem Pekerja Perempuan CISDI: Perspektif Kesehatan dan Gender Belum Dimasukkan dalam RKUHP Ratusan Aduan KBGO, Ketahui Jenis Kasusnya Jadi Korban KBGO, Apa yang Harus Dilakukan? Waktu Kerja Fleksibel Selama Pandemi Dongkrak Karier Perempuan Pentingnya Kebijakan Setara-Inklusif Yg Transformatif dan Partisipatif Tatkala Perempuan Berambisi Justru Dianggap Tabu Kesetaraan Gender Punya Nilai Ekonomi Partisipasi Ekonomi Perempuan Indonesia Masih Timpang Pandemi Memperlebar Ketimpangan Gender Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja di Masa Pandemi Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online dan Upaya Pencegahannya Kesetaraan Gender dengan Berbagi Peran Domestik Rumah Tangga Kesetaraan Gender di Tempat Kerja Perlu Komitmen Lebih Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan Katadata/ Bintan Insani Bencana Tak Netral Gender Katadata/ Bintan Insani Industri Maju, Reproduksi Sosial Membeku: Siapa yang Menanggung Beban Itu? Katadata/ Bintan Insani Ekonomi Perawatan, Fondasi Hilirisasi yang Kerap Terlupakan Perspektif Gender Memudahkan Perempuan Mengakses Kredit Modal Telaah • 16 Oktober 2023, 09.17 Beban ganda yang dihadapi perempuan seharusnya mendorong perusahaan jasa keuangan menelurkan produk yang memiliki perspektif gender. Lima Rekomendasi untuk Memperkuat Ekosistem Pekerja Perempuan Nasional • 20 Februari 2023, 09.17 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) masih terbilang rendah. CISDI: Perspektif Kesehatan dan Gender Belum Dimasukkan dalam RKUHP Nasional • 20 Agustus 2022, 09.25 Tidak diperhatikannya perspektif kesehatan dan gender, dinilai berpotensi memunculkan kerentanan baru bagi beberapa kelompok. Ratusan Aduan KBGO, Ketahui Jenis Kasusnya Infografik • 4 Agustus 2022, 11.45 Di Indonesia tercatat terdapat 677 kasus KBGO sepanjang 2021 berdasarkan laporan SAFENet. Jadi Korban KBGO, Apa yang Harus Dilakukan? Nasional • 17 Mei 2022, 12.52 Jika Anda menjadi korban atau sedang mendampingi korban KBGO, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meringankan dampak buruk yang timbul. Waktu Kerja Fleksibel Selama Pandemi Dongkrak Karier Perempuan Infografik • 8 April 2022, 10.37 Praktik kerja dari rumah selama pandemi mempercepat perempuan masuk dalam tataran manajemen senior di perusahaan. Pentingnya Kebijakan Setara-Inklusif Yg Transformatif dan Partisipatif Nasional • 23 Maret 2022, 14.17 Penggunaan lensa GEDSI dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan berguna untuk memitigasi ekslusi sosial, stigmatisasi, diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum rentan. Tatkala Perempuan Berambisi Justru Dianggap Tabu Nasional • 8 Maret 2022, 16.59 Stigma kepada perempuan yang berambisi mewujudkan cita-citanya merupakan salah satu bentuk fenomena glass ceiling. Kesetaraan Gender Punya Nilai Ekonomi Nasional • 8 Maret 2022, 10.06 Semakin tinggi kontribusi perempuan dalam dewan direksi maka keuntungan perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Partisipasi Ekonomi Perempuan Indonesia Masih Timpang Nasional • 24 Februari 2022, 17.20 Harus ada intervensi responsif gender agar perempuan Indonesia dapat berpartisipasi dalam ekonomi secara setara. Pandemi Memperlebar Ketimpangan Gender Infografik • 24 Februari 2022, 11.56 Akibat pandemi, butuh 135 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja di Masa Pandemi Nasional • 23 November 2021, 14.51 Dalam masa pandemi, berbagai bentuk ketidaksetaraan gender makin mengemuka. Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online dan Upaya Pencegahannya Nasional • 26 Oktober 2021, 10.50 Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 940 kasus KBGO sepanjang 2020. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari 241 kasus pada 2019. Kesetaraan Gender dengan Berbagi Peran Domestik Rumah Tangga Nasional • 9 September 2021, 15.05 Kesetaraan gender dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari sisi finansial dan karier istri dan suami. Tapi juga dalam hal melakukan pekerjaan domestik rumah tangga. Kesetaraan Gender di Tempat Kerja Perlu Komitmen Lebih Nasional • 27 Agustus 2021, 14.05 Sebanyak 77 persen perusahaan di Indonesia sudah setuju untuk menerapkan gender diversity. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan perusahaan lain di Asia Pasifik Katadata/ Bintan Insani Bencana Tak Netral Gender Katadata/ Bintan Insani Industri Maju, Reproduksi Sosial Membeku: Siapa yang Menanggung Beban Itu? Katadata/ Bintan Insani Ekonomi Perawatan, Fondasi Hilirisasi yang Kerap Terlupakan Membangun Inklusi Keuangan di Perdesaan dengan Perspektif Gender Atasi Ketimpangan Gender, RK Berencana Buat Sekolah Perempuan Tingkat RW Ucapan Hari Internasional Perempuan dan Anak Perempuan dalam Sains Begini Cara PLN Jalankan Bisnis Berkelanjutan Berbasis ESG Perspektif Gender Memudahkan Perempuan Mengakses Kredit Modal Telaah • 16 Oktober 2023, 09.17 Beban ganda yang dihadapi perempuan seharusnya mendorong perusahaan jasa keuangan menelurkan produk yang memiliki perspektif gender. Lima Rekomendasi untuk Memperkuat Ekosistem Pekerja Perempuan Nasional • 20 Februari 2023, 09.17 Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK) masih terbilang rendah. CISDI: Perspektif Kesehatan dan Gender Belum Dimasukkan dalam RKUHP Nasional • 20 Agustus 2022, 09.25 Tidak diperhatikannya perspektif kesehatan dan gender, dinilai berpotensi memunculkan kerentanan baru bagi beberapa kelompok. Ratusan Aduan KBGO, Ketahui Jenis Kasusnya Infografik • 4 Agustus 2022, 11.45 Di Indonesia tercatat terdapat 677 kasus KBGO sepanjang 2021 berdasarkan laporan SAFENet. Jadi Korban KBGO, Apa yang Harus Dilakukan? Nasional • 17 Mei 2022, 12.52 Jika Anda menjadi korban atau sedang mendampingi korban KBGO, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meringankan dampak buruk yang timbul. Waktu Kerja Fleksibel Selama Pandemi Dongkrak Karier Perempuan Infografik • 8 April 2022, 10.37 Praktik kerja dari rumah selama pandemi mempercepat perempuan masuk dalam tataran manajemen senior di perusahaan. Pentingnya Kebijakan Setara-Inklusif Yg Transformatif dan Partisipatif Nasional • 23 Maret 2022, 14.17 Penggunaan lensa GEDSI dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan berguna untuk memitigasi ekslusi sosial, stigmatisasi, diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum rentan. Tatkala Perempuan Berambisi Justru Dianggap Tabu Nasional • 8 Maret 2022, 16.59 Stigma kepada perempuan yang berambisi mewujudkan cita-citanya merupakan salah satu bentuk fenomena glass ceiling. Kesetaraan Gender Punya Nilai Ekonomi Nasional • 8 Maret 2022, 10.06 Semakin tinggi kontribusi perempuan dalam dewan direksi maka keuntungan perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Partisipasi Ekonomi Perempuan Indonesia Masih Timpang Nasional • 24 Februari 2022, 17.20 Harus ada intervensi responsif gender agar perempuan Indonesia dapat berpartisipasi dalam ekonomi secara setara. Pandemi Memperlebar Ketimpangan Gender Infografik • 24 Februari 2022, 11.56 Akibat pandemi, butuh 135 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Mewujudkan Kesetaraan Gender di Dunia Kerja di Masa Pandemi Nasional • 23 November 2021, 14.51 Dalam masa pandemi, berbagai bentuk ketidaksetaraan gender makin mengemuka. Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online dan Upaya Pencegahannya Nasional • 26 Oktober 2021, 10.50 Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, terdapat 940 kasus KBGO sepanjang 2020. Jumlah tersebut meningkat signifikan dari 241 kasus pada 2019. Kesetaraan Gender dengan Berbagi Peran Domestik Rumah Tangga Nasional • 9 September 2021, 15.05 Kesetaraan gender dalam rumah tangga tidak hanya dilihat dari sisi finansial dan karier istri dan suami. Tapi juga dalam hal melakukan pekerjaan domestik rumah tangga. Kesetaraan Gender di Tempat Kerja Perlu Komitmen Lebih Nasional • 27 Agustus 2021, 14.05 Sebanyak 77 persen perusahaan di Indonesia sudah setuju untuk menerapkan gender diversity. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan perusahaan lain di Asia Pasifik Tampilkan lebih banyak Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan diff --git a/raw/kemahasiswaan.unair.ac.id_en_informasi-calon-penerima-kipk-jalur-snbt-tahun-2024_.md b/raw/kemahasiswaan.unair.ac.id_en_informasi-calon-penerima-kipk-jalur-snbt-tahun-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ae1cc071365c4668c7c597db9fd69f99cefdbde8 --- /dev/null +++ b/raw/kemahasiswaan.unair.ac.id_en_informasi-calon-penerima-kipk-jalur-snbt-tahun-2024_.md @@ -0,0 +1,831 @@ +--- +url: https://kemahasiswaan.unair.ac.id/en/informasi-calon-penerima-kipk-jalur-snbt-tahun-2024/ +title: "INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR SNBT TAHUN 2024​ - Kemahasiswaan Unair" +domain: kemahasiswaan.unair.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 15:53:05 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR SNBT TAHUN 2024​ - Kemahasiswaan Unair + +Hello, Ksatria Airlangga download file terlampir: 1. informasi berkas seleksi (Download Disini) 2. Formulir pendaftaran kIP kuliah unair (Download Disini) 3. contoh format foto rumah (Download Disini) 4. surat pernyataan kIP maba unair (Download Disini) Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga JALUR SNBP TAHUN 2024 memiliki ketentuan sebagai berikut : 1. BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN 2. SAAT UPLOAD BERKAS KE GOOGLE FORM MOHON UNTUK PENAMAAN FILE DIISIKAN DENGAN NAMA FORMAT ”Berkas KIP-K Tahun 2024_SNBP/SNBT/MANDIRI*_Nama_Prodi_No Ujian/NIM” Pendaftaran 22 – 24 Juni 2024 News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... News Today Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 Pengumuman... News Today Pengumuman Delegasi Kafilah MTQM Nasional 2025 Beasiswa Pembangunan... Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UNAIR merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk mengurusi kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan ini berada dibawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA). INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR SNBT TAHUN 2024 BERKAS SELEKSI ADMINISTRASI Deadline NAMA CALON PENERIMA KIPK UNAIR JALUR SNBT 2024 Recent news ©2022 Copyright All Right Reserved by Tim Informasi dan Humas Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 Pengumuman... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today Pengumuman Delegasi Kafilah MTQM Nasional 2025 Beasiswa Pembangunan... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today + + + + + Airlangga Peduli Help Center + + + + Visitasi & Monitoring PPK Ormawa Sejati UNAIR + + + + Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 About Us + Student Services + + Achievement Center + Achievement Credit Point + Student Center Building + About Scholarship + Student Facility + Airlangga Peduli Help Center + + + Student Organization + + Student Activity Unit + + About It + Religion + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Martial Arts + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Special Division + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Art Division + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Sport Division + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Current News + Download + + Guidelines / Decree + Standard Operational Procedure + Certificate + + + Feedback & Complaints About Us + Student Services + + Achievement Center + Achievement Credit Point + Student Center Building + About Scholarship + Student Facility + Airlangga Peduli Help Center + + + Student Organization + + Student Activity Unit + + About It + Religion + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Martial Arts + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Special Division + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Art Division + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Sport Division + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Current News + Download + + Guidelines / Decree + Standard Operational Procedure + Certificate + + + Feedback & Complaints Hello, Ksatria Airlangga + + + + INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR SNBT TAHUN 2024 + + + + + + + + + + + INFORMASI BERKAS + + + + + + + + + + + + + + + + NAMA CALON PENERIMA KIPK Hello, Ksatria Airlangga + + + + INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR SNBT TAHUN 2024 + + + + + + + + + + + INFORMASI BERKAS + + + + + + + + + + + + + + + + NAMA CALON PENERIMA KIPK BERKAS SELEKSI ADMINISTRASI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + NO BERKAS 1 KARTU PESERTA SELEKSI (SNBP, SNBT & MANDIRI) TAHUN 2024 2 KARTU PESERTA KIP KULIAH TAHUN 2024 3 FORMULIR PENDAFTARAN KIP KULIAH UNAIR (TERLAMPIR) 4 KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) / KARTU PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) / KARTU KKS (KARTU KELURAGA SEJAHTERA) / KARTU PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP SEKOLAH) SEWAKTU SEKOLAH 5 JIKA TIDAK MEMPUNYAI KARTU PADA POINT NO. 4, WAJIB MEMPUNYAI SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU) DARI DESA/KELURAHAN/DINSOS/DINAS SETEMPAT. 6 BUKTI BAYAR REKENING LISTRIK BULAN TERAKHIR 7 KARTU KELUARGA (KK) 8 SPPT PBB RUMAH ORANG TUA/WALINYA 9 FOTO ANGGOTA KELUARGA, FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN (TERAS DAN PAGAR), TAMPAK SAMPING, TAMPAK BELAKANG, FOTO RUANG TAMU, FOTO DAPUR, FOTO KAMAR MANDI DAN FOTO KAMAR TIDUR MAHASISWA, FOTO LOKASI USAHA (JIKA MEMILIKI USAHA) 10 SLIP GAJI ATAU SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORTU/WALI DARI KEPALA DESA 11 FORM PERNYATAAN KETENTUAN KHUSUS PENERIMA BANTUAN KIP KULIAH MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA + + + + + + + + + + + + + download file terlampir: 1. informasi berkas seleksi (Download Disini) 2. Formulir pendaftaran kIP kuliah unair (Download Disini) 3. contoh format foto rumah (Download Disini) 4. surat pernyataan kIP maba unair (Download Disini) + + + + + + + + + + + + Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga JALUR SNBP TAHUN 2024 memiliki ketentuan sebagai berikut : + + + + 1. BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN 2. SAAT UPLOAD BERKAS KE GOOGLE FORM MOHON UNTUK PENAMAAN FILE DIISIKAN DENGAN NAMA FORMAT ”Berkas KIP-K Tahun 2024_SNBP/SNBT/MANDIRI*_Nama_Prodi_No Ujian/NIM” + + + + + + + + + + + UPLOAD BERKAS BERKAS SELEKSI ADMINISTRASI NO BERKAS 1 KARTU PESERTA SELEKSI (SNBP, SNBT & MANDIRI) TAHUN 2024 2 KARTU PESERTA KIP KULIAH TAHUN 2024 3 FORMULIR PENDAFTARAN KIP KULIAH UNAIR (TERLAMPIR) 4 KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) / KARTU PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) / KARTU KKS (KARTU KELURAGA SEJAHTERA) / KARTU PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP SEKOLAH) SEWAKTU SEKOLAH 5 JIKA TIDAK MEMPUNYAI KARTU PADA POINT NO. 4, WAJIB MEMPUNYAI SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU) DARI DESA/KELURAHAN/DINSOS/DINAS SETEMPAT. 6 BUKTI BAYAR REKENING LISTRIK BULAN TERAKHIR 7 KARTU KELUARGA (KK) 8 SPPT PBB RUMAH ORANG TUA/WALINYA 9 FOTO ANGGOTA KELUARGA, FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN (TERAS DAN PAGAR), TAMPAK SAMPING, TAMPAK BELAKANG, FOTO RUANG TAMU, FOTO DAPUR, FOTO KAMAR MANDI DAN FOTO KAMAR TIDUR MAHASISWA, FOTO LOKASI USAHA (JIKA MEMILIKI USAHA) 10 SLIP GAJI ATAU SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORTU/WALI DARI KEPALA DESA 11 FORM PERNYATAAN KETENTUAN KHUSUS PENERIMA BANTUAN KIP KULIAH MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA download file terlampir: 1. informasi berkas seleksi (Download Disini) 2. Formulir pendaftaran kIP kuliah unair (Download Disini) 3. contoh format foto rumah (Download Disini) 4. surat pernyataan kIP maba unair (Download Disini) Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga JALUR SNBP TAHUN 2024 memiliki ketentuan sebagai berikut : + + + + 1. BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN 2. SAAT UPLOAD BERKAS KE GOOGLE FORM MOHON UNTUK PENAMAAN FILE DIISIKAN DENGAN NAMA FORMAT ”Berkas KIP-K Tahun 2024_SNBP/SNBT/MANDIRI*_Nama_Prodi_No Ujian/NIM” + + + + + + + + + + + UPLOAD BERKAS Deadline + Pendaftaran 22 – 24 Juni 2024 NAMA CALON PENERIMA KIPK UNAIR JALUR SNBT 2024 + + + + + NO NAMA PESERTA PRODI 1 MELPIYANTI TURNIP PSIKOLOGI 2 Diva Aulia Manja Hasibuan KEDOKTERAN GIGI 3 AULIA RIZKY ARIEF WICAKSONO TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN 4 CRISTIAN HESEKIEL LUMBAN GAOL TEKNIK ELEKTRO 5 Putri Wanda Sari Sinaga AKUNTANSI 6 NUR HASANAH MIFTAHUS SA'DAH TEKNIK ELEKTRO 7 THERESIA ANDRYANI EKARISTI SIGALINGGING BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 8 HARTY HEBRIYENTI MATEMATIKA 9 GABRIELLA SATRIANI NAINGGOLAN MANAJEMEN PERHOTELAN 10 AISYAH AN AAFI ANTROPOLOGI 11 VIKRI KURNIAWAN AKUAKULTUR 12 AYU EMILDA KIMIA 13 Kezia Ronatio Siregar PERBANKAN DAN KEUANGAN 14 PRODEO SINAGA REKAYASA NANOTEKNOLOGI 15 ARCHIPUS KENT ENOCH SITORUS PERPAJAKAN 16 Isaias Tadeus Purba EKONOMI PEMBANGUNAN 17 JAMIE FRANSISCO PURBA REKAYASA NANOTEKNOLOGI 18 Doli Yoakim Lubis TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 19 RAHMADI SEPTATIANA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 20 MEIFATHIA KHAYYIRAA EL FARIS AKUNTANSI 21 NUR FADILLAH KEPERAWATAN 22 Nur Elbayyinah Kardi ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 23 M. ALFARIDZHI ARDINAL MANAJEMEN PERHOTELAN 24 LIDYA HARIKA BAHASA INGGRIS 25 Hanifa Fairuz KEPERAWATAN 26 IBRA AHMAD ZUFAN TEKNIK ELEKTRO 27 MUHAMMAD FIRDAUS TEKNOLOGI SAINS DATA 28 Ratu Umamah KEPERAWATAN 29 Amanda Putri Pratama MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 30 TALITHA UBAIDAH PUTRIGOFUR SOSIOLOGI 31 AMANDA RAISSA ARDELIA MARINI SOSIOLOGI 32 Alfino Sindu Prasetya EKONOMI ISLAM 33 NANDA CAHYARINI ANTROPOLOGI 34 SASTHA AULIA MUFIDAH STUDI KEJEPANGAN 35 RAYDA HELMI PENGOBAT TRADISIONAL 36 NUR ZAENAB ARUMING BHAKTI SOSIOLOGI 37 YASMINE ALISHA MEKKADINA KESEHATAN MASYARAKAT 38 Luthfia Zahra PERPAJAKAN 39 VALERIE NAYSA AKUNTANSI 40 FIRMAN NUR MATEMATIKA 41 MUHAMMAD ADDIN AL HAQ TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 42 MUHAMMAD FEBRY RAHARDIAN FISIKA 43 AHMAD FATHURROHMAN SYAMIL EKONOMI PEMBANGUNAN 44 RAIDAH RAQIQAH KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 45 Sahrul Ramdani SOSIOLOGI 46 Muhammad Rama Firmansyah BAHASA INGGRIS 47 RENDY GUNAWAN KEPERAWATAN 48 Qisthy Fatiyah Ahmad EKONOMI ISLAM 49 LUCKY ARYA WANDANA FISIKA 50 NAJLA MUFTIHA RIZQI ABDILAH ILMU SEJARAH 51 AYU SARI KEBIDANAN 52 JASMINE AYU SAFITRI STUDI KEJEPANGAN 53 Fatimah Azzahra ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 54 Regina Felice Ompusunggu AKUAKULTUR 55 Hasbi Rais Adillah AKUAKULTUR 56 ARGA SETIAWAN REKAYASA NANOTEKNOLOGI 57 Najlaa Thufailah Shafut ILMU KOMUNIKASI 58 FLORENTINA DEVLIN NATALIA EKONOMI PEMBANGUNAN 59 FARYA NAYLA JUANITA ILMU SEJARAH 60 FAIQ MUSYAFA ILHAMSYAH TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN 61 FANIKA ARTHA AVILIANI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 62 MUHAMAD DAFFA ALFARIZI FISIOTERAPI 63 Anggita Nurardiyati ADMINISTRASI PUBLIK 64 RIRIN RISMAYANTI EKONOMI ISLAM 65 Sri Fuji Lestari KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 66 Muhammad Samy Ramadhan sahertian TEKNOLOGI SAINS DATA 67 Alya Soraya Nurul Aisyah STUDI KEJEPANGAN 68 AZKIYA ZULFA SALSABILA SOSIOLOGI 69 Ilham Saeful Rahman TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 70 Trilia Ayu Ramadani PERPAJAKAN 71 NABILLA ZAHWA ARDHIVAPUTRI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 72 Adelia Distina Sari STUDI KEJEPANGAN 73 REALITA REVALINA PUTRI EKONOMI PEMBANGUNAN 74 Nurjannah KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 75 ISTIKA RAHMAWATI AKUNTANSI 76 AIRILIA REVINA RAMADHANI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 77 INDAH KARUNIA RAHMADANI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 78 FERDI RIZKI SANGAJI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 79 RAHMA HIMATULA'LA EKONOMI ISLAM 80 SALSABILA AURELLIA WULANDARI MANAJEMEN PERHOTELAN 81 YASMINA SHOLIHATUNNISA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 82 MEGA GRACE YUSTICA WIJAKSONO PERBANKAN DAN KEUANGAN 83 ZAHRANIA NAURA ZATA KEDOKTERAN HEWAN 84 Nickita Agiesya Putri BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 85 Restu Hammam BAHASA INGGRIS 86 Khusna Salsabila KEDOKTERAN GIGI 87 Abraham Galeh Reksa Danu TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 88 Devina Tria Fandina KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 89 FATKA RAMADHANI WITJAKSONO BAHASA INGGRIS 90 STEFANUS KEVIN PUDUS TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 91 FIAZAR MEILA ALIEM PRIATNA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 92 Zahra Nurhaliza KEDOKTERAN GIGI 93 Lilik Widarti KEPERAWATAN 94 Theodore Ekyan Prasetyo AKUNTANSI 95 ARINA AGHNIA FAZA GHAIDA DESTINASI PARIWISATA 96 Alya Flora Chita FARMASI 97 DELIMA ASRI SARASWATI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 98 MOHAMMAD IZZAD SATRIA RAMADHANI RULIAWAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 99 AULIA NUR RAHMA ILMU KOMUNIKASI 100 AFIFAH DAMARANI TEKNIK LINGKUNGAN 101 SITI ROPIAH BIOLOGI 102 Rizki Nur Khoiriyah GIZI 103 AYNUR FITRISSYA VIRNANDA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 104 HASANAH DWI MADANI TEKNIK INDUSTRI 105 Arrafi Lucky Fadhila Wicaksana MANAJEMEN 106 Nadia Jannah KEDOKTERAN GIGI 107 Anisa Nurjanah KESEHATAN MASYARAKAT 108 Diah ayu wulandari KEPERAWATAN 109 Ariel Ananda Putra EKONOMI PEMBANGUNAN 110 DORAN ABI SAPUTRA TEKNIK LINGKUNGAN 111 OLIVIA WIBISONO MATEMATIKA 112 SELA FIKA SALSABILAH KEPERAWATAN 113 ABID WAHYU JATMIKO KEPERAWATAN 114 ZAHRO ATTUTSTSALITS EKONOMI ISLAM 115 AINNUR AYU NANDA AGUSTIN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 116 Amelia Setiaji MANAJEMEN PERHOTELAN 117 Daniel Micky Adi Saputra DESTINASI PARIWISATA 118 MAULIYA SURYANINGSIH ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 119 ZALFAA ZAHIA KHAIRUNISSA ILMU POLITIK 120 GALUH SEPTI TEGUH PRIHATIN BIOLOGI 121 DWI ARIANTI WAHYUNINGSIH ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 122 Damar Rangga Kumala Jati MANAJEMEN PERHOTELAN 123 Mus'ab Abdul Rozaq BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 124 Justmine Auliya Putri BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 125 Aditya Rizki Purnama AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 126 Fadilatin Nasyiah KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 127 FINA ALAIQOH MUSTIKA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 128 Lina Shabrina KEBIDANAN 129 Moh. Rifky Alfareza AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 130 AYU ANGGRAINI BAHASA INGGRIS 131 Adinda Putri Ramadhani KEPERAWATAN 132 Joko Rizaldi PSIKOLOGI 133 ASMAWATI EKA KENCANANINGSIH KEPERAWATAN 134 PRAMESTI RAHMANING RAISYA DIRGANTARA PUTRI AKUNTANSI 135 YOGA WIRA ISLAMI TEKNIK LINGKUNGAN 136 Khansa Shafa Sayyidah TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN 137 Novia Dwi Angesti AKUNTANSI 138 MUHAMMAD BINTANG ABDILLAH AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 139 KIARA CINDY RAMADHANI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 140 NUR AINISA NAIDILA PUTRI Statistika 141 Andhika Widi Nugraha AKUNTANSI 142 TIARA AYU FEBRIYANTI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 143 MUHLISA PUTRI FIRMANSYAH AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 144 NUR ANDINI KUSNADI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 145 Aulia Zahra KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 146 ALFI MAHDIYAH RAHMAWATI KEPERAWATAN 147 LINDA DWI SAFIRA KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 148 MUHAMMAD FARREL FIKRIANSYAH KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 149 ARIMA RAMADHANTI AKUNTANSI 150 NADIVA MAULIDYA ANWAR BIOLOGI 151 HABIB ANWASH AS SHODIQ TEKNIK INFORMATIKA 152 I'ANATUL URFIYYAH KIMIA 153 ELOK RIZA ANANDA KEBIDANAN 154 SYAIRA ANISATUL ILMA FARMASI 155 MUHAMMAD FARRAS RAMADHAN FARMASI 156 Cantika Trisna Ningrum TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 157 RIJAL PANGESTU KEPERAWATAN 158 Berliana Rizqy Aprilia Priyono AKUNTANSI 159 FEBRIZQY FASYASSIR FISQY KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 160 FARA AFIYATUL MAYAZA PUTRI PSIKOLOGI 161 Berlian Pingkiani PERBANKAN DAN KEUANGAN 162 MAULANA RAFA AJIE ZAFIRA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 163 KAFKA NAFISA JULIANDINI PUTRI FARMASI 164 KHOIRYAH IDAH LESTARI ILMU SEJARAH 165 ARIHNI RO'IKHATUL JANNAH MANAJEMEN 166 MUHAMMAD FAHIIMUDDIN PENGOBAT TRADISIONAL 167 RIYANDA HELMALIYA PUTRI KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 168 ANGGI DWI AYU NURMALA SOSIOLOGI 169 MUHAMMAD ADHA AL-FAIZ NADHIF PSIKOLOGI 170 AMANDA NAILA MAJIDA ADMINISTRASI PUBLIK 171 ARINA FUADATUS SHOFIYYAH KIMIA 172 ELOK TRI WULANDARI AKUNTANSI 173 NAJWA AYU NABILLA BIOLOGI 174 Faradina Nasywa Umami TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 175 Mohammad Aldi Nugroho BIOLOGI 176 LAILY FATIMATUZ ZAHRA BIOLOGI 177 Anggita Diah ayu Valensia BIOLOGI 178 APRILIA PUTRI ZAHRA AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 179 RIFKY DINATA ADMINISTRASI PUBLIK 180 Rafida Azis Al Habib MANAJEMEN PEMASARAN 181 ARDAN TIO ARDIALBIN ILMU HUKUM 182 Rizka Umami EKONOMI ISLAM 183 ENGGAR PUJA PRATAMA EKONOMI PEMBANGUNAN 184 IZZA RAHMA AULIA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 185 Yuli Nur Rohmawati ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 186 Sunshine Alicia Revlonya PERBANKAN DAN KEUANGAN 187 Abdul Ghalib Sulaiman ILMU HUKUM 188 Laura Indra Renata FISIKA 189 Defri Ayu Pamungkas MATEMATIKA 190 Alifia Putri Maharani AKUNTANSI 191 CINDY AULIA RAHMAH FARMASI 192 SILVIA DARA EKA YULANSARI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 193 PRAMUDYA AIREN MAY'ANNURILLAH ARIESTA AKUAKULTUR 194 MUTIA AVISHA NURCAHYANA PERPAJAKAN 195 Shelvya Xena Safara BAHASA INGGRIS 196 SELFI TRI WULANDARI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 197 KHARISMA LAILA NUR HIDAYAH SOSIOLOGI 198 DIAZ AGDIANSYAH HENDRA KUSUMA MANAJEMEN 199 VERYCHA NAILAH ASARI MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 200 TSURAYA HAFIDHAH EKONOMI ISLAM 201 ABDURRAHMAN HARIZ MATEMATIKA 202 NINA NISRINA FIRDAUSI KEDOKTERAN HEWAN 203 ALFINA DWI YANTI ILMU KOMUNIKASI 204 ELVENA CHRISTIYANTI APRILLA BOAZ ILMU KOMUNIKASI 205 NAURA MAITSA AFANINDYA ILMU HUKUM 206 THOMAS SAFIK ZAKARIA PERBANKAN DAN KEUANGAN 207 Irly Aulia Ramadhani AKUNTANSI 208 KHOLIFATUL ULA BIOLOGI 209 Hasna Salsabila TEKNOLOGI SAINS DATA 210 RAMADHANIA NAKHWAH ARAMINTA EKONOMI ISLAM 211 AMANDA FIDELA RESWARA KEDOKTERAN HEWAN 212 DEWINGGA NURDYA GANESTRI MANAJEMEN PERHOTELAN 213 Cantika Hanum Nazara TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 214 YASMIN NUR FAJRIA BIOLOGI 215 INDRI CAHYANI BIOLOGI 216 Arhamu Zafi Arrusyda PERPAJAKAN 217 Mohammad Baihaqi Falis MATEMATIKA 218 NUR'AVIVA NIRMALA SARI KEBIDANAN 219 CHELSEA HANI MARCELIA SUNDAWA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 220 NAILAH SALAMAH ILMU SEJARAH 221 DEVA ZIA'UL HAQ KHOIRUDIN AKUAKULTUR 222 DIA EKA ROSITA WATI MANAJEMEN PERHOTELAN 223 Dinda Adhitya Pratiwi MANAJEMEN PERHOTELAN 224 ROHABA AQWALUL HAKAMA SOSIOLOGI 225 JOUHAR MANI' ISYARRA PENGOBAT TRADISIONAL 226 YUNIAR KURNIASARI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 227 DIAH AYU WILUJENG BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 228 ROICHATUL JANNAH SOSIOLOGI 229 ALYA ANATA KEPERAWATAN 230 APRILIA HASNA SALSABILA PERBANKAN DAN KEUANGAN 231 SABILA KHAIRIN NISA AKUAKULTUR 232 Keisya Paramita Suryanata MANAJEMEN PEMASARAN 233 NATASYA AYU WULANDARI STUDI KEJEPANGAN 234 MUHAMMAD ALDO AL GHAZALI EKONOMI PEMBANGUNAN 235 FITRIA ADE MALIA PUTRI GIZI 236 DAMAR SAMUDRA IMANITAQWA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 237 KYOSINORA AQILA DANISH ARA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 238 Aditya Saputra TEKNOLOGI SAINS DATA 239 OKTAVIA EKA PUTRI SOSIOLOGI 240 ANANTA DHEA PUTRI PAMUDJI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 241 JESSICA MERCY ASSA TEKNOLOGI SAINS DATA 242 GISKA PRAMITA MANAJEMEN PERHOTELAN 243 HERA ROHMA FAHILA BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 244 MOCHAMAD JIMMY TRI SULAIMAN AKUAKULTUR 245 MAEYA DWIPA ARYMBI ADMINISTRASI PUBLIK 246 RAFLI ZAIDAN NAUFAL KEDOKTERAN HEWAN 247 Muhammad Syahid Abdillah PERBANKAN DAN KEUANGAN 248 Nasa Rahma Dewi KEBIDANAN 249 AHMAD ARDHAN SYAHRONI ILMU SEJARAH 250 Eka Hermiliani MANAJEMEN 251 Muhammad Irfan Permana Hidayat ILMU HUKUM 252 KAUTSAR SALEKSA EKONOMI ISLAM 253 MOHAMMAD ILZAM SABILILLAH AKUNTANSI 254 Rafika Alfiana Mufidha ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 255 AZKIA AVICENNA BADAR GIZI 256 REVANZA GAMMASTYAN AKUNTANSI 257 Sabiyla Azzahra AKUAKULTUR 258 MUHAMMAD ALFIN SYAHAR PERBANKAN DAN KEUANGAN 259 DIAN KRISNA DEWANTI AKUNTANSI 260 RAHMA DWI RAHAYU ILMU KOMUNIKASI 261 EMILYA ATMARINI TEKNIK INDUSTRI 262 ADITYA JAYAWARDHANA RAMADHANI AKUAKULTUR 263 AKRAM FAATIHUL IHSAN ILMU KOMUNIKASI 264 NOVA DWIFISTA FEBYOLA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 265 FITRIA NISAUZ ZAHWA BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 266 CHESTA LEILANI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 267 NATALIA AIS WALINONO SOSIOLOGI 268 Septi Nurlia Anggraini KEPERAWATAN 269 AZKIYA NABILA FIRDAUS MATEMATIKA 270 LARASATI AULIYA NUR SALAMAH ILMU SEJARAH 271 ANNISA AZ ZAHRA KEPERAWATAN 272 Gita Fajriyatin Puspa Rinjani FISIKA 273 EKA PURBOWATI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 274 Tamara Khalilah Haromain BIOLOGI 275 Dea Fanda Laili Rahma AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 276 SHAFA NABILA SHOLIKHAH SOSIOLOGI 277 DWI SAFAATIN FISIKA 278 HIERO DESHARDIKA SISTEM INFORMASI 279 DZAFIF HILAL WAHYUDI MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 280 Aisyah Nur Rahmawati SOSIOLOGI 281 SALWAA NAILISSA'ADAH KIMIA 282 Yeni Mafrukah EKONOMI ISLAM 283 AMANDA ISTRIANI KEPERAWATAN 284 ACHMAD ROIHAN FIRDAUS TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 285 Virgi Ruliansyach Pradana TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 286 REVADHELLANIE NAZWA ANGGRAENI PERBANKAN DAN KEUANGAN 287 RAIZSATYA QORIANANDA HUTAMA PERPAJAKAN 288 ZAHROH ALMIRA NABIILAH PERBANKAN DAN KEUANGAN 289 MUHAMAD ERIK RULISDIANTO AKUAKULTUR 290 FRISSZA NUR AINI TSABITAH TEKNIK BIOMEDIS 291 Kiyasah Prameswari GIZI 292 UZLIVATUL JANNAH KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 293 FATHIMAH IFFATUL AFIFAH KEBIDANAN 294 CINDY TIARA ANASTASYA TEKNIK INFORMATIKA 295 ALIFIA NAZWA RIZKIANI AKUAKULTUR 296 Treyza Fernanda KEPERAWATAN 297 Talitha Ardine Nuraini PERPAJAKAN 298 ARMANSYAH DAUD HAMZAH TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 299 SITI AISYAH KEPERAWATAN 300 M.BAGOES MIFTACHUR RAHMAN MATEMATIKA 301 RIZALATUL MUAWIYAH EKONOMI ISLAM 302 Viona Mitzy Renata TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 303 DANIA MARTINI AKUAKULTUR 304 KHUMAIROTUM MAR'ATUR RIZQIYAH BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 305 INTAN KURNIA DEWI DESTINASI PARIWISATA 306 OVIE FISIANASTI PUTRI BUDIMAN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 307 NATASYA MEISYA SALSABILAH SOSIOLOGI 308 Jessiana Puspita Sari KEPERAWATAN 309 DIAN TEGUH FIBRIANTI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 310 Zhafirah Aidah AKUAKULTUR 311 MUHAMMAD SURYA DHARMA SYAPUTRA ILMU KOMUNIKASI 312 LAINUN KHUMAIROH ILYAS PENGOBAT TRADISIONAL 313 JAISYUL 'USRAH DESTINASI PARIWISATA 314 DEVIN ANDI FIRMAN SYAH STUDI KEJEPANGAN 315 VICKY CANDRA ARIFIAN TEKNIK INFORMATIKA 316 CAHYA LINTANG KAMILLA AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 317 Lathifa Azkia Prabowo BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 318 ELOK ROSDIANA KEPERAWATAN 319 Amel Hermalia Putri KEPERAWATAN 320 MUHAMMAD NABIL FAWAID AKUAKULTUR 321 MUHAMMAD RIZKY ISNAINI HARDIANSYAH KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 322 ABDUL AZIZ ANDRIANSYAH ILMU POLITIK 323 Imanuela Putri Santoso AKUNTANSI 324 Naura Rosita ILMU SEJARAH 325 NURHAKIM YUANFABELL KESEHATAN MASYARAKAT 326 SITI LAILATUN NAZILAH AKUNTANSI 327 HURIN FIRDAUS ZAHRA NUGROHO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 328 Fifi Wardhani FISIKA 329 MUHAMMAD AKMAL WIRDIYAN FATORI MANAJEMEN 330 Cici Dian Eviliya ANTROPOLOGI 331 VANIA AMANDA VYARA DESTINASI PARIWISATA 332 SALWA ZAKIYYAH RIFDAH TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 333 ATIKA DWI VIVIANA MUGI SLAMET GIZI 334 MUH SULTAN HAKIM SETIYAWAN MANAJEMEN 335 GALUH BIRU AZZAHRA ADMINISTRASI PUBLIK 336 RIDHO GALIH KUSUMO MANAJEMEN 337 Mahegha Agustina PSIKOLOGI 338 Delvin Erwi Anggara EKONOMI PEMBANGUNAN 339 METHA ARTAMEFIA PUTRI ZULKARNAIN AKUAKULTUR 340 KEISHA AMELIA TEKNIK INDUSTRI 341 ZIYAA DANIL MUBAROK TEKNIK INFORMATIKA 342 Yemima Karina Kusuma Dewi DESTINASI PARIWISATA 343 DEVA AULIA RAFIFA BAHASA INGGRIS 344 INAYA ASTRI DANA RIA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 345 Nadine Nazwa Andina TEKNIK INFORMATIKA 346 Italia Nabila Putri PERBANKAN DAN KEUANGAN 347 ADELIA FEBI DWI ISLAMI BIOLOGI 348 Raniya Lolita Winata TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 349 DEALOVA AURA MAHESWARI TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 350 YULIAN DWIGITA PRADNYA WINARDI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 351 Asty Grazziella GIZI 352 Mufida Kusuma Wardhani AKUAKULTUR 353 AMINIA JOAN RAMADHANI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 354 Arifatul Ulya KEDOKTERAN HEWAN 355 Dicky Candra Romadhoni AKUNTANSI 356 Zeniatul Nur Khalimah AKUNTANSI 357 CINDY DESTIANA NARISWARI BIOLOGI 358 DANIEL FERDINAND FRISTIAN STUDI KEJEPANGAN 359 SHIKHA AVIA SAFITRI SOSIOLOGI 360 MUTHIA LATHIFA HARIYANTI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 361 SHOFIYA NAFSAN ZAKIYYAH KESEHATAN MASYARAKAT 362 CINDY ARISMA PUTRI KESEHATAN MASYARAKAT 363 Zalfa Salsabilah Al Fauzie BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 364 RIZKA AULYA RAMADHANI AKUAKULTUR 365 Dewi Anggraeni BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 366 FEBRYANA DWIYANTI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 367 MIRNA RAMADHANI KEBIDANAN 368 Imelia Eka Agustin FARMASI 369 Siti Safa'atul Wastiyah KEDOKTERAN HEWAN 370 salsabilla larasati EKONOMI PEMBANGUNAN 371 Nayara Sabrina Jamil ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 372 SHAUZIAH CHELLYCIA KESEHATAN MASYARAKAT 373 MUHAMAD AINUL YAQIN TEKNIK INFORMATIKA 374 ADELIA SALSABILLA PUTRI ISNAINI AKUAKULTUR 375 MAHESA ARYA RAMADHAN KIMIA 376 KAYLLA GISCA ZAHRA PUTRI ANDRIANTO PERBANKAN DAN KEUANGAN 377 NATALIA RANSISKA SOSIOLOGI 378 NUR AURALIA ANDRIYANTI MANAJEMEN PERHOTELAN 379 RADITYA RAMADHAN HARIADI PERBANKAN DAN KEUANGAN 380 Najma Namira BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 381 AURA SASMITA ARISTI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 382 ELFARA ARNI RESTISIA AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 383 Abdurrahman Rafif FISIKA 384 SAFFANAH GHEFIRA GHAITSA RACHMADI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 385 Nofitria Ariany Rahmadani TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 386 AFIFANITA SAIRENA AKUAKULTUR 387 NAJMA KAYLA RAHMADIANI FAUZI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 388 Anggie Gita Cahyani AKUAKULTUR 389 ALVINIA DALI ANTIKA PERPAJAKAN 390 JOSITA ALLYYA HANNAN ANTROPOLOGI 391 MUHAMMAD FARHAN FAUZAN FISIKA 392 MUHAMMAD ABI MAULANA KEPERAWATAN 393 CAHYA NINGRUM KEDOKTERAN 394 Muhammad Fajar TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 395 Septi Nur Kholisatun Nisa' TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 396 DESTIN TRIYA PUSPITASARI KEPERAWATAN 397 Usamah TEKNIK LINGKUNGAN 398 Uggrata Maja Kusuma ILMU SEJARAH 399 GHEFIRA ALIMAH PYAFAKHIRA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 400 M. Firman Fadilah ILMU SEJARAH 401 DEAN MARKLEY VADIAMORA PSIKOLOGI 402 ROSIDAH TRIA RIASTI EKONOMI ISLAM 403 Samuel Chirstofel Siwalette BAHASA INGGRIS 404 UEFA FIO FREDERICK SOSIOLOGI 405 INTAN DWI RISMAWATI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 406 Rani Farrelina Agustin BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 407 DOVY AGUNG NURHAYATI KEBIDANAN 408 AYUNDIA DWI ANGGITA SARI PERBANKAN DAN KEUANGAN 409 NA'IMATUL UMAMAH BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 410 Ahmad Alfasya Nur Fauzan KEPERAWATAN 411 UMI ZAHIROH MANAJEMEN PERHOTELAN 412 M. IRFAN RAFI GUNAWAN EKONOMI PEMBANGUNAN 413 ACH. HASYIM ASSYAFI'I PSIKOLOGI 414 GHAZA MUHAMMAD AL-BUCHORI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 415 ANDINA REZZA AMILDA KIMIA 416 NAJWA SHERYL AMELIA PUTRI KEPERAWATAN 417 ANGGRAINI VIRNANDA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 418 Mashayu Aulia Zahrina EKONOMI ISLAM 419 HAISNIN MIKAIL MUSADAT TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 420 Mohammad Cezar Mafione PERBANKAN DAN KEUANGAN 421 ACHMAD YUDA PRAYOGI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 422 PINGKAN FEBRIANTI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 423 Elsa Revinna Aulia Firdausi BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 424 Arindi Aulia Nada BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 425 M. RIZKY HIDAYATULLAH SISTEM INFORMASI 426 Zahra Asywaqie Rosally PSIKOLOGI 427 ADITYA NUGROHO PRYANBODO TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 428 Tia Fatimah Az-Zahra TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 429 Muchamad Nur Ilman MANAJEMEN 430 EKA NUR AZIZAH KESEHATAN MASYARAKAT 431 VERONICA JOYCE DANIELLE PERPAJAKAN 432 RONA ELITA MAHARANI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 433 ANNISA FAHRUZAHWA AULIYA HASANNIL HAKAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 434 ANGGUN CHANDRA SEPTADILA MATEMATIKA 435 NADIA WIDYA SARI AKUAKULTUR 436 IRVAN DANANG PRATAMA DESTINASI PARIWISATA 437 RIKA AGUSTINA Statistika 438 MOHAMMAD RISFI ARDANA MATEMATIKA 439 Erika Lola Ananta MANAJEMEN PERHOTELAN 440 MOCH. GHOZI FALIH AR-RAMMI REKAYASA NANOTEKNOLOGI 441 ISNAINI NUR FADHILAH AL FIRDAQOR MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 442 MAGDALENA WILLYANDINI KEPERAWATAN 443 LINTANG NAURA FRADIVA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 444 RIVALDO EKA PRATAMA AKUAKULTUR 445 SAFIRA ANINDIA WIDYASARI KESEHATAN MASYARAKAT 446 NABILA ZAHWA RAMADHANI PENGOBAT TRADISIONAL 447 Yuanita Eka Pratiwi MANAJEMEN 448 SHABRINA LISTYA CANDRA EKONOMI ISLAM 449 ZIQKY FREFALGA RAKA YUDHA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 450 ERICHA FEBRIANA FATMASARI AKUNTANSI 451 SRI KANDI DEWI AYU MAWARDANI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 452 TRI NUR AINI TIRTA KISMA ILMU SEJARAH 453 Mazida Izzatun Navila BIOLOGI 454 NIKEN OKTAVIA DWI PUTRI KEDOKTERAN HEWAN 455 Abraham Alexs Tanu Wijaya KIMIA 456 BETHARI SRI INDRAJAYANTI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 457 RITA ZUIFA AZZAHRA KEPERAWATAN 458 DIFFA SALSABILLA MAULIDINA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 459 HILMAN BAIHAQI AKUAKULTUR 460 SUCI RACHMATIKA AKUAKULTUR 461 MUFTIYAH NAJWA BISHRI FISIOTERAPI 462 VALENTINO HARIYADI STUDI KEJEPANGAN 463 MUHAMMAD FAQIH MUKADAR TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 464 MUHAMMAD UBAIDILLAH EKONOMI PEMBANGUNAN 465 ANDRE ARIZQI MARTSENDA PERBANKAN DAN KEUANGAN 466 Mairisa Rahma Zainia KEPERAWATAN 467 PUSPANINDYA HANIFATIN NAJA'AH ADMINISTRASI PUBLIK 468 ZAHRA ZAYYAN JATMIKO EKONOMI PEMBANGUNAN 469 Fikry Rakasadewo Amroe ILMU HUKUM 470 NUR LAILA MASRUROH AKUNTANSI 471 SITI ENDAH CAHYANI ILMU HUKUM 472 Nadya Eka Septiana MANAJEMEN PEMASARAN 473 Dhia Idza Alya MATEMATIKA 474 RIJAL ARIF ROHMAN HAKIM TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 475 NAJWA MAULIDYAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 476 ALYSSA PUTRI RACHMAWATI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 477 PRIMA PUSPA TIARA MATEMATIKA 478 Maida Aqillah Putri Nurandani TEKNIK INFORMATIKA 479 Alivah Maulidya AKUAKULTUR 480 MUHAMMAD ARIF CAHYANINGRAT ANTROPOLOGI 481 RISKA DAVINA SAPUTRI PERBANKAN DAN KEUANGAN 482 RIZCHA NUR RAMADHANIA EKONOMI PEMBANGUNAN 483 Estri Maulidya Elok Cahyani MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 484 Ngakan Komang Nadha Santika KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 485 OCTAVIA NUZULUL AZMI TEKNIK INFORMATIKA 486 DANIEL CHANDRA WIJAYA TEKNIK INDUSTRI 487 Salwa Anisa Firdausia MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 488 Sultan Pangestu Prawiro PERPAJAKAN 489 Syahdinda Sherlyta Laura BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 490 NABILA INTAN MAULIDINA KEPERAWATAN 491 Alya Karina Quin Qodhafi ANTROPOLOGI 492 RAYA RESTU ABI AKUAKULTUR 493 ANNISA CHURIN`IN EKONOMI ISLAM 494 ADAM WAHYU SAPUTRA ANTROPOLOGI 495 annisa alfitriah ILMU HUKUM 496 RIZI ARJABI TEKNIK INFORMATIKA 497 MOHAMMAD PRADANA SETYAWAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 498 Ahmad Tirta Sentosa EKONOMI ISLAM 499 Al Fiana Pusfita Lailatul Imro'ah BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 500 WA ODE SHOFIYYAH TSIBATUN SHOLIHAH ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 501 Khonsa Nur Aini AKUAKULTUR 502 MUHAMMAD PUTRA DINATA RIZKY TEKNIK ELEKTRO 503 Rareta Saqina ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 504 FAHREZA IQBAL TYOFIQRI PERPAJAKAN 505 AISYAH RIZQI SAFIRA AKUAKULTUR 506 MUHAMMAD HILMI HIBATULLAH TEKNIK INDUSTRI 507 RIDHO DWI PUJI ASTUTI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 508 Ahmad Andika alamsyah ADMINISTRASI PUBLIK 509 ARYA BAGUS WICAKSANA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 510 SAFFANAH AMALINA JANNATIN KEPERAWATAN 511 TESSALONIKA PUTRI PRAMESWARI KIMIA 512 SATRIA NAAIL KAYANA RITONGA TEKNIK LINGKUNGAN 513 Tiara Putri Andini EKONOMI PEMBANGUNAN 514 Wahyudi SISTEM INFORMASI 515 YUNITA KHOIRUNNISA' AKUNTANSI 516 ZAHRAH NABILA FATAH TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 517 ALVIN FIRDAUSY FISIKA 518 ALIYA ANGRAENI YASIN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 519 OLIVIA SURYA NINGSIH ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 520 RAIHAN SYAH RAFI' AKUNTANSI 521 RAKHA CADUDASA PUTRA MANAJEMEN PERHOTELAN 522 Luluk Amalia ADMINISTRASI PUBLIK 523 Cantika Devias Putri REKAYASA NANOTEKNOLOGI 524 EDMA AL SIDANA NUUR EKONOMI ISLAM 525 SHAVIRA PUTRI NABILLAH REKAYASA NANOTEKNOLOGI 526 MUHAMMAD BAGUS SATRIYO KESEHATAN MASYARAKAT 527 Nindi Firza Aprilia Setiawan MANAJEMEN PERHOTELAN 528 ANANDA KRISNA PUTRA BRILLIANTO AKUNTANSI NAMA CALON PENERIMA KIPK UNAIR JALUR SNBT 2024 + + + + + NO NAMA PESERTA PRODI 1 MELPIYANTI TURNIP PSIKOLOGI 2 Diva Aulia Manja Hasibuan KEDOKTERAN GIGI 3 AULIA RIZKY ARIEF WICAKSONO TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN 4 CRISTIAN HESEKIEL LUMBAN GAOL TEKNIK ELEKTRO 5 Putri Wanda Sari Sinaga AKUNTANSI 6 NUR HASANAH MIFTAHUS SA'DAH TEKNIK ELEKTRO 7 THERESIA ANDRYANI EKARISTI SIGALINGGING BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 8 HARTY HEBRIYENTI MATEMATIKA 9 GABRIELLA SATRIANI NAINGGOLAN MANAJEMEN PERHOTELAN 10 AISYAH AN AAFI ANTROPOLOGI 11 VIKRI KURNIAWAN AKUAKULTUR 12 AYU EMILDA KIMIA 13 Kezia Ronatio Siregar PERBANKAN DAN KEUANGAN 14 PRODEO SINAGA REKAYASA NANOTEKNOLOGI 15 ARCHIPUS KENT ENOCH SITORUS PERPAJAKAN 16 Isaias Tadeus Purba EKONOMI PEMBANGUNAN 17 JAMIE FRANSISCO PURBA REKAYASA NANOTEKNOLOGI 18 Doli Yoakim Lubis TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 19 RAHMADI SEPTATIANA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 20 MEIFATHIA KHAYYIRAA EL FARIS AKUNTANSI 21 NUR FADILLAH KEPERAWATAN 22 Nur Elbayyinah Kardi ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 23 M. ALFARIDZHI ARDINAL MANAJEMEN PERHOTELAN 24 LIDYA HARIKA BAHASA INGGRIS 25 Hanifa Fairuz KEPERAWATAN 26 IBRA AHMAD ZUFAN TEKNIK ELEKTRO 27 MUHAMMAD FIRDAUS TEKNOLOGI SAINS DATA 28 Ratu Umamah KEPERAWATAN 29 Amanda Putri Pratama MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 30 TALITHA UBAIDAH PUTRIGOFUR SOSIOLOGI 31 AMANDA RAISSA ARDELIA MARINI SOSIOLOGI 32 Alfino Sindu Prasetya EKONOMI ISLAM 33 NANDA CAHYARINI ANTROPOLOGI 34 SASTHA AULIA MUFIDAH STUDI KEJEPANGAN 35 RAYDA HELMI PENGOBAT TRADISIONAL 36 NUR ZAENAB ARUMING BHAKTI SOSIOLOGI 37 YASMINE ALISHA MEKKADINA KESEHATAN MASYARAKAT 38 Luthfia Zahra PERPAJAKAN 39 VALERIE NAYSA AKUNTANSI 40 FIRMAN NUR MATEMATIKA 41 MUHAMMAD ADDIN AL HAQ TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 42 MUHAMMAD FEBRY RAHARDIAN FISIKA 43 AHMAD FATHURROHMAN SYAMIL EKONOMI PEMBANGUNAN 44 RAIDAH RAQIQAH KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 45 Sahrul Ramdani SOSIOLOGI 46 Muhammad Rama Firmansyah BAHASA INGGRIS 47 RENDY GUNAWAN KEPERAWATAN 48 Qisthy Fatiyah Ahmad EKONOMI ISLAM 49 LUCKY ARYA WANDANA FISIKA 50 NAJLA MUFTIHA RIZQI ABDILAH ILMU SEJARAH 51 AYU SARI KEBIDANAN 52 JASMINE AYU SAFITRI STUDI KEJEPANGAN 53 Fatimah Azzahra ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 54 Regina Felice Ompusunggu AKUAKULTUR 55 Hasbi Rais Adillah AKUAKULTUR 56 ARGA SETIAWAN REKAYASA NANOTEKNOLOGI 57 Najlaa Thufailah Shafut ILMU KOMUNIKASI 58 FLORENTINA DEVLIN NATALIA EKONOMI PEMBANGUNAN 59 FARYA NAYLA JUANITA ILMU SEJARAH 60 FAIQ MUSYAFA ILHAMSYAH TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN 61 FANIKA ARTHA AVILIANI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 62 MUHAMAD DAFFA ALFARIZI FISIOTERAPI 63 Anggita Nurardiyati ADMINISTRASI PUBLIK 64 RIRIN RISMAYANTI EKONOMI ISLAM 65 Sri Fuji Lestari KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 66 Muhammad Samy Ramadhan sahertian TEKNOLOGI SAINS DATA 67 Alya Soraya Nurul Aisyah STUDI KEJEPANGAN 68 AZKIYA ZULFA SALSABILA SOSIOLOGI 69 Ilham Saeful Rahman TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 70 Trilia Ayu Ramadani PERPAJAKAN 71 NABILLA ZAHWA ARDHIVAPUTRI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 72 Adelia Distina Sari STUDI KEJEPANGAN 73 REALITA REVALINA PUTRI EKONOMI PEMBANGUNAN 74 Nurjannah KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 75 ISTIKA RAHMAWATI AKUNTANSI 76 AIRILIA REVINA RAMADHANI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 77 INDAH KARUNIA RAHMADANI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 78 FERDI RIZKI SANGAJI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 79 RAHMA HIMATULA'LA EKONOMI ISLAM 80 SALSABILA AURELLIA WULANDARI MANAJEMEN PERHOTELAN 81 YASMINA SHOLIHATUNNISA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 82 MEGA GRACE YUSTICA WIJAKSONO PERBANKAN DAN KEUANGAN 83 ZAHRANIA NAURA ZATA KEDOKTERAN HEWAN 84 Nickita Agiesya Putri BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 85 Restu Hammam BAHASA INGGRIS 86 Khusna Salsabila KEDOKTERAN GIGI 87 Abraham Galeh Reksa Danu TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 88 Devina Tria Fandina KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 89 FATKA RAMADHANI WITJAKSONO BAHASA INGGRIS 90 STEFANUS KEVIN PUDUS TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 91 FIAZAR MEILA ALIEM PRIATNA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 92 Zahra Nurhaliza KEDOKTERAN GIGI 93 Lilik Widarti KEPERAWATAN 94 Theodore Ekyan Prasetyo AKUNTANSI 95 ARINA AGHNIA FAZA GHAIDA DESTINASI PARIWISATA 96 Alya Flora Chita FARMASI 97 DELIMA ASRI SARASWATI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 98 MOHAMMAD IZZAD SATRIA RAMADHANI RULIAWAN BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 99 AULIA NUR RAHMA ILMU KOMUNIKASI 100 AFIFAH DAMARANI TEKNIK LINGKUNGAN 101 SITI ROPIAH BIOLOGI 102 Rizki Nur Khoiriyah GIZI 103 AYNUR FITRISSYA VIRNANDA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 104 HASANAH DWI MADANI TEKNIK INDUSTRI 105 Arrafi Lucky Fadhila Wicaksana MANAJEMEN 106 Nadia Jannah KEDOKTERAN GIGI 107 Anisa Nurjanah KESEHATAN MASYARAKAT 108 Diah ayu wulandari KEPERAWATAN 109 Ariel Ananda Putra EKONOMI PEMBANGUNAN 110 DORAN ABI SAPUTRA TEKNIK LINGKUNGAN 111 OLIVIA WIBISONO MATEMATIKA 112 SELA FIKA SALSABILAH KEPERAWATAN 113 ABID WAHYU JATMIKO KEPERAWATAN 114 ZAHRO ATTUTSTSALITS EKONOMI ISLAM 115 AINNUR AYU NANDA AGUSTIN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 116 Amelia Setiaji MANAJEMEN PERHOTELAN 117 Daniel Micky Adi Saputra DESTINASI PARIWISATA 118 MAULIYA SURYANINGSIH ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 119 ZALFAA ZAHIA KHAIRUNISSA ILMU POLITIK 120 GALUH SEPTI TEGUH PRIHATIN BIOLOGI 121 DWI ARIANTI WAHYUNINGSIH ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 122 Damar Rangga Kumala Jati MANAJEMEN PERHOTELAN 123 Mus'ab Abdul Rozaq BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 124 Justmine Auliya Putri BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 125 Aditya Rizki Purnama AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 126 Fadilatin Nasyiah KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 127 FINA ALAIQOH MUSTIKA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 128 Lina Shabrina KEBIDANAN 129 Moh. Rifky Alfareza AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 130 AYU ANGGRAINI BAHASA INGGRIS 131 Adinda Putri Ramadhani KEPERAWATAN 132 Joko Rizaldi PSIKOLOGI 133 ASMAWATI EKA KENCANANINGSIH KEPERAWATAN 134 PRAMESTI RAHMANING RAISYA DIRGANTARA PUTRI AKUNTANSI 135 YOGA WIRA ISLAMI TEKNIK LINGKUNGAN 136 Khansa Shafa Sayyidah TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN 137 Novia Dwi Angesti AKUNTANSI 138 MUHAMMAD BINTANG ABDILLAH AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 139 KIARA CINDY RAMADHANI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 140 NUR AINISA NAIDILA PUTRI Statistika 141 Andhika Widi Nugraha AKUNTANSI 142 TIARA AYU FEBRIYANTI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 143 MUHLISA PUTRI FIRMANSYAH AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 144 NUR ANDINI KUSNADI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 145 Aulia Zahra KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 146 ALFI MAHDIYAH RAHMAWATI KEPERAWATAN 147 LINDA DWI SAFIRA KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 148 MUHAMMAD FARREL FIKRIANSYAH KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 149 ARIMA RAMADHANTI AKUNTANSI 150 NADIVA MAULIDYA ANWAR BIOLOGI 151 HABIB ANWASH AS SHODIQ TEKNIK INFORMATIKA 152 I'ANATUL URFIYYAH KIMIA 153 ELOK RIZA ANANDA KEBIDANAN 154 SYAIRA ANISATUL ILMA FARMASI 155 MUHAMMAD FARRAS RAMADHAN FARMASI 156 Cantika Trisna Ningrum TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 157 RIJAL PANGESTU KEPERAWATAN 158 Berliana Rizqy Aprilia Priyono AKUNTANSI 159 FEBRIZQY FASYASSIR FISQY KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 160 FARA AFIYATUL MAYAZA PUTRI PSIKOLOGI 161 Berlian Pingkiani PERBANKAN DAN KEUANGAN 162 MAULANA RAFA AJIE ZAFIRA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 163 KAFKA NAFISA JULIANDINI PUTRI FARMASI 164 KHOIRYAH IDAH LESTARI ILMU SEJARAH 165 ARIHNI RO'IKHATUL JANNAH MANAJEMEN 166 MUHAMMAD FAHIIMUDDIN PENGOBAT TRADISIONAL 167 RIYANDA HELMALIYA PUTRI KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 168 ANGGI DWI AYU NURMALA SOSIOLOGI 169 MUHAMMAD ADHA AL-FAIZ NADHIF PSIKOLOGI 170 AMANDA NAILA MAJIDA ADMINISTRASI PUBLIK 171 ARINA FUADATUS SHOFIYYAH KIMIA 172 ELOK TRI WULANDARI AKUNTANSI 173 NAJWA AYU NABILLA BIOLOGI 174 Faradina Nasywa Umami TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 175 Mohammad Aldi Nugroho BIOLOGI 176 LAILY FATIMATUZ ZAHRA BIOLOGI 177 Anggita Diah ayu Valensia BIOLOGI 178 APRILIA PUTRI ZAHRA AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 179 RIFKY DINATA ADMINISTRASI PUBLIK 180 Rafida Azis Al Habib MANAJEMEN PEMASARAN 181 ARDAN TIO ARDIALBIN ILMU HUKUM 182 Rizka Umami EKONOMI ISLAM 183 ENGGAR PUJA PRATAMA EKONOMI PEMBANGUNAN 184 IZZA RAHMA AULIA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 185 Yuli Nur Rohmawati ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 186 Sunshine Alicia Revlonya PERBANKAN DAN KEUANGAN 187 Abdul Ghalib Sulaiman ILMU HUKUM 188 Laura Indra Renata FISIKA 189 Defri Ayu Pamungkas MATEMATIKA 190 Alifia Putri Maharani AKUNTANSI 191 CINDY AULIA RAHMAH FARMASI 192 SILVIA DARA EKA YULANSARI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 193 PRAMUDYA AIREN MAY'ANNURILLAH ARIESTA AKUAKULTUR 194 MUTIA AVISHA NURCAHYANA PERPAJAKAN 195 Shelvya Xena Safara BAHASA INGGRIS 196 SELFI TRI WULANDARI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 197 KHARISMA LAILA NUR HIDAYAH SOSIOLOGI 198 DIAZ AGDIANSYAH HENDRA KUSUMA MANAJEMEN 199 VERYCHA NAILAH ASARI MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 200 TSURAYA HAFIDHAH EKONOMI ISLAM 201 ABDURRAHMAN HARIZ MATEMATIKA 202 NINA NISRINA FIRDAUSI KEDOKTERAN HEWAN 203 ALFINA DWI YANTI ILMU KOMUNIKASI 204 ELVENA CHRISTIYANTI APRILLA BOAZ ILMU KOMUNIKASI 205 NAURA MAITSA AFANINDYA ILMU HUKUM 206 THOMAS SAFIK ZAKARIA PERBANKAN DAN KEUANGAN 207 Irly Aulia Ramadhani AKUNTANSI 208 KHOLIFATUL ULA BIOLOGI 209 Hasna Salsabila TEKNOLOGI SAINS DATA 210 RAMADHANIA NAKHWAH ARAMINTA EKONOMI ISLAM 211 AMANDA FIDELA RESWARA KEDOKTERAN HEWAN 212 DEWINGGA NURDYA GANESTRI MANAJEMEN PERHOTELAN 213 Cantika Hanum Nazara TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 214 YASMIN NUR FAJRIA BIOLOGI 215 INDRI CAHYANI BIOLOGI 216 Arhamu Zafi Arrusyda PERPAJAKAN 217 Mohammad Baihaqi Falis MATEMATIKA 218 NUR'AVIVA NIRMALA SARI KEBIDANAN 219 CHELSEA HANI MARCELIA SUNDAWA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 220 NAILAH SALAMAH ILMU SEJARAH 221 DEVA ZIA'UL HAQ KHOIRUDIN AKUAKULTUR 222 DIA EKA ROSITA WATI MANAJEMEN PERHOTELAN 223 Dinda Adhitya Pratiwi MANAJEMEN PERHOTELAN 224 ROHABA AQWALUL HAKAMA SOSIOLOGI 225 JOUHAR MANI' ISYARRA PENGOBAT TRADISIONAL 226 YUNIAR KURNIASARI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 227 DIAH AYU WILUJENG BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 228 ROICHATUL JANNAH SOSIOLOGI 229 ALYA ANATA KEPERAWATAN 230 APRILIA HASNA SALSABILA PERBANKAN DAN KEUANGAN 231 SABILA KHAIRIN NISA AKUAKULTUR 232 Keisya Paramita Suryanata MANAJEMEN PEMASARAN 233 NATASYA AYU WULANDARI STUDI KEJEPANGAN 234 MUHAMMAD ALDO AL GHAZALI EKONOMI PEMBANGUNAN 235 FITRIA ADE MALIA PUTRI GIZI 236 DAMAR SAMUDRA IMANITAQWA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 237 KYOSINORA AQILA DANISH ARA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 238 Aditya Saputra TEKNOLOGI SAINS DATA 239 OKTAVIA EKA PUTRI SOSIOLOGI 240 ANANTA DHEA PUTRI PAMUDJI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 241 JESSICA MERCY ASSA TEKNOLOGI SAINS DATA 242 GISKA PRAMITA MANAJEMEN PERHOTELAN 243 HERA ROHMA FAHILA BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 244 MOCHAMAD JIMMY TRI SULAIMAN AKUAKULTUR 245 MAEYA DWIPA ARYMBI ADMINISTRASI PUBLIK 246 RAFLI ZAIDAN NAUFAL KEDOKTERAN HEWAN 247 Muhammad Syahid Abdillah PERBANKAN DAN KEUANGAN 248 Nasa Rahma Dewi KEBIDANAN 249 AHMAD ARDHAN SYAHRONI ILMU SEJARAH 250 Eka Hermiliani MANAJEMEN 251 Muhammad Irfan Permana Hidayat ILMU HUKUM 252 KAUTSAR SALEKSA EKONOMI ISLAM 253 MOHAMMAD ILZAM SABILILLAH AKUNTANSI 254 Rafika Alfiana Mufidha ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 255 AZKIA AVICENNA BADAR GIZI 256 REVANZA GAMMASTYAN AKUNTANSI 257 Sabiyla Azzahra AKUAKULTUR 258 MUHAMMAD ALFIN SYAHAR PERBANKAN DAN KEUANGAN 259 DIAN KRISNA DEWANTI AKUNTANSI 260 RAHMA DWI RAHAYU ILMU KOMUNIKASI 261 EMILYA ATMARINI TEKNIK INDUSTRI 262 ADITYA JAYAWARDHANA RAMADHANI AKUAKULTUR 263 AKRAM FAATIHUL IHSAN ILMU KOMUNIKASI 264 NOVA DWIFISTA FEBYOLA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 265 FITRIA NISAUZ ZAHWA BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 266 CHESTA LEILANI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 267 NATALIA AIS WALINONO SOSIOLOGI 268 Septi Nurlia Anggraini KEPERAWATAN 269 AZKIYA NABILA FIRDAUS MATEMATIKA 270 LARASATI AULIYA NUR SALAMAH ILMU SEJARAH 271 ANNISA AZ ZAHRA KEPERAWATAN 272 Gita Fajriyatin Puspa Rinjani FISIKA 273 EKA PURBOWATI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 274 Tamara Khalilah Haromain BIOLOGI 275 Dea Fanda Laili Rahma AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 276 SHAFA NABILA SHOLIKHAH SOSIOLOGI 277 DWI SAFAATIN FISIKA 278 HIERO DESHARDIKA SISTEM INFORMASI 279 DZAFIF HILAL WAHYUDI MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 280 Aisyah Nur Rahmawati SOSIOLOGI 281 SALWAA NAILISSA'ADAH KIMIA 282 Yeni Mafrukah EKONOMI ISLAM 283 AMANDA ISTRIANI KEPERAWATAN 284 ACHMAD ROIHAN FIRDAUS TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 285 Virgi Ruliansyach Pradana TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 286 REVADHELLANIE NAZWA ANGGRAENI PERBANKAN DAN KEUANGAN 287 RAIZSATYA QORIANANDA HUTAMA PERPAJAKAN 288 ZAHROH ALMIRA NABIILAH PERBANKAN DAN KEUANGAN 289 MUHAMAD ERIK RULISDIANTO AKUAKULTUR 290 FRISSZA NUR AINI TSABITAH TEKNIK BIOMEDIS 291 Kiyasah Prameswari GIZI 292 UZLIVATUL JANNAH KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 293 FATHIMAH IFFATUL AFIFAH KEBIDANAN 294 CINDY TIARA ANASTASYA TEKNIK INFORMATIKA 295 ALIFIA NAZWA RIZKIANI AKUAKULTUR 296 Treyza Fernanda KEPERAWATAN 297 Talitha Ardine Nuraini PERPAJAKAN 298 ARMANSYAH DAUD HAMZAH TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 299 SITI AISYAH KEPERAWATAN 300 M.BAGOES MIFTACHUR RAHMAN MATEMATIKA 301 RIZALATUL MUAWIYAH EKONOMI ISLAM 302 Viona Mitzy Renata TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 303 DANIA MARTINI AKUAKULTUR 304 KHUMAIROTUM MAR'ATUR RIZQIYAH BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 305 INTAN KURNIA DEWI DESTINASI PARIWISATA 306 OVIE FISIANASTI PUTRI BUDIMAN ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 307 NATASYA MEISYA SALSABILAH SOSIOLOGI 308 Jessiana Puspita Sari KEPERAWATAN 309 DIAN TEGUH FIBRIANTI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 310 Zhafirah Aidah AKUAKULTUR 311 MUHAMMAD SURYA DHARMA SYAPUTRA ILMU KOMUNIKASI 312 LAINUN KHUMAIROH ILYAS PENGOBAT TRADISIONAL 313 JAISYUL 'USRAH DESTINASI PARIWISATA 314 DEVIN ANDI FIRMAN SYAH STUDI KEJEPANGAN 315 VICKY CANDRA ARIFIAN TEKNIK INFORMATIKA 316 CAHYA LINTANG KAMILLA AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 317 Lathifa Azkia Prabowo BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 318 ELOK ROSDIANA KEPERAWATAN 319 Amel Hermalia Putri KEPERAWATAN 320 MUHAMMAD NABIL FAWAID AKUAKULTUR 321 MUHAMMAD RIZKY ISNAINI HARDIANSYAH KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 322 ABDUL AZIZ ANDRIANSYAH ILMU POLITIK 323 Imanuela Putri Santoso AKUNTANSI 324 Naura Rosita ILMU SEJARAH 325 NURHAKIM YUANFABELL KESEHATAN MASYARAKAT 326 SITI LAILATUN NAZILAH AKUNTANSI 327 HURIN FIRDAUS ZAHRA NUGROHO KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 328 Fifi Wardhani FISIKA 329 MUHAMMAD AKMAL WIRDIYAN FATORI MANAJEMEN 330 Cici Dian Eviliya ANTROPOLOGI 331 VANIA AMANDA VYARA DESTINASI PARIWISATA 332 SALWA ZAKIYYAH RIFDAH TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 333 ATIKA DWI VIVIANA MUGI SLAMET GIZI 334 MUH SULTAN HAKIM SETIYAWAN MANAJEMEN 335 GALUH BIRU AZZAHRA ADMINISTRASI PUBLIK 336 RIDHO GALIH KUSUMO MANAJEMEN 337 Mahegha Agustina PSIKOLOGI 338 Delvin Erwi Anggara EKONOMI PEMBANGUNAN 339 METHA ARTAMEFIA PUTRI ZULKARNAIN AKUAKULTUR 340 KEISHA AMELIA TEKNIK INDUSTRI 341 ZIYAA DANIL MUBAROK TEKNIK INFORMATIKA 342 Yemima Karina Kusuma Dewi DESTINASI PARIWISATA 343 DEVA AULIA RAFIFA BAHASA INGGRIS 344 INAYA ASTRI DANA RIA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 345 Nadine Nazwa Andina TEKNIK INFORMATIKA 346 Italia Nabila Putri PERBANKAN DAN KEUANGAN 347 ADELIA FEBI DWI ISLAMI BIOLOGI 348 Raniya Lolita Winata TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 349 DEALOVA AURA MAHESWARI TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 350 YULIAN DWIGITA PRADNYA WINARDI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 351 Asty Grazziella GIZI 352 Mufida Kusuma Wardhani AKUAKULTUR 353 AMINIA JOAN RAMADHANI AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 354 Arifatul Ulya KEDOKTERAN HEWAN 355 Dicky Candra Romadhoni AKUNTANSI 356 Zeniatul Nur Khalimah AKUNTANSI 357 CINDY DESTIANA NARISWARI BIOLOGI 358 DANIEL FERDINAND FRISTIAN STUDI KEJEPANGAN 359 SHIKHA AVIA SAFITRI SOSIOLOGI 360 MUTHIA LATHIFA HARIYANTI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 361 SHOFIYA NAFSAN ZAKIYYAH KESEHATAN MASYARAKAT 362 CINDY ARISMA PUTRI KESEHATAN MASYARAKAT 363 Zalfa Salsabilah Al Fauzie BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 364 RIZKA AULYA RAMADHANI AKUAKULTUR 365 Dewi Anggraeni BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 366 FEBRYANA DWIYANTI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 367 MIRNA RAMADHANI KEBIDANAN 368 Imelia Eka Agustin FARMASI 369 Siti Safa'atul Wastiyah KEDOKTERAN HEWAN 370 salsabilla larasati EKONOMI PEMBANGUNAN 371 Nayara Sabrina Jamil ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 372 SHAUZIAH CHELLYCIA KESEHATAN MASYARAKAT 373 MUHAMAD AINUL YAQIN TEKNIK INFORMATIKA 374 ADELIA SALSABILLA PUTRI ISNAINI AKUAKULTUR 375 MAHESA ARYA RAMADHAN KIMIA 376 KAYLLA GISCA ZAHRA PUTRI ANDRIANTO PERBANKAN DAN KEUANGAN 377 NATALIA RANSISKA SOSIOLOGI 378 NUR AURALIA ANDRIYANTI MANAJEMEN PERHOTELAN 379 RADITYA RAMADHAN HARIADI PERBANKAN DAN KEUANGAN 380 Najma Namira BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 381 AURA SASMITA ARISTI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 382 ELFARA ARNI RESTISIA AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) 383 Abdurrahman Rafif FISIKA 384 SAFFANAH GHEFIRA GHAITSA RACHMADI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 385 Nofitria Ariany Rahmadani TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 386 AFIFANITA SAIRENA AKUAKULTUR 387 NAJMA KAYLA RAHMADIANI FAUZI BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 388 Anggie Gita Cahyani AKUAKULTUR 389 ALVINIA DALI ANTIKA PERPAJAKAN 390 JOSITA ALLYYA HANNAN ANTROPOLOGI 391 MUHAMMAD FARHAN FAUZAN FISIKA 392 MUHAMMAD ABI MAULANA KEPERAWATAN 393 CAHYA NINGRUM KEDOKTERAN 394 Muhammad Fajar TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 395 Septi Nur Kholisatun Nisa' TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 396 DESTIN TRIYA PUSPITASARI KEPERAWATAN 397 Usamah TEKNIK LINGKUNGAN 398 Uggrata Maja Kusuma ILMU SEJARAH 399 GHEFIRA ALIMAH PYAFAKHIRA TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 400 M. Firman Fadilah ILMU SEJARAH 401 DEAN MARKLEY VADIAMORA PSIKOLOGI 402 ROSIDAH TRIA RIASTI EKONOMI ISLAM 403 Samuel Chirstofel Siwalette BAHASA INGGRIS 404 UEFA FIO FREDERICK SOSIOLOGI 405 INTAN DWI RISMAWATI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 406 Rani Farrelina Agustin BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 407 DOVY AGUNG NURHAYATI KEBIDANAN 408 AYUNDIA DWI ANGGITA SARI PERBANKAN DAN KEUANGAN 409 NA'IMATUL UMAMAH BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 410 Ahmad Alfasya Nur Fauzan KEPERAWATAN 411 UMI ZAHIROH MANAJEMEN PERHOTELAN 412 M. IRFAN RAFI GUNAWAN EKONOMI PEMBANGUNAN 413 ACH. HASYIM ASSYAFI'I PSIKOLOGI 414 GHAZA MUHAMMAD AL-BUCHORI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 415 ANDINA REZZA AMILDA KIMIA 416 NAJWA SHERYL AMELIA PUTRI KEPERAWATAN 417 ANGGRAINI VIRNANDA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 418 Mashayu Aulia Zahrina EKONOMI ISLAM 419 HAISNIN MIKAIL MUSADAT TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 420 Mohammad Cezar Mafione PERBANKAN DAN KEUANGAN 421 ACHMAD YUDA PRAYOGI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 422 PINGKAN FEBRIANTI BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 423 Elsa Revinna Aulia Firdausi BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 424 Arindi Aulia Nada BAHASA DAN SASTRA INDONESIA 425 M. RIZKY HIDAYATULLAH SISTEM INFORMASI 426 Zahra Asywaqie Rosally PSIKOLOGI 427 ADITYA NUGROHO PRYANBODO TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 428 Tia Fatimah Az-Zahra TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL 429 Muchamad Nur Ilman MANAJEMEN 430 EKA NUR AZIZAH KESEHATAN MASYARAKAT 431 VERONICA JOYCE DANIELLE PERPAJAKAN 432 RONA ELITA MAHARANI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 433 ANNISA FAHRUZAHWA AULIYA HASANNIL HAKAN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 434 ANGGUN CHANDRA SEPTADILA MATEMATIKA 435 NADIA WIDYA SARI AKUAKULTUR 436 IRVAN DANANG PRATAMA DESTINASI PARIWISATA 437 RIKA AGUSTINA Statistika 438 MOHAMMAD RISFI ARDANA MATEMATIKA 439 Erika Lola Ananta MANAJEMEN PERHOTELAN 440 MOCH. GHOZI FALIH AR-RAMMI REKAYASA NANOTEKNOLOGI 441 ISNAINI NUR FADHILAH AL FIRDAQOR MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 442 MAGDALENA WILLYANDINI KEPERAWATAN 443 LINTANG NAURA FRADIVA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 444 RIVALDO EKA PRATAMA AKUAKULTUR 445 SAFIRA ANINDIA WIDYASARI KESEHATAN MASYARAKAT 446 NABILA ZAHWA RAMADHANI PENGOBAT TRADISIONAL 447 Yuanita Eka Pratiwi MANAJEMEN 448 SHABRINA LISTYA CANDRA EKONOMI ISLAM 449 ZIQKY FREFALGA RAKA YUDHA KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) 450 ERICHA FEBRIANA FATMASARI AKUNTANSI 451 SRI KANDI DEWI AYU MAWARDANI TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 452 TRI NUR AINI TIRTA KISMA ILMU SEJARAH 453 Mazida Izzatun Navila BIOLOGI 454 NIKEN OKTAVIA DWI PUTRI KEDOKTERAN HEWAN 455 Abraham Alexs Tanu Wijaya KIMIA 456 BETHARI SRI INDRAJAYANTI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 457 RITA ZUIFA AZZAHRA KEPERAWATAN 458 DIFFA SALSABILLA MAULIDINA MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 459 HILMAN BAIHAQI AKUAKULTUR 460 SUCI RACHMATIKA AKUAKULTUR 461 MUFTIYAH NAJWA BISHRI FISIOTERAPI 462 VALENTINO HARIYADI STUDI KEJEPANGAN 463 MUHAMMAD FAQIH MUKADAR TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 464 MUHAMMAD UBAIDILLAH EKONOMI PEMBANGUNAN 465 ANDRE ARIZQI MARTSENDA PERBANKAN DAN KEUANGAN 466 Mairisa Rahma Zainia KEPERAWATAN 467 PUSPANINDYA HANIFATIN NAJA'AH ADMINISTRASI PUBLIK 468 ZAHRA ZAYYAN JATMIKO EKONOMI PEMBANGUNAN 469 Fikry Rakasadewo Amroe ILMU HUKUM 470 NUR LAILA MASRUROH AKUNTANSI 471 SITI ENDAH CAHYANI ILMU HUKUM 472 Nadya Eka Septiana MANAJEMEN PEMASARAN 473 Dhia Idza Alya MATEMATIKA 474 RIJAL ARIF ROHMAN HAKIM TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 475 NAJWA MAULIDYAH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 476 ALYSSA PUTRI RACHMAWATI ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 477 PRIMA PUSPA TIARA MATEMATIKA 478 Maida Aqillah Putri Nurandani TEKNIK INFORMATIKA 479 Alivah Maulidya AKUAKULTUR 480 MUHAMMAD ARIF CAHYANINGRAT ANTROPOLOGI 481 RISKA DAVINA SAPUTRI PERBANKAN DAN KEUANGAN 482 RIZCHA NUR RAMADHANIA EKONOMI PEMBANGUNAN 483 Estri Maulidya Elok Cahyani MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 484 Ngakan Komang Nadha Santika KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 485 OCTAVIA NUZULUL AZMI TEKNIK INFORMATIKA 486 DANIEL CHANDRA WIJAYA TEKNIK INDUSTRI 487 Salwa Anisa Firdausia MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL 488 Sultan Pangestu Prawiro PERPAJAKAN 489 Syahdinda Sherlyta Laura BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 490 NABILA INTAN MAULIDINA KEPERAWATAN 491 Alya Karina Quin Qodhafi ANTROPOLOGI 492 RAYA RESTU ABI AKUAKULTUR 493 ANNISA CHURIN`IN EKONOMI ISLAM 494 ADAM WAHYU SAPUTRA ANTROPOLOGI 495 annisa alfitriah ILMU HUKUM 496 RIZI ARJABI TEKNIK INFORMATIKA 497 MOHAMMAD PRADANA SETYAWAN TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN 498 Ahmad Tirta Sentosa EKONOMI ISLAM 499 Al Fiana Pusfita Lailatul Imro'ah BAHASA DAN SASTRA INGGRIS 500 WA ODE SHOFIYYAH TSIBATUN SHOLIHAH ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 501 Khonsa Nur Aini AKUAKULTUR 502 MUHAMMAD PUTRA DINATA RIZKY TEKNIK ELEKTRO 503 Rareta Saqina ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 504 FAHREZA IQBAL TYOFIQRI PERPAJAKAN 505 AISYAH RIZQI SAFIRA AKUAKULTUR 506 MUHAMMAD HILMI HIBATULLAH TEKNIK INDUSTRI 507 RIDHO DWI PUJI ASTUTI KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) 508 Ahmad Andika alamsyah ADMINISTRASI PUBLIK 509 ARYA BAGUS WICAKSANA ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN 510 SAFFANAH AMALINA JANNATIN KEPERAWATAN 511 TESSALONIKA PUTRI PRAMESWARI KIMIA 512 SATRIA NAAIL KAYANA RITONGA TEKNIK LINGKUNGAN 513 Tiara Putri Andini EKONOMI PEMBANGUNAN 514 Wahyudi SISTEM INFORMASI 515 YUNITA KHOIRUNNISA' AKUNTANSI 516 ZAHRAH NABILA FATAH TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN 517 ALVIN FIRDAUSY FISIKA 518 ALIYA ANGRAENI YASIN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK 519 OLIVIA SURYA NINGSIH ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL 520 RAIHAN SYAH RAFI' AKUNTANSI 521 RAKHA CADUDASA PUTRA MANAJEMEN PERHOTELAN 522 Luluk Amalia ADMINISTRASI PUBLIK 523 Cantika Devias Putri REKAYASA NANOTEKNOLOGI 524 EDMA AL SIDANA NUUR EKONOMI ISLAM 525 SHAVIRA PUTRI NABILLAH REKAYASA NANOTEKNOLOGI 526 MUHAMMAD BAGUS SATRIYO KESEHATAN MASYARAKAT 527 Nindi Firza Aprilia Setiawan MANAJEMEN PERHOTELAN 528 ANANDA KRISNA PUTRA BRILLIANTO AKUNTANSI Recent news Recent news News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 + + + + + News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 + + + + + News Today Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 Pengumuman... Read More + Mahardika September 10, 2025 + + + + + News Today Pengumuman Delegasi Kafilah MTQM Nasional 2025 Beasiswa Pembangunan... Read More + Mahardika September 10, 2025 Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UNAIR merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk mengurusi kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan ini berada dibawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA). + + + + + + + Facebook-f + + + + + Instagram + + + + + Twitter + + + + + Linkedin-in + + + + + + + + + + + + quick link + + + + + About Us + Student Services + + Achievement Center + Achievement Credit Point + Student Center Building + About Scholarship + Student Facility + Airlangga Peduli Help Center + + + Student Organization + + Student Activity Unit + + About It + Religion + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Martial Arts + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Special Division + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Art Division + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Sport Division + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Current News + Download + + Guidelines / Decree + Standard Operational Procedure + Certificate + + + Feedback & Complaints + + + + + + + + + + + help center + + + + + + + + FAQ + + + + + + term & conditions + + + + support policy + + + + + privacy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ©2022 Copyright All Right Reserved by Tim Informasi dan Humas Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UNAIR merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk mengurusi kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan ini berada dibawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA). + + + + + + + Facebook-f + + + + + Instagram + + + + + Twitter + + + + + Linkedin-in + + + + + + + + + + + + quick link + + + + + About Us + Student Services + + Achievement Center + Achievement Credit Point + Student Center Building + About Scholarship + Student Facility + Airlangga Peduli Help Center + + + Student Organization + + Student Activity Unit + + About It + Religion + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Martial Arts + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Special Division + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Art Division + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Sport Division + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Current News + Download + + Guidelines / Decree + Standard Operational Procedure + Certificate + + + Feedback & Complaints + + + + + + + + + + + help center + + + + + + + + FAQ + + + + + + term & conditions + + + + support policy + + + + + privacy diff --git a/raw/kemensos.go.id_berita-terkini_direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial.md b/raw/kemensos.go.id_berita-terkini_direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..28f883548c63168c8cf8e2dbc72703f5edb17f14 --- /dev/null +++ b/raw/kemensos.go.id_berita-terkini_direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial.md @@ -0,0 +1,237 @@ +--- +url: https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial +title: "Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial" +domain: kemensos.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:23:17 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: true +--- + +# Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial + +Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Pencarian Konten Gus Ipul Ajak Jajarannya Perkuat Solidaritas di Penghujung Ramadan + Gus Ipul Ajak Jajarannya Perkuat Solidaritas di Penghujung Ramadan + + + + + + 13 Maret 2026 + + + 58 + + + + 13-03-2026 + + Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyelenggarakan pertemuan dengan seluruh pegawai di l... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Wamensos Harap RUU HPI Perkuat Perlindungan Anak WNI di Luar Negeri + Wamensos Harap RUU HPI Perkuat Perlindungan Anak WNI di Luar Negeri + + + + + + 11 Maret 2026 + + + 59 + + + + 11-03-2026 + + Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan undang-undang (UU) Hukum Perdata Internasional (H... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Kemensos Salurkan Bantuan Atensi Kewirausahaan ke Pulau Timor + Kemensos Salurkan Bantuan Atensi Kewirausahaan ke Pulau Timor + + + + + + 07 Maret 2026 + + + 41 + + + + 07-03-2026 + + Kupang - Kementerian Sosial melalui Sentra Efata Kupang menyalurkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial atau... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Kemensos Salurkan Bantuan Atensi ke Eks Napza dan ODHIV di Aceh + Kemensos Salurkan Bantuan Atensi ke Eks Napza dan ODHIV di Aceh + + + + + + 04 Maret 2026 + + + 51 + + + + 04-03-2026 + + Aceh Besar - Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Sentra Darussa’adah Aceh mulai menerapkan skema non tunai d... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Kemensos Salurkan Al-Qur’an Braille + Kemensos Salurkan Al-Qur’an Braille + + + + + + 01 Maret 2026 + + + 88 + + + + 01-03-2026 + + Jakarta – Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Wyata Guna Bandung menyerahkan 30 mushaf Al-Qur... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Gus Ipul ke Pilar dan Operator Data Nganjuk: Bela Masyarakat Paling Bawah + Gus Ipul ke Pilar dan Operator Data Nganjuk: Bela Masyarakat Paling Bawah + + + + + + 28 Februari 2026 + + + 160 + + + + 28-02-2026 + + Nganjuk - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabow... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Operasi Katarak Gratis di Alor, Kemensos Perluas Akses Layanan di Wilayah Kepulauan + Operasi Katarak Gratis di Alor, Kemensos Perluas Akses Layanan di Wilayah Kepulauan + + + + + + 28 Februari 2026 + + + 43 + + + + 28-02-2026 + + Alor - Kementerian Sosial (Kemensos) menggelar bakti sosial operasi katarak gratis di RSUD Kalabahi, Kabupate... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Program Khitanan Gratis Kemensos untuk Keluarga Rentan di Cikarang + Program Khitanan Gratis Kemensos untuk Keluarga Rentan di Cikarang + + + + + + 26 Februari 2026 + + + 31 + + + + 26-02-2026 + + Cikarang - Kementerian Sosial melalui Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi menggelar acara khitanan gratis bagi... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis di Bekasi + Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis di Bekasi + + + + + + 25 Februari 2026 + + + 34 + + + + 25-02-2026 + + Cikarang - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meninjau pelaksanaan bakti sosial dan Penyaluran Terpadu ... Detail Lebih Lanjut diff --git a/raw/kesprimkom.kemkes.go.id_konten_127_104_0_sosialisasi-menu-bok-tahun-2026-direktorat-jenderal-kesehatan-primer-dan-komunitas.md b/raw/kesprimkom.kemkes.go.id_konten_127_104_0_sosialisasi-menu-bok-tahun-2026-direktorat-jenderal-kesehatan-primer-dan-komunitas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..afbdb62a206e8bc57779575ff81c4d0a462e5d2d --- /dev/null +++ b/raw/kesprimkom.kemkes.go.id_konten_127_104_0_sosialisasi-menu-bok-tahun-2026-direktorat-jenderal-kesehatan-primer-dan-komunitas.md @@ -0,0 +1,249 @@ +--- +url: https://kesprimkom.kemkes.go.id/konten/127/104/0/sosialisasi-menu-bok-tahun-2026-direktorat-jenderal-kesehatan-primer-dan-komunitas +title: "Website Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas" +domain: kesprimkom.kemkes.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:23:01 +source_type: government +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# Website Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas + +Sosialisasi Menu BOK Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tanggal 3 -4 Februari 2026 di youtube Ditjen Kesprimkom  https://youtube.com/live/fs6CUz4o9FA Panduan Teknis Cek Kesehatn Gratis & Pemeriksaan Kesehatan Kelaikan Berkendara Bagi Pengemudi Bus Panduan Teknis Cek Kesehatn Gratis & Pemeriksaan Kesehatan Kelaikan Berkendara Bagi Pengemudi Bus Media KIE Mudik Sehat 2026 Alarm Kesehatan Mental Anak: CKG Temukan Ratusan Ribu Anak Bergejala Cemas dan Depresi Laporan Kinerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Tahun 2025 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta Selatan 12950 Call Center : 119 Phone/Fax : (021) 5221225 – 5221226 Website : kesmas.kemkes.go.id Email : [email protected] Link Rekomendasi Social Media Sosialisasi Menu BOK Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Jelajahi lebih lanjut Agenda Kegiatan + + Sosialisasi Menu BOK Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas + + + + 02 February 2026 + + + + Sosialisasi Menu BOK Tahun 2026 Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Tanggal 3 -4 Februari 2026 di youtube Ditjen Kesprimkom  https://youtube.com/live/fs6CUz4o9FA   + + + + + Bagikan + + + + + + + + + + + + Ditulis oleh + administrator + + + + + + Jelajahi lebih lanjut + + + + + + + + + Pengumuman + + + Panduan Teknis Cek Kesehatn Gratis & Pemeriksaan Kesehatan Kelaikan Berkendara Bagi Pengemudi Bus + + + 14 March 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + Buku dan Pedoman + + + Panduan Teknis Cek Kesehatn Gratis & Pemeriksaan Kesehatan Kelaikan Berkendara Bagi Pengemudi Bus + + + 14 March 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + Poster / Leaflet / Flyer + + + Media KIE Mudik Sehat 2026 + + + 14 March 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + Rilis Berita + + + Alarm Kesehatan Mental Anak: CKG Temukan Ratusan Ribu Anak Bergejala Cemas dan Depresi + + + 13 March 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) + + + Laporan Kinerja Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Tahun 2025 + + + 06 March 2026 + + + + + + + + + + + + + + + Artikel Terkait + + + + + + + + + + Agenda Kegiatan + Webinar Keluarga + + + 11 March 2026 + + + + + + + + + + + Agenda Kegiatan + Webinar Dialog ILP #3 + + + 06 March 2026 + + + + + + + + + + + Agenda Kegiatan + Rakontek Kesprimkom Tahun 2025 + + + 24 November 2025 + + + + + + + + + + + Agenda Kegiatan + WEBINAR NASIONAL World Alzheimer’s Month 2025 Kenali Demensia Alzheimer Lebih Dekat : Aspek Medis, Psikologis, dan Peran Keluarga + + + 08 September 2025 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta Selatan 12950 + + + + + Call Center : 119 + Phone/Fax : (021) 5221225 – 5221226 + Website : kesmas.kemkes.go.id + Email : [email protected] + + + + + + Link Rekomendasi + KEMENTERIAN KESEHATAN INDONESIA + KOMDAT KESMAS + AYOSEHAT + SATU SEHAT + IHSS + + + + + + Social Media diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id.md b/raw/khazanah.republika.co.id.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3676f30bdf233ae04fee4a90c4c4c132d2d18fe --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id.md @@ -0,0 +1,151 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id +title: "Khazanah | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:55 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Khazanah | Republika Online + +Ask me! FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Surabaya, Lengkapi Ibadah Anda dengan Tepat Waktu PB GP Parmusi Gelar Takjil Bahagia Gratis untuk Kaum Marginal dan Anak Yatim Rebana Berbunyi, Tradisi Tak Pergi Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif, Jamaah Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian AS Umumkan Sayembara Uang untuk Cari Tahu Keberadaan Para Pemimpin Iran Sri Lanka akan Pulangkan Jenazah 84 Pelaut Iran yang Gugur dalam Serangan Torpedo AS Israel Akui Tiga Ribu Warganya Korban Serangan Iran Ramadhan, LMI Gelar Ngabuburit Asyik bagi Ribuan Anak Yatim Baznas Tetapkan Nisab Zakat Baru, Indef: Penyesuaian Perlu Agar Muzaki tidak Tergerus Harga Emas Jadwal Imsakiyah Hari Ini: 14 Maret 2026, Semangat Beribadah Pagi di Jakarta Jadwal Imsakiyah Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung Membawa Semangat Ibadah Pagi Jadwal Imsakiyah Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta, Semangat Beribadah Pagi Jadwal Imsakiyah Hari Ini 14 Maret 2026 di Semarang: Menggapai Keberkahan Pagi dengan Sahur Jadwal Imsakiyah Hari Ini, 14 Maret 2026 di Surabaya: Semangat Beribadah Pagi untuk Keberkahan Eks Wamenag Zainut Tauhid Terpilih Jadi Wakil Ketua Baznas RI ZIS Indosat Perluas Distribusi Zakat ke Wilayah Pelosok Kebijakan Arab Saudi Penentu Haji Tahun 2026 Lanjut atau Tunda Singgah Sejenak, Mudik dengan Tenang Menuju Kampung Halaman Kiai Said: Lupakan Sunni-Syiah, Saatnya Bersatu Hadapi Israel dan Amerika Seolah Ejek AS-Israel, Begini Aksi Para Elite Pejabat Iran Melenggang di Jalan: Presidennya Gokil Perkuat Nilai Spiritual, Sinar Mas Wakafkan Alquran kepada Kopassus dan Kemenlu Muncul Pertama di Publik, Apa Pesan di Balik Pernyataan-Pernyataan Tajam Pemimpin Iran Mojtaba? KPK Ungkap Perintah Yaqut kepada Gus Alex Soal Kuota Tambahan Presiden, Wapres, dan Kabinet Merah Putih Tunaikan Zakat Melalui BAZNAS di Istana Sodik Mudjahid Jabat Ketua BAZNAS RI Gantikan Noor Achmad,Komitmen Lanjutkan Estafet Kebaikan Konflik Timur Tengah, Keberangkatan Jamaah Umroh dari Ranah Minang Masih Dikaji Potensi Zakat Fitrah 2026 Capai Rp 7,1 Triliun, Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu Kolaborasi Lagi, Pejuang Mushola dan Artha Graha Peduli Bersihkan Mushola di TPST Bantargebang Kolaborasi Lagi, Pejuang Mushola dan Artha Graha Peduli Bersihkan Mushola di TPST Bantargebang KPK: 20 Ribu Kuota Tambahan Seharusnya untuk Haji Reguler Kemenag Kawal Penyaluran Rp473 Miliar Dana Zakat Selama Ramadhan Malam Lailatul Qadar, Iran Luncurkan Operasi Bersandi 'Wahai yang Sangat Keras Siksa-Nya' Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 13 Maret 2026 di Jakarta Jadwal Buka Puasa hari ini: 13 Maret 2026 di Bandung Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 13 Maret 2026 di Yogyakarta Jadwal Buka Puasa Hari Ini 13 Maret 2026 untuk Semarang: Waktu Maghrib yang Ditunggu Jadwal Buka Puasa Hari Ini 13 Maret 2026 di Surabaya: Persiapkan Diri Menyambut Maghrib dengan Syukur Pesan Gus Yahya untuk Pembela Yaqut: Kita Siap Pertanggungjawabkan Ini di Hadapan Allah Kapan Lebaran 2026? Berikut Versi Pemerintah, NU Hingga Muhammadiyah Marugame Udon dan Baitulmaal Muamalat Salurkan 800 Paket Ramadhan untuk Yatim Berdayakan Perempuan Rentan, MPKS Muhammadiyah Gelar Pondok Ramadhan Rumah Sakinah Indonesia Berdaya Perkuat Sinergi antara BAZNAS dan LAZ dengan Pemerintah dalam Entaskan Kemiskinan Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Diakui Militer Dunia, Ini Tabir 'Bapak Rudal’ Sosok Utama di Balik Dahsyatnya Senjata Iran Rumah Zakat Raih 2 Penghargaan SWA 2026 Rumah Zakat Raih Youth Choice Award (Ramadan Edition) 2026, Terbaik Kategori Lembaga Penyalur Zakat PPDI PT IPC Terminal Peti Kemas Salurkan Dana Zakat Melalui Rumah Zakat Rumah Zakat dan Gekrafs Teken MoU , Optimalkan Dana ZIS dari Pelaku Ekonomi Kreatif Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga Ramadhan Bulan Tadarus Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif, Jamaah Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian Kebijakan Arab Saudi Penentu Haji Tahun 2026 Lanjut atau Tunda KPK Ungkap Perintah Yaqut kepada Gus Alex Soal Kuota Tambahan Konflik Timur Tengah, Keberangkatan Jamaah Umroh dari Ranah Minang Masih Dikaji Jumat , 13 Mar 2026, 10:43 WIB + + Rumah Zakat Raih 2 Penghargaan SWA 2026 Sabtu , 07 Mar 2026, 08:16 WIB + + Rumah Zakat Raih Youth Choice Award (Ramadan Edition) 2026, Terbaik Kategori Lembaga Penyalur Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 02 Mar 2026, 09:26 WIB + + PPDI PT IPC Terminal Peti Kemas Salurkan Dana Zakat Melalui Rumah Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 28 Feb 2026, 15:55 WIB + + Rumah Zakat dan Gekrafs Teken MoU , Optimalkan Dana ZIS dari Pelaku Ekonomi Kreatif Jumat , 13 Mar 2026, 13:47 WIB + + Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Kamis , 12 Mar 2026, 20:04 WIB + + Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 18:00 WIB + + Ramadhan Bulan Tadarus + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 16:45 WIB + + Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? Sabtu , 14 Mar 2026, 08:56 WIB + + Kemenhaj Perkuat Layanan Haji Inklusif, Jamaah Lansia dan Disabilitas Jadi Perhatian Jumat , 13 Mar 2026, 23:09 WIB + + Kebijakan Arab Saudi Penentu Haji Tahun 2026 Lanjut atau Tunda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 21:17 WIB + + KPK Ungkap Perintah Yaqut kepada Gus Alex Soal Kuota Tambahan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 21:03 WIB + + Konflik Timur Tengah, Keberangkatan Jamaah Umroh dari Ranah Minang Masih Dikaji diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_p2n2he313_mengenang-sang-pejuang.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_p2n2he313_mengenang-sang-pejuang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfcae4889934b66602700d2f3617e665dc1fe931 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_p2n2he313_mengenang-sang-pejuang.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/p2n2he313/mengenang-sang-pejuang +title: "Mengenang Sang Pejuang | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:40:24 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Mengenang Sang Pejuang | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada awal pekan ini, 8 Januari 2018, dihelat Haul ke-162 Pangeran Diponegoro di pelataran Masjid Riyadul Jannah, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pihak keluarga keturunan Pangeran Diponegoro yang berdarah Makassar, Hj Andi Mariam Yusup Diponegoro. Hadir dalam kesempatan ini, antara lain, sejarawan Anhar Gonggong, pengurus Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Lily Wahid, dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Baso. Dalam kesempatan ini, Anhar Gonggong mengungkapkan, nilai kepahlawanan secara umum dapat dimaknai sebagai pengorbanan. Sebagai seorang ningrat, menurut akademisi Universitas Indonesia (UI) ini, Pangeran Diponegoro dapat hidup nyaman secara duniawi di lingkungan keraton. Namun, jiwa sang pangeran sejak kecil dididik untuk berempati terhadap kesengsaraan rakyat. Hal ini berkat tempaan sang nenek buyut di Tegalreja, yang juga mendekatkannya dengan kalangan alim ulama. Prinsip kuat agama dan empati sosial ini, kata dia, yang men- jadi penghalang bagi Belanda untuk menggempur perlawanan sang pangeran yang didukung total rakyat. Sebenarnya, tanpa harus melawan Belanda, Diponegoro sudah hidup enak bersama keluarga besarnya. Namun, dia memilih melawan akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang kian menyengsarakan kaumnya, katanya. Lily Wahid senada dengan Anhar Gonggong. Menurut adik presiden RI Abdurrahman Wahid (alm.) ini, perjuangan Pangeran Diponegoro harus dilanjutkan oleh generasi In- donesia sekarang, terutama soal kedaulatan rakyat. Menurut Lily, saat ini Indonesia belum berdaulat penuh, apalagi setelah amandemen terjadi atas UUD 1945 yang asli. "Kita harus mewaspadai konspirasi internasional yang ingin memecah belah NKRI menjadi 17 negara bagian, kita jangan terlena dan terbuai. Ini (perpecahan --red)yang kemudian dilawan oleh para pahlawan nasional," katanya. Selanjutnya, Ahmad Baso menjelaskan, besarnya pengaruh dunia pesantren bagi pemikiran dan per- juangan Pangeran Diponegoro.Babad Diponegoro yang ditulis dengan pegon jelas menunjukkan hal itu. Sebab, aksara tersebut yang sesungguhnya meminjam aksara Arab jamak dipakai kalangan santri sejak abad silam. Tokoh muda NU ini lantas meminta gen- erasi muda agar kembali mempela- jari sejarah Pangeran Diponegoro tetapi dengan menghindari terhadap sudut pandang orientalis yang cen- derung mengabaikan peran Islam. Sementara itu, Amar Ahmad, putra dari Hj Andi Mariam Yusup Diponegoro, berpandangan, tantan- gan kini bagi bangsa Indonesia adalah persatuan. Untuk itu, gen- erasi muda diharapkan tidak melu- pakan jasa dan semangat para pahlawan. Kita mendorong agar generasi muda saat ini tidak mudah melu- pakan semangat para pahlawan na- sional yang telah berjasa besar dalam merebut kemerdekaan," ujar keturunan kelima Pangeran Diponegoro itu dari silsilah Raden Abdul Gani. Tokoh ini merupakan putra sang pangeran dengan Raden Ayu Ratnaningsih yang juga wafat seba- gai tahanan Belanda di Makassar, Sulawesi Selatan. (Baca Dulu: Pangeran Diponegoro ) (Baca Lagi: Melawan Penjajah dengan Tarekat ) (Baca Terus: Melawan Budaya Kolonial ) Ask me! Mengenang Sang Pejuang Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada awal pekan ini, 8 Januari 2018, dihelat Haul ke-162 Pangeran Diponegoro di pelataran Masjid Riyadul Jannah, Jakarta Pusat. Acara ini diselenggarakan pihak keluarga keturunan Pangeran Diponegoro yang berdarah Makassar, Hj Andi Mariam Yusup Diponegoro. Hadir dalam kesempatan ini, antara lain, sejarawan Anhar Gonggong, pengurus Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) Lily Wahid, dan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ahmad Baso. + + + + Dalam kesempatan ini, Anhar Gonggong mengungkapkan, nilai kepahlawanan secara umum dapat dimaknai sebagai pengorbanan. Sebagai seorang ningrat, menurut akademisi Universitas Indonesia (UI) ini, Pangeran Diponegoro dapat hidup nyaman secara duniawi di lingkungan keraton. + + + + Namun, jiwa sang pangeran sejak kecil dididik untuk berempati terhadap kesengsaraan rakyat. Hal ini berkat tempaan sang nenek buyut di Tegalreja, yang juga mendekatkannya dengan kalangan alim ulama. Prinsip kuat agama dan empati sosial ini, kata dia, yang men- jadi penghalang bagi Belanda untuk menggempur perlawanan sang pangeran yang didukung total rakyat. Sebenarnya, tanpa harus melawan Belanda, Diponegoro sudah hidup enak bersama keluarga besarnya. Namun, dia memilih melawan akibat ketidakadilan dan kemiskinan yang kian menyengsarakan kaumnya, katanya. + + + Lily Wahid senada dengan Anhar Gonggong. Menurut adik presiden RI Abdurrahman Wahid (alm.) ini, perjuangan Pangeran Diponegoro harus dilanjutkan oleh generasi In- donesia sekarang, terutama soal kedaulatan rakyat. Menurut Lily, saat ini Indonesia belum berdaulat penuh, apalagi setelah amandemen terjadi atas UUD 1945 yang asli. "Kita harus mewaspadai konspirasi internasional yang ingin memecah belah NKRI menjadi 17 negara bagian, kita jangan terlena dan terbuai. Ini (perpecahan --red)yang kemudian dilawan oleh para pahlawan nasional," katanya. Selanjutnya, Ahmad Baso menjelaskan, besarnya pengaruh dunia pesantren bagi pemikiran dan per- juangan Pangeran Diponegoro.Babad Diponegoro yang ditulis dengan pegon jelas menunjukkan hal itu. Sebab, aksara tersebut yang sesungguhnya meminjam aksara Arab jamak dipakai kalangan santri sejak abad silam. Tokoh muda NU ini lantas meminta gen- erasi muda agar kembali mempela- jari sejarah Pangeran Diponegoro tetapi dengan menghindari terhadap sudut pandang orientalis yang cen- derung mengabaikan peran Islam. Sementara itu, Amar Ahmad, putra dari Hj Andi Mariam Yusup Diponegoro, berpandangan, tantan- gan kini bagi bangsa Indonesia adalah persatuan. Untuk itu, gen- erasi muda diharapkan tidak melu- pakan jasa dan semangat para pahlawan. Kita mendorong agar generasi muda saat ini tidak mudah melu- pakan semangat para pahlawan na- sional yang telah berjasa besar dalam merebut kemerdekaan," ujar keturunan kelima Pangeran Diponegoro itu dari silsilah Raden Abdul Gani. Tokoh ini merupakan putra sang pangeran dengan Raden Ayu Ratnaningsih yang juga wafat seba- gai tahanan Belanda di Makassar, Sulawesi Selatan. + (Baca Dulu: Pangeran Diponegoro ) + (Baca Lagi: Melawan Penjajah dengan Tarekat ) + (Baca Terus: Melawan Budaya Kolonial ) + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_r3veu1423_wali-kota-salatiga-dorong-rumah-zakat-terus-berdayakan-masyarakat.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_r3veu1423_wali-kota-salatiga-dorong-rumah-zakat-terus-berdayakan-masyarakat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26c3d90d56418c4ebde814bac987a43ac24e5737 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_r3veu1423_wali-kota-salatiga-dorong-rumah-zakat-terus-berdayakan-masyarakat.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/r3veu1423/wali-kota-salatiga-dorong-rumah-zakat-terus-berdayakan-masyarakat +title: "Wali Kota Salatiga Dorong Rumah Zakat Terus Berdayakan Masyarakat | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:16:57 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Wali Kota Salatiga Dorong Rumah Zakat Terus Berdayakan Masyarakat | Republika Online + +Di Salatiga, Rumah Zakat memiliki sembilan relawan tersebar di sembilan kelurahan REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Relawan Rumah Zakat Kota Salatiga, Selasa (7/12) melakukan silaturahim ke Wali Kota Salatiga, Yuliyanto. Relawan Rumah Zakat berjumlah sembilan orang dibersamai oleh Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang, Aris Ristianto diterima di Rumah Dinas Walikota di Jalan Diponegoro No 1 Salatiga. Dwi Pujiyanto, selaku pemimpin rombongan menyampaikan kegiatan dalam rangka silaturahim dan menyampaikan perihal pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para relawan. Di Kota Salatiga, Rumah Zakat memiliki sembilan relawan yang tersebar di sembilan kelurahan. Relawan Rumah Zakat lebih fokus pada penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat. "Kedatangan kami ini dalam rangka silaturahim dan menyampaikan program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Rumah Zakat di sembilan kelurahan di Kota Salatiga. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan meliputi pemberdayaan keagamaan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta lingkungan," kata Dwi Pujiyanto. Aris Ristianto, Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang menambahkan bahwa Rumah Zakat telah berkontribusi dalam mengentaskan angka kemiskinan melalui program Desa Berdaya. Disampaikan bahwa Rumah Zakat mampu membantu mengurangi angka kemiskinan di masyarakat sampai lima persen. Ia berharap Pemerintah Kota Salatiga berkenan untuk berkolaborasi bersama Rumah Zakat dalam mengentaskan kemiskinan. "Alhamdulillah, melalui program Desa Berdaya, Rumah Zakat mampu mengentaskan kemiskinan sampai angka lima persen. Para Relawan Rumah Zakat bersungguh-sungguh melakukan pemberdayaan dan pendampingan di desa berdayanya. Kami mohon support dan kolaborasi dari Pemerintah Kota Salatiga untuk program pemberdayaan ini," kata Aris Ristianto. Yuliyanto, Wali Kota Salatiga menyambut kegiatan silaturahim dari Rumah Zakat ini dengan baik. Ia sangat mengapresiasi program yang telah dijalankan oleh para relawan Rumah Zakat di desa atau kelurahan binaannya. Ia berpesan agar para relawan terus dan tidak jemu dalam membantu masyarakat yang membutuhkan untuk menjadi berdaya. Beliau juga mengapresiasi Rumah Zakat yang menjadi pioner dalam program kornet Superqurban. "Saya secara pribadi dan mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Rumah Zakat yang telah membantu warga Kota Salatiga. Saya mendorong agar program pemberdayaan masyarakat bisa terus dilakukan dan tidak pernah jemu. Saya tahu Rumah Zakat yang terkenal dengan kornetnya itu, ya. Praktis dan bisa tahan lama. Semoga program yang dilaksanakan menjadi amal ibadah bagi para relawan Rumah Zakat," pungkas Yuliyanto. Ask me! Wali Kota Salatiga Dorong Rumah Zakat Terus Berdayakan Masyarakat Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA -- Relawan Rumah Zakat Kota Salatiga, Selasa (7/12) melakukan silaturahim ke Wali Kota Salatiga, Yuliyanto. Relawan Rumah Zakat berjumlah sembilan orang dibersamai oleh Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang, Aris Ristianto diterima di Rumah Dinas Walikota di Jalan Diponegoro No 1 Salatiga. + + + + + Dwi Pujiyanto, selaku pemimpin rombongan menyampaikan kegiatan dalam rangka silaturahim dan menyampaikan perihal pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para relawan. Di Kota Salatiga, Rumah Zakat memiliki sembilan relawan yang tersebar di sembilan kelurahan. Relawan Rumah Zakat lebih fokus pada penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat. + + + + + "Kedatangan kami ini dalam rangka silaturahim dan menyampaikan program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh Rumah Zakat di sembilan kelurahan di Kota Salatiga. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan meliputi pemberdayaan keagamaan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan serta lingkungan," kata Dwi Pujiyanto. + Aris Ristianto, Branch Manager Rumah Zakat Cabang Semarang menambahkan bahwa Rumah Zakat telah berkontribusi dalam mengentaskan angka kemiskinan melalui program Desa Berdaya. Disampaikan bahwa Rumah Zakat mampu membantu mengurangi angka kemiskinan di masyarakat sampai lima persen. Ia berharap Pemerintah Kota Salatiga berkenan untuk berkolaborasi bersama Rumah Zakat dalam mengentaskan kemiskinan. + + + + "Alhamdulillah, melalui program Desa Berdaya, Rumah Zakat mampu mengentaskan kemiskinan sampai angka lima persen. Para Relawan Rumah Zakat bersungguh-sungguh melakukan pemberdayaan dan pendampingan di desa berdayanya. Kami mohon support dan kolaborasi dari Pemerintah Kota Salatiga untuk program pemberdayaan ini," kata Aris Ristianto. + Yuliyanto, Wali Kota Salatiga menyambut kegiatan silaturahim dari Rumah Zakat ini dengan baik. Ia sangat mengapresiasi program yang telah dijalankan oleh para relawan Rumah Zakat di desa atau kelurahan binaannya. Ia berpesan agar para relawan terus dan tidak jemu dalam membantu masyarakat yang membutuhkan untuk menjadi berdaya. Beliau juga mengapresiasi Rumah Zakat yang menjadi pioner dalam program kornet Superqurban. + "Saya secara pribadi dan mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada Rumah Zakat yang telah membantu warga Kota Salatiga. Saya mendorong agar program pemberdayaan masyarakat bisa terus dilakukan dan tidak pernah jemu. Saya tahu Rumah Zakat yang terkenal dengan kornetnya itu, ya. Praktis dan bisa tahan lama. Semoga program yang dilaksanakan menjadi amal ibadah bagi para relawan Rumah Zakat," pungkas Yuliyanto. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rc0z52459_akhir-ramadhan-pt-indonesia-power-saguling-pomu-salurkan-bantuan-untuk-palestina.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rc0z52459_akhir-ramadhan-pt-indonesia-power-saguling-pomu-salurkan-bantuan-untuk-palestina.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..31c146a756e23c00daf520bae960c0a455f6aa22 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rc0z52459_akhir-ramadhan-pt-indonesia-power-saguling-pomu-salurkan-bantuan-untuk-palestina.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rc0z52459/akhir-ramadhan-pt-indonesia-power-saguling-pomu-salurkan-bantuan-untuk-palestina +title: "Akhir Ramadhan, PT Indonesia Power Saguling POMU Salurkan Bantuan untuk Palestina | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:36:33 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Akhir Ramadhan, PT Indonesia Power Saguling POMU Salurkan Bantuan untuk Palestina | Republika Online + +PT Indonesia Power Saguling POMU dan Rumah Zakat membagikan food basket di Gaza REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ramadhan yang mulia di tahun ini telah meninggalkan kita. Bulan penuh dengan keberkahan dan kepedulian berganti dengan Hari Raya Kemenangan. Rasa sedih bercampur gembira sekaligus dirasakan kita semua selaku umat muslim sedunia di momen itu. Namun lain hal yang dirasakan oleh umat muslim di Gaza Palestina. Di tengah blokade dan gempuran militer penjajah, mereka harus menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan dikarenakan para penjajah sewaktu-waktu bisa saja menyerang warga Gaza secara tiba-tiba. "Bagi mereka, kondisi ini hampir dirasakan sepanjang tahun. Kesedihan, rasa was-was, dan kesusahan menjadi makanan sehari-hari mereka," terang Brand Activation Head Rumah Zakat, Usman Priatna. Oleh karena itu untuk menumbuhkan kegembiraan rakyat Gaza, PT Indonesia Power Saguling POMU bersama Rumah Zakat menyalurkan Food Basket untuk bekal rakyat Gaza dalam menyambut Hari Raya dan Paket Ifthar untuk berbuka di hari Ramadhan terakhir. Paket food basket dan ifthar untuk 1.750 jiwa ini disalurkan di bagian Shamal Gaza Palestina. "Bantuan ini diharapkan bermanfaat untuk Rakyat Palestina dan menandakan bahwa Indonesia akan terus peduli Palestina bagaimana pun kondisinya," kata Usman. Ask me! Akhir Ramadhan, PT Indonesia Power Saguling POMU Salurkan Bantuan untuk Palestina Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ramadhan yang mulia di tahun ini telah meninggalkan kita. Bulan penuh dengan keberkahan dan kepedulian berganti dengan Hari Raya Kemenangan. Rasa sedih bercampur gembira sekaligus dirasakan kita semua selaku umat muslim sedunia di momen itu. + + + + + Namun lain hal yang dirasakan oleh umat muslim di Gaza Palestina. Di tengah blokade dan gempuran militer penjajah, mereka harus menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan dikarenakan para penjajah sewaktu-waktu bisa saja menyerang warga Gaza secara tiba-tiba.  + + + + + Baca Juga + + + Kontribusi BPKH pada Aset Pasar Modal Syariah Capai 13 Persen + + Gejala Asma yang tidak Biasa Menurut Ahli, Ada yang Muncul pada Malam Hari + + Revitalisasi GOR Pajajaran Tunggu Anggaran Pusat + + + "Bagi mereka, kondisi ini hampir dirasakan sepanjang tahun. Kesedihan, rasa was-was, dan kesusahan menjadi makanan sehari-hari mereka," terang Brand Activation Head Rumah Zakat, Usman Priatna. + Oleh karena itu untuk menumbuhkan kegembiraan rakyat Gaza, PT Indonesia Power Saguling POMU bersama Rumah Zakat menyalurkan Food Basket untuk bekal rakyat Gaza dalam menyambut Hari Raya dan Paket Ifthar untuk berbuka di hari Ramadhan terakhir. + + + + Paket food basket dan ifthar untuk 1.750 jiwa ini disalurkan di bagian Shamal Gaza Palestina. "Bantuan ini diharapkan bermanfaat untuk Rakyat Palestina dan menandakan bahwa Indonesia akan terus peduli Palestina bagaimana pun kondisinya," kata Usman. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rfirje430_baznas-berduka-atas-wafatnya-istri-arifin-purwakananta-nbsp.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rfirje430_baznas-berduka-atas-wafatnya-istri-arifin-purwakananta-nbsp.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d96c3b320fb0e418672da0bf833246fa2786a437 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rfirje430_baznas-berduka-atas-wafatnya-istri-arifin-purwakananta-nbsp.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rfirje430/baznas-berduka-atas-wafatnya-istri-arifin-purwakananta-nbsp +title: "Baznas Berduka Atas Wafatnya Istri Arifin Purwakananta   | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:15 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Baznas Berduka Atas Wafatnya Istri Arifin Purwakananta   | Republika Online + +Istri Deputi Baznas meninggal dunia. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Istri Deputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta dikabarkan meninggal dunia hari ini hari ini (24/7/2022). Pimpinan Baznas Zainulbahar Noor menyampaikan, Baznas berduka cita atas wafatnya istri Deputi Baznas tersebut. "Insya Allah, istrinya akan dikebumikan malam ini. Berita atas berpulangnya Istri bapak Arifin Purwakananta, hari ini, sangat mengejutkan khususnya utamanya di lingkungan lembaga2 filantropi di Tanah Air, terlebih-lebih di lingkungan BAZNAS," ujar dia dalam pesan teks yang diterima Republika , Ahad (24/7/2022). Tidak dapat dipungkiri kiprah luar biasa, profesionalisme, serta karir yang sangat mumpuni ditekuni oleh Arifin Purwakananta sebagai seorang ahli dan praktisi di area penggalangan dana (fundrising), khususnya perzakatan. Sosok Arifin Purwakananta juga disebut pernah menjabat sebagai Direktur di Dompet Duafa, serta dalam masa tujuh tahunan terakhir telah mengukir prestasi luar biasa di BAZNAS. Posisi ini dijabat sejak kepemimpinan BAZNAS berada di tangan Prof Dr Bambang Sudibyo selama hampir lima tahun, dan pada dua tahun terakhir periode Ketua BAZNAS Prof Dr KH Noor Achmad 2020-2025. "Yang dapat dipastikan, dukungan kepada Pak Arifin Purwakananta tersebut juga berasal dari Almarhumah Istri Beliau yang hebat. Sehingga bapak Arifin mendapat dukungan penuh, dorongan, pendampingan dan keikhlasan dari Istrinya," lanjut dia. Berkat hal tersebut, Arifin Purwakananta disebut begitu banyak menghabiskan waktu di dunia filantropi dan perzakatan nasional, disertai dukungan dari sang istri. Zainulbahar lantas menyebut almarhumah akan diberngkatan dan disemayamkan di peristrahatan terakhir malam ini. Jenazah diberangkatkan dari kediaman Bpk Arifin Purwakananta di Jl. Parung Raya Perumahan Telaga Kahuripan. "Semua doa-doa baik kita mengiringi Almarhumah, dengan harapan Bapak Arifin Purwakananta serta semua Ananda tercinta berada dalam ketabahan dan kesabaran, dalam melepas Almarhumah Istri dan Ibunda mereka tercinta," ujarnya. Ask me! Baznas Berduka Atas Wafatnya Istri Arifin Purwakananta Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Istri Deputi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Arifin Purwakananta dikabarkan meninggal dunia hari ini hari ini (24/7/2022). Pimpinan Baznas Zainulbahar Noor menyampaikan, Baznas berduka cita atas wafatnya istri Deputi Baznas tersebut. + + + + + "Insya Allah, istrinya akan dikebumikan malam ini. Berita atas berpulangnya Istri bapak Arifin Purwakananta, hari ini, sangat mengejutkan khususnya utamanya di lingkungan lembaga2 filantropi di Tanah Air, terlebih-lebih di lingkungan BAZNAS," ujar dia dalam pesan teks yang diterima Republika , Ahad (24/7/2022). + + + + + Baca Juga + + + Forum Orang Tua Mahasiswa SBM ITB Khawatir Akreditasi Turun + + Gambar Teleskop Hubble Ungkapkan ‘Cermin’ Galaksi Aneh + + Jumlah Balita Stunting di Lebak Menurun + + + Tidak dapat dipungkiri kiprah luar biasa, profesionalisme, serta karir yang sangat mumpuni ditekuni oleh Arifin Purwakananta sebagai seorang ahli dan praktisi di area penggalangan dana (fundrising), khususnya perzakatan. Sosok Arifin Purwakananta juga disebut pernah menjabat sebagai Direktur di Dompet Duafa, serta dalam masa tujuh tahunan terakhir telah mengukir prestasi luar biasa di BAZNAS.   + Posisi ini dijabat sejak kepemimpinan BAZNAS berada di tangan Prof Dr Bambang Sudibyo selama hampir lima tahun, dan pada dua tahun terakhir periode Ketua BAZNAS Prof Dr KH Noor Achmad 2020-2025. + + + + "Yang dapat dipastikan, dukungan kepada Pak Arifin Purwakananta tersebut juga berasal dari Almarhumah Istri Beliau yang hebat. Sehingga bapak Arifin mendapat dukungan penuh, dorongan, pendampingan dan keikhlasan dari Istrinya," lanjut dia. + Berkat hal tersebut, Arifin Purwakananta disebut begitu banyak menghabiskan waktu di dunia filantropi dan perzakatan nasional, disertai dukungan dari sang istri. + Zainulbahar lantas menyebut almarhumah akan diberngkatan dan disemayamkan di peristrahatan terakhir malam ini. Jenazah diberangkatkan dari kediaman Bpk Arifin Purwakananta di Jl. Parung Raya Perumahan Telaga Kahuripan. + "Semua doa-doa baik kita mengiringi Almarhumah, dengan harapan Bapak Arifin Purwakananta serta semua Ananda tercinta berada dalam ketabahan dan kesabaran, dalam melepas Almarhumah Istri dan Ibunda mereka tercinta," ujarnya.   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rhm4dd374_pengurus-baznas-kota-depok-periode-20222027-dilantik.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rhm4dd374_pengurus-baznas-kota-depok-periode-20222027-dilantik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd54fe9a99af84c235c8ebf80f6026845c2d1f7d --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rhm4dd374_pengurus-baznas-kota-depok-periode-20222027-dilantik.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rhm4dd374/pengurus-baznas-kota-depok-periode-20222027-dilantik +title: "Pengurus Baznas Kota Depok Periode 2022-2027 Dilantik | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:33:17 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Pengurus Baznas Kota Depok Periode 2022-2027 Dilantik | Republika Online + +Depok berharap bisa menjadi Kota Zakat yang pertama di Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID,  DEPOK -- Walikota Depok Dr KH  Mohammad Idris  MA melantik Pengurus  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok periode 2022-2027. Kegiatan itu dilaksanakan  di Gedung Balaikota Depok, Kamis (1/9/2022). “Hadirnya Baznas Kota Depok, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Kota Depok,” kata Walikota Depok Mohammad Idris saat memberikan kata sambutan pelantikan pengurus Baznas Kota Depok  priode 2022-2027. Ia juga  mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Baznas periode sebelumnya yang sudah memberikan kontribusi terbaiknya yaitu menghimpun dana zakat dan infak sebesar Rp  4,7 miliar per tahun;  sudah meraih antara lain Kategori Cukup Baik dari indikator ada laporan keuangan diaudit dengan mendapatkan opini WTP;  memiliki aplikasi ISO Mutu 9001 serta mendapatkan empat  penghargaan dari Baznas Provinsi Jawa Barat antara lain menjalankan fungsi kordinasi terbaik dengan Pemda;  sebagai nominator pada kategori pengelolaan website dan sosmed;  nominator pada kategori operasional kelembagaan dan penghargaan kepada Wali Kota Depok sebagai Pemerintah Daerah pendukung pengelolaan zakat. “Semoga dengan dilantiknya pengurus baru kinerja Baznas  Kota  Depok bisa menjadi Kota Zakat yang pertama di Indonesia, kemudian terus berkembang semakin baik sehingga keberadaannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar walikota dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (1/9/2022). Acara pelantikan tersebut dihadiri, pimpinan Baznas RI, Baznas Propinsi Jawa Barat, ketua DPRD Kota Depok dan seluruh unsur Forkopimda, sekretaris daerah, asisten daerah, kepala OPD, kepala Kemenag Kota Depok, ketua MUI Kota Depok, Lazismu Kota Depok, Lazisnu Kota Depok dan ketua Apindo Kota Depok. Walikota juga berharap agar pengurus Baznas  yang baru untuk segera menyusun program kerja dan membuat inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, walikota ucapkan selamat dan sukses kepada Pimpinan Baznas  terpilih Periode 2022-2027. Ketua Baznas Kota Depok periode 2022-2027 Dr Endang Ahmad Yani SE MM mengatakan, zakat memiliki posisi dan peran yang penting dalam mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan ekonomi Islam, hampir di seluruh konsekuensi penting, seperti memberantas kemiskinan, memastikan pemerataan kekayaan ke seluruh aspek, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan sebagai alat untuk stabilisasi siklus ekonomi dan mendorong tingkat kesejahteraan sosial. “Zakat sebagai lembaga Islam berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga hampir dipastikan tidak ada masyarakat yang menderita akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar,” kata Endang. Hal ini, kata dia, terbukti dari hasil riset yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik di Jakarta “Hasilnya adalah dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82 persen,” ujarnya. Endang juga menyebutkan, secara empiris dan catatan sejarah otentik zakat memiliki kemampuan dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini terbukti di Yaman oleh Umar bin Khattab (12-22 H) dan di Mesir pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H). “Hanya dengan tempo 2.5 tahun, Umar bin Abdul Aziz mampu memakmurkan negeri yang luasnya mulai dari semenanjung Baghdad hingga Afrika dengan konsep penguatan fungsi baitul maal,” paparnya. Berdasarkan kajian laporan indikator pemetaan potensi zakat oleh Pusat Kajian Strategis Baznas Provinsi Jabar tahun 2021 dan wawancara pimpinan Baznas Kota Depok periode sebelumnya, besarnya potensi zakat di Depok sebesar Rp  372 miliar per tahun.  Rinciannya:   zakat makanan pokok Rp  50 juta, zakat peternakan Rp  4 miliar, zakat uang Rp  351 miliar  dan zakat penghasilan ASN Rp 12 miliar. “Potensi tersebut bisa direalisasikan melalui kerjasama semua stake holder yang ada di Depok melalui strategi membuat program unggulan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, sosialisasi pimpinan Baznas dan pemerintah kepada struktur masyarakat secara komprehensif, strategi membuat data base muzaki dan mustahik, optimalisasi teknologi sebagai sarana pengelolaan zakat dan pembuatan peraturan walikota tentang pengelolaan zakat, infak  dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemkot Depok,” kata Endang. Ask me! Pengurus Baznas Kota Depok Periode 2022-2027 Dilantik Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID,  DEPOK -- Walikota Depok Dr KH  Mohammad Idris  MA melantik Pengurus  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Depok periode 2022-2027. Kegiatan itu dilaksanakan  di Gedung Balaikota Depok, Kamis (1/9/2022). + + + + + “Hadirnya Baznas Kota Depok, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah Kota Depok,” kata Walikota Depok Mohammad Idris saat memberikan kata sambutan pelantikan pengurus Baznas Kota Depok  priode 2022-2027. + + + + Ia juga  mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Baznas periode sebelumnya yang sudah memberikan kontribusi terbaiknya yaitu menghimpun dana zakat dan infak sebesar Rp  4,7 miliar per tahun;  sudah meraih antara lain Kategori Cukup Baik dari indikator ada laporan keuangan diaudit dengan mendapatkan opini WTP;  memiliki aplikasi ISO Mutu 9001 serta mendapatkan empat  penghargaan dari Baznas Provinsi Jawa Barat antara lain menjalankan fungsi kordinasi terbaik dengan Pemda;  sebagai nominator pada kategori pengelolaan website dan sosmed;  nominator pada kategori operasional kelembagaan dan penghargaan kepada Wali Kota Depok sebagai Pemerintah Daerah pendukung pengelolaan zakat. + “Semoga dengan dilantiknya pengurus baru kinerja Baznas  Kota  Depok bisa menjadi Kota Zakat yang pertama di Indonesia, kemudian terus berkembang semakin baik sehingga keberadaannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar walikota dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (1/9/2022). + + + + Acara pelantikan tersebut dihadiri, pimpinan Baznas RI, Baznas Propinsi Jawa Barat, ketua DPRD Kota Depok dan seluruh unsur Forkopimda, sekretaris daerah, asisten daerah, kepala OPD, kepala Kemenag Kota Depok, ketua MUI Kota Depok, Lazismu Kota Depok, Lazisnu Kota Depok dan ketua Apindo Kota Depok. + Walikota juga berharap agar pengurus Baznas  yang baru untuk segera menyusun program kerja dan membuat inovasi-inovasi baru dalam pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, walikota ucapkan selamat dan sukses kepada Pimpinan Baznas  terpilih Periode 2022-2027.  + Ketua Baznas Kota Depok periode 2022-2027 Dr Endang Ahmad Yani SE MM mengatakan, zakat memiliki posisi dan peran yang penting dalam mempengaruhi, membentuk dan mengarahkan ekonomi Islam, hampir di seluruh konsekuensi penting, seperti memberantas kemiskinan, memastikan pemerataan kekayaan ke seluruh aspek, merangsang pertumbuhan ekonomi, dan sebagai alat untuk stabilisasi siklus ekonomi dan mendorong tingkat kesejahteraan sosial. “Zakat sebagai lembaga Islam berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehingga hampir dipastikan tidak ada masyarakat yang menderita akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar,” kata Endang. + Hal ini, kata dia, terbukti dari hasil riset yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik di Jakarta “Hasilnya adalah dana zakat yang telah disalurkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik rata-rata 9,82 persen,” ujarnya.  + Endang juga menyebutkan, secara empiris dan catatan sejarah otentik zakat memiliki kemampuan dalam mengentaskan kemiskinan. Hal ini terbukti di Yaman oleh Umar bin Khattab (12-22 H) dan di Mesir pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (99-101 H). “Hanya dengan tempo 2.5 tahun, Umar bin Abdul Aziz mampu memakmurkan negeri yang luasnya mulai dari semenanjung Baghdad hingga Afrika dengan konsep penguatan fungsi baitul maal,” paparnya. + Berdasarkan kajian laporan indikator pemetaan potensi zakat oleh Pusat Kajian Strategis Baznas Provinsi Jabar tahun 2021 dan wawancara pimpinan Baznas Kota Depok periode sebelumnya, besarnya potensi zakat di Depok sebesar Rp  372 miliar per tahun.  Rinciannya:   zakat makanan pokok Rp  50 juta, zakat peternakan Rp  4 miliar, zakat uang Rp  351 miliar  dan zakat penghasilan ASN Rp 12 miliar. + “Potensi tersebut bisa direalisasikan melalui kerjasama semua stake holder yang ada di Depok melalui strategi membuat program unggulan yang menyentuh semua lapisan masyarakat, sosialisasi pimpinan Baznas dan pemerintah kepada struktur masyarakat secara komprehensif, strategi membuat data base muzaki dan mustahik, optimalisasi teknologi sebagai sarana pengelolaan zakat dan pembuatan peraturan walikota tentang pengelolaan zakat, infak  dan sedekah dari pegawai di lingkungan Pemkot Depok,” kata Endang. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rq0g4f313_125-pengajar-dan-santri-al-hamid-cilangkap-ikuti-pelatihan-penggerak-pesantren-hijau.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rq0g4f313_125-pengajar-dan-santri-al-hamid-cilangkap-ikuti-pelatihan-penggerak-pesantren-hijau.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ae36bf0b622f45264d7ccd89e94633df6624774 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rq0g4f313_125-pengajar-dan-santri-al-hamid-cilangkap-ikuti-pelatihan-penggerak-pesantren-hijau.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rq0g4f313/125-pengajar-dan-santri-al-hamid-cilangkap-ikuti-pelatihan-penggerak-pesantren-hijau +title: "125 Pengajar dan Santri Al Hamid Cilangkap Ikuti Pelatihan Penggerak Pesantren Hijau | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:08 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# 125 Pengajar dan Santri Al Hamid Cilangkap Ikuti Pelatihan Penggerak Pesantren Hijau | Republika Online + +Merawat lingkungan tidak cukup hanya dengan menanam tanaman. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Sebagai tindak lanjut dari program Pesantren Hijau, LAZISNU PBNU bersama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU serta asosiasi pondok pesantren Nahdlatul Ulama atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU menggelar kegiatan Training Penggerak Pesantren Hijau di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan yang didukung oleh Bank Mega Syariah itu digelar pada Sabtu (11/02/2023). Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 pengajar atau ustad, kepala asrama, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya. Juga diikuti oleh 100 santriwan dan santriwati dari jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA/SMA) Ponpes Al Hamid Cilangkap. Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Qohari Cholil menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari keseluruhan program Pesantren Hijau. “Program dimulai dari asessmen ke tiap pesantren hingga dapat melaksanakan training bagi penggerak dan santri. Dari hasil asesmen, beberapa pesantren sebenarnya telah melaksanakan konsep Pesantren Hijau, mulai dari mengelola sampah hingga mengelola air,” jelas Qohari dalam sambutannya. Ia menilai, meski Ponpes Al Hamid itu berada di Jakarta, tetapi lingkungannya hijau karena ditanami banyak pohon. Menurut Qohari, Ponpes Al Hamid dapat menjadi percontohan bagi pesantren lain. “Al Hamid ini banyak sekali menanam pohon, sangat memperhatikan lingkungan. Ini sangat cocok menjadi pesantren percontohan. Ini pun sangat sesuai dengan tagline PBNU, yaitu 'Merawat Jagat Membangun Peradaban'," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Senin (13/2/2022). Akan tetapi, sambungnya, merawat lingkungan tidak cukup hanya dengan menanam tanaman, namun juga dapat mengelola sampah dengan baik. “Untuk itu, santri Al Hamid harus menjadi penggerak, untuk dapat membuang dan mengelola sampah sesuai kategori, ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), yang mana hal ini (sampah) jika dikelola dengan baik dapat kita jual dan bisa mendatangkan rezeki,” ucap Qohari. “Kita juga harus mengurangi produksi sampah. Misal dengan menggunakan tumblr, kita dapat mengurangi sampah plastik dan sampah botol. Kalaupun kita membuang sampah diusahakan agar mendaur ulang sampah tersebut,” imbuhnya. Ia menilai, bumi manusia hanya satu dan perlu dirawat, sebagaimana semangat yang diusung oleh Nahdlatul Ulama di abad ke-2, yaitu ‘Merawat Jagat, Membangun Peradaban’. “Bumi ini cuma satu, jadi perlu dirawat. Bumi adalah satu-satunya planet yang perlu kita rawat. Dan sesuai dengan tagline PBNU yaitu ‘Merawat Jagat, Membangun Peradaban’ maka LAZISNU bersama LPBI dan RMI PBNU memiliki program Pesantren Hijau. Program ini juga menjadi salah satu program LAZISNU PBNU yaitu NU Care Hijau, program yang dibutuhkan untuk mengatasi problem-problem lingkungan,” pungkasnya. Sementara itu perwakilan pengasuh Ponpes Al Hamid Cilangkap, KH Mustaqimul Akhlaq menjelaskan, konsep Pesantren Hijau juga telah dibahas dalam kitab Ta’limul Muta’allim yang biasa dikaji para santri bahwa salah satu faktor panjangnya umur adalah dengan menanam pohon. “Pesantren Hijau bertujuan untuk bagaimana menghijaukan pesantren. Di dalam kitab Ta’lim Muta’allim di bab akhir disebutkan bahwa salah satu yang memanjangkan umur adalah menanam pohon. Agar supaya umur panjang, santri diharapkan tidak memotong (menebang) pohon kecuali dalam keadaan darurat,” jelas Kiai Mustaqim. Menurutnya, penghijauan itu juga termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Dan dalam kitab Ta’limul Muta’allim juga disebutkan bahwa mengelola sampah dapat mendatangkan rezeki. “Yang namanya penghijauan ini baik sekali, dan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah. Dalam Ta’lim Muta’allim juga disebutkan mengelola sampah dapat mendatangkan rezeki. Jadi kalau mau menjadi orang kaya, jagalah kebersihan. Mari kita amalkan Ta’lim Muta’allim bersama-sama. Harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua,” pungkasnya. Perwakilan kepala Ponpes Al Hamid, Ibnu Mubarok menegaskan bahwa para santri yang terpilih mengikuti Training Penggerak Pesantren Hijau agar dapat mengamalkan materi yang disampaikan para narasumber. “Menjaga lingkungan adalah salah satu perintah dalam Al-Qur’an. Artinya jika kita menanam pohon dan mengelola sampah, sama saja menjalankan perintah Allah. Santri di sini adalah santri terpilih. 50 santri putri mewakili 450 santri putri lainnya. Dan 50 santri putra mewakili 750 santri lainnya. Kita sebagai perwakilan wajib benar-benar mendengarkan materi dan mengamalkannya,” pesan Ustad Ibnu kepada para santri. Adapun pada pelatihan tersebut dihadirkan sejumlah narasumber yakni, (1) Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim LPBI PBNU Maskut Candranegara yang membawakan materi ‘Pentingnya Gerakan Pesantren Hijau’; (2) pemateri dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Sarah Rauzana Putri yang membawakan materi ‘Pencegahan dan Pengelolaan Sampah yang Tepat’, dan; (3) Fitria Ariyani dari Bank Sampah Nusantara (BSN), dengan materi ‘Peran Santri dalam Mewujudkan Gerakan Pesantren Hijau’. Ask me! 125 Pengajar dan Santri Al Hamid Cilangkap Ikuti Pelatihan Penggerak Pesantren Hijau Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Sebagai tindak lanjut dari program Pesantren Hijau, LAZISNU PBNU bersama Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU serta asosiasi pondok pesantren Nahdlatul Ulama atau Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU menggelar kegiatan Training Penggerak Pesantren Hijau di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Kegiatan yang didukung oleh Bank Mega Syariah itu digelar pada Sabtu (11/02/2023). + + + + + Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 pengajar atau ustad, kepala asrama, petugas kebersihan, dan pegawai lainnya. Juga diikuti oleh 100 santriwan dan santriwati dari jenjang pendidikan Madrasah Aliyah (MA/SMA) Ponpes Al Hamid Cilangkap. + + + + Baca Juga + + + Habib Ja'far: Kemiskinan Abadi Itu Selalu Merasa Kurang + + Botol Plastik Kemasan Jangan Dipakai Lagi, Peneliti Ungkap Risikonya Bagi Kesehatan + + Pakistan dan IMF Lanjutkan Pembicaraan Tentang Dana Bantuan + + + Direktur Eksekutif NU Care-LAZISNU PBNU Qohari Cholil menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan rangkaian kegiatan dari keseluruhan program Pesantren Hijau. + “Program dimulai dari asessmen ke tiap pesantren hingga dapat melaksanakan training bagi penggerak dan santri. Dari hasil asesmen, beberapa pesantren sebenarnya telah melaksanakan konsep Pesantren Hijau, mulai dari mengelola sampah hingga mengelola air,” jelas Qohari dalam sambutannya. + + + + Ia menilai, meski Ponpes Al Hamid itu berada di Jakarta, tetapi lingkungannya hijau karena ditanami banyak pohon. Menurut Qohari, Ponpes Al Hamid dapat menjadi percontohan bagi pesantren lain. + “Al Hamid ini banyak sekali menanam pohon, sangat memperhatikan lingkungan. Ini sangat cocok menjadi pesantren percontohan. Ini pun sangat sesuai dengan tagline PBNU, yaitu 'Merawat Jagat Membangun Peradaban'," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima, Senin (13/2/2022). + Akan tetapi, sambungnya, merawat lingkungan tidak cukup hanya dengan menanam tanaman, namun juga dapat mengelola sampah dengan baik. + “Untuk itu, santri Al Hamid harus menjadi penggerak, untuk dapat membuang dan mengelola sampah sesuai kategori, ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya), yang mana hal ini (sampah) jika dikelola dengan baik dapat kita jual dan bisa mendatangkan rezeki,” ucap Qohari. + “Kita juga harus mengurangi produksi sampah. Misal dengan menggunakan tumblr, kita dapat mengurangi sampah plastik dan sampah botol. Kalaupun kita membuang sampah diusahakan agar mendaur ulang sampah tersebut,” imbuhnya. + Ia menilai, bumi manusia hanya satu dan perlu dirawat, sebagaimana semangat yang diusung oleh Nahdlatul Ulama di abad ke-2, yaitu ‘Merawat Jagat, Membangun Peradaban’. + “Bumi ini cuma satu, jadi perlu dirawat. Bumi adalah satu-satunya planet yang perlu kita rawat. Dan sesuai dengan tagline PBNU yaitu ‘Merawat Jagat, Membangun Peradaban’ maka LAZISNU bersama LPBI dan RMI PBNU memiliki program Pesantren Hijau. Program ini juga menjadi salah satu program LAZISNU PBNU yaitu NU Care Hijau, program yang dibutuhkan untuk mengatasi problem-problem lingkungan,” pungkasnya. + Sementara itu perwakilan pengasuh Ponpes Al Hamid Cilangkap, KH Mustaqimul Akhlaq menjelaskan, konsep Pesantren Hijau juga telah dibahas dalam kitab Ta’limul Muta’allim yang biasa dikaji para santri bahwa salah satu faktor panjangnya umur adalah dengan menanam pohon. + “Pesantren Hijau bertujuan untuk bagaimana menghijaukan pesantren. Di dalam kitab Ta’lim Muta’allim di bab akhir disebutkan bahwa salah satu yang memanjangkan umur adalah menanam pohon. Agar supaya umur panjang, santri diharapkan tidak memotong (menebang) pohon kecuali dalam keadaan darurat,” jelas Kiai Mustaqim. + Menurutnya, penghijauan itu juga termasuk dalam hal pengelolaan sampah. Dan dalam kitab Ta’limul Muta’allim juga disebutkan bahwa mengelola sampah dapat mendatangkan rezeki. + “Yang namanya penghijauan ini baik sekali, dan termasuk di dalamnya pengelolaan sampah. Dalam Ta’lim Muta’allim juga disebutkan mengelola sampah dapat mendatangkan rezeki. Jadi kalau mau menjadi orang kaya, jagalah kebersihan. Mari kita amalkan Ta’lim Muta’allim bersama-sama. Harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua,” pungkasnya. + Perwakilan kepala Ponpes Al Hamid, Ibnu Mubarok menegaskan bahwa para santri yang terpilih mengikuti Training Penggerak Pesantren Hijau agar dapat mengamalkan materi yang disampaikan para narasumber. + “Menjaga lingkungan adalah salah satu perintah dalam Al-Qur’an. Artinya jika kita menanam pohon dan mengelola sampah, sama saja menjalankan perintah Allah. Santri di sini adalah santri terpilih. 50 santri putri mewakili 450 santri putri lainnya. Dan 50 santri putra mewakili 750 santri lainnya. Kita sebagai perwakilan wajib benar-benar mendengarkan materi dan mengamalkannya,” pesan Ustad Ibnu kepada para santri. + Adapun pada pelatihan tersebut dihadirkan sejumlah narasumber yakni, (1) Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim LPBI PBNU Maskut Candranegara yang membawakan materi ‘Pentingnya Gerakan Pesantren Hijau’; (2) pemateri dari Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), Sarah Rauzana Putri yang membawakan materi ‘Pencegahan dan Pengelolaan Sampah yang Tepat’, dan; (3) Fitria Ariyani dari Bank Sampah Nusantara (BSN), dengan materi ‘Peran Santri dalam Mewujudkan Gerakan Pesantren Hijau’. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rq565s451_zona-integritas-kemenag-persempit-ruang-korupsi-kolusi-nepotisme.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rq565s451_zona-integritas-kemenag-persempit-ruang-korupsi-kolusi-nepotisme.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67d34cddb62c9edc4a73502616e2ced5f8335542 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rq565s451_zona-integritas-kemenag-persempit-ruang-korupsi-kolusi-nepotisme.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rq565s451/zona-integritas-kemenag-persempit-ruang-korupsi-kolusi-nepotisme +title: "Zona Integritas Kemenag Persempit Ruang Korupsi, Kolusi, Nepotisme | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:24:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Zona Integritas Kemenag Persempit Ruang Korupsi, Kolusi, Nepotisme | Republika Online + +Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diawali dengan penerapan zona integritas. REPUBLIKA.CO.ID, MANADO - - Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan zona integritas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara H Sarbin Sehe, di Manado, Rabu, meminta adanya inovasi dan ide baru yang bisa menjadi gebrakan perubahan untuk Kanwil Kemenag Sulut yang lebih baik. "Saya meminta agar penerapan zona integritas sudah menjadi keharusan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik untuk mengimplementasikan prinsip dan azas Good and Clean Government," jelasnya. Terkait komitmen penerapan zona Integritas, Kepala Kemenag Sulut mengharapkan untuk tahun 2023 harus masuk penilaian Zona Integritas. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diawali dengan penerapan zona integritas. "Supaya kita bisa lolos penilaian hendaknya bisa mengelola pengaduan masyarakat (Dumas) dengan sebaik-baiknya," jelasnya. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan. "Segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya," lanjut Kakanwil. Peningkatan pelayanan publik tersebut, menurut Kakanwil, merupakan upaya untuk mewujudkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZIRB) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Agama. Ke depannya, Kakanwil berharap pelayanan di Kemenag Sulut sudah menerapkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kakanwil juga meminta agar analisis jabatan dan beban kerja segera dibuat dan dipetakan. Hal ini sebagai mitigasi untuk menghadapi perubahan struktur. Kedepannya, wajah birokrasi Indonesia akan memperkecil struktur dan memperbanyak beban kerja, miskin struktur dan kaya fungsi. Untuk itu, Kakanwil meminta kepada seluruh tim untuk bekerja sama melaksanakan dengan sebaik-baiknya, menuangkan ide dan menerapkan ide-ide cemerlang tersebut demi kemajuan institusi. Ask me! Zona Integritas Kemenag Persempit Ruang Korupsi, Kolusi, Nepotisme Wilayah bebas korupsi Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, MANADO - - Kementerian Agama (Kemenag) menerapkan zona integritas di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih. + + + + + Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara H Sarbin Sehe, di Manado, Rabu, meminta adanya inovasi dan ide baru yang bisa menjadi gebrakan perubahan untuk Kanwil Kemenag Sulut yang lebih baik. + + + + Baca Juga + + + UGM Sosialisasikan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kampus  + + Fakultas Teknologi Pertanian UB Raih Penghargaan Zona Integritas Kemendikbud  + + Pusdiklatpassus Kopassus Canangkan Zona Integritas + + + "Saya meminta agar penerapan zona integritas sudah menjadi keharusan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang baik untuk mengimplementasikan prinsip dan azas Good and Clean Government," jelasnya. + Terkait komitmen penerapan zona Integritas, Kepala Kemenag Sulut mengharapkan untuk tahun 2023 harus masuk penilaian Zona Integritas. Mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diawali dengan penerapan zona integritas. + + + + "Supaya kita bisa lolos penilaian hendaknya bisa mengelola pengaduan masyarakat (Dumas) dengan sebaik-baiknya," jelasnya. + Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan melalui penyelesaian pengaduan yang cepat dari penyedia layanan. + "Segala bentuk kritik maupun aduan yang disampaikan masyarakat merupakan sebuah koreksi untuk perbaikan pelayanan itu sendiri ke depannya," lanjut Kakanwil. + Wilayah bebas korupsi + Peningkatan pelayanan publik tersebut, menurut Kakanwil, merupakan upaya untuk mewujudkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZIRB) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Agama. + Ke depannya, Kakanwil berharap pelayanan di Kemenag Sulut sudah menerapkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. + Kakanwil juga meminta agar analisis jabatan dan beban kerja segera dibuat dan dipetakan. Hal ini sebagai mitigasi untuk menghadapi perubahan struktur. Kedepannya, wajah birokrasi Indonesia akan memperkecil struktur dan memperbanyak beban kerja, miskin struktur dan kaya fungsi. + Untuk itu, Kakanwil meminta kepada seluruh tim untuk bekerja sama melaksanakan dengan sebaik-baiknya, menuangkan ide dan menerapkan ide-ide cemerlang tersebut demi kemajuan institusi. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rswiu4399_program-satu-keluarga-satu-sarjana-baznas-malang-bantu-beasiswa-pendidikan.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rswiu4399_program-satu-keluarga-satu-sarjana-baznas-malang-bantu-beasiswa-pendidikan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8aef2c4a091dc1e08870df42be6a0406b7731d8 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rswiu4399_program-satu-keluarga-satu-sarjana-baznas-malang-bantu-beasiswa-pendidikan.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rswiu4399/program-satu-keluarga-satu-sarjana-baznas-malang-bantu-beasiswa-pendidikan +title: "Program Satu Keluarga Satu Sarjana, Baznas Malang Bantu Beasiswa Pendidikan | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:17 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Program Satu Keluarga Satu Sarjana, Baznas Malang Bantu Beasiswa Pendidikan | Republika Online + +Tidak ada batasan jurusan dan universitas guna mendapatkan beasiswa itu. REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang Malang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memiliki program Satu Keluarga Satu Sarjana. Sebab itu, 70 beasiswa digelontorkan untuk keluarga yang tidak mampu. Bupati Malang, M Sanusi mengatakan, program ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu. "Ketentuannya anak terpandai dan nilai tertinggi di desa," ujar Sanusi seusai menghadiri kegiatan Nuzulul Quran 1444 H/2023 M dan Santunan 1.000 Anak Yatim di Pendopo Agung, Malang, Senin (10/4/2023). Ketua Baznas Kabupaten Malang, KH Khoirul Hafiz Fanani menambahkan, setiap anak penerima beasiswa akan dibebaskan biaya kuliah selama delapan semester. Untuk mendapatkan beasiswa ini, penerima harus berasal dari keluarga tidak mampu dan warga Kabupaten Malang. Pria disapa Hafiz ini memastikan tidak ada batasan jurusan dan universitas guna mendapatkan beasiswa tersebut. Semua jurusan yang diambil penerima bantuan dapat memperoleh beasiswa tersebut. Namun untuk besaran beasiswa tergantung MoU dengan perguruan tinggi terkait. Adapun program beasiswa ini bukan pertama kali dijalankan BAZNAS Kabupaten Malang. Ini dibuktikan ketika menggelontorkan bantuan sama dengan jumlah 62 penerima pada tahun lalu. Hal tersebut berarti jumlah penerima beasiswa pada tahun ini mengalami peningkatan. Selain menyalurkan bantuan beasiswa, Baznas Kabupaten Malang bersama Pemkab Malang dan Baznas Jatim juga membagikan bantuan santunan untuk 1.000 anak yatim. Ketua Baznas Jatim, Muhammad Roziqi menyatakan, 1.000 bantuan santunan ini terbagi atas dua kuota. "Sekitar 500 kuotanya Baznas provinsi sedangkan 500 dari Kabupaten Malang," jelas dia. Di samping itu, juga dibagikan 30 bantuan bedah rumah dan 15 bantuan gerobak bakso. Kemudian ada pula pembagian 165  paket sembako untuk sejumlah warga Kabupaten Malang. Khusus untuk tiga bantuan tersebut menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah Baznas Kabupaten Malang. Ask me! Program Satu Keluarga Satu Sarjana, Baznas Malang Bantu Beasiswa Pendidikan Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Malang Malang bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memiliki program Satu Keluarga Satu Sarjana. Sebab itu, 70 beasiswa digelontorkan untuk keluarga yang tidak mampu. + + + + Bupati Malang, M Sanusi mengatakan, program ini pada dasarnya bertujuan untuk membantu para pelajar atau mahasiswa yang tidak mampu. "Ketentuannya anak terpandai dan nilai tertinggi di desa," ujar Sanusi seusai menghadiri kegiatan Nuzulul Quran 1444 H/2023 M dan Santunan 1.000 Anak Yatim di Pendopo Agung, Malang, Senin (10/4/2023). + + + Ketua Baznas Kabupaten Malang, KH Khoirul Hafiz Fanani menambahkan, setiap anak penerima beasiswa akan dibebaskan biaya kuliah selama delapan semester. Untuk mendapatkan beasiswa ini, penerima harus berasal dari keluarga tidak mampu dan warga Kabupaten Malang. Pria disapa Hafiz ini memastikan tidak ada batasan jurusan dan universitas guna mendapatkan beasiswa tersebut. Semua jurusan yang diambil penerima bantuan dapat memperoleh beasiswa tersebut. Namun untuk besaran beasiswa tergantung MoU dengan perguruan tinggi terkait. + + + Adapun program beasiswa ini bukan pertama kali dijalankan BAZNAS Kabupaten Malang. Ini dibuktikan ketika menggelontorkan bantuan sama dengan jumlah 62 penerima pada tahun lalu. Hal tersebut berarti jumlah penerima beasiswa pada tahun ini mengalami peningkatan. Selain menyalurkan bantuan beasiswa, Baznas Kabupaten Malang bersama Pemkab Malang dan Baznas Jatim juga membagikan bantuan santunan untuk 1.000 anak yatim. Ketua Baznas Jatim, Muhammad Roziqi menyatakan, 1.000 bantuan santunan ini terbagi atas dua kuota. "Sekitar 500 kuotanya Baznas provinsi sedangkan 500 dari Kabupaten Malang," jelas dia. Di samping itu, juga dibagikan 30 bantuan bedah rumah dan 15 bantuan gerobak bakso. Kemudian ada pula pembagian 165  paket sembako untuk sejumlah warga Kabupaten Malang. Khusus untuk tiga bantuan tersebut menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah Baznas Kabupaten Malang. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s3t0j2451_baznas-dan-kbri-kembangkan-zakat-untuk-pekerja-migran-di-malaysia.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s3t0j2451_baznas-dan-kbri-kembangkan-zakat-untuk-pekerja-migran-di-malaysia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..552c6d16d356481b3da230ff55134b85fc1682d7 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s3t0j2451_baznas-dan-kbri-kembangkan-zakat-untuk-pekerja-migran-di-malaysia.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/s3t0j2451/baznas-dan-kbri-kembangkan-zakat-untuk-pekerja-migran-di-malaysia +title: "Baznas dan KBRI Kembangkan Zakat untuk Pekerja Migran di Malaysia | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:46:58 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Baznas dan KBRI Kembangkan Zakat untuk Pekerja Migran di Malaysia | Republika Online + +Baznas memiliki berbagai program yang dapat diterapkan untuk bantu PMI. REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur membahas pengembangan dana zakat untuk membantu berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Ketua Baznas RI Noor Achmad di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan kedua pihak sepakat mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk sejumlah program, khususnya kesehatan dan pendidikan bagi para PMI di Malaysia. Ia mengatakan Baznas memiliki berbagai program yang dapat diterapkan untuk membantu para PMI di Malaysia, seperti program pendidikan dan kesehatan. "Jika melihat persoalan-persoalan yang dihadapi para PMI di Malaysia, program-program Baznas untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan," kata Kiai Noor. Baznas dan KBRI Kuala Lumpur telah membahas sejumlah rencana pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu berbagai persoalan pekerja migran di Malaysia. Di samping itu, Baznas juga terus menjalin komunikasi produktif dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal tersebut. Kehadiran Baznas di KBRI Kuala Lumpur Malaysia merupakan rangkaian kunjungan kerja untuk menghadiri konferensi internasional World Zakat and Waqf Forum (WZWF) tahun 2023 yang diselenggarakan di Kedah. Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan RI (Deputy Chief of Mission KBRI Kuala Lumpur) Rossy Verona mengatakan saat ini terdapat 450 ribu PMI yang terdata. Tentu jumlah PMI di lapangan bisa jauh lebih banyak, kemungkinan tiga kali lipatnya. Menurut Rossy, tugas dan fungsi Baznas dalam penanggulangan kemiskinan sangat relevan dengan tugas KBRI dalam perlindungan PMI. "Permasalahan yang dialami PMI di Malaysia sangat banyak, namun anggaran untuk mengatasinya masih terbatas," kata Rossy. Oleh karena itu, pihak KBRI menyambut baik kehadiran Baznas untuk bersama-sama mengatasi persoalan PMI di negeri jiran tersebut. Sejumlah persoalan yang kerap dihadapi PMI beserta keluarganya yakni akses pendidikan formal karena persoalan legalitas kewarganegaraan. Persoalan lain yakni kesehatan PMI, kaitannya dengan penampungan yang kondisinya tidak layak. Kelebihan kapasitas terjadi baik di shelter bagi ibu dan anak maupun untuk laki-laki. Persoalan ketiga, yaitu terkait dengan penanganan anak buah kapal (ABK) yang kerap mengalami permasalahan. Ask me! Baznas dan KBRI Kembangkan Zakat untuk Pekerja Migran di Malaysia Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur membahas pengembangan dana zakat untuk membantu berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. + + + + + Ketua Baznas RI Noor Achmad di Kuala Lumpur, Rabu, mengatakan kedua pihak sepakat mengembangkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk sejumlah program, khususnya kesehatan dan pendidikan bagi para PMI di Malaysia. + + + + Baca Juga + + + Baitul Mal Aceh Serahkan Bantuan Palestina Melalui Rumah Zakat + + ICONZ ke-7: Peran Zakat Entaskan Kemiskinan dan Stunting + + Wamenag: Dana Zakat akan Menjadi Pilar Utama Entaskan Kemiskinan di Indonesia + + + Ia mengatakan Baznas memiliki berbagai program yang dapat diterapkan untuk membantu para PMI di Malaysia, seperti program pendidikan dan kesehatan. + "Jika melihat persoalan-persoalan yang dihadapi para PMI di Malaysia, program-program Baznas untuk bidang pendidikan dan kesehatan dapat dilakukan," kata Kiai Noor. + + + + Baznas dan KBRI Kuala Lumpur telah membahas sejumlah rencana pemanfaatan dana zakat, infak dan sedekah untuk membantu berbagai persoalan pekerja migran di Malaysia. + Di samping itu, Baznas juga terus menjalin komunikasi produktif dengan Kementerian Luar Negeri terkait hal tersebut. + Kehadiran Baznas di KBRI Kuala Lumpur Malaysia merupakan rangkaian kunjungan kerja untuk menghadiri konferensi internasional World Zakat and Waqf Forum (WZWF) tahun 2023 yang diselenggarakan di Kedah. + Sementara itu, Wakil Kepala Perwakilan RI (Deputy Chief of Mission KBRI Kuala Lumpur) Rossy Verona mengatakan saat ini terdapat 450 ribu PMI yang terdata. Tentu jumlah PMI di lapangan bisa jauh lebih banyak, kemungkinan tiga kali lipatnya. + Menurut Rossy, tugas dan fungsi Baznas dalam penanggulangan kemiskinan sangat relevan dengan tugas KBRI dalam perlindungan PMI. + "Permasalahan yang dialami PMI di Malaysia sangat banyak, namun anggaran untuk mengatasinya masih terbatas," kata Rossy. + Oleh karena itu, pihak KBRI menyambut baik kehadiran Baznas untuk bersama-sama mengatasi persoalan PMI di negeri jiran tersebut. + Sejumlah persoalan yang kerap dihadapi PMI beserta keluarganya yakni akses pendidikan formal karena persoalan legalitas kewarganegaraan. + Persoalan lain yakni kesehatan PMI, kaitannya dengan penampungan yang kondisinya tidak layak. Kelebihan kapasitas terjadi baik di shelter bagi ibu dan anak maupun untuk laki-laki. + Persoalan ketiga, yaitu terkait dengan penanganan anak buah kapal (ABK) yang kerap mengalami permasalahan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s4gdk6320_terima-sk-legalitas-dari-kemenag-laznas-aql-jaga-kredibilitas.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s4gdk6320_terima-sk-legalitas-dari-kemenag-laznas-aql-jaga-kredibilitas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4d6d86805c1d807308b9033565dbcfa986e9ce1 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s4gdk6320_terima-sk-legalitas-dari-kemenag-laznas-aql-jaga-kredibilitas.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/s4gdk6320/terima-sk-legalitas-dari-kemenag-laznas-aql-jaga-kredibilitas +title: "Terima SK Legalitas dari Kemenag, Laznas AQL Jaga Kredibilitas | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:03:23 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Terima SK Legalitas dari Kemenag, Laznas AQL Jaga Kredibilitas | Republika Online + +Laznas AQL berkomitmen menjadi lembaga profesional REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Laznas AQL menerima surat keputusan (SK) yang menjadi legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional. Laznas AQL mengurus izin operasional LAZ ini sebagai bentuk upaya menjaga kredibilitas lembaga. SK tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Prof Waryono Abdul Ghafur kepada Pimpinan Laznas AQL, Deny Arifianto di AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (14/11/2023) lalu. Laznas AQL adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah, bernaung di bawah lembaga dakwah AQL Islamic Center (Yayasan Pusat Peradaban Islam), berkarakter Alquran dan Sunnah dengan mengedepankan nilai-nilai kepercayaan, sosial, kemanusiaan, pendidikan dan dakwah. Setelah melalui tahap verifikasi faktual, visitasi, dan asistensi oleh pihak Baznas Laznas AQL mendapatkan rekomendasi legalitas LAZ berskala nasional. Atas rekomendasi tersebut dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat Skala Nasional untuk Yayasan Pusat Peradaban Islam. “Izin ini adalah tonggak sejarah bagi organisasi kita dan memberikan kita legitimasi untuk melaksanakan misi dan visi dengan lebih percaya diri serta memberikan kepastian kepada semua pihak terkait, muzakki, mustahik dan para amil," ujar Direktur Laznas AQL, Deny Arifianto dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id , Selasa (21/11/2023). Dalam proses panjang menuju diterimanya izin operasional ini, kata dia, pihaknya telah melewati berbagai ujian dan tantangan. Namun, dengan kolaborasi serta semangat gotong-royong, Laznas AQL berhasil melewati setiap hambatan. Sementara itu, Prof Waryono bersyukur bisa hadir di AQL Islamic Center untuk menyerahkan SK setelah melalui proses yang panjang dan berliku. Menurut dia, pihaknya juga sudah melihat kiprah Laznas AQL selama ini. "Kita sudah sama-sama menyaksikan kiprah Laznas AQL. AQL ini menarik bagi saya dari sisi bahasa Arab ya secara semantik artinya adalah tali, tali kekang, tali pengikat yang dalam suatu hadis qudsi yang pertama kali diceritakan adalah AQL. Jadi hati tanpa akal justru menjadikan kita tidak tahu arah tidak tahu orientasi," ucap Prof Waryono. "Jadi mudah-mudahan dengan nama AQL ini kita semua terutama para pengurus punya ikatan yang kuat dan juga punya tali kekang dengan akal yang kita punya kita tidak menuruti nafsu-nafsu kita,” kata Prof Waryono. Baca juga: Sungai Eufrat Mengering Tanda Kiamat, Bagaimana dengan Gunung Emasnya? Dia pun berharap, Yayasan Pusat Peradaban Islam atau AQL Islamic Center ini bisa mengembalikan peradaban Islam sebelum abad ke-12 yang begitu maju dari berbagai dimensi. Dia menambahkan, sekarang ini juga ada fenomena orang-orang yang diberi amanah harta berlebih, tapi belum teredukasi akan zakat. Karena itu, Prof Waryono mendorong Laznas AQL untuk hadir di tengah-tengah mereka. “Di sini lah peran lembaga amil zakat, lembaga zakat nasional itu perlu hadir. Bagaimana melindungi manusia-manusia yang memiliki harta namun belum ada kesadaran untuk berzakat. Sehingga kemudian terlindungi, dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas, dari mulai anak-anak sampai orang tua. Saya pikir kita harus hadir di situ, karena kalau bukan kita pasti akan menjadi sasaran orang yang tidak tepat,” jelas Prof Waryono. Ask me! Terima SK Legalitas dari Kemenag, Laznas AQL Jaga Kredibilitas Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Laznas AQL menerima surat keputusan (SK) yang menjadi legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional. Laznas AQL mengurus izin operasional LAZ ini sebagai bentuk upaya menjaga kredibilitas lembaga.  + + + + + SK tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) Prof Waryono Abdul Ghafur kepada Pimpinan Laznas AQL, Deny Arifianto di AQL Islamic Center, Jakarta, Selasa (14/11/2023) lalu.  + + + + Baca Juga + + + Hadits Ini Patahkan Klaim Yahudi Soal Awal Berdirinya Masjid Al-Aqsa di Yerusalem + + Sebanyak 60 Jurnalis Gugur dalam Tugas Meliput Kekejian Perang Zionis Israel di Gaza + + 10 Watak Buruk Bangsa Yahudi yang Diabadikan Alquran Hingga Kiamat Kelak   + + + Laznas AQL adalah lembaga amil zakat, infak dan sedekah, bernaung di bawah lembaga dakwah AQL Islamic Center (Yayasan Pusat Peradaban Islam), berkarakter Alquran dan Sunnah dengan mengedepankan nilai-nilai kepercayaan, sosial, kemanusiaan, pendidikan dan dakwah.  + Setelah melalui tahap verifikasi faktual, visitasi, dan asistensi oleh pihak Baznas Laznas AQL mendapatkan rekomendasi legalitas LAZ berskala nasional. Atas rekomendasi tersebut dikeluarkanlah Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Lembaga Amil Zakat Skala Nasional untuk Yayasan Pusat Peradaban Islam.  + + + + “Izin ini adalah tonggak sejarah bagi organisasi kita dan memberikan kita legitimasi untuk melaksanakan misi dan visi dengan lebih percaya diri serta memberikan kepastian kepada semua pihak terkait, muzakki, mustahik dan para amil," ujar Direktur Laznas AQL, Deny Arifianto dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id , Selasa (21/11/2023).   + Dalam proses panjang menuju diterimanya izin operasional ini, kata dia, pihaknya telah melewati berbagai ujian dan tantangan. Namun, dengan kolaborasi serta semangat gotong-royong, Laznas AQL berhasil melewati setiap hambatan.  + Sementara itu, Prof Waryono bersyukur bisa hadir di AQL Islamic Center untuk menyerahkan SK setelah melalui proses yang panjang dan berliku. Menurut dia, pihaknya juga sudah melihat kiprah Laznas AQL selama ini.   + "Kita sudah sama-sama menyaksikan kiprah Laznas AQL. AQL ini menarik bagi saya dari sisi bahasa Arab ya secara semantik artinya adalah tali, tali kekang, tali pengikat yang dalam suatu hadis qudsi yang pertama kali diceritakan adalah AQL. Jadi hati tanpa akal justru menjadikan kita tidak tahu arah tidak tahu orientasi," ucap Prof Waryono.   + "Jadi mudah-mudahan dengan nama AQL ini kita semua terutama para pengurus punya ikatan yang kuat dan juga punya tali kekang dengan akal yang kita punya kita tidak menuruti nafsu-nafsu kita,” kata Prof Waryono.  + Baca juga: Sungai Eufrat Mengering Tanda Kiamat, Bagaimana dengan Gunung Emasnya? + Dia pun berharap, Yayasan Pusat Peradaban Islam atau AQL Islamic Center ini bisa mengembalikan peradaban Islam sebelum abad ke-12 yang begitu maju dari berbagai dimensi.   + Dia menambahkan, sekarang ini juga ada fenomena orang-orang yang diberi amanah harta berlebih, tapi belum teredukasi akan zakat. Karena itu, Prof Waryono mendorong Laznas AQL untuk hadir di tengah-tengah mereka.   + “Di sini lah peran lembaga amil zakat, lembaga zakat nasional itu perlu hadir. Bagaimana melindungi manusia-manusia yang memiliki harta namun belum ada kesadaran untuk berzakat. Sehingga kemudian terlindungi, dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas, dari mulai anak-anak sampai orang tua. Saya pikir kita harus hadir di situ, karena kalau bukan kita pasti akan menjadi sasaran orang yang tidak tepat,” jelas Prof Waryono.  +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_si3fq0366_bpkh-limited-kelola-200-kamar-hotel-di-hilton-makkah.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_si3fq0366_bpkh-limited-kelola-200-kamar-hotel-di-hilton-makkah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ea678c3a25b5f11961166da78764e0cc612da71 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_si3fq0366_bpkh-limited-kelola-200-kamar-hotel-di-hilton-makkah.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/si3fq0366/bpkh-limited-kelola-200-kamar-hotel-di-hilton-makkah +title: "BPKH Limited Kelola 200 Kamar Hotel di Hilton Makkah | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:16 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BPKH Limited Kelola 200 Kamar Hotel di Hilton Makkah | Republika Online + +Kerja sama ini difokuskan pada persiapan layanan haji 1446 Hijriyah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usahanya, BPKH Limited, menandatangani kontrak kerja sama dengan Hilton Makkah Convention Center dalam pengelolaan 200 kamar hotel selama setahun ke depan. "Dengan inisiatif ini, BPKH Limited mampu memberikan manfaat dalam pengembangan dana haji secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada jamaah haji," ujar Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Sidiq mengatakan kemitraan dengan Hilton Makkah Convention Hotel bertujuan meningkatkan standar layanan perhotelan bagi jamaah haji dan umrah, khususnya dalam persiapan layanan haji 1446 Hijriah. Melalui kesepakatan ini BPKH Limited mendapatkan allotment atau penjatahan 200 kamar hotel di Hilton Makkah Convention Center, yang terletak di sisi barat pelataran Masjidil Haram. Ia optimistis investasi tersebut mampu menghasilkan return yang jauh di atas instrumen keuangan tradisional, yakni dalam mata uang riyal Saudi. "BPKH Limited berharap dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang lebih besar, sambil menyediakan efek hedging alami terhadap fluktuasi mata uang dan risiko finansial lainnya," kata dia. Selain keuntungan finansial, keberadaan Hilton Convention Hotel di bawah pengelolaan BPKH Limited juga diharapkan dapat memberi akses lebih baik terhadap kebutuhan fasilitas hotel bagi jamaah umroh dan haji Indonesia di masa depan. "Langkah ini sejalan dengan visi BPKH Limited untuk terus meningkatkan pengalaman beribadah jamaah, dengan menyediakan layanan perhotelan kelas dunia," kata Sidiq. General Manager Hilton Makkah Convention Hotel Bassam Ammar mengatakan kerja sama ini difokuskan pada persiapan layanan haji 1446 Hijriyah. "BPKH Limited dan Jabal Omar Group merumuskan rencana komprehensif untuk memastikan fasilitas hotel siap memenuhi kebutuhan jamaah, dengan penekanan pada kualitas layanan dan kenyamanan," kata Ammar. Ask me! BPKH Limited Kelola 200 Kamar Hotel di Hilton Makkah Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui anak usahanya, BPKH Limited, menandatangani kontrak kerja sama dengan Hilton Makkah Convention Center dalam pengelolaan 200 kamar hotel selama setahun ke depan. + + + + "Dengan inisiatif ini, BPKH Limited mampu memberikan manfaat dalam pengembangan dana haji secara optimal, sekaligus meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik kepada jamaah haji," ujar Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono dalam keterangannya di Jakarta, Senin. + + + + Baca Juga + + + Emas Sifan Hassan dan Perlawanan Jilbab di Olimpiade Paris + + Aksi Warganet Bela Atlet: Metro TV Sampai Minta Maaf Hingga Sikat Balik Netizen Malaysia + + Netizen Malaysia Sindir 275 Juta Penduduk RI Cuma Dapat 2 Emas, Langsung di Skakmat + + Sidiq mengatakan kemitraan dengan Hilton Makkah Convention Hotel bertujuan meningkatkan standar layanan perhotelan bagi jamaah haji dan umrah, khususnya dalam persiapan layanan haji 1446 Hijriah. Melalui kesepakatan ini BPKH Limited mendapatkan allotment atau penjatahan 200 kamar hotel di Hilton Makkah Convention Center, yang terletak di sisi barat pelataran Masjidil Haram. + + + Ia optimistis investasi tersebut mampu menghasilkan return yang jauh di atas instrumen keuangan tradisional, yakni dalam mata uang riyal Saudi. "BPKH Limited berharap dapat memanfaatkan potensi keuntungan yang lebih besar, sambil menyediakan efek hedging alami terhadap fluktuasi mata uang dan risiko finansial lainnya," kata dia. Selain keuntungan finansial, keberadaan Hilton Convention Hotel di bawah pengelolaan BPKH Limited juga diharapkan dapat memberi akses lebih baik terhadap kebutuhan fasilitas hotel bagi jamaah umroh dan haji Indonesia di masa depan. "Langkah ini sejalan dengan visi BPKH Limited untuk terus meningkatkan pengalaman beribadah jamaah, dengan menyediakan layanan perhotelan kelas dunia," kata Sidiq. General Manager Hilton Makkah Convention Hotel Bassam Ammar mengatakan kerja sama ini difokuskan pada persiapan layanan haji 1446 Hijriyah. "BPKH Limited dan Jabal Omar Group merumuskan rencana komprehensif untuk memastikan fasilitas hotel siap memenuhi kebutuhan jamaah, dengan penekanan pada kualitas layanan dan kenyamanan," kata Ammar. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_snk2gy458_orang-orang-yang-bangkrut-di-akhirat.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_snk2gy458_orang-orang-yang-bangkrut-di-akhirat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bfe62fa1a14dd51c019458a321fd20f25dabd303 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_snk2gy458_orang-orang-yang-bangkrut-di-akhirat.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/snk2gy458/orang-orang-yang-bangkrut-di-akhirat +title: "Orang-orang yang Bangkrut di Akhirat | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Orang-orang yang Bangkrut di Akhirat | Republika Online + +Manusia seperti inilah yang kelak merugi di akhirat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian, siapakah orang yang muflis (orang yang bangkrut) itu?" Karena tidak tahu apa yang dimaksud oleh belia, mereka pun menjawab, "Menurut kami, muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai harta benda." Jawaban itu tentu bukan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Beliau lalu menjelaskan, "Yang muflis di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal shalat, puasa, dan zakat. Namun, ia pernah mencaci, menuduh zina, merampas harta, membunuh, dan memukul orang lain. Maka pahala kebajikan orang tersebut akan diberikan--sebagai tebusan--kepada orang-orang yang dizaliminya itu." "Dan, apabila kebajikannya sudah habis, sementara kesalahan-kesalahannya belum semua tertebus, dosa orang-orang tersebut akan ditimpakan kepada orang tadi. Kemudian, ia dilemparkan ke dalam neraka” (HR Muslim). Hadis tersebut sangat sarat spirit muhasabah (audit diri). Pertama, penyebab kebangkrutan amal seseorang adalah kejahatan sosial, termasuk korupsi. Neraca kesalehan individual seseorang ketika ditimbang dengan kejahatan sosialnya ternyata lebih ringan sehingga seseorang menjadi ‘tekor’ dan akhirnya bangkrut. Kedua, orang yang miskin harta belum tentu bangkrut di akhirat, sementara orang yang kaya harta belum jaminan beruntung di akhirat. Orang yang kaya harta boleh jadi muflis di akhirat jika hartanya diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal, seperti korupsi. Jadi, koruptor itu pasti merugi, bahkan bangkrut secara moral, baik di dunia maupun akhirat. Ask me! Orang-orang yang Bangkrut di Akhirat Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suatu ketika, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Tahukah kalian, siapakah orang yang muflis (orang yang bangkrut) itu?" Karena tidak tahu apa yang dimaksud oleh belia, mereka pun menjawab, "Menurut kami, muflis itu adalah orang yang tidak mempunyai harta benda." + + + + + Jawaban itu tentu bukan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Beliau lalu menjelaskan, "Yang muflis di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal shalat, puasa, dan zakat. Namun, ia pernah mencaci, menuduh zina, merampas harta, membunuh, dan memukul orang lain. Maka pahala kebajikan orang tersebut akan diberikan--sebagai tebusan--kepada orang-orang yang dizaliminya itu." + + + + Baca Juga + + + Kisah Penghina Alquran di Zaman Nabi + + Satu Siswa SMK Korban Penembakan di Semarang Sudah Pulang dari RS, Begini Kondisinya + + PNM Raih Appreciated Diversity Inclusivity ESG Report di Ajang ESG Appreciation Night + + + "Dan, apabila kebajikannya sudah habis, sementara kesalahan-kesalahannya belum semua tertebus, dosa orang-orang tersebut akan ditimpakan kepada orang tadi. Kemudian, ia dilemparkan ke dalam neraka” (HR Muslim). + Hadis tersebut sangat sarat spirit muhasabah (audit diri). Pertama, penyebab kebangkrutan amal seseorang adalah kejahatan sosial, termasuk korupsi. Neraca kesalehan individual seseorang ketika ditimbang dengan kejahatan sosialnya ternyata lebih ringan sehingga seseorang menjadi ‘tekor’ dan akhirnya bangkrut. + + + + Kedua, orang yang miskin harta belum tentu bangkrut di akhirat, sementara orang yang kaya harta belum jaminan beruntung di akhirat. Orang yang kaya harta boleh jadi muflis di akhirat jika hartanya diperoleh melalui cara-cara yang tidak halal, seperti korupsi. Jadi, koruptor itu pasti merugi, bahkan bangkrut secara moral, baik di dunia maupun akhirat. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sqdujd377_ppatk-miliaran-dana-desa-diselewengkan-kepala-desa-untuk-judi-online.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sqdujd377_ppatk-miliaran-dana-desa-diselewengkan-kepala-desa-untuk-judi-online.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e20fe2f310170354f9ab703c71f94b45b65c53dd --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sqdujd377_ppatk-miliaran-dana-desa-diselewengkan-kepala-desa-untuk-judi-online.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/sqdujd377/ppatk-miliaran-dana-desa-diselewengkan-kepala-desa-untuk-judi-online +title: "PPATK- Miliaran Dana Desa Diselewengkan Kepala Desa untuk Judi Online | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:51:27 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# PPATK: Miliaran Dana Desa Diselewengkan Kepala Desa untuk Judi Online | Republika Online + +Rentang transaksi judi online antara Rp 50 juta sampai Rp 260 juta. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap uang puluhan miliaran yang dialokasikan untuk dana desa diselewengkan dalam kegiatan perjudian online . Juru Bicara PPATK Natsir Kongah mengungkapkan, dari penelusuran yang dilakukan oleh otoritasnya terungkap banyak kepala desa di sejumlah wilayah yang menerima transfer dana desa melakukan transaksi perjudian online rentang valuasi antara Rp 50 sampai Rp 260 juta. Natsir mengungkapkan, salah-satu contoh temuan PPATK yang terjadi di salah-satu kabupaten di Sumatera Utara (Sumut).  Transfer dana desa ke rekening dana desa (RKD) periode Januari sampai dengan Desember 2024 dari pemerintah pusat senilai Rp 115 miliar. “Dan dari transfer tersebut sebanyak Rp 50-an miliar di transfer ke kepala desa atau pihak lainnya lebih dari Rp 40 miliar yang diselewengkan,” begitu kata Natsir kepada Republika saat dihubungi dari Jakarta, Senin (20/1/2025). Natsir, dari satu kabupaten tersebut, PPATK mencatat ada sebanyak enam nama kepala desa yang menyelewengkan dana desa tersebut. “Paling tidak ada enam kepala desa yang diketahui menggunakan dana desa tersebut untuk disetorkan guna bermain judi online antara Rp 50 hingga Rp 260 juta,” ujar Natsir. PPATK kata Natsir sudah menyerahkan hasil temuan tersebut ke otoritas aparat agar diproses hukum. “Salah-satu kepala desa (yang menggunakan dana desa untuk judi online), adalah kepala desa yang berkedudukan sebagai ketua asosiasi APDES Kabupaten,” uajr Natsir. Perjudian online menjadi salah-satu masalah sosial yang menjadi prioritas pemerintah untuk diberantas. Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto sampai memerintahkan Menteri Koordinator Politik, dan Keamanan (Polkam) membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Satgas tersebut beranggotakan banak kementerian dan lembaga, termasuk Polri yang melakukan penindakan hukum. Hingga saat ini, dari hasil penindakan kepolisian sudah menyita uang triliunan rupiah yang diduga bersumber dari aktivitas judi online. Ask me! PPATK: Miliaran Dana Desa Diselewengkan Kepala Desa untuk Judi Online Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap uang puluhan miliaran yang dialokasikan untuk dana desa diselewengkan dalam kegiatan perjudian online . + + + + + Juru Bicara PPATK Natsir Kongah mengungkapkan, dari penelusuran yang dilakukan oleh otoritasnya terungkap banyak kepala desa di sejumlah wilayah yang menerima transfer dana desa melakukan transaksi perjudian online rentang valuasi antara Rp 50 sampai Rp 260 juta. + + + + Baca Juga + + + Polisi Berdalih tak Bisa Melakukan Penyidikan atau Menindak Pagar Laut, Ini Alasannya + + KKP tak Mau Gegabah Bongkar Pagar Laut karena Barang Bukti, Nelayan: Kemarin ke Mana Aja? + + Menteri Trenggono Sebut Pagar Laut di Tangerang Ilegal, tapi tak Tahu Milik Siapa + + + Natsir mengungkapkan, salah-satu contoh temuan PPATK yang terjadi di salah-satu kabupaten di Sumatera Utara (Sumut).  Transfer dana desa ke rekening dana desa (RKD) periode Januari sampai dengan Desember 2024 dari pemerintah pusat senilai Rp 115 miliar. + “Dan dari transfer tersebut sebanyak Rp 50-an miliar di transfer ke kepala desa atau pihak lainnya lebih dari Rp 40 miliar yang diselewengkan,” begitu kata Natsir kepada Republika saat dihubungi dari Jakarta, Senin (20/1/2025). + + + + Natsir, dari satu kabupaten tersebut, PPATK mencatat ada sebanyak enam nama kepala desa yang menyelewengkan dana desa tersebut. “Paling tidak ada enam kepala desa yang diketahui menggunakan dana desa tersebut untuk disetorkan guna bermain judi online antara Rp 50 hingga Rp 260 juta,” ujar Natsir. + PPATK kata Natsir sudah menyerahkan hasil temuan tersebut ke otoritas aparat agar diproses hukum. “Salah-satu kepala desa (yang menggunakan dana desa untuk judi online), adalah kepala desa yang berkedudukan sebagai ketua asosiasi APDES Kabupaten,” uajr Natsir. + Perjudian online menjadi salah-satu masalah sosial yang menjadi prioritas pemerintah untuk diberantas. Pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto sampai memerintahkan Menteri Koordinator Politik, dan Keamanan (Polkam) membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Online. + Satgas tersebut beranggotakan banak kementerian dan lembaga, termasuk Polri yang melakukan penindakan hukum. Hingga saat ini, dari hasil penindakan kepolisian sudah menyita uang triliunan rupiah yang diduga bersumber dari aktivitas judi online. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ssilk4451_dibubarkan-israel-unrwa-tulang-punggung-bantuan-kemanusiaan-di-gaza-palestina.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ssilk4451_dibubarkan-israel-unrwa-tulang-punggung-bantuan-kemanusiaan-di-gaza-palestina.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a963a50f677a28d240e9845de0ab5fc22afb10b8 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ssilk4451_dibubarkan-israel-unrwa-tulang-punggung-bantuan-kemanusiaan-di-gaza-palestina.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/ssilk4451/dibubarkan-israel-unrwa-tulang-punggung-bantuan-kemanusiaan-di-gaza-palestina +title: "Dibubarkan Israel, UNRWA Tulang Punggung Bantuan Kemanusiaan di Gaza Palestina | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:42:24 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Dibubarkan Israel, UNRWA Tulang Punggung Bantuan Kemanusiaan di Gaza Palestina | Republika Online + +Pembubaran UNRWA tidak akan menyelesaikan masalah pengungsi Palestina. REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) pada Sabtu (1/3) memperingatkan bahwa upaya Israel untuk membubarkan badan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pengungsi Palestina, dan bahkan dapat memperburuk situasi. Dalam wawancara dengan majalah Israel +972, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menegaskan bahwa UNRWA adalah "tulang punggung operasi bantuan kemanusiaan di Gaza." Dia menambahkan bahwa badan itu terus memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. Lazzarini menyebut serangan Israel terhadap UNRWA bukan sekadar serangan terhadap pengungsi Palestina dan hak mereka untuk kembali, tetapi juga sebagai upaya menghapus sejarah dan identitas Palestina. "Jika UNRWA tidak lagi ada, masalah pengungsi Palestina tidak akan hilang begitu saja. Sebaliknya, kawasan ini akan menghadapi konsekuensi yang katastrofik, dengan ratusan ribu warga Palestina di wilayah pendudukan kehilangan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan," katanya, seraya menambahkan bahwa "hal tersebut akan menciptakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh siapa pun." Pada 28 Oktober 2024, Knesset Israel (parlemen) mengesahkan dua undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah pendudukan Palestina. Legislasi ini juga mencabut hak istimewa badan tersebut dan melarang kontak resmi dengan UNRWA. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 30 Januari 2025. Israel menuduh pegawai UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 -- klaim yang dengan tegas dibantah oleh badan tersebut. PBB telah menegaskan bahwa UNRWA tetap menjaga netralitas dan berkomitmen untuk terus bekerja meskipun ada larangan dari Israel. Sejak bulan lalu, kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah berlangsung, menghentikan sementara perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.360 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta kehancuran wilayah tersebut. Ask me! Dibubarkan Israel, UNRWA Tulang Punggung Bantuan Kemanusiaan di Gaza Palestina Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) pada Sabtu (1/3) memperingatkan bahwa upaya Israel untuk membubarkan badan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pengungsi Palestina, dan bahkan dapat memperburuk situasi. + + + + + Dalam wawancara dengan majalah Israel +972, Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menegaskan bahwa UNRWA adalah "tulang punggung operasi bantuan kemanusiaan di Gaza." + + + + Baca Juga + + + Masjidpreneur Ajang Bangkitkan UMKM Umat di Makassar + + Prakiraan Cuaca Hari Ini 3 Maret 2025: Kota Jakarta Barat Hujan Ringan + + Jadwal Imsakiyah Ramadhan Hari Ini 3 Maret 2025 di Palembang: Pastikan Ibadah Tepat Waktu + + + Dia menambahkan bahwa badan itu terus memberikan layanan kesehatan dan pendidikan bagi pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur. + Lazzarini menyebut serangan Israel terhadap UNRWA bukan sekadar serangan terhadap pengungsi Palestina dan hak mereka untuk kembali, tetapi juga sebagai upaya menghapus sejarah dan identitas Palestina. + + + + "Jika UNRWA tidak lagi ada, masalah pengungsi Palestina tidak akan hilang begitu saja. Sebaliknya, kawasan ini akan menghadapi konsekuensi yang katastrofik, dengan ratusan ribu warga Palestina di wilayah pendudukan kehilangan akses ke pendidikan dan layanan kesehatan," katanya, seraya menambahkan bahwa "hal tersebut akan menciptakan kekosongan yang tidak dapat diisi oleh siapa pun." + Pada 28 Oktober 2024, Knesset Israel (parlemen) mengesahkan dua undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah pendudukan Palestina. + Legislasi ini juga mencabut hak istimewa badan tersebut dan melarang kontak resmi dengan UNRWA. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada 30 Januari 2025. + Israel menuduh pegawai UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 -- klaim yang dengan tegas dibantah oleh badan tersebut. PBB telah menegaskan bahwa UNRWA tetap menjaga netralitas dan berkomitmen untuk terus bekerja meskipun ada larangan dari Israel. + Sejak bulan lalu, kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan telah berlangsung, menghentikan sementara perang genosida Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 48.360 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak, serta kehancuran wilayah tersebut. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ssop7g425_idol-jepang-kenshin-kamimura-ditangkap-atas-kasus-dugaan-pelecehan.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ssop7g425_idol-jepang-kenshin-kamimura-ditangkap-atas-kasus-dugaan-pelecehan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e1d7a86a1398186df98f89a250370e3bb289383 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ssop7g425_idol-jepang-kenshin-kamimura-ditangkap-atas-kasus-dugaan-pelecehan.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/ssop7g425/idol-jepang-kenshin-kamimura-ditangkap-atas-kasus-dugaan-pelecehan +title: "Idol Jepang Kenshin Kamimura Ditangkap atas Kasus Dugaan Pelecehan | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:43:23 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Idol Jepang Kenshin Kamimura Ditangkap atas Kasus Dugaan Pelecehan | Republika Online + +Kejadian pelecehan ini terjadi dalam sebuah acara fan meeting pada 1 Maret 2025. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota boyband Jepang ONE N ONLY, Kenshin Kamimura, ditangkap oleh polisi Hong Kong atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang penerjemah yang bekerja untuk grup tersebut. Kejadian pelecehan ini terjadi dalam sebuah acara fan meeting pada 1 Maret 2025. Menurut laporan TBS News Dig , korban segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, yang kemudian menangkap Kamimura keesokan harinya. Sebuah foto yang diduga terkait dengan insiden itu juga sempat beredar di media sosial. Atas kejadian ini, agensi Stardust Promotions langsung mengeluarkan pernyataan tegas dan mengumumkan pemutusan kontrak Kamimura. “Kami baru saja mengetahui adanya pelanggaran serius yang melibatkan Kamimura Kenshin. Oleh karena itu, ia tidak lagi menjadi anggota grup dan Stardust Promotions telah mengakhiri kontraknya,” demikian kata agensi tersebut seperti dilansir laman Unseen Japan , Kamis (6/3/2025). Agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang terdampak, termasuk para SWAG –nama fan club dari grup ONE N ONLY. “Kami sangat menyesal, dan dengan ini meminta maaf kepada para SWAG serta semua pihak yang terdampak atas pengumuman mendadak ini,” kata Stardust Promotions. Dalam pengumuman tersebut, agensi juga menegaskan tur konser Live Tour 2025 ONE N ONLY tetap akan berlangsung dengan lima anggota. Agensi juga menetapkan tidak ada pengembalian dana untuk tiket yang telah dibeli. Kasus ini semakin menambah daftar skandal di industri musik Jepang, yang sejak akhir tahun lalu telah diguncang oleh laporan dugaan pelecehan seksual oleh mantan anggota SMAP, Nakai Masahiro. Skandal tersebut menyebabkan stasiun televisi Fuji TV kehilangan banyak pengiklan akibat dugaan keterlibatan mereka dalam menutupi kasus ini. Di sisi lain, keputusan cepat Stardust Promotions menunjukkan adanya perubahan dalam cara Jepang menangani kasus pelecehan seksual. Selama ini, banyak korban enggan melapor karena merasa aparat tidak akan menanggapi mereka dengan serius. Meski pernyataan Stardust mungkin terkesan formal, langkah ini menegaskan bahwa industri hiburan Jepang mulai menyadari bahwa melindungi predator seks tidak hanya merusak moral, tetapi juga bisnis mereka. Ask me! Idol Jepang Kenshin Kamimura Ditangkap atas Kasus Dugaan Pelecehan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota boyband Jepang ONE N ONLY, Kenshin Kamimura, ditangkap oleh polisi Hong Kong atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang penerjemah yang bekerja untuk grup tersebut. Kejadian pelecehan ini terjadi dalam sebuah acara fan meeting pada 1 Maret 2025. + + + + + Menurut laporan TBS News Dig , korban segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, yang kemudian menangkap Kamimura keesokan harinya. Sebuah foto yang diduga terkait dengan insiden itu juga sempat beredar di media sosial. + + + + Baca Juga + + + Aktor Kiesha Alvaro Jajal Tantangan Baru di Film Komang + + Setahun Ngevape , Wanita Ini Alami Paru-Paru Kolaps + + Bergunjing Saat Puasa, Dua Wanita Memuntahkan Daging Mentah + + + Atas kejadian ini, agensi Stardust Promotions langsung mengeluarkan pernyataan tegas dan mengumumkan pemutusan kontrak Kamimura. “Kami baru saja mengetahui adanya pelanggaran serius yang melibatkan Kamimura Kenshin. Oleh karena itu, ia tidak lagi menjadi anggota grup dan Stardust Promotions telah mengakhiri kontraknya,” demikian kata agensi tersebut seperti dilansir laman Unseen Japan , Kamis (6/3/2025). + Agensi juga menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang terdampak, termasuk para SWAG –nama fan club dari grup ONE N ONLY. “Kami sangat menyesal, dan dengan ini meminta maaf kepada para SWAG serta semua pihak yang terdampak atas pengumuman mendadak ini,” kata Stardust Promotions. + + + + Dalam pengumuman tersebut, agensi juga menegaskan tur konser Live Tour 2025 ONE N ONLY tetap akan berlangsung dengan lima anggota. Agensi juga menetapkan tidak ada pengembalian dana untuk tiket yang telah dibeli. + Kasus ini semakin menambah daftar skandal di industri musik Jepang, yang sejak akhir tahun lalu telah diguncang oleh laporan dugaan pelecehan seksual oleh mantan anggota SMAP, Nakai Masahiro. Skandal tersebut menyebabkan stasiun televisi Fuji TV kehilangan banyak pengiklan akibat dugaan keterlibatan mereka dalam menutupi kasus ini. + Di sisi lain, keputusan cepat Stardust Promotions menunjukkan adanya perubahan dalam cara Jepang menangani kasus pelecehan seksual. Selama ini, banyak korban enggan melapor karena merasa aparat tidak akan menanggapi mereka dengan serius. Meski pernyataan Stardust mungkin terkesan formal, langkah ini menegaskan bahwa industri hiburan Jepang mulai menyadari bahwa melindungi predator seks tidak hanya merusak moral, tetapi juga bisnis mereka. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_syajyr368_relawan-rumah-zakat-pimpin-koperasi-percontohan-nasional-yang-diresmikan-zulkifli-hasan.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_syajyr368_relawan-rumah-zakat-pimpin-koperasi-percontohan-nasional-yang-diresmikan-zulkifli-hasan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4607f679047ffeb1b36a634302b2ceb8b39479c3 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_syajyr368_relawan-rumah-zakat-pimpin-koperasi-percontohan-nasional-yang-diresmikan-zulkifli-hasan.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/syajyr368/relawan-rumah-zakat-pimpin-koperasi-percontohan-nasional-yang-diresmikan-zulkifli-hasan +title: "Relawan Rumah Zakat Pimpin Koperasi Percontohan Nasional yang Diresmikan Zulkifli Hasan | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:52:56 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Relawan Rumah Zakat Pimpin Koperasi Percontohan Nasional yang Diresmikan Zulkifli Hasan | Republika Online + +Diktri, Relawan Rumah Zakat memimpin KDMP Bumisari di lampung. REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG - Pemerintah meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bumisari sebagai percontohan nasional. Diktri, seorang Relawan Inspiratif Rumah Zakat, dipercaya untuk memimpin koperasi ini setelah berhasil membina Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rukun Santoso hingga mandiri dan berdaya. Peresmian KDMP Bumisari yang berlangsung pada bulan Mei 2025 dihadiri dan diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli mengapresiasi model KDMP Bumisari sebagai bukti sinergi antara masyarakat dan pendamping dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dari tingkat desa. Keberhasilan ini bukanlah pencapaian instan. Perjalanan Diktri dimulai dari dedikasinya sebagai relawan yang mendampingi Koperasi Gapoktan Rukun Santoso, sebuah Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) binaan Rumah Zakat. Berdiri sejak 31 Maret 2016 (SK Kemenkumham No. 107/BH/X.I/III609/IV/2016), koperasi ini berhasil memberdayakan para petani lokal melalui berbagai unit usaha. Di bawah kepemimpinan Diktri, koperasi tersebut mengelola beragam unit usaha kolektif yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal, mulai dari simpan pinjam, kios pupuk bersubsidi, toko oleh-oleh khas Lampung, hingga produksi keripik dan olahan pangan lainnya. "Ini adalah amanah dari seluruh anggota. Kami memulai dari kecil, dengan semangat gotong royong dan pendampingan dari Rumah Zakat. Kepercayaan ini akan kami jaga untuk terus menyejahterakan petani dan masyarakat desa," kata Diktri, yang kini resmi menjabat sebagai Ketua KDMP Bumisari. Seluruh pengurus dan anggota Gapoktan Rukun Santoso kini menjadi bagian integral dari KDMP Bumisari. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat perubahan dan mendorong kemandirian desa secara lebih luas, membuktikan bahwa dana zakat yang dikelola secara produktif mampu melahirkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Ask me! Relawan Rumah Zakat Pimpin Koperasi Percontohan Nasional yang Diresmikan Zulkifli Hasan Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG - Pemerintah meresmikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Bumisari sebagai percontohan nasional. Diktri, seorang Relawan Inspiratif Rumah Zakat, dipercaya untuk memimpin koperasi ini setelah berhasil membina Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Rukun Santoso hingga mandiri dan berdaya. + + + + + Peresmian KDMP Bumisari yang berlangsung pada bulan Mei 2025 dihadiri dan diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli mengapresiasi model KDMP Bumisari sebagai bukti sinergi antara masyarakat dan pendamping dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh dari tingkat desa. + + + + Keberhasilan ini bukanlah pencapaian instan. Perjalanan Diktri dimulai dari dedikasinya sebagai relawan yang mendampingi Koperasi Gapoktan Rukun Santoso, sebuah Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) binaan Rumah Zakat. Berdiri sejak 31 Maret 2016 (SK Kemenkumham No. 107/BH/X.I/III609/IV/2016), koperasi ini berhasil memberdayakan para petani lokal melalui berbagai unit usaha. + Di bawah kepemimpinan Diktri, koperasi tersebut mengelola beragam unit usaha kolektif yang menjadi motor penggerak ekonomi lokal, mulai dari simpan pinjam, kios pupuk bersubsidi, toko oleh-oleh khas Lampung, hingga produksi keripik dan olahan pangan lainnya. + + + + "Ini adalah amanah dari seluruh anggota. Kami memulai dari kecil, dengan semangat gotong royong dan pendampingan dari Rumah Zakat. Kepercayaan ini akan kami jaga untuk terus menyejahterakan petani dan masyarakat desa," kata Diktri, yang kini resmi menjabat sebagai Ketua KDMP Bumisari. + Seluruh pengurus dan anggota Gapoktan Rukun Santoso kini menjadi bagian integral dari KDMP Bumisari. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat perubahan dan mendorong kemandirian desa secara lebih luas, membuktikan bahwa dana zakat yang dikelola secara produktif mampu melahirkan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sz0s11483_kaum-muda-dan-difabel-lintas-iman-suarakan-keadilan-iklim.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sz0s11483_kaum-muda-dan-difabel-lintas-iman-suarakan-keadilan-iklim.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5b48ab62230a37465bca89cc62a63dd82e30917 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sz0s11483_kaum-muda-dan-difabel-lintas-iman-suarakan-keadilan-iklim.md @@ -0,0 +1,134 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/sz0s11483/kaum-muda-dan-difabel-lintas-iman-suarakan-keadilan-iklim +title: "Kaum Muda dan Difabel Lintas Iman Suarakan Keadilan Iklim | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:50 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kaum Muda dan Difabel Lintas Iman Suarakan Keadilan Iklim | Republika Online + +Kegiatan ini dimulai dari Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga ke Pura Adhitya. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegiat dari Eco Bhinneka Muhammadiyah, HIDIMU (Himpunan Difabel Muhammadiyah) Pusat, dan GreenFaith berjalan kaki menapaki rute bersejarah di Jakarta dalam kegiatan Walk for Peace and Climate Justice, Jakarta, Sabtu (5/7). Aksi damai ini berupaya untuk menyuarakan bahwa keadilan iklim adalah hak setiap manusia, tanpa kecuali termasuk mereka yang spesial atau difabel. Diikuti sekitar 50 peserta, kegiatan ini dimulai dari Gereja Katedral Jakarta, menelusuri Terowongan Silaturahim,   Masjid Istiqlal, lalu berakhir di Pura Adhitya Jaya Rawamangun. Ketiga rumah ibadah tersebut menjadi simbol toleransi dan kerukunan yang menguat, sekaligus pengingat bahwa krisis iklim menuntut persatuan dan tindakan lintas iman dan menjadi hak semua umat tanpa terkecuali. “Perdamaian akan terwujud bila keadilan lingkungan dan sosial dirasakan oleh semua warga, termasuk difabel dan kelompok rentan,” ujar Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah sekaligus Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia lewat keterangan tertulis. Sejumlah tokoh lintas agama turut menyampaikan pesan kebersamaan. Romo Macarius Maharsono Probho, SJ, menegaskan, “Pancasila adalah napas bersama kita. Gerakan kecil seperti ini harus terus dihidupkan agar kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya menjadi jargon, tetapi denyut nadi kehidupan sehari-hari.” Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Kaum Muda dan Difabel Lintas Iman Suarakan Keadilan Iklim Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pegiat dari Eco Bhinneka Muhammadiyah, HIDIMU (Himpunan Difabel Muhammadiyah) Pusat, dan GreenFaith berjalan kaki menapaki rute bersejarah di Jakarta dalam kegiatan Walk for Peace and Climate Justice, Jakarta, Sabtu (5/7). + + + + + Aksi damai ini berupaya untuk menyuarakan bahwa keadilan iklim adalah hak setiap manusia, tanpa kecuali termasuk mereka yang spesial atau difabel.   + + + + Baca Juga + + + Likuiditas Tinggi, Bank Syariah Dinilai Belum Maksimal Dorong Ekonomi Halal + + Hujan Masih Mengguyur di Bulan Juli, Ini Doa yang Harus Dibaca Saat Menghadapi Hujan Deras + + PLN Akselerasi Proyek Gasifikasi di Nias + + + Diikuti sekitar 50 peserta, kegiatan ini dimulai dari Gereja Katedral Jakarta, menelusuri Terowongan Silaturahim,   Masjid Istiqlal, lalu berakhir di Pura Adhitya Jaya Rawamangun. Ketiga rumah ibadah tersebut menjadi simbol toleransi dan kerukunan yang menguat, sekaligus pengingat bahwa krisis iklim menuntut persatuan dan tindakan lintas iman dan menjadi hak semua umat tanpa terkecuali. + “Perdamaian akan terwujud bila keadilan lingkungan dan sosial dirasakan oleh semua warga, termasuk difabel dan kelompok rentan,” ujar Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah sekaligus Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia lewat keterangan tertulis. + + + + Sejumlah tokoh lintas agama turut menyampaikan pesan kebersamaan. Romo Macarius Maharsono Probho, SJ, menegaskan, “Pancasila adalah napas bersama kita. Gerakan kecil seperti ini harus terus dihidupkan agar kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya menjadi jargon, tetapi denyut nadi kehidupan sehari-hari.” + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t3dyqi370_nfa-awasi-ketat-kualitas-beras-bantuan-pangan-dari-bulog.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t3dyqi370_nfa-awasi-ketat-kualitas-beras-bantuan-pangan-dari-bulog.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b47b36a660072f06f5f9e205da9a641c5815f3ed --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t3dyqi370_nfa-awasi-ketat-kualitas-beras-bantuan-pangan-dari-bulog.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t3dyqi370/nfa-awasi-ketat-kualitas-beras-bantuan-pangan-dari-bulog +title: "NFA Awasi Ketat Kualitas Beras Bantuan Pangan dari Bulog | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:30:33 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# NFA Awasi Ketat Kualitas Beras Bantuan Pangan dari Bulog | Republika Online + +Pemerintah menekankan pengawasan beras bantuan agar tidak merugikan penerima. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan penyaluran beras bantuan pangan oleh Perum Bulog wajib mengutamakan kualitas. Hal ini penting agar 18,7 juta penerima program benar-benar memperoleh beras yang layak dikonsumsi. Penekanan ini disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi. “Pokoknya prinsip yang pertama, semua bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog harus dalam kondisi bagus dan baik. Jadi memang harus direproses atau di- QC , harus sampai ke masyarakat penerima dalam kondisi baik,” ujar Arief, dikutip Selasa (30/9/2025). Stok beras pemerintah saat ini tercatat 3,905 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 861,4 ribu ton telah disalurkan melalui berbagai program bantuan sepanjang 2025. Realisasi tahap pertama untuk periode Juni–Juli mencapai 363,9 ribu ton atau 99,57 persen dari target. Sisa 1,58 ribu ton masih dalam proses distribusi ke wilayah dengan kendala geografis, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara. “Atas temuan Maluku Utara, itu sudah disiapkan untuk langkah reproses juga. Harus dicek lagi. Pengecekan bukan hanya di Maluku Utara saja, tapi di seluruh Indonesia. Utamanya di daerah-daerah yang bukan kota besar,” tambah Arief. Bulog memiliki mekanisme perawatan stok, antara lain fumigasi untuk menjaga mutu agar tetap food grade , serta reproses untuk memastikan beras tidak rusak saat lama disimpan. Menurut NFA, langkah teknis ini harus konsisten dilakukan, terlebih dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang stabil di kisaran 3,5 juta hingga 4 juta ton. “Di Bulog itu ada namanya perawatan. Perawatan beras itu supaya tidak berkutu. Setelah itu juga ada namanya reproses. Biasanya disimpan berapa lama, itu kan karena dibanting atau hal lainnya, bisa ada yang pecah. Itu juga bisa di- blower ,” jelas Arief. NFA menekankan pengawasan masyarakat juga dibutuhkan agar kualitas penyaluran beras bantuan tetap terjaga. Perencanaan distribusi telah disusun sejak awal tahun, dengan jadwal penyaluran pada Oktober, November, Desember, hingga awal 2026. Arief menegaskan, beras yang rusak tidak boleh disalurkan karena akan merugikan penerima bantuan. Ask me! NFA Awasi Ketat Kualitas Beras Bantuan Pangan dari Bulog Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan penyaluran beras bantuan pangan oleh Perum Bulog wajib mengutamakan kualitas. Hal ini penting agar 18,7 juta penerima program benar-benar memperoleh beras yang layak dikonsumsi. + + + + + Penekanan ini disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi usai menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi. + + + + + Baca Juga + + + Komisaris TASPEN Perkuat Peran Pengawasan Lewat Inovasi Dashboard Digital + + Trump akan Terapkan Tarif 100 Persen untuk Film Asing, Hollywood Disebut Terpuruk + + Bimbingan Kaprodi STI Cyber University Raih Hibah, Dukung Pemberdayaan Desa Negeri di Atas Awan + + + “Pokoknya prinsip yang pertama, semua bantuan pangan yang sudah ditugaskan ke Bulog harus dalam kondisi bagus dan baik. Jadi memang harus direproses atau di- QC , harus sampai ke masyarakat penerima dalam kondisi baik,” ujar Arief, dikutip Selasa (30/9/2025). + Stok beras pemerintah saat ini tercatat 3,905 juta ton. Dari jumlah itu, sekitar 861,4 ribu ton telah disalurkan melalui berbagai program bantuan sepanjang 2025. Realisasi tahap pertama untuk periode Juni–Juli mencapai 363,9 ribu ton atau 99,57 persen dari target. Sisa 1,58 ribu ton masih dalam proses distribusi ke wilayah dengan kendala geografis, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Maluku, dan Maluku Utara. + + + + “Atas temuan Maluku Utara, itu sudah disiapkan untuk langkah reproses juga. Harus dicek lagi. Pengecekan bukan hanya di Maluku Utara saja, tapi di seluruh Indonesia. Utamanya di daerah-daerah yang bukan kota besar,” tambah Arief. + Bulog memiliki mekanisme perawatan stok, antara lain fumigasi untuk menjaga mutu agar tetap food grade , serta reproses untuk memastikan beras tidak rusak saat lama disimpan. Menurut NFA, langkah teknis ini harus konsisten dilakukan, terlebih dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang stabil di kisaran 3,5 juta hingga 4 juta ton. + “Di Bulog itu ada namanya perawatan. Perawatan beras itu supaya tidak berkutu. Setelah itu juga ada namanya reproses. Biasanya disimpan berapa lama, itu kan karena dibanting atau hal lainnya, bisa ada yang pecah. Itu juga bisa di- blower ,” jelas Arief. + NFA menekankan pengawasan masyarakat juga dibutuhkan agar kualitas penyaluran beras bantuan tetap terjaga. Perencanaan distribusi telah disusun sejak awal tahun, dengan jadwal penyaluran pada Oktober, November, Desember, hingga awal 2026. Arief menegaskan, beras yang rusak tidak boleh disalurkan karena akan merugikan penerima bantuan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t5o3mv366_naskah-khutbah-jumat-korupsi-sebagai-gangguan-kesehatan-mental.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t5o3mv366_naskah-khutbah-jumat-korupsi-sebagai-gangguan-kesehatan-mental.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d03dddc03fe8e9d447fbc665e8fd3955c39c375 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t5o3mv366_naskah-khutbah-jumat-korupsi-sebagai-gangguan-kesehatan-mental.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t5o3mv366/naskah-khutbah-jumat-korupsi-sebagai-gangguan-kesehatan-mental +title: "Naskah Khutbah Jumat- Korupsi Sebagai Gangguan Kesehatan Mental | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:50 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Naskah Khutbah Jumat: Korupsi Sebagai Gangguan Kesehatan Mental | Republika Online + +Korupsi bukan sekadar masalah hukum atau kriminalitas. REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Eko Harianto , Dosen Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِاْلاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ. أَمَّا بَعْدُ؛ فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan anugerah, hidayah, taufik dan inayah-Nya. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in dan semuanya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah. Kaum Muslimin sidang Jum’at rahimakumullah Fenomena korupsi di negeri kita akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kasus demi kasus muncul di pemberitaan media massa baik online maupun offline, mulai dari pejabat tinggi dari tinggkat pusat sampai daerah yang paling bawah, kepala daerah, hingga oknum penegak hukum sendiri, bahkan sampai kepada seorang pendidik. Ada yang terjerat kasus suap proyek, penggelapan dana bansos, hingga penyalahgunaan wewenang di sektor perizinan dan sumber daya alam. Korupsi sering dibicarakan sebagai kejahatan keuangan atau penyalahgunaan jabatan. Tapi, sebenarnya korupsi lebih dari itu. Korupsi adalah penyakit hati dan mental yang bisa menular dan menghancurkan tatanan masyarakat. Ironisnya, sebagian pelaku justru adalah orang yang mendapat kepercayaan rakyat dan telah bersumpah untuk melayani, namun malah mengkhianati amanah. Hal tersebut sudah diperingatkan oleh Rasulullah Saw jauh-jauh hari: “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari) Allah Swt berfirman: وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ  . “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188) Ask me! Naskah Khutbah Jumat: Korupsi Sebagai Gangguan Kesehatan Mental Rekomendasi Naskah Khutbah Jumat: Menggapai Keutamaan 10 Malam Terakhir Ramadhan Khutbah Jumat: Mengapa Allah SWT Syariatkan Zakat untuk Umat Muslim? Dalil Alquran dan Hadits tentang Lailatul Qadar yang Perlu Diketahui Waspada Bermunculan Pemimpin Bodoh dan Zalim Penindas Umat, Tanda Kiamat? Naskah Khutbah Jumat: Pelajaran Penting dari Peristiwa Nuzulul Quran yang Agung REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Eko Harianto , Dosen Prodi Psikologi Universitas Muhammadiyah Purworejo + + + + + اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ أَمَرَنَا بِاْلاِعْتِصَامِ بِحَبْلِ اللهِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَ هُدَاهُ. أَمَّا بَعْدُ؛ فَيَا عِبَادَ اللهِ، أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: يَاأَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. + + + + Baca Juga + + + Mengenal Bobibos, Bahan Bakar Inovatif Buatan Anak Bangsa dari Limbah Jerami + + Tampak Biasa-Biasa Saja, Lelaki Ini Ternyata Calon Penghuni Surga + + Delapan Amalan Sunnah di Hari Jumat Berdasarkan Hadits Nabi + + + Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah + Marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang masih memberikan anugerah, hidayah, taufik dan inayah-Nya. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in dan semuanya yang mengikuti jejak beliau sampai yaumul qiyamah. + + + + Kaum Muslimin sidang Jum’at rahimakumullah + Fenomena korupsi di negeri kita akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kasus demi kasus muncul di pemberitaan media massa baik online maupun offline, mulai dari pejabat tinggi dari tinggkat pusat sampai daerah yang paling bawah, kepala daerah, hingga oknum penegak hukum sendiri, bahkan sampai kepada seorang pendidik. Ada yang terjerat kasus suap proyek, penggelapan dana bansos, hingga penyalahgunaan wewenang di sektor perizinan dan sumber daya alam.  + Korupsi sering dibicarakan sebagai kejahatan keuangan atau penyalahgunaan jabatan. Tapi, sebenarnya korupsi lebih dari itu. Korupsi adalah penyakit hati dan mental yang bisa menular dan menghancurkan tatanan masyarakat. + Ironisnya, sebagian pelaku justru adalah orang yang mendapat kepercayaan rakyat dan telah bersumpah untuk melayani, namun malah mengkhianati amanah. Hal tersebut sudah diperingatkan oleh Rasulullah Saw jauh-jauh hari: “Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari) + Allah Swt berfirman: + وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ࣖ  . + “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188) +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Jumat , 13 Mar 2026, 08:52 WIB + + Naskah Khutbah Jumat: Menggapai Keutamaan 10 Malam Terakhir Ramadhan Jumat , 13 Mar 2026, 05:53 WIB + + Khutbah Jumat: Mengapa Allah SWT Syariatkan Zakat untuk Umat Muslim? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 02:09 WIB + + Dalil Alquran dan Hadits tentang Lailatul Qadar yang Perlu Diketahui + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 06 Mar 2026, 06:44 WIB + + Waspada Bermunculan Pemimpin Bodoh dan Zalim Penindas Umat, Tanda Kiamat? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 06 Mar 2026, 00:05 WIB + + Naskah Khutbah Jumat: Pelajaran Penting dari Peristiwa Nuzulul Quran yang Agung diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t6jrfz483_puluhan-ton-bantuan-untuk-aceh-dari-sembako-hingga-starlink-dikirim-via-udara.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t6jrfz483_puluhan-ton-bantuan-untuk-aceh-dari-sembako-hingga-starlink-dikirim-via-udara.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6e6b956420a148da896a22d8691a94345ac3e6fa --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t6jrfz483_puluhan-ton-bantuan-untuk-aceh-dari-sembako-hingga-starlink-dikirim-via-udara.md @@ -0,0 +1,144 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t6jrfz483/puluhan-ton-bantuan-untuk-aceh-dari-sembako-hingga-starlink-dikirim-via-udara +title: "Puluhan Ton Bantuan untuk Aceh dari Sembako Hingga Starlink Dikirim via Udara | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Puluhan Ton Bantuan untuk Aceh dari Sembako Hingga Starlink Dikirim via Udara | Republika Online + +Seluruh proses pengiriman berkoordinasi dengan pihak bandara dan kargo udara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sulitnya distribusi bantuan melalui jalur darat  membuat pihak lembaga filantropi bersama sektor swasta mengirimkan logistik melalui udara bagi para penyintas banjir dan longsor di Aceh. BSI Maslahat bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) mengirim bantuan secara bertahap dengan layanan pesawat kargo untuk memastikan kebutuhan mendesak dapat segera diterima para penyintas. Pengiriman tahap pertama resmi diterbangkan pada Ahad (30/11/2025) pukul  12.00 WIB, dari Jakarta menuju Aceh. Pada distribusi tahap awal ini, sebanyak 13,6 ton logistik diberangkatkan, dari berbagai kebutuhan dasar seperti paket sembako, perlengkapan bayi, dan selimut. Semua bantuan logistik disusun untuk menjawab kebutuhan darurat masyarakat di lokasi bencana, khususnya kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan lansia. Upaya pengiriman kedua dijadwalkan kembali dilakukan pada 1 Desember 2025. Hingga kini total muatan yang sudah disiapkan mencapai 11,2 ton dan masih dapat terus bertambah. Pada tahap ini, bantuan terdiri dari paket sembako, perlengkapan bayi, perlengkapan sekolah, serta starlink untuk kebutuhan akses komunikasi. Penambahan perlengkapan sekolah diberikan untuk mendukung anak-anak yang ruang belajarnya terdampak banjir, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas setelah kondisi memungkinkan. Dengan dua kali pengiriman melalui jalur udara, total bantuan yang telah diberangkatkan BSI Maslahat dan BSI mencapai puluhan ton. Seluruh proses pengiriman dilakukan berkoordinasi dengan pihak bandara dan kargo udara agar pendistribusian dapat berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran. Lewat keterangan tertulis, Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro, menyampaikan pengiriman bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata untuk meringankan beban masyarakat Aceh. “Kami berharap bantuan ini dapat segera menjangkau para penyintas dan memenuhi kebutuhan mendesak mereka. BSI Maslahat bersama BSI akan terus mengawal proses distribusi hingga bantuan benar-benar diterima di lapangan,” ujar dia. Sukoriyanto menegaskan, BSI Maslahat akan melanjutkan pemantauan kondisi di Aceh serta menyiapkan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. Dia pun mengajak masyarakat untukbersinergi untuk meluaskan jangkauan maslahat bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor. Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Puluhan Ton Bantuan untuk Aceh dari Sembako Hingga Starlink Dikirim via Udara Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sulitnya distribusi bantuan melalui jalur darat  membuat pihak lembaga filantropi bersama sektor swasta mengirimkan logistik melalui udara bagi para penyintas banjir dan longsor di Aceh.  + + + + + BSI Maslahat bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) mengirim bantuan secara bertahap dengan layanan pesawat kargo untuk memastikan kebutuhan mendesak dapat segera diterima para penyintas. + + + + + Baca Juga + + + Viral Video Warga Korban Banjir di Sibolga Jarah Gudang Bulog, Begini Faktanya Menurut BNPB + + Tanggap Darurat, PNM Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Sumatera + + UEA Kecam Serangan Israel di Suriah dan Desak Tekanan Internasional + + + Pengiriman tahap pertama resmi diterbangkan pada Ahad (30/11/2025) pukul  12.00 WIB, dari Jakarta menuju Aceh. Pada distribusi tahap awal ini, sebanyak 13,6 ton logistik diberangkatkan, dari berbagai kebutuhan dasar seperti paket sembako, perlengkapan bayi, dan selimut. + Semua bantuan logistik disusun untuk menjawab kebutuhan darurat masyarakat di lokasi bencana, khususnya kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, dan lansia. Upaya pengiriman kedua dijadwalkan kembali dilakukan pada 1 Desember 2025. Hingga kini total muatan yang sudah disiapkan mencapai 11,2 ton dan masih dapat terus bertambah. + + + + Pada tahap ini, bantuan terdiri dari paket sembako, perlengkapan bayi, perlengkapan sekolah, serta starlink untuk kebutuhan akses komunikasi. Penambahan perlengkapan sekolah diberikan untuk mendukung anak-anak yang ruang belajarnya terdampak banjir, sehingga mereka dapat kembali beraktivitas setelah kondisi memungkinkan. +   + + + Foto udara dampak banjir bandang yang melanda pemukiman penduduk di Jalan Murai, Sibolga, Sumatera Utara, Ahad (30/11/2025). Berdasarkan data dari Polda Sumatera Utara jumlah korban meninggal dunia akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sibolga hingga Ahad (30/11) pukul 09:00 WIB sebanyak 32 jiwa dan 65 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. - (ANTARA FOTO/Muhammad Irsal) + + + Dengan dua kali pengiriman melalui jalur udara, total bantuan yang telah diberangkatkan BSI Maslahat dan BSI mencapai puluhan ton. Seluruh proses pengiriman dilakukan berkoordinasi dengan pihak bandara dan kargo udara agar pendistribusian dapat berjalan cepat, aman, dan tepat sasaran. + Lewat keterangan tertulis, Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Sukoriyanto Saputro, menyampaikan pengiriman bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan aksi nyata untuk meringankan beban masyarakat Aceh. “Kami berharap bantuan ini dapat segera menjangkau para penyintas dan memenuhi kebutuhan mendesak mereka. BSI Maslahat bersama BSI akan terus mengawal proses distribusi hingga bantuan benar-benar diterima di lapangan,” ujar dia. + Sukoriyanto menegaskan, BSI Maslahat akan melanjutkan pemantauan kondisi di Aceh serta menyiapkan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat. Dia pun mengajak masyarakat untukbersinergi untuk meluaskan jangkauan maslahat bagi masyarakat yang terdampak banjir dan longsor.  + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t71lo2423_bpkh-limitedndashsiiru-perkuat-ekosistem-umrah-berbasis-teknologi.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t71lo2423_bpkh-limitedndashsiiru-perkuat-ekosistem-umrah-berbasis-teknologi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3fb7e7365766bb44e2f82d33d00e6cb20e5109a --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t71lo2423_bpkh-limitedndashsiiru-perkuat-ekosistem-umrah-berbasis-teknologi.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t71lo2423/bpkh-limitedndashsiiru-perkuat-ekosistem-umrah-berbasis-teknologi +title: "BPKH Limited–Siiru Perkuat Ekosistem Umrah Berbasis Teknologi | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:23 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BPKH Limited–Siiru Perkuat Ekosistem Umrah Berbasis Teknologi | Republika Online + +Platform digital disebut meningkatkan kenyamanan jamaah tanpa mengubah peran PPIU. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya menghadirkan pengalaman ibadah umrah yang lebih aman, mudah, dan modern bagi masyarakat Indonesia kembali diperkuat melalui kolaborasi strategis antara BPKH Limited dan Siiru Indonesia. Kemitraan ini dirancang untuk mendukung pengembangan ekosistem layanan umrah terintegrasi yang memberikan nilai tambah bagi jamaah tanpa mengubah ketentuan bahwa penyelenggaraan perjalanan tetap berada di tangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin. Mudir BPKH Limited, Iman Ni’matullah, mengatakan BPKH Limited memandang perkembangan kebutuhan jamaah yang semakin mengarah pada layanan berbasis teknologi sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem perjalanan ibadah. Dengan menggandeng Siiru yang mengembangkan platform digital integratif, BPKH Limited berperan memastikan bahwa inovasi tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi jamaah dengan tetap berada dalam koridor regulasi. “Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami menghadirkan nilai manfaat berlapis bagi jamaah Indonesia,” kata Iman kepada Republika usai penandatanganan kerja sama dengan Siiru di Muamalat Tower, Rabu (10/12). Menurut Iman, teknologi berperan membuka akses informasi dan layanan yang lebih tertata, sementara penyelenggaraan perjalanan tetap dilaksanakan oleh PPIU yang memiliki izin resmi. Fokus BPKH Limited adalah memperkuat ekosistem, bukan mengambil peran travel . Dengan pendekatan ini, BPKH Limited menegaskan posisinya sebagai penguat dan fasilitator ekosistem layanan, bukan operator perjalanan umrah. Imam menambahkan, pada tahap awal, dukungan BPKH Limited difokuskan pada pengembangan infrastruktur pendukung perjalanan, seperti integrasi layanan transportasi darat dan pemanfaatan Kereta Cepat Haramain untuk membantu penyedia layanan menghadirkan perjalanan yang lebih terstruktur bagi jamaah umrah. “Tahap berikutnya akan memperluas integrasi sistem agar PPIU dan mitra resmi lainnya dapat mengoptimalkan fitur dalam platform Siiru mulai dari pendataan jamaah, pendukung logistik, hingga koordinasi layanan di Tanah Suci,” ujar Imam. Imam mengatakan, pada fase lanjutan, kolaborasi juga mencakup peningkatan kualitas layanan pendukung seperti penyediaan mutawif profesional dan pemesanan akomodasi hotel resmi yang memenuhi standar kenyamanan dan kepatuhan. Semua dukungan tersebut diberikan dalam kerangka meningkatkan manfaat dan kenyamanan, tanpa memasuki ranah penyelenggaraan perjalanan umrah. Siiru menghadirkan fitur edukasi digital berupa panduan manasik, persiapan ibadah, dan materi literasi berbasis syariah. Ini sejalan dengan tujuan BPKH untuk meningkatkan kesiapan jamaah melalui pendampingan yang lebih mudah diakses. “Di era digital, jamaah membutuhkan informasi yang akurat dan terstruktur. Melalui platform ini (Siiru), kami mendorong penguatan literasi ibadah secara berkelanjutan,” ujar Iman. Selain penguatan ekosistem layanan, kerja sama BPKH Limited dan Siiru juga mencakup dukungan terhadap program sosial yang mendukung kenyamanan jamaah di Tanah Suci, mulai dari fasilitas penunjang ibadah hingga bantuan layanan kemanusiaan yang relevan dengan kebutuhan jamaah. Inisiatif ini sejalan dengan mandat BPKH dalam mengelola dan mengembangkan nilai manfaat Dana Haji secara akuntabel dan transparan. Direktur Siiru, Ahmad Aizudin, menambahkan bahwa saat ini aplikasi Siiru baru memberikan layanan mutawif , transportasi darat di Arab Saudi, wakaf, sedekah, informasi terkait umrah, dan layanan lainnya. “Nanti akan menyediakan juga layanan tiket pesawat dan hotel,” kata Aizudin. Ask me! BPKH Limited–Siiru Perkuat Ekosistem Umrah Berbasis Teknologi Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya menghadirkan pengalaman ibadah umrah yang lebih aman, mudah, dan modern bagi masyarakat Indonesia kembali diperkuat melalui kolaborasi strategis antara BPKH Limited dan Siiru Indonesia. Kemitraan ini dirancang untuk mendukung pengembangan ekosistem layanan umrah terintegrasi yang memberikan nilai tambah bagi jamaah tanpa mengubah ketentuan bahwa penyelenggaraan perjalanan tetap berada di tangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin. + + + + + Mudir BPKH Limited, Iman Ni’matullah, mengatakan BPKH Limited memandang perkembangan kebutuhan jamaah yang semakin mengarah pada layanan berbasis teknologi sebagai peluang untuk memperkuat ekosistem perjalanan ibadah. Dengan menggandeng Siiru yang mengembangkan platform digital integratif, BPKH Limited berperan memastikan bahwa inovasi tersebut dapat memberi manfaat nyata bagi jamaah dengan tetap berada dalam koridor regulasi. + + + + Baca Juga + + + BPKH Kucurkan Rp 3 Miliar untuk Korban Banjir dan Longsor di Sumatera + + BPKH-Finnet Dukung Transformasi Digital Layanan Keuangan Haji + + BPKH dan Finnet Perkuat Layanan Keuangan Digital Haji dan Umrah + + + “Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami menghadirkan nilai manfaat berlapis bagi jamaah Indonesia,” kata Iman kepada Republika usai penandatanganan kerja sama dengan Siiru di Muamalat Tower, Rabu (10/12). + Menurut Iman, teknologi berperan membuka akses informasi dan layanan yang lebih tertata, sementara penyelenggaraan perjalanan tetap dilaksanakan oleh PPIU yang memiliki izin resmi. Fokus BPKH Limited adalah memperkuat ekosistem, bukan mengambil peran travel . + + + + Dengan pendekatan ini, BPKH Limited menegaskan posisinya sebagai penguat dan fasilitator ekosistem layanan, bukan operator perjalanan umrah. + Imam menambahkan, pada tahap awal, dukungan BPKH Limited difokuskan pada pengembangan infrastruktur pendukung perjalanan, seperti integrasi layanan transportasi darat dan pemanfaatan Kereta Cepat Haramain untuk membantu penyedia layanan menghadirkan perjalanan yang lebih terstruktur bagi jamaah umrah. + “Tahap berikutnya akan memperluas integrasi sistem agar PPIU dan mitra resmi lainnya dapat mengoptimalkan fitur dalam platform Siiru mulai dari pendataan jamaah, pendukung logistik, hingga koordinasi layanan di Tanah Suci,” ujar Imam. + Imam mengatakan, pada fase lanjutan, kolaborasi juga mencakup peningkatan kualitas layanan pendukung seperti penyediaan mutawif profesional dan pemesanan akomodasi hotel resmi yang memenuhi standar kenyamanan dan kepatuhan. Semua dukungan tersebut diberikan dalam kerangka meningkatkan manfaat dan kenyamanan, tanpa memasuki ranah penyelenggaraan perjalanan umrah. + Siiru menghadirkan fitur edukasi digital berupa panduan manasik, persiapan ibadah, dan materi literasi berbasis syariah. Ini sejalan dengan tujuan BPKH untuk meningkatkan kesiapan jamaah melalui pendampingan yang lebih mudah diakses. + “Di era digital, jamaah membutuhkan informasi yang akurat dan terstruktur. Melalui platform ini (Siiru), kami mendorong penguatan literasi ibadah secara berkelanjutan,” ujar Iman. + Selain penguatan ekosistem layanan, kerja sama BPKH Limited dan Siiru juga mencakup dukungan terhadap program sosial yang mendukung kenyamanan jamaah di Tanah Suci, mulai dari fasilitas penunjang ibadah hingga bantuan layanan kemanusiaan yang relevan dengan kebutuhan jamaah. Inisiatif ini sejalan dengan mandat BPKH dalam mengelola dan mengembangkan nilai manfaat Dana Haji secara akuntabel dan transparan. + Direktur Siiru, Ahmad Aizudin, menambahkan bahwa saat ini aplikasi Siiru baru memberikan layanan mutawif , transportasi darat di Arab Saudi, wakaf, sedekah, informasi terkait umrah, dan layanan lainnya. + “Nanti akan menyediakan juga layanan tiket pesawat dan hotel,” kata Aizudin. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t75rue430_bpkh-mantapkan-optimalisasi-pengelolaan-keuangan-haji.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t75rue430_bpkh-mantapkan-optimalisasi-pengelolaan-keuangan-haji.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..49052acf69a096033b7d637c91d7ade842cddcfc --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t75rue430_bpkh-mantapkan-optimalisasi-pengelolaan-keuangan-haji.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t75rue430/bpkh-mantapkan-optimalisasi-pengelolaan-keuangan-haji +title: "BPKH Mantapkan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:13 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BPKH Mantapkan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji | Republika Online + +Penguatan investasi khususnya pada ekosistem perhajian menjadi kunci. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Di Milad ke-8, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji. Ketua BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa penguatan investasi khususnya pada ekosistem perhajian menjadi kunci agar nilai manfaat bagi jamaah terus meningkat, biaya haji lebih efisien, serta penyelenggaraan ibadah haji kian berkualitas dan berkelanjutan. Fadlul mengatakan bahwa hari ini BPKH telah menyelenggarakan milad ke-8 BPKH. Jadi selama 8 tahun BPKH telah hadir untuk menghadirkan nilai manfaat dan optimalisasi dari hasil investasi untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar lebih baik lagi. "Kami berterima kasih kepada seluruh mitra strategis, terutama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Keuangan, Utusan Khusus Presiden Untuk Haji dan Umroh, dan seluruh anggota Dewan Pelaksana dan juga Dewan Pengawas, serta seluruh insan BPKH yang telah bekerja keras untuk menyukseskan dan mengoptimalkan agar nilai manfaat dapat didistribusikan secara optimal kepada seluruh jamaah haji," kata Fadlul kepada Republika , Jumat (12/12/2025) Fadlul menyampaikan bahwa sesuai dengan diskusi BPKH dengan Komisi VIII DPR RI, ke depan BPKH harus lebih mengoptimalisasikan lagi pengelolaan keuangannya melalui investasi yang berkelanjutan di ekosistem perhajian. Tujuan utamanya adalah agar biaya penyelenggaran ibadah haji bisa lebih efisien, efektif, dan bermanfaat bagi jamaah haji dan terjangkau tentunya dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Ia menegaskan, sesuai dengan arahan dari Parlemen bahwa BPKH harus mengoptimalisasikan nilai manfaat menuju ke double digit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tentu saja melakukan yang disebut sebagai investasi di ekosistem perhajian. "Karena kalau kita hanya bergantung kepada surat berharga rasanya dengan asumsi rezim suku bunga yang rendah pada saat ini kelihatannya double digit itu tidak akan tercapai," ujarnya. Menurut Ketua BPKH, satu-satunya instrumen atau alokasi investasi yang bisa memboosting untuk menuju ke double digit adalah investasi di ekosistem perhajian. Karena selain untuk mengoptimalisasi dan menjaga nilai atau biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPKH harus turut serta di dalam ekosistem tersebut maka secara nilai manfaat pasti akan memberikan yang lebih baik. "Karena itu adalah captive market, sehingga otomatis karena jamaah kita ada 221.000 kalau itu digunakan untuk jamaah haji plus dengan jamaah umroh yang kurang lebih hampir jumlahnya 2 juta setahun, Insya Allah secara imbal hasil bisa menaikkan hasil investasi demi bermanfaat bagi jamaah haji Indonesia," kata Fadlul. Fadlul menambahkan bahwa sejauh ini, BPKH dengan Kementerian Haji dan Umroh terus berkolaborasi bersama dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dari sisi kualitas maupun dari kelancarannya. "Dan alhamdulillah untuk penyelenggaran tahun 2026 kami terus berkoordinasi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia," ujaranya. Ask me! BPKH Mantapkan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Di Milad ke-8, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk semakin mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji. Ketua BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa penguatan investasi khususnya pada ekosistem perhajian menjadi kunci agar nilai manfaat bagi jamaah terus meningkat, biaya haji lebih efisien, serta penyelenggaraan ibadah haji kian berkualitas dan berkelanjutan. + + + + + Fadlul mengatakan bahwa hari ini BPKH telah menyelenggarakan milad ke-8 BPKH. Jadi selama 8 tahun BPKH telah hadir untuk menghadirkan nilai manfaat dan optimalisasi dari hasil investasi untuk keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji dan menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji agar lebih baik lagi.  + + + + + Baca Juga + + + PT PAL-Naval Group Potong Baja Pertama Kapal Selam Scorpene RI + + Betapa Pentingnya Mencintai Allah + + Wamenhaj Desak Percepatan Istithaah Kesehatan Jamaah Haji + + "Kami berterima kasih kepada seluruh mitra strategis, terutama Komisi VIII DPR RI, Kementerian Haji dan Umroh, Kementerian Keuangan, Utusan Khusus Presiden Untuk Haji dan Umroh, dan seluruh anggota Dewan Pelaksana dan juga Dewan Pengawas, serta seluruh insan BPKH yang telah bekerja keras untuk menyukseskan dan mengoptimalkan agar nilai manfaat dapat didistribusikan secara optimal kepada seluruh jamaah haji," kata Fadlul kepada Republika , Jumat (12/12/2025) Fadlul menyampaikan bahwa sesuai dengan diskusi BPKH dengan Komisi VIII DPR RI, ke depan BPKH harus lebih mengoptimalisasikan lagi pengelolaan keuangannya melalui investasi yang berkelanjutan di ekosistem perhajian. Tujuan utamanya adalah agar biaya penyelenggaran ibadah haji bisa lebih efisien, efektif, dan bermanfaat bagi jamaah haji dan terjangkau tentunya dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel.  + + + Ia menegaskan, sesuai dengan arahan dari Parlemen bahwa BPKH harus mengoptimalisasikan nilai manfaat menuju ke double digit. Salah satu upaya yang dilakukan adalah tentu saja melakukan yang disebut sebagai investasi di ekosistem perhajian. "Karena kalau kita hanya bergantung kepada surat berharga rasanya dengan asumsi rezim suku bunga yang rendah pada saat ini kelihatannya double digit itu tidak akan tercapai," ujarnya. Menurut Ketua BPKH, satu-satunya instrumen atau alokasi investasi yang bisa memboosting untuk menuju ke double digit adalah investasi di ekosistem perhajian. Karena selain untuk mengoptimalisasi dan menjaga nilai atau biaya penyelenggaraan ibadah haji, BPKH harus turut serta di dalam ekosistem tersebut maka secara nilai manfaat pasti akan memberikan yang lebih baik. "Karena itu adalah captive market, sehingga otomatis karena jamaah kita ada 221.000 kalau itu digunakan untuk jamaah haji plus dengan jamaah umroh yang kurang lebih hampir jumlahnya 2 juta setahun, Insya Allah secara imbal hasil bisa menaikkan hasil investasi demi bermanfaat bagi jamaah haji Indonesia," kata Fadlul. Fadlul menambahkan bahwa sejauh ini, BPKH dengan Kementerian Haji dan Umroh terus berkolaborasi bersama dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dari sisi kualitas maupun dari kelancarannya. "Dan alhamdulillah untuk penyelenggaran tahun 2026 kami terus berkoordinasi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia," ujaranya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t7a41w291_refleksi-akhir-tahun-dprd-diy-ajak-pemangku-kepentingan-kedepankan-kepentingan-bangsa.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t7a41w291_refleksi-akhir-tahun-dprd-diy-ajak-pemangku-kepentingan-kedepankan-kepentingan-bangsa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f18d873d88d122a1e589c9d8b2d2ee9e38856d73 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t7a41w291_refleksi-akhir-tahun-dprd-diy-ajak-pemangku-kepentingan-kedepankan-kepentingan-bangsa.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t7a41w291/refleksi-akhir-tahun-dprd-diy-ajak-pemangku-kepentingan-kedepankan-kepentingan-bangsa +title: "Refleksi Akhir Tahun, DPRD DIY Ajak Pemangku Kepentingan Kedepankan Kepentingan Bangsa | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:00:25 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Refleksi Akhir Tahun, DPRD DIY Ajak Pemangku Kepentingan Kedepankan Kepentingan Bangsa | Republika Online + +Keistimewaan wayang adalah kemampuannya menyampaikan kritik tajam namun elegan. REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga, untuk mengedepankan kebenaran dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ajakan tersebut disampaikan melalui pendekatan budaya dalam pagelaran wayang kulit yang digelar, Sabtu (13/12/2025), malam di halaman gedung DPRD DIY. Pagelaran wayang yang menyuguhkan lakon Kangsa Adu Jago dan dimainkan oleh dalang Ki Geter Pramuji Widodo itu menjadikan malam budaya tersebut sebagai ruang kebersamaan sekaligus refleksi nilai-nilai kebangsaan. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan lakon yang dipilih mengandung pesan kuat yang relevan dengan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Wayang dipandang sebagai media efektif untuk menyampaikan nilai perjuangan, kemerdekaan, dan perdamaian secara mendalam dan kontekstual. Menurutnya, Pancasila harus menjadi titik temu seluruh elemen bangsa dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks. "Pancasila menjadi satu ruang bersama untuk kemudian kita khidmati secara bersama-sama. Kehadiran teman-teman, kalau sudah ada polisi, ada tentara, ada jaga warga, ada linmas, ada masyarakat. Insya Allah kita bisa jaga Indonesia dari Jogja, di tengah-tengah situasi yang sungguh tidak mudah," ungkapnya, Sabtu malam. Pagelaran wayang kulit lakon Kangsa Adu Jago tidak hanya menjadi tontonan budaya, tetapi juga ruang refleksi, kritik, dan dedikasi bersama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pertunjukan tersebut, Eko menyebut nilai Pancasila, kepahlawanan, serta keberanian berpihak pada kebenaran harus terus digelorakan sebagai fondasi utama dalam menjalani kehidupan publik. Ia menyampaikan salah satu keistimewaan wayang adalah kemampuannya menyampaikan kritik secara tajam namun tetap elegan. Kritik tersebut dapat menyasar siapa saja, termasuk para penyelenggara negara, tanpa kehilangan nilai etika dan kebijaksanaan. Dalam lakon yang dibawakan malam ini, sosok Kangsa yang dikenal kontroversial dalam berbagai literasi juga menjadi simbol perlawanan terhadap keculasan dan kejahatan. Dalam pakem wayang Indonesia, kejahatan tidak pernah menjadi pemenang. Kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang terjal dan berliku. "Dalang itu gak bisa dituntut proses hukum," kata Eko. "Kita harus menerima itu sebagai masukan, sebagai kritik sebagai dedikasi dan perbaikan untuk kita semua," ucapnya menambahkan. Lebih jauh, Eko menyinggung konteks kehidupan politik dan demokrasi saat ini. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus saling mengingatkan agar tidak keluar dari koridor kebenaran dan Pancasila. Menurutnya, kritik, masukan, dan doa dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas para wakil rakyat. "Kami dari DPRD mohon doa, mohon masukannya juga karena untuk berjalan di kebenaran ini juga perlu diingatkan. Kadang-kadang juga perlu diberikan kritik, diberikan masukan dan sekaligus mohon doa, mudah-mudahan di tengah-tengah arus pragmatisme yang berkembang, arus liberalisme politik yang berkembang, kita baru saja melihat bagaimana Pilkada di New York, Zohran bisa memenangkan dengan cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang sederhana demikian juga Bapak Ibu yang berproses di dalam politik tentu selalu berpegang kepada Pancasila," ungkapnya. Ask me! Refleksi Akhir Tahun, DPRD DIY Ajak Pemangku Kepentingan Kedepankan Kepentingan Bangsa Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga, untuk mengedepankan kebenaran dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Ajakan tersebut disampaikan melalui pendekatan budaya dalam pagelaran wayang kulit yang digelar, Sabtu (13/12/2025), malam di halaman gedung DPRD DIY. + + + + + Pagelaran wayang yang menyuguhkan lakon Kangsa Adu Jago dan dimainkan oleh dalang Ki Geter Pramuji Widodo itu menjadikan malam budaya tersebut sebagai ruang kebersamaan sekaligus refleksi nilai-nilai kebangsaan. Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan lakon yang dipilih mengandung pesan kuat yang relevan dengan tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Wayang dipandang sebagai media efektif untuk menyampaikan nilai perjuangan, kemerdekaan, dan perdamaian secara mendalam dan kontekstual. + + + + Menurutnya, Pancasila harus menjadi titik temu seluruh elemen bangsa dalam menghadapi situasi yang semakin kompleks. + "Pancasila menjadi satu ruang bersama untuk kemudian kita khidmati secara bersama-sama. Kehadiran teman-teman, kalau sudah ada polisi, ada tentara, ada jaga warga, ada linmas, ada masyarakat. Insya Allah kita bisa jaga Indonesia dari Jogja, di tengah-tengah situasi yang sungguh tidak mudah," ungkapnya, Sabtu malam. + + + + Pagelaran wayang kulit lakon Kangsa Adu Jago tidak hanya menjadi tontonan budaya, tetapi juga ruang refleksi, kritik, dan dedikasi bersama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pertunjukan tersebut, Eko menyebut nilai Pancasila, kepahlawanan, serta keberanian berpihak pada kebenaran harus terus digelorakan sebagai fondasi utama dalam menjalani kehidupan publik. + Ia menyampaikan salah satu keistimewaan wayang adalah kemampuannya menyampaikan kritik secara tajam namun tetap elegan. Kritik tersebut dapat menyasar siapa saja, termasuk para penyelenggara negara, tanpa kehilangan nilai etika dan kebijaksanaan. Dalam lakon yang dibawakan malam ini, sosok Kangsa yang dikenal kontroversial dalam berbagai literasi juga menjadi simbol perlawanan terhadap keculasan dan kejahatan. Dalam pakem wayang Indonesia, kejahatan tidak pernah menjadi pemenang. Kebenaran selalu menemukan jalannya, meskipun harus melalui jalan yang terjal dan berliku. + "Dalang itu gak bisa dituntut proses hukum," kata Eko. + "Kita harus menerima itu sebagai masukan, sebagai kritik sebagai dedikasi dan perbaikan untuk kita semua," ucapnya menambahkan. + Lebih jauh, Eko menyinggung konteks kehidupan politik dan demokrasi saat ini. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk terus saling mengingatkan agar tidak keluar dari koridor kebenaran dan Pancasila. Menurutnya, kritik, masukan, dan doa dari masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga integritas para wakil rakyat. + "Kami dari DPRD mohon doa, mohon masukannya juga karena untuk berjalan di kebenaran ini juga perlu diingatkan. Kadang-kadang juga perlu diberikan kritik, diberikan masukan dan sekaligus mohon doa, mudah-mudahan di tengah-tengah arus pragmatisme yang berkembang, arus liberalisme politik yang berkembang, kita baru saja melihat bagaimana Pilkada di New York, Zohran bisa memenangkan dengan cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang sederhana demikian juga Bapak Ibu yang berproses di dalam politik tentu selalu berpegang kepada Pancasila," ungkapnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t8drde451_harapan-yang-terbit-dari-balik-lumpur-sekolah.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t8drde451_harapan-yang-terbit-dari-balik-lumpur-sekolah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2a96276060add76a531a5c51da3cc6d33320528 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t8drde451_harapan-yang-terbit-dari-balik-lumpur-sekolah.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t8drde451/harapan-yang-terbit-dari-balik-lumpur-sekolah +title: "Harapan yang Terbit dari Balik Lumpur Sekolah | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:49 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Harapan yang Terbit dari Balik Lumpur Sekolah | Republika Online + +Mendikdasmen apresiasi berbagai pihak dukung sekolah kembali aktif pascabencana. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bayangkan sebuah ruang kelas yang hanya beberapa pekan lalu terendam air keruh, kini harus kembali menyambut tawa anak-anak. Di Sumatera, khususnya Aceh, pemandangan sekolah pascabencana sungguh memilukan; dinding-dinding kelas masih menyisakan garis batas air, aroma lumpur yang lembap masih menusuk indra penciuman, dan ribuan buku pelajaran kini hanya menjadi onggokan kertas yang membatu. Fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi tempat merajut mimpi, sempat berubah menjadi hamparan puing dan endapan tanah pekat yang seolah hendak mengubur masa depan generasi muda di sana. Namun, keputusasaan itu perlahan luruh saat matahari pertama di tahun 2026 mulai menyapa. Berkat tangan-tangan yang tak lelah menyapu lumpur, hari ini gerbang-gerbang sekolah kembali dibuka. Meski lapangan masih becek dan cat dinding mulai mengelupas, pemandangan ini menjadi bukti kemenangan semangat gotong royong di atas kepungan bencana. Sekolah tidak lagi sekadar gedung fisik, melainkan simbol ketangguhan sebuah bangsa yang menolak untuk menyerah pada amarah alam. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjibaku membersihkan fasilitas pendidikan. Berkat kerja keras kolektif tersebut, hari pertama sekolah tahun 2026 di daerah terdampak bencana dapat berjalan dengan lancar. "Alhamdulillah, sekolah hari pertama tahun 2026 di daerah terdampak bencana terlaksana seiring keikutsertaan semua pihak dalam membersihkan fasilitas pendidikan, terutama di Aceh Tamiang," ujar Abdul Mu'ti saat berkunjung ke Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026). Suasana belajar di sekolah-sekolah terdampak bencana di Sumatera saat ini menyuguhkan pemandangan yang mengharukan sekaligus penuh perjuangan. Sebagian siswa harus belajar di atas lantai yang belum sepenuhnya kering, duduk di bangku-bangku sisa yang berhasil diselamatkan dari rendaman air. Meskipun seragam mereka mungkin tak selengkap dulu dan fasilitas penunjang belajar masih serba terbatas, sorot mata para siswa memancarkan kerinduan yang mendalam akan ilmu pengetahuan, membuat suasana kelas terasa begitu hidup di tengah keterbatasan fisik bangunan. Usai menjadi pembina upacara di SMAN 4 Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, Mendikdasmen menegaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari peran Pemerintah Aceh, TNI, Polri, serta para relawan. Semangat gotong royong ini menjadi mesin penggerak utama sehingga kegiatan belajar-mengajar bisa dilakukan tepat waktu. "Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membersihkan sekolah. Saya bangga kepada seluruh guru di Aceh yang hadir hari ini untuk membersamai siswa-siswi dalam menggapai harapan mereka," ucapnya dengan nada haru. Ketulusan para guru di tengah bencana ini sungguh menjadi oase yang menyejukkan. Meskipun rumah pribadi mereka sendiri mungkin ikut terendam dan harta benda mereka hilang, para pahlawan tanpa tanda jasa ini tetap memprioritaskan kehadiran di sekolah demi anak didik mereka. Dengan penuh kasih, mereka menjemput siswa di depan gerbang, membersihkan sisa debu di meja kelas dengan tangan sendiri, dan menyiapkan materi pembelajaran yang mampu membasuh trauma psikologis santri, membuktikan bahwa dedikasi seorang pendidik melampaui batas kewajiban administratif. "Saya berharap semangat ini dapat terus dijaga sehingga pembelajaran berjalan maksimal. Saya lihat tadi para guru juga sudah mulai berdialog dengan siswa, ini sangat baik untuk pemulihan mental mereka," tambah Abdul Mu'ti. Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, Murthalamuddin, melaporkan bahwa tingkat keterlaksanaan proses belajar-mengajar pada hari pertama ini sudah mencapai 90 persen di seluruh wilayah Aceh. Angka yang fantastis ini merupakan buah dari kerja keras semua elemen, termasuk para ASN yang ikut turun ke lapangan menyapu lumpur. Untuk wilayah Aceh Tamiang yang terdampak cukup parah, pemerintah berjanji akan bekerja lebih maksimal untuk membersihkan sisa-sisa lumpur di fasilitas pendidikan yang masih bermasalah agar kegiatan pembelajaran segera mencapai kapasitas penuh. Berdasarkan data Kemendikdasmen, bencana banjir dan longsor di Aceh memang memberikan dampak yang sangat masif, merusak setidaknya 2.756 satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Namun, hari ini, di bawah langit Aceh yang mulai cerah, sekolah-sekolah tersebut mulai bernapas kembali, membawa pesan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tak boleh padam oleh bencana apa pun. Ask me! Harapan yang Terbit dari Balik Lumpur Sekolah Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bayangkan sebuah ruang kelas yang hanya beberapa pekan lalu terendam air keruh, kini harus kembali menyambut tawa anak-anak. Di Sumatera, khususnya Aceh, pemandangan sekolah pascabencana sungguh memilukan; dinding-dinding kelas masih menyisakan garis batas air, aroma lumpur yang lembap masih menusuk indra penciuman, dan ribuan buku pelajaran kini hanya menjadi onggokan kertas yang membatu. + + + + + Fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi tempat merajut mimpi, sempat berubah menjadi hamparan puing dan endapan tanah pekat yang seolah hendak mengubur masa depan generasi muda di sana. + + + + Baca Juga + + + Menenun Literasi Reproduksi di Jantung Pesantren + + Pemprov Papua Barat Tegaskan Perluasan Kebun Sawit Wajib Izin Masyarakat Adat + + Pemkot Semarang Sahkan Raperda Fasilitasi Pengembangan Pesantren + + + Namun, keputusasaan itu perlahan luruh saat matahari pertama di tahun 2026 mulai menyapa. Berkat tangan-tangan yang tak lelah menyapu lumpur, hari ini gerbang-gerbang sekolah kembali dibuka. Meski lapangan masih becek dan cat dinding mulai mengelupas, pemandangan ini menjadi bukti kemenangan semangat gotong royong di atas kepungan bencana. Sekolah tidak lagi sekadar gedung fisik, melainkan simbol ketangguhan sebuah bangsa yang menolak untuk menyerah pada amarah alam. + Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu'ti, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berjibaku membersihkan fasilitas pendidikan. Berkat kerja keras kolektif tersebut, hari pertama sekolah tahun 2026 di daerah terdampak bencana dapat berjalan dengan lancar. + + + + "Alhamdulillah, sekolah hari pertama tahun 2026 di daerah terdampak bencana terlaksana seiring keikutsertaan semua pihak dalam membersihkan fasilitas pendidikan, terutama di Aceh Tamiang," ujar Abdul Mu'ti saat berkunjung ke Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026). + Suasana belajar di sekolah-sekolah terdampak bencana di Sumatera saat ini menyuguhkan pemandangan yang mengharukan sekaligus penuh perjuangan. Sebagian siswa harus belajar di atas lantai yang belum sepenuhnya kering, duduk di bangku-bangku sisa yang berhasil diselamatkan dari rendaman air. + Meskipun seragam mereka mungkin tak selengkap dulu dan fasilitas penunjang belajar masih serba terbatas, sorot mata para siswa memancarkan kerinduan yang mendalam akan ilmu pengetahuan, membuat suasana kelas terasa begitu hidup di tengah keterbatasan fisik bangunan. + Usai menjadi pembina upacara di SMAN 4 Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, Mendikdasmen menegaskan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari peran Pemerintah Aceh, TNI, Polri, serta para relawan. Semangat gotong royong ini menjadi mesin penggerak utama sehingga kegiatan belajar-mengajar bisa dilakukan tepat waktu. + "Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membersihkan sekolah. Saya bangga kepada seluruh guru di Aceh yang hadir hari ini untuk membersamai siswa-siswi dalam menggapai harapan mereka," ucapnya dengan nada haru. + Ketulusan para guru di tengah bencana ini sungguh menjadi oase yang menyejukkan. Meskipun rumah pribadi mereka sendiri mungkin ikut terendam dan harta benda mereka hilang, para pahlawan tanpa tanda jasa ini tetap memprioritaskan kehadiran di sekolah demi anak didik mereka. + Dengan penuh kasih, mereka menjemput siswa di depan gerbang, membersihkan sisa debu di meja kelas dengan tangan sendiri, dan menyiapkan materi pembelajaran yang mampu membasuh trauma psikologis santri, membuktikan bahwa dedikasi seorang pendidik melampaui batas kewajiban administratif. + "Saya berharap semangat ini dapat terus dijaga sehingga pembelajaran berjalan maksimal. Saya lihat tadi para guru juga sudah mulai berdialog dengan siswa, ini sangat baik untuk pemulihan mental mereka," tambah Abdul Mu'ti. + Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh, Murthalamuddin, melaporkan bahwa tingkat keterlaksanaan proses belajar-mengajar pada hari pertama ini sudah mencapai 90 persen di seluruh wilayah Aceh. Angka yang fantastis ini merupakan buah dari kerja keras semua elemen, termasuk para ASN yang ikut turun ke lapangan menyapu lumpur. + Untuk wilayah Aceh Tamiang yang terdampak cukup parah, pemerintah berjanji akan bekerja lebih maksimal untuk membersihkan sisa-sisa lumpur di fasilitas pendidikan yang masih bermasalah agar kegiatan pembelajaran segera mencapai kapasitas penuh. + Berdasarkan data Kemendikdasmen, bencana banjir dan longsor di Aceh memang memberikan dampak yang sangat masif, merusak setidaknya 2.756 satuan pendidikan di seluruh kabupaten/kota. Namun, hari ini, di bawah langit Aceh yang mulai cerah, sekolah-sekolah tersebut mulai bernapas kembali, membawa pesan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang tak boleh padam oleh bencana apa pun. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tap159377_alasan-nasdem-kembali-menempatkan-sahroni-sebagai-wakil-ketua-komisi-iii-dpr.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tap159377_alasan-nasdem-kembali-menempatkan-sahroni-sebagai-wakil-ketua-komisi-iii-dpr.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a1cde41daf2e8897b7f09139213d83e212175c42 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tap159377_alasan-nasdem-kembali-menempatkan-sahroni-sebagai-wakil-ketua-komisi-iii-dpr.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/tap159377/alasan-nasdem-kembali-menempatkan-sahroni-sebagai-wakil-ketua-komisi-iii-dpr +title: "Alasan Nasdem Kembali Menempatkan Sahroni Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:02:08 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Alasan Nasdem Kembali Menempatkan Sahroni Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR | Republika Online + +Sahroni dinilai punya pengalaman di posisi tersebut. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR karena telah tuntas menjalani sanksi penonaktifan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. "Kalau memang sudah ditetapkan ya, oleh pimpinan DPR di Komisi III ya, artinya di DPR terkait dengan putusan MKD sudah selesai dijalani," kata Saan saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. Saan mengatakan Sahroni kembali ke Komisi III DPR RI, setelah sebelumnya dipindahkan ke Komisi I DPR RI, karena dia memiliki pengalaman di komisi tersebut setelah menjadi pimpinan selama dua periode. "Memang memiliki pengalaman, kemampuan yang memadai untuk menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI," kata dia. Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, setelah sebelumnya mendapatkan sanksi penonaktifan oleh partainya dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, karena persoalannya beberapa waktu lalu. Sahroni ditetapkan kembali menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI oleh Pimpinan DPR RI yang membidangi urusan Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun Komisi III DPR RI membidangi urusan penegakan hukum. Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Alasan Nasdem Kembali Menempatkan Sahroni Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan bahwa Ahmad Sahroni kembali menjadi Wakil Ketua Komisi III DPR karena telah tuntas menjalani sanksi penonaktifan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. + + + + + "Kalau memang sudah ditetapkan ya, oleh pimpinan DPR di Komisi III ya, artinya di DPR terkait dengan putusan MKD sudah selesai dijalani," kata Saan saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis. + + + + + Baca Juga + + + Catat! Foto Rumah dan Token Listrik Jadi Syarat Buat Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan + + Sempat Dinonaktifkan, Ahmad Sahroni Kembali Duduki Jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR + + + Saan mengatakan Sahroni kembali ke Komisi III DPR RI, setelah sebelumnya dipindahkan ke Komisi I DPR RI, karena dia memiliki pengalaman di komisi tersebut setelah menjadi pimpinan selama dua periode. + "Memang memiliki pengalaman, kemampuan yang memadai untuk menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI," kata dia. + + + + Sebelumnya, anggota DPR RI Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, setelah sebelumnya mendapatkan sanksi penonaktifan oleh partainya dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, karena persoalannya beberapa waktu lalu. + Sahroni ditetapkan kembali menjadi Pimpinan Komisi III DPR RI oleh Pimpinan DPR RI yang membidangi urusan Politik, Hukum, dan Keamanan. Adapun Komisi III DPR RI membidangi urusan penegakan hukum. + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai diff --git a/raw/kip-kuliah.kemenag.go.id_uploads_juknis_Juknis_KIPK_RB_2024.pdf.md b/raw/kip-kuliah.kemenag.go.id_uploads_juknis_Juknis_KIPK_RB_2024.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c321728da236dbdd1d564996657b5aa9421ed4b --- /dev/null +++ b/raw/kip-kuliah.kemenag.go.id_uploads_juknis_Juknis_KIPK_RB_2024.pdf.md @@ -0,0 +1,1150 @@ +--- +url: https://kip-kuliah.kemenag.go.id/uploads/juknis/Juknis_KIPK_RB_2024.pdf +title: "Juknis_KIPK_RB_2024.pdf" +domain: kip-kuliah.kemenag.go.id +crawl_date: 2026-03-26 10:40:57 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Juknis_KIPK_RB_2024.pdf + +KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM +NOMOR 4324 TAHUN 2024 +TENTANG +PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM +NOMOR 6548 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS +PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH +PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM +TAHUN ANGGARAN 2024 +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, +Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan +efektifitas penyelenggaraan program kartu Indonesia +pintar kuliah pada perguruan tinggi keagamaan Islam, +maka diperlukan perubahan petunjuk teknis; +b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana +dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan +Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Perubahan +Atas Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 +Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu +Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi +Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024; +Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang +Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 4286); +2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem +Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4301); +3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang +Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4355); +4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang +Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); +5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang +Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun +Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 6896); +6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang +Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan +Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia +Kasubdit Sarana Prasarana Direktur Pendidikan Tinggi Sekretaris Ditjen +dan Kemahasiswaan Keagamaan Islam Pendidikan Islam Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah +dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun +2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah +Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan +Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); +7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang +Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan +Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 5500); +8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang +Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah +Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan +Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar +Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 6762); +9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang +Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); +10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang +Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); +11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 +tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian +Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia +Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah +dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor +228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan +Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang +Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian +Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia +Tahun 2016 Nomor 2147); +12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 +tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama +(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor +955); +13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 +tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 +(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor +363); +14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 +tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, +serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara +Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472). +MEMUTUSKAN: +Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM +TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR +JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6548 TAHUN 2023 +TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU +INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI +KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024. KESATU : Mengubah redaksi pada BAB III huruf A tentang +penyelenggara Program dan mengubah pada BAB III huruf B +dan C tentang persyaratan penyelenggara dan seleksi PTP +serta menghapus lampiran form 3 dalam Keputusan Direktir +Jenderal Nomor 6548 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis +Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan +Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024, sehingga +berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang +merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. +KEDUA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024. +Ditetapkan di Jakarta +pada tanggal 15 Agustus 2024 +DIREKTUR JENDERAL +PENDIDIKAN ISLAM, +ABU ROKHMAD LAMPIRAN +KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM +NOMOR 4324 TAHUN 2024 +TENTANG +PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL +PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 6548 TAHUN 2023 +TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU +INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI +KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024 +BAB III +PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA +A. Penyelenggara Program +Penyelenggara program terdiri atas: +1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Tinggi +Keagamaan islam; dan +2. PTP yang terdiri dari PTKIN dan PTKIS di bawah Diretorat Jenderal +Pendidikan islam yang memenui persyaratan. +B. Persyaratan Penyelenggara +Persyaratan PTP program KIP Kuliah adalah sebagai berikut: +1. PTKI yang memiliki program studi minimal terakreditasi baik; +2. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara +profesional, transparan, akuntabel, tepat guna, tepat administrasi, +tepat waktu, dan tepat jumlah (Lampiran form 2); +3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin (Lampiran +form 2); +C. Seleksi PTP +Seluruh PTKIN di bawah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama +menjadi PTP program KIP Kuliah. Sedangkan untuk PTKIS akan +ditentukan melalui seleksi, dengan tahapan sebagai berikut: +1. Calon PTP mendaftar secara online melalui website: kip- +kuliah.kemenag.go.id dan mengupload berkas pendaftaran, yang +berisi sebagai berikut: +a. Surat kesanggupan dan komitmen menjadi PTP Program KIP Kuliah +yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi; (Lampiran +form 2) +1 b. Surat pernyataan tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili +tanpa izin yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi +(Lampiran form 2); +c. Profil singkat Perguruan Tinggi yang memuat daftar prodi dan +akreditasinya, jumlah mahasiswa dan dosen dalam dua tahun +terakhir (Lampiran form 4); +d. Fotocopy SK Pendirian Perguruan Tinggi; +e. Fotocopy SK Akreditasi Program Studi/Jurusan dari BAN-PT; +2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan seleksi calon +PTP Program KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dan +mempertimbangkan aspek lain seperti: +a. Kualitas calon PTP; +b. Jumlah mahasiswa. +c. Pemerataan wilayah perguruan tinggi dan daerah Tertinggal +Terdepan dan Terluar (3T); +3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan PTP dan kuota +penerima KIP Kuliah pada masing-masing PTP. +2 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM +NOMOR 6548 TAHUN 2023 +TENTANG +PETUNJUK TEKNIS +PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH +PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM +TAHUN ANGGARAN 2024 +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM, +Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi, +transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran dalam +penyelenggaraan program kartu Indonesia pintar kuliah +pada perguruan tinggi keagamaan Islam, perlu dibuat +petunjuk teknis; +b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana +dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan +Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk +Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada +Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran +2024; +Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang +Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 4286); +2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem +Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4301); +3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang +Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4355); +4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang +Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); +5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang +Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun +Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 6896); +6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang +Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan +Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2013 Nomor 103) sebagaimana telah diubah +dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun +2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah +Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan +Kasubdit Sarana Prasarana Direktur Pendidikan Tinggi Sekretaris Ditjen +dan Kemahasiswaan Keagamaan Islam Pendidikan Islam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229); +7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang +Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan +Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 5500); +8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang +Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah +Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan +Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar +Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 6762); +9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang +Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362); +10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang +Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2023 Nomor 21); +11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 +tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian +Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia +Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah +dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor +228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan +Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang +Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian +Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia +Tahun 2016 Nomor 2147); +12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 +tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama +(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor +955); +13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 +tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 +(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor +363); +14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 +tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, +serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara +Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472). +MEMUTUSKAN: +Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM +TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU +INDONESIA PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI +KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024. +KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia +Pintar Kuliah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun +Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang +merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan +ini. KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum +KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Kartu +Indonesia Pintar Kuliah pada Perguruan Tinggi Keagamaan +Islam Tahun Anggaran 2024. +KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2024. +Ditetapkan di Jakarta +pada tanggal 24 November 2023 LAMPIRAN +KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM +NOMOR 6548 TAHUN 2023 +TENTANG +PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA +PINTAR KULIAH PADA PERGURUAN TINGGI +KEAGAMAAN ISLAM TAHUN ANGGARAN 2024 +PETUNJUK TEKNIS PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH +PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM +TAHUN ANGGARAN 2024 +BAB I +PENDAHULUAN +A. Latar Belakang +Ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa terus dilakukan melalui +berbagai cara agar setiap anak bangsa tanpa terkecuali, mendapatkan +pendidikan yang layak dan berkualitas. Pendidikan untuk semua +(education for all) adalah piranti penting untuk membangun sumber daya +manusia Indonesia. +Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi +telah mengamanatkan kepada pemerintah, untuk mewujudkan +keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh +pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan +masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Pemerintah +berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan +Tinggi serta menyiapkan manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif. +Tidak ada istilah “anak miskin dilarang sekolah atau kuliah” di +negeri ini. Mereka yang kurang mampu dan memiliki prestasi, harus terus +belajar hingga ke jenjang pendidikan tinggi melalui Program Indonesia +Pintar (PIP). Pogram ini adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan +akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada +peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu +untuk membiayai pendidikan. +Pada tahun 2020 PIP yang semula hanya diberikan kepada anak- +anak usia pendidikan dasar dan menengah, kini diberikan kepada +mahasiswa, dengan nama Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). +Dalam konteks pendidikan tinggi KIP Kuliah adalah perluasan atau +transformasi dari program Bidikmisi yang selama ini telah terselenggara. +Kebijakan ini berlaku menyeluruh termasuk pada Pendidikan Tinggi +Keagamaan Islam (PTKI) di bawah naungan Kementerian Agama. +1 KIP Kuliah adalah bukti kehadiran negara untuk membantu +warganya memperoleh hak pendidikan tinggi. Anak bangsa pada usia +kuliah tidak kehilangan asa untuk duduk sama rendah dan berdiri sama +tinggi. Dengan KIP Kuliah akan menjamin keberlangsungan studi +mahasiswa dan diharapkan akan memutus rantai kemiskinan dengan +munculnya profil anak bangsa yang berkarakter, cerdas dan sejahtera. +Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi +Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2015 +telah menyalurkan program Bidikmisi sebanyak 37.850 mahasiswa. +Setelah Bidikmisi diperluas atau bertransformasi menjadi KIP Kuliah pada +tahun 2020 Ditjen Pendidikan Islam mengalokasikan sebanyak +17.565 mahasiswa. Pada tahun 2021, alokasi kuota KIP Kuliah sebanyak +17.615 mahasiswa. Pada tahun 2022 alokasi kuota KIP Kuliah tetap yaitu +17.615 mahasiswa. Pada tahun 2023 alokasi kuota KIP Kuliah tetap yaitu +32.800 mahasiswa +Dibutuhkan komitmen yang kuat oleh penyelenggara, pengelola dan +mahasiswa penerima program KIP Kuliah agar program KIP Kuliah pada +PTKI dapat berjalan dengan baik, sistematis, akuntabel, tepat sasaran +tepat administrasi, tepat guna, tepat waktu dan tepat jumlah, diperlukan +petunjuk teknis sebagai penjabaran dari Pedoman KIP Kuliah pada +Perguruan Tinggi Keagamaan. +B. Tujuan +Program KIP Kuliah bertujuan untuk: +1. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTKI bagi peserta didik +yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik; +2. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya +mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi; +3. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat +waktu, serta mempu berprestasi baik secara akademik maupun non +akademik; dan +4. Melahirkan lulusan PTKI yang berkarakter, mandiri, produktif, dan +memiliki kepedulian social sehingga mampu memutus mata rantai +kemiskinan. +Adapun tujuan juknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, +transparansi, akuntabilitas, tepat proses, tepat sasaran, tepat waktu +2 tepat guna dan tepat jumlah dalam penyelenggaraan program kartu +Indonesia pintar kuliah. +C. Sasaran +Program KIP Kuliah diperuntukkan bagi mahasiswa baru pada PTKI yang +memenuhi persyaratan untuk mendapatkan KIP Kuliah. +D. Bentuk Bantuan +Bentuk Program KIP Kuliah adalah bantuan sosial berupa uang tunai, +perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan +kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk +membiayai pendidikan. Bantuan sosial tersebut ditempatkan pada akun +belanja bantuan sosial (57) yang diserahkan kepada mahasiswa +penerima program. +E. Ruang Lingkup +Petunjuk Teknis ini memuat ketentuan mengenai: +1. Persyaratan calon penerima +2. Mekanisme program bantuan KIP Kuliah; +3. Penyelenggaran program dan penetapan kuota; +4. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara, pengelola, dan penerima +program; +5. Mekanisme pendaftaran, seleksi, dan penetapan penerima program; +6. Tata kelola dana program; +7. Penghentian bantuan dan sanksi; +8. Pembinaan, bimbingan, dan pendampingan; dan +9. Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. +F. Pengertian +1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah unit eselon 1 pada +Kementerian Agama yang yang mempunyai tugas menyelenggarakan +perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam; +2. Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disebut KIP Kuliah +adalah bantuan sosial berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh +pemerintah kepada mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan +memiliki potensi akademik baik untuk melanjutkan studi pada +program Diploma Tiga (D3) dan Strata Satu (S1); +3 3. Kartu Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut KKS adalah kartu +penanda bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) +kurang mampu. KKS merupakan instrument pembayaranyang +memiliki fitur elektronik dan/atau tabungan yang dapat digunakan +sebagai media penyaluran bantuan social; +4. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disebut KJP adalah kartu +bantuan biaya personal Pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan +dasar dalam bidang pendididkan yang disediakan oleh pemerintah +daerah DKI Jakarta berkerjasama dengan Bank DKI untuk diberikan +kepada peserta didik di satuan Pendidikan formal dan non formal dari +keluarga kurang mampu; +5. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua adalah surat pernyataan yang +berisi mengenai berapa besarnya penghasilan orang tua setiap bulan +atau setiap tahun yang ditandatangani oleh orang tua dan Kepala +Desa/Ketua RW/Ketua RT; +6. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang selanjutnya disebut PTKI +adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi +keagamaan Islam; +7. Perguruan Tinggi Penyelenggara yang selanjutnya disebut PTP adalah +Perguruan Tinggi Keagamaan dalam binaan Kementerian Agama RI; +8. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT adalah biaya kuliah +yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan +ekonominya; +9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah +pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk +melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab +penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang +bersangkutan; +10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah +pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil +keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan +pengeluaran atas beban APBN; +11. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya +disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA +untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan +menerbitkan Surat Perintah Membayar; +4 12. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah +dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan +pembayaran tagihan kepada negara; +13. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM- LS +adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM kepada +pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; +14. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D +adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN +untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM; +15. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat +dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana +Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima +bantuan sosial. +5 BAB II +PERSYARATAN CALON PENERIMA DAN MEKANISME PROGRAM +A. Persyaratan Calon Penerima +Persyaratan calon penerima Program KIP Kuliah pada PTKI adalah sebagai +berikut: +1. Mahasiswa baru tahun masuk 2024 yang berasal dari lulusan +MA/MAK/Diniyah Formal Ulya/SMA/sederajat angkatan tahun 2022, +tahun 2023, dan tahun 2024; +2. Memiliki keterbatasan ekonomi dibuktikan dengan kepemilikan Kartu +Program Indonesia Pintar (PIP) SLTA atau Kartu Keluarga Sejahtera +(KKS), atau Kartu Jakarta Pintar (KJP). +Apabila mahasiswa belum memiliki KIP atau orang tua/wali belum +memiliki KKS, maka dapat tetap mendaftar untuk mendapatkan KIP +Kuliah asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi +sesuai dengan ketentuan, yang dibuktikan dengan pendapatan kotor +gabungan orang tua/wali maksimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat +juta rupiah) per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang +tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 +(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dibuktikan dengan +mengisi form surat keterangan yang ditandatangani dan disahkan oleh +pemerintah setempat; +3. Memiliki potensi akademik baik dibuktikan dengan nilai rapot, ijazah +dan sertifikat pendukung; +4. Mahasiswa yang terdampak Covid-19 dikarenakan status orang +tua/wali meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan +kematian dari rumah sakit atau pemerintah setempat atau mengalami +pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat keterangan +PHK dari perusahaan atau tempat kerja. +5. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan +dan dapat mengikuti studi secara baik, dibuktikan dengan surat +keterangan dari pimpinan sekolah asal; +6. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang +bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik +Indonesia dan Pemerintah dibuktikan dengan penandatanganan pakta +integritas; (Lampiran form 1) +7. Sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah. (Lampiran +form 1). +6 B. Mekanisme Pelaksanaan Program +1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan sosialisasi program +KIP Kuliah kepada PTKI, Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan +Islam Swasta (Kopertais) dan masyarakat; +2. PTKIS melakukan pendaftaran sebagai calon PTP KIP Kuliah; +3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan seleksi dan penetapan +kuota masing-masing PTKI PTP KIP Kuliah; +4. Pendaftaran dan seleksi mahasiswa calon penerima program KIP Kuliah +dilaksanakan oleh PTP, melalui jalur seleksi yang telah ditetapkan; +5. Penetapan dan pengumuman penerima program KIP Kuliah; +6. Proses pencairan anggaran; +7. Pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada mahasiswa +penerima program KIP Kuliah. +8. Pembentukan wadah organisasi mahasiswa penerima program KIP +Kuliah, jika diperlukan; +9. Penyusunan laporan program KIP Kuliah setiap semester dan +tahunan. +7 BAB III +PENYELENGGARA PROGRAM DAN PENETAPAN KUOTA +A. Penyelenggara Program +Penyelenggara program terdiri atas: +1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktorat Pendidikan Tinggi +Keagamaan islam; dan +2. PTP yang terdiri dari PTKIN dan PTKIS di bawah Diretorat Jenderal +Pendidikan islam yang memenui persyaratan. +B. Persyaratan Penyelenggara +Persyaratan PTP program KIP Kuliah adalah sebagai berikut: +1. PTKI yang memiliki program studi minimal terakreditasi baik; +2. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara +profesional, transparan, akuntabel, tepat guna, tepat administrasi, tepat +waktu, dan tepat jumlah (Lampiran form 2); +3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili tanpa izin (Lampiran +form 2); +4. Mendapatkan rekomendasi dari Kopertais bagi PTKIS (Lampiran form 3); +C. Seleksi PTP +Seluruh PTKIN di bawah Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama +menjadi PTP program KIP Kuliah. Sedangkan untuk PTKIS akan +ditentukan melalui seleksi, dengan tahapan sebagai berikut: +1. Calon PTP mendaftar secara online melalui website: kip- +kuliah.kemenag.go.id dan mengupload berkas pendaftaran, yang +berisi sebagai berikut: +a. Surat kesanggupan dan komitmen menjadi PTP Program KIP Kuliah +yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi; (Lampiran +form 2) +b. Surat pernyataan tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili +tanpa izin yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi +(Lampiran form 2); +c. Profil singkat Perguruan Tinggi yang memuat daftar prodi dan +akreditasinya, jumlah mahasiswa dan dosen dalam dua tahun +terakhir (Lampiran form 4); +d. Fotocopy SK Pendirian Perguruan Tinggi; +8 e. Fotocopy SK Akreditasi Program Studi/Jurusan dari BAN-PT; +f. Surat Rekomendasi dari Kopertais. +2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan seleksi calon +PTP Program KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dan +mempertimbangkan aspek lain seperti: +a. Kualitas calon PTP; +b. Jumlah mahasiswa. +c. Pemerataan wilayah perguruan tinggi dan daerah Tertinggal +Terdepan dan Terluar (3T); +3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan PTP dan kuota +penerima KIP Kuliah pada masing-masing PTP. +D. Pengelola Program +1. Pengelola program adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan +yang dibentuk oleh PTP yang bertugas untuk melakukan pengelolaan, +manajemen dan pelayanan program KIP Kuliah. +2. Tim Pengelola program KIP Kuliah terdiri dari penanggungjawab +program, ketua, sekretaris, dan anggota sesuai kebutuhan. +E. Persyaratan Pengelola Program KIP Kuliah pada PTP +1. Tercatat sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada PTP; +2. Sehat jasmani dan rohani; +3. Memiliki integritas dan komitmen yang tinggi; +4. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang +bertentangan dengan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik +Indonesia dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas +(Lampiran form 5); +5. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua PTP. +F. Penetapan Kuota +1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA menetapkan kuota +penerima KIP Kuliah pada masing-masing PTP berdasarkan jumlah +mahasiswa, tata kelola KIP Kuliah pada PTKI, dan jika diperlukan dapat +dilakukan relokasi kuota. +2. Relokasi kuota dapat dilaksanakan apabila PTKI tidak dapat memenuhi +kuota yang telah ditetapkan dan akan direlokasi kepada PTKI yang lain. +9 3. Tim Pengelola dapat mengusulkan sebaran kuota pada masing-masing +program studi dan ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi. +4. Program studi yang dialokasikan untuk program KIP Kuliah diharapkan +memiliki employability tinggi (persepsi individu akan kemampuan +kerjanya, mengamankan pekerjaan, kemajuan dan bertahan di dunia +kerja). +10 BAB IV +TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB +A. Direktur Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas dan tanggung +jawab: +1. Menyusun Juknis program KIP Kuliah; +2. Melakukan sosialisasi Program KIP Kuliah kepada PTKI, Kopertais +dan Masyarakat; +3. Menyelenggarakan seleksi dan menetapkan PTP program KIP Kuliah; +4. Menetapkan kuota pada masing-masing PTP; +5. Melakukan pembinaan, bimbingan, dan pendampingan kepada +penerima bantuan program KIP Kuliah; +6. Melakukan pemantauan dan evaluasi program KIP Kuliah; +7. Menerima laporan program KIP Kuliah dari PTP; dan +8. Melakukan koordinasi dengan Kopertais dan PTP. +B. Perguruan Tinggi Penyelenggara mempunyai tugas dan tanggung jawab: +1. Melakukan sosialisasi program KIP Kuliah kepada mahasiswa dan +masyarakat; +2. Mendistribusikan kuota program KIP Kuliah kepada program studi +dan diutamakan yang mempunyai employability tinggi; +3. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima; +4. Mengirimkan hasil seleksi kepada Direktorat Jenderal Pendidikan +Islam melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bagi PTP +KIP Kuliah PTKIS; +5. Mengumumkan penerima Program KIP Kuliah; +6. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan +kepada penerima KIP Kuliah; +7. Melaporkan data prestasi akademik dan non akademik mahasiswa +penerima bantuan KIP Kuliah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan +Islam; +8. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada); +9. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program bagi PTP KIP +Kuliah PTKIN; +10. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) +kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA. +11 C. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola +1. Memverifikasi dan menyeleksi data calon penerima; +2. Melaksanakan pelayanan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan +kepada penerima KIP Kuliah; +3. Melaporkan perubahan data penerima setiap semester (jika ada); +4. Mencairkan dan menyalurkan dana ke penerima program (Bagi +pengelola KIP Kuliah PTKIN); +5. Menyusun laporan pelaksanaan program (semester dan tahunan) +kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam selaku KPA. +D. Tugas dan Tanggung Jawab Penerima Program +1. Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen +menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi +mahasiswa yang berkualitas; +2. Mengikuti pembinaan, bimbingan dan pendampingan baik yang +diselenggarakan oleh PTP maupun Direktorat Jenderal Pendidikan +Islam; +3. Memanfaatkan dana bantuan KIP Kuliah dengan baik dan +bertanggungjawab; +4. Menandatangani Pakta Integritas (Lampiran form 1); +5. Menandatangani kuitansi penerimaan dana program KIP Kuliah +(Lampiran form 6); +6. Mengirimkan fotokopi buku tabungan yang memuat nama dan dana +KIP Kuliah yang telah diterima setiap semester; +7. Melaporkan kepada PTP, apabila terjadi perubahan data penerima +dan mengupdate data setiap semester; +8. Melakukan laporan bantuan setiap semester melalui website KIP +Kuliah; +9. Tunduk dan patuh terhadap peraturan KIP Kuliah dan tata aturan +serta norma yang ditetapkan oleh PTP; dan +10. Berhak mendapatkan pembebasan biaya pendidikan sesuai jangka +waktu pemberian bantuan seperti: +a. UKT atau sejenisnya yang bersifat operasional pendidikan. +b. Biaya gedung, pembinaan, investasi, infaq atau sejenisnya. +c. Biaya praktikum di laboratorium, bahan atau biaya pendidikan +lainnya. +12 BAB V +MEKANISME PENDAFTARAN, +SELEKSI, DAN PENETAPAN PENERIMA PROGRAM +A. Mekanisme Pendaftaran +Mekanisme pendaftaran calon penerima KIP Kuliah adalah sebagai +berikut: +1. Calon penerima mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran +yang telah disediakan oleh PTP KIP Kuliah; +2. Melengkapi berkas-berkas persyaratan sebagai berikut: +1) Fotokopi KTP; +2) Fotokopi Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga +Sejahtera untuk PKH/Kartu Jakarta Pintar (KJP), +3) Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; +4) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir +oleh Kepala Madrasah/Sekolah; +5) Fotokopi ijazah beserta transkip nilai yang dilegalisir oleh Kepala +Madrasah/Sekolah; +6) Menunjukkan prestasi (karya) yang telah dicapai di SLTA +dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lainnya; +7) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran +listrik) dan/atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai +bukti pembayaran) dari orang tua/wali. +8) Menunjukkan penghasilan orang tua/wali bagi calon penerima +yang tidak memiliki Kartu Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu +Keluarga Sejahtera untuk PKH/Kartu Jakarta Pintar (Lampiran +form 7). +9) Menandatangani Pakta Integritas dan diketahui oleh pimpinan +PTKI (Lampiran form 1). +3. Mengikuti seleksi calon penerima program KIP Kuliah yang +ditetapkan oleh PTP. +B. Mekanisme Seleksi +1. Calon Penerima Program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah +resmi diterima oleh PTP melalui jalur seleksi yang berlaku; +2. PTP menyelenggarakan seleksi calon penerima KIP Kuliah yang +memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas sebagai berikut: +13 a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2023 dan +memiliki salah satu KIP/KKS/KJP. +b. Jika kuota pada huruf a belum terpenuhi maka kuota dapat +diambilkan dari mahasiswa baru yang tidak memiliki KIP/KKS/KJP +dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan +dengan surat keterangan yang sah. +c. Untuk pembagian prosentasi kuota pada huruf a dan b di atas akan +ditentukan oleh PTP masing-masing. +d. Pertimbangan seleksi calon penerima memperhatikan potensi +akademik dan capaian prestasi non akademik mahasiswa lainnya; +3. Berkas pendaftaran dan hasil seleksi Calon Penerima Program KIP +Kuliah disimpan oleh PTP; +4. Hasil seleksi selanjutnya ditetapkan oleh pimpinan PTP. +C. Mekanisme Penetapan +1. Rektor/Ketua PTP menetapkan melalui surat Keputusan dan +mengirimkan daftar nama penerima program KIP Kuliah sesuai kuota +yang telah ditetapkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan +Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI; +2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam selaku PPK menetapkan +penerima program KIP Kuliah dan disahkan oleh Direktur Jenderal +Pendidikan Islam (bagi PTKIS). +3. Mempublikasikan hasil penetapan penerima program KIP Kuliah pad +website resmi atau media informasi lainnya. +14 BAB VI +TATA KELOLA DANA PROGRAM +A. Dana Program dan Alokasi +1. Penerima program KIP Kuliah mendapatkan alokasi anggaran sebesar +Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) per mahasiswa +per semester; +2. Anggaran sebagaimana dalam poin (1) di atas, meliputi: +a. Bantuan biaya hidup (living cost) yang diserahkan kepada +mahasiswa sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per +bulan. Total dana yang diterima mahasiswa dalam satu semester +sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah). +b. Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta +empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa. +c. PTP KIP Kuliah dapat membuat kebijakan pengelolaan bantuan +biaya pendidikan tersebut pada poin b untuk program capacity +building mahasiswa penerima KIP Kuliah (bagi PTKIS). +3. Kekurangan biaya pendidikan di PTKI ditanggung oleh PTKI PTP KIP +Kuliah. +B. Penggunaan Dana +Dana Program KIP Kuliah dipergunakan untuk keperluan hal-hal sebagai +berikut: +1. Biaya Hidup (living cost); +2. Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah meliputi: +a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan/UKT sesuai ketentuan yang +berlaku; dan +b. peningkatan kualitas pendidikan penerima program. +C. Tata Kelola Pencairan +1. Jangka Waktu Pemberian +Program Bantuan KIP Kuliah diberikan setelah mahasiswa ditetapkan +sebagai penerima Program KIP Kuliah pada PTP selama 6 (enam) +semester untuk program Diploma Tiga (D3) dan 8 (delapan) semester +untuk program Strata Satu (S1) setelah mahasiswa ditetapkan sebagai +penerima Program KIP Kuliah pada PTP. +15 2. Mekanisme Pencairan +a. Pencairan dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (LS) +secara by name by address atau Bank Penyalur apabila penerima +program KIP Kuliah lebih dari 100 orang; +b. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan +surat keputusan penerima program yang telah ditetapkan PPK dan +disahkan oleh KPA. +c. Hal-hal mekanisme pencairan anggaran mengikuti ketentuan/ +peraturan yang berlaku. +D. Penyaluran Dana +1. Penyaluran dana program KIP Kuliah pada PTKIN dilakukan oleh +satker masing-masing. +2. Sedangkan pada PTKIS dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi +Keagamaan Islam. +3. Penyaluran dana program KIP Kuliah dilaksanakan per semester; +4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui pengajuan ke KPPN, dapat +menyalurkan dana program KIP Kuliah kepada mahasiswa per semester +yang diberikan/ditransfer melalui rekening bank by name by address +atau Bank penyalur. +5. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat memfasilitasi pembuatan +rekening untuk masing-masing penerima, dan melakukan +Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank Operasional +Pemerintah. +E. Ketentuan Perpajakan +Penerima program KIP Kuliah tidak dikenakan kewajiban membayar +pajak atas bantuan sosial yang diterima. +16 BAB VII +PENGHENTIAN BEASISWA DAN SANKSI +A. Penghentian Program +PTP dapat menghentikan program KIP Kuliah kepada penerima program, +apabila yang bersangkutan: +1. Telah menyelesaikan studi; +2. Tidak memenuhi standar minimal Indeks Prestasi (IP) 3.20 dari skala +4.00 selama 2 (dua) semester berturut-turut. Ketentuan standart +minimal IP dapat disesuaikan oleh masing-masing PTP berdasarkan +program studi dan kualitas mutu akademik. +3. tidak mentaati aturan dan melanggar kode etik yang telah +ditetapkan oleh PTP; +4. cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh PTP; +5. dikenai sanksi skorsing dari PTK minimum 1 (satu) semester; +6. drop out, yakni mahasiswa penerima KIP Kuliah yang karena alasan +tertentu dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh PTP; +7. tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan aturan PTK +dan/atau tidak melakukan daftar ulang/her-registrasi; +8. mengundurkan diri secara sah; +9. lulus sebelum waktu beasiswa berakhir, yakni mahasiswa penerima +program KIP Kuliah yang lulus kurang dari masa studi yang +ditetapkan [mahasiswa program sarjana yang lulus kurang dari 8 +(delapan) semester atau 6 (enam) semester untuk mahasiswa +program diploma]; +10. meninggal dunia; +11. di kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran +pemenuhan syarat sebagai penerima bantuan; +12. terbukti dan terindikasi kuat menjadi bagian dari +organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI; +13. menikah; dan/atau +14. dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari +pengadilan. +B. Penggantian Penerima +Penerima program KIP Kuliah yang dihentikan karena alasan +sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 sampai dengan angka 14 +dapat diganti oleh peserta lain dengan ketentuan: +17 a. pengganti berasal dari mahasiswa lain yang seangkatan dan memenuhi +persyaratan sebagai penerima program KIP Kuliah; +b. penggantian penerima program KIP Kuliah dilakukan dengan proses +seleksi secara obyektif dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal +dengan menyertakan dokumen sebagai berikut: +1. Keputusan Rektor/Ketua/Dekan tentang penggantian penerima +KIP Kuliah; +2. fotokopi KTP; +3. fotokopi KK; dan +4. fotokopi Indeks Prestasi (IP) terakhir. +c. bagi mahasiswa penerima program KIP Kuliah yang meninggal dunia +sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10, dana bantuan KIP +Kuliah sampai hari di mana mahasiswa yang bersangkutan meninggal, +diberikan kepada keluarga/ahli warisnya. Selanjutnya bantuan KIP +Kuliah yang bersangkutan, dapat diberikan kepada mahasiswa lain +yang seangkatan dan memenuhi persyaratan penerima program KIP +Kuliah; dan +d. mahasiswa penerima program KIP Kuliah dengan status pengganti +hanya diberikan dana bantuan yang sifatnya melanjutkan bukan mulai +dari awal program KIP Kuliah. +C. Sanksi +1. Penerima KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika melanggar +ketentuan Program KIP Kuliah. PTP berhak memberikan sanksi +berupa: +a. Peringatan lisan +b. Peringatan tertulis +c. Penghentian sebagai penerima program KIP Kuliah +2. PTKI yang menjadi PTP KIP Kuliah dapat diberikan sanksi jika +melanggar ketentuan Program KIP Kuliah. Diktis berhak memberikan +sanksi berupa: +a. Peringatan lisan +b. Peringatan tertulis +c. Penghentian sebagai PTP program KIP Kuliah /dan atau sanksi +lain yang dianggap perlu. +18 BAB VIII +PENGELOLAAN, PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PENDAMPINGAN +A. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan merupakan +upaya untuk meningkatkan kualitas akademik dan non akademik +kepada penerima program yang dilaksanakan secara sistematis, terukur +dan mampu mengantarkan penerima program pada pribadi yang +berkarakter, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, kreatif dan inovatif +serta mempunyai kepekaan sosial. +B. Pengelolaan, pembinaan, bimbingan dan pendampingan bertujuan +untuk mengembangkan seluruh potensi dan mengoptimalkan berbagai +kecerdasan (multiple intelligence) yang dimiliki oleh penerima program. +C. Bentuk-bentuk pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan pendampingan +adalah: +1. Pengembangan akademik +2. Pengembangan bakat, minat dan kegemaran +3. Pengembangan karakter dan leadership +4. Pengabdian masyarakat dan kepedulian social; dan +5. Pengembangan kemahasiswaan lainnya +D. PTP dapat membentuk organisasi mahasiswa penerima program KIP +Kuliah. Mekanisme pembentukan diserahkan kepada mahasiswa. +E. PTP dapat menganggarkan biaya pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan +pendampingan dengan menggunakan DIPA PTKIN atau sumber dana +yang lain yang sah dan tidak mengikat. +F. PTP dapat menganggarkan biaya pengelolaan, pembinaan, bimbingan, dan +pendampingan melalui bentuk asrama, ma’had, dan pesantren bagi +mahasiswa penerima KIP Kuliah. Anggaran dana dapat bersumber dari +biaya living cost mahasiswa atas dasar kesepakatan antara PTP dengan +mahasiswa penerima KIP Kuliah. Kesepakatan tersebut dituangkan +dalam surat pernyataan kesepakatan bermaterai yang menyatakan +bahwa biaya living cost digunakan untuk asrama, ma’had, atau +pesantren. Dan ketentuan ini tidak boleh bersifat memaksa +19 BAB IX +PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI +A. Pelaporan +1. PTKIS PTP KIP Kuliah menyampaikan laporan setiap semester +program KIP Kuliah kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam +paling lambat 30 hari sejak dana diterima oleh penerima bantuan. +Laporan PTP terdiri dari: +a. Laporan program KIP Kuliah semester ganjil memuat: +- Laporan deskriptif pelaksanaan program bantuan KIP Kuliah; +- fotokopi kuitansi tanda terima dana pendidikan +Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); +- Data indeks prestasi semester satu dapat diupdate pada akhir +bulan Februari-Maret setelah semester ganjil selesai. +b. Laporan program KIP Kuliah semester genap memuat: +- Laporan deskriptif pelaksanaan program bantuan KIP Kuliah; +- fotokopi kuitansi tanda terima dana pendidikan +Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah); +- Data indeks prestasi semester satu dapat diupdate pada akhir +bulan Juli-Agustus setelah semester genap selesai. +2. Mahasiswa penerima program bantuan KIP Kuliah melaporkan +laporan bantuan setiap semester maksimal 30 hari setelah dana +bantuan diterima di rekening penerima bantuan. Laporan dikirim +melalui aplikasi KIP Kuliah dengan melampirkan berkas laporan +sebagai berikut: +a. fotokopi kuitansi bantuan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta +enam ratus ribu rupiah); +b. fotokopi buku tabungan yang memuat nama rekening, nomor +rekening dan nominal bantuan yang telah diterima; +c. bukti penggunaan dana untuk living cost sebesar +Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah). +3. PTKIN PTP KIP Kuliah menyampaikan laporan realisasi penyaluran +dana bantuan melalui aplikasi KIP Kuliah setiap semester. Periode +pelaporan realisasi semester ganjil pada bulan November-Desember. +Sedangkan periode pelaporan realisasi semester genap pada bulan +April-Mei. +20 4. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam membuat laporan +komprehensif pelaksanaan bantuan KIP Kuliah. +B. Pemantauan dan Evaluasi +Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan PTP +untuk memperoleh informasi secara komprehensif implementasi program +KIP Kuliah. Selain itu pemantauan diperlukan untuk menjamin proses +seleksi, pembinaan, dan penyaluran dana telah dilakukan dengan baik dan +telah memenuhi aspek program yang berprinsip pada 4T (tepat proses, +tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu) dan dimungkinkan +evaluasi dilakukan dengan cara E-Evaluation. +1. Tepat Proses; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima +Program KIP Kuliah telah sesuai prosedur yang diatur di dalam +petunjuk teknis; +2. Tepat Sasaran; apabila mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima +Program KIP Kuliah telah sesuai kriteria sebagaimana yang diatur di +dalam petunjuk teknis; +3. Tepat Jumlah; apabila jumlah dana bantuan dan jumlah mahasiswa +penerima bantuan sesuai dengan kuota dan atau perjanjian yang telah +ditetapkan. Apabila jumlah mahasiswa penerima bantuan kurang +atau melebihi dari yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi wajib +melaporkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. +4. Tepat Waktu; apabila tahapan dari proses seleksi awal hingga +penyelesaian akhir masa studi sesuai jadwal, dan dana Program KIP +Kuliah diterima dan bantuan biaya hidup disalurkan kepada mahasiswa +penerima sesuai dengan waktu sebagaimana diatur dalam mekanisme +penyaluran dana dan tepat waktu dalam penyelesaian studi sesuai +dengan ketentuan. +21 BAB X +PENUTUP +Memperluas akses dan meningkatkan mutu Perguruan Tinggi +Keagamaan menjadi keniscayaan dan menjadi komitmen semua pihak +utamanya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di bawah Kementerian +Agama. Salah satunya dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP +Kuliah untuk membantu putra-puteri bangsa yang membutuhkan. +Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program KIP Kuliah pada Perguruan Tinggi +Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024 ini diharapkan menjadi panduan dan +acuan dalam melaksanakan program secara akuntabel bagi para pihak yang +diberikan amanah menangani program ini, utamanya PTP dan mahasiswa +penerima. Semoga Petunjuk Teknis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, +atas komitmen dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. +22 Lampiran form 1 +PAKTA INTEGRITAS +PENERIMA KIP KULIAH +Saya yang bertanda tangan di bawah ini: +Nama : +TTL : +Alamat : +Nama PTKI : +Alamat PTKI: +Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, +dengan ini menyatakan bahwa saya: +1. Akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perkuliahan agar lulus +tepat waktu; +2. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti +Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan +Pemerintah; +3. Akan menggunakan dana Beasiswa KIP Kuliah sebagaimana petunjuk +teknis Beasiswa KIP Kuliah; +4. Belum/sanggup tidak menikah selama menerima program KIP Kuliah; dan +5. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai penerima +program KIP Kuliah. +Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA +INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan +perundang-undangan. +Mengetahui, …………,… .................. 2024 +Pimpinan PTKI Hormat Saya, +Ttd & Stempel Ttd & materai 10.000 +Nama & Jabatan Nama & NIM +23 Lampiran form 2 +SURAT PERNYATAAN +Saya yang bertanda tangan di bawah ini: +Nama : +TTL : +Alamat : +Nama PTKI : +Alamat PTKI: +Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, +dengan ini menyatakan bahwa saya: +1. Mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah secara +profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; +2. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa +izin;dan +3. Sanggup menaati segala ketentuan yang berlaku sebagai PTP program +KIP Kuliah. +Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat +Pernyatan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang +berlaku. +…………,……………….2024 +Pimpinan PTKI +Ttd & Stempel +Nama & Jabatan +24 Lampiran form 3 +REKOMENDASI KOPERTAIS +Saya yang bertanda tangan di bawah ini: +Nama : +Jabatan : Alamat +: +Memberikan rekomendasi kepada: +Nama : +Jabatan : Nama PTKI : +Alamat : +Dengan dikeluarkannya rekomendasi ini, dengan ini saya menyatakan +bahwa: +1. PTKIS mampu menyelenggarakan dan mengelola program KIP Kuliah +secara profesional, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran; +2. PTKIS memiliki pengelolaan dan manajemen kemahasiswaan yang baik; +3. Tidak melaksanakan perkuliahan di luar domisili/kelas jauh tanpa +izin;dan +4. PTKIS tidak sedang dalam konflik. +Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk digunakan sebagai +persyaratan calon PTP Program KIP Kuliah. +…………,……………….2024 +Pimpinan Kopertais +Ttd & Stempel +Nama & Jabatan +25 Lampiran form 4 +PROFIL SINGKAT PERGURUAN TINGGI +A. Data Profil +Nomor NSPTI : +Nama Perguruan Tinggi : +Alamat : +Email : +Tlp : +Nomor SK Pendirian : +Tgl/bln/tahun pendirian : +Nama Pengelola Program : +Email : +Tlp/HP : +B. Data Prodi dan Akreditasi +Nama Program No. SK Tgl/bln/th +No. Akreditasi +Studi Pembukaan Pembukaan +1 +2 +C. Data Jumlah Mahasiswa Aktif +No. Program Studi 2021 2022 2023 +1 +2 +3 +Jumlah +D. Data Dosen +No. Program Studi 2021 2022 2023 +1 +2 +3 +Jumlah +…………,……………….2024 +Pimpinan PTKI +Ttd & Stempel +Nama & Jabatan +26 Lampiran form 5 +PAKTA INTEGRITAS +PENGELOLA PROGRAM KIP KULIAH +Saya yang bertanda tangan di bawah ini: +Nama : +TTL : +Alamat : +Nama PTKI : +Alamat PTKI: +Dalam rangka melaksanakan program KIP Kuliah tahun anggaran 2024, +dengan ini menyatakan bahwa saya: +1. Sehat jasmani dan rohani; +2. Berkomitmen menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola +program KIP Kuliah; +3. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti +Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan +Pemerintah; +4. Sanggup menaati segala peraturan yang berlaku sebagai pengelola +program KIP Kuliah. +Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA +INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan +perundang-undangan. +…………,……………….2024 +Hormat Saya, +Ttd & Stempel +Nama & Jabatan +27 Lampiran form 6 +KUITANSI +Nomor Urut SK : (diisi no. urut dalam SK) +Sudah diterima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan +Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal +Pendidikan Islam Kementerian Agama RI +Banyaknya Uang : Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah +Untuk Pembayaran : Dana Program KIP Kuliah Perguruan Tinggi +Keagamaan Islam Berdasarkan Keputusan Pejabat +Pembuat Komitmen Nomor …..... Tahun ….... +Tanggal… ................. 2024. +Rp6.600.000,00 …………,………………..2024 +Hormat Kami, +Ttd & Materai Rp. 10.000,- +Nama Penerima +NIM +28 Lampiran form 7 +SURAT PERNYATAAN +PENGHASILAN ORANG TUA +Saya yang bertanda tangan di bawah ini: +Nama : +NIK : +TTL : +Alamat : +HP/Tlp : +Adalah orang tua/wali bagi calon penerima yang tidak memiliki Kartu +Indonesia Pintar untuk PIP/Kartu Keluarga Sejahtera untuk PKH/Kartu +Jakarta Pintar (KJP) dari mahasiswa/i: +Nama : +NIK : +TTL : +Alamat : +Dengan ini menyatakan bahwa saya: +1. Tidak mampu secara ekonomi +2. pendapatan kotor gabungan kami di bawah Rp4.000.000,00 (empat juta +rupiah); +3. Pendapatan kotor gabungan kami dibagi jumlah anggota keluarga di +bawah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). +Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Surat +Pernyatan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang +berlaku. +Mengetahui, …………,… .................. 2024 +Kepala Desa/Lurah/RW/RT/ Hormat Saya, +Ttd & Stempel Ttd & materai 10.000 +Nama & Jabatan Nama +29 Lampiran form 8 +SISTEMATIKA LAPORAN DESKRIPTIF +PTP KIP KULIAH +A. Pelaksanaan Program Kip Kuliah +Menjelaskan waktu, mekanisme dan proses pendaftaran, seleksi dan +penetapan penerima bantuan oleh PTP KIP Kuliah. +Tabel pendaftar KIP Kuliah pada PTP +No. Nama Prodi Pendaftar KIP Penerima KIP +Kuliah Kuliah +Jumlah +B. Pembinaan Penerima Bantuan +Menjelaskan kegiatan pembinaan dan pendampingan oleh PTP kepada +mahasiswa penerima Bantuan KIP Kuliah +C. Rincian Penggunaan dana Bantuan +Menjelaskan rincian penggunaan biaya dana pendidikan Rp2.400.000,00 +(dua juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dibayarkan penerima KIP +Kuliah kepada PTP. Dan menjelaskan apabila terdapat kesepakatan +dengan mahasiswa penerima bantuan terkait penggunaan dana biaya +living cost sebesar Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah). +D. Rekap Penerimaan Dana Bantuan +Menjelaskan berapa total dana bantuan yang diterima oleh penerima KIP +Kuliah dan total dana biaya Pendidikan yang dibayarkan ke PTP oleh +penerima KIP Kuliah +Table rekap dana bantuan dan baiya pendidikan +NO Nama Dana Tanggal Biaya Tanggal +Penerima Bantuan Diterima Pendidikan dibayarkan +Jumlah +E. Lampiran +- Scan kuitansi tanda terima dana pendidikan Rp2.400.000,00 (dua +juta empat ratus ribu rupiah); +Ketua Pengelola Bantuan +Ttd & stemple +Nama Lengkap +30 diff --git a/raw/kip.jakarta.go.id_audiensi-dengan-lppom-mui-ki-dki-sosialisasikan-keterbukaan-informasi-publik_.md b/raw/kip.jakarta.go.id_audiensi-dengan-lppom-mui-ki-dki-sosialisasikan-keterbukaan-informasi-publik_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..711a436f579ddea018dfc293ab2bfa52f84eef6c --- /dev/null +++ b/raw/kip.jakarta.go.id_audiensi-dengan-lppom-mui-ki-dki-sosialisasikan-keterbukaan-informasi-publik_.md @@ -0,0 +1,39 @@ +--- +url: https://kip.jakarta.go.id/audiensi-dengan-lppom-mui-ki-dki-sosialisasikan-keterbukaan-informasi-publik/ +title: "Audiensi dengan LPPOM MUI, KI DKI Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik   - Komisi Informasi DKI Jakarta" +domain: kip.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:41:23 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Audiensi dengan LPPOM MUI, KI DKI Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik   - Komisi Informasi DKI Jakarta + +Audiensi dengan LPPOM MUI, KI DKI Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik Jakarta-Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan audiensi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkenalkan KI DKI serta mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, Kamis (14/01/2021) Lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang-Jakarta Pusat. Kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat yang memperkenalkan Struktur Komisioner sesuai SK Gubernur Nomor 1152 Tahun 2020 serta menyampaikan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Yang dalam pelaksanaanya, bukan hanya menyelesaikan sengketa informasi tetapi juga mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik. Kemudian di lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kesekretariatan LPPOM MUI, Tubagus Muhammad Ishaq yang menjelaskan tupoksi, sumber anggaran  hingga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tubagus menjelaskan bahwa LPPOM MUI tidak mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD tetapi hanya biaya pendaftaran peserta. “Jadi memang kalau Badan Publik itu bukan hanya yang anggarannya berasal dari APBD/APBN tetapi jika anggarannya dihimpun dari masyarakat, otomatis menjadi bagian dari Badan Publik. Sehingga ke depan, jika ada permohonan informasi maka wajib diberikan kecuali informasi yang dikecualikan dan biasanya langsung dimohonkan kepada PPID Badan Publik” terang Harry Ara, Ketua KI DKI. Nelvia Gustina, Komisioner Bidang Kelembagaan menambahkan, “Maka dari itu, Badan Publik harus mengetahui bahwa informasi publik diklasifikasikan menjadi Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi publik yang dikecualikan”. Dengan adanya audiensi ini, diharapkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat menjadi landasan untuk mendorong Badan Publik menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi kepada Publik. (Khumairoh) JAKARTA – Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) dan Termohon Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke tahap mediasi. Mediasi dilakukan setelah para pihak melengkapi dokumen legal standing sekaligus menyepakati untuk menempuh proses mediasi dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar di Kantor KI DKI, Gedung Graha… Perkuat Momentum Keterbukaan Informasi Publik KIP, Komisi Informasi DKI Jakarta Lakukan Audiensi Ke Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta Jakarta – Jajaran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta lakukan audiensi dan silaturahmi lembaga ke Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik yang berlangsung di Kantor Kanwil Kemenag Jakarta Timur, pada Jakarta – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menilai media massa merupakan aktor penting dalam membumikan keterbukaan informasi publik (KIP). Pasalnya media massa sering berinteraksi dengan Masyarakat dan Badan Publik. Mengetahui implementasi KIP dan mampu mendorong perubahan sosial menuju masyarakat informatif. Hal inilah tujuan diadakannya webinar media massa yang diadakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada Jakarta – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menerima langsung kunjungan kerja (kunker) komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat KI DKI Jakarta lt.7 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang Jakarta Pusat. Luqman menyampaikan Komisi Informasi perlu meningkatkan branding yang saat ini dirasa masih lemah, terutama meningkatkan pemahaman… Jakarta – Mediator Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin berhasil melakukan mediasi antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) terhadap termohon DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta dengan register no. 0070/VIII/KIP-DKI-PS-M/2023. Luqman yang juga Wakil Ketua KI DKI Jakarta tersebut melakukan mediasi berhasil yang dilaksanakan di Kantor KI DKI Jakarta lantai 7 Gedung… Audiensi Kunjungan Komisi Informasi Aceh: Jalin Kerjasama Kelembagaan dan Sharing Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan audiensi Komisi Informasi Provinsi Aceh di Kantor KI DKI Gedung Graha Mental Spritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022). JAKARTA—Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan audiensi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Aceh Accessibility Similar Posts Audiensi dengan LPPOM MUI, KI DKI Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik   + + +   + Jakarta-Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan audiensi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkenalkan KI DKI serta mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, Kamis (14/01/2021) Lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang-Jakarta Pusat. + Kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat yang memperkenalkan Struktur Komisioner sesuai SK Gubernur Nomor 1152 Tahun 2020 serta menyampaikan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Yang dalam pelaksanaanya, bukan hanya menyelesaikan sengketa informasi tetapi juga mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik. + Kemudian di lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kesekretariatan LPPOM MUI, Tubagus Muhammad Ishaq yang menjelaskan tupoksi, sumber anggaran  hingga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tubagus menjelaskan bahwa LPPOM MUI tidak mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD tetapi hanya biaya pendaftaran peserta. + “Jadi memang kalau Badan Publik itu bukan hanya yang anggarannya berasal dari APBD/APBN tetapi jika anggarannya dihimpun dari masyarakat, otomatis menjadi bagian dari Badan Publik. Sehingga ke depan, jika ada permohonan informasi maka wajib diberikan kecuali informasi yang dikecualikan dan biasanya langsung dimohonkan kepada PPID Badan Publik” terang Harry Ara, Ketua KI DKI.  + Nelvia Gustina, Komisioner Bidang Kelembagaan menambahkan, “Maka dari itu, Badan Publik harus mengetahui bahwa informasi publik diklasifikasikan menjadi Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi publik yang dikecualikan”. + Dengan adanya audiensi ini, diharapkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat menjadi landasan untuk mendorong Badan Publik menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi kepada Publik. (Khumairoh) +   + + + dilihat : 201 JAKARTA – Sidang sengketa informasi publik antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) dan Termohon Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masuk ke tahap mediasi. Mediasi dilakukan setelah para pihak melengkapi dokumen legal standing sekaligus menyepakati untuk menempuh proses mediasi dalam sidang sengketa informasi publik yang digelar di Kantor KI DKI, Gedung Graha… Perkuat Momentum Keterbukaan Informasi Publik KIP, Komisi Informasi DKI Jakarta Lakukan Audiensi Ke Kanwil Kementrian Agama Provinsi DKI Jakarta Jakarta – Jajaran Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta lakukan audiensi dan silaturahmi lembaga ke Kanwil Kementrian Agama (Kemenag) Provinsi DKI Jakarta guna memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik yang berlangsung di Kantor Kanwil Kemenag Jakarta Timur, pada Jakarta – Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta menilai media massa merupakan aktor penting dalam membumikan keterbukaan informasi publik (KIP). Pasalnya media massa sering berinteraksi dengan Masyarakat dan Badan Publik. Mengetahui implementasi KIP dan mampu mendorong perubahan sosial menuju masyarakat informatif. Hal inilah tujuan diadakannya webinar media massa yang diadakan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada Jakarta – Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin menerima langsung kunjungan kerja (kunker) komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur di ruang rapat KI DKI Jakarta lt.7 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang Jakarta Pusat. Luqman menyampaikan Komisi Informasi perlu meningkatkan branding yang saat ini dirasa masih lemah, terutama meningkatkan pemahaman… Jakarta – Mediator Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta Luqman Hakim Arifin berhasil melakukan mediasi antara Pemohon Perkumpulan Media Lintas Komunitas (PMLK) terhadap termohon DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta dengan register no. 0070/VIII/KIP-DKI-PS-M/2023. Luqman yang juga Wakil Ketua KI DKI Jakarta tersebut melakukan mediasi berhasil yang dilaksanakan di Kantor KI DKI Jakarta lantai 7 Gedung… Audiensi Kunjungan Komisi Informasi Aceh: Jalin Kerjasama Kelembagaan dan Sharing Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan audiensi Komisi Informasi Provinsi Aceh di Kantor KI DKI Gedung Graha Mental Spritual, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/12/2022). JAKARTA—Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta menerima kunjungan audiensi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Aceh Audiensi dengan LPPOM MUI, KI DKI Sosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik   + + +   + Jakarta-Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta (KI DKI) melaksanakan audiensi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam rangka menjalin silaturahmi dan memperkenalkan KI DKI serta mensosialisasikan keterbukaan informasi publik, Kamis (14/01/2021) Lantai 1 Gedung Graha Mental Spiritual, Tanah Abang-Jakarta Pusat. + Kegiatan ini diawali dengan sambutan Ketua KI DKI, Harry Ara Hutabarat yang memperkenalkan Struktur Komisioner sesuai SK Gubernur Nomor 1152 Tahun 2020 serta menyampaikan bahwa Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Yang dalam pelaksanaanya, bukan hanya menyelesaikan sengketa informasi tetapi juga mensosialisasikan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik. + Kemudian di lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Kesekretariatan LPPOM MUI, Tubagus Muhammad Ishaq yang menjelaskan tupoksi, sumber anggaran  hingga syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tubagus menjelaskan bahwa LPPOM MUI tidak mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD tetapi hanya biaya pendaftaran peserta. + “Jadi memang kalau Badan Publik itu bukan hanya yang anggarannya berasal dari APBD/APBN tetapi jika anggarannya dihimpun dari masyarakat, otomatis menjadi bagian dari Badan Publik. Sehingga ke depan, jika ada permohonan informasi maka wajib diberikan kecuali informasi yang dikecualikan dan biasanya langsung dimohonkan kepada PPID Badan Publik” terang Harry Ara, Ketua KI DKI.  + Nelvia Gustina, Komisioner Bidang Kelembagaan menambahkan, “Maka dari itu, Badan Publik harus mengetahui bahwa informasi publik diklasifikasikan menjadi Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi publik yang dikecualikan”. + Dengan adanya audiensi ini, diharapkan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dapat menjadi landasan untuk mendorong Badan Publik menjadi lebih transparan dalam memberikan informasi kepada Publik. (Khumairoh) +   + + + dilihat : 201 diff --git a/raw/kominfo.jatimprov.go.id_berita_tak-sekadar-sakit-fisik-emt-jatim-soroti-gizi-sanitasi-dan-trauma-warga-pidie-jaya.md b/raw/kominfo.jatimprov.go.id_berita_tak-sekadar-sakit-fisik-emt-jatim-soroti-gizi-sanitasi-dan-trauma-warga-pidie-jaya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b5390401afbf3bf852a6424e129dd8f3a79547e --- /dev/null +++ b/raw/kominfo.jatimprov.go.id_berita_tak-sekadar-sakit-fisik-emt-jatim-soroti-gizi-sanitasi-dan-trauma-warga-pidie-jaya.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +url: https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/tak-sekadar-sakit-fisik-emt-jatim-soroti-gizi-sanitasi-dan-trauma-warga-pidie-jaya +title: "Tak Sekadar Sakit Fisik, EMT Jatim Soroti Gizi, Sanitasi, dan Trauma Warga Pidie Jaya - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur" +domain: kominfo.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 15:00:44 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# Tak Sekadar Sakit Fisik, EMT Jatim Soroti Gizi, Sanitasi, dan Trauma Warga Pidie Jaya - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom - Tim Emergency Medical Team (EMT) Jawa Timur mengungkap kompleksitas persoalan kesehatan yang dihadapi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Selama masa tugas 18–23 Desember 2025, Tim Jatim 3 mencatat bahwa masalah kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan keterbatasan logistik, sanitasi lingkungan, hingga pemulihan sosial warga. Anggota Tim 3 EMT Jawa Timur, dr. Putra Agung Dewata, menuturkan bahwa sejak hari-hari awal penugasan, tim menemukan kelompok rentan bayi, balita, anak-anak, dan lansia mengalami risiko gangguan gizi akibat keterbatasan variasi makanan. “Secara jumlah, makanan dari dapur umum sebenarnya cukup. Namun komposisinya rendah protein dan belum memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Program pemberian makanan tambahan belum berjalan rutin, bahkan susu formula tidak tersedia,” ujar dr. Putra, Selasa (23/12/2025). Seluruh pengungsi masih bergantung pada dapur umum yang hanya beroperasi dua kali sehari. Kondisi diperparah dengan ketidakmampuan warga memasak sendiri akibat keterbatasan LPG, kompor, dan alat masak. EMT bersama Health Emergency Operation Center (HEOC) kemudian berkoordinasi untuk memperbaiki skema gizi. Hasilnya, Badan Gizi Nasional mulai menyalurkan makanan tambahan beberapa kali dalam sehari, meningkatkan nilai gizi sesuai kebutuhan. Meski demikian, dr. Putra menegaskan perlunya evaluasi berkala. “Ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada dapur umum. Warga harus mulai didorong agar bisa memasak mandiri dengan dukungan logistik yang memadai,” katanya. Masalah kesehatan lingkungan menjadi tantangan paling nyata. Sumber air sumur warga keruh dan tidak layak konsumsi, sementara pasokan air bersih hanya datang dua hingga tiga hari sekali dan cepat habis. Tim EMT mencatat tumpukan sampah terbuka, bangkai ternak yang membusuk, minimnya jamban, hingga pakaian bantuan yang tidak terdistribusi dan mulai berbau. Kondisi ini berpotensi menjadi sumber penyakit menular meski hingga laporan ini disusun belum ditemukan kasus penularan. Sebagai respon, EMT menambah torrent air bersih, membagikan tablet penjernih air, melakukan penyemprotan disinfektan, dan mendistribusikan kantong sampah besar. Namun, keterbatasan koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala. “Peran serta warga masih rendah dan koordinasi lintas sektor melalui HEOC membutuhkan waktu lebih panjang. Ini berisiko jika tidak segera dibenahi,” jelas dr. Putra. Kesehatan Jiwa Mulai Tertekan Dari sisi kesehatan jiwa, EMT menemukan gejala kecemasan hingga depresi ringan sampai berat, terutama pada kelompok dewasa dan anak-anak. Tim melakukan screening, psikoedukasi, serta kegiatan rekreatif untuk anak. Lebih dari 80 orang dewasa menerima edukasi kesehatan jiwa, sementara lebih dari 20 anak mengikuti kegiatan pemulihan psikososial. “Dampak bencana tidak hanya fisik. Trauma psikologis mulai muncul dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar intervensi singkat,” kata dr. Putra. Dalam pelayanan medis, EMT mencatat 967 warga mendapatkan layanan pengobatan massal. Penyakit terbanyak meliputi ISPA, tinea pedis, dermatitis, dispepsia, dan myalgia. Namun, tim juga menghadapi tantangan unik. “Banyak warga datang meski tidak sakit, sementara yang benar-benar membutuhkan justru enggan ke Puskesmas atau rumah sakit yang sudah beroperasi normal,” ungkapnya. Keterbatasan alat screening serta logistik yang tidak sesuai kebutuhan lapangan memperlambat deteksi penyakit penyerta. Pada awal respon, EMT tidak memperoleh data dasar kesehatan maupun Rapid Health Assessment (RHA). Lokasi tugas yang berpindah-pindah membuat analisis subklaster sulit dilakukan. Baru pada hari keempat, tim menetap di satu wilayah dan mulai menyusun program berbasis data. Kini, briefing dan debriefing rutin telah berjalan, namun waktu respon yang singkat membuat program hanya bersifat jangka pendek. Tantangan di Luar Klaster Kesehatan Di luar sektor kesehatan, kondisi pengungsian juga memprihatinkan. Akses jalan ke rumah warga masih tertutup lumpur, sebagian warga belum memiliki tenda, lahan pertanian dan usaha rusak, serta aktivitas pendidikan anak terhenti sementara. Menutup laporannya, dr. Putra menekankan bahwa pemulihan Pidie Jaya membutuhkan pendekatan lintas sektor yang cepat dan terintegrasi. “Prioritas utama tetap air bersih, sanitasi, dan pemulihan kemampuan mandiri warga. Tanpa itu, masalah kesehatan akan terus berulang meski layanan medis tersedia,” tegasnya. EMT Jawa Timur merekomendasikan percepatan distribusi air bersih dan MCK mobile, pembersihan bangkai hewan, pemulihan akses jalan, pembangunan hunian sementara, serta program pendidikan darurat bagi anak-anak terdampak bencana. (hjr) Jl. A. Yani 242 - 244, Gayungan, Surabaya Telp: (031) 8294608 | Fax: (031) 8294517 Email: + + [email protected] © 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tak Sekadar Sakit Fisik, EMT Jatim Soroti Gizi, Sanitasi, dan Trauma Warga Pidie + Jaya Berita Lainnya Jatim Perkuat Sinergi Lintas Sektor, Kejar Target CKG 2026 Dinkes Jatim Siapkan Ratusan Pos Kesehatan dan Layanan RS 24 Jam Hadapi Mudik Lebaran 2026 EMT 4 Jawa Timur Bersihkan Mushola Terendam Banjir, Soroti Darurat Sanitasi di Pidie Jaya Tim Kesehatan FK UPN “Veteran” Jatim Layani 120 Warga Terdampak Bencana di Pidie Jaya Wabup Pidie Jaya Apresiasi Gubernur Khofifah atas Bantuan Kemanusiaan Pascabencana Dinas Komunikasi dan Informatika + + Provinsi Jawa Timur Publikasi Kategori Jatim Newsroom - Tim Emergency Medical Team (EMT) Jawa Timur mengungkap kompleksitas persoalan kesehatan yang dihadapi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Selama masa tugas 18–23 Desember 2025, Tim Jatim 3 mencatat bahwa masalah kesehatan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan keterbatasan logistik, sanitasi lingkungan, hingga pemulihan sosial warga.   Anggota Tim 3 EMT Jawa Timur, dr. Putra Agung Dewata, menuturkan bahwa sejak hari-hari awal penugasan, tim menemukan kelompok rentan bayi, balita, anak-anak, dan lansia mengalami risiko gangguan gizi akibat keterbatasan variasi makanan.   “Secara jumlah, makanan dari dapur umum sebenarnya cukup. Namun komposisinya rendah protein dan belum memenuhi kebutuhan gizi kelompok rentan. Program pemberian makanan tambahan belum berjalan rutin, bahkan susu formula tidak tersedia,” ujar dr. Putra, Selasa (23/12/2025).   Seluruh pengungsi masih bergantung pada dapur umum yang hanya beroperasi dua kali sehari. Kondisi diperparah dengan ketidakmampuan warga memasak sendiri akibat keterbatasan LPG, kompor, dan alat masak. EMT bersama Health Emergency Operation Center (HEOC) kemudian berkoordinasi untuk memperbaiki skema gizi.   Hasilnya, Badan Gizi Nasional mulai menyalurkan makanan tambahan beberapa kali dalam sehari, meningkatkan nilai gizi sesuai kebutuhan. Meski demikian, dr. Putra menegaskan perlunya evaluasi berkala. “Ketahanan pangan tidak bisa hanya bergantung pada dapur umum. Warga harus mulai didorong agar bisa memasak mandiri dengan dukungan logistik yang memadai,” katanya.   Masalah kesehatan lingkungan menjadi tantangan paling nyata. Sumber air sumur warga keruh dan tidak layak konsumsi, sementara pasokan air bersih hanya datang dua hingga tiga hari sekali dan cepat habis.   Tim EMT mencatat tumpukan sampah terbuka, bangkai ternak yang membusuk, minimnya jamban, hingga pakaian bantuan yang tidak terdistribusi dan mulai berbau. Kondisi ini berpotensi menjadi sumber penyakit menular meski hingga laporan ini disusun belum ditemukan kasus penularan.   Sebagai respon, EMT menambah torrent air bersih, membagikan tablet penjernih air, melakukan penyemprotan disinfektan, dan mendistribusikan kantong sampah besar. Namun, keterbatasan koordinasi lintas sektor masih menjadi kendala. “Peran serta warga masih rendah dan koordinasi lintas sektor melalui HEOC membutuhkan waktu lebih panjang. Ini berisiko jika tidak segera dibenahi,” jelas dr. Putra.   Kesehatan Jiwa Mulai Tertekan   Dari sisi kesehatan jiwa, EMT menemukan gejala kecemasan hingga depresi ringan sampai berat, terutama pada kelompok dewasa dan anak-anak. Tim melakukan screening, psikoedukasi, serta kegiatan rekreatif untuk anak.   Lebih dari 80 orang dewasa menerima edukasi kesehatan jiwa, sementara lebih dari 20 anak mengikuti kegiatan pemulihan psikososial. “Dampak bencana tidak hanya fisik. Trauma psikologis mulai muncul dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan, bukan sekadar intervensi singkat,” kata dr. Putra.   Dalam pelayanan medis, EMT mencatat 967 warga mendapatkan layanan pengobatan massal. Penyakit terbanyak meliputi ISPA, tinea pedis, dermatitis, dispepsia, dan myalgia. Namun, tim juga menghadapi tantangan unik. “Banyak warga datang meski tidak sakit, sementara yang benar-benar membutuhkan justru enggan ke Puskesmas atau rumah sakit yang sudah beroperasi normal,” ungkapnya.   Keterbatasan alat screening serta logistik yang tidak sesuai kebutuhan lapangan memperlambat deteksi penyakit penyerta. Pada awal respon, EMT tidak memperoleh data dasar kesehatan maupun Rapid Health Assessment (RHA). Lokasi tugas yang berpindah-pindah membuat analisis subklaster sulit dilakukan. Baru pada hari keempat, tim menetap di satu wilayah dan mulai menyusun program berbasis data.   Kini, briefing dan debriefing rutin telah berjalan, namun waktu respon yang singkat membuat program hanya bersifat jangka pendek.   Tantangan di Luar Klaster Kesehatan   Di luar sektor kesehatan, kondisi pengungsian juga memprihatinkan. Akses jalan ke rumah warga masih tertutup lumpur, sebagian warga belum memiliki tenda, lahan pertanian dan usaha rusak, serta aktivitas pendidikan anak terhenti sementara.   Menutup laporannya, dr. Putra menekankan bahwa pemulihan Pidie Jaya membutuhkan pendekatan lintas sektor yang cepat dan terintegrasi. “Prioritas utama tetap air bersih, sanitasi, dan pemulihan kemampuan mandiri warga. Tanpa itu, masalah kesehatan akan terus berulang meski layanan medis tersedia,” tegasnya. EMT Jawa Timur merekomendasikan percepatan distribusi air bersih dan MCK mobile, pembersihan bangkai hewan, pemulihan akses jalan, pembangunan hunian sementara, serta program pendidikan darurat bagi anak-anak terdampak bencana. (hjr) diff --git a/raw/masalembo.id_kemiskinan-sumenep-turun-nyata-strategi-lintas-sektor-terbukti-efektif_.md b/raw/masalembo.id_kemiskinan-sumenep-turun-nyata-strategi-lintas-sektor-terbukti-efektif_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d92c291f0aa41a287b693476c02d3718d81d278 --- /dev/null +++ b/raw/masalembo.id_kemiskinan-sumenep-turun-nyata-strategi-lintas-sektor-terbukti-efektif_.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +url: https://masalembo.id/kemiskinan-sumenep-turun-nyata-strategi-lintas-sektor-terbukti-efektif/ +title: "Kemiskinan Sumenep Turun Nyata, Strategi Lintas Sektor Terbukti Efektif - Masalembo" +domain: masalembo.id +crawl_date: 2026-03-09 11:55:58 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Kemiskinan Sumenep Turun Nyata, Strategi Lintas Sektor Terbukti Efektif - Masalembo + +Beranda + + + + +Berita + + + + +Kemiskinan Sumenep Turun Nyata, Strategi Lintas Sektor Terbukti Efektif + + + + + + Kepala Bappeda Arif Firmanto bersama Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo (Istimewa) + + + + +SUMENEP, MASALEMBO.ID – Tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep mulai menunjukkan arah yang semakin menjanjikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2025 mencatat persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen. +Penurunan sebesar 0,76 persen ini setara dengan berkurangnya sekitar 7.940 jiwa dari kategori miskin, sebuah capaian yang dinilai bukan sekadar hasil administratif, tetapi buah dari kerja terstruktur dan kolaboratif berbagai sektor. +Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan refleksi dari keberhasilan implementasi Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. Upaya itu dijalankan dengan pendekatan lintas sektor yang saling terintegrasi, sehingga program tidak berjalan parsial, melainkan saling menguatkan. +“Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor,” katanya (13/11) . +Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Pendekatan tersebut dirancang melalui tiga pilar utama penanggulangan kemiskinan yang menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). +Baca Juga  Misteri Kasus Penggantian kWh Meter di Sumenep: PLN Dinilai Kurang TransparanPilar pertama diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Melalui berbagai program bantuan sosial seperti sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa pendidikan, bantuan untuk lansia, hingga jaminan kesehatan lewat Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. +Selain itu, sejumlah program pendukung turut digulirkan, mulai dari pemberian makanan tambahan bagi balita stunting, Sekolah Orang Tua Hebat sebagai penguatan kapasitas keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), subsidi transportasi bagi masyarakat kepulauan, hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat. Semua intervensi ini ditujukan untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. +Baca Juga  Bupati Fauzi Minta Warga Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem Akhir TahunPilar kedua menitikberatkan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor produktif. Pemerintah mendorong pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumenep. Berbagai pelatihan kerja dan kewirausahaan juga digelar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dan pelaku usaha mandiri. +Penyelenggaraan job fair serta program padat karya infrastruktur tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menyerap tenaga lokal, sehingga perputaran ekonomi berjalan lebih merata. Akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut dimaksimalkan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil berkembang lebih stabil dan berkelanjutan. +Pilar ketiga menyasar wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Pemerintah mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dengan mengoptimalkan dana desa untuk kegiatan produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, serta peningkatan layanan air minum dan sanitasi terus digenjot guna membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih layak. +Baca Juga  Breaking News: Sesosok Mayat Pria Ditemukan di Pantai Arteri MamujuAkses pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius, terutama di desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan, agar kesenjangan layanan dapat dipersempit secara bertahap. +Arif menambahkan, seluruh program tersebut diselaraskan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 yang menjadi pedoman jangka menengah pemerintah daerah. Penyusunan rencana itu didukung oleh penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan dan intervensi benar-benar tepat sasaran. +“Kami tidak ingin hanya menurunkan kemiskinan di atas kertas,” ujarnya. +“Yang terpenting adalah menjamin masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” imbuhnya. +Dengan pendekatan yang lebih terukur, terpadu, dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis tren penurunan kemiskinan akan terus berlanjut. Tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, dari peningkatan daya beli hingga terciptanya peluang usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Red/TH) + + + +KomentarBaca JugaPertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Pantau Kesiapan SPBU dan Pangkalan LPG di Makassar Jelang Ramadhan dan Idul FitriDorong Pembangunan Depo Peti Kemas untuk Perkuat Logistik Papua Selatan, Bappenas Tinjau Pelabuhan MeraukePertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Gelar Program Mudik GratisKhotmil Quran dan Bukber, LBH Achmad Madani Putra Perkuat Silaturahmi RamadanPerencanaan Berjenjang Dinilai Bikin Pembangunan Sumenep Lebih SelarasDisnaker Sumenep Tetap Layani CPMI Meski Ketegangan Iran–AS MeningkatRekomendasi untuk kamuPertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Pantau Kesiapan SPBU dan Pangkalan LPG di Makassar Jelang Ramadhan dan Idul FitriMAMUJU,MASALEMBO.ID- PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan langsung… +Dorong Pembangunan Depo Peti Kemas untuk Perkuat Logistik Papua Selatan, Bappenas Tinjau Pelabuhan MeraukeMERAUKE, MASALEMBO.ID– Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau operasional Pelabuhan Merauke untuk memperkuat sistem logistik… +Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Gelar Program Mudik GratisMAKASSAR,MASALEMBO.ID-Menyambut momen Ramadan dan Idulfitri 1447 H, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Sales… +Khotmil Quran dan Bukber, LBH Achmad Madani Putra Perkuat Silaturahmi RamadanSUMENEP, MASALEMBO.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra dan Rekan-Rekan menggelar kegiatan khotmil… +Perencanaan Berjenjang Dinilai Bikin Pembangunan Sumenep Lebih SelarasSUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menilai proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap… +Disnaker Sumenep Tetap Layani CPMI Meski Ketegangan Iran–AS MeningkatSUMENEP, MASALEMBO.ID – Situasi geopolitik global yang tengah memanas tidak menyurutkan pelayanan kepada masyarakat di… SUMENEP, MASALEMBO.ID – Tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep mulai menunjukkan arah yang semakin menjanjikan. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep tahun 2025 mencatat persentase penduduk miskin berhasil ditekan dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen. Penurunan sebesar 0,76 persen ini setara dengan berkurangnya sekitar 7.940 jiwa dari kategori miskin, sebuah capaian yang dinilai bukan sekadar hasil administratif, tetapi buah dari kerja terstruktur dan kolaboratif berbagai sektor. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa penurunan tersebut merupakan refleksi dari keberhasilan implementasi Strategi Nasional Pengentasan Kemiskinan yang diterjemahkan secara konkret di tingkat daerah. Upaya itu dijalankan dengan pendekatan lintas sektor yang saling terintegrasi, sehingga program tidak berjalan parsial, melainkan saling menguatkan. “Penurunan ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui sinergi kebijakan lintas sektor,” katanya (13/11) . Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi ekonomi masyarakat agar lebih tangguh menghadapi tekanan sosial dan ekonomi. Pendekatan tersebut dirancang melalui tiga pilar utama penanggulangan kemiskinan yang menjadi panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan program di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Pilar pertama diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Melalui berbagai program bantuan sosial seperti sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa pendidikan, bantuan untuk lansia, hingga jaminan kesehatan lewat Universal Health Coverage (UHC) dan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Selain itu, sejumlah program pendukung turut digulirkan, mulai dari pemberian makanan tambahan bagi balita stunting, Sekolah Orang Tua Hebat sebagai penguatan kapasitas keluarga, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), subsidi transportasi bagi masyarakat kepulauan, hingga pembangunan sarana air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat. Semua intervensi ini ditujukan untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Pilar kedua menitikberatkan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui penguatan sektor produktif. Pemerintah mendorong pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi Sumenep. Berbagai pelatihan kerja dan kewirausahaan juga digelar untuk mencetak tenaga kerja siap pakai dan pelaku usaha mandiri. Penyelenggaraan job fair serta program padat karya infrastruktur tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menyerap tenaga lokal, sehingga perputaran ekonomi berjalan lebih merata. Akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) turut dimaksimalkan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil berkembang lebih stabil dan berkelanjutan. Pilar ketiga menyasar wilayah-wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan. Pemerintah mempercepat pembangunan di daerah tertinggal dengan mengoptimalkan dana desa untuk kegiatan produktif melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di saat yang sama, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, serta peningkatan layanan air minum dan sanitasi terus digenjot guna membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang lebih layak. Akses pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian serius, terutama di desa-desa terpencil dan wilayah kepulauan, agar kesenjangan layanan dapat dipersempit secara bertahap. Arif menambahkan, seluruh program tersebut diselaraskan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 yang menjadi pedoman jangka menengah pemerintah daerah. Penyusunan rencana itu didukung oleh penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan dan intervensi benar-benar tepat sasaran. “Kami tidak ingin hanya menurunkan kemiskinan di atas kertas,” ujarnya. “Yang terpenting adalah menjamin masyarakat memiliki ketahanan ekonomi agar tidak kembali jatuh ke garis kemiskinan,” imbuhnya. Dengan pendekatan yang lebih terukur, terpadu, dan berbasis data, Pemerintah Kabupaten Sumenep optimistis tren penurunan kemiskinan akan terus berlanjut. Tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga mendorong perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, dari peningkatan daya beli hingga terciptanya peluang usaha yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Red/TH) Baca Juga Rekomendasi untuk kamu MAMUJU,MASALEMBO.ID- PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pemantauan langsung… MERAUKE, MASALEMBO.ID– Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meninjau operasional Pelabuhan Merauke untuk memperkuat sistem logistik… MAKASSAR,MASALEMBO.ID-Menyambut momen Ramadan dan Idulfitri 1447 H, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi melalui Sales… SUMENEP, MASALEMBO.ID – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra dan Rekan-Rekan menggelar kegiatan khotmil… SUMENEP, MASALEMBO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menilai proses perencanaan pembangunan yang dilakukan secara bertahap… SUMENEP, MASALEMBO.ID – Situasi geopolitik global yang tengah memanas tidak menyurutkan pelayanan kepada masyarakat di… Tinggalkan Balasan Batalkan balasan diff --git a/raw/mediakeuangan.kemenkeu.go.id_article_show_ada-tambahan-bansos-di-paket-stimulus-juni-juli-2025-pemerintah-pastikan-tepat-sasaran.md b/raw/mediakeuangan.kemenkeu.go.id_article_show_ada-tambahan-bansos-di-paket-stimulus-juni-juli-2025-pemerintah-pastikan-tepat-sasaran.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..efa321f96b8b4f346126e98aef2355f6de052193 --- /dev/null +++ b/raw/mediakeuangan.kemenkeu.go.id_article_show_ada-tambahan-bansos-di-paket-stimulus-juni-juli-2025-pemerintah-pastikan-tepat-sasaran.md @@ -0,0 +1,628 @@ +--- +url: https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/ada-tambahan-bansos-di-paket-stimulus-juni-juli-2025-pemerintah-pastikan-tepat-sasaran +title: "Ada Tambahan Bansos di Paket Stimulus Juni-Juli 2025- Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran - Media Keuangan" +domain: mediakeuangan.kemenkeu.go.id +crawl_date: 2026-03-26 10:39:45 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Ada Tambahan Bansos di Paket Stimulus Juni-Juli 2025: Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran - Media Keuangan + +Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi peredam guncangan di tengah pelemahan ekonomi domestik akibat dampak tekanan global. Untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi periode Juni hingga Juli 2025 yang berisi lima kebijakan dengan total keseluruhan paket senilai Rp24,44 triliun. Paket stimulus ekonomi tersebut sebelumnya diumumkan usai rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). “Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (2/6/2025). Guna melindungi masyarakat miskin dan rentan, pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi periode Juni hingga Juli 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk penebalan bansos tersebut. Mencakup tambahan bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan. Masing-masing bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan (Juni dan Juli 2025). “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu Rp 200.000 per bulan dibayarkan bulan Juni. Sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bapanas dan Kementerian Pertanian,” terang Sri Mulyani. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pemerintah memastikan penyaluran bansos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem basis data yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemutakhiran target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sistem tersebut juga diverifikasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih penerima bantuan serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Penyaluran bansos pada triwulan kedua (2025) ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia. Amalia mengungkapkan data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Amalia. Pemutakhiran data tersebut juga dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dia menyebut, dari hasil konsolidasi data, Kemensos pun melakukan ground checking atau pengecekan langsung di lapangan untuk menemukan kesalahan sasaran atau inclusion/exclusion errors. Dari hasil ground checking tersebut, Kemensos resmi mencoret 1,9 juta KPM yang masuk dalam kategori inclusion errors (seharusnya tidak mendapat bansos tapi selama ini dapat bansos) dari daftar penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai triwulan II-2025. Pemutakhiran data tersebut tak hanya memastikan bansos tepat sasaran namun juga menjaga efektivitas stimulus ekonomi. Menurut Gus Ipul data penerima manfaat yang akurat berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp14,4 hingga Rp17,9 triliun. “Sejak awal, Presiden memerintahkan agar dilakukan konsolidasi data secara nasional. Kami bekerja sama dengan BPS dan BPKP untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang mendapatkan bantuan," jelas Gus Ipul. Senada dengan itu, Amalia menegaskan BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran atau inclusion error. Dengan berbasis data yang lebih akurat, Amalia berharap program bansos dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II-2025 ini. “Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II (2025) dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” pungkas Amalia. Ada Tambahan Bansos di Paket Stimulus Juni-Juli 2025: Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran Penebalan Bansos Tepat sasaran dan efektif Laporan Utama + + + + + + + + + + Ada Tambahan Bansos di Paket Stimulus Juni-Juli 2025: Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran + + + + 10 Juni 2025 + + OLEH: CS. Purwowidhu + + + + Share + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi peredam guncangan di tengah pelemahan ekonomi domestik akibat dampak tekanan global. Untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi periode Juni hingga Juli 2025 yang berisi lima kebijakan dengan total keseluruhan paket senilai Rp24,44 triliun. Paket stimulus ekonomi tersebut sebelumnya diumumkan usai rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). “Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (2/6/2025). Penebalan Bansos Guna melindungi masyarakat miskin dan rentan, pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi periode Juni hingga Juli 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk penebalan bansos tersebut. Mencakup tambahan bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan. Masing-masing bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan (Juni dan Juli 2025). “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu Rp 200.000 per bulan dibayarkan bulan Juni. Sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bapanas dan Kementerian Pertanian,” terang Sri Mulyani. Tepat sasaran dan efektif Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pemerintah memastikan penyaluran bansos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem basis data yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemutakhiran target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sistem tersebut juga diverifikasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih penerima bantuan serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Penyaluran bansos pada triwulan kedua (2025) ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia. Amalia mengungkapkan data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Amalia. Pemutakhiran data tersebut juga dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dia menyebut, dari hasil konsolidasi data, Kemensos pun melakukan ground checking atau pengecekan langsung di lapangan untuk menemukan kesalahan sasaran atau inclusion/exclusion errors. Dari hasil ground checking tersebut, Kemensos resmi mencoret 1,9 juta KPM yang masuk dalam kategori inclusion errors (seharusnya tidak mendapat bansos tapi selama ini dapat bansos) dari daftar penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai triwulan II-2025. Pemutakhiran data tersebut tak hanya memastikan bansos tepat sasaran namun juga menjaga efektivitas stimulus ekonomi. Menurut Gus Ipul data penerima manfaat yang akurat berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp14,4 hingga Rp17,9 triliun. “Sejak awal, Presiden memerintahkan agar dilakukan konsolidasi data secara nasional. Kami bekerja sama dengan BPS dan BPKP untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang mendapatkan bantuan," jelas Gus Ipul. Senada dengan itu, Amalia menegaskan BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran atau inclusion error. Dengan berbasis data yang lebih akurat, Amalia berharap program bansos dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II-2025 ini. “Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II (2025) dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” pungkas Amalia. + + + + + + + + + + + CS. Purwowidhu + + + + + + + + + + + + + + ARTIKEL TERKINI + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + PMK Nomor 102 Tahun 2025: Kebijakan Fiskal yang Adaptif terhadap Kondisi Darurat + + + + + 17 Maret 2026 + + + + + Share + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + Pajak Sudah Dipotong/Dipungut, Kok Masih Harus Lapor SPT? + + + + + 2 Maret 2026 + + + + + Share + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + Kisah Rizky Ilham Ramadhan, Anak Pekebun Lolos Beasiswa SDM Sawit dan Ingin Majukan Kebun Keluarga + + + + + 26 Februari 2026 + + + + + Share + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + Pooling Fund Bencana: Inovasi Strategis dalam Pembiayaan Risiko Bencana di Indonesia + + + + + 25 Februari 2026 + + + + + Share Artikel Lain + TELUSURI + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + Generasi Emas + + + + + Azkia Rostiani Rahman, Master Linguistik LPDP Tunjukkan Wanita Bisa Bermanfaat + + + + + 2 Desember 2024 + + + + + Share + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + Laporan Utama + + + + + APBN 2026 Katalisator Pertumbuhan, Begini Kata Ekonom + + + + + 9 Oktober 2025 + + + + + Share + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + Laporan Utama + + + + + Trump Presiden Terpilih AS, Ini Tantangan dan Peluang Ekonominya + + + + + 2 Desember 2024 + + + + + Share + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + Laporan Utama + + + + + Rancangan APBN 2026: Sehat, Kredibel, dan Berpihak pada Rakyat + + + + + 16 September 2025 + + + + + Share Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi peredam guncangan di tengah pelemahan ekonomi domestik akibat dampak tekanan global. Untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi periode Juni hingga Juli 2025 yang berisi lima kebijakan dengan total keseluruhan paket senilai Rp24,44 triliun. Paket stimulus ekonomi tersebut sebelumnya diumumkan usai rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/6/2025) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK). “Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Senin (2/6/2025). Penebalan Bansos Guna melindungi masyarakat miskin dan rentan, pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari kebijakan stimulus ekonomi periode Juni hingga Juli 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk penebalan bansos tersebut. Mencakup tambahan bantuan Kartu Sembako sebesar Rp200 ribu per bulan dan bantuan pangan berupa beras 10 kg per bulan. Masing-masing bantuan tersebut diberikan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama dua bulan (Juni dan Juli 2025). “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu Rp 200.000 per bulan dibayarkan bulan Juni. Sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bapanas dan Kementerian Pertanian,” terang Sri Mulyani. Tepat sasaran dan efektif Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan pemerintah memastikan penyaluran bansos merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025. Sebagai informasi, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan sistem basis data yang menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemutakhiran target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Sistem tersebut juga diverifikasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) untuk memastikan keakuratan data penerima manfaat. Dengan pendekatan ini, pemerintah dapat menghindari tumpang tindih penerima bantuan serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. “Penyaluran bansos pada triwulan kedua (2025) ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres Nomor 4 Tahun 2025,” ujar Amalia. Amalia mengungkapkan data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data, termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP. Dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei,” jelas Amalia. Pemutakhiran data tersebut juga dikonfirmasi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Dia menyebut, dari hasil konsolidasi data, Kemensos pun melakukan ground checking atau pengecekan langsung di lapangan untuk menemukan kesalahan sasaran atau inclusion/exclusion errors. Dari hasil ground checking tersebut, Kemensos resmi mencoret 1,9 juta KPM yang masuk dalam kategori inclusion errors (seharusnya tidak mendapat bansos tapi selama ini dapat bansos) dari daftar penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai triwulan II-2025. Pemutakhiran data tersebut tak hanya memastikan bansos tepat sasaran namun juga menjaga efektivitas stimulus ekonomi. Menurut Gus Ipul data penerima manfaat yang akurat berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp14,4 hingga Rp17,9 triliun. “Sejak awal, Presiden memerintahkan agar dilakukan konsolidasi data secara nasional. Kami bekerja sama dengan BPS dan BPKP untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar berhak yang mendapatkan bantuan," jelas Gus Ipul. Senada dengan itu, Amalia menegaskan BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran atau inclusion error. Dengan berbasis data yang lebih akurat, Amalia berharap program bansos dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II-2025 ini. “Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II (2025) dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” pungkas Amalia. diff --git a/raw/memorandum.disway.id_jatim_read_152555_dinsos-jatim-fasilitasi-pemulangan-lansia-terlantar-asal-ngawi-dari-palopo.md b/raw/memorandum.disway.id_jatim_read_152555_dinsos-jatim-fasilitasi-pemulangan-lansia-terlantar-asal-ngawi-dari-palopo.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8f79f4c55d393cee59b4c79eb837010ce2478dd9 --- /dev/null +++ b/raw/memorandum.disway.id_jatim_read_152555_dinsos-jatim-fasilitasi-pemulangan-lansia-terlantar-asal-ngawi-dari-palopo.md @@ -0,0 +1,967 @@ +--- +url: https://memorandum.disway.id/jatim/read/152555/dinsos-jatim-fasilitasi-pemulangan-lansia-terlantar-asal-ngawi-dari-palopo +title: "Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan Lansia Terlantar Asal Ngawi dari Palopo" +domain: memorandum.disway.id +crawl_date: 2026-03-07 09:56:19 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan Lansia Terlantar Asal Ngawi dari Palopo + +07 Mar 2026 07 Mar 2026 Terkini + + + + + + + + + + + + +Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Siap Bendung Ketajaman Lini Serang Borneo FC + + + +Olahraga + + +16 menit + + + + + + + + + + + + + +Polres Situbondo Gelar Lomba Lari Nyeker 100 Meter untuk Tekan Balap Liar + + + +Situbondo + + +23 menit + + + + + + + + + + + + + +Sapa Pejuang Nafkah Dini Hari, Ning Ais DPRD Surabaya Bagikan Sembako dan Menu Sahur + + + +Surabaya + + +35 menit + + + + + + + + + + + + + +Bupati Jember Muhammad Fawait Peringatkan Penimbun BBM, Pemkab Siapkan Pengawasan Ketat SPBU + + + +Jember + + +40 menit + + + + + + + + + + + + + +Spirit Ramadan dalam Kanvas, 34 Seniman Surabaya Unjuk Karya di Pameran ART’s SOB + + + +Surabaya + + +44 menit Terkini Olahraga 16 menit Situbondo 23 menit Surabaya 35 menit Jember 40 menit Surabaya 44 menit Terpopuler + + + +1 + Polisi Selidiki Pengendara Motor Tewas Tertimpa Tembok Bangunan di Kebraon Surabaya + + +2 + Jemput Anak Les Kumon, Pengendara Motor Tewas Tertimpa Bangunan di Karangpilang Surabaya + + +3 + Rekomendasi Oli Motor Matic untuk Mudik Lebaran 2026, Pilihan Tepat agar Mesin Tetap Prima + + +4 + Jadwal Lengkap FIFA Series 2026 dan Cara Mendapatkan Tiket Timnas Indonesia + + +5 + Satreskrim Polres Kediri Kota Sidak Parsel Lebaran dan Produk Pangan Pastikan Keamanan Konsumen + + +6 + Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp 12,08 M, Hasanuddin Dibui 2 Tahun 4 Bulan Terpopuler Pilihan + + + + + + + + + + + + +Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Siap Bendung Ketajaman Lini Serang Borneo FC + + + +Olahraga + + +16 menit + + + + + + + + + + + + + +Polres Situbondo Gelar Lomba Lari Nyeker 100 Meter untuk Tekan Balap Liar + + + +Situbondo + + +23 menit + + + + + + + + + + + + + +Sapa Pejuang Nafkah Dini Hari, Ning Ais DPRD Surabaya Bagikan Sembako dan Menu Sahur + + + +Surabaya + + +35 menit + + + + + + + + + + + + + +Bupati Jember Muhammad Fawait Peringatkan Penimbun BBM, Pemkab Siapkan Pengawasan Ketat SPBU + + + +Jember + + +40 menit + + + + + + + + + + + + + +Spirit Ramadan dalam Kanvas, 34 Seniman Surabaya Unjuk Karya di Pameran ART’s SOB + + + +Surabaya + + +44 menit Pilihan Olahraga 16 menit Situbondo 23 menit Surabaya 35 menit Jember 40 menit Surabaya 44 menit Home +Jatim + + +Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan Lansia Terlantar Asal Ngawi dari Palopo + + +Selasa 03-03-2026,16:55 WIB + + +Reporter: + Anwar Hidayat| + +Editor: + Aris Setyoadji + + + + + + +Petugas Dinsos Jatim menangani lansia terlantar asal Ngawi.-- + + + + + + + + +SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Dinas Sosial Jawa Timur menerima serah terima lansia terlantar bernama Sulastri (73) asal Ngawi yang dipulangkan dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mendapatkan penanganan, Selasa 3 Maret 2026. +Mini Kidi Wipes.-- +Proses serah terima dilakukan setelah lansia tersebut diberangkatkan menggunakan kapal laut dari Kota Palopo menuju Jawa Timur. +Berdasarkan laporan Dinsos Kota Palopo, Sulastri dalam kondisi lumpuh dan tidak dapat beraktivitas secara mandiri. +BACA JUGA:Dinsos Jatim Lakukan Penanganan Cepat Lansia Penderita Pneumonia di Surabaya +Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: + + + + + + +Tag: +# lansia terlantar +# dinsos jatim +# ngawi +# pelabuhan tanjung perak +# surabaya + + + + +Share: Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan Lansia Terlantar Asal Ngawi dari Palopo Petugas Dinsos Jatim menangani lansia terlantar asal Ngawi.-- SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Dinas Sosial Jawa Timur menerima serah terima lansia terlantar bernama Sulastri (73) asal Ngawi yang dipulangkan dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mendapatkan penanganan, Selasa 3 Maret 2026. +Mini Kidi Wipes.-- +Proses serah terima dilakukan setelah lansia tersebut diberangkatkan menggunakan kapal laut dari Kota Palopo menuju Jawa Timur. +Berdasarkan laporan Dinsos Kota Palopo, Sulastri dalam kondisi lumpuh dan tidak dapat beraktivitas secara mandiri. +BACA JUGA:Dinsos Jatim Lakukan Penanganan Cepat Lansia Penderita Pneumonia di Surabaya +Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: SURABAYA, MEMORANDUM.DISWAY.ID – Dinas Sosial Jawa Timur menerima serah terima lansia terlantar bernama Sulastri (73) asal Ngawi yang dipulangkan dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk mendapatkan penanganan, Selasa 3 Maret 2026. +Mini Kidi Wipes.-- +Proses serah terima dilakukan setelah lansia tersebut diberangkatkan menggunakan kapal laut dari Kota Palopo menuju Jawa Timur. +Berdasarkan laporan Dinsos Kota Palopo, Sulastri dalam kondisi lumpuh dan tidak dapat beraktivitas secara mandiri. +BACA JUGA:Dinsos Jatim Lakukan Penanganan Cepat Lansia Penderita Pneumonia di Surabaya +Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: Mini Kidi Wipes.-- +Proses serah terima dilakukan setelah lansia tersebut diberangkatkan menggunakan kapal laut dari Kota Palopo menuju Jawa Timur. +Berdasarkan laporan Dinsos Kota Palopo, Sulastri dalam kondisi lumpuh dan tidak dapat beraktivitas secara mandiri. +BACA JUGA:Dinsos Jatim Lakukan Penanganan Cepat Lansia Penderita Pneumonia di Surabaya +Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: Proses serah terima dilakukan setelah lansia tersebut diberangkatkan menggunakan kapal laut dari Kota Palopo menuju Jawa Timur. +Berdasarkan laporan Dinsos Kota Palopo, Sulastri dalam kondisi lumpuh dan tidak dapat beraktivitas secara mandiri. +BACA JUGA:Dinsos Jatim Lakukan Penanganan Cepat Lansia Penderita Pneumonia di Surabaya +Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: Berdasarkan laporan Dinsos Kota Palopo, Sulastri dalam kondisi lumpuh dan tidak dapat beraktivitas secara mandiri. +BACA JUGA:Dinsos Jatim Lakukan Penanganan Cepat Lansia Penderita Pneumonia di Surabaya +Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: BACA JUGA:Dinsos Jatim Lakukan Penanganan Cepat Lansia Penderita Pneumonia di Surabaya +Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Jatim Sukardi menjelaskan pihaknya menerima klien dalam kondisi membutuhkan penanganan khusus dan proses serah terima telah dilakukan sesuai prosedur antar daerah. +"Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: "Setelah dilakukan serah terima di Pelabuhan Tanjung Perak, kami langsung melakukan asesmen awal terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial Sulastri. Karena yang bersangkutan dalam kondisi lumpuh dan tidak bisa beraktivitas mandiri, maka penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif," jelasnya. +BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: BACA JUGA:JSC Dinsos Jatim Tangani Lansia Terlantar di Bawah Jalan Tol Tambakasri Surabaya +Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: Secara fisik, kondisi Sulastri tampak kurang sehat dan tidak mampu menggerakkan kaki. Dari sisi mental, kondisinya dilaporkan rendah, serta secara sosial tidak dapat berkomunikasi dengan lancar. +Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: Menanggapi kondisi tersebut, Sukardi menegaskan Dinsos Jatim tetap memastikan hak dasar Sulastri terpenuhi sembari melakukan pelacakan keluarga. +Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: Gempur Rokok Illegal-- +"Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) + + + + + + +Sumber: "Kami akan tetap memberikan perlindungan dan pelayanan sementara kepada yang bersangkutan," tegasnya. (yat) Sumber: Berita Terkait + + + + +Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Siap Bendung Ketajaman Lini Serang Borneo FC + + + +Olahraga + + +16 menit + + + + + + + + + + + +Sapa Pejuang Nafkah Dini Hari, Ning Ais DPRD Surabaya Bagikan Sembako dan Menu Sahur + + + +Surabaya + + +35 menit + + + + + + + + + + + +Spirit Ramadan dalam Kanvas, 34 Seniman Surabaya Unjuk Karya di Pameran ART’s SOB + + + +Surabaya + + +44 menit + + + + + + + + + + + +Misi Putus Tren Buruk di Stadion Segiri, Persebaya Siap Habis-habisan Hadapi Borneo FC + + + +Olahraga + + +49 menit + + + + + + + + + + + +Warga Sekitar Gedung DPRD Jatim Digelontor 250 Paket Sembako + + + +Jatim + + +20 jam + + + + + + + + + + + +Jadwal Lengkap FIFA Series 2026 dan Cara Mendapatkan Tiket Timnas Indonesia + + + +Olahraga + + +20 jam + + + + + + + + + + + +Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Eks ODGJ Usai Jalani Rehabilitasi Sosial + + + +Jatim + + +21 jam + + + + + + + + + + + +SKH Memorandum Akan Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Dhuafa dalam Program Ramadan Ceria + + + +Surabaya + + +21 jam + + + + + + + + + + + +Polsek Sawahan Intensifkan Patroli SPBU Arjuno Surabaya untuk Pastikan Stok BBM Aman + + + +Polrestabes Surabaya + + +21 jam + + + + + + + + + + + +Polsek Rungkut dan Tiga Pilar Surabaya Kawal Program MBG Demi Kondusivitas Wilayah + + + +Polrestabes Surabaya + + +21 jam + + + + + + + + + + + +Kericuhan di Jalan Diponegoro Surabaya Jelang Persebaya Kontra Persib, 7 Oknum Suporter Jadi Tersangka + + + +Hukum Kriminal + + +21 jam + + + + + + + + + + + +Jemput Anak Les Kumon, Pengendara Motor Tewas Tertimpa Bangunan di Karangpilang Surabaya + + + +Hukum Kriminal + + +21 jam + + + + + + + + + + + +Disnakertrans Jatim Periksa Sejumlah Pihak Terkait Kecelakaan Kerja di Waterplace Residence + + + +Jatim + + +23 jam + + + + + + + + + + + +Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp 10,16 M, Sukar dan Wawan Divonis 2 Tahun Penjara + + + +Hukum Kriminal + + +1 hari + + + + + + + + + + + +Wali Kota Eri Minta Oknum Jukir Pengancam Warga di Kapas Krampung Surabaya Diproses Hukum + + + +Surabaya + + +1 hari Berita Terkait Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Siap Bendung Ketajaman Lini Serang Borneo FC Olahraga 16 menit Sapa Pejuang Nafkah Dini Hari, Ning Ais DPRD Surabaya Bagikan Sembako dan Menu Sahur Surabaya 35 menit Spirit Ramadan dalam Kanvas, 34 Seniman Surabaya Unjuk Karya di Pameran ART’s SOB Surabaya 44 menit Misi Putus Tren Buruk di Stadion Segiri, Persebaya Siap Habis-habisan Hadapi Borneo FC Olahraga 49 menit Warga Sekitar Gedung DPRD Jatim Digelontor 250 Paket Sembako Jatim 20 jam Jadwal Lengkap FIFA Series 2026 dan Cara Mendapatkan Tiket Timnas Indonesia Olahraga 20 jam Dinsos Jatim Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Eks ODGJ Usai Jalani Rehabilitasi Sosial Jatim 21 jam SKH Memorandum Akan Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim dan Dhuafa dalam Program Ramadan Ceria Surabaya 21 jam Polsek Sawahan Intensifkan Patroli SPBU Arjuno Surabaya untuk Pastikan Stok BBM Aman Polrestabes Surabaya 21 jam Polsek Rungkut dan Tiga Pilar Surabaya Kawal Program MBG Demi Kondusivitas Wilayah Polrestabes Surabaya 21 jam Kericuhan di Jalan Diponegoro Surabaya Jelang Persebaya Kontra Persib, 7 Oknum Suporter Jadi Tersangka Hukum Kriminal 21 jam Jemput Anak Les Kumon, Pengendara Motor Tewas Tertimpa Bangunan di Karangpilang Surabaya Hukum Kriminal 21 jam Disnakertrans Jatim Periksa Sejumlah Pihak Terkait Kecelakaan Kerja di Waterplace Residence Jatim 23 jam Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp 10,16 M, Sukar dan Wawan Divonis 2 Tahun Penjara Hukum Kriminal 1 hari Wali Kota Eri Minta Oknum Jukir Pengancam Warga di Kapas Krampung Surabaya Diproses Hukum Surabaya 1 hari Terkini + + + + + + + + + + + + +Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Siap Bendung Ketajaman Lini Serang Borneo FC + + + +Olahraga + + +16 menit + + + + + + + + + + + + + +Polres Situbondo Gelar Lomba Lari Nyeker 100 Meter untuk Tekan Balap Liar + + + +Situbondo + + +23 menit + + + + + + + + + + + + + +Sapa Pejuang Nafkah Dini Hari, Ning Ais DPRD Surabaya Bagikan Sembako dan Menu Sahur + + + +Surabaya + + +35 menit + + + + + + + + + + + + + +Bupati Jember Muhammad Fawait Peringatkan Penimbun BBM, Pemkab Siapkan Pengawasan Ketat SPBU + + + +Jember + + +40 menit + + + + + + + + + + + + + +Spirit Ramadan dalam Kanvas, 34 Seniman Surabaya Unjuk Karya di Pameran ART’s SOB + + + +Surabaya + + +44 menit Terkini Olahraga 16 menit Situbondo 23 menit Surabaya 35 menit Jember 40 menit Surabaya 44 menit Terpopuler + + + +1 + Polisi Selidiki Pengendara Motor Tewas Tertimpa Tembok Bangunan di Kebraon Surabaya + + +2 + Jemput Anak Les Kumon, Pengendara Motor Tewas Tertimpa Bangunan di Karangpilang Surabaya + + +3 + Rekomendasi Oli Motor Matic untuk Mudik Lebaran 2026, Pilihan Tepat agar Mesin Tetap Prima + + +4 + Jadwal Lengkap FIFA Series 2026 dan Cara Mendapatkan Tiket Timnas Indonesia + + +5 + Satreskrim Polres Kediri Kota Sidak Parsel Lebaran dan Produk Pangan Pastikan Keamanan Konsumen + + +6 + Korupsi Dana Hibah Pokir DPRD Jatim Rp 12,08 M, Hasanuddin Dibui 2 Tahun 4 Bulan Terpopuler Pilihan + + + + + + + + + + + + +Kiper Persebaya Surabaya Ernando Ari Siap Bendung Ketajaman Lini Serang Borneo FC + + +Olahraga + + + + + + + + + + + + + + +Polres Situbondo Gelar Lomba Lari Nyeker 100 Meter untuk Tekan Balap Liar + + +Situbondo + + + + + + + + + + + + + + +Sapa Pejuang Nafkah Dini Hari, Ning Ais DPRD Surabaya Bagikan Sembako dan Menu Sahur + + +Surabaya + + + + + + + + + + + + + + +Bupati Jember Muhammad Fawait Peringatkan Penimbun BBM, Pemkab Siapkan Pengawasan Ketat SPBU + + +Jember + + + + + + + + + + + + + + +Spirit Ramadan dalam Kanvas, 34 Seniman Surabaya Unjuk Karya di Pameran ART’s SOB + + +Surabaya Pilihan Olahraga Situbondo Surabaya Jember Surabaya diff --git a/raw/news.nusamandiri.ac.id_2022_03_28_sosialisasi-pembentukan-himpunan-mahasiswa-prodi-manajemen_.md b/raw/news.nusamandiri.ac.id_2022_03_28_sosialisasi-pembentukan-himpunan-mahasiswa-prodi-manajemen_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd6035e06017f1af1393b13fecd75f96e8febc35 --- /dev/null +++ b/raw/news.nusamandiri.ac.id_2022_03_28_sosialisasi-pembentukan-himpunan-mahasiswa-prodi-manajemen_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://news.nusamandiri.ac.id/2022/03/28/sosialisasi-pembentukan-himpunan-mahasiswa-prodi-manajemen/ +title: "Sosialisasi Pembentukan Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen - Berita-Berita UNM" +domain: news.nusamandiri.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 15:27:56 +source_type: academic +quality_score: 57 +is_priority: false +--- + +# Sosialisasi Pembentukan Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen - Berita-Berita UNM + +Berita Jakarta, NusamandiriNews –Prodi (program studi) Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis menggelar kegiatan Sosialisasi Pembentukan Himpunan Mahasiswa. Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen merupakan himpunan kemahasiswaan ditingkat prodi Manajemen. Himpunan kemahasiswaan hadir di tengah-tengah mahasiswa dengan sebuah semangat dan harapan untuk mengabdikan dirinya sebagai penyalur aspirasi dan pelaksana kegiatan dalam program kemahasiswaan dari para Mahasiswa. Kegiatan sukses terlaksana pada Jumat (25/3) pukul 14.00 diawali dengan sambutan Arif Hidayat selaku wakil rektor bidang non akademik Universitas Nusa Mandiri (UNM). Dengan harapan mewujudkan mahasiswa Manajemen yang kreatif, inovatif, dan amanah. Baca juga:  Prodi Manajemen Sukses Gelar Persamaan Persepsi Matakuliah Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan pemaparan materi terkait dengan persiapan pembuatan Himpunan Mahasiswa oleh M.Rangga Ramadhan S. Mahasiswa sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan dengan baik. “Salah satu fungsi dari himpunan mahasiswa adalah sebagai pelaksana kegiatan yang masih ada kaitannya dengan kegiatan mahasiswa yang bersifat pengembangan, kreativitas mahasiswa,” ujarnya. Ia menyebutkan meskipun himpunan mahasiswa sebagai wadah atau sarana mahasiswa, tetapi tidak sembarangan dalam membuat kegiatan, semua harus ada SOP nya. “Dengan terbentuknya kepengurusan ini, kami berharap bisa bekerjasama dengan baik dan mampu mengembangkan prodi Manajemen Universitas Nusa Mandiri ( UNM ) menjadi lebih baik dan bermanfaat di masyarakat. Baca juga:  Lulusan Prodi Manajemen Jadi Kunci Sukses Perusahaan Sementara itu, ketua prodi (kaprodi) Manajemen, Instianti Elyana menyampaikan bahwa dengan terbentuknya pengurusan himpunan mahasiswa prodi Manajemen maka saya berharap prodi Manajemen dapat menjadi lebih baik. “Sebab, untuk mewujudkan prodi Manajemen yang lebih baik perlu adanya kerjasama yang baik pula di antara mahasiswa, dengan terbentuknya himpunan mahasiswa prodi Manajemen ini dapat sebagai wadah pengembangan daya kreatifitas serta menumbuhkan ide-ide inovatif untuk menebar kebermanfaatan di lingkungan masyarakat juga mengharumkan nama kampus Universitas Nusa Mandiri (UNM) tercinta,” tutupnya. ( UMF ) 13 Maret 2026 - 15:20 WIB 13 Maret 2026 - 10:25 WIB 13 Maret 2026 - 10:02 WIB 13 Maret 2026 - 09:55 WIB 12 Maret 2026 - 15:39 WIB PMB UNM Sosialisasi Pembentukan Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Himpunan Mahasiswa Prodi Manajemen Perkuat Kualitas Akademik, UNM Gelar Pertemuan Dosen Evaluasi Semester dan Persiapan Perkuliahan Punya Ide Keren? Buktikan di YESIST12 2026, Bawa Inovasimu ke Panggung Dunia! UNM Santuni Yatim Bersama Lazgis, Wujud Kepedulian Kampus di Bulan Ramadan Momen Ramadan Saatnya Kuatkan Kesabaran dan Integritas Kampus YESIST12 2026 Dibuka! Universitas Nusa Mandiri Ajak Generasi Muda Indonesia Tunjukkan Inovasi ke Panggung Dunia Info PMB Banyak Dibaca Tinggalkan Balasan Batalkan balasan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_pxmfpf377_anggaran-buat-dpr-bertambah-rp-833-miliar.md b/raw/news.republika.co.id_berita_pxmfpf377_anggaran-buat-dpr-bertambah-rp-833-miliar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4b0db1cc0a9571ec091829766016e7177d9a8cdd --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_pxmfpf377_anggaran-buat-dpr-bertambah-rp-833-miliar.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/pxmfpf377/anggaran-buat-dpr-bertambah-rp-833-miliar +title: "Anggaran Buat DPR Bertambah Rp 833 Miliar | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:38 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Anggaran Buat DPR Bertambah Rp 833 Miliar | Republika Online + +Penambahan bertujuan untuk mendukung tugas-tugas dewan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui usulan penambahan anggaran belanja DPR sebesar Rp 833 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Semula, pagu belanja DPR dalam RAPBN 2020 adalah Rp 4,28 triliun. Setelah kenaikan tersebut, anggaran belanja DPR menjadi Rp 5,11 triliun. Direktur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, penambahan anggaran tersebut bertujuan mendukung tugas-tugas dewan ke depan sebagai legislatif. Di sisi lain, untuk penguatan kelembagaan dan dukungan manajemen. "Juga untuk dukungan keahlian fungsi dewan," tuturnya ketika ditemui usai rapat di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/9). Askolani menambahkan, penambahan anggaran tersebut juga memiliki keterkaitan dengan perubahan anggota dewan pada tahun depan. Diketahui, jumlah kursi anggota DPR bertambah 15 buah, sehingga menjadi 575 kursi. Dampaknya, sejumlah fasilitas harus ditambah, termasuk ruangan kerja dan peralatan pendukung lain. Penambahan Rp 833 miliar itu, disebut Askolani, lebih kecil dibanding dengan usulan awal DPR. Permintaan tersebut ditolak mengingat pemerintah harus mempertimbangkan skala prioritas kegiatan lain. Salah satu pengajuan yang ditolak adalah perluasan ruang rapat. Permintaan ini sempat disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beberapa waktu lalu. Askolani menyebutkan, meski sudah ditambah, anggaran DPR sebenarnya lebih kecil dibanding dengan anggaran yang ditetapkan pada tahun ini. Dalam APBN 2019, tercatat anggaran belanja DPR adalah Rp 5,37 triliun, artinya terdapat penurunan hingga 10 persen pada tahun depan. "Ini sebagai upaya efisiensi juga," ucapnya. Selain penambahan anggaran belanja DPR, pemerintah dan Banggar menyepakati tiga poin realokasi ke belanja kementerian/ lembaga. Poin kedua adalah pengembangan destinasi wisata dengan total Rp 551,5 miliar yang disalurkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Dari jumlah itu, sebanyak Rp 441,5 miliar dialokasikan ke anggaran Kemenhub. Total anggaran itu ditujukan untuk membangun enam destinasi di luar super prioritas. Selain itu, memenuhi kebutuhan lahan perpanjangan landasan pacu Bandara Komodo guna mendukung pengembangan destinasi Labuan Bajo. "Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden (Joko Widodo)," tutur Askolani. Sementara itu, Rp 100 miliar lainnya diberikan ke Kemenpar. Tujuannya, untuk pembangunan infrastruktur Danau Toba dan mengurus sertifikat hak pengelolana lahan (HPL) melalui Badan Pengelola Otorita (BPO) Danau Toba. Poin ketiga, dukungan penyelenggaraan pendidikan dengan nominal Rp 1,65 triliun yang dibagi ke tiga kementerian lembaga. Sebanyak Rp 599,9 miliar ditujukan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membangun gedung Kemendikbud. Sementara Polri dan TNI masing-masing mendapatkan anggaran tambahan Rp 550 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan. Poin terakhir, dukungan penguatan tugas dan fungsi ke tiga kementerian/ lembaga dengan total anggaran tambahan Rp 388,1 miliar. Sementara Rp 16,1 miliar disalurkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk untuk meningkatkan sisem IT dan kompetensi sumber daya manusia. Sisanya, sebanyak Rp 132 miliar ditujukan untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Rp 240 miliar ke Kementerian Hukum dan HAM. Di antaranya aalah untuk mengembangkan software analisis intelijen dan pembangunan rumah tahanan (rutan). Secara total, realokasi ke belanja kementerian/ lembaga mencapai Rp 3,46 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah dan Banggar menyepakati usulan anggaran belanja kementerian/ lembaga sebesar Rp 909,62 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 25,07 trilun atau sekitar 2,8 persen dari usulan RAPBN 2020, yakni Rp 884,55 triliun. Ask me! Anggaran Buat DPR Bertambah Rp 833 Miliar Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui usulan penambahan anggaran belanja DPR sebesar Rp 833 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Semula, pagu belanja DPR dalam RAPBN 2020 adalah Rp 4,28 triliun. Setelah kenaikan tersebut, anggaran belanja DPR menjadi Rp 5,11 triliun. + + + + + Direktur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, penambahan anggaran tersebut bertujuan mendukung tugas-tugas dewan ke depan sebagai legislatif. Di sisi lain, untuk penguatan kelembagaan dan dukungan manajemen. "Juga untuk dukungan keahlian fungsi dewan," tuturnya ketika ditemui usai rapat di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (10/9). + + + + Baca Juga + + + Anggaran Subsidi Kapal Laut Baru Terserap 30 Persen + + Penyebab Anggaran Subsidi Energi Tahun Depan Berkurang + + Menag Usulkan Tambahan Anggaran Rp 6,2 Triliun + + + Askolani menambahkan, penambahan anggaran tersebut juga memiliki keterkaitan dengan perubahan anggota dewan pada tahun depan. Diketahui, jumlah kursi anggota DPR bertambah 15 buah, sehingga menjadi 575 kursi. Dampaknya, sejumlah fasilitas harus ditambah, termasuk ruangan kerja dan peralatan pendukung lain. + Penambahan Rp 833 miliar itu, disebut Askolani, lebih kecil dibanding dengan usulan awal DPR. Permintaan tersebut ditolak mengingat pemerintah harus mempertimbangkan skala prioritas kegiatan lain. Salah satu pengajuan yang ditolak adalah perluasan ruang rapat. Permintaan ini sempat disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah beberapa waktu lalu. + + + + Askolani menyebutkan, meski sudah ditambah, anggaran DPR sebenarnya lebih kecil dibanding dengan anggaran yang ditetapkan pada tahun ini. Dalam APBN 2019, tercatat anggaran belanja DPR adalah Rp 5,37 triliun, artinya terdapat penurunan hingga 10 persen pada tahun depan. "Ini sebagai upaya efisiensi juga," ucapnya. + Selain penambahan anggaran belanja DPR, pemerintah dan Banggar menyepakati tiga poin realokasi ke belanja kementerian/ lembaga. Poin kedua adalah pengembangan destinasi wisata dengan total Rp 551,5 miliar yang disalurkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). + Dari jumlah itu, sebanyak Rp 441,5 miliar dialokasikan ke anggaran Kemenhub. Total anggaran itu ditujukan untuk membangun enam destinasi di luar super prioritas. Selain itu, memenuhi kebutuhan lahan perpanjangan landasan pacu Bandara Komodo guna mendukung pengembangan destinasi Labuan Bajo. "Sesuai dengan arahan dari Pak Presiden (Joko Widodo)," tutur Askolani. + Sementara itu, Rp 100 miliar lainnya diberikan ke Kemenpar. Tujuannya, untuk pembangunan infrastruktur Danau Toba dan mengurus sertifikat hak pengelolana lahan (HPL) melalui Badan Pengelola Otorita (BPO) Danau Toba. + Poin ketiga, dukungan penyelenggaraan pendidikan dengan nominal Rp 1,65 triliun yang dibagi ke tiga kementerian lembaga. Sebanyak Rp 599,9 miliar ditujukan untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membangun gedung Kemendikbud. Sementara Polri dan TNI masing-masing mendapatkan anggaran tambahan Rp 550 miliar untuk penyelenggaraan pendidikan. + Poin terakhir, dukungan penguatan tugas dan fungsi ke tiga kementerian/ lembaga dengan total anggaran tambahan Rp 388,1 miliar. Sementara Rp 16,1 miliar disalurkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), termasuk untuk meningkatkan sisem IT dan kompetensi sumber daya manusia. + Sisanya, sebanyak Rp 132 miliar ditujukan untuk Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Rp 240 miliar ke Kementerian Hukum dan HAM. Di antaranya aalah untuk mengembangkan software analisis intelijen dan pembangunan rumah tahanan (rutan). Secara total, realokasi ke belanja kementerian/ lembaga mencapai Rp 3,46 triliun. + Secara keseluruhan, pemerintah dan Banggar menyepakati usulan anggaran belanja kementerian/ lembaga sebesar Rp 909,62 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 25,07 trilun atau sekitar 2,8 persen dari usulan RAPBN 2020, yakni Rp 884,55 triliun. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_q1mkyc428_desain-pembangunan-di-papua-barat-harus-cermat-dan-hatihati.md b/raw/news.republika.co.id_berita_q1mkyc428_desain-pembangunan-di-papua-barat-harus-cermat-dan-hatihati.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2387984dbf1d30fae8fe7f08852bca1d505470e --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_q1mkyc428_desain-pembangunan-di-papua-barat-harus-cermat-dan-hatihati.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/q1mkyc428/desain-pembangunan-di-papua-barat-harus-cermat-dan-hatihati +title: "Desain Pembangunan di Papua Barat Harus Cermat dan Hati-Hati | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:52:20 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Desain Pembangunan di Papua Barat Harus Cermat dan Hati-Hati | Republika Online + +Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menekankan pembangunan di Papua Barat harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Menurutnya, ini karena sebagian wilayah Papua Barat adalah hutan konservasi. Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi atau pembangunan berkelanjutan. "Karena itu, menurut saya desain pembangunannya di Papua Barat itu lebih hati hati, prinsip kehati-hatian," ujar Wiratno saat hadir dalam talkshow interaktif provinsi pembangunan berkelanjutan di Hotel Acacia, Jakarta, Rabu (27/11). Wiratno mengingatkan, jika pembangunan di Papua maupun Papua Barat dilakukan sembarangan maka akan merusak kelestarian alam di sana. Menurutnya, ini akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga masyarakat Papua, Indonesia, bahkan dunia. Sebab, Wiratno mengatakan, hutan di Papua Barat menguasi wilayah konservasi di dunia. "Karena kita belajar dari problem yang kita alami di Sumatera, dan Kalimantan, ini kesempatan Papua dan Papua Barat, untuk mendorong satu konsep pembangunan yg disebut pembangunan provinsi yang berkelanjutan atau provinsi konservasi," ujar Wiratno. Meskipun tidak mudah, ia meyakini kerja sama semua pihak mampu menjaga kelestarian alam di Papua Barat. Hal sama diungkapkan Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman TB Haeru Rahayu. Harry menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membuat desain besar pembangunan di Papua Barat. "Harus hati hati membuat grand desain, begitu salah membuat grand desain akan jadi malapetaka kemudian hari, bukan mata air tapi air mata," ujar Haeru. Ia menilai, dari banyaknya potensi alam yang bisa dimanfaatkan di bumi cendrawasih tersebut, dua yang paling besar adalah wisata dan energi. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Papua Barat memanfaatkan dua potensi tersebut untuk membangun Papua Barat berkelanjutan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak mengesampingkan kearifan lokal atau local wisdom . "Ini yang mungkin Pak Sekda mohon bisa dijembatani sewise mungkin," ujarnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan memastikan dalam mengeluarkan kebijakannya, Pemerintah Papua Barat akan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian alam. Hal ini sesuai dengan tujuan dari gagasan provinsi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga sumber daya alam Papua Barat. "Gagasan ini lahir untuk mengelola SDA berkelanjutan yang menjadi modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua barat," ujar Nataniel. Kendati demikian, ia mengaku banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, ia mengharapkan kerja sama semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, juga masyarakat Papua Barat itu sendiri. Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren yang juga turut hadir dalam dialog menilai perlunya perhatian Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Utamanya, berkaitan izin-izin yang dikeluarkan oleh Pusat juga harus mendukung gagasan tersebut. "Kita bicara mengenai konservasi di dalam menjaga hutan Papua tapi kita juga pemerintah selalu saja mengeluarkan izin izin yang kadang sangat bertentangan, ini yang membuat akhirnya itu tidak terlaksana," ujar Ahoren. Karena itu, ia menilai Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi lokal masyarakat Papua, sebelum membuat kebijakan. Ia juga menilainya pemetaan adat dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Ask me! Desain Pembangunan di Papua Barat Harus Cermat dan Hati-Hati Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno menekankan pembangunan di Papua Barat harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Menurutnya, ini karena sebagian wilayah Papua Barat adalah hutan konservasi. + + + + + Selain itu juga, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi atau pembangunan berkelanjutan. "Karena itu, menurut saya desain pembangunannya di Papua Barat itu lebih hati hati, prinsip kehati-hatian," ujar Wiratno saat hadir dalam talkshow interaktif provinsi pembangunan berkelanjutan di Hotel Acacia, Jakarta, Rabu (27/11). + + + + + Baca Juga + + + Persentase Pelecehan Seksual di Transportasi Umum Tinggi + + 1 dari 2 Diabetesi tidak Menyadari Kondisinya + + Demo di Iran Sebabkan Ratusan Bank Dibakar + + + Wiratno mengingatkan, jika pembangunan di Papua maupun Papua Barat dilakukan sembarangan maka akan merusak kelestarian alam di sana. Menurutnya, ini akan berdampak buruk bagi lingkungan dan juga masyarakat Papua, Indonesia, bahkan dunia. + Sebab, Wiratno mengatakan, hutan di Papua Barat menguasi wilayah konservasi di dunia. "Karena kita belajar dari problem yang kita alami di Sumatera, dan Kalimantan, ini kesempatan Papua dan Papua Barat, untuk mendorong satu konsep pembangunan yg disebut pembangunan provinsi yang berkelanjutan atau provinsi konservasi," ujar Wiratno. + + + + Meskipun tidak mudah, ia meyakini kerja sama semua pihak mampu menjaga kelestarian alam di Papua Barat. + Hal sama diungkapkan Asisten Deputi Pendidikan dan Pelatihan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman TB Haeru Rahayu. Harry menekankan pentingnya kehati-hatian dalam membuat desain besar pembangunan di Papua Barat. + "Harus hati hati membuat grand desain, begitu salah membuat grand desain akan jadi malapetaka kemudian hari, bukan mata air tapi air mata," ujar Haeru. + Ia menilai, dari banyaknya potensi alam yang bisa dimanfaatkan di bumi cendrawasih tersebut, dua yang paling besar adalah wisata dan energi. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Papua Barat memanfaatkan dua potensi tersebut untuk membangun Papua Barat berkelanjutan. + Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang tidak mengesampingkan kearifan lokal atau local wisdom . "Ini yang mungkin Pak Sekda mohon bisa dijembatani sewise mungkin," ujarnya. + Sementara itu, Sekretaris Daerah Papua Barat, Nataniel Mandacan memastikan dalam mengeluarkan kebijakannya, Pemerintah Papua Barat akan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian alam. Hal ini sesuai dengan tujuan dari gagasan provinsi pembangunan berkelanjutan untuk menjaga sumber daya alam Papua Barat. + "Gagasan ini lahir untuk mengelola SDA berkelanjutan yang menjadi modal dasar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Papua barat," ujar Nataniel. + Kendati demikian, ia mengaku banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan Papua Barat sebagai provinsi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, ia mengharapkan kerja sama semua pihak, mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, juga masyarakat Papua Barat itu sendiri. + Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren yang juga turut hadir dalam dialog menilai perlunya perhatian Pemerintah Pusat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. Utamanya, berkaitan izin-izin yang dikeluarkan oleh Pusat juga harus mendukung gagasan tersebut. + "Kita bicara mengenai konservasi di dalam menjaga hutan Papua tapi kita juga pemerintah selalu saja mengeluarkan izin izin yang kadang sangat bertentangan, ini yang membuat akhirnya itu tidak terlaksana," ujar Ahoren. + Karena itu, ia menilai Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah daerah harus mempertimbangkan kondisi lokal masyarakat Papua, sebelum membuat kebijakan. Ia juga menilainya pemetaan adat dalam melanjutkan pembangunan berkelanjutan di Papua Barat. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_q8019g348_purwakarta-akan-berlakukan-pembatasan-transportasi-umum.md b/raw/news.republika.co.id_berita_q8019g348_purwakarta-akan-berlakukan-pembatasan-transportasi-umum.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9eda0ff94845bcd4db03848c7f7f9af69679d700 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_q8019g348_purwakarta-akan-berlakukan-pembatasan-transportasi-umum.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/q8019g348/purwakarta-akan-berlakukan-pembatasan-transportasi-umum +title: "Purwakarta akan Berlakukan Pembatasan Transportasi Umum | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:57:26 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Purwakarta akan Berlakukan Pembatasan Transportasi Umum | Republika Online + +Purwakarta akan memberlakukan pembatasan transportasi umum yang keluar dan masuk. REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta akan memberlakukan pembatasan masuknya transportasi umum dari dan ke Purwakarta. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang kasusnya terus merangkak naik. Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, kebijakan ini merupakan hasil rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta secara terbatas melalui video conference . Upaya ini untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purwakarta. “Purwakarta tidak akan mengambil kebijakan lockdown ataupun karantina wilayah, namun berencana mengambil istilah pembatasan moda transportasi umum yang masuk akses ke Purwakarta,” kata Anne, Senin (30/3). Anne mengatakan, pembatasan bisa dimaksudkan untuk menjaga wilayah Purwakarta dari keluar-masuknya kendaraan umum dari wilayah lain, termasuk zona merah seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Ia menuturkan, rencana pemberlakukan kebijakan ini masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karena itulah, pembatasan transportasi tersebut resmi belum diberlakukan. Selain itu, menurut dia, pemkab membahas mengenai bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Bantuan diberikan bagi warga miskin akibat wabah virus corona ini. “Kami juga melalukan pemutakhiran data warga Purwakarta terdampak Covid-19 untuk calon penerima bantuan provinsi dan bantuan Pemkab Purwakarta agar datanya tidak tumpang-tindih dengan penerima PKH dan penerima bantuan lainnya yang telah berjalan secara rutin,” tuturnya. Ia juga memastikan stok bahan pokok persediaannya tetap terjaga. Masyarakat diimbau juga tidak beli panik atau  panic buying sehingga stabilitas perdagangan masih tetap stabil. Ia menambahkan, pemerintah melakukan pembaruan perkembangan terkini penanganan Covid-19 secara berkala. Ask me! Purwakarta akan Berlakukan Pembatasan Transportasi Umum Rekomendasi Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta akan memberlakukan pembatasan masuknya transportasi umum dari dan ke Purwakarta. Kebijakan ini diambil untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) yang kasusnya terus merangkak naik.  + + + + + Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mengatakan, kebijakan ini merupakan hasil rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Purwakarta secara terbatas melalui video conference . Upaya ini untuk penanganan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purwakarta.  + + + + + Baca Juga + + + Ada Warga Pulang dari Arab, ODP di Purwakarta Jadi 164 Orang + + Program Mudik Gratis di Karawang dan Purwakarta Dibatalkan + + Jumlah Tenaga Medis Berstatus ODP di Purwakarta 35 Orang + + + “Purwakarta tidak akan mengambil kebijakan lockdown ataupun karantina wilayah, namun berencana mengambil istilah pembatasan moda transportasi umum yang masuk akses ke Purwakarta,” kata Anne, Senin (30/3).  + Anne mengatakan, pembatasan bisa dimaksudkan untuk menjaga wilayah Purwakarta dari keluar-masuknya kendaraan umum dari wilayah lain, termasuk zona merah seperti Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Ia menuturkan, rencana pemberlakukan kebijakan ini masih menunggu keluarnya peraturan pemerintah (PP) yang menjadi aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Karena itulah, pembatasan transportasi tersebut resmi belum diberlakukan. + + + + Selain itu, menurut dia, pemkab membahas mengenai bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Bantuan diberikan bagi warga miskin akibat wabah virus corona ini. + “Kami juga melalukan pemutakhiran data warga Purwakarta terdampak Covid-19 untuk calon penerima bantuan provinsi dan bantuan Pemkab Purwakarta agar datanya tidak tumpang-tindih dengan penerima PKH dan penerima bantuan lainnya yang telah berjalan secara rutin,” tuturnya.  + Ia juga memastikan stok bahan pokok persediaannya tetap terjaga. Masyarakat diimbau juga tidak beli panik atau  panic buying sehingga stabilitas perdagangan masih tetap stabil. Ia menambahkan, pemerintah melakukan pembaruan perkembangan terkini penanganan Covid-19 secara berkala. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:01 WIB + + Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_qoxjkh396_jokowi-la-nina-bertahan-sampai-april-waspadai-hujan-tinggi.md b/raw/news.republika.co.id_berita_qoxjkh396_jokowi-la-nina-bertahan-sampai-april-waspadai-hujan-tinggi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e7e79d5597f712e1db903b59e4b2155bd61132f7 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_qoxjkh396_jokowi-la-nina-bertahan-sampai-april-waspadai-hujan-tinggi.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/qoxjkh396/jokowi-la-nina-bertahan-sampai-april-waspadai-hujan-tinggi +title: "Jokowi- La Nina Bertahan Sampai April, Waspadai Hujan Tinggi | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:58 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jokowi: La Nina Bertahan Sampai April, Waspadai Hujan Tinggi | Republika Online + +Selain ancaman bencana hidrometeorologi bencana karhutla juga jadi perhatian Jokowi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai tingginya curah hujan. Fenomena alam La Nina, yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dari biasanya, diprediksi masih akan berlangsung sampai April nanti. Jokowi meminta, seluruh pihak tidak lengah mengantisipasi bencana hidrometeorologi. "Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapat hujan menengah tinggi hingga April. La Nina masih akan bertahan hingga semester I ini. Bulan Mei diperkirakan akan jadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau. Harus tetap waspada jangan lengah," ujar Presiden Jokowi di sela Rakornas Pengendalian Karhutla, Senin (22/2). Namun, selain ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian Jokowi. Dia menyampaikan, sejak Januari sampai Februari 2021 ini saja, sudah terjadi 137 kejadian karhutla di beberapa provinsi. Jokowi meminta pemda cepat tanggap untuk menyusun langkah pencegahan sebelum transisi musim hujan ke kemarau diperkirakan tiba pada Mei mendatang. Sementara puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus-September 2021. "Meskipun saat ini kita tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor, tapi kewaspadaan kita terhadap ancaman karhutla dan lahan tidak boleh kendor. Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang yang detail," ujar Jokowi. Secara khusus Jokowi juga mengapresiasi keputusan Gubernur Riau untuk menetapkan status siaga darurat bencana karhutla di wilayah tersebut selama 259 hari, terhitung sejak 15 Februari sampai 31 Oktober 2021 mendatang. Menurutnya, cara ini merupakan prinsip mitigasi dari sisi payung hukum agar seluruh kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla nanti bisa berjalan optimal. "Ini bagus. Bersiap-siap jangan sampai nanti administrasinya--payung hukumnya--belum siap, kebakaran sudah membesar dan mau melakukan sesuatu tidak ada paung hukumnya. Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu," ujar Jokowi. Ask me! Jokowi: La Nina Bertahan Sampai April, Waspadai Hujan Tinggi Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah untuk tetap mewaspadai tingginya curah hujan. Fenomena alam La Nina, yang membuat curah hujan di Indonesia lebih tinggi dari biasanya, diprediksi masih akan berlangsung sampai April nanti. Jokowi meminta, seluruh pihak tidak lengah mengantisipasi bencana hidrometeorologi.  + + + + + "Sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih mendapat hujan menengah tinggi hingga April. La Nina masih akan bertahan hingga semester I ini. Bulan Mei diperkirakan akan jadi fase transisi dari musim hujan ke kemarau. Harus tetap waspada jangan lengah," ujar Presiden Jokowi di sela Rakornas Pengendalian Karhutla, Senin (22/2).  + + + + Namun, selain ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian Jokowi. Dia menyampaikan, sejak Januari sampai Februari 2021 ini saja, sudah terjadi 137 kejadian karhutla di beberapa provinsi.  + Jokowi meminta pemda cepat tanggap untuk menyusun langkah pencegahan sebelum transisi musim hujan ke kemarau diperkirakan tiba pada Mei mendatang. Sementara puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Agustus-September 2021.  + + + + "Meskipun saat ini kita tengah menghadapi bencana banjir di beberapa daerah dan tanah longsor, tapi kewaspadaan kita terhadap ancaman karhutla dan lahan tidak boleh kendor. Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang yang detail," ujar Jokowi.  + Secara khusus Jokowi juga mengapresiasi keputusan Gubernur Riau untuk menetapkan status siaga darurat bencana karhutla di wilayah tersebut selama 259 hari, terhitung sejak 15 Februari sampai 31 Oktober 2021 mendatang. Menurutnya, cara ini merupakan prinsip mitigasi dari sisi payung hukum agar seluruh kebijakan pencegahan dan penanganan karhutla nanti bisa berjalan optimal.  + "Ini bagus. Bersiap-siap jangan sampai nanti administrasinya--payung hukumnya--belum siap, kebakaran sudah membesar dan mau melakukan sesuatu tidak ada paung hukumnya. Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu," ujar Jokowi.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_r1j42k380_banyuwangi-siaga-hadapi-potensi-bencana-hidrometeorologi.md b/raw/news.republika.co.id_berita_r1j42k380_banyuwangi-siaga-hadapi-potensi-bencana-hidrometeorologi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cab1b0b45ed3725cd37eebadbe37a6002a9bf84d --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_r1j42k380_banyuwangi-siaga-hadapi-potensi-bencana-hidrometeorologi.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/r1j42k380/banyuwangi-siaga-hadapi-potensi-bencana-hidrometeorologi +title: "Banyuwangi Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:07 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Banyuwangi Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi | Republika Online + +Bencana hidrometeorologi umumnya dilatarbelakangi curah hujan, kelembapan, temperatur REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mulai siap siaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Hal ini dipertegas melalui kegiatan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorolog di Taman Blambangan Banyuwangi, Senin (25/10). Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, bencana hidrometeorologi biasanya terjadi karena parameter meteorologi. Dalam hal ini dilatarbelakangi faktor curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. "Mulai dari banjir, angin puting beliung, longsor, abrasi, hingga gelombang pasang," kata Ipuk. Menurut Ipuk, kerawanan tersebut akan bertambah seiring dengan masuknya musim penghujan. Ditambah lagi, Banyuwangi merupakan wilayah yang rawan bencana dengan potensi bencana yang sangat beragam. Beberapa di antaranya seperti erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan banjir. Melihat potensi bencana tersebut, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana harus ditingkatkan. "Dan apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh elemen di Banyuwangi,” ungkap perempuan berhijab ini. Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada sistem penanggulangan bencana. Kemudian juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mumpuni. Terakhir, juga harus ada koordinasi yang baik antarstakeholder dan masyarakat di wilayah rawan bencana. Menurut Nasrun, budaya siaga bencana melalui rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana penting dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan seperti apel bisa menjadi penunjang kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Banyuwangi. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi meskipun seluruh elemen tidak menginginkan adanya bencana. Nasrun mengaku, pihaknya telah mengindentifikasi sejumlah titik rawan bencana di Banyuwangi. Daerah tersebut antara lain pegunungan yang rawan akan bencana gunung berapi dan tanah longsor. Kemudian gempa bumi, bencana tsunami dan air rob di pesisir laut, bahkan juga ada potensi kebakaran hutan. Nasrun mengaskan, pihaknya akan meningkatkan kesigapan bencana dengan melakukan simulasi kebencanaan. "Di samping penanggulangan Covid-19 yang tetap menjadi prioritas penanganan," kata dia menambahkan. Ask me! Banyuwangi Siaga Hadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi Rekomendasi Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 REPUBLIKA.CO.ID, MALANG--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi mulai siap siaga dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Hal ini dipertegas melalui kegiatan apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorolog di Taman Blambangan Banyuwangi, Senin (25/10). + + + + + Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan, bencana hidrometeorologi biasanya terjadi karena parameter meteorologi. Dalam hal ini dilatarbelakangi faktor curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. "Mulai dari banjir, angin puting beliung, longsor, abrasi, hingga gelombang pasang," kata Ipuk. Menurut Ipuk, kerawanan tersebut akan bertambah seiring dengan masuknya musim penghujan. Ditambah lagi, Banyuwangi merupakan wilayah yang rawan bencana dengan potensi bencana yang sangat beragam. Beberapa di antaranya seperti erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan banjir. + + + + + Melihat potensi bencana tersebut, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya bencana harus ditingkatkan. "Dan apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh elemen di Banyuwangi,” ungkap perempuan berhijab ini. + Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu mengatakan, keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada sistem penanggulangan bencana. Kemudian juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang mumpuni. Terakhir, juga harus ada koordinasi yang baik antarstakeholder dan masyarakat di wilayah rawan bencana. + + + + Menurut Nasrun, budaya siaga bencana melalui rencana aksi daerah dalam pengurangan risiko bencana penting dilakukan. Oleh karena itu, kegiatan seperti apel bisa menjadi penunjang kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Banyuwangi. Semua langkah tersebut merupakan bagian dari antisipasi meskipun seluruh elemen tidak menginginkan adanya bencana.  + Nasrun mengaku, pihaknya telah mengindentifikasi sejumlah titik rawan bencana di Banyuwangi. Daerah tersebut antara lain pegunungan yang rawan akan bencana gunung berapi dan tanah longsor. Kemudian gempa bumi, bencana tsunami dan air rob di pesisir laut, bahkan juga ada potensi kebakaran hutan. + Nasrun mengaskan, pihaknya akan meningkatkan kesigapan bencana dengan melakukan simulasi kebencanaan. "Di samping penanggulangan Covid-19 yang tetap menjadi prioritas penanganan," kata dia menambahkan. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:01 WIB + + Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_r2rqrm487_risma-bantah-tudingan-ombudsman-soal-data-bpjs-kesehatan.md b/raw/news.republika.co.id_berita_r2rqrm487_risma-bantah-tudingan-ombudsman-soal-data-bpjs-kesehatan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b57aef2d5ee8e53d87ada95ed913e0bba115b9b6 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_r2rqrm487_risma-bantah-tudingan-ombudsman-soal-data-bpjs-kesehatan.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/r2rqrm487/risma-bantah-tudingan-ombudsman-soal-data-bpjs-kesehatan +title: "Risma Bantah Tudingan Ombudsman Soal Data BPJS Kesehatan | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:32:17 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Risma Bantah Tudingan Ombudsman Soal Data BPJS Kesehatan | Republika Online + +Risma membantah tudingan Ombudsman bahwa ada jutaan warga terpental dari PBI BPJS. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membantah tudingan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahwa ada jutaan warga yang terpental dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Risma menegaskan, pihaknya hanya menghapus nama warga miskin yang terdata ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Yang kita pinggirkan (hapus) itu yang datanya dobel. Kalau misalkan Risma ada dua, Risma satunya yang saya hapus. Jadi yang terpental itu yang mana,” kata Risma dalam konferensi pers Pemadanan Data di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11). Untuk diketahui, pemerintah menyediakan kuota untuk 96,8 juta warga miskin sebagai PBI BPJS Kesehatan. Kemensos menentukan warga miskin sebagai PBI dengan mengacu pada nama-nama yang terdapat dalam DTKS. Sejak Risma menjabat, DTKS terus dimutakhirkan untuk memastikan warga yang masuk memang benar-benar miskin dan tak ada nama ganda. Kini, kata Risma, sudah terdapat 134 juta warga miskin yang datanya masuk ke dalam DTKS. Semua data itu sudah padan dengan data Dukcapil Kemendagri. Dalam proses pemadanan data itu lah ditemukan nama warga miskin yang dobel. "Ada 33 juta orang yang kita hilangi itu karena datanya dobel. Kita siap kok kalau bicara data. Kita setiap permasalahan data ada KPK, BPKP, Kejakgung, Bareskrim, kita tunjukkan di mana yang padan,” kata Risma menantang Ombudsman. Risma menambahkan, dari 134 juta data warga miskin dalam DTKS itu, pihaknya telah menetapkan 77 juta di antaranya sebagai PBI BPJS Kesehatan, per Oktober ini. Sebelumnya, Ombudsman menyebut ada jutaan peserta BPJS Kesehatan terpental dari DTKS dan Dinas Sosial. Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta Kementerian Sosial untuk membuka identitas data yang terpental dari data BPJS Kesehatan. “Kami meminta sesungguhnya Kemensos untuk membuka, mengumumkan secara transparan apa yang membuat kemudian sebagian terpental dan siapa saja,” kata Robert dalam diskusi virtual Ombudsman, Senin (15/11). Ask me! Risma Bantah Tudingan Ombudsman Soal Data BPJS Kesehatan Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membantah tudingan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bahwa ada jutaan warga yang terpental dari daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Risma menegaskan, pihaknya hanya menghapus nama warga miskin yang terdata ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  + + + + + “Yang kita pinggirkan (hapus) itu yang datanya dobel. Kalau misalkan Risma ada dua, Risma satunya yang saya hapus. Jadi yang terpental itu yang mana,” kata Risma dalam konferensi pers Pemadanan Data di kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (18/11).  + + + + + Baca Juga + + + Mensos Risma Sebut Ada Warga Menteng Terima Bansos + + Risma Surati Panglima TNI Soal Tentara Penerima Bansos  + + Meski Dilarang, 29 Ribu PNS Tetap Terima Bansos + + + Untuk diketahui, pemerintah menyediakan kuota untuk 96,8 juta warga miskin sebagai PBI BPJS Kesehatan. Kemensos menentukan warga miskin sebagai PBI dengan mengacu pada nama-nama yang terdapat dalam DTKS. Sejak Risma menjabat, DTKS terus dimutakhirkan untuk memastikan warga yang masuk memang benar-benar miskin dan tak ada nama ganda.  + Kini, kata Risma, sudah terdapat 134 juta warga miskin yang datanya masuk ke dalam DTKS. Semua data itu sudah padan dengan data Dukcapil Kemendagri. Dalam proses pemadanan data itu lah ditemukan nama warga miskin yang dobel. + + + + "Ada 33 juta orang yang kita hilangi itu karena datanya dobel. Kita siap kok kalau bicara data. Kita setiap permasalahan data ada KPK, BPKP, Kejakgung, Bareskrim, kita tunjukkan di mana yang padan,” kata Risma menantang Ombudsman.  + Risma menambahkan, dari 134 juta data warga miskin dalam DTKS itu, pihaknya telah menetapkan 77 juta di antaranya sebagai PBI BPJS Kesehatan, per Oktober ini.  + Sebelumnya, Ombudsman menyebut ada jutaan peserta BPJS Kesehatan terpental dari DTKS dan Dinas Sosial. Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng meminta Kementerian Sosial untuk membuka identitas data yang terpental dari data BPJS Kesehatan.  + “Kami meminta sesungguhnya Kemensos untuk membuka, mengumumkan secara transparan apa yang membuat kemudian sebagian terpental dan siapa saja,” kata Robert dalam diskusi virtual Ombudsman, Senin (15/11). + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_r9t60r436_luhut-varian-omicron-terkendali-di-indonesia.md b/raw/news.republika.co.id_berita_r9t60r436_luhut-varian-omicron-terkendali-di-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a90fd4470984b1b51b5f51063fa69793e181e92 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_r9t60r436_luhut-varian-omicron-terkendali-di-indonesia.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/r9t60r436/luhut-varian-omicron-terkendali-di-indonesia +title: "Luhut- Varian Omicron Terkendali di Indonesia | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:02 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Luhut: Varian Omicron Terkendali di Indonesia | Republika Online + +Sebanyak 93 persen kabupaten kota di Jawa Bali berada di PPKM Level 1 dan 2. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, kondisi varian omicron di Indonesia di tengah bulan Ramadan saat ini telah terkendali. Secara nasional, jumlah kasus harian mengalami penurunan tajam hingga 97 persen dari puncak kasus atau dalam waktu kurang dari tiga bulan. Selain itu, kasus aktif nasional juga mengalami penurunan hingga 83 persen dari puncak kasus dan saat ini berada di bawah 100 ribu kasus. Pemerintah juga mencatat terjadinya penurunan rawat inap di rumah sakit yang mencapai 85 persen. Bahkan angka BOR rumah sakit saat ini hanya sebesar 6 persen dan angka positivity rate di bawah standar WHO yakni 4 persen. “Jumlah orang yang meninggal pun turun tajam hingga 88 persen dibandingkan puncak kasus omicron yang lalu. Dari data-data di atas kami menarik kesimpulan bahwa kondisi varian omicron Indonesia saat ini pada posisi yang terkendali,” kata Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/4/2022). Di Provinsi Jawa Bali, Luhut menyebut juga mengalami penurunan kasus secara signifikan di semua aspek. Baik kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit, hingga tingkat kematian. Seluruh provinsi di Jawa Bali hari ini pun mengalami penurunan kasus sebesar 96-98 persen. Tren penurunan kasus yang sangat tajam ini berdampak positif terhadap level asesmen kabupaten dan kota. Saat ini, tak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4. Sebanyak 93 persen kabupaten kota di Jawa Bali sudah berada di level 1 dan 2. “Hanya tersisa 9 kabupaten kota yang masih di level 3,” tegas dia. Ask me! Luhut: Varian Omicron Terkendali di Indonesia Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim, kondisi varian omicron di Indonesia di tengah bulan Ramadan saat ini telah terkendali. Secara nasional, jumlah kasus harian mengalami penurunan tajam hingga 97 persen dari puncak kasus atau dalam waktu kurang dari tiga bulan. + + + + Selain itu, kasus aktif nasional juga mengalami penurunan hingga 83 persen dari puncak kasus dan saat ini berada di bawah 100 ribu kasus. Pemerintah juga mencatat terjadinya penurunan rawat inap di rumah sakit yang mencapai 85 persen. Bahkan angka BOR rumah sakit saat ini hanya sebesar 6 persen dan angka positivity rate di bawah standar WHO yakni 4 persen. + + + + Baca Juga + + + Panja Sepakati 8 Jenis Kekerasan Seksual dalam RUU TPKS + + Rp 6,9 T untuk BLT Minyak Goreng yang Mengucur Mulai Bulan Ini + + Membongkar Kampung Narkoba di Tepi Laut Jakarta + + “Jumlah orang yang meninggal pun turun tajam hingga 88 persen dibandingkan puncak kasus omicron yang lalu. Dari data-data di atas kami menarik kesimpulan bahwa kondisi varian omicron Indonesia saat ini pada posisi yang terkendali,” kata Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (4/4/2022). Di Provinsi Jawa Bali, Luhut menyebut juga mengalami penurunan kasus secara signifikan di semua aspek. Baik kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit, hingga tingkat kematian. Seluruh provinsi di Jawa Bali hari ini pun mengalami penurunan kasus sebesar 96-98 persen. + + + Tren penurunan kasus yang sangat tajam ini berdampak positif terhadap level asesmen kabupaten dan kota. Saat ini, tak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4. Sebanyak 93 persen kabupaten kota di Jawa Bali sudah berada di level 1 dan 2. “Hanya tersisa 9 kabupaten kota yang masih di level 3,” tegas dia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rct24g320_hari-lahir-pancasila-momentum-bangun-peradaban-bidang-moral.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rct24g320_hari-lahir-pancasila-momentum-bangun-peradaban-bidang-moral.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..435547abc91f6d8fb34f1a90d580d891ff486bc1 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rct24g320_hari-lahir-pancasila-momentum-bangun-peradaban-bidang-moral.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rct24g320/hari-lahir-pancasila-momentum-bangun-peradaban-bidang-moral +title: "Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Peradaban Bidang Moral | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:27 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Peradaban Bidang Moral | Republika Online + +Pancasila merupakan fondasi penting bangun peradaban Indonesia REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA— Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memeringati Hari Lahir Pancasila. Sesuai Surat edaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) No. 4/ 2022 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 2022, tema yang diangkat "Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia". “Tema Pancasila kali ini membawa kita merenungi ke arah mana peradaban dunia yang akan diwarnai bangsa Indonesia. Apakah peradaban itu hanya diukur berlandaskan kecanggihan teknologi atau akhlak bangsa,” ujar Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia, KH Chriswanto Santoso. Dia memaparkan, bangsa Indonesia untuk membangun peradaban dunia bukan hanya mengejar ketertinggalan teknologi, namun juga menjaga agar identitas bangsa yang berjiwa gotong-royong tidak pudar. “Inti dari Pancasila adalah gotong-royong, dan ini jadi karakter suku-suku bangsa di nusantara jauh sebelum Indonesia lahir,” paparnya. Menurutnya, sejak era kolonialisme hingga saat ini, anak-anak bangsa seperti bimbang di simpang jalan, antara modernisasi dan westernisasi. “Peralatan modern diciptakan bahkan diimpor, sementara gaya hidup Barat atau westernisasi hadir menghegemoni pola pikir masyarakat, tanpa disadari hal itu menggerus nilai-nilai gotong-royong dan sifat sosial,” ujar dia. Alhasil gaya hidup liberal yang mementingkan diri sendiri, membuat sebagian masyarakat tak peka lagi pada kondisi bangsa. “Contoh kasat mata, adalah adanya pejabat yang korupsi dana bantuan sosial bagi wabah atau bencana, ini membuat kita berduka bercampur geram,” imbuhnya. Untuk itu, peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema "Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia", juga harus dimaknasi membangun akhlak bangsa. “Dahulu kala ada penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau P4, meskipun bagi anak-anak muda saat itu membuat jenuh, tapi mereka mengetahui nilai-nilai Pancasila,” ujarnya. Nilai-nilai itu, kata dia, harus kembali digalakkan di sekolah-sekolah bahkan untuk penerimaan mahasiswa baru. “Namun yang paling efektif harus disertai prilaku Pancasilais dari para penyelenggara pendidikan, dari bahkan sampai Satpam penjaga gerbang sekolah sekalipun,” kata dia. Sementara itu, guru besar sejarah Universitas Diponegoro Singgih Tri Sulistiyono, menjelaskan memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila menjauhkan bangsa ini dari radikalisme agama hingga nasionalisme yang sempit. Menurut Singgih yang juga Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini, sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ merupakan fondasi dalam konstruksi keindonesiaan, sehingga meskipun Islam sebagai agama mayoritas, namun agama-agama lain dapat dijalankan dengan bebas. Singgih menyitir Bung Karno, dengan mengungkapkan sila pertama Pancasila merupakan wujud memeluk agama yang dilandasi gotong-royong, “Di dalam gotong-royong terdapat sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, semangat membantu, tanpa meninggalkan jati diri sebagai umat Islam atau pemeluk agama tertentu,” imbuhnya. Jika sila Ketuhanan Yang Maha-Esa dijadikan bingkai, atau wadah yang akan melahirkan agama tertentu sebagai pedoman hidup bangsa, akan menjadi bibit konflik yang berkepanjangan. Maka, menurutnya, yang patut menjadi bingkai konstruksi keindonesiaan dalam Pancasila adalah sila Persatuan Indonesia. Dia menegaskan bahwa, bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh. Pertama, Indonesia akan rapuh jika tidak punya fondasi religiusitas yang kuat, sebagaimana yang termaktub dalam sila pertama Pancasila. Kedua, bangsa Indonesia akan tercerai berai jika tidak ada bingkai yang jelas, seperti yang dirumuskan dalam sila ketiga, yang berbunyi ‘Persatuan Indonesia’. Ketiga, bangsa Indonesia akan kehilangan arah, jika tidak mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang dirumuskan di sila kelima, yang bunyinya ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’. Selanjutnya, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang beradab, jika tidak memiliki nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan gotong-royong, jika tidak ada sila kedua yang berbunyi ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’, dan sila keempat yang berbunyi ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. “Masing-masing sila dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi,” ujar dia. Ask me! Hari Lahir Pancasila Momentum Bangun Peradaban Bidang Moral Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA— Setiap 1 Juni, bangsa Indonesia memeringati Hari Lahir Pancasila. Sesuai Surat edaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) No. 4/ 2022 Tentang Pedoman Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 2022, tema yang diangkat "Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia".  + + + + + “Tema Pancasila kali ini membawa kita merenungi ke arah mana peradaban dunia yang akan diwarnai bangsa Indonesia. Apakah peradaban itu hanya diukur berlandaskan kecanggihan teknologi atau akhlak bangsa,” ujar Ketua Umum DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia, KH Chriswanto Santoso.   + + + + + Baca Juga + + + Senat Pakistan Kutuk Kekejaman Israel di Masjid Al Aqsa  + + Habib Nabiel: Jika Ada Pandangan Cinta Tanah Air Bidah, Kurang Baca Kitab  + + Pagar Nusa NU Minta Aparat Tindak Tegas Konvoi Khilafah + + + Dia memaparkan, bangsa Indonesia untuk membangun peradaban dunia bukan hanya mengejar ketertinggalan teknologi, namun juga menjaga agar identitas bangsa yang berjiwa gotong-royong tidak pudar. “Inti dari Pancasila adalah gotong-royong, dan ini jadi karakter suku-suku bangsa di nusantara jauh sebelum Indonesia lahir,” paparnya.  + Menurutnya, sejak era kolonialisme hingga saat ini, anak-anak bangsa seperti bimbang di simpang jalan, antara modernisasi dan westernisasi. “Peralatan modern diciptakan bahkan diimpor, sementara gaya hidup Barat atau westernisasi hadir menghegemoni pola pikir masyarakat, tanpa disadari hal itu menggerus nilai-nilai gotong-royong dan sifat sosial,” ujar dia.   + + + + Alhasil gaya hidup liberal yang mementingkan diri sendiri, membuat sebagian masyarakat tak peka lagi pada kondisi bangsa. “Contoh kasat mata, adalah adanya pejabat yang korupsi dana bantuan sosial bagi wabah atau bencana, ini membuat kita berduka bercampur geram,” imbuhnya.  + Untuk itu, peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tema "Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia", juga harus dimaknasi membangun akhlak bangsa. “Dahulu kala ada penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila atau P4, meskipun bagi anak-anak muda saat itu membuat jenuh, tapi mereka mengetahui nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.  + Nilai-nilai itu, kata dia, harus kembali digalakkan di sekolah-sekolah bahkan untuk penerimaan mahasiswa baru. “Namun yang paling efektif harus disertai prilaku Pancasilais dari para penyelenggara pendidikan, dari bahkan sampai Satpam penjaga gerbang sekolah sekalipun,” kata dia.   + Sementara itu, guru besar sejarah Universitas Diponegoro Singgih Tri Sulistiyono, menjelaskan memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila menjauhkan bangsa ini dari radikalisme agama hingga nasionalisme yang sempit.  + Menurut Singgih yang juga Ketua DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia ini, sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ merupakan fondasi dalam konstruksi keindonesiaan, sehingga meskipun Islam sebagai agama mayoritas, namun agama-agama lain dapat dijalankan dengan bebas.   + Singgih menyitir Bung Karno, dengan mengungkapkan sila pertama Pancasila merupakan wujud memeluk agama yang dilandasi gotong-royong, “Di dalam gotong-royong terdapat sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, semangat membantu, tanpa meninggalkan jati diri sebagai umat Islam atau pemeluk agama tertentu,” imbuhnya.  + Jika sila Ketuhanan Yang Maha-Esa dijadikan bingkai, atau wadah yang akan melahirkan agama tertentu sebagai pedoman hidup bangsa, akan menjadi bibit konflik yang berkepanjangan. Maka, menurutnya, yang patut menjadi bingkai konstruksi keindonesiaan dalam Pancasila adalah sila Persatuan Indonesia.   + Dia menegaskan bahwa, bangsa Indonesia tanpa Pancasila akan rapuh. Pertama, Indonesia akan rapuh jika tidak punya fondasi religiusitas yang kuat, sebagaimana yang termaktub dalam sila pertama Pancasila. Kedua, bangsa Indonesia akan tercerai berai jika tidak ada bingkai yang jelas, seperti yang dirumuskan dalam sila ketiga, yang berbunyi ‘Persatuan Indonesia’.  + Ketiga, bangsa Indonesia akan kehilangan arah, jika tidak mempunyai tujuan yang jelas, seperti yang dirumuskan di sila kelima, yang bunyinya ‘Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.  + Selanjutnya, Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang beradab, jika tidak memiliki nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan tidak memiliki kesadaran untuk menerapkan gotong-royong, jika tidak ada sila kedua yang berbunyi ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’, dan sila keempat yang berbunyi ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. “Masing-masing sila dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan, dan saling melengkapi,” ujar dia.     +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rik5fn328_djarot-jelaskan-aturan-presiden-dua-periode-jadi-wakil-presiden.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rik5fn328_djarot-jelaskan-aturan-presiden-dua-periode-jadi-wakil-presiden.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4754204aab2ae8357e37ca7afa69414a582479a0 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rik5fn328_djarot-jelaskan-aturan-presiden-dua-periode-jadi-wakil-presiden.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rik5fn328/djarot-jelaskan-aturan-presiden-dua-periode-jadi-wakil-presiden +title: "Djarot Jelaskan Aturan Presiden Dua Periode Jadi Wakil Presiden | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:10 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Djarot Jelaskan Aturan Presiden Dua Periode Jadi Wakil Presiden | Republika Online + +Ada aturan dalam UUD 1945 yang berbenturan bila Presiden dua periode maju cawapres. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat memaparkan aturan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia soal pencalonan Presiden setelah masa jabatan dua periode. Terutama untuk menjadi Wakil Presiden. Ia menjelaskan, bila hanya mengacu pada Pasal 7 UUD 1945, Presiden boleh mencalonkan sebagai Wakil Presiden setelah dua periode masa jabatan. Namun, aturan tersebut, lanjutnya, akan bertabrakan dengan Pasal 8 UUD 1945. "Jadi dia (Presiden) boleh mencalonkan sebagai Wakil Presiden kalau kita hanya mengacu pada Pasal 7. Namun, kalau kita lanjutkan mengacu pada Pasal 8, nah ini persoalannya," kata Djarot di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Ia mengatakan, Pasal 7 UUD 1945 memperbolehkan, tetapi Pasal 8 UUD 1945 itu membatasi. Dia menjelaskan isi aturan dalam Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan tetap maka akan digantikan oleh Wakil Presiden di sisa masa jabatannya. "Artinya jadi Wakil Presiden itu naik menjadi Presiden, aturannya menabrak Pasal 7 UUD 1945," ujarnya. Selain aturan tersebut, Djarot menggarisbawahi persoalan etika politik dan moral politik yang menjadi satu bahan kajian apabila Presiden yang telah menjabat selama dua periode dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada periode selanjutnya. "Dengan catatan seperti itu, maka Badan Pengkajian MPR bukan pada tempatnya untuk bisa memberikan respons harus A atau harus B, tetapi kita hanya menjelaskan inilah sistem ketatanegaraan kita, inilah konstitusi kita," kata Djarot. Ask me! Djarot Jelaskan Aturan Presiden Dua Periode Jadi Wakil Presiden Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat memaparkan aturan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia soal pencalonan Presiden setelah masa jabatan dua periode. Terutama untuk menjadi Wakil Presiden. + + + + Ia menjelaskan, bila hanya mengacu pada Pasal 7 UUD 1945, Presiden boleh mencalonkan sebagai Wakil Presiden setelah dua periode masa jabatan. Namun, aturan tersebut, lanjutnya, akan bertabrakan dengan Pasal 8 UUD 1945. + + + + Baca Juga + + + Erick: PLN Harus Sehat, Sebab Listrik Tumpuan Pertumbuhan Ekonomi + + Mentan Jelaskan Alasan Pemerintah Subsidi Pupuk Urea dan NPK + + Cikal Bakal Munculnya Wisata Halal + + "Jadi dia (Presiden) boleh mencalonkan sebagai Wakil Presiden kalau kita hanya mengacu pada Pasal 7. Namun, kalau kita lanjutkan mengacu pada Pasal 8, nah ini persoalannya," kata Djarot di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Ia mengatakan, Pasal 7 UUD 1945 memperbolehkan, tetapi Pasal 8 UUD 1945 itu membatasi. Dia menjelaskan isi aturan dalam Pasal 8 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti atau berhalangan tetap maka akan digantikan oleh Wakil Presiden di sisa masa jabatannya. + + + "Artinya jadi Wakil Presiden itu naik menjadi Presiden, aturannya menabrak Pasal 7 UUD 1945," ujarnya. Selain aturan tersebut, Djarot menggarisbawahi persoalan etika politik dan moral politik yang menjadi satu bahan kajian apabila Presiden yang telah menjabat selama dua periode dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada periode selanjutnya. + "Dengan catatan seperti itu, maka Badan Pengkajian MPR bukan pada tempatnya untuk bisa memberikan respons harus A atau harus B, tetapi kita hanya menjelaskan inilah sistem ketatanegaraan kita, inilah konstitusi kita," kata Djarot. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rlbmeu313_kbm-app-bantu-para-ibu-peroleh-penghasilan-di-masa-pandemi.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rlbmeu313_kbm-app-bantu-para-ibu-peroleh-penghasilan-di-masa-pandemi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5db61f22e714604e07d8d060fc544e22e82a4a75 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rlbmeu313_kbm-app-bantu-para-ibu-peroleh-penghasilan-di-masa-pandemi.md @@ -0,0 +1,133 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rlbmeu313/kbm-app-bantu-para-ibu-peroleh-penghasilan-di-masa-pandemi +title: "KBM App Bantu Para Ibu Peroleh Penghasilan di Masa Pandemi | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:24:29 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# KBM App Bantu Para Ibu Peroleh Penghasilan di Masa Pandemi | Republika Online + +Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada seluruh keluarga di Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada seluruh keluarga di Indonesia. Di masa sulit itu, KBM App memberikan solusinya. Sejak awal berdiri hingga akhir Okotber 2022, KBM telah memberikan bagi hasil untuk penulis sebesar Rp 20.131.641.576 (Dua puluh miliar lebih).Semua berawal dari testimonial sederhana hingga yang mengharukan. “Dulu maka di restoran seperti ini cuma mimpi buat keluarga miskin seperti saya.” “Aku bisa kasih uang buat orang tua.” “Saya bisa membelikan televisi impian dari orang tua.” “Alhamdulillah, saya bisa melunasi utang keluarga.” “Ini pertama kali saya bisa qurban sapi.” “Setelah bertahun menunggu, akhirnya saya bisa renovasi rumah.” “Saya bisa beli tanah buat bertani.” “Saya menggunakan bonus KBM untuk membantu pengobatan anak yang mengalami kelainan jantung.” “Alhamdulillah saya bisa beli mobil walaupun bekas?” “Saya tenang, sekarang punya tabungan untuk pendidikan anak-anak.” "Semua testimonial penulis di atas, dikirim ke ponsel pribadi manajemen KBM App sebagai ungkapan syukur atas penghasilan yang meningkat bahkan berlipat di masa pandemi," kata Isa Alamsyah, CEO KBM App dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/11/2022). KBM App didirikan pada awal Mei 2020 saat pandemi masih menghantui masyarakat Indonesia. Pendiri KBM App pun saat itu tidak berani saling bertemu bahkan untuk sekadar mengadakan meeting pertama. Semua dilakukan dari jarak jauh, ada Tendi Murti di Cirebon, Dewa Eka Prayoga di Bandung, Risan dan Oki Maulana (di Bogor) serta Isa Alamsyah di Depok. "Alhamdulillah, hanya dalam jangka waktu tiga bulan KBM App sudah mencetak profit secara signifikan dan mengalami perkembangan secara eksponensial," ungkapnya. Isa menjelaskan, sejak berdiri hingga awal November 2020, KBM 987.015 downloader. Lebih dari 73.721 user KBM adalah penulis yang sudah mulai berkarya dan 6.185 di antara sudah berpenghasilan. Setiap hari lahir rata-rata hadir 300 cerita dan 1.500 bab baru, serta 150.000 aktivitas baca. Saat ini di KBM App, kata dia, tercatat ada 208.020 cerita yang terbagi menjadi mencapai 1.637.067 bab. Total view di KBM App mencapai 452.294.816 kali. KBM juga menaungi 160 komunitas kepenulisan di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Sekalipun tidak direncanakan secara khusus sebagai aplikasi untuk perempuan atau ibu rumah tangga, secara alamiah KBM menjadi ajang penulis perempuan bersinar. "Kalau di tempat lain isunya adalah bagaimana memberdayakan perempuan, di KBM App justru para penulis pria yang berjuang untuk bisa eksis," kata Isa. Dari Rp 20.131.641.576 (Dua puluh miliar lebih) yang sudah dibagihasilkan KBM App, lebih 90% penerima adalah penulis perempuan. Dari 200 penulis berpenghasilan tertinggi, tercatat hanya 4 penulis lelaki yang berhasil berada di papan tengah. Menulis dinilai pekerjaan yang paling cocok buat ibu rumah tangga. Menulis bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bahkan saat sedang melakukan hal lain. Seorang ibu bisa berimajinasi sambil menyusui, saat memasak, saat mencuci, saat menemani anak bermain atau saat berkegiatan. Di sela waktu senggang saat menunggu anak sekolah atau sedang tidur siang, ibu rumah tangga bisa menulis." Lebih hebat lagi, jika dulu menulis hanyalah adalah kegiatan di waktu senggang untuk penghasilan tambahan, kini dengan hadirnya KBM App menulis bisa menjadi penghasilan utama bagi keluarga," kata dia. Di KBM App, ada Dwi Indra, ibu rumah tangga yang sudah menerima Rp 678.871.486 dari penjualan cerbung digital senilai lebih dari Rp 1 miliar. Ada juga Majarani yang sudah menghasilkan Rp 593.141.501, ada Bunga yang menghasilkan Rp 379.410.465, ada Hanin yang menghasilkan Rp 354.002.163, ada Casanova yang menghasilkan Rp 320.055.615, ada Ciayo Indah yang menghasilkan Rp 273.131.760, serta masih banyak ibu rumah tangga lainnya. Ask me! KBM App Bantu Para Ibu Peroleh Penghasilan di Masa Pandemi Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi Covid-19 memberikan dampak kepada seluruh keluarga di Indonesia. Di masa sulit itu, KBM App memberikan solusinya. + + + + + Sejak awal berdiri hingga akhir Okotber 2022, KBM telah memberikan bagi hasil untuk penulis sebesar Rp 20.131.641.576 (Dua puluh miliar lebih).Semua berawal dari testimonial sederhana hingga yang mengharukan. + + + + + Baca Juga + + + Menag: Moderasi Beragama Ikhtiar Kembalikan Agama ke Fitrahnya + + Pengaruhi 1 dari 160 Anak, Perhatikan Tanda Ini Untuk Deteksi Dini Autisme + + Simpel, Masjid Raya Sheikh Zayed Diresmikan dengan Shalat dan Doa + + + “Dulu maka di restoran seperti ini cuma mimpi buat keluarga miskin seperti saya.” + “Aku bisa kasih uang buat orang tua.” + + + + “Saya bisa membelikan televisi impian dari orang tua.” + “Alhamdulillah, saya bisa melunasi utang keluarga.” + “Ini pertama kali saya bisa qurban sapi.” + “Setelah bertahun menunggu, akhirnya saya bisa renovasi rumah.” + “Saya bisa beli tanah buat bertani.” +  “Saya menggunakan bonus KBM untuk membantu pengobatan anak yang mengalami kelainan jantung.” + “Alhamdulillah saya bisa beli mobil walaupun bekas?” + “Saya tenang, sekarang punya tabungan untuk pendidikan anak-anak.” + "Semua testimonial penulis di atas, dikirim ke ponsel pribadi manajemen KBM App sebagai ungkapan syukur atas penghasilan yang meningkat bahkan berlipat di masa pandemi," kata Isa Alamsyah, CEO KBM App dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/11/2022). + KBM App didirikan pada awal Mei 2020 saat pandemi masih menghantui masyarakat Indonesia. Pendiri KBM App pun saat itu tidak berani saling bertemu bahkan untuk sekadar mengadakan meeting pertama. Semua dilakukan dari jarak jauh, ada Tendi Murti di Cirebon, Dewa Eka Prayoga di Bandung, Risan dan Oki Maulana (di Bogor) serta Isa Alamsyah di Depok. + "Alhamdulillah, hanya dalam jangka waktu tiga bulan KBM App sudah mencetak profit secara signifikan dan mengalami perkembangan secara eksponensial," ungkapnya. + Isa menjelaskan, sejak berdiri hingga awal November 2020, KBM 987.015 downloader. Lebih dari 73.721 user KBM adalah penulis yang sudah mulai berkarya dan 6.185 di antara sudah berpenghasilan. Setiap hari lahir rata-rata hadir 300 cerita dan 1.500 bab baru, serta 150.000 aktivitas baca.  + Saat ini di KBM App, kata dia, tercatat ada 208.020 cerita yang terbagi menjadi mencapai 1.637.067 bab. Total view di KBM App mencapai 452.294.816 kali. KBM juga menaungi 160 komunitas kepenulisan di Indonesia dari Aceh hingga Papua. + Sekalipun tidak direncanakan secara khusus sebagai aplikasi untuk perempuan atau ibu rumah tangga, secara alamiah KBM menjadi ajang penulis perempuan bersinar. "Kalau di tempat lain isunya adalah bagaimana memberdayakan perempuan, di KBM App justru para penulis pria yang berjuang untuk bisa eksis," kata Isa. + Dari Rp 20.131.641.576 (Dua puluh miliar lebih) yang sudah dibagihasilkan KBM App, lebih 90% penerima adalah penulis perempuan. Dari 200 penulis berpenghasilan tertinggi, tercatat hanya 4 penulis lelaki yang berhasil berada di papan tengah. + Menulis dinilai pekerjaan yang paling cocok buat ibu rumah tangga. Menulis bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, bahkan saat sedang melakukan hal lain. Seorang ibu bisa berimajinasi sambil menyusui, saat memasak, saat mencuci, saat menemani anak bermain atau saat berkegiatan. + Di sela waktu senggang saat menunggu anak sekolah atau sedang tidur siang, ibu rumah tangga bisa menulis." Lebih hebat lagi, jika dulu menulis hanyalah adalah kegiatan di waktu senggang untuk penghasilan tambahan, kini dengan hadirnya KBM App menulis bisa menjadi penghasilan utama bagi keluarga," kata dia. + Di KBM App, ada Dwi Indra, ibu rumah tangga yang sudah menerima Rp 678.871.486 dari penjualan cerbung digital senilai lebih dari Rp 1 miliar. Ada juga Majarani yang sudah menghasilkan Rp 593.141.501, ada Bunga yang menghasilkan Rp 379.410.465, ada Hanin yang menghasilkan Rp 354.002.163, ada Casanova yang menghasilkan Rp 320.055.615, ada Ciayo Indah yang menghasilkan Rp 273.131.760, serta masih banyak ibu rumah tangga lainnya. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rm8sm3320_penguatan-spiritualitas-jadi-salah-satu-faktor-kunci-program-tansmigrasi.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rm8sm3320_penguatan-spiritualitas-jadi-salah-satu-faktor-kunci-program-tansmigrasi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8329e6e3042e09899956c26f86e3b55573e447c --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rm8sm3320_penguatan-spiritualitas-jadi-salah-satu-faktor-kunci-program-tansmigrasi.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rm8sm3320/penguatan-spiritualitas-jadi-salah-satu-faktor-kunci-program-tansmigrasi +title: "Penguatan Spiritualitas Jadi Salah Satu Faktor Kunci Program Tansmigrasi | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:42:08 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Penguatan Spiritualitas Jadi Salah Satu Faktor Kunci Program Tansmigrasi | Republika Online + +Transmigrasi merupakan salah satu program unggulan Pemerintah REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Program Transmigrasi tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas. Penguatan sisi spiritualitas ini akan memastikan jika Program Transmigrasi benar memberikan peluang kehidupan lebih baik bagi pesertanya. Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim),  saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-72 yang digelar di lingkungan Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. HBT ke-72 diisi beragam kegiatan termasuk Istighotsah Kubro dan pengalangan dana bantuan untuk korban gempa di Cianjur. “Saya tentu bersyukur kegiatan ini HBT 2022 ini diisi dengan berbagai kegiatan positif termasuk pengajian dan Istighotsah kubro. Saya berharap bahwa kegiatan ini menguatkan kita sebagai bangsa yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi bencana dan musibah,” ujar Gus Halim, dalam keterangannnya, Jumat (2/12/2022). Ribuan pegawai tampak khusyuk mengikuti rangkaian kegiatan Istighotsah Kubro yang digelar di Masjid Al-Muhajirin, tersebut. Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran mulai dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid hingga pejabat utama lainnya. Istighotsah Kubro ini juga dihadiri KH Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Kediri. Gus Halim mengatakan kegiatan-kegiatan bernuansa spiritual di lingkungan Kemendes PDTT ini harus diperkuat. Menurutnya berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan Kemendes akan menguatkan sisi mental spiritual para pegawai dalam melaksanakan berbagai program percepatan pembangunan di Kawasan Transmigrasi. "Momentum hari ini nantinya ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih terstruktur terkait Mengaji di Kemendes yang sebenarnya sudah berjalan baik tinggal ditingkatkan saja,” ujarnya. Dalam kesempatan itu Gus Halim memberikan apresiasi khusus terhadap kiprah dari Gus Kaustar sebagai sosok kiai muda yang tidak meninggalkan identitas kulturalnya. Padahal Gus Kaustar dikenal sebagai orang alim dengan jaringan dan pergaulan yang sangat luas. "Yaitu meskipun Beliau (Gus Kautsar) pergaulan dan jaringannya luas, tapi tetap tidak pernah tinggalkan karakteristik orang Pesantren yang selalu gunakan sarung. Secara personal beliau ini prototipe dari SDGS Desa ke-18 yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif," ujarnya. Sementara itu Gus Kautsar dalam tausiyah mengatakan, ada tiga hal yang nantinya akan melemahkan Islam yaitu Pertama, Ketika Ulama dan Tokoh Agama dengan sembrono karena kepetingan bersifat duniawi kemudian memfatwakan hal yang keliru. Kedua, Ketika Ada orang dengan kemampuan terbatas tapi dengan percaya diri membahas secara mendalam Al Quran. “Ketiga, Ketika Para Pemimpin dan Pejabat tidak miliki keberpihakan kepada hal-hal yang benar. Ini tiga hal yang harus diwaspadai agar kehidupan spiritualitas Islam selalu terjaga,” katanya. Gus Kautsar menyebut Transmigrasi itu berkaitan dengan hijrah. Semangat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memerintahkan umat selalu bergerak lebih baik untuk kemudian bertumbuh lebih bermanfaat. “Ada ajaran dari tokoh besar Islam Imam Syafii bahwa manusia itu tidak boleh nyaman di satu titik saja. Jika perlu harus berani meninggal zona nyaman untuk mencari kesempatan yang lebih baik termasuk di dalamnya kegiatan Transmigrasi,” katanya. Untuk diketahui Istighotsah dipmpin oleh Kyai Abdul Halim yang diikuti ribuan pegawai di lingkungan Kemendes PDTT setelah pelaksanaan Sholat zhuhur. Selama pelaksanaan acara, juga digalang donasi untuk bencana gempa yang melanda Cianjur dan berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp14 Juta. Ask me! Penguatan Spiritualitas Jadi Salah Satu Faktor Kunci Program Tansmigrasi Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Program Transmigrasi tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas. Penguatan sisi spiritualitas ini akan memastikan jika Program Transmigrasi benar memberikan peluang kehidupan lebih baik bagi pesertanya.   + + + + + Hal itu disampaikan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim),  saat memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-72 yang digelar di lingkungan Kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. HBT ke-72 diisi beragam kegiatan termasuk Istighotsah Kubro dan pengalangan dana bantuan untuk korban gempa di Cianjur.   + + + + Baca Juga + + + Mengapa Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa Disandingkan dalam Alquran?   + + Masjid Blackburn Sambut Para Siswa untuk Beri Edukasi Tentang Islam + + Kalah Pemilihan Ketua LPM di Depok, Si Bangor Tuding Ketua RW Munafik + + + “Saya tentu bersyukur kegiatan ini HBT 2022 ini diisi dengan berbagai kegiatan positif termasuk pengajian dan Istighotsah kubro. Saya berharap bahwa kegiatan ini menguatkan kita sebagai bangsa yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi bencana dan musibah,” ujar Gus Halim, dalam keterangannnya, Jumat (2/12/2022).  + Ribuan pegawai tampak khusyuk mengikuti rangkaian kegiatan Istighotsah Kubro yang digelar di Masjid Al-Muhajirin, tersebut. Kegiatan ini diikuti seluruh jajaran mulai dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid hingga pejabat utama lainnya. Istighotsah Kubro ini juga dihadiri KH Abdurrahman Al-Kautsar (Gus Kautsar), Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Kediri.   + + + + Gus Halim mengatakan kegiatan-kegiatan bernuansa spiritual di lingkungan Kemendes PDTT ini harus diperkuat. Menurutnya berbagai kegiatan keagamaan di lingkungan Kemendes akan menguatkan sisi mental spiritual para pegawai dalam melaksanakan berbagai program percepatan pembangunan di Kawasan Transmigrasi.  + "Momentum hari ini nantinya ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lebih terstruktur terkait Mengaji di Kemendes yang sebenarnya sudah berjalan baik tinggal ditingkatkan saja,” ujarnya.   + Dalam kesempatan itu Gus Halim memberikan apresiasi khusus terhadap kiprah dari Gus Kaustar sebagai sosok kiai muda yang tidak meninggalkan identitas kulturalnya. Padahal Gus Kaustar dikenal sebagai orang alim dengan jaringan dan pergaulan yang sangat luas.  +  "Yaitu meskipun Beliau (Gus Kautsar) pergaulan dan jaringannya luas, tapi tetap tidak pernah tinggalkan karakteristik orang Pesantren yang selalu gunakan sarung. Secara personal beliau ini prototipe dari SDGS Desa ke-18 yakni Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif," ujarnya.  + Sementara itu Gus Kautsar dalam tausiyah mengatakan, ada tiga hal yang nantinya akan melemahkan Islam yaitu Pertama, Ketika Ulama dan Tokoh Agama dengan sembrono karena kepetingan bersifat duniawi kemudian memfatwakan hal yang keliru.  + Kedua, Ketika Ada orang dengan kemampuan terbatas tapi dengan percaya diri membahas secara mendalam Al Quran. “Ketiga, Ketika Para Pemimpin dan Pejabat tidak miliki keberpihakan kepada hal-hal yang benar. Ini tiga hal yang harus diwaspadai agar kehidupan spiritualitas Islam selalu terjaga,” katanya.  + Gus Kautsar menyebut Transmigrasi itu berkaitan dengan hijrah. Semangat tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memerintahkan umat selalu bergerak lebih baik untuk kemudian bertumbuh lebih bermanfaat.  + “Ada ajaran dari tokoh besar Islam Imam Syafii bahwa manusia itu tidak boleh nyaman di satu titik saja. Jika perlu harus berani meninggal zona nyaman untuk mencari kesempatan yang lebih baik termasuk di dalamnya kegiatan Transmigrasi,” katanya.   + Untuk diketahui Istighotsah dipmpin oleh Kyai Abdul Halim yang diikuti ribuan pegawai di lingkungan Kemendes PDTT setelah pelaksanaan Sholat zhuhur. Selama pelaksanaan acara, juga digalang donasi untuk bencana gempa yang melanda Cianjur dan berhasil mengumpulkan uang lebih dari Rp14 Juta. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rn53wc380_resmikan-gedung-pkb-baru-pemkot-sukabumi-dorong-transportasi-publik-aman.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rn53wc380_resmikan-gedung-pkb-baru-pemkot-sukabumi-dorong-transportasi-publik-aman.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0a2143ff7b933108e9a8382a6e4aebcdb3dd01a6 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rn53wc380_resmikan-gedung-pkb-baru-pemkot-sukabumi-dorong-transportasi-publik-aman.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rn53wc380/resmikan-gedung-pkb-baru-pemkot-sukabumi-dorong-transportasi-publik-aman +title: "Resmikan Gedung PKB Baru, Pemkot Sukabumi Dorong Transportasi Publik Aman | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:15:26 +source_type: news +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# Resmikan Gedung PKB Baru, Pemkot Sukabumi Dorong Transportasi Publik Aman | Republika Online + +Sopir angkot juga mendapat subsidi BBM Rp 600 juta dalam bentuk vocer REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemkot Sukabumi mendorong lahirnya tranportasi publik yang aman dan nyaman. Di antaranya dengan memberikan layanan uji KIR yang nyaman dan mudah di Gedung Baru UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi di Kelurahan/Kecamatan Baros. Peresmian gedung PKB Dishub Kota Sukabumi ini dilakukan Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi pada Senin, (19/12/2022). Keberadaan gedung baru ini dalam mendorong transportasi publik yang aman dan nyaman dengan rutinnya kendaraan dilakukan pemeriksaan. '' Alhamdulillah hari ini dilakukan peresmian Gedung PKB Dishub Kota Sukabumi,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Sebenarnya pada tahun 2018 pembangunannya selesai, namun ketika akan dioperasionalkan terdampak kondisi pandemi Covid yakni refocusing anggaran dan kini akan dilakukan penambahan fasilitas pendukung lainnya. Gedung PKB ini kata Fahmi, sebagai tempat pelayanan kepada warga khususnya bagi kendaraan umum tranportasi publik agar diuji kelayakannya. Sehingga senantiasa mengharapkan transportasi publik yang aman dan nyaman. '' Salah satu ikhtiar dengan hadirnya gedung PKB, ketika kendaranan umum diperiksa atau diuji maka kenndaraan dipastikan aman,'' ungkap Fahmi. Ia mengajak seluruh pihak khususnya angkot untuk rutinkan pengujian kendaraan di gedung PKB dalam menyukseskan gerakan langit biru. Selain peresmian lanjut Fahmi, akan memberikan bantuan subsidi BBM kepada sopir angkot sebagai dampak inflasi terkait kenaikan BBM. Di mana diberikan subsidi total anggaran Rp 600 juta dibagikan dalam bentuk voucer Rp 600 ribu per angkot. Harapannya para sopir dapat bekerja dan beraktivitas memberikan pelayaman transportasi publik dengan baik. Plt Kepala Dishub Kota Sukabumi Ayi Jamiat menambahkan, gedung PKB Dishub ini merupakan subsidi bantuan keuangan provinsi Jabar pada 2018 di lahan seluas 1,2 hektare di Kecamatan Baros. Sementara pengadaan alat pengujian dari APBD Kota Sukabumi sejak 2019, 2020 dan 2022 serta alat di gedung lama dipindahkan ke lokasi baru. Ayi mengatakan, setiap tahunnya layanan uji kendaraan Dishub melayani sekitar 4 ribu hingga 9 ribu unit kendaraan. Jenis kendaraan yang uji KIR yakni bus, truk dan angkot serta kendaraan umum lainnya. '' Layanan secara online seluruh kabupaten kota bisa laksanakan uji KIR, kalau ada kendaraan kabupaten bisa melaksanakan uji KIR di kota asalkan membawa rekomendasi dari daerah asal,'' ungkap Ayi. Gedung baru ini bisa digunakan karena sudah ujicoba dan antusias dari warga cukup tinggi. Ask me! Resmikan Gedung PKB Baru, Pemkot Sukabumi Dorong Transportasi Publik Aman Rekomendasi Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Pemkot Sukabumi mendorong lahirnya tranportasi publik yang aman dan nyaman. Di antaranya dengan memberikan layanan uji KIR yang nyaman dan mudah di Gedung Baru UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Perhubungan Kota Sukabumi di Kelurahan/Kecamatan Baros. + + + + Peresmian gedung PKB Dishub Kota Sukabumi ini dilakukan Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi pada Senin, (19/12/2022). Keberadaan gedung baru ini dalam mendorong transportasi publik yang aman dan nyaman dengan rutinnya kendaraan dilakukan pemeriksaan. + + + + + Baca Juga + + + Sepanjang 2022, Investasi di Kota Sukabumi Naik Terutama UMKM + + Pemuda di Kota Sukabumi Ditangkap Saat Acungkan Celurit ke Warga + + Rumah di Pusat Kota Sukabumi Kebakaran, Kerugian Ditaksir Rp 80 Juta + + '' Alhamdulillah hari ini dilakukan peresmian Gedung PKB Dishub Kota Sukabumi,'' ujar Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi. Sebenarnya pada tahun 2018 pembangunannya selesai, namun ketika akan dioperasionalkan terdampak kondisi pandemi Covid yakni refocusing anggaran dan kini akan dilakukan penambahan fasilitas pendukung lainnya. Gedung PKB ini kata Fahmi, sebagai tempat pelayanan kepada warga khususnya bagi kendaraan umum tranportasi publik agar diuji kelayakannya. Sehingga senantiasa mengharapkan transportasi publik yang aman dan nyaman. + + + '' Salah satu ikhtiar dengan hadirnya gedung PKB, ketika kendaranan umum diperiksa atau diuji maka kenndaraan dipastikan aman,'' ungkap Fahmi. Ia mengajak seluruh pihak khususnya angkot untuk rutinkan pengujian kendaraan di gedung PKB dalam menyukseskan gerakan langit biru. Selain peresmian lanjut Fahmi, akan memberikan bantuan subsidi BBM kepada sopir angkot sebagai dampak inflasi terkait kenaikan BBM. Di mana diberikan subsidi total anggaran Rp 600 juta dibagikan dalam bentuk voucer Rp 600 ribu per angkot. Harapannya para sopir dapat bekerja dan beraktivitas memberikan pelayaman transportasi publik dengan baik. Plt Kepala Dishub Kota Sukabumi Ayi Jamiat menambahkan, gedung PKB Dishub ini merupakan subsidi bantuan keuangan provinsi Jabar pada 2018 di lahan seluas 1,2 hektare di Kecamatan Baros. Sementara pengadaan alat pengujian dari APBD Kota Sukabumi sejak 2019, 2020 dan 2022 serta alat di gedung lama dipindahkan ke lokasi baru. Ayi mengatakan, setiap tahunnya layanan uji kendaraan Dishub melayani sekitar 4 ribu hingga 9 ribu unit kendaraan. Jenis kendaraan yang uji KIR yakni bus, truk dan angkot serta kendaraan umum lainnya. '' Layanan secara online seluruh kabupaten kota bisa laksanakan uji KIR, kalau ada kendaraan kabupaten bisa melaksanakan uji KIR di kota asalkan membawa rekomendasi dari daerah asal,'' ungkap Ayi. Gedung baru ini bisa digunakan karena sudah ujicoba dan antusias dari warga cukup tinggi. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:01 WIB + + Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rv5ef3436_kantor-kemensos-digeledah-kpk-mensos-risma-ini-aneh.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rv5ef3436_kantor-kemensos-digeledah-kpk-mensos-risma-ini-aneh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f015a266c2e39bafc13f67f513948cfb57f8851e --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rv5ef3436_kantor-kemensos-digeledah-kpk-mensos-risma-ini-aneh.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rv5ef3436/kantor-kemensos-digeledah-kpk-mensos-risma-ini-aneh +title: "Kantor Kemensos Digeledah KPK, Mensos Risma- Ini Aneh | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:51 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kantor Kemensos Digeledah KPK, Mensos Risma: Ini Aneh | Republika Online + +Penggeledahan tim KPK dilakukan saat Risma sedang rapat bersama para staf Kemensos. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku heran dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Kemensos, Salemba, Selasa (23/5/2023). Menurut dia, penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 itu seharusnya hanya melibatkan pengelola anggaran. Yakni, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran. Meski demikian, berdasarkan pengetahuannya, ada pegawai di Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat. “Jadi, kalau tanya masalahnya di mana saya ga tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos), tapi kan saya ga tau case kejadiannya kayak apa, itu ya,” kata Risma saat ditemui di kantornya, Rabu (24/5/2023). Ask me! Kantor Kemensos Digeledah KPK, Mensos Risma: Ini Aneh Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku heran dengan penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Kemensos, Salemba, Selasa (23/5/2023). + + + + + Menurut dia, penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) 2020-2021 itu seharusnya hanya melibatkan pengelola anggaran. + + + + + Baca Juga + + + Dugaan Aliran Korupsi BTS ke Tiga Parpol, Demokrat: Jangan Tebang Pilih + + Stafsus: KPK Geledah Kantor Kemensos Saat Mensos Risma Sedang Rapat + + Kejagung Didesak Usut Info Keterlibatan PDIP, Gerindra, Nasdem di Kasus BTS Kemenkominfo + + + Yakni, Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) selaku pengelola anggaran. Meski demikian, berdasarkan pengetahuannya, ada pegawai di Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) yang diduga terlibat. + “Jadi, kalau tanya masalahnya di mana saya ga tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta (staf Linjamsos), tapi kan saya ga tau case kejadiannya kayak apa, itu ya,” kata Risma saat ditemui di kantornya, Rabu (24/5/2023). + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rx7o5y457_kementan-salurkan-bantuan-benih-padi-kepada-petani-di-lombok-tengah.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rx7o5y457_kementan-salurkan-bantuan-benih-padi-kepada-petani-di-lombok-tengah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1607189e55770aabb59e87430b03df97d1acb95a --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rx7o5y457_kementan-salurkan-bantuan-benih-padi-kepada-petani-di-lombok-tengah.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rx7o5y457/kementan-salurkan-bantuan-benih-padi-kepada-petani-di-lombok-tengah +title: "Kementan Salurkan Bantuan Benih Padi kepada Petani di Lombok Tengah | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:47:14 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kementan Salurkan Bantuan Benih Padi kepada Petani di Lombok Tengah | Republika Online + +Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 12,5 ton untuk 500 hektare. REPUBLIKA.CO.ID, PRAYA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan bantuan benih padi kepada para petani di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada musim tanam kedua (MK II) di daerah setempat. "Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat di wilayah utara Lombok Tengah ini dari pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian," kata Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Zaenal Arifin, di Praya, Senin (3/7/2023). Bantuan benih itu diberikan kepada para petani yang ada di Kecamatan Batukliang Utara karena di wilayah itu merupakan sumber mata air dan pola tanam para petani itu, yakni padi dan palawija. "Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 12,5 ton untuk 500 hektare," kata Zaenal. Program bantuan benih padi itu diharapkan bisa mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, bantuan itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tanaman padi para petani. "Harapan melalui program ini bisa meningkatkan hasil produksi pertanian kita," kata dia. Selain menyalurkan bantuan benih padi, pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan benih kedelai dari untuk 106 kelompok tani (Koptan) di Lombok Tengah. "Tahun ini kita diberikan bantuan benih kedelai dan telah ditanam semua," ujarnya. Ia mengatakan, jumlah penerima bantuan bibit tersebut sebanyak 106 kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Jonggat dan Praya Barat. Sedangkan untuk luas bantuan benih kedelai yang diberikan itu mencapai 2575 hektare. Program bantuan benih kedelai yang diberikan itu diharapkan dapat meningkatkan produksi para petani dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, bantuan benih kedelai ini diberikan untuk mendukung dalam penyediaan benihnya yang berkesinambungan bagi para petani, sehingga petani tidak kesulitan dalam membeli benih kedelai. "Bantuan benih kedelai tersebut dipusatkan di dua kecamatan, karena para petani di wilayah tersebut tetap menanam kedelai meskipun tidak ada bantuan yang diberikan," katanya. Ask me! Kementan Salurkan Bantuan Benih Padi kepada Petani di Lombok Tengah Rekomendasi H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga REPUBLIKA.CO.ID, PRAYA -- Kementerian Pertanian (Kementan) menyalurkan bantuan benih padi kepada para petani di Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pada musim tanam kedua (MK II) di daerah setempat. + + + + + "Bantuan yang disalurkan kepada masyarakat di wilayah utara Lombok Tengah ini dari pemerintah pusat atau Kementerian Pertanian," kata Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Zaenal Arifin, di Praya, Senin (3/7/2023). + + + + + Baca Juga + + + Mentan Bagikan 4 Ton Benih Padi Antisipasi Kekeringan karena El Nino + + Pemkab Aceh Utara Minta Petani Tanam Benih Padi Prioritas Hadapi Musim Kemarau + + Bantuan Benih Padi Petani Terdampak Banjir Kudus Diupayakan + + + Bantuan benih itu diberikan kepada para petani yang ada di Kecamatan Batukliang Utara karena di wilayah itu merupakan sumber mata air dan pola tanam para petani itu, yakni padi dan palawija. + "Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 12,5 ton untuk 500 hektare," kata Zaenal. + + + + Program bantuan benih padi itu diharapkan bisa mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, bantuan itu diharapkan bisa meningkatkan produktivitas tanaman padi para petani. + "Harapan melalui program ini bisa meningkatkan hasil produksi pertanian kita," kata dia. + Selain menyalurkan bantuan benih padi, pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan benih kedelai dari untuk 106 kelompok tani (Koptan) di Lombok Tengah. + "Tahun ini kita diberikan bantuan benih kedelai dan telah ditanam semua," ujarnya. + Ia mengatakan, jumlah penerima bantuan bibit tersebut sebanyak 106 kelompok tani yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Jonggat dan Praya Barat. Sedangkan untuk luas bantuan benih kedelai yang diberikan itu mencapai 2575 hektare. Program bantuan benih kedelai yang diberikan itu diharapkan dapat meningkatkan produksi para petani dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. + Selain itu, bantuan benih kedelai ini diberikan untuk mendukung dalam penyediaan benihnya yang berkesinambungan bagi para petani, sehingga petani tidak kesulitan dalam membeli benih kedelai. "Bantuan benih kedelai tersebut dipusatkan di dua kecamatan, karena para petani di wilayah tersebut tetap menanam kedelai meskipun tidak ada bantuan yang diberikan," katanya. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 21:40 WIB + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_ry9bod320_kejati-aceh-sita-rp176-miliar-terkait-korupsi-psr.md b/raw/news.republika.co.id_berita_ry9bod320_kejati-aceh-sita-rp176-miliar-terkait-korupsi-psr.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b1a29812b7c338ab66a416a8d2441cb279899815 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_ry9bod320_kejati-aceh-sita-rp176-miliar-terkait-korupsi-psr.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/ry9bod320/kejati-aceh-sita-rp176-miliar-terkait-korupsi-psr +title: "Kejati Aceh Sita Rp17,6 Miliar Terkait Korupsi PSR | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:31 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kejati Aceh Sita Rp17,6 Miliar Terkait Korupsi PSR | Republika Online + +Kejati Aceh juga sita aset lain selain uang REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyita uang sebanyak Rp17,6 miliar dari 10 rekening koperasi terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kejati Aceh Bambang Bachtiar di Banda Aceh, Ahad (23/7/2023), mengatakan selain uang belasan miliar rupiah, penyidik juga menyita sejumlah aset tersangka lainnya. "Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni berinisial Z selaku ketua Koperasi Produsen Mandiri dam SM selaku kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat," ujarnya. Adapun aset yang disita yakni berupa mobil HR-V dan mobil Chevrolet Colorado beserta surat-suratnya. Kemudian rumah dan tanah dengan luas 225,5 meter persegi, tanah seluas 1,307 meter persegi. Kedua aset tersebut berada di Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat. "Selain menyita uang di rekening serta aset berupa rumah dan tanah, penyidik juga menerima pengembalian uang dari bantuan program peremajaan sawit rakyat sebanyak Rp247,5 juta," tutur Bambang Bachtiar. Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit rakyat berawal ketika Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare pada 2017 mengajukan proposal. Proposal diajukan kepada Badan Pengelola Dana Peremajaan Sawit melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat. Proposal disetujui dan program dilaksanakan 10 tahapan dalam rentang waktu 2018 hingga 2020 dengan total anggaran Rp75,6 miliar lebih. Jumlah petani program peremajaan sawit rakyat yang diajukan sebanyak 1.207 orang dengan lahan mencapai 2.831 hektare. Baca juga: Ketika Kabah Berlumuran Darah Manusia, Mayat di Sumur Zamzam, dan Haji Terhenti 10 Tahun Akan tetapi, berdasarkan laporan identifikasi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala menggunakan citra satelit serta pemeriksaan lapangan tim penyidik Kejati Aceh, sebagian lahan yang diusulkan menerima program PSR masih dalam kondisi hutan dan tidak pernah ditanami tanaman sawit. Padahal, syarat untuk mendapatkan dana program PSR yakni lahan dengan tanaman sawit yang berusia 25 tahun serta produktivitas-nya di bawah 10 ton per hektare. Namun, kenyataan lahan yang ajukan masih kawasan hutan. Selain hutan, lahan yang diajukan juga masih semak belukar, serta lahan kosong yang belum ditanami. Kemudian, lahan perkebunan sawit dari hak guna usaha (HGU) perusahaan juga diajukan sebagai penerima program PSR. Ask me! Kejati Aceh Sita Rp17,6 Miliar Terkait Korupsi PSR Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH- Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menyita uang sebanyak Rp17,6 miliar dari 10 rekening koperasi terkait pengusutan dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Aceh Barat. + + + + + Kepala Kejati Aceh Bambang Bachtiar di Banda Aceh, Ahad (23/7/2023), mengatakan selain uang belasan miliar rupiah, penyidik juga menyita sejumlah aset tersangka lainnya. + + + + Baca Juga + + + Tafsir Al Baqarah Ayat 268, Mengapa Allah SWT Perintahkan Makanan Halal dan Tayib? + + Ayat Berbagi Tempat dan Pemahaman Nyeleneh Shaf Sholat Renggang Panji Gumilang   + + Kapuspen TNI Beberkan 3 Potensi Perang Antara RI dan Negara Lain    + + + "Dalam kasus ini, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni berinisial Z selaku ketua Koperasi Produsen Mandiri dam SM selaku kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat," ujarnya. + Adapun aset yang disita yakni berupa mobil HR-V dan mobil Chevrolet Colorado beserta surat-suratnya. Kemudian rumah dan tanah dengan luas 225,5 meter persegi, tanah seluas 1,307 meter persegi. Kedua aset tersebut berada di Kecamatan Johan Pahlawan kabupaten Aceh Barat. + + + + "Selain menyita uang di rekening serta aset berupa rumah dan tanah, penyidik juga menerima pengembalian uang dari bantuan program peremajaan sawit rakyat sebanyak Rp247,5 juta," tutur Bambang Bachtiar. + Pengusutan dugaan tindak pidana korupsi program peremajaan sawit rakyat berawal ketika Koperasi Produsen Mandiri Jaya Beusare pada 2017 mengajukan proposal. Proposal diajukan kepada Badan Pengelola Dana Peremajaan Sawit melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Barat. + Proposal disetujui dan program dilaksanakan 10 tahapan dalam rentang waktu 2018 hingga 2020 dengan total anggaran Rp75,6 miliar lebih. Jumlah petani program peremajaan sawit rakyat yang diajukan sebanyak 1.207 orang dengan lahan mencapai 2.831 hektare. + Baca juga: Ketika Kabah Berlumuran Darah Manusia, Mayat di Sumur Zamzam, dan Haji Terhenti 10 Tahun + Akan tetapi, berdasarkan laporan identifikasi Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala menggunakan citra satelit serta pemeriksaan lapangan tim penyidik Kejati Aceh, sebagian lahan yang diusulkan menerima program PSR masih dalam kondisi hutan dan tidak pernah ditanami tanaman sawit. + Padahal, syarat untuk mendapatkan dana program PSR yakni lahan dengan tanaman sawit yang berusia 25 tahun serta produktivitas-nya di bawah 10 ton per hektare. Namun, kenyataan lahan yang ajukan masih kawasan hutan. + Selain hutan, lahan yang diajukan juga masih semak belukar, serta lahan kosong yang belum ditanami. Kemudian, lahan perkebunan sawit dari hak guna usaha (HGU) perusahaan juga diajukan sebagai penerima program PSR. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_s63trr396_kemenhub-berangkatkan-peserta-mudik-gratis-nataru-ke-11-kota.md b/raw/news.republika.co.id_berita_s63trr396_kemenhub-berangkatkan-peserta-mudik-gratis-nataru-ke-11-kota.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4c6ccc67be06b680b0e3927cc14cba16cea1e74 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_s63trr396_kemenhub-berangkatkan-peserta-mudik-gratis-nataru-ke-11-kota.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/s63trr396/kemenhub-berangkatkan-peserta-mudik-gratis-nataru-ke-11-kota +title: "Kemenhub Berangkatkan Peserta Mudik Gratis Nataru ke 11 Kota | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:23 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kemenhub Berangkatkan Peserta Mudik Gratis Nataru ke 11 Kota | Republika Online + +Berdasarkan rencana dan operasi memiliki total kuota mudik sebanyak 3.600 peserta. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan memberangkatkan peserta mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ke 11 kota di antaranya Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Surabaya, Kediri, Malang dan Madiun. Adapun, program ini dimaksudkan untuk mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas karena masifnya pergerakan masyarakat di momen liburan akhir tahun. Pelepasan pemberangkatan bus dilakukan oleh Inspektur 1, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Amin Hudaya didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh dan Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan beserta jajaran di Terminal Kp. Rambutan, Jakarta Timur (23/12). "Kegiatan dengan tema 'Transportasi Aman Liburan Nyaman' ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas khususnya bagi sepeda motor dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan," ujar Inspektur Amin dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id , Sabtu (23/12/2023). Lebih lanjut, dia menyampaikan, selain dari adanya keberangkatan mudik gratis melalui bus, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga telah menyediakan sarana truk pengangkut sepeda motor yang sudah diberangkatkan pada 22 Desember 2023 kemarin dari Terminal tipe A Pondok Cabe Kota Tangerang. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Perkotaan, Iman Sukandar dalam laporannya menuturkan kegiatan mudik gratis angkutan jalan Nataru tahun 2023/2024 ini berdasarkan rencana dan operasi memiliki total kuota mudik sebanyak 3.600 peserta. Adapun jumlah bus yang digunakan sebanyak 90 unit, yang terbagi menjadi sebanyak 27 bus diberangkatkan dari Terminal Kp. Rambutan dan 63 bus lainnya diberangkatkan dari Terminal terpadu Pulogebang pada waktu yang sama. "Sebanyak 1.024 peserta mudik gratis diberangkatkan dari Terminal Kp. Rambutan. Sedangkan, sebanyak 2.473 peserta mudik gratis dengan 63 bus saat ini juga akan diberangkatkan dari Terminal Pulogebang Jakarta Timur," jelas Iman. Kemudian, dia berharap, penyelenggaraan mudik gratis angkutan jalan ini diberikan kelancaran dan keselamatan selama perjalanan dan tiba di tempat tujuan masing-masing dengan penuh kebahagiaan. "Kami titip salam kepada keluarga peserta mudik di kampung halaman dan kami ucapkan selamat berlibur dan berkumpul hangat dengan sanak saudara dan keluarga, transportasi aman  liburan nyaman," ucap Iman. Mengurangi tingkat kecelakaan Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Robby Kurniawan mengatakan perjalanan mudik sangat rentan terjadi kecelakan, untuk ini Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melalui arahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk Program Mudik Gratis di angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini. “Program ini ditujukan sebagai bentuk dan kehadiran negara untuk memfasilitasi masyarakat yang akan berliburan, bersilaturrahmi, semoga program ini dapat bermanfaat dan juga dapat mendorong mengurangi tingkat kecelakaan yang akan terjadi selama Nataru mendatang,” katanya. Robby juga menambahkan, bahwa Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang terlibat dan mendukung kelancaran angkutan Nataru ini. Seperti Polri, Organda, Dinas Perhubungan, PMI dan lainnya. Dirinya juga berdoa agar masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik dilancarkan dan selamat sampai tujuan sehingga bisa berjumpa dengan keluarga. Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Suharto menjelaskan pelaksanaan mudik gratis Nataru ini adalah yang pertama, dimana biasanya Kemenhub menggelar mudik gratis pada masa Lebaran. Dan pertimbangan Kemenhub membuat program ini di dasari dengan tinggi pergerakan masyarakat pada masyarakat pada masa Nataru mendatang. “Program ini merupakan bentuk nyata hadirnya Pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan sekaligus untuk menjaga ketertiban dan kelancaran dalam perjalanan. Dan ini sebagai upaya mengalihkan pengguna kendaraan pribadi seperti sepada motor untuk perjalanan jauh, sebab hal ini sangat berbahaya. Kami juga berdoa mudah-mudahan mudik gratis ini sebagai ikhtiar bersama untuk menekan angka kecelakaan di jalan,” katanya. Ask me! Kemenhub Berangkatkan Peserta Mudik Gratis Nataru ke 11 Kota Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan memberangkatkan peserta mudik gratis Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ke 11 kota di antaranya Semarang, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Wonosobo, Surabaya, Kediri, Malang dan Madiun. Adapun, program ini dimaksudkan untuk mengurangi angka kemacetan dan kecelakaan lalu lintas karena masifnya pergerakan masyarakat di momen liburan akhir tahun. + + + + + Pelepasan pemberangkatan bus dilakukan oleh Inspektur 1, Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Amin Hudaya didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh dan Direktur Sarana Transportasi Jalan, Danto Restyawan beserta jajaran di Terminal Kp. Rambutan, Jakarta Timur (23/12). + + + + +   + + Pemudik Nataru mulai memadati Terminal Kampung Rambutan, Sabtu (23/12/2023). - (dok. Republika) + +   + + + + "Kegiatan dengan tema 'Transportasi Aman Liburan Nyaman' ini bertujuan untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas khususnya bagi sepeda motor dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan," ujar Inspektur Amin dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id , Sabtu (23/12/2023). + Lebih lanjut, dia menyampaikan, selain dari adanya keberangkatan mudik gratis melalui bus, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga telah menyediakan sarana truk pengangkut sepeda motor yang sudah diberangkatkan pada 22 Desember 2023 kemarin dari Terminal tipe A Pondok Cabe Kota Tangerang. + Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Angkutan Perkotaan, Iman Sukandar dalam laporannya menuturkan kegiatan mudik gratis angkutan jalan Nataru tahun 2023/2024 ini berdasarkan rencana dan operasi memiliki total kuota mudik sebanyak 3.600 peserta. + Adapun jumlah bus yang digunakan sebanyak 90 unit, yang terbagi menjadi sebanyak 27 bus diberangkatkan dari Terminal Kp. Rambutan dan 63 bus lainnya diberangkatkan dari Terminal terpadu Pulogebang pada waktu yang sama. + "Sebanyak 1.024 peserta mudik gratis diberangkatkan dari Terminal Kp. Rambutan. Sedangkan, sebanyak 2.473 peserta mudik gratis dengan 63 bus saat ini juga akan diberangkatkan dari Terminal Pulogebang Jakarta Timur," jelas Iman. + Kemudian, dia berharap, penyelenggaraan mudik gratis angkutan jalan ini diberikan kelancaran dan keselamatan selama perjalanan dan tiba di tempat tujuan masing-masing dengan penuh kebahagiaan. + "Kami titip salam kepada keluarga peserta mudik di kampung halaman dan kami ucapkan selamat berlibur dan berkumpul hangat dengan sanak saudara dan keluarga, transportasi aman  liburan nyaman," ucap Iman. + Mengurangi tingkat kecelakaan + Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Transportasi (BKT), Robby Kurniawan mengatakan perjalanan mudik sangat rentan terjadi kecelakan, untuk ini Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi melalui arahan Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan untuk Program Mudik Gratis di angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini.  + “Program ini ditujukan sebagai bentuk dan kehadiran negara untuk memfasilitasi masyarakat yang akan berliburan, bersilaturrahmi, semoga program ini dapat bermanfaat dan juga dapat mendorong mengurangi tingkat kecelakaan yang akan terjadi selama Nataru mendatang,” katanya. + Robby juga menambahkan, bahwa Kementerian Perhubungan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan stakeholder yang terlibat dan mendukung kelancaran angkutan Nataru ini. Seperti Polri, Organda, Dinas Perhubungan, PMI dan lainnya. Dirinya juga berdoa agar masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik dilancarkan dan selamat sampai tujuan sehingga bisa berjumpa dengan keluarga. + Sedangkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Suharto menjelaskan pelaksanaan mudik gratis Nataru ini adalah yang pertama, dimana biasanya Kemenhub menggelar mudik gratis pada masa Lebaran. Dan pertimbangan Kemenhub membuat program ini di dasari dengan tinggi pergerakan masyarakat pada masyarakat pada masa Nataru mendatang. + “Program ini merupakan bentuk nyata hadirnya Pemerintah di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan sekaligus untuk menjaga ketertiban dan kelancaran dalam perjalanan. Dan ini sebagai upaya mengalihkan pengguna kendaraan pribadi seperti sepada motor untuk perjalanan jauh, sebab hal ini sangat berbahaya. Kami juga berdoa mudah-mudahan mudik gratis ini sebagai ikhtiar bersama untuk menekan angka kecelakaan di jalan,” katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_s8nbjh457_pemprov-lampung-minta-daerah-antisipasi-gangguan-tanam-di-musim-hujan.md b/raw/news.republika.co.id_berita_s8nbjh457_pemprov-lampung-minta-daerah-antisipasi-gangguan-tanam-di-musim-hujan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d00cb912c038bb9a68c00dcbbd60f76aa4e617c --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_s8nbjh457_pemprov-lampung-minta-daerah-antisipasi-gangguan-tanam-di-musim-hujan.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/s8nbjh457/pemprov-lampung-minta-daerah-antisipasi-gangguan-tanam-di-musim-hujan +title: "Pemprov Lampung Minta Daerah Antisipasi Gangguan Tanam di Musim Hujan | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:33 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Pemprov Lampung Minta Daerah Antisipasi Gangguan Tanam di Musim Hujan | Republika Online + +Antisipasi ini untuk meminimalisir kerugian gagal tanam akibat curah hujan tinggi. REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta kabupaten dan kota melakukan langkah antisipasi adanya gangguan tanam di sektor pertanian di musim hujan. "Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Lampung ini curah hujan masih akan tetap tinggi di Mei, Juni, Juli. Di Agustus mulai berkurang, akhir September-Oktober mulai kemarau. Jadi dalam waktu dekat ini beberapa kabupaten harus berhati-hati di musim tanam," ujar Inspektur Provinsi Lampung, Fredy saat menghadiri rapat pengendalian inflasi di Bandarlampung, Sabtu (10/2/2024). Ia menjelaskan, langkah antisipasi dan kewaspadaan di musim tanam kali ini harus dilakukan oleh kabupaten dan kota untuk meminimalisir kerugian akibat gagal tanam akibat curah hujan tinggi. "Untuk potensi gangguan tanam itu ada di daerah Lampung Selatan dan beberapa kabupaten lain, nanti antisipasinya secara teknis dalam rangka musim tanam ini akan dilakukan. Dan ada juga yang sudah diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian," katanya. Dia melanjutkan, selain gangguan pada musim tanam ada juga potensi gangguan panen, yang akan terjadi salah satunya di Kabupaten Tanggamus. "Di Tanggamus potensi gangguan panen akan terjadi akibat adanya banjir karena curah hujan tinggi. Tapi sudah ada beberapa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar tidak gagal panen. Untuk komoditas jagung tadi masih bagus dan stabil," ucapnya. Menurut dia, bila ada lahan persawahan yang mengalami fuso maka pemerintah pusat dan daerah akan membantu petani melalui beberapa bantuan. "Kemudian kami pemerintah daerah melalui dinas terkait bidang pertanian akan mengupayakan beberapa langkah penanganan dan pencegahan dini. Yang pasti pada musim tanam ini harus berhati-hati dan melihat daerah mana yang tidak banjir sehingga tidak ada gangguan tanam serta gangguan banjir," tambahnya. Berdasarkan data BPBD Provinsi Lampung, pemetaan sawah yang rawan terdampak banjir di 15 kabupaten dan kota ada sebanyak 74.095 hektare, dimana jumlah luasan sawah yang berisiko terdampak banjir itu terdiri dari 35.096 hektare masuk dalam kawasan berisiko rendah, lalu seluas 23.553 hektare masuk dalam kawasan berisiko sedang, dan 15.445 hektare masuk dalam kawasan berisiko tinggi. Ask me! Pemprov Lampung Minta Daerah Antisipasi Gangguan Tanam di Musim Hujan Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung meminta kabupaten dan kota melakukan langkah antisipasi adanya gangguan tanam di sektor pertanian di musim hujan. + + + + + "Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Lampung ini curah hujan masih akan tetap tinggi di Mei, Juni, Juli. Di Agustus mulai berkurang, akhir September-Oktober mulai kemarau. Jadi dalam waktu dekat ini beberapa kabupaten harus berhati-hati di musim tanam," ujar Inspektur Provinsi Lampung, Fredy saat menghadiri rapat pengendalian inflasi di Bandarlampung, Sabtu (10/2/2024). + + + + Baca Juga + + + PT Pupuk Kujang Pasok Pupuk Diskon Bantu Petani Garut Saat Musim Tanam + + Masuk Musim Tanam, Jatah Pupuk Subsidi di Lampung Berkurang + + Sawah Terendam Banjir, Musim Tanam Padi di Klaten Terganggu + + + Ia menjelaskan, langkah antisipasi dan kewaspadaan di musim tanam kali ini harus dilakukan oleh kabupaten dan kota untuk meminimalisir kerugian akibat gagal tanam akibat curah hujan tinggi. + "Untuk potensi gangguan tanam itu ada di daerah Lampung Selatan dan beberapa kabupaten lain, nanti antisipasinya secara teknis dalam rangka musim tanam ini akan dilakukan. Dan ada juga yang sudah diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian," katanya. + + + + Dia melanjutkan, selain gangguan pada musim tanam ada juga potensi gangguan panen, yang akan terjadi salah satunya di Kabupaten Tanggamus. "Di Tanggamus potensi gangguan panen akan terjadi akibat adanya banjir karena curah hujan tinggi. Tapi sudah ada beberapa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten agar tidak gagal panen. Untuk komoditas jagung tadi masih bagus dan stabil," ucapnya. + Menurut dia, bila ada lahan persawahan yang mengalami fuso maka pemerintah pusat dan daerah akan membantu petani melalui beberapa bantuan. "Kemudian kami pemerintah daerah melalui dinas terkait bidang pertanian akan mengupayakan beberapa langkah penanganan dan pencegahan dini. Yang pasti pada musim tanam ini harus berhati-hati dan melihat daerah mana yang tidak banjir sehingga tidak ada gangguan tanam serta gangguan banjir," tambahnya. + Berdasarkan data BPBD Provinsi Lampung, pemetaan sawah yang rawan terdampak banjir di 15 kabupaten dan kota ada sebanyak 74.095 hektare, dimana jumlah luasan sawah yang berisiko terdampak banjir itu terdiri dari 35.096 hektare masuk dalam kawasan berisiko rendah, lalu seluas 23.553 hektare masuk dalam kawasan berisiko sedang, dan 15.445 hektare masuk dalam kawasan berisiko tinggi. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_se86ze451_kpppa-usut-tuntas-kekerasan-seksual-yang-menimpa-disabilitas-di-bogor.md b/raw/news.republika.co.id_berita_se86ze451_kpppa-usut-tuntas-kekerasan-seksual-yang-menimpa-disabilitas-di-bogor.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a690fcd654906a9152bc2e10b6118f10fdf2d54d --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_se86ze451_kpppa-usut-tuntas-kekerasan-seksual-yang-menimpa-disabilitas-di-bogor.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/se86ze451/kpppa-usut-tuntas-kekerasan-seksual-yang-menimpa-disabilitas-di-bogor +title: "KPPPA- Usut Tuntas Kekerasan Seksual yang Menimpa Disabilitas di Bogor | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:51:15 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# KPPPA: Usut Tuntas Kekerasan Seksual yang Menimpa Disabilitas di Bogor | Republika Online + +Warga harus berkolaborasi untuk mencegah kekerasan seksual. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta penegak hukum segera mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dengan disabilitas mental di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai peraturan yang berlaku. "Kami memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah memberikan respons dan kerja cepat dalam mengupayakan keadilan bagi korban. Aparat penegak hukum telah mendukung proses hukum dapat berjalan lancar, sehingga keadilan bagi korban kekerasan dapat ditegakkan," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Ratna Susianawati dalam keterangan, di Jakarta, Selasa. Kekerasan seksual yang menimpa korban menyebabkan korban yang berinisial AP (19) kini hamil lima bulan. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Bogor bersama Unit PPA Polres Bogor telah memberikan penanganan terhadap AP. Penanganan yang diberikan di antaranya layanan asesmen awal, pendampingan berupa pemeriksaan psikologis, serta layanan rujukan ke RS Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor. Ratna Susianawati menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami tindakan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan kesehatan. Selain diskriminasi ganda, penyandang disabilitas juga kerap mengalami stigmatisasi dan rentan mendapatkan perlakuan salah, mengalami eksploitasi, bahkan kekerasan. Dalam kasus ini, KPPPA mendorong layanan yang diberikan pada korban agar dapat memperhatikan jenis kerentanannya, sekaligus memenuhi hak-hak korban penyandang disabilitas. Upaya perlindungan dan penanganan terhadap korban juga perlu dilakukan secara komprehensif. Ask me! KPPPA: Usut Tuntas Kekerasan Seksual yang Menimpa Disabilitas di Bogor Rekomendasi H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta penegak hukum segera mengusut tuntas kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan dengan disabilitas mental di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai peraturan yang berlaku. + + + + + "Kami memberikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah memberikan respons dan kerja cepat dalam mengupayakan keadilan bagi korban. Aparat penegak hukum telah mendukung proses hukum dapat berjalan lancar, sehingga keadilan bagi korban kekerasan dapat ditegakkan," kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA Ratna Susianawati dalam keterangan, di Jakarta, Selasa. + + + + Baca Juga + + + Pj Gubernur Jabar Bey, Fokus Perbaiki Lahan Kritis dan Penegakan Hukum 10 Bulan Kedepan + + Teleskop ini Bisa Amati Bintang, Satelit, dan Lainnya di Siang Hari + + Jadi Lulusan Terbaik, Tiga Siswa Sukoharjo Raih Beasiswa Luar Negeri + + + Kekerasan seksual yang menimpa korban menyebabkan korban yang berinisial AP (19) kini hamil lima bulan. + Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kabupaten Bogor bersama Unit PPA Polres Bogor telah memberikan penanganan terhadap AP. + + + + Penanganan yang diberikan di antaranya layanan asesmen awal, pendampingan berupa pemeriksaan psikologis, serta layanan rujukan ke RS Jiwa Marzoeki Mahdi, Bogor. + Ratna Susianawati menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban penyandang disabilitas. + Penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami tindakan diskriminatif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan kesehatan. + Selain diskriminasi ganda, penyandang disabilitas juga kerap mengalami stigmatisasi dan rentan mendapatkan perlakuan salah, mengalami eksploitasi, bahkan kekerasan. + Dalam kasus ini, KPPPA mendorong layanan yang diberikan pada korban agar dapat memperhatikan jenis kerentanannya, sekaligus memenuhi hak-hak korban penyandang disabilitas. + Upaya perlindungan dan penanganan terhadap korban juga perlu dilakukan secara komprehensif. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:40 WIB + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_se88u2451_pemkab-kaji-upaya-tingkatkan-ketahanan-pangan-di-kepulauan-seribu.md b/raw/news.republika.co.id_berita_se88u2451_pemkab-kaji-upaya-tingkatkan-ketahanan-pangan-di-kepulauan-seribu.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12cdf1db8f1d5a9439770d60ceed37fa1fb1ee56 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_se88u2451_pemkab-kaji-upaya-tingkatkan-ketahanan-pangan-di-kepulauan-seribu.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/se88u2451/pemkab-kaji-upaya-tingkatkan-ketahanan-pangan-di-kepulauan-seribu +title: "Pemkab Kaji Upaya Tingkatkan Ketahanan Pangan di Kepulauan Seribu | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:39:02 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pemkab Kaji Upaya Tingkatkan Ketahanan Pangan di Kepulauan Seribu | Republika Online + +Kepulauan Seribu memiliki lingkungan alam yang unik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengkaji upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kepulauan tersebut melalui Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) bertema "Mewujudkan Food Security di Wilayah Kepulauan Seribu" pada Selasa. "Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di Kepulauan Seribu,” kata Bupati Kepulauan Seribu Junaedi di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, Kepulauan Seribu memiliki potensi untuk menjadi contoh keberlanjutan dalam produksi dan distribusi pangan. Menurut dia, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua warga Kepulauan Seribu memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang sehat dan bergizi. Ia mengatakan, adanya kerentanan geografis di Kepulauan Seribu sebagai wilayah yang terdiri dari banyak pulau kecil dan logistik menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi pangan. "Terbatasnya infrastruktur transportasi dan aksesibilitas menuju pulau-pulau terpencil seringkali membuat sulit untuk membawa makanan segar dan bahan pangan lainnya ke wilayah tersebut,” kata dia. Junaedi menilai perlu mencari solusi kreatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini mulai dengan penggunaan kapal pengangkut barang yang efisien dan pengembangan jaringan distribusi lokal. Selain itu, lanjutnya isu lainnya adalah ketahanan ekologis Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu memiliki lingkungan alam yang unik dan beragam merupakan aset berharga yang harus dijaga dengan baik. "Perlu mempromosikan pertanian berkelanjutan dan memperkuat upaya konservasi lingkungan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan ketersediaan pangan jangka panjang," kata dia. Dia berharap semua pihak yang hadir untuk berkomitmen secara bersama-sama dan menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan dengan kerja keras, kreativitas dan kerja sama yang kokoh. “Kita tidak boleh mengabaikan aspek sosial dari ketahanan pangan. Kesenjangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya merupakan masalah serius yang dapat memperburuk ketidakamanan pangan di Kepulauan Seribu,” kata dia. Ask me! Pemkab Kaji Upaya Tingkatkan Ketahanan Pangan di Kepulauan Seribu Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengkaji upaya meningkatkan ketahanan pangan di wilayah kepulauan tersebut melalui Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion/FGD) bertema "Mewujudkan Food Security di Wilayah Kepulauan Seribu" pada Selasa. + + + + + "Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan di Kepulauan Seribu,” kata Bupati Kepulauan Seribu Junaedi di Jakarta, Selasa. + + + + Baca Juga + + + JK: Tapera Tabungan, tak Harus Dipakai untuk Beli Rumah + + Daftar Sekarang! Universitas BSI Kembali Gelar Campus Recruitment Bersama PT Padma Raharja + + Kaesang Dilirik Nasdem untuk Maju di Pilkada Depok atau Bekasi + + + Ia mengatakan, Kepulauan Seribu memiliki potensi untuk menjadi contoh keberlanjutan dalam produksi dan distribusi pangan. + Menurut dia, ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua warga Kepulauan Seribu memiliki akses yang memadai terhadap makanan yang sehat dan bergizi. + + + + Ia mengatakan, adanya kerentanan geografis di Kepulauan Seribu sebagai wilayah yang terdiri dari banyak pulau kecil dan logistik menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi pangan. + "Terbatasnya infrastruktur transportasi dan aksesibilitas menuju pulau-pulau terpencil seringkali membuat sulit untuk membawa makanan segar dan bahan pangan lainnya ke wilayah tersebut,” kata dia. + Junaedi menilai perlu mencari solusi kreatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini mulai dengan penggunaan kapal pengangkut barang yang efisien dan pengembangan jaringan distribusi lokal. + Selain itu, lanjutnya isu lainnya adalah ketahanan ekologis Kepulauan Seribu. + Kepulauan Seribu memiliki lingkungan alam yang unik dan beragam merupakan aset berharga yang harus dijaga dengan baik. + "Perlu mempromosikan pertanian berkelanjutan dan memperkuat upaya konservasi lingkungan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan ketersediaan pangan jangka panjang," kata dia. + Dia berharap semua pihak yang hadir untuk berkomitmen secara bersama-sama dan menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan dengan kerja keras, kreativitas dan kerja sama yang kokoh. + “Kita tidak boleh mengabaikan aspek sosial dari ketahanan pangan. Kesenjangan ekonomi dan akses terhadap sumber daya merupakan masalah serius yang dapat memperburuk ketidakamanan pangan di Kepulauan Seribu,” kata dia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sgugfr348_kritik-pemain-argentina-hugo-lloris-euforia-juara-bukan-alasan-nyanyikan-lagu-rasis.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sgugfr348_kritik-pemain-argentina-hugo-lloris-euforia-juara-bukan-alasan-nyanyikan-lagu-rasis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..672b254304c7bde4116de536ef3a2c2b4812f111 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sgugfr348_kritik-pemain-argentina-hugo-lloris-euforia-juara-bukan-alasan-nyanyikan-lagu-rasis.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sgugfr348/kritik-pemain-argentina-hugo-lloris-euforia-juara-bukan-alasan-nyanyikan-lagu-rasis +title: "Kritik Pemain Argentina, Hugo Lloris- Euforia Juara Bukan Alasan Nyanyikan Lagu Rasis | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:04:07 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kritik Pemain Argentina, Hugo Lloris: Euforia Juara Bukan Alasan Nyanyikan Lagu Rasis | Republika Online + +Lloris menilai para pemain Argentina seharusnya bisa menjaga sikap sebagai juara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan kapten Prancis Hugo Lloris menggambarkan lagu kontroversial yang dinyanyikan oleh beberapa pemain Argentina sebagai serangan terhadap rakyat Prancis. Namun, ia berharap itu kesalahan yang dapat dijadikan pelajaran bagi para pemain yang terlibat. Gelandang Chelsea Enzo Fernandez menghadapi sanksi dari klubnya setelah mengunggah video di media sosial yang menurut Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) memuat dugaan bahasa rasis dan diskriminatif. Badan sepak bola dunia FIFA juga menyelidiki video tersebut, yang menampilkan beberapa anggota skuad Argentina bernyanyi setelah menang 1-0 atas Kolombia di final Copa America 2024. Lirik nyanyian mereka awalnya dicetuskan oleh para penggemar Argentina yang mempertanyakan warisan kulit hitam dan putih Prancis atau pemain ras campuran saat di Piala Dunia 2022. Pemain Prancis Wesley Fofana yang juga membela Chelsea mengecamnya. Fernandez sejak itu mengeluarkan permintaan maaf di media sosial. Lloris, pemain Prancis dengan penampilan terbanyak sekaligus kapten mereka ketika menjuarai Piala Dunia 2018, mengaku terkejut dengan perilaku tersebut. Menurut dia, tidak ada alasan berada dalam momen euforia karena telah memenangkan trofi penting. “Itu justru menuntut tanggung jawab lebih besar ketika Anda menjadi pemenang. Anda tentu tidak ingin mendengar atau melihat hal seperti ini di sepak bola. Kita semua menentang diskriminasi dan rasisme," ujar Lloris dikutip dari BBC, Jumat (19/7/2024). "Saya hanya berpikir dan berharap ini sebuah kesalahan. Kita semua terkadang melakukan kesalahan dan mudah-mudahan mereka bisa belajar darinya." Mantan kapten Prancis dan Tottenham ini menandatangani kontrak dengan tim Major League Soccer Los Angeles FC pada bulan Desember. Kiper 37 tahun ini berada di Amerika Serikat saat Argentina memenangkan Copa America di Miami. Lloris berada di pihak yang kalah di final Piala Dunia 2022 saat Prancis tumbang lewat adu penalti dari Argentina. “Mereka [Argentina] adalah wajah sepak bola saat ini, di Amerika Selatan, di dunia. Mereka pantas mendapatkan banyak pujian atas apa yang telah mereka lakukan di lapangan selama empat atau lima tahun terakhir,” kata Lloris. “Namun ketika Anda menang, Anda menjadi contoh bagi orang lain, terutama anak-anak. Itu serangan yang tepat terhadap rakyat Prancis, terutama terhadap rakyat Prancis yang berasal dari Afrika dan memiliki keluarga." Mantan kepala keterlibatan pemain di kelompok anti-diskriminasi Kick It Out, Troy Townsend, menilai sepak bola melangkah mundur dalam perjuangan melawan rasisme. Ia merasa bahwa sepak bola pada akhirnya perlu memanfaatkan peluang untuk membuktikan sikap anti-diskriminasi yang kuat. “Ini adalah momen bagi industri – baik dalam skala global melalui FIFA, di Inggris melalui FA dan Chelsea – di mana mereka perlu menunjukkan kekuatan terhadap pendekatan nol toleransi yang seharusnya kita miliki terhadap rasisme dan diskriminasi. Ini sesuatu yang harus dihadapi oleh sepak bola sebelum situasi ini, sekali lagi, menjadi tidak terkendali," kata dia. Paul Canoville, pemain kulit hitam pertama Chelsea yang bergabung pada 1981 mengatakan tidak ada ruang untuk diskriminasi dan juga menawarkan bantuan dalam proses pemulihan. “Saya bertujuan untuk membantu orang-orang belajar melalui pengalaman saya sebelum, selama, dan setelah pelecehan yang saya terima saat bermain sepak bola, termasuk mampu memberikan pengampunan jika memang pantas,” kata Canoville. Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris juga telah menghubungi pihak klub untuk menawarkan bantuannya. Sementara mantan pemain Argentina Javier Mascherano menilai nyanyian itu telah disalahartikan. Ask me! Kritik Pemain Argentina, Hugo Lloris: Euforia Juara Bukan Alasan Nyanyikan Lagu Rasis Rekomendasi H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan kapten Prancis Hugo Lloris menggambarkan lagu kontroversial yang dinyanyikan oleh beberapa pemain Argentina sebagai serangan terhadap rakyat Prancis. Namun, ia berharap itu kesalahan yang dapat dijadikan pelajaran bagi para pemain yang terlibat. + + + + + Gelandang Chelsea Enzo Fernandez menghadapi sanksi dari klubnya setelah mengunggah video di media sosial yang menurut Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) memuat dugaan bahasa rasis dan diskriminatif. + + + + + Baca Juga + + + Setelah Argentina Diprotes ke FIFA, Giliran Gibraltar Adukan Spanyol ke UEFA + + Rekannya di Timnas Argentina yang Bernyanyi Rasis, Lionel Messi yang Disuruh Minta Maaf + + FIFA Selidiki Video Nyanyian Rasis Pemain Argentina Setelah Pengaduan Prancis + + + Badan sepak bola dunia FIFA juga menyelidiki video tersebut, yang menampilkan beberapa anggota skuad Argentina bernyanyi setelah menang 1-0 atas Kolombia di final Copa America 2024. Lirik nyanyian mereka awalnya dicetuskan oleh para penggemar Argentina yang mempertanyakan warisan kulit hitam dan putih Prancis atau pemain ras campuran saat di Piala Dunia 2022. + Pemain Prancis Wesley Fofana yang juga membela Chelsea mengecamnya. Fernandez sejak itu mengeluarkan permintaan maaf di media sosial. + + + + Lloris, pemain Prancis dengan penampilan terbanyak sekaligus kapten mereka ketika menjuarai Piala Dunia 2018, mengaku terkejut dengan perilaku tersebut. Menurut dia, tidak ada alasan berada dalam momen euforia karena telah memenangkan trofi penting. + “Itu justru menuntut tanggung jawab lebih besar ketika Anda menjadi pemenang. Anda tentu tidak ingin mendengar atau melihat hal seperti ini di sepak bola. Kita semua menentang diskriminasi dan rasisme," ujar Lloris dikutip dari BBC, Jumat (19/7/2024). + "Saya hanya berpikir dan berharap ini sebuah kesalahan. Kita semua terkadang melakukan kesalahan dan mudah-mudahan mereka bisa belajar darinya." + Mantan kapten Prancis dan Tottenham ini menandatangani kontrak dengan tim Major League Soccer Los Angeles FC pada bulan Desember. Kiper 37 tahun ini berada di Amerika Serikat saat Argentina memenangkan Copa America di Miami. Lloris berada di pihak yang kalah di final Piala Dunia 2022 saat Prancis tumbang lewat adu penalti dari Argentina. + “Mereka [Argentina] adalah wajah sepak bola saat ini, di Amerika Selatan, di dunia. Mereka pantas mendapatkan banyak pujian atas apa yang telah mereka lakukan di lapangan selama empat atau lima tahun terakhir,” kata Lloris. + “Namun ketika Anda menang, Anda menjadi contoh bagi orang lain, terutama anak-anak. Itu serangan yang tepat terhadap rakyat Prancis, terutama terhadap rakyat Prancis yang berasal dari Afrika dan memiliki keluarga." + Mantan kepala keterlibatan pemain di kelompok anti-diskriminasi Kick It Out, Troy Townsend, menilai sepak bola melangkah mundur dalam perjuangan melawan rasisme. Ia merasa bahwa sepak bola pada akhirnya perlu memanfaatkan peluang untuk membuktikan sikap anti-diskriminasi yang kuat. + “Ini adalah momen bagi industri – baik dalam skala global melalui FIFA, di Inggris melalui FA dan Chelsea – di mana mereka perlu menunjukkan kekuatan terhadap pendekatan nol toleransi yang seharusnya kita miliki terhadap rasisme dan diskriminasi. Ini sesuatu yang harus dihadapi oleh sepak bola sebelum situasi ini, sekali lagi, menjadi tidak terkendali," kata dia. + Paul Canoville, pemain kulit hitam pertama Chelsea yang bergabung pada 1981 mengatakan tidak ada ruang untuk diskriminasi dan juga menawarkan bantuan dalam proses pemulihan. + “Saya bertujuan untuk membantu orang-orang belajar melalui pengalaman saya sebelum, selama, dan setelah pelecehan yang saya terima saat bermain sepak bola, termasuk mampu memberikan pengampunan jika memang pantas,” kata Canoville. + Asosiasi Pesepak Bola Profesional Inggris juga telah menghubungi pihak klub untuk menawarkan bantuannya. Sementara mantan pemain Argentina Javier Mascherano menilai nyanyian itu telah disalahartikan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:40 WIB + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_siuzyx483_bangun-mck-untuk-sekolah-di-pelosok-pandeglang.md b/raw/news.republika.co.id_berita_siuzyx483_bangun-mck-untuk-sekolah-di-pelosok-pandeglang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cdd8341aea228934e9475771b60fd71abf9395c7 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_siuzyx483_bangun-mck-untuk-sekolah-di-pelosok-pandeglang.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/siuzyx483/bangun-mck-untuk-sekolah-di-pelosok-pandeglang +title: "Bangun MCK untuk Sekolah di Pelosok Pandeglang | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:53:51 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Bangun MCK untuk Sekolah di Pelosok Pandeglang | Republika Online + +Bantuan pembangunan MCK ini dinilai sangat berarti bagi para siswa. REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Para siswa MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung sebelumnya terpaksa harus menumpang ke rumah warga sekitar untuk melakukan kegiatan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) karena keterbatasan fasilitas di sekolah mereka. Menyadari kebutuhan mendesak ini, Amanah Takaful memfasilitasi mitranya, PT Asuransi Takaful Keluarga, yang tengah merayakan milad ke-30, dengan membangun fasilitas MCK di sekolah yang terletak di pelosok Kabupaten Pandeglang, Banten. Peletakan batu pertama pembangunan MCK tersebut dilakukan oleh Amanah Takaful yang diwakili oleh Kepala Kantor Amanah Takaful Banten, Faiz Romzi, pada Senin (26/8/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Perguruan Mathla'ul Anwar Pasirdurung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para siswa MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung yang menyambutnya dengan penuh antusias. "Alhamdulillah, kegiatan peletakan batu pertama berjalan lancar. Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap para siswa dapat melakukan kegiatan MCK di lingkungan yang lebih nyaman dan aman," ujar Faiz Romzi. Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan ini sepenuhnya didanai oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai bagian dari perayaan milad mereka yang ke-30 PT ATK. Kepala Sekolah MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung, Aang Khunaefi, menyatakan, bantuan pembangunan MCK ini sangat berarti bagi para siswa. "Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Fasilitas MCK yang nyaman akan sangat mendukung kegiatan belajar siswa di sekolah. Kami berharap ini menjadi amal jariyah bagi para donatur dan seluruh karyawan PT Asuransi Takaful Keluarga dan Amanah Takaful," ujarnya. MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung yang telah berdiri sejak 1950-an, merupakan madrasah yang didirikan untuk membantu anak-anak di daerah pelosok Pandeglang mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Meskipun letaknya di pelosok, para siswa tetap menunjukkan semangat tinggi dalam belajar dan menggapai cita-cita. Ask me! Bangun MCK untuk Sekolah di Pelosok Pandeglang Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Para siswa MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung sebelumnya terpaksa harus menumpang ke rumah warga sekitar untuk melakukan kegiatan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) karena keterbatasan fasilitas di sekolah mereka. + + + + + Menyadari kebutuhan mendesak ini, Amanah Takaful memfasilitasi mitranya, PT Asuransi Takaful Keluarga, yang tengah merayakan milad ke-30, dengan membangun fasilitas MCK di sekolah yang terletak di pelosok Kabupaten Pandeglang, Banten. + + + + + Baca Juga + + + Cicit Pahlawan Nasional Ini Jadi Calon Menantu Mahfud MD + + BREAKING NEWS : Golkar Tarik Dukungan ke Andra Soni, Dukung Airin di Pilgub Banten + + Khasiat Kopi Menurut Kajian Ibnu Sina + + + Peletakan batu pertama pembangunan MCK tersebut dilakukan oleh Amanah Takaful yang diwakili oleh Kepala Kantor Amanah Takaful Banten, Faiz Romzi, pada Senin (26/8/2024). Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Perguruan Mathla'ul Anwar Pasirdurung, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta para siswa MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung yang menyambutnya dengan penuh antusias. + "Alhamdulillah, kegiatan peletakan batu pertama berjalan lancar. Dengan adanya fasilitas ini, kami berharap para siswa dapat melakukan kegiatan MCK di lingkungan yang lebih nyaman dan aman," ujar Faiz Romzi. Ia juga menyebutkan bahwa pembangunan ini sepenuhnya didanai oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai bagian dari perayaan milad mereka yang ke-30 PT ATK. + + + + Kepala Sekolah MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung, Aang Khunaefi, menyatakan, bantuan pembangunan MCK ini sangat berarti bagi para siswa. "Kami sangat bersyukur atas bantuan ini. Fasilitas MCK yang nyaman akan sangat mendukung kegiatan belajar siswa di sekolah. Kami berharap ini menjadi amal jariyah bagi para donatur dan seluruh karyawan PT Asuransi Takaful Keluarga dan Amanah Takaful," ujarnya. + MI Mathla'ul Anwar Pasirdurung yang telah berdiri sejak 1950-an, merupakan madrasah yang didirikan untuk membantu anak-anak di daerah pelosok Pandeglang mendapatkan pendidikan yang layak meskipun dengan keterbatasan fasilitas. Meskipun letaknya di pelosok, para siswa tetap menunjukkan semangat tinggi dalam belajar dan menggapai cita-cita. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sjl9o0416_indonesia-berkomitmen-wujudkan-visi%c2%a0masa-depan-berkelanjutan.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sjl9o0416_indonesia-berkomitmen-wujudkan-visi%c2%a0masa-depan-berkelanjutan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59864a381df8c65bf6ceaab60192bbe61625d452 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sjl9o0416_indonesia-berkomitmen-wujudkan-visi%c2%a0masa-depan-berkelanjutan.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sjl9o0416/indonesia-berkomitmen-wujudkan-visi%c2%a0masa-depan-berkelanjutan +title: "Indonesia Berkomitmen Wujudkan Visi Masa Depan Berkelanjutan | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:40:02 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Indonesia Berkomitmen Wujudkan Visi Masa Depan Berkelanjutan | Republika Online + +Salah satu tujuan penting dari visi ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan strategis dan kerja sama internasional.  Dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, para pemangku kepentingan nasional dan internasional berkumpul untuk mendiskusikan transisi energi dan rencana pembangunan masa depan Indonesia. Dalam acara tersebut, Rabu (10/9/2024), Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) Erfan Maksum menekankan tema yang diusung pada tahun 2024, yaitu "Bersatu Menuju Masa Depan Berkelanjutan - Memajukan Transisi Energi untuk Indonesia Emas dan Nol Emisi." Tema ini selaras dengan kerangka kerja yang lebih luas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045) yang baru-baru ini disetujui  DPR untuk memandu pertumbuhan sosio-ekonomi bangsa selama dua dekade ke depan. Maksum menyoroti bahwa visi "Indonesia Emas 2045" adalah untuk menciptakan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui strategi pembangunan regional. Untuk mencapai hal ini, Indonesia menargetkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar 30 ribu dolar AS dan peningkatan Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index) dari 0,56 di tahun 2035 menjadi 0,73 di tahun 2045. Salah satu tujuan penting dari visi ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai emisi nol pada tahun 2060 atau lebih awal. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjabarkan 70 tujuan pembangunan utama, termasuk mempercepat transisi energi dan mengintegrasikan keterkaitan antara pangan, energi, dan air. Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk Perjanjian Paris yang telah diratifikasi melalui UU No. 16 Tahun 2016. Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89 persen pada tahun 2030 dengan upaya domestik dan 43,2 persen dengan kerja sama internasional. Maksum menekankan pentingnya memastikan transisi energi yang merata di semua wilayah. Saat ini, tingkat elektrifikasi nasional mencapai 99,80 persen, namun bauran energi masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, dengan energi terbarukan kurang dari 15 persen. Ketergantungan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk beralih ke energi terbarukan, pengurangan pembangkit listrik beremisi tinggi, dan pengembangan jaringan listrik super untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan sumber energi terbarukan. Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada. Maksum mengakui bahwa kondisi cuaca ekstrem telah berdampak pada pertanian, pasokan air, dan layanan listrik, dan kemajuan teknologi digital menimbulkan risiko keamanan siber. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, kolaborasi lintas kementerian, wilayah, dan kemitraan global, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. ISEW 2024 bertujuan untuk menjadi platform untuk mengeksplorasi solusi dan mempercepat upaya transisi energi di Indonesia. Diskusi akan berfokus pada rekomendasi kebijakan, mekanisme pendanaan, dan kerangka kerja regulasi untuk mendukung upaya dekarbonisasi.  "Kita perlu mengeksplorasi ide-ide dan mempercepat pencapaian target melalui kolaborasi di semua tingkatan," kata Maksum. Pemerintah sedang mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai tahap pertama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Rencana ini akan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional dengan tujuan pemerintahan baru untuk memastikan masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. Ask me! Indonesia Berkomitmen Wujudkan Visi Masa Depan Berkelanjutan Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan strategis dan kerja sama internasional.  Dalam acara Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2024, para pemangku kepentingan nasional dan internasional berkumpul untuk mendiskusikan transisi energi dan rencana pembangunan masa depan Indonesia. + + + + + Dalam acara tersebut, Rabu (10/9/2024), Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) Erfan Maksum menekankan tema yang diusung pada tahun 2024, yaitu "Bersatu Menuju Masa Depan Berkelanjutan - Memajukan Transisi Energi untuk Indonesia Emas dan Nol Emisi."  + + + + Tema ini selaras dengan kerangka kerja yang lebih luas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2025-2045) yang baru-baru ini disetujui  DPR untuk memandu pertumbuhan sosio-ekonomi bangsa selama dua dekade ke depan. + Maksum menyoroti bahwa visi "Indonesia Emas 2045" adalah untuk menciptakan Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui strategi pembangunan regional.  + + + + Untuk mencapai hal ini, Indonesia menargetkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebesar 30 ribu dolar AS dan peningkatan Indeks Sumber Daya Manusia (Human Capital Index) dari 0,56 di tahun 2035 menjadi 0,73 di tahun 2045. + Salah satu tujuan penting dari visi ini adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai emisi nol pada tahun 2060 atau lebih awal. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menjabarkan 70 tujuan pembangunan utama, termasuk mempercepat transisi energi dan mengintegrasikan keterkaitan antara pangan, energi, dan air.  + Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kewajiban internasionalnya, termasuk Perjanjian Paris yang telah diratifikasi melalui UU No. 16 Tahun 2016. Indonesia telah meningkatkan target pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi 31,89 persen pada tahun 2030 dengan upaya domestik dan 43,2 persen dengan kerja sama internasional. + Maksum menekankan pentingnya memastikan transisi energi yang merata di semua wilayah. Saat ini, tingkat elektrifikasi nasional mencapai 99,80 persen, namun bauran energi masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil, dengan energi terbarukan kurang dari 15 persen.  + Ketergantungan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk beralih ke energi terbarukan, pengurangan pembangkit listrik beremisi tinggi, dan pengembangan jaringan listrik super untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan sumber energi terbarukan. + Meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada. Maksum mengakui bahwa kondisi cuaca ekstrem telah berdampak pada pertanian, pasokan air, dan layanan listrik, dan kemajuan teknologi digital menimbulkan risiko keamanan siber.  + Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, kolaborasi lintas kementerian, wilayah, dan kemitraan global, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. + ISEW 2024 bertujuan untuk menjadi platform untuk mengeksplorasi solusi dan mempercepat upaya transisi energi di Indonesia. Diskusi akan berfokus pada rekomendasi kebijakan, mekanisme pendanaan, dan kerangka kerja regulasi untuk mendukung upaya dekarbonisasi.  "Kita perlu mengeksplorasi ide-ide dan mempercepat pencapaian target melalui kolaborasi di semua tingkatan," kata Maksum. + Pemerintah sedang mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029) sebagai tahap pertama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Rencana ini akan mengintegrasikan prioritas pembangunan nasional dengan tujuan pemerintahan baru untuk memastikan masa depan yang tangguh dan berkelanjutan. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sr9ae0370_ahy-buka-peluang-diskon-tarif-tol-dan-angkutan-umum-selama-libur-lebaran-2025.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sr9ae0370_ahy-buka-peluang-diskon-tarif-tol-dan-angkutan-umum-selama-libur-lebaran-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2841847efe9085f2008ced1d2c679f27cff27cba --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sr9ae0370_ahy-buka-peluang-diskon-tarif-tol-dan-angkutan-umum-selama-libur-lebaran-2025.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sr9ae0370/ahy-buka-peluang-diskon-tarif-tol-dan-angkutan-umum-selama-libur-lebaran-2025 +title: "AHY Buka Peluang Diskon Tarif Tol dan Angkutan Umum Selama Libur Lebaran 2025 | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:57 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# AHY Buka Peluang Diskon Tarif Tol dan Angkutan Umum Selama Libur Lebaran 2025 | Republika Online + +AHY mengungkapkan tengah membicarakan untuk mengurangi biaya transportasi lebaran. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka kemungkinan diskon tarif tol pada libur Lebaran (Idul Fitri) 2025. Sebelumnya, AHY juga mengungkapkan hendak menurunkan harga tiket angkutan umum seperti tiket pesawat, kapal laut dan kereta api. "Kita mencoba dan saya mohon doanya nih karena tidak bisa berjanji terlebih dahulu. Kita sedang berusaha agar bisa mengurangi biaya transportasi, ya tentu udara, tapi juga kapal dan kereta api. Bahkan kita sedang hitung apakah tol juga bisa ada diskon, ada pengurangan," kata AHY di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2/2025). AHY mengungkapkan telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, untuk membahas terkait transportasi termasuk harga tiket, kualitas jalan, potensi pariwisata, hingga keamanan di masa libur lebaran yang lekat dengan tradisi mudik ke kampung halaman. AHY mengatakan masih akan membahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait, soal kebijakan untuk diterapkan saat periode libur lebaran tersebut, termasuk harga tiket karena di dalamnya ada kepentingan berbagai pihak. "Karena kita tahu menurunkan harga tiket pesawat misalnya, Seperti yang dilakukan pada masa Nataru yang lalu Ini, melibatkan pengelola Aftur, ya tentu di dalamnya pertamina, kemudian juga dari berbagai maskapai. Tentu kami perlu waktu lebih lanjut lagi untuk duduk bersama," katanya. Hal tersebut dibutuhkan, ujar AHY karena hal ini bukanlah sesuatu yang kecil dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya agar berjalan baik. "Termasuk persentase diskonnya. Ini bukan suatu yang kecil ya. Mudah-mudahan pada saatnya akan kami jelaskan, seperti apa kebijakan yang bisa kami ambil untuk meyakinkan sekali lagi keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan juga keterjangkauan terhadap biaya transportasi tersebut," tutur AHY. Ask me! AHY Buka Peluang Diskon Tarif Tol dan Angkutan Umum Selama Libur Lebaran 2025 Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka kemungkinan diskon tarif tol pada libur Lebaran (Idul Fitri) 2025. Sebelumnya, AHY juga mengungkapkan hendak menurunkan harga tiket angkutan umum seperti tiket pesawat, kapal laut dan kereta api. + + + + + "Kita mencoba dan saya mohon doanya nih karena tidak bisa berjanji terlebih dahulu. Kita sedang berusaha agar bisa mengurangi biaya transportasi, ya tentu udara, tapi juga kapal dan kereta api. Bahkan kita sedang hitung apakah tol juga bisa ada diskon, ada pengurangan," kata AHY di Waduk Cirata, Kabupaten Purwakarta, Kamis (6/2/2025). + + + + Baca Juga + + + BSI Siapkan Pengembangan Bisnis dan Produk Baru di 2025, Ini Bocorannya + + Prakiraan Cuaca Besok 7 Februari 2025: Kota Denpasar Bali dan Sekitarnya - Hujan di Pagi Hari + + Syarat Nilai Penerima KJP Plus Jadi Polemik, Ketua Tim Transisi: Tetap Mengacu DTKS + + + AHY mengungkapkan telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga, untuk membahas terkait transportasi termasuk harga tiket, kualitas jalan, potensi pariwisata, hingga keamanan di masa libur lebaran yang lekat dengan tradisi mudik ke kampung halaman. AHY mengatakan masih akan membahas lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait, soal kebijakan untuk diterapkan saat periode libur lebaran tersebut, termasuk harga tiket karena di dalamnya ada kepentingan berbagai pihak. + "Karena kita tahu menurunkan harga tiket pesawat misalnya, Seperti yang dilakukan pada masa Nataru yang lalu Ini, melibatkan pengelola Aftur, ya tentu di dalamnya pertamina, kemudian juga dari berbagai maskapai. Tentu kami perlu waktu lebih lanjut lagi untuk duduk bersama," katanya. + + + + Hal tersebut dibutuhkan, ujar AHY karena hal ini bukanlah sesuatu yang kecil dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya agar berjalan baik. "Termasuk persentase diskonnya. Ini bukan suatu yang kecil ya. Mudah-mudahan pada saatnya akan kami jelaskan, seperti apa kebijakan yang bisa kami ambil untuk meyakinkan sekali lagi keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan juga keterjangkauan terhadap biaya transportasi tersebut," tutur AHY. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sxs7n6368_fintech-syariah-kian-marak-keluarga-wajib-melek-syariah.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sxs7n6368_fintech-syariah-kian-marak-keluarga-wajib-melek-syariah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65f167f58bb978a8cf67605096774e50f2bfc645 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sxs7n6368_fintech-syariah-kian-marak-keluarga-wajib-melek-syariah.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sxs7n6368/fintech-syariah-kian-marak-keluarga-wajib-melek-syariah +title: "Fintech Syariah Kian Marak, Keluarga Wajib Melek Syariah | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:16 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Fintech Syariah Kian Marak, Keluarga Wajib Melek Syariah | Republika Online + +Pertumbuhan fintech membawa tantangan literasi dan pemahaman prinsip syariah. REPUBLIKA.CO.ID, Oleh :  Sandy Rizki Febriadi, dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung Tren fintech syariah tengah melonjak di Indonesia. Hal ini ditandai maraknya platform pembayaran digital, layanan pembiayaan online , hingga investasi halal. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat pertumbuhan industri ini sekitar 130 persen pada 2021 dan 180 persen pada 2022. Namun, pertumbuhan yang pesat ini membawa tantangan literasi dan pemahaman prinsip syariah di masyarakat harus terus ditingkatkan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah pada 2019 hanya 9 persen, meski terjadi juga peningkatan menjadi 39 persen di 2023. Artinya, banyak pengguna yang berisiko memakai produk finansial digital tanpa memahami aspek syariahnya. Rendahnya pemahaman dapat berujung pada praktik tidak syar’i tanpa kita sadari. Contohnya, perdebatan apakah cashback dan diskon e-wallet t ergolong riba sempat viral di media sosial. Menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai mengeluarkan fatwa bahwa uang elektronik (e-money) boleh digunakan asal memenuhi syarat tertentu. Kasus tersebut menunjukkan literasi syariah di era fintech sangat krusial, inovasi digital yang memudahkan terkadang bisa menjadi jebakan pelanggaran nilai Islam bila pengguna tidak bijak memahami aturannya. Prinsip Syariah sebagai Fondasi Keluarga dan Muamalah Literasi syariah berarti memahami nilai-nilai Islam dalam keseharian, baik di lingkup keluarga maupun muamalah (hubungan sosial-ekonomi). Dalam keuangan Islam, ada prinsip-prinsip utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), serta dzulm (kesewenang-wenangan). Prinsip-prinsip ini harus menjadi pegangan saat memakai produk fintech . Keluarga yang mengambil pembiayaan rumah via aplikasi, misalnya, perlu memastikan skema akadnya halal, menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin) atau ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa beli) ketimbang terjebak pinjaman berbunga. Dengan literasi syariah yang baik, masyarakat akan lebih cermat membaca akad dan fitur produk digital. Kemudahan fintech tidak boleh mengorbankan kehalalan: transparansi dan keadilan transaksi, tanpa merugikan pihak mana pun. Literasi yang kuat membuat pengguna percaya diri memanfaatkan fintech syariah sehingga ekosistem ekonomi halal tumbuh subur. Sebaliknya, tanpa fondasi literasi, keluarga Muslim rentan tergoda promo menggiurkan dari aplikasi keuangan yang belum tentu halal. Peran Pendidikan di Era Fintech Meningkatkan literasi syariah membutuhkan edukasi yang terpadu. OJK menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM keuangan syariah untuk menjawab tantangan zaman. Artinya, kita perlu lebih banyak ahli yang menguasai fikih muamalah sekaligus paham teknologi keuangan. Menempuh pendidikan formal di bidang ini adalah investasi jangka panjang, baik untuk karier pribadi maupun kemaslahatan umat. Sebagai pionir pendidikan syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba) patut menjadi rujukan. Fakultas Syariah Unisba, berdiri sejak 1958 sarat dengan pengalaman panjang melahirkan sarjana syariah unggul. Kurikulumnya adaptif, menjembatani nilai Islam dan hukum kontemporer, serta membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis melalui program KKL, simulasi dan magang. Lulusannya berkiprah luas baik sebagai praktisi perbankan dan asuransi syariah, pengelola zakat-wakaf, maupun konsultan industri halal. Literasi syariah ibarat pondasi rumah: tidak tampak mencolok, tetapi menentukan kokohnya bangunan kehidupan. Menghadapi maraknya fintech syariah, kini saatnya setiap keluarga memperkuat pondasi tersebut. Dengan pendidikan dan kesadaran kolektif, kita dapat memastikan inovasi finansial digital berjalan seiring prinsip-prinsip syariah, menjadikan kemajuan teknologi sebagai jalan menuju keberkahan dan kesejahteraan yang diridai. Ask me! Fintech Syariah Kian Marak, Keluarga Wajib Melek Syariah Rekomendasi H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga REPUBLIKA.CO.ID, Oleh :  Sandy Rizki Febriadi, dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung + + + + + Tren fintech syariah tengah melonjak di Indonesia. Hal ini ditandai maraknya platform pembayaran digital, layanan pembiayaan online , hingga investasi halal. Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat pertumbuhan industri ini sekitar 130 persen pada 2021 dan 180 persen pada 2022. + + + + + Namun, pertumbuhan yang pesat ini membawa tantangan literasi dan pemahaman prinsip syariah di masyarakat harus terus ditingkatkan. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah pada 2019 hanya 9 persen, meski terjadi juga peningkatan menjadi 39 persen di 2023. Artinya, banyak pengguna yang berisiko memakai produk finansial digital tanpa memahami aspek syariahnya. + Rendahnya pemahaman dapat berujung pada praktik tidak syar’i tanpa kita sadari. Contohnya, perdebatan apakah cashback dan diskon e-wallet t ergolong riba sempat viral di media sosial. + + + + Menanggapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sampai mengeluarkan fatwa bahwa uang elektronik (e-money) boleh digunakan asal memenuhi syarat tertentu. Kasus tersebut menunjukkan literasi syariah di era fintech sangat krusial, inovasi digital yang memudahkan terkadang bisa menjadi jebakan pelanggaran nilai Islam bila pengguna tidak bijak memahami aturannya. + Prinsip Syariah sebagai Fondasi Keluarga dan Muamalah + Literasi syariah berarti memahami nilai-nilai Islam dalam keseharian, baik di lingkup keluarga maupun muamalah (hubungan sosial-ekonomi). Dalam keuangan Islam, ada prinsip-prinsip utama seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian), serta dzulm (kesewenang-wenangan). + Prinsip-prinsip ini harus menjadi pegangan saat memakai produk fintech . Keluarga yang mengambil pembiayaan rumah via aplikasi, misalnya, perlu memastikan skema akadnya halal, menggunakan akad murabahah (jual beli dengan margin) atau ijarah muntahiyah bit tamlik (sewa beli) ketimbang terjebak pinjaman berbunga. + Dengan literasi syariah yang baik, masyarakat akan lebih cermat membaca akad dan fitur produk digital. Kemudahan fintech tidak boleh mengorbankan kehalalan: transparansi dan keadilan transaksi, tanpa merugikan pihak mana pun. Literasi yang kuat membuat pengguna percaya diri memanfaatkan fintech syariah sehingga ekosistem ekonomi halal tumbuh subur. Sebaliknya, tanpa fondasi literasi, keluarga Muslim rentan tergoda promo menggiurkan dari aplikasi keuangan yang belum tentu halal. + Peran Pendidikan di Era Fintech + Meningkatkan literasi syariah membutuhkan edukasi yang terpadu. OJK menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM keuangan syariah untuk menjawab tantangan zaman. Artinya, kita perlu lebih banyak ahli yang menguasai fikih muamalah sekaligus paham teknologi keuangan. Menempuh pendidikan formal di bidang ini adalah investasi jangka panjang, baik untuk karier pribadi maupun kemaslahatan umat. + Sebagai pionir pendidikan syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung (Unisba) patut menjadi rujukan. Fakultas Syariah Unisba, berdiri sejak 1958 sarat dengan pengalaman panjang melahirkan sarjana syariah unggul. + Kurikulumnya adaptif, menjembatani nilai Islam dan hukum kontemporer, serta membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis melalui program KKL, simulasi dan magang. Lulusannya berkiprah luas baik sebagai praktisi perbankan dan asuransi syariah, pengelola zakat-wakaf, maupun konsultan industri halal. + Literasi syariah ibarat pondasi rumah: tidak tampak mencolok, tetapi menentukan kokohnya bangunan kehidupan. Menghadapi maraknya fintech syariah, kini saatnya setiap keluarga memperkuat pondasi tersebut. Dengan pendidikan dan kesadaran kolektif, kita dapat memastikan inovasi finansial digital berjalan seiring prinsip-prinsip syariah, menjadikan kemajuan teknologi sebagai jalan menuju keberkahan dan kesejahteraan yang diridai. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:40 WIB + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t0seqr487_prabowo-indonesia-butuh-pertahanan-kuat-di-tengah-gejolak-global.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t0seqr487_prabowo-indonesia-butuh-pertahanan-kuat-di-tengah-gejolak-global.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..568a3edf8f41f5f649bdd55d29be2ceec291f901 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t0seqr487_prabowo-indonesia-butuh-pertahanan-kuat-di-tengah-gejolak-global.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t0seqr487/prabowo-indonesia-butuh-pertahanan-kuat-di-tengah-gejolak-global +title: "Prabowo- Indonesia Butuh Pertahanan Kuat di Tengah Gejolak Global | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:50:54 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Prabowo: Indonesia Butuh Pertahanan Kuat di Tengah Gejolak Global | Republika Online + +Pertahanan yang kuat penting untuk menjaga kedaulatan negara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat. Hal tersebut penting untuk menjaga kedaulatan di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. Hal itu disampaikan saat ia bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (10/8/2025). "Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat," katanya, diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta. Dalam amanatnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia. Ask me! Prabowo: Indonesia Butuh Pertahanan Kuat di Tengah Gejolak Global Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, Indonesia harus memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat. Hal tersebut penting untuk menjaga kedaulatan di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian. + + + + + Hal itu disampaikan saat ia bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Lapangan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Kopassus TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Ahad (10/8/2025). + + + + + Baca Juga + + + Ingatkan Nenek Moyang Pernah Diperbudak, Prabowo: Tidak Ada Bangsa Merdeka Tanpa Tentara yang Kuat + + Prabowo Resmi Lantik Jenderal Tandyo Budi Revita Jadi Wakil Panglima TNI + + Prabowo Ingatkan Para Komandan tak Boleh Ada Kekejaman dalam Pembinaan Prajurit + + + "Indonesia tidak mau memihak blok manapun. Tapi karena itu, tidak ada pilihan lain, Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat," katanya, diikuti dalam jaringan (daring) Sekretariat Presiden di Jakarta. + Dalam amanatnya, Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t16hih425_tren-princess-treatment-romantis-atau-justru-berbahaya-bagi-hubungan.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t16hih425_tren-princess-treatment-romantis-atau-justru-berbahaya-bagi-hubungan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b3c39e2c44f658c6298eec2fefcc2a1b1123eeef --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t16hih425_tren-princess-treatment-romantis-atau-justru-berbahaya-bagi-hubungan.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t16hih425/tren-princess-treatment-romantis-atau-justru-berbahaya-bagi-hubungan +title: "Tren Princess Treatment, Romantis atau Justru Berbahaya Bagi Hubungan? | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:48:41 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Tren Princess Treatment, Romantis atau Justru Berbahaya Bagi Hubungan? | Republika Online + +Hubungan sehat dinilai terjadi saat dua pihak saling memberi dan menerima. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Linimasa media sosial, terutama TikTok, diramaikan oleh tren princess treatment . Sekilas, tren ini tampak tidak berbahaya. Perempuan memamerkan gestur romantis yang dilakukan pasangannya, mulai dari membawakan bunga, menyiapkan makanan, hingga memberikan jaket saat kedinginan. Namun, di balik keromantisan yang ditampilkan, tren ini memicu perdebatan serius, terutama ketika beberapa kreator membawa konsepnya ke tingkat ekstrem. Salah satu kreator yang paling disorot adalah Courtney Palmer, yang dijuluki The Princess Treatment Lady. Ia menjadi viral karena dua videonya yang kontroversial yakni satu, di mana ia tidak mengikat tali sepatunya sendiri dan menunggu suaminya melakukannya; dan dua, di mana ia menjelaskan bahwa ia tidak berbicara atau melakukan kontak mata dengan pelayan di restoran saat bersama suaminya. Palmer menyatakan semua itu dilakukan untuk menjadi lebih "feminin" dan membiarkan suaminya menjadi lebih "maskulin". Sontak, warganet bereaksi keras. "Ini kaya sekte atau situasi sandera," ujar seorang pengguna. "Menolak berbicara, melihat, atau mengakui keberadaan pramusaji dan orang lain yang kamu temui itu ya memang tidak sopan," kata warganet lainnya. Fenomena dinilai  princess treatment ini mirip dengan tren tradwife (traditional wife), di mana peran gender yang sangat tradisional dianggap aspiratif. Fenomena ini, menurut Genesis Games, seorang terapis dan pakar hubungan, awalnya memang menarik bagi perempuan yang mendambakan pasangan romantis. "Namun, ada bedanya antara menyampaikan ekspektasi yang wajar secara jelas dan membuat diri sendiri terlihat kecil dan tak berdaya di depan pasangan," ujarnya dikutip dari laman Huff Post pada   Senin (18/8/2025). Bagi Games, Palmer condong ke arah yang terakhir, dan itu dinilainya sangat mengganggu. Ketika Kemandirian Ditukar dengan Ketergantungan Meskipun seorang matchmaker Blaine Anderson berpendapat bahwa dinamika hubungan yang dipilih Palmer bisa saja berhasil jika kedua belah pihak menyetujuinya, Games memiliki pandangan berbeda. Ia menganggap dinamika yang digambarkan Palmer sangat "terskrip" dan berasal dari norma patriarki. "Peran gender tradisional yang sangat kaku dan tidak memberi ruang fleksibilitas sering kali merugikan baik perempuan maupun laki-laki," kata Games. Ia mengatakan laki-laki bisa kehilangan ruang untuk mengekspresikan perasaan, sementara perempuan didorong untuk mengecilkan diri. Seorang pelatih kencan, Sabrina Zohar, bahkan lebih vokal dalam kritiknya. "Pikirkan apa sebenarnya yang diwakili oleh seorang putri, seseorang yang mewarisi status melalui ayahnya, bukan melalui pencapaiannya sendiri," kata Zohar. "Ketika perempuan dewasa menginginkan princess treatmen t, pada dasarnya mereka mendambakan ketidakberdayaan," kata dia lagi. Bagi Zohar, tren ini bukanlah tentang romansa, melainkan tentang menghindari tanggung jawab. Ia melihatnya sebagai cara bagi banyak orang untuk melarikan diri dari kehidupan yang kompleks dan menakutkan. "Namun ironisnya, ini membungkus pelarian diri sebagai romansa. Alih-alih membahas mengapa begitu banyak orang ingin lari dari hidup mereka sendiri, kita malah meromantisasi ketergantungan," kata dia lagi. Zohar juga menyoroti bahaya utama dari tren ini yaitu menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang dianggap diinginkan. "Keseluruhan premis princess treatment bergantung pada satu pasangan yang selalu mengantisipasi kebutuhan, sementara yang lain tetap pasif," ujarnya. Ia mengatakan hubungan yang sehat seharusnya didasarkan pada kemitraan, di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima. Namun, fenomena ini justru mempromosikan gagasan bahwa satu pihak harus terus-menerus dilayani. Lebih jauh lagi, Zohar mengkhawatirkan bahwa tren ini menunjukkan perempuan ingin "diselamatkan" alih-alih menyadari bahwa mereka mampu menangani kehidupan mereka sendiri. "Ketika kita mempercayai fantasi ini, kita bukan hanya menyiapkan diri untuk kecewa — kita secara aktif menghindari pertumbuhan pribadi yang datang dari menangani hidup kita sendiri," ujarnya. Tidak hanya berbahaya bagi perempuan, tren ini juga berdampak buruk bagi laki-laki. Games khawatir laki-laki muda mungkin tidak berani untuk mencoba, karena merasa tidak layak. Saya khawatir perempuan muda mungkin melewatkan pasangan yang sebenarnya cocok hanya karena ekspektasi mereka sudah didorong jauh di luar kenyataan," ujarnya. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak kreator yang mempromosikan tren ini memiliki kondisi finansial yang jauh di atas rata-rata. Meskipun banyak orang mencoba menghubungkan princess treatment dengan kink D/s (Dominance and Submission), Zohar membantah hal itu. "Dalam dinamika D/s yang asli, ada negosiasi eksplisit, batasan yang jelas, dan yang paling penting — persetujuan dan kesadaran dari kedua pihak tentang pertukaran kekuasaan," jelasnya. "Yang kita lihat dengan princess treatment bukan itu. Ini orang-orang yang secara tidak sadar mereplikasi struktur kekuasaan yang tidak setara dan menyebutnya romansa," kata dia. Ia menyimpulkan bahwa tren ini bukan tentang eksplorasi kink yang sehat, melainkan tentang menghindari tanggung jawab orang dewasa. Pada akhirnya, para ahli sepakat bahwa hubungan yang sehat melibatkan perhatian timbal balik, bukan satu orang yang dilayani. "Hubungan yang sehat memerlukan dua pihak untuk hadir, berkomunikasi kebutuhan mereka, dan bekerja sama," kata Zohar. Sementara gestur romantis memang indah, Games mengingatkan bahwa tidak perlu sampai ekstrem di mana perempuan didorong untuk membuat diri mereka "kecil" dan menghilang di belakang laki-laki. Menurut dia, hubungan sejati adalah di mana kedua belah pihak dapat tampil utuh dan autentik tanpa saling melemahkan. Ask me! Tren Princess Treatment , Romantis atau Justru Berbahaya Bagi Hubungan? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Linimasa media sosial, terutama TikTok, diramaikan oleh tren princess treatment . Sekilas, tren ini tampak tidak berbahaya. Perempuan memamerkan gestur romantis yang dilakukan pasangannya, mulai dari membawakan bunga, menyiapkan makanan, hingga memberikan jaket saat kedinginan. + + + + + Namun, di balik keromantisan yang ditampilkan, tren ini memicu perdebatan serius, terutama ketika beberapa kreator membawa konsepnya ke tingkat ekstrem. Salah satu kreator yang paling disorot adalah Courtney Palmer, yang dijuluki The Princess Treatment Lady. Ia menjadi viral karena dua videonya yang kontroversial yakni satu, di mana ia tidak mengikat tali sepatunya sendiri dan menunggu suaminya melakukannya; dan dua, di mana ia menjelaskan bahwa ia tidak berbicara atau melakukan kontak mata dengan pelayan di restoran saat bersama suaminya. + + + + Baca Juga + + + Mewah dan Pink! Paris Hilton Dihadiahi Jet Pribadi Senilai Rp970 Miliar oleh Suaminya + + Denzel Washington Bicara Blak-blakan: Tak Peduli Cancel Culture dan Piala Oscar + + Hilang Fokus karena Multitasking? Coba 5 Strategi Jitu Ini + + + Palmer menyatakan semua itu dilakukan untuk menjadi lebih "feminin" dan membiarkan suaminya menjadi lebih "maskulin". Sontak, warganet bereaksi keras. "Ini kaya sekte atau situasi sandera," ujar seorang pengguna. + "Menolak berbicara, melihat, atau mengakui keberadaan pramusaji dan orang lain yang kamu temui itu ya memang tidak sopan," kata warganet lainnya. + + + + Fenomena dinilai  princess treatment ini mirip dengan tren tradwife (traditional wife), di mana peran gender yang sangat tradisional dianggap aspiratif. Fenomena ini, menurut Genesis Games, seorang terapis dan pakar hubungan, awalnya memang menarik bagi perempuan yang mendambakan pasangan romantis. "Namun, ada bedanya antara menyampaikan ekspektasi yang wajar secara jelas dan membuat diri sendiri terlihat kecil dan tak berdaya di depan pasangan," ujarnya dikutip dari laman Huff Post pada   Senin (18/8/2025). + Bagi Games, Palmer condong ke arah yang terakhir, dan itu dinilainya sangat mengganggu. + Ketika Kemandirian Ditukar dengan Ketergantungan Meskipun seorang matchmaker Blaine Anderson berpendapat bahwa dinamika hubungan yang dipilih Palmer bisa saja berhasil jika kedua belah pihak menyetujuinya, Games memiliki pandangan berbeda. Ia menganggap dinamika yang digambarkan Palmer sangat "terskrip" dan berasal dari norma patriarki. + "Peran gender tradisional yang sangat kaku dan tidak memberi ruang fleksibilitas sering kali merugikan baik perempuan maupun laki-laki," kata Games. Ia mengatakan laki-laki bisa kehilangan ruang untuk mengekspresikan perasaan, sementara perempuan didorong untuk mengecilkan diri. + Seorang pelatih kencan, Sabrina Zohar, bahkan lebih vokal dalam kritiknya. "Pikirkan apa sebenarnya yang diwakili oleh seorang putri, seseorang yang mewarisi status melalui ayahnya, bukan melalui pencapaiannya sendiri," kata Zohar. + "Ketika perempuan dewasa menginginkan princess treatmen t, pada dasarnya mereka mendambakan ketidakberdayaan," kata dia lagi. + Bagi Zohar, tren ini bukanlah tentang romansa, melainkan tentang menghindari tanggung jawab. Ia melihatnya sebagai cara bagi banyak orang untuk melarikan diri dari kehidupan yang kompleks dan menakutkan. + "Namun ironisnya, ini membungkus pelarian diri sebagai romansa. Alih-alih membahas mengapa begitu banyak orang ingin lari dari hidup mereka sendiri, kita malah meromantisasi ketergantungan," kata dia lagi. + Zohar juga menyoroti bahaya utama dari tren ini yaitu menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang dianggap diinginkan. "Keseluruhan premis princess treatment bergantung pada satu pasangan yang selalu mengantisipasi kebutuhan, sementara yang lain tetap pasif," ujarnya. + Ia mengatakan hubungan yang sehat seharusnya didasarkan pada kemitraan, di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima. Namun, fenomena ini justru mempromosikan gagasan bahwa satu pihak harus terus-menerus dilayani. + Lebih jauh lagi, Zohar mengkhawatirkan bahwa tren ini menunjukkan perempuan ingin "diselamatkan" alih-alih menyadari bahwa mereka mampu menangani kehidupan mereka sendiri. "Ketika kita mempercayai fantasi ini, kita bukan hanya menyiapkan diri untuk kecewa — kita secara aktif menghindari pertumbuhan pribadi yang datang dari menangani hidup kita sendiri," ujarnya. + Tidak hanya berbahaya bagi perempuan, tren ini juga berdampak buruk bagi laki-laki. Games khawatir laki-laki muda mungkin tidak berani untuk mencoba, karena merasa tidak layak. Saya khawatir perempuan muda mungkin melewatkan pasangan yang sebenarnya cocok hanya karena ekspektasi mereka sudah didorong jauh di luar kenyataan," ujarnya. + Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak kreator yang mempromosikan tren ini memiliki kondisi finansial yang jauh di atas rata-rata. Meskipun banyak orang mencoba menghubungkan princess treatment dengan kink D/s (Dominance and Submission), Zohar membantah hal itu. "Dalam dinamika D/s yang asli, ada negosiasi eksplisit, batasan yang jelas, dan yang paling penting — persetujuan dan kesadaran dari kedua pihak tentang pertukaran kekuasaan," jelasnya. + "Yang kita lihat dengan princess treatment bukan itu. Ini orang-orang yang secara tidak sadar mereplikasi struktur kekuasaan yang tidak setara dan menyebutnya romansa," kata dia. + Ia menyimpulkan bahwa tren ini bukan tentang eksplorasi kink yang sehat, melainkan tentang menghindari tanggung jawab orang dewasa. Pada akhirnya, para ahli sepakat bahwa hubungan yang sehat melibatkan perhatian timbal balik, bukan satu orang yang dilayani. + "Hubungan yang sehat memerlukan dua pihak untuk hadir, berkomunikasi kebutuhan mereka, dan bekerja sama," kata Zohar. + Sementara gestur romantis memang indah, Games mengingatkan bahwa tidak perlu sampai ekstrem di mana perempuan didorong untuk membuat diri mereka "kecil" dan menghilang di belakang laki-laki. Menurut dia, hubungan sejati adalah di mana kedua belah pihak dapat tampil utuh dan autentik tanpa saling melemahkan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t2zdhh282_dalam-tiga-tahun-terakhir-18-963-warga-jateng-ubah-kolom-agama-ktp-jadi-penganut-kepercayaan.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t2zdhh282_dalam-tiga-tahun-terakhir-18-963-warga-jateng-ubah-kolom-agama-ktp-jadi-penganut-kepercayaan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b085fc29e36d2c136696c7fc56f2c171e53e828 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t2zdhh282_dalam-tiga-tahun-terakhir-18-963-warga-jateng-ubah-kolom-agama-ktp-jadi-penganut-kepercayaan.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t2zdhh282/dalam-tiga-tahun-terakhir-18-963-warga-jateng-ubah-kolom-agama-ktp-jadi-penganut-kepercayaan +title: "Dalam Tiga Tahun Terakhir 18.963 Warga Jateng Ubah Kolom Agama KTP Jadi Penganut Kepercayaan | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:06:13 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Dalam Tiga Tahun Terakhir 18.963 Warga Jateng Ubah Kolom Agama KTP Jadi Penganut Kepercayaan | Republika Online + +Setiap tahun warga yang mengubah KTP kolom kepercayaan terus bertambah. REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jumlah warga di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang mengubah keterangan kolom agama pada KTP menjadi penghayat atau penganut kepercayaan mengalami peningkatan setidaknya selama tiga tahun terakhir. Tahun ini, jumlahnya telah mencapai 6.395 orang. "Jumlah penganut kepercayaan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023 sebesar 6.193 orang, lalu naik menjadi 6.375 orang di tahun 2024, dan mencapai 6.395 orang di tahun 2025. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan komunitas penganut kepercayaan di wilayah ini selama periode tiga tahun," kata Kepala Dispermadesdukcapil Jateng, Tri Harso Widirahmanto, kepada Republika , Senin (22/9/2025). Dia mengungkapkan, Kabupaten Cilacap menjadi daerah dengan jumlah penduduk penganut kepercayaan tertinggi di Jateng. "Kabupaten Cilacap secara konsisten menjadi daerah dengan jumlah penganut kepercayaan tertinggi, yaitu 1.033 orang pada 2023, 1.040 orang pada 2024, dan 1.034 orang pada 2025," ujar Tri. Sementara Kota Pekalongan menjadi daerah dengan penganut kepercayaan terendah di Jateng. Pada 2023, terdapat enam warga penganut kepercayaan di sana. Namun tahun ini jumlahnya menurun menjadi empat orang. Menurut Tri, terdapat beberapa daerah lain di Jateng yang mengalami peningkatan jumlah penganut kepercayaan. "Contoh paling menonjol adalah Kabupaten Pati yang mengalami peningkatan signifikan dari 537 orang pada tahun 2023 menjadi 697 orang pada tahun 2025. Selain itu, Kota Tegal juga menunjukkan kenaikan dari 54 orang pada tahun 2023 menjadi 59 orang pada tahun 2025, dan Kabupaten Wonogiri dari 121 orang menjadi 130 orang," ucapnya. Namun terdapat pula beberapa daerah yang mengalami penurunan jumlah penganut kepercayaan, termasuk Kabupaten Cilacap. "Meskipun Kabupaten Cilacap memiliki jumlah (penganut kepercayaan) tertinggi, tapi juga mengalami sedikit penurunan dari 1.040 orang pada tahun 2024 menjadi 1.034 orang pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi di Kabupaten Grobogan dari 239 orang pada tahun 2023 menjadi 231 orang pada tahun 2025," kata Tri. Berikut data jumlah penganut kepercayaan di Jateng pada 2025: Kabupaten Cilacap          : 1.034 orang Kabupaten Banyumas     : 136 orang Kabupaten Purbalingga   : 39 orang Kabupaten Banjarnegara : 164 orang Kabupaten Kebumen       : 179 orang Kabupaten Purworejo      : 60 orang Kabupaten Wonosobo     : 35 orang Kabupaten Magelang      : 478 orang Kabupaten Boyolali         : 119 orang Kabupaten Klaten           : 91 orang Kabupaten Sukoharjo      : 72 orang Kabupaten Wonogiri        : 130 orang Kabupaten Karanganyar  : 80 orang Kabupaten Sragen          : 62 orang Kabupaten Grobogan      : 231 orang Kabupaten Blora             : 234 orang Kabupaten Rembang       : 121 orang Kabupaten Pati               : 697 orang Kabupaten Kudus            : 265 orang Kabupaten Jepara           : 47 orang Kabupaten Demak          : 22 orang Kabupaten Semarang     : 633 orang Kabupaten Temanggung : 354 orang Kabupaten Kendal          : 160 orang Kabupaten Batang         : 44 orang Kabupaten Pekalongan  : 56 orang Kabupaten Pemalang     : 327 orang Kabupaten Tegal            : 59 orang Kabupaten Brebes          : 88 orang Kota Magelang               : 16 orang Kota Surakarta               : 54 orang Kota Salatiga                 : 19 orang Kota Semarang             : 266 orang Kota Pekalongan           : 4 orang Kota Tegal                    : 19 orang. Ask me! Dalam Tiga Tahun Terakhir 18.963 Warga Jateng Ubah Kolom Agama KTP Jadi Penganut Kepercayaan Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Jumlah warga di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang mengubah keterangan kolom agama pada KTP menjadi penghayat atau penganut kepercayaan mengalami peningkatan setidaknya selama tiga tahun terakhir. Tahun ini, jumlahnya telah mencapai 6.395 orang.  + + + + "Jumlah penganut kepercayaan di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2023 sebesar 6.193 orang, lalu naik menjadi 6.375 orang di tahun 2024, dan mencapai 6.395 orang di tahun 2025. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan komunitas penganut kepercayaan di wilayah ini selama periode tiga tahun," kata Kepala Dispermadesdukcapil Jateng, Tri Harso Widirahmanto, kepada Republika , Senin (22/9/2025).  + + +   Dia mengungkapkan, Kabupaten Cilacap menjadi daerah dengan jumlah penduduk penganut kepercayaan tertinggi di Jateng. "Kabupaten Cilacap secara konsisten menjadi daerah dengan jumlah penganut kepercayaan tertinggi, yaitu 1.033 orang pada 2023, 1.040 orang pada 2024, dan 1.034 orang pada 2025," ujar Tri.  + + + Sementara Kota Pekalongan menjadi daerah dengan penganut kepercayaan terendah di Jateng. Pada 2023, terdapat enam warga penganut kepercayaan di sana. Namun tahun ini jumlahnya menurun menjadi empat orang.  Menurut Tri, terdapat beberapa daerah lain di Jateng yang mengalami peningkatan jumlah penganut kepercayaan. "Contoh paling menonjol adalah Kabupaten Pati yang mengalami peningkatan signifikan dari 537 orang pada tahun 2023 menjadi 697 orang pada tahun 2025. Selain itu, Kota Tegal juga menunjukkan kenaikan dari 54 orang pada tahun 2023 menjadi 59 orang pada tahun 2025, dan Kabupaten Wonogiri dari 121 orang menjadi 130 orang," ucapnya.  Namun terdapat pula beberapa daerah yang mengalami penurunan jumlah penganut kepercayaan, termasuk Kabupaten Cilacap. "Meskipun Kabupaten Cilacap memiliki jumlah (penganut kepercayaan) tertinggi, tapi juga mengalami sedikit penurunan dari 1.040 orang pada tahun 2024 menjadi 1.034 orang pada tahun 2025. Penurunan juga terjadi di Kabupaten Grobogan dari 239 orang pada tahun 2023 menjadi 231 orang pada tahun 2025," kata Tri.  Berikut data jumlah penganut kepercayaan di Jateng pada 2025: Kabupaten Cilacap          : 1.034 orang Kabupaten Banyumas     : 136 orang Kabupaten Purbalingga   : 39 orang Kabupaten Banjarnegara : 164 orang Kabupaten Kebumen       : 179 orang Kabupaten Purworejo      : 60 orang Kabupaten Wonosobo     : 35 orang Kabupaten Magelang      : 478 orang Kabupaten Boyolali         : 119 orang Kabupaten Klaten           : 91 orang Kabupaten Sukoharjo      : 72 orang Kabupaten Wonogiri        : 130 orang Kabupaten Karanganyar  : 80 orang Kabupaten Sragen          : 62 orang Kabupaten Grobogan      : 231 orang Kabupaten Blora             : 234 orang Kabupaten Rembang       : 121 orang Kabupaten Pati               : 697 orang Kabupaten Kudus            : 265 orang Kabupaten Jepara           : 47 orang Kabupaten Demak          : 22 orang  Kabupaten Semarang     : 633 orang Kabupaten Temanggung : 354 orang Kabupaten Kendal          : 160 orang Kabupaten Batang         : 44 orang Kabupaten Pekalongan  : 56 orang Kabupaten Pemalang     : 327 orang Kabupaten Tegal            : 59 orang Kabupaten Brebes          : 88 orang Kota Magelang               : 16 orang Kota Surakarta               : 54 orang Kota Salatiga                 : 19 orang Kota Semarang             : 266 orang Kota Pekalongan           : 4 orang Kota Tegal                    : 19 orang. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t5hny0393_siapa-rahmah-el-yunusiah-yang-digelari-pahlawan-nasional-hari-ini.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t5hny0393_siapa-rahmah-el-yunusiah-yang-digelari-pahlawan-nasional-hari-ini.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..64f32f44ed1ee78fadc6c16338bfe52949d2e9a3 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t5hny0393_siapa-rahmah-el-yunusiah-yang-digelari-pahlawan-nasional-hari-ini.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t5hny0393/siapa-rahmah-el-yunusiah-yang-digelari-pahlawan-nasional-hari-ini +title: "Siapa Rahmah el-Yunusiah yang Digelari Pahlawan Nasional Hari Ini? | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Siapa Rahmah el-Yunusiah yang Digelari Pahlawan Nasional Hari Ini? | Republika Online + +Rahmah el-Yunusiah adalah perempuan pertama yang diberi gelar syaikha oleh Al-Azhar. Oleh Hasanul Rizqa REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Indonesia memiliki seorang ulama perempuan cemerlang yang menginspirasi dunia. Dialah Rahmah el- Yunusiah. Sosok kelahiran Padang Panjang, Sumatra Barat, ini disebut sebagai Muslimah pertama awal abad ke-20 yang menyuarakan emansipasi kaum hawa di Tanah Air. Rahmah el-Yunusiah adalah satu dari sepuluh tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional pada Senin (10/1/2026) ini. Dalam buku Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan , nama tokoh Minangkabau itu mengemuka karena pemikiran dan kiprahnya di dunia pendidikan modern. Sosok yang wafat di Padang Panjang, Sumatra Barat, 26 Februari 1969 itu berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya adalah Muhammad Yunus bin Imanuddin. Sedangkan ibunya adalah Rafiah. Dari garis ibu, keturunannya berhulu di nagari IV Angkat, Bukittinggi. Rahmah el-Yunusiah merupakan pendiri Madrasah Diniyah lil Banat (Diniyah Putri) di kota kelahirannya tersebut. Lembaga itu merupakan sekolah agama Islam pertama khusus untuk Muslimah di Indonesia. Bagi perempuan yang lahir pada 20 Desember 1900 itu, pendidikan merupakan kunci emansipasi. Dengan begitu, sekolah Diniyah Putri sejak awal dirancang untuk mewujudkan peningkatan derajat kaum perempuan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Memasuki abad ke-20, nusantara mengalami "demam" modernisme. Semangat kemajuan ( progress ) menjalar terutama dari kota-kota penting di Indonesia. Kaum terpelajar gemar mengkaji pemikiran-pemikiran di luar konvensi tradisi generasi tua. Di Sumatra, Ranah Minang mengambil peran penting lantaran daerah ini memiliki jumlah kaum terdidik dan pedagang yang cukup signifikan. Bila di Jawa ada nama-nama semisal Raden Ajeng Kartini, Rahmah el-Yunusiah di Sumatra Barat cenderung menghubungkan emansipasi kaum perempuan dengan syariat Islam, alih-alih menyoroti budaya lokal. Di awal-awal abad ke-20, Sumatra Barat subur dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern. Selain Diniyah Putri, berpuluh tahun sebelumnya pada 1909 berdiri Sekolah Adabiyah di Padang dan Sumatra Thawalib yang awalnya adalah kelompok pegiat pendidikan yang digagas Zainuddin Labai el-Yunusi (kakak kandung Rahmah) dan kaum terdidik Surau Jembatan Besi, Padang Panjang, pada 1913. Pembina surau tersebut adalah ayahanda Buya Hamka, Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul. Rata-rata, para penggagas lembaga-lembaga pendidikan modern Islam di Ranah Minang pada masa itu pernah berguru pada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, imam sekaligus pengajar mazhab Syafii di Masjid al-Haram, Makkah. Rahmah tidak berupaya memperhadapkan kaum adam dan kaum hawa, melainkan menyelaraskan kemajuan keduanya dalam dakwah Islam. Kegigihannya menggema hingga ke Jawa. Bagi Ki Hadjar Dewan tara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, perempuan tersebut terbilang istimewa. Sebab, Diniyah Putri Padang Panjang terbentuk atas inisiatif pribadi Rahmah, bukan kelompok organisasi tertentu. Mendirikan sekolah khusus perempuan adalah cita-citanya sedari kecil. Awalnya, Rahmah menyampaikan maksudnya itu kepada sang kakak, Zainuddin Labai el- Yunusi. Sebab, dia merasa tergugah lantaran kakak lelakinya itu ikut merintis sekolah yang terbilang maju di Minang, Sumatra Thawalib. Ternyata, Zainuddin mendukung keinginan adiknya itu. Rahmah kemudian mengajak kawan-kawannya di persatuan murid Diniyah School. Maka pada 1 Novem ber 1923, Diniyah Putri Padang Panjang terbentuk dengan diketuai Rahmah el-Yunusiah. Pada awalnya, Diniyah Putri hanya memiliki murid 71 orang. Mereka adalah perempuan yang belum lama menikah atau memiliki anak-anak masih balita. Hingga akhir masa hidupnya, Zainuddin terus mendukung kelangsungan Diniyah Putri dan membesarkan hati Rahmah, adiknya. Saat itu, aktivitas pengajaran masih terpusat di Masjid Pasar Usang, Padang Panjang. Dua tahun kemudian, Rahmah berinisiatif membangun gedung baru untuk Diniyah Putri. Rencana ini sempat terkendala musibah gempa bumi yang mengguncang Sumatra Barat pada 28 Juni 1926. Namun, semangat Rahmah tidak kenal surut. Hanya berselang sekitar satu bulan kemudian, Rahmah memulai pembangunan kembali asrama Diniyah Putri, kali ini di atas tanah wakaf milik ibundanya, Ummi Rafiah. Dalam sebuah suratnya, Rahmah el-Yunusiah mengungkapkan tekadnya untuk memajukan pola pikir kaum perempuan melalui pendidikan: "Telah terpatri di mata hati saya akan menyampaikan cita-cita Diniyah School Putri ini juga akan menyampaikan tujuan Diniyah School Putri ini, untuk seluruh anak bangsanya, Putri Islam Indonesia ini." Upayanya ini mengundang simpati banyak orang. Keluarga besarnya dari Aceh, Sumatra Utara, dan Malaysia, ramai-ramai menyumbangkan harta dan pemikirannya demi keberlangsungan Diniyah Putri. Itu terutama dalam masa-masa kritis pada 1927. Rahmah, dengan keluasan jaringan pertemanannya, kerap menjumpai para raja-raja Melayu untuk menjelaskan pentingnya pergerakan pendidikan bagi kaum perempuan. Pada periode 1930-an, kesulitan keuangan lembaga tersebut cukup terbantu dengan dibentuknya Centraal Comite Penolong Diniyah Putri yang dipimpin H Agus Salim. Sepanjang hayatnya, Rahmah el-Yunusiah memilih sikap tidak-bekerja sama (non-kooperasi) terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dia tidak sudi menukarkan jerih payahnya itu dengan ketundukan kepada sistem Belanda. Melawan Diskriminasi... Ask me! Siapa Rahmah el-Yunusiah yang Digelari Pahlawan Nasional Hari Ini? Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Oleh Hasanul Rizqa + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Indonesia memiliki seorang ulama perempuan cemerlang yang menginspirasi dunia. Dialah Rahmah el- Yunusiah. Sosok kelahiran Padang Panjang, Sumatra Barat, ini disebut sebagai Muslimah pertama awal abad ke-20 yang menyuarakan emansipasi kaum hawa di Tanah Air. Rahmah el-Yunusiah adalah satu dari sepuluh tokoh yang dianugerahi gelar pahlawan nasional pada Senin (10/1/2026) ini. + + + + Baca Juga + + + Presiden Prabowo Pimpin Upacara Ziarah Nasional dan Renungan Suci Hari Pahlawan + + Peringatan Hari Pahlawan 2025, Prabowo Pimpin Ziarah di TMPNU Kalibata + + Presiden Prabowo Kenang Pertempuran Surabaya di Hari Pahlawan + + + Dalam buku Tentang Perempuan Islam, Wacana dan Gerakan , nama tokoh Minangkabau itu mengemuka karena pemikiran dan kiprahnya di dunia pendidikan modern. Sosok yang wafat di Padang Panjang, Sumatra Barat, 26 Februari 1969 itu berasal dari keluarga terhormat. Ayahnya adalah Muhammad Yunus bin Imanuddin. Sedangkan ibunya adalah Rafiah. Dari garis ibu, keturunannya berhulu di nagari IV Angkat, Bukittinggi. + Rahmah el-Yunusiah merupakan pendiri Madrasah Diniyah lil Banat (Diniyah Putri) di kota kelahirannya tersebut. Lembaga itu merupakan sekolah agama Islam pertama khusus untuk Muslimah di Indonesia. Bagi perempuan yang lahir pada 20 Desember 1900 itu, pendidikan merupakan kunci emansipasi. Dengan begitu, sekolah Diniyah Putri sejak awal dirancang untuk mewujudkan peningkatan derajat kaum perempuan di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. + + + + Memasuki abad ke-20, nusantara mengalami "demam" modernisme. Semangat kemajuan ( progress ) menjalar terutama dari kota-kota penting di Indonesia. Kaum terpelajar gemar mengkaji pemikiran-pemikiran di luar konvensi tradisi generasi tua. + Di Sumatra, Ranah Minang mengambil peran penting lantaran daerah ini memiliki jumlah kaum terdidik dan pedagang yang cukup signifikan. Bila di Jawa ada nama-nama semisal Raden Ajeng Kartini, Rahmah el-Yunusiah di Sumatra Barat cenderung menghubungkan emansipasi kaum perempuan dengan syariat Islam, alih-alih menyoroti budaya lokal. + + Petugas memperlihatkan kitab yang rusak dan yang masih utuh saat proses digitalisasi manuskrip di Padang, Sumatera Barat, Rabu (12/7/2023). - (Antara/Muhammad Arif Pribadi) + + Di awal-awal abad ke-20, Sumatra Barat subur dengan tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan Islam modern. Selain Diniyah Putri, berpuluh tahun sebelumnya pada 1909 berdiri Sekolah Adabiyah di Padang dan Sumatra Thawalib yang awalnya adalah kelompok pegiat pendidikan yang digagas Zainuddin Labai el-Yunusi (kakak kandung Rahmah) dan kaum terdidik Surau Jembatan Besi, Padang Panjang, pada 1913. + Pembina surau tersebut adalah ayahanda Buya Hamka, Abdul Karim Amrullah alias Haji Rasul. Rata-rata, para penggagas lembaga-lembaga pendidikan modern Islam di Ranah Minang pada masa itu pernah berguru pada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, imam sekaligus pengajar mazhab Syafii di Masjid al-Haram, Makkah. + Rahmah tidak berupaya memperhadapkan kaum adam dan kaum hawa, melainkan menyelaraskan kemajuan keduanya dalam dakwah Islam. Kegigihannya menggema hingga ke Jawa. Bagi Ki Hadjar Dewan tara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, perempuan tersebut terbilang istimewa. Sebab, Diniyah Putri Padang Panjang terbentuk atas inisiatif pribadi Rahmah, bukan kelompok organisasi tertentu. + Mendirikan sekolah khusus perempuan adalah cita-citanya sedari kecil. Awalnya, Rahmah menyampaikan maksudnya itu kepada sang kakak, Zainuddin Labai el- Yunusi. Sebab, dia merasa tergugah lantaran kakak lelakinya itu ikut merintis sekolah yang terbilang maju di Minang, Sumatra Thawalib. Ternyata, Zainuddin mendukung keinginan adiknya itu. Rahmah kemudian mengajak kawan-kawannya di persatuan murid Diniyah School. Maka pada 1 Novem ber 1923, Diniyah Putri Padang Panjang terbentuk dengan diketuai Rahmah el-Yunusiah. + Pada awalnya, Diniyah Putri hanya memiliki murid 71 orang. Mereka adalah perempuan yang belum lama menikah atau memiliki anak-anak masih balita. Hingga akhir masa hidupnya, Zainuddin terus mendukung kelangsungan Diniyah Putri dan membesarkan hati Rahmah, adiknya. + + Syaikha Rahmah el-Yunusiah (tengah) bersama pengajar di Diniyah Putri Padang Panjang - (Public Domains) + + Saat itu, aktivitas pengajaran masih terpusat di Masjid Pasar Usang, Padang Panjang. Dua tahun kemudian, Rahmah berinisiatif membangun gedung baru untuk Diniyah Putri. Rencana ini sempat terkendala musibah gempa bumi yang mengguncang Sumatra Barat pada 28 Juni 1926. Namun, semangat Rahmah tidak kenal surut. + Hanya berselang sekitar satu bulan kemudian, Rahmah memulai pembangunan kembali asrama Diniyah Putri, kali ini di atas tanah wakaf milik ibundanya, Ummi Rafiah. + Dalam sebuah suratnya, Rahmah el-Yunusiah mengungkapkan tekadnya untuk memajukan pola pikir kaum perempuan melalui pendidikan: "Telah terpatri di mata hati saya akan menyampaikan cita-cita Diniyah School Putri ini juga akan menyampaikan tujuan Diniyah School Putri ini, untuk seluruh anak bangsanya, Putri Islam Indonesia ini." + Upayanya ini mengundang simpati banyak orang. Keluarga besarnya dari Aceh, Sumatra Utara, dan Malaysia, ramai-ramai menyumbangkan harta dan pemikirannya demi keberlangsungan Diniyah Putri. Itu terutama dalam masa-masa kritis pada 1927. + Rahmah, dengan keluasan jaringan pertemanannya, kerap menjumpai para raja-raja Melayu untuk menjelaskan pentingnya pergerakan pendidikan bagi kaum perempuan. Pada periode 1930-an, kesulitan keuangan lembaga tersebut cukup terbantu dengan dibentuknya Centraal Comite Penolong Diniyah Putri yang dipimpin H Agus Salim. + Sepanjang hayatnya, Rahmah el-Yunusiah memilih sikap tidak-bekerja sama (non-kooperasi) terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dia tidak sudi menukarkan jerih payahnya itu dengan ketundukan kepada sistem Belanda. + Melawan Diskriminasi... + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t5xagi377_ngaku-ikut-seleksi-kiper-di-medan-rizki-malah-terjebak-di-kamboja-tipu-wn-china.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t5xagi377_ngaku-ikut-seleksi-kiper-di-medan-rizki-malah-terjebak-di-kamboja-tipu-wn-china.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..80da9bc3792b19c8108f06fd356ba4ee3b85c043 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t5xagi377_ngaku-ikut-seleksi-kiper-di-medan-rizki-malah-terjebak-di-kamboja-tipu-wn-china.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t5xagi377/ngaku-ikut-seleksi-kiper-di-medan-rizki-malah-terjebak-di-kamboja-tipu-wn-china +title: "Ngaku Ikut Seleksi Kiper di Medan, Rizki Malah Terjebak di Kamboja Tipu WN China | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:51 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Ngaku Ikut Seleksi Kiper di Medan, Rizki Malah Terjebak di Kamboja Tipu WN China | Republika Online + +Korban mengaku sering disiksa saat berada di Kamboja. REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Rizki Nurfadhilah (18 tahun) pemuda asal Cilisung, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Kamboja. Ia terlebih dahulu diiming-imingi untuk ikut seleksi pemain sepakbola di Medan. Imas Siti Rohanah nenek korban mengatakan korban yang berposisi sebagai kiper mengaku akan mengikuti seleksi pemain bola di sebuah klub di Medan. Ia menyebut cucunya terlebih dahulu berangkat ke Jakarta lalu ke Medan. Sang nenek sempat meminta nomor kontak manajer atau pelatih yang terlibat dalam proses seleksi. Namun, korban mengaku tidak memiliki nomor tersebut bahkan kontak temannya yang mengajak ikut seleksi tidak ada. "Sudah dicegah juga oleh keluarga, tapi tetap saja mau pergi," kata dia. Setelah tiba di Jakarta, Imas mengatakan terdapat pihak yang menelepon keluarga bahwa korban bakal mengikuti seleksi. Namun, sejak tanggal 4 November ibu korban yang bekerja di Hongkong memberitahu bahwa anaknya berada di Kamboja. "Kami sangat kaget. Kami tidak tahu bagaimana dia bisa sampai diiming-imingi seperti itu. Yang jelas, dia berbohong pada kami dengan alasan pergi ke Jakarta untuk seleksi bola," kata dia. Imas mengatakan cucunya sering mengirim pesan WhatsApp dan mengirimkan pesan melalui media sosial. Korban sering mengeluh disiksa seperti disuruh pushup, bahkan membawa galon ke lantai 10. Di Kamboja, ia mengatakan korban diminta bekerja untuk menipu orang-orang China melalui komputer. Pihaknya telah melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang. Ask me! Ngaku Ikut Seleksi Kiper di Medan, Rizki Malah Terjebak di Kamboja Tipu WN China Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG- Rizki Nurfadhilah (18 tahun) pemuda asal Cilisung, Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke Kamboja. Ia terlebih dahulu diiming-imingi untuk ikut seleksi pemain sepakbola di Medan. + + + + + Imas Siti Rohanah nenek korban mengatakan korban yang berposisi sebagai kiper mengaku akan mengikuti seleksi pemain bola di sebuah klub di Medan. Ia menyebut cucunya terlebih dahulu berangkat ke Jakarta lalu ke Medan. + + + + Baca Juga + + + KPK Usut Tanah Negara Dijual ke Negara di Proyek Kereta Cepat Whoosh + + Dukung Indonesia Emas 2045, Pertamina Perkuat Transformasi Maritim + + Lewat Sepak Bola, Korban Serangan Israel di Gaza Tunjukkan Keteguhan  + + + Sang nenek sempat meminta nomor kontak manajer atau pelatih yang terlibat dalam proses seleksi. Namun, korban mengaku tidak memiliki nomor tersebut bahkan kontak temannya yang mengajak ikut seleksi tidak ada. + "Sudah dicegah juga oleh keluarga, tapi tetap saja mau pergi," kata dia. + + + + Setelah tiba di Jakarta, Imas mengatakan terdapat pihak yang menelepon keluarga bahwa korban bakal mengikuti seleksi. Namun, sejak tanggal 4 November ibu korban yang bekerja di Hongkong memberitahu bahwa anaknya berada di Kamboja. + "Kami sangat kaget. Kami tidak tahu bagaimana dia bisa sampai diiming-imingi seperti itu. Yang jelas, dia berbohong pada kami dengan alasan pergi ke Jakarta untuk seleksi bola," kata dia. + Imas mengatakan cucunya sering mengirim pesan WhatsApp dan mengirimkan pesan melalui media sosial. Korban sering mengeluh disiksa seperti disuruh pushup, bahkan membawa galon ke lantai 10. + Di Kamboja, ia mengatakan korban diminta bekerja untuk menipu orang-orang China melalui komputer. Pihaknya telah melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t6015e416_basarnas-percepat-evakuasi-warga-usai-erupsi-semeru.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t6015e416_basarnas-percepat-evakuasi-warga-usai-erupsi-semeru.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e95f3b76d969739b85fd4d188dd1961752fb7d81 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t6015e416_basarnas-percepat-evakuasi-warga-usai-erupsi-semeru.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t6015e416/basarnas-percepat-evakuasi-warga-usai-erupsi-semeru +title: "Basarnas Percepat Evakuasi Warga Usai Erupsi Semeru | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:00 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Basarnas Percepat Evakuasi Warga Usai Erupsi Semeru | Republika Online + +Petugas gabungan dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI dan Polri disebar ke sejumlah titik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Basarnas mempercepat evakuasi warga di wilayah rawan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk mengantisipasi potensi letusan susulan Gunung Semeru. Langkah ini dilakukan setelah kolom letusan setinggi sekitar 2.000 meter dan luncuran awan panas sepanjang tujuh kilometer terpantau pada Rabu (19/11/2025). Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan personel tambahan dari Pos SAR Jember telah dikirim untuk memperkuat evakuasi, termasuk membantu warga yang sudah mengungsi secara mandiri. “Kami sudah memberangkatkan personel dari Pos SAR Jember untuk membantu evakuasi warga karena ada juga sebagian warga yang sudah melaksanakan evakuasi mandiri,” kata Edy di Jakarta. Petugas gabungan dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI dan Polri disebar ke sejumlah titik untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal dekat aliran sungai berhulu Semeru. Menurut data Pusat Pengendalian Operasi BNPB, sekitar 300 warga telah dievakuasi ke Balai Desa Oro-oro Ombo, Balai Desa Penanggal dan SD 2 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo. Selain evakuasi, Basarnas juga menempatkan personel untuk memantau aliran sungai guna mengantisipasi banjir lahar dingin ketika hujan turun. “Tim juga melaksanakan pemantauan antisipasi bila terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lahar dingin,” ujar Edy, seraya memastikan koordinasi lintas lembaga terus dilakukan. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan erupsi Semeru terjadi pada pukul 16.00 WIB dengan kolom abu berwarna kelabu pekat mengarah ke utara dan barat laut. Aktivitas tersebut terekam dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 16 menit 40 detik. Meski erupsi dinyatakan berakhir pada pukul 18.11 WIB, status Level IV atau Awas masih diberlakukan untuk mengantisipasi aktivitas lanjutan. Ask me! Basarnas Percepat Evakuasi Warga Usai Erupsi Semeru Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Basarnas mempercepat evakuasi warga di wilayah rawan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur untuk mengantisipasi potensi letusan susulan Gunung Semeru. Langkah ini dilakukan setelah kolom letusan setinggi sekitar 2.000 meter dan luncuran awan panas sepanjang tujuh kilometer terpantau pada Rabu (19/11/2025). + + + + + Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso mengatakan personel tambahan dari Pos SAR Jember telah dikirim untuk memperkuat evakuasi, termasuk membantu warga yang sudah mengungsi secara mandiri. “Kami sudah memberangkatkan personel dari Pos SAR Jember untuk membantu evakuasi warga karena ada juga sebagian warga yang sudah melaksanakan evakuasi mandiri,” kata Edy di Jakarta. + + + + + Baca Juga + + + Basarnas Pastikan Pendaki di Gunung Semeru Aman Usai Erupsi + + Aktivitas Tambang di Kawasan Gunung Semeru Ditutup Sementara + + PVMBG Naikkan Status Gunung Semeru Menjadi Level IV Awas + + + Petugas gabungan dari Basarnas, BNPB, BPBD, TNI dan Polri disebar ke sejumlah titik untuk memastikan proses evakuasi berjalan aman, terutama bagi kelompok rentan yang tinggal dekat aliran sungai berhulu Semeru. + Menurut data Pusat Pengendalian Operasi BNPB, sekitar 300 warga telah dievakuasi ke Balai Desa Oro-oro Ombo, Balai Desa Penanggal dan SD 2 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo. Selain evakuasi, Basarnas juga menempatkan personel untuk memantau aliran sungai guna mengantisipasi banjir lahar dingin ketika hujan turun. + + + + “Tim juga melaksanakan pemantauan antisipasi bila terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lahar dingin,” ujar Edy, seraya memastikan koordinasi lintas lembaga terus dilakukan. + Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melaporkan erupsi Semeru terjadi pada pukul 16.00 WIB dengan kolom abu berwarna kelabu pekat mengarah ke utara dan barat laut. + Aktivitas tersebut terekam dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 16 menit 40 detik. Meski erupsi dinyatakan berakhir pada pukul 18.11 WIB, status Level IV atau Awas masih diberlakukan untuk mengantisipasi aktivitas lanjutan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t71bjm490_ihsg-dibuka-menguat-pasar-tunggu-keputusan-the-fed.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t71bjm490_ihsg-dibuka-menguat-pasar-tunggu-keputusan-the-fed.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..067a20c407a9d8d860b0cc57a5b5a5ab3510bde1 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t71bjm490_ihsg-dibuka-menguat-pasar-tunggu-keputusan-the-fed.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t71bjm490/ihsg-dibuka-menguat-pasar-tunggu-keputusan-the-fed +title: "IHSG Dibuka Menguat, Pasar Tunggu Keputusan The Fed | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:32:23 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# IHSG Dibuka Menguat, Pasar Tunggu Keputusan The Fed | Republika Online + +IHSG dibuka menguat 56,53 poin atau 0,65 persen ke posisi 8.713,71. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar menantikan hasil pertemuan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed. IHSG dibuka menguat 56,53 poin atau 0,65 persen ke posisi 8.713,71. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,55 poin atau 0,77 persen ke posisi 854,61. "IHSG berpeluang untuk koreksi jangka pendek menuju level 8.625–8.650," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu (10/12/2025). Dari mancanegara, pelaku pasar bersikap wait and see menjelang rilis hasil pertemuan The Fed pada Kamis (11/12) dini hari waktu Indonesia, yang diperkirakan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps untuk ketiga kalinya pada 2025. Meskipun berpotensi besar menurunkan suku bunga acuan, adanya komentar beberapa pejabat The Fed yang mengemukakan kekhawatiran mengenai data baru yang sulit diperoleh menimbulkan kekhawatiran pasar. Data ADP Employment bulanan meningkat rata-rata 4.750 per minggu dalam empat pekan yang berakhir pada 22 November 2025, menambah potensi bahwa para pembuat kebijakan FOMC mencoba mengecilkan ekspektasi pemangkasan suku bunga lagi. Selain itu, lowongan pekerjaan AS meningkat 12 ribu menjadi 7,67 juta pada Oktober 2025. Sedangkan data NonFarm Payrolls (NFP) bulan November 2025 yang seharusnya menjadi indikator The Fed untuk menilai pasar tenaga kerja AS justru baru akan dirilis pada 16 Desember 2025 akibat penundaan karena government shutdown beberapa waktu lalu. Dari dalam negeri, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik ke level 124 pada November 2025 dari level 121,2 pada Oktober 2025, atau level tertinggi sejak Februari 2025, yang ditopang oleh kenaikan semua subindeks utama. Selanjutnya, pelaku pasar menantikan data retail sales bulan Oktober 2025 yang diperkirakan tumbuh berakselerasi sebesar 4 persen year on year (yoy), setelah meningkat 3,7 persen (yoy) pada September 2025. Pada perdagangan Selasa (09/12), bursa saham Eropa ditutup mayoritas melemah, di antaranya Euro Stoxx 50 melemah 0,16 persen, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,03 persen, indeks DAX Jerman menguat 0,49 persen, serta indeks CAC Prancis melemah 0,69 persen. Bursa saham AS di Wall Street ditutup kompak melemah pada Selasa (09/12), di antaranya Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,38 persen ditutup di level 47.560,29, indeks S&P 500 melemah 0,09 persen ke level 6.840,51, dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,16 persen ditutup di level 25.668,69. Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 0,39 persen ke 50.455,50, indeks Shanghai melemah 0,58 poin atau 0,59 persen ke 3.886,42, indeks Hang Seng melemah 0,47 persen ke 25.337,50, serta indeks Strait Times melemah 0,20 persen ke 4.503,44. Ask me! IHSG Dibuka Menguat, Pasar Tunggu Keputusan The Fed Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi bergerak menguat di tengah pelaku pasar menantikan hasil pertemuan bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed. IHSG dibuka menguat 56,53 poin atau 0,65 persen ke posisi 8.713,71. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 6,55 poin atau 0,77 persen ke posisi 854,61. + + + + + "IHSG berpeluang untuk koreksi jangka pendek menuju level 8.625–8.650," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu (10/12/2025). + + + + Baca Juga + + + Mandiri Sekuritas Yakin IHSG Bakal Tembus Level 9.000 + + IHSG Menguat 0,51 Persen, Sentimen IPO dan The Fed Dongkrak Pasar + + Pekan Ini IHSG Ditutup di Level 8.508, Kapitalisasi Pasar Rp 15.626 Triliun + + + Dari mancanegara, pelaku pasar bersikap wait and see menjelang rilis hasil pertemuan The Fed pada Kamis (11/12) dini hari waktu Indonesia, yang diperkirakan menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 bps untuk ketiga kalinya pada 2025. + Meskipun berpotensi besar menurunkan suku bunga acuan, adanya komentar beberapa pejabat The Fed yang mengemukakan kekhawatiran mengenai data baru yang sulit diperoleh menimbulkan kekhawatiran pasar. + + + + Data ADP Employment bulanan meningkat rata-rata 4.750 per minggu dalam empat pekan yang berakhir pada 22 November 2025, menambah potensi bahwa para pembuat kebijakan FOMC mencoba mengecilkan ekspektasi pemangkasan suku bunga lagi. + Selain itu, lowongan pekerjaan AS meningkat 12 ribu menjadi 7,67 juta pada Oktober 2025. Sedangkan data NonFarm Payrolls (NFP) bulan November 2025 yang seharusnya menjadi indikator The Fed untuk menilai pasar tenaga kerja AS justru baru akan dirilis pada 16 Desember 2025 akibat penundaan karena government shutdown beberapa waktu lalu. + Dari dalam negeri, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik ke level 124 pada November 2025 dari level 121,2 pada Oktober 2025, atau level tertinggi sejak Februari 2025, yang ditopang oleh kenaikan semua subindeks utama. + Selanjutnya, pelaku pasar menantikan data retail sales bulan Oktober 2025 yang diperkirakan tumbuh berakselerasi sebesar 4 persen year on year (yoy), setelah meningkat 3,7 persen (yoy) pada September 2025. + Pada perdagangan Selasa (09/12), bursa saham Eropa ditutup mayoritas melemah, di antaranya Euro Stoxx 50 melemah 0,16 persen, indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,03 persen, indeks DAX Jerman menguat 0,49 persen, serta indeks CAC Prancis melemah 0,69 persen. + Bursa saham AS di Wall Street ditutup kompak melemah pada Selasa (09/12), di antaranya Indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,38 persen ditutup di level 47.560,29, indeks S&P 500 melemah 0,09 persen ke level 6.840,51, dan indeks Nasdaq Composite melemah 0,16 persen ditutup di level 25.668,69. + Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 0,39 persen ke 50.455,50, indeks Shanghai melemah 0,58 poin atau 0,59 persen ke 3.886,42, indeks Hang Seng melemah 0,47 persen ke 25.337,50, serta indeks Strait Times melemah 0,20 persen ke 4.503,44. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t74sv5490_limbah-sawit-kini-bisa-jadi-avtur-hijau-ini-keunggulannya.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t74sv5490_limbah-sawit-kini-bisa-jadi-avtur-hijau-ini-keunggulannya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..689636b4e680ddfe23df694c05579dfc03ef2877 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t74sv5490_limbah-sawit-kini-bisa-jadi-avtur-hijau-ini-keunggulannya.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t74sv5490/limbah-sawit-kini-bisa-jadi-avtur-hijau-ini-keunggulannya +title: "Limbah Sawit Kini Bisa Jadi Avtur Hijau, Ini Keunggulannya | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:45 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Limbah Sawit Kini Bisa Jadi Avtur Hijau, Ini Keunggulannya | Republika Online + +Potensi 2,5 juta ton POME dinilai strategis untuk mendukung transisi energi aviasi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( ICAO ) telah mengesahkan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai bahan baku avtur keberlanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) dalam dokumen resmi CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels . Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rokhman mengatakan pencantuman POME dalam dokumen ICAO memberikan kerangka ilmiah yang jelas dalam pengembangan SAF di Indonesia. “Dengan adanya default value , proses perhitungan emisi menjadi lebih sederhana dan dapat digunakan langsung oleh produsen di Indonesia,” katanya di konferensi pers Sosialisasi Limbah Cair Sawit sebagai Bahan Bakar Pesawat, Kamis (11/12/2025). Dewan Pengawas lembaga think tank Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Sofyan Djalil, mengatakan pengakuan ini menambah pemanfaatan baru bagi industri sawit. “POME selama ini dipandang sebagai limbah, dan kini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat karena memenuhi kriteria keberlanjutan,” ujarnya. Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Ary Aprianto menjelaskan pengakuan ICAO terhadap POME merupakan hasil harmonisasi data dan proses pembuktian ilmiah. “POME memenuhi persyaratan ICAO sebagai feedstock SAF dan telah dievaluasi secara metodologis oleh lembaga internasional,” kata Ary. Dalam aspek teknis, perwakilan Indonesia untuk SCSEGCAEP-ICAO Wendy Aritenang menjelaskan data Indonesia konsisten dengan standar evaluasi ICAO. “Pengukuran lapangan menunjukkan rentang nilai LCA yang sesuai dengan analisis yang diajukan, sehingga POME dapat diterima sebagai bahan baku,” ujarnya. PT Tripatra, selaku mitra teknis, menambahkan hasil pengukuran POME di Indonesia berada pada kisaran 17,5–18,8 gCO₂e/MJ sebelum dirata-ratakan menjadi angka 18,1 gCO₂e/MJ. Faras Wibisono dari Tripatra menyampaikan angka tersebut mencerminkan kondisi aktual lapangan. “Nilai ini sudah melalui proses verifikasi dan dapat digunakan sebagai acuan produsen baik di dalam maupun luar negeri,” katanya. Dari sisi hilir, peneliti dari IPOSS Dimas H.P menjelaskan POME memiliki ketersediaan yang signifikan di Indonesia. Pada volume produksi TBS sekitar 250 juta ton per tahun, potensi POME oil dapat mencapai 2,5 juta ton apabila tingkat pemulihan ditetapkan pada 1 persen. Ia menambahkan bahwa konsistensi pasokan membutuhkan perbaikan tata kelola bahan baku, termasuk penetapan HS code POME serta pengawasan rantai pasok. “Sistem traceability yang jelas diperlukan agar kualitas bahan baku dapat dipertahankan,” ujarnya. Pengakuan ICAO ini menempatkan POME sejajar dengan berbagai bahan baku SAF lain yang telah memenuhi standar internasional. Pemerintah juga membuka peluang untuk mengajukan bahan baku lain dari industri sawit pada periode berikutnya, mengikuti prosedur evaluasi ICAO. Ask me! Limbah Sawit Kini Bisa Jadi Avtur Hijau, Ini Keunggulannya Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ( ICAO ) telah mengesahkan limbah cair sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai bahan baku avtur keberlanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) dalam dokumen resmi CORSIA Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels . Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kementerian Perhubungan Sokhib Al Rokhman mengatakan pencantuman POME dalam dokumen ICAO memberikan kerangka ilmiah yang jelas dalam pengembangan SAF di Indonesia. + + + + + “Dengan adanya default value , proses perhitungan emisi menjadi lebih sederhana dan dapat digunakan langsung oleh produsen di Indonesia,” katanya di konferensi pers Sosialisasi Limbah Cair Sawit sebagai Bahan Bakar Pesawat, Kamis (11/12/2025). + + + + Baca Juga + + + Janji Putin ke Prabowo Soal Energi Nuklir dan Target RI Bangun PLTN + + Dirjen Migas di Rembuk Energi 2025: Indonesia Pimpin Pemanfaatan Biodiesel Dunia + + Danantara Dorong Kemandirian Energi Nasional lewat Hilirisasi dan Sumber Daya Domestik + + + Dewan Pengawas lembaga think tank Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Sofyan Djalil, mengatakan pengakuan ini menambah pemanfaatan baru bagi industri sawit. “POME selama ini dipandang sebagai limbah, dan kini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pesawat karena memenuhi kriteria keberlanjutan,” ujarnya. + Kementerian Luar Negeri melalui Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Ary Aprianto menjelaskan pengakuan ICAO terhadap POME merupakan hasil harmonisasi data dan proses pembuktian ilmiah. “POME memenuhi persyaratan ICAO sebagai feedstock SAF dan telah dievaluasi secara metodologis oleh lembaga internasional,” kata Ary. + + + + Dalam aspek teknis, perwakilan Indonesia untuk SCSEGCAEP-ICAO Wendy Aritenang menjelaskan data Indonesia konsisten dengan standar evaluasi ICAO. “Pengukuran lapangan menunjukkan rentang nilai LCA yang sesuai dengan analisis yang diajukan, sehingga POME dapat diterima sebagai bahan baku,” ujarnya. + PT Tripatra, selaku mitra teknis, menambahkan hasil pengukuran POME di Indonesia berada pada kisaran 17,5–18,8 gCO₂e/MJ sebelum dirata-ratakan menjadi angka 18,1 gCO₂e/MJ. Faras Wibisono dari Tripatra menyampaikan angka tersebut mencerminkan kondisi aktual lapangan. “Nilai ini sudah melalui proses verifikasi dan dapat digunakan sebagai acuan produsen baik di dalam maupun luar negeri,” katanya. + Dari sisi hilir, peneliti dari IPOSS Dimas H.P menjelaskan POME memiliki ketersediaan yang signifikan di Indonesia. Pada volume produksi TBS sekitar 250 juta ton per tahun, potensi POME oil dapat mencapai 2,5 juta ton apabila tingkat pemulihan ditetapkan pada 1 persen. Ia menambahkan bahwa konsistensi pasokan membutuhkan perbaikan tata kelola bahan baku, termasuk penetapan HS code POME serta pengawasan rantai pasok. + “Sistem traceability yang jelas diperlukan agar kualitas bahan baku dapat dipertahankan,” ujarnya. + Pengakuan ICAO ini menempatkan POME sejajar dengan berbagai bahan baku SAF lain yang telah memenuhi standar internasional. Pemerintah juga membuka peluang untuk mengajukan bahan baku lain dari industri sawit pada periode berikutnya, mengikuti prosedur evaluasi ICAO. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t7ryik458_buya-hamka-mui-dan-fatwa-haram-perayaan-natal-bersama.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t7ryik458_buya-hamka-mui-dan-fatwa-haram-perayaan-natal-bersama.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52feb1a1a6abc2fe2a9fe8c42cee9c8f2e16332e --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t7ryik458_buya-hamka-mui-dan-fatwa-haram-perayaan-natal-bersama.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t7ryik458/buya-hamka-mui-dan-fatwa-haram-perayaan-natal-bersama +title: "Buya Hamka, MUI, dan Fatwa Haram Perayaan Natal Bersama | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:04:18 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Buya Hamka, MUI, dan Fatwa Haram Perayaan Natal Bersama | Republika Online + +Fatwa MUI ini sempat menimbulkan polemik pada era Orde Baru. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof Dr Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab disapa Buya Hamka merupakan seorang ulama besar Indonesia. Ketokohannya bahkan diakui bukan hanya di dalam, melainkan juga luar negeri. Dalam perjalanan hidupnya, ulama kelahiran Sumatra Barat itu pernah menjadi ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga yang menjadi titik temu organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam se-Indonesia itu didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta, yakni pada masa pemerintahan presiden RI Soeharto alias era Orde Baru. Dalam kapasitas demikian, Buya Hamka pernah mendapatkan ujian pelik. Sampai-sampai, ia memutuskan untuk mundur dari jabatan ketum MUI. Pangkal persoalannya adalah tekanan dari pemerintah yang ingin agar MUI membatalkan fatwa tentang perayaan Natal bersama. Orde Baru saat itu tidak puas akan keputusan Buya Hamka walau ulama ini sudah menarik peredaran fatwa tersebut. Menurut Afandi dalam artikelnya yang terbit di laman resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah , konteks peristiwa ini sesungguhnya dapat ditarik hingga 1968. Artinya, sekira 13 tahun sebelum fatwa haramnya perayaan Natal bersama bagi umat Islam ditetapkan Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Jumadil Awal 1401/7 Maret 1981. Seperti dicatat Jan S Aritonang dalam buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004), pada tahun 1968 perayaan Idul Fitri dan Natal kebetulan terjadi berdekatan. Lebaran jatuh pada 1-2 Januari, sedangkan Natal pada 21-22 Desember sebelumnya. Ihwal kebetulan ini menyebabkan beberapa instansi pemerintah menyelenggarakan dua perayaan secara serempak. Pada gilirannya, muncul fenomena semacam "parade doa" yang menampilkan pembacaan doa-doa dari berbagai perwakilan umat agama. Bahkan, kegiatan semacam "parade doa" itu terus dilakukan dalam upacara hari-hari besar nasional. Akhirnya, banyak pihak menyuarakan kritik. Di antaranya adalah Ikatan Sarjana Muhammadiyah pada 15 Desember 1968. “Karena acaranya adalah Idul Fitri dan Natalan, maka setelah dibuka lalu dibacakan ayat-ayat suci Alquran, lalu dibacakan pula kitab Injil oleh sang pendeta. Setelah diuraikan arti halalbihalal dan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka berdiri pula sang pendeta menguraikan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Alangkah kontrasnya dan paradoksnya dua uraian yang dibawa seorang mubalig dan sang pendeta di dalam gedung saat itu,” demikian bunyi sebuah kritik yang dinukil Umar Hasyim (1978). Hingga berdirinya MUI pada 1975, fenomena "parade doa" masih menjadi buah bibir masyarakat, khususnya tiap menjelang Desember-Januari. Bahkan, tak jarang ketika itu acara televisi menampilkan para pejabat, yang beragama Islam, ikut menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Natal. Pada 1 Jumadil Awal 1401/7 Maret 1981, Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa haramnya perayaan Natal bersama bagi umat Islam. MUI yang saat itu dipimpin Buya Hamka sepakat, mengikuti perayaan Natal bagi Muslim adalah perkara syubhat sehingga haram dilakukan. Salah satu pimpinan MUI, KH Hasan Basri, menjelaskan bahwa fatwa itu diterbitkan guna menjaga kerukunan hidup beragama dan sekaligus memurnikan akidah masing-masing agama. Semula, MUI belum mengumumkan secara terbuka fatwa ini. Namun, dokumen yang ada kemudian bocor ke publik usai dimuat Buletin Majelis Ulama (Nomor 3/April 1981). Terbitan yang berjumlah 300 ekslempar ini sesungguhnya hanya ditujukan bagi internal pengurus MUI. Akibatnya, banyak media massa nasional yang mengutipnya. Hanya berselang sehari setelah "bocornya" fatwa itu, MUI mengeluarkan surat keputusan tertanggal 30 April 1981. Isinya mencabut peredaran fatwa itu. SK ini ditandatangani Buya Hamka selaku ketua umum MUI. Bila dibaca saksama, SK tersebut memuat semacam klarifikasi bahwa MUI tetap membolehkan umat Islam untuk memenuhi undangan perayaan hari besar agama lain. Yang dilarang ialah bahwa Muslim mengikuti ibadah agama lain, semisal misa, kebaktian dan sejenisnya. Ask me! Buya Hamka, MUI, dan Fatwa Haram Perayaan Natal Bersama Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Prof Dr Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang akrab disapa Buya Hamka merupakan seorang ulama besar Indonesia. Ketokohannya bahkan diakui bukan hanya di dalam, melainkan juga luar negeri. + + + + + Dalam perjalanan hidupnya, ulama kelahiran Sumatra Barat itu pernah menjadi ketua umum pertama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga yang menjadi titik temu organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam se-Indonesia itu didirikan pada 26 Juli 1975 di Jakarta, yakni pada masa pemerintahan presiden RI Soeharto alias era Orde Baru. + + + + + Baca Juga + + + Rektor UMB: Pendidikan Harus Lahirkan Pemikir, Bukan Peniru + + APIC Salurkan Bantuan Medis bagi Warga Terdampak Bencana di Aceh + + UMP DKI Jakarta Naik, Pekerja dan Pengusaha Juga Dapat Subsidi + + + Dalam kapasitas demikian, Buya Hamka pernah mendapatkan ujian pelik. Sampai-sampai, ia memutuskan untuk mundur dari jabatan ketum MUI. + Pangkal persoalannya adalah tekanan dari pemerintah yang ingin agar MUI membatalkan fatwa tentang perayaan Natal bersama. Orde Baru saat itu tidak puas akan keputusan Buya Hamka walau ulama ini sudah menarik peredaran fatwa tersebut. + + + + Menurut Afandi dalam artikelnya yang terbit di laman resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah , konteks peristiwa ini sesungguhnya dapat ditarik hingga 1968. Artinya, sekira 13 tahun sebelum fatwa haramnya perayaan Natal bersama bagi umat Islam ditetapkan Komisi Fatwa MUI pada tanggal 1 Jumadil Awal 1401/7 Maret 1981. + Seperti dicatat Jan S Aritonang dalam buku Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (2004), pada tahun 1968 perayaan Idul Fitri dan Natal kebetulan terjadi berdekatan. Lebaran jatuh pada 1-2 Januari, sedangkan Natal pada 21-22 Desember sebelumnya. + Ihwal kebetulan ini menyebabkan beberapa instansi pemerintah menyelenggarakan dua perayaan secara serempak. Pada gilirannya, muncul fenomena semacam "parade doa" yang menampilkan pembacaan doa-doa dari berbagai perwakilan umat agama. + Bahkan, kegiatan semacam "parade doa" itu terus dilakukan dalam upacara hari-hari besar nasional. Akhirnya, banyak pihak menyuarakan kritik. Di antaranya adalah Ikatan Sarjana Muhammadiyah pada 15 Desember 1968. + “Karena acaranya adalah Idul Fitri dan Natalan, maka setelah dibuka lalu dibacakan ayat-ayat suci Alquran, lalu dibacakan pula kitab Injil oleh sang pendeta. Setelah diuraikan arti halalbihalal dan dijelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, maka berdiri pula sang pendeta menguraikan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Alangkah kontrasnya dan paradoksnya dua uraian yang dibawa seorang mubalig dan sang pendeta di dalam gedung saat itu,” demikian bunyi sebuah kritik yang dinukil Umar Hasyim (1978). + + Infografis 6 Hal tentang Yesus (Nabi Isa) dalam Islam - (Republika.co.id) + + Hingga berdirinya MUI pada 1975, fenomena "parade doa" masih menjadi buah bibir masyarakat, khususnya tiap menjelang Desember-Januari. Bahkan, tak jarang ketika itu acara televisi menampilkan para pejabat, yang beragama Islam, ikut menyalakan lilin dan menyanyikan lagu Natal. + Pada 1 Jumadil Awal 1401/7 Maret 1981, Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa haramnya perayaan Natal bersama bagi umat Islam. MUI yang saat itu dipimpin Buya Hamka sepakat, mengikuti perayaan Natal bagi Muslim adalah perkara syubhat sehingga haram dilakukan. + Salah satu pimpinan MUI, KH Hasan Basri, menjelaskan bahwa fatwa itu diterbitkan guna menjaga kerukunan hidup beragama dan sekaligus memurnikan akidah masing-masing agama. + Semula, MUI belum mengumumkan secara terbuka fatwa ini. Namun, dokumen yang ada kemudian bocor ke publik usai dimuat Buletin Majelis Ulama (Nomor 3/April 1981). Terbitan yang berjumlah 300 ekslempar ini sesungguhnya hanya ditujukan bagi internal pengurus MUI. Akibatnya, banyak media massa nasional yang mengutipnya. + Hanya berselang sehari setelah "bocornya" fatwa itu, MUI mengeluarkan surat keputusan tertanggal 30 April 1981. Isinya mencabut peredaran fatwa itu. SK ini ditandatangani Buya Hamka selaku ketua umum MUI. + Bila dibaca saksama, SK tersebut memuat semacam klarifikasi bahwa MUI tetap membolehkan umat Islam untuk memenuhi undangan perayaan hari besar agama lain. Yang dilarang ialah bahwa Muslim mengikuti ibadah agama lain, semisal misa, kebaktian dan sejenisnya. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t7rzvk458_bung-hatta-usai-tak-lagi-wapres.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t7rzvk458_bung-hatta-usai-tak-lagi-wapres.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e73187e3c3d5267eb9adea94b77b82a92fd11dbc --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t7rzvk458_bung-hatta-usai-tak-lagi-wapres.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t7rzvk458/bung-hatta-usai-tak-lagi-wapres +title: "Bung Hatta Usai tak lagi Wapres | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:50:22 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Bung Hatta Usai tak lagi Wapres | Republika Online + +Bung Hatta tetap menyuarakan hati nurani rakyat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Desember 1956, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden lantaran sudah tak sejalan dengan sahabat seperjuangannya, Sukarno. Dalam risalah Demokrasi Kita yang disusunnya, Bung Hatta menyatakan bahwa "Demokrasi Terpimpin" yang dirumuskan oleh Bung Karno hanya akan seumur dengan usia sang kepala negara. "Dampak dari memimpin adalah menderita." Bung Hatta menghayati betul ungkapan itu. Ketika kembali menjadi rakyat biasa, Bung Hatta tetap mengkritisi sejumlah kebijakan Presiden Sukarno yang dinilainya salah langkah dan cenderung merugikan rakyat Indonesia. Misalnya, terkait cara pemerintah saat itu mengatasi lonjakan inflasi yang sudah mencapai 650 persen. Bahkan, seperti disebut Mochtar Lubis dalam buku Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957-1965 (1986), Bung Hatta sendiri merasakan kesulitan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya. Dalam sebuah surat kepada Bung Karno tertanggal 17 Juni 1963, Bung Hatta menuliskan kegelisahannya akan nasib bangsa ke depan. “Tujuan kita sosialisme, tetapi mismanagement pemerintah dalam hal ekonomi menimbulkan satu golongan kapitalis baru yang memandang dirinya 'orang elite', yang hidupnya mewah dan menganggap dirinya kelas yang diperlukan benar oleh orang-orang pemerintah di pusat dan daerah. Pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata, belum pernah setajam sekarang ini” (Lubis, 1986: 81). Kendati demikian, hubungan baik di antara kedua tokoh bangsa itu tetap hangat. Misalnya, pada 12 Juli 1963 Presiden Sukarno menjenguk Bung Hatta yang sedang terbaring sakit di RSUP Jakarta. Tampak bahwa keduanya sebenarnya masih satu tujuan, yakni persatuan dan kemajuan bangsa, meskipun masing-masing sudah memilih jalan yang berbeda. Bung Hatta konsisten menyuarakan solusi kepada pemerintah yang dinilainya masih kurang berpihak pada penderitaan rakyat. Deliar Noer (1990: 669) mengutip tulisan Bung Hatta mengenai kemerosotan moral menjelang runtuhnya Orde Lama: “Kita selalu mencela dasar l'exploitation de l'homme par l'homme yang berlaku di zaman imperialisme kolonial. Tetapi, jangan dasar yang jelek itu diganti dalam Republik Indonesia kita ini dengan sistem yang lebih jelek lagi, yaitu l'exploitation de l'homme par l'etat (eksploitasi manusia untuk negara).” Keberpihakan Bung Hatta pada hak-hak dasar rakyat tak gentar memasuki era Orde Baru. Bung Hatta berkeyakinan, tugas utama seorang pemimpin demokratis ialah memikirkan siapa penggantinya, bukan bagaimana mempertahankan kekuasaan terus-menerus. Dalam buku Biografi Politik Muhammad Hatta , Mavis Rose menyebutkan, salah satu bentuk partisipasi politik tokoh kelahiran Sumatra Barat itu, yakni pengajuan petisi kepada DPR yang menyatakan bahwa Orde Baru telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945. Ask me! Bung Hatta Usai tak lagi Wapres Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak Desember 1956, Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden lantaran sudah tak sejalan dengan sahabat seperjuangannya, Sukarno. + + + + + Dalam risalah Demokrasi Kita yang disusunnya, Bung Hatta menyatakan bahwa "Demokrasi Terpimpin" yang dirumuskan oleh Bung Karno hanya akan seumur dengan usia sang kepala negara. + + + + "Dampak dari memimpin adalah menderita." Bung Hatta menghayati betul ungkapan itu. + Ketika kembali menjadi rakyat biasa, Bung Hatta tetap mengkritisi sejumlah kebijakan Presiden Sukarno yang dinilainya salah langkah dan cenderung merugikan rakyat Indonesia. Misalnya, terkait cara pemerintah saat itu mengatasi lonjakan inflasi yang sudah mencapai 650 persen. + + + + Bahkan, seperti disebut Mochtar Lubis dalam buku Hati Nurani Melawan Kezaliman, Surat-surat Bung Hatta kepada Presiden Soekarno 1957-1965 (1986), Bung Hatta sendiri merasakan kesulitan dalam memenuhi biaya hidup sehari-hari keluarganya. + Dalam sebuah surat kepada Bung Karno tertanggal 17 Juni 1963, Bung Hatta menuliskan kegelisahannya akan nasib bangsa ke depan. + “Tujuan kita sosialisme, tetapi mismanagement pemerintah dalam hal ekonomi menimbulkan satu golongan kapitalis baru yang memandang dirinya 'orang elite', yang hidupnya mewah dan menganggap dirinya kelas yang diperlukan benar oleh orang-orang pemerintah di pusat dan daerah. Pertentangan kaya dan miskin sangat mencolok mata, belum pernah setajam sekarang ini” (Lubis, 1986: 81). + Kendati demikian, hubungan baik di antara kedua tokoh bangsa itu tetap hangat. Misalnya, pada 12 Juli 1963 Presiden Sukarno menjenguk Bung Hatta yang sedang terbaring sakit di RSUP Jakarta. Tampak bahwa keduanya sebenarnya masih satu tujuan, yakni persatuan dan kemajuan bangsa, meskipun masing-masing sudah memilih jalan yang berbeda. + + Bung Hatta konsisten menyuarakan solusi kepada pemerintah yang dinilainya masih kurang berpihak pada penderitaan rakyat. Deliar Noer (1990: 669) mengutip tulisan Bung Hatta mengenai kemerosotan moral menjelang runtuhnya Orde Lama: “Kita selalu mencela dasar l'exploitation de l'homme par l'homme yang berlaku di zaman imperialisme kolonial. Tetapi, jangan dasar yang jelek itu diganti dalam Republik Indonesia kita ini dengan sistem yang lebih jelek lagi, yaitu l'exploitation de l'homme par l'etat (eksploitasi manusia untuk negara).” + Keberpihakan Bung Hatta pada hak-hak dasar rakyat tak gentar memasuki era Orde Baru. Bung Hatta berkeyakinan, tugas utama seorang pemimpin demokratis ialah memikirkan siapa penggantinya, bukan bagaimana mempertahankan kekuasaan terus-menerus. + Dalam buku Biografi Politik Muhammad Hatta , Mavis Rose menyebutkan, salah satu bentuk partisipasi politik tokoh kelahiran Sumatra Barat itu, yakni pengajuan petisi kepada DPR yang menyatakan bahwa Orde Baru telah mengabaikan Pancasila dan UUD 1945. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t9kfnj451_tni-dan-kementerian-pu-targetkan-huntara-tapsel-rampung-14-februari.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t9kfnj451_tni-dan-kementerian-pu-targetkan-huntara-tapsel-rampung-14-februari.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b782531fff4a239410ffa72c4766e78ccfa712e --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t9kfnj451_tni-dan-kementerian-pu-targetkan-huntara-tapsel-rampung-14-februari.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t9kfnj451/tni-dan-kementerian-pu-targetkan-huntara-tapsel-rampung-14-februari +title: "TNI dan Kementerian PU Targetkan Huntara Tapsel Rampung 14 Februari | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:20 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# TNI dan Kementerian PU Targetkan Huntara Tapsel Rampung 14 Februari | Republika Online + +Pembangunan huntara terpusat dikerjakan secara gotong royong oleh sejumlah lembaga. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah puing-puing sisa bencana, secercah harapan mulai tumbuh bagi ratusan keluarga penyintas saat pembangunan hunian sementara (huntara) mulai dikebut demi menyediakan tempat bernaung yang layak dan aman. Bencana hidrometeorologi di Tapanuli Selatan dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah perbukitan, sehingga menyebabkan tanah kehilangan stabilitas dan memicu tanah longsor serta banjir bandang. Kondisi topografi yang curam dan tata guna lahan yang rentan membuat debit air meningkat drastis secara tiba-tiba, yang kemudian menghantam pemukiman warga dan merusak infrastruktur vital di beberapa kecamatan. Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, didampingi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, meninjau langsung lokasi pembangunan huntara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, pada Rabu (28/1). Pemulihan keadaan pascabencana ini menjadi bukti nyata soliditas lintas instansi, di mana TNI dan Polri mengerahkan personel untuk percepatan pembersihan lahan dan pengamanan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) fokus pada teknis konstruksi serta penyediaan infrastruktur dasar. Sinergi ini memastikan distribusi bantuan logistik dan material konstruksi tetap berjalan lancar meski dihadapkan pada tantangan medan yang berat. Letjen Richard menjelaskan bahwa lahan yang tersedia sudah dilakukan pemerataan dan bangunan contoh sesuai prototipe telah disiapkan. Meski pembangunan saat ini masih menunggu pengiriman material dari Pulau Jawa, proyek ini ditargetkan rampung pada 14 Februari 2026. “Semua ini dinamis, melihat kondisi cuaca dan ketersediaan bahan, tapi semua pihak memastikan ini segera direalisasikan,” ujarnya. Bupati Gus Irawan menambahkan bahwa pihak Pemkab telah menyiapkan lima lokasi strategis; empat titik berada di lahan milik PTPN dan satu titik di tanah milik Pemkab. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total penerima bantuan mencapai 816 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam skema huntara terpusat (683 KK) dan huntara mandiri (133 KK). Pembangunan huntara terpusat ini dikerjakan secara gotong royong oleh berbagai lembaga: Danantara menggarap 186 unit di Desa Simarpinggan, Kementerian PU menangani 245 unit di Desa Napa, sementara BNPB bertanggung jawab atas dua titik di Desa Aek Lantong dan Desa Simatohir serta seluruh pembangunan huntara mandiri di lahan milik warga. Ask me! TNI dan Kementerian PU Targetkan Huntara Tapsel Rampung 14 Februari Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah puing-puing sisa bencana, secercah harapan mulai tumbuh bagi ratusan keluarga penyintas saat pembangunan hunian sementara (huntara) mulai dikebut demi menyediakan tempat bernaung yang layak dan aman. + + + + + Bencana hidrometeorologi di Tapanuli Selatan dipicu oleh curah hujan ekstrem yang mengguyur wilayah perbukitan, sehingga menyebabkan tanah kehilangan stabilitas dan memicu tanah longsor serta banjir bandang. Kondisi topografi yang curam dan tata guna lahan yang rentan membuat debit air meningkat drastis secara tiba-tiba, yang kemudian menghantam pemukiman warga dan merusak infrastruktur vital di beberapa kecamatan. + + + + + Baca Juga + + + Bantah Isu Es Gabus Terbuat dari Spons, Pedagang: Bahannya Dipastikan Aman + + Polisi Datangi Pabrik Pembuatan Es Gabus di Depok, Pastikan Bukan Busa Kasur atau Spon Cuci Piring + + Bukan Cuma Tugas Orang Tua, Sekolah Punya Peran Vital Tangkal Predator Anak + + + Kepala Staf Umum (Kasum) TNI, Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon, didampingi Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, meninjau langsung lokasi pembangunan huntara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, pada Rabu (28/1). + Pemulihan keadaan pascabencana ini menjadi bukti nyata soliditas lintas instansi, di mana TNI dan Polri mengerahkan personel untuk percepatan pembersihan lahan dan pengamanan, sementara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) fokus pada teknis konstruksi serta penyediaan infrastruktur dasar. Sinergi ini memastikan distribusi bantuan logistik dan material konstruksi tetap berjalan lancar meski dihadapkan pada tantangan medan yang berat. + + + + Letjen Richard menjelaskan bahwa lahan yang tersedia sudah dilakukan pemerataan dan bangunan contoh sesuai prototipe telah disiapkan. Meski pembangunan saat ini masih menunggu pengiriman material dari Pulau Jawa, proyek ini ditargetkan rampung pada 14 Februari 2026. “Semua ini dinamis, melihat kondisi cuaca dan ketersediaan bahan, tapi semua pihak memastikan ini segera direalisasikan,” ujarnya. + Bupati Gus Irawan menambahkan bahwa pihak Pemkab telah menyiapkan lima lokasi strategis; empat titik berada di lahan milik PTPN dan satu titik di tanah milik Pemkab. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), total penerima bantuan mencapai 816 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam skema huntara terpusat (683 KK) dan huntara mandiri (133 KK). + Pembangunan huntara terpusat ini dikerjakan secara gotong royong oleh berbagai lembaga: Danantara menggarap 186 unit di Desa Simarpinggan, Kementerian PU menangani 245 unit di Desa Napa, sementara BNPB bertanggung jawab atas dua titik di Desa Aek Lantong dan Desa Simatohir serta seluruh pembangunan huntara mandiri di lahan milik warga. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t9py7x484_sjafrie-soroti-10-pengusaha-kuasai-ekonomi-indonesia-dirugikan-rp-5770-triliun.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t9py7x484_sjafrie-soroti-10-pengusaha-kuasai-ekonomi-indonesia-dirugikan-rp-5770-triliun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..20539f3576b386480e79cfc0b966dcb641808a1c --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t9py7x484_sjafrie-soroti-10-pengusaha-kuasai-ekonomi-indonesia-dirugikan-rp-5770-triliun.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t9py7x484/sjafrie-soroti-10-pengusaha-kuasai-ekonomi-indonesia-dirugikan-rp-5770-triliun +title: "Sjafrie Soroti 10 Pengusaha Kuasai Ekonomi, Indonesia Dirugikan Rp 5.770 Triliun | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:44:35 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Sjafrie Soroti 10 Pengusaha Kuasai Ekonomi, Indonesia Dirugikan Rp 5.770 Triliun | Republika Online + +Menhan Sjafrie menegaskan, negara tidak boleh kalah oleh keserakahan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyikat semua perusahaan tambang ilegal yang beroperasi dengan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, Satgas PKH kini menyapu bersih praktik pertambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. Selaku ketua Pengarah Satgas PKH, ia mencontohkan tambang nikel di wilayah barat dan timur Indonesia sudah ditindak tegas. Sjafrie menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian tinggi terhadap kebocoran kekayaan alam yang dinikmati segelintir kalangan, yang selama ini dibiarkan aparat. "Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan, kita mengehentikan penyelundupan di Maluku dan lainnya. Ini karena kita lupa bahwa kita perlu menjaga kedaulatan negara, kedaulatan politik, ekonomi, dan kedaulatan wilayah," kata Sjafrie saat berpidato dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). Dia pun menyoroti tajam kekayaan alam Indonesia dinikmati 10 orang pengusaha besar. Sjafrie mengaku, memiliki data ada pengusaha yang menjalankan roda perusahaan berkedok legal, namun praktiknya malah merugikan negara. "Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itulah data yang saya terima Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ada ilegal. Jadi kita mau fokus bahwa kedaulatan kita terancam oleh kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie menegaskan. Ask me! Sjafrie Soroti 10 Pengusaha Kuasai Ekonomi, Indonesia Dirugikan Rp 5.770 Triliun Rekomendasi H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan menyikat semua perusahaan tambang ilegal yang beroperasi dengan mengeruk kekayaan alam Indonesia. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan, Satgas PKH kini menyapu bersih praktik pertambangan ilegal di seluruh wilayah Indonesia tanpa terkecuali. + + + + + Selaku ketua Pengarah Satgas PKH, ia mencontohkan tambang nikel di wilayah barat dan timur Indonesia sudah ditindak tegas. Sjafrie menyatakan, Presiden Prabowo Subianto sangat menaruh perhatian tinggi terhadap kebocoran kekayaan alam yang dinikmati segelintir kalangan, yang selama ini dibiarkan aparat. + + + + Baca Juga + + + Menhan Sjafrie Bocorkan Prabowo akan Ganti Direksi Himbara + + Sjafrie Ungkap Prabowo Bertemu Tokoh Oposisi Jumat Malam + + Prabowo Pimpin Rapat Bersama Sjafrie dan Pimpinan TNI di Istana + + + "Mungkin Bapak-Bapak pernah mendengar Satuan Tugas Penertiban Hutan, kita mengehentikan penyelundupan di Maluku dan lainnya. Ini karena kita lupa bahwa kita perlu menjaga kedaulatan negara, kedaulatan politik, ekonomi, dan kedaulatan wilayah," kata Sjafrie saat berpidato dalam Retret PWI di Pusat Kompetensi Bela Negara BPSDM Kemenhan, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). + Dia pun menyoroti tajam kekayaan alam Indonesia dinikmati 10 orang pengusaha besar. Sjafrie mengaku, memiliki data ada pengusaha yang menjalankan roda perusahaan berkedok legal, namun praktiknya malah merugikan negara. + + + + "Ada 10 orang yang menguasai ekonomi kita, itulah data yang saya terima Ada pengusaha-pengusaha tampil legal tapi tindakannya ada ilegal. Jadi kita mau fokus bahwa kedaulatan kita terancam oleh kedaulatan ekonomi," ujar Sjafrie menegaskan. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:40 WIB + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_tb0iql393_bareskrim-ungkap-jual-beli-bayi-seharga-mencapai-rp-80-juta.md b/raw/news.republika.co.id_berita_tb0iql393_bareskrim-ungkap-jual-beli-bayi-seharga-mencapai-rp-80-juta.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0482b4d340f8a35773f3ddd6a50a0248f5968d4b --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_tb0iql393_bareskrim-ungkap-jual-beli-bayi-seharga-mencapai-rp-80-juta.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/tb0iql393/bareskrim-ungkap-jual-beli-bayi-seharga-mencapai-rp-80-juta +title: "Bareskrim Ungkap Jual Beli Bayi Seharga Mencapai Rp 80 Juta | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bareskrim Ungkap Jual Beli Bayi Seharga Mencapai Rp 80 Juta | Republika Online + +Ada bayi dijual seharga Rp 8 juta. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus jual beli bayi. Sebanyak 12 orang dijadikan tersangka dalam pengusutan kasus tersebut. Wakabareskrim Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Nunung Syaifuddin mengatakan, tujuh bayi korban berhasil diselamatkan. Nunung mengatakan, penyidikan TPPO jual beli bayi ini terungkap dari pengembangan kasus penculikan bayi yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun lalu. Bareskrim Polri melibatkan banyak direktorat dalam pengusutan kasus tersebut. Mulai dari Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Direktorat TIndak Pidana Umum, juga sektor lain. “Dalam pengungkapan TPPO ini, dengan modus memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokuman kelahiran atau identitas yang palsukan. Dari pengungkapan, penyidik menetapkan 12 orang sebagai tersangka dan berhasil menyelamat tujuh bayi korban,” kata Nunung di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/2/2026). Menurut Nunung, tujuh bayi yang berhasil diselamatkan, bukan jumlah yang sedikit. Karena kata dia, setiap nyawa warga negara yang harus dijamin keselamatannya. Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Nurul Azizah menerangkan, dari 12 orang dijadikan tersangka itu semuanya dari pengusutan yang dilakukan di Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Papua. Dari TPPO jual beli bayi tersebut, kepolisian menghitung putaran uang transaksi yang mencapai ratusan juta Rupiah (Rp). Modus yang dilakukan, kata Nunung dengan penawaran adopsi ilegal melalui platform media sosial (medsos). “Modus yang digunakan adalah menawarkan adopsi ilegal melalui platform digital seperti TikTok dan Facebook, lalu memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokumen kelahiran/identitas yang dipalsukan,” kata Nurul. Dari transaksi jual beli bayi tersebut, kata Nurul terdapat rentang harga mencapai Rp 8 sampai 15 juta, dan sampai Rp 80 juta jika melewati jasa perantara. “Semakin banyak perantaranya, harganya akan semakin mahal,” ujar Nurul. Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial (Kemensos) Agung Suhartoyo menegaskan pihaknya akan melakukan asesmen dan rehabilitasi terhadap bayi korban untuk memastikan pengasuhan yang aman dan legal. "Kami memberikan asesmen untuk menentukan status anak serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik, apakah kembali ke keluarga atau melalui pengasuhan alternatif sesuai aturan,” ujarnya. Perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atwirlany Ritonga menyampaikan kasus penculikan anak berindikasi TPPO masih menjadi perhatian nasional. Kementerian mencatat ada sebanyak 91 kasus, dan 180 korban anak tercatat sejak 2022 hingga Oktober 2025. “Kami mengapresiasi kerja Bareskrim Polri. Kasus penculikan anak dengan indikasi TPPO adalah kejahatan serius, sehingga penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan bersamaan,” katanya. Ask me! Bareskrim Ungkap Jual Beli Bayi Seharga Mencapai Rp 80 Juta Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus jual beli bayi. Sebanyak 12 orang dijadikan tersangka dalam pengusutan kasus tersebut.  + + + + + Wakabareskrim Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Nunung Syaifuddin mengatakan, tujuh bayi korban berhasil diselamatkan.  + + + + + Nunung mengatakan, penyidikan TPPO jual beli bayi ini terungkap dari pengembangan kasus penculikan bayi yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tahun lalu.  + Bareskrim Polri melibatkan banyak direktorat dalam pengusutan kasus tersebut. Mulai dari Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Direktorat TIndak Pidana Umum, juga sektor lain. + + + + “Dalam pengungkapan TPPO ini, dengan modus memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokuman kelahiran atau identitas yang palsukan. Dari pengungkapan, penyidik menetapkan 12 orang sebagai tersangka dan berhasil menyelamat tujuh bayi korban,” kata Nunung di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/2/2026). + Menurut Nunung, tujuh bayi yang berhasil diselamatkan, bukan jumlah yang sedikit. Karena kata dia, setiap nyawa warga negara yang harus dijamin keselamatannya. + + Wakabareskrim Polri Inspektur Jenderal (Irjen) Nunung Syaifuddin (tengah) menyampaikan konpres soal jual beli bayi di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/2/2026). - (Dok Mabes Polri) + + Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Nurul Azizah menerangkan, dari 12 orang dijadikan tersangka itu semuanya dari pengusutan yang dilakukan di Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Papua. + Dari TPPO jual beli bayi tersebut, kepolisian menghitung putaran uang transaksi yang mencapai ratusan juta Rupiah (Rp). Modus yang dilakukan, kata Nunung dengan penawaran adopsi ilegal melalui platform media sosial (medsos). + “Modus yang digunakan adalah menawarkan adopsi ilegal melalui platform digital seperti TikTok dan Facebook, lalu memperjualbelikan bayi dengan cara memberikan keterangan dan dokumen kelahiran/identitas yang dipalsukan,” kata Nurul. + Dari transaksi jual beli bayi tersebut, kata Nurul terdapat rentang harga mencapai Rp 8 sampai 15 juta, dan sampai Rp 80 juta jika melewati jasa perantara. “Semakin banyak perantaranya, harganya akan semakin mahal,” ujar Nurul. + Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial (Kemensos) Agung Suhartoyo menegaskan pihaknya akan melakukan asesmen dan rehabilitasi terhadap bayi korban untuk memastikan pengasuhan yang aman dan legal. + "Kami memberikan asesmen untuk menentukan status anak serta memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pengasuhan terbaik, apakah kembali ke keluarga atau melalui pengasuhan alternatif sesuai aturan,” ujarnya. + Perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atwirlany Ritonga menyampaikan kasus penculikan anak berindikasi TPPO masih menjadi perhatian nasional. Kementerian mencatat ada sebanyak 91 kasus, dan 180 korban anak tercatat sejak 2022 hingga Oktober 2025. + “Kami mengapresiasi kerja Bareskrim Polri. Kasus penculikan anak dengan indikasi TPPO adalah kejahatan serius, sehingga penegakan hukum dan perlindungan korban harus berjalan bersamaan,” katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_tbavq7377_bantah-pidanakan-pengunggah-menu-mbg-kepala-bgn-saya-malah-senang-orang-memposting.md b/raw/news.republika.co.id_berita_tbavq7377_bantah-pidanakan-pengunggah-menu-mbg-kepala-bgn-saya-malah-senang-orang-memposting.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b736911f659855f41896e839930e5392eda07439 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_tbavq7377_bantah-pidanakan-pengunggah-menu-mbg-kepala-bgn-saya-malah-senang-orang-memposting.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/tbavq7377/bantah-pidanakan-pengunggah-menu-mbg-kepala-bgn-saya-malah-senang-orang-memposting +title: "Bantah Pidanakan Pengunggah Menu MBG, Kepala BGN- Saya Malah Senang Orang Mem-posting | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:44 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Bantah Pidanakan Pengunggah Menu MBG, Kepala BGN: Saya Malah Senang Orang Mem-posting | Republika Online + +Dadan mengimbau warga tak mudah percaya potongan video. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melarang masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk mengunggah menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial (medsos). Pernyataan itu disampaikan sebagai klarifikasi terkait beredarnya informasi yang menyebut BGN akan memidanakan masyarakat yang mengunggah menu MBG. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan tidak pernah membuat pernyataan bakal memidanakan masyarakat yang menunggah foto menu MBG di dunia maya. Ia juga memastikan lembaganya tidak pernah membuat pernyataan serupa. Menurut dia, informasi itu telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan perlu segera diluruskan. “Saya malah senang setiap orang mem- posting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” kata dia melalui keterangannya, Senin (2/3/2026). Menurut Dadan, partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa justru membantu BGN, khususnya dalam melakukan monitoring kualitas layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah. Mengingat, transparansi merupakan elemen penting dalam memastikan standar mutu program tetap terjaga. Ask me! Bantah Pidanakan Pengunggah Menu MBG, Kepala BGN: Saya Malah Senang Orang Mem- posting Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tidak pernah melarang masyarakat, termasuk orang tua siswa, untuk mengunggah menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial (medsos). Pernyataan itu disampaikan sebagai klarifikasi terkait beredarnya informasi yang menyebut BGN akan memidanakan masyarakat yang mengunggah menu MBG. + + + + + Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan tidak pernah membuat pernyataan bakal memidanakan masyarakat yang menunggah foto menu MBG di dunia maya. Ia juga memastikan lembaganya tidak pernah membuat pernyataan serupa. Menurut dia, informasi itu telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan perlu segera diluruskan. + + + + + Baca Juga + + + Ketum PBNU Kutuk Serangan AS-Israel terhadap Iran + + Ali Larijani: Iran Siap untuk Perang Jangka Panjang + + Kemensos Targetkan Bansos untuk Korban Bencana Sumatera Cair Sebelum Lebaran + + + “Saya malah senang setiap orang mem- posting menu MBG di media sosial, karena itu bagian dari pengawasan bersama,” kata dia melalui keterangannya, Senin (2/3/2026). + Menurut Dadan, partisipasi publik dalam mendokumentasikan dan membagikan menu yang diterima siswa justru membantu BGN, khususnya dalam melakukan monitoring kualitas layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di berbagai daerah. Mengingat, transparansi merupakan elemen penting dalam memastikan standar mutu program tetap terjaga. + + + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_tbuwdc4130000_kakorlantas-tegaskan-larangan-operasikan-kendaraan-over-dimension-saat-operasi-ketupat-2026.md b/raw/news.republika.co.id_berita_tbuwdc4130000_kakorlantas-tegaskan-larangan-operasikan-kendaraan-over-dimension-saat-operasi-ketupat-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..70f95738d85cd6a84755acc3b97cc3a8736d877a --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_tbuwdc4130000_kakorlantas-tegaskan-larangan-operasikan-kendaraan-over-dimension-saat-operasi-ketupat-2026.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/tbuwdc4130000/kakorlantas-tegaskan-larangan-operasikan-kendaraan-over-dimension-saat-operasi-ketupat-2026 +title: "Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:58:00 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 | Republika Online + +Kakorlantas Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengingatkan pengusaha angkutan logistik untuk tidak mengoperasikan kendaraan over dimension saat Operasi Ketupat 2026. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengingatkan para pengusaha angkutan logistik untuk tidak mengoperasikan kendaraan over dimension selama Operasi Ketupat 2026 . Peringatan ini disampaikan saat ia bertemu dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono di Gedung JTMC Jasa Marga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Menurut Irjen Pol. Agus, meskipun telah dilakukan pengawasan menggunakan CCTV, masih ditemukan kendaraan over dimension yang melintas di jalan. Ia mengimbau para pengusaha untuk memprioritaskan pelaksanaan Operasi Ketupat yang bertujuan untuk keselamatan dan kelancaran selama masa mudik Lebaran 2026. “Karena Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan, tentunya keselamatan dan kelancaran. Itu bagian ibadah yang kita harapkan,” katanya. Irjen Pol. Agus menegaskan bahwa pihaknya siap menindak tegas jika masih ditemukan kendaraan over dimension yang beroperasi. “Perintah Pak Menteri tindak tegas. Jadi, kemungkinan bisa kami tilang, kemungkinan bisa kami keluarkan, kemungkinan kami kandangkan,” ujarnya. Pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama masa Angkutan Lebaran dari tanggal 13 hingga 29 Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyatakan bahwa pembatasan berlaku mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan ini berlaku di jalan tol dan arteri untuk kendaraan dengan sumbu tiga atau lebih, serta kendaraan yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Namun, distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dua sumbu, terkecuali untuk barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu. Kendaraan dengan sumbu tiga yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, dan bantuan bencana alam dikecualikan dari pembatasan. Untuk barang pokok, kendaraan harus tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi, yang dibuktikan dengan dokumen kontrak antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan. Konten ini diolah dengan bantuan AI. Ask me! Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Pembatasan Operasional Angkutan Barang Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengingatkan para pengusaha angkutan logistik untuk tidak mengoperasikan kendaraan over dimension selama Operasi Ketupat 2026 . Peringatan ini disampaikan saat ia bertemu dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono di Gedung JTMC Jasa Marga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu dini hari. Menurut Irjen Pol. Agus, meskipun telah dilakukan pengawasan menggunakan CCTV, masih ditemukan kendaraan over dimension yang melintas di jalan. Ia mengimbau para pengusaha untuk memprioritaskan pelaksanaan Operasi Ketupat yang bertujuan untuk keselamatan dan kelancaran selama masa mudik Lebaran 2026. + + + + “Karena Operasi Ketupat adalah operasi kemanusiaan, tentunya keselamatan dan kelancaran. Itu bagian ibadah yang kita harapkan,” katanya. + + + Irjen Pol. Agus menegaskan bahwa pihaknya siap menindak tegas jika masih ditemukan kendaraan over dimension yang beroperasi. “Perintah Pak Menteri tindak tegas. Jadi, kemungkinan bisa kami tilang, kemungkinan bisa kami keluarkan, kemungkinan kami kandangkan,” ujarnya. Pembatasan Operasional Angkutan Barang Pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang selama masa Angkutan Lebaran dari tanggal 13 hingga 29 Maret 2026. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik. + + + Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menyatakan bahwa pembatasan berlaku mulai 13 Maret 2026 pukul 12.00 hingga 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat. Pembatasan ini berlaku di jalan tol dan arteri untuk kendaraan dengan sumbu tiga atau lebih, serta kendaraan yang mengangkut hasil galian, tambang, dan bahan bangunan. Namun, distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dua sumbu, terkecuali untuk barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu. Kendaraan dengan sumbu tiga yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, dan bantuan bencana alam dikecualikan dari pembatasan. Untuk barang pokok, kendaraan harus tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi, yang dibuktikan dengan dokumen kontrak antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan. Konten ini diolah dengan bantuan AI. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : antara Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_mobil_bocoran-harga-hyundai-kona-n-line-sudah-bisa-dipesan-13059.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_mobil_bocoran-harga-hyundai-kona-n-line-sudah-bisa-dipesan-13059.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..695ab36758f847607f5241080f05ef6808bac29a --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_mobil_bocoran-harga-hyundai-kona-n-line-sudah-bisa-dipesan-13059.md @@ -0,0 +1,347 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/mobil/bocoran-harga-hyundai-kona-n-line-sudah-bisa-dipesan-13059 +title: "Bocoran Harga Hyundai Kona N Line, Sudah Bisa Dipesan - Mobil KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:02:45 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Bocoran Harga Hyundai Kona N Line, Sudah Bisa Dipesan - Mobil KatadataOTO + +Hyundai masih punya satu produk baru di akhir 2024 yakni Kona N Line, sudah mulai ditawarkan tenaga penjual Oleh Serafina Ophelia KatadataOTO  – PT HMID ( Hyundai Motors Indonesia) masih punya satu produk baru buat ditawarkan ke konsumen jelang tutup tahun, yakni Kona N Line . Meskipun pihak Hyundai belum memberikan konfirmasi, model itu telah terdaftar di laman Samsat PKB Jakarta. Pantauan KatadataOTO beberapa waktu lalu, Kona N Line terdaftar dengan nama NEWKONA NLINE EV2WAT, nilai jualnya Rp 418 juta. Sejumlah tenaga penjual sudah mulai menawarkan unitnya kepada calon konsumen yang berminat. Bicara soal harga, banderolnya naik Rp 20 jutaan dari New Kona Electric tipe tertinggi. “Harganya lebih mahal Rp 20 jutaan dari Kona biasa. Booking fee Rp 10 juta saja,” ucap seorang wiraniaga Hyundai ketika dihubungi KatadataOTO, Rabu (11/12). Tidak hanya itu ia bahkan menyebut pihak diler memiliki dua unit yang sudah siap dikirim ke konsumen. Perlu diketahui Kona Electric terbaru memang sudah dirakit lokal, bukan berstatus impor utuh. Sehingga diyakini pengiriman unit ke konsumen bakal lebih cepat. N Line sendiri merupakan tambahan komponen pada eksterior guna memperkuat kesan sporti model kendaraan Hyundai. Hal ini tentu berbeda dari seri N seperti Ioniq 5 N yang mendapat ubahan di jantung pacu untuk memaksimalkan performa. “Banyak (ubahan), jadi bodykit lebih sporti dan pelek juga berubah,” jelas tenaga penjual tersebut. Sebagai informasi Kona Electric dibekali baterai Lithium-ion berkapasitas 48,9 kWh dengan jarak tempuh 448 km untuk Standard Range. Sedangkan Long Range 66 kWh, menunjang perjalanan 549 km dalam satu kali pengisian daya. Hyundai Kona N Line nanti bakal menggunakan konfigurasi jantung pacu yang sama. Ubahannya hanya pada desain sejumlah bagian eksterior, bodykit serta pelek. Pembayaran Bulanan: Rp Total Pembayaran: Rp Total Bunga: Rp Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Artikel Terkait 13 Maret 2026, 19:00 WIB 13 Maret 2026, 09:00 WIB 12 Maret 2026, 21:00 WIB 12 Maret 2026, 17:00 WIB 12 Maret 2026, 16:00 WIB Trending Tags Terkini 14 Maret 2026, 13:20 WIB Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya 14 Maret 2026, 10:25 WIB Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif 13 Maret 2026, 22:42 WIB BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung 13 Maret 2026, 21:00 WIB Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini 13 Maret 2026, 19:00 WIB Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 13 Maret 2026, 17:00 WIB Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien 13 Maret 2026, 16:10 WIB Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid 13 Maret 2026, 15:00 WIB Hanya ada 200 unit Kawasaki KLE500 yang bisa dibeli oleh para konsumen di Indonesia pada batch pertama Bocoran Harga Hyundai Kona N Line, Sudah Bisa Dipesan Harga Hyundai All New Kona Electric Desember 2024 Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta PLN Tambah Jumlah SPKLU Saat Musim Mudik Lebaran 2026 MG Bakal Hadirkan Beberapa Produk Baru di Indonesia GAC Indonesia Siap Manjakan Para Pemudik saat Lebaran 2026 Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid Kelebihan Kawasaki KLE500 yang Baru Diluncurkan, Unit Terbatas Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta + + + + + + 2 + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + + + + + 3 + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + + + + + 4 + + + + Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid + + + + + + 5 + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Artikel Terkait + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta + + + 13 Maret 2026, 09:00 WIB + + + + + + + + news + + + + + + + + PLN Tambah Jumlah SPKLU Saat Musim Mudik Lebaran 2026 + + + 12 Maret 2026, 21:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + MG Bakal Hadirkan Beberapa Produk Baru di Indonesia + + + 12 Maret 2026, 17:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + GAC Indonesia Siap Manjakan Para Pemudik saat Lebaran 2026 + + + 12 Maret 2026, 16:00 WIB Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas Terkini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + 14 Maret 2026, 13:20 WIB + Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya + + + + + + + + news + + + + + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + 14 Maret 2026, 10:25 WIB + Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + 13 Maret 2026, 22:42 WIB + BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur + + 13 Maret 2026, 21:00 WIB + Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 + + + + + + + + motor + + + + + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + 13 Maret 2026, 17:00 WIB + Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid + + 13 Maret 2026, 16:10 WIB + Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid + + + + + + + + motor + + + + + + + + Kelebihan Kawasaki KLE500 yang Baru Diluncurkan, Unit Terbatas + + 13 Maret 2026, 15:00 WIB + Hanya ada 200 unit Kawasaki KLE500 yang bisa dibeli oleh para konsumen di Indonesia pada batch pertama diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_mobil_honda-super-one-diduga-terdaftar-di-ri-nilai-jualnya-rp-257-juta-23786.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_mobil_honda-super-one-diduga-terdaftar-di-ri-nilai-jualnya-rp-257-juta-23786.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..77afacadec4e54689c3365e42aff6876a0d66c72 --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_mobil_honda-super-one-diduga-terdaftar-di-ri-nilai-jualnya-rp-257-juta-23786.md @@ -0,0 +1,349 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/mobil/honda-super-one-diduga-terdaftar-di-ri-nilai-jualnya-rp-257-juta-23786 +title: "Honda Super One Diduga Terdaftar di RI, Nilai Jualnya Rp 257 Juta - Mobil KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:39:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Honda Super One Diduga Terdaftar di RI, Nilai Jualnya Rp 257 Juta - Mobil KatadataOTO + +Mobil listrik Honda Super One diyakini kuat jadi EV teranyar dari PT HPM yang masuk Indonesia tahun ini Oleh Serafina Ophelia KatadataOTO  –  Mobil listrik terbaru Honda diduga sudah didaftarkan di laman Samsat-PKB DKI Jakarta. Model tersebut tercantum dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp 257 juta. Perlu diingat, NJKB bukan patokan harga akhir. Sebab angkanya belum termasuk biaya-biaya lain seperti pajak. +  +Pada laman Samsat-PKB, produk baru yang diyakini mobil listrik baru Honda terdaftar pakai nama JG6 A EV ZZE. Namun ada peluang mobil itu merupakan kendaraan hybrid. Sebab sebelumnya kode EV pada RS18 LX EV ZZE kemudian diketahui merujuk kepada Step Wgn e:HEV. JG6 A EV ZZE diyakini merupakan Honda Super One , Electric Vehicle (EV) yang dijuluki Brio listrik di Indonesia. Honda Super One pakai basis sama seperti mobil listrik mungil Honda N One e: di Jepang. Kei car itu debut seharga Rp 2,7 juta yen atau sekitar Rp 300 jutaan dalam kurs rupiah. Jadi hal menarik apabila Honda Super One bisa masuk ke Indonesia dengan rentang harga tersebut. Pasalnya, saat ini PT Honda Prospect Motor (HPM) baru memasarkan satu model saja yakni e:N1. Itupun ditawarkan dengan skema penyewaan. Biaya yang perlu disiapkan oleh penyewa adalah sekitar Rp 22 jutaan per bulan. Lalu ada minimal periode sewa yakni lima tahun. Sehingga secara total penyewa harus  merogoh kocek sekitar Rp 1,32 miliar. Honda e:N1 sendiri hanya disewakan sebab PT HPM mengungkapkan banyak perusahaan lebih pilih skema itu, bukan hak milik. Namun jika konsumen berminat ada opsi kepemilikan setelah lima tahun masa sewa habis. Pengguna cukup menghubungi leasing partner dari PT HPM. Bicara soal Honda Super One, ini diyakini jadi mobil listrik pertama dari PT HPM yang dijual massal dengan harga kompetitif. Meskipun begitu, Honda Super One bakal menghadapi persaingan ketat dengan berbagai merek mobil listrik lain di dalam negeri. Banyak mobil listrik Tiongkok saat ini dilego kompetitif. Contohnya, BYD Atto 1 dan Changan Lumin EV seharga Rp 199 juta on the road Jakarta. Pembayaran Bulanan: Rp Total Pembayaran: Rp Total Bunga: Rp Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Artikel Terkait 14 Maret 2026, 18:54 WIB 13 Maret 2026, 19:00 WIB 12 Maret 2026, 21:00 WIB 12 Maret 2026, 17:00 WIB 12 Maret 2026, 16:00 WIB Trending Tags Terkini 14 Maret 2026, 18:54 WIB Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor 14 Maret 2026, 13:20 WIB Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya 14 Maret 2026, 10:25 WIB Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif 13 Maret 2026, 22:42 WIB BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung 13 Maret 2026, 21:00 WIB Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini 13 Maret 2026, 19:00 WIB Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 13 Maret 2026, 17:00 WIB Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien 13 Maret 2026, 16:10 WIB Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid Honda Super One Diduga Terdaftar di RI, Nilai Jualnya Rp 257 Juta Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta PLN Tambah Jumlah SPKLU Saat Musim Mudik Lebaran 2026 MG Bakal Hadirkan Beberapa Produk Baru di Indonesia GAC Indonesia Siap Manjakan Para Pemudik saat Lebaran 2026 Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta + + + + + + 2 + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + + + + + 3 + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + + + + + 4 + + + + Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid + + + + + + 5 + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Artikel Terkait + + + + + + + + motor + + + + + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + + 14 Maret 2026, 18:54 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + + + + + + + + news + + + + + + + + PLN Tambah Jumlah SPKLU Saat Musim Mudik Lebaran 2026 + + + 12 Maret 2026, 21:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + MG Bakal Hadirkan Beberapa Produk Baru di Indonesia + + + 12 Maret 2026, 17:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + GAC Indonesia Siap Manjakan Para Pemudik saat Lebaran 2026 + + + 12 Maret 2026, 16:00 WIB Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas Terkini + + + + + + + + motor + + + + + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + 14 Maret 2026, 18:54 WIB + Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + 14 Maret 2026, 13:20 WIB + Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya + + + + + + + + news + + + + + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + 14 Maret 2026, 10:25 WIB + Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + 13 Maret 2026, 22:42 WIB + BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur + + 13 Maret 2026, 21:00 WIB + Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 + + + + + + + + motor + + + + + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + 13 Maret 2026, 17:00 WIB + Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid + + 13 Maret 2026, 16:10 WIB + Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_motor_uji-kinerja-yamalube-turbo-matic-untuk-touring-ratusan-kilometer-15271.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_motor_uji-kinerja-yamalube-turbo-matic-untuk-touring-ratusan-kilometer-15271.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4142f4302e668ae1b50e0c8ea37c135a215a704 --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_motor_uji-kinerja-yamalube-turbo-matic-untuk-touring-ratusan-kilometer-15271.md @@ -0,0 +1,347 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/motor/uji-kinerja-yamalube-turbo-matic-untuk-touring-ratusan-kilometer-15271 +title: "Uji Kinerja Yamalube Turbo Matic untuk Touring Ratusan Kilometer - Motor KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:04:09 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Uji Kinerja Yamalube Turbo Matic untuk Touring Ratusan Kilometer - Motor KatadataOTO + +Kinerja oli Yamalube Turbo Matic diuji selama touring bersama JMC dari Cibinong sampai Bandung, Jawa Barat Oleh Satrio Adhy KatadataOTO  – Tersedia berbagai produk oli mesin untuk sepeda motor. Salah satunya adalah Yamalube Turbo Matic. Pelumas tersebut belum lama ini diluncurkan untuk para pengguna Yamaha Nmax sampai Xmax. Pabrikan berlambang garpu tala itu pun melakukan pengujian produk anyarnya bersama para anggota JMC (Journalist Max Community). Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggelar touring ratusan kilometer. Dimulai dari Cibinong, Jawa Barat lalu menuju ke Ciwidey sampai Pantai di Cianjur Selatan. “Pada momen touring perayaan satu dekade Nmax, Yamaha mengajak rekan-rekan jurnalis pengguna Maxi yang tergabung di JMC untuk mencoba langsung performa oli Yamalube Turbo Matic melalui perjalanan jarak jauh,” ungkap Antonius Widiantoro, Asst & Marketing Part Operation Division YIMM (Yamaha Indonesia Motor Mfg) di Bandung Jawa Barat pada Minggu (18/05). Anton menjelaskan produk barunya itu dirancang untuk dapat memberikan performa terbaik pada mesin motor. Baik dari segi proteksi, akselerasi sampai endurance. Sehingga pengguna motor bisa mendapatkan pengalaman berkendara terbaik di level tertinggi. Di sisi lain para anggota JMC yang menggunakan oli Yamalube Turbo Matic merasakan keunggulan dari pelumas satu ini. Sebab selain akselerasi motor yang dirasa lebih responsif, getaran dan noise di mesin juga terasa lebih halus meskipun motor dibawa berlari kencang sejauh ratusan kilometer di tengah kondisi medan dan cuaca beragam. “Setelah dirasakan penggunaan oli Yamalube Turbo Matic memang membuat tarikan motor terasa lebih enteng dan vibrasi dihasilkan oleh mesin lebih halus,” kata Ainto Harry Budiawan, anggota JMC sekaligus pengguna Yamaha Xmax. Lebih jauh Harry menuturkan bahwa performa kuda besi yang dimiliki tetap terjaga serta stabil untuk diajak berakselerasi. Patut diketahui, Yamalube Turbo Matic jadi salah satu pelumas milik Yamaha yang sudah Full Synthetic, dengan tingkat viskositas atau kekentalan SAE 10W-40 dan API Service serta di level SN Sebagai informasi, harga Yamalube Turbo Matic adalah Rp 95 ribu. Lalu bisa dibeli di semua diler resmi Yamaha serta Part Shop di seluruh Indonesia. Pembayaran Bulanan: Rp Total Pembayaran: Rp Total Bunga: Rp Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Artikel Terkait 09 Maret 2026, 17:00 WIB 03 Maret 2026, 07:24 WIB 02 Maret 2026, 10:00 WIB 01 Maret 2026, 10:00 WIB 28 Februari 2026, 09:28 WIB Trending Tags Terkini 14 Maret 2026, 18:54 WIB Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor 14 Maret 2026, 13:20 WIB Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya 14 Maret 2026, 10:25 WIB Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif 13 Maret 2026, 22:42 WIB BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung 13 Maret 2026, 21:00 WIB Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini 13 Maret 2026, 19:00 WIB Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 13 Maret 2026, 17:00 WIB Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien 13 Maret 2026, 16:10 WIB Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid Uji Kinerja Yamalube Turbo Matic untuk Touring Ratusan Kilometer 3 Keunggulan Yamalube Turbo Matic Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Kelebihan Kawasaki KLE500 yang Baru Diluncurkan, Unit Terbatas Wahana Honda Perkenalkan Aditif Bahan Bakar Ramah Lingkungan Harga Motor Matic Murah Maret 2026, Ada Fazzio Special Edition Yamaha Siap Dukung Kebutuhan Kopdes Merah Putih, Harga Kompetitif Wholesales Motor Baru Bertumbuh 1,6 Persen di Februari 2026 Yamaha Tmax Ludes Terjual, Pemesanan Batch Kedua Segera Dibuka Yamaha Siap Dukung Kebutuhan Kopdes Merah Putih, Harga Kompetitif Cara Yamaha Manjakan Konsumen di Lebaran 2026, Tebar Banyak Promo Yamaha Racing Indonesia Kenalkan Skuad Balap Baru, Ada Aldi Satya Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + + + + + 2 + + + + Kelebihan Kawasaki KLE500 yang Baru Diluncurkan, Unit Terbatas + + + + + + 3 + + + + Wahana Honda Perkenalkan Aditif Bahan Bakar Ramah Lingkungan + + + + + + 4 + + + + Harga Motor Matic Murah Maret 2026, Ada Fazzio Special Edition + + + + + + 5 + + + + Yamaha Siap Dukung Kebutuhan Kopdes Merah Putih, Harga Kompetitif Artikel Terkait + + + + + + + + motor + + + + + + + + Wholesales Motor Baru Bertumbuh 1,6 Persen di Februari 2026 + + + 09 Maret 2026, 17:00 WIB + + + + + + + + motor + + + + + + + + Yamaha Tmax Ludes Terjual, Pemesanan Batch Kedua Segera Dibuka + + + 03 Maret 2026, 07:24 WIB + + + + + + + + motor + + + + + + + + Yamaha Siap Dukung Kebutuhan Kopdes Merah Putih, Harga Kompetitif + + + 02 Maret 2026, 10:00 WIB + + + + + + + + motor + + + + + + + + Cara Yamaha Manjakan Konsumen di Lebaran 2026, Tebar Banyak Promo + + + 01 Maret 2026, 10:00 WIB + + + + + + + + otosport + + + + + + + + Yamaha Racing Indonesia Kenalkan Skuad Balap Baru, Ada Aldi Satya + + + 28 Februari 2026, 09:28 WIB Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas Terkini + + + + + + + + motor + + + + + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + 14 Maret 2026, 18:54 WIB + Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + 14 Maret 2026, 13:20 WIB + Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya + + + + + + + + news + + + + + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + 14 Maret 2026, 10:25 WIB + Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + 13 Maret 2026, 22:42 WIB + BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur + + 13 Maret 2026, 21:00 WIB + Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 + + + + + + + + motor + + + + + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + 13 Maret 2026, 17:00 WIB + Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid + + 13 Maret 2026, 16:10 WIB + Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_news_inggris-gunakan-face-recognition-buat-cari-orang-dari-foto-di-sim-8317.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_news_inggris-gunakan-face-recognition-buat-cari-orang-dari-foto-di-sim-8317.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..becceed741caced9b9bc7aea84acc253bf56d273 --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_news_inggris-gunakan-face-recognition-buat-cari-orang-dari-foto-di-sim-8317.md @@ -0,0 +1,347 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/news/inggris-gunakan-face-recognition-buat-cari-orang-dari-foto-di-sim-8317 +title: "Inggris Gunakan Face Recognition Buat Cari Orang dari Foto di SIM - News KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:46 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Inggris Gunakan Face Recognition Buat Cari Orang dari Foto di SIM - News KatadataOTO + +Pihak kepolisian di Inggris rencananya akan menggunakan Face Recognition guna mencari para pelaku kejahatan Oleh Satrio Adhy KatadataOTO  – Teknologi Face Recognition atau pengenalan wajah sudah lama digunakan. Biasanya bisa ditemukan di bandara-bandara internasional. Namun baru-baru ini pemerintah Inggris ingin memakai buat melakukan pencarian orang berdasarkan foto yang ada di lisensi mengemudi atau SIM (Surat Izin Mengemudi). Niat tersebut tertuang dalam klausul 21 dalam Rancangan Undang-Undang di sana. Nantinya kepolisian Britania Raya bersama NCA (National Crime Agency) dapat membandingkan data biometrik seseorang dengan yang ada pada 50 juta pemegang SIM. Seperti salah satunya adalah foto para pengendara roda dua dan empat. Akan tetapi rencana tersebut menuai banyak perlawanan. Hal itu karena dianggap melanggar hak privasi seseorang. Para pakar menilai kebijakan yang bakal dibuat merupakan sebuah kemunduran. Apalagi hak penegak hukum untuk memakai foto dari SIM tidak dijelaskan secara gamblang. Sehingga rentan terjadi pelanggaran privasi para pemilik lisensi mengemudi. “Ini menjadi sebuah kemunduran karena memungkinkan polisi mengakses semua data yang mereka pilih dengan mengabaikan privasi seseorang,” ungkap Carole McCartney, professor Hukum dan Peradilan Pidana di Universitas Leicester dilansir dari Carscoops, Minggu (24/12). Namun di sisi lain klausul 21 rancangan undang-undang satu ini dinilai tepat. Sebab bisa membantu polisi dalam memberantas kejahatan. Menurut data dari The Guardian, pada Oktober 2023 sebanyak 149 tersangka kejahatan berhasil ditangkap menggunakan fitur Face Recognition. Jumlah tersebut diklaim sangat efektif membantu kepolisian. Namun teknologi di atas juga dijelaskan memiliki sejumlah kelemahan. Seperti salah mengidentifikasi orang, sehingga menimbulkan salah tangkap. Sebab antara 2016 sampai 2024 setidaknya 89 persen Face Recognition milik kepolisian South Wales kurang tepat dalam mengenali wajah seseorang terutama pada wanita berkulit hitam. Sementara menurut lembaga Hak Asasi Manusia Universitas Essex, tingkat akurasi Face Recognition hanya 19.05 persen saja. Kendati demikian Kementerian Dalam Negeri Inggris mengatakan kalau klausul 21 tidak secara otomatis memberi kepolisian di negeri Big Ben untuk mengakses data SIM masyarakat di sana. Di Tanah Air sendiri kepolisian telah memakai Face Recognition dalam pembuatan serta perpanjang SIM. Namun berbeda sama di Inggris, di sini digunakan guna mempersempit ruang gerak penggunaan jasa calo. Dengan begitu dapat menghindari pungutan liar atau pungli dalam melayani masyarakat di Satpas Prototype dimiliki Korlantas Polri. Pembayaran Bulanan: Rp Total Pembayaran: Rp Total Bunga: Rp Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Artikel Terkait 13 Maret 2026, 06:00 WIB 13 Maret 2026, 06:00 WIB 12 Maret 2026, 06:00 WIB 12 Maret 2026, 06:00 WIB 11 Maret 2026, 06:00 WIB Trending Tags Terkini 14 Maret 2026, 21:00 WIB Indomobil siap membawa Leapmotor ke Tanah Air untuk memberi lebih banyak pilihan kendaraan listrik pada pelanggan 14 Maret 2026, 18:54 WIB Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor 14 Maret 2026, 13:20 WIB Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya 14 Maret 2026, 10:25 WIB Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif 13 Maret 2026, 22:42 WIB BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung 13 Maret 2026, 21:00 WIB Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini 13 Maret 2026, 19:00 WIB Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 13 Maret 2026, 17:00 WIB Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien Inggris Gunakan Face Recognition Buat Cari Orang dari Foto di SIM Indonesia Juga Terapkan Face Recognition Dalam Pembuatan SIM Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi Ganjil Genap Jakarta 13 Maret 2026, Masih Ketat Jelang Arus Mudik Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 11 Maret 2026 Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend + + + + + + 2 + + + + Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi + + + + + + 3 + + + + Ganjil Genap Jakarta 13 Maret 2026, Masih Ketat Jelang Arus Mudik + + + + + + 4 + + + + Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini + + + + + + 5 + + + + Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret Artikel Terkait + + + + + + + + news + + + + + + + + Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend + + + 13 Maret 2026, 06:00 WIB + + + + + + + + news + + + + + + + + Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi + + + 13 Maret 2026, 06:00 WIB + + + + + + + + news + + + + + + + + Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret + + + 12 Maret 2026, 06:00 WIB + + + + + + + + news + + + + + + + + Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini + + + 12 Maret 2026, 06:00 WIB + + + + + + + + news + + + + + + + + Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 11 Maret 2026 + + + 11 Maret 2026, 06:00 WIB Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas Terkini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia + + 14 Maret 2026, 21:00 WIB + Indomobil siap membawa Leapmotor ke Tanah Air untuk memberi lebih banyak pilihan kendaraan listrik pada pelanggan + + + + + + + + motor + + + + + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + 14 Maret 2026, 18:54 WIB + Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + 14 Maret 2026, 13:20 WIB + Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya + + + + + + + + news + + + + + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + 14 Maret 2026, 10:25 WIB + Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + 13 Maret 2026, 22:42 WIB + BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur + + 13 Maret 2026, 21:00 WIB + Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 + + + + + + + + motor + + + + + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + 13 Maret 2026, 17:00 WIB + Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_news_yadea-ova-masuk-indonesia-tawarkan-fitur-pemanja-perempuan-20692.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_news_yadea-ova-masuk-indonesia-tawarkan-fitur-pemanja-perempuan-20692.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9620ace9238997fb22dbf4ee017ad4350b302fc0 --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_news_yadea-ova-masuk-indonesia-tawarkan-fitur-pemanja-perempuan-20692.md @@ -0,0 +1,347 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/news/yadea-ova-masuk-indonesia-tawarkan-fitur-pemanja-perempuan-20692 +title: "Yadea Ova Masuk Indonesia, Tawarkan Fitur Pemanja Perempuan - News KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:01:31 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Yadea Ova Masuk Indonesia, Tawarkan Fitur Pemanja Perempuan - News KatadataOTO + +Yadea Ova memiliki sejumlah fitur yang memudahkan para penggunanya terkhusus perempuan di perkotaan besar Oleh Denny Basudewa KatadataOTO  –  Yadea Ova masuk Indonesia dengan teknologi terkini. Sehingga dipercaya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Tanah Air. Sebagai E-bike, Yadea Ova hadir berbekal motor listirik 600 watt. Daya yang dihasilkan diklaim stabil dan kuat. Bahkan diklaim jika baterai berteknologi TTFAR mendukung lebih dari 1.000 siklus pengisian. Lalu apabila terisi penuh, kendaraan bisa digunakan seminggu penuh. “Yadea Ova hadir sebagai kendaraan yang tak hanya praktis dan hemat energi, namun menunjang gaya hidup perempuan modern,” kata Andy Luo, Wakil General Manager Yadea Indonesia dalam siaran pers dikutip (17/10). Lebih jauh disampaikan bahwa pengembangan unit berdasarkan peran perempuan yang semakin besar, dalam membentuk gaya hidup perkotaan. Yadea Ova sendiri memiliki dimensi kompak, efisien, stylish dan ramah lingkungan. Diyakini model terbaru ini mampu mendapat respon positif. Teknologi yang disematkan pada Yadea Ova sendiri termasuk Smart Unlock. Konsumen bisa menggunakan kendaraan secara praktis menggunakan aplikasi. Artinya unit tersebut bisa terintegrasi dengan smartphone para pemilik masing-masing. Walhasil menjadi nilai tambah tersendiri. Meskipun disebut kompak, namun E-bike satu ini mempunyai ruang bagasi luas. Diklaim mampu menampung tas harian maupun helm. Secara dimensi panjang kendaraan 1.580 mm, lebar 660 mm dan tinggi 1.040 mm. Guna menambah kenyamanan dalam hal kepemilikan, baterai Yadea Ova diberikan garansi hingga 20 ribu kilometer atau 2 tahun. Adapun spesifikasi baterai sendiri 48V/23Ah. Memungkinkan unit mampu melaju sejauh 60 km sekali pengisian. Kemudian sebagai E-bike, kecepatan maksimal Yadea Ova hanya 42 km/jam. Sebagai penunjang perempuan dalam berkendara, sepeda listrik ini tidak terlihat satupun baut. Sehingga tidak perlu khawatir celana maupun rok bakal tersangkut. Fitur yang mendukung kenyamanan berkendara seperti TCS (Traction Control System), HDC (Hill Descent Control) dan One-Touch Reverse. Tidak ketinggalan fitur parkir otomatis yang juga bisa memanjakan para pengguna. Kendaraan akan langsung masuk ke mode P sesaat setelah berhenti selama 60 detik. Yadea Ova dipasarkan bersama lima pilihan warna yakni Retro Red, Pearl Gold, Noble Green, Sakura Pink dan Mint Blue. Sedangkan urusan harga, Yadea Ova dipasarkan dengan banderol Rp 8.9 juta untuk wilayah pulau Jawa. Pembayaran Bulanan: Rp Total Pembayaran: Rp Total Bunga: Rp Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Artikel Terkait 13 Maret 2026, 17:00 WIB 07 November 2025, 20:00 WIB 24 Oktober 2025, 15:00 WIB 15 Oktober 2025, 11:00 WIB 16 Februari 2025, 16:00 WIB Trending Tags Terkini 14 Maret 2026, 18:54 WIB Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor 14 Maret 2026, 13:20 WIB Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya 14 Maret 2026, 10:25 WIB Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif 13 Maret 2026, 22:42 WIB BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung 13 Maret 2026, 21:00 WIB Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini 13 Maret 2026, 19:00 WIB Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 13 Maret 2026, 17:00 WIB Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien 13 Maret 2026, 16:10 WIB Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid Yadea Ova Masuk Indonesia, Tawarkan Fitur Pemanja Perempuan Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi Ganjil Genap Jakarta 13 Maret 2026, Masih Ketat Jelang Arus Mudik Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Yadea Ova Berhasil Membius Kaum Hawa Indonesia Simak Fitur-fitur Yadea Ova yang Bikin Nyaman Para Perempuan Yadea Bakal Boyong Produk Terbaru ke Indonesia, Sasar Perempuan Daftar Harga Yadea Velax yang Meluncur di IIMS 2025 Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend + + + + + + 2 + + + + Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi + + + + + + 3 + + + + Ganjil Genap Jakarta 13 Maret 2026, Masih Ketat Jelang Arus Mudik + + + + + + 4 + + + + Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini + + + + + + 5 + + + + Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret Artikel Terkait + + + + + + + + motor + + + + + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + + 13 Maret 2026, 17:00 WIB + + + + + + + + motor + + + + + + + + Yadea Ova Berhasil Membius Kaum Hawa Indonesia + + + 07 November 2025, 20:00 WIB + + + + + + + + motor + + + + + + + + Simak Fitur-fitur Yadea Ova yang Bikin Nyaman Para Perempuan + + + 24 Oktober 2025, 15:00 WIB + + + + + + + + motor + + + + + + + + Yadea Bakal Boyong Produk Terbaru ke Indonesia, Sasar Perempuan + + + 15 Oktober 2025, 11:00 WIB + + + + + + + + motor + + + + + + + + Daftar Harga Yadea Velax yang Meluncur di IIMS 2025 + + + 16 Februari 2025, 16:00 WIB Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas Terkini + + + + + + + + motor + + + + + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + 14 Maret 2026, 18:54 WIB + Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + 14 Maret 2026, 13:20 WIB + Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya + + + + + + + + news + + + + + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + 14 Maret 2026, 10:25 WIB + Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + 13 Maret 2026, 22:42 WIB + BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur + + 13 Maret 2026, 21:00 WIB + Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 + + + + + + + + motor + + + + + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + 13 Maret 2026, 17:00 WIB + Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Perbedaan Wuling Darion EV dan Plug-in Hybrid + + 13 Maret 2026, 16:10 WIB + Sebelum membeli, simak perbedaan eksterior, interior dan spesifikasi Wuling Darion EV serta Plug-in Hybrid diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_byd-atto.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_byd-atto.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8932526d47f7c1db8188cd6cd3270e3898244c2d --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_byd-atto.md @@ -0,0 +1,471 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/tag/byd-atto +title: "Berita Byd Atto Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:58:45 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Berita Byd Atto Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | KatadataOTO + +11 Maret 2026, 13:00 WIB 05 Maret 2026, 18:00 WIB 05 Maret 2026, 08:00 WIB 03 Maret 2026, 17:00 WIB 28 Februari 2026, 19:59 WIB 19 Februari 2026, 08:00 WIB 18 Februari 2026, 08:00 WIB 15 Februari 2026, 14:00 WIB 14 Februari 2026, 07:00 WIB 12 Februari 2026, 13:02 WIB 11 Februari 2026, 21:00 WIB 06 Februari 2026, 08:14 WIB 29 Januari 2026, 09:00 WIB 21 Januari 2026, 08:00 WIB 20 Januari 2026, 20:00 WIB 20 Januari 2026, 17:21 WIB 18 Januari 2026, 09:00 WIB 14 Januari 2026, 14:00 WIB 13 Januari 2026, 19:42 WIB 13 Januari 2026, 07:00 WIB Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Trending Tags Byd Atto Berita Terbaru Harga BYD Atto 1 Masih di Bawah Rp 200 Juta Tanpa Insentif Harga BYD Atto 1 Bakal Naik Pekan Depan, Tak Lagi Rp 100 Jutaan Penampakan Leapmotor T03, Calon Mobil Listrik Mungil Baru di RI Harga Mobil Listrik Maret 2026, Stabil Mulai Rp 100 Jutaan BYD Sebut Insentif Masih Signifikan Dongkrak Penjualan EV Pengamat Jelaskan Karakter Konsumen Mobil Listrik Murah BYD Bidik Pangsa Pasar Mobil Listrik di Luar Pulau Jawa Daftar Mobil dan Motor Favorit di IIMS 2026, Atto 1 sampai Aerox Keunggulan Mobil BYD di Indonesia Update Pabrik BYD: Sudah Mulai Trial Produksi Unit Tanpa Insentif, Harga BYD Atto 1 Dipertahankan Rp 199 Juta Harga BYD Atto 3 Varian Terbaru, Bisa Dipesan di IIMS 2026 Dua Tahun Berkiprah di RI, Penjualan BYD Bertumbuh Pesat Kehadiran Mobil Cina Buka Peluang Baru buat Bengkel Modifikasi Ketika Desainer BMW Rancang Mobil Baru GAC Aion Bikin BYD Atto 1 Tampil Fresh, Modifikasi Ringan Pakai Sticker Harga Mobil Listrik Changan Lumin EV Naik, Setara BYD Atto 1 Wholesales 20 Mobil Listrik Terlaris di RI 2025: BYD Mendominasi Harga BYD Atto 1 Naik Tahun Ini, Stok NIK 2025 Menipis Harga BYD Atto 1 Bakal Naik Tanpa Insentif Mobil Listrik Impor Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya mobil + + + + + + + + Harga BYD Atto 1 Masih di Bawah Rp 200 Juta Tanpa Insentif + + 11 Maret 2026, 13:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Harga BYD Atto 1 Bakal Naik Pekan Depan, Tak Lagi Rp 100 Jutaan + + 05 Maret 2026, 18:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Penampakan Leapmotor T03, Calon Mobil Listrik Mungil Baru di RI + + 05 Maret 2026, 08:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Harga Mobil Listrik Maret 2026, Stabil Mulai Rp 100 Jutaan + + 03 Maret 2026, 17:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Sebut Insentif Masih Signifikan Dongkrak Penjualan EV + + 28 Februari 2026, 19:59 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Pengamat Jelaskan Karakter Konsumen Mobil Listrik Murah + + 19 Februari 2026, 08:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Bidik Pangsa Pasar Mobil Listrik di Luar Pulau Jawa + + 18 Februari 2026, 08:00 WIB + + + + + + + + + news + + + + + + + + Daftar Mobil dan Motor Favorit di IIMS 2026, Atto 1 sampai Aerox + + 15 Februari 2026, 14:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Keunggulan Mobil BYD di Indonesia + + 14 Februari 2026, 07:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Update Pabrik BYD: Sudah Mulai Trial Produksi Unit + + 12 Februari 2026, 13:02 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Tanpa Insentif, Harga BYD Atto 1 Dipertahankan Rp 199 Juta + + 11 Februari 2026, 21:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Harga BYD Atto 3 Varian Terbaru, Bisa Dipesan di IIMS 2026 + + 06 Februari 2026, 08:14 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Dua Tahun Berkiprah di RI, Penjualan BYD Bertumbuh Pesat + + 29 Januari 2026, 09:00 WIB + + + + + + + + + modifikasi + + + + + + + + Kehadiran Mobil Cina Buka Peluang Baru buat Bengkel Modifikasi + + 21 Januari 2026, 08:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Ketika Desainer BMW Rancang Mobil Baru GAC Aion + + 20 Januari 2026, 20:00 WIB + + + + + + + + + modifikasi + + + + + + + + Bikin BYD Atto 1 Tampil Fresh, Modifikasi Ringan Pakai Sticker + + 20 Januari 2026, 17:21 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Harga Mobil Listrik Changan Lumin EV Naik, Setara BYD Atto 1 + + 18 Januari 2026, 09:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Wholesales 20 Mobil Listrik Terlaris di RI 2025: BYD Mendominasi + + 14 Januari 2026, 14:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Harga BYD Atto 1 Naik Tahun Ini, Stok NIK 2025 Menipis + + 13 Januari 2026, 19:42 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Harga BYD Atto 1 Bakal Naik Tanpa Insentif Mobil Listrik Impor + + 13 Januari 2026, 07:00 WIB Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + + + + + 2 + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + + + + + 3 + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + + + + + 4 + + + + Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta + + + + + + 5 + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas diff --git a/raw/pandean-dongko.trenggalekkab.go.id_first_artikel_1.md b/raw/pandean-dongko.trenggalekkab.go.id_first_artikel_1.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a61e65ccb284847f5cbf8219dbfbe9b79a4cca9b --- /dev/null +++ b/raw/pandean-dongko.trenggalekkab.go.id_first_artikel_1.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +url: https://pandean-dongko.trenggalekkab.go.id/first/artikel/1 +title: "Profil Desa - Website Desa Pandean" +domain: pandean-dongko.trenggalekkab.go.id +crawl_date: 2026-03-06 16:08:25 +source_type: government +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# Profil Desa - Website Desa Pandean + +Desa Pandean Kecamatan Dongko + Kabupaten Trenggalek + Provinsi Jawa timur Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Profil Desa 01 Februari 2017 02:18:18 WIB Kondisi Desa Desa Pandean Kecamatan Dongko adalah  salah satu dari 152 desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek. Kondisi wilayah Desa Pandean adalah merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 567 meter di atas permukaan laut. Batas wilayah Desa Pandean adalah sebagai berikut : Luas wilayah desa 1.663,377 ha. Dari luas wilayah tersebut, pemanfaatannya adalah sebagai berikut : 2.1.1. Sejarah Desa Menurut sumber cerita dari para sesepuh desa, diketahui bahwa terbentuknya Desa Pandean berasal  dari  kata PANDE, yang konon ada seorang pendatang ( Ulama ) yang bernama Abdul Ngalim yang menyebarkan Agama Islam sambil bekerja sebagai Pande Besi ( Pembuat senjata ). Semenjak Itu pula tersebutlah sebuah nama Desa yaitu Desa Pandean.  Mulai awal berdirinya desa Pandean  hingga sekarang sudah berganti pimpinan sebanyak 9 ( sembilan ) orang, antara lain : Pada waktu Indonesia belum merdeka ( Zaman Penjajahan ) Pandean di pimpin oleh seorang Demang , Kademangan Pandean sewaktu itu membawahi Pandean, Salamwates dan Watuagung, dengan dipimpin seorang Demang yang bernama SOYADI dan di teruskan oleh SOMODARSO. Setelah Kemerdekaan RI tahun 1945 Kademangan Pandean berubah menjadi Desa Pandean yang pada waktu itu di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Somontono dan seterusnya hingga sekarang. 2.1.2 Demografi Kondisi umum kependudukan Desa Pandean adalah sebagaimana tabel berikut : Selanjutnya kondisi kependudukan Desa Pandean dengan beberapa klasifikasi, sebagai berikut : Jumlah penduduk Desa Pandean berdasarkan jenis kelamin tahun 2013 s.d. tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut : No Tahun Jenis Kelamin Jumlah L P 1 2013 4164 3975 8139 2 2014 4160 3978 8138 3 2015 4 2016 5 2017 3994 3850 7844 Jumlah penduduk Desa Pandean berdasarkan  kelompok umur kondisi tahun 2013 s.d. tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut: No Kelompok Umur Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 0 – 5 tahun 533 579 372 2 6 – 18 tahun 1566 952 1168 3 19 – 56 tahun 3084 3458 3265 4 > 56 tahun 2876 2876 2784 Jumlah penduduk Desa Pandean berdasarkan  jenjang pendidikan yang ditamatkan kondisi tahun 2013 s.d. tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut : No Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Tidak tamat SD 286 215 2 Tamat SD 2102 2026 3 Tamat SMP 786 2102 4 Tamat SLTA 617 786 5 Tamat Diploma 58 46 6 Tamat Sarjana 0 6 Jumlah penduduk Desa Pandean berdasarkan  mata pencaharian kondisi tahun tahun 2013  s.d. tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut : No Mata Pencaharian Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Petani 2470 2470 2 PNS 18 18 3 Pengusaha 2 2 4 Buruh tani 264 264 5 TKI 48 48 6 Buruh pabrik 0 0 2.1.3. Keadaan Sosial Jumlah penduduk Desa Pandean berdasarkan  agama, kondisi tahun 2013 s.d. tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut : No Agama Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Islam 8139 8138 7844 Fasilitas sosial di Desa Pandean keadaan tahun 2013 - 2017 adalah sebagaimana tabel berikut : No Fasilitas Sosial Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Gedung TK 1 1 1 1 1 2 Gedung Sekolah Dasar (SD) 8 8 7 7 7 3 Gedung TPA 9 9 9 9 9 4 Gedung polindes - - - 1 1 5 Masjid 15 15 15 15 15 6 Pasar 1 1 1 1 1 Perkumpulan kesenian/kebudayaan di Desa Pandean  keadaan tahun 2013 s.d. 2017 adalah sebagaimana tabel berikut : No Jenis Perkumpulan Kesenian/Budaya Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 1 Seni Karawitan 1 2 2 2 2 2 Seni Hadroh 2 2 2 2 2 3 Seni Orkes Dangdut 1 1 1 1 1 4 Seni Terbang/ Sholawatan 3 3 3 3 3 2.1.4. Keadaan Ekonomi Perekonomian Desa Pandean secara umum  di dominasi oleh sektor pertanian. Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Pandean sebagian besar  pada sektor pertanian,  perkebunan dan peternakan. Selanjutnya produksi  sektor  tanaman pangan tahun 2013 s.d. tahun 2017 sebagaimana tabel  berikut : No Produksi tanaman pangan Tahun (dalam ton) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Padi 147 145 144 147 147 2 Jagung 10 11 11 13 13 3 Ubi-ubian 446 448 423 432 445 Produksi  sektor  perkebunan tahun 2013 s.d. tahun 2017 sebagaimana tabel berikut : No Produksi  tanaman perkebunan Tahun (dalam ton) 2013 2014 2015 2016 2017 1 Buah-buahan 7 8 8 7 9 2 Sayur-sayuran 7 7 7 6 8 3 Kelapa 16 17 17 15 16 4 Kopi 4 4 4 4,5 5 5 Coklat/Kakao 3 3 3 4 4,5 6 Cengkeh 0,2 0,25 0,3 0,3 0,3 Produksi  sektor  peternakan tahun 2013 s.d. tahun 2017  sebagaimana tabel berikut : No Produksi peternakan Tahun / Ekor 2013 2014 2015 2016 2017 1 Kambing 1500 1500 1500 1600 1555 2 Sapi 15 18 21 25 26 3 Ayam kampung 7.734 7.740 7.790 8.016 8.125 Selanjutnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa pendapatan pemerintah Desa Pandean berasal dari : Merupakan penghasilan retribusi pelayanan surat-surat dan sertifikasi tanah dan akte jual beli Hasil usaha desa adalah merupakan penyisihan hasil usaha BUMDes. Adalah tanah kas desa ex bengkok yang disewakan atau digarap masyarakat dengan sistem bagi hasil. Pendapatan rata-rata penduduk Desa Pandean dapat digambarkan sebagai berikut : Sebagian besar penduduk Desa Pandean bermata pencaharian petani sehingga memiliki penghasilan yang tidak tetap. Rata-rata penghasilan penduduk berkisar antara Rp. 600.000,00 – Rp. 1500.000,00/bulan 2.2.             Kondisi Pemerintahan Desa 2.2.1. Pembagian wilayah desa Desa  Pandean  terdiri dari 5 (Lima) Dusun, 20 (dua puluh) RW dan 56 (lima puluh enam) RT yaitu : Adapun data aparatur pemerintah Desa Pandean  adalah sebagai berikut : No Jabatan Nama Keterangan 1 Kepala Desa Umiarsi,SE S1 2 Sekretaris Desa Mukhozin S1 3 Kasi Pemerintahan Sumiran SLTP 4 Kasi Kesra Imam Munthoyib SLTP 5 Kaur Umum Surono SLTP 6 Kaur keuangan Imam Syafi’i SLTA 7 Kaur Perencanaan Raras Choirul Ihwan SLTA 8 Kepala Dusun Jogadi Slamet SLTP 9 Kepala Dusun Krajan Gunawan SLTA 10 Kepala Dusun Bonsari Juli Kristianto SLTP 11 Kepala Dusun Sambi Sumarni SLTA 12 Kepala Dusun Talun Ivan Yusuf K. D1 Sedangkan data anggota  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pandean adalah sebagai berikut : No Jabatan Nama Keterangan 1 Ketua BPD Budi Setijono SE 2 Wakil Ketua BPD Triono S1 3 Sekretaris Mualim Diploma 4 Anggota Dwi Purnomo SLTA 5 Anggota Abdul Aziz SLTA 6 Anggota Gunarwan SLTA 7 Anggota Piatun SLTA 8 Anggota Wulandari SLTA 9 Anggota Widayat SLTA POTENSI DAN MASALAH 3.1. Potensi Berdasarkan penjaringan potensi dari setiap dusun, maka potensi Desa Pandean adalah sebagai berikut : Potensi potret Desa Pandean adalah sebagai berikut : Merupakan daerah yang cocok untuk mengembangkan tanaman produksi seperti cengkeh,durian,kelapa,tebu,kakao,kopi,manggis, ketela,pisang dan lain-lain. Sekitar 80% penduduk desa sudah tamat pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Terdapat pasar desa yang menempati tanah kas desa dengan areal yang cukup luas dan sangat mungkin dikembangkan. Gotong royong dalam pembangunan desa merupakan budaya masyarakat desa yang dapat diandalkan dan jumlah penduduk yang cukup banyak. Batu marmer merupakan potensi yang diunggulkan dengan lahan yang cukup luas dan menyebar di wilayah desa pandean. Lembaga-lembaga Desa yang terdapat di Desa Pandean adalah : Sekolah Dasar Negeri                    : 4 Lembaga Madrasah Ibtidaiyah                      : 3 Lembaga SMP Negeri                                    : 1 Lembaga Madrasah Diniyah/ TPQ               : 5 Lembaga Lembaga-lembaga tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat, sinergis,seiring sejalan dengan Pemerintah Desa dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sesuai peran masing-masing lembaga-lembaga tersebut telah menjadi simpul-simpul kekuatan pembangunan desa. Potensi kalender musim Desa Pandean adalah sebagai berikut : 3.2.     Masalah Berdasarkan penjaringan permasalahan dari setiap dusun, maka Permasalahan Desa Pandean dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan adalah sebagai berikut : Permasalahan potret Desa Pandean adalah sebagai berikut : 1. Belum ada sentra varietas unggulan dalam pengelolaan lahan pertanian dan kurangnya pembinaan petani dalam pengelolaan mulai dari produksi sampai pengolahan pasca panen. 2. Tanaman Cengkeh merupakan tanaman yang dahulu menjadi unggulan masyarakat sekarang banyak yang mati. 3. Hasil pertanian masih mengandalkan tengkulak dan belum diproduksi  untuk menjadi produk rumahan yang meningkatkan harga jual. 4. Buah durian dan manggis memungkinkan  untuk  kembangkan dan dibudidayakan untuk menjadi produk buah unggulan 5. Banyak Tenaga kerja yang potensial dan harus pergi menjadi buruh kasar di luar daerah 6. Pasar desa yang ada di Desa Pandean kondisinya cukup memprihatinkan. 7. Budaya gotongroyong warga dan banyaknya jumlah penduduk bisa diberdayakan untuk pembangunan desa 8. Potensi pertambangan batu marmer untuk menjadi produk unggulan belum di explorasi secara maksimal. 9. Dampak dari penebangan hutan menyebabkan merambahnya nyamuk ke permukiman warga dan efek dari pekerja musiman dari luar jawa yang terkena penyakit malaria sehingga menyebabkan warga di wilayah pinggir hutan rentan terkena penyakit malaria. 10 Pelayanan kesehatan di wilayah dusun sambi sering terlambat ditangani karena jauh dari puskesmas 11 Kecilnya pendapatan perkapita penduduk di 5 dusun yang ada di desa Pandean salah satu dari penyebab tidak bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarganya; 12 Warga yang cacat fisik dan cacat mental belum pernah mendapatkan perhatian dan perlu bantuan untuk meringankan beban hidup sehingga bisa hidup layak; 13 Kondisi jalan PUD jurusan pandean – munjungan rusak berat dan mengganggu jalur ekonomi 14 Pedagang di pasar desa banyak yang berjualan di luar bango dan meluber di jalan karena kondisi bangunan pasar banyak yang rusak sehingga mengganggu pengguna jalan lain dan banyak sampah berserakan setelah hari pasaran; 15 Jalan aspal Talun – Krajan, Talun - Sambi, Pandean – Cakul rusak berat 16 Kondisi makam salam-salam, klampok- klampok dan makam jajar di musim penghujan rawan longso 17 Gorong – gorong Jalan PUD diwilayah RT. 7, 16, 25 dan 55 sudah rusak. 18 Jalan di wilayah RT.15,16,33,36,18,19,31,32,38,3,4,42,44,45,5, 6,52,53,20,10,17,21,22-08,33,34,45,46,47,48,49,37,56,55, dan 54 kondisi rusak bergelombang dan banyak yang masih belum di rabat sehingga di waktu hujan, jalan licin membahayakan pengguna jalan; 19 Jalan jurusan RT.20 ke RT.23 belum di makadam dan sempit, merupakan jalur ke tempat pemakaman umum dan sebagai akses ke lahan pertanian yang cukup ramai; 20 Berkurangnya biota ikan disungai karena penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; 21 Masih terdapat 156 rumah yang belum layak huni dengan lokasi tersebar di 5 dusun; 22 Sumber daya alam batu marmer belum bisa dikelola secara maksimal karena SDM masih kurang; 23 Terdapat 70 anak yatim piatu yang tersebar di 5 dusun perlu santunan; 24 Kegiatan kesenian sholawatan/hadrah masih menggunakan alat yang sangat sederhana sehingga perlu ditingkatkan; 25 Masih banyak lansia produktif yang perlu modal usaha; 26 Kegiatan Usaha masyarakat/home industry perlu ditingkatkan  dengan mengadakan pelatihan-pelatihan usaha produktif sehingga dapat berkembang dengan baik; 27 Kebutuhan pupuk petani sering tidak terpenuhi karna mahalnya harga pupuk dan distribusi yang kurang lancar; 28 Pengolahan lahan pertanian masih menggunakan cara tradisional/ manual; 29 Banyak lahan bekas kebun cengkeh yang sudah mati dan belum ditanami kembali karena petani kekurangan modal menanam bibit kayu tahun; 1. Berkurangnya sumber mata air dan belum optimalnya pengelolaan irigasi sawah mengakibatkan berkurangnya hasil panen petani 2. Di musim banjir petani sawah gedhe dan klongsor terancam keselamatannya waktu menyeberangi sungai; 3. Di sebagian daerah masih kekurangan air bersih di musim kemarau dan perlu di bangun Dam perpipaan untuk kebutuhan air bersih warga terutama di RT.01,02,03,04,05,06,09; 4. Untuk meningkatkan hasil pertanian di sawah gedhe Pengairan di sawah gedhe perlu di bangun Dam Perpipaan dari sungai konang yang panjangnya ± 2000 m. 5. Optimalisasi lahan pertanian dengan bantuan pemerintah dalam pengadaan pupuk organik dan bantuan sarpras irigasi atau jalan usaha tani sangat di harapkan. Layanan Mandiri Agenda Galeri Foto Komentar Terkini Media Sosial Statistik Kunjungan Arsip Artikel Lokasi Pandean Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 3.0 Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License diff --git a/raw/pekka.or.id_latar-belakang_.md b/raw/pekka.or.id_latar-belakang_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25182e068ef9a8c2ff067940ebe7e7b744d9118a --- /dev/null +++ b/raw/pekka.or.id_latar-belakang_.md @@ -0,0 +1,426 @@ +--- +url: https://pekka.or.id/latar-belakang/ +title: "Pekka ID | Latar Belakang" +domain: pekka.or.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:54 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Pekka ID | Latar Belakang + +Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai “Proyek Janda”. Tujuan Proyek Janda adalah untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah-daerah yang dilanda konflik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan niat Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespon permintaan janda korban konflik untuk mengakses sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pengalaman traumatis mereka dengan lebih baik. Komnas Perempuan kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) untuk mengembangkan gagasan awal ini dan meminta Nani Zulminarni , Direktur PPSW pada saat itu untuk menjadi koordinator program ini. Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan agar “Widows Project” ditransformasi menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disebut PEKKA agar lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan dilihat dari status perkawinan semata.  Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang didalam masyarakat memiliki stigma negatif. PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok Pekka . Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka sebagai organisasi berbasis massa yang otonom.  Pada tahun 2009 Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia membentuk organisas tingkat nasional sebagai payung organisasi gerakan Pekka yang disebut Federasi Serikat Pekka Indonesia (FSPI) Federasi adalah organisasi tingkat nasional atau sebagai payung organisasi gerakan Pekka di tingkat nasional. Sekretariat Federasi Pekka tingkat Nasional mulai aktif pada pertengahan tahun 2018. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. Data BPS tersebut selaras dengan hasil survei anggota Pekka pada tahun 2020 dimana anggota komunitas Pekka banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, serabut dan sektor informal lainnya. Ini sangat kontradiktif dimana kalau kita lihat dari pendapatan perempuan kepala keluarga yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin, dari pendapatan anggota Pekka Rp 1-500.000 per bulan. Sementara, dalam survei anggota Pekka tahun 2020 mengenai pendidikan anggota Pekka. Kebanyakan anggota Pekka telah menempuh pendidikan hingga tamat SD/Sederajat atau tidak tamat SMP. Di tempat selanjutnya anggota Pekka mayoritas tidak menyelesaikan bangku pendidikan SD/Sederajat. Dari hasil pendataan anggota Pekka tersebut ada 298 anggota Pekka merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan usia, disabilitas paling banyak disandang anggota Pekka pada usia lansia yaitu 38%, usia antara 41-50 tahun 24% pada usia 51-60 tahun 22% di usia kurang dari 40 tahun 16%. Pada saat PEKKA digagas tahun 2001, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 37.87 juta jiwa atau sekitar 18.41%, dan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13%. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan.  Mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga. PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk: Latar Belakang Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Mengapa Penting Mengorganisir Perempuan Kepala Keluarga Survei Profil Anggota Pekka 2020 Siapa Perempuan Kepala Keluarga? Visi & Misi Kami sejarah + + + + Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai “Proyek Janda”. Tujuan Proyek Janda adalah untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah-daerah yang dilanda konflik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan niat Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespon permintaan janda korban konflik untuk mengakses sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pengalaman traumatis mereka dengan lebih baik. Komnas Perempuan kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) untuk mengembangkan gagasan awal ini dan meminta Nani Zulminarni , Direktur PPSW pada saat itu untuk menjadi koordinator program ini. Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan agar “Widows Project” ditransformasi menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disebut PEKKA agar lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan dilihat dari status perkawinan semata.  Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang didalam masyarakat memiliki stigma negatif. PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok Pekka . Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka sebagai organisasi berbasis massa yang otonom.  Pada tahun 2009 Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia membentuk organisas tingkat nasional sebagai payung organisasi gerakan Pekka yang disebut Federasi Serikat Pekka Indonesia (FSPI) Federasi adalah organisasi tingkat nasional atau sebagai payung organisasi gerakan Pekka di tingkat nasional. Sekretariat Federasi Pekka tingkat Nasional mulai aktif pada pertengahan tahun 2018. + + + + Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. Data BPS tersebut selaras dengan hasil survei anggota Pekka pada tahun 2020 dimana anggota komunitas Pekka banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, serabut dan sektor informal lainnya. Ini sangat kontradiktif dimana kalau kita lihat dari pendapatan perempuan kepala keluarga yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin, dari pendapatan anggota Pekka Rp 1-500.000 per bulan. Sementara, dalam survei anggota Pekka tahun 2020 mengenai pendidikan anggota Pekka. Kebanyakan anggota Pekka telah menempuh pendidikan hingga tamat SD/Sederajat atau tidak tamat SMP. Di tempat selanjutnya anggota Pekka mayoritas tidak menyelesaikan bangku pendidikan SD/Sederajat. Dari hasil pendataan anggota Pekka tersebut ada 298 anggota Pekka merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan usia, disabilitas paling banyak disandang anggota Pekka pada usia lansia yaitu 38%, usia antara 41-50 tahun 24% pada usia 51-60 tahun 22% di usia kurang dari 40 tahun 16%. Urgensi + + + + Mengapa Penting Mengorganisir Perempuan Kepala Keluarga + + + + Pada saat PEKKA digagas tahun 2001, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 37.87 juta jiwa atau sekitar 18.41%, dan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13%. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan.  Mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. statistik + + + + Survei Profil Anggota Pekka 2020 + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Keluarga miskin dikepalai oleh perempuan + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Berpendidikan rendah + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + Anggota PEKKA memiliki disabilitas + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Pernikahan tidak tercatat 0 + % + + + + + + + Keluarga miskin dikepalai oleh perempuan + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Berpendidikan rendah + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + Anggota PEKKA memiliki disabilitas + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Pernikahan tidak tercatat Tentang mereka + + + + Siapa Perempuan Kepala Keluarga? + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga.   PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk:   Perempuan yang suaminya meninggal Perempuan yang bercerai Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya Perempuan yang ditelantarkan oleh suami Perempuan yang suaminya sakit menahun Perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah Perempuan bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah Visi & Misi Kami + + + + Ikut menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil jender dan bermartabat Menjaga visi pemajuan dan keberlanjutan gerakan perempuan kepala keluarga Mengembangkan sumberdaya untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan masyarakat melalui gerakan yang inklusif, massif, terstruktur, dan efektif. Ikut membangun dan memperkuat gerakan sosial ekonomi bersama komunitas Pekka secara berakar dan akuntabel atas dasar pengalaman pengorganisasian Pekka sebagai pembelajaran bagi gerakan sosial lainnya. Tentang kami + Latar Belakang + + + + + + + + + + + + + + + + + + sejarah + + + + Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga + + + + + + + + + + + + Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga digagas pada akhir tahun 2000 sebagai bagian dari inisiatif Komnas Perempuan yang dikenal sebagai “Proyek Janda”. Tujuan Proyek Janda adalah untuk mendokumentasikan kehidupan para janda di daerah-daerah yang dilanda konflik. Hal ini dilakukan bersamaan dengan niat Bank Dunia melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam merespon permintaan janda korban konflik untuk mengakses sumber daya yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan ekonomi dan pengalaman traumatis mereka dengan lebih baik. Komnas Perempuan kemudian bekerjasama dengan Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) membentuk Sekretariat Nasional (Seknas) untuk mengembangkan gagasan awal ini dan meminta Nani Zulminarni , Direktur PPSW pada saat itu untuk menjadi koordinator program ini. Melalui proses refleksi dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, Nani kemudian mengusulkan agar “Widows Project” ditransformasi menjadi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disebut PEKKA agar lebih provokatif dan ideologis, yaitu dengan menempatkan janda pada kedudukan, peran, dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bukan dilihat dari status perkawinan semata.  Selain itu, upaya ini diharapkan mampu membuat perubahan sosial dan mengangkat martabat janda yang didalam masyarakat memiliki stigma negatif. PEKKA mulai berkegiatan pada pertengahan tahun 2001, dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pertama terbentuk pada awal tahun 2002 di Pulau Adonara, Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2004 dibentuklah Yayasan PEKKA untuk melanjutkan pengorganisasian dan pendampingan pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga yang disebut sebagai Kelompok Pekka . Sejalan dengan semakin berkembangnya Kelompok Pekka di berbagai wilayah Indonesia, maka pada tahun 2008 dikembangkanlah Serikat Perempuan Kepala Keluarga atau Serikat Pekka sebagai organisasi berbasis massa yang otonom.  Pada tahun 2009 Serikat Pekka dari berbagai wilayah di Indonesia membentuk organisas tingkat nasional sebagai payung organisasi gerakan Pekka yang disebut Federasi Serikat Pekka Indonesia (FSPI) Federasi adalah organisasi tingkat nasional atau sebagai payung organisasi gerakan Pekka di tingkat nasional. Sekretariat Federasi Pekka tingkat Nasional mulai aktif pada pertengahan tahun 2018. + + + + Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan. Mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. Data BPS tersebut selaras dengan hasil survei anggota Pekka pada tahun 2020 dimana anggota komunitas Pekka banyak yang berprofesi sebagai buruh tani, serabut dan sektor informal lainnya. Ini sangat kontradiktif dimana kalau kita lihat dari pendapatan perempuan kepala keluarga yang termasuk dalam kategori masyarakat miskin, dari pendapatan anggota Pekka Rp 1-500.000 per bulan. Sementara, dalam survei anggota Pekka tahun 2020 mengenai pendidikan anggota Pekka. Kebanyakan anggota Pekka telah menempuh pendidikan hingga tamat SD/Sederajat atau tidak tamat SMP. Di tempat selanjutnya anggota Pekka mayoritas tidak menyelesaikan bangku pendidikan SD/Sederajat. Dari hasil pendataan anggota Pekka tersebut ada 298 anggota Pekka merupakan penyandang disabilitas. Berdasarkan usia, disabilitas paling banyak disandang anggota Pekka pada usia lansia yaitu 38%, usia antara 41-50 tahun 24% pada usia 51-60 tahun 22% di usia kurang dari 40 tahun 16%. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Urgensi + + + + Mengapa Penting Mengorganisir Perempuan Kepala Keluarga + + + + Pada saat PEKKA digagas tahun 2001, Badan Pusat Statistik (BPS) RI mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 37.87 juta jiwa atau sekitar 18.41%, dan jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan mencapai 13%. Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan ada 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan yang artinya 1 dari 4 rumah tangga di Indonesia dikepalai oleh perempuan.  Mayoritas dari perempuan yang menjadi kepala rumah tangga tersebut, hidup di bawah garis kemiskinan. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + statistik + + + + Survei Profil Anggota Pekka 2020 + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Keluarga miskin dikepalai oleh perempuan + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Berpendidikan rendah + + + + + + + + + + + 0 + + + + + + + + Anggota PEKKA memiliki disabilitas + + + + + + + + + + + 0 + % + + + + + + + Pernikahan tidak tercatat + + + + + + + + + + + + + + + + Tentang mereka + + + + Siapa Perempuan Kepala Keluarga? + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Kepala Keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarga atau seseorang yang dianggap sebagai kepala keluarga.   PEKKA mendeskripsikan Perempuan Kepala Keluarga sebagai perempuan yang melaksanakan peran dan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, penjaga keberlangsungan kehidupan keluarga dan pengambil keputusan dalam keluarganya, termasuk:   Perempuan yang suaminya meninggal Perempuan yang bercerai Perempuan lajang yang menafkahi diri sendiri dan/atau keluarganya Perempuan yang ditelantarkan oleh suami Perempuan yang suaminya sakit menahun Perempuan bersuami yang menjadi pencari nafkah Perempuan bersuami namun suaminya merantau mencari nafkah di luar daerah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Visi & Misi Kami + + + + Ikut menciptakan tatanan masyarakat yang sejahtera, adil jender dan bermartabat Menjaga visi pemajuan dan keberlanjutan gerakan perempuan kepala keluarga Mengembangkan sumberdaya untuk pemberdayaan perempuan kepala keluarga dan masyarakat melalui gerakan yang inklusif, massif, terstruktur, dan efektif. Ikut membangun dan memperkuat gerakan sosial ekonomi bersama komunitas Pekka secara berakar dan akuntabel atas dasar pengalaman pengorganisasian Pekka sebagai pembelajaran bagi gerakan sosial lainnya. diff --git a/raw/pelayanan.jakarta.go.id_admin_.._download_publikasi_lkip-2023.pdf.md b/raw/pelayanan.jakarta.go.id_admin_.._download_publikasi_lkip-2023.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8d5db19a321fb9f0b1552693f185f18868506bc3 --- /dev/null +++ b/raw/pelayanan.jakarta.go.id_admin_.._download_publikasi_lkip-2023.pdf.md @@ -0,0 +1,4415 @@ +--- +url: https://pelayanan.jakarta.go.id/admin/../download/publikasi/lkip-2023.pdf +title: "lkip-2023.pdf" +domain: pelayanan.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:17:29 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# lkip-2023.pdf + +LAPORAN KINERJA INSTANSI'EMERIN +DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU +PEMERINTAH PROVINSI +DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH +TAHUN 2023 +DINAS PENANAMAN MODAL DAN +PELAYANAN TERPADU SATU PINTU +PEMERINTAH PROVINSI +DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA URUS +IZIN +SENDIRI +ITU +SETIA #MelayaniJakarta +DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU +PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA +Gedung Mal Pelayanan Publik, JI. HR. Rasuna Said Kay C 22 +15OO164 pelayanan.jakarta.go.id flPelayanariJakarta '@IayananJakarta J @IayananJakarta 0 /ayananjakart KATA PENGANTAR +Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan +rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi +Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu +Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah dapat diselesaikan. +LKIP Tahun 2023 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta disusun sesuai +Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi +Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan +Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. +Penyusunan laporan ni merupakan upaya untuk menginformasikan +pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2023, sebagal +konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan +pilar terwujudnya tata pemerintahan yang balk. +LKIP Tahun 2023 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memuat informasi +tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan +kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI +Jakarta. +Akhir kata, disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang +telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP +Tahun 2023 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. +Jakarta 31 Januari 2024 +Kepala Dinas Penanaman Modal dan +Pelay. an Terpadu Satu Pintu +Benni Aguscandra +NIP. 196908081997031004 DAFTAR ISI +KATAPENGANTAR +IKHTISAR EKSEKUTIF iii +BABI PENDAHULUAN 1 +A. LATAR BELAKANG 1 +B. MAKSUD DAN TUJUAN 2 +C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP PROVINSI DKI +JAKARTA 3 +D. SUMBER DAYA MANUSIA 5 +BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 8 +A. RENCANA STRATEGIS 8 +1. VlSI 8 +2. MISI 8 +3. TUJUANDANSASARAN 9 +4. INDIKATOR KINERJA 10 +B. PERJANJIAN KIN ERJA TAHUN 2023 11 +BAB III AKUNTABILITAS KIN ERJA 17 +A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 17 +1. TARGET DAN REALISASI KINERJA 18 +2. REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA +TAHUN SEBELUMNYA 44 +3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2023 DIBANDINGKAN DENGAN +TARGET JANGKA MENENGAH .35 +4. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2023 DIBANDINGKAN DENGAN +TARGET NASIONAL 48 +5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN PENINGKATAN +KINERJA 51 +6. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA 66 +7. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN +KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA 71 +B. REALISASI ANGGARAN 83 +BABIVPENUTUP 89 IKHTISAR EKSEKUTIF +Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu +aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. +Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu +Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi +Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 sebagal bentuk aplikasi dan penyelenggaraan +pemerintahan yang transparan dan akuntabel. +Terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja yang termuat dalam Perjanjian +Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah diselaraskan dengan +dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023- +2026 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 +serta program prionitas Pemerintah provinsi DKI Jakarta Iainnya. Dan tiga puluh satu +indikator tersebut seturuhnya indikator tercapai 100 persen. +Jumlah alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mencapal +target tersebut sebesar Rp.708.696.194.752,- dengan penyerapan sebesar +Rp. 684.371.311.958,- atau 96,57%. Anggaran tersebutterdiri atas Belanja Operasi +sebesar Rp.685.508.467.259,- dengan penyerapan sebesar Rp. 661.924.634.119,- +atau 96,56% dan Belanja Modal sebesar Rp.23.187.727.493,- dengan penyerapan +sebesar Rp. 22.446.677.839,- atau 96,80%. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja +DPMPTSP tahun 2023, dapat digambarkan sebagai berikut: +Tabel I Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023 +Capaian +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi +Persen Ordinal Predikat +Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi 128,4 166,7 129,8 100 Sangat +pertumbuhan nvestasi Berhasil +2 Meningkatnya Indeks tingkat 91 9402 103,3 100 Sangat +kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat Berhasil +terhadap layanan terhadap pelayanan +perizinan dan non PTSP +perizinan melalui +penyenggaraanlayanan +perizinan dan non +perizinan secara online +3 Perbaikan lklim Score of Business 71,69 72,82 101,5 71,69 Sangat +Penanaman Modal Enabling Environment Berhasil +yang Berdaya Saing +4 Pengembangan Persentase Izin yang 100 100 100 100 Sangat +Layanan Berbasis Diterbitkan Secara Berhasil +Digital dan Online +Aksesibilitas Perizinan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi OK! Jakarta +Capalan +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi +Persen Ordinal Predikat +5 Berkembangnya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Kapasitas, Penyelesaian Rencana Berhasil +Profesionalitas, dan Aksi KSD Peningkatan +lklim Kerja Aparatur Tata Kelola +Pemerintahan yang +Profesional Sub KSD +Peningkatan +Profesionalitas SDM +Pemprov DKI Jakarta +6 Menguatnya Daya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Saing Kota Melalul Penyelesaian Rencana Berhasil +Inovasi dan Kolaborasi Aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhan Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Pelaksanaan +reform perizinan dan +peningkatan investasi +7 Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Kesempatan Kerja dan Penyelesaian Rencana Berhasil +Adabtibilitas Tenaga Aksi KSD Akselerasi +Kerja Pertumbuhan Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Pengembangan +UMKM +8 Meratanya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Kesempatan Penyelesaian Rencana Berhasil +Pendidikan untuk Aksi KSD Peningkatan +Semua Disertai kualitas Pendidikan dan +Edukasi Pembelajaran Kesehatan Sub KSD +Sepanjang Hayat Peningkatan akses dan +kualitas Pendidikan di +semua jenjang satuan +pendidikan +9 Terakselerasinya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Transformasi Digital Penyelesaian Rencana Berhasil +dan Pengembangan Aksi KSD Peningkatan +Ekosistem Kota Cerdas Tata kelola +Pemerintahan yang +profesional Sub KSD +Transformasi Digital +10 Terbangunnya Persentase 100 100 99 99 Sangat +infrastruktur dan penyelesaian rencana Berhasil +Iayanan Dasar aksi KSD Peningkatan +Perkotaan yang kualitas infrastruktur +berkualitas dan layanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan Layanan +Sanitasi Berkelanjutan +Persentase 100 100 100 100 Sangat +Penyelesaian rencana Berhasil +aksi Peningkatan +kualitas infrastruktur +dan Iayanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan +Perumahan dan +Peningkatan Kualitas +Kawasan Permukiman +iv Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Capaian +No Sasaran Strategis Indikator Knerja Target Realisasi +Persen Ordinal Predikat +11 Tercapainya Perbaikan Persentase 100 100 100 100 Sangat +Manajemen dan Penyelesaian Rencana Berhasil +Arsitektur Kinerja Aksi KSD Peningkatan +Pemerintah Tata Kelola +Pemerintahan yang +Profesional Sub KSD +Perwujudan +Akuntabilitas Kinerja +Instansi Pemerintah +(AKIP) +12 Tercapainya Perbaikan Persentase 100 100 100 100 Sangat +Pola Aktivitas dan Penyelesaian Rencana Berhasil +Mobilitas Melalui Aksi KSD Peningkatan +Pengembangan Kota kualitas I nfrastruktur +Berorientasi Transit dan Iayanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan Jalan dan +Infrastruktur +Pelengkapnya +13 Terlaksananya Fungsi Persentase 100 100 100 100 Sangat +Koordinator pelaksanaan Berhasil +Pengawasan Perizinan pengawasan perizinan +14 lerlaksana Persentase 100 100 100 100 Sangat +peningkatan lklim Pelaksanaan Berhasil +Investasi dan Penyelenggaraan +Kern udahan Berusaha Rapirn Percepatan +Investasi dan +Penyelesaian Perizinan +Berusaha Daerah +15 Terselesaikannya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Informasi Rencana penyelesaiari Informasi Berhasit +Kota (IRK) Rencana Kota (IRK) +16 Terselesaikannya izin Persentase 100 100 100 100 Sangat +Prinsip Pernanfaatan penyelesaian Izin Berhasil +Ruang (IPPR) Prinsip Pemanfaatan +Ruang (IPPR) +17 Terwujudnya Opini Laporan (3) WIP (3) WIP 100 100 Sangat +penyelenggaraan Keuangan Berhasil +pemerintahan yang +taktis dan adaptif +18 Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Pemanfaatan E- Pemanfaatan E-Order Berhasil +Purchasing dalam +Pengadaan Barang +dan Jasa +19 lerimplementasinya Persentase 100 100 100 100 Sangat +rencana strategis Implernentasi rencana Berhasil +komunikasi publik strategi komunikasi +untuk program- publik program +program umum dan unggulan atau program +unggulan Perangkat umum serta respon +Daerah perangkat daerah pada +saat krisis komunikasi +program +V Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Capaian +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi +Persen Ordinal Predikat +20 Terwujudnya tata Predikat SAKIP A(82) 87 106 100 Sangat +kelola pemerintahan Perangkat Daerah Berhasil +yang transparan dan Tahun 2023 +akuntabel Provinsi DKI +Jakarta +21 Meningkatnya Persentase Arsip Aktif 100 100 100 100 Sangat +Pengelolaan Arsip dalam daftar arsip aktif Berhasil +pada Perangkat +Daerah +22 Terwujudnya tata Persentase progress 100 100 100 100 Sangat +kelola SDI yang balk pengumpulan data Berhasil +melalui pemenuhan sesuai daftar data dan +daftar data daerah batas waktu +pengumpulan yang +ditetapkan dengan +Keputusan Gubernur +23 Terkelolanya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Keuangan Daerah Inventarisasi BMD Berhasil +yang Sehat Transparan berupa Gedung dan +dan Akuntabel Bangunan pada +Pengguna Barang +dan/atau Kuasa +Pengguna Barang +Tahun 2023 di masing- +masing PD/UKPD +24 Peningkatan Persentase realisasi 80 92 115 100 Sangat +penggunaan produk belanja barang/jasa Berhasil +dalam negeri bersertifikat +TKDN,produk dalam +negeri, dan/atau prodk +usaha mikro kecit dan +koperasi dan hasil +produksi dalam negeri +25 Terimplementasinya Persentase 100 99,41 99.41 99.41 Sangat +Pengembangan Implementasi Berhasil +Kompetensi ASN Pengembangan +Pemerintah Provinsi Kompetensi ASN +DKI Jakarta 20 Jam +Pelajaran pertahun +26 Meriingkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Manajemen penyelesaian tahapan Berhasil +Pengetahuan manajemen +pengetahuan +27 Implementasi Persentase 100 100 100 100 Sangat +Penerapan Manajemen Implementasi Berhasil +Risiko Penerapan Manajemen +Risiko +28 Tercapainya Target Persentase Nilai 71 92,37 130 100 Sangat +Kinerja Anggaran atas Kinerja Anggaran atas Berhasil +Aspek Implementasi aspek implementasi +29 Terselesaikannya Persentase capaian 100 100 100 100 Sangat +Tindak Lanjut Arahan penyelesaian Tindak Berhasil +Gubernur LanjutArahan gubernur +30 Meningkatnya Persentasecapaian 100 100 100 100 Sangat +penyelesaian penyelesaian Berhasil +pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat +vi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Peloyanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Capalan +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi +Persen Ordinal Predikat +31 Terselesaikannya Perseritase progress 100 100 100 100 Sangat +tindak lanjut penyelesaian tindak Berhasil +rekomendasi temuan lanjut rekomendasi +hasil pemeriksaan temuan hash +eksternal (BP K) pemeriksaan eksternal +(BPK) +Rata-Rata Capaian Kinerja 102,63% 100 Sangat +Berhasil +VII BABI PENDAHULUAN +A. LATAR BELAKANG +Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang +kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang +balk dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung +pertumbuhan ekonomi. Salah satau indikator perekonomian tersebut adalah +peningkatan realisasi penanaman modal yang diwujudkan melalui perbaikan +berkelanjutan iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta. Upaya yang dilakukan +dalam perbaikan iklim investasi tersebut antara lain perbaikan regulasi +penanaman modal, pelaksanaan promosi dan perbaikan dalam proses +pelayanan perizinan melalui dengan mengurangi dan mempersingkat jumlah +maupun waktu administrasi pengurusan berbagal prosedur yang harus dilalui +oleh pelaku usaha. +Untuk mewujudkan perbaikan iklim penanaman modal di DKI Jakarta +maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu +Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang +Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah +terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Peraturan Pemerintah +Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 5887) sebagainiana telah diubab dengan +Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas +Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) dan Peraturan Daerah +Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah +Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah +1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran +Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana +telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang +Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang +Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus +Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta +Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah +Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007) serta Peraturan Gubernur Nomor 57 +Tahun 2022 tentang Organ isasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. +B. MAKSUD DAN TUJUAN +1. MAKSUD +Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas +Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah untuk +memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah yang jelas, +transparan dan dapat dipertanggungjawabkan capalan keberhasilan dan +kegagalan capalan target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran +2023 dan sebagal bentuk akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dan hasil +pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah +ditetapkan. +2. TUJUAN +a. Membenikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan +dan evaluasi kinenja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu +Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 secara transparan dan +dapat dipertanggungjawabkan; +b. Menjadikan DPMPTSP Provinsi DKl Jakarta akuntabel, sehingga dapat +berperan secara efektif, efisien, ekonomis dan responsif terhadap +aspirasi masyarakat; +c. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinenja DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta Tahun 2023; dan +2 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +d. Hasil evaluasi akan menjadi acuan perbaikan untuk meningkatkan +kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta di tahun selanjutnya serta masa +yang akan datang. +C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP +PROVINSI DKI JAKARTA +Berdasarkan PPeraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP merupakan unsur +pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan +penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. DPMTSP +mempunyal tugas pelayanan dan penandatanganan izin dan non izin yang +menjadi kewenangannya serta melaksanakan perencanaan, pengembangan, +pelayanan pengaduan dan komunikasi masyarakat, pengelolaan sistem +teknologi informatika dan atas penyelenggaraan PMPTSP. +Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal +dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi: +a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan +Anggaran Dinas PMPTSP; +b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran +Dinas PMPTSP; +c. perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan +prosedur Dinas FMPTSP; +d. perumusan, pengoodinasian dan pelaksanaan kebijakan, urusan +pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan +pelayanan terpadu satu pintu; +e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang +penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; +f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di +bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu +pintu; +g. pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi +pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan +3 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu +satu pintu; +ft pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas PMPTSP; +i. penyelenggaraan penanaman modal; +j. penyelenggaraan pelayanan perizinan/nonperizinan; +k. penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, nonizin dan +administrasi sesuai kewenangan; +I. pengelolaan arsip dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai +kewenangan; +m. pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat +serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan +pe!ayanan terpadu satu pintu; +n. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan +di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu +satu pintu; +0. pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan +ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal +dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu; +p. pelaksanaan kesekretariatan Dinas PMPTSP; +q. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan +pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP; +r. penggordinasian pengawasan penanaman modal dan perizinan +berusaha; +Struktur organisasi dan tata kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan +Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalab sebagai berikut. +4 SUIDIAGIA SOIIBAGIAN +UMWA XEUANGAN +I3LDANG RIDANG I3IDANG IMOANG BIDANG +PENGEMliANGAN PELAYANAN I PELAYANAN II PENANAMA14 MODAL PENYULU}IAN DAN +PENGADUAN +UNrr PENGELOL +IN J V C A E E K S N A T T R M R T E E A N T IN P F I3 O S R A M T A D N A t T P A M D P A T N S P U A N P D M IT M P P T IN E S I P N S K T G R O E A T W S A I L PM UN A Pt D I S T M P P K I E N A N IS B G T U E R L P A O A S L T I A EN PM U P N T I S T P P K E E N C G A E M LO A L T A A N PM U P N T IT S P P E K N E G U E JR W A L It .A A N +T.%T/. USAIIA TATA IJMIM T S A U T B A B U A S G A IA H N A T S A U T B A I3 U A S G A IA H N A T S A U T R A B A U G SA IA JI N A Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayonan Terpodu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Jasa Lainnya Perorangan meliputi Juru Ukur ISI, Penunjang Juru Ukur, +Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Petugas Informasi dan +Konsultasi (Call Center), Petugas Customer Relation, Arsitek Perizinan, +lnspektur Bangunan, Petugas Site Office Manager, Petugas Community +Manager, Pekerja Harian Lepas (PHL) dan Caraka dengan rincian sebagai +berikut: +Tabel 1.4 Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS Menurut +Pendidikan Di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta +Jabatan Jumlah +Juru Ukur 123 +Penunjang Juru Ukur 132 +Pengolah Data 95 +Petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) 561 +Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center) 28 +Petugas Customer Relation 300 +Arsitek Perizinan 16 +lnspektur Bangunan 16 +Petugas Site Office Manager 1 +Petugas Community Manager 1 +Pekerja Harian Lepas (PHL) 454 +Caraka 55 +Total 1.782 +Sumber:Subbag Kepegawaian DPMPTSP +Secara keseluruhan jumlah sumber daya manusia PNS dan Non PNS di +lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjumlah 2.974 orang. +E. SISTEMATIKA PENULISAN +Sesuai Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur +Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 +Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara +Reviu Atas Laporan Kinerja disusun dengan sistematika penulisan sebagai +berikut: +6 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DK1 Jakarta +BAB I Pendahuluan +Disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada +aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic +Issued) yang sedang dihadapi organisasi. +BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja +Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang +bersangkutan. +BAB III Akuntabilitas Kinerja +A. Capaian Kinerja Organisasi +Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja +sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran +kinerja organisasi. +B. Realisasi Anggaran +Diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah +digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan +dokumen Ferjanjian Kinerja. +BAB IV Penutup +Diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta +Iangkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk +meningkatkan kinerjanya. +Lampiran: 1. Perjanjian Kinerja +2. Lain-lain yang dianggap perlu +7 BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA +A. RENCANA STRATEGIS +Rencana Strategis DPMPTSP tahun 2023-2026 di bentuk dan Visi, +Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang beronientasi pada apa +yang hendak di capai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas +pokok dan fungsi (Tupoksi), pada hakekatnya didalam Renstra merupakan +pernyataan komitmen jangka menengah mengenai upaya terencana dan +sistematis untuk meningkatkan kinerja beserta cara pencapaiannya. Hal mi +bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja +seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DPMPTSP melaiui perencanaan +yang efektif dan terarah serta pelaksanaan kegiatan yang beronientasi pada +hasil dan penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna +meningkatkan kinerja pada tahun benikutnya secara berkesinambungan +1. VlSI +Visi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta adalah +"Solusi Investasi dan Perizinan di Jakarta" +2. MISI +Untuk menjabarkan visi tersebut, maka misi DPMPTSP Provinsi +DKI Jakarta adalah: +1)Meningkatkan nilai investasi melalui promosi, penyempurnaan +peraturan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan +memanfaatkan sistem teknologi informasi; +2)Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan melalul penciptaan inovasi +layanan berbasis sistem teknologi informasi; +3)Mengelola pengaduan masyarakatdengan berbasis quickresponse; +4)Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur DPMPTSP +sesuai kompetensi; +5)Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan yang +memadai dan handal. +8 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +3. TUJUAN DAN SASARAN +Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh DPMPTSP Provinsi +DKI Jakarta Periode Tahun 2023 adalah +Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2023 +DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta +Target Kinerja +Indikator +No Tujuan Sasaran . TujuanlSasaran +Tujuan/Sasaran +Meningkatkan Meningkatnya Realisasi investasi 128,4 +investasi di Kualitas Iklim +(Triliun rupiah) +Provinsi DKI Penanaman Modal +Jakarta untuk Mendukung +Pembangunan +Kota +Terlaksananya lndeks tingkat 91 +Peningkatan kepuasan +Kepuasan masyarakat terhadap +Layanan pelayanan PTSP +Masyarakat +Melalui Reformasi +Perizinan +Perbaikan iklim Score of Business 7169 +Penanaman Modal Enabling +yang Berdaya Environment +Saing +Pengembangan Persentase Izin yang 100% +Layanan Berbasis Diterbitkan Secara +Digital dan Online +Aksesibi I itas +Perizinan +Sumber: Renstra DPMPTSP 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 +Definisi operasional dan indikator dalam tujuan dan sasaran DPMPTSP +Provinsi DKI Jakarta adalah: +1) Realisasi Investasi +Realisasi investasi adalah nilai penanaman modal baik penanaman +modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di +Provinsi DKI Jakarta. Metode pengukuran : Jumlah nilai penanaman +modal asing (PMA) ditambah penanaman modal dalam negeri (PMDN) +di Provinsi DKI Jakarta yang diterbitkan oleh BKPM. +9 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Pen anoman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +2) Indeks Kepuasan Masyarakat +lndeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN +dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei +Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang +hasil pengukuran dan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa +angka. Metode pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) +adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat +kepuasan masyarakat terhadap kualitas !ayanan yang diberikan oleh +penyelenggara pelayanan publik. +3) Score of Business Enabling Environment +Score of Business Enabling Environment adalah perhitungan mandiri +tentang daya tank investasi di DKl Jakarta dengan menggunakan +beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan Iayanan +publik dan kombinasi keduanya sehingga akan membenikan nilai +tambah dalam konteks data yang lebih luas dan analisis iklim +penanaman modal. Metode pengukuran hasil survey kepada +stakeholder terkait, yang dihitung dengan menggunakan beberapa +indikator antara lain: kemudahan akses perizinan, ama waktu +perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan +perpajakan, dukungan infrastruktur. Hasil diwujudkan dalam skala: +Kurang Menarik : < 51,0 Cukup Menarik: 51,1- 61,0 Menarik: 61,1- +80,0 Sangat Menarik: > 80,1. +4) Persentase Izin Yang Diterbitkan Secara Online +Persentase lzin yang diterbitkan secara online adalah jumlah jenis +layanan perizinan dan non perizinan yang sudah diselenggarakan +secara online dibandingkan dengan seluruh jumlah jenis layanan +penizinan dan non penizinan. Metode pengukuran: (Jumlah izin yang +terbit secara online/jumlah seluruh izin yang terbit )* 100%. +4. INDIKATOR KINERJA +lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan +kualitatif yang terdiri dan unsur masukan, proses, keluaran, hasil, +manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja +10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +suatu kegiatan. Indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta perlu +ditetapkan karena secara Iangsung menunjukkan kinerja yang akan +dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang +sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran +RPD. +Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan +sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta ditampilkan berikut ni +Tabel 2.2 Matriks Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan +Renstra 2023-2026 DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta +Kondisi +Target Capaian Setiap Tahun Kinerja +No Indikator pada +Akhir +Tahun Tahun Tahun +Tahun 2025 +Periode +2023 2024 2026 +1. Realisasi Rp 114T Rp 120T Rp 126T Rp 132T Rp492T +Investasi +2. Score of 71,69 73,84 76,05 80,01 80,01 +Enabling +Environment +3. Indeks 90,09 91 91 91 91 +Kepuasan +Layanan +Terpadu Satu +P i ntu +4 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% +Izin yang +Diterbitkan +Secara Online +Sumber: Renstra Tahun 2023-2026 +B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 +Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta disusun +berdasarkan target kinerja tahun kedua dan RPJMD Provinsi DKI +Jakarta,yang diselaraskan dengan Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta +yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas +fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Palo yanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +Dalam penetapan kinerja tersebut Kepala DPMPTSP dan Wakil Kepala +DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mewujudkan target kinerja +berupa: +Tabel 2.3 Matriks Sasaran Strategis, Indikator Kinerja serta Target +DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 +Tahun 2023 +No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Target Satuan +Meningkatkan Investasi di Realisasi Nilai Investasi 128,4 Triliun +Provinsi DKI Jakarta +2 Terlaksananya pen ingkatan Indeks tingkat kepuasan 91 Indeks +kepuasan layanan masyarakat terhadap +masyarakat melalui pelayanan PTSP +Reformasi Perizinan +3 Perbaikan iklim penanaman Score of Business 71,69 Nilai +modal yang berdaya saing Enabling Environment +4 Pengembangan Layanan Persentase lzin yang 100 Persentase +Berbasis Digital dan diterbitkan secara online +Aksesibilitas Perizinan +5 Berkembangnya Kapasitas, Persentase 100 Persentase +Profesionalitas, dan lklim Penyelesaian Rencana +Kerja Aparatur Aksi KSD Peningkatan +Tata Kelola +Pemerintahan yang +Profesional Sub KSD +Peningkatan +Profesionalitas SDM +Pemprov DKl Jakarta +6 Menguatnya Daya Saing Persentase 100 Persentase +Kota Melalui Inovasi dan Penyelesaian Rencana +Kolaborasi Aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhan Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Pelaksanaan +reform perizinan dan +peningkatan investasi +12 Laporon Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DK/ Jakarta +Tahun 2023 +No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Target Satuan +7 Meningkatnya Kesempatan Persentase 100 Persentase +Kerja dan Adaptibilitas Penyelesaian rencana +Tenaga Kerja aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhan Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Pengembangan +UMKM +8 Meratanya Kesempatan Persentase 100 Persentase +Pendidikan untuk Semua Penyelesaian Rencana +Disertai Edukasi Aksi KSD Peningkatan +Pembelajaran Sepanjang kualitas Pendidikan dan +Hayat Kesehatan Sub KSD +Peningkatan akses dan +kualitas Pendidikan di +semua jenjang satuan +pendidikan +9 Terakselerasinya Persentase 100 Persentase +Transformasi Digital dan Penyelesaian Rencana +Pengembangan Ekosistem Aksi KSD Peningkatan +Kota Cerdas Tata kelola +Pemerintahan yang +profesional Sub KSD +Transformasi Digital +10 Terbangunnya infrastruktur Persentase penyelesaian 100 Persentase +dan Iayanan Dasar rencana aksi KSD +Perkotaan yang berkualitas Peningkatan kualitas +infrastruktur dan layanan +dasar perkotaan Sub +KSD Penyediaan +Layanan Sanitasi +Berkelanjutan +Persentase 100 Persentase +Penyelesaian rencana +aksi Peningkatan +kualitas infrastruktur dan +layanan dasar perkotaan +Sub KSD Penyediaan +Perumahan dan +Peningkatan Kualitas +Kawasan Permukiman +13 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi OK! Jakarta +Tahun 2023 +No. Sasaran Strategus Indukator Kinerja +Target Satuan +11 Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian 100 Persentase +Manajemen dan Arsitektur rencana aksi KSD +Kinerja Pemerintah Peningkatan Tata Kelola +Pemerintahan yang +professional sub KSD +Perwujudan Akuntabilitas +Kinerja Instansi +Pemerintah (AKIP) +12 Tercapainya Perbaikan Pola Persentase 100 Persentase +Aktivitas dan Mobilitas Penyelesaian Rencana +Melalui Pengembangan Aksi KSD Peningkatan +Kota Berorientasi Transit kualitas Infrastruktur dan +Iayanan dasar perkotaan +Sub KSD Penyediaan +Jalan dan lnfrastruktur +Pelengkapnya +13 lerlaksananya Fungsi Persentase pelaksanaan 100 Persentase +Koordinator Pengawasan pengawasan perizinan +Perizinan +14 Terlaksana peningkatan Persentase Pelaksanaan 100 Persentase +IkIim Investasi dan Penyelenggaraan Rapim +Kemudahan Berusaha Percepatan I nvestasi +dan Penyelesaian +Perizinan Berusaha +Daerah +15 Terselesaikannya Informasi Persentase penyelesaian 100 Persentase +Rencana Kota (IRK) Informasi Rencana Kota +(IRK) +16 Terselesaikannya izin Persentase penyelesaian 100 Persentase +Prinsip Pemanfaatan Ruang Izin Prinsip Pemanfaatan +(IPPR) Ruang (IPPR) +17 Terwujudnya Opini Laporan Keuangan (3) Predikat +penyelenggaraan WTP +pemerintahan yang taktis +dan adaptif +18 Meningkatnya Pemanfaatan Persentase 100 Persentase +E-Purchasing dalam Pemanfaatan E-Order +Pengadaan Barang dan +J asa +19 Terimplementasinya Persentase 100 Persentase +rencana strategis Implementasi rencana +komunikasi publik untuk strategi komunikasi +program-program umum publik program unggulan +14 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK] Jakarta +Tahun 2023 +No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Target Satuan +dan unggulan Perangkat atau program umum +Daerah serta respon perangkat +daerah pada saat krisis +komunikasi program +20 Terwujudnya tata kelola Predikat SAKIP 82 Predikat +pemerintahan yang Perangkat Daerah Tahun +transparan dan akuntabel 2023 +Provinsi DKI Jakarta +21 Meningkatnya Pengelolaan Persentase Arsip Aktif 100 Persentase +Arsip pada Perangkat dalam daftar arsip aktif +Daerah +22 Terwujudnya tata kelola SDI Persentase progress 100 Persentase +yang baik melalui pengumpuan data +pemenuhan daftar data sesuai daftar data dan +daerah batas waktu +pengumpulan yang +ditetapkan dengan +Keputusan Gubernur +23 Terkelolanya Keuangan Persentase Inventarisasi 100 Persentase +Daerah yang Sehat BMD berupa Gedung +Transparan dan Akuntabel dan Bangunan pada +Pengguna Barang +dan/atau Kuasa +Pengguna Barang Tahun +2023 di masing-masing +PD/UKPD +24 Peningkatan penggunaan Persentase realisasi 80 Persentase +produk dalam negeri belanja barang/jasa +bersertifi kat +TKDN,produk dalam +negeri, dan/atau prodk +usaha mikro kecil dan +koperasi dan hasil +produksi dalam negeri +25 Terimplementasinya Persentase 100 Persentase +Pengembangan Kompetensi Implementasi +ASN Pemerintah Provinsi Pengembangan +DKI Jakarta 20 Jam Kompetensi ASN +Pelajaran pertahun Pemerintah Provinsi DKI +Jakarta 20 Jam +Pelajaran pertahun +26 Meningkatnya Manajemen Persentase penyelesaian 100 Persentase +Pengetahuan tahapan manajemen +pengetahuan +27 ImpIementasi Penerapan Persentase 100 Persentase +Manajemen Risiko Implementasi Penerapan +Manajemen Risiko +15 I +Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu SaW Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Tahun 2023 +No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Target Satuan +28 Tercapainya Target Kinerja Persentase Nilai Kinerja 100 Persentase +Anggaran atas Aspek Anggaran atas aspek +Implementasi implementasi +29 Terselesaikannya Tindak Persentase capaian 100 Persentase +Lanjut Arahan Gubernur penyelesaian Tindak +Lanjut Arahan gubernur +30 Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian 100 Persentase +pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan +masyarakat +31 Terselesaikannya tindak Persentase progress 100 Predikat +lanjut rekomendasi temuan penyelesaian tindak +hasil pemeriksaan eksternal lanjut rekomendasi +(BPK) temuan hasil +pemeriksaan eksternal +(BPK) +Sumber: Penetapan Perjanjiari Kinerja Tahun 2023 +Dalam rangka mewujudkan target tersebut DPMPTSP mengalokasikan +anggaran sebesar: +Tabel 2.4 Alokasi Anggaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 +No. Program Anggaran Keterangan +1 Promosi Penanaman Modal Rp 7.941.480.966 APBD +2 Pengembangan lklim Rp 1.045.820.898 APBD +Penanaman Modal +3 Pengendalian Penanaman Rp 1.790.091.870 APBD +Modal +4 Pelayanan Penanaman Rp 150.443.206.384 APBD +Modal +5 Pengelolaan Data dan Rp 13.923.482.113 APBD +Sistem Informasi Penanaman +Modal +6 PenunjangUrusan Rp 533.552.112.521 APBD +Pemerintahan Daerah +Provinsi +TOTAL Rp 708.696.194.752 APBD +Sumber: DPA DPMPTSP 2023 (diolah) +16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA +Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban +keberhasilan dan kegagalan misi organisasi daam mencapai sasaran dan tujuan +yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. +A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI +Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan +kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah +ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. +Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN +Nomor 23911X/61812004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan +Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara +Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun +2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan +Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah +Predikat nitai capalan kinerjanya dikelompokan dalam skala +pengukuran ordinal sebagai berikut: +85 sld 100 Sangat Berhasil +70 s/d <85 Berhasil +55 s/d <70 Cukup Berhasil +0 s/d< 55 . Kurang Berhasil +Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator +kinerja sasaran yang mencapai lebih dan 100% termasuk pada angka +capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil +prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dan 0% +termasuk pada arigka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian mi disajikan +capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis +organisasi sesuai dengan hasH pengukuran kinerja organisasi. +Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan +analisis capaian kinerja sebagal berikut: +17 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +1. TARGET DAN REALISASI KINERJA +Sampai dengan Tahun 2023, realisasi kinerja DPMPTSP Provinsi +DKI Jakarta adalah sebagai berikut: +Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 +Capalan +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi +Persen Ordinal Predikat +Meningkatnya Realisasi Nilai Investasi 128,4 166,7 129,8 100 Sangat +pertumbuhan investasi Berhasil +2 Meningkatnya lndekstingkat 91 94,02 103,3 100 Sangat +kepuasan masyarakat kepuasan masyarakat Berhasil +terhadap layanan terhadap pelayanan +perizinan dan non PTSP +perizinan melalui +penyenggaraanlayanan +perizinan dan non +perizinan secara online +3 Perbaikan lklim Score of Business 71,69 72,82 101,5 71,69 Sangat +Penanaman Modal Enabling Environment Berhasil +yang Berdaya Saing +4 Pengembangan Persentase lzin yang 100 100 100 100 Sangat +Layanan Berbasis Diterbitkan Secara Berhasil +Digital dan Online +Aksesibilitas Perizirian +5 Berkembangnya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Kapasitas, Penyelesaian Rencana Berhasil +Profesionalitas, dan Aksi KSD Peningkatan +lklim Kerja Aparatur Tata Kelola +Pemerintahan yang +Profesional Sub KSD +Peningkatan +Profesionalitas SDM +Pemprov DKI Jakarta +6 Menguatnya Daya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Saing Kota Melalui Penyelesaian Rencana Berhasil +Inovasi dan Kolaborasi Aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhari Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Pelaksanaan +reform perizinan dan +peningkatan investasi +7 Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Kesempatan Kerja dan Penyelesaian Rencana Berhasil +Adabtibilitas Tenaga Aksi KSD Akselerasi +Kerja Pertumbuhan Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Perigembangan +UMKM +8 Meratanya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Kesempatan Penyelesaian Rencana Berhasil +Pendidikan untuk Aksi KSD Penirigkatan +Semua Disertai kualitas Pendidikan dan +Edukasi Pembelajaran Kesehatan Sub KSD +Sepanjang Hayat Peningkatan akses dan +kualitas Pendidikan di +semua jenjang satuan +pendidikan +18 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +Capaian +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realusasi +Persen Ordinal Predikat +9 Terakselerasinya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Transformasi Digital Penyelesaian Rencana Berhasil +dan Pengembangan Aksi KSD Peningkatan +Ekosistem Kota Cerdas Tata kelola +Pemerintahan yang +profesional Sub KSD +Transformasi Digital +10 Terbangunnya Persentase 100 100 99 99 Sangat +infrastruktur dan penyelesaian rencana Berhasil +layanan Dasar aksi KSD Peningkatan +Perkotaan yang kualitas infrastruktur +berkualitas dan layanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan Layanan +Sanitasi Berkelanjutan +Persentase 100 100 100 100 Sangat +Penyelesaian rencana Berhasil +aksi Peningkatan +kualitas infrastruktur +dan layanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan +Perumahan dan +Peningkatan Kualitas +Kawasan Permukiman +11 Tercapainya Perbaikan Persentase 100 100 100 100 Sangat +Manajemen dan Penyelesaian Rencaria Berhasil +Arsitektur Kinerja Aksi KSD Peningkatan +Pemerintah Tata Kelola +Pemerintahan yang +Profesional Sub KSD +Perwujudan +Akuntabilitas Kinerja +Instansi Pemerintah +(AKIP) +12 Tercapainya Perbaikan Persentase 100 100 100 100 Sangat +Pola Aktivitas dan Penyelesaian Rencana Berhasil +Mobilitas Melalul Aksi KSD Peningkatan +Pengembangari Kota kualitas I nfrastruktur +Berorientasi Transit dan layanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan Jalan dan +lnfrastruktur +Pelengkapnya +13 Terlaksananya Fungsi Persentase 100 100 100 100 Sangat +Koordinator pelaksarlaan Berhasil +Pengawasan Perizinan pengawasan perizinan +14 Terlaksana Persentase 100 100 100 100 Sangat +peningkatan lklim Pelaksanaan Berhasil +Investasi dan Penyelenggaraan +Kemudahan Berusaha Rapim Percepatan +Investasi dan +Penyelesaian Perizinan +Berusaha Daerah +15 Terselesaikannya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Informasi Rencana penyelesaian I nformasi Berhasil +Kota (IRK) Rencana Kota (IRK) +19 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tohun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Capaian +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi +Persen Ordrnal Predikat +16 Terselesaikannya izin Persentase 100 100 100 100 Sangat +Prinsip Pemanfaatan penyelesaian Izin Berhasil +Ruang (IPPR) Prinsip Pemanfaatan +Ruang (IPPR) +17 Terwujudnya Opini Laporan (3) WTP (3) WIP 100 100 Sangat +penyelenggaraan Keuangan Berhasil +pemerintahan yang +taktis dan adaptif +18 Meningkatriya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Pemanfaatan E- Pemanfaatan E-Order Berhasil +Purchasing dalam +Pengadaan Barang +dan Jasa +19 Terimplementasinya Persentase 100 100 100 100 Sangat +rencana strategis Implementasi rencana Berhasil +komunikasi publik strategi komunikasi +untuk program- publik program +program umum dan unggulan atau program +ungguian Perangkat umum serta respon +Daerah perangkat daerah pada +saat krisis komunikasi +- program +20 Terwujudnya tata Predikat SAKIP A(82) 87 106 100 Sangat +keloia pemerintahan Perangkat Daerah Berhasil +yang transparan dan Tahun 2023 +akuntabel Provinsi DKI +Jakarta +21 Meningkatnya Persentase Arsip Aktif 100 100 100 100 Sangat +Pengelolaan Arsip dalam daftar arsip aktif Berhasil +pada Perangkat +Daerah +22 Terwujudnya tata Persentase progress 100 100 100 100 Sangat +kelola SDI yang baik pengumpulan data Berhasd +melalui pemenuhan sesuai daftar data dan +daftar data daerah batas waktu +pengumpulan yang +ditetapkan dengan +Keputusan Gubernur +23 Terkelolanya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Keuangan Daerah Inventarisasi BMD Berhasil +yang Sehat Transparan berupa Gedung dan +dan Akuntabel Bangunan pada +Pengguna Barang +dan/atau Kuasa +Pengguna Barang +Tahun 2023 di masing- +masing PD/UKPD +24 Peningkatan Persentase realisasi 80 92 115 100 Sangat +penggunaan produk belanja barang/jasa Berhasil +dalam negeri bersertifikat +TKDN,produk dalam +negeri, dan/atau prodk +usaha mikro kecil dan +koperasi dan hash +produksi dalam negeri +25 Terimplementasinya Persentase 100 99,41 99.41 99.41 Sangat +Pengembangan Implementasi Berhashl +Kompetensi ASN Pengembangan +Pemerintah Provinsi Kompetensi ASN +DKI Jakarta 20 Jam +Pelajaran pertahun +20 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dun Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +Capaian +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi +Persen Ordinal Predikat +26 Meningkatnya Persentase 100 100 100 100 Sangat +Manajemen penyelesaian tahapan Berhasil +Pengetahuan manajemen +pengetahuan +27 ImpIementasi Persentase 100 100 100 100 Sangat +Penerapan Manajemen rn plemeritasi Berhasil +Risiko Penerapan Manajemen +Risiko +28 Tercapainya Target Persentase Nilai 71 92,37 130 100 Sangat +Kinerja Anggaran atas Kinerja Anggaran atas Berhasil +Aspek Implemeritasi aspek implementasi +29 Terselesaikannya Persentase capalan 100 100 100 100 Sangat +Tindak Lanjut Arahan penyelesaian Tindak Berhasil +Gubernur Lanjut Arahan gubernur +30 Meningkatnya Persentase capaian 100 100 100 100 Sangat +penyelesaian penyelesaian Berhasil +pengaduan masyarakat pengaduan masyarakat +31 Terselesaikannya Persentase progress 100 100 100 100 Sangat +tindak lanjut penyelesaian tindak Berhasil +rekomendasi temuan lanjut rekomendasi +hasil pemeriksaan temuan hasil +eksternal (BPK) pemeriksaan eksternal +(BPK) +Rata-Rata Capalan Kinerja 102,63% 100 Sangat +Berhasil +Dan tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja +DPMPTSP bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal kedua target +indikator kinerja memperoleh capalan berhasil dengan rata-rata nilai capaian +kinerja DPMPTSP sebesar 102,63% dapat dikategorikan sangat berhasil. +a. Nilai Realisasi Investasi +Target realisasi nhlai penanaman modal Tahun 2023 adalah sebesar +Rp128,4 triliun dengan realisasi penanaman modal sebesar Rp166,7 +triliun telah mencapai target yang ditetapkan (129,8%) dan masuk dalam +kategori sangat berhasil. +Perbandingan realisasi penanaman modal Januari — Desember Tahun +2022 dan Tahun 2023 +21 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +PERBANDINGAN REALISASI INVESTASI +JAN UARI - DESEMBER +TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023 +180,0 +160,0 +140,0 +120,0 +100,0 +H +80,0 +d 60,0 +40,0 +20,0 +ii ii +0,0 +Tahun 2022 Tahun 2023 +PMA 53,7 71,5 +PMDN 89,2 95,2 +Total 143,0 166,7 +Realisasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta periode Januari - +Desember 2023 sebesar Rp166,7 triliun atau meningkat sebesar 16,6% +dan Tahun 2022 (Rp143,0 triliun) pada periode yang sama. Pada diagram +diatas, nilai PMA periode Januari - Desember 2023 sebesar Rp71 ,5 triliun +atau meningkat sebesar 33,1% dan tahun 2022 (Rp53,7 triliun) +sedangkan PMDN periode Januari - Desember 2023 sebesar Rp95,2 +triliun atau meningkat sebesar 6,7% dan tahun 2022 (Rp89,2 triliun) pada +periode yang sama. +Realisasi terbesar PMA dan PMDN tahun 2023 didominasi oleh PT. +Telekomunikasi Selullar sebagai pelaku usaha PMA dengan nilai sebesar +Rp25,6 triliun dan PT. Mass Rapid Transit Jakarta Persoda sebagai +pelaku usaha PMDN sebesar Rp5,2 triliun. +Tiga sektor yang memiliki kontribusi terbesar pada realisasi penanaman +modal pada periode Januari -Desember 2023 adalah Transportasi, +Gudang dan Telekomunikasi dengan nilai Rp60,0 triliun (36%), Jasa +Lainnya Rp 28,8 triliun (17%), dan Perumahan, Kawasan Industri, dan +Perkantoran Rp21 ,9 triliun (13%). +Ketiga sektor mi memiliki kontribusi Rp1 10,8 triliun atau sebesar 66% dan +total Penanaman modal DKI Jakarta pada periode Januari - Desember +2023. +22 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +PMA PMDN +PER SEKTOR JANUARI-DESEMBER 2023 PER SEKTOR JANUARI-DESEMBER 2023 +Kanstrukal sektor Iannya +3,5% 1l4% tektor Iannya +15,5% +Transportasi, +Perumahan, Kawasan Gudang dan +Industri dan Perkuntoran Telakomunikasi +7,4% Iransportasi. Konstruksi 26,2% +Gudang dan 11,5% +Perdagangan Tetakamunikasi +den Reparasi 49,0% Perumahan, +10,1% Perdagangan Kawasan ndustr +dan Reparasu +dan Perkantoran +13,0% +17,5% +Jasa Leinnya +18,6% iasa Lainnyc +16,3% +Pada diagram diatas tiga sektor PMDN yang memiliki kontribusi terbesar +yaltu: +I. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan nilai +realisasi penanaman modal sebesar Rp24,9 triliun (26,2%). Pelaku +usaha yang memiliki kontribusi terbesar pada sektor adalah PT. +mi +Mass Rapid Transit Jakarta Perseroda (Rp5,2 triliun) dengan +akumulasi kode KBLI (52295) angkutan multimoda dan KBLI (52212) +aktivitas stasiun kereta api; +ii. Sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran yang memiliki +nilai realisasi penanaman modal dengan jumlah Rp16,6 triliun +(17,5%). Pelaku usaha sebagal penyumbang terbesar pada sektor ni +adalah PT. Kencana Graha Optima (Rp1,4 triliun) dengan kode +(681 11) real estat yang dimiliki sendiri atau disewa +iii. Sektor Jasa Lainnya yang mencatatkan nilai realisasi penanaman +modal sebesar Rp15,5 triliun (163%). Pelaku usaha yang memiliki +nilai realisasi tertinggi di peringkat teratas yaitu PT. Datacenter +Indonesia Sukses Perkasa (Rp0,8 triliun) dengan akumulasi kode +KBLI (62090) Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer +Lainnya dan KBLI (63112) Aktivitas Hosting dan Ybdi; +Sedangkan tiga sektor PMA yang memiliki konstribusi terbesar yaitu: +i. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi yang +menyumbangkan nilai realisasi penanaman modal sebanyak Rp35,1 +23 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +triliun (49,0%). Realisasi penanaman modal terbesar pada sektor +mi +didominasi oleh PT. Telekomunikasi Selular (Rp25,6 triliun) dengan +kode KBLI (61200) aktivitas telekomunikasi tanpa kabel dan KBLI +pendukung lainnya; +ii. Sektor Jasa Lainnya dengan nilai realisasi penanaman modal +sebanyak Rp13,3 triliun (18,6%). Pelaku usaha yang memiliki nilai +realisasi tertinggi pada sektor antara lain PT. Swadaya Harapan +mi +Nusantara (Rp0,7 triliun) dengan kode KBLl (77391) Aktivitas +Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan +Peralatan Industri Pengolahan dan (77393) Aktivitas Penyewaan dan +Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi +Dan Teknik Sipil; +iii. Sektor Perdagangan dan Reparasi yang mencatatkan nilal realisasi +penanaman modal sebesar Rp7,2 triliun (10,1%). Felaku usaha +dengan jumlah tertinggi dalam realisasi penanaman modal di sektor +adalah PT. Traktor Nusantara (Rp0,3 triliun) dengan kode KBLI +mi +(46591) perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, +suku cadang dan perlengkapannya. +Sebaran realisasi penanaman modal Januari — Desember Tahun 2023 +berdasarkan wilayah kota dan kabupaten di DKI Jakarta. +PMA PMDN +PER KOTA JANUARI-DESEMBER 2023 PER KOTAJANUARI-DESEMBER 2023 +Kab. Kapulauan Seribu +K,_L. Timur +9,1% +Kota Jakarta Pusat +Kota Jakarta Utara 20,2% +10,2% +Kota Jakarta Barat +4,3% +Kota Jakarta Barat +12,4% +Kota Jakarta Selatan +36,4% +Kota Jakarta +Selatan +66,3% +24 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanarnan Modal don Peloyanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +Berikut ditampilkan perbandingkan realisasi penanaman modal +berdasarkan kategori penanaman modal di setiap wilayah kota dan +kabupaten: +Realiasasi Investasi Kumulatif +Total Realisasi +.. Januari — Desember 2023 +.i.aya1 OLc, lnvestasi +Kabupaten +(Rp Juta) +(Rp Juta) +PMA PMDN +Kota Jakarta Pusat 7.278.305 25.310.169 32.588.474 +Kota Jakarta +Selatan 47.366.633 34.617.992 81.984.625 +Kota Jakarta Barat 3.055.729 11.795.517 14.851.246 +Kota Jakarta Utara 7.293.361 14.664.999 21 .958.360 +Kota Jakarta Timur 6.490.265 8.769.783 15.260.048 +Kab. Kepulauan +Seribu 43.630 43.630 +Grand Total 71 .484.292 95.202.091 166.686.383 +Berdasarkan tabel dan diagram diatas, untuk realisasi PMDN dan PMA terbesar +adatah Jakarta Selatan dengan nilai realisasi PMDN sebesar Rp34,6 triliun dan +PMA sebesar Rp47,4 triliun. +Target dan capaian realisasi penanaman modal berdasarkan wilayah kota dan +kabupaten di DKI Jakarta periode Januari — Desember 2023: +Realisasi Target Investasi +Wilayah Kota! lnvestasi Januari Januari +— Capaian (%) +Kabupaten — Desember 2023 Desember 2023 +(RpJuta) (RpJuta) +102% +Kota Jakarta Pusat 32.588.474 32.100.000 +Kota Jakarta +145% +Selatan 81.984.625 56.496.000 +145% +Kota Jakarta Barat 14.851.246 10.272.000 +201% +KotaJakartaUtara 21.958.360 10.914.000 +82% +KotaJakartaTimur 15.260.048 18.605.160 +25 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pc/a yanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +Realisasi Target Investasi +Wilayah Kotal Investasi Januari Januari +— Capaian (%) +Kabupaten — Desember 2023 Desember 2023 +(Rp Juta) (Rp Juta) +Kab. Kepulauan +Seribu 43.630 12.840 340% +Grand Total 166.686.383 128.400.000 130% +Dan tabel diatas nilai realisasi penanaman modal terbesar pada periode +Januari — Desember 2023 berada pada wilayah Kota Jakart:a Selatan +yaitu sebesar Rp82,0 triliun atau mencapai 145% dan target yang +ditetapkan pada periode +mi. +b. Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat +Indeks tingkat kepuasan masyarakat dihitung dengan menggunakan +metode Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan Peraturan +Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman +Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara +Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM dilaksanakan di bawah koordinasi +Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan Dinas Komunikasi, +Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. +TAHA PAN +PELAKSANAAN +SURVEI Dm00 I K n o lo rn rm un a ik tl a il s a i N D . l. lI . m S l a n t o v o e l i +dan Statlstlk +Elm ORB +Dm In 0 lo 9 r m Ilo o rn tI S u k t f o a lT t . 1 k d 9 a 9 o s 1 n l k . 1 2 . . t M l a n l o l a p n n d i o t o o l o r k in 9 dan (3.- P IS n n N g o lt V ln e n m S be u r m 2 . 0 1 2 3) M S do O o n W d O a P l m d ln a o t n u n P P o o n l a o n y o a m no n n an T orpodu +Roopondon +j +I. V.rlflka.l ICu.alon*r +2S.fllnglluntlan.r +R R 3 4 . . . . O v . . p p O n n o t , l o n n fl p d k d i a n . . n n a g l D d l k n o m a f n m o 0 5 m 5 n 9 u 0 n 9 n ,a 1 ik 5 tl a 9 k 1 n a ¼ l +I. pambLzatan Kunslanor +2. P000ntuan +Rasponden BImO ORB don Dinas +Pnnanamafl Modal +p S .n n o n n p t t u h o tg n dikiWot,llkaal d tn o r n p n P d n a ln S y o o l n o o P n into +lntormntikn dan +Pongornbongan St at 1591¼ +Aplikool +JARS UR SRI- +idol Dma. Komunlka.l +lntnr,natlka don +statlatlk +Responden Survey adalah masyarakat/pemohon yang telah memperoleh +output penizinan dan non perizinan pada sistem +https://jakevo.jakarta.go.id. Pelaksanaan SKM dilaksanakan setiap +triwulan dengan metode secara online sepenuhnya. Untuk Tniwulan IV +26 Loporan Kinerja Ins tansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penariaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +tahun 2023 jumlah responden DPMPTSP adalah 19.851 (menggunakan +seluruh responden dan tanggal 28 Juli - 16 November 2023). +93.75 94.14 94.22 94.02 +TW 1 2023 TW 2 2023 TW 3 2023 1W 4 2023 +Diagram; Ni/al SKM per triwulan +Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 dihitung +dengan menggunakan metodekonsolidasi periode take last know yakni +capaian target menggunakan nilai pada ahkir periode. Nilai pada periode +terahkir sebesar 94,02 dan target sebesar 91 atau tercapai sebesar +103,3% dan masuk dalam kategori sangat berhasil. +Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat +kenaikan sebesar 0,8% yakni dan 93,2 pada tahun 2022 menjadi 94,02 +pada tahun 2023. +c. Score of Business Enabling Environment +Score of Business Enabling Environment adalah perhitungan mandiri +tentang daya tank investasi di DKI Jakarta dengan menggunakan +beberapa indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan Iayanan publik +dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai tambah dalam +konteks data yang lebih luas dan analisis iklim penanaman modal. Nilai +27 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +EoDB (Ease of Doing Business) dengan Rata-rata peningkatan 3% +pert ahun. +Score of Business Enabling Environment menggunakan metode +pengukuran survey kepada stakeholder terkait, yang dihitung dengan +menggunakan beberapa indikator antara lain: kemudahan akses +perizinan, lama waktu perizinan, kemudahan akses informasi investasi, +kemudahan perpajakan, dukungan infrastruktur dimana hasil diwujudkan +dafam bentuk skala. Sumber data yang digunakan dalam Score of +Business Enabling Environment berasalkan dan Kementerian +Investasi/DPMPTSP/World Bank. +Populasi dalam perhitungan adalah para investor yang memiliki minat +atau telah melakukan investasi di Provinsi OKI Jakarta. Populasi ni dapat +mencakup investor domestik dan internasional dan berbagai sektor +ekonomi seperti perbankan, teknologi, manufaktur, dan sektor lainnya +yang terlibat dalam penanaman modal di wilayah tersebut. +Berdasarkan hasil kajian diperoleh indeks persepsi investor terhadap +business entry sebesar 73.20 dan untuk business location sebesar 72.44 +sehingga indeks untuk persepsi Investor tentang Kemudahan Penanaman +Modal di DKI Jakarta sebesar 72.82 atau tercapaian sebesar 101,6% dan +target sebesar 71,69. +d. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online +Adapun capaian dan target persentase layanan perizinan dan non +perizinan secara online tahun 2023 adalah 100%. Nilai 100 persen +tersebut tergambar dan pengembangan sistim online yang dilakukan oleh +DPMPTSP dalam rangka mendukung layanan perizinan dan non +perizinan secara online melalui sistem teknologi informasi Jakarta +Evolution (Jakevo) yang dapat diakses melalui jakevo.jakarta.go.id. +Website mi digunakan untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan baik +kewenangan kelurahan maupun provinsi (dinas) serta pengembangan +sistem pendukung pengawasan perizinan berusaha yang telah +disesuaikan dengan Perpu 2/2022, PP 5/2021, PP 6/2021, Pergub +47/2017, dan Inkadis e-0006/2022. Jakevo memiliki dashboard untuk +OPD Teknis untuk monitoring perizinan dan non-perizinan yang +diterbitkan melalui Jakevo. Selanjutnya terkait pengawasan, perihal +28 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanamon Modal dan Pe/ayanan Terpadu .Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +perizinan dan non-perizinan yang diproses oleh Online Single Submission +(OSS) Risk Based Approach (RBA) saat ni sudah dapat di-monitor +melalui sub sistem monitoring dan evaluasi ETA (Estimated Time of +Arrival) di Jakevo Pengawasan. +UOi +PENGUMUMAN C +• +• z=-_---.----.___-_ +• -- +Snin Xd Kamis +08:00s.d 16:00 +• .._-=____-..-_. +08:00 $A16t30 +• +Ponrunan DXI Jakarta Ponainan DXI Jakarta +Selain itu DPMPTSP telah mengembangkan website Mal Pelayanan +Publik (MPP) Virtual yang dapat diakses melalul pelayanan.jakarta.go.id. +Website mi memungkinkan masyarakat, pelaku usaha, badan hukum dan +organisasi mengakses seluruh layanan baik itu pemberian informasi, +konsultasi dan asistensi terkait penanaman modal, perizinan dan non- +perizinan, serta layanan lainnya pada Mal Pelayanan Publik (MPP) secara +virtual yang sebelumnya bisa diakses secara langsung, saat telah +mi +dilakukan layanan konsultasi online pilot project UP PMPTSP Kecamatan +Cengkareng, Cilmncing dan Kemayoran. +Dan untuk mendukung kemudahan pelayanan layanan DPMPTSP juga +mengembangkan sistim pendukung yang memiliki beberapa fungsi antara +lain: +1. Antrian online untuk kebutuhan pelayanan tatap muka seperti +konsultasi. Antrian online digunakan pada UP PMPTSP tingkat +Kota/Kabupaten Administrasi dan DPMPTSP. +2. AitiHelpdesk digunakan untuk komunikasi antara petugas Pusdatin +dan petugas wilayah terkait kendala pada layanan yang Pusdatin +berikan. +29 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +3. E-Library, fitur ml digunakan untuk menginformasikan kepada seuruh +petugas di DPMPTSP terkait dokumen perizinan, diantaranya +persyaratan, formulir, BAPL/BAPT, SOP manual maupun online. +4. Helpdesk merupakan fitur untuk permohonan bantuan petugas terkait +regulasi. +5. SIKOPI, fitur ml dapat digunakan oleh seluruh petugas DPMPTSP +untuk menampung inovasil ide dan petugas. +6. Website Jakarta Investment Centre yang dapat diakses melalul +invest.jakarta.go.id sebagai portal informasi, fasilitasi, asistensi, dan +kerjasama terkait penanaman modal bagi para investor dan calon +investor, selain itu juga terdapat Portal Investasi Berbasis Spasial +berbasis geospasial dengan peta tematik, informasi persil, informasi +kawasan, dan data usaha mikro dan kecil. +e. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tata +Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan +Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta +Dengan diselesaikannya laporan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, +Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022 dan +selesainya tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan LHP yang terbit pada +periode 2019 sampai dengan 2023 maka capaian realisasi persentase +penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan +yang profesional tercapai sebesar 100%. +f. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Akselerasi Pertumbuhan +Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pelaksanaan Reform Perizinan +dan Peningkatan Investasi +Realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pelaksanaan Reform +Perizinan dan Peningkatan Investasi tercapai 100 % dengan kriteria +keberhasilan +1. Terlaksananya SKM setiap Triwulan +2. Penggunaan Jakevo oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk persetujuan +teknis lingkungan hidup, urah/camat untuk penerbitan surat +keterangan PM 1, BPAD untuk rekomendasi HGB di atas HPL dan ex- +30 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Desa/Kota Praja serta pengembangan dan implementasi Penggunaan +Dashboard Monitoring Pelayanan oleh OPO lain +3. Pengembangan Sistem Pendukung Daerah sesuai amanat UU Cipta +Kerja yang lebih lanjut dijabarkan melalui pelaksanaan Koordinasi +dengan BKPM terkait pengembangan Sistem Pendukung Daerah +sesuai amanat UU Cipta Kerja, pengembangan sistem "Helpdesk +Bersama" melalui MPP Virtual (sistem Helpdesk untuk memfasilitasi +koordinasi antara DPMPTSP dan BKPM), Pengembangan aplikasi +pengawasan dan monitoring Estimated Time of Arrival (ETA) Online +Single Submission (OSS) - monitoring terhadap performa izin/ ETA +Dinas Teknis, pengawasan terkait kepatuhan LKPM dan pemenuhan +komitmen teknis serta monitoring Zero Delta Q policy, aporan Evaluasi +Pengembangan Sistem Pendukung sesuai amanat UU Cipta Kerja +4. Tersusunnya strategi investasi untuk pengembangan kawasan di +antaranya pada: +a. Kawasan Blok M sebagai Kawasan Ibukota Asean yang +terintegrasi dengan Kawasan Senayan sebagai kawasan olahraga +bertaraf internasional dan Kawasan SCBD - Gatot Subroto +sebagai Kawasan Jasa dan Perkantoran bertaraf internasional; +b. Kawasan Halim sebagai Kawasan Gerbang Jakarta dengan +dibangunnya Stasiun KCIC (Kereta Cepat Jakarta Bandung) yang +terintegrasi dengan LRT dan Bandar Udara yang merupakan +Pintu Gerbang Kota Jakarta dan sisi Timur; +c. Kawasan Pesisir Utara sebagai waterfront city yang didukung +dengan pembangunan tanggul laut; +d. Pemanfaatan "Gosong Laut" Kepulauan Seribu sebagai kawasan +pariwisata laut; +e. Pengembangan kawasan TOD yang compact terintegrasi dengan +sistem transportasi masal +5. Tersajinya informasi potensi dan pengembangan kawasan untuk +investasi dalam dokumen Informasi Penanaman Modal Terpadu +(lPMT). +31 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +6. Tertindaklanjutinya penyelesaian permasalahan dan hambatan pelak U +usaha. +7. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Laporan Kegiata n +Penanaman Modal (LKPM) dan 50% pada tahun 2022 menjadi 60% +pada tahun 2023 yang dilaksanakan melalui pelaksanaa n +pengawasan hingga tingkat kelurahan serta pelaksanaan Sosialisasi +dan pembinaan tentang tata cara pelaporan LKPM melalul OSS-RBA. +8. Terlaksananya14 fasilitasi potensi kerjasama investasi, dimana saat ni +terdapat 4 (empat) potensi kerjasama yang telah sampal pada taha p +perjanjian kerahasiaan (Non-Disclosure Agreement) dan 10 (sepuluh) +potensi kerja sama lainnya masih dalam tahap korespondensi +penawaran serta fasilitasi BtoB dengan pemilik proyek potensial. +Foto: Fasilitasi Daewoo E&C (PT Dae woo Rekayasa Konstruksi (Atas), +Fasilitasi RE Sustainability International (Singapore) Pte Ltd (Bawah) +g. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pengembanga ni +UMKM +Target dalam KSD mi tercapai sebesar 100 persen dengan nincia n +sebagai benikut: +32 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pe/ayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DK/ Jakarta +1. Pelaksanaan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Anggota +Jakpreneur dan Anggota Non Jakpreneur dilakukan secara online +melalui https://oss.go.id. Laporan NIB yang diterbitkan pada Triwulan +IV Tahun 2023 terdiri dan NIB (Anggota Jakpreneur) sebanyak 10.647 +dan NIB (Baru/Non Jakpreneur) sebanyak 269.658, dengan Skala +Usaha (Mikro dan Keci!) dan Tingkat Risiko (Rendah dan Menengah +Rendah), untuk Pelaku Usaha (Perorangan) +2. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah +Tangga (SPPIRT) dilakukan secara online melalui https://oss,go.id. +SPP-IRT yang diproses atau dilakukan pendampingan pada Triwulan +IV Tahun 2023 sebanyak 2.316 (dua ribu tiga ratus enam belas), +3. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta berkomitmen dalam pelaksanaan KSD +melalui Program Pendampingan dan Pendataan Penizinan Berusaha +terhadap UMK dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku +UMK dalam mengurus Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS dan +Sistem Pendukung pelaksanaan Sistem OSS melalui Surat Tugas +Nomor e-00 16/KG. 11.00 Tanggal 23 Maret 2022. +a. Pendampingan dan Pendataan Perizinan Berusaha dilakukan oleh +Petugas DPMPTSP (PNS/CRO/AJIB) terhadap Pelaku UMK yang +belum atau sudah memiliki Perizinan Berusaha. +b. Pelaksanaan Fendampingan dan Pendataan Penizinan Berusaha +sebagaimana dimaksud berpedoman pada Standar Operasional +Prosedur (SOP). +4. DPMPTSP Provinsi DKI melalul Surat Keputusan Nomor e-0031 Tahun +2022 tentang Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan Penizinan +Berusaha Berbasis OSS bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil melalui Gerai +Memulai Usaha. Gerai Memulal Usaha tersedia di seluruh Kantor UP. +PMPTSP Kecamatan se Provinsi DKI Jakarta. DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta melalui Gerai Memulai Usaha juga telah melakukan kolaborasi +Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha bersama +dengan Instansi/Kementerian seperti Balal Besar POM Jakarta (Izin +Edar), Kanwil Kementerian Agama Jakarta (Sertifikat Halal), +Kementerian Koperasi dan UKM. Kolaborasi Pelayanan bersama ni +diselenggarakan di ruang terbuka publik (seperti RPTRA, Pusat +33 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Perbelanjaan, Pameran) atau di Kantor UP. PMPTSP Kecamatan. 6. +Pada tanggal 11 September 2023 DPMPTSP Provinsi DKI bersama +dengan Perumda Pasar Jaya telah menandatangani Nota +Kesepahaman Kolaborasi Perizinan dan Non Perizinan serta +Pengembangan Potensi Investasi pada Pasar yang dikelola Perumda +Pasar Jaya. Kegiatan Kolaborasi Perizinan dan Non Perizinan telah +dilaksanakan oleh Perumda Pasar Jaya bekerjasama dengan UP. +PMTSP Kecamatan dan Kelurahan, di 52 lokasi Pasar milik Perumda +Pasar Jaya. +h. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan kualitas +pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas +pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan +DPMPTSP turut serta dalam pencapaian KSD Peningkatan kualitas +pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan akses dan kualitas +pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan melalui terbitnya +Persetujuan Prinsip dan Gubernur tentang Pengalihan Kewajiban +Pengembang di Luar lahan Perencanaan untuk Sarana Pendidikan +dengan capaian realisasi sebesar 100%. +I. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Tata Kelola +Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital +Capaian realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD +Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkatan +Tata Kelola Pemerintahan yang Profesionat Sub KSD Transformasi Digita' +sebesar 100%. +j. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualitas +lnfrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan +Layanan Sanitasi Berkelanjutan +Adapun dukungan DPMPTSP pada target KSD mi adalah terbitnya +Persetujuan Gubernur untuk Pembebasan retribusi IPPJU JSDP Zona 1 +dan Terbitnya IPPJU JSDP Zona 1 sebesar 99% adapun tidak tercapai +100 % dikarenakanSKPD teknis terlambat dalam proses pengajuan +permohonan yang berdampak pada terlambatnya proses penerbitan +IPPJU JSDP Zona 1. +34 Laporan Kin erja /nstansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +k. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi Peningkatan Kualita S +Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaa ri +Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman +Capaian realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD +Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaa n +Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman sebesar +100% dengan rincian capalan dan KSD mi adalah: +1. Terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Pembangunan Rumah Susun +Jagakarsa, Jakarta Selatan (Juni) +2. Terbitnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pembangunan +Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (Juni). (UPPMPTSP +Ke!urahan belum dapat mengeluarkan surat izin penebangan pohon +sebelum adanya hash rekomendasi teknis dan BAST/Tanda terima +pohon pengganti yang dikeluarkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kot a +Provinsi DKI Jakarta). +3. Terbitnya Izin Penebangan Pohon Pelindung pada Pembangunan +Rumah Susun Jagakarsa, Jakarta Selatan (Juni) +4. Tersedianya Dokumen Perizinan Pencanangan Pembangunan (Juli +2023) +5. Tersedianya Dokumen Perizinan Peremajaan Permukiman Kumuh +melalui perbaikan rumah dan PSU +I. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Tat a +Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujuda +Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) +Capaian realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KS 0 +Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Peningkata n +Tata Kelola Pemerintahan yang Profesiona Sub KSD Perwujuda n +Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenintah (AKIP) sebesar 100%. +35 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +m. Persentase Penyelesaian Rencana Aksi KSD Peningkatan Kualitas +Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub KSD Penyediaan +Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya. +Capaian realisasi persentase penyelesaian rencana aksi KSD +Peningkatan Kualitas lnfrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan Sub +KSD Penyediaan Jalan dan Infrastruktur Pelengkapnya sebesar 100% +melalui pelaksanaan Renaksi +1. Penyelusaian Trotoar Complete Street di Kawasan Blok M, +UPPMPTSP Kelurahan Melawai belum dapat mengeluarkan Surat Izin +Penebangan Pohon sebelum adanya BAST/Tanda terima pohon +pengganti yang dikeluarkan DPHK Provinsi DKI Jakarta. +2. Penyelesaian Trotoar Complete Street di Provinsi DKI Jakarta +(Terbitnya Izin Penebangan Pohon Pelindung Pada Rencana Aksi +Penyelesaian Trotoar Complete Street Di Provinsi DKI Jakarta Tahap +1 (Agustus) dan Tahap 2 (Desember) +n. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perizinan +Indikator Persentase Pe!aksanaan Pengawasan Perizinan tercapai 100 +persen, dengan rincian aktivitas sebagai berikut: +1. Berdasarkan Peraturan Menteri lnvestasil Kepala BKPM Nomor 5 +tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan +Berusaha Berbasis Resiko, DPMPTSP sebagai Koordinator +Pelaksanaan Pengawasan untuk Perizinan Berusaha Berbasis Resiko +yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; +2. Sejak tahun 2023, kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis +risiko dilaksanakan secara terintegrasi bersama SKPD pengampu +teknis dengan menggunakan portal oss.go.id; +3. Kegiatan pengawasan terintegrasi telah dilaksanakan terhadap 48 +kegiatan usaha yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan rutin +maupun pengawasan insidental; +4. Selain m&akukan pengawasan, DPMPTSP juga telah melakukan +pencabutan KBLI berdasarkan rekomendasi dan SKPD teknis +terhadap beberapa pelaku usaha yang melanggar ketentuan. +36 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +o. Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Rapim Percepatan +Investasi dan Penyelesaian Perizinan Berusaha Daerah +Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha di +daerah sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 +tentang Peny&enggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan +implementasi dan nstruksi Gubernur nomor 23 tahun 2022 tentang +Penyelenggaraan Rapat Pimpinan Tingkat Gubernur Untuk Percepatan +lnvestasi dan Penyelesaian Perizinan Berusaha Daerah meningkatkan +iklim Investasi dan kedudukan Kepala DPMPTSP selaku Sekretarias +Rapat Khusus maka perlu dirumuskan indikator Persentase Pelaksanaan +Penyelenggaraan Rapim Percepatan Investasi dan Penyelesaian +Perizinan Berusaha Daerah. Adapun capaian dan indikator ni adalaha +sebesar 100 persen. +p. Persentase Penyelesaian Informasi Rencana Kota (IRK) +Persentase Penyelesaian Informasi Rencana Kota (IRK) dihitung dengan +rumus perhitungan Jumlah penyelesaian Informasi Rencana Kota (IRK) +yang terbit tepat waktu (14 han) dibagi total keseluruhan permohonan +Informasi Rencana Kota (IRK) yang diterbitkan dikali 100%. Adapun +capalan pada indikatortersebuttercapal 100 persen. +q. Persentase Penyelesaian Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) +Persentase Penyelesaian Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) +dihitung dengan rumus perhitungan jumlah penyelesaian Izin Prinsip +Pemanfaatan Ruang (IPPR) yang diterbitkan tepat waktu (22 han) dibagi +dengan total keseluruhan permohonan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang +(IPPR) yang diterbitkan dikali 100%. Adapun capaian pada indikator +tersebut tercapai 100 persen. +r. Opini Laporan Keuangan +Adapun target pada indikator mi adalah tercapainya Opini Wajar Tanpa +Pengecualian (\NTP) dan sesuai dengan pernyataan profesional Badan +Pemeriksa Keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang +disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai +dengan standar akuntansi pemenintahan, keandalan sistem pengendalian +internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan +37 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Pen anamon Modal don Pelayanan Terpadu Saw Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +pengungkapanbahwa laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta +disajikan secara wajar tanpa pengecualian (WTP) atau tercapai 100 %. +s. Persentase Pemanfaatan E-Order +Rumus perhitungan persentase pemanfaatan E-Order adalah Jumlah +rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e- +order per triwulan dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan +Minuman x 100% (dikecualikan untuk hotel, gula, kopi, teh, gula,dst.). +Pada tahun 2023 seluruh belanja makan-minum telah dilakukan melalui +aplikasi e-order sehingga capaian pemanfaatan E-order DPMPTSP +sebesar 100 % +t. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik +Program Unggulan atau Program Umum Serta Respon Perangkat +Daerah pada saat krisis komunikasi Program +Capaian indikator mi sebesar 100 persen dengan kriteria indikator: +1. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau +program umum Perangkat Daerah. +2. Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau +program umum Perangkat Daerah. Diskominfotik menyusun editorial +plan di level Provinsi. +3. Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi +protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun +Diskominfotik. +4. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan +dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau +media sosial atau media luar ruang. +Perhitungan dan masing-masing indikator adalah sebagai berikut: +1. Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program +unggulan atau program umum per triwulan. +2. Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan +atau program umum per triwulan. +3. Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan +implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan +per triwulan. +38 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pravinsi DKI Jakarta +4. Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan +program umum melalui media massa atau media sosial atau media +luar ruang per triwulan (realisasi editorial plan, mm 15 materi per +triwulan). +Untuk DPMPTSP secara detail telah melaksanakan Penyusunan +Rencana Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah, dan telah +disesuaikan dengan Penyusunan Rencana Kinerja Strategi Komunikasi +Program Unggulan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun +2023, dan telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut: +1. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melaporkan telah melakukan +penyusunan strategi komunikasi untuk Triwulan IV tahun 2023 dengan +kegiatan unggulan yaitu: +/ Kemudahan perizinan di Jakarta dengan tagline " Urus Izin +Sendiri itu Mudah, dan +/ Kemudahan investasi di Jakarta. +2. Strategi komunikasi, Protokol krisis, Editorial plan serta realisasi +kinerja sesuai template telab di input ke dalam website +https://komunikasi.jakarta go. id +3. Kedua program unggulan tersebut secara total telah dipublikasikan +baik di media cetak, online maupun melalui media sosial sebanyak +258 Publikasi atau 1 .720 % dan target yang ditetapkan. +u. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 +Adapun Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Predikat +A Nilai 82 terdiri dan 3 rencana aksi dengan capain 87,55 yakni: +1. Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam +penerapan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan +Terpadu Satu Pintu, dengan output: +- Ditetapkannya Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) +Tahun 2022 +- Disusunnya Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon +2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 +2. Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam +penerapan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan +Terpadu Satu Pintu, dengan output: +39 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +- Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 +- Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW Tahun 2023 +- Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah T\N II Tahun 2023 +- Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah T\IV III Tahun 2023 +- Evaluasi capalan Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional +TW IV Tahun 2022 +Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional +TW I Tahun 2023 +- Evaluasi capaian Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional +TWilTahun 2023 +- Evaluasi capalan Dokumen Kinerja Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional +TWilITahun 2023 +- Evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 +3. Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam +penerapan SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan +Terpadu Satu Pintu dengan output: +- Tersusunnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 +- Terinputnya LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 pada aplikasi +esr.menpan go. id +v. Persentase Arsip Aktif Dalam Daftar Arsip Aktif +Adapun capaian dan indikator ni tercapai sebesar 100 % dengan output +sebagai berikut: +1. TW II: Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 +Periode Januari s.d Juni +2. 1W III: Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 +Periode Juli s.d Desember +3. TW IV: Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 +Periode Januari s.d Desember +Seluruh output pada indikator tersebut tercapal 1 00 persen +40 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Peloyanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +w. Persentase Progress Pengumpulan Data Sesuai Daftar Data dan +Batas Waktu Pengumpulan Yang Ditetapkan Dengan Keputusan +Gubernur +Capaian realisasi persentase progress pengumpulan data sesuai daftar +data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan keputusan +Gubernur sebesar 100% dengan rincian +1. DPMPTSP telah melakukan pengiriman daftar data yang telah +disepakati ke dalam Portal Satu Data Jakarta pada laman web +https://satudata.jakarta.go. idi; +2. 2. Sebanyak 14 (empat belas) daftar data yang disepakati pada kertas +kerja SDI telah dikirimkan sesuai dengan waktu yang ditentukan +(maksimal tanggal 5 (lima) bulan berikutnya). +x. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada +Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di +masing-masing PD/UKPD +Adapun output dan Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan +Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang +Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD tercapai 100 persen yaitu: +1. Persiapan 10% +PD/UKPD menyusun SK Tim/Surat Tugas Tim Inventarisasi dan +Jadwal Inventarisasi +2. Pelaksanaan 75% +PD/UKPD menyelesaikan pelaksanaan inventarisasi +3. Pelaporan 15% +PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi ([HI) +PD/U KPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) +PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak +(SPTJM) +y. Persentase Realisasi Belanja Barang/Jasa bersertifikat TKDN, +Produk Dalam Negeri, dan/atau Produk Usaha Mikro Kecil dan +Koperasi Dan Hasil Produksi Dalam Negeri +Adapun capaian jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal +(kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, +diutamakan produk dan usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan +41 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali +tanah) berdasarkan sumber data dan website +https://lkpp.bigbox.co.id/public/page/id/864 berhasil terealisasi sebesar +92% dan target sebesar 80 % atu tercapal sebesar 115%. +z. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN +Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun +Capalan persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN +Pemerintah Frovinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun dengan +capalan sebesar 99,75% atau terdapat sebanyak 1183 ASN dan total +1186 ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu +Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai jumlah pengembangan +kompetensi sebanyak 20 JF selama tahun 2023. +aa.Persentase Penyelesaian Tahapan Manajemen Pengetahuan +Output persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan +adalah laporan balk berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul +sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 bulan +September Triwulan 3 dan Minggu Pertama tanggal 5 Bulan November +Tniwulan 4). Seluruh output indikator tercapai 100% dengan rincian telah +mengirimkan sebanyak 6 (enam) artikel tulisan dan/atau video aset +pengetahuan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia +Provinsi DKI Jakarta dengan data sebagai berikut: +No Jumlah Aset Format Aset Konten +6 Video Tutorial JakEvo +Dokumen Panduan Live Chat MPP Virtual +Video MPP Virtual Update Februari +Video Layanan Jakarta On TV Eps. 89 +REV2 +Dokumen Buku Panduan Pelayanan Gerai +Memulai Usaha +Dokumen Buku Panduan Pelayanan Gerai +Memulai Usaha +42 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +bb.Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko +Capaian indikator persentase implementasi penerapan manajemen risiko +sebesar 100% yang mempunyal output: +1. Triwulan II +- Tersusunnya Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait +Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR) +- Tersusunnya Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait +Penetapan Unit Kepatuhan Internal +2. Triwulan Ill +- Tersusunnya Dokumen Formulir Penetapan Konteks Manajemen +Risiko dan Dokumen Formulir Profil dan Peta Risiko +3. Triwulan IV +- Tersusunnya Dokumen Formulir Penanganan Risiko +cc. Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi +Capaian persentase nilai kinerja anggaran atas aspek implementasi +terealisasi sebesar 92,37% dan target 71 % atau tercapai sebesar 130 %. +Adapun perhitungan indikator diukur dengan kriteria sebagai berikut: +1. Pengukuran capaian keluaran kegiatan/sub kegiatan diukur dengan +membandingkan antara realisasi indikator keluaran(Output) kegiatan +dengan target indikator keluaran (Output) kegiatan. +2. Penyerapan Anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi +anggaran dengan pagu anggaran. +3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan dilakukan dengan +membandingkan selisih antara pengeluaran sebenarnya. +dd.Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur +Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur +dihitung dengan rumus jumlah realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e- +office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi +Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%, dan pada tahun 2023 tercapai +sebesar 100%. +ee.Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat +Adapun capaian penyelesaian pengaduan masyarakat yang yang +tercatat dalam sistem CRM (Cepat Respon Masyarakat) Pemerintah +43 Laporan KinErja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Provinsi DKI Jakarta dan terintegrasi dalam sistem +https://etpp.jakarta.go.id/ adalah sebesar 100 %. +if. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi +temuan hash pemeriksaan eksternal (BPK) +Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah +diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya +dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 +dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) adapun capaian +DPMPTSP sebesar 100 %. +2. REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DIBANDINGKAN CAPAIAN +KINERJA TAHUN SEBELUMNYA +Jumlah realisasi pada tahun 2023 sebesar 130,3 Triliun. Untuk +tahun 2021 terjadi kenaikan dan 95 triliun menjadi 103,3 triliun atau +mengalami kenaikan sebesar 8,7%. Pada Tahun 2022 terdapat kenaikan +38,3% yaitu dan 103,3 triliun menjadi 143 triliun. Pada tahun 2023 Indeks +Kepuasan Masyarakat sebesar 94,02 mengalami kenaikan sebesar 0,8% +dan tahun 2022 sebesar 93,2. Pada Tahun 2021 Indeks kepuasan +masyarakat mengalami peningkatan dan 89,99 menjadi 90,09 atau +mengalami kenaikan sebesar 0,1%. Untuk Tahun 2022 Indeks Kepuasan +Masyarakat mengalami kenaikan sebesar 3,4% menjadi 93,2. Sedangkan +untuk indikator persentase Iayanan perizinan dan non perizinan secara +online mengalami capaian yang sama 100% dan terus mengalami +peningkatan dan perbaikan dan tahun ke tahun. +Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta +Tahun 2023 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya +2022 2023 +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Reatisasi Capaian Realisasi Capaian +1 Meningkatnya Kualitas lklim Realisasi Nilai 143 114 166,7 129,8 +Penanaman Modal untuk Investasi +Mendukung Pembangunan +Kota +2 Terlaksananya periingkatan Indeks tingkt 93,2 101 94,02 103,3 +kepuasan layanan masyarakat kepuasan masyarakat +melalui Reformasi Perizinan terhadap pelayanan +PTSP +44 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +2022 2023 +No Sasaran Strategss Indikator Kinerja +Realisasi Capaian Realisasi Capaian +3 Perbaikan lklim Penanaman Score of Business Bim Menjadi - 72,82 101,5 +Modal yang Berdaya Saing Enabling Target +Environment +4 Pengembangan Layanan Persentase Izin yang 100 100 100 100 +Berbasis Digital dan Diterbitkan Secara +Aksesibilitas Perizinan Online +5 Berkembangnya Kapasitas, Persentase BIm Menjadi - 100 100 +Profesionalitas, dan lklim Penyelesaian Rencana Target +Kerja Aparatur Aksi KSD Penirigkatan +Tata Kelola +Pemerintahan yang +Profesional Sub KSD +Peningkatan +Profesionalitas SDM +Pemprov DKI Jakarta +6 Menguatnya Daya Saing Kota Persentase BIm Menjadi - 100 100 +Melalui Inovasi dan Kolaborasi Penyelesaian Rencana Target +Aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhan Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Pelaksanaan +reform perizinan dan +peningkatan investasi +7 Meningkatnya Kesempatan Persentase BIm Menjadi - 100 100 +Kerja dan Adaptibilitas Tenaga Penyelesaian rencana Target +Kerja aksi KSD Akselerasi +Pertumbuhan Ekonomi +Pasca Pandemi Sub +KSD Pengembangan +UMKM +8 Meratanya Kesempatan Persentase BIm Menjadi - 100 100 +Pendidikan untuk Semua Penyelesaian Rencana Target +Disertai Edukasi Pembelajaran Aksi KSD Peningkatan +Sepanjang Hayat kualitas Pendidikan dan +Kesehatan Sub KSD +Peningkatan akses dan +kualitas Pendidikan di +semua jenjang satuan +pendidikan +9 Terakselerasinya Transformasi Persentase Bim Menjadi - 100 100 +Digital dan Pengembangan Penyelesaian Rencana Target +Ekosistem Kota Cerdas Aksi KSD Peningkatan +Tata kelola +Pemerintahan yang +profesional Sub KSD +Transformasi Digital +10 Terbangunnya infrastruktur dan Persentase BIm Menjadi - 100 99 +Iayanan Dasar Perkotaan yang penyelesaian rencana Target +berkualitas aksi KSD Peningkatan +kualitas infrastruktur +dan layanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan Layanan +Sanitasi Berkelanjutan +45 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpodu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +2022 2023 +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Reahsasi Capaian Realisasi Capaian +Persentase Bim Menjadi - 100 100 +Penyelesaian rencana Target +aksi Peningkatan +kualitas infrastruktur +dan layanan dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan +Perumahan dan +Peningkatan Kualitas +Kawasan Permukiman +11 Tercapainya Perbaikan Persentase 100,00 100 100 100 +Manajemen dan Arsitektur penyelesaian rencana +Kinerja Pemerintah aksi KSD Peningkatan +Tata Kelola +Pemerintahan yang +professional sub KSD +Perwujudan +Akuritabilitas Kinerja +Instansi Pemerintah +(AKIP) +12 Tercapainya Perbaikan Pola Persentase Bim Menjadi - 100 100 +Aktivitas dan Mobilitas Melalui Penyelesaian Rencana Target +Pengembangan Kota Aksi KSD Peningkatan +Berorientasi Transit kualitas I nfrastruktur +dan Iayanari dasar +perkotaan Sub KSD +Penyediaan Jalan dan +lnfrastruktur +Pelengkapnya +13 Terlaksananya Fungsi Persentase Bim Menjadi - 100 100 +Koordinator Pengawasan pelaksanaan Target +Perizinan pengawasan perizinan +14 Terlaksana peningkatan Iklim Persentase Bim Menjadi - 100 100 +Investasi dan Kemudahan Pelaksanaan Target +Berusaha Penyelenggaraan +Rapim Percepatan +Investasi dan +Penyelesaian Perizinan +Berusaha Daerah +15 Terselesaikannya Informasi Persentase 100,00 100 100 100 +Rencana Kota (IRK) penyelesaian Informasi +Rencana Kota (IRK) +16 Terselesaikannya izin Prinsip Persentase 100,00 100 100 100 +Pemanfaatan Ruang (IPPR) penyelesaian Izin +Prinsip Pemanfaatan +Ruang (IPPR) +17 Terwujudnya penyelenggaraan Opini Laporan WTP 100 (3) WTP 100 +pemerintahan yang taktis dan Keuangan +adaptif +18 Meningkatnya Pemanfaatan E- Persentase 100 100 100 100 +Purchasing dalam Pengadaan Pemanfaatan E-Order +Barang dan Jasa +19 Terimplementasiriya rencana Persentase 100 100 100 100 +strategis komunikasi publik untuk Implementasi rencana +program-program umum dan strategi komunikasi +unggulan Perangkat Daerah publik program +unggulan atau program +46 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +2022 2023 +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Realisasi Capaian Realisasi Capaian +umum serta respon +perangkat daerah pada +saat krisis komuriikasi +program +20 Terwujudnyatatakelola PredikatSAKiP 9191 101 87 106 +pemerintahan yang transparan Perangkat Daerah +dan akuntabel Provinsi DKI Tahun 2023 +Jakarta +21 Meningkatnya PengelolaanArsip PersentaseArsipAktif 100 100 100 100 +pada Perangkat Daerah dalam daftar arsip aktif +22 Terwujudnya tata kelola SDI Persentase progress 100 100 100 100 +yang balk melalul pemenuhan pengumpulan data +daftar data daerah sesuai daftar data dan +batas waktu +pengumpulan yang +ditetapkan dengan +Keputusan Gubernur +23 Terkelolanya Keuangan Daerah Persentase Bim Menjadi - 100 100 +yang Sehat Transparan dan Inventarisasi BMD Target +Akuntabel berupa Gedung dan +Bangunan pada +Pengguna Barang +danlatau Kuasa +Pengguna Barang +Tahun 2023 di masing- +masing PDIUKPD +24 Peningkatan penggunaan Persentase realisasi Bim Menjadi - 92 115 +produk dalam negeri belanja barangljasa Target +bersertifikat +TKDN,produk dalam +negeri, dan/atau prodk +usaha mikro kecil dan +koperasi dan hash +produksi dalam negeri +25 Terimplementasinya Persentase Bim Menjadi - 99,41 99.41 +Pengembangan Kompetensi Implementasi Target +ASN Pemerintah Provinsi DK Pengembangan +Jakarta 20 Jam Pelajaran Kompetensi ASN +pertahun Pemerintah Provinsi +DKI Jakarta 20 Jam +Pelajaran pertahun +26 Meningkatnya Manajemen Persentase Bim Menjadi - 100 100 +Pengetahuan penyelesaian tahapan Target +ma najemen +pengetahuan +27 Impfementasi Penerapan Persentase Bm Menjadi - 100 100 +Manajemen Risiko Implementasi Target +Penerapan Manajemen +Risiko +28 Tercapainya Target Kinerja Persentase Nilai Bim Menjadi - 92,37 130 +Anggaran atas Aspek Kinerja Anggaran atas Target +Implementasi aspek implementasi +47 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +2022 2023 +No Sasaran Strategis Indikator Kinerja +Realisasi Capaian Realisasi Capalan +29 Terselesaikannya Tindak Lanjut Persentase capalan 100 100 100 100 +Arahan Gubernur penyelesaian Tindak +Lanjut Arahan gubernur +30 Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian 100 100 100 100 +pengaduan masyarakat penyelesaian +pengaduan masyarakat +31 Terselesaikannya tindak anjut Persentase progress 100 100 100 100 +rekomendasi temuan hasil penyelesaian tiridak +pemeriksaan eksternal (BPK) lanjut rekomendasi +temuan hasil +pemeriksaan eksternal +(BPK) +Rata-Rata Capaian Kinerja 101,06 100 102,63% +Dan tiga puluh tiga indikator pada tahun 2023 terdapat lima belas +indikator yang sama dengan indikator dan tahun 2022. Dan jika +dibandingkan dengan capaian tahun 2022 rata-rata capaian kinerja +meningkat dan 101,06 % menjadi 102,63% atau meningkat sebesar +1,55 %. Adapun indikator yang mengalami peningkatan kinerja sebanyak +2 (Dua) indikator yakni: +1.R ealisasi Nilai Investasi +Meningkat dan 114 % pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 tercapai +130%. +2. Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat +Meningkat dan 101%. pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 tercapai +103,3%. +3. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2023 DIBANDINGKAN +DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH +Target Kinerja Target Realisasi Capaian +Indikator +No . Jangka 10/ +Kinerja 2023 2024 2025 2026 Menengah +I Realisasi Nilai 114 120 126 132 492 Triliun 166,7 26,4% +Investasi Triliun Triliun Triliun Triliun Triliun +2 Indeks tingkat 91 91 91 91 91 94,02 103,3% +kepuasan +rnasyarakat +terhadap +pelayanan +PTS P +3 Score of 71,69 73,84 76,05 80,01 80,01 72,82 91,01% +Business +Enabling +Environment +48 Laporan Kin erja Instansi PemerintaIi Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Palo yanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +Target Kinerja Target Realisasi Capaian +Indukator +No Kinerja 2023 2024 2025 2026 M J e a n n e g n k g a a h (%) +4 Persentase 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% +Izin yang +diterbitkan +secara online +Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka terdapat dua +indikator yang telah tercapai yakni Indeks Kepuasan Masyarakat +dengan capaian sebesar 103,3 % dan indikator kinerja persentase izin +yang diterbitkan secara online telah tercapai 100 %. Untuk indikator +Realisasi nilai Investasi telah tercapai sebesar 166,7 triliun atau +tercapai sebesar 26,4% jika debandingkan dengan target Jangka +menengah sebear 492 triliun. Meskipun nilainya cukup kecil jika +dibandingkan dengan target jangka menengah, namun nhlainya lebih +tinggi dan target tahunan, sehingga diperkirakan pada ahkir periode +dokumen perencanaan jangka menengah target realisasi Investasi +akan tercapai. Untuk indikator kinerja Score of Business Enabling +Environment kondisinya serupa dengan indikator Realisasi nilai +Investasi, yakni jika dibandingkan dengan target jangka menengah +capaiannya masih dibawah target namun jika dilihat dan target tahunan +nhlainya lebih tinggi dan yang ditetapkan sehingga diperkirakan pada +ahkir periode perencanaan jangka menengah indikator ml akan +tercapai sesuai target. +4. REALISASI KINERJA DAN TARGET TAHUN 2023 DIBANDINGKAN +DENGAN TARGET NASIONAL +Realisasi penanaman modal kumulatif PMDN dan PMA peniode Januari — +Desember Tahun 2023 berdasarkan lokasi di Indonesia: +49 Laporan Kinerjo Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +S BESAR LOKASI REALISASI (PMA & PMDN) +JANUARI - DESEMBER 2023 +4. Sulawesi Tengah +Rp 112,OT — +Sumber: Kementerian Investasil BKPM RI +Nilai realisasi penanaman modal kumulatif PMDN dan PMA periode +Januari — Desember Tahun 2023, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi +kedua yaitu sebesar Rp166,7 triliun (11,7%) terhadap capaian realisasi +penanaman modal nasional. +5 BESAR LOKASI PEALISASI +JANUARI - DESEMBER 2023 +PMA PMDN +9 ipwp Bnrpt DKI krt +USS &3 U - (163'. Pp 952 T (I4,%%; +SuLwesTcngah S 3awa BMaI +r +US$72 U- fl44} +MIuku +151 +USS S.O U +KMmt,sn Têmur +Pp 52.27 (•7,7%> +Pu +Pp 4527 +Sumber: Kementerian lnvestasi/BKPM RI +Pada skala nasional, realisasi PMDN Provinsi DKl Jakarta Januari — +Desember Tahun 2023 menempati peringkat pertama dengan konstribusi +sebesar Rp95,2 triliun (14,1%) dengan jumlah perusahaan sebanyak +27.554 (dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat) dan jumlah +KBLl Sebanyak 129.153 (seratus dua puluh sembilan ribu seratus lima +puluh tiga). +50 Laporan Kinerja Ins tarisi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vms! DKI Jakarta +Sedangkan realisasi PMA menempati peringkat ketiga yaitu sebesar +USD4,8 miliar (Rp71,5 triliun) dengan konstribusi 9,6% dan total realisasi +PMA dengan jumlah perusahaan sebanyak 14.602 (empat belas ribu +enam ratus dua) dan jumlah KBLI sebesar 121.633 (seratus dua puluh +satu ribu enam ratus tiga puluh tiga). +5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN, TANTANGAN DAN +PENINGKATAN KINERJA +a. Nilal Realisasi Investasi +Capaian kinerja jumlah realisasi investasi pada tahun 2023 +yakni sebesar Rp. 166,7 Triliun dan target sebesar 128,4 Triliun atau +tercapai sebesar 130% dan masuk dalam kategori berhasil. Hal mi +disebabkan membaiknya iklim penanaman modal di Provinsi DKI +Jakarta sehingga memberikan kepercayaan investor untuk +menanamkan modal di Jakarta. Perbaikan infrastruktur dan banyaknya +program pemerintah di bidang pembangunan juga turut meningkatkan +minat investor untuk berinvestasi di Jakarta. Dan jika dibandingkan +dengan target tahunan maka capaian indikator mi telah tercapai +100%. +Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja +organisasi adalah: +• Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan +urusan Penanaman Modal dilingkungan Pemerintah Provinsi DKl +Jakarta yang antara lain digunakan untuk harmonisasi peraturan, +pelaksanaan promosi dan pengendalian penanaman modal. +• Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam +mengajukan izin dan non izin secara online, +• Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik merupakan pelayanan +terpadu dan termntegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan +pemerintah daerah dalam satu gedung pelayanan, +• Kajian penyusunan Raperda Pemberian Insentif dan Kemudahan +Investasi untuk menciptakan iklim penanaman modal yang lebih +kondusif bagi investor. +51 Laporan Kin erja /nstansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DK1 Jakarta +• Dikembangkannya Jakarta Investment Center (JIC) untuk +memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan +segala informasi tentang investasi di Jakart:a. +• Dilaksanakan inventarisasi dan kurasi terhadap 21 proyek-proyek +BLUD, BUMD den swasta sebagai bahan promosi yakni: Bundaran +HI Extended Concourse, Fatmawati Extended Concourse, Dukuh +Atas Pedestrian Deck, Blok M Mixed Use, Fatmawati Mixed Use, +BRT TransJakarta Shelter, Green Shelter Electricity, Pedestrian +Shelter Redevelopment, LOT A Ancol Residential Development, +LOT B Ancol Mixed-use Development, West Ancol Mixed-use +Development,East Ancol Mixed-use Development, New Marina +Ancol, Ecopark Mixed-use Development, Ancol Hotel, Putri Duyung +Resort, Depo LRT Development, LRT Jakarta Phase 2A - 2B, +Medical & Biomedical Waste Facilities, Regional Waste Processing +Facilities dan JIEP Lot 4 Project +• Pelaksanaan kegiatan promosi antara lain +— Business Matching, Belt and Road Summit 2023 di Hong Kong +Bersama dengan Hong Kong Trade Development Council +(HKTDC) +— Overseas Market Workshop (0MW) - Global Connect: Jakarta & +Singapore Sustainable Business Matching, Discovering +Jakarta's Sustainable Initiatives and the Government's Crucial +Role in their Advancement. +— Forum Bisnis Internasional Renewable Energy and Climate +Summit Indonesia - Netherlands +— Pelaksanaan Pertemuan dengan Tomorrow City dalam rangka +Persiapan Smart City Expo World Congress - Changsha Stage +— Forum Bisnis Internasional US-Indonesia Investment Summit +— Forum Bisnis Internasional Smart City Expo World Congress - +Changsha Stage +— Kegiatan Pengenalan (Outreach) dengan Deputi Bidang +Promosi Kementerian investasi/BKPM RI, Kedutaan Besar +Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia, Indonesia +52 Lcporon Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Piritu Pro vinsi OK! Jakarta +Investment Promotion Centre (IIPC) Tokyo, Indonesia-Australia +Business Council, UK-ASEAN Business Council, Indonesia +Investment Promotion Center (IlPC) Seoul,Indonesian +Investment Authority (INA) +— Unlocking Capital for Sustainability (UCFS) yang +diselenggarakan oleh Eco-Business Singapore bekerja sama +dengan Program Lingkungan PBB (UNEP) +— Partisipasi pada kegiatan ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) +2023 Networking Luncheon dengan tema Passing The Torch for +ASEAN-Indo-Pacific yang diselenggarakan oleh Indonesian +Business Council (IBC) +• Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehinga dapat +diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para +investor di OKI Jakarta. +• Ditingkatkannya UMKM dengan melakukan pendampingan +pelayanan NIB. +• Dilaksanakannya bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan +dalam penyampaian LKPM kepada pelaku usaha. +• Dialksanakannya fasilitasi permasalahan yang dihadapi pelaku +usaha dengan instansi terkait baik internal maupun eksternal terkait +kendala realisasi investasi dan sistem OSS RBA. +• Dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Investasi atau BKPM +secara berkesinambungan terhadap sinkronisasi realisasi +penanaman modal dan proyek-proyek yang dimonitor agar taat dan +tepat waktu dalam menyampaikan LKPM. +• Dilaksanakannya monitoring,koordinasi dan evaluasi UPPMPTSP +tingkat kota, kecamatan dan kelurahan tentang kegiatan penanaman +modal. +• Dilaksanakannya kegiatan sinkronisasi realisasi investasi melaui +LKPM untuk UPPMPTSP tingkat kota/kabupaten, kecamatan guna +meningkatkan pengetahuan mengenai pelaporan LKPM. +53 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Peloyanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi OK! Jakarta +Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah: +• Pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. +• Harmonisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah yang belum +tercapai. +• Masyarakat dan pelaku usaha belum sepenuhnya memahami +peralihan sistem OSS 1.1 ke OSS RBA dan beberapa perizinan non +perizinan yang beralih ke OSS RBA. +• Masih terbatasnya informasi proyek-proyek investasi yang akan +dipromosikan +Tindak lanjut tantangan: +• Melakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang +baru agar dapat diimplementasikan. Serta melakukan sosialisasi +regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah. +• Meningkatkan aktivitas promosi melalui Branding (awareness +campaign, penguatan citra investasi DKI) dan Bussines Forum. +• Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi +terkait proyek-proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. +• Harmonisasi regulasi Pusat dan Daerah. +• Penyusunan kebijakan dan kemudahan invetasi. +• Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai agenda +pemulihan ekonomi. +• Optimalisasi pengawasan dan fasilitasi penanaman modaL +• Optimalisasi promosi investasi mewujudkan Jakarta sebagai +destinasi investasi. +b. Indeks Tingkat kepuasan masyarakat +Indeks tingkat kepuasan masyarakat merupakan salah satu +indikator kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta karena merupakan +elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir +yang hendak dicapal adalah menyediakan pelayanan yang lebih balk, +lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dan kebutuhan masyarakat. +Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila p&ayanan tersebut dapat +memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat +54 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pravinsi DK1 Jakarta +kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey +Kepuasan Masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan di +seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta pada pusat-pusat Iayanan balk +dan tingkat Dinas, Kep. Seribu, Kotamadya, Kecamatan dan +Kelurahan. Total unit layanan yang dievaluasi adalah sebanyak 316 +layanan, yang terdiri dan 1 Dinas, 5 unit kota! 1 Kab, 42 layanan +kecamatan dan 261 unit kelurahan. Survei dilaksanakan dengan +online (daring) melalul website jakevo.jakarta.go,id, setelah selesai +mengurus perizinan, responden mengisi kuesioner yang ada dalam +dashboard pada komputer/telepon genggam masing-masing. +Untuk perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (1KM) +digunakan pedoman yang tertuang dalam Peraturan Gubernur +Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 dan +sekarang di sesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan +Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 +Tahun 2017, dimana terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada +masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi: +1. Persyaratan, +2. Prosedur, +3. Waktu Pelayanan, +4. Biaya atau Tarif, +5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, +6. Kompetensi Pelaksana, +7. Perilaku Petugas, +8. Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan, +9. Sarana dan Prasarana +Berdasarkan jawaban yang diterima dan responden tersebut +kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang +pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut +kemudian disesualkan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, +Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit +Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya. +55 Laporan Kinerja instansi Pemerin ta/i Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Fe/a yanan Terpadu Satu Pintu Pro v/nsf DK1 Jakarta +Tabel 3.3 Nilal Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, +Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. +• . Nilal . +Nilai Nilai Interval Mutu Kinerja Unit +Interval +Persepsi Konversi SKM Pelayanan Pelayanan +SKM +U 1 1,00 — 2 59 25 - 64,99 D Tidak balk +m +b 2 2,60 - 3,06 65,00 - 76,60 C Kurang baik +e +r 3 3,06 - 3,53 76,61 - 88,30 B Baik +4 3,53 - 4,00 88,31 - 10000 A Sangat baik +Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik +Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan +Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik +Capaian kinerja indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 +sebesar 94,02 dan target sebesar 91 atau tercapal sebesar 101,8% +dan masuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan +capalan tahun sebelumnya maka terdapat kenaikan sebesar 3,4% +yakni dan 90,09 pada tahun 2021 menjadi 93,2 pada tahun 2022. +Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja +organisasi adalah: +• Dukungan anggaran yang memadal dalam rangka pelaksanaan +pelayanan perizinan dan non perizinan. +• Biro ORB dan Kominfo memberikan dukungan penuh kepada +DPMPTSP terkait pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat +(SKM). +• Sarana Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sudah +balk seperti kuesioner SKM sudab diintegrasikan dengan Sistem +Jakevo, sehingga pemohon dapat melakukan survei kepuasan +terhadap layanan perizinan/non penizinan yang telah selesal pada +dashboard masing-masing. +• Adanya komitmen yang kuat dan jajaran pimpinan dan seluruh +Sumber Daya Manusia DPMPTSP untuk memberikan pelayanan +yang terbaik kepada masyarakat. +• Tersedianya sarana prasarana kantor dan pendukung teknis yang +memadal dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan. +56 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pinto Provinsi DKI Jakarta +• DPMPTSP berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap +kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui +harmonisasi peraturan dan penyederhanaan persyaratan pelayanan +perizinan dan non perizinan. +• Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, +prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non +perizinan yang dapat diakses me)alui portal pelayanan.jakarta.go.id +• Diselenggarakannya Mal Pelayanan Publik sebagai one-stop service +328 perizinan dan pelayanan terpadu kerjasama pelayanan +pemerintah pusat dan daerah. +• Tersedianya pelayanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu +layanan antar jemput berkas izin bagi pemohon yang tidak +mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus izin ke loket, +semua jenis perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui +AJIB dengan syarat pemohon harus sebagai pimpinan/karyawan +perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau cab, selain itu +dikembangkan pelayanan AJlB dengan Mobile Service Unit (MSU) +sebanyak 3 unit yang dapat juga melayani perizinan dan non +perizinan di lokasi tertentu. Jumlah jasa pengurusan melalui AJIB +pada tahun 2023 secara keseluruhan 1 .533.567 layanan. +• Tersedianya layanan Call Center DPMPTSP yang dapat diakses +melalui sambungan telepon 021-1500164 untuk melayani informasi +pengurusan layanan perizinan dan non perizinan, pengaduan +masyarakat dan pemesanan layanan AJIB. Total layanan Call +Center selama tahun 2023 sebanyak 34.275 layanan. +• Terobosan serta inovasi untuk kemudahan layanan perizinan dan +non perizinan, antara lain +a. Mal Pelayanan Publik DK Jakarta untuk tahun 2023 sudah +menyelenggarakan pelayanan perizinan sepenuhnya melalui web +perizinan yang tersedia seperti Website OSS RBA (Risk Based +Approach) kemudian tersedia website perizinan milik DPMPTSP +yaitu Website JakEvo dan beberapa website pendukung seperti +57 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +Website JakPintas dan Website Perizinan untuk Pra +Permohonan; +b. Tahun 2023 ni untuk perizinan yang menjadi kewenangan PTSP +tingkat Provinsi sudah 100% dapat diterbitkan secara elektronik +atau online. Jadi pemohon yang ingin mengajukan izin dapat +terlebih dahulu menghubungi call center 1500164 atau +komunikasi melalui media sosial yang dimiliki oleh DPMPTSP. +Setelah mengetahui persyaratan dan juga alur pelayanan maka +selanjutnya pemohon langsung mengunjungi website yang +dimaksud. Selain dan pada itu, pemohon juga dapat +memanfaatkan petugas Antar Jemput lzin Bermotor (AJIB) untuk +proses perizinan. +c. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun +2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun +2002 tentang Bangunan Gedung, penerbitan Persetujuan +Bangunan Gedung (PBG) dilaksanakan melalui Sistem Informasi +Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dan diterbitkan oleh +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu +(DPMPTSP) sehingga diterbitkan Surat Edaran Nomor e- +0013/SE/2023 tentang Penggunaan Jakevo dalam proses +Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Lingkungan Dinas +Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. +d. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 +tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, +perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan +Berusaha sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah +Provinsi DKI Jakarta yang dikoordinasikan oleh Dinas +Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu +(DPMPTSP) dan juga bahwa ketentuan Pasal 9 Peraturan +Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan +Perizinan Berusaha di Daerah mewajibkan DPMPTSP +menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha +di Daerah antara lain meliputi pelaksanaan pelayanan, +pengelolaan infomasi, konsultasi dan pendampingan kepada +58 Laporan Kin erja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pe/ayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +pelaku usaha oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan +Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu +Pintu tentang Penyelenggaraan Pendampingan Perizinan +Berusaha di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan +Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tertuang dalam Surat +Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor e-0068 Tahun 2023 +tentang Penyelenggaraan Pendampingan Perizinan Berusaha di +Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu +Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta +e. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi +dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan +Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2023 +pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu +Pintu Provinsi DKI Jakarta serta berdasarkan Keputusan +Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 316 Tahun 2017 tentang +Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju +Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2017, DPMPTSP mengeluarkan +Keputusan Kepala Dinas Nomor e-0029 Tahun 2023 tentang Tim +Kerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas +Menuju Wilayah Bebas Dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi +Bersih dan Melayani Tahun 2023 pada Dinas Penanaman Modal +dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. +f. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan UP PMPTSP Kota +Administrasi/Kabupaten Administrasi dan mendukung percepatan +pencapaian kemudahan berusaha, perlu menetapkan panduan +pelaksananaan kegiatan di lingkungan UP PMPTSP Kota +Administrasi/Kabupaten Administrasi maka perlu menetapkan +Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan pada UP +PMPTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di +Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan +diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta +Nomor e-0005 tahun 2023 tentang Standar Operasional +Prosedur Pengelolaan Pengaduan pada UP PMPTSP Kota +59 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanamon Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Administrasi/Kabupaten Administrasi di Lingkungan DPMPTSP +Provinsi Dki Jakarta +g. Bahwa berdasarkan Pasal 263 ayat 8 Peraturan Pemerintah +Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang +Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Persetujuan +Bangunan Gedung (PBG) diterbitkan oleh Dinas Penanaman +Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang +mana Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) +adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk +melaksanakan proses penyelenggaraan PBG disertai dengan +informasi terkait penyelenggaraan Bangunan Gedung yang +melibatkan tenaga profesi ahli dan Dinas Teknis selain +DPMPTSP maka dan itu berdasarkan pertimbangan +sebagaimana di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala +Dinas Fenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Fintu +Nomor e-0035 Tahun 2023 tentang Standar Operasional +Prosedur Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung +Melalui Sistem Manajemen Bangunan Gedung Untuk Pelayanan +Oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu +Pintu +h. Bahwa Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas +pelayanan publik dan daya sang daerah di lingkungan Dinas +Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta +menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 +tentang Inovasi Daerah dan Keputusan Gubernur Provinsi +Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 265 Tahun 2022 tentang +Pedoman Penyelenggaraan Inovasi Daerah, Kepala Dinas +PMPTSP menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Unit +PTSP di wilayah sesual dengan lnstruksi Kepala Dinas Nomor e- +0010 tahun 2023 agar menyelenggaraan inovasi daerah yang +bertujuan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan +kinerja pemerintahan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan +kewenangannya, meliputi: +60 Laporan Kin erja /nstansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DK1 Jakarta +• Menyusun gagasan dan/atau praktik inovasi yang berdampak +positif bagi penanganan permasalahan pelayanan publik dan +kinerja pemerintahan +• Melakukan upaya pengembangan gagasan dan/atau praktik +in ovas I +• Mendokumentasikan data penyelenggaraan inovasi +Dalam rangka memastikan dan membantu monitoring pekerjaan +sarana prasarana jaringan utilitas agar terlaksana dengan baik +dan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban pengguna +jalan raya sesuai dengan ketentuan dalam Perizinan yang +diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, maka +DPMFTSP menerbitkan Instruksi Kepala Dinas PMPTSP DKI +Jakarta Nomor e-0001 tahun 2023 tentang Monitoring Perizinan +Sarana Jaringan Utilitas +j. Bahwa dalam rangka peningkatan ekosistem investasi sesuai +dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta +Kerja dan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 6 +Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, +maka perlu melakukan upaya perbaikan kegiatan berusaha di +daerah dengan mengadakan kegiatan konsultasi dan +pendampingan perizinan berusaha berbasis Online Single +Submission (OSS) melalui Gerai Memulai Usaha di Lingkungan +DPMPTSP DKI Jakarta. Sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas +PMPTSP Nomor e-0031 Tahun 2022, aplikasi yang digunakan +untuk menunjang Pelayanan Konsultasi dan Pendampingan +Perizinan Berusaha (PB) dan Perizinan Berusaha Untuk +Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) adalah Sistem +JakPintas yang dapat di akses melalui laman +https://jakpintas.dpmptsp-dki.com. +k. DPMPTSP memiliki sebuah acara besar dengan nama Jakarta +Investment Forum yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus +Tahun 2023 dengan bertempat di Caroline Astor Ballroom Hotel +St. Regis Jakarta yang terdiri dan Opening Ceremony, Plenary +61 Laporan Kin erja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DK1 Jakarta +Discussion, Thematic Discussion (Unlocking a Net-Zero Jakarta, +Future Global City: Seizing Infrastructure In vestment +Opportunities in Jakarta dan Creating Green Investment: +Opportunities and Potential in Jakarta), Workshop, Project booth, +dan Closing Ceremony. JIF Plenary dihadiri oleh 326 (tiga ratus +dua puluh enam) tamu undangan yang hadir secara langsung +serta disiarkan secara langsung melalui berbagai platform +diantaranya zoom meeting dengan jumlah peserta sebanyak +3.027 (tiga ribu dua puluh tujuh) dan akun youtube resmi +Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (dkijakarta) dengan jumlah +viewers sebanyak 2.200 (dua ribu dua ratus). +I. Dalam upaya melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan +pelayanan sehingga menjadi produktif, berorientasi pada +pelayanan prima, mempunyai motivasi tinggi, pekerja keras dan +kompetitif maka dibutuhkan indikator-indikator yang menjadi +ukuran dalam penilaian dan peringkat maka perlu ditetapkan +dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan +Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Petunjuk Pelaksanaan +Penilaian dan Peringkat Pelayanan UP PMPTSP di Lingkungan +DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang mana sesuai dengan +Keputusan Kepala Dinas PMPTSP Nomor e-0006 tahun 2023 +tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Dan Peringkat +Pelayanan UP PMPTSP Di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta. +m. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur +Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2022 tentang +Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan +Publik dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun +2016 tentang Standardisasi Prasarana dan Sarana ditetapkan +dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan +Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka perlu ditetapkan +Standardisasi Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya +Manusia pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu +62 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi OK! Jakarta +Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta +dengan diterbitkan Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI +Jakarta Nomor e-001 1 tahun 2023 tentang Standardisasi Sarana +dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia pada Dinas +Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu +Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. +n. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta akan me!aksanakan penerapan +ISO yang meliputi Sertifikasi ruang Iingkup baru, Resertifikasi dan +Surveillance SNI ISO 9001:2015, serta Surveillance SNI ISO +37001:2016, maka dan itu perlu penyesuaian Tim Sekretariat +Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 :2015 dan +Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 +pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan diterbitkannya +Keputusan Kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta Nomor e-0009 +tahun 2023 tentang Tim Sekretariat Penerapan Sistem +Manajemen Mutu ISO 9001 :2015 dan Sistem Manajemen Anti +Penyuapan ISO 37001:2016. +Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah: +• Pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. +• Adanya perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan +dan non perizinan dan pemerintah pusat yang membutuhkan waktu +penyesuaian. +• Masih adanya anggapan bahwa Iayanan perizinan dan non +penizinan sulit dan rumit. +• Masih terdapat rekomendasi dan SKPD teknis terhadap perizinan +dan non perizinan yang melebihi batas waktu +• Peralihan penggunaan Sistem Penizinan/Non Perizinan dan JakEvo +ke OSS RBA. +Tindak lanjut tantangan: +• Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan +secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait. +63 Loporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pe1ayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +• Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan +penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat +pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungli. +• Perlu dikembangkan aplikasi pemberian rekomendasi secara online +(e-rekomtek) +• Melakukan integrasi sistem antara Jakevo dan OSS RBA. +c. Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online +Layanan perizinan dan non perizinan online dikembangkan +untuk memastikan masyarakat memperoleh jaminan pelayanan sesuai +dengan SOP, yakni jaminan prosedur, syarat, waktu dan biaya. Selain +itu dengan adanya layanan online diharapkan mampu mengurangi +jumlah cab yang merugikan pemohon. +Capaian persentase Iayanan perizinan dan non perizinan secara +online tahun 2023 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan target +tahun 2023 maupun target jangka menengah maka indikator mi teiah +tercapai 100%. +Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator mi +adalah: +• Dukungan anggaran yang memadal dalam rangka pelaksanaan +pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online. +• Adanya komitmen yang kuat dan jajaran pimpinan dan seluruh SDM +DPMPTSP untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada +masyarakat. +• Dukungan dan SKPD teknis terkait yakni Dinas Komunikasi +Informatika dan Statistik Prov. DKI Jakarta dalam rangka +pengembangan sistem online berupa pemberian rekomendasi. +• Tersedianya SOP yang lengkap terkait penizinan dan non perizinan +sebagai dasar pembuatan bisnis proses pengembangan sistem +online. +Tantangan pencapaian indikator +• Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP ayanan perizinan dan +non perizinan menjadi tantangan tersendni bagi DPMPTSP untuk +64 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Peloyanan Terpadu SaW Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan +perizinan yang Iebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan +pemohon. +Tindakianjut Tantangan +• Bidang pengembangan serta Bidang Penanaman Modal akan +memberikan updating informasi mengenai perubahan SOP sehingga +dapat langsung diakomodir dalam sistem online. +d. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran +Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan +mengukur 3 Komponen yaitu: +1. Penyerapan Anggaran. Komponen ni mengukur kesesuaian +realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang +telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai +penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan +anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran ~ 80%. +Apabila serapan anggaran di bawah < 80% maka perhitungan +nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x +40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, +dan tidak termasuk dana transfer dan pemerintah pusat. +2. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan +dan subkegiatan yang target sasarannya telah dicapsi. Apabila +pencapaian output tidak tercapal 100% maka unsur efisiensi +tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran +dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud +sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja +lainnya. +3. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja +subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat +dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD +Metode Pengukuran: +Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut: +1. Serapan Anggaran ~80% dan output 100% +Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%) +65 Lciporan Kinerja instansi Pemerin ta/i Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +2. Serapan Anggaran <80% dan ouput <100% +Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X +50%) +3. Serapan Anggaran ~80%, namun output <100% +Realisasi = (40%) + (pencapalan output x 50%) +Realisasi indikator ni sebesar 9348 persen atau tercapai 102,72 % +dan masuk dalam kelompok predikat sangat berhasil. +6. ANALISIS ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA +a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia +Jumlah PNS pada DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta terhitung +sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 1.192 pegawai dan +jumlah pegawal non PNS sebanyak 1.782 sehingga jumlah total +pegawai DPMPTSP sebanyak 2.974 pegawal, sedangkan menurut +analisa beban kerja kebutuhan pegawai dibutuhkan PNS sebanyak +3.047 pegawai menurut Analisa jabatan(Anjab) atau Analisa Beban +Kerja (ABK). +Tabel 3.4 Perbandingan Jumlah Pegawal dengan Capaian Kinerja +Jumlah Jumlah Capaian +Persen +Pegawai Anjab/ABK Kinerja +2.974 3.047 97,60% 100% +Melihat tabel tersebut diatas bahwa meskipun jumlah pegawai +masih lebih kecil dan kebutuhan ANJAB/ABK yakni sebesar 97,6%, +namun capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata tercapai 100%. +Hal mi menunjukkan bahwa DPMPTSP dapat mengoptimalkan sumber +daya manusia di Lingkungan DPMPTSP. +Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dan segi +sumber daya manusianya, maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan +SDM masih diperlukan untuk mendorong optimalisasi target kinerja. +Dan kebutuhan tenaga PJLP sebagai pendukung capaian kinerja +DPMPTSP sangat dibutuhkan. +b. Analisa Sumber Daya Anggaran +Target belanja DPMPTSP pada tahun 2023 +Rp.708.696.194.752 dan realisasi sebesar Rp. 684.371.311.958 atau +66 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +sebesar 96,57 %. DPMPTSP pada tahun 2023 mengalami perubahan +anggaran sebagai berikut: +label 3.5 label Rincian Perubahan Anggaran lahun 2023 +No Sub Kegiatan Penetapan APBD-P Tahun Perubahan +APBD 2023 +Penetapan Kebijakan 1.060.970.898 1.045.820.898 15.150.000 +Daerah dalam +Pemberian +Fasilitas/Insentif dan +Kern udahan +Penanaman Modal +2 Pelaksanaan 9.326.084.662 7.941.480.966 1 .384.603.696 +Kegiatan Promosi +Penanaman Modal +Kewenangan Provinsi +3 Koordinasi dan 591 .300.000 591 .300.000 0 +Sin kro n isas I +Pema nta uan +Pelaksanaan +Penanaman Modal +4 Koordinasi dan 1.268.000.853 1.086.920.073 181.080.780 +Sin kron isasi +Pembinaan +Pelaksanaan +Penanaman Modal +5 Koordinasi dan 180.894.297 111.871.797 69.022,500 +Sinkronisasi +Pengawasan +Petaksanaan +Penanaman Modal +6 Penyediaan 140.457.383.587 139.380.883.587 1.076.500.000 +Pelayanan Terpadu +Perizinan dan Non +Perizinan Berbasis +Sistem Pelayanan +Perizinan Berusaha +Terintegrasi Secara +Elektronik +7 Penyediaan Layanan 11.130.744.397 11.062.322.797 68.421.600 +Konsultasi dan +Pengelolaan +Pengaduan +67 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +No Sub Kegiatan Penetapan APBD-P Tahun Perubahan +APBD 2023 +Masyarakat terhadap +Pelayanan Terpadu +Perizinan dan Non +Perizinan +8 Pengolahan, 14.428.302.118 13.923.482.113 504.820.005 +Penyajian dan +Pemanfaatan Data +dan Informasi +Perizinan dan Non +Perizinan Berbasis +Sistem Pelayanan +Penzinan Berusaha +Terintegrasi secara +Elektronik +9 Evaluasi Kinerja 142545496 142.545.496 0 +Perangkat Daerah +10 Penyediaan Gaji dan 425,751,515.036 493.648.737.642 67.897.222.606 +Tunjangan ASN +11 Petaksanaan 25.426.320 25.426.320 0 +Penatausahaan dan +PengujianNerifikasi +Keuangan SKPD +12 Penyediaan 168.871.239 168.871.239 0 +Komponen Instalasi +Listrik/Penerangan +Bangunan Kantor +13 Penyediaan Peralatan 7.409.191.755 7.409.191.755 0 +dan Perlengkapan +Kantor +14 Penyediaan Peralatan 197.084.930 197.084.930 0 +Rumah Tangga +15 Penyediaan Bahan 654.759.730 654.759.730 0 +Logistik Kantor +16 Penyethaan Barang 392.933.980 392.933.980 0 +Cetakan dan +Penggandaan +17 Penyediaan 1.353.307.500 1.353.307.500 0 +Bahan/Material +18 Fasilitasi Kunjungan 408.818.055 408.818.055 0 +Tam u +68 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +No Sub Kegiatan Penetapan APBD-P Tahun Perubahan +APBD 2023 +19 Penyelenggaraan 279.150.000 279.150.000 0 +Rapat Koordinasi dan +Konsultasi SKPD +20 Dukungan 98.534.700 98.534.700 0 +Pelaksanaan Sistem +Pemerintahan +Berbasis Elektronik +pada SKPD +21 Pengadaan Peralatan 17.113.313.676 12.585.531.204 4.527.782.472 +dan Mesin Lainnya +22 Pengadaan Sarana 6.189.190.753 3,356,942.364 2.832.248.389 +dan Prasarana +Gedung Kantor atau +Bangunan Lainnya +23 Pengadaan Sarana 25.970.171 25.970.171 0 +dan Prasarana +Pendukung Gedung +Kantor atau +Bangunan Lainnya +24 Penyediaan Jasa 3.488.650.550 3.651.663.290 (163.012,740) +Surat Menyurat +25 Penyediaan Jasa 3.32.0.048.377 2.860.524.518 459.523.859 +Komunikasi, Sumber +Daya Air dan Listrik +26 Penyediaan Jasa 2.419.338.240 2.419.338.240 0 +Peralatan dan +Perlengkapan Kantor +27 Penyediaan Jasa 28.883.384.540 30.228.980.612 (1.345.596.072) +Pelayanan Umum +Kantor +28 Penyediaan Jasa 1.934.858.898 1.934.858.898 0 +Pemetiharaan, Biaya +Pemeliharaan, Pajak +dan Perizinan +Kendaraan Dinas +Operasional atau +Lapangan +29 Pemeliharaan 1.502.821.611 1.502.821.611 0 +Peralatan dan Mesin +Lain nya +69 Laporan Kinerja Instansi Pemerintch Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sotu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +No Sub Kegiatan Penetapan APBD-P Tahun Perubahan +APBD 2023 +30 Pemeliharaan / 125.403.205 125.403.205 0 +Rehabilitasi Gedung +Kantor dan Bangunan +Lainnya +31 Pemeliharaan / 1.445.674.874 1.287.166.874 158.508.000 +Rehabilitasi Sarana +dan Prasarana +Gedung Kantor atau +Bangunan Lainnya +32 Penyelenggaraan 79.046.000 79.046.000 0 +Rapat Koordinasi dan +Konsultasi SKPD +33 Pengadaan Gedung 131 .751 .095 131 .751 .095 0 +Kantor atau +Bangunan Lainnya +TOTAL 682.732.367.981 740.860.538.098 77.666.275.098 +DPMPTSP mengalami Perubahan Anggaran Tahun 2023 dan +Rp.682.732.367.981 menjadi Rp.740.860.538.098 atau penurunan +sebesar 2% dan Anggaran Penetapan APBD. +Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran +Indikator Realisasi Realisasi % +Kinerja Kinerja Anggaran +Realisasi nilai 129,8% 85,52% 152% +investasi +penanaman +modal d +Provinsi DKI +Jakarta +Indeks 103,3% 96,35% 107% +Kepuasan +Masyarakat +Persentase 100% 96,11% 104% +Layanan +Perizinan dan +Non Perizinan +secara online +70 Laporan Kinerja /nstansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +Indikator Realisasi Realisasi % +Kinerja Kinerja Anggaran +Rata-rata 111,03% 92,66% 119,8% +Dibandingkan dengan kinerja yang dicapai pada tahun 2023 +realisasi anggaran sebesar 92,66% dibandingkan dengan realisasi +kinerja sebesar 11103% menunjukkan adanya efektifitas penggunaan +dana. +Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dan segi +penyerapan anggarannya, maka dapat disimpulkan bahwa tahun 2023 +DPMFTSP masih membutuhkan tambahan alokasi anggaran yang +tidak sedikit. Kebutuhan anggaran tersebut diperlukan untuk +melakukan langkah-langkah dalam rangka mencapai target dalam +Renstra DPMPTSP Tahun 2017-2022 dan untuk mewujudkan +organisasi yang efektif dan efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, +serta membenikan pelayanan publik yang berkualitas +7. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN +ATAUPUN KEGAGALAN PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA +Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja DPMPTSP +sebanyak 7 program dengan 13 kegiatan dan 28 Sub kegiatan. Adapun +pencapaian dan setiap program tersebut adalah sebagai berikut: +a. Program Promosi Penanaman Modal +Untuk dapat melaksanakan program mi telah dialokasikan anggaran +sebesar Rp. 7.941.480.966,- dengan realisasi keuangan sebesar +Rp. 6.505.863.490- Hasil kegiatan dan program ml antara lain: +• Selama periode Tahun 2023 telah berpartisipasi dalam forum +bisnis internasional sebanyak 5 Kali serta terlaksananya Jakarta +Investment Forum (JIF) yang dihadiri oleh 326 orang yang tamu +undangan secara langsung dan 5.502 peserta secara virtual yang +berasal dan Kedutaan, Asosiasi Bisnis Nasional dan +Internasional, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan serta +perwakilan sektor swasta lainnya. Serangkaian dengan kegiatan +71 Laporan Kin erja /nstansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pravinsi DK/ Jakarta +JIF 2023, telah dilakukan juga kegiatan JIC Talks sebanyak 4 +keg iatan seama periode 2023. +Mendukung pe!aksanaan promosi selama periode 2023, telah +dilakukan juga kegiatan promosi dalam bentuk Outreach dan +Follow up Meeting sebanyak 32 kegiatan serta penggunaan +media promosi secara online melalui website promosi +invest.jakarta.go.id dan media sosial yaitu instagram ©jic.jakarta +dengan jumlah follower sampai dengan saat mi sebanyak 2.231 +folio wer. +• Telah di!aksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama investasi. +Selama periode tahun 2023 terdapat total 14 potensi kerjasama +investasi yang difasilitasi, dimana terdapat 4 potensi kerjasama +yang telah sampai pada tahap perjanjian kerahasiaan (Non- +Disclosure Agreement) dan 10 potensi kerjasama lainnya masih +dalam tahap korespondensi penawaran dan fasilitasi BtoB +dengan pemilik proyek potensial, dan +• Melaksanakan pembuatan video promosi penanaman modal yang +bersumber dan Dana Alokasi Khusus (DAK). +b.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal +Lintuk dapat melaksanakan program mi telah dialokasikan anggaran +sebesar Rp. 1.045.820.898,- dengan reafisasi keuangan sebesar +Rp. 951 .822.300,- Hasil kegiatan dan program mi antara lain selama +periode 2023 telah tersusun 24 kajian yaitu +1. Analisis Pendataan Harga Sewa Bangunan Gedung Triwu Ian IV & +Total Tahun 2022 di Provinsi DKI Jakarta; +2. Kajian Kinerja Investasi PMA dan PMDN Triwulan IV Tahun 2022; +3. Analisis Alternatif Skema Pembiayaan Proyek lnvestasi di Provinsi +DKI Jakarta; +4. Analisis Strategi Persiapan Daerah dalam mengakses sumber +Green Climate Fund (GCF) untuk pembiayaan Infrastruktur; +72 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +5. Analisis Skema Pembiayaan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif +Pembiayaan lnfrastruktur untuk Peningkatan Performa Investasi di +Provinsi DKI Jakarta; +6. Analisis Mekanisme Penjaminan Pembiayaan untuk Percepatan +Investasi lnfrastruktur di DKI Jakarta; +7. Analisis Strategi Pembiayaan Sumber Luar Negeri untuk +Peningkatan Kinerja Investasi; +8. Analisis Alternatif Sumber Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable +Finance) untuk Mendorong Peningkatan Realisasi lnvestasi di DKI +Jakarta; +9. Analisis Potensi Feningkatan Investasi Sektor Unggulan Wilayah +Kota Administrasi Jakarta Pusat; +1O.Analisis Potensi Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Wilayah +Kota Administrasi Jakarta Selatan; +11.Analisis Potensi Peningkatan lnvestasi Sektor Unggulan Wilayah +Kota Administrasi Jakarta Timur; +12.Analisis Potensi Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Wilayah +Kota Administrasi Jakarta Barat; +13.Analisis Potensi Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Wilayah +Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; +14.Analisis Potensi Peningkatan Investasi Sektor Unggulan Wilayah +Kota Administrasi Jakarta Utara; +15.Analisis dan Penyusunan Kuesioner B-Ready Parameter A; +16.Analisis dan Penyusunan Kuesioner B-Ready Parameter B; +17.Analisis Market Entry lklim Penanaman Modal; +18.Analisis Barrier Entry lklim Penanaman Modal; +19.Analisis Potensi Investasi di SektorA Hilirisasi; +20.Analisis Potensi Investasi di Sektor B Hilirisasi; +21.Analisis Hukum Platform Kerja sama Investasi; +22.Analisis Ekonomi Platform Kerja sama Investasi; +23.Analisis Hasil Pengisian Kuesioner B-Ready Parameter A; +24.Analisis Hasil Pengisian Kuesioner B-Ready Parameter B. +73 Laporan Kin erja lnstansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal +Untuk dapat melaksanakan program mi telah dialokasikan anggaran +sebesar Rp. 2.159.758.870,- dengan realisasi keuangan sebesar +Rp. 1.863.071.464,- Hasil kegiatan dan program ni antara lain: +• Berdasarkan press release Realisasi Penanaman Modal Triwulan +IV (Oktober-Desember) Tahun 2023 oleh Kementerian Investasi/ +Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM +RI), realisasi penanaman modal Provinsi DKI Jakarta mencapai +Rp166,7 triliun yang terdiri dan PMDN sebesar Rp95,2 triliun dan +PMA sebesar USD4,8 miliar*) (Rp71,5 tniliun). Capaian tersebut +melebihi dan Target realisasi penanaman modal pada Rencana +Kinerja (Renkin) Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun +2023, yaitu sebesar Rp128,4 tniliun (realisasi 130% dan target). +• Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, dilakukan +pendampingan terhadap pelaku usaha terkait penanaman modal +terutama yang berkaitan dengan penyampaian LKPM. +Pendampingan dilakukan baik secara luring (tatap muka) ataupun +daring (online). Jumlah pelaku usaha yang dilakukan +pendampingan selama tahun 2023 sebanyak 1 .337 pelaku usaha +• Selama Tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan pengawasan +modal diseluruh wilayah provinsi DKI Jakarta dengan total +pengawasan sebanyak 21.329 kegiatan usaha PMDN, dimana 48 +kegiatan usaha dilakukan dengan mekanisme pengawasan +terintegrasi yang dilakukan bersama dengan SKPD teknis melalui +Subsistem Pengawasan OSS RBA dan menggunakan Dana +Alokasi Khusus(DAK) non fisik dan Kementerian lnvestasi/BKPM +RI. +• Kegiatan Diseminasi Penyampaian Laporan Kegiatan +Penanaman Modal (LKPM) melaui OSS RBA berupa bimbingan +teknis penyampaian LKPM kepada pelaku usaha selama tahun +2023 dilakukan sebanyak 4 kali yang dibagi dalam dua tahap, +tahap pertama pada triwulan III dan tahap kedua pada triwulan IV +dengan total peserta sebanyak 450 pelaku usaha yang +74 Laporan Kinerja Ins tansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro v/nsf DKI Jakarta +menjalankan usahanya di Jakarta. Kegiatan ni bersumber dan +DAK Non Fisik Kementerian Invetasi/BKPM RI. +Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang menghadapi kendala +dalam merealisasikan rencana penanaman modalnya dilakukan +kegiatan fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi +oleh pelaku usaha melalui Focus Group Discussion (FGD) +dengan menghadirkan narasumber terkait diantaranya, +Kementerian Invetasi/BKPM RI, Dinas Perhubungan, Dinas +Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Biro +Perekonomian dan Keuangan serta UPPMPTSP yang terkait. +Total pelaku usaha yang sudah difasilitasi selama tahun 2023 +sebanyak 28 pelaku usaha. Kegiatan mi bersumber dan DAK Non +Fisik Kementerian lnvetasi/BKPM RI. +• Melaksanakan kegiatan yang pendanaannya bersumber dan +Dana Konsentrasi Kementenian Investasi/BKPM RI berupa +kegiatan konsolidasi dan koordinasi penanaman modal dengan +peserta unsur DPMPTSP. Sebagai perpanjangan tangan dan +Kementerian Investasi/BKPM RI dilakukan juga pengawasan +terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 125 pelaku +usaha yang menjalankan usahanya di Jakarta. Realisasi +anggaran Dana Dekonsentrasi ni mencapai Rp.339.478.000,- +atau sebesar 9183% dan dana yang disalurkan sebesar +Rp.369.667.000,-. +• Melaksanakan kegiatan Jakarta Investment Award (JIA) yang +merupakan kegiatan perdana di Tahun 2023. Kegiatan ni +merupakan bentuk pemberian apresiasi dan Pemerintah Daerah +kepada pelaku usaha atas realisasi penanaman modal yang telah +dilaksanakan serta penyerapan tenaga kerja pada tahun 2022. +Sebanyak 40 penghargaan diberikan kepada pelaku usaha dan +Negara Asing asal PMA penyumbang realisasi invetasi terbesan +dengan kategori-kategori sebagai benikut: +a. Kategoni Realisasi Investasi Terbesar untuk PMDN dan +PMA; +75 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Pen anaman Modal dan Peloyanon Terpadu Satu Pintu Pro vinsi OK! Jakarta +b. Ketegori Kepatuhan Penyampaian Laporan Kegiatan +Penanaman Modal (LKPM) untuk PMA dan PMDN; +c. Kategori Penyerapan Tenaga Kerja Terbesar; +d. Kategori Realisasi Investasi Sepuluh Sektor Terbesar untuk +PMA dan PMDN; dan +e. Negara Asing Penyumbang Realisasi Investasi Terbesar. +Selama periode 2023 Sub Kelompok Regulasi Penanaman Modal +telah melaksanakan diantaranya +a. Keputusan Gubernur Nomor 854 Tahun 2023 tentang Tim +Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian +Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; +b. Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif +dan Kemudahan Investasi di Provinsi DKI Jakarta; +c. Draft Rancangan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk +Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif +dan/atau Kemudahan Investasi; +d. Kajian dan analisis draft RUU DKJ terkait kekhususan di bidang +Penanaman Modal; +e. Inventarisasi dan analisis peraturan-peraturan di Daerah terkait +Penanaman Modal dalam rangka harmonisasi kebijakan +dengan Pemerintah Pusat; +f. Analisis Pendataan Kegiatan Usaha di Provinsi DKI Jakarta; +• Sub Kelompok Regulasi Penanaman modal juga telah menyusun +beberapa kajian terkait kebijakan penanaman modal yaitu: +1. Urgensi yuridis lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti +Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja +Terkait Isu Penanaman Modal di DKI Jakarta. +2. Kepastian hukum dalam Hukum Investasi di DKI Jakarta +melalui Perda Pemberian Insentifdan Kemudahan Investasi. +3. Eksistensi Hukum Lingkungan dalam upaya peningkatan +investasi hijau di Jakarta +4. Analisis hukum terkait Pengendalian Pelaksanaan +Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta. +76 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +5. Analisis hukum perubahan ketentuan terkait pajak-pajak +daerah pada UU HKPD dan potensi pengaruhnya terhadap +investasi di DKI Jakarta. +6. Analisis hukum terkait skema pembiayaan alternatif untuk +menunjang pembangunan infrastruktur di Daerah (Bonds, +Loan , KPDBU dli) +7. Analisis yuridis kerjasama Investasi BLUD (studi kasus +Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD) +8. Efektifitas Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 +tentang Percepatan Pengembangan Energi Baru dan +Terbarukan Penyediaan Tenaga Listrik di DKI Jakarta. +9. Politik Hukum Pengeloiaan Wilayah PPPK dalam Upaya +Peningkatan Realisasi Investasi di DKI Jakarta (Studi kasus +Kepulauan Seribu). +10. Dampak Kenaikan UMP terhadap Investasi di DKI Jakarta +(Studi Kasus Permenaker No.18/2022). +11. Akibat Hukum Pemindahan OJK Terhadap Investasi di DKI +Jakarta. +12. Akibat Hukum Pemindahan BI Terhadap Investasi di DKI +Jakarta. +13. Analisis Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait +Penanaman Modal Pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU +Nomor 25 Tahun 2007 Beserta Peraturan Turunannya dalam +Rangka Pemindahan Ibu Kota. +14. Kajian materi muatan pada draft Ranperda Insentif dan +Kemudahan Investasi di DKI Jakarta. +15. Analisis Peraturan terkait pelaksanaan kemitraan antara +Usaha Besar dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di +Daerah. +16. Analisis Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun +2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah +Perencanaan DKI Jakarta Terhadap Investasi. +77 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +17. Kajian Hukum pelaksanaan Kerjasama Investasi antara +Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga atau +Dunia Usaha Nasional dan Internasional. +18. Analisa Hukum pelaksanaan Kerjasama Investasi dengan +Badan Usaha Milik Daerah di Provinsi DKI Jakarta. +19. Fengembangan Skema Jaminan Fiducia berbasis kekayaan +intelektual di Provinsi DKI Jakarta. +20. Pengembangan Skema Jaminan Kontrak Kerja berbasis +kekayaan intelektual dalam rangka Pembiayaan berbasis +kekayaan di Provinsi DKI Jakarta. +21. Pengembangan Skema Jaminan Hak Tagih berbasis +kekayaan intelektual dalam rangka Pembiayaan berbasis +kekayaan di Provinsi DKI Jakarta +22. Efektifitas Instrumen Deregulasi Terhadap Daya Tank +Investasi di Provinsi DKI Jakarta. +23. Analisis Hukum Kantor Perwakilan Asing Terhadap Daya +Tank Investasi di Provinsi DKI Jakarta Skema Pemberian +Insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Provinsi DKI Jakarta. +d.Program Pelayanan Penanaman Modal +Untuk dapat melaksanakan program mi telah dialokasikan anggaran +sebesar Rp. 150.443.206.384,- dengan realisasi keuangan sebesar +Rp. 148.714.466.678,- Hasil kegiatan dan program ni antara lain: +Selama periode 2023 DPMPTSP telah meraih ISO (Audit +dilaksanakan +1. Sertifikat atas pelaksanaan Initial Audit Sertifikasi ISO +9001 :2015 Mal Pelayanan Publik (Single Site); +2. Sertifikat atas pelaksanaan Intial Audit Sertifikasi ISO +9001 :2015 UPPMFTSP Kota/Kabupaten Administrasi (Multi +Site) meliputi +a. UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur; +b. UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara; +c. UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat; +d. UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat; +78 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Peloyanon Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +e. UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan;dan +f. UPPMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. +3. Sertifikat atas pelaksanaan Initial Audit Sertifikasi ISO +9001 :2015 UPPMPTSP Kecamatan Duren Sawit (Single Site) +4. Sertifikat atas pelaksanaan Initial Audit Sertifikasi ISO +9001 :2015 UPPMPTSP Kelurahan Tebet Barat (Single Site) +5. Sertifikat atas Surveillance Audit ISO 9001:2015 ke-1 pada +UP PMPTSP Kecamatan Mampang Prapatan (Single Site); +6. Sertifikat atas Surveillance Audit ISO 9001:2015 ke-1 pada +UP PMPTSP Kecamatan Kalideres (Single Site); +7. Sertifikat atas Surveillance Audit ISO 37001:2016 ke-1 pada +Mal Pelayanan Publik (Single Site); +• Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan +dengan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar (94,02 TW IV) +• Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi layanan dengan jumlah +yang sudah di money tahun 2023 sebanyak 279 (Triwulan I +sebanyak 32 UPPMPTSP, Triwulan II sebanyak 48 UPPMPTSP, +Triwulan Ill sebanyak 79 UPPMPTSP,dan TW IV sebanyak 120 +UPPMPTSP) service point. Sedangkan untuk Jumlah Iayanan +perizinan dan non perizinan tahun 2023 sebanyak 3.558.976 +dengan rincian di tingkat Provinsi sebanyak 334.040 (9,39%), +Kota/Kabupaten sebanyak 262.920 (7,39%) Layanan, Kecamatan +sebanyak 176.931 (4,97%) layanan dan Kelurahan sebanyak +2.785.085 (78,26%) layanan. +• Layanan perizinan dan non perizinan tersebut terdiri dan layanan +perizinan dan non perizinan kewenangan DPMPTSF, kemudian +juga ada layanan yang dilakukan fasilitasi (menenima berkas) +antara lain Iayanan PM1 Camat dan Lurah serta layanan +Dukcapil. Di samping itu, untuk Iayanan konsultasi dan juga +mutasi/legalisir/pencabutan juga. +• Pada Tahun 2023 telah memberikan pelayanan konsultasi dan +pengelolaan pengaduan masyarakat kepada sebanyak 447.658 +orang, terdiri dan loket konsultasi/penyuluhan 6.583 orang, +79 Laporan Kinerja Ins tansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Peloyanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +melalui surat sebanyak 243 orang, melalui media sosial sebanyak +1.296 orang , email sebanyak 452 orang, Call Center melalul +aplikasi Si Pinter sebanyak 33.633 orang, CRM sebanyak 3.141 +orang. Publikasi berita positif DPMPTSP dengan rasio berita +positif sebesar 9,8. Pelaksanaan Podcast Rabu Belajar sebanyak +393.449 orang. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah melakukan +penyusunan strategi komunikasi kegiatan unggulan yaitu: 1) +Reformasi perizinan dan non perizinan dalam kampanye "Urus +lzin Sendiri itu Mudah" di tahun 2023 dan 2) Optimalisasi Mall +Pelayanan Publik melalui peningkatan peran Jakarta Investment +Center (JIC) dalam peningkatan investasi. Sebagai tindak lanjut +dan lnstruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKl Jakarta no 76 tahun +2020 tentang Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi +Rencana Kinerja Daerah dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi +DKI Jakarta Nomor 151 tahun 2021 tentang Penyusunan +Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi +Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Program unggulan tersebut di +tahun 2023 telah terpublikasi sebanyak 715 publikasi diberbagai +saluran media atau mencapai 1.192% dan target yang ditetapkan. +Selama tahun 2023, mendapatkan 10 Penghargaan dalam bidang +komunikasi, kehumasan dan penyuluhan yaitu 1. Terpopuler di +Media Kategori Pemerintah Provinsi dalam Kompetisi Kinerja +Kehumasan/ Komunikasi 2. Bronze Winner Manajemen Krisis - +Kategori Krisis & Pasca Krisis : Penanganan Krisis Komunikasi +DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam Kompetisi Kinerja +Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards +(PRIA) 2023, 3. Gold Winner Subkategori Departemen PR +Kinerja Penyuluhan I Komunikasi Masyarakat Bidang Penyuluhan +dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, 4. Gold Winner +Program Government PR : Gerai Memulai Usaha "Pendampingan +Perizinan UMKM secara end to end process" dalam Kompetisi +Kinerja Kehumasanl Komunikasi, Public Relations Indonesia +Awards (PRIA) 2023 5. Silver Winner Program PR - Kategori +Program Digital Layanan Jakarta on TV "Semangat Kolaborasi, +80 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Pen anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +Bangun Reputasi" DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam +Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations +Indonesia Awards (PRlA) 2023, 6. Platinum Awards (Juara +Umum) dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan! Komunikasi, Public +Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023, 7. PR Campaign of The +Year Urus Izin Sendiri itu Mudah, Program Komunikasi +Masyarakat Terpadu / Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023, 8. Best +Presenter : Rinaldi, S.I.Kom., M.Si, Pranata Humas Ahli Muda - +Subkoordinator Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 , 9. +Public Speaker Terbaik dalam Kategori Kepakaran Public +Speaking : Rinaldi, S.I.Kom., M.Si, Pranata Humas Ahli Muda - +Subkoordinator Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta, Anugerah Ikatan Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) +2023. 10. Pranata Humas Ahli Muda Terbaik dalam Kategori +Pranata Humas Rinaldi, S.I.Kom., M.Si, Pranata Humas Ahli +Muda - Subkoordinator Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi +DK Jakarta, Anugerah Ikatan Pranata Humas Indonesia +(Iprahumas) 2023. +• Selama periode 2023 telah memberikan bimbingan teknis +sebanyak 9 kali kepada 845 orang pegawai DPMPTSP. 300 +Petugas Customer Relation Officer (CR0) telah membantu +sebanyak 448.306 pelayanan perizinan dan 561 petugas Antar +Jemput Izin Bermotor (AJIB) telah membantu sebanyak 1 .533.567 +pelayanan perizinan dan non perizinan sepanjang tahun 2023. +• Selama periode 2023 jumlah pelaksanaan sidang Rapim +Gubernur untuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah +(BKPRD) / Percepatan investasi dan penyelesaian perizinan +berusaha daerah (PIPPBD) sebanyak 4 kali dan Pra Rapim +Gubernur untuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah +(BKPRD) / Percepatan investasi dan penyelesaian perizinan +berusaha daerah (PIPPBD) sebanyak 5 kali. +8]. Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tohun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +• Untuk tahun 2023 mi, pelayanan perizinan melalui OSS yang +menjadi kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta adalah sebanyak +382.987 layanan. Pelayanan ni terbagi menjadi beberapa status +pelayanan yaitu Izin TerbitlSS Terverifikasi, Menunggu Verifikasi +Persyaratan dan Terbit Otomatis. +• DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kolaborasi +Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha +bersama dengan SKPD Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Lainnya +seperti Balal Besar POM Jakarta, Kanwil Kementerian Agama +Jakarta, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta dan +PT. Tokopedia, Kolaborasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan +Non Perizinan Berusaha mi diselenggarakan di Ruang Publik +(seperti di RPTRA, Pusat Perbelanjaan, Pameran, Balai +Pelatihan, Hotel di Jakarta) atau di Kantor UP. PMPTSP +Kecamatan. +• Saat ml untuk Provinsi DKI Jakarta, permohonan PBG diproses +melalui aplikasi SIMBG yang mana DPMPTSP menjadi Iangkah +akhir setelah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan +(DCKTRP) melakukan proses verifikasi begitu juga dengan SLF +yang menggunakan skema yang sama dengan PBG. Total +layanan PBG dan SLF sejak awal dan penggunaan aplikasi +SIMBG sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai +berikut ni, total PBG yang masuk berjum!ah 12.066 permohonan +dan untuk SLF berjumlah 1.106 total permohonan yang masuk. +e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi +Untuk dapat melaksanakan program ml telah dialokasikan anggaran +sebesar Rp. 533.552.112.521,- dengan realisasi keuangan sebesar +Rp. 513.319.942.339,- Hash kegiatan dan program mi antara lain: +• Beroperasinya sarana dan prasana kantor sesuai sasaran +fu ng s ion a I nya. +• Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor pendukung +layanan perizinan dan non perizinan antara lain alat tulis kantor, +alat rumah tangga kantor, kelengkapan komputer seperti (flash +82 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi OK! Jakarta +disk, mouse, keyboard, hard disk, speaker dli) dan alat kerja +lainnya untuk unit layanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, +Kota/Kabupaten dan Provinsi. +f. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman +Modal +Untuk dapat melaksanakan program ml telah dialokasikan anggaran +sebesar Rp. 13923.482.113,- dengan realisasi keuangan sebesar +Rp. 13.382.227.687- Hash kegiatan dan program mi antara lain +Selama periode 2023 sebanyak 3 (tiga) sistem telah dikembangkan +yakni sistem perizinan, sistem investasi dan supporting sistem (epjlp, +helpdesk, kepegawaian) dan diimplementasikan sebagai pendukung +sistem pelayanan penizinan dan nonperizinan. Aplikasi Jakpintas +membantu masyarakat dalam mengurus perizmnan ass RBA melalui +peta potensi investasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sejak +berlakunya OSS RBA dan dalam rangka menjalankan amanat PP +6/202 1 terkait Sistem Pendukung Daerah, terkait pengawasan saat mi +sudah dapat di- monitor melalui sub sistem monitoring dan evaluasi +ETA (Estimated Time Arrival) di Jakevo Pengawasan. Selain itu saat +mi telah disepakati integrasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan +Gedung (SIMBG) dengan JAKEVO terkait alur dan mekanisme +notifikasi Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata +Bangunan & Lingkungan (RTBL) untuk Persetujuan Bangunan +Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui JAKEVO. +B. REALISASI ANGGARAN +Pada tahun anggaran 2023 DPMPTSP dialokasikan anggaran +sebesar Rp.708.696.194.752,- Anggaran tersebut terdiri atas Belanja +Operasi (pegawai dan barang jasa) sebesar Rp.685.508.467.259,- +dengan penyerapan sebesar Rp. 661.924.634.119 atau 9656% dan +Belanja Modal sebesar Rp.23.187.727.493,- dengan penyerapan +sebesar Rp. 22.446677.839,- atau 96,80 %, yang dijabarkan ke dalam 7 +Program dan 13 Kegiatan dan 28 Sub kegiatan. Dengan penjelasan +lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ml: +83 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 +• • Realisasi +No Kegiatan Anggaran Keuangan +Ke'akp) +BELANJA OPERASI 685.508.467.259 661.924.634.119 96,56% +Belanja Pegawai 493.648.737.642 476.120.375.889 96,45% +Belanja Barang Jasa 191 .859.729.617 185.804.258.230 96,84% +BELANJA MODAL 23.187.727.493 22.446.677.839 96,80% +Belanja Modal Peralatan dan 19.971.755.129 19.243.066.557 +96'3 5°! +Mesin +Belanja Modal Gedung dan 3.215.972.364 3.203.611.282 +9962°! +Bangunan ' +TOTAL 708.696.194.752 684.371.311.958 96,57% +RINCIAN ANGGARAN PER KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN +Program Promosi Penanaman Modal +7.941.480.966 6.505.863.490 81,92% +Penyelenggaraan Promosi +Penanaman Modal yang Menjadi +Kewenangan Daerah Provinsi +I Pelaksanaan Kegiatan 7.941.480.966 6.505.863.490 81,92% +Promosi Penanaman Modal +Kewenangan Provinsi +Program Pengembangan lklim Penanaman Modal +1.045.820.898 951.822.300 91,01% +Penetapan Pemberian +Fasilitas/lnsentif dibidang +Penanaman Modal yang Menjadi +Kewenangan Daerah Provinsi +1 Penetapan Kebijakan Daerah 1.045.820.898 951 .822.300 91,01% +dalam Pemberian +Fasilitas/Insentif dan +Kemudahan Penanaman +Modal +Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal +Pengendalian Pelaksanaan 1.790.091.870 1.496.989.464 83,63% +Penanaman Modal yang Menjadi +Kewenangan Daerah Provinsi +1 Koordinasi dan Sinkronisasi 591 .300.000 531 .500.000 89,89% +Pemantauan Pelaksanaan +Penanaman Modal +2 Koordinasi dan Sinkronisasi 1.086.920.073 869.531.764 80,00% +Pembinaan Pelaksanaan +Penanaman Modal +3 Koordinasi dan Sinkronisasi 111.871.797 95.957.700 85,77% +PengawasanPelaksanaan +84 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Realisasi +No Kegiatan Anggaran Keuangan +Ke'p) +Penanaman Modal +Program Pelayanan Penanaman Modal +Penanaman Modal yang Ruang 17.551.514.104 16.472.266.557 93,85% +Lingkupnya Lintas Daerah +Kabupaten/Kota +1 Penyediaan Pelayanan 17.551.514.104 16.472.266.557 93,85% +Terpadu Perizinan dan Non +Perizinan berbasis Sistem +Pelayanan Perizinan +Berusaha Terintegrasi secara +Elektronik +Penanaman Modal yang Menurut 150.443.206.384 148.714.466.678 98,85% +Ketentuan Peraturan +Perundangan-Undangari Menjadi +Kewenangan Daerah Provinsi +1 Penyediaan Pelayanan 139.380.883.587 137.967.244.901 98,99% +Terpadu Perizinan dan Non +Perizinan Berbasis Sistem +Pelayanan Perizinan +Berusaha Terintegrasi +Secara Elektronik +2 PenyediaanLayanan 11.062.322.797 10.747.221.777 97,15% +Konsultasi dan Pengelolaan +Pengaduan Masyarakat +terhadap Pelayanan Terpadu +Perizinan dan Non Perizinan +Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal +Urusan Pengelolaan Data dan 13.923.482.113 13.382.227.687 96,11% +Informasi Perizinan dan Non +Perizinan Penanaman Modal yang +Terintegrasi pada Tingkat Daerah +P rovi n si +1 Pengolahan, Penyajian dan 13.923.482.113 13.382.227.687 96,11% +Pemanfaatan Data dan +Informasi Perizinan dan Non +Perizinan Berbasis Sistem +Pelayanan Perizinan +Berusaha Terintegrasi secara +Elektronik +Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi +Perencanaan, Penganggaran, dan 142.545.496 139.719.754 98,02% +Evaluasi Kinerja Perangkat +Daerah +85 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +• Realisasi +No Kegiatan Anggaran Keuangan +Keu:ng:n(Rp) +1 Evaluasi Kinerja Perangkat 142.545.496 139.719.754 98,02% +Daerah +Administrasi Keuangan Perangkat 493.666.100.262 476.131.378.789 96,00% +Daerah +1 Penyediaan Gaji dan 493.648.737.642 476.120.375.889 96,45% +Tunjangan ASN +2 Pelaksanaan Penatausahaan 17.362.620 11.002.900 63,37% +dan Pengujian/Verifikasi +Keuangan SKPD +Administrasi Umum Perangkat 5.162.236.983 4.583.476.595 88,79% +Daerah +I Penyediaan Peralatan dan 2.649.462.952 2.159.473.200 81,51% +Perlengkapan Kantor +2 Penyediaan Barang Cetakan 88.965.390 87.026.220 97,82% +dan Penggandaan +3 Penyediaan Bahan/Material 1.353.307.500 1.353.307.500 100% +4 Fasilitasi Kunjungan Tamu 168.291.000 133.715.000 79,45% +5 Penyelenggaraan Rapat 279.150.000 257.880.000 92,38% +Koordinasi dan Konsultasi +SKPD +6 Dukungan Pelaksanaan 98.534.700 89.514.840 90,85% +Sistem Pemerintahan +Berbasis Elektronik pada +SKPD +7 Penyediaan Peralatan 197.084.930 194.936.424 98,91% +Rumah Tangga +8 Penyediaan Komponen 168.871.239 165.179.211 97,81% +Instalasi Listrik/Penerangan +Bangunan Kantor +Penyediaan Jasa Penunjang 16.192.458.750 15.162.570.209 93,64% +Urusan Pemerintahan Daerah +1 Penyediaan Jasa Surat 3.651.663.290 3.644.028.335 99,79% +Menyu rat +2 PenyediaanJasa 2.860.524.518 2.023.248.250 70,73% +Komunikasi, Sumber Daya +Air dan Listrik +3 Penyediaan Jasa Peralatan 2.419.338.240 2.243.855.690 92,75% +dan Perlengkapan Kantor +4 Penyediaan Jasa Pelayanan 7.260.932.702 7.251.437.934 99,87% +Umum Kantor +Pengadaan Barang Milik Daerah 15.968.443.739 15.619.636.067 91,47% +Penunjang Urusan Pemerintahan +Daera h +86 Laporan Kinerja instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +Realisasi +R +No Kegiatan Anggaran Keuangan +Keu p) +1 Pengadaan Peralatan dan 12.585.531.204 12.251.408.000 97,35% +Mesin Lainnya +2 Pengadaan Sarana dan 3.356.942.364 3.344.403.582 99,63% +Prasarana Gedung Kantor +atau Bangunan Lainnya +3 Pengadaan Saranadan 25.970.171 23.824.485 91,74% +Prasarana Pendukung +Gedung Kantor atau +Bangunan Lainnya +Pemeliharaan Barang Milik Daerah 2.420.327.291 1.683.160.925 69,54% +Penunjang Urusan Pemerintahan +Daera h +I PenyediaanJasa 790.951.046 462.783.360 58,51% +Pemeliharaan, Biaya +Pemeliharaan, Pajak dan +Perizinan Kendaraan Dinas +Operasional atau Lapangan +2 Pemeliharaan Peralatan dan 216.806.166 212.690.430 98,10% +Mesin Lainnya +3 Pemeliharaan/Rehabilitasi 125.403.205 120.158.055 95,82% +Gedung Kantor dan +Bangunan Lainnya +4 Pemeliharaan/Rehabjlitasi 1.287.166.874 887.529.080 68,95% +Sarana dan Prasarana +Gedung Kantor atau +Bangunan Lainnya +TOTAL 708.696.194.752 684.371.311.958 96,57 % +Sumber:sistem money bappeda +Jika dibandingkan dengan tahun 2022 penyerapan secara total +anggaran tahun 2023 menunjukan peningkatan, yakni meningkat dan 93,86% +menjadi 96,57%. Hal mi dikarenakan pada Tahun 2023 terdapat banyak sisa +lelang dan pada tahun mi sudah dianggap perekonomian sudah mulai pulih +dan Covid-19 sehingga tidak terdapat mekanisme refocusing yang +menyebabkan sisa lelang menjadi sisa mati anggaran, sehingga terdapat +penurunan penyerapan dan tahun lalu. Namun adanya komitmen yang tinggi +dan pimpinan dan jajaran SDM di Dinas PM dan PTSP untuk terus +meningkatkan kinerjanya serta adanya money anggaran yang dilaksanakan +secara rutin dan intensif untuk mendorong peningkatan realisasi dan adanya +upaya antisipasi terhadap penyerapan anggaran yang mengalami hambatan. +87 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +TabeL3.1O Tabel Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan Tahun 2023 +Anggaran Penyerapan +Tahun Belanja Belanja Belanja +Belanja Modal Total Total +Operasi Operasi Modal +2023 685.508.467.259 23.187.727.493 708.696.194.752 96,56% 96,80% 96,57% +2022 706.464.225.393 12.153.415.588 718.617.640.981 93,81% 96,41% 93,86% +umber:sistem money bappeda +88 BAB IV PENUTUP +A. Kesimpulan +Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 disusun sebagai +wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian visi, misi dan tujuan Instansi +Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan +laporan ni adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapalan sasaran maupun +tujuan Instansi Pemerintah sebagai jabaran dan visi, misi dan strategi Instansi +Pemenintah yang mengindikasikan tingkat keberhasUan dan kegagalan pelaksanaan +kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. +Terdapat 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja yang termuat dalam +Perjanjian Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 yang telah +diselaraskan dengan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi DKI +Jakarta Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta +Tahun 2023-2026 serta program prioritas Pemerintah provinsi DKI Jakarta lainnya. +Adapun pencapaian keseluruhan indikator tersebut secara keseluruhan mencapai +102,63 % atau masuk dalam kategori sangat berhasH. Jumlah alokasi anggaran +yang dialokasikan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp.708.696.194.752,- +dengan penyerapan sebesar Rp. 684.371.311.958,- atau 96,57%. Anggaran +tersebut terdini atas Belanja Operasi sebesar Rp.685.508.467259,-. dengan +penyerapan sebesar Rp. 661.924.634.119,- atau 96,56% dan Belanja Modal +sebesar Rp.23.187.727.493,- dengan penyerapan sebesar Rp. 22.446.677.839,- +atau 96,80%. Upaya koordinasi akan terus ditingkatkan dengan stakeholderterkait +secara Iebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai melthatkan +segenap instansi daerah dan pusat dalam rangka penyelenggaraan sistem +pemerintahan yang berbasiskan kinerja dan berorientasi pada hasil, serta untuk +mewujudkan pelayanan publik yang prima. +B. Saran +Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi, maka diusulkan beberapa +rekomendasi, sebagai berikut: +89 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pe/ayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OK! Jakarta +• Terus dilakukan pengkajian dan penelaahan atas adanya kebijakan yang baru +agar dapat diimplementasikan. +• Perlu disusun kebijakan Insentif dan Disinsentif untuk meningkatkan minat para +investor untuk menanamkan modal di DKI Jakarta (Policy Responses to Capital +Flow). +• Sosialisasi peraturan I kebijakan I SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta +melibatkan stakeholder terkait melalul media meeting secara daring. +• Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian +fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan izin cepat, +mudah, terjangkau, tidak ada pungli. +• Mengoptimalkan fungsi JIC dalam rangka memperoleh informasi terkait proyek- +proyek investasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. +• Optimalisasi Sumber Daya yang dimiliki (Modal dan Manusia) untuk pencapaian +target kinerja +90 Lampiran +PENGHARGAAN +Berikut disampaikan penghargaan yang diterima DPMPTSP tahun 2023: +1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima dengan +Nilai Tertinggi (A) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan +Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik. +2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 : Badan Publik +Menuju lnformatifdari Komisi Informasi Provinsi DKI. +3. Organisasi Perangkat Daerah Berprestasi Dalam Pengelolaan Arsip +dengan Kategori AA atau sangat memuaskan dan Dispusip Provinsi DKI. +4. Platinum Awards (Juara Umum) dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ +Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023. +5. PR Campaign of The Year : Urus Izin Sendiri itu Mudah, Program +Komunikasi Masyarakat Terpadu / Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 +6. Best Presenter : Rinaldi, S.I.Kom., M.Si, Pranata Humas Ahli Muda - +Subkoordinator Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, +Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 (4 Tahun Berturut-turut +sejak 2020). +7. Gold Winner Subkategori Departemen PR : Kinerja Penyuluhan / +Komunikasi Masyarakat Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP +Provinsi DKI Jakarta, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 +8. Gold Winner Program Government PR : Gerai Memulai Usaha +"Pendampingan Perizinan UMKM secara end to end process" dalam +Kompetisi Kinerja Kehumasan! Komunikasi, Public Relations Indonesia +Awards (PRIA) 2023 +9. Silver Winner Program PR - Kategori Program Digital: Layanan Jakarta on +TV 'Semangat Kolaborasi, Bangun Reputasi" DPMPTSP Provinsi DKI +Jakarta dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public +Relations Indonesia Awards (PRIA) 2023 Laparan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanoman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +10 Bronze Winner Manajemen Krisis - Kategori Krisis & Pasca Krisis +Penanganan Krisis Komunikasi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam +Kompetisi Kinerja Kehumasan! Komunikasi, Public Relations Indonesia +Awards (FRIA) 2023 +11.Terpopuler di Media Kategori Pemerintah Provinsi dalam Kompetisi +Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards +(PRIA) 2023. +12.Public Speaker Terbaik dalam Kategori Kepakaran Public Speaking +Rinaldi, S.I.Kom., M.Si, Pranata Humas Ahli Muda - Subkoordinator +Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Anugerah lkatan +Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) 2023 +13.Pranata Humas Ahli Muda Terbaik dalam Kategori Pranata Humas +Rinaldi, SJ.Kom., M.Si, Pranata Humas Ahli Muda - Subkoordinator +Urusan Penyuluhan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Anugerah Ikatan +Pranata Humas Indonesia (Iprahumas) 2023 +• PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP +• DOKUMENTASI LAVANAN MAL PELAYANAN PUBLIK +• DOKUMENTASI LAYANAN AJIB +• DOKUMENTASI LIPUTAN LAYANAN DPMPTSP PERJANJIAN KINERJA DPMPTSP +1i +PEMERINTAK PROVINSI DAERAH KHUSIJS +IBUKOTA JAKARTA +PERJANJ IAN KINERJA +TAHUN 2023 +Dalam ra•ngka mewujudkan ma naemen pemerinlatian yang 61e1ct1f, tranapar an dan +akurflabel serta beroreerflasi pada hasil, kaxni yang berlancta Langan di bawah ml +Nama BENNI AGUSCANDRA +Jabatan Kepala Qnas Penanaman Modal dan Petayaiian Terpadu Satu Pintu +Proinsi Daerah Khusus lbvkota Jakarta +selanjulnya dieebut Pli-tAK PERThMA +Nama HERL) BUDI RARTONO +Jabaan Pj Gtben,ur Daerah Khusus 1bu4ota Jakatta +selaku atasan PI1AK PERTAMA. aalarijulnya disebul PIHAK KEOUA +PUIAK PERTAMA berarii akan mewujudkan target hineqa yang setiarusnya Sesuai +ampiran perjarien mi. d&am rangha mencapai target kineija angka nenerqah seperti +yang tetah ditetapkan dalam dokumen pere4lcanaan Kebrhasllar dan kegagalan +pencapalan target kinerja lersebut mefijadi tanggung awab kam& +Pli-IAK KEDJJA akan melalcukan superis yang diperlukan aerta akan melakukan +ealuas terhadap capaan tunerja darl porjailjian ml dan rnengambil tndaka n yang +diperlukan dalam rangka pembenan pcnghargaan den sanksi +Jakarta. 2023 +PIHAK KEOUA PIHAK PERTAMA, +P1 Gubernur Daerah Khusus Kepala Diras Penanaman Modal dan +-fr +Ibukota Jakarta. Pelayanan rerpadu Satu Pintu Provmsl +0aerah Khusus Ibukota Jakarta, +HERU BUDI HARTONO BENNI AGUSCANDRA +NIP 196908081997031004 Laporan Kin erja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal don Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OKI Jakarta +lJ4LR 111421011 I11Y48A P111141111*21 1111 101111041 2621 +I960111199?211204 +Kepala 01014 +0(014 P 3111 U OP P11y4n11n Top11d 800 P111(0 POlOJOPtI +P 4 . 6 2 *4 $0041 3 1 0 6 0 0 0 1 . 1 6 NO NdI4*orrC11*. OPDIU 000444001000011* 3 T44r J KPpN +U1141104N. OP Q21PIU211O 0*113 51.34 o3ol 0*4 24* +00040* '410. 35 IP43407 004111.600 P44. +0444 CE/1*S0 +4100 OP$o00co04H UDt 11 +0000 +J00tIS 4111000620000 U41O dU00Pp'*, 41011OPV04) 04501411(0 +(01100*041k +4100 114410000 P5.001140.r 1(004511004) +2 1 ; 1 * 00 P 000 * 01 o 3,1 n 14 ç 1 oo, 100400 p (4 .o 14 t 1 L 4p_-I--p.4p 0 1111o + Lot 11 00*41010010014,44000 11111021 005704O0*P0000&OPK.6.I04$0*olP4*41,404n00P4404pP,441. 00 00 NI -It- 11 0(00 +11110444110441 +(04544(0 +0004 lO0* 41oo.o 00410 t41410pr0o11PI10por4o44 ptp 10411111001041441, 11 0044 14504 2017.1041 +flIt 0403&I0I*I04449110 $u%. Klpia, ullylrfl (01193 Of. +00MP70PO4*ot,50r441to, *p93D 0404P4100400oSPo,00 loogp.n00 +63000 1011110000f..Uçl 0 (113011004014411116,11141110 4160441400,11 1440011411*0.414p910011 I0 +0000354 lrs.t 10, 404 110091449340130421 lr010 n.r110041n, +2.144440003.0111211041011 121060060*00Ol00011000ll04000110O0014002110010112 11100001001010*00 +000410042040000004*0 +osecn2lrt00srm 3441400900 01iliflk6lttf..$P4.sffipaW4!gol..,p1101-111400 IP4I16SI1M3103011NI +r44rplrlw.sw,9300010Uflh$83346000 111010 +I'( l4504 11154065000I0000000 011110*0000P4010000 +ooct.o. 6310005 ,4100005o4o00$000001P4,11. oo.46260.,*.4 1.601300011100 00Q0 +,.041.1It I11 11 41440400441 41,.o*, 4007lo00000t 0000l +704)4611000000002440105500(00193104)30 00(0040935. 206200700(0 o, o +0 41100fl(0000*0004 09412000110000 00 P4000 +930* 43.03 0411 640009 0111111000011 4 307,014.01104 4* 111110904045. 11 04040 0*0f.0 5001, +& 040400001111*311*1111100.00o011001193511193 110160010041f6231113416100w931001116040tpa +U0PE0LtI0JW0 - +010,02040010035,004 I*00063014441*043 (6254041141 00624 0*414400 P440000, +700440000001d.50000 1111000000410016.00000410944000400000*5.0090004, 00,0oo, +93141,00930.13031 04t04 &10011094103044P4635009609110093 (73.000040030040040*0063 +11n.64,o 044060000.10160146005 900y90004404.o9061040001090,ag.,dltao04000 +0111009 OATA +(0110100 +S PI44OS00IF0010041*l 4111000P411000030013 4.00*9 001053 $14 $111 5214 77.4* 7109 4335 +0401014(0 1104.p00oh.64*s 14 4341270460042140001,44,0000900601100411 +41000000 4111.9411019.I,1,90n,0*00 bP4(704do 0440001, 493005.5990090000 040400 610*111 +14*93144111 410% 041100.004 klr p111,04000.1(0 +111.140*00 +6110)00751 +41*10642014) +.1454(0661 +4457,21061* +110011(7011) +00600 4444562003% +170100€ P4003414706)0* +11.51 20201*934.04060004(04Pt414440411,r1440004114011115004. .6009 530 400004011400 P1001,00'S +,930r4a.1.n0.SO4N4taIi411llto61t00fi62 1$s410 111*113510 1*1,1001* +543*1 OP990404111*4P +144143 +004P11100%161.l -*10 +0300*1*0.3-700 +1141110021800 +040060101.0060499001*41.00044 +4 P.610(5L310090 I R4406oson5 1100900 11111*19 (7*5 370 (0 111) 1(0 4 +44*00121590*04, 0044043)90,411 00y00410545P4 *0300.600411144490004 9. 04P4 100000000001021,00 +001,004.1 P01o04, +4401114 S 09 41064 5*0011*6. (411(11 11140/I 140 flSlflj 10151 990% +(011000011140 +11090100 +0 73*1400, I P0011N00p00)01*410 .4100. N3010003.0008112.0414001119*004*0400006300111*0001911.11SP11$605000093P116116027*41200119 1444 IS) 041 00 00 P*Nst +14I05b1417, 63., 4613* l00 1100(0004.00 9*14(04100 P*1100P.sP*04v00OPtI +13349354141 T64000093010111OP +9314 94114*. 5401*040 +93009300094*046300 +4 OPoP$041$60 I P00o104N*iS .*o**l R00.60014000006Od043lI00400P10010110000/3311006.à14D0000P300P09000P11l1N*0*3* 100 44* 00 104 ¶1143 0000 +010411*44.11000400 1010*60011(0001*00 0093*93030010111*600 +(1300144 0414, 001F4*131110.230 +04000,4111111101 +001100020516211800 +011 40000002S 11114*00 +I 111410514$,4$94401$662 I 04*101047059.5.42511 P4*S*2 S9,.tS)O,*61OO441.fld*ØP(00*(06lll14*l00M100al11001141P11**0P62OP$l641(0 5(0 CO CC 103 00 011000 +*4.04100.936162 00000219411141160 +P00% 7,03(130 +1111(0500300113621 +* P442-1441*100.6900 1 0020000*1o6*10.fl 1.411.0.0(0 040013oe1,04400d540400111O5*I4$6001$l0O*P4P4*b7l1006301d04d00k141Ml10216I00P111 164 493. 00 *0. ¶00 P$001 +004550000600 1401,000*030010100 31*0000400 5p.000SS01059393fl3 030400 +19062 1601400, 001 +0000001114111 6*4*9303 44404002011(0 +443594 07011441730 14201011 +2063 +04062 000400 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Din as Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DK1 Jakarta +O Att3*.flfl I Pt.nthaflS.t .4000.050 0%Mu *lol00rll000w,0.,111I0051NMP0.,ØNM On )c100rrdrwa yfl5PIiWO04tbPSI CI 121 CO CA III Pr.0, +r1D5010NM SDPNMØOM, 1.00000.00,0.00 +)00o..B0010 T00P +001,C1 110100A0100IbNM +10 IANlgs.y100.t111 A Poh.olaflso.0 MNMMANM 0000.0ow,0*wa,00010115101 110oIrc.,.0¼A10aor00a.*aP.4r%akfl00h0fl,00g4sC,0paOa00p,0bw%)K$0 00 00 100 NM 00 Ptcn +01ALOAANMCIAII 000N.000000A +1,0(00.01 Y0.5.0100 00O11Oa,0,S00,O00 +.0y(N0.0001 SIN +1022 P5t +0000 +2 .MNM'020 0001100WV W0%00000)N1A10IO00NM,000P00NM00MNMN00A00I.M001S00I020 INN ICO 100 50 500 10000 +00111001 20% +001 Puü%IAIAOlS00 +II T00%S.I0P00.00. I000010)0000000121 NNA 0*000&0001NMNM00N00%00)M,010101000000 W 101100050.01100 0P..INNy.O0%000 150 10,0 (50 100 INN 0.00 +MOINM00d00k50 M(M000%000001100 0000000001100M00 5005. 000010.000100 11200. +1005.01.100011 100 014.00 .01001 +KMN10IIANM000000 +1• . +AS ANN ).0000001 014. I0%1(A00,0dniNN 10llNM R0100050fl00A5.00lT0%1l M0000NN00A14P0%00A00l00l I 10010011 010000.01115000.01001)00 10% 5110 0% 000 150 0100% +00.500000100501 00000001000115(5.000 +11001000010501 00100.01000.0 +0101000100001.000 00000000050.00 +0000100000000 +100000 PINN0o +13 T100000001,0.%.4 I 00.1(00010000000 0.O 01NN0000NM115000l1001501NN50'5ININlNMl0,N0010000l01. 00.0.,00I0(5b.010 101. 0% NM 150 000 +(000000 F(0%(0ONI lNI10l .0000. 01 UI 00111)1 210051111r100% +00000. +14 20000000(0001410th 4.000000)00000 0000.1 14001) I IOCA0,CAA01)I21550001 1P1INNXlW 5(0114.14041 Pr,0010000011101010$ 41500000000) 51011 150 4014 100 102 +1100.10000(121 )0laMf4.PlI 1100 1100 000020101000004.00)00 00000NMP00)0000P.100A0100 01.1000000010,0 100% +0000100.0000000 +04040000 +00.0000400 +15 T010000100011 4*0.00 I 00,11,01.00011111, 001.5. 0000501500001 10000.0 (00)50% 1)200 14 00100 001200, p.00.o (4or.5(10)04q• 001% 5104 00% 100% 15011 0011 P +0000110000. +15 I511NMNM141NM 1)10(0NNM50150000 .100050 JO00 010%00010001010001 1000 001)310000111 00P10% 000 000 0.1050P00$*NM 05(0 001% 100% 0004 100% 15100010 +15(4.004.1101 01 514115(0000001000% A01ç(00)• 00% +100% +11 Tl5003.*50 I 4I05000400I90. .00.5. P. 10t00or00CA C01oR 110011111) 0000 100000 0.000)50 (.0011121, 0004 004 001000 0% 4104 (3)000 0.1*0 +00104100. 000%10.5124flIUNM 004,. 0200 140104! 000.01000. 0000 001, 5500010 .1t00 00' *00(05010,0041 +P00001102011015MM 0000.4,041510(00101 400 1.1)0015 141001040101%11G%)OOP.251500.JWAI(3%%) 500455M +001101011 +IS 000140000P*0014.*1 1 00 )I 1 0 0IOIIPO.10I110(0 0001 1 . 0 0 1 4 00 1 00 115. .0I1)0004o..0uoNMoor1)1t5. II. 1001001 00*0121.0* 100% 150% 450% (0% 100% 1)000011. +1012(01.1400 1000400.040.5011,5001 +110000,001: +015.0 0001110! I'.00,00100)0001 +CO 10015000000%. I 10.0.02110000 1100$. 1000200.0. 0000 .000100510 150,0000 5010,0.010 000(0010000 102% 100% AWN 150% 100% 00001)00 +5000008101011100100 (0P1l101NM00oO00%.,1t00lphl.., floW 00n000 +law 1010050014 ,J040p15I50 001)00.000 00 P00fllAcOKn1w.0).0Ie4liI5.S4iI114Ia4Vnn(o1.Jo)dpal.ujN$j.d0aflflm..tJ4ja +010flDQ,0WflI4001 5.4,1510012t1a11101000 0)P0110110110001110111014111101500(101010011,0lIl5.IflIlC205140%.)I1111flIUI0lCt5005l(fl. 0*010(02000 +010 .00000. 0.02(015 0000010.000000000021 +0001 00000051050.. .0501.5,0 +040012011 02 o.n00n10o1.1) CAll 1110000001 10500,,o,00 .0114., +5)000020% 021,500111001010112 *0001000I000W0.,000021100121, +020%la20%:PS8.501N0001100%O,I000 0110 00. 10.00050011.0 NM0 000001 +800 103001 +I*&1Z100% P0n1.0Wti*0Js 1101010110005000110500m1A 11.0W)wflNjr) .0000010001w021010. 10000 +100.0001111110001100011l1,210010M0 IW54NN +50 1003004,1001.5(0 I 000010000 P%10 0440404 1010014)1000000 00: .1.10000.400.OlSI01110PPNM4,01 0411*12 000% 050 110 WA A 1) 0110112 +9000000)0.) 00100.200 02) (02) +10.10,0100000000 +P,wIN050J.la.t, +21 M 0 a 0 w 0000110 PN 1 4 0 5 0 0 1500 1 p 1 0 4 10 . 0 1 0 1 .2 2 1)0 1 % 0 00*00 0000. Wooi1Ul00o024, 00110000011000.0 00000125101..%.0010,.4050)OP)1iO4on14o1 10(114.0041 WA 100 150% 150% 110% P0050151 +0*0 I 0l00101110110D0MA%l000400Sl11421.l01,0%UID00 0010010. +0010000 11.o4,L00 50000101000101 002100011do000114111 040,50,.. +0100 0.50101101,01 40002014185000010.l .0141121002,000 1(104100000o,.jJl0000011%5(4115000100241110 +00002(3004, 000 01.8005000.0000.0011.0204,0402004.0001(000010 114000 OPT) +1110 001p.o 00010.0Nflp00 051 1)0054 1010501)111 II 10000141 101 11*1010o1 +21)1000050 02110acth0o0011 000.1.011000110110200.100.01)0000110400000000.100.100010000 +0,01.010.014151010110010 +20001)00010 +I 01r,.0.,0l01100 502200ç 00000000115110004110% +O P.00o, 000,0 2) 1IIN,4.. 2212 014% 0*1*10.00)000(41 +3 010%A1101710005011'.10.50.ogdooa,000p200 +p..- +10015.012*0(000)U0001411% +.10210002300(0112001 (.*0 00001.141112005100111001101100500140010000*00 +001110500040111 +.11%51.0 00005.o1800 OU'01111201001151 0001501J100%0000401171010041010000200.0111110.500n +0110101000 004,00001 1.02n., 0.0.0.0000 50 111.050.0, 0.000010 200*. +•0100011010000005010014. 4.O..-.,o-)..o050 0000000 +WOO. 0100021: +III :5(0 +TON :PIA0J0001IZ0I1506AOILC12OOI0010012WIPC.Cd.J11J.I1I. .001! +T011 .P.0%.O00005010041010, Coth00 011 .loo, 002) oo10, 001000waw,00 +11000 '00401.00 0150 0011, 001 02)1. 1110011 I11o12022P4.10, 204041101110000. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +1 For5%x. .o 0.35%, 155% 1 2415 1315% 24% PWA.ono +o..'. .v-.s.. +.,no , AOWAdAOA5%WAO. +551.1 •35A-c.A1 553555. 0.t.d.13.ls.lrftnrWAIWA0.244a G ,urkr5%0. 1 +05%r55G5%7%0.1 lWTE.15%55355%WA55D3, 51.I3.40%24 55155552553 +3.35 - +7J1t6 S55flik..I!$S1t%1thtflrg.%%r3tflbo24 04 0tWAT55Mfl55d, rNrn,15j 055% +B55..5507355n 14AWAl0.55A%4551355% +73 feW0WA.lWA I 'W.tsticlsd00105 •I5W31 0*3544: IA 3% 10% 124% 00% 33.ut. +n, 355405543 355454010w3WA9*p55 C,ruI.116e*Mu40sroMADto44aF*nooaon..prcIA%1D,5%G,0r155 Snp..0 +S(5515fl4.*Ab(I*%1 i.557*,cg..0.U.q +14511 ItIWA 241T44 C4D35SthtI b14fl0135pP0WAt0W035%t.n55G1In,Q5SIill P rC.t .1113. +44.14 T,3*A %3.55,,0..00r.r55513J10p0.lAr55r.,p,nr1355 +013074% 01153550055: +14 5*310* .11110. +S 55153550*51*4*1555 +1101045 35014*5 +l.WA,w 5% +• *45* III 1WA7551035T01245% T 15* 01s5*o +07001*11514* LWA I.1*557J13 +15 *7 001. 445 A5%llWA01.3513810114%4j +1511355*lllt*515.1W5* 00101 *55453.115701 +24 5%114145o,, I .135.3. 0354.11 WA 155 140 35% 24% flo0111 +70*44*035545*5 401 j151*01WAWA11544, I.P1WA*4Nl,13555011401311454b1350145% 1 3116,4201316*50A3 0*015514 +4405510*0 rni,IWA. rg45t,.tI55 0415575%d 0taLaS51Mn 1p1r,35J., 5531,50450*704055000 r5%0014105%111111*Sl4 +40,4555*55 054401550324 WA01453115551145140*315514500rn P75%45555p*4*1055 50*7*00 51675530555000%. +40*110450 +101240. P*.çWAr01: +.51111014.5* ..1005355145%i3.m5%455.Utaa)slwlnlflclldnl.35 t0Al.014 n1,11M5%35I0St , +4544.10*51: +041*01*01l1P000.(P0t51055111451.,0lA3 l4.d +S 64*73*l.4071510101450.144 (.10) 2055l01t*. +35*55145.01: +13114415*5 '*5W55*44115WA0117001 55*10155 *414*r.131 2554413 +a I5flh1i350l214003122E5%IP*I01ptSl Fr:.n,P.nn.' PsdJtc44.1I4oQe15%P55500I21IP ,LI*thall&, WA +0400*1D.10*451614%04.IUSGS5**. 135015435o15115*5 *W40•Po55p451O.005%p,55540,5*,101131511o,*5r141 +55 140145*nl*4 %*,N%WAWA40 ..*0 OWSILIIiOI: 1540 1011 01313 IWA 155% P,000501s +70170*43115.15545. P.114015504594001) I,PWAIO55P*414135,o. 15114,5537 rn5* 54 p.,.21A51)03p.113oo015535WA14 110 +AOIP*rn100 13000, /001P4501154007014.4410 *4P140*45*000* 5131 I4050*5 100150 053314)70*554*31500453(1000)141 +440 030041307.', 31240357.4501*1 +7.454001410*13 7151451 014100: +I141314401170P141ll0I 3Pr10 120079.0350* 515* l35000511S135l0015 7010 0374001355555503555045 +14500310J411440.3 +r5*1014114450*1 101455 15*10 35SI,6A 75 5%25%U5,14o47o,5111555001 1505 5% +7.051*0040140101*00.2414 +1*1 +)(j.551514514*4155 *00354l0.3l(140*0y55,*jA%lo.1i 01 III 540155140014. +1140114:350145514 +25 *0.15504513531141 1 P14011401 •-021450 0*3*0115055*1 15* 14 5% 5*1% 355% 7550*14 +7.00110.5% 1403101.14141 I. P14..,*45%or.,D55*ro01I00 16lT0.50l1WA.,lJ..155*oo15Esos +10141*14707001*00551174070 01*3001001*13*1440144WA14*50751315115040 114.15* 145014010035o55WA. +S5%5%l5135rn435* 914 1470. I14 +354*1451400* 351 11514 1451001I35I00 140Io4) +Sl5A1A1 +21 l'pA*01101701104555 I P.0wt*t*111310155*10 .l3545* 4501)0101.1 70 00% 45% 1551 424% 1445. +%.*5p,osR5*lo 7 l*4,',5*10 l.F1l,14Gs14.1(l I55f*45,14010l.ouI*4.o.. 01.00,00, boO. 14*15514114*44050001. +035440.00 5455%l531Jol255tWA 35450010404*11 10.140 01570 II 0313 11151'• +0404010000,4040 +5003100 W55,14P0*0& 1401.14013515*3,00., 003000355001512445,55145401055 15550011455*51145555% 31403 +S .01014505* 154700 1145 440014 7.155*05% 00*0 044 5**134015*fl (SOP35I*) +S5%oM14 l.700D,14 4*4,430.141401454571*4473501550100000 013*31 U,10 7,100 015110 +14350n1153 +2435140145150*1001 +o4l40Ro0o +o U.130435I40l 35451415%5501r40 540510021.31833003.55124*10 CO141V.04151040000*14 303.0 34 15 311551551.104 +51501143514.011011535*55000.30% P01*%5420555 +1010100.414,35040555155 .545530,03101035741155 R075I1 2400545% 1415,51P055%L9 3*1*044 +4*Q 0554455, sd1457s +5514,0113541.45401.,) +34P.o.l4*s *0110.; +110011435*4I45*11324100700001 0100700355181140) +430140101500001005 +01)453142013. +14351415 155141445%k*5 014*140 *245%. 30001*45501 4551350 *1405114 F 70.0*43, 503414 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelcyanan Terpadu Satu PinW Provinsi DKI Jakarta +25 TWf1010%y, 00 lZl •-K610i DASORWJK0% 0% 0% lOLA l0%00%L o1o. +LA0l0l510*l5 Am0&A5l I. Pss.iN.c% op 4)P600rtop 10% +A00P0%A00*s A 00RA0%LEI I +000aMa20%a, JaIitJinPlsaa1 +2510mi0000% 0010%L' 00615210 +1552mi0%p10lssmipsl0%100,0% 52M 0thth 0I'A521 620Am 062 L 1d0% +mlOT.0%0%op.ti52m.00tLARl0P..0%m126mAl1O A't LA A552O +Pme Pm0%0622o*10o +Fo,,nh. P$kflft: +)?Jmb61050y0n550%l2Al.0 Id005o9m)lO0%m00 LAmIb.o no0%m +I10%0 5%n0.m.,tmTA ,4Lol00% +16 I •%1520 00Ui0%WMI ISA 5% 15% 1010 115% 65500105 +116 PISOW106SSISI10ISS0%DA 151111500 564 T* 1517 00.q +10 +5006425 +NET0%E PEI4610WRNI +RmTsgISt156 mtII115frqm150% sI00% ?S90%161500%LA05%p64015 +LLAi S&%,&15105T.isj15 +0%I 001*2 +SIP P,I-0%00 jSAtscoi4 +V 65m%ssopLA PsoI5%...115 005%4o 2.I*U2s 62* 00% 1510 10010 100% P01.5* +M.mJsmll PLILOS P. LAl&40%imnAi*O I1m0SASA*ort IVT,52. 0%W0%P .p.UoossmLA 006.o pms65mAu0 62mSA +ZAPL00s Gm1%Il53T5%. 2Q22ImbSA*,M*spml 0000* P11s01056 P02001041100 +0%11r1550 15150000 R600isoj,15oo ,mnst 0062o,0%kc L6100%25% *252*20% +010220*2*, 66220 I12 0155 205m PSI0.60%, 15P.sor.çoon 206.100). +1 $o*005 0055252o201r000 10520,2* 5mik0015l2LAt* A5%1505 0F IOIØ01010IOOlCU'g UrAPPrIA 200.0 +)JPIP) +rIL15.0 +2 uolllppo00 5%0000o0,omornoSApoh5% 1500.2000020 R42P500LA 706152013 515*,%1 +1015 iII00 5 02020 K57%0% K2p64P*225101 220512* +3 P,o*,sl5.*,o'02 6525102*025,62250% 510*p2*I5145ç20d40 25 soUrolspod*, IPsSArAIP5%1$0I0%502* +,mc0I2*100051010j 5)260)2151721 +02015215 2*00)500120LAi62%252*50 615251 +P015 101 6010.0: 000 +546011002*51 +520001050 12*0%10000025'd0% 10*5r 1051*0 0001562220 0%I*.554000061401 F*,nol, 5100151 +25 010*2*17 P0%65010115101 2062w 0000RIOJS(011 560 106 lILA 100% 200% P*,00o.c +Po-*,.0o152120so5*s* P2605612 *2DSA2*I I.P15OPIIP*,2*1Ill6M150l 11605102011 W*0122115P2Q2*AAI562opPM*W150)P00$0%0%*200) +554610*002*5 .0 0025*0*2 60009 1:600006201 oslQ)15 I915d205(d15 1rdi$2 I +000*01020.115 220 +V20%001511fl05 601152 056150* +lmshsa*sy.Ptm,m5oIwIrtorça 0%ps*22036ps115.n *2* .anhfllSSAl.*,S1PmA.00K1 %lofla,r1000Th,500 +105.00 1.0542*m20L0*20 F1l0I25..10 6050*0.260110.41001722015051 5%p51lS1Id*1SV0105170 +1101,61015 P10110 2120 000210 +652100.6*250050 +psigso.1 2111*06200.20002 S*2160)/IU*2212611010020j60%0021ILA510l251501l1511700 *00%0151*fl +056152 +S..560r 100. 200201056215 +26 M00o01po15o00r I 000*215p.%10 •15s1a *009150020*1 ISO 20* 2010 1010 100% P5500*10 +5656021*045100 PO00000 0%J*020115'oo 164 7415 731? 00oq lolowlm 01,510055% +s. +Tt15*M6540P5%5000010 71012050 21100 15000905612 0214* 510710 601 10*011505 0*50*5200100' +10151025*204 +IETO0*I0IJWR0J( +51510015910155*151515 +10,524 5000050 4*11T0515 3152 &*,s56os0000I058,00I00o20s1m10n4 +15*162016: +5105:Il11151411i2**10224 +V 0,5120051011640 P105L1lU*,5015I .115)o 215*20*2560 62 0010 15% 100% 100% p1501loo, +SIlo 20 Ps 10501600000r1600 IV? 117900*2.0 00o.pMos16 625*5%Po,1510 FLASO20DA 120*17 +2.112055,60002r1025 I0370%r 1511 521001.p00 0%oi 00noAr10l 621*0 010 .1050 +015650% W15rR055d5100*0O20%541t*,U011106SO 1551*16110010.1006510015010052555155110155155115*211 +15561I0IQZ* 0*56 1510016*215500% 609615 P1021750.006502* +1. 010 76210511,5. 00) 645560100*11201502mi052054211*o I 0950 ,95100F0155216500125411.g Ur,OPIIIA 6552 +40614 52 15210%: +106210060.125 +2 05565101150101000262*2*0*22000 OS 014*1 515.0505500PS,o550001101Es10oo3l4o115000 +9229 *2051*0d0002521 00P000505* +20510121100115515 000002**010#.doo ,02415202061500.202*90201 00 .1102*61512200*2141 +10126126*0101905)12*005690* +1) 601110015415560%10t +11) P#0100521 152% +006011541 910.0) 00100/70101 015021J0000*17 +40 +5511.151, +I'10.00.mlo T2*x*154155.504 0514*00012151 10110012 00015 015*5.521*22650% *065, p01015, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Peloyanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta +411M,a,*e,Jp rtfl'cMr 3i.-t not..pn.p,a.wnr,p..ld,,dnpIppbpr +S,W LPJ p,yia7C +iIpO G I a IS . (O4flVZiPS *6a ICabv*s +P25 +X +& pOCI&aJo,ur nntapraiw.a, +Efli PPii*iP +EJ EitP,Epi. +Pg, - e., aMp.. WUiflaPy..GtZJiS +EOid 'Vpp. +9 rfl;ISfl an..1,P lrc.k L, _ _lJ ' .$ ) t • Ip , l p iP r S , IL Mpr C.i.n, POP, pcPp 0*k oep*nldtoii th,t,flp fl ,laP.y.> flelfl II Mn. to' +Per.,.Mfai CEU JeME Mp.t EO M..OP.M PSip ip. PiMp OP liPS WI. +a'- -a' +-U— +1 I . p _ I i fl34cY ,i y p tr i d fl $ flip &Q.eca li fli p p. p . tultl S im OP .i w if c P e S i li i . L l'P I S d n ie L ? I T l h il p g p il . a . l . e tJ a w W . I . . . P 2 S ® s 5 s P a n, a c . b a tn i. r . , a pl v l n iP r S c t C l h fl n p ll L n e P g d p I i I l I I U IP s) O ab* ipefl,n,, as a'. S +- ti,M.w,p, neil +rn$sp.' ailenalI€fw +P (p.1.11(1.1,1.11.,,, P.111. LIPSUMpn.IU ln.WI, +'p-Ia FlPy Tip.,. SaPPWPfl,t.lJJSaI. +PSI. U4HOPIO +lit l%8BWIiPflIlto4 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tohun 2023 +Dinas Pen anaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +DOKUMENTASI PENGHARGAAN +Ss.siakafla rn,ttk Indonslo +Sukias)akwta untuk Indonula +GERAKAM SADAR TEUTIR ARSI +PItOVINTI Be JAKARTA +DPMPTSP Provirisi DKI Jakarta +DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta +.1r tb bengtiarqtan daLini PcngcIoIaar Aci1 Tihun 2023 +Meraih Penqhargtsarn dalarts penqrnlolaan Arsip Tahurs 2023 +Kategor AA sançjat mernuaakan) +(arouorI AA sanya man1uaskan +2akart +Sukst, Jakc,tc hilt, k I,.: onosia +I SALAM SETIA +unttdt Indotado +Ivab'e 6ossr t/wcny.t N)ONESIA +(r6i) 2023 +'PDS +Jakarta Raih +Dua Penghargaan +Provinsi Tnt novatit +Pemnrintah Daorh +Provinsi dengan +Incieks Irsonasi +Daerah Tertnggi +Regtonal II Pemprov DKI Jakarta Sabet Juara Urnurn +Public Relations Award +k. +fffft:=nh +ucrkelanjutan d, darn.sh. +Tribunn.w, Subkoordlnator Pnnyuluhan DPMPTSP PrKi,r%i DAt takarsu. RirsarJi +S p ti n n h tl r k n t g n s u a r r r r u a k krrs ' h a. m P o K n iA ja i2 d Q i P 2 . 3 m d * , n D a e n n g p a 8 s 0 a 1 r 2 8 2 P 1 u ,. o O nl u K r r n u p t a t d r/ s 5 i s 2 c 0 a 2 r 3 s , Pubic Rei.ilon, indonstis Awardi +nronrperol.h ntsnr.f fukul +d. b;dang inuvail darrab +S +IMELAYANI JAKARTA +Saicils "1O ' SALAM SETIA +PUBLIC +do +0 REP ATIONS m +PUBLIC +It.( +INL NESIA • RELATION +InIDON' +PR +- '0• +S +Pernenang Best Presenter PPA 2023: +Pemprov DKI Jakarta Juara Umum Tubs dalam Berkomunikasi +Kompetisi Kinerja Kehumasan 2023 +*AAKRA PRINOONISISCO - nsu fl!,std, n,Inuj's,u ,tl,h,.nrnpst yang d,owangk.o +bsflu uitutut 12600w? ys,s boric ShOPS A 0' i,rtebut but pro... Kaninog t5t00 +1c6A.pat 12t262, t,t,kin, waRn ,n.rrgir.taskRn nskts siAsos 1-a, 00106 wRn1ipk.opo.gr.,o +B.rltaj.k.rts - Pnrnprnc Dl,liakanaitnsp,i mrnjad, ursa -rnum seleluh besnaci menynbni ,,thAon p,#'tta. di ri.p.ol,ci hisot. abS p.oyrahan trot d,Bal, u,Ost 001260253 I. jug. +solapan p.ngflargaan sokuilgus mAcan m.sc.bt aptnCa. ni aanIg6lkntukuo ASSort 051-00,5 b.,k,r Aria 55,50 +ItcpalaDPMPiSPPsovin., Otsi)ak.rla Bnnnldgu.c.ndntm.noalsksnt.huniniDk{jakafla +lAwSuit nntnguiur punts,, desgan mernp.,lbhar,5t pe,rqhrrgoan d, w;umIafl kutogos, A .-.- ê. -;c—.r. tirkarto +AMEL&OANI JAKARTA +S Laporon Kinerja Ins tansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pro vinsi DKI Jakarta +PENERIMA PENUARGAAN +10 PIMIIINTAM DAI*A14 +PINYILINGOAIA MAL AN PUILIK KA1100RI PRIMA +TAKUN 2023 +PROVINSI DKI JAKARTA +MAL PELAYANAN PUPUK P.OVlNSI DKI JAKART Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 +Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SaW Pintu Provinsi DKI Jakarta +SELAMAT PAGI WARGA JAKARTA +Lhuncj su t',ali pugitiya dr1carL c11yuml, +sgala ivar ctican ciirciu11hkQn. Yu1 Iifa scxrrIu +d ertgQn periul srrtcinqaF. S r:.triqF nie iq ir' is izir dnn +1zir1 SEND[R yct +SALAM SETIA KMELAYANIJAKARTA +- +t_ 1500164 petoyanan.jakorlo.go.Id f /PelaycnanJakarlo @QvanarJakarto @loyononiokarfc 0 /iayarianjakarla II feIeJe +f-•- U UA6SWOU4 6 % &IL 04 cozr riaivns +dojnw +,..IoovN-olOoan3%,s,L +d3IONA +d13NVdAOISlfSSION 1O8W ILk Na B3AONO Odwiswa d2J3I)OUOW!DU +i!t 1 .1 IUA2S1DS! DI}DJ1D Oi' +'( +'OU' O N' +nu& s.qonu 1'IOI p +OOPlf' NOI 4DI6QU d"!t' a +IH31IV1I CISlfS5ION sI 4h ZaIO COv.lL +0600 100 M18 '' +a +iHlfYtI QIDlfSSION 6£ sa!z,u6 lU4tttilf)IlfIU IuAasIJuauI +Od6OJ1lfUI,3% IU tVIVJtt +jH3VJI CISlfSSION 6£ MOd4)SHOd +q!1lA/rIlfV1I)SllfE JJ33 333H1IiI3V13i +0 a SALAM SETIA +SertJfikat The International Organization +for Standardization (ISO) SNI ISO 9001:2015 +iakarta +#MELAYANI JAKARTA SALAM SETIA +SEGEPA +LAPOPKAN SOSIALISASI +PENDA MPINGA N +UP PMPTSP NEC4MA TIN +SETAPUDI +LAPOPAN 5 +3. Salinitas3 ‰ Alami2(d) +4. Amoniak mg/l 0,02 +5. BOD mg/l 10 +5 +6. Sulfida mg/l Nihil1 +Biologi +1. Koliform (total)(e) MPN/100 ml 1000(e) +Sumber: Kepmen LH (2004) +Keterangan: +1. Nihil adalah tidak terdeteksi dengan batas deteksi alat yang digunakan +(sesuai dengan metode yang digunakan) +2. Alami adalah kondisi normal suatu lingkungan, bervariasi setiap saat (siang, +malam dan musim) +3. Pengamatan oleh manusia (visual) +a. Diperbolehkan perubahan sampai <10% konsentrasi rata-rata musiman +b. Diperbolehkan perubahan sampai <2oC dari suhu alami +c. Diperbolehkan perubahan sampai <0,2 satuan pH +d. Diperbolehkan perubahan sampai <5% salinitas rata-rata musiman +e. Diperbolehkan perubahan sampai <10% konsentrasi rata-rata musiman +Penentuan sistem nilai untuk menentukan status mutu air untuk kegiatan +wisata bahari sangat penting sehingga tidak memberikan dampak buruk pada +para pengunjung atau wisatawan yang melakukan kegiatan secara langsung +dengan air laut seperti olahraga air, berenang, menyelam dan sebagainya. +Analisis dilakukan dengan menggunakan metode STORET untuk menentukan +status mutu suatu perairan. Alasan menggunakan mtode STORET adalah karena +lebih mudah digunakan dan lebih series bila diukur dalam jangka waktu yang +panjang. Metode STORET pada prinsipnya adalah membandingkan antara hasil +pengukuran kualitas air dengan baku mutu air yang disesuaikan untuk +peruntukannya guna menentukan status mutu air. Adapun cara penilaian untuk menentukan status mutu air adalah dengan +menggunakan sistem nilai “US-EPA (Enviriomental Protection Agency)” dengan +menggunakan klasifikasi mutu air ke dalam 4 kelas, yaitu: +Kelas A: Baik Sekali (Sesuai Baku Mutu) +Kelas B: Baik (Tercemar Ringan) +Kelas C: Sedang (Tercemar Sedang) +Kelas D: Buruk (Tercemar Berat) +Tabel 4. Penentuan Sistem Nilai untuk Menentukan Status Mutu Air +Jumlah Parameter +Nilai +Parameter Fisika Kimia Bilogi +Maksimum -1 -2 -3 +< 10 Minimum -1 -2 -3 +Rata-rata -3 -6 -9 +Maksimum -2 -4 -6 +> 10 Minimum -2 -4 -6 +Rata-rata -6 -12 -18 +Sumber: Kepmen LH (2003) +Keterangan: Skor = Nilai Maksimum + Minimum + Rata-rata +Skor Total = Parameter Fisika + Kimia + Biologi +0 = Kelas A +-1 s/d -10 = Kelas B +-11 s/d -30 = Kelas C +> 31 = Kelas D + Nilai parameter Fisika adalah nilai terkecil dari parameter kualitas air (1 x) + Nilai parameter Kimia merupakan nilai 2 x dari nilai parameter Fisika + Nilai parameter Biologi merupakan nilai 3 x dari nilai parameter Fisika + Nilai negatif (-) diberikan bila hasil analisis melampaui atau tidak memenuhi +syarat baku mutu pemerintah + Nilai nol (0) diberikan bila hasil analisis kualitas air memenuhi syarat baku +mutu pemerintah + Bila angka rata-rata parameter hasil analisis melampaui baku mutu, diberi +nilai 3 x nilai yang diberikan pada analisis maksimum atau minimum yang +melampaui baku mutu + Jumlah parameter dari suatu stasiun yang ≥ 10, diberi nilai = 2 x dari jumlah +parameter < 10 + Jumlah nilai negatif (-) seluruh parameter dihitung dan ditentukan status +mutunya (Tabel 4) dengan melihat skor yang didapat + Apabila tidak ada baku mutunya untuk parameter tertentu, maka tidak perlu +dilakukan perhitungan 3.7.2 Analisis Kesesuaian Wilayah sebagai Kawasan Ekowisata Pantai +Analisis kesesuaian wilayah sebagai kawasan wisata pantai adalah +analisis secara umum potensi wilayah wisata untuk mengetahui tingkat +kecocokan dan kemampuan kawasan dalam menyangga segala macam aktivitas +wisata. Analisis ini mampu menggambarkan keadaan sebenarnya dari sebuah +kawasan wisata. Selain itu, analisis ini sangat diperlukan untuk pengembangan +kawasan ekowisata yaitu untuk melakukan pengendalian, memperkirakan +dampak lingkungan dan pembatasan pengelolaan sehingga tujuan wisata +menjadi selaras. Menentukan kesesuaian wilayah merupakan pola pikir yang +mengarah pada pertimbangan bahwa berapapun besarnya daya tarik dari suatu +lokasi wisata, secara ekologis tetap memiliki keterbatasan sehingga jumlah dan +frekuensi kunjungan dalam satu ruang dan waktu harus disesuaikan dengan +kaidah yang berlaku agar tidak timbul dampak negatif terhadap lingkungan dari +kegiatan wisata. +Analisis kesesuaian wilayah dikaitkan dengan kegiatan di sekitar pantai +seperti berjemur, bermain pasir, wisata olahraga, berenang, refreshing, +memancing dan aktivitas lainnya. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan +10 parameter yang memiliki 4 klasifikasi penilaian yang berbeda. Perbedaan +klasifikasi ini berdasarkan baik tidaknya suatu parameter dalam suatu kawasan +wisata pantai. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui apakah kawasan wisata +Pantai Tampora memenuhi standar sebagai destinasi wisata. Adapun Kriteria +kesesuaian untuk wisata pantai dapat dilihat pada Tabel 5. Menurut Yulianda +(2007) dalam Rahmawati (2009), rumus untuk kesesuain wilayah adalah sebagai +berikut: +IKW = ∑ (Ni/Nmaks) x 100% +Keterangan: IKW = Indeks kesesuaian wisata +Ni = Nilai parameter ke-i (bobot x skor) +Nmaks = Nilai maksimum dari suatu kategori wisata Tabel 5. Kriteria Kesesuaian Wisata Pantai +Parameter Bobot S1 Skor S2 Skor S3 Skor N Skor +Kedalaman 5 0-3 4 > 3-6 3 >6-10 2 >10 1 +perairan +Material 5 Pasir 4 Pasir 3 Pasir hitam, 2 Lumpur, 1 +dasar pantai putih putih, berkarang berbatu, +sedikit sedikit terjal terjal +karang +Lebar pantai 5 > 15 4 10-15 3 3-<10 2 <3 1 +Material 3 Pasir 4 Karang 3 Pasir 2 Lumpur 1 +dasar berpasir berlumpur +perairan +Kecepatan 3 0-0.17 4 0.17- 3 0.34-0.51 2 >0.51 1 +arus (m/dt) 0.34 +Kemiringan 3 < 10 4 10-25 3 >25-45 2 >45 1 +pantai (°) +Kecerahan 1 >10 4 >5-10 3 3-5 2 <2 1 +perairan (m) +Penutupan 1 Kelapa, 4 Semak 3 Belukar 2 Hutan 1 +pantai lahan belukar tinggi bakau, +terbuka rendah, pemukiman, +savana pelabuhan +Biota 1 Tidak 4 Bulu 3 Bulu babi, 2 Bulu babi, 1 +berbahaya ada babi ikan pari ikan pari, +lepu, hiu +Ketersediaan 1 <0.5 4 >0.5-1 3 >1-2 2 >2 1 +air tawar +(jarak-km) +Sumber: Yulianda (2007) dalam Rahmawati (2009) dengan modifikasi +Keterangan: Jumlah = (Skor x Bobot) dimana nilai maksimum = 112 +S1 = Sangat sesuai dengan nilai 83 – 100 % +S2 = Sesuai dengan nilai 50 – <83 % +S3 = Sesuai bersyarat dengan nilai 17 – <50 % +N = Tidak sesuai dengan nilai <17 % +Kelas S1 : Kawasan ini tidak mempunyai pembatas yang serius untuk +menerapkan perlakuan yang diberikan atau hanya mempunyai +pembatas yang tidak berarti atau tidak berpengaruh nyata terhadap +penggunaan dan tidak akan menaikkan masukan/tingkatan +perlakuan yang diberikan. +Kelas S2 : Kawasan ini mempunyai pembatas-pembatas yang agak serius +untuk mempertahankan tingkat perlakuan yang harus diterapkan. +Pembatas ini akan meningkatkan masukan/tingkatan perlakuan yang +diberikan. +Kelas S3 : Kawasan ini mempunyai pembatas-pembatas yang serius untuk +mempertahankan tingkat perlakuan yang harus diterapkan. +Pembatas akan lebih meningkatkan masukan/tingkat perlakuan yang +diperlukan. +Kelas N : Kawasan ini mempunyai pembatas permanen, sehingga +menghambat segala kemungkinan perlakuan pada daerah tersebut. 3.7.3 Analisis Tingkat Dukungan Sosial +Ekowisata pantai tidak dapat maksimal bila pemanfaatan potensi +sumberdaya pantai tidak dikelola. Pengelolaan suatu kawasan wisata akan +berjalan dengan baik jika para pengelola dan masyarakat bekerja sama untuk +menciptakan suatu konsep wisata lestari dan berkelanjutan. Adapun kriteria +tingkat dukungan sosial dapat dilihat pada Tabel 6. +Tabel 6. Kriteria Tingkat Dukungan Sosial +Atribut Bobot Skor Kriteria Pemberian Skor +Tingkat keamanan 5 1-3 Aman (3), tidak aman karena +perompak/pemalak (2), tidak aman karena +kerusuhan sosial (1) +Penerimaan 5 1-3 Menerima dengan sangat senang (3), +Masyarakat lokal menerima dengan cukup senang (2), tidak +menerima (1) +Dukungan pemerintah 3 1-3 Pemerintah pusat dan daerah (3), +pemerintah pusat atau daerah (2), tidak +ada dukungan dari pemerintah (1) +Sarana transportasi 3 1-3 Semua komponen (3), jika hanya ada 2 +laut: atau 3 komponen (2), tidak tersedia alat +- Alat transportasi transportasi (1) +umum regular +- Alat transportasi +non-reguler +- Alat transportasi +system carter +Peruntukan kawasan 3 1-3 Pemanfaatan untuk wisata (3), kegiatan +konservasi (2), kegiatan penangkapan (1) +Ketersediaan peralatan 1 1-3 Disediaka resort wisata (3), terdapat di +wisata instansi tertentu (2), peralatan tidak +tersedia (1) +Akomodasi 1 1-3 Penginapan di wisma/ cottage (3), +penginapan di rumah penduduk (2), tidak +ada penginanpan (1) +Ketersediaan air tawar 1 1-3 Tersedia secara alami (3), disediakan oleh +masyarakat (2), tidak tersedia (1) +Sumber: Ketjulan (2010) +Keterangan: Jumlah = Skor x Bobot +Nilai Maksimum = 66 +45–66 = Sangat mendukung +23–44 = Cukup mendukung +1–22 = Tidak mendukung 3.8 Analisis Potensi Pantai +Analisis potensi pantai adalah suatu analisis untuk memanfaatkan secara +maksimal potensi yang sudah ada untuk dipertahankan atau bahkan +dikembangkan sehingga mampu membentuk suatu karakter yang khas dari objek +wisata. Potensi pantai adalah segala sesuatu yang berada di sekitar pantai yang +dianggap mampu menarik perhatian dari setiap pengunjung karena keunikannya +dan kekhasannya. +3.9 Daya Dukung Kawasan +Daya dukung kawasan adalah jumlah maksimum pengunjung yang +secara fisik dapat ditampung di kawasan yang disediakan pada waktu tertentu +tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan manusia. Rumus daya dukung +kawasan menurut Yulianda (2007) dalam Rahmawati (2009) adalah: +DDK = K x x +Keterangan: DDK = Daya Dukung Kawasan (orang) +K = Potensi ekologis pengunjung per satuan unit area +Lp = Luas area atas panjang area yang dapat dimanfaatkan (m2) +Lt = Unit area untuk kategori tertentu (m2) +Wt = Waktu yang disediakan oleh kawasan untuk kegiatan wisata +dalam satu hari (jam) +Wp = Waktu yang dihabiskan oleh pengunjung untuk setiap +kegiatan tertentu (jam) +3.10 Analisis SWOT +Untuk mendapatkan arahan dalam menentukan strategi pengelolaan +yang tepat, maka data primer dan data sekunder yang telah didapatkan +selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan analisis swot. Menurut Rangkuti +(2004) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk +merumuskan strategi yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan +kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat +meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). 3.10.1 Analisa Pembuatan Matriks IFE (Internal Faktor Evaluation) +Faktor-faktor strategi internal disusun berdasarkan kerangka kekuatan +(strength) dan kelemahan (weakness), yang berdasarkan Rangkuti (2004) +terdapat beberapa ketentuan yaitu (Tabel 7): +1. Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan (kolom 1) +2. Memberi bobot (kolom 2) masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai +dari 1,0 (paling penting) sampai 0 (tidak penting) dengan ketentuan semua +bobot tersebut jumlahnya tidak boleh melebihi skor total 1,0. +3. Menghitung rating (kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan +skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor). Variabel yang +bersifat positif (semua variabel yang termasuk kategori kekuatan) diberi nilai +mulai dari +1 (buruk) sampai dengan +4 (sangat baik), sedangkan variabel +yang bersifat negatif kebalikannya. +4. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk +memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor +pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari +4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor). +5. Menjumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total +skor pembobotan. +3.10.2 Analisa Pembuatan Matriks EFE (Eksternal Faktor Evaluation) +Dalam pembuatan matriks faktor strategi eksternal, perlu diketahui +terlebih dahulu faktor strategi eksternal yang ada, berdasarkan Rangkuti (2004) +adapun faktor eksternal tersebut adalah kesempatan (opportunities) dan +ancaman (threats) yang dalam penyusunannya terdapat beberapa ketentuan +(Tabel 7) seperti: +1. Menyusun peluang dan ancaman yang ada dalam kolom 1 2. Memberi bobot masing-masing faktor (kolom 2), mulai dari 1,0 (sangat +penting) sampai dengan 0 (tidak penting). Faktor-faktor tersebut +kemungkinan dapat memberikan dampak terhadap faktor-faktor strategis +yang ada +3. Menghitung rating (kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan +skala mulai dari 4 (outstanding) sampai dengan 1 (poor) berdasarkan +pengaruh faktor tersebut terhadap kondisi yang bersangkutan. Pemberian +nilai rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang semakin besar +diberi rating +4, tetapi jika peluangnya kecil diberi rating +1) +4. Mengalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk +memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor +pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bervariasi mulai dari +4,0 (outstanding) sampai dengan 1,0 (poor) +5. Menjumlahkan skor pembobotan (kolom 4), untuk memperoleh total skor +pembobotan +Bobot yang diberikan pada setiap faktor disesuaikan dengan skala +kepentingan terhadap pengelolaan ekosistem Pantai Tampora. Bobot setiap +faktor internal dan eksternal ditentukan dengan metode Paired Comparison +(Basuki, 2005 dalam Rahmawati, 2009). Skala pembobotan faktor adalah: +1. Bobot 1: jika indikator faktor horizontal kurang penting dibandingkan indikator +faktor vertikal +2. Bobot 2: jika indikator faktor horizontal sama penting dibandingkan indikator +faktor vertikal +3. Bobot 3: jika indikator faktor horizontal lebih penting dibandingkan indikator +faktor vertikal +4. Bobot 4: jika indikator faktor horizontal sangat penting dibandingkan indikator +faktor vertikal Tabel 7. Matriks Penentuan Bobot Berdasarkan Metode Paired Comparasion +Faktor Strategis Eksternal/ Internal A B C … Total Bobot +A 0 X1 σ1 +B 0 X2 σ2 +C 0 X3 σ3 +… 0 X4 σ4 +Total +∑ ∑ +Sumber: Basuki (2005) dalam Rakhmawaty (2009) +Bobot setiap faktor diperoleh dengan cara menentukan nilai dari setiap +variabel yang ada terhadap jumlah nilai keseluruhan faktor dengan +menggunakan rumus: +σi = +∑ +Keterangan : σi = Bobot faktor ke-i +Xi = Nilai faktor ke-i +I = 1,2,3,...,n +N = Jumlah faktor +Setelah menyusun matriks EFE dan IFE, langkah selanjutnya adalah +membuat matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas faktor +eksternal yaitu peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Oleh karena itu, perlu +dilakukannya penyesuaian terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. +Matriks ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategis (Tabel 8): +Tabel 8. Matriks SWOT +STRENGHTS (S) WEAKNESSES (W) +IFE S1. W1. +EFE dst. dst. +OPPORTUNITIES (O) STRATEGI S-O STRATEGI W-O +O1 (strategi menggunakan (strategi meminimalkan +dst. kekuatan untuk kelemahan untuk +memanfaatkan peluang) memanfaatkan peluang) +TREATS (T) STRATEGI S-T STRATEGI W-T +T1. (strategi menggunakan (strategi meminimalkan +dst. kekuatan untuk kelemahan untuk +mengatasi ancaman) menghindari ancaman) +Sumber: Rangkuti (2004) Menurut Rangkuti (2004) keempat alternatif strategi yang didapatkan +berdasarkan matriks SWOT yaitu: +a. Strategi SO (strengths-opportunities) +Stategi ini dibuat berdasarkan kekuatan internal yang dimiliki untuk +memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. +b. Strategi ST (strengths-threats) +Strategi ini dibuat dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk +menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman. +c. Strategi WO (weaknesses-opportunities) +Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan +meminimalkan kelemahan yang ada. +d. Strategi WT (weaknesses-threats) +Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, yaitu berusaha +bertahan dengan cara mengurangi kelemahan internal serta menghindari +ancaman. +3.10.3 Pembuatan Tabel Ranking Alternatif Strategi +Penentuan prioritas dari strategi yang dihasilkan dilakukan dengan +memperhatikan faktor-faktor yang saling terkait. Jumlah dari skor pembobotan +menentukan rangking prioritas strategi dalam pengelolaan Pantai Tampora. +Jumlah skor diperoleh dari penjumlahan semua skor dari setiap faktor-faktor +strategis yang terkait. Rangking akan ditentukan berdasarkan urutan jumlah skor +terbesar sampai yang terkecil dari semua strategi yang ada. +3.10.4 Penentuan Strategi Pengelolaan +Menurut Rangkuti (2004), SWOT adalah identitas berbagai faktor secara +sistematis untuk merumusakan strategi. Analisis ini berdasarkan logika yang +dapat memaksimalkan peluang namun secara bersamaan dapat meminimalkan kekurangan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu +berkaitan dengan pengembangan misi tujuan, strategi dan kebijaksanaan +pengelola. Dalam kondisi yang ada saat ini analisis SWOT membandingkan +antara faktor eksternal peluang dan ancamandengan faktor internal kekuatan dan +kelemahan. Adapun diagram analisis SWOT dapat dilihat pada Gambar 1. +Peluang +3. Mendukung strategi turn around +1. Mendukung strategi agresif +Kelemahan Internal Kekuatan +4. Mendukung strategi defensif 2. Mendukung strategi diversifikasi +Anca man +Gambar 1. Kurva Analisis SWOT +Keterangan: +Kuadran 1 : Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung +kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Oriented Strategy). +Kuadran 2 : Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan +untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi +diversifikasi (produk/jasa). +Kuadran 3 : Fokus instansi/ pengelola ini adalah meminimalkan masalah- +masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang +pasar yang lebih baik. +Kuadran 4 : Merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, Instansi/ +pengelola menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. +3.10.5 Penentuan Strategi Pengembangan +Strategi pengembangan adalah suatu konsep dari hasil stategi +pengelolaan yang lebih rinci dan detail. Strategi pengembangan merupakan ide +kreatif dan inovatif dalam rangka menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu +daerah wisata. Strategi pengembangan dibuat dengan memperhatikan berbagai +faktor terkait sehingga mampu menjadi suatu konsep yang baik tanpa ada +mengesampingkan faktor lain. 4. HASIL DAN PEMBAHASAN +4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian +4.1.1 Letak Geografis, Batas Wilayah dan Kondisi Fisik Kawasan +Menurut BPS Kabupaten Situbondo (2015), Kecamatan Banyuglugur +adalah salah satu kecamatan dari Kabupaten Situbondo yang terletak paling +barat yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Paiton, Kabupaten +Probolinggo. Luas Kecamatan Banyuglugur adalah 7.299 Ha. Desa terluas +adalah Desa Kalisari yaitu 1.599 Ha sedangkan luas desa terkecil adalah Desa +Tepos yaitu 417 Ha. Ketinggian desa dari permukaan laut bervariasi antara 7 m +sampai dengan 420 m, dimana Desa Tepos adalah desa yang terletak paling +tinggi dengan ketinggian 420 m dpl dan Desa Kalianget adalah desa yang +terletak paling rendah dengan ketinggian 7 dpl. +Keadaan dan sifat tanah pun bervariasi antar desa di Kecamatan +Banyuglugur. Dimana Desa Tepos, Desa Kalisari dan Desa Selobanteng adalah +desa berbukit-bukit dan termasuk lahan kering. Sedangkan Desa Lubawang, +Desa Kalianget, Desa Tempong dan Desa Banyuglugur termasuk desa dataran +rendah dan berpantai serta cocok untuk lahan pertanian. +Pantai Tampora adalah pantai berpasir putih yang terletak di Desa +Kalianget, Kecamatan Banyuglugur yang berjarak ± 97,5 km di sebelah barat +Kota Situbondo. Pantai ini memiliki panjang garis pantai yang relatif kecil yang +hanya berkisar 200 meter dengan luas total lahan 4,4 Ha dimana pada kedua +ujung pantai terdapat tebing sebagai lahan penutupannya. Menurut DKP +Kabupaten Situbondo (2013), Pantai Tampora relatif landai dengan dengan +kemiringan pantai sebesar 7,82o dan kecepatan arus yang cukup tenang yaitu +sekitar 0,12 m/s yang difungsikan hanya sebagai kawasan wisata pantai. Menurut Perum Perhutani Probolinggo (2016), secara geografis Pantai +Tampora terletak di 7o43’20”–7o43’40”LS dan 113o38’35”– 113o38’10”LS. Adapun +batas-batas wilayah Pantai Tampora adalah sebagai berikut: +Sebelah Utara : Selat Madura +Sebelah Selatan : Bukit Tampora, Kecamatan Banyuglugur +Sebelah Barat : Desa Kalisari, Kecamatan Banyuglugur +Sebelah Timur : Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur +Pantai Tampora menonjolkan panorama pantai sebagai daya tarik utama. +Secara umum, kondisi topografi Pantai Tampora adalah berada dalam kawasan +Bukit Tampora yang dikelola oleh Perum Perhutani Probolinggo. Bukit Tampora +merupakan gugusan perbukitan yang didalamnya terdapat hutan tanaman +kesambi yang digunakan sebagai media atau inang budidaya kutu lak, dimana +budidaya ini adalah satu-satunya yang ada di Indonesia. Adapun kondisi fisik +kawasan secara lengkap adalah sebagai berikut: +1. Curah Hujan dan Suhu Udara +Kabupaten Situbondo dipengaruhi oleh iklim tropis yang memiliki dua +musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Data curah hujan dan hari hujan +dan rata-rata hujan perbulan pada tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 9. +Tabel 9. Curah Hujan dan Hari Hujan di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 +Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan +Januari 612 20 +Februari 278 12 +Maret 176 8 +April 106 8 +Mei 11 2 +Juni 96 11 +Juli 98 4 +Agustus - - +September - - +Oktober - - +November 106 5 +Desember 349 12 +Sumber: DKP Kabupaten Situbondo (2015) Kawasan Tampora memiliki suhu minimum 20oC dan suhu maksimum +mencapai 34oC dengan kelembaban udara berkisar antara 60-70%. Sementara +itu untuk curah hujan rata-rata Kabupaten Situbondo adalah berkisar antara +1100-1500 mm per tahun dengan bulan hujan sebanyak 8 bulan sedangkan hari +hujan adalah 242 hari dan rata-rata curah hujan per hari 6,13 mm. +2. Angin +Ditinjau dari dinamika pantai, angin mempunyai pengaruh yang penting +terhadap pembentukan gelombang, arus air, perpindahan pasir dan +pembentukan gumuk pasir. Perubahan musim menyebabkan perubahan arah +dan kecepatan angin. Kecepatan angin di Kabupaten Situbondo Tahun 2015 +disajikan pada Tabel 10. +Tabel 10. Kecepatan Angin di Kabupaten Situbondo Tahun 2014 +Bulan Kecepatan (knot) +Januari 19 +Februari 17 +Maret 18 +April 16 +Mei 14 +Juni 16 +Juli 15 +Agustus 18 +September 21 +Oktober 16 +November 18 +Desember 17 +Sumber: DKP Kabupaten Situbondo (2015) +Pada musim kemarau angin dengan kecepatan tinggi bertiup dari timur +sampai tenggara. Mendekati musim hujan, angin menjadi lebih lemah dan bertiup +dari barat daya sampai barat laut. Distribusi arah dan kecepatan angin dalam +setahun tergantung pada musim. Kecepatan maksimum terbesar terjadi di bulan +September yang mencapai 21 knot sedangkan kecepatan minimum terjadi di +bulan April yang hanya 14 knot. 3. Pasang Surut +Pasang surut merupakan gerak fluktuasi massa air secara periodik dan +harmonik, yang disebabkan oleh adanya gaya tarik benda-benda langit terutama +matahari dan bulan terhadap bumi (Sugianto, 2010). Tipe pasang surut yang +terjadi di Pantai Tampora adalah tipe pasang surut campuran yang condong ke +harian ganda (mixed tide prevailing semidiurnal). Hal ini berarti dalam sehari +terjadi dua kali air pasang dan dua kali air surut tetapi tinggi dan periodenya +berbeda. +4. Arus +Arus laut adalah pergerakan massa air laut secara horizontal maupun vertikal +dari satu lokasi ke lokasi lain untuk mencapai kesetimbangan dan terjadi secara +kontiniu (Marpaung dan Prayogo, 2014). Arus mempunyai arti penting dalam +menentukan arah pelayaran bagi kapal-kapal termasuk dalam kegiatan wisata +berperahu. +Pola arus perairan Situbondo dipengaruhi oleh sistem pola angin +moonsun. Angin moonsun ini memiliki pola sirkulasi massa air yang berbeda dan +bervariasi antar musim. Selain itu, pola arus perairan Laut Jawa dipengaruhi oleh +massa air Lautan Pasifik yang melintasi perairan Indonesia menuju Lautan +Hindia melalui sistem arus lintas Indonesia. Sirkulasi perairan Situbondo berada +antara musim barat dan musim timur. Pada musim barat, massa air umumnya +mengalir kearah timur perairan Situbondo. Pada musim timur, massa air akan +mengalir ke arah barat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pola arus pada +musim timur adalah arah barat laut – tenggara sedangkan pada musim barat +adalah timur laut – barat daya. Kecepatan arus rata-rata Situbondo berkisar +0,0025-0,2305 m/s (DKP Kabupaten Situbondo, 2015). 4.1.2 Sarana dan Prasarana Kawasan +Penyediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat penting +dalam pengembangan kawasan Pantai Tampora sebagai kawasan ekowisata. +Sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan menjadikan pengunjung +merasa nyaman berada di kawasan wisata. Adapun sarana dan prasarana yang +terdapat di Pantai Tampora dapat dilihat pada Tabel 11. +Tabel 11. Sarana dan Prasarana Pantai Tampora +No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah Keterangan +1. Fasilitas Pengelola +Tidak ada bangunan +-. Loket Masuk 1 loket, hanya petugas +yang berjaga +2. Fasilitas +Dibangun oleh Perum +-. Gerbang masuk 1 +Perhutani Probolinggo +Kondisi buruk, baik dari +-. Jalan 2 gerbang utama maupun +samping Masjid +Kendaraan diparkir +-. Parkir 1 +dekat pantai +-. Toilet 1 Kondisi buruk +-. Kios makanan 2 Jarang buka +-. Tempat sampah 4 Kondisi baik +3. Fasilitas Pendukung +-. Listrik 1 Hanya ada di warung +Sumber: Perum Perhutani Probolinggo (2016) +Bukit Tampora terletak tepat disebelah kiri sisi jalur Pantura menuju Kota +Situbondo. Untuk mencapai kawasan Tampora, dapat menggunakan angkutan +umum seperti bus ataupun kendaraan pribadi. Ada 2 jalur yang dapat ditempuh +untuk mencapai Pantai Tampora, yaitu melalui gerbang utama dan samping +Masjid Al-Barokah. Kedua jalur ini akan bertemu pada satu titik dimana petugas +Perum Perhutani berjaga. Pengunjung akan dikenakan biaya masuk sebesar Rp +3.000/orang yang sudah termasuk biaya parkir apabila pengunjung membawa +kendaraan pribadi baik berupa motor ataupun mobil. Kondisi akses jalan dari loket petugas menuju Pantai Tampora cukup +buruk. Hal ini dikarenakan jalan menuju Pantai Tampora adalah turunan yang +masih berupa tanah berbatu. Tidak sedikit pengunjung yang hampir terjatuh +ketika melewati jalan tersebut. Sesampainya di Pantai Tampora, tak ada lahan +parkir khusus untuk menampung kendaraan pribadi. Setiap pengunjung +diperbolehkan parkir dimana saja yang mereka inginkan. +Pantai Tampora tak menyediakan wahana apapun selain panorama +pantai. Rata-rata pengunjung hanya menghabiskan waktu bersama keluarga dan +teman di pinggir pantai sambil menyantap makanan yang dibawa. Tak ada +warung makanan di Pantai Tampora, hanya ada kios makanan yang menjual +makanan dan minuman ringan. +Pembangunan sarana dan prasarana di Pantai Tampora belumlah +maksimal. Pembangunan ini sangatlah diperlukan guna menarik agar banyak +wisatawan yang berkunjung, sehingga mampu berdampak baik bagi masyarakat +sekitar kawasan Tampora. Menurut pengelola, pembangunan fasilitas terkendala +oleh biaya dan belum adanya investor yang melirik potensi Pantai Tampora. +4.1.3 Pemanfaatan Lahan Kawasan +Menurut BPS Situbondo (2015), Kecamatan Banyuglugur terdiri atas +lahan sawah seluas 498 Ha dan lahan kering seluas 6.801 Ha dan. Lahan sawah +menurut jenis pengairannya dibagi atas sawah teknis seluas 245 Ha, sawah semi +teknis seluas 212 Ha dan sawah sederhana seluas 41 Ha. Sementara lahan +kering menurut jenis penggunaanya terdiri atas hutan rakyat seluas 425 Ha dan +lahan kelola seluas 6.376 Ha. Adapun lahan kelola diperuntukan untuk bangunan +dan perumahan, perikanan budidaya, peternakan, industri, perdagangan dan +perhubungan. Sementara pemanfaatan lahan kawasan Tampora seluas 56,4 Ha dibagi +atas 3 lahan pemanfatan, yaitu lahan sebagai hutan lindung, lahan produksi dan +lahan dengan tujuan istimewa (LDTI). Lahan sebagai hutan lindung memiliki luas +29 Ha yang ditumbuhi tanaman bakau. Lahan produksi terdiri atas 3 lahan yaitu +lahan kesambi seluas 3,4 Ha, lahan mimbo seluas 3,9 Ha dan lahan tanaman +jenis kayu lain (TJKL) seluas 17,5 Ha. Lahan dengan tujuan istimewa (LDTI) +terdiri atas 0,2 Ha yaitu berupa wisata religi Petilasan Syekh Maulana Ishaq dan +lahan seluas 2,4 Ha berupa Pantai Tampora (Perum Perhutani Probolinggo, +2016). +4.1.4 Keadaan Sosial Masyarakat +Dari hasil registrasi penduduk pada tahun 2014 tercatat jumlah Penduduk +Kecamatan Banyuglugur sebanyak 23.278 jiwa terdiri dari 11.093 laki-laki dan +12.185 perempuan. Sex ratio adalah sebesar 91,03%. Hal tersebut menunjukkan +bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 91 penduduk laki-laki. Adapun +keadaan masyarakat Desa Kalianget ditinjau dari demografi, pendidikan dan +mata pencarian adalah sebagai berikut: +a. Demografi +Jumlah penduduk Desa Kalianget berjumlah 9.560 jiwa dengan dengan +jumlah rumah tangga sebanyak 2.866 KK dan sex ratio sebesar 92,59 yang +artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 92 penduduk laki-laki. +Persentase jumlah penduduk Desa Kalianget berdasarkan jenis kelamin tahun +2014 disajikan pada Tabel 12. +Tabel 12. Populasi Penduduk Desa Kalianget berdasarkan Jenis Kelamin +Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) Persentase (%) +Laki-laki 4.596 48,07 +Perempuan 4.964 51,93 +Jumlah 9.560 100 +Sumber: BPS Situbondo (2015) Usia produktif merupakan usia dimana seseorang mampu bekerja dengan +baik. Di Indonesia, kategori usia produktif adalah berkisar antara 15-64 tahun. Di +Desa Kalianget, usia produktif jauh lebih dominan dibanding usia tidak produktif +seperti terlihat pada Tabel 13. +Tabel 13. Populasi Penduduk Desa Kalianget berdasarkan Usia Produktif +Keterangan Jumlah (jiwa) Persentase (%) +Usia Produktif 6.660 69,66 +Usia Tidak Produktif 2.900 30,34 +Jumlah 9.560 100 +Sumber: BPS Situbondo (2015) +b. Pendidikan +Tingat pendidikan masyarakat sekitar dapat dijadikan tolak ukur suatu +pembangunan. Hal ini diharapkan agar masyarakat mampu memberi kontribusi +terhadap pembangunan di lingkungan tempat tinggalnya. Tingkat pendidikan +Desa Kalianget dapat dilihat pada Tabel 14. +Tabel 14. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kalianget +Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%) +Belum Sekolah 1007 10,53 +SD 1614 16,88 +SLTP 1877 19,63 +SLTA 3376 35,31 +Diploma I, II, III 119 1,25 +Strata I, II, III 61 0,64 +Tidak Tamat 1506 15,76 +Jumlah 9.560 100 +Sumber: BPS Situbondo (2015) +Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa +Kalianget cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kesadaran masyarakat akan +pentingnya pendidikan. Namun masih perlu perhatian dari pemerintah terkait +banyaknya masyarakat yang tidak tamat (tidak memiliki ijasah) di Desa +Kalianget. c. Mata Pencarian +Usia produktif merupakan usia dimana seseorang mampu bekerja dengan +baik. Di Desa Kalianget dibagi menjadi 15 kelompok berdasarkan jenis +pekerjaan. Adapun jumlah dan persentase penduduk Desa Kalianget +berdasarkan mata pencaharian tahun 2015 disajikan pada Tabel 15. +Tabel 15. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kalianget +Jenis Pekerjaan Jumlah (jiwa) Persentase (%) +Tani 1.362 26,23 +Buruh Tani 982 18,91 +Nelayan 306 5,89 +Peternak 429 8,26 +Penggalian 21 0,40 +Industri 131 2,52 +Perdagangan 448 8,63 +Pengangkutan 213 4,10 +Pegawai Swasta 6 0,14 +Konstruksi 66 1,27 +Pegawai Negeri Sipil (PNS) 103 1,90 +TNI/ POLRI 9 0,20 +Jasa Lainnya 201 3,90 +Pensiunan 31 0,60 +Pencari Kerja 883 17,05 +Jumlah 5191 100 +Sumber: BPS Situbondo (2015) +Berdasarkan data diatas, mayoritas penduduk Desa Kalianget bekerja di +bidang pertanian yaitu tani sebanyak 26% (1.362 jiwa) dan buruh tani sebanyak +18,91% (982 jiwa). Sementara jenis pekerjaan yang paling sedikit adalah sebagai +pegawai swasta sebesar 0,14% (6 jiwa) dan TNI/POLRI sebesar 0,20% (9 jiwa). +4.1.5 Persepsi Sosial Kawasan +Kegiatan ekowisata di suatu kawasan harus didukung oleh kualitas +lingkungan yang baik. Kualitas lingkungan yang baik membutuhkan peran serta +yang saling berkesinambungan atara pihak pengelola, penduduk sekitar dan +wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Persepsi sosial kawasan +dibutuhkan untuk melihat potensi dan kendala yang ada dalam suatu kawasan wisata. Hal ini dapat digunakan sebagai media evaluasi suatu kawasan untuk +lebih mengembangkan lagi potensi-potensi yang dimiliki dan memperbaiki +kekurangan yang ada. Berikut ini adalah persepsi masyarakat dan wisatawan +terkait kawasan wisata Pantai Tampora. +1. Masyarakat +Masyarakat sekitar yang menjadi responden adalah sebanyak 100 orang +yang diperoleh dari jumlah penduduk pada tahun 2014 dengan menggunakan +rumus Slovin. Responden berasal dari lingkungan di sekitar kawasan Pantai +Tampora. + Persepsi tentang Sarana dan Prasarana Pantai Tampora +Responden masyarakat mempunyai persepsi yang beragam terhadap +kondisi sarana dan prasarana yang terdapat di dalam kawasan Pantai Tampora. +Masyarakat memberikan persepsi terhadap kondisi penginapan, transportasi, air +bersih, toilet, kios makanan, jalan, listrik, tempat sampah dan tempat ibadah. +Persepsi tersebut meliputi kurang, cukup, baik, sangat baik dan tidak tahu. +Adapun hasil yang diperoleh terkait sarana dan prasarana Pantai Tampora dapat +dilihat pada Gambar 2. +60 +) +50 +g +n +a 40 +r +O +( +h +30 Kurang +a +lm 20 +Cukup +u +J 10 +Baik +0 +Sangat Baik +Tidak Tahu +Sarana dan Prasarana +Gambar 2. Persepsi masyarakat tentang sarana dan prasarana Pantai Tampora Berdasarkan data yang diperoleh dari responden penduduk sekitar +banyak yang berpendapat bahwa kondisi penginapan masih kurang yaitu +sebesar 53 orang, 27 orang menyatakan cukup baik dan 14 orang menyatakan +tidak tahu. Pada kenyataannya penginapan di kawasan wisata Tampora tidaklah +ada, hanya saja beberapa masyarakat menyatakan bahwa sesekali mereka +menyewakan kamar untuk wisatawan. +Sebagian besar responden yaitu sebesar 42 orang mengatakan bahwa +transportasi menuju kawasan Tampora sudah baik. Hal ini dikarenakan kawasan +Tampora masih berada di jalur Pantura sehingga mudah dijangkau kendaraan +pribadi maupun angkutan umum. +Ketersediaan air bersih (tawar) sangat berkaitan dengan keberadaan +toilet di lokasi wisata. Sebanyak 37 orang menyatakan ketersediaan air bersih +(air tawar) di kawasan Pantai Tampora cukup baik, 31 orang menyatakan kurang +dan 1 menyatakan sangat baik. Sementara 40 orang masyarakat menyatakan +keadaan toilet dalam keadaan cukup baik, 34 orang menyatakan kurang baik dan +3 orang menyatakan sangat baik. Air bersih (air tawar) berasal dari Masjid Al- +Barokah yang didistribusikan ke wisata religi Petilasan Syekh Maulana Ishaq dan +Pantai Tampora. +Persepsi penduduk sekitar terhadap adanya kios makanan menunjukkan +bahwa sebagian besar yaitu sebesar 39 orang mengatakan cukup baik +sedangkan sebagian kecil yaitu sebesar 2 orang mengatakan sangat baik. +Penduduk mengatakan bahwa akses jalan menuju Pantai Tampora dari +pintu masuk adalah kurang baik yang dinyatakan sebesar 56 orang. Hal ini +dikarenakan jalan menuju Pantai Tampora masih berupa tanah yang dipenuhi +batuan-batuan besar. +Persepsi penduduk sekitar terhadap listrik sebagian besar yaitu sebesar +49 orang mengatakan kondisinya kurang baik, sedangkan sebesar 5 orang mengatakan baik. Listrik yang ada di kawasan Pantai Tampora berasal dari PLN, +namun hanya didistribusikan ke kios makanan dan tidak ke toilet. +Sebesar 47 orang penduduk sekitar mengatakan jumlah tempat sampah +yang terdapat di kawasan Pantai Tampora sudah cukup baik. Melihat kondisi +yang ada, jumlah tempat sampah yang disediakan sudah cukup sebanding +dengan kapasitas wisatawan yang ada dan luas pantai. +Penduduk sekitar sebagian besar mengatakan kondisi tempat ibadah +yang ada di kawasan Pantai Tampora adalah baik yaitu sebesar 44 orang. Paling +sedikit penduduk sekitar yang mengatakan sangat baik yaitu sebesar 9 orang. + Persepsi tentang Potensi Pantai Tampora +Responden masyarakat mempunyai persepsi yang beragam terhadap +potensi Pantai Tampora. Persepsi tersebut meliputi kurang, cukup, baik, sangat +baik dan tidak tahu. Adapun hasil yang diperoleh terkait potensi Pantai Tampora +dapat dilihat pada Gambar 3. +50 +40 +) +g +n +a 30 +r +O +( +h +a 20 +lm +u +J +10 +0 +Kurang Cukup Baik Sangat Baik Tidak Tahu +Persepsi +Gambar 3. Persepsi masyarakat tentang potensi Pantai Tampora +Sebanyak 41 orang masyarakat menyatakan bahwa potensi Pantai +Tampora adalah baik, 34 orang menyatakan sangat baik, 19 orang menyatakan +cukup dan 6 orang menyatakan kurang. Potensi Pantai Tampora sudah baik, namun belum oleh sarana dan prasarana yang memadai, sehingga diperlukan +kehadiran pemerintah dan pengelola kawasan dalam upaya peningkatan kualitas +sumberdaya alam dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada di Pantai +Tampora serta peran masyarakat sekitar untuk menjaga dan memelihara potensi +yang ada di Pantai Tampora. + Persepsi tentang Tingkat Kenyamanan Pantai Tampora +Responden masyarakat sekitar mempunyai persepsi yang beragam +dalam merespon tingkat kenyamanan Pantai Tampora. Persepsi tersebut +meliputi kurang, cukup, baik, sangat baik dan tidak tahu. Adapun hasil yang +diperoleh terkait tingkat kenyamanan di kawasan Pantai Tampora dapat dilihat +pada Gambar 4. +50 +40 +) +g +n +a 30 +r +O +( +h +a 20 +lm +u +J +10 +0 +Kurang Cukup Nyaman Sangat Nyaman Tidak Tahu +Persepsi +Gambar 4. Persepsi masyarakat tentang kenyamanan Pantai Tampora +Sebanyak 42 orang masyarakat menyatakan bahwa merasa nyaman +ketika berada di Pantai Tampora, 21 orang menyatakan cukup nyaman, 20 orang +menyatakan kurang nyaman dan 17 orang menyatakan sangat nyaman. Hal ini +dikarenakan Pantai Tampora sangat cocok sebagai tempat piknik bersama +keluarga ataupun teman.  Pengetahuan tentang Ekowisata +Responden masyarakat sekitar mempunyai tingkat pendidikan yang +berbeda. Adapun jumlah masyarakat yang mengetahui tentang ekowisata +disajikan pada Gambar 5. +60 +50 +) +g 40 +n +a +r +O +( 30 +h +a +lm +20 +u +J +10 +0 +Tahu Tidak Tahu +Pengetahuan tentang Ekowisata +Gambar 5. Pengetahuan masyarakat tentang Ekowisata +Sebanyak 57 orang masyarakat tidak mengetahui tentang ekowisata dan +sisanya sebesar 43 orang menyatakan mengetahui tentang ekowisata. +Pengetahuan masyarakat tentang konsep ekowisata sangat diperlukan agar +masyarakat mengetahui maksud dan tujuan dari pengembangan wisata di Pantai +Tampora. + Kesetujuan terhadap Ekowisata +Tingkat kesetujuan masyarakat tentang ekowisata sangat diperlukan agar +pihak pengelola dapat mempertimbangkan segala aspek dalam pengambilan +keputusan sehingga tidak merugikan masyarakat yang berada di sekitar kawasan +wisata Pantai Tampora secara sosial budaya maupun secara ekonomi. Adapun +kesetujuan masyarakat mengenai ekowisata di Pantai Tampora disajikan pada +Gambar 6. 120 +100 +) +g 80 +n +a +r +O +( 60 +h +a +lm +40 +u +J +20 +0 +Setuju Tidak Setuju +Tingkat Kesetujuan +Gambar 6. Kesetujuan masyarakat terhadap Ekowisata +Sebanyak 100 orang masyarakat menyatakan setuju untuk +pengembangan ekowisata di Pantai Tampora. Masyarakat berharap dengan +diberlakukannya konsep ekowisata tidak hanya berdampak positif kepada pihak +pengelola namun juga berdapampak positif pada masyarakat sekitar. +2. Wisatawan +Wisatawan yang menjadi responden adalah sebanyak 100 orang yang +diperoleh dari jumlah kunjungan pada tahun 2015 dengan menggunakan rumus +Slovin. Responden adalah wisatawan yang secara kebetulan berada di lokasi +wisata Pantai Tampora. + Persepsi tentang Sarana dan Prasarana Pantai Tampora +Wisatawan mempunyai persepsi yang beragam terhadap kondisi sarana +dan prasarana yang terdapat di dalam kawasan Pantai Tampora. Wisatawan +memberikan persepsi terhadap kondisi penginapan, transportasi, air bersih, toilet, +kios makanan, jalan, listrik, tempat sampah dan tempat ibadah. Adapun hasil +yang diperoleh terkait sarana dan prasarana Pantai Tampora dapat dilihat pada +Gambar 7. 90 +80 +) g 70 +n +a 60 +r +O 50 +( h 40 Kurang +a +lm 30 +Cukup +u 20 +J +10 Baik +0 +Sangat Baik +Tidak Tahu +Sarana dan Prasarana +Gambar 7. Persepsi wisatawan tentang sarana dan prasarana Pantai Tampora +Berdasarkan data yang diperoleh dari responden wisatawan banyak yang +berpendapat mereka tidak mengetahui adanya penginapan di sekitar kawasan +yaitu sebesar 42 orang sementara 7 orang menyatakan baik. Ketidaktahuan +wisatawan sangat wajar karena sesungguhnya tidak ada penginapan berupa +hotel, homestay atau cottage di sekitar kawasan. +Sebagian besar responden berpendapat positif yaitu sebesar 32 orang +mengatakan bahwa transportasi menuju kawasan Tampora sudah cukup baik, 21 +orang menyatakan baik dan 16 orang menyatakan sangat baik. +Ketersediaan air bersih (tawar) sangat berkaitan dengan keberadaan +toilet di lokasi wisata. Sebanyak 52 orang menyatakan ketersediaan air bersih +(air tawar) di kawasan Pantai Tampora cukup baik, 31 orang menyatakan kurang +dan 8 menyatakan sangat baik. Sementara 37 orang wisatawan menyatakan +keadaan toilet dalam keadaan cukup baik, 30 orang menyatakan kurang baik dan +18 orang menyatakan sangat baik, meskipun begitu masih ada 15 orang yang +tidak mengetahui keberadaan toilet. Hal ini dikarenakan hanya ada 1 toilet di +lokasi wisata Pantai Tampora. Persepsi penduduk sekitar terhadap adanya kios makanan menunjukkan +bahwa sebagian besar yaitu sebesar 39 orang mengatakan cukup baik +sedangkan sebagian kecil yaitu sebesar 5 orang mengatakan tidak mengetahui. +Kios makanan di kawasan Pantai Tampora ada 2, namun hanya menyediakan +jajanan saja. Selain itu, penjual keliling seperti pedagang cilok dan pedagang es +dawet sering berjualan di Pantai Tampora khusus akhir pekan. +Wisatawan mengatakan bahwa akses jalan menuju Pantai Tampora dari +pintu masuk adalah kurang baik yang dinyatakan sebesar 77 orang. Banyak +wisatawan yang menyatakan butuh usaha besar untuk menuju kawasan pantai +karena jalan yang menurun dan jelek serta keharusan untuk membawa +kendaraan ke lokasi Pantai Tampora. +Persepsi wisatawan terhadap listrik yaitu sebesar 39 orang mengatakan +kondisinya kurang baik, 35 orang tidak mengetahui, 20 orang menyatakan cukup +dan sebanyak 6 orang mengatakan baik. Cukup banyak wisatawan yang +menyatakan perlunya lampu di toilet, dikarenakan cahaya di toilet hanya didapat +dari fentilasi toilet. +Sebesar 41 orang penduduk sekitar mengatakan jumlah tempat sampah +yang terdapat di kawasan Pantai Tampora masih kurang baik, 33 orang +menyatakan cukup baik, 19 orang menyatakan baik dan 7 orang tidak +mengetahui adanya tempat sampah. +Wisatawan sebagian besar mengatakan kondisi tempat ibadah yang ada +di kawasan Pantai Tampora adalah kurang yaitu sebesar 39 orang. Paling sedikit +wisatawan yang mengatakan baik yaitu sebesar 11 orang. Tempat ibadah +sebenarnya ada 2 dikawasan Bukit Tampora, yaitu aula Petilasan Syekh +Maulana Ishaq dan mesjid Masjid Al-Barokah. Namun banyak wisatawan yang +tidak mengetahuinya.  Persepsi tentang Potensi Pantai Tampora +Responden wisatawan mempunyai persepsi yang beragam terhadap +potensi Pantai Tampora. Persepsi tersebut meliputi kurang, cukup, baik, sangat +baik dan tidak tahu. Adapun hasil yang diperoleh terkait potensi Pantai Tampora +dapat dilihat pada Gambar 8. +50 +40 +) +g +n +a 30 +r +O +( +h +a 20 +lm +u +J +10 +0 +Kurang Cukup Baik Sangat Baik Tidak Tahu +Persepsi +Gambar 8. Persepsi wisatawan tentang potensi Pantai Tampora +Sebanyak 43 orang masyarakat menyatakan bahwa potensi Pantai +Tampora adalah baik, 34 orang menyatakan cukup baik, 12 orang menyatakan +baik dan 11 orang menyatakan kurang. Potensi Pantai Tampora sudah baik, +namun belum didukung oleh kemudahan untuk menikmatinya. Wisatawan +berharap adanya wahana sehingga wisatawan yang berlibur ke Pantai Tampora +tak hanya sekedar menikmati pemandangan alam saja tapi juga bisa menikmati +segala potensi yang ada. + Persepsi tentang Tingkat Kenyamanan Pantai Tampora +Responden wisatawan mempunyai persepsi yang beragam dalam +merespon tingkat kenyamanan di kawasan wisata Pantai Tampora. Adapun hasil +yang diperoleh terkait tingkat kenyamanan di Pantai Tampora dapat dilihat pada +Gambar 9. 50 +40 +) +g +n +a 30 +r +O +( +h +a 20 +lm +u +J +10 +0 +Kurang Cukup Nyaman Sangat Nyaman Tidak Tahu +Persepsi +Gambar 9. Persepsi wisatawan tentang kenyamanan Pantai Tampora +Sebanyak 94 masyarakat berpendapat positif tentang kenyamanan Pantai +Tampora. Hal ini dikarenakan letaknya yang berada di balik bukit menjadi nilai +tambah Pantai Tampora karena menjadikan pantai ini menjadi sejuk dan berbeda +dengan pantai lainnya. + Pengetahuan tentang Ekowisata +Responden wisatawan mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda. +Adapun jumlah wisatawan yang mengetahui tentang ekowisata disajikan pada +Gambar 10. +90 +80 +70 +) +g 60 +n +a +r O 50 +( +h 40 +a +lm Mengetahui +30 +u +J +20 +10 +0 +Ya Tidak +Pengetahuan tentang Ekowisata +Gambar 10. Pengetahuan wisatawan tentang Ekowisata Sebanyak 78 orang wisatawan mengetahui tentang ekowisata dan 22 +orang wisatawan tidak mengetahui tentang ekowisata. Pengetahuan wisatawan +tentang konsep ekowisata sangat diperlukan agar wisatawan sadar terhadap +tanggung jawabnya dalam menjaga kebersihan lingkungan di Pantai Tampora. + Kesetujuan terhadap Ekowisata +Adapun tingkat kesetujuan masyarakat mengenai ekowisata di Pantai +Tampora disajikan pada Gambar 11. +120 +100 +) +g 80 +n +a +r +O +( 60 +h +a +lm Setuju +40 +u +J +20 +0 +Ya Tidak +Tingkat Kesetujuan +Gambar 11. Kesetujuan wisatawan terhadap Ekowisata +Sebanyak 99 orang responden menyatakan sikap setuju untuk +pengembangan konsep ekowisata di Pantai Tampora. Wisatawan berharap +dengan diberlakukannya konsep ekowisata, pihak pengelola mampu +meningkatkan potensi dan kualitas Pantai Tampora. +4.2 Analisis Kesesuaian Kawasan +Analisis kesesuaian kawasan dilakukan untuk melihat seberapa besar +nilai kesesuaian Pantai Tampora dengan baku mutu yang telah ditetapkan. +Adapun analisis kesesuaian kawasan meliputi analisis kualitas air, analisis +kesesuaian wilayah dan tingkat dukungan sosial. 4.2.1 Kualitas Air +Peruntukan pantai sebagai daerah wisata bahari dituntut memiliki kualitas +air yang baik dan sesuai dengan standar baku mutu wisata bahri yang telah +ditetapkan sehingga pengunjung dapat merasakan keindahan dan kenyamanan +bermain air ketika berada di Pantai Tampora. Pengukuran kualitas air dilakukan +siang hari di tiga stasiun pengamatan, yaitu 2 daerah penutupan pantai (kanan +dan kiri) dan bagian tengah. Adapun hasil pengukuran yang didapatkan +kemudian dibandingkan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 +Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut untuk Wisata Bahari. +Tabel 16. Analisis Kualitas Air Pantai Tampora +Hasil Pengukuran +Baku +Parameter Satuan Stasiun Stasiun Stasiun Kisaran +Mutu +1 2 3 +Fisika +Suhu oC 33 34 34 33-34 Alami +Total +Padatan +mg/l 9 13 5 5-13 20 +Tersuspensi +(TSS) +Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak +Bau - +Berbau Berbau Berbau Berbau Berbau +Sampah - Sedikit Sedikit Sedikit Sedikit Nihil +Lapisan +- Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil +Minyak +Kimia +8,39- +pH - 8,40 8,39 8,44 7–8,5 +8,44 +Oksigen +7,33- +Terlarut mg/l 7,41 7,33 7,41 >5 +7,41 +(DO) +Salinitas ‰ 32 31 32 31-32 Alami +0,004- +Amoniak mg/l 0,006 0,004 0,005 0,02 +0,006 +2,336- +BOD mg/l 2,336 2,899 2,497 10 +5 2,899 +Sulfida mg/l 0 0 0 0 Nihil +Biologi +Koliform MPN/100 210- +210 460 1100 1000 +(total) ml 1100 +Sumber: Data Primer (2016) 1. Fisika +Parameter fisika yang diukur adalah suhu, total padatan tersuspensi +(TSS), bau, sampah dan lapisan minyak. Menurut Patty (2013), secara umum +suhu permukaan perairan berkisar antara 28-32oC, hal ini berarti suhu di perairan +Pantai Tampora tidak sesuai dengan baku mutu namun masih berada di kisaran +alami yang diperbolehkan. +Total padatan tersuspensi (TSS) erat hubungannya dengan tingkat +kekeruhan karena menggambarkan banyaknya lumpur atau pasir halus atau +jasad renik yang terbawa ke badan air (Jewlaika, et al., 2014). Hasil pengukuran +menunjukkan nilai kekeruhan di tiga stasiun pengamatan sesuai dengan baku +mutu. +Kondisi perairan Pantai Tampora tidak ada sampah, tidak berbau dan +tidak ada lapisan minyak di permukaan perairan. Namun, masih ada ditemukan +dalam jumlah sedikit sampah berupa sampah plastik ataupun kayu dan ranting di +sepanjang pantai. +2. Kimia +Parameter kimia yang diukur adalah pH, oksigen terlarut (DO), salinitas, +amoniak, BOD dan sulfida. Berdasarkan hasil yang didapat, pH perairan Pantai +5 +Tampora masih sesuai dengan baku mutu. Menurut Simanjuntak (2009), +umumnya air laut mempunyai nilai pH lebih besar dari 7 yang cenderung basa. +Pengukuran DO pada tiga stasiun berkisar antara 7,33-7,41 mg/L yang +apabila dibandingkan dengan baku mutu air laut untuk wisata bahari diketahui +bahwa perairan Pantai Tampora memiliki nilai sesuai standar yang ditetapkan, +hal ini menunjukkan kondisi perairan dapat menunjang kehidupan organisme +yang ada di sekitar dan memudahkan dalam proses metabolisme (Patty, 2013). Menurut Patty (2013), salinitas merupakan kandungan elemen-elemen +kimia terlarut dalam air laut dengan kisaran salinitas antara 28-33‰. Nilai +pengukuran salinitas di Pantai Tampora berkisar antara 31-32‰ yang mana +sesuai dengan baku mutu. +Hasil pengukuran amonia di perairan Pantai Tampora menunjukkan +konsentrasi amoniak antara 0,004-0,006 mg/L. Kandungan amoniak masih +sesuai dengan baku mutu karena termasuk rendah dan belum berpengaruh +negatif terhadap biota laut. Amonia juga saling berhubungan dengan suhu, pH +dan oksigen terlarut. Semakin tinggi pH dan suhu maka konsentrasi amoniak +juga akan semakin meningkat, sedangkan pada oksigen yang tinggi maka +amoniak jarang didapatkan dan sebaliknya pada wilayah oksigen rendah kadar +amoniak relatif meningkat (Rangka dan Paena, 2012). +Nilai BOD dalam penelitian ini berkisar antara 2,336-2,899 mg/L. Kisaran +5 +BOD di perairan alami adalah 0,5-7 mg/L (Tambunan, et al., 2013). Konsentrasi +BOD di Pantai Tampora masih rendah dan sesuai dengan baku mutu. +5 +Kandungan sulfida di tiga stasiun dalam penelitian ini adalah 0 mg/L. +Menurut Poppo, et al., (2008), besarnya kandungan yang masih diperbolehkan +adalah sebesar 0,01 mg/L. Kandungan sulfida di Pantai Tampora adalah sesuai +dengan baku mutu dan peruntukannya sebagai lokasi wisata bahari. +3. Biologi +Parameter biologi yang diukur adalah koliform (total). Menurut Bambang, +et al. (2014), koliform adalah golongan bakteri yang merupakan campuran antara +bakteri fekal dan bakteri non fekal. Prinsip penentuan angka bakteri koliform +adalah bahwa adanya pertumbuhan bakteri koliform yang ditandai dengan +terbentuknya gas pada tabung durham, setelah diinkubasikan pada media yang +sesuai. Pada penelitian ini ada ditemukannya pembentukan gas pada tabung durham pada stasiun 1 (3–2–2), stasiun 2 (3–3–1) dan 3 (3–3–2), sehingga +kisaran hasilnya yang didapat adalah 210-1100 MPN/100 ml namun masih +sesuai dengan baku mutu. +Berdasarkan analisis kualitas air Pantai Tampora (Tabel 16) maka +dilakukan skoring untuk analisis kriteria kesesuaian air laut untuk wisata bahari +yang disajikan pada Tabel 17. +Tabel 17. Status Mutu Air Pantai Tampora +Baku Hasil Pengukuran +Parameter Satuan Skor +Mutu Maksimum Minimum Rerata +Fisika +Suhu oC Alami 34 33 33,7 0 +Total +Padatan +mg/l 20 13 5 9 0 +Tersuspensi +(TSS) +Tidak Tidak Tidak Tidak +Bau - +Berbau Berbau Berbau Berbau +Sampah - Nihil Sedikit Sedikit Sedikit +Lapisan +- Nihil Nihil Nihil Nihil +Minyak +Kimia +pH - 7–8,5 8,44 8,39 8,41 0 +Oksigen +Terlarut mg/l >5 7,41 7,33 7,38 0 +(DO) +Salinitas ‰ Alami 32 31 31,6 0 +Amoniak mg/l 0,02 0,006 0,004 0,0075 0 +BOD mg/l 10 2,899 2,336 2,577 0 +5 +Sulfida mg/l Nihil 0 0 0 0 +Biologi +Koliform MPN/100 +1000 1100 210 590 -6 +(total) ml +Jumlah Skor -6 +Sumber: Data Primer, diolah (2016) +Hasil diatas menunjukkan bahwa kualitas air di Pantai Tampora adalah +berada pada kelas B yang dinyatakan baik atau dalam stasus tercemar ringan. +Hasil ini pun cukup baik untuk dapat mendunkung kegiatan wisata di kawasan +Pantai Tampora. 4.2.2 Kesesuaian Wilayah +Kesesuaian wilayah sebagai lokasi wisata pantai diperlukan untuk +menganalisis keadaan umum pantai dalam menentukan aktivitas apa saja yang +dapat dilakukan wisatawan. Analisis kesesuaian wilayah untuk wisata pada +kawasan Pantai Tampora disajikan pada Tabel 18. +Tabel 18. Analisis Kriteria Pantai Tampora untuk Kesesuaian Wisata +Stasiun Jumlah +Parameter Nilai Skor Bobot +1 2 3 (∑) +Kedalaman 0,8 0,7 0,7 0-3 4 5 20 +perairan +Material Pasir Pasir Pasir Pasir 4 5 20 +dasar pantai putih putih putih putih +Lebar pantai 9 25 16 > 15 4 5 20 +Material Karang Karang Karang Karang 3 3 9 +dasar berpasir berpasir berpasir berpasir +perairan +Kecepatan 0,069 0,054 0,076 0-0.17 4 3 9 +arus (m/dt) +Kemiringan 7,82 4 3 12 +Pantai (°) +Kecerahan 0,8 0,7 0,7 <2 1 1 1 +perairan (m) +Penutupan Belukar Belukar Belukar Belukar 2 1 2 +pantai tinggi tinggi tinggi tinggi +Biota Tidak Tidak Tidak Tidak 4 1 4 +berbahaya ada ada ada ada +Ketersediaan 0,1 0,032 0,071 <0.5 4 1 4 +air tawar (km) +(jarak/km) +Total 101 +Persentase 90.17 +Tingkat Kesesuain S1 +Sumber: Data Primer, diolah (2016) +Nilai kesesuaian kawasan Pantai Tampora adalah S1 yaitu sangat sesuai. +Hasil perhitungan nilai IKW kawasan Pantai Tampora adalah 101 atau sebesar +90,17% yang secara umum dapat dikatakan bahwa kawasan Pantai Tampora +sesuai untuk dijadikan kawasan wisata pantai dimana tidak mempunyai faktor +pembatas yang cukup serius. 4.2.3 Tingkat Dukungan Sosial +Pengelolaan suatu kawasan sebagai lokasi wisata sangat erat kaitannya +dengan peran serta para stakeholder. Dalam menentukan tingkat dukungan +sosial terhadap pengelolaan kegiatan wisata di Pantai Tampora ditetapkan +beberapa parameter yang kemudian akan dianalisis dengan metode skoring +dengan memberikan bobot serta skor pada setiap parameter. Berdasarkan +observasi lapang, data dan informasi yang ada, maka diperoleh hasil perhitungan +tingkat dukungan sosial pada Tabel 19. +Tabel 19. Analisis Kriteria Tingkat Dukungan Sosial +Parameter Bobot Skor Nilai +Tingkat keamanan 5 3 15 +Penerimaan masyarakat lokal 5 3 15 +Dukungan pemerintah 3 1 3 +Sarana transportasi laut: +- Alat transportasi umum regular +3 1 3 +- Alat transportasi non-reguler +- Alat transportasi system carter +Peruntukan kawasan 3 3 9 +Ketersediaan peralatan wisata 1 1 1 +Akomodasi 1 2 2 +Ketersediaan air tawar 1 2 2 +Total 50 +Kriteria Sangat Mendukung +Sumber: Data Primer, diolah (2016) +Kriteria tingkat dukungan sosial di kawasan wisata Pantai Tampora +adalah sangat mendukung. Hasil perhitungan total diperoleh nilai kriteria tingat +dukungan sosial di kawasan Pantai Tampora adalah 50 dari nilai maksimal yaitu +66. Bila dilihat dari masing-masing parameter secara individu terdapat faktor +pembatas yaitu dukungan pemerintah, sarana transportasi laut dan ketersediaan +peralatan wisata yang termasuk dalam kategori tidak sesuai. Namun secara +umum dapat dikatakan bahwa kawasan Pantai Tampora sesuai untuk dijadikan +kawasan wisata pantai. 4.3 Analisis Potensi Pantai +Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian dan juga hasil +wawancara dengan menggunakan kuisioner terhadap wisatawan, masyarakat +dan pihak pengelola adapun daya tarik Pantai Tampora adalah panorama pantai +yang indah yang berpadu dengan hamparan pasir putih, air laut yang jernih dan +suasana pantai yang sejuk. Namun sesungguhnya Pantai Tampora memiliki +potensi lainnya untuk dikunjungi oleh wisatawan (Lampiran 7). Berikut adalah +beberapa potensi lain dari Pantai Tampora: +1. Bukit Tampora +Bukit Tampora memiliki luas 34,4 Ha dan menjadi satu-satunya lokasi yang +terdapat hutan tanaman kesambi yang digunakan sebagai media/ inang +budidaya kutu lak. Selain tanaman kesambi, masih ada tanamam mimba, +kaktus yang berada di tebing pantai dan tanaman jenis kayu lainnya di Bukit +Tampora. +2. Keanekaragaman Hayati +Memiliki daerah yang luas, Bukit Tampora pun dihuni oleh beberapa binatang +seperti monyet, biawak, berbagai jenis burung, ayam dan bahkan kucing. +Uniknya kucing yang berada di Bukit Tampora cukup sering berkumpul di +satu lokasi di sebelah barat Pantai Tampora setelah air pasang surut. Tempat +berkumpulnya kucing ini pun disebut gua kucing oleh masyarakat sekitar. +3. Petilasan Syekh Maulana Ishaq +Pantai Tampora juga terdapat wisata religi yaitu adanya petilasan Syeikh +Maulana Ishaq yang merupakan salah satu ulama penyebar agama islam di +Situbondo yang merupakan ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri dan anak +dari Sayyid Husain Jamaluddin yang bergelar Syekh Jumadil Kubro. 4. Hutan Bakau +Luas hutan bakau yang berada di lokasi Tampora adalah 31 Ha yang +terseber di sebelah barat dan timur dari Pantai Tampora. Adapun jenis bakau +yang ada adalah Bakau Tinjang (Rhizopora) dan Bakau Api-Api (Avicennia) +yang totalnya ada 9 jenis. +4.4 Analisis Daya Dukung Kawasan +Kawasan pesisir sangat rentan terhadap dampak dari berbagai aktivitas +manusia seperti kegiatan wisata. Hal yang perlu diperhatikan dari kawasan +wisata Pantai Tampora adalah daya dukung kawasan untuk pengembangan +kegiatan wisata pantai. Kegiatan wisata yang dilakukan di kawasan Pantai +Tampora terkait oleh berbagai faktor. Analisis daya dukung kawasan merupakan +jumlah wisatawan yang secara fisik dapat diterima di dalam suatu kawasan yang +disediakan pada waktu tertentu tanpa menimbulkan gangguan pada alam dan +manusia (Rahmawati, 2009). +Aktivitas yang biasa dilakukan dalam wisata di Pantai Tampora antara +lain bermain air, berjemur dan rekreasi pantai (seperti jalan-jalan di tepi pantai, +foto-foto, menikmati pemandangan). Agar tetap dapat melakukan aktivitas +tersebut dibutuhkan kondisi kawasan yang baik. Kawasan akan tetap terjaga +dengan baik jika tidak terjadi kerusakan didalamnya dan daya dukungnya selalu +diperhatikan. Daya dukung kawasan Pantai Tampora disajikan pada Tabel 20 +dan perhitungannya pada Lampiran 8. +Tabel 20. Daya Dukung Kawasan Pantai Tampora +Lama Kegiatan Daya Dukung +Jenis Kegiatan Luas Area (Lp) +(Wp) Kawasan +Bermain air 400 m2 2 jam 24 orang +Berjemur 1.500 m2 2 jam 90 orang +Rekreasi pantai 4.500 m2 3 jam 180 orang +Total 6.300 m2 294 orang +Sumber: Data Primer, diolah (2016) Adapun waktu yang disediakan oleh pihak pengelola untuk semua +kegiatan di Pantai Tampora adalah 6 jam per hari dengan luas area minimal +untuk melakukan kegiatan dengan nyaman adalah 50 m2. Aktivitas bermain air +dapat dilakukan dengan luas area 400 m2 dengan estimasi waktu adalah 2 jam. +Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai daya dukung untuk kegiatan berenang +adalah sebanyak 24 orang. Dilihat dari nilai daya dukung kawasan yang +diperoleh tersebut diperkirakan wisatawan dapat bermain air dengan nyaman. +Namun dalam melakukan aktivitas bermain air tetap harus berhati-hati mengingat +dasar perairan Pantai Tampora berupa batu karang. +Untuk melakukan kegiatan berjemur dengan nyaman diperkirakan +membutuhkan luas area yang dapat dimanfaatkan sepanjang 1500 m2 dengan +estimasi waktu adalah 2 jam. Berdasarkan perhitungan maka diperoleh nilai daya +dukung untuk kegiatan berjemur adalah sebanyak 90 orang per hari. +Kegiatan rekreasi pantai yang dilakukan antara lain jalan-jalan di tepi +pantai, berfoto, duduk santai, mengobrol dan melihat pemandangan. Agar dapat +melakukan kegiatan ini dengan nyaman diperkirakan membutuhkan luas area +yang dimanfaatkan sebesar 4500 m2. Adapun lama waktu yang biasa digunakan +wisatawan untuk kegiatan tersebut adalah 3 jam. Berdasarkan perhitungan +diperoleh nilai daya dukung untuk rekreasi pantai adalah sebanyak 180 orang. +Berdasarkan daya dukung kawasan maka dapat diasumsikan bahwa +kebutuhan akan air bersih (tawar) di Pantai Tampora adalah sekitar 882 liter per +hari yang berasal dari setiap 1 pengunjung dalam jangka waktu 6 jam +membutuhkan 3 liter air untuk 2 kali buang air. Hal ini perlu diperhatikan agar +tidak terjadi pembuangan sembarangan sehingga merusak kebersihan di +kawasan Pantai Tampora. Selain itu dibutuhkan pengawasan yang ketat dari +pengelola terkait masalah pembuangan sampah yang sembarangan oleh +wisatawan. Kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun berbeda-beda. Kadang +mengalami kenaikan maupun penurunan yang biasa disebut fluktuasi. Fluktuasi +jumlah wisatawan merupakan hal yang cukup wajar mengingat wisata adalah +bidang yang sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Rahmawati +(2009) wisata adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diprediksi karena terkait +oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, biaya, keamanan dan sebagainya. +Fluktuasi kunjungan wisatawan di Pantai Tampora tahun 2011–2015 disajikan +pada Gambar 12. +6000 +5282 +5000 +4504 +) +g 4000 +n +a 3618 +r O 3308 +( 3000 +h 2678 +a +lm +2000 +u +J +1000 +0 +2011 2012 2013 2014 2015 +Tahun +Gambar 12. Fluktuasi Kunjungan Wisata Pantai Tampora pada tahun 2011-2015 +(Perum Perhutani Probolinggo, 2016) +Data kunjungan wisatawan 5 tahun terakhir memperlihatkan bahwa pada +tahun 2011 kunjungan wisatawan sebesar 4.504 orang namun terjadi penurunan +yang cukup signifikan pada tahun 2012 menjadi 2.678 orang jumlah kunjungan +wisatawan. Dari tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat dan +puncaknya adalah pada tahun 2015 yaitu sebesar 5.282 orang jumlah kunjungan +wisatawan. +Peningkatan jumlah kunjungan dari tahun 2013–2015 diperkirakan karena +pihak pengelola telah mengadakan perbaikan pada sistem pengelolaan sehingga +menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perbaikan tersebut meliputi pelayanan, keamanan, promosi serta pembangunan sarana dan prasarana. Namun +meskipun begitu pembangunan sarana dan prasarana di Pantai Tampora masih +sangat lambat. +Waktu puncak kunjungan wisatawan ke Pantai Tampora adalah setiap +akhir pekan (Sabtu dan Minggu) terutama pada bulan-bulan libur hari raya, libur +sekolah dan libur akhir tahun. Uniknya, tak seperti wisata pantai yang lain, Pantai +Tampora pada hari kerja atau hari biasa bisa dipastikan tidak ada wisatawan +yang berkunjung. Jumlah pengunjung yang sedikit ini dikarenakan pembangunan +sarana dan prasarana masih sangat lambat serta tidak adanya wahana yang +tersedia. Meskipun begitu, jumlah pengunjung yang sedikit masih berdampak +positif terhadap kondisi kualitas lingkungan di Pantai Tampora yang masih baik. +4.5 Analisis SWOT +Penentuan strategi dalam membantu memberikan arahan bagi +pengelolaan kawasan wisata Pantai Tampora memerlukan suatu analisis, dalam +hal ini menggunakan analisis SWOT yang merupakan identifikasi berbagai factor- +faktor yang ada secara sistematis untuk merumuskan strategi dengan didasarkan +pada logika. Menurut Rangkuti (2004) adapun suatu kawasan wisata harus +mampu memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities) yang +ada serta mampu meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman +(threats). +4.5.1 Analisis Faktor Strategis Internal +Faktor strategis internal meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan +(weaknesses). Adapun faktor strategis internal yang dimiliki Pantai Tampora +sehingga dapat dijadikan untuk pengembangan kegiatan ekowisata adalah +sebagai berikut: 1. Kekuatan (strengths) +a. Potensi Sumberdaya Pantai Tampora +Potensi sumberdaya alam dan lingkungan yang dimiliki oleh Pantai +Tampora adalah alasan utama dari ketertarikan wisatawan untuk mengunjungi +lokasi ini. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai indeks kesesuaian wilayah +yang diperoleh yaitu sebesar 90,17% atau termasuk kategori S1. Wisatawan +yang berkunjung pun tidak hanya berasal dari Kabupaten Situbondo saja, namun +juga dari daerah-daerah lain di sekitar Kabupaten Situbondo. Pantai Tampora +memiliki pasir putih yang menghampar disepanjang garis pantai. Lokasi pantai +yang terletak di belakang Bukit Tampora ini juga menjadi nilai tambah dari pantai +ini. Hal ini dikarenakan pantai ini memiliki banyak pohon yang rindang sehingga +sangat cocok untuk lokasi berpiknik dan menghabiskan waktu bersama keluarga +ataupun teman. Berikut adalah persepsi wisatawan terkait kualitas ekologi di +Pantai Tampora yang dapat dilihat pada Gambar 13. +60 +50 +) +g 40 +n Kurang +a +r +O +( 30 Cukup +h +a +lm Baik +20 +u +J Sangat Baik +10 +Tidak Tahu +0 +Keindahan Pantai Kondisi Pasir Pantai Kondisi Air Laut +Persepsi +Gambar 13. Persepsi wisatawan tentang kualitas ekologi Pantai Tampora +Sebanyak 48 orang wisatawan menyatakan bahwa Pantai Tampora +memiliki keindahan pantai yang cukup baik, selain itu juga sebanyak 37 orang +wisatawan menyatakan bahwa kondisi pasir putih di Pantai Tampora adalah baik +dan kondisi air laut cukup baik yang dinyatakan oleh 41 orang wisatawan. b. Potensi Lain di Pantai Tampora +Dengan luas total 56,4 Ha, kawasan Tampora tentunya tak hanya +memiliki pantai yang indah saja sebagai daya tarik. Kawasan Tampora memiliki +potensi lain yang tak kalah menariknya. Potensi lain yang dimiliki kawasan +Tampora adalah Bukit Tampora yang menjadi satu-satunya lokasi budidaya kutu +lak di Indonesia, selain itu juga Bukit Tampora memiliki keanekaragaman hayati +dan vegetasi. Selain itu juga, terdapat petilasan Syeikh Maulana Ishaq yang +merupakan yang merupakan salah satu ulama penyebar agama islam di +Situbondo. +c. Keamanan Pantai Tampora +Kondisi keamanan yang baik di lokasi obyek wisata merupakan faktor +penting dalam pengembangannya. Keamanan kawasan wisata Pantai Tampora +cukup baik karena pengelola yaitu Perum Perhutani Probolinggo tepatnya unit +BKPH Taman turun langsung dalam mengawasi keamanan para wisatawan yang +berkunjung. Sistem shift pun diberlakukan agar tindakan seperti pencurian tidak +terjadi. Selain itu petugas juga mengkordinir wisatawan agar keluar dari air +apabila terjadi pasang. +2. Kelemahan (weaknesses) +a. Tidak Ada Dukungan Dana dari Pemerintah Situbondo +Perhatian pemerintah merupakan hal yang sangat penting bagi +pengembangan suatu kawasa wisata. Pantai Tampora merupakan pantai yang +secara administratif terletak di Kabupaten Situbondo. Pantai ini memiliki +sumberdaya yang baik serta sangat berpotensi dijadikan kawasan ekowisata. +Namun Pemerintah Kabupaten Situbondo menyatakan belum bisa memberikan +dana terkait pengembangan wisata Pantai Tampora dikarena belum adanya +kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Situbondo, pihak yang memiliki kawasan Tampora secara administratif dengan Perum Perhutani Probolinggo, +pihak pengelola kawasan Tampora yang sah berdasarkan surat Administratur +No. 418/043.7/P–SDH/Pbo/II tanggal 21 April 2008, perihal Kepastian Status +Kawasan dan Lokasi Rencana Kerja. +b. Kurangnya Sarana dan Prasarana +Sarana dan prasarana yang disediakan dalam suatu kawasan merupakan +faktor yang dapat menunjang agar pengunjung merasa nyaman dan kembali +berkunjung ke suatu kawasan wisata, tak terkecuali wisata Pantai Tampora. +Pihak pengelola kawasan Tampora sudah seharusnya meningkatkan kualitas +sarana dan prasarana, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan +wisatawan yang berkunjung. Adapun persepsi wisatawan dan masyarakat sekitar +terkait keseluruhan sarana dan prasarana yang ada di Pantai Tampora adalah +kurang baik terutama mengenai tidak adanya wahana wisata dan buruknya +akses jalan menuju Pantai Tampora dari pintu masuk. +c. Garis Pantai Kurang Panjang +Pantai Tampora memiliki kualitas ekologi yang baik dan masih alami serta +memiliki banyak potensi lain yang dapat mendukung pengembangan ekowisata +di Pantai Tampora. Meskipun memiliki banyak kelebihan, Pantai Tampora +memiliki kekurangan terkait garis pantai yang kurang panjang. Pantai Tampora +memiliki garis pantai sekitar 200 meter dengan luas lahan 2,4 Ha. Kurang +panjangnya garis Pantai Tampora bukanlah karena peristiwa alam seperti abrasi, +namun Pantai Tampora secara alami memiliki garis pantai yang relatif kecil. +Kurang panjangnya garis Pantai Tampora tentu sangat berkaitan dengan tingkat +kepuasan wisatawan, daya tampung wisatawan dan masyarakat yang ingin +membuka usaha. 4.5.2 Analisis Faktor Strategis Eksternal +Faktor strategis eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman +(threats). Adapun faktor strategis eksternal yang dimiliki Pantai Tampora +sehingga dapat dijadikan untuk pengembangan kegiatan ekowisata adalah: +1. Peluang (opportunities) +a. Dukungan Masyarakat Sekitar +Dukungan masyarakat sekitar merupakan salah satu modal dalam +pengembangan suatu kawasan wisata. Dengan adanya dukungan dari +masyarakat mengartikan bahwa masyarakat peduli terhadap kawasan wisata +Pantai Tampora. Berikut adalah dukungan masyarakat terkait pengelolaan +ekowisata di Pantai Tampora yang dapat dilihat pada Gambar 14. +120 +100 +) +g 80 +n +a +r +O +( 60 +h Ya +a +lm +40 +u Tidak +J +20 +0 +Terganggu Telibat +Persepsi +Gambar 14. Dukungan masyarakat terkait pengelolaan ekowisata di Pantai +Tampora +Sebanyak 100 orang masyarakat menyatakan tidak terganggu dengan +adanya kegiatan wisata Pantai Tampora dan sebanyak 87 masyarakat +menyatakan ingin terlibat dalam pengembangan ekowisata Pantai Tampora. +Adapun bentuk keterlibatan masyarakat selain menjaga ekologi Pantai Tampora +adalah ikut dalam penyediaan jasa seperti membuka warung makanan, toko +aksesoris dan oleh-oleh serta penginapan. b. Aksesibilitas Pantai Tampora +Pantai yang terletak di Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, +Kabupaten Situbondo ini merupakan kawasan paling barat Kabupaten Situbondo +yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo. Kawasan ini sangat +mudah dijangkau karena terletak di sisi kiri jalur pantura menuju Situbondo. +Selain itu adanya plang-plang bertuliskan “Anda memasuki kawasan Tampora” +tentu mempermudah wisatawan dalam menemukan lokasi Pantai Tampora. +Aksesibilitas yang baik ini pun menjadikan Pantai Tampora tak hanya dikunjungi +oleh wisatawan yang berasal dari Situbondo saja, namun juga dari daerah- +daerah lain seperti Probolinggo. +c. Kerjasama dengan Pihak Swasta +Dalam pengembangan suatu kawasan ekowisata bekerjasama dengan +pihak swasta adalah pilihan yang tepat. Hal ini dikarenakan pihak swasta mampu +mendesain suatu konsep ekowisata yang baik. Pantai Tampora dengan banyak +potensi sumberdayanya bukanlah tidak dilirik oleh pihak swasta. Namun Perum +Perhutani Probolinggo selaku pihak pengelola belum menemukan pihak swasta +yang memiliki visi dan misi yang selaras. +2. Ancaman (threats) +a. Perbedaan Pandangan 2 Pihak Pengelola +Pantai Tampora secara administratif merupakan bagian dari Kabupaten +Situbondo, namun secara hukum pihak pengelola yang sah adalah Perum +Perhutani Probolinggo. Salah satu alasan tidak adanya pengembangan wisata di +Pantai Tampora ini adalah karena ada perbedaan sudut pandang dari kedua +pihak dalam menentukan konsep dan cara pengelolaan Pantai Tampora. Jika hal +ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan bahwa wisata Pantai Tampora akan +stagnan atau tidak akan berkembang. b. Persaingan dengan Wisata Lain +Banyak tempat wisata yang ada di Kabupaten Situbondo dan berpotensi +menjadi ancaman bagi kawasan Pantai Tampora. Hal ini pun semakin diperparah +dengan lokasi yang saling bedekatan satu sama lain. Pantai Pasir Putih adalah +salah satu lokasi pantai yang cukup populer dikalangan wisatawan jika +berkunjung ke Situbondo, pantai tersebut berada cukup dekat dengan wisata +Pantai Tampora yang hanya berjarak 30 menit melalui jalur pantura. Sehingga +apabila Pantai Tampora tidak dikelola dengan baik dan tidak segera +dikembangkan, maka dapat menurunkan jumlah pengunjung karena lebih +memilih lokasi wisata pantai lain yang jauh lebih baik. +c. ROB (Banjir Air Laut) +ROB atau banjir air laut adalah suatu peristiwa alam yang sangat +berpotensi terjadi di daerah pesisir yang diakibatkan gelombang pasang yang +tinggi yang dapat merendam daratan. Pantai Tampora pun sangat berpotensi +terkena banjir air laut dikarenakan memiliki tipe pasang surut campuran yang +condong ke harian ganda. Pantai Tampora sendiri pernah terkena banjir air laut +beberapa tahun yang lalu, meskipun tak ada korban jiwa, namun peristiwa alam +ini perlu diwaspadai. +4.5.3 Penentuan Bobot dan Rating +Tingkat kepentingan setiap faktor ditentukan sebagai langkah awal untuk +menentukan bobot dan peringkat (rating) setiap faktor-faktor strategis internal +(kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Bobot yang +diberikan pada setiap faktor disesuaikan dengan skala kepentingan terhadap +pengelolaan potensi sumberdaya yang ada di kawasan wisata Pantai Tampora +yang disajikan pada Tabel 21 dan Tabel 22. Tabel 21. Tingkat Kepentingan Faktor Strategis Internal +Simbol Faktor Kekuatan (Strengths) Tingkat Kepentingan +S1 Potensi Sumberdaya Pantai Tampora Sangat Penting +S2 Potensi Lain di Pantai Tampora Sangat Penting +S3 Keamanan Pantai Tampora Penting +Simbol Faktor Kelemahan (Weaknesses) Tingkat Kepentingan +W1 Tidak Ada Dukungan Dana dari Sangat Penting +Pemerintah Situbondo +W2 Kurangnya Sarana dan Prasarana Sangat Penting +W3 Garis Pantai Kurang Panjang Penting +Sumber: Data Primer, diolah (2016) +Tabel 22. Tingkat Kepentingan Faktor Strategis Eksternal +Simbol Faktor Peluang (Opportunities) Tingkat Kepentingan +O1 Dukungan Masyarakat Sekitar Sangat Penting +O2 Aksesibilitas Pantai Tampora Penting +O3 Kerjasama dengan Pihak Swasta Penting +Simbol Faktor Ancaman (Threats) Tingkat Kepentingan +T1 Perbedaan Pandangan 2 Pihak Sangat Penting +Pengelola +T2 Persaingan dengan Wisata Lain Penting +T3 ROB (Banjir Air Laut) Sangat Penting +Sumber: Data Primer, diolah (2016) +Setelah memperoleh tingkat kepentingan dari setiap faktor strategis +internal dan eksternal, selanjutnya dilakukan pembobotan (Lampiran 9) dan +penentuan peringkat (rating) berdasarkan pengaruh setiap faktor yang diukur +dengan skala 1 sampai dengan 4. Berikut adalah skor pembobotan (Tabel 23 +dan Tabel 24): +Tabel 23. Analisis Tingkat Kepentingan Faktor Strategis Internal +Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor +Kekuatan (S) +Potensi Sumberdaya Pantai Tampora 0.24 4 0,96 +Potensi Lain di Pantai Tampora 0.16 4 0,64 +Keamanan Pantai Tampora 0.12 3 0,36 +Total 0.52 1,96 +Kelemahan (W) +Tidak Ada Dukungan Dana dari Pemerintah Situbondo 0.20 4 0,80 +Kurangnya Sarana dan Prasarana 0.18 4 0,72 +Garis Pantai Kurang Panjang 0.10 2 0,20 +Total 0.48 1,72 +Total Keseluruhan 3,68 +Sumber: Data Primer, diolah (2016) Tabel 24. Analisis Tingkat Kepentingan Faktor Strategis Eksternal +Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor +Peluang (O) +Dukungan Masyarakat Sekitar 0.14 4 0,56 +Aksesibilitas Pantai Tampora 0.16 2 0,32 +Kerjasama dengan Pihak Swasta 0.24 3 0,72 +Total 0.54 1,60 +Ancaman (T) +Perbedaan Pandangan 2 Pihak Pengelola 0.18 4 0,72 +Persaingan dengan Wisata Lain 0.16 2 0,32 +ROB (Banjir Air Laut) 0.12 4 0,48 +Total 0.46 1,52 +Total Keseluruhan 3,12 +Sumber: Data Primer, diolah (2016) +Matriks IFE (Internal Factor Evaluation) menunjukkan bahwa skor total +variabel kekuatan adalah 1,96 yang lebih besar bila dibandingkan dengan skor +total variabel kelemahan yang hanya memperoleh nilai 1,72. Hasil ini +menunjukkan bahwa dalam pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan wisata +Pantai Tampora, variabel kekuatan lebih berpengaruh dibandingkan dengan +variabel kelemahan. +Sementara itu, matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation) menunjukkan +bahwa skor total variabel peluang adalah 1,60 yang lebih besar bila dibandingkan +dengan skor total variabel ancaman yang hanya memperoleh nilai 1,52. Hasil ini +menunjukkan bahwa dalam pengelolaan potensi sumberdaya di kawasan wisata +Pantai Tampora, variabel peluang lebih berpengaruh dibandingkan dengan +variabel ancaman. +4.5.4 Matriks SWOT +Setelah menyusun matriks IFE dan EFE, langkah selanjutnya adalah +membuat matriks SWOT. Matriks ini menggambarkan secara jelas faktor +eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi disesuaikan dengan faktor +internal (kekuatan dan kelemahan) yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan +empat kemungkinan alternatif strategis yang disajikan pada Tabel 25. Tabel 25. Matriks SWOT +Strenghts (S) Weaknesses (W) +1. Potensi Sumberdaya 1. Tidak Ada Dukungan +IFE Pantai Tampora Dana dari Pemerintah +2. Potensi Lain di Pantai Situbondo +Tampora 2. Kurangnya Sarana dan +EFE 3. Keamanan Pantai Prasarana +Tampora 3. Garis Pantai Kurang +Panjang +Opportunities (O) Strategi SO Strategi WO +1. Dukungan Masyarakat  Meningkatan promosi  Memberlakukan +Sekitar sumber daya melalui peraturan tegas dalam +2. Aksesibilitas Pantai internet dan media lain pemanfaatan wilayah +Tampora (S1, S2, O1, O2, O3) oleh pihak +3. Kerjasama dengan  Meningkatkan kualitas berkepentingan (W2, +Pihak Swasta potensi sumberdaya W3, O1, O3) +yang ada berbasis  Meningkatan investasi +ilmu pengetahuan dan swasta untuk +budaya lokal (S1, S2, menambah sarana dan +S3, O1, O3) prasarana penunjang + Mengikutsertakan atraksi wisata (W1, +masyarakat dalam W2, O1, O2, O3) +kegiatan pengawasan  Memberdayakan +untuk menjaga masyarakat sekitar +kelestarian lingkungan dalam mengolah +di sekitar kawasan kegiatan ekonomi +(S1, S2, S3, O1, O3) (lapangan pekerjaan) +dan menjaga ekologi di +sekitar kawasan (W2, +W3, O1, O3) +Treats (T) Strategi ST Strategi WT +1. Perbedaan  Mengikutsertakan  Meningkatan kualitas +Pandangan 2 Pihak masyarakat dalam tenaga kerja +Pengelola keputusan professional dalam +2. Persaingan dengan pengelolaan kawasan pengelolaan obyek +Wisata Lain (S1, S2, S3, T1, T2) wisata sehingga +3. ROB (Banjir Air Laut)  Menanam dan mengurangi kerusakan +merawat potensi lingkungan akibat +sumberdaya vegetasi pengembangan yang +(S1, S2, S3, T1, T3) seenaknya (W1, W2, + Memberdayakan W3, T1, T2, T3) +wisatawan dalam  Membuat inovasi +menjaga lingkungan kegiatan tahunan yang +(S1, S2, S3, T1, T2, dapat merangkul +T3) seluruh lapisan seperti +lomba esai terkait +lingkungan (W1, W2, +W3, T1, T2, T3) +Sumber: Data Primer, diolah (2016) 4.5.5 Alternatif Prioritas Stategi Pengelolaan +Penentuan prioritas dari strategi Pantai Tampora dilakukan dengan +menentukan jumlah dari skor pembobotan (Lampiran 10) yang kemudian dapat +ditentukan rangking prioritas strategi pengelolaan yang disajikan pada Tabel 26. +Tabel 26. Ranking Alternatif Strategi +No. Unsur SWOT Keterkaitan Jumlah Skor Ranking +Strategi SO +1. Meningkatan promosi sumber daya S1, S2, +3,20 III +melalui internet dan media lain O1, O2, O3 +2. Meningkatkan kualitas potensi +S1, S2, S3, +sumberdaya yang ada berbasis ilmu 3,24 II +O1, O3 +pengetahuan dan budaya lokal +3. Mengikutsertakan masyarakat +dalam kegiatan pengawasan untuk S1, S2, S3, +3,24 II +menjaga kelestarian lingkungan di O1, O3 +sekitar kawasan +Strategi WO +1. Memberlakukan peraturan tegas +W2, W3, +dalam pemanfaatan wilayah oleh 2,20 III +O1, O3 +pihak berkepentingan +2. Meningkatan investasi swasta untuk +W1, W2, +menambah sarana dan prasarana 3,12 V +O1, O2, O3 +penunjang atraksi wisata +3. Memberdayakan masyarakat sekitar +dalam mengolah kegiatan ekonomi W2, W3, +2,20 III +(lapangan pekerjaan) dan menjaga O1, O3 +ekologi di sekitar kawasan +Strategi ST +1. Mengikutsertakan masyarakat +S1, S2, S3, +dalam keputusan pengelolaan 3 VI +T1, T2 +kawasan +2. Menanam dan merawat potensi S1, S2, S3, +3,16 IV +sumberdaya vegetasi T1, T3 +3. Memberdayakan wisatawan dalam S1, S2, S3, +3,48 I +menjaga lingkungan T1, T2, T3 +Strategi WT +1. Meningkatan kualitas tenaga kerja +professional dalam pengelolaan W1, W2, +obyek wisata sehingga mengurangi W3, T1, 3,24 II +kerusakan lingkungan akibat T2, T3 +pengembangan yang seenaknya +2. Membuat inovasi kegiatan tahunan +W1, W2, +yang dapat merangkul seluruh +W3, T1, 3,24 II +lapisan seperti lomba esai terkait +T2, T3 +lingkungan +Sumber: Data Primer, diolah (2016) 4.5.6 Strategi Pengelolaan +Penentuan titik kordinat strategi perencanaan kegiatan pengelolaan +potensi sumberdaya Pantai Tampora dilakukan dengan perhitungan terhadap +factor internal dan eksternal dengan diagram analisis SWOT. Sumbu horizontal +(x) adalah faktor internal dan sumbu vertical (y) adalah faktor eksternal, sehingga +diperoleh koordinat sebagai berikut: +X = 1,96 – 1,72 = 0,24 +Y = 1,60 – 1,52 = 0,08 +Dalam diagram analisis SWOT, nilai koordinat (0,24 ; 0,08) adalah berada +pada posisi kuadran I. Berikut adalah letak strategi Pantai Tampora terkait +pengembangan ekowisata yang dapat dilihat pada Gambar 15. +PELUANG +Y +STRATEGI +(0,24 ; 0,08) +KELEMAHAN KEKUATAN +X +ANCAMAN +Gambar 15. Kurva Analisis SWOT Pantai Tampora +Diagram diatas menunjukkan bahwa dari hasil scoring yang dilakukan +pada faktor-faktor internal dan eksternal diperoleh nilai koordinat pada kuadran I +diagram analisis SWOT. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan +Pantai Tampora ini berada pada posisi yang sangat menguntungkan, sebab +selain kekuatan, program ini juga memiliki peluang yang bisa dimanfaatkan. Hal +ini berarti bahwa strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini yaitu dengan mendukung program pertumbuhan agresif dengan menggunakan strategi SO +dan diterapkan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan yang +dimiliki ileh Pantai Tampora untuk memanfaatkan peluang yang ada. Adapun +strategi SO yang dapat diterapkan dalam pengelolaan potensi sumberdaya untuk +pengembangan ekowisata di Pantai Tampora, Kabupaten Situbondo adalah +sebagai berikut: +1. Meningkatan promosi sumber daya melalui internet dan media lain +Promosi merupakan salah satu langkah tepat yang harus dilakukan guna +memperkenalkan potensi wisata Pantai Tampora kepada masyarakat baik +masyarakat Kabupaten Situbondo sendiri maupun masyarakat luar daerah. Hal +yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan sarana-sarana promosi +seperti media cetak, media elektronik dan internet. Promosi dengan media cetak +dapat dilakukan melalui koran, majalah ataupun pamflet dengan cara +mengundang seorang jurnalis traveler untuk berkunjung dan mengulas lokasi +Pantai Tampora. Hal ini diharapkan mampu menarik para pembaca untuk datang +berkunjung ke wisata Pantai Tampora. Selain itu promosi dengan media +elektronik dapat dilakukan dengan cara meliput keindahan Pantai Tampora yang +kemudian dikirim ke stasiun televisi. Media lain yang baik untuk promosi adalah +dengan menggunakan media internet dapat dilakukan dengan cara membuat +situs/ blog yang didalamnya mengulas tentang potensi sumberdaya dan +keindahan Pantai Tampora. Cara lainnya adalah dengan memposting video di +media sosial berbasis video agar dapat dilihat oleh banyak orang. Selain itu juga +dapat memberdayakan wisatawan dengan cara meminta setiap wisatawan +memposting foto mereka ketika berada di kawasan wisata Pantai Tampora di +akun media sosialnya masing-masing dengan turut memberi keterangan lokasi. +Hal ini diharapkan mampu menarik lebih banyak orang untuk datang berkunjung +ke wisata Pantai Tampora. 2. Meningkatkan kualitas potensi sumberdaya yang ada berbasis ilmu +pengetahuan dan budaya lokal +Maksud dari peningkatan kualitas potensi sumberdaya yang ada adalah +dengan tidak hanya sekedar menyediakan pemandangan pantai yang indah saja, +namun Pantai Tampora diharapkan mampu dikembangkan menjadi sesuatu yang +berbasis ilmu pengetahuan dan budaya lokal. Salah satu potensi yang dimiliki +Pantai Tampora adalah Petilasan Syekh Maulana Ishaq yang mana diharapkan +mampu memberi ilmu dan informasi kepada wisatawan tentang sejarah +masuknya agama Islam di Situbondo. Selain itu, potensi lain yang dimiliki adalah +kekayaan hayati dan vegetasi di kawasan Tampora. Apabila dikembangkan, +maka mampu memberi wisata yang menyenangkan, karena selain berwisata, +wisatawan juga dapat mengenal beberapa variasi vegetasi yang ada di kawasan +Tampora. +3. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan pengawasan untuk menjaga +kelestarian lingkungan di sekitar kawasan +Masyarakat merupakan salah satu elemen paling penting dalam +pengembangan ekowisata di Pantai Tampora, hal ini dikarenakan masyarakat +adalah pihak yang paling dekat keberadaanya dengan lokasi sehingga +masyarakat lebih mengetahui seluk beluk mengenai wisata Pantai Tampora. +Koordinasi yang baik oleh pengelola kepada masyarakat tentu akan berdampak +positif terhadap kualitas ekologi wisata Pantai Tampora. Selain itu juga +masyarakat diharapkan ikut diajak dalam proses pengelolaan wisata Pantai +Tampora sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan dampak yang positif +dengan adanya kegiatan wisata di lingkungannya. Adapun hal yang paling +penting adalah masyarakat tidak boleh menerima diskriminasi terhadap konsep +pengelolaan kawasan Pantai Tampora. 4.5.7 Strategi Pengembangan +Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian dan juga hasil +wawancara dengan menggunakan kuisioner terhadap wisatawan, masyarakat +dan pihak pengelola adapun kekurangan dari Pantai Tampora adalah tidak +adanya wahana untuk melengkapi daya tarik dari keindahan alam di Pantai +Tampora itu sendiri. Pantai Tampora memiliki peluang besar sebagai destinasi +wisata pilihan sehingga mampu menarik minat banyak wisatawan. Adapun ide +kreatif dan inovatif yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut: +1. Wisata Ilmu +Bukit Tampora merupakan satu-satunya lokasi budidaya kutu lak di Indonesia +sehingga akan sangat menarik apabila wisatawan dapat melihat dengan jelas +bagaimana proses dari budidaya kutu la itu sendiri. Selain itu petilasan Syekh +Maulana Ishaq yang terdapat di Bukit Tampora dapat menjadi wisata rohani +untuk umat muslim sekaligus mempelajari sejarah masuknya Islam ke +Situbondo. Sehingga wisatawan yang berkunjung tidak hanya bersenang- +senang namun juga mendapatkan ilmu. +2. Rumah Pohon +Rumah pohon bukanlah sesuatu yang baru di dunia pariwisata. Bahkan untuk +menarik wisatawan seorang pengelola wisata biasa membuat rumah pohon +sebagai restoran atau tempat menginap. Namun rumah pohon akan menjadi +sesuatu yang sangat baru dan unik bila dibangun di Bukit Tampora +dikarenakan sangat jarang rumah pohon yang menampilkan panorama +pantai. Rumah pohon sangat cocok dibangun di Bukit Tampora dikarenakan +pohon-pohonnya tinggi dan berbatang besar. Rumah pohon sendiri dapat +dijadikan tempat istirahat sementara para wisatawan untuk sekedar +menyantap makanan atau untuk menikmati indahnya pantai dari atas bukit. 3. Flying Fox +Flying fox adalah salah satu wahana yang sangat digemari yang sering +ditemukan di wisata alam perbukitan. Namun akan menjadi hal yang sangat +menarik bila wahana ini diaplikasikan di kawasan wisata Tampora. +Wisatawan akan merasakan sensasi yang berbeda saat terjun dari Bukit +Tampora dan mendaratkan kaki di hamparan pasir putih Pantai Tampora. +4. Spot Foto +Fotografi adalah salah satu trend yang tidak hanya melanda masyarakat +Indonesia namun juga masyarakat di seluruh dunia. Semua orang berlomba- +lomba memposting foto di sosial media dengan berbagai latar yang indah. +Pantai Tampora adalah salah satu lokasi yang memiliki pemandangan alam +yang indah sehingga akan sangat menarik bila dijadikan sebagai spot foto +(lokasi foto) untuk lokasi pre-wedding atau sekedar foto bersama teman. +5. Dermaga dan Kapal +Dengan pembuatan dermaga, maka bertambah pula lokasi favorit wisatawan +untuk menghabiskan waktu menikmati keindahan alam di Pantai Tampora. +Selain itu, dermaga juga dapat menjadi tempat berlabuhnya kapal kecil yang +dapat disewa untuk berkeliling hutan mangrove yang ada di Pantai Tampora. +6. Tikar di atas Air untuk Berjemur +Pantai Tampora memiliki garis pantai yang kurang panjang oleh sebab itu +inovasi membuat tempat berjemur di atas air akan menjadikan Pantai +Tampora menjadi lebih menarik. Selain menambah daya artistik pantai juga +dapat menambah jumlah daya tampung wisatawan dalam daya dukung +kawasan (DKK) untuk kegiatan berjemur. 5. KESIMPULAN DAN SARAN +5.1 Kesimpulan +1. Analisis kesesuaian potensi sosial ekologi Pantai Tampora dari hasil skoring +kualitas air, kriteria kesesuaian wilayah dan tingkat dukungan masyarakat +menunjukan bahwa pantai ini sangat sesuai untuk dijadikan kawasan +ekowisata. +2. Daya dukung ekologis kawasan Pantai Tampora adalah seluas 6.300 m2 +dengan daya tampung wisatawan sebanyak 294 orang per hari yang terdiri +dari kegiatan bermain air seluas 400 m2 sebanyak 24 orang, berjemur seluas +1.500 m2 sebanyak 90 orang dan kegiatan rekreasi pantai seluas 6.300 m2 +sebanyak 180 orang. +3. Untuk mengembangan kawasan wisata dibutuhkan ide kreatif dan inovatif. +Adapun ide kreatif dan inovatif yang dapat dikembangkan di kawasan wisata +Pantai Tampora adalah adalah sebagai berikut: + Menambah fungsi menjadi wisata ilmu + Membuat rumah pohon dan arena flying fox di Bukit Tampora + Menjadikan Pantai Tampora sebagai spot foto + Membangun dermaga dan tikar diatas air untuk berjemur +5.2 Saran +Daya dukung kawasan Pantai Tampora harus diimbangi dengan +ketersediaan fasilitas yang mampu menjaga ekologi pantai seperti toilet dan +tempat sampah sehingga tidak ada buangan wisatawan yang merusak +keindahan dan kebersihan ekologi Pantai Tampora. DAFTAR PUSTAKA +Arkwright, D. 2012. Batasan Ekologis Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir +Terpadu (Integrated Coastal Zone Governance) dengan Pendekatan +Negosiasi. UNIERA. 1 (I): 27 – 41. +Az-Zarnuji, A. T. 2011. Analisis Efisiensi Budidaya Ikan Lele di Kabupaten +Boyolali. Universitas Diponegoro: Semarang. +Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. 2015. Kecamatan Banyuglugur +Dalam angka 2015. BPS Kabupaten Situbondo: Situbondo. +Andrian G. Bambang, A. G., Fatimawali dan N. S. Kojong. 2014. Analisis +Cemaran Bakteri Coliform dan Identifikasi Escherichia Coli pada Air Isi +Ulang dari Depot di Kota Manado. Jurnal Ilmiah Farmasi. 3 (3): 325-334. +Cahyono, J. E. 2013. Analisis Pemanfaatan Senayan Library Management +System (Slims) di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Salatiga. +Universitas Diponegoro: Semarang. +Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo. 2015. Profil Kelautan dan +Perikanan Kabupaten Situbondo. DKP Kabupaten Situbondo: Situbondo. +Effendy, M. 2009. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi +Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan +Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir yang Optimal dan Berkelanjutan. +Kelautan. 2 (I): 81 – 86. +Ermawan, R. W. 2008. Kajian Sumberdaya Pantai untuk Kesesuaian Ekowisata +di Pantai Prigi, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Institut +Pertanian Bogor: Bogor. +Fadrika, T. M., Rahmawaty dan Z. A. Harahap. 2014. Kajian Potensi Untuk +Ekowisata di Pantai Lestari Indah Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera +Utara. Aqua Coast Marine. 7 (II): 42 – 57. +Hach. 1997. Colorimeter Procedures Manual. Hach Company: USA +Hakim, l. 2004. Dasar-Dasar Ekowisata. Bayumedia Publishing: Malang. +Hia, A. K. 2014. Analisis Bakteri Koliform Pada Air Bersih dengan Metode Most +Probable Number (MPN) di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan +Pengendalian Penyakit (BTKLl & PP) Medan. Universitas Sumatera +Utara: Medan. +Hidayat, R., L. Viruly, D. Azizah. 2014. Kajian Kandungan Fitoplankton Klorofil-A +pada Fitoplankton terhadap Parameter Kualitas Air di Teluk +Tanjungpinang Kepulauan Riau. Universitas Maritim Raja Ali Haji: +Kepulauan Riau. Irsyadi, A. Y. 2012. Pengaruh Bimbingan Karir dan Pola Asuh Orang Tua +Terhadap Kemandirian Siswa dalam Memilih Karir pada Kelas XI Jurusan +Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Sedayu. Universitas Negeri +Yogyakarta: Yogyakarta. +Lady Jewlaika, L, Mubarak dan I. Nurrachmi. 2014. Studi Padatan Tersuspensi di +Perairan Pulau Topang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. +Jurnal Perikanan Dan Kelautan. 19 (2): 53-66. +Kartika, S. 2010. Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis +Ekosistem di Pantura Barat Provinsi Jawa Tengah. Universitas +Diponegoro: Semarang. +Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air +Laut. +Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman +Penentuan Status Mutu Air. +Ketjulan, R. 2010. Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Ekowisata Bahari +Pulau Hari Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe Selatan Provinsi +Sulawesi Tenggara. Institut Pertanian Bogor: Bogor. +Lase, M. 2014. Keanekaragaman Makroalga di Sekitar Pantai Desa Fodo Kota +Gunungsitoli. Universitas Sumatera Utara: Medan. +Marpaung, S. Dan T. Prayogo. 2014. Analisis Arus Geostropik Permukaan Laut +Berdasarkan Data Satelit Altimetri. LAPAN: Jakarta. +Nugroho, I. 2011. Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pustaka Pelajar: +Yogyakarta. +Patty, S. 2013. Distribusi Suhu, Salinitas dan Oksigen Terlarut di Perairan Kema, +Sulawesi Utara. Jurnal Ilmiah Platax. 1 (3): 148-157. +Perum Perhutani Probolinggo. 2016. Pengembangan Wana Wisata Bukit +Tampora. Perum Perhutani Probolinggo: Probolinggo. +Popo, A., M. S. Mahendra Dan I. K. Sundra. 2008. Studi Kualitas Perairan Pantai +di Kawasan Industri Perikanan, Desa Pengambengan, Kecamatan +Negara, Kabupaten Jembrana. Universitas Udayana: Bali. +Prianto, T. Z. U. dan R. Aryawati. 2013. Pola Sebaran Konsentrasi Klorofil-A di +Selat Bangka dengan Menggunakan Citra Aqua Modis. Maspari Journal. +5 (1): 22-33. +Rahmawati, A. 2009. Studi Pengelolaan Kawasan Pesisir untuk Kegiatan Wisata +Pantai (Kasus Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan, Jawa Timur). Institut +Pertanian Bogor: Bogor. +Rakhmawaty, M. 2009. Kajian Sumberdaya Pantai untuk Pengelolaan Taman +Rekreasi Pantai Kartini, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Institut +Pertanian Bogor: Bogor. Rangka, N. A. Dan M. Paena. 2012. Potensi dan Kesesuaian Lahan Budidaya +Rumput Laut (Kappaphycus Alvarezii) di Sekitar Perairan Kabupaten +Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. 2 (2): 151-159. +Rangkuti, F. 2004. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia +Pustaka Utama: Jakarta. +Sastrayuda, G. S. 2010. Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort And +Leisure. Universitas Pendidikan Indonesia: Bandung. +Simanjuntak, M. 2009. Hubungan Faktor Lingkungan Kimia, Fisika terhadap +Distribusi Plankton di Perairan Belitung Timur, Bangka Belitung. Jurnal +Perikanan. 11 (1): 31-45. +SNI. 2003. Emisi Gas Buang – Sumber Tidak Bergerak – Bagian 6: Cara Uji +Kadar Amoniak (Nh3) dengan Metode Indofenol Menggunakan Metode +Spektrofotometer. Dinas Pekerjaan Umum: Jakarta. +___. 2004. Air dan Air Limbah – Bagian 14: Cara Uji Oksigen Terlarut Secara +Yodometri (Modifikasi Azida). Dinas Pekerjaan Umum: Jakarta. +___. 2005. Air dan Air Limbah – Bagian 23: Cara Uji Suhu dengan Termometer. +Dinas Pekerjaan Umum: Jakarta. +___. 2009. Air dan Air Limbah – Bagian 72: Cara Uji Kebutuhan Oksigen +Biokimia (Biochemical Oxygen Demand/ BOD). Dinas Pekerjaan Umum: +Jakarta. +Sugiarto, D. N. 2010. Kajian Kondisi Hidrodinamika (Pasang Surut, Arus, Dan +Gelombang) di Perairan Grati Pasuruan, Jawa Timur. Universitas +Diponegoro: Semarang. +Tambunan, J. M., S. Anggoro dan H. Purnaweni. 2013. Kajian Kualitas +Lingkungan dan Kesesuaian Wisata Pantai Tanjung Pesona Kabupaten +Bangka. Prosiding Seminar Nasional Pengelolaan Sumberdaya Alam dan +Lingkungan. Universitas Diponegoro: Semarang. +Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan +Pulau-Pulau Kecil. +Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. +Wunani, D. 2014. Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Kawasan Wisata Pantai +Botutonuo Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Universitas +Negeri Gorontalo: Gorontalo. LAMPIRAN +Lampiran 1. Peta Lokasi +Gambar 16. Peta Lokasi Pantai Tampora Lampiran 2. Alat dan Bahan +Tabel 27. Alat dan Bahan +Alat Bahan +Parameter Fisika +a. Suhu +Thermometer Hg Air laut +b. TSS +Kolorimeter +Air laut +Cuvet +c. Bau +Indra penciuman (hidung) Air laut +d. Sampah +Indra penglihatan (mata) Air laut +e. Lapisan minyak +Indra penglihatan (mata) Air laut +Parameter Kimia +a. pH +Air laut +pH-meter Tisu +Akuades +b. Oksigen terlarut (DO) +Air laut +DO meter Tisu +Akuades +c. Salinitas +Air laut +Hand Refractometer Tisu +Akuades +d. Amoniak +Spektrofotometer +Timbangan analitik +Amonium klorida +Erlenmeyer 50 ml +Larutan fenol +Labu ukur 100 ml; 500 ml; 1000 ml +Natrium nitroprusida 0,5% +Gelas ukur 25 ml; +Larutan alkalin sitrat +Pipet volumetrik 1 ml; 2 ml; 3 ml +Natrium hipoklorit 5% +dan 5 ml +Larutan pengoksidasi +Pipet ukur 10 ml dan 100 ml +Gelas piala 1000 ml +e. BOD +5 +Botol Winkler +Iodida alkali (perekasi Winkler) +Pipet tetes +H SO pekat +Pipet volumetrik 2 4 +Mangan sulfat (MnSO ) 48% +Erlenmeyer 4 +Natrium tiosulfat 0,025 N +Buret +Indikator amylum 1% +Statif Lampiran 1 (Lanjutan) +Alat Bahan +Parameter Kimia +f. Sulfida +Reagen sulfida 1 +Kolorimeter Reagen sulfida 2 +Cuvet Air suling +Air laut +Parameter Biologi +a. Koliform (total) +Timbangan analitik +Gelas pyrex +Bola pipet Air laut +Bunsen Spiritus +Hot plate Akuades +Magnetic Stirrer Kapas +Ose Tisu +Otoklaf Kertas label +Oven Media Lactose Broth (LB) +Pipet volume 10 ml Media Brilliant Green Lactose Broth +Rak tabung (BGLB) +Tabung durham +Tabung reaksi Lampiran 3. Kuisioner untuk Penduduk Sekitar +Manajemen Sumberdaya Perairan No: +Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Waktu: +Universitas Brawijaya Hari/ tanggal: +A. Data umum +Nama : ........................................... +Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan +Umur : ........ tahun +Asal : ........................................... +Pendidikan : SD/SLTP/SLTA/D3/S1/ ...... +Pekerjaan : ........................................... +Pendapatan per bulan : < 500 ribu 1 juta – 2 juta +500 ribu – 1 juta > 2 juta +Status dalam keluarga : suami/istri/anak +Jumlah tanggungan : ..... orang +B. Persepsi Penduduk Sekitar + Sarana prasarana +1. Penginapan/ Homestay: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +2. Transportasi: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +3. Air bersih (air tawar): +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +4. Toilet: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +5. Kios makanan dan minuman: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +6. Jalan: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +c. Baik +7. Listrik: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +8. Ketersediaan tempat sampah: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +9. Tempat ibadah: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik Lampiran 3 (Lanjutan) + Kualitas Ekologi +1. Apa saja daya tarik sumberdaya untuk wisata di Pantai Tampora? +a. Pantai d. Tumbuhan pesisir +b. Pasir pantai e. Perikanan +c. Air laut f. .................................. +2. Kondisi SDA untuk ekowisata pantai: +d. Keindahan alam/pantai: +a. Kurang indah (tidak ada panorama) +b. Cukup indah (panorama cukup indah) +c. Indah (panorama indah, laut jernih) +d. Sangat indah (panorama indah, laut yang jernih, ombak yang besar) +e. Tidak tahu +e. Kondisi pasir pantai: +a. Kurang (abu – abu kehitaman) +b. Cukup (coklat kehitaman) +c. Baik (coklat) +d. Sangat baik (warna putih kecoklatan) +e. Tidak tahu +f. Kejernihan air laut: +a. Kurang (sangat keruh) +b. Cukup (keruh) +c. Baik (terlihat tidak sampai dasar) +d. Sangat baik (terlihat sampai dasar) +e. Tidak tahu +g. Kenyamanan pantai untuk kegiatan wisata: +a. Kurang nyaman c. Nyaman e. Tidak tahu +b. Cukup nyaman d. Sangat nyaman +h. Kegiatan dan frekuensi pemanfaatan perairan di Pantai Tampora oleh +penduduk sekitar: +a. .................................................................................................................. +b. .................................................................................................................. +(misal: menangkap ikan, kegiatan budidaya ikan, menjual ikan hias) +i. Frekuensi pemanfaatan: +...................................................................................................................... +j. Alasan melakukan kegiatan pemanfaatan tersebut: +..................................................................................................................... +...................................................................................................................... + Sosial (Isu dan Permasalahan) +1. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang ekowisata: +a. Ya +b. Tidak +2. Apabila ekowisata dikembangkan di daerah ini, manfaat yang akan diperoleh: +a. Potensi sumberdaya yang ada dapat dikembangkan +b. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tampora +c. Adanya lapangan kerja baru +d. Meningkatnya pendapatan masyarakat +e. Sarana prasarana di Pantai Tampora dapat ditingkatkan +f. ................................................................................................... Lampiran 3 (Lanjutan) +3. Bagaimana persepsi bapak/ ibu mengenai potensi wisata di Pantai Tampora: +a. Kurang c. Baik e. Tidak tahu +b. Cukup d. Sangat baik +4. Apakah anda merasa terganggu bila Pantai Tampora dijadikan kawasan +ekowisata? +a. Ya +b. Tidak terganggu +5. Harapan bila Pantai Tampora dijadikan kawasan ekowisata? +a. .................................................................................................................. +b. .................................................................................................................. +c. .................................................................................................................. +6. Apakah ingin terlibat bila Pantai Tampora dijadikan kawasan ekowisata: +a. Ya +b. Tidak +7. Bila ya sebagai apa: +a. Guide c. Penjual aksesoris e. ............................... +b. Penjual makanan d. Menyewakan penginapan +8. Permasalahan di Pantai Tampora: +1) Apakah di Pantai Tampora masihh ada kegiatan penangkapan ikan +dengan menggunakan racun atau bom? +a. Ya +b. Tidak +c. Tidak tahu +2) Bagaimana sistem pembuangan limbah cair dan dampak apa saja yang +sudah ditimbulkan? +…………………………………………………………………………………… +…………………………………………………………………………….…….... Lampiran 4. Kuisioner untuk Pengunjung (Wisatawan) +Manajemen Sumberdaya Perairan No: +Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Waktu: +Universitas Brawijaya Hari/ tanggal: +A. Data umum +Nama : ........................................... +Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan +Umur : ........ tahun +Asal : ........................................... +Pendidikan : SD/SLTP/SLTA/D3/S1/ ...... +Pekerjaan : ........................................... +Pendapatan per bulan : < 500 ribu 1 juta – 2 juta +500 ribu – 1 juta > 2 juta +Status dalam keluarga : suami / istri / anak +Jumlah tanggungan : ..... orang +B. Persepsi Wisatawan +1. Teman seperjalanan: +Teman Rombongan wisata/tour +Keluarga …………….................. +2. Menginap: ya / tidak +** Bila menginap, dimana: Penginapan dalam kawasan +Rumah saudara +Penginapan di kota Situbondo +………………........ +3. Bagaimanakah pengalaman wisata yang anda rasakan dalam mengunjungi +lokasi wisata ini? a. Positif b. Netral c. Negatif +4. Sudah berapa kali kunjungan anda ke Pantai Tampora? ……kali +5. Frekuensi kunjungan: 1x setahun > 2x setahun +2x setahun +6. Berapa lama waktu yang anda habiskan untuk perjalanan wisata ini mulai +dari berangkat hingga kembali pulang? ................ (hari) +7. Kegiatan wisata yang dilakukan : +Berenang Refreshing Jalan-jalan +Memancing Olahraga ………....................... +8. Sambutan masyarakat : +a. Baik sekali c. Cukup +b. Baik d. Kurang baik + Sarana dan Prasarana +1. Penginapan/ Homestay: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +2. Transportasi: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik Lampiran 4 (Lanjutan) +3. Air bersih (air tawar): +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +4. Toilet: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +5. Kios makanan dan minuman: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +6. Jalan: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +7. Listrik: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +8. Ketersediaan tempat sampah: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik +9. Tempat ibadah: +a. Kurang c. Baik e. Tidak Tahu +b. Cukup d. Sangat Baik + Kualitas Ekologi +1. Apa saja daya tarik sumberdaya untuk wisata di Pantai Tampora? +a. Pantai d. Tumbuhan pesisir +b. Pasir pantai e. Perikanan +c. Air laut f. .................................. +2. Kondisi SDA untuk ekowisata pantai: +1) Keindahan alam/pantai: +a. Kurang indah (tidak ada panorama) +b. Cukup indah (panorama cukup indah) +c. Indah (panorama indah, laut jernih) +d. Sangat indah (panorama indah, laut yang jernih, ombak yang besar) +e. Tidak tahu +2) Kondisi pasir pantai: +a. Kurang (abu – abu kehitaman) +b. Cukup (coklat kehitaman) +c. Baik (coklat) +d. Sangat baik (warna putih kecoklatan) +e. Tidak tahu +3) Kejernihan air laut: +a. Kurang (sangat keruh) +b. Cukup (keruh) +c. Baik (terlihat tidak sampai dasar) +d. Sangat baik (terlihat sampai dasar) +e. Tidak tahu +4) Kenyamanan pantai untuk kegiatan wisata: +a. Kurang nyaman c. Nyaman e. Tidak tahu +b. Cukup nyaman d. Sangat nyaman Lampiran 4 (Lanjutan) +5) Menurut bapak/ibu, bagaimana kesadaran masyarakat di Pantai Tampora +akan pentingnya kelestarian lingkungan: +a. Kurang c. Baik e. Tidak tahu +b. Cukup d. Sangat baik + Sosial (Isu dan Permasalahan) +1. Apakah bapak/ ibu mengetahui tentang ekowisata: +a. Ya +b. Tidak +2. Apabila ekowisata dikembangkan di daerah ini, manfaat yang akan diperoleh: +a. Potensi sumberdaya yang ada dapat dikembangkan +b. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Pantai Tampora +c. Adanya lapangan kerja baru +d. Meningkatnya pendapatan masyarakat +e. Sarana prasarana di Pantai Tampora dapat ditingkatkan +f. ................................................................................................... +3. Bagaimana persepsi bapak/ ibu mengenai potensi wisata di Pantai Tampora: +a. Kurang c. Baik e. Tidak tahu +b. Cukup d. Sangat baik +4. Setujukah Anda bila ekowisata dikembangkan di Pantai Tampora? +a. Ya +b. Tidak +5. Harapan bila Pantai Tampora dijadikan kawasan ekowisata? +a. .................................................................................................................. +b. .................................................................................................................. +c. .................................................................................................................. +6. Apakah ingin terlibat bila Pantai Tampora dijadikan kawasan ekowisata: +a. Ya, ……………………………...……………………………………………… +b. Tidak, ………………………………………………………………………….. +7. Permasalahan apa saja yang anda temui ketika berwisata ke Pantai +Tampora: +a. Susahnya akomodasi +b. Mahalnya biaya +c. Penginapan +d. …………………………… Lampiran 5. Kuisioner untuk Pengelola Kawasan Pantai Tampora +Manajemen Sumberdaya Perairan No: +Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Waktu: +Universitas Brawijaya Hari/ tanggal: +A. Data umum +Nama : ........................................... +Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan +Umur : ........ tahun +Asal : ........................................... +Pendidikan : SD/SLTP/SLTA/D3/S1/ ...... +Pekerjaan : ........................................... +Pendapatan per bulan : < 500 ribu 1 juta – 2 juta +500 ribu – 1 juta > 2 juta +Status dalam keluarga : suami / istri / anak +Jumlah tanggungan : ..... orang +B. Daftar Pertanyaan +1. Bagaimana konsep pengelolaan yang dilakukan terhadap Pantai Tampora, +Kabupaten Situbondo, Jawa Timur selama 5 tahun terakhir? +2. Menurut anda (pihak pengelola) mana yang lebih penting untuk +dikembangkan SDA atau Infrastruktur yang ada? +3. Bagaimana upaya pelestarian SDA yang selama ini telah dilakukan? +4. Berapa Rata-rata jumlah pengunjung 5 tahun terakhir pertahunnya? +5. Berapa Rata-rata jumlah pengunjung 5 tahun terakhir perharinya? +6. Bentuk Pemanfaatan SDA yang telah dilakukan? +7. Bentuk pengelolaan terhadap fasilitas yang ada selama ini? +8. Apakah masyarakat sekitar direkrut menjadi pekerja di Pantai Tampora? +9. Bagaimana peran serta (dukungan) dari pemerintah terhadap pengelolaan +Pantai Tampora ini? Lampiran 6. Tabel Most Probable Number (MPN) +Tabel 28. Tabel Most Probable Number (MPN) +Indeks MPN dengan tingkat kepercayaan 95% untuk kombinasi hasil +positif dari 3 seri tabung pada pengenceran 10-1, 10-2, 10-3 +Pos. Tubes Conf. lim. +MPN/100ml +10 ml 1 ml 0,1 ml Low High +0 0 1 3 <1 9 +0 1 0 3 <1 13 +0 0 0 4 <1 20 +1 0 1 7 1 21 +1 1 0 7 1 23 +1 1 1 11 3 36 +1 2 0 11 3 36 +2 0 0 9 1 36 +2 0 1 14 3 37 +2 1 0 15 3 44 +2 1 1 20 7 49 +2 2 0 21 4 47 +2 2 1 28 10 149 +3 0 0 23 4 120 +3 0 1 39 7 130 +3 0 2 64 15 379 +3 1 0 48 7 210 +3 1 1 75 14 230 +3 1 2 120 30 380 +3 2 0 93 15 380 +3 2 1 150 30 440 +3 2 2 210 35 470 +3 3 0 240 36 1300 +3 3 1 460 71 2400 +3 3 2 1100 150 4800 +Sumber: Water Sanitation Health – World Health Organization (www.who.int) Lampiran 7. Potensi Pantai Tampora +Gua Kucing +Tanaman Kaktus +Hutan Bakau Lampiran 7 (Lanjutan) +Petilasan Syekh Maulana Ishaq +Bukit Tampora +Tanaman Mimba Lampiran 7 (Lanjutan) +Kutu Lak (Google Images, 2016) +Tanaman Kesambi +Pantai Tampora Lampiran 8. Perhitungan Daya Dukung Kawasan +Rumus DDK = K x x + Daya dukung ekologi kawasan untuk bermain air +DDK = 1 x x += 24 orang + Daya dukung ekologi kawasan untuk berjemur +DDK = 1 x x += 90 orang + Daya dukung ekologi kawasan untuk rekreasi pantai +DDK = 1 x x += 180 orang Lampiran 9. Perhitungan Bobot Strategis +Tabel 29. Perhitungan Bobot Strategis Internal +Faktor Internal +S1 S2 S3 W1 W2 W3 Total Bobot +Potensi Sumberdaya Pantai +Tampora S1 0 3 2 3 3 1 12 0.24 +Potensi Lain di Pantai +Tampora S2 2 0 2 2 1 1 8 0.16 +Keamanan Pantai Tampora S3 2 1 0 1 1 1 6 0.12 +Tidak Ada Dukungan Dana +dari Pemerintah Situbondo W1 3 2 1 0 3 1 10 0.20 +Kurangnya Sarana dan +Prasarana W2 3 2 1 2 0 1 9 0.18 +Garis Pantai Kurang +Panjang W3 1 1 1 1 1 0 5 0.10 +Total 50 1 +Sumber: Data Primer, diolah (2016) +Tabel 30. Perhitungan Bobot Strategis Eksternal +Faktor Eksternal +O1 O2 O3 T1 T2 T3 Total Bobot +Dukungan Masyarakat +Sekitar O1 0 1 2 2 1 1 7 0.14 +Aksesibilitas Pantai Tampora O2 2 0 1 1 3 1 8 0.16 +Kerjasama dengan Pihak +Swasta O3 3 2 0 3 2 2 12 0.24 +Perbedaan Pandangan 2 +Pihak Pengelola T1 3 1 3 0 1 1 9 0.18 +Persaingan dengan Wisata +Lain T2 1 3 2 1 0 1 8 0.16 +ROB (Banjir Air Laut) T3 1 1 2 1 1 0 6 0.12 +Total 50 1 +Sumber: Data Primer, diolah (2016) Lampiran 10. Perhitungan Alternatif Prioritas Strategi Pengelolaan +Tabel 31. Perhitungan Alternatif Prioritas Strategi Pengelolaan +No. Unsur SWOT Keterkaitan Perhitungan +Strategi SO +1. Meningkatan promosi sumber S1, S2, 0.96+0.64+0.56+0.32 +daya melalui internet dan media O1, O2, O3 +0.72= 3.20 +lain +2. Meningkatkan kualitas potensi S1, S2, S3, 0.96+0.64+0.36+0.56 +sumberdaya yang ada berbasis O1, O3 +0.72 = 3.24 +ilmu pengetahuan dan budaya +lokal +3. Mengikutsertakan masyarakat S1, S2, S3, 0.96+0.64+0.36+0.56 +dalam kegiatan pengawasan O1, O3 +0.72 = 3.24 +untuk menjaga kelestarian +lingkungan di sekitar kawasan +Strategi WO +1. Memberlakukan peraturan tegas W2, W3, 0.72+0.20+0.56 +dalam pemanfaatan wilayah oleh O1, O3 +0.72= 2.20 +pihak berkepentingan +2. Meningkatan investasi swasta W1, W2, 0.80+0.72+0.56+0.32 +untuk menambah sarana dan O1, O2, O3 +0.72 = 3.12 +prasarana penunjang atraksi +wisata +3. Memberdayakan masyarakat W2, W3, 0.72+0.20+0.56 +sekitar dalam mengolah kegiatan O1, O3 +0.72= 2.20 +ekonomi (lapangan pekerjaan) +dan menjaga ekologi di sekitar +kawasan +Strategi ST +1. Mengikutsertakan masyarakat S1, S2, S3, 0.96+0.64+0.36+0.72 +dalam keputusan pengelolaan T1, T2 +0.32 = 3 +kawasan +2. Menanam dan merawat potensi S1, S2, S3, 0.96+0.64+0.36+0.72+0. +sumberdaya vegetasi T1, T3 48 = 3.16 +3. Memberdayakan wisatawan S1, S2, S3, 0.96+0.64+0.36+0.72+0. +dalam menjaga lingkungan T1, T2, T3 32+0.48 = 3.48 +Strategi WT +1. Meningkatan kualitas tenaga kerja W1, W2, 0.80+0.72+0.20+0.72 +professional dalam pengelolaan W3, T1, +0.32+0.48 = 3.24 +obyek wisata sehingga T2, T3 +mengurangi kerusakan +lingkungan akibat pengembangan +yang seenaknya +2. Membuat inovasi kegiatan W1, W2, 0.80+0.72+0.20+0.72 +tahunan yang dapat merangkul W3, T1, +0.32+0.48 = 3.24 +seluruh lapisan seperti lomba esai T2, T3 +terkait lingkungan +Sumber: Data Primer, diolah (2016) diff --git a/raw/repository.upnjatim.ac.id_2939_1_cover.pdf.md b/raw/repository.upnjatim.ac.id_2939_1_cover.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b861b98010f475282c6fb008e1b7a9e49be2259e --- /dev/null +++ b/raw/repository.upnjatim.ac.id_2939_1_cover.pdf.md @@ -0,0 +1,261 @@ +--- +url: https://repository.upnjatim.ac.id/2939/1/cover.pdf +title: "cover.pdf" +domain: repository.upnjatim.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 13:56:17 +source_type: academic +quality_score: 92 +is_priority: false +--- + +# cover.pdf + +IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI +LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR +DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT +KOTA SURABAYA +SKRIPSI +Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana +Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas +Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur +Oleh: +ENO PUTRI LARASATI +NPM. 17041010055 +KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI +UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR +FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK +PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK +2021 +1 IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI +LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR +DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT +KOTA SURABAYA +Disusun Oleh: +ENO PUTRI LARASATI +NPM. 17041010055 +Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi +PEMBIMBING +Dr. Diana Hertati, M.Si +NIP. 196601031989032001 +Mengetahui, +Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik +Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur +Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS, CHRA +NIP. 195907011987031001 +2 LEMBAR REVISI +IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI +LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR DI +KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT KOTA +SURABAYA +Disusun Oleh: +ENO PUTRI LARASATI +NPM. 17041010055 +Telah Direvisi dan Disahkan pada Tanggal 17 Oktober 2021 +TIM PENILAI +Penguji 1 Penguji 2 Penguji 3 +Dr. Ertien Rining N., M.Si Dr. Agus Widiyarta, S.Sos, M.Si Dr. Diana Hertati, M.Si +NIP. 196801161994032001 NPT. 371089500451 NIP. 196601031989032001 +3 LEMBAR PENGESAHAN +IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI LANJUT +USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT USIA TERLANTAR DI KELURAHAN +RUNGKUT KIDUL KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA +Disusun Oleh: +ENO PUTRI LARASATI +NPM. 17041010055 +Skripsi telah diterima pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3, Jurnal DIA – +Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume 19 Nomor 2 Bulan Desember 2021 dan +telah dikonfirmasi di hadapan Tim Penilai Program Studi Administrasi Publik Fakultas +Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"“Jawa Timur +Pada tanggal 17 Oktober 2021 +PEMBIMBING TIM PENGUJI +1. Ketua +Dr. Diana Hertati, M.Si Dr. Ertien Rining N., M.Si +NIP. 196601031989032001 NIP. 196801161994032001 +2. Sekretaris +Dr. Agus Widiyarta, S.Sos, M.Si +NPT. 371089500451 +3. Anggota +Dr.Diana Hertati, M.Si +NIP. 196601031989032001 +Mengetahui, +Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik +Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur +Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS, CHRA +NIP. 195907011987031001 +4 5 KATA PENGANTAR +Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas +berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang +berjudul “Implementasi Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia +Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar di Kelurahan Rungkut Kidul +Kecamatan Rungkut Kota Surabaya”. Tidak lupa sholawat dan salam penulis +sanjungkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah meletakkan kerangka +peradaban “khoiru ummah” serta menerangi dan membimbing langkah hidup +manusia. +Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi kelulusan Program Studi Ilmu +Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas +Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Dengan tersusunnya proposal ini, +penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Hertati, M.Si selaku dosen +pembimbing yang dengan segala kesabaran, perhatian, motivasi, serta +bimbingannya yang telah meluangkan waktu untuk penulis. +Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan banyak terimakasih +kepada semua pihak-pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan +skripsi ini, diantaranya: +1. Bapak Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu +Politik UPN “Veteran” Jawa Timur. +2. Ibu Dr. Ertien Rining N, M.Si, Koordinator Program Studi Administrasi Publik +UPN “Veteran” Jawa Timur. +3. Tenaga pendidik dan kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN +“Veteran” Jawa Timur. +6 4. Kedua orang tua dan adik penulis, serta keluarga penulis yang senantiasa +mengiringi dengan doa-doa, dukungan dan dorongan semangat. +5. Sahabat-sahabat saya Eryca Septiya Ningrum, Naufa Salsabilah, Marantika +Fibrianti Sumadi, Afifa Ulfa Auliya dan teman-teman jurusan Ilmu +Administrasi Publik angkatan 2017 yang telah membantu penulis baik moril +maupun materil. +Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada +semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Saran +dan kritik yang bersifat membangun akan sangat berarti bagi penulis demi kebaikan +skripsi ini. +Surabaya, September 2021 +Penulis +7 DAFTAR ISI +HALAMAN JUDUL……………………………………………………………..1 +LEMBAR PERSETUJUAN………………………………………………….….2 +LEMBAR REVISI……………………………………………………………….3 +LEMBAR PENGESAHAN……………………………………………………...4 +LEMBAR ORISINALITAS………………………………………………….….5 +KATA PENGANTAR ........................................................................................ 6 +DAFTAR ISI ...................................................................................................... 8 +DAFTAR TABEL ............................................................................................ 10 +DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ 11 +BAB I ................................................................................................................ 15 +PENDAHULUAN ............................................................................................ 15 +1.1 Latar Belakang .................................................................................. 15 +1.2 Rumusan Masalah ............................................................................. 22 +1.3 Tujuan Penelitian............................................................................... 22 +1.4 Manfaat Penelitian ............................................................................. 22 +BAB II .............................................................................................................. 24 +KAJIAN PUSTAKA ........................................................................................ 24 +2.1 Penelitian Terdahulu ......................................................................... 24 +2.2 Landasan Teori .................................................................................. 33 +2.2.1 Kebijakan Publik ........................................................................ 33 +2.2.2 Implementasi Kebijakan ............................................................ 38 +2.2.3 Program Permakanan ................................................................ 46 +2.2.4 Kesejahteraan Sosial................................................................... 50 +2.2.5 Lanjut Usia (Lansia) ................................................................... 52 +2.3 Kerangka Berfikir.............................................................................. 54 +BAB III ............................................................................................................. 55 +METODE PENELITIAN ................................................................................ 55 +3.1. Jenis Penelitian .................................................................................. 55 +3.2. Lokasi Penelitian ................................................................................ 55 +8 3.3. Fokus Penelitian ................................................................................. 56 +3.4. Sumber Data ...................................................................................... 60 +3.5. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 61 +3.6. Teknik Analisis Data.......................................................................... 63 +3.7. Keabsahan Data ................................................................................. 66 +BAB IV ............................................................................................................. 70 +HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................... 70 +4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian ................................................. 70 +4.1.1 Dinas Sosial ................................................................................. 70 +4.1.2 Kelurahan Rungkut Kidul ......................................................... 77 +4.2 Hasil Penelitian .................................................................................. 90 +4.3 Pembahasan ..................................................................................... 148 +BAB V ............................................................................................................. 161 +PENUTUP ...................................................................................................... 161 +5.1 Kesimpulan ...................................................................................... 161 +5.2 Saran ................................................................................................ 163 +DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 165 +LAMPIRAN ................................................................................................... 168 +9 DAFTAR TABEL +Tabel 1.1 Data Penduduk Lanjut Usia Kota Surabaya………………………15 +Tabel 1.2 Data Lanjut Usia Penerima Manfaat…………………………..…..18 +Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian +Sekarang…………………………………………….……………..…27 +Tabel 4.1 Komposisi Pegawai Kelurahan Rungkut Kidul Berdasarkan Jenis +Kelamin……………………………………………………………....83 +Tabel 4.2 Komposisi Pegawai Kelurahan Rungkut Kidul Berdasarkan +Tingkat Pendidikan…………………………………………….……84 +Tabel 4.3 Komposisi Pegawai Kelurahan Rungkut Kidul Berdasarkan +Kepangkatan dan Golongan Pegawai………………………………84 +Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia………………………………86 +Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan………………………..87 +Tabel 4.6 Daftar Menu Program Permakanan Bagi Lanjut Usia Surabaya +Tahun 2021…………………………………………………………...92 +Tabel 4.7 Jumlah Lansia Penerima Manfaat di Kelurahan Rungkut +Kidul………..………………………………………………………...97 +Tabel 4.8 Biaya Operasional Permakanan Lansia Kelurahan Rungkut Kidul +Bulan Juni 2021…………………………………………………….101 +Tabel 4.9 Pelaksana Program Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia +Sangat Miskin dan Lanjut Usia Terlantar di Kelurahan Rungkut +Kidul………………………………………………………………...114 +Tabel 4.10 Rekap Monitoring Evaluasi Permakanan di Kecamatan Rungkut +Kota Surabaya Bulan April 2021………………………….………125 +Tabel 4.11 Reduksi Hasil Penelitian……………..…………………………...138 +10 DAFTAR GAMBAR +Gambar 1.1 Hidangan yang telah siap diantar….……………………………17 +Gambar 2.1 Proses Analisis Kebijakan Publik……………………………….35 +Gambar 2.2 Model Implementasi Van Meter dan Van Horn………………..37 +Gambar 2.3 Model Implementasi Edward III………………………………...40 +Gambar 2.4 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier………………...41 +Gambar 3.1 Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman…………….62 +Gambar 4.1 Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya…………………………….69 +Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Surabaya……………...73 +Gambar 4.3 Kantor Kelurahan Rungkut Kidul………………………………76 +Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kelurahan Rungkut Kidul……………….78 +Gambar 4.5 Menu Makanan untuk Lanjut Usia Penerima Manfaat…….....94 +Gambar 4.6 Standar Tepak Makanan………………………………………...95 +Gambar 4.7 Lanjut Usia Penerima Manfaat………………………………....98 +Gambar 4.8 Petugas Kirim Mengirimkan Makanan kepada Lansia………105 +Gambar 4.9 Peneliti Bersama dengan Pihak Catering……………………...106 +Gambar 4.10 Peneliti Bersama dengan Ketua Karang Werdha..……….…106 +Gambar 4.11 Pihak Catering Memberikan Makanan kepada Petugas +Kirim…………………………………………………………....111 +Gambar 4.12 Petugas Kirim Mengirimkan Makanan kepada Lansia +Penerima Manfaat…………………………………………..…112 +Gambar 4.13 Satgas Permakanan Monitoring ke Rumah Lansia Penerima +Manfaat…………………………………………….………..….113 +Gambar 4.14 Lembar Monitoring………………………………………...….115 +Gambar 4.15 Satgas Permakanan Monitoring ke Lansia Penerima +Manfaat…….……………………………………………….......116 +Gambar 4.16 Laporan SPJ Karang Werdha “SETIA BHAKTI”………….119 +11 Gambar 4.17 Rapat Monitoring Evaluasi dengan Ketua Karang Werdha se- +Kota Surabaya………………………………………………....122 +Gambar 4.18 Koordinasi Karang Werdha se-Kota Surabaya melalui Grup +Whatsapp……………………………………….…………...….123 +Gambar 4.19 Monitoring Satgas Permakanan dan Dinas Sosial……..……130 +12 ABSTRAK +ENO PUTRI LARASATI, IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERIAN +PERMAKANAN BAGI LANJUT USIA SANGAT MISKIN DAN LANJUT +USIA TERLANTAR DI KELURAHAN RUNGKUT KIDUL KECAMATAN +RUNGKUT KOTA SURABAYA +Kota Surabaya merupakan kota dengan jumlah penduduk terpadat di Jawa Timur. +Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, masalah kependudukan tidak bisa +terhindarkan. Permasalahan yang kini mendapat perhatian khusus dari Pemerintah +Kota Surabaya yakni jumlah angka lanjut usia yang semakin meningkat. Untuk +menjamin kesejahteraan hidup lanjut usia, Pemerintah Kota Surabaya bersama +dengan Dinas Sosial mengambil langkah melalui dibentuknya program pemberian +permakanan bagi lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar. Penelitian ini +bertujuan untuk mengetahui implementasi program pemberian permakanan bagi +lanjut usia sangat miskin dan lanjut usia terlantar di Kelurahan Rungkut Kidul. Jenis +penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian +menunjukkan bahwa implementasi program permakanan lanjut usia berjalan sesuai +dengan peraturan pemerintah dan diberikan kepada lanjut usia penerima manfaat. +Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program berjalan dengan baik +namun belum optimal. +Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Permakan, Rungkut Kidul. +13 ABSTRACT +ENO PUTRI LARASATI, IMPLEMENTATION OF THE ELDERLY +FEEDING PROGRAM IN SURABAYA +Surabaya is the city with the most populous population in East Java. With such a +large number, population problems are unavoidable. The increasing number of the +elderly is a subject that the government is currently paying special attention to. To +ensure the wellbeing of the elderly, the government, together with the Social +Service, took steps through the establishment of a feeding program for the destitute +and abandoned elderly. This study aims to determine the implementation of the +feeding program for the destitute and abandoned elderly in Rungkut Kidul. The type +of research used is qualitative research. The results showed that the implementation +of the elderly feeding program was in accordance with government regulations and +was given to elderly beneficiaries. This study concludes that the implementation of +the program is running well but not yet optimal. +Keywords: Policy Implementation, Feeding Program, Rungkut Kidul +14 diff --git a/raw/republika.co.id_berita__qq1r6m349_bsi-gandeng-kemenparekraf-bidik-pembiayaan-umkm-pariwisata.md b/raw/republika.co.id_berita__qq1r6m349_bsi-gandeng-kemenparekraf-bidik-pembiayaan-umkm-pariwisata.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..482119cbc5319ba0c35893a57bb4bcdc05923a3e --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__qq1r6m349_bsi-gandeng-kemenparekraf-bidik-pembiayaan-umkm-pariwisata.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//qq1r6m349/bsi-gandeng-kemenparekraf-bidik-pembiayaan-umkm-pariwisata +title: "BSI Gandeng Kemenparekraf Bidik Pembiayaan UMKM Pariwisata | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:44:31 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BSI Gandeng Kemenparekraf Bidik Pembiayaan UMKM Pariwisata | Republika Online + +Dengan dukungan BSI diharapkan UMKM Pariwisata maju dan naik kelas REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengoptimalkan pembiayaan untuk UMKM khususnya ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi ini diwujudkan dengan kontribusi dalam acara yang diselenggarakan Kemenparekraf untuk pemberdayaan UMKM, Temu Bisnis Perbankan Syariah di The Excelton Hotel Palembang, Jumat (12/3). Dalam acara yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dengan pembiayaan syariah ini hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal, Plh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Ahmad Rekotomo, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf Hanifah Makarim, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar dan dan Owner Batik Sepiak Belitong Bella Kartika Aprilia. Dalam acara ini, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar berharap dengan dukungan BSI, UMKM Indonesia bisa lebih maju berkembang dan dapat naik kelas. "Sebagai bank syariah yang inklusif dan melayani beragam segmen, BSI berkomitmen untuk dapat menjadi mitra dalam memberikan kebermanfaatan baik di dunia maupun akhirat kepada segenap nasabah, termasuk UMKM khususnya ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Kokok Alun Akbar. Untuk memberdayakan UMKM, Bank Syariah Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi diantaranya adalah sinergi bersama pemerintah dalam proses pembinaan umkm melalui kegiatan inklusi keuangan dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada umkm binaan instansi,pemda dan komunitas halal. Selain itu, BSI juga berusaha memberdayakan UMKM go digital dengan mendorong sentra produksi UMKM Binaan go digital yang dihubungkan dengan e-commerce. BSI juga mendukung dan mendorong pelaku umkm masuk ke ekosistem digital melalui kerjasama penyediaan layanan dan produk pendanaan perbankan dengan platform digital seperti e-commerce yang terhubung dengan aplikasi pembiayaan UMKM BSI. Selain itu, BSI juga akan  membangun sentra bisnis UMKM di beberapa daerah. Bank Syariah Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan UMKM dengan penyaluran pembiayaan untuk menambah modal, memfasilitasi pengusaha UMKM agar bisa menjual secara online melalui kerjasama dengan e-commerce; dan bersama-sama dengan Kemenparekraf melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM. Sampai Desember 2020, penyaluran pembiayaan BSI di sektor UMKM sebesar Rp14,4 triliun dengan sebesar Rp194,1 miliar diantaranya disalurkan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ask me! BSI Gandeng Kemenparekraf Bidik Pembiayaan UMKM Pariwisata Rekomendasi Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengoptimalkan pembiayaan untuk UMKM khususnya ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi ini diwujudkan dengan kontribusi dalam acara yang diselenggarakan Kemenparekraf untuk pemberdayaan UMKM, Temu Bisnis Perbankan Syariah di The Excelton Hotel Palembang, Jumat (12/3).   + + + + + Dalam acara yang bertujuan untuk mengembangkan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan dengan pembiayaan syariah ini hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Aufa Syahrizal, Plh Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Ahmad Rekotomo, Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf Hanifah Makarim, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar dan dan Owner Batik Sepiak Belitong Bella Kartika Aprilia. + + + + + Dalam acara ini, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia, Kokok Alun Akbar berharap dengan dukungan BSI, UMKM Indonesia bisa lebih maju berkembang dan dapat naik kelas. "Sebagai bank syariah yang inklusif dan melayani beragam segmen, BSI berkomitmen untuk dapat menjadi mitra dalam memberikan kebermanfaatan baik di dunia maupun akhirat kepada segenap nasabah, termasuk UMKM khususnya ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," kata Kokok Alun Akbar. + Untuk memberdayakan UMKM, Bank Syariah Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi diantaranya adalah sinergi bersama pemerintah dalam proses pembinaan umkm melalui kegiatan inklusi keuangan dan pemberian fasilitas pembiayaan kepada umkm binaan instansi,pemda dan komunitas halal. + + + + Selain itu, BSI juga berusaha memberdayakan UMKM go digital dengan mendorong sentra produksi UMKM Binaan go digital yang dihubungkan dengan e-commerce. BSI juga mendukung dan mendorong pelaku umkm masuk ke ekosistem digital melalui kerjasama penyediaan layanan dan produk pendanaan perbankan dengan platform digital seperti e-commerce yang terhubung dengan aplikasi pembiayaan UMKM BSI. Selain itu, BSI juga akan  membangun sentra bisnis UMKM di beberapa daerah.  + Bank Syariah Indonesia juga berkomitmen untuk mengembangkan UMKM dengan penyaluran pembiayaan untuk menambah modal, memfasilitasi pengusaha UMKM agar bisa menjual secara online melalui kerjasama dengan e-commerce; dan bersama-sama dengan Kemenparekraf melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan UMKM.  + Sampai Desember 2020, penyaluran pembiayaan BSI di sektor UMKM sebesar Rp14,4 triliun dengan sebesar Rp194,1 miliar diantaranya disalurkan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Kamis , 19 Jun 2025, 17:15 WIB + + Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Rabu , 07 May 2025, 11:53 WIB + + Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 03 May 2025, 09:16 WIB + + Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 29 Apr 2025, 09:21 WIB + + Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 23 Apr 2025, 21:39 WIB + + Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia diff --git a/raw/republika.co.id_berita__qwxuqd380_indihome-alokasikan-bantuan-hingga-rp-420-juta-di-kuartal-ii.md b/raw/republika.co.id_berita__qwxuqd380_indihome-alokasikan-bantuan-hingga-rp-420-juta-di-kuartal-ii.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96bba44d35432fc0ff97d9ec7131a84230c45a74 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__qwxuqd380_indihome-alokasikan-bantuan-hingga-rp-420-juta-di-kuartal-ii.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//qwxuqd380/indihome-alokasikan-bantuan-hingga-rp-420-juta-di-kuartal-ii +title: "IndiHome Alokasikan Bantuan Hingga Rp 420 juta di Kuartal II | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:33:32 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# IndiHome Alokasikan Bantuan Hingga Rp 420 juta di Kuartal II | Republika Online + +Melalui Program IndiHome Charity, Telkom Regional I-VII bantu masyarakat terdampak REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--IndiHome, produk layanan fixed broadband unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tidak pernah berhenti berbakti kepada negeri. Kali ini, melalui program "IndiHome Charity 2021", IndiHome mengalokasikan dana maksimal senilai Rp 420 juta untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi di sekitar wilayah kerja Telkom di seluruh Indonesia. Seperti yang sudah berjalan sebelumnya, proses distribusi charity, diserahkan secara langsung melalui lembaga, organisasi masyarakat, sekolah, serta yayasan yang sudah ditentukan oleh masing-masing Telkom Regional. Setiap Telkom Regional diberikan alokasi hingga Rp60 juta, dibagi menjadi tiga paket charity yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan di setiap Telkom Regional. Program charity di kuartal kedua (Q2) bertajuk "Karya Tanpa Batas Bersama IndiHome" tersebut, bertujuan untuk menghadirkan semangat produktif dan kreatif kepada masyarakat Indonesia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19. E. Kurniawan, Vice President Marketing Management Telkom menjelaskan, program IndiHome Charity adalah bagian dari implementasi misi IndiHome menyeimbangkan aspek bisnis dan sosial. Bahwa, kehadiran IndiHome sebagai #InternetnyaIndonesia selalu terpanggil untuk membantu sesama, khususnya masyarakat yang terkena dampak Covid-19. "Dengan strategi Connectivity, IndiHome mampu menghadirkan pemerataan akses internet hingga pelosok desa. Kemudian dengan Creativity, IndiHome ikut mendukung inovasi, kreasi dan produktivitas bangsa. Serta dengan Charity, IndiHome ikut serta menyambung kebahagiaan dan menumbuhkan semangat masyarakat Indonesia agar tetap kuat dan tangguh menghadapi pandemi," kata E. Kurniawan menjelaskan saat membuka penyerahan IndiHome Charity 2021 secara virtual pada Selasa (27/7). Selain menggelar IndiHome Charity, dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan program kejutan "Karya Tanpa Batas Bersama IndiHome" yang diselenggarakan secara hybrid, serentak di seluruh Telkom Regional I-VII. Peserta yang hadir di lokasi acara di masing-masing regional diterapkan protokol kesehatan. Hadir dalam acara tersebut seluruh EVP Telkom Regional I-VII, perwakilan penerima IndiHome Charity 2021, dan penerima program kejutan "Karya Tanpa Batas Bersama IndiHome" di masing-masing regional. Ask me! IndiHome Alokasikan Bantuan Hingga Rp 420 juta di Kuartal II Rekomendasi Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--IndiHome, produk layanan fixed broadband unggulan milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) tidak pernah berhenti berbakti kepada negeri. Kali ini, melalui program "IndiHome Charity 2021", IndiHome mengalokasikan dana maksimal senilai Rp 420 juta untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi di sekitar wilayah kerja Telkom di seluruh Indonesia. + + + + + Seperti yang sudah berjalan sebelumnya, proses distribusi charity, diserahkan secara langsung melalui lembaga, organisasi masyarakat, sekolah, serta yayasan yang sudah ditentukan oleh masing-masing Telkom Regional. Setiap Telkom Regional diberikan alokasi hingga Rp60 juta, dibagi menjadi tiga paket charity yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan di setiap Telkom Regional. + + + + + Program charity di kuartal kedua (Q2) bertajuk "Karya Tanpa Batas Bersama IndiHome" tersebut, bertujuan untuk menghadirkan semangat produktif dan kreatif kepada masyarakat Indonesia yang tengah menghadapi pandemi Covid-19. + E. Kurniawan, Vice President Marketing Management Telkom menjelaskan, program IndiHome Charity adalah bagian dari implementasi misi IndiHome menyeimbangkan aspek bisnis dan sosial. Bahwa, kehadiran IndiHome sebagai #InternetnyaIndonesia selalu terpanggil untuk membantu sesama, khususnya masyarakat yang terkena dampak Covid-19. + + + + "Dengan strategi Connectivity, IndiHome mampu menghadirkan pemerataan akses internet hingga pelosok desa. Kemudian dengan Creativity, IndiHome ikut mendukung inovasi, kreasi dan produktivitas bangsa. Serta dengan Charity, IndiHome ikut serta menyambung kebahagiaan dan menumbuhkan semangat masyarakat Indonesia agar tetap kuat dan tangguh menghadapi pandemi," kata E. Kurniawan menjelaskan saat membuka penyerahan IndiHome Charity 2021 secara virtual pada Selasa (27/7). + Selain menggelar IndiHome Charity, dalam kesempatan tersebut juga diselenggarakan program kejutan "Karya Tanpa Batas Bersama IndiHome" yang diselenggarakan secara hybrid, serentak di seluruh Telkom Regional I-VII. Peserta yang hadir di lokasi acara di masing-masing regional diterapkan protokol kesehatan. + Hadir dalam acara tersebut seluruh EVP Telkom Regional I-VII, perwakilan penerima IndiHome Charity 2021, dan penerima program kejutan "Karya Tanpa Batas Bersama IndiHome" di masing-masing regional. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Kamis , 19 Jun 2025, 17:15 WIB + + Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Rabu , 07 May 2025, 11:53 WIB + + Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 03 May 2025, 09:16 WIB + + Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 29 Apr 2025, 09:21 WIB + + Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 23 Apr 2025, 21:39 WIB + + Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia diff --git a/raw/republika.co.id_berita__rilu3x487_data-guru-diduga-bocor-dikhawatirkan-pengaruhi-seleksi-guru-honorer-jadi-pppk.md b/raw/republika.co.id_berita__rilu3x487_data-guru-diduga-bocor-dikhawatirkan-pengaruhi-seleksi-guru-honorer-jadi-pppk.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..15b347041612b0edd34b41fbcdc6a27f919ae640 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__rilu3x487_data-guru-diduga-bocor-dikhawatirkan-pengaruhi-seleksi-guru-honorer-jadi-pppk.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//rilu3x487/data-guru-diduga-bocor-dikhawatirkan-pengaruhi-seleksi-guru-honorer-jadi-pppk +title: "Data Guru Diduga Bocor, Dikhawatirkan Pengaruhi Seleksi Guru Honorer Jadi PPPK | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:49:17 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Data Guru Diduga Bocor, Dikhawatirkan Pengaruhi Seleksi Guru Honorer Jadi PPPK | Republika Online + +Lima juta data guru di Indonesia diduga bocor setelah diretas. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak lima juta data guru di Tanah Air diduga bocor akibat peretasan. Kebocoran data ini diminta untuk segera ditelusuri karena dikhawatirkan menganggu proses perbaikan manajemen pengelolaan guru, termasuk program seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Saat ini berbagai upaya memperbaiki manajamen pengelolaan guru tengah dilakukan oleh pemerintah termasuk seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK. Kami khawatir jika benar terjadi kebocoran data guru maka akan mempengaruhi proses seleksi karena ada beberapa persyaratan pendaftaran yang harus menggunakan data pokok pendidikan," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dalam keterangannya, Kamis (22/9/2022). Dalam beberapa terakhir beredar informasi ada sekitar lima juta data guru yang diduga bocor dan dijual di forum Breached.to  oleh peretas. Data tersebut berisikan keterangan nama, nomor identitas pegawai negeri sipil (NIP), tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, rekening bank, ijazah, hingga nama anggota keluarga. Huda menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 disebutkan, jika peserta seleksi harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Maka jika kemudian data tersebut bocor maka ada potensi kekacauan yang merugikan para guru honorer yang ingin ikut seleksi PPPK. "Maka harus ditelusuri apakah informasi kebocoran data guru ini benar. Kalau benar maka harus dipastikan sumber kebocorannya dari mana, apakah dari Dapodik atau dari sumber lainnya. Tetapi sepengetahuan kami, data resmi tenaga pendidik memang ada di Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbudristek," ujarnya. Huda mengatakan, dugaan kebocoran data guru ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2020 juga muncul ratusan ribu data yang diduga milik guru honorer calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebar luas di media sosial dan WhatsApp grup. "Meskipun Kemendikbudristek saat itu membantah kebocoran data tersebut dari mereka, tetapi tetap saja situasi ini cukup mengkhawatirkan mengingat betapa sensitifnya data tersebut jika tersebar luas dan diperjualbelikan," katanya. Politikus PKB ini berharap Kemendikbudristek benar-benar memastikan jika pengelolaan data guru yang ada di Dapodik benar-benar aman. Menurutnya, hal itu tidak akan sulit dilakukan mengingat Mendikbudristek Nadiem Makarim adalah sosok berlatar belakang profesional di bidang teknologi informasi yang pastinya paham betul terkait pengelolaan dan keamanan data digital. "Kami merasa dengan kemampuan dan jaringan Mas Menteri, tidak sulit untuk memastikan keamanan pengelolaan data digital terkait guru, model pembelajaran online , hingga berbagai aplikasi lain terkait pengembangan pendidikan di Tanah Air," ujar dia. Ask me! Data Guru Diduga Bocor, Dikhawatirkan Pengaruhi Seleksi Guru Honorer Jadi PPPK Rekomendasi Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak lima juta data guru di Tanah Air diduga bocor akibat peretasan. Kebocoran data ini diminta untuk segera ditelusuri karena dikhawatirkan menganggu proses perbaikan manajemen pengelolaan guru, termasuk program seleksi sejuta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). + + + + + "Saat ini berbagai upaya memperbaiki manajamen pengelolaan guru tengah dilakukan oleh pemerintah termasuk seleksi sejuta guru honorer menjadi PPPK. Kami khawatir jika benar terjadi kebocoran data guru maka akan mempengaruhi proses seleksi karena ada beberapa persyaratan pendaftaran yang harus menggunakan data pokok pendidikan," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, dalam keterangannya, Kamis (22/9/2022). + + + + Baca Juga + + + Sempat Diduga Ada Kebocoran, KPU: Kita Perlu Hati-Hati Soal Data  + + Lembaga Perlindungan Data Pribadi di Bawah Presiden + + Tenaga Honorer Diaudit Ulang + + + Dalam beberapa terakhir beredar informasi ada sekitar lima juta data guru yang diduga bocor dan dijual di forum Breached.to  oleh peretas. Data tersebut berisikan keterangan nama, nomor identitas pegawai negeri sipil (NIP), tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, rekening bank, ijazah, hingga nama anggota keluarga. + Huda menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/2022 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022 disebutkan, jika peserta seleksi harus terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Maka jika kemudian data tersebut bocor maka ada potensi kekacauan yang merugikan para guru honorer yang ingin ikut seleksi PPPK. + + + + "Maka harus ditelusuri apakah informasi kebocoran data guru ini benar. Kalau benar maka harus dipastikan sumber kebocorannya dari mana, apakah dari Dapodik atau dari sumber lainnya. Tetapi sepengetahuan kami, data resmi tenaga pendidik memang ada di Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbudristek," ujarnya.  + Huda mengatakan, dugaan kebocoran data guru ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Pada tahun 2020 juga muncul ratusan ribu data yang diduga milik guru honorer calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tersebar luas di media sosial dan WhatsApp grup.  + "Meskipun Kemendikbudristek saat itu membantah kebocoran data tersebut dari mereka, tetapi tetap saja situasi ini cukup mengkhawatirkan mengingat betapa sensitifnya data tersebut jika tersebar luas dan diperjualbelikan," katanya.  + Politikus PKB ini berharap Kemendikbudristek benar-benar memastikan jika pengelolaan data guru yang ada di Dapodik benar-benar aman. Menurutnya, hal itu tidak akan sulit dilakukan mengingat Mendikbudristek Nadiem Makarim adalah sosok berlatar belakang profesional di bidang teknologi informasi yang pastinya paham betul terkait pengelolaan dan keamanan data digital. + "Kami merasa dengan kemampuan dan jaringan Mas Menteri, tidak sulit untuk memastikan keamanan pengelolaan data digital terkait guru, model pembelajaran online , hingga berbagai aplikasi lain terkait pengembangan pendidikan di Tanah Air," ujar dia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:12 WIB + + Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore diff --git a/raw/republika.co.id_berita_pendidikan_dunia-kampus_18_10_16_pgooxw423-pesan-perdamaian-dunia-dari-tazakka.md b/raw/republika.co.id_berita_pendidikan_dunia-kampus_18_10_16_pgooxw423-pesan-perdamaian-dunia-dari-tazakka.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6f35749fa1ad1b91fcc15c18769b0dc48db44c0 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita_pendidikan_dunia-kampus_18_10_16_pgooxw423-pesan-perdamaian-dunia-dari-tazakka.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/18/10/16/pgooxw423-pesan-perdamaian-dunia-dari-tazakka +title: "Pesan Perdamaian Dunia dari Tazakka | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:33:20 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Pesan Perdamaian Dunia dari Tazakka | Republika Online + +Tujuan menggaungkan kembali pesan-pesan perdamaian. REPUBLIKA.CO.ID, BATENG -- Pondok Modern Tazakka menyelenggarakan seminar internasional bertajuk "Indonesia’s Contribution to World Peace: Roles, Opportunities, and Challenges". Turut hadir mantan menlu dan mantan wamenlu, DR. H. Nur Hassan Wirajuda, S.H, MALD, LLM. dan DR. Triyono Wibowo, S.H, Senin (15/10). Seminar diikuti oleh segenap pengurus Yayasan Tazakka, para guru, para santri Tazakka mewakili 24 provinsi di Tanah Air, dan 41 santri dan santriwati asal Afghanistan. Bertujuan menggaungkan kembali pesan-pesan perdamaian atau Peace Messages kepada dunia. Seminar dibuka dengan Welcoming Speech oleh Pimpinan Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, M.A. Dalam sambutannya, Kiai Anang menyatakan bahwa seminar ini merupakan momentum sangat mahal dan bersejarah. Menurutnya, kehadiran Nur Hassan dan Triyono secara bersamaan adalah sejarah. Ia menyebut kiprah keduanya tidak usah diragukan lagi baik dalam konteks membawa Indonesia secara aktif melalui peran-peran dan kontribusi bagi perdamaian dunia. "Ini berkah buat Tazakka, buat para santri semuanya, Allah mempertemukan kembali saya dan Pak Hasan setelah kurang lebih dua puluh tahun berpisah, yaitu 1998 saat jadi dubes di Kairo dan saya oleh Pak Hasan diamanahi memimpin Forum Studi Hak Asasi Manusia yang didirikan Pak Hasan," kata dia dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id Ia mengatakan jasa besar Hassan Wirajuda selalu dikenang. Ia banyak membantu menyelamatkan sekitar 2.500-an mahasiswa Indonesia yang studi di Mesir yang hampir pulang karena kena dampak langsung krisis ekonomi. Tapi melalui kepiawaian dan terobosannya, bantuan datang dari mana-mana dan mahasiswa pun selamat tidak jadi pulang. Setelah sambutan, acara diteruskan dengan seminar sesi pertama Hassan Wirajuda. Dalam paparannya, ia menjelaskan lima hal yang membuat Indonesia mampu berperan aktif dalam memajukan perdamaian dunia. Pertama, Indonesia memiliki pondasi kehidupan nation-state yang damai. Para pendiri bangsa memakai pendekatan "Jalan Tengah" atau konsensus "Jalan Tengah" (Wasathiyah) dalam pendirian bangsa, yang berwujud Pancasila. "Kalau kita mau baca naskah diskusi dan perdebatan di sidang-sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahwa Pancasila adalah konsensus antara kelompok nasionalis dan kelompok religius," katanya. Kedua, Indonesia memiliki konstitusi yang berisi amanat untuk memajukan perdamaian dunia. UUD mengamanatkan bangsa Indonesia untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia. Menurutnya, Indonesia bukan bangsa egois. Ketika berhasil merdeka, Indonesia membantu bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka dan menginisiasi Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 dan seterusnya. Ketiga, Indonesia cukup kredibel dalam memajukan perdamaian dalam negerinya sendiri. Antara 1999-2005, konflik Aceh diakhiri dengan damai. "Dunia melihat kepada kita bagaimana kita sebagai bangsa dapat mengelola keragaman dengan baik, ada lebih dari 300 suku, adat istiadat dan bahasa, disamping lebih dari 17 ribu pulau, karena kita sepakat dengan slogan Bhineka Tunggal Ika, dan ini menjadi modal kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia," katanya. Keempat, Indonesia aktif dalam proses menciptakan dan memelihara perdamaian dunia (//peacemaking and peacekeeping//). Khususnya di negara negara berkonflik seperti Filipina, Thailand Selatan, Kamboja, Palestina, Kongo, Vietnam, Afghanistan dan lain-lain. "Sejak 1957 di Sinai, dan 1960 di Kongo, sampai sekarang di berbagai belahan dunia, Indonesia kontributor pasukan perdamaian kesembilan," kata Mantan Kepala Perwakilan Indonesia di Komisi HAM PBB ini. Kelima, sejak 1967 hingga saat ini Indonesia terlibat aktif dalam penciptaan tatanan dunia (world order) dan tatanan kawasan (regional order), seperti pada Perang Suriah, Yaman, dan Crimea. Mantan Wantimpres era Presiden SBY itu lalu menutup paparannya dengan mengatakan bahwa Indonesia akan dapat terus berkiprah memajukan perdamaian dunia. Jika, Indonesia sendiri memiliki sustainability  atau keberlangsungan yang tinggi. "Keberlangsungan NKRI sangat bergantung pada ketahanan nasional baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dan waspada terhadap upaya menggeser atau menukar pondasi fundamental konsensus NKRI," katanya. Saat ditanya oleh salah seorang santri Afganistan tentang bagaimana memajukan perdamaian di Afghanistan, Hassan menjawab bahwa perdamaian membutuhkan kesediaan untuk berdamai antara pihak-pihak yang berkonflik. "Jika suatu negara sudah capek bertikai, saya yakin perdamaian bisa diwujudkan. Jika orang Afghanistan sudah capek bertikai, saya yakin mereka mampu mewujudkan perdamaian, apalagi setelah menyadari bahwa dampak dari pertikaian itu sangat destruktif dan menciptakan kemunduran dan ketertinggalan," katanya. Sementara itu, Triyono Wibowo yang pada sesi berikutnya membawakan topik tentang Poverty, Human Security, and Non-Traditional Threat to Peace . Mantan Wamenlu RI ini menjelaskan bahwa perdamaian dunia bukan saja bisa terancam karena adanya agresi militer dari pihak eksternal, tetapi juga karena adanya masalah kemiskinan dan lemahnya tingkat keamanan di dalam suatu negara. Di tahun 2015 lalu, perdamaian dunia di wilayah Uni Eropa terancam rusak lantaran terjadi migrasi besar-besaran orang Afrika, Asia, dan orang Eropa Selatan ke negara-negara Eropa Barat. Migrasi ini berdampak serius pada human security  pada situasi politis dan sosial negara Eropa Barat. Dalam situasi krisis seperti ini, lanjut Triyono, Indonesia kembali berperan memajukan perdamaian di tingkat global. Bersama Australia, Indonesia menginisiasi kerjasama regional yang diikuti oleh 49 negara untuk menanggulangi ancaman perdamaian di bidang human security ini, yang disebut "Kerjasama Bali Proses". Seminar internasional diakhiri dengan Closing Remark/ dari Kiai Anang Rikza Masyhadi, bahwa Islam adalah agama perdamaian. Dan, menurutnya, Allah langsung mengajarkan perdamaian lewat Diri-Nya sendiri. Salah satu Nama Indah atau Asmaul Husna Allah ialah As-Salaam yang berarti Yang Maha Damai. Dalam Alquran, lanjutnya, Allah menyebut surga dengan sebutan lain, yaitu Daarussalaam, yang berarti Negeri Damai. Penghuni surga pun memiliki ciri khas bahwa mereka saling menyapa satu sama lain dengan perkataan “Salaam! Salaam!”, yang artinya adalah damai, damai. "Setiap Muslim saat shalat, maka shalatnya diakhiri dengan salam. Ini menunjukkan bahwa setelah shalat kita harus bisa menjadi peace-maker dan peace-keeper, jadi setiap muslim otomatis adalah duta perdamaian karena ajaran agamanya, inilah pesan perdamaian Islam yang harus terus kita suarakan dan kita teladankan," katanya. Seminar ini kian semarak ketika seorang santri Afghanistan bernama Hameed Stanikzai menyampaikan apresiasi pada isi seminar dan harapannya untuk perdamaian di Afganistan dalam bahasa Indonesia yang fasih. Ask me! Pesan Perdamaian Dunia dari Tazakka Rekomendasi Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore REPUBLIKA.CO.ID, BATENG -- Pondok Modern Tazakka menyelenggarakan seminar internasional bertajuk "Indonesia’s Contribution to World Peace: Roles, Opportunities, and Challenges". Turut hadir mantan menlu dan mantan wamenlu, DR. H. Nur Hassan Wirajuda, S.H, MALD, LLM. dan DR. Triyono Wibowo, S.H, Senin (15/10).  + + + + + Seminar diikuti oleh segenap pengurus Yayasan Tazakka, para guru, para santri Tazakka mewakili 24 provinsi di Tanah Air, dan 41 santri dan santriwati asal Afghanistan. Bertujuan menggaungkan kembali pesan-pesan perdamaian atau Peace Messages kepada dunia. + + + + Seminar dibuka dengan Welcoming Speech oleh Pimpinan Tazakka, KH. Anang Rikza Masyhadi, M.A. Dalam sambutannya, Kiai Anang menyatakan bahwa seminar ini merupakan momentum sangat mahal dan bersejarah. Menurutnya, kehadiran Nur Hassan dan Triyono secara bersamaan adalah sejarah. Ia menyebut kiprah keduanya tidak usah diragukan lagi baik dalam konteks membawa Indonesia secara aktif melalui peran-peran dan kontribusi bagi perdamaian dunia. + + + "Ini berkah buat Tazakka, buat para santri semuanya, Allah mempertemukan kembali saya dan Pak Hasan setelah kurang lebih dua puluh tahun berpisah, yaitu 1998 saat jadi dubes di Kairo dan saya oleh Pak Hasan diamanahi memimpin Forum Studi Hak Asasi Manusia yang didirikan Pak Hasan," kata dia dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id Ia mengatakan jasa besar Hassan Wirajuda selalu dikenang. Ia banyak membantu menyelamatkan sekitar 2.500-an mahasiswa Indonesia yang studi di Mesir yang hampir pulang karena kena dampak langsung krisis ekonomi. Tapi melalui kepiawaian dan terobosannya, bantuan datang dari mana-mana dan mahasiswa pun selamat tidak jadi pulang. Setelah sambutan, acara diteruskan dengan seminar sesi pertama Hassan Wirajuda. Dalam paparannya, ia menjelaskan lima hal yang membuat Indonesia mampu berperan aktif dalam memajukan perdamaian dunia. Pertama, Indonesia memiliki pondasi kehidupan nation-state yang damai. Para pendiri bangsa memakai pendekatan "Jalan Tengah" atau konsensus "Jalan Tengah" (Wasathiyah) dalam pendirian bangsa, yang berwujud Pancasila. "Kalau kita mau baca naskah diskusi dan perdebatan di sidang-sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bahwa Pancasila adalah konsensus antara kelompok nasionalis dan kelompok religius," katanya. Kedua, Indonesia memiliki konstitusi yang berisi amanat untuk memajukan perdamaian dunia. UUD mengamanatkan bangsa Indonesia untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia. Menurutnya, Indonesia bukan bangsa egois. Ketika berhasil merdeka, Indonesia membantu bangsa-bangsa terjajah untuk merdeka dan menginisiasi Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955 dan seterusnya. Ketiga, Indonesia cukup kredibel dalam memajukan perdamaian dalam negerinya sendiri. Antara 1999-2005, konflik Aceh diakhiri dengan damai. "Dunia melihat kepada kita bagaimana kita sebagai bangsa dapat mengelola keragaman dengan baik, ada lebih dari 300 suku, adat istiadat dan bahasa, disamping lebih dari 17 ribu pulau, karena kita sepakat dengan slogan Bhineka Tunggal Ika, dan ini menjadi modal kita untuk ikut menciptakan perdamaian dunia," katanya. Keempat, Indonesia aktif dalam proses menciptakan dan memelihara perdamaian dunia (//peacemaking and peacekeeping//). Khususnya di negara negara berkonflik seperti Filipina, Thailand Selatan, Kamboja, Palestina, Kongo, Vietnam, Afghanistan dan lain-lain. "Sejak 1957 di Sinai, dan 1960 di Kongo, sampai sekarang di berbagai belahan dunia, Indonesia kontributor pasukan perdamaian kesembilan," kata Mantan Kepala Perwakilan Indonesia di Komisi HAM PBB ini. Kelima, sejak 1967 hingga saat ini Indonesia terlibat aktif dalam penciptaan tatanan dunia (world order) dan tatanan kawasan (regional order), seperti pada Perang Suriah, Yaman, dan Crimea. Mantan Wantimpres era Presiden SBY itu lalu menutup paparannya dengan mengatakan bahwa Indonesia akan dapat terus berkiprah memajukan perdamaian dunia. Jika, Indonesia sendiri memiliki sustainability  atau keberlangsungan yang tinggi. "Keberlangsungan NKRI sangat bergantung pada ketahanan nasional baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer. Dan waspada terhadap upaya menggeser atau menukar pondasi fundamental konsensus NKRI," katanya. Saat ditanya oleh salah seorang santri Afganistan tentang bagaimana memajukan perdamaian di Afghanistan, Hassan menjawab bahwa perdamaian membutuhkan kesediaan untuk berdamai antara pihak-pihak yang berkonflik. "Jika suatu negara sudah capek bertikai, saya yakin perdamaian bisa diwujudkan. Jika orang Afghanistan sudah capek bertikai, saya yakin mereka mampu mewujudkan perdamaian, apalagi setelah menyadari bahwa dampak dari pertikaian itu sangat destruktif dan menciptakan kemunduran dan ketertinggalan," katanya. Sementara itu, Triyono Wibowo yang pada sesi berikutnya membawakan topik tentang Poverty, Human Security, and Non-Traditional Threat to Peace . Mantan Wamenlu RI ini menjelaskan bahwa perdamaian dunia bukan saja bisa terancam karena adanya agresi militer dari pihak eksternal, tetapi juga karena adanya masalah kemiskinan dan lemahnya tingkat keamanan di dalam suatu negara. Di tahun 2015 lalu, perdamaian dunia di wilayah Uni Eropa terancam rusak lantaran terjadi migrasi besar-besaran orang Afrika, Asia, dan orang Eropa Selatan ke negara-negara Eropa Barat. Migrasi ini berdampak serius pada human security  pada situasi politis dan sosial negara Eropa Barat. Dalam situasi krisis seperti ini, lanjut Triyono, Indonesia kembali berperan memajukan perdamaian di tingkat global. Bersama Australia, Indonesia menginisiasi kerjasama regional yang diikuti oleh 49 negara untuk menanggulangi ancaman perdamaian di bidang human security ini, yang disebut "Kerjasama Bali Proses". Seminar internasional diakhiri dengan Closing Remark/ dari Kiai Anang Rikza Masyhadi, bahwa Islam adalah agama perdamaian. Dan, menurutnya, Allah langsung mengajarkan perdamaian lewat Diri-Nya sendiri. Salah satu Nama Indah atau Asmaul Husna Allah ialah As-Salaam yang berarti Yang Maha Damai. Dalam Alquran, lanjutnya, Allah menyebut surga dengan sebutan lain, yaitu Daarussalaam, yang berarti Negeri Damai. Penghuni surga pun memiliki ciri khas bahwa mereka saling menyapa satu sama lain dengan perkataan “Salaam! Salaam!”, yang artinya adalah damai, damai. "Setiap Muslim saat shalat, maka shalatnya diakhiri dengan salam. Ini menunjukkan bahwa setelah shalat kita harus bisa menjadi peace-maker dan peace-keeper, jadi setiap muslim otomatis adalah duta perdamaian karena ajaran agamanya, inilah pesan perdamaian Islam yang harus terus kita suarakan dan kita teladankan," katanya. Seminar ini kian semarak ketika seorang santri Afghanistan bernama Hameed Stanikzai menyampaikan apresiasi pada isi seminar dan harapannya untuk perdamaian di Afganistan dalam bahasa Indonesia yang fasih. + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:12 WIB + + Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore diff --git a/raw/republika.co.id_berita_rl2el6320_rumah-muslim-terbesar-amerika-michigan-sediakan-surat-suara-berbahasa-arab.md b/raw/republika.co.id_berita_rl2el6320_rumah-muslim-terbesar-amerika-michigan-sediakan-surat-suara-berbahasa-arab.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..563f7cdcfaffe70df2de3ef82eb1206f76b1a600 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita_rl2el6320_rumah-muslim-terbesar-amerika-michigan-sediakan-surat-suara-berbahasa-arab.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita/rl2el6320/rumah-muslim-terbesar-amerika-michigan-sediakan-surat-suara-berbahasa-arab +title: "Rumah Muslim Terbesar Amerika, Michigan Sediakan Surat Suara Berbahasa Arab | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:51 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Rumah Muslim Terbesar Amerika, Michigan Sediakan Surat Suara Berbahasa Arab | Republika Online + +Michigan merupakan rumah terbesar umat Islam di Amerika Serikat REPUBLIKA.CO.ID, DEARBORN–Meskipun hampir setengah dari populasinya berasal dari negara-negara Arab, Kota Dearborn tidak pernah menawarkan akses ke surat suara berbahasa Arab selama beberapa dekade. Namun akhirnya mereka mengubah aturan yang memungkinkan surat suara berbahasa Arab karena kota ini adalah rumah bagi salah satu komunitas Muslim dan Arab Amerika terbesar dan berkembang pesat di Amerika Serikat. “Arab hampir setengah (populasi) dari kota,” kata Osama Siblani tentang kampung halaman angkatnya yang merupakan rumah bagi Museum Nasional Arab Amerika dan kantor Arab American News dilansir dari About Islam, Selasa (8/11/2022). “Kami adalah yang tertua, publikasi Arab-Amerika terbesar di negara ini,"tambahnya. Siblani memulai publikasi dwibahasa mingguan pada 1980-an. Baginya dan imigran lainnya, setiap pemilihan membawa tantangan unik bagi komunitas yang berkembang ini, banyak dari mereka adalah imigran baru yang baru belajar bahasa Inggris. Sementara itu, dalam pemilihan pendahuluan pada Agustus di Michigan, untuk pertama kalinya, pemilih di Dearborn dapat mengakses surat suara resmi berbahasa Arab untuk memberikan suara mereka. “Alasannya budaya sudah berubah,” kata Siblani. “Jumlah sebenarnya orang yang berbicara bahasa Arab di rumah telah meningkat secara signifikan selama 10 hingga 15 tahun terakhir,” kata Mustapha Hammoud, yang terpilih menjadi anggota Dewan Kota Dearborn pada 2021. Selain Dearborn, pemilih dalam pemilihan paruh waktu sekarang juga dapat mengakses surat suara berbahasa Arab di Hamtramck, pinggiran kota Detroit dengan populasi imigran Yaman yang besar. “Bagus bagi kami untuk memiliki ini di mana-mana karena dengan begitu kami memiliki kesempatan bagi komunitas kami untuk merasa betah di Amerika di mana-mana,” katanya. Secara historis, sebelum 9/11, umat Islam cenderung bingung memilih antara Partai Republik atau Demokrat. Menurut New York Times, pada tahun 2000, beberapa ratus suara memutuskan pemilihan, diperkirakan 60 ribu Muslim di Florida memilih Bush. Ini menunjukkan sikap Muslim sebelum 9/11, kadang-kadang, selaras dengan isu-isu dan nilai-nilai yang lebih Konservatif yang diwakili oleh Partai Republik. Hampir segera setelah 'perang melawan teror', sikap pemilih berubah secara dramatis terhadap kandidat Demokrat di kalangan Muslim. Ask me! Rumah Muslim Terbesar Amerika, Michigan Sediakan Surat Suara Berbahasa Arab Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, DEARBORN–Meskipun hampir setengah dari populasinya berasal dari negara-negara Arab, Kota Dearborn tidak pernah menawarkan akses ke surat suara berbahasa Arab selama beberapa dekade. + + + + + Namun akhirnya mereka mengubah aturan yang memungkinkan surat suara berbahasa Arab karena kota ini adalah rumah bagi salah satu komunitas Muslim dan Arab Amerika terbesar dan berkembang pesat di Amerika Serikat. + + + + + Baca Juga + + + Waketum MUI Dukung Langkah Presiden Jokowi Wujudkan Perdamaian Dunia + + Tipe Perempuan yang Patut Dinikahi dan Ciri Wanita yang Sebaiknya Dihindari + + RPNN akan Kawal Kebijakan terkait Kesejahteraan Petani dan Nelayan + + + “Arab hampir setengah (populasi) dari kota,” kata Osama Siblani tentang kampung halaman angkatnya yang merupakan rumah bagi Museum Nasional Arab Amerika dan kantor Arab American News dilansir dari About Islam, Selasa (8/11/2022). + “Kami adalah yang tertua, publikasi Arab-Amerika terbesar di negara ini,"tambahnya. + + + + Siblani memulai publikasi dwibahasa mingguan pada 1980-an. Baginya dan imigran lainnya, setiap pemilihan membawa tantangan unik bagi komunitas yang berkembang ini, banyak dari mereka adalah imigran baru yang baru belajar bahasa Inggris.  + Sementara itu, dalam pemilihan pendahuluan pada Agustus di Michigan, untuk pertama kalinya, pemilih di Dearborn dapat mengakses surat suara resmi berbahasa Arab untuk memberikan suara mereka. “Alasannya budaya sudah berubah,” kata Siblani. + “Jumlah sebenarnya orang yang berbicara bahasa Arab di rumah telah meningkat secara signifikan selama 10 hingga 15 tahun terakhir,” kata Mustapha Hammoud, yang terpilih menjadi anggota Dewan Kota Dearborn pada 2021. + Selain Dearborn, pemilih dalam pemilihan paruh waktu sekarang juga dapat mengakses surat suara berbahasa Arab di Hamtramck, pinggiran kota Detroit dengan populasi imigran Yaman yang besar.  + “Bagus bagi kami untuk memiliki ini di mana-mana karena dengan begitu kami memiliki kesempatan bagi komunitas kami untuk merasa betah di Amerika di mana-mana,” katanya. + Secara historis, sebelum 9/11, umat Islam cenderung bingung memilih antara Partai Republik atau Demokrat. + Menurut New York Times, pada tahun 2000, beberapa ratus suara memutuskan pemilihan, diperkirakan 60 ribu Muslim di Florida memilih Bush.  + Ini menunjukkan sikap Muslim sebelum 9/11, kadang-kadang, selaras dengan isu-isu dan nilai-nilai yang lebih Konservatif yang diwakili oleh Partai Republik. + Hampir segera setelah 'perang melawan teror', sikap pemilih berubah secara dramatis terhadap kandidat Demokrat di kalangan Muslim.   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/republika.co.id_berita_rpzwyz423_cerita-mahasiswa-umm-studi-dan-bertemu-artis-k-pop-di-korea-selatan.md b/raw/republika.co.id_berita_rpzwyz423_cerita-mahasiswa-umm-studi-dan-bertemu-artis-k-pop-di-korea-selatan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d0567e04f3e6ac0e5df30b575a5050725aa8dec --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita_rpzwyz423_cerita-mahasiswa-umm-studi-dan-bertemu-artis-k-pop-di-korea-selatan.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita/rpzwyz423/cerita-mahasiswa-umm-studi-dan-bertemu-artis-k-pop-di-korea-selatan +title: "Cerita Mahasiswa UMM Studi dan Bertemu Artis K-pop di Korea Selatan | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:06:30 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Cerita Mahasiswa UMM Studi dan Bertemu Artis K-pop di Korea Selatan | Republika Online + +Proses pertukaran pelajar ke luar negeri akan mengubah hidup dan pemikiran mahasiswa. REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Elrosa Nadia Sukmaningtyas, mengikuti program pertukaran pelajar Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) ke Hanyang University (HYU). Meskipun hanya lima bulan, proses pertukaran pelajar ke luar negeri akan mengubah hidup dan pemikiran mahasiswa. Elrosa mengatakan, awalnya ia merasa khawatir akan budaya belajar yang ada di Korea. Berbagai drama dan acara di Korea yang ia lihat memperlihatkan pendidikan di negeri ginseng tersebut sangat sulit. Para pelajarnya juga sangat ambisius dalam hal belajar. Namun ternyata hal tersebut tidak terlihat ketika ia menjalani kelas. Bahkan mahasiswa kelahiran 2001 ini sangat terpukau dengan cara dosen mengajar. Ia mengatakan hampir semua sivitas akademika yang ada di Hanyang University sangat terbuka pada para mahasiswa lokal maupun asing. Bahkan di dalam proses pembelajaran, dosen akan menanyai satu persatu mahasiswanya tentang kesulitan yang dialami dan membantunya. "Sistem perkuliahannya sendiri juga unik," jelasnya dalam pesan resmi yang diterima Republika. Adapun terkait lingkungan belajar, dia menilai para mahasiswa di korea tidak terlihat ambisius di dalam kelas. Hal ini berbeda apabila melihat mereka di luar jam kuliah. Perpustakan dan ruang belajar selalu penuh dengan mahasiswa. Apalagi jika mendekati masa ujian, kursi reservasi di kedua tempat tersebut selalu penuh padahal baru beberapa menit jam buka berlangsung. Di sisi lain, Elrosa mengungkapkan, ada satu budaya korea yang sangat ia suka yaitu budaya ‘Pali-Pali’ atau budaya bergerak cepat. Budaya ini diterapkan dalam setiap aspek kehidupan seperti mengerjakan tugas, melayani pelanggan, bahkan sampai ke cara berjalan. Hal ini sangat berkebalikan dengan orang-orang Indonesia yang lebih santai. Namun budaya ini dinilai sangat positif untuk  kehidupannya. Bahkan, dapat mengubah pemikiran dia menjadi lebih produktif dan membuatnya lebih menghargai waktu. Tidak hanya suasana belajar yang memberikan pengalaman baru, kesempatan menimba ilmu di Korea ini juga membuatnya dapat bertemu artis K-pop yang ia sukai. Ia bercerita setiap minggu sekali selama di Korea, ia dan teman-teman internasionalnya berjumpa dengan K-pop idol. Mereka biasanya mengunjungi acara variety show music seperti Music Bank dan Music Core. Mereka menunggu di pinggir jalan selama beberapa jam untuk melihat artis favoritnya lewat setelah tampil. Selain itu, Elrosa juga kerap mengikuti acara ospek kampus lain untuk melihat K-pop idol kesukaannya. Menurut dia, beberapa kampus di korea memperbolehkan masyarakat umum untuk melihat penampilan artis yang mereka undang. Sebab itu, dia dapat datang ke beberapa kampus untuk melihat penampilan NCT, Twice, ITZY, dan lainnya. Selain itu, dia juga biasanya jalan-jalan di sekitar Seoul Forest. Lokasinya berada di depan gedung salah satu agensi K-pop terkenal di korea yaitu SM Entertainment. "Jika beruntung, saya bisa berpapasan dengan beberapa idol K-pop di sana,” ungkapnya. Awalnya Elrosa berencana untuk memilih Inggris sebagai tempat tujuan pendaftaran IISMA. Namun ibunya menyarankan untuk memilih wilayah Asia, terkhusus di Korea karena bidang bisnisnya. Bersaing dengan 900 mahasiswa untuk mendaftar IISMA di Korea merupakan tantangan yang berat. Namun berkat ketekunan, doa dari orang tuanya, serta dukungan Kampus Putih UMM ia dapat terpilih di IISMA tahun ini.  Dia merasa beruntung karena UMM sangat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi beasiswa. Bahkan, UMM terbukti telah membantu di setiap prosesnya. Ask me! Cerita Mahasiswa UMM Studi dan Bertemu Artis K-pop di Korea Selatan Rekomendasi Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Elrosa Nadia Sukmaningtyas, mengikuti program pertukaran pelajar Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA) ke Hanyang University (HYU). Meskipun hanya lima bulan, proses pertukaran pelajar ke luar negeri akan mengubah hidup dan pemikiran mahasiswa. + + + + Elrosa mengatakan, awalnya ia merasa khawatir akan budaya belajar yang ada di Korea. Berbagai drama dan acara di Korea yang ia lihat memperlihatkan pendidikan di negeri ginseng tersebut sangat sulit. Para pelajarnya juga sangat ambisius dalam hal belajar. + + + + + Baca Juga + + + CoE UMM Dinilai Terbukti Bantu Sederet Perusahaan + + Mahasiswa UMM Rancang Alat Medical Check Up Mandiri, Seperti Apa? + + Mahasiswa Asing UMM Berkomitmen Tekan Pengangguran di Mali  + + Namun ternyata hal tersebut tidak terlihat ketika ia menjalani kelas. Bahkan mahasiswa kelahiran 2001 ini sangat terpukau dengan cara dosen mengajar. Ia mengatakan hampir semua sivitas akademika yang ada di Hanyang University sangat terbuka pada para mahasiswa lokal maupun asing. Bahkan di dalam proses pembelajaran, dosen akan menanyai satu persatu mahasiswanya tentang kesulitan yang dialami dan membantunya. "Sistem perkuliahannya sendiri juga unik," jelasnya dalam pesan resmi yang diterima Republika. + + + Adapun terkait lingkungan belajar, dia menilai para mahasiswa di korea tidak terlihat ambisius di dalam kelas. Hal ini berbeda apabila melihat mereka di luar jam kuliah. Perpustakan dan ruang belajar selalu penuh dengan mahasiswa. Apalagi jika mendekati masa ujian, kursi reservasi di kedua tempat tersebut selalu penuh padahal baru beberapa menit jam buka berlangsung. Di sisi lain, Elrosa mengungkapkan, ada satu budaya korea yang sangat ia suka yaitu budaya ‘Pali-Pali’ atau budaya bergerak cepat. Budaya ini diterapkan dalam setiap aspek kehidupan seperti mengerjakan tugas, melayani pelanggan, bahkan sampai ke cara berjalan. + Hal ini sangat berkebalikan dengan orang-orang Indonesia yang lebih santai. Namun budaya ini dinilai sangat positif untuk  kehidupannya. Bahkan, dapat mengubah pemikiran dia menjadi lebih produktif dan membuatnya lebih menghargai waktu. Tidak hanya suasana belajar yang memberikan pengalaman baru, kesempatan menimba ilmu di Korea ini juga membuatnya dapat bertemu artis K-pop yang ia sukai. Ia bercerita setiap minggu sekali selama di Korea, ia dan teman-teman internasionalnya berjumpa dengan K-pop idol. Mereka biasanya mengunjungi acara variety show music seperti Music Bank dan Music Core. + Mereka menunggu di pinggir jalan selama beberapa jam untuk melihat artis favoritnya lewat setelah tampil. Selain itu, Elrosa juga kerap mengikuti acara ospek kampus lain untuk melihat K-pop idol kesukaannya. + Menurut dia, beberapa kampus di korea memperbolehkan masyarakat umum untuk melihat penampilan artis yang mereka undang. Sebab itu, dia dapat datang ke beberapa kampus untuk melihat penampilan NCT, Twice, ITZY, dan lainnya. Selain itu, dia juga biasanya jalan-jalan di sekitar Seoul Forest. Lokasinya berada di depan gedung salah satu agensi K-pop terkenal di korea yaitu SM Entertainment. "Jika beruntung, saya bisa berpapasan dengan beberapa idol K-pop di sana,” ungkapnya. Awalnya Elrosa berencana untuk memilih Inggris sebagai tempat tujuan pendaftaran IISMA. Namun ibunya menyarankan untuk memilih wilayah Asia, terkhusus di Korea karena bidang bisnisnya. Bersaing dengan 900 mahasiswa untuk mendaftar IISMA di Korea merupakan tantangan yang berat. Namun berkat ketekunan, doa dari orang tuanya, serta dukungan Kampus Putih UMM ia dapat terpilih di IISMA tahun ini.  Dia merasa beruntung karena UMM sangat memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan informasi beasiswa. Bahkan, UMM terbukti telah membantu di setiap prosesnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:12 WIB + + Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore diff --git a/raw/republika.co.id_tag_apersi.md b/raw/republika.co.id_tag_apersi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eae48b727fa2c9588a8a2e47c85ff35ae78db09c --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_apersi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/apersi +title: "Topic - apersi | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:45 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : apersi | Republika Online + +Ask me! BP Tapera Bakal Ikut Siapkan Perumahan untuk MBR di IKN Cegah Paham Radikalisme, Apersi Wakafkan Masjid ke PWNU Jatim Perluas Pembiayaan Properti, Apersi MoU dengan BJB Syariah BP Tapera dan Apersi Jajaki Kerja Sama Pengadaan Rumah Apersi: Sipetruk Harus Pertimbangkan Kontur Tanah Apersi Minta Insentif PPN Diperpanjang Hingga Akhir Tahun Sinergi Apersi-ESQ: Developer Tangguh Secara Bisnis & Mental Wapres: Butuh Rp 780 Triliun Tekan Backlog Perumahan Apersi hopes govt adds subsidized house development target Apersi Hibahkan 1.000 Rumah Melambungnya Harga Lahan di Bali Dikeluhkan Apersi Firmanzah: Akuisisi BTN Setelah SBY tak Menjabat Ini Saran Apersi Terkait Akuisisi BTN Segera Dibentuk, Satgas Anticalo Tanah Apersi Minta Subsidi Uang Muka KPR Dihidupkan Lagi diff --git a/raw/republika.co.id_tag_bantuan-pemprov-jabar.md b/raw/republika.co.id_tag_bantuan-pemprov-jabar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6bbc31f62454f7bc006a90766a50cf779cbdec2d --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_bantuan-pemprov-jabar.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/bantuan-pemprov-jabar +title: "Topic - bantuan-pemprov-jabar | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:38 +source_type: news +quality_score: 17 +is_priority: false +--- + +# Topic : bantuan-pemprov-jabar | Republika Online + +Ask me! Pemprov Jabar Bantu Perbaiki 5 Ribu Rutilahu di Kuningan Pemkot Bogor Kejar Banprov Bangun Kampung Atlet Bantu Pendidikan Anak Yatim Covid-19 Jabar Sinkronkan Data DPKPP Kabupaten Bogot Akan Benahi 4.184 RTLH Tahun Ini Pemprov Jabar Beri Bantuan 200 Alat Rapid Test ke Banyumas Hanya untuk Dua Orang, Bantuan Pemprov Jabar Ditolak Pemprov Jabar Dapat Kuota Bansos Tunai untuk 1 Juta KK Bantuan Pemprov Jabar untuk Terdampak Covid Disalurkan Rabu diff --git a/raw/republika.co.id_tag_baznas-jateng.md b/raw/republika.co.id_tag_baznas-jateng.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb41dcbd6ac45004f3be5e94b034df53841c4185 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_baznas-jateng.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/baznas-jateng +title: "Topic - baznas-jateng | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:55 +source_type: news +quality_score: 25 +is_priority: false +--- + +# Topic : baznas-jateng | Republika Online + +Ask me! Baznas Jateng Salurkan Bantuan Produktif untuk 3.000 Mustahik di Banyumas Ketua Baznas Apresiasi Kinerja Baznas Jateng Tekan Angka Kemiskinan Baznas Jateng Imbau Pemudik Ikuti Aturan untuk Keselamatan Baznas Jateng Prediksi Penerimaan Zakat 2023 Tembus Rp 100 Miliar Wapres Sentil Baznas, Bantuan Seharusnya tak Terkait dengan Kader PDIP Buya Anwar Abbas Tanggapi Dana Baznas untuk Renovasi Rumah 50 Kader PDIP Status Lengkap Ganjar yang Dihapus Terkait Bantuan Khusus Kader PDIP Ketua Baznas RI: Baznas Jateng Berhasil Laksanakan Empat Program Penguatan Baznas Surakarta Pastikan Penyaluran Dana Secara Transparan Ganjar: Pengolaan Dana ZIS di Jateng Sesuai Aturan Agama 60 Mustahik Dapat Pelatihan Boga Melalui Dana ZIS Baznas Jateng Bantu Ratusan Orang Sakit dan Perbaiki Pesantren Baznas Jateng Salurkan Bantuan Rp 2,3 Miliar kepada Santri Baznas Jateng Targetkan Penghimpunan Zakat Rp 50 Miliar Baznas Jateng Berikan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Keluarga diff --git a/raw/republika.co.id_tag_calon-mahasiswa.md b/raw/republika.co.id_tag_calon-mahasiswa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c208349f2b03ab77ca85eba94aec8e172669c4e --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_calon-mahasiswa.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/calon-mahasiswa +title: "Topic - calon-mahasiswa | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:13 +source_type: news +quality_score: 21 +is_priority: false +--- + +# Topic : calon-mahasiswa | Republika Online + +Ask me! Tahun Ini, Unisba Targetkan Bisa Menerima Calon Mahasiswa Minimal 1.500 Orang Kasih Pencerahan ke Calon Mahasiswa, UBSI ‘Gerilya’ ke SMKN 1 Cikampek 4.429 Calon Mahasiswa Lolos Jalur UTBK Undip Institut Teknologi Indonesia Hadirkan Program Cicilan Nol Persen Bagi Calon Mahasiswa Dapat Beasiswa dari Perusahaan Rokok, Bagaimana Muslim Bersikap? Pentingnya Melihat Kemampuan Kampus Mencetak Lulusan bagi Calon Mahasiswa SNPMB 2023 Buka Jalur untuk Program D3 Vokasi Kemendikbudristek Minta Calon Mahasiswa Tak Khawatirkan Skema Baru Seleksi PTN Geografi UMP Buka Kesempatan Beasiswa untuk Calon Mahasiswa 16.624 Calon Mahasiswa Ikuti UTBK di Unair UIN Ar-Raniry Gelar Sosialisasi PMB di Sabang KIP Kuliah Merdeka Lanjut di 2022 UNM Buka Pendaftaran untuk Kuliah Maret 2022 20 Persen Calon Mahasiswa Gagal SNMPTN Saat Pencocokan Nilai Pendaftar UMS Tetap Banyak Meski Pandemi diff --git a/raw/republika.co.id_tag_debat-cawapres.md b/raw/republika.co.id_tag_debat-cawapres.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc2f4701e2e7d60f3c0eca29674ac5031564b243 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_debat-cawapres.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/debat-cawapres +title: "Topic - debat-cawapres | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:59 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : debat-cawapres | Republika Online + +Ask me! Komnas Perempuan Apresiasi Debat Pilpres Kelima yang Bahas Isu Perempuan Mengapa Ganjar Tanyakan Bansos ke Anies, Tapi tidak ke Prabowo? TKN Ungkap Persiapan Prabowo Hadapi Debat Terakhir Capres TKN Prabowo-Gibran Tegaskan tak Terkait dengan Pelapor Mahfud ke Bawaslu Diksi 'Recehan' Dianggap Hina Gibran: Mahfud tak Peduli, Ganjar Bilang tak Perlu Panik Mahfud MD Dilaporkan Soal Pernyataan 'Gibran Receh', Anies: Bawaslu Kita Enggak Recehan Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu karena Dianggap Menghina Gibran Saat Debat Adab Berdebat Menurut Komisi Fatwa MUI Luhut 'Turun Gunung' Bantah Cak Imin dan Thom Lembong, "Jangan Bicara Seenaknya!" Ray Rangkuti: Blunder Gibran di Acara Debat Picu Jokowi 'Turun Gunung' Pengamat: Debat Cawapres Terakhir Hanya Bersifat Normatif Jokowi Enggan Beri Tanggapan Soal Penampilan Debat Gibran TKN Prabowo-Gibran Apresiasi Peran Sentral G-Nesia Teman Tuli Apresiasi Nobar Debat Cawapres Gunakan Bahasa Isyarat Kritik Debat Cawapres, Walhi Nilai Isu Pembangunan Rendah Karbon tak Diulas Lengkap diff --git a/raw/republika.co.id_tag_dugaan-korupsi-kuota-haji.md b/raw/republika.co.id_tag_dugaan-korupsi-kuota-haji.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2fade14fe22b2ecae045870eee0851b497b8782a --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_dugaan-korupsi-kuota-haji.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/dugaan-korupsi-kuota-haji +title: "Topic - dugaan-korupsi-kuota-haji | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:36 +source_type: news +quality_score: 25 +is_priority: false +--- + +# Topic : dugaan-korupsi-kuota-haji | Republika Online + +Ask me! Kasus Kuota Haji, KPK: Ada Biro Travel Masih Ragu Blak-blakan Eks Raja OTT Bersuara Seputar Keputusan Yaqut Mengubah Persentase Kuota Haji Tambahan Jadi 50:50 Aliran Dana dari Travel Diduga Mengalir Via Eks Stafsus Yaqut, KPK Masih Rahasiakan Nilainya Penuhi Panggilan KPK, Bos Maktour Ngaku Sulit Dapat Kuota Haji Eks Menpora Dito Mengaku tak di Lokasi Saat KPK Geledah Rumah Fuad Hasan Diperiksa dalam Perkara Kasus Kuota Haji, Eks Menpora Dito: Insya Allah Hadir Kasus Kuota Haji, Mantan Menpora Dito Ariotedjo Dipanggil KPK Semua Pengurus NU yang Terlibat Korupsi Kuota Haji Diminta untuk Dipecat Bos Maktour tak Kunjung Diperiksa Lagi dalam Kasus Kuota Haji, KPK Bantah Ada Intervensi KPK Diminta tak Mengulur Waktu Usut Kasus Kuota Haji, Ketua PBNU: Jangan Rugikan Jamiyah Alasan KPK Ingin Menyita Keuntungan Travel Haji Khusus 2024 Belum Ada Tersangka Hingga Kini, KPK Buka Peluang Sita Keuntungan Travel Berkaitan Kasus Kuota Haji Analisis Novel Baswedan Soal 'Uang Visa' yang Dikembalikan Khalid Basalamah ke KPK Mengungkap Makna 'Sogokan Khasanah' Gus Ulil yang Kembali Viral Usai Kasus Kuota Haji Tambahan Ini yang Digali KPK dari Pemeriksaan Kepala BPKH dan Pengusaha Travel terkait Kasus Kuota Haji diff --git a/raw/republika.co.id_tag_judi-online_15.md b/raw/republika.co.id_tag_judi-online_15.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dfcc26dab87def393ab4505691546484c510fbbd --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_judi-online_15.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/judi-online/15 +title: "Topic - judi-online | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:55 +source_type: news +quality_score: 30 +is_priority: false +--- + +# Topic : judi-online | Republika Online + +Ask me! 2,6 Juta Warga Jabar Terlibat Judi Online, Ini Lokasi Tinggal dan Profesi Mereka Polisi Tangkap Pelajar SMA di Kendari karena Promosikan Judi Online Kominfo Tutup 2,4 Juta Situs Judi Daring Selama Dua Pekan Yusril Heran Mengapa Khotbah Jumat Jarang Bahas Judol Menko Yusril Akui Pemberantasan Judol Belum Maksimal Transaksi Perputaran Uang Judol Capai Rp 155 Triliun, Mayoritas Berpenghasilan di Bawah Rp 5 Juta Lawan Kejahatan Lintas Batas, Prabowo Soroti Pentingnya Kerja Sama Internasional Presiden Prabowo: RI Kehilangan Rp133 Triliun karena Judol Janji Perangi Judi Online, Pemerintah Kembangkan SAMAN Hingga Perlindungan Keluarga Angka Perceraian di Cianjur Turun pada 2025, Judi Online Masih Jadi Pemicu Utama Bareskrim Tangkap Pihak Operator Usai Lima Orang yang Mengelabui Situs Judol Ditangkap Polda DIY Gubernur Jatim: 9.000 Lebih Penerima Manfaat Gunakan Bansosnya untuk Judi Online Bansos Buat Judol, Gubernur Khofifah: Tolong Bansos Digunakan Sesuai Kebutuhan Polda Jabar Tangkap 6 Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan Kamboja ShopeePay Siap Patuh Aturan Pemerintah Soal Pemblokiran E-Wallet diff --git a/raw/republika.co.id_tag_ka-ekonomi.md b/raw/republika.co.id_tag_ka-ekonomi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b0bccc41769767d3f718a8222787cce5fdbd45b5 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_ka-ekonomi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/ka-ekonomi +title: "Topic - ka-ekonomi | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:54 +source_type: news +quality_score: 21 +is_priority: false +--- + +# Topic : ka-ekonomi | Republika Online + +Ask me! Tiket Diskon 30 Persen KA Ekonomi Masih Tersedia Jelang Tahun Baru, Ini Daftarnya Libur Tiba, Tiket KA Cirebon Fakultatif dan Diskon 30 Persen KA Ekonomi Masih Tersedia Jelang Liburan Sekolah, Ini KA Ekonomi di Daop 2 Bandung yang Tiketnya Diskon 30 Persen KAI Sediakan Total 4,5 Juta Tiket Selama Angkutan Lebaran 2025 Tarif Kereta Kelas Ekonomi Turun per 1 Juli Maret Tiket KA Ekonomi Kembali Murah Warga Minta Tarif KA Ekonomi Rangkasbitung-Jakarta Rp 4.000 1 Januari 2014, Tiket KA Ekonomi Tak Disubsidi Horee..Tarif Kereta Ekonomi Jakarta-Yogyakarta Turun 50 Persen PT KAI Daop V Akan Bongkar 38 Kios di Sekitar Stasiun Daop VI Operasikan KA Ekonomi Tambahan Larang Pengasong Masuk, Kondektur KA Dipukul Batu Hingga Senin, Tiket KA Ekonomi Semarang-Jakarta Habis Ratusan Calon Penumpang KA Ekonomi Telantar Penumpang KA Ekonomi Mulai Padati Stasiun Senen diff --git a/raw/republika.co.id_tag_kelompok-rentan.md b/raw/republika.co.id_tag_kelompok-rentan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d9e4468204ac1542a3f0bdb698b348b96082b99d --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_kelompok-rentan.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/kelompok-rentan +title: "Topic - kelompok-rentan | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:13 +source_type: news +quality_score: 36 +is_priority: false +--- + +# Topic : kelompok-rentan | Republika Online + +Ask me! Farabi El Fouz Tekankan Pentingnya Kesehatan Mental Ditjenpas Jambi Kolaborasi dengan Baznas, Bengkulu Santuni Lansia di Panti Sosial Farabi El Fouz Tekankan Pentingnya Trauma Healing untuk Korban Longsor KBB Dompet Dhuafa Jawa Tengah Kerahkan Tim Sisir Area Terdampak Banjir Bandang Pemalang Polri Soal Penanganan TPPO: Korban Langgar Hukum Karena Paksaan tak Dipidana Kapolri Launching Direktorat PPA-PPO di 11 Polda dan 22 Polres, Perkuat Perlindungan Kelompok Rentan Vaksinasi Dinilai Jadi Perlindungan Terbaik Lawan Super Flu Cegah Super Flu, Dokter Imbau Masyarakat Terapkan Perilaku Hidup Sehat Tim Tanggap Darurat Unpad Beri Layanan Kesehatan Sasar Kelompok Rentan Korban Bencana Aceh Aksi “Satu Kotak Nasi, Sejuta Arti” untuk Dukung SDG’s 2 dan SDG’s 3 Komisi V DPRD Jabar Minta Akses Kesehatan untuk Rakyat Kecil Harus Dibuka Lebar Kemenhub Sabet Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Tina Wiryawati Sebut Reaktivasi Jalur KAI Harus Ramah Disabilitas dan Perempuan Dukung Social Security Summit 2024, Menaker: Kelompok Rentan Harus Diselamatkan Tingkatkan Partisipasi Kelompok Rentan dalam Demokrasi, Ini Langkah Setara Institute diff --git a/raw/republika.co.id_tag_kementerian-sosial.md b/raw/republika.co.id_tag_kementerian-sosial.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..082d027f4cc69c8bb8f5b70fe1d10d87859f28b6 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_kementerian-sosial.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/kementerian-sosial +title: "Topic - kementerian-sosial | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:46 +source_type: news +quality_score: 32 +is_priority: false +--- + +# Topic : kementerian-sosial | Republika Online + +Ask me! Kemensos Targetkan Bansos untuk Korban Bencana Sumatera Cair Sebelum Lebaran BPS Turun ke Lapangan, Verifikasi PBI JKN Nonaktif Jamin Kebutuhan Stok Korban Longsor di Cisarua, Kemensos Salurkan Rp 1 Miliar Wamenkes: RS tidak Boleh Tolak Pasien Cuci Darah BPJS PBI Nonaktif BPJS Kesehatan: JKN PBI yang Dinonaktifkan Bisa Kembali Aktif Risiko Iklim Meningkat, Legislator Minta Pemerintah Evaluasi Anggaran Kebencanaan Menteri PU: Total Indikasi Anggaran Penanganan Bencana Sumatera Rp 74 Triliun Waspada! Informasi Pencairan BLT Rp 12 Juta Lewat Inbox Media Sosial Hoaks Pemerintah Tetapkan Skema Bantuan untuk Rumah Korban Bencana Sumatera yang Rusak Kemensos: 39 Dapur Umum Belanja Rp 2 Miliar Penuhi Kebutuhan Pengungsi Mensos: 27,3 Juta KPM telah Terima BLT Sementara Kemensos Gelar Operasi Katarak Gratis bagi Lansia di Palembang 100 Sekolah Rakyat Siap Tampung Anak Miskin pada Tahun Ajaran Baru REI DKI Gandeng Kemensos Salurkan Santunan Bagi 1.000 anak Yatim Dhuafa Mensos: 53 Sekolah Rakyat Siap Beroperasi Tahun ini diff --git a/raw/republika.co.id_tag_kipp.md b/raw/republika.co.id_tag_kipp.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c6c4c66f21202a2679b4c1c28356725612a74a1a --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_kipp.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/kipp +title: "Topic - kipp | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:58:38 +source_type: news +quality_score: 39 +is_priority: false +--- + +# Topic : kipp | Republika Online + +Ask me! KIPP Minta KPU Setop Penghitungan Suara Via Sirekap Ekonom Senior Beri Warning , Mulai dari Negara Gagal, Ketimpangan, Hingga Kurs Rupiah Progres Pembangunan IKN Nusantara PUPR Targetkan 2024 Sudah Ada Bangunan di IKN Timsel Calon Anggota KPU 20 Provinsi Dinilai Bermasalah, KPU RI Diminta Koreksi BPJS Kesehatan Masuk Top 45 Inovasi Layanan Publik Terpuji KIPP Terima Laporan Soal Netralitas ASN di Pilkada Surabaya KIPP: Kampanye Kerahkan Massa Sudah Ketinggalan Zaman KIPP: KPU Bisa Tolak Mantan Pecandu Calonkan Diri di Pilkada KIPP: Kekosongan Wagub DKI Harus Segera Diisi Perludem: Inisiasi Rekap-El Harus Dimulai Sekarang KIPP Jatim Ingatkan Soal Aturan Main Pilkada Pembentukan TPF Pemilu Bisa Hancurkan Pelembagaan Pemilu KIPP: KPU Perlu Membuka Informasi Seluasnya ke Publik Putusan MK Tegaskan Wewenang KPU-Bawaslu Lindungi Hak Pilih diff --git a/raw/republika.co.id_tag_komisi-viii-dpr-ri.md b/raw/republika.co.id_tag_komisi-viii-dpr-ri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fcdfc398b777f02a422d469e8e3318322ad073bd --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_komisi-viii-dpr-ri.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/komisi-viii-dpr-ri +title: "Topic - komisi-viii-dpr-ri | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:50:49 +source_type: news +quality_score: 27 +is_priority: false +--- + +# Topic : komisi-viii-dpr-ri | Republika Online + +Ask me! Wajib Halal Bukan ‘Halalisasi’, Ini Penjelasan Kepala BPJPH Wamenag: Layanan KUA tidak Boleh Lambat dan Berbelit-belit Komisi VIII Harapkan Program PKH Terus Dilanjutkan Masih Usulan Awal, Biaya Haji Rp 105 Juta akan Dibahas Panja DPR Sebut Biaya Haji Sudah Ikhtiar Maksimal Komisi VIII : 84.609 Calon Jamaah Haji tak Pelu Bayar Biaya Tambahan Semarang Diharap Jadi Embarkasi Haji Baru Jateng Komisi VIII DPR: Manfaatkan Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Komisi VIII DPR RI Dorong Pencairan Bansos di Banyumas Risma Hendak Sujud Minta Maaf ke Komisi VIII, Ada Apa? Pimpinan dan Staf Positif Covid-19, Komisi VIII DPR Lockdown Risma akan Menghadap Jokowi Bahas BNPB dalam RUU PB Komisi III Pelajari Makalah Cakapolri Listyo Hari Ini Komisi VIII Harap Menag Tebarkan Moderasi Beragama Komisi VIII akan Evaluasi Program Bansos Covid-19 diff --git a/raw/republika.co.id_tag_komoditas-pertanian.md b/raw/republika.co.id_tag_komoditas-pertanian.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd343ff25bf0b1618e7b25887f01278a3fad6aeb --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_komoditas-pertanian.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/komoditas-pertanian +title: "Topic - komoditas-pertanian | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:03 +source_type: news +quality_score: 26 +is_priority: false +--- + +# Topic : komoditas-pertanian | Republika Online + +Ask me! Geopolitik Bergejolak, Mentan Amran Pastikan Stok Pangan Nasional Aman Sukses Diplomasi Presiden Prabowo, 53 Kelompok Komoditas Pertanian RI Bebas Tarif ke AS Hasil Negosiasi, 1.819 Produk RI Dapat Tarif 0 Persen ke Pasar AS Jelang Ramadhan, BPS Catat Harga Cabai Rawit Naik Jadi Rp 63 Ribu per Kilogram Presiden Resmi Umumkan Swasembada Pangan, Benarkah Telah Tercapai? Swasembada Pangan Dinilai Jadi Kunci Papua Lepas dari Kemiskinan Indonesia Perkuat Ekspor Pertanian Lewat Kemitraan Strategis dengan UEA Bincang Santai dengan Mentan Amran, Mentan Yordania Tertarik Lihat Langsung Pertanian RI Industri Kecil Menengah Kota Bekasi Ekspor 4,7 Ton Komoditas Pertanian ke Jepang Pakar: Indonesia Perlu Maksimalkan Produksi Pangan yang Sesuai Incar Target Rp 1.000 Triliun, Indonesia Ekspor Produk Pertanian ke 23 Negara Lalu Lintas Komoditas Pertanian di Pelabuhan Tanjung Perak Meningkat Distan Maluku Bentuk Tim Terpadu Tingkatkan Ekspor Hasil Perkebunan Pemkot Sabang Tekan inflasi Melalui Gerakan Tanam Cepat Panen Hadapi Krisis Global, SMKN 1 Pacet Cianjur Kembangkan Komoditas Pertanian diff --git a/raw/republika.co.id_tag_lazismu_30.md b/raw/republika.co.id_tag_lazismu_30.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..458a243f48d3d31ac01928afe711d79bb0b429e5 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_lazismu_30.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/lazismu/30 +title: "Topic - lazismu | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:13 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : lazismu | Republika Online + +Ask me! Dirjen PHU Apresiasi Kerja Keumatan BPKH dan Lazismu Lazismu dan Poroz Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina Bantu Pengungsi Palestina Jelang Ramadhan, Muhammadiyah Siapkan Tenda Tahan Api Bantu Palestina, LazisMu Salurkan 2 Ton Sayur Hingga Paket Ramadan Muhammadiyah Salurkan 2 Ton Sayur Hingga Paket Ramadhan Bagi Warga Palestina Join Action 2025, Aksi Nyata Muhammadiyah untuk Palestina Kick Off Program Ramadhan 1446 H, Lazismu Angkat Tema Zakat Makmurkan Semua RSI Jakarta Cempaka Putih dan Lazismu Gelar Khitan Massal Muhammadiyah Holds Peace Building Program for Young Palestinian Generation Muhammadiyah Gelar Program Bina Damai untuk Generasi Muda Palestina Muhammadiyah Antisipasi Upaya Israel Hapus Jati Diri Bangsa Palestina Rakernas Lazismu Resmi Ditutup, Target Penghimpunan ZISKA Rp 610 Miliar Gelar Rakernas 2025, Lazismu Selaraskan Program dengan Asta Cita LazisMu Luncurkan Program 'Kampung Berkemajuan' Rakernas LazisMu Sinergikan Inovasi Sosial dan Capaian SDGs diff --git a/raw/republika.co.id_tag_menko-pmk_15.md b/raw/republika.co.id_tag_menko-pmk_15.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d47db611f597b56d8a45266eccd24979d1a1a20c --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_menko-pmk_15.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/menko-pmk/15 +title: "Topic - menko-pmk | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:40 +source_type: news +quality_score: 26 +is_priority: false +--- + +# Topic : menko-pmk | Republika Online + +Ask me! Menko PMK Ingatkan Jamaah Haji Indonesia tak Paksakan Diri Lakukan Ibadah Sunah Menko PMK Imbau Kenaikan UKT Sudah Disampaikan Sejak Mahasiswa Baru Menko PMK: Tiap Daerah Harus Kenali Potensi Bencana Alam Menko PMK Ingatkan Pemprov Sumbar Serius Rancang Pencegahan Bencana Alam Menko PMK Pastikan Penanganan Longsor di Tol Bocimi Berjalan Lancar Bertemu Wapres, Menko PMK Laporkan Evaluasi Arus Mudik 2024 Menko PMK: Santunan Kecelakaan Selama Arus Mudik Turun Dibanding pada Tahun Lalu Menko PMK: WFH Dua Hari Hanya untuk ASN Muhadjir Akui Kemungkinan Berbagi Data Soal Perlinsos dengan Kementerian Lain Pemerintah Pastikan Penyelenggaraan Mudik Ramah Kelompok Rentan Hindari Penumpukan Kendaraan Pemudik, Menko PMK: Jangan Berlama-lama di Rest Area Menko PMK: Caleg Punya Masalah Mental tak Perlu Malu Konsultasi ke Rumah Sakit Tahun Ini, Menko PMK Berharap Nol Persen Miskin Ekstrem di Banyuwangi Antisipasi Perundungan, Guru Diminta Waspadai Geng Sekolah Kasus Bully Binus School, Menko PMK: Geng di Sekolah Harus Diwaspadai diff --git a/raw/republika.co.id_tag_mensos-gus-ipul_15.md b/raw/republika.co.id_tag_mensos-gus-ipul_15.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26fdcd94343a663380019ff7bc8bb917875c7a22 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_mensos-gus-ipul_15.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/mensos-gus-ipul/15 +title: "Topic - mensos-gus-ipul | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:43 +source_type: news +quality_score: 29 +is_priority: false +--- + +# Topic : mensos-gus-ipul | Republika Online + +Ask me! Tangis Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat, Berharap Anaknya Sukses Raih Kehidupan Lebih Baik Kunjungi Sekolah Rakyat 1 Cirebon, Gus Ipul: Saya Prihatin, Toiletnya Kotor Sekali Mensos Siapkan Pengganti 160 Guru yang Mundur dari Sekolah Rakyat 100 Folk Schools Ready to Operate July 14, 2025 Gus Ipul Sebut 100 Titik Sekolah Rakyat Kick Off Juli 2025 PPATK Sebut Uang Bansos Digunakan untuk Bermain Judol, Ini Tanggapan Mensos Mensos Gus Ipul Gandeng PPATK Ungkap Penerima Bansos yang Main Judol Mensos Gus Ipul Ungkap 571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Main Judol Mensos Sebut Sekolah Rakyat akan Merekrut Guru dari ASN, Kalau tidak Ada Diupayakan dari PPPK Mensos Pastikan Anggaran Komisi Nasional Disabilitas Rp 500 Juta Hoaks! Mensos Gus Ipul dan Senator Komeng Ikut Bersih-Bersih Kali Cikole Mensos Ungkap Presiden Prabowo Segera Umumkan Pahlawan Nasional 2024 Target 100 Hari Kerja Mensos Saifullah Mensos akan Tutup Seluruh Panti Asuhan yang tak Miliki Izin Jadi Rekan Kerja, Gus Ipul Kini Siap Bekerja Sama dengan Cak Imin diff --git a/raw/republika.co.id_tag_pelunasan-biaya-haji-2025.md b/raw/republika.co.id_tag_pelunasan-biaya-haji-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bb3041941406134e2ffded1cc3a0fd979e0e9e61 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_pelunasan-biaya-haji-2025.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/pelunasan-biaya-haji-2025 +title: "Topic - pelunasan-biaya-haji-2025 | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:31 +source_type: news +quality_score: 20 +is_priority: false +--- + +# Topic : pelunasan-biaya-haji-2025 | Republika Online + +Ask me! Kemenag: Sudah 98,86 Persen Calhaj Lunasi Biaya Haji 2.337 Orang Jadi Calon Jamaah Haji Cadangan di Sumut Anggota DPR Ingatkan Asrama Haji Padang Pariaman tak Boleh Terbengkalai Kemenag: Lebih dari Separuh Kuota Haji Reguler Telah Terisi BPKH Limited Perkenalkan Bumbu Pasta Khas Indonesia untuk Jamaah Haji 53 Persen Kuota Jamaah Haji Reguler Sudah Terisi Jalan Kaki ke Makkah untuk Umroh dan Haji, Apakah Bisa? 756 Orang Jadi Calon Jamaah Haji Cadangan di Medan Berbekal Niat dan Sholawat, Driver Ojol Berangkat Haji Setelah Penantian 12 Tahun Shalawat Jibril dan Tekad Driver Ojol Naik Haji Setelah Penantian 12 Tahun 49.218 Jamaah Haji Reguler Lunasi Biaya Haji, Jabar Jadi yang Terbanyak diff --git a/raw/republika.co.id_tag_pemprov-babel.md b/raw/republika.co.id_tag_pemprov-babel.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b12cbe9300c901a0bdce877274b21b163955f0e --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_pemprov-babel.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/pemprov-babel +title: "Topic - pemprov-babel | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:42:52 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : pemprov-babel | Republika Online + +Ask me! Implementasi Visi Pembangunan IndonesiaSentris di Kepulauan Bangka Belitung Pemprov Babel Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk UMKM Babel Dukung Indonesia Jadi Kawasan Asia Tenggara Sebagai Pusat Pertumbuhan Babel Catatkan 20 Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Kekayaan Intelektual Program 'Gule Kabung' Pemprov Babel Raih Indonesia Award 2023 2 Staf IKP Diskominfo Kep. Babel Raih Emas Porprov VI Kep Babel 2023 Kemenukumham Babel Berikan Bantuan Hukum ke-209 Warga Miskin Anomali Diskominfo Babel: Anggaran Rendah, Prestasi Memuncak Pj Gubernur Babel Komitmen Wujudkan Pemilu Damai 2024 Applause Wakil Ketua DPRD Beliadi untuk BKPSDMD Babel Satgas Karhutla Babel Gencarkan Edukasi Cegah Kebakaran Hutan Buka Porprov Babel, Pj Gubernur Suganda: Semoga Lahirkan Olahragawan Potensial Gubernur Babel Minta ASN Kompak Junjung Nilai Kekeluargaan Meski Anggaran Terbatas, Diskominfo Babel Tetap Berakselerasi dan Berprestasi Pemprov Babel Targetkan Angka Stunting Turun 10 Persen di 2024 diff --git a/raw/republika.co.id_tag_penyaluran-bansos.md b/raw/republika.co.id_tag_penyaluran-bansos.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..388fc1c814976bec582004c572861825af226d14 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_penyaluran-bansos.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/penyaluran-bansos +title: "Topic - penyaluran-bansos | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:32:35 +source_type: news +quality_score: 49 +is_priority: false +--- + +# Topic : penyaluran-bansos | Republika Online + +Ask me! Pemprov DKI Mulai Cairkan Bansos, per Orang Dapat Rp 300 Ribu Mendagri Setuju Usulan Bansos  Dihentikan Sementara hingga Pilkada 2024 UKT Mahasiswa Naik, Megawati Usulkan Bansos Dikurangi M. Qodari: Efek Bansos Tidak Memiliki Korelasi bagi Kemenangan Prabowo-Gibran Airlangga di MK: Tak Ada Program Bansos Tambahan Terkait Pemilu 2024 Mengapa Kemensos tak Bagi-Bagi Bansos? Ini Jawaban Menteri Risma Jokowi Bagikan Bansos, Muhadjir: Itu Pola Kepemimpinan Beliau, Saya Sangat Paham Kantor Pos Jayapura: Penyaluran Bansos Januari Sebanyak 282 Ribu KPM Yenny Wahid: Ambil Bansosnya, Coblosnya Tetap Nomor 3 Kepala Bapanas: Bantuan Pangan Bukan Politisasi Jusuf Kalla: Bansos Itu Benar, Tapi Caranya Harus Benar Juga Mahfud MD: Jangan Percaya Isu Bansos Disetop karena Dukung Capres Tertentu Jokowi Diminta tak Ikuti Tim Ganjar dan Gus Imin Tunda Bansos Pengawasan Bansos Sebaiknya Diperketat demi Hindari Dipolitisasi Istana: Penyaluran Bansos tak Berkaitan dengan Pemilu diff --git a/raw/republika.co.id_tag_pyi.md b/raw/republika.co.id_tag_pyi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2eb8c5f8bb5345d3a40be9f425691ab5288f75f1 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_pyi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/pyi +title: "Topic - pyi | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:57 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : pyi | Republika Online + +Ask me! PYI Terus Salurkan Bantuan Sosial untuk Yatim dan Lansia Dhuafa PYI Salurkan Bantuan Sembako Bagi Korban Kebakaran Ponpes di Leuwi Goong, Garut Jelang Hari Raya, PYI Salurkan Paket Sembako dan Alquran untuk Lansia Dhuafa PYI Salurkan Bantuan Bagi Guru Ngaji dan Dai di Pelosok Jaga Kebersihan Masjid, PYI Salurkan Wakaf Sandal Untuk Masjid Sukapura Cegah Buta Huruf Alquran, PYI Salurkan Wakaf Quran untuk Yatim dan Dhuafa Tarhib Ramadhan, PYI Gelar Pawai Delman Bersama Anak-Anak Yatim dan Dhuafa Mudahkan Berdakwah, PYI Salurkan Kendaraan Operasional Dakwah di Pelosok Bandung Ratusan Anak Yatim dan Dhuafa Terima Bantuan PYI Yatim dan Zakat PYI Yatim dan Zakat Salurkan Bantuan untuk Penyandang Disabilitas PYI Yatim dan Zakat Kembali Memberikan Santunan dari Pembaca Republika untuk Anak Yatim Penyaluran Donasi dari Pembaca Republika untuk Anak Yatim Anak Yatim Yayasan Cahaya Insani Al-Garuti Terima Bantuan dari PYI PYI Yatim dan Zakat Salurkan Bantuan di Acara Pembukaan Asrama Baru PYI Yatim dan Zakat Salurkan Bansos untuk Bantu Kebutuhan Pangan Yatim diff --git a/raw/republika.co.id_tag_saleh.md b/raw/republika.co.id_tag_saleh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac2fd1eaf72cedaa4adcee1e0ce4ba84da2c7230 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_saleh.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/saleh +title: "Topic - saleh | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:04 +source_type: news +quality_score: 20 +is_priority: false +--- + +# Topic : saleh | Republika Online + +Ask me! Gempa dan Petir Dahsyat Azab Bagi Kaum Tsamud Ini Tuntunan Islam untuk Mencari Jodoh Merenungi Makna Kesalehan Apakah Saya Saleh? Sisi Lain Ramadhan, Bulan yang Tepat untuk Perkuat Ketahanan Keluarga Menggapai Ridha Allah dengan Mengamalkan Perbuatan yang Dianggap Kecil 4 Jalan Menjadi Hamba Saleh dan 6 Pangkal Keburukan 8 Kabar Gembira untuk Orang yang Beriman dan Bertakwa 4 Pelajaran Idul Adha, Qurban, dan Kebaikan untuk Negeri Perumpamaan Muslim yang tak Mampu Pertahankan Kebaikannya Ramadhan, Momentum Wujudkan Kesalehan Sosial Azab Allah SWT Bertubi-tubi untuk Bangsa Tsamud yang Kafir Siapa pun Bisa Berbuat Baik, tapi Jauhi Haram Cuma Pilihan Saleh Tapi Kok Miskin? Fasik Baik Hati dan Saleh Tapi Pelit? Ini Jawaban Gus Baha diff --git a/raw/republika.co.id_tag_stok-elpiji_0.md b/raw/republika.co.id_tag_stok-elpiji_0.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..55d173183fa2fd3f4b1ec51c0e6b2b3ecde313ad --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_stok-elpiji_0.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/stok-elpiji/0 +title: "Topic - stok-elpiji | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:19 +source_type: news +quality_score: 28 +is_priority: false +--- + +# Topic : stok-elpiji | Republika Online + +Ask me! Pertamina: Kapal Pembawa Minyak tak Hanya Lewat Selat Hormuz, Ratusan Lainnya Tetap Berlayar Pertamina Temukan Indikasi Penimbunan Gas Subsidi di Jateng Jelang Lebaran Masyarakat Jateng Diimbau tak Panic Buying BBM, Ahmad Luthfi: Enggak Usah Latah Jelang Nataru, Pertamina Pastikan Stok Gas Elpiji Aman Distribusi BBM dan Gas Elpiji di Surabaya Dipastikan Aman Selama Ramadhan Wali Kota Madiun Larang ASN Gunakan Elpiji Subsidi 3 Kilogram Warga Kesulitan Cari Elpiji 3 Kg, Begini Respons Pemkot Blitar Ditelepon Erick Soal Elpiji Langka, Bos Pertamina Jamin Pasokan Aman Stok Elpiji di Palangka Raya Aman Saat Ramadhan Relokasi Subsidi Elpiji Jangan Bikin Stok Langka Stok Elpiji Bantul Ditambah Tiga Persen Kebutuhan Puasa Jelang Imlek, Pertamina Tambah 8.500 Tabung Elpiji di Riau Pertamina Tambah Pasokan 130 Metrik Ton Elpiji untuk Sulbar Jelang Nataru, Pertamina Optimalkan Pasokan LPG Serang Libur Akhir Tahun, Pertamina Tambah Stok Elpiji di DIY diff --git a/raw/republika.co.id_tag_subsidi-motor-listrik_30.md b/raw/republika.co.id_tag_subsidi-motor-listrik_30.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63f12d8343170f7bb30b8b22adc88f02e7aca371 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_subsidi-motor-listrik_30.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/subsidi-motor-listrik/30 +title: "Topic - subsidi-motor-listrik | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:06 +source_type: news +quality_score: 43 +is_priority: false +--- + +# Topic : subsidi-motor-listrik | Republika Online + +Ask me! Resmi! Pemerintah Perluas Subsidi Motor Listrik, Satu NIK Satu Unit Kalla Kars Luncurkan Lagi Motor Listrik Revisi Aturan Bantuan Motor Listrik Rampung Pekan Ini Mau Beli Motor Listrik? Ini Daftar Harga dari Termurah hingga Paling Mahal Realisasi Subsidi Motor Listrik Baru Satu Persen RI Ingin Penjualan Motor Listrik Masif, YLKI: Subsidi Saja tak Bisa Diharapkan Subsidi Motor Listrik Diperluas, Industri Siapkan Produk Sesuai Ketentuan Migrasi ke Motor Listrik tak Cukup dengan Subsidi Penyaluran Subsidi Motor Listrik Masih Seret Ogah Beli Motor Listrik, Warga: Nggak Bisa Ngebut! Subsidi Motor Listrik Diperluas, Produsen Siap Tambah Produksi Bahaya Anak di Bawah Umur Naik Sepeda Listrik di Jalan Raya Subsidi Motor Listrik Dibuka untuk Umum, Tiga Produsen Yakin Penjualan Melesat Jadi Bengkel Tersertifikasi, Cogindo Targetkan Konversi 500 Unit Motor ke Tenaga Listrik ESDM: Semua Bisa Ikut Program Konversi Motor Listrik diff --git a/raw/republika.co.id_tag_umkm-aceh.md b/raw/republika.co.id_tag_umkm-aceh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce3e5d5cb5bf3f07caee103bd347dabbcc9481b6 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_umkm-aceh.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/umkm-aceh +title: "Topic - umkm-aceh | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:54:07 +source_type: news +quality_score: 25 +is_priority: false +--- + +# Topic : umkm-aceh | Republika Online + +Ask me! Genjot Ekonomi Aceh, Kemenko PM Gelar Pasar 1001 Malam UMKM di Aceh Pasok Lobster untuk Ekspor ke China Aceh Ramadhan Festival Jadi Daya Tarik Wisatawan Kemenkop Bangun Ekosistem Wirausaha Berbasis IDE Baitul Mal Siapkan Bantuan Usaha Bagi Lima Daerah Termiskin di Aceh Kerupuk Produk UMKM Aceh Tembus Pasar Australia Produk UKM Aceh Bidik Pasar Amerika dan Eropa Aceh Minta Perbankan Percepat KUR untuk UMKM DPRA Harapkan Pemerintah Aceh Perkuat UMKM DPRA: Perlu Pemberdayaan UMKM untuk Atasi Kemiskinan Aceh 23.000 UMKM di Aceh Barat Ajukan Bantuan Usaha ke Pemerintah Pemasaran Jadi Tantangan UMKM di Banda Aceh diff --git a/raw/retizen.republika.co.id_posts_743896_surga-surfing-dunia-dan-pundi-pundi-daerah-peran-bapenda-mentawai-menggali-pajak-wisata.md b/raw/retizen.republika.co.id_posts_743896_surga-surfing-dunia-dan-pundi-pundi-daerah-peran-bapenda-mentawai-menggali-pajak-wisata.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51fbd59cbbda40b4e6f69ebae24a40c3a8519e90 --- /dev/null +++ b/raw/retizen.republika.co.id_posts_743896_surga-surfing-dunia-dan-pundi-pundi-daerah-peran-bapenda-mentawai-menggali-pajak-wisata.md @@ -0,0 +1,165 @@ +--- +url: https://retizen.republika.co.id/posts/743896/surga-surfing-dunia-dan-pundi-pundi-daerah-peran-bapenda-mentawai-menggali-pajak-wisata +title: "" +domain: retizen.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:12:07 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# + +Oleh: Arel Oberian Deddy ( Mahasiswa Prodi D-IV Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN ) Kepulauan Mentawai bukan sekadar gugusan pulau di batas terluar samudra Hindia; ia adalah permata mahkota dalam peta selancar global yang memiliki daya pikat magnetis bagi ribuan peselancar mancanegara setiap tahunnya. Dengan ombak ikonik seperti Lance’s Right dan Macaronis , Mentawai telah memantapkan dirinya sebagai destinasi kelas dunia yang prestisius. Namun, di balik kemasyhuran ombak yang menderu dan keindahan alam yang dipuja-puji oleh majalah wisata internasional, terdapat sebuah paradoks ekonomi yang sangat menyakitkan bagi pembangunan daerah. Kepulauan Mentawai, meskipun menjadi rumah bagi aset pariwisata premium yang mendatangkan devisa dalam jumlah masif, secara ironis masih terjebak dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Ketimpangan antara potensi ekonomi yang sangat tinggi dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan adanya kegagalan struktural dalam mekanisme ekstraksi pajak dan retribusi di wilayah ini. Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil menarik 92.951 wisatawan domestik dan mancanegara sepanjang tahun 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil setelah sempat terpuruk akibat pandemi, namun selisih antara jumlah kunjungan dengan aliran dana yang masuk ke kas daerah tetap menjadi misteri fiskal yang harus dipecahkan secara kritis. Mengapa daerah yang memiliki ombak terbaik di planet ini masih harus bergantung secara kronis pada dana transfer dari pemerintah pusat? Jawabannya terletak pada ketidakefektifan birokrasi pendapatan dalam mengawasi "pintu-pintu masuk" ekonomi, terutama pada sektor kapal charter ( surf charter boats ) dan operator resor asing yang sering kali melakukan praktik penghindaran pajak secara sistematis. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Mentawai, sebagai entitas birokrasi yang memikul beban kemandirian finansial daerah, saat ini berdiri di persimpangan jalan. Mentawai memiliki kesempatan emas untuk melakukan lompatan kuantum ( leapfrogging ) dengan belajar secara brutal dari kegagalan birokrasi perpajakan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa banyak BAPENDA di daerah wisata premium lainnya, seperti Manggarai Barat (Labuan Bajo) atau Bali, telah menjadi lahan subur bagi kebocoran pendapatan akibat inefisiensi digitalisasi, perilaku mencari rente ( rent-seeking ), dan manipulasi laporan transaksi oleh wajib pajak yang tidak patuh. Skandal manipulasi data tapping box di hotel dan restoran serta ratusan kapal wisata ilegal yang beroperasi bebas di perairan terbuka adalah bentuk "penghianatan fiskal" yang harus diantisipasi sejak dini oleh BAPENDA Mentawai. Membangun negeri dari maksimalisasi pajak di daerah terluar seperti Mentawai menuntut paradigma yang lebih tegas, kritis, dan solutif. Kita membutuhkan birokrasi yang tidak hanya pandai membuat aturan, tetapi juga tangguh dalam penegakan hukum dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi masa depan. Penggunaan instrumen konvensional yang pasif telah terbukti gagal menutup celah kebocoran pendapatan di laut lepas. Oleh karena itu, artikel ini akan membedah secara mendalam urgensi reformasi birokrasi di BAPENDA Mentawai, mulai dari penerapan pemantauan maritim berbasis satelit untuk mengejar kapal-kapal "gelap" yang mengeruk keuntungan dari ombak Mentawai tanpa memberikan kontribusi nyata bagi anak negeri. Ini bukan sekadar tentang angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan tentang kedaulatan fiskal dan keadilan bagi masyarakat lokal yang selama ini hanya mendapatkan "sampah, dan kerusakan lingkungan" dari industri pariwisata yang eksploitatif. Mentawai adalah anomali fiskal yang menuntut penjelasan mendalam melalui kacamata ekonomi publik. Sektor pariwisata, khususnya wisata selancar, seharusnya menjadi pilar utama pembangunan daerah yang mampu menggerakkan kemandirian finansial. Pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki fondasi hukum yang unik di Indonesia, yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 yang secara spesifik mengatur retribusi pemanfaatan daya tarik wisata selancar. Kebijakan ini diperkuat dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi surfing bagi wisatawan asing sebesar Rp 2.000.000 untuk masa tinggal 15 hari. Namun, instrumen hukum yang progresif ini tidak akan berarti apa-apa jika kapasitas birokrasi untuk melakukan pemungutan ( tax collection ) tetap tertinggal di era kolonial. Ketidakefektifan pemungutan pajak daerah di Mentawai tercermin dari data historis yang menunjukkan ketidakstabilan realisasi target. Dari tahun 2016 hingga 2020, realisasi penerimaan retribusi selancar hanya sekali melampaui target, yakni pada tahun 2018. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya objek pajak, melainkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara masif oleh wisatawan dan penyedia layanan wisata. Modus utamanya adalah wisatawan mengaku bukan peselancar atau memilih untuk tinggal di atas kapal charter ( stay on board ) agar tidak terdeteksi oleh petugas di daratan. Ini adalah bentuk nyata dari asimetri informasi antara pembayar pajak dengan otoritas pajak daerah, di mana otoritas tidak memiliki data akurat mengenai siapa yang sebenarnya berselancar di tengah laut. Kapasitas fiskal yang rendah di Mentawai berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum masih memerlukan banyak perbaikan yang signifikan. Hal ini menciptakan lingkaran setan: rendahnya PAD menyebabkan pembangunan infrastruktur lambat, yang pada gilirannya menurunkan daya tarik destinasi bagi wisatawan premium yang mengharapkan kenyamanan tinggi. BAPENDA Mentawai harus memutus rantai ini dengan strategi agresif yang berfokus pada penutupan celah kebocoran pendapatan, terutama di sektor kapal charter yang selama ini menjadi "lubang hitam" fiskal bagi daerah. Sebelum BAPENDA Mentawai melangkah lebih jauh, mereka harus berani melakukan autopsi terhadap kegagalan birokrasi pendapatan di daerah wisata lain di Indonesia. Salah satu kasus paling memalukan dalam manajemen pajak daerah terjadi di Manggarai Barat, khususnya di kawasan wisata premium Labuan Bajo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kebocoran pendapatan daerah yang sangat signifikan dari sektor kapal wisata dan hotel mewah. Data rekonsiliasi tahun 2024 menunjukkan adanya selisih laporan perjalanan dan jumlah tamu pada ratusan kapal wisata. Bayangkan, di satu wilayah wisata yang dianggap sebagai "Bali Baru," terdapat lebih dari 300 kapal pinisi yang beroperasi secara ilegal tanpa NPWPD dan tanpa membayar pajak kepada pemerintah daerah. Kebocoran ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan manifestasi dari perilaku rent-seeking (pemburu rente) yang mendarah daging dalam birokrasi kita. Birokrasi sering kali lebih memihak pada kelompok kepentingan tertentu melalui lobi-lobi politik untuk mendapatkan perlindungan atau proteksi. Di berbagai daerah, implementasi tapping box atau alat perekam transaksi elektronik sering kali gagal total karena tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang sengaja merusak atau mematikan alat tersebut. Wajib pajak hotel dan restoran di daratan Labuan Bajo bahkan berani melaporkan omzet yang jauh lebih kecil dari kondisi sebenarnya ( under-reporting ) meskipun telah diawasi oleh KPK. BAPENDA Mentawai harus menyadari bahwa Mentawai memiliki risiko yang sama, bahkan lebih besar, karena tantangan geografisnya yang ekstrem. Jika BAPENDA hanya duduk diam di kantor dan menunggu wajib pajak datang melapor secara sukarela, maka Mentawai hanya akan menjadi "sapi perah" bagi pengusaha-pengusaha nakal. Inefisiensi birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia, dengan prosedur perizinan yang rumit namun pengawasan yang longgar, menciptakan hambatan signifikan terhadap bisnis pariwisata yang sehat sekaligus memberikan ruang bagi korupsi sistemik. Mentawai harus berani mengadopsi mentalitas "pemburu pajak" yang berbasis data, bukan birokrasi yang gemar melakukan rapat koordinasi tanpa hasil nyata. Masalah serius lainnya yang menghantui Mentawai adalah ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari pajak dan retribusi selancar. Kasus di Desa Silabu, lokasi dari spot selancar internasional Macaronis , adalah contoh nyata dari kegagalan tata kelola bagi hasil daerah. Warga desa tersebut dilaporkan belum merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dari penerapan retribusi selancar, meskipun spot tersebut mendatangkan miliaran rupiah bagi industri. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat lokal, di mana masyarakat merasa hanya mendapatkan beban lingkungan tanpa kompensasi yang layak. Fenomena ini mendorong munculnya praktik "sumbangan" tidak resmi di tingkat desa. Karena tidak adanya kepastian hukum mengenai bagi hasil retribusi yang transparan, masyarakat desa sering kali mengemas kontribusi dari wisatawan atau operator kapal dalam bentuk sumbangan langsung untuk menghindari kewajiban legal formal ke kas daerah. Praktik ini, meskipun secara jangka pendek menguntungkan desa, sebenarnya merusak sistem perpajakan daerah secara keseluruhan dan menciptakan celah bagi oknum-oknum di desa untuk melakukan pungutan liar. Hingga tahun 2025, rancangan peraturan desa (Perdes) yang kuat mengenai pengelolaan manfaat ekonomi pariwisata di Mentawai masih banyak yang belum terealisasi. BAPENDA Mentawai harus bertindak sebagai mediator yang adil dengan menciptakan sistem bagi hasil yang otomatis dan transparan. Jika masyarakat desa tidak melihat bukti nyata berupa pembangunan puskesmas, sekolah, atau infrastruktur air bersih dari dana retribusi surfing, mereka akan terus bersikap apatis terhadap kebijakan pajak daerah. Transparansi bukan hanya tentang melaporkan berapa banyak uang yang terkumpul, tetapi tentang mendemonstrasikan bahwa pajak tersebut membiayai layanan publik yang esensial bagi kesejahteraan rakyat Mentawai. Tanpa dukungan dari masyarakat lokal sebagai "penjaga ombak," upaya pemungutan pajak di laut lepas akan selalu menghadapi jalan buntu. Mentawai tidak boleh hanya fokus pada ekstraksi pendapatan, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem yang menjadi aset utamanya. Di tingkat global, banyak destinasi wisata premium mulai beralih ke skema pajak lingkungan ( green fees ) untuk mengatasi dampak overtourism dan perubahan iklim. Hawaii, misalnya, baru saja menetapkan kenaikan pajak akomodasi menjadi 11% yang mulai berlaku pada tahun 2026, di mana dana tambahan tersebut dikhususkan untuk perlindungan sumber daya alam, pembersihan pantai, dan restorasi terumbu karang. Begitu pula dengan Maladewa yang telah menerapkan Green Tax sejak tahun 2015 untuk melindungi ekosistem lautnya yang sangat sensitif terhadap polusi dan pemutihan karang. Strategi ini sangat relevan untuk Mentawai, di mana aktivitas pariwisata yang tidak terkontrol dapat merusak kualitas ombak dan keanekaragaman hayati laut. Retribusi selancar di Mentawai harus diposisikan bukan sebagai beban tambahan bagi wisatawan, melainkan sebagai kontribusi nyata untuk melestarikan "surga" yang mereka nikmati. Kunci keberhasilan Hawaii dan Maladewa adalah pada akuntabilitas pengeluaran. Wisatawan bersedia membayar lebih asalkan mereka dapat melihat secara transparan bahwa uang mereka tidak menguap di tangan birokrasi, melainkan benar-benar digunakan untuk menjaga kebersihan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. BAPENDA Mentawai harus bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa dana retribusi surfing dialokasikan secara earmarked (bertujuan khusus) untuk proyek-proyek keberlanjutan yang terlihat nyata oleh para turis mancanegara. BAPENDA Mentawai yang baru berdiri memiliki keunggulan kompetitif berupa "kebersihan" dari beban sejarah birokrasi masa lalu. Berikut adalah orkestrasi strategis yang harus segera diimplementasikan untuk memaksimalkan pajak wisata tanpa membunuh industri: 1. Integrasi Manifes Digital dan Verifikasi Online : BAPENDA harus menghapus sistem pembayaran manual di lapangan yang rawan pungli. Seluruh wisatawan surfing wajib melakukan registrasi dan pembayaran retribusi secara online melalui aplikasi terpadu yang terintegrasi dengan data imigrasi dan manifes kapal feri/pesawat. Tanpa QR Code bukti bayar retribusi, wisatawan tidak boleh diperkenankan naik ke kapal wisata menuju spot surfing. 2. Penegakan Hukum "Zero Tolerance" terhadap Kapal Ilegal : Belajarlah dari kasus Labuan Bajo, di mana ratusan kapal beroperasi ilegal selama bertahun-tahun karena adanya pembiaran sistemik. BAPENDA Mentawai harus melakukan pengawasan periodik bersama Satgas Korsup KPK, Polairud, dan TNI AL untuk menyisir perairan Mentawai dan menindak tegas kapal-kapal yang tidak memiliki izin operasi dan NPWPD. 3. Implementasi Zonasi Retribusi Berbasis Daya Tampung : Mentawai harus menerapkan sistem manajemen kapasitas ( carrying capacity ) pada spot-spot selancar populer. Spot yang terlalu padat dapat dikenakan retribusi tambahan untuk mengendalikan jumlah peselancar demi menjaga keamanan dan kualitas ombak, sekaligus meningkatkan pendapatan dari segmen pasar yang lebih eksklusif. 4. Audit Forensik Laporan Omzet Resor dan Hotel : BAPENDA tidak boleh hanya menerima laporan pajak 10% (PBJT) secara mentah-mentah. Harus dilakukan audit forensik berbasis data pemesanan online dari platform global seperti Booking.com atau Agoda untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara jumlah tamu yang dilaporkan dengan kondisi ril di lapangan. 5. Branding Pajak untuk Pembangunan Desa : Ubah nama "Retribusi Surfing" menjadi "Mentawai Wave & Nature Conservation Fee." Buat dashboard publik yang menunjukkan aliran dana tersebut secara transparan hingga ke tingkat desa. Berikan penghargaan kepada resor dan kapal charter yang paling patuh pajak sebagai bagian dari strategi pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab. Reformasi birokrasi di BAPENDA Mentawai menuntut keberanian politik untuk melawan arus lama birokrasi yang gemar melakukan manipulasi dan pembiaran. Lonjakan PAD yang drastis di kota-kota besar seperti Pekanbaru pada tahun 2025 justru membuka borok lama mengenai adanya potensi korupsi pajak selama puluhan tahun yang baru terungkap sekarang. Mentawai harus memutus siklus busuk ini sejak hari pertama operasionalnya. Dengan menggabungkan integritas moral SDM-nya dan kecanggihan teknologi masa depan, Mentawai dapat membuktikan bahwa surga surfing dunia ini adalah juga pundi-pundi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Maksimalisasi pajak di Kepulauan Mentawai melalui peran strategis BAPENDA adalah sebuah keniscayaan sejarah jika kita ingin melihat daerah terluar ini tumbuh sebagai entitas mandiri yang tidak terus-menerus mengemis pada dana transfer pusat. Paradoks Mentawai yang memiliki ombak kelas dunia namun kapasitas fiskal yang kusam harus segera diakhiri dengan reformasi birokrasi yang radikal, bukan sekadar basa-basi administratif. Kita telah memetik pelajaran pahit dari daerah wisata lain seperti Labuan Bajo, di mana ratusan kapal wisata ilegal dan manipulasi laporan pajak hotel telah merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah akibat lemahnya pengawasan dan kuatnya perilaku pemburu rente di kalangan birokrasi. Sebagai penutup, penting bagi setiap pegawai negeri sipil dan mahasiswa fakultas manajemen dll untuk memahami bahwa pajak bukan sekadar instrumen pengumpul dana, melainkan alat untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial. Jika dana retribusi dari setiap ombak Mentawai dikelola dengan jujur dan transparan, maka "Emas Biru" ini akan benar-benar menjadi pundi-pundi yang membiayai masa depan peradaban Mentawai yang berkelanjutan, lestari, dan bermartabat. Mentawai harus membuktikan kepada Indonesia bahwa keterpencilan geografis bukanlah penghalang bagi terciptanya tata kelola pendapatan daerah yang paling maju dan anti-korupsi di Republik ini. Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved Network Surga Surfing Dunia dan Pundi-Pundi Daerah: Peran BAPENDA Mentawai Menggali Pajak Wisata retizen Disclaimer Berita Terkait Terpopuler di Terpopuler Tulisan Terpilih Paradoks Ekonomi Emas Biru Mentawai: Potensi Melimpah, Fiskal Lemah Kritik Brutal Terhadap Patologi Birokrasi: Belajar dari "Borok" BAPENDA Lain Konflik Desa dan Kabupaten: Ketidakadilan dalam Distribusi Manfaat Transformasi Hijau: Belajar dari Strategi Pajak Turis Hawaii dan Maladewa Orkestrasi Strategis untuk BAPENDA Mentawai Ledakan Investor Kripto dan Tantangan Pajak: Apakah Regulasi Sudah Siap? Ledakan Investor Kripto dan Tantangan Pajak: Apakah Regulasi Sudah Siap? Mengajarkan Pajak ke Anak SD, Terlalu Dini? Air Mata Ibu AREL OBERIAN DEDDY + + + + + + Surga Surfing Dunia dan Pundi-Pundi Daerah: Peran BAPENDA Mentawai Menggali Pajak Wisata + Politik | 2026-02-21 11:02:42 + + + + + + + + + + + + + + https://thephrase.id/miliki-spot-surfing-kelas-dunia-kepulauan-mentawai-jadi-surganya-peselancar- + + Oleh: Arel Oberian Deddy ( Mahasiswa Prodi D-IV Manajemen Keuangan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN ) + Kepulauan Mentawai bukan sekadar gugusan pulau di batas terluar samudra Hindia; ia adalah permata mahkota dalam peta selancar global yang memiliki daya pikat magnetis bagi ribuan peselancar mancanegara setiap tahunnya. Dengan ombak ikonik seperti Lance’s Right dan Macaronis , Mentawai telah memantapkan dirinya sebagai destinasi kelas dunia yang prestisius. Namun, di balik kemasyhuran ombak yang menderu dan keindahan alam yang dipuja-puji oleh majalah wisata internasional, terdapat sebuah paradoks ekonomi yang sangat menyakitkan bagi pembangunan daerah. Kepulauan Mentawai, meskipun menjadi rumah bagi aset pariwisata premium yang mendatangkan devisa dalam jumlah masif, secara ironis masih terjebak dalam kategori daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Ketimpangan antara potensi ekonomi yang sangat tinggi dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan adanya kegagalan struktural dalam mekanisme ekstraksi pajak dan retribusi di wilayah ini. + Kabupaten Kepulauan Mentawai berhasil menarik 92.951 wisatawan domestik dan mancanegara sepanjang tahun 2024. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil setelah sempat terpuruk akibat pandemi, namun selisih antara jumlah kunjungan dengan aliran dana yang masuk ke kas daerah tetap menjadi misteri fiskal yang harus dipecahkan secara kritis. Mengapa daerah yang memiliki ombak terbaik di planet ini masih harus bergantung secara kronis pada dana transfer dari pemerintah pusat? Jawabannya terletak pada ketidakefektifan birokrasi pendapatan dalam mengawasi "pintu-pintu masuk" ekonomi, terutama pada sektor kapal charter ( surf charter boats ) dan operator resor asing yang sering kali melakukan praktik penghindaran pajak secara sistematis. + + + + Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Mentawai, sebagai entitas birokrasi yang memikul beban kemandirian finansial daerah, saat ini berdiri di persimpangan jalan. Mentawai memiliki kesempatan emas untuk melakukan lompatan kuantum ( leapfrogging ) dengan belajar secara brutal dari kegagalan birokrasi perpajakan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Kita tidak boleh menutup mata terhadap fakta bahwa banyak BAPENDA di daerah wisata premium lainnya, seperti Manggarai Barat (Labuan Bajo) atau Bali, telah menjadi lahan subur bagi kebocoran pendapatan akibat inefisiensi digitalisasi, perilaku mencari rente ( rent-seeking ), dan manipulasi laporan transaksi oleh wajib pajak yang tidak patuh. Skandal manipulasi data tapping box di hotel dan restoran serta ratusan kapal wisata ilegal yang beroperasi bebas di perairan terbuka adalah bentuk "penghianatan fiskal" yang harus diantisipasi sejak dini oleh BAPENDA Mentawai. + Membangun negeri dari maksimalisasi pajak di daerah terluar seperti Mentawai menuntut paradigma yang lebih tegas, kritis, dan solutif. Kita membutuhkan birokrasi yang tidak hanya pandai membuat aturan, tetapi juga tangguh dalam penegakan hukum dan cerdas dalam memanfaatkan teknologi masa depan. Penggunaan instrumen konvensional yang pasif telah terbukti gagal menutup celah kebocoran pendapatan di laut lepas. Oleh karena itu, artikel ini akan membedah secara mendalam urgensi reformasi birokrasi di BAPENDA Mentawai, mulai dari penerapan pemantauan maritim berbasis satelit untuk mengejar kapal-kapal "gelap" yang mengeruk keuntungan dari ombak Mentawai tanpa memberikan kontribusi nyata bagi anak negeri. Ini bukan sekadar tentang angka-angka di atas kertas anggaran, melainkan tentang kedaulatan fiskal dan keadilan bagi masyarakat lokal yang selama ini hanya mendapatkan "sampah, dan kerusakan lingkungan" dari industri pariwisata yang eksploitatif. + Paradoks Ekonomi Emas Biru Mentawai: Potensi Melimpah, Fiskal Lemah + Mentawai adalah anomali fiskal yang menuntut penjelasan mendalam melalui kacamata ekonomi publik. Sektor pariwisata, khususnya wisata selancar, seharusnya menjadi pilar utama pembangunan daerah yang mampu menggerakkan kemandirian finansial. Pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki fondasi hukum yang unik di Indonesia, yaitu Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2015 yang secara spesifik mengatur retribusi pemanfaatan daya tarik wisata selancar. Kebijakan ini diperkuat dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif retribusi surfing bagi wisatawan asing sebesar Rp 2.000.000 untuk masa tinggal 15 hari. Namun, instrumen hukum yang progresif ini tidak akan berarti apa-apa jika kapasitas birokrasi untuk melakukan pemungutan ( tax collection ) tetap tertinggal di era kolonial. + + https://www.bbc.com/indonesia/articles/c80ryjgyejvo + + Ketidakefektifan pemungutan pajak daerah di Mentawai tercermin dari data historis yang menunjukkan ketidakstabilan realisasi target. Dari tahun 2016 hingga 2020, realisasi penerimaan retribusi selancar hanya sekali melampaui target, yakni pada tahun 2018. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh kurangnya objek pajak, melainkan oleh praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara masif oleh wisatawan dan penyedia layanan wisata. Modus utamanya adalah wisatawan mengaku bukan peselancar atau memilih untuk tinggal di atas kapal charter ( stay on board ) agar tidak terdeteksi oleh petugas di daratan. Ini adalah bentuk nyata dari asimetri informasi antara pembayar pajak dengan otoritas pajak daerah, di mana otoritas tidak memiliki data akurat mengenai siapa yang sebenarnya berselancar di tengah laut. + Kapasitas fiskal yang rendah di Mentawai berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dasar. Infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum masih memerlukan banyak perbaikan yang signifikan. Hal ini menciptakan lingkaran setan: rendahnya PAD menyebabkan pembangunan infrastruktur lambat, yang pada gilirannya menurunkan daya tarik destinasi bagi wisatawan premium yang mengharapkan kenyamanan tinggi. BAPENDA Mentawai harus memutus rantai ini dengan strategi agresif yang berfokus pada penutupan celah kebocoran pendapatan, terutama di sektor kapal charter yang selama ini menjadi "lubang hitam" fiskal bagi daerah. + Kritik Brutal Terhadap Patologi Birokrasi: Belajar dari "Borok" BAPENDA Lain + + ttps://www.instagram.com/p/DR6u-37D_pY/ + + Sebelum BAPENDA Mentawai melangkah lebih jauh, mereka harus berani melakukan autopsi terhadap kegagalan birokrasi pendapatan di daerah wisata lain di Indonesia. Salah satu kasus paling memalukan dalam manajemen pajak daerah terjadi di Manggarai Barat, khususnya di kawasan wisata premium Labuan Bajo. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kebocoran pendapatan daerah yang sangat signifikan dari sektor kapal wisata dan hotel mewah. Data rekonsiliasi tahun 2024 menunjukkan adanya selisih laporan perjalanan dan jumlah tamu pada ratusan kapal wisata. Bayangkan, di satu wilayah wisata yang dianggap sebagai "Bali Baru," terdapat lebih dari 300 kapal pinisi yang beroperasi secara ilegal tanpa NPWPD dan tanpa membayar pajak kepada pemerintah daerah. + Kebocoran ini bukan sekadar masalah teknis administratif, melainkan manifestasi dari perilaku rent-seeking (pemburu rente) yang mendarah daging dalam birokrasi kita. Birokrasi sering kali lebih memihak pada kelompok kepentingan tertentu melalui lobi-lobi politik untuk mendapatkan perlindungan atau proteksi. Di berbagai daerah, implementasi tapping box atau alat perekam transaksi elektronik sering kali gagal total karena tidak adanya penegakan hukum yang tegas terhadap wajib pajak yang sengaja merusak atau mematikan alat tersebut. Wajib pajak hotel dan restoran di daratan Labuan Bajo bahkan berani melaporkan omzet yang jauh lebih kecil dari kondisi sebenarnya ( under-reporting ) meskipun telah diawasi oleh KPK. + BAPENDA Mentawai harus menyadari bahwa Mentawai memiliki risiko yang sama, bahkan lebih besar, karena tantangan geografisnya yang ekstrem. Jika BAPENDA hanya duduk diam di kantor dan menunggu wajib pajak datang melapor secara sukarela, maka Mentawai hanya akan menjadi "sapi perah" bagi pengusaha-pengusaha nakal. Inefisiensi birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia, dengan prosedur perizinan yang rumit namun pengawasan yang longgar, menciptakan hambatan signifikan terhadap bisnis pariwisata yang sehat sekaligus memberikan ruang bagi korupsi sistemik. Mentawai harus berani mengadopsi mentalitas "pemburu pajak" yang berbasis data, bukan birokrasi yang gemar melakukan rapat koordinasi tanpa hasil nyata. + Konflik Desa dan Kabupaten: Ketidakadilan dalam Distribusi Manfaat + Masalah serius lainnya yang menghantui Mentawai adalah ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari pajak dan retribusi selancar. Kasus di Desa Silabu, lokasi dari spot selancar internasional Macaronis , adalah contoh nyata dari kegagalan tata kelola bagi hasil daerah. Warga desa tersebut dilaporkan belum merasakan manfaat ekonomi yang signifikan dari penerapan retribusi selancar, meskipun spot tersebut mendatangkan miliaran rupiah bagi industri. Kondisi ini memicu konflik antara pemerintah kabupaten dan masyarakat lokal, di mana masyarakat merasa hanya mendapatkan beban lingkungan tanpa kompensasi yang layak. + + https://www.tripadvisor.co.id/Hotel_Review-g12569981-d10385154-Reviews-Macaronis_Resort-Silabu_North_Pagai_Mentawai_Islands_West_Sumatra_Sumatra.html + + Fenomena ini mendorong munculnya praktik "sumbangan" tidak resmi di tingkat desa. Karena tidak adanya kepastian hukum mengenai bagi hasil retribusi yang transparan, masyarakat desa sering kali mengemas kontribusi dari wisatawan atau operator kapal dalam bentuk sumbangan langsung untuk menghindari kewajiban legal formal ke kas daerah. Praktik ini, meskipun secara jangka pendek menguntungkan desa, sebenarnya merusak sistem perpajakan daerah secara keseluruhan dan menciptakan celah bagi oknum-oknum di desa untuk melakukan pungutan liar. Hingga tahun 2025, rancangan peraturan desa (Perdes) yang kuat mengenai pengelolaan manfaat ekonomi pariwisata di Mentawai masih banyak yang belum terealisasi. + BAPENDA Mentawai harus bertindak sebagai mediator yang adil dengan menciptakan sistem bagi hasil yang otomatis dan transparan. Jika masyarakat desa tidak melihat bukti nyata berupa pembangunan puskesmas, sekolah, atau infrastruktur air bersih dari dana retribusi surfing, mereka akan terus bersikap apatis terhadap kebijakan pajak daerah. Transparansi bukan hanya tentang melaporkan berapa banyak uang yang terkumpul, tetapi tentang mendemonstrasikan bahwa pajak tersebut membiayai layanan publik yang esensial bagi kesejahteraan rakyat Mentawai. Tanpa dukungan dari masyarakat lokal sebagai "penjaga ombak," upaya pemungutan pajak di laut lepas akan selalu menghadapi jalan buntu. + Transformasi Hijau: Belajar dari Strategi Pajak Turis Hawaii dan Maladewa + Mentawai tidak boleh hanya fokus pada ekstraksi pendapatan, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem yang menjadi aset utamanya. Di tingkat global, banyak destinasi wisata premium mulai beralih ke skema pajak lingkungan ( green fees ) untuk mengatasi dampak overtourism dan perubahan iklim. Hawaii, misalnya, baru saja menetapkan kenaikan pajak akomodasi menjadi 11% yang mulai berlaku pada tahun 2026, di mana dana tambahan tersebut dikhususkan untuk perlindungan sumber daya alam, pembersihan pantai, dan restorasi terumbu karang. + Begitu pula dengan Maladewa yang telah menerapkan Green Tax sejak tahun 2015 untuk melindungi ekosistem lautnya yang sangat sensitif terhadap polusi dan pemutihan karang. Strategi ini sangat relevan untuk Mentawai, di mana aktivitas pariwisata yang tidak terkontrol dapat merusak kualitas ombak dan keanekaragaman hayati laut. Retribusi selancar di Mentawai harus diposisikan bukan sebagai beban tambahan bagi wisatawan, melainkan sebagai kontribusi nyata untuk melestarikan "surga" yang mereka nikmati. + Kunci keberhasilan Hawaii dan Maladewa adalah pada akuntabilitas pengeluaran. Wisatawan bersedia membayar lebih asalkan mereka dapat melihat secara transparan bahwa uang mereka tidak menguap di tangan birokrasi, melainkan benar-benar digunakan untuk menjaga kebersihan laut dan kesejahteraan masyarakat lokal. BAPENDA Mentawai harus bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa dana retribusi surfing dialokasikan secara earmarked (bertujuan khusus) untuk proyek-proyek keberlanjutan yang terlihat nyata oleh para turis mancanegara. + Orkestrasi Strategis untuk BAPENDA Mentawai + BAPENDA Mentawai yang baru berdiri memiliki keunggulan kompetitif berupa "kebersihan" dari beban sejarah birokrasi masa lalu. Berikut adalah orkestrasi strategis yang harus segera diimplementasikan untuk memaksimalkan pajak wisata tanpa membunuh industri: + 1. Integrasi Manifes Digital dan Verifikasi Online : BAPENDA harus menghapus sistem pembayaran manual di lapangan yang rawan pungli. Seluruh wisatawan surfing wajib melakukan registrasi dan pembayaran retribusi secara online melalui aplikasi terpadu yang terintegrasi dengan data imigrasi dan manifes kapal feri/pesawat. Tanpa QR Code bukti bayar retribusi, wisatawan tidak boleh diperkenankan naik ke kapal wisata menuju spot surfing. + 2. Penegakan Hukum "Zero Tolerance" terhadap Kapal Ilegal : Belajarlah dari kasus Labuan Bajo, di mana ratusan kapal beroperasi ilegal selama bertahun-tahun karena adanya pembiaran sistemik. BAPENDA Mentawai harus melakukan pengawasan periodik bersama Satgas Korsup KPK, Polairud, dan TNI AL untuk menyisir perairan Mentawai dan menindak tegas kapal-kapal yang tidak memiliki izin operasi dan NPWPD. + 3. Implementasi Zonasi Retribusi Berbasis Daya Tampung : Mentawai harus menerapkan sistem manajemen kapasitas ( carrying capacity ) pada spot-spot selancar populer. Spot yang terlalu padat dapat dikenakan retribusi tambahan untuk mengendalikan jumlah peselancar demi menjaga keamanan dan kualitas ombak, sekaligus meningkatkan pendapatan dari segmen pasar yang lebih eksklusif. + 4. Audit Forensik Laporan Omzet Resor dan Hotel : BAPENDA tidak boleh hanya menerima laporan pajak 10% (PBJT) secara mentah-mentah. Harus dilakukan audit forensik berbasis data pemesanan online dari platform global seperti Booking.com atau Agoda untuk mendeteksi ketidaksesuaian antara jumlah tamu yang dilaporkan dengan kondisi ril di lapangan. + 5. Branding Pajak untuk Pembangunan Desa : Ubah nama "Retribusi Surfing" menjadi "Mentawai Wave & Nature Conservation Fee." Buat dashboard publik yang menunjukkan aliran dana tersebut secara transparan hingga ke tingkat desa. Berikan penghargaan kepada resor dan kapal charter yang paling patuh pajak sebagai bagian dari strategi pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab. + Reformasi birokrasi di BAPENDA Mentawai menuntut keberanian politik untuk melawan arus lama birokrasi yang gemar melakukan manipulasi dan pembiaran. Lonjakan PAD yang drastis di kota-kota besar seperti Pekanbaru pada tahun 2025 justru membuka borok lama mengenai adanya potensi korupsi pajak selama puluhan tahun yang baru terungkap sekarang. Mentawai harus memutus siklus busuk ini sejak hari pertama operasionalnya. Dengan menggabungkan integritas moral SDM-nya dan kecanggihan teknologi masa depan, Mentawai dapat membuktikan bahwa surga surfing dunia ini adalah juga pundi-pundi kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. + Maksimalisasi pajak di Kepulauan Mentawai melalui peran strategis BAPENDA adalah sebuah keniscayaan sejarah jika kita ingin melihat daerah terluar ini tumbuh sebagai entitas mandiri yang tidak terus-menerus mengemis pada dana transfer pusat. Paradoks Mentawai yang memiliki ombak kelas dunia namun kapasitas fiskal yang kusam harus segera diakhiri dengan reformasi birokrasi yang radikal, bukan sekadar basa-basi administratif. Kita telah memetik pelajaran pahit dari daerah wisata lain seperti Labuan Bajo, di mana ratusan kapal wisata ilegal dan manipulasi laporan pajak hotel telah merugikan keuangan daerah hingga miliaran rupiah akibat lemahnya pengawasan dan kuatnya perilaku pemburu rente di kalangan birokrasi. + Sebagai penutup, penting bagi setiap pegawai negeri sipil dan mahasiswa fakultas manajemen dll untuk memahami bahwa pajak bukan sekadar instrumen pengumpul dana, melainkan alat untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial. Jika dana retribusi dari setiap ombak Mentawai dikelola dengan jujur dan transparan, maka "Emas Biru" ini akan benar-benar menjadi pundi-pundi yang membiayai masa depan peradaban Mentawai yang berkelanjutan, lestari, dan bermartabat. Mentawai harus membuktikan kepada Indonesia bahwa keterpencilan geografis bukanlah penghalang bagi terciptanya tata kelola pendapatan daerah yang paling maju dan anti-korupsi di Republik ini. + + + #surfing #wisata #pajak #politik #bisnis #ppn #mentawai #selancar #resort + + + + Disclaimer + + Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + + + + + + + Ledakan Investor Kripto dan Tantangan Pajak: Apakah Regulasi Sudah Siap? + + + + + + + + + Ledakan Investor Kripto dan Tantangan Pajak: Apakah Regulasi Sudah Siap? + + + + + + + + + Mengajarkan Pajak ke Anak SD, Terlalu Dini? + + + + + + + + + + + + Terpopuler di + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + +   + + + Tulisan Terpilih + + + + + + + + + 1 + Air Mata Ibu diff --git a/raw/retizen.republika.co.id_posts_745023_desa-wisata-dan-perguruan-tinggi-antara-euforia-dan-ketahanan.md b/raw/retizen.republika.co.id_posts_745023_desa-wisata-dan-perguruan-tinggi-antara-euforia-dan-ketahanan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d3984b9303e9e2e8558dfb7a129fef47db5ca14 --- /dev/null +++ b/raw/retizen.republika.co.id_posts_745023_desa-wisata-dan-perguruan-tinggi-antara-euforia-dan-ketahanan.md @@ -0,0 +1,172 @@ +--- +url: https://retizen.republika.co.id/posts/745023/desa-wisata-dan-perguruan-tinggi-antara-euforia-dan-ketahanan +title: "" +domain: retizen.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:52:45 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# + +Ditulis Oleh : Heryanti Utami Dalam sepuluh tahun terakhir, desa wisata telah menjadi salah satu prioritas pembangunan pariwisata Indonesia. Pemerintah mendorong transformasi ribuan desa menjadi destinasi berbasis komunitas. Di seluruh Indonesia, ada ribuan desa wisata, menurut data resmi. Setiap tahun, Program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) diadakan. Jadesta adalah contoh platform digital yang dirancang untuk pendataan dan promosi. Di atas kertas, ini adalah kisah yang berhasil. Berbagai perayaan dan pesta anugrah diadakan untuk mendorong semangat desa dalam memajukan desanya masing-masing. Belum lagi hadiah berupa uang dan fasilitas lainnya yang membuat acara ini sangat diminati warga desa di Indonesia. Apakah Desa Wisata hanya terbatas pada papan nama yang sudah ada, gapura yang diperindah, media sosial yang mulai muncul, berbarengan dengan hadirnya para influencer. Apalagi apabila sudah ada perguruan tinggi yang tertarik mendampingi desa tersebut. Lebih mudah lagi apabila sudah ada bantuan CSR dari BUMN atau pihak industri dan swasta yang mendanai desa tersebut. Namun, pertanyaan paling mendasar: apakah desa tersebut benar-benar siap untuk kedatangan pengunjung? Apakah layanan sudah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan pelayanan dasar? Yang paling penting, apakah pariwisata menguntungkan masyarakatnya? Desa wisata biasanya berkembang melalui beberapa tahapan dalam kebijakan nasional. Tahap pertama adalah desa wisata Rintisan , di mana desa baru menemukan potensi dan mulai menerima pengunjung terbatas. SDM masih belajar, infrastruktur masih sederhana, dan lembaga belum sepenuhnya kuat. Tahap kedua adalah Berkembang . Pada titik ini, kunjungan mulai meningkat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sudah menjadi lebih kuat, paket wisata mulai dibuat, dan promosi mulai dilakukan secara lebih sistematis. Meskipun standar pelayanan belum merata, infrastruktur dasar dan homestay mulai dibenahi. Masalahnya adalah banyak desa yang telah diberi status desa wisata, tetapi masih sangat baru. Bahkan ketika fondasi kelembagaannya belum siap, beberapa individu melompat secara simbolik ke level Maju karena penghargaan atau publisitas media. Pada tahap tertinggi, desa wisata Mandiri memiliki tata kelola yang profesional, sistem pembagian keuntungan ekonomi yang jelas, standar kebersihan dan pelayanan yang konsisten, dan inovasi produk wisata yang berkelanjutan. Karena kelembagaan dan kemampuan lokal yang kuat, desa tidak lagi bergantung pada intervensi eksternal yang signifikan. Lebih jauh lagi, dalam kerangka sustainable tourism, keberlanjutan tidak hanya soal pelestarian alam, tetapi juga distribusi manfaat ekonomi yang adil. Desa wisata yang berhasil bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu meningkatkan pendapatan warga secara merata tanpa merusak lingkungan dan kohesi sosial. Namun, pertanyaannya sederhana: apakah sistem pendukungnya sudah memenuhi harapan? Kebijakan desa wisata terintegrasi dengan Undang-Undang Kepariwisataan, RPJMN, dan Dana Desa, yang mendorong pembangunan desa. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua desa memiliki kemampuan manajemen, sumber daya manusia, atau rencana yang matang untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan. Peran perguruan tinggi menjadi sangat strategis dalam hal ini. Perguruan tinggi berpartisipasi dalam berbagai program pendampingan dan kebijakan, termasuk skema pengabdian kepada masyarakat, penelitian terapan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Secara konseptual, langkah ini adalah yang paling tepat. Universitas memiliki sumber daya akademik, metodologi penelitian, dan keahlian perencanaan berbasis data yang dapat membantu meningkatkan tata kelola desa wisata. Banyak dosen dan mahasiswa telah bekerja keras untuk membantu desa, seperti memberikan pelatihan pemandu, membuat paket wisata, dan mendigitalkan promosi. Namun, pendampingan tersebut mungkin terhenti di tengah jalan jika tidak ada dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Desa-desa kembali berjalan sendiri, seringkali tanpa sistem yang kuat untuk memantau dan menilai mereka. Universitas adalah "penanggung dalam sunyi" kebijakan desa wisata. Meskipun mereka tidak memiliki banyak sumber daya, mereka diminta untuk hadir sebagai pembina. Padahal, kolaborasi antara pemerintah dan kampus harus diformalkan dalam skema pendanaan yang lebih terstruktur jika desa wisata ingin menjadi yang terbaik. Sinkronisasi kebijakan merupakan masalah tambahan selain masalah anggaran. Desa seringkali menerima program dari berbagai Lembaga seperti kementerian desa, dinas pariwisata, BUMN, dan perguruan tinggi tanpa bekerja sama satu sama lain. Oleh karena itu, program tumpang tindih, tidak berfungsi, atau berhenti setelah laporan dibuat. Kita harus mempertanyakan apakah kebijakan desa wisata melihat perguruan tinggi sebagai kolaborator strategis jangka panjang atau hanya sebagai bagian dari program. Desa wisata berisiko menjadi proyek euforia yang cepat naik dan cepat surut jika tidak memiliki dukungan struktural yang kuat, termasuk kepastian anggaran dan penguatan peran perguruan tinggi. Pendampingan berbasis pengetahuan harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin mengubah paradigma dari kuantitas ke kualitas. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus membentuk program kerja sama berjangka panjang. Sistem evaluasi desa wisata harus mencakup pemantauan berbasis riset. Jumlah kepuasan wisatawan, distribusi keuntungan ekonomi, dan daya dukung lingkungan semuanya harus diukur secara ilmiah, bukan dengan asumsi. Di tengah dorongan yang kuat untuk perguruan tinggi berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata, muncul pertanyaan yang jarang didiskusikan: bagaimana jika kebijakan pendidikan tinggi berubah? Program pengabdian kepada masyarakat, penelitian terapan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah meningkatkan keterlibatan kampus dalam membangun desa wisata. Metode ini sangat progresif secara konseptual karena menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat nyata. Namun, kebijakan pendidikan tinggi sangat bergantung pada kepemimpinan kementerian. Pendampingan desa wisata mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama jika prioritas berubah, seperti fokus pada teknologi digital, hilirisasi industri, atau internasionalisasi kampus. Pertanyaannya sederhana: apakah desa wisata dapat bertahan tanpa bantuan universitas? Karena tidak semua Desa Wisata mendapatkan perhatian pihak swasta dan industri. Kondisi idealnya, kampus membina dan mendidik, pihak swasta mendanai dan memfasilitasi. Lalu pendampingan dilakukan beriringan diantara kampus, pihak industri/swasta dan pihak desa. Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved Network Desa Wisata dan Perguruan Tinggi: Antara Euforia dan Ketahanan retizen Disclaimer Berita Terkait Terpopuler di Terpopuler Tulisan Terpilih Kesadaran Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan Mengenal Koleksi Antiquariat di BB Pustaka Guru Juga Boleh Dong Menjadi Tiktoker Air Mata Ibu Sungai Klawing Tercemar, Siapa Bertanggung Jawab? Air Mata Ibu Sungai Klawing Tercemar, Siapa Bertanggung Jawab? Air Mata Ibu Desa Wisata dan Perguruan Tinggi: Antara Euforia dan Ketahanan + Sastra | 2026-02-28 13:50:32 + + + + + + + + + + + + + Ditulis Oleh : Heryanti Utami + Dalam sepuluh tahun terakhir, desa wisata telah menjadi salah satu prioritas pembangunan pariwisata Indonesia. Pemerintah mendorong transformasi ribuan desa menjadi destinasi berbasis komunitas. Di seluruh Indonesia, ada ribuan desa wisata, menurut data resmi. Setiap tahun, Program Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) diadakan. Jadesta adalah contoh platform digital yang dirancang untuk pendataan dan promosi. + + + + Di atas kertas, ini adalah kisah yang berhasil. Berbagai perayaan dan pesta anugrah diadakan untuk mendorong semangat desa dalam memajukan desanya masing-masing. Belum lagi hadiah berupa uang dan fasilitas lainnya yang membuat acara ini sangat diminati warga desa di Indonesia. + + + + Apakah Desa Wisata hanya terbatas pada papan nama yang sudah ada, gapura yang diperindah, media sosial yang mulai muncul, berbarengan dengan hadirnya para influencer. Apalagi apabila sudah ada perguruan tinggi yang tertarik mendampingi desa tersebut. Lebih mudah lagi apabila sudah ada bantuan CSR dari BUMN atau pihak industri dan swasta yang mendanai desa tersebut. Namun, pertanyaan paling mendasar: apakah desa tersebut benar-benar siap untuk kedatangan pengunjung? Apakah layanan sudah memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan pelayanan dasar? Yang paling penting, apakah pariwisata menguntungkan masyarakatnya? + Desa wisata biasanya berkembang melalui beberapa tahapan dalam kebijakan nasional. Tahap pertama adalah desa wisata Rintisan , di mana desa baru menemukan potensi dan mulai menerima pengunjung terbatas. SDM masih belajar, infrastruktur masih sederhana, dan lembaga belum sepenuhnya kuat. + Tahap kedua adalah Berkembang . Pada titik ini, kunjungan mulai meningkat, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sudah menjadi lebih kuat, paket wisata mulai dibuat, dan promosi mulai dilakukan secara lebih sistematis. Meskipun standar pelayanan belum merata, infrastruktur dasar dan homestay mulai dibenahi. + Masalahnya adalah banyak desa yang telah diberi status desa wisata, tetapi masih sangat baru. Bahkan ketika fondasi kelembagaannya belum siap, beberapa individu melompat secara simbolik ke level Maju karena penghargaan atau publisitas media. + Pada tahap tertinggi, desa wisata Mandiri memiliki tata kelola yang profesional, sistem pembagian keuntungan ekonomi yang jelas, standar kebersihan dan pelayanan yang konsisten, dan inovasi produk wisata yang berkelanjutan. Karena kelembagaan dan kemampuan lokal yang kuat, desa tidak lagi bergantung pada intervensi eksternal yang signifikan. + Lebih jauh lagi, dalam kerangka sustainable tourism, keberlanjutan tidak hanya soal pelestarian alam, tetapi juga distribusi manfaat ekonomi yang adil. Desa wisata yang berhasil bukan yang paling ramai, melainkan yang mampu meningkatkan pendapatan warga secara merata tanpa merusak lingkungan dan kohesi sosial. + Namun, pertanyaannya sederhana: apakah sistem pendukungnya sudah memenuhi harapan? Kebijakan desa wisata terintegrasi dengan Undang-Undang Kepariwisataan, RPJMN, dan Dana Desa, yang mendorong pembangunan desa. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua desa memiliki kemampuan manajemen, sumber daya manusia, atau rencana yang matang untuk mengelola pariwisata secara berkelanjutan. + Peran perguruan tinggi menjadi sangat strategis dalam hal ini. Perguruan tinggi berpartisipasi dalam berbagai program pendampingan dan kebijakan, termasuk skema pengabdian kepada masyarakat, penelitian terapan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Secara konseptual, langkah ini adalah yang paling tepat. Universitas memiliki sumber daya akademik, metodologi penelitian, dan keahlian perencanaan berbasis data yang dapat membantu meningkatkan tata kelola desa wisata. + Banyak dosen dan mahasiswa telah bekerja keras untuk membantu desa, seperti memberikan pelatihan pemandu, membuat paket wisata, dan mendigitalkan promosi. Namun, pendampingan tersebut mungkin terhenti di tengah jalan jika tidak ada dukungan anggaran yang memadai dan berkelanjutan. Desa-desa kembali berjalan sendiri, seringkali tanpa sistem yang kuat untuk memantau dan menilai mereka. + Universitas adalah "penanggung dalam sunyi" kebijakan desa wisata. Meskipun mereka tidak memiliki banyak sumber daya, mereka diminta untuk hadir sebagai pembina. Padahal, kolaborasi antara pemerintah dan kampus harus diformalkan dalam skema pendanaan yang lebih terstruktur jika desa wisata ingin menjadi yang terbaik. + Sinkronisasi kebijakan merupakan masalah tambahan selain masalah anggaran. Desa seringkali menerima program dari berbagai Lembaga seperti kementerian desa, dinas pariwisata, BUMN, dan perguruan tinggi tanpa bekerja sama satu sama lain. Oleh karena itu, program tumpang tindih, tidak berfungsi, atau berhenti setelah laporan dibuat. + Kita harus mempertanyakan apakah kebijakan desa wisata melihat perguruan tinggi sebagai kolaborator strategis jangka panjang atau hanya sebagai bagian dari program. Desa wisata berisiko menjadi proyek euforia yang cepat naik dan cepat surut jika tidak memiliki dukungan struktural yang kuat, termasuk kepastian anggaran dan penguatan peran perguruan tinggi. + Pendampingan berbasis pengetahuan harus diprioritaskan jika pemerintah benar-benar ingin mengubah paradigma dari kuantitas ke kualitas. Pemerintah daerah dan perguruan tinggi harus membentuk program kerja sama berjangka panjang. Sistem evaluasi desa wisata harus mencakup pemantauan berbasis riset. Jumlah kepuasan wisatawan, distribusi keuntungan ekonomi, dan daya dukung lingkungan semuanya harus diukur secara ilmiah, bukan dengan asumsi. + Di tengah dorongan yang kuat untuk perguruan tinggi berpartisipasi dalam pembangunan desa wisata, muncul pertanyaan yang jarang didiskusikan: bagaimana jika kebijakan pendidikan tinggi berubah? + Program pengabdian kepada masyarakat, penelitian terapan, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah meningkatkan keterlibatan kampus dalam membangun desa wisata. Metode ini sangat progresif secara konseptual karena menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat nyata. Namun, kebijakan pendidikan tinggi sangat bergantung pada kepemimpinan kementerian. Pendampingan desa wisata mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama jika prioritas berubah, seperti fokus pada teknologi digital, hilirisasi industri, atau internasionalisasi kampus. + Pertanyaannya sederhana: apakah desa wisata dapat bertahan tanpa bantuan universitas? Karena tidak semua Desa Wisata mendapatkan perhatian pihak swasta dan industri. Kondisi idealnya, kampus membina dan mendidik, pihak swasta mendanai dan memfasilitasi. Lalu pendampingan dilakukan beriringan diantara kampus, pihak industri/swasta dan pihak desa. + + + ##literasi# + + + + Disclaimer + + Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + + + + + + + Kesadaran Masyarakat Menjaga Kebersihan Lingkungan + + + + + + + + + Mengenal Koleksi Antiquariat di BB Pustaka + + + + + + + + + Guru Juga Boleh Dong Menjadi Tiktoker + + + + + + + + + + + + Terpopuler di + + + + + Air Mata Ibu + + + + + + + Sungai Klawing Tercemar, Siapa Bertanggung Jawab? + + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + 1 + + + Air Mata Ibu + + + + + + + 2 + + + Sungai Klawing Tercemar, Siapa Bertanggung Jawab? + + + + + +   + + + Tulisan Terpilih + + + + + + + + + 1 + Air Mata Ibu diff --git a/raw/retizen.republika.co.id_posts_746683_menjaga-marwah-di-ruang-digital-tiga-pilar-etika-dumay-ala-man-3-bantul.md b/raw/retizen.republika.co.id_posts_746683_menjaga-marwah-di-ruang-digital-tiga-pilar-etika-dumay-ala-man-3-bantul.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a77fede40039e9bf5fecef1cd2a2888c7c9bb23 --- /dev/null +++ b/raw/retizen.republika.co.id_posts_746683_menjaga-marwah-di-ruang-digital-tiga-pilar-etika-dumay-ala-man-3-bantul.md @@ -0,0 +1,139 @@ +--- +url: https://retizen.republika.co.id/posts/746683/menjaga-marwah-di-ruang-digital-tiga-pilar-etika-dumay-ala-man-3-bantul +title: "" +domain: retizen.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:57 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# + +BANTUL (MAN 3 Bantul) – Di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali menggerus nilai-nilai kesantunan, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Bantul (MANTABA) hadir membawa oase penyejuk. Melalui program SUWAIBA (Asupan Jiwa MANTABA) Episode 21 yang disiarkan via YouTube pada Kamis (12/03/2026), madrasah ini membedah urgensi etika berkomunikasi di dunia maya atau yang populer disebut "Dumay". Hadir sebagai narasumber, Guru Informatika MAN 3 Bantul, Budi Hartono, S.Pd. , menegaskan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan kematangan akhlak. Menurutnya, dunia maya bukan sekadar ruang hampa tanpa aturan, melainkan perluasan dari kehidupan nyata yang tetap memikul tanggung jawab moral dan ukhrawi. 1. Tabayun: Perisai dari Jerat Penipuan Digital Dalam paragraf pembukanya, Budi Hartono menyoroti fenomena kerentanan data pribadi yang sering berujung pada tindak kriminal. Merujuk pada Al-Qur'an, beliau menekankan pentingnya prinsip Tabayun (verifikasi). Budi mengisahkan pengalaman pribadinya saat hampir menjadi korban penipuan yang mencatut nama sang anak. "Dunia maya sangat riskan. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi, baik teks maupun suara. Check and recheck adalah harga mati agar kita tidak terjebak dalam hoaks yang bisa merugikan materiil maupun psikologis," ungkapnya. Di era deepfake dan manipulasi informasi, tabayun menjadi disiplin ilmu yang wajib dimiliki setiap Muslim. 2. Transformasi Lisan Menjadi Tulisan Poin krusial kedua yang dibahas adalah pergeseran lisan menjadi jempol. Mengutip hadis Rasulullah SAW tentang keselamatan manusia yang bergantung pada kemampuannya menjaga lisan, Budi mengingatkan bahwa setiap ketikan di WhatsApp, Facebook, maupun media sosial lainnya akan dimintai pertanggungjawaban. "Saat ini, mulutmu harimaumu telah bertransformasi menjadi jempolmu harimaumu. Bahasa gaul yang sering kali sarkastik atau merendahkan bisa menjadi bumerang yang memutus tali silaturahmi," jelasnya. Ia mengajak generasi zilenial untuk mempraktikkan filsafat "berkata baik atau diam" dalam setiap interaksi kolom komentar, demi menjaga harmoni sosial di ruang publik digital. 3. Mewaspadai Penyakit Hati di Balik Layar Lebih dalam, Budi menyentuh aspek spiritual yang sering terabaikan: Penyakit 'Ain dan Riya . Media sosial secara alami mendorong penggunanya untuk memamerkan pencapaian atau kenikmatan (riya). Namun, ia memperingatkan bahwa pamer yang berlebihan, seperti mengunggah menu makanan mewah atau gaya hidup hedonis, tidak hanya memancing kecemburuan sosial, tetapi juga potensi bahaya 'ain—pandangan mata yang didasari rasa iri. Beliau mengutip QS. Al-Falaq untuk mengingatkan bahwa kejahatan orang yang dengki itu nyata. "Jangan sampai status kita menjadi ladang dosa bagi orang lain yang melihatnya dengan rasa iri. Gunakanlah media sosial dengan penuh kerendahan hati," tambahnya. Kesimpulan: Teknologi Sebagai Ladang Amal Menutup kajian SUWAIBA tersebut, Budi Hartono memberikan pesan reflektif bagi keluarga besar MAN 3 Bantul dan masyarakat luas. Teknologi hanyalah alat; arah gunanya ditentukan oleh kemudi iman penggunanya. Dengan memegang teguh tiga pilar— Tabayun, Menjaga Lisan, dan Menjauhi Riya —interaksi di dunia maya diharapkan mampu bertransformasi menjadi amal jariyah, bukan justru menjadi sumber fitnah. Kepala MAN 3 Bantul, Dr. Suryanto, S.Ag., M.S.I., dalam kesempatan terpisah menyambut baik edukasi literasi digital berbasis religi ini, mengingat tantangan zaman yang menuntut santri tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga bijak secara digital. (Ris) Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Copyright © 2022 Retizen.id All Right Reserved Network Menjaga Marwah di Ruang Digital: Tiga Pilar Etika 'Dumay' ala MAN 3 Bantul retizen Disclaimer Berita Terkait Terpopuler di Terpopuler Tulisan Terpilih Menjemput Pelangi di Balik Badai: Seni Bertahan Saat Ujian Hidup Datang Bertubi-tubi Menemukan Kedamaian di Rumah-Mu: Menyelami Kedalaman Ibadah Itikaf Seleksi Ketat Jalur Tahfidz Terpadu MAN 3 Bantul: 28 Calon Hafiz Berebut Golden Ticket Air Mata Ibu Ris Mulyati Sholikhatul Muslikah + + + + + + Menjaga Marwah di Ruang Digital: Tiga Pilar Etika 'Dumay' ala MAN 3 Bantul + Agama | 2026-03-12 07:51:58 + + + + + + + + + + + + + + Penyampaian tausiyah yang sangat mencerahkan dari Budi Hartono, S.Pd. mengenai etika komunikasi di dunia maya dalam program SUWAIBA. Materi yang sangat relevan dan inspiratif! + + BANTUL (MAN 3 Bantul) – Di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali menggerus nilai-nilai kesantunan, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Bantul (MANTABA) hadir membawa oase penyejuk. Melalui program SUWAIBA (Asupan Jiwa MANTABA) Episode 21 yang disiarkan via YouTube pada Kamis (12/03/2026), madrasah ini membedah urgensi etika berkomunikasi di dunia maya atau yang populer disebut "Dumay". + Hadir sebagai narasumber, Guru Informatika MAN 3 Bantul, Budi Hartono, S.Pd. , menegaskan bahwa kecanggihan teknologi harus dibarengi dengan kematangan akhlak. Menurutnya, dunia maya bukan sekadar ruang hampa tanpa aturan, melainkan perluasan dari kehidupan nyata yang tetap memikul tanggung jawab moral dan ukhrawi. + 1. Tabayun: Perisai dari Jerat Penipuan Digital + + + + Dalam paragraf pembukanya, Budi Hartono menyoroti fenomena kerentanan data pribadi yang sering berujung pada tindak kriminal. Merujuk pada Al-Qur'an, beliau menekankan pentingnya prinsip Tabayun (verifikasi). Budi mengisahkan pengalaman pribadinya saat hampir menjadi korban penipuan yang mencatut nama sang anak. + "Dunia maya sangat riskan. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah informasi, baik teks maupun suara. Check and recheck adalah harga mati agar kita tidak terjebak dalam hoaks yang bisa merugikan materiil maupun psikologis," ungkapnya. Di era deepfake dan manipulasi informasi, tabayun menjadi disiplin ilmu yang wajib dimiliki setiap Muslim. + 2. Transformasi Lisan Menjadi Tulisan + Poin krusial kedua yang dibahas adalah pergeseran lisan menjadi jempol. Mengutip hadis Rasulullah SAW tentang keselamatan manusia yang bergantung pada kemampuannya menjaga lisan, Budi mengingatkan bahwa setiap ketikan di WhatsApp, Facebook, maupun media sosial lainnya akan dimintai pertanggungjawaban. + "Saat ini, mulutmu harimaumu telah bertransformasi menjadi jempolmu harimaumu. Bahasa gaul yang sering kali sarkastik atau merendahkan bisa menjadi bumerang yang memutus tali silaturahmi," jelasnya. Ia mengajak generasi zilenial untuk mempraktikkan filsafat "berkata baik atau diam" dalam setiap interaksi kolom komentar, demi menjaga harmoni sosial di ruang publik digital. + 3. Mewaspadai Penyakit Hati di Balik Layar + Lebih dalam, Budi menyentuh aspek spiritual yang sering terabaikan: Penyakit 'Ain dan Riya . Media sosial secara alami mendorong penggunanya untuk memamerkan pencapaian atau kenikmatan (riya). Namun, ia memperingatkan bahwa pamer yang berlebihan, seperti mengunggah menu makanan mewah atau gaya hidup hedonis, tidak hanya memancing kecemburuan sosial, tetapi juga potensi bahaya 'ain—pandangan mata yang didasari rasa iri. + Beliau mengutip QS. Al-Falaq untuk mengingatkan bahwa kejahatan orang yang dengki itu nyata. "Jangan sampai status kita menjadi ladang dosa bagi orang lain yang melihatnya dengan rasa iri. Gunakanlah media sosial dengan penuh kerendahan hati," tambahnya. + Kesimpulan: Teknologi Sebagai Ladang Amal + Menutup kajian SUWAIBA tersebut, Budi Hartono memberikan pesan reflektif bagi keluarga besar MAN 3 Bantul dan masyarakat luas. Teknologi hanyalah alat; arah gunanya ditentukan oleh kemudi iman penggunanya. Dengan memegang teguh tiga pilar— Tabayun, Menjaga Lisan, dan Menjauhi Riya —interaksi di dunia maya diharapkan mampu bertransformasi menjadi amal jariyah, bukan justru menjadi sumber fitnah. + Kepala MAN 3 Bantul, Dr. Suryanto, S.Ag., M.S.I., dalam kesempatan terpisah menyambut baik edukasi literasi digital berbasis religi ini, mengingat tantangan zaman yang menuntut santri tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga bijak secara digital. (Ris) + + + #man3bantul #suwaiba #etikadigital #bijakbermedsos + + + + Disclaimer + + Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + + + + + + + Menjemput Pelangi di Balik Badai: Seni Bertahan Saat Ujian Hidup Datang Bertubi-tubi + + + + + + + + + Menemukan Kedamaian di Rumah-Mu: Menyelami Kedalaman Ibadah Itikaf + + + + + + + + + Seleksi Ketat Jalur Tahfidz Terpadu MAN 3 Bantul: 28 Calon Hafiz Berebut Golden Ticket + + + + + + + + + + + + Terpopuler di + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + +   + + + Tulisan Terpilih + + + + + + + + + 1 + Air Mata Ibu diff --git a/raw/rinjani.unitri.ac.id_bitstream_handle_071061_1760_ALFIN+MIFTAHUL+PDF.pdf.md b/raw/rinjani.unitri.ac.id_bitstream_handle_071061_1760_ALFIN+MIFTAHUL+PDF.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c100730a7ed7532d3914fcb70228a2421153598 --- /dev/null +++ b/raw/rinjani.unitri.ac.id_bitstream_handle_071061_1760_ALFIN+MIFTAHUL+PDF.pdf.md @@ -0,0 +1,312 @@ +--- +url: https://rinjani.unitri.ac.id/bitstream/handle/071061/1760/ALFIN+MIFTAHUL+PDF.pdf?sequence=2 +title: "ALFIN+MIFTAHUL+PDF.pdf?sequence=2" +domain: rinjani.unitri.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 03:03:32 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# ALFIN+MIFTAHUL+PDF.pdf?sequence=2 + +IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG +KAKI LIMA (PKL) DI KOTA MALANG +SKRIPSI +Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk +Memperoleh Gelar Sarjana +ADMINISTRASI PUBLIK +OLEH: +ALFIN MIFTAHUL ARIFIN +NIM. 2015210130 +KOMPETENSI KEBIJAKAN PUBLIK +PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK +FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK +UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI +MALANG +2020 RINGKASAN +Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang ada di Kota Malang telah menimbulkan +kemacetan dan kesemrawutan, serta membuat kesan buruk, kotor, kumuh tata ruang kota karena +memanfaatkan trotoar, jalan raya dan fasilitas umum dan lainnya untuk tempat berjualan yang +bukan peruntukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh implementasi +tentang adanya kebijakan penataan PKL yang ada di Kota Malang. +Penelitian ini menggunakan metode deskripsi melalui teknik studi literatur yang +menjadikan teori implementasi kebijakan dari George Edward III yang terdiri dari komunikasi, +sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, sebagai acuan utama dalam mengidentifikasi hasil +penelitian. +Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan penataan PKL di Kota +Malang sudah baik atau optimal. Walaupun demikian, masih terdapat sejumlah kendala di dalam +pelaksanaan kebijakan itu, antara lain: monopoli kebijakan dari Pemerintah Kota Malang; +rendahnya kesadaran hukum PKL; kurangnya sumber daya manusia; rendahnya perekonomian +PKL; kurangnya tempat relokasi yang strategis; dan penarikan retribusi ilegal dan liar. +Saran dari penelitian ini adalah keharusan pemerintah untuk melakukan: komunikasi +terbuka baik sifatnya internal atau eksternal; pembinaan dan penyuluhan terhadap PKL liar dan +illegal untuk mengatasi rendahnya kesadaran hukum; melakukan operasi gabungan untuk +mengatasi kurangnya sumber daya pelaksana lapangan (Satpol PP); memperhatikan sumber +permodalan dari para PKL; menyediakan tempat relokasi yang representatif dan strategis bagi +PKL; menertibkan para pihak penarik retribusi ilegal yang berdalih demi jaminan keberlangsungan +PKL (liar). +Kata Kunci: Kebijakan, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Birokrasi BAB I +PENDAHULUAN +1.1. Latar Belakang +Tahun 2014 silam, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menunjukkan data bahwa 54 persen +masyarakat dunia tinggal di kota. Angka ini, masih menurut PBB, diprediksi akan meningkat di +tahun 2050 mencapai 66 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyatakan bahwa +sebanyak 56,7% penduduk Indonesia pada tahun 2020 mendiami atau tinggal di daerah perkotaan. +Selanjutnya, angka tersebut diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun 2035, yaitu +mencapai 66,6% penduduk. Bahkan, prediksi Bank Dunia pada 2045 akan ada 220 juta penduduk +atau sekitar 70% penduduk yang akan mendiami daerah perkotaan (Detik.com, 2020). +Urbanisasi yang pesat di Indonesia, demikian kata Ketua Program City Planning Labs dari +Bank Dunia, Taimur Samad, sebagaimana dikutip statistisi Badan Statistik Kota Malang, +Tasmilah, merupakan yang tercepat di Asia (Detik.com, 2019). Bahkan tingginya laju urbanisasi +di Indonesia ini mengalahkan China dan India. Data di atas menunjukkan bahwa kota masih +menjadi daya tarik bagi masyarakat di Indonesia. Karena mereka melihat bahwa hanya di kota-lah +pembangunan terus mengalami peningkatan yang juga diiringi dengan peningkatan aktivitas +perekonomian atau lapangan pekerjaan (Dalle dalam Detik.com, 2011). +Dengan kata lain, tujuan mereka pindah ke kota (urbanisasi) antara lain untuk memperbaiki +nasib, meningkatkan taraf kehidupannya. Karena bagi mereka, kota sebagai lokus perekonomian, +pada akhirnya akan bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, menjanjikan mata +pencaharian yang layak serta tersedianya lapangan pekerjaan yang melimpah (Jedwab dkk. dalam +Widiawaty, 2019: 2). Hanya saja, seiring dengan terus bertambahnya penduduk yang hijrah dari desa ke kota +atau yang biasa disebut dengan penduduk urban, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia, +terlebih apabila urbanisasi tersebut mengalami apa yang disebut over-urbanisasi (urbanisasi yang +sangat membludak atau berlebihan) justru akan berkonsekuensi menimbulkan masalah baru bagi +daerah yang dituju, yakni persoalan lingkungan dan sosial kota semisal kemiskinan atau yang +lainnya (Harahap, 2019: 36). +Konsekuensi lain dari over-urbanisasi tersebut akan membuat peluang kerja yang tersedia +semakin sempit. Karena persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di kota semakin ketat dimana +hal itu disebabkan oleh jumlah penduduk pencari kerja dengan lahan pekerjaan tidak seimbang. +Dengan kata lain, pekerja yang dibutuhkan perusahaan tidak berbanding lurus dengan tingginya +pertambahan penduduk di kota tersebut. Persoalannya tidak berhenti disitu saja. Para urban yang +berniat mencari pekerjaan di kota-kota besar Indonesia merupakan kelompok penduduk yang +hanya mengandalkan harapan semata tanpa adanya keahlian atau skill yang mumpuni. Akhirnya +ketika mereka sampai di kota, mereka tidak akan mampu memenuhi sejumlah persyaratan dalam +pekerjaan yang mereka inginkan. Kondisi-kondisi semacam inilah yang memungkinkan mereka +melakukan pekerjaan apa saja untuk keberlangsungan hidup mereka di kota (Harahap, 2013: 37). +Inilah akar persoalan yang membuat para urban, terutama yang tidak memiliki skill +mumpuni, cenderung tidak diterima untuk bekerja di lapangan pekerjaan pada formal seperti +perkantoran dan sejenisnya. Oleh karena itulah, kondisi yang demikian membuat mereka terpaksa +mencari solusi alternatif, misalnya berpartisipasi atau memilih pekerjaan pada sektor informal +seperti perdagangan atau jasa (Effendi, 2000 dalam Giyarto, 2015: 3). +Lapangan pekerjaan secara garis besar bisa dibedakan pada dua sektor, yaitu: sektor formal +dan sektor informal. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sektor informal merupakan usaha kecil di mana usaha ini melakukan kegiatan produksi +atau distribusi barang atau jasa dalam rangka untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan +bagi para pekerja yang terlibat di dalamnya di mana mereka bekerja dengan keterbatasan, baik +modal, tenaga, fisik ataupun keahlian” (www.kamus besar.com, 2012). Pekerjaan pada sektor +formal merupakan sektor usaha atau perekonomian yang biasanya mendapatkan proteksi atau +perlindungan penuh dari pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah. Sementara pekerjaan pada +sektor informal merupakan sektor perekonomian yang sedikit atau bahkan tidak mendapatkan +proteksi atau perlindungan kebijakan dari pemerintah (Effendi, 2000 dalam Giyarto, 2015: 3). Oleh +karena itu, para penduduk urban yang tidak memiliki cukup modal, pendidikan, skill dan keahlian +memilih alternatif pekerjaan pada sektor informal, salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL). +PKL yang seringkali kita temukan di kota-kota besar, termasuk di Kota Malang, sedikit +banyak telah menimbulkan satu persoalan tersendiri, seperti yang paling nyata adalah +pemandangan yang kurang “enak” dilihat. Alasannya karena kebanyakan pedagang ini banyak +menggunakan ruang publik seperti pinggiran taman, bahu jalan raya atau trotoar atau bahkan +fasilitas umum seperti lapangan atau alun-alun sebagai lokus atau lokasi mereka untuk berdagang +(Giyarto, 2015: 3). +Persoalan lain yang juga sering muncul seiring dengan adanya PKL di kota-kota besar, +termasuk di Kota Malang adalah persoalan kesemrawutan tata ruang, ketertiban, kebersihan dan +kemacetan. Hampir semua kota-kota besar dengan banyak PKL menghadapi persoalan-persoalan +serupa seperti yang telah disebut tadi. Hal ini menjadi masuk akal, karena sebagaimana studi yang +dilakukan Mc. Gee dan Yeung (dalam Giyarto, 2015: 4), para pelaku usaha kaki lima ini atau PKL +cenderung mengelompok di suatu wilayah atau area dengan kepadatan penduduk dan intensitas aktivitas tinggi seperti simpul-simpul jalur transportasi atau lokasi hiburan, pasar, dan yang +sejenisnya. +Oleh karena kehadiran PKL di kota-kota besar seringkali dikaitkan dampak-dampak +kurang baik di lingkungan kota seperti kesan kotor, buruk, kumuh, macet, semrawut, dan +sejenisnya, maka Pemerintah Kota Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 +tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan dan Keputusan Walikota Malang Nomor +188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau Lokasi kegiatan Usaha Pedagang +Kaki Lima sebagai upaya untuk mengatasi kesan-kesan negatif tadi. +Pada BAB III pasal 21 Perda Nomor 2 tahun 2012 tersebut, ditetapkan sejumlah peraturan +yang berusaha untuk menertibkan PKL dengan memunculkan larangan-larangan yang pada intinya +para PKL atau yang sejenis dilarang untuk: Pertama, melakukan kegiatan usaha di trotoar, jalan, +jalur hijau dan/atau fasilitas umum, kecuali pada are-area yang telah ditetapkan Wali Kota; Kedua, +mendirikan tempat usaha yang semi permanen atau permanen; dan Ketiga, melakukan kegiatan +usaha yang dapat menyebabkan kerugian dalam hal keindahan, kebersihan, keamanan, ketertiban +dan kenyamanan. +Peraturan sejenis ini sebagaimana tertuang dalam Perda tersebut merupakan satu ikhtiar +Pemda Kota Malang agar adanya PKL tidak menimbulkan persoalan yang kompleks di kemudian +hari. Karena ketika PKL memanfaatkan ruang publik untuk berdagang, selain melanggar aturan, +juga mengganggu ketertiban umum. Penataan PKL melalui formulasi kebijakan yang tertuang di +dalam Perda atau yang sejenis di lingkungan Kota Malang sebagaimana telah disebut tadi adalah +sebuah konsep kebijakan agar penanganan dan penataan PKL benar-benar maksimal dan bisa +mengatasi akar persoalan yang ada. Di Kota Malang sendiri, masih banyak permasalahan-permasalahan terkait penataan PKL. +Laporan Malang Times (2018) menyatakan bahwa ada sejumlah jalan yang sebenarnya +diperbolehkan untuk PKL. Namun, para pedagang hanya boleh berjualan dengan menggunakan +payung. Sayangnya, kenyataan di lapangan, mereka justru membuka lapak sendiri. Pemerintah +setempat pun masih mencari solusi bagaimana cara untuk melakukan penataan. +Berdasarkan laporan di atas, peneliti berasumsi bahwa sebenarnya Pemda Kota Malang +masih terkendala dalam hal komunikasi dan sosialisasi terkait penataan PKL di ruang publik. Pada +akhirnya, implementasi kebijakan (Perda) itu belum maksimal atau belum berjalan sesuai yang +direncanakan. Dari uraian di atas, peneliti hendak melakukan dan memperdalam penelitian untuk +mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan tentang penataan PKL di Kota Malang dengan +judul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang”. +1.2. Rumusan Masalah +Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diangkat +dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: +1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang? +2. Apa saja faktor pendukung atau penghambat implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki +Lima di Kota Malang? 1.3. Tujuan Penelitian +Suatu penelitian apapun pastilah memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuan dilakukannya +penelitian ini ada dua hal, yaitu: +1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang. +2. Untuk mengetahui faktor pendukung atau penghambat implementasi kebijakan penataan +Pedagang Kaki Lima di Kota Malang. +1.4. Manfaat Penelitian +Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat pada dua hal,yaitu +akademis dan praktis. +1. Manfaat Akademis +Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan siapapun yang +membacanya terkait dengan implementasi kebijakan, terutama implementasi kebijakan yang +dikhususkan untuk para pelaku usaha kaki lima atau PKL. Selain itu, hasil penelitian ini +diharapkan bisa menyambung dan menambah informasi atau data bagi penelitian berikutnya +yang hendak melakukan penelitian serupa. +2. Manfaat Praktis +Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat kepada beberapa pihak, antara lain: +a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan kawah candradimuka atau satu kesempatan untuk +mempraktekkan segenap ilmu yang telah peneliti dapatkan selama mengenyam pendidikan +di lingkungan universitas, terutama pada bidang penelitian. +b. Bagi universitas, hasil penelitian ini nantinya akan menambah sumber kepustakaan dalam +bidang implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL). c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai +sumber informasi untuk menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan penataan +pedagang kaki lima yang seringkali menyebabkan sejumlah persoalan lingkungan di kota- +kota besar seperti di Kota Malang. DAFTAR PUSTAKA +Alya Fitradella, Dieskhe & Dyah Widyastuti. 2020. Implementasi Kebijakan dan Realitas +Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Madiun. Jurnal Bumi Indonesia (JBI), 9 (1). +(Online), (http://opac.lib.ugm.ac.id/), diakses pada 10 Agustus 2020. +Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Renika Cipta +Alwasilah, Chaedar. 2009. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan +Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya. +Bahar, Bahtiar, Imran Ismail & Juharni. 2018. Implementasi Kebijakan Strategi Pengelolaan Bagi +Pedagang Kaki Lima Kota Makassar. Jurnal Paradigma, 1 (1). (Online), +(https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id), diakses pada 5 Agustus 2020. +Badan Pusat Statistik Malang. Kota Malang dalam Angka 2020. (Online). +(https://malangkota.bps.go.id/). Diakss pada 26 Agustus 2020. +Bungin, Burhan. 2006. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo. +Cholid & Achmadi, 2008. Metode Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara. +Detik.com. Urbanisasi tanpa Operasi Yustiti. (Online), (https://news.detik.com/kolom/d- +4582043/urbanisasi-tanpa-operasi-yustisi), diakses pada 11 Juni 2019. +-------------. Urbanisasi Melaju Cepat, Kita Bisa Apa? (Online), (https://news.detik.com/kolom/d- +5233999/urbanisasi-melaju-cepat-kita-bisa-apa), diakses pada 11 Juni 2019. +Dalle, Jusman. 2011. Transformasi Kekuatan Urbanisasi. (Online), +(https://news.detik.com/opini/d-1717984/transformasi-kekuatan-urbanisasi), diakses +pada 8 September 2011. +Dwi Ariyani, Jihan. 2019. Urbanisasi Menjadi “Pemicu” Kemiskinan. (Online), +(https://www.kompasiana.com/jihandwiariyanj/5daf1f960d823052373bf3b2/urbanisasi- +menjadi-pemicu-kemiskinan?page), diakses pada 22 Oktober 2019. +Effendi, Tajuddin Noer. 2000. Sumber Daya Manusia: Peluang Kerja dan Kemiskinan. +Yogyakarta: TiaraWacana. +Giyarto. 2015. Dampak yang Ditimbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar +Legi Kota Surakarta. +Harahap, Fitri Ramdhani. 2013. Dampak Urbanisasi Bagi Perkembangan Kota di Indonesia. +Jurnal Society, 1 (1), 36. Irfan, M, Nia Kania Kurniawati, & Tb. Ace Hasan Syadzily. 2018. Implementasi Kebijakan +Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Serang. Journal of Indonesian Public +Administration and Governance Studies (JIPAGS), 2 (1). (Online), +(http://jurnal.untirta.ac.id/), diakses pada 15 Agustus 2020. +Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta. +Gava Media. +Jatimprov.go.id. Sejarah Singkat Kota Malang. (Online), +(https://jawatimuran.disperpusip.jatimprov.go.id/2013/06/10/sejarah-singkat-kota- +malang/), diakses pada 7 September 2020. +Jatimtimes.com. Pembangunan Ekonomi, PKL di Kota Malang Jangan Digusur. (Online), +(https://jatimtimes.com/baca/221638/20200823/142400/pembangunan-ekonomi-pkl-di- +kota-malang-jangan-digusur), diakses pada 2 September 2020. +------------------. Bandel, PKL di Pasar Besar Kota Malang Dipaksa Boyongan. (Online), +(https://www.jatimtimes.com/baca/208154/20200124/180800/bandel-pkl-di-pasar- +besar-kota-malang-dipaksa-boyongan), diakses pada 2 September 2020. +Kartono, Kartini, dkk. 1980. Pedagang Kaki Lima. Bandung: Universitas Katholik Parahiyangan. +Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Sektor Informal. (Online), +(https://www.kamusbesar.com/sektor-informal), diakses pada 8 September 2019. +Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/ 236 /35.73.112/2016 tentang Penetapan Tempat atau +Lokasi kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL). +Kotamalang.com. Satpol PP Kota Malang Rutin Tertibkan PKL Liar. (Online), +(https://kotamalang.memontum.com/2927-pol-pp-kota-malang-rutin-tertibkan-pkl- +liar#ixzz6XF2yQSzg), diakses pada 2 September 2020. +Kurhayadi & Sopyan Effendi. 2017. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang +Kaki Lima (PKL) di Kota Bandung. Jurnal Bina Administrasi, 4 (1). (Online), (http://jurnal- +bina-administrasi.org/), diakses pada 20 Agustus 2020. +Kurniawan, Luthfi J & Luthfi, Mustofa. 2012. Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik. +Malang. Setara Press. +Lestari, Dian, Joko Widodo, & Sri Dayati. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan +dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga. Jurnal Mahasiswa +Administrasi Negara (JMAN), 2 (2). (Online), (http://jom.untidar.ac.id/), diakses pada 20 +Agustus 2020. Malangtimes.com. Sepi Pengunjung, Pedagang Wisata Belanja Tugu Tagih Sikap Tegas Pemkot +Malang. (Online), (https://www.malangtimes.com/baca/48067/20200115/144600/sepi- +pengunjung-pedapgang-wisata-belanja-tugu-tagih-sikap-tegas-pemkot-malang), diakses +pada 2 September 2020. +---------------------. Diskopindag Kota Malang Segera Bagikan Bansos Tahap 2 untuk PKL. +(Online), (https://www.malangtimes.com/baca/52330/20200508/161200/diskopindag- +kota-malang-segera-bagikan-bansos-tahap-2-untuk-pkl), diakses pada 2 September 2020. +---------------------. Besok PKL di Kawasan CFD Kembali Ditertibkan. (Online), +(https://malangtimes.com/baca/30274/20180811/185200/besok-pkl-di-kawasan-cfd- +kembali-ditertibkan), diakses pada 2 September 2020. +Malangvoice.com. Wali Kota Malang Imbau Satpol PP Tak Main Mata dengan PKL. (Online). +(https://malangvoice.com/wali-kota-malang-imbau-satpol-pp-tak-main-mata-dengan- +pkl/), diakses pada 2 September 2020. +Malangkota.go.id. Sejarah Malang. (Online), (https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah- +malang/), diakses pada 7 September 2020. +Mc. Gee T.G. dan Yeung, Y. M. Hawkers. In South East Asian Cities: Planning fot The Bazarr +Economy. +Moleong. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandunng: PT Remaja Rosdakarya. +Muttaqin, M.N. 2018. Kebijakan Penggusuran Pedagang Kaki Lima Kota Malang. Skripsi. +Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungangung. (Online), (http://repo.iain- +tulungagung.ac.id/), diakses pada 7 September 2020. +Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum. +Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan +Pemberdayaan PKL. +Profil Kota Malang Jawa Timur. (Online) (https://www.99.co/blog/indonesia/profil-kota-malang- +jawa-timur/), diakses pada 7 September 2020. +Putra, Fadillah & Sanusi, Anwar. 2019. Analisis Kebijakan Publik neo-Institusionalisme. Depok: +Pustaka LP3ES. +Putra, Nusa & Santi Lisnawati. 2012. Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam. Yogyakarta: +PT. Remaja Rosdakarya. +Rahmaji, Fikri, dkk. 2018. Problematika Relokasi Pedagang Kaki Lima di Alun-Alun Kota Batu. +pJurnal Sosiologi Pendidikan Humanis, 1 (9). (Online), (https://www.academia.edu/), +diakses pada 5 Agustus 2020. Republika.co.id. Warga Tolak Penggusuran Terminal Arjosari Tidar Kota Malang. (Online), +(https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/09/25/pfm7xo335-warga-tolak- +penggusuran-terminal-arjosari-tidar-kota-malang), diakses pada 10 September 2020. +Remi, Sutyastie Soemitro. 2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia: Suatu Analisis +Awal. Jakarta: Rineka Cipta. +Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media +Sururi, Ahmad. 2019. Kinerja Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang +Kaki Lima dan Strategi Inovasinya di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. Jurnal Wacana +Kinerja, 22 (2) (Online), (http://jwk.bandung.lan.go.id/), diakses pada 1 September 2020. +Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: +Pustaka Pelajar. +Supriadin S, Rian, Syamsul Alam, & La Ode Muhammad E. 2020. Implementasi Peraturan +Walikota Kendari Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota +Kendari. Journal Publicuho, 3 (1). (Online), (https://www.researchgate.net/), diakses pada +1 September 2020. +Suryamalang.tribunnews.com. Demi Mempercantik Wajah Kota, Pemkot Malang Tega Keluarkan +Larangan PKL Jualan. (Online), (https://suryamalang.tribunnews.com/2017/07/15/demi- +mempercantik-wajah-kota-pemkot-malang-tega-keluarkan-larangan-pkl-jualan), diakses +pada 2 September 2020. +-----------------------. Razia Lapak PKL Pasar Merjosari Kota Malang Diprotes Warganet. +(Online), (https://suryamalang.tribunnews.com/2017/06/01/razia-lapak-pkl-pasar- +merjosari-kota-malang-diprotes-warganet), diakses pada 2 September 2020. +-----------------------. Bersihkan PKL di Jalan Tenes dekat Stadion Gajayana, Ini yang Dilakukan +Petugas. (Online), (https://suryamalanpg.tribunnews.com/2017/03/05/bersihkan-pkl-di- +jalan-tenes-dekat-stadion-gajayana-ini-yang-dilakukan-petugas-gabungan), diakses pada +10 September 2020. +-----------------------. PKL Bandel di Jl. Tenes Kota Malang Kucing-kucingan dengan Petugas. +(Online), (https://suryamalang.tribunnews.com/2017/03/05/pkl-bandel-di-jalan-tenes- +kota-malang-kucing-kucingan-dengan-petugas), diakses pada 10 September 2020. +Solichin, Abdul Wahab. 2008. Analisis Kebijaksaan dari Formulasi ke Implementasi +Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Sujatna, Yatat. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota +Tua Jakarta. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM), 3 (2). (Online), +(http://ejournal.unikama.ac.id/), diakses pada 2 September 2020. +Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif. Bandung: Penerbit Alfabeta. +Sukardi. 2004. Metodologi Peneklitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta. Bumi +Aksara. +Tempo.co. Jika Urbanisasi Dikelola Baik, Pertumbuhan Bisa Terpacu. (Online), +(https://bisnis.tempo.co/read/1254446/adb-jika-urbanisasi-dikelola-baik-pertumbuhan- +bisa-terpacu), diakses pada 8 September 2019. +Widiawaty, Millary Agung. 2019. (Online). Faktor-faktor Urbanisasi di Indonesia. (Online). +(https://www.researchgate.net/publication/332209582_Faktor- +Faktor_Urbanisasi_di_Indonesia), diakses pada 10 September 2020. +Winarno, Budi. 2016. Kebijakan Publik di Era Globalisasi, Teori, Proses, dan Studi Kasus +Komparatif, Yogyakarta, CAPS (Center of Academic Publiching Srvice). +Wikipedia.org. Pedagang Kaki Lima. (Online), +(https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima), diakses pada tanggal 7 November +2019. diff --git a/raw/rsidrsubki.id_daftar-indikator-kemiskinan-verifikasi-bansos-2026-14-variabel-penilaian_.md b/raw/rsidrsubki.id_daftar-indikator-kemiskinan-verifikasi-bansos-2026-14-variabel-penilaian_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f34f2470839a3f84b292c591526a9d9b854f65ca --- /dev/null +++ b/raw/rsidrsubki.id_daftar-indikator-kemiskinan-verifikasi-bansos-2026-14-variabel-penilaian_.md @@ -0,0 +1,168 @@ +--- +url: https://rsidrsubki.id/daftar-indikator-kemiskinan-verifikasi-bansos-2026-14-variabel-penilaian/ +title: "Daftar Indikator Kemiskinan Verifikasi Bansos 2026- 14 Variabel Penilaian - Rsidrsubki.id" +domain: rsidrsubki.id +crawl_date: 2026-03-08 13:42:37 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Daftar Indikator Kemiskinan Verifikasi Bansos 2026: 14 Variabel Penilaian - Rsidrsubki.id + +Penentuan kelayakan penerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2026 tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan algoritma yang mengolah berbagai variabel indikator kemiskinan. Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggunakan setidaknya 14 variabel utama untuk menilai tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dan menentukan posisi desil (1-10). +Memahami variabel-variabel ini sangat penting bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai penerima bansos. Dengan mengetahui apa saja yang dinilai, Anda dapat mempersiapkan data dengan tepat dan memahami mengapa pengajuan bisa diterima atau ditolak. Artikel ini akan mengulas secara lengkap 14 variabel penilaian beserta bobot pengaruhnya terhadap penentuan desil kemiskinan. + + +Table of Contents +Toggle + +Sistem Penentuan Desil Kemiskinan +Sebelum membahas variabel, penting untuk memahami konsep desil. Desil adalah pembagian kelompok kesejahteraan masyarakat menjadi sepuluh bagian (masing-masing 10%). Pengelompokan ini digunakan pemerintah untuk menargetkan subsidi agar tepat sasaran. +Klasifikasi Desil dan Hak Bantuan + +Desil 1: 10% terendah – Sangat miskin (prioritas utama PKH, BPNT) +Desil 2: 10-20% terendah – Miskin (prioritas PKH, BPNT, KIP Kuliah) +Desil 3: 20-30% terendah – Hampir miskin (BPNT, PBI JKN) +Desil 4: 30-40% terendah – Rentan miskin (PBI JKN, BLT Desa) +Desil 5-10: Di atas garis kemiskinan – Tidak prioritas bansos reguler + +Baca Juga:  Cara Gampang Mengecek Nama Penerima Bansos PKH dan BPNT 2026 Lewat Internet!Semakin rendah angka desil, semakin diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. +14 Variabel Indikator Kemiskinan + No Variabel Kriteria Kemiskinan Bobot 1 Jenis Lantai Rumah Tanah/bambu/kayu murahan Tinggi 2 Jenis Dinding Rumah Bambu/kayu/anyaman Tinggi 3 Jenis Atap Rumah Rumbia/seng bekas/asbes Sedang 4 Sumber Penerangan Listrik 450VA/900VA subsidi Tinggi 5 Bahan Bakar Memasak Kayu bakar/arang/minyak tanah Tinggi 6 Sumber Air Minum Sumur/sungai/air hujan Sedang 7 Fasilitas Buang Air Besar Tidak ada/bersama/umum Sedang 8 Pendidikan Kepala Keluarga Tidak sekolah/SD/SMP Tinggi 9 Status Pekerjaan Tidak bekerja/serabutan/buruh Tinggi 10 Pengeluaran per Kapita Di bawah garis kemiskinan Sangat Tinggi 11 Kepemilikan Kendaraan Tidak punya/sepeda saja Tinggi 12 Kepemilikan Aset Tanah Tidak punya/kurang dari 500m² Sedang 13 Luas Lantai per Kapita Kurang dari 8m² per orang Sedang 14 Kepemilikan Tabungan/Aset Tidak ada tabungan > 500rb Sedang +Penjelasan Detail Setiap Variabel +1. Jenis Lantai Rumah (Bobot Tinggi) +Lantai rumah menjadi indikator penting kondisi ekonomi. Klasifikasi: + +Sangat miskin: Tanah, bambu +Miskin: Kayu berkualitas rendah, plesteran semen kasar +Menengah: Semen halus, ubin PC +Mampu: Keramik, marmer, granit + +2. Jenis Dinding Rumah (Bobot Tinggi) +Kondisi dinding mencerminkan kemampuan membangun tempat tinggal layak: + +Sangat miskin: Anyaman bambu, kayu bekas +Miskin: Papan kayu, batako tanpa plester +Menengah: Tembok plesteran +Mampu: Tembok diplester dan dicat + +3. Jenis Atap Rumah (Bobot Sedang) +Atap menunjukkan kualitas perlindungan tempat tinggal: + +Sangat miskin: Daun rumbia, jerami +Miskin: Seng bekas, asbes +Menengah: Seng baru, genteng tanah +Mampu: Genteng keramik, beton + +4. Sumber Penerangan (Bobot Tinggi) +Daya listrik menjadi indikator kuat tingkat ekonomi: + +Sangat miskin: Tidak ada listrik, pelita, obor +Miskin: Listrik 450 VA subsidi +Menengah: Listrik 900 VA +Mampu: Listrik 1.300 VA ke atas + +5. Bahan Bakar Memasak (Bobot Tinggi) +Jenis bahan bakar menunjukkan kemampuan ekonomi: + +Sangat miskin: Kayu bakar +Miskin: Minyak tanah, arang +Menengah: LPG 3 kg subsidi +Mampu: LPG 12 kg, kompor listrik/induksi + +Baca Juga:  Cara Cek Penerima BLT BBM 2026: Kriteria Keluarga yang Berhak Dapat Subsidi6. Sumber Air Minum (Bobot Sedang) +Akses terhadap air bersih menjadi indikator kesejahteraan: + +Sangat miskin: Air sungai, hujan +Miskin: Sumur tidak terlindung +Menengah: Sumur terlindung, pompa +Mampu: PDAM, air kemasan + +7. Fasilitas Buang Air Besar (Bobot Sedang) +Kondisi sanitasi mencerminkan standar hidup: + +Sangat miskin: Tidak ada fasilitas, ke sungai/kebun +Miskin: MCK bersama/umum +Menengah: Jamban sederhana +Mampu: Toilet dengan septic tank + +8. Pendidikan Kepala Keluarga (Bobot Tinggi) +Tingkat pendidikan berkorelasi dengan kemampuan ekonomi: + +Sangat miskin: Tidak pernah sekolah +Miskin: Tidak tamat SD, tamat SD +Menengah: Tamat SMP, SMA +Mampu: Diploma, Sarjana + +9. Status Pekerjaan (Bobot Tinggi) +Jenis pekerjaan menentukan stabilitas pendapatan: + +Sangat miskin: Tidak bekerja, pengangguran +Miskin: Buruh harian, serabutan +Menengah: Pedagang kecil, petani +Mampu: Karyawan tetap, wiraswasta mapan + +10. Pengeluaran per Kapita (Bobot Sangat Tinggi) +Pengeluaran bulanan dibagi jumlah anggota keluarga: + +Garis kemiskinan 2026: Sekitar Rp550.000 – Rp600.000 per kapita per bulan +Di bawah garis: Tergolong miskin +Di atas garis: Tidak prioritas bansos + +11. Kepemilikan Kendaraan (Bobot Tinggi) +Aset bergerak menjadi indikator kemampuan ekonomi: + +Sangat miskin: Tidak punya kendaraan +Miskin: Sepeda saja +Menengah: Motor satu +Mampu: Motor lebih dari satu, mobil + +12-14. Variabel Pendukung (Bobot Sedang) + +Kepemilikan tanah: Tidak punya atau kurang dari 500m² +Luas lantai per kapita: Kurang dari 8m² per orang dianggap kumuh +Tabungan/aset finansial: Tidak ada tabungan lebih dari Rp500.000 + +Bagaimana Sistem Menghitung Skor Desil +Sistem DTKS/DTSEN menggunakan algoritma Proxy Means Test (PMT) yang memberikan bobot berbeda pada setiap variabel. Berikut gambaran umum perhitungannya: + +Input data: Semua 14 variabel dimasukkan ke sistem +Pemberian skor: Setiap kondisi diberi nilai numerik +Kalkulasi tertimbang: Skor dikalikan dengan bobot variabel +Penjumlahan: Total skor dijumlahkan +Perangkingan: Dibandingkan dengan seluruh populasi +Penentuan desil: Posisi dalam 10 kelompok kesejahteraan + +Baca Juga:  Fakta Terbaru BLT Kesra Rp900 Ribu Cair saat Ramadan? Ini Dia Cara Daftar Bansosnya!Tips Memahami dan Memperbaiki Data +Jika Desil Terlalu Tinggi +Jika merasa kondisi ekonomi menurun namun data sistem masih menunjukkan desil tinggi, periksa variabel-variabel berikut yang mungkin salah tercatat: + +Daya listrik: Apakah tercatat lebih besar dari sebenarnya? +Kepemilikan kendaraan: Apakah ada motor/mobil yang sudah dijual tapi belum balik nama? +Pekerjaan: Apakah status pekerjaan sudah diupdate jika kehilangan pekerjaan? +Aset: Apakah ada aset yang tercatat padahal sudah tidak dimiliki? + +Cara Memperbaiki Data + +Gunakan fitur “Usul Sanggah” di Aplikasi Cek Bansos +Datang ke kantor Desa/Kelurahan menemui operator SIKS-NG +Minta pemutakhiran data melalui Musdes/Muskel +Siapkan bukti-bukti pendukung perubahan kondisi ekonomi + +FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) +Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penentuan desil? +Variabel dengan bobot sangat tinggi dan tinggi adalah: pengeluaran per kapita, daya listrik, bahan bakar memasak, kepemilikan kendaraan, jenis lantai, dan pendidikan kepala keluarga. Fokus pada variabel-variabel ini jika ingin memperbaiki data. +Apakah memiliki motor otomatis membuat desil naik? +Tidak selalu. Sistem melihat kombinasi seluruh variabel. Namun, kepemilikan motor lebih dari satu atau mobil akan sangat berpengaruh menaikkan desil. +Bagaimana jika kondisi rumah bagus tapi penghasilan rendah? +Sistem akan menilai kombinasi keduanya. Rumah permanen dengan keramik dan daya listrik tinggi akan menaikkan skor meskipun penghasilan rendah. Ini sering menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil dan data sistem. +Apakah penerima KUR akan berpengaruh pada desil? +Ya. Penerima KUR aktif dianggap sudah bankable dan mampu secara finansial, sehingga berpotensi meningkatkan desil dan mengurangi prioritas penerimaan bansos. +Berapa lama perubahan data akan mempengaruhi desil? +Perubahan data memerlukan waktu 1-3 bulan untuk diproses hingga tercermin dalam sistem, tergantung jadwal penetapan SK Kemensos. +Disclaimer +Variabel dan bobot penilaian dalam artikel ini berdasarkan metodologi umum yang digunakan dalam sistem DTKS dan Regsosek per Januari 2026. Algoritma spesifik bersifat rahasia dan dapat berbeda atau berubah sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Untuk informasi paling akurat tentang status desil Anda, kunjungi operator SIKS-NG di kantor Desa/Kelurahan atau Dinas Sosial setempat. +Dasar regulasi: Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. +Penutup +Memahami 14 variabel indikator kemiskinan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sistem menilai kelayakan penerima bansos. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat memastikan data yang tercatat di DTKS sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Jika terdapat ketidaksesuaian data, segera lakukan pemutakhiran melalui jalur resmi yang tersedia. Ingat, kejujuran dalam pelaporan data adalah kunci agar bantuan sosial dapat tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. Penentuan kelayakan penerima bantuan sosial (bansos) di tahun 2026 tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan algoritma yang mengolah berbagai variabel indikator kemiskinan. Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggunakan setidaknya 14 variabel utama untuk menilai tingkat kesejahteraan sebuah keluarga dan menentukan posisi desil (1-10). Memahami variabel-variabel ini sangat penting bagi masyarakat yang ingin mengajukan diri sebagai penerima bansos. Dengan mengetahui apa saja yang dinilai, Anda dapat mempersiapkan data dengan tepat dan memahami mengapa pengajuan bisa diterima atau ditolak. Artikel ini akan mengulas secara lengkap 14 variabel penilaian beserta bobot pengaruhnya terhadap penentuan desil kemiskinan. Table of Contents Sistem Penentuan Desil Kemiskinan Sebelum membahas variabel, penting untuk memahami konsep desil. Desil adalah pembagian kelompok kesejahteraan masyarakat menjadi sepuluh bagian (masing-masing 10%). Pengelompokan ini digunakan pemerintah untuk menargetkan subsidi agar tepat sasaran. Klasifikasi Desil dan Hak Bantuan Semakin rendah angka desil, semakin diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. 14 Variabel Indikator Kemiskinan Penjelasan Detail Setiap Variabel 1. Jenis Lantai Rumah (Bobot Tinggi) Lantai rumah menjadi indikator penting kondisi ekonomi. Klasifikasi: 2. Jenis Dinding Rumah (Bobot Tinggi) Kondisi dinding mencerminkan kemampuan membangun tempat tinggal layak: 3. Jenis Atap Rumah (Bobot Sedang) Atap menunjukkan kualitas perlindungan tempat tinggal: 4. Sumber Penerangan (Bobot Tinggi) Daya listrik menjadi indikator kuat tingkat ekonomi: 5. Bahan Bakar Memasak (Bobot Tinggi) Jenis bahan bakar menunjukkan kemampuan ekonomi: 6. Sumber Air Minum (Bobot Sedang) Akses terhadap air bersih menjadi indikator kesejahteraan: 7. Fasilitas Buang Air Besar (Bobot Sedang) Kondisi sanitasi mencerminkan standar hidup: 8. Pendidikan Kepala Keluarga (Bobot Tinggi) Tingkat pendidikan berkorelasi dengan kemampuan ekonomi: 9. Status Pekerjaan (Bobot Tinggi) Jenis pekerjaan menentukan stabilitas pendapatan: 10. Pengeluaran per Kapita (Bobot Sangat Tinggi) Pengeluaran bulanan dibagi jumlah anggota keluarga: 11. Kepemilikan Kendaraan (Bobot Tinggi) Aset bergerak menjadi indikator kemampuan ekonomi: 12-14. Variabel Pendukung (Bobot Sedang) Bagaimana Sistem Menghitung Skor Desil Sistem DTKS/DTSEN menggunakan algoritma Proxy Means Test (PMT) yang memberikan bobot berbeda pada setiap variabel. Berikut gambaran umum perhitungannya: Tips Memahami dan Memperbaiki Data Jika Desil Terlalu Tinggi Jika merasa kondisi ekonomi menurun namun data sistem masih menunjukkan desil tinggi, periksa variabel-variabel berikut yang mungkin salah tercatat: Cara Memperbaiki Data FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan) Variabel mana yang paling berpengaruh terhadap penentuan desil? Variabel dengan bobot sangat tinggi dan tinggi adalah: pengeluaran per kapita, daya listrik, bahan bakar memasak, kepemilikan kendaraan, jenis lantai, dan pendidikan kepala keluarga. Fokus pada variabel-variabel ini jika ingin memperbaiki data. Apakah memiliki motor otomatis membuat desil naik? Tidak selalu. Sistem melihat kombinasi seluruh variabel. Namun, kepemilikan motor lebih dari satu atau mobil akan sangat berpengaruh menaikkan desil. Bagaimana jika kondisi rumah bagus tapi penghasilan rendah? Sistem akan menilai kombinasi keduanya. Rumah permanen dengan keramik dan daya listrik tinggi akan menaikkan skor meskipun penghasilan rendah. Ini sering menyebabkan ketidaksesuaian antara kondisi riil dan data sistem. Apakah penerima KUR akan berpengaruh pada desil? Ya. Penerima KUR aktif dianggap sudah bankable dan mampu secara finansial, sehingga berpotensi meningkatkan desil dan mengurangi prioritas penerimaan bansos. Berapa lama perubahan data akan mempengaruhi desil? Perubahan data memerlukan waktu 1-3 bulan untuk diproses hingga tercermin dalam sistem, tergantung jadwal penetapan SK Kemensos. Disclaimer Variabel dan bobot penilaian dalam artikel ini berdasarkan metodologi umum yang digunakan dalam sistem DTKS dan Regsosek per Januari 2026. Algoritma spesifik bersifat rahasia dan dapat berbeda atau berubah sesuai kebijakan Kementerian Sosial. Untuk informasi paling akurat tentang status desil Anda, kunjungi operator SIKS-NG di kantor Desa/Kelurahan atau Dinas Sosial setempat. Dasar regulasi: Permensos Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Penutup Memahami 14 variabel indikator kemiskinan memberikan gambaran jelas tentang bagaimana sistem menilai kelayakan penerima bansos. Dengan pengetahuan ini, Anda dapat memastikan data yang tercatat di DTKS sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya. Jika terdapat ketidaksesuaian data, segera lakukan pemutakhiran melalui jalur resmi yang tersedia. Ingat, kejujuran dalam pelaporan data adalah kunci agar bantuan sosial dapat tersalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan. diff --git a/raw/satudata-api.garutkab.go.id_storage_file_kaVKgTws6X9fgPQsL4Wbg1tmrFDoO1Drdlans4uJ.pdf.md b/raw/satudata-api.garutkab.go.id_storage_file_kaVKgTws6X9fgPQsL4Wbg1tmrFDoO1Drdlans4uJ.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cde40cfca8839feed76b3b39bc4fff0629381a85 --- /dev/null +++ b/raw/satudata-api.garutkab.go.id_storage_file_kaVKgTws6X9fgPQsL4Wbg1tmrFDoO1Drdlans4uJ.pdf.md @@ -0,0 +1,13047 @@ +--- +url: https://satudata-api.garutkab.go.id/storage/file/kaVKgTws6X9fgPQsL4Wbg1tmrFDoO1Drdlans4uJ.pdf +title: "kaVKgTws6X9fgPQsL4Wbg1tmrFDoO1Drdlans4uJ.pdf" +domain: satudata-api.garutkab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:13:29 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# kaVKgTws6X9fgPQsL4Wbg1tmrFDoO1Drdlans4uJ.pdf + +PROFIL DAERAH KABUPATEN GARUT 2023 +Profile of Garut Regency 2023 +Ukuran Buku/Book Size: 21 x 29,7 cm +Jumlah Halaman/Number of Pages: halaman/pages +Naskah/Manuscript: +Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut/Regional Development +Planning Agency of Garut Regency +Penyunting/Editor: +Bidang Perencanaan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Daerah/Regional Development +Planning, Evaluation and Reporting Sector +Desain Sampul/Cover Design: +Bidang Perencanaan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Daerah/Regional Development +Planning, Evaluation and Reporting Sector +Diterbirtkan oleh/Published by: +Bidang Perencanaan Pembangunan Evaluasi dan Pelaporan Daerah/Regional Development +Planning, Evaluation and Reporting Sector +Sumber Ilustrasi/Graphics by: +freepik.com +Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan +sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan +Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut +Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial +purpose without permission from Regional Development Planning Agency of Garut Regency TIM PENYUSUN/TEAM MEMBERS +Pengarah/Director +Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut/Chief Regional +Development Planning Agency of Garut Regency +Penanggung Jawab/Persons in Charge +Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut/Secretary Regional +Development Planning, Evaluation and Reporting Sector +Penyunting/Editors +Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/Chief +Regional Development Planning, Evaluation and Reporting Sector +Pengumpul Data/Data Collector +Bidang Infrastruktur Kewilayahan BAPPEDA Kabupaten Garut +Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam BAPPEDA Kabupaten Garut +Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDA Kabupaten Garut +Pengolah Data dan Penulis Naskah/Data Processing and Authors +Agus Saripudin, ST. +Muhammad FIkry Ramadhian Ariffin, ST. +Puji Lestari Anugrah, SE. +Hana Maryam, S.P +Penata Letak/Layout Designer +Nova Irvan Bagia, S.Si. +Yugo Wibisono, ST. +Farid Musyafa Jembar Solihin KONTRIBUTOR DATA/DATA CONTRIBUTORS +1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut/BPS-Statistics of Garut Regency +2. Badan Kepegawaian dan Diklat/Regional Personnel Agency +3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik/National Unity dan Politics Agency +4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah/Regional Disaster Relief Office +5. Badan Pendapatan Daerah/Regional Revenue Office +6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Regional Financial and Asset +Management Agency +7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Regional Development Planning Agency +8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Population and Civil Registry Office +9. Dinas Kesehatan/Health Office +10. Dinas Ketahanan Pangan/Food Security Office +11. Dinas Komunikasi dan Informatika/Communication, and Informatics Office +12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Cooperatives and Small and Medium +Enterprise Office +13. Dinas Lingkungan Hidup/Environmental Office +14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Tourism and Culture Office +15. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang/Public Works and Spatial Planning Office +16. Dinas Pemadam Kebakaran/Fire Office +17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Community and Village Empowerment +Office +18. Dinas Pemuda dan Olah Raga/Youth, and Sport Office +19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Regional Investment and +One-Stop Integrated Service Office +20. Dinas Pendidikan/Education Office +21. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan +Perlindungan Anak/Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and +Child Protection Office +22. Dinas Perhubungan/Transportation Office +23. Dinas Perikanan dan Peternakan/Fishery and Livestock Office +24. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral/Industry, Trade, +Energy and Mineral Resources Office 25. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan/Regional Library and Archive Office +26. Dinas Pertanian/Agriculture Office +27. Dinas Perumahan dan Permukiman/Housing and Settlement Office +28. Dinas Sosial/Social Office +29. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi/Manpower and Transmigration Office +30. Inspektorat Daerah/Regional Inspectorate +31. RSU dr. Slamet/dr. Slamet Regional Public Hospital +32. Satuan Polisi Pamong Praja/Civil Service Police Unit +33. Sekretariat Daerah Kabupaten Garut/Regional Secretariat +34. Sekretariat DPRD Kabupaten Garut/Secretariat of the Regional People's Representative +Council +35. Kecamatan Balubur Limbangan/Balubur Limbangan Sub-District Office +36. Kecamatan Banjarwangi/Banjarwangi Sub-District Office +37. Kecamatan Banyuresmi/Banyuresmi Sub-District Office +38. Kecamatan Bayongbong/Bayongbong Sub-District Office +39. Kecamatan Bungbulang/Bungbulang Sub-District Office +40. Kecamatan Caringin/Caringin Sub-District Office +41. Kecamatan Cibalong/Cibalong Sub-District Office +42. Kecamatan Cibatu/Cibatu Sub-District Office +43. Kecamatan Cibiuk/Cibiuk Sub-District Office +44. Kecamatan Cigedug/Cigedug Sub-District Office +45. Kecamatan Cihurip/Cihurip Sub-District Office +46. Kecamatan Cikajang/Cikajang Sub-District Office +47. Kecamatan Cikelet/Cikelet Sub-District Office +48. Kecamatan Cilawu/Cilawu Sub-District Office +49. Kecamatan Cisewu/Cisewu Sub-District Office +50. Kecamatan Cisompet/Cisompet Sub-District Office +51. Kecamatan Cisurupan/Cisurupan Sub-District Office +52. Kecamatan Garut Kota/Garut Kota Sub-District Office +53. Kecamatan Kadungora/Kadungora Sub-District Office +54. Kecamatan Karangpawitan/Karangpawitan Sub-District Office 55. Kecamatan Karangtengah/Karangtengah Sub-District Office +56. Kecamatan Kersamanah/Kersamanah Sub-District Office +57. Kecamatan Leles/Leles Sub-District Office +58. Kecamatan Leuwigoong/Leuwigoong Sub-District Office +59. Kecamatan Malangbong/Malangbong Sub-District Office +60. Kecamatan Mekarmukti/Mekarmukti Sub-District Office +61. Kecamatan Pakenjeng/Pakenjeng Sub-District Office +62. Kecamatan Pameungpeuk/Pameungpeuk Sub-District Office +63. Kecamatan Pamulihan/Pamulihan Sub-District Office +64. Kecamatan Pangatikan/Pangatikan Sub-District Office +65. Kecamatan Pasirwangi/Pasirwangi Sub-District Office +66. Kecamatan Peundeuy/Peundeuy Sub-District Office +67. Kecamatan Samarang/Samarang Sub-District Office +68. Kecamatan Selaawi/Selaawi Sub-District Office +69. Kecamatan Singajaya/Singajaya Sub-District Office +70. Kecamatan Sucinaraja/Sucinaraja Sub-District Office +71. Kecamatan Sukaresmi/Sukaresmi Sub-District Office +72. Kecamatan Sukawening/Sukawening Sub-District Office +73. Kecamatan Talegong/Talegong Sub-District Office +74. Kecamatan Tarogong Kaler/Tarogong Kaler Sub-District Office +75. Kecamatan Tarogong Kidul/Tarogong Kidul Sub-District Office +76. Kecamatan Wanaraja/Wanaraja Sub-District Office KATA PENGANTAR +Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia- +Nya sehingga penyusunan Buku Profil Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 dapat +terselesaikan dengan baik. +Buku Profil Daerah Kabupaten Garut merupakan salah satu media publikasi dan +diseminasi informasi pembangunan daerah yang menyajikan gambaran umum tentang +kondisi, potensi, peluang dan berbagai permasalahan yang mencakup aspek fisik, sumber +daya alam, sumber daya manusia, sosial ekonomi, pemerintahan dan kelembagaan serta +capaian-capaian pembangunan daerah. Buku Profil Daerah disusun guna mendukung +terwujudnya basis data dan informasi yang diperlukan dalam proses penyusunan +perencanaan pembangunan daerah dan sebagai upaya rintisan untuk mewujudkan satu data +dalam seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan +serta dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan. +Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan pembangunan di +Kabupaten Garut. +Garut, 31 April 2023 +Kepala Badan Perencanaan Pembangunan +Daerah Kabupaten Garut, +Drs. H. DIDIT FAJAR PUTRADI, M.Si. +Pembina Utama Madya +NIP. 19670125 199203 1 008 +9 PREFACE +Praise and gratitude to Allah Subhanahu Wa Ta'ala, because for His grace and grace so +that the preparation of the Garut Regency Regional Profile Book in 2023 can be completed +properly. +Garut Regency Regional Profile Book is one of the publication and dissemination media of +regional development information that presents an overview of conditions, potentials, +opportunities and various problems that include physical aspects, natural resources, human +resources, socio-economic, government and institutional and regional development +achievements. The Regional Profile Book is prepared to support the realization of databases +and information needed in the process of preparing regional development planning and as a +startup effort to realize one data in all implementation of government, development and +community activities and can be used as a reference in evaluating development performance +achievements. +Hopefully this book can be useful for development stakeholders in Garut Regency. +Garut, 31 April 2023 +Chief Regional Development Planning Agency +of Garut Regency, +Drs. H. DIDIT FAJAR PUTRADI, M.Si +Pembina Utama Madya +NIP. 19670125 199203 1 008 +10 DAFTAR ISI +Kata Pengantar ...........................................................................................................9 +Preface ............................................................................................................ 10 +Daftar Isi ............................................................................................................. xi +Daftar Tabel ........................................................................................................... xiv +Daftar Gambar ..................................................................................................... xxviii +Bab 1 Pendahuluan/ Chapter 1 Preliminary ..................................................................2 +1.1. Latar Belakang/Backgrounds ....................................................................... 2 +1.2. Dasar Hukum/Legal Standings ..................................................................... 4 +1.3. Maksud dan Tujuan/Purpose and Objectives ................................................. 6 +1.3.1. Maksud/Purposes ................................................................................................ 6 +1.3.2. Tujuan/Objectives ................................................................................................ 7 +1.4. Manfaat/Benefits ......................................................................................... 7 +Bab 2 Informasi Umum/ Chapter 2 General Information.............................................. 11 +2.1. Kondisi Geografis dan Demografis/Geographical and Demographic +Conditions ................................................................................................. 11 +2.1.1. Letak Geografis/Geographical Posisition ......................................................... 11 +2.1.2. Kondisi Geologi, Topografi, Hidrologi, klimatologi dan Penggunaan +Lahan/Geological Conditions, Topography, Hydrology, climatology and +Land Use............................................................................................................ 15 +2.1.3. Demografi/Demography ................................................................................... 21 +2.2. Pemerintahan ........................................................................................... 25 +2.2.1. Sejarah Kabupaten Garut/History Of Garut Regency ...................................... 25 +2.2.2. Nama-Nama Bupati/Names of the Regents .................................................... 32 +2.2.3. Lambang Kabupaten Garut/Garut Regency Emblem ...................................... 35 +2.2.4. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2019-2024/Vision and +Mission of the Regent and Deputy Regent of Garut In 2019-2024 .................. 36 +2.2.5. Susunan Perangkat Daerah Di Kabupaten Garut/Arrangement Of Regional +Devices In Garut Regency ................................................................................ 39 +xi 2.2.6. Aparatur Pemerintah/Government Officials .................................................... 43 +2.3. Keagamaan/Religious Affairs ..................................................................... 53 +2.4. Lembaga Legislatif/Legislative Body ........................................................... 54 +Bab 3 Urusan Pelayanan/ Service Affairs ................................................................... 57 +3.1. Urusan Wajib/Mandatory Affairs ................................................................ 57 +3.1.1. Pendidikan/Education ...................................................................................... 57 +3.1.2. Kesehatan/Health ............................................................................................. 93 +3.1.3. Pekerjaan Umum/Public Works ...................................................................... 101 +3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Public Housing and +Residential Areas ............................................................................................ 125 +3.1.5. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Investment and +One-Stop Integrated Services ......................................................................... 128 +3.1.6. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/Cooperatives, Small and Medium +Enterprises ...................................................................................................... 133 +3.1.7. Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral/Industry, +Trade, Energy and Mineral Resources ............................................................ 142 +3.1.8. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan +dan Perlindungan Anak/Population Control, Family Planning, Women's +Empowerment and Child Protection ............................................................... 148 +3.1.9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Civil Pupolation and Registration....... 152 +3.1.10. Perhubungan/Transportation ......................................................................... 159 +3.1.11. Komunikasi dan Informatika/Communication and Informatics .................... 161 +3.1.12. Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Manpower and Transmigration .................. 174 +3.1.13. Ketahanan Pangan/Food Security .................................................................. 180 +3.1.14. Perpustakaan dan Kearsipan/Library and Archival ....................................... 187 +3.2. Urusan Pilihan/Selected Affairs ................................................................ 194 +3.2.1. Pertanian/Agriculture.................................................................................... 1944 +3.2.2. Perikanan dan Kelautan/Fisheries and Marines ............................................ 225 +3.2.3. Pariwisata/Tourism ......................................................................................... 232 +Bab 4 Tinjauan Ekonomi/ Chapter 4 Economic Review ............................................. 239 +4.1. Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index ...................... 239 +xii 4.2. Penduduk Miskin/Poor People.................................................................. 243 +4.3. Persentase Pengangguran Terbuka/Open Unemployment Percentage ........ 252 +4.3.1. Kompetensi Tenaga Kerja/Labour Competence ............................................. 260 +4.3.2. Pencari Kerja Terdaftar/Registered Job Seekers ............................................ 260 +4.3.3. Daya Serap Tenaga Kerja/Labour Absorption ................................................ 260 +4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth Rate .................................. 261 +4.5. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita)/Per Capita Income (GRDP Per +Capita) .................................................................................................... 266 +4.6. Indeks Gini/Gini Index............................................................................. 270 +4.7. Laju Pertumbuhan Penduduk/Population Growth Rate.............................. 273 +4.8. Inflasi/Inflation ...................................................................................... 274 +Bab 5 Penutup/ Closure ........................................................................................... 278 +xiii DAFTAR TABEL +Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 ........................................ 13 +Table 2.1. Number of Villages/Villages, Hamlets and Neighbourhod By District in +Garut Regency in 2022 .......................................................................... 13 +Tabel 2.2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................... 14 +Table 2.2. Altitude and Distance to the Capital of Regency by Subdistrict Garut +Regency in 2022 ................................................................................... 14 +Tabel 2.3. Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut ....................................... 21 +Table 2.3. Proportion of Land Use in Garut Regency ..................................................... 21 +Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data Badan Pusat +Statistik Tahun 2020–2022 .................................................................. 22 +Table 2.4. Number of Residents of Garut Regency Based on Data from the Central +Statistics Agency for 2020–2022 ........................................................... 22 +Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun +2020-2022 ........................................................................................... 23 +Table 2.5. Number of Residents of Garut Regency Based on SIAK Data for 2020-2022 ... 23 +Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan +Data SIAK Tahun 2020–2022 ............................................................... 24 +Table 2.6. Number of Residents of Garut Regency By District Based on SIAK Data +2020–2022 .......................................................................................... 24 +Tabel 2.7. Jumlah PNS Kabupaten Garut Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun +2022 .................................................................................................... 43 +Table 2.7. Number of Civil Servants of Garut Regency By Rank and Class in 2022 .......... 43 +Tabel 2.8. Jumlah PNS Kabupaten Garut Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun +2022 .................................................................................................... 46 +Table 2.8. Number of Civil Servants of Garut Regency Based on Education Level in +2022 .................................................................................................... 46 +xiv Tabel 2.9. Rekapitulasi Jabatan Fungsional (Tidak termasuk Tenaga Kesehatan dan +Guru) Kabupaten Garut Tahun 2022 ..................................................... 49 +Table 2.9. Recapitulation of Functional Department (Excluding Health Workers and +Teachers) of Garut Regency in 2022 ....................................................... 49 +Tabel 2.10. Jumlah Penganut Agama dan Tempat Ibadat di Kabupaten Garut Tahun +2022 .................................................................................................... 54 +Table 2.10. Number of Religious Adherents and Places of Worship in Garut Regency in +2022 .................................................................................................... 54 +Tabel 2.11. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Partai +Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2022 ................... 54 +Table 2.11. Number of Members of the Regional People's Representative Council by +Political Parties and Gender in Garut Regency in 2022 ............................ 54 +Tabel 3.1. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil .... 58 +Table 3.1. Number of Schools, Teachers and Pupils in Kingdergarten Under The +Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester ............................................. 58 +Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah +Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil ......................................... 62 +Table 3.2. Number of Schools, Teachers and Pupils in Raudatul Athfal Under The +Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023Odd Semester.............................................. 62 +Tabel 3.3. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil .... 64 +Table 3.3. Number of Schools, Teachers and Pupils in Primary Schools Under The +Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester ............................................. 64 +xv Tabel 3.4. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2021/2022dan 2022/2023 Semester Ganjil ..... 68 +Table 3.4. Number of Schools, Teachers and Pupils in Madrasah Ibtidaiyah Under The +Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester ............................................. 68 +Tabel 3.5. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di +Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan 2022/2023 +Semester Ganjil ................................................................................... 72 +Table 3.5. Number of Schools, Teachers and Pupils in Junior high Schools Under The +Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023O Odd Semester .......................................... 72 +Tabel 3.6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil .... 76 +Table 3.6. Number of Schools, Teachers and Pupils in Madrasah Tsanawiyah Under +The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester ............................................. 76 +Tabel 3.7. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di +Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan 2022/2023 +Semester Ganjil ................................................................................... 80 +Table 3.7. Number of Schools, Teachers and Pupils in Senior high Schools Under The +Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester ............................................ 80 +Tabel 3.8. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di +Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan 2022/2023 +Semester Ganjil ................................................................................... 85 +Table 3.8. Number of Schools, Teachers and Pupils in Vocational high Schools Under +The Ministry of Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester ............................................. 85 +xvi Tabel 3.9. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil .... 89 +Table 3.9. Number of Schools, Teachers and Pupils in Madrasah Aliyah Under The +Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in +2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester ............................................. 89 +Tabel 3.10. Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 ......................................................................................... 94 +Table 3.10. Number of Health Facility by Subdistrict Garut Regency in 2022.................. 94 +Tabel 3.11. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 ......................................................................................... 96 +Table 3.11. Number of Health Human Resources by Subdistrict in Garut Regency in +2022 .................................................................................................... 96 +Tabel 3.12. Jumlah Penduduk yang di Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten +Garut Tahun 2022 ................................................................................ 99 +Table 3.12. Number of People Immunized By Subdistrict in Garut Regency in 2022........ 99 +Tabel 3.13. Jumlah Penduduk yang di Vaksin Covid-19 Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 100 +Table 3.13. Number of People Vaccinated Against Covid-19 by Subdistrict in Garut +Regency in 2022 ................................................................................. 100 +Tabel 3.14. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di +Kabupaten Garut Tahun 2021-2022 ................................................... 102 +Table 3.14. Lenght of Roads by Level of Government Authority in Garut Regency in +2021-2022 ......................................................................................... 102 +Tabel 3.15. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 ....................................................................................... 103 +Table 3.15. Lenght of Roads by Condition of Roads in Garut Regency in 2022 .............. 103 +Tabel 3.16. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 113 +Table 3.16. Lenght of Roads by Type of Road Surface in Garut Regency in 2022 ........... 113 +Tabel 3.17. Data Jembatan Kabupaten di Kabupaten Garut Tahun 2022 .................. 113 +xvii Table 3.17. District Bridge Data in Garut Regency 2022 ............................................. 113 +Tabel 3.18. Luas Areal Irigasi yang Terlayani di Kabupaten Garut Tahun 2022 ......... 121 +Table 3.18. Area of Underserved Irrigation Area in Garut Rengency in 2022 ................ 121 +Tabel 3.19. Layanan Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2022 .................................................................................................. 123 +Table 3.19. Drinking Water Services By Subdistrict in Garut Regency in 2022 .............. 123 +Tabel 3.20. Layanan Sanitasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 . 124 +Table 3.20. Sanitation Services By Subdistrict in Garut Regency in 2022 ..................... 124 +Tabel 3.21. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut +Tahun 2022 ....................................................................................... 126 +Table 3.21. Improving the Quality of Unlivable Homes in Garut Regency in 2022 ......... 126 +Tabel 3.22. Data Sisa Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten +Garut Tahun 2022 .............................................................................. 127 +Table 3.22. Data on Remaining Unlivable Houses According to Subdistricts in Garut +Regency in 2022 ................................................................................. 127 +Tabel 3.23. Rekapitulasi Investor berskala Nasional PMDN/PMA yang membuat +NIB Non IUMK Priode 2022 ................................................................ 129 +Table 3.23. Recapitulation of National-scale Investors PMDN/PMA that made NIB +Non IUMK Priode 2022 ........................................................................ 129 +Tabel 3.24. Data Perkembangan Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten +Garut Tahun 2022 .............................................................................. 134 +Table 3.24. Active Cooperative Development Data By Subdistrict in Garut Regency in +2022 .................................................................................................. 134 +Tabel 3.25. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Per Kecamatan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 ....................................................................................... 135 +Table 3.25. Number of Cooperatives By Type Per District in Garut Regency in 2022 ...... 135 +Tabel 3.26. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Kelompok Koperasi dan Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 137 +Table 3.26. Number of Cooperativeby Group of Cooperative and Subdistrict in Garut +Regency in 2022 ................................................................................. 137 +xviii Tabel 3.27. Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 ....................................................................................... 138 +Table 3.27. Cooperative Financial Position by Subdistrict in Garut Regency in 2022 ..... 138 +Tabel 3.28. Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut, Tahun 2022............................................................ 140 +Table 3.28. Number of Primary Village Unit Cooperation by Subdistrict in Garut +Regency, in 2022 ................................................................................ 140 +Tabel 3.29. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan +di Kabupaten Garut, Tahun 2022 ........................................................ 141 +Table 3.29. Number of UMKM by Kind of Enterprises and Subdistrict in Garut Regency, +in 2022 .............................................................................................. 141 +Tabel 3.30. Data Potensi Industri Agro dan Hasil Hutan di Kabupaten Garut Tahun +2022 .................................................................................................. 143 +Table 3.30. Agro Industry Potential Data and Forest Products in Garut Regency 2022 . 143 +Tabel 3.31. Barang Kulit, Tekstil, dan Aneka Industri di Kabupaten Garut Tahun +2022 .................................................................................................. 145 +Table 3.31. Leather Goods, Textiles, and Various Industries in Garut Regency in 2022 . 145 +Tabel 3.32. Logam dan Bahan Galian Non Logam di Kabupaten Garut Tahun 2022 .... 145 +Table 3.32. Metal and Non-Metal Minerals in Garut Regency in 2022 .......................... 145 +Tabel 3.33. Industri Kimia di Kabupaten Garut Tahun 2022 ..................................... 146 +Table 3.33. Chemical Industry in Garut Regency in 2022 .......................................... 146 +Tabel 3.34. Perkembangan Potensi Industri di Kabupaten Garut Tahun 2020 -2022 . 146 +Table 3.34. Development of Industrial Potential in Garut Regency in 2020-2022 ......... 146 +Tabel 3.35. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2020-2022 ......... 148 +Table 3.35. Number of Trading Facilities By Type In 2020-2022 ................................. 148 +Tabel 3.36. Target dan Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru menurut Kecamatan +dan Jenis Kontrasepsi 2022 ............................................................... 149 +Table 3.36. Target and Actual Achievements of New Family Planning Participants by +District and Contraceptic Method, 2022 ............................................... 149 +xix Tabel 3.37. Banyaknya Klinik KB, Pos KB/PPKBD dan Klinik KB menurut +Kecamatan 2022 ................................................................................ 150 +Table 3.37. Number of Family Planning Clinics, PPKBD and Doctors by District, 2022 .. 150 +Tabel 3.38. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun +2020-2022 ......................................................................................... 153 +Table 3.38. Total Population of Garut Regency Based on SIAK Data in 2020-2022 ....... 153 +Tabel 3.39. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan +Data SIAK Tahun 2020-2022 .............................................................. 153 +Table 3.39. Total Population of Garut Regency by District Based on SIAK Data in +2020-2022 ......................................................................................... 153 +Tabel 3.40. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Keluarga +Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 ......................... 155 +Table 3.40. Number of Population by Gender and Number of Families by District in +Garut Regency in 2022 ........................................................................ 155 +Tabel 3.41. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 156 +Table 3.41. Total Population by Age Group by District in Garut Regency in 2022 .......... 156 +Tabel 3.42. Jumlah Angkutan Darat yang Melakukan Uji Kelayakan/KIR di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 160 +Table 3.42. Number of Land Transportation Conducting Feasibility Test/KIR in Garut +Regency in 2022 ................................................................................. 160 +Tabel 3.43. Sebaran Terminal di Kabupaten Garut Tahun 2022 ................................ 161 +Table 3.43. Distribution of Terminals in Garut Regency in 2022 .................................. 161 +Tabel 3.44. Jenis Pelayanan Informasi Media Baru di Kabupaten Garut sampai +dengan Tahun 2022 ........................................................................... 163 +Table 3.44. Types of New Media Information Services in Garut Regency until 2022 ...... 163 +Tabel 3.45. Jenis–Jenis Informasi yang Dipublikasikan sampai dengan Tahun 2022 163 +Table 3.45. Types of Information Published until 2022 .............................................. 163 +xx Tabel 3.46. Daftar Rincian SKPD dan Kecamatan yang Terhubung dengan Akses +Internet yang Disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai +dengan Tahun 2022 ........................................................................... 165 +Table 3.46. List of Details of SKPD and Sub-Districts Connected to Internet Access +Provided by the Communication and Informatics Office until 2022 ........ 165 +Tabel 3.47. Data Sebaran Tower BTS di Kabupaten Garut Tahun 2020 - 2022 ........... 168 +Table 3.47. BTS Tower Distribution Data in Garut Regency 2020 - 2022 ...................... 168 +Tabel 3.48. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha dan +Jenis Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2022 ................................... 175 +Table 3.48. Population Aged 15 Years and Above According to Business Field and +Gender in Garut Regency in 2022 ......................................................... 175 +Tabel 3.49. Jumlah angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis +Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2022 ........................................... 176 +Table 3.49. Number of Labor force and Non-Labor Force By Gender in Garut Regency +in 2022 .............................................................................................. 176 +Tabel 3.50. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi +yang ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama seminggu yang lalu di +Kabupaten Garut 2022 ....................................................................... 176 +Table 3.50. Population 15 Years of Age and Over by Educational Attainment and Type +of Activity During the Previous Week in Garut Regency, 2022 ................. 176 +Tabel 3.51. Banyaknya Pencari Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Terdaftar +menurut Kecamatan di Kabupaten Garut 2022-2022 .......................... 177 +Table 3.51. Total of Job Seekers aged 15 years and over who are registered according +to the sub-district in Garut Regency 2021-2022 .................................... 177 +Tabel 3.52. Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Menurut Negara +Tujuan 2021-2022 ............................................................................. 178 +Table 3.52. Recruitment of Prospective Indonesian Migrant Workers By Destination +Country 2021-2022 ............................................................................ 178 +Tabel 3.53. Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Menurut Jenis +Pekerjaan 2021-2022 ........................................................................ 179 +xxi Table 3.53. Recruitment of Prospective Indonesian Migrant Workers By Job Type +2021-2022 ......................................................................................... 179 +Tabel 3.54. Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Menurut Pendidikan +2021-2022 ......................................................................................... 179 +Table 3.54. Recruitment of Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) According +to Education 2021-2022 ..................................................................... 179 +Tabel 3.55. Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Kabupaten Garut +Tahun 2022 ....................................................................................... 181 +Table 3.55. Ratio of Availability and Food Consumption Needs of Garut Regency in +2022 .................................................................................................. 181 +Tabel 3.56. Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Per Bulan Tahun 2022 ........... 182 +Table 3.56. Rice Availability and Requirement Ratio Per Month 2022 .......................... 182 +Tabel 3.57. Perkembangan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) Tahun 2020-2022 ... 183 +Table 3.57. Energy Consumption Development (kcal/capita/day) in 2020-2022 .......... 183 +Tabel 3.58. Perkembangan Konsumsi Protein (gram/kapita/hari) Tahun 2020-2022 184 +Table 3.58. Development of Protein Consumption (grams/capita/day) in 2020-2022 .. 184 +Tabel 3.59. Skor PPH Konsumsi Penduduk Tahun 2020-2022 .................................. 185 +Table 3.59. Population Consumption PPH Score for 2020-2022 .................................. 185 +Tabel 3.60. Perkembangan Harga Pangan Komoditas Strategis Tahun 2022 ............. 186 +Table 3.60. Strategic Commodity Food Price Development in 2022.............................. 186 +Tabel 3.61. Hasil Uji Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan Rapid Test Kit Pestisida +di Kabupaten Garut Tahun 2020-2020 ................................................ 187 +Table 3.61. Results of Fresh Food Test of Plant Origin with Rapid Test Kit Pesticide in +Garut Regency in 2020-2022 ............................................................... 187 +Tabel 3.62. Data Perpustakaan di Kabupaten Garut Tahun 2022 .............................. 188 +Table 3.62. Library Data in Garut Regency 2022 ........................................................ 188 +Tabel 3.63. Perpustakaan yang telah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) +s.d. Tahun 2022 ................................................................................. 189 +xxii Table 3.63. Libraries that already have a Library Principal Number (NPP) s.d. Year +2022 .................................................................................................. 189 +Tabel 3.64. Perpustakaan yang terakreditasi dari Perpustakaan Nasional RI s.d. +Tahun 2022 ....................................................................................... 190 +Table 3.64. Accredited library of the National Library of The Republic of Indonesia s.d. +Year 2022 .......................................................................................... 190 +Tabel 3.65. Layanan Kotak Literasi Cerdas (KOLECER) ............................................. 192 +Table 3.65. Smart Literacy Box Service (KOLECER) .................................................... 192 +Tabel 3.66. Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Kabupaten Garut Tahun +2022 .................................................................................................. 193 +Table 3.66. Visitors to the Regional Public Library in Garut Regency in 2022 ............... 193 +Tabel 3.67. Jumlah Koleksi Buku, Koleksi Judul Buku dan Pustakawan Pada +Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2022 ........................................... 194 +Table 3.67. Total of Book Collections, Book Title Collections and Librarians In +Regional Public Libraries in 2022 ......................................................... 194 +Tabel 3.68. Jumlah Tenaga Perpustakaan Pada Perpustakaan Umum Daerah Tahun +2022 .................................................................................................. 194 +Table 3.68. Number of Librarians at Regional Public Libraries in 2022 ........................ 194 +Tabel 3.69. Data Produksi Kelapa Tahun 2022 ......................................................... 196 +Table 3.69. Data on coconut production in 2022 ........................................................ 196 +Tabel 3.70. Data Produksi Kopi Arabika Tahun 2022 ................................................ 199 +Table 3.70. Data on Arabica Coffee production in 2022 .............................................. 199 +Tabel 3.71. Data Produksi Kopi Robusta Tahun 2022 ............................................... 201 +Table 3.71. Data on Robusta Coffee production in 2022 ............................................. 201 +Tabel 3.72. Data Produksi Karet Tahun 2022 ........................................................... 203 +Table 3.72. Data on Rubber Production in 2022 ......................................................... 203 +Tabel 3.73. Data Produksi Kelapa Sawit Tahun 2022 ............................................... 204 +Table 3.73. Data on Oil Palm Production in 2022 ....................................................... 204 +Tabel 3.74. Data Produksi Cengkeh Tahun 2022 ...................................................... 205 +xxiii Table 3.74. Data on Clove Production in 2022 ........................................................... 205 +Tabel 3.75. Data Produksi Aren Tahun 2022 ............................................................ 208 +Table 3.75. Data on Aren Production in 2022 ............................................................ 208 +Tabel 3.76. Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman +Pangan Tahun 2022 ........................................................................... 209 +Table 3.76. Data on Planting Area, Harvest Area, Production and Productivity of Food +Crops in 2022 ..................................................................................... 209 +Tabel 3.77. Luas Panen Tanaman Sayuran (Ha) dan Jenis Tanaman Menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 ....................................... 210 +Table 3.77. Area of Vegetable Crops (Ha) and Types of Crops By Subdistrict in Garut +Regency in 2022 ................................................................................. 210 +Tabel 3.78. Luas Produksi Tanaman Sayuran (Kwintal) dan Jenis Tanaman Menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 ....................................... 213 +Table 3.78. Area of Vegetable Crop Production (Kwintal) and Plant Type By +Subdistrict in Garut Regency in 2022 ................................................... 213 +Tabel 3.79. Produksi Buah-buahan dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 217 +Table 3.79. Fruit Production and Plant Types By Subdistrict in Garut Regency in 2022 . 217 +Tabel 3.80. Luas Panen Tanaman Obat dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 219 +Table 3.80. Area of Harvest of Medicinal Plants and Types of Plants By Subdistrict in +Garut Regency in 2022 ........................................................................ 219 +Tabel 3.81. Produksi Tanaman Obat dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 220 +Table 3.81. Production of Medicinal Plants and Types of Plants By Subdistrict in Garut +Regency in 2022 ................................................................................. 220 +Tabel 3.82. Populasi Ternak Besar menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 2022............ 222 +Table 3.82. Large Livestock Population by Livestock Type (Head) in 2022 .................... 222 +Tabel 3.83. Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 2022 ......... 224 +Table 3.83. Poultry Livestock Population By Livestock Type (Head) in 2022 ................. 224 +xxiv Tabel 3.84. Data Poduksi Perikanan dan Nilai Produksi Perikanan Tahun 2022 ........ 226 +Table 3.84. Fisheries Production Data and Fisheries Production Value in 2022 ............ 226 +Tabel 3.85. Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 ...................................... 227 +Table 3.85. Capture Fisheries Production Data for 2022............................................. 227 +Tabel 3.86. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 ..................................... 228 +Table 3.86. Aquaculture Production Data for 2022 .................................................... 228 +Tabel 3.87. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut yang Berprofesi Sebagai Nelayan +Sampai Dengan Tahun 2022 ............................................................... 228 +Table 3.87. Number of Garut Regency Residents Who Work as Fishermen Until 2022 ... 228 +Tabel 3.88. Jumlah Kelompok Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022............................................................. 229 +Table 3.88. Total of Fishing Groups and Fish Farmers By Subdistrict in Garut Regency +in 2022 .............................................................................................. 229 +Tabel 3.89. Jumlah Armada Penangkapan Ikan sampai dengan Tahun 2022 ............ 231 +Table 3.89. Total of Fishing Fleets up to 2022 ............................................................ 231 +Tabel 3.90. Jumlah Alat Penangkapan Ikan sampai dengan Tahun 2022 .................. 231 +Table 3.90. Total of Fishing Equipment up to 2022 ..................................................... 231 +Tabel 3.91. Potensi Pariwisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2022 .................................................................................................. 233 +Table 3.91. Tourism Potential By Subdistrict in Garut Regency in 2022 ....................... 233 +Tabel 3.92. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Garut Tahun 2016 – 2022 . 234 +Table 3.92. Number of Tourist Visits to Garut Regency in 2016– 2022 ......................... 234 +Tabel 3.93. Jumlah Akomodasi (Hotel Dan Penginapan) Tahun 2022 ........................ 235 +Table 3.93. Total of Accommodations (Hotels and Inns) in 2022 ................................. 235 +Tabel 3.94. Jumlah Rumah Makan Dan Restoran 2019 -2022 ................................... 236 +Table 3.94. Total of Restaurants and Restaurants 2019 - 2022 .................................. 236 +Tabel 4.1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2022 ................. 239 +Table 4.1. Achievement of the Human Development Index 2021-2022 ........................ 239 +xxv Tabel 4.2. Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun +2017-2022 ......................................................................................... 240 +Table 4.2. Comparison of IPM of Garut Regency, West Java and National year 2017- +2022 .................................................................................................. 240 +Tabel 4.3. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2017- +2022 .................................................................................................. 243 +Table 4.3. Development of Garut Regency Poverty Indicator in 2017-2022 ................ 2433 +Tabel 4.4. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2017- +2022 .................................................................................................. 244 +Table 4.4. Comparison of Targets and Realization of Poverty Indicators in 2017-2022 244 +Tabel 4.5. Jumlah DTKS menurut Kecamatan Tahun 2022 ....................................... 250 +Table 4.5. Number of DTKS by Subdistrict in 2022 ..................................................... 250 +Tabel 4.6. Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut +Tahun 2017-2022 .............................................................................. 252 +Table 4.6. Achievement of Performance of Garut Regency Employment Macro +Indicators in 2017-2022 .................................................................... 252 +Tabel 4.7. Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2022 .................. 259 +Table 4.7. Achievement of Labor Affairs Performance in 2017 – 2022 ......................... 259 +Tabel 4.8. Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2020–2022 ........... 261 +Table 4.8. Summary of Achievements of Pdrb Garut Regency in 2020–2022 ................ 261 +Tabel 4.9. Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku dan +Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2022 ...................................... 266 +Table 4.9. Garut Regency Per capita Income On The Basis of Valid Prices and On a +Constant Price Basis 2017-2022 ......................................................... 266 +Tabel 4.10. Perbandingan Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Data BPS +Tahun 2020-2022 .............................................................................. 274 +Table 4.10. Population Growth Rate Based on Data from the Central Statistics Agency +for 2020–2022 ................................................................................... 274 +Tabel 4.11. Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya Bulan +Desember 2022 di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional .................. 276 +xxvi Table 4.11. Comparison of Consumer Price Indexes and Their Changes December +2022 in Seven Cities in West Java and National ................................... 276 +xxvii DAFTAR GAMBAR +Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Garut ......................................... 12 +Figure 2.1. Garut Regency Administration's Map ......................................................... 12 +Gambar 2.2. . Kondisi Topografi Kabupaten Garut ..................................................... 17 +Figure 2.2. Topographic Conditions of Garut Regency ................................................... 17 +Gambar 2.3. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut ........................................................ 18 +Figure 2.3. Hydrological Conditions of Garut Regency................................................... 18 +Gambar 2.4. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut ................................................... 20 +Figure 2.4. Garut Regency Rainfall Conditions ............................................................. 20 +Gambar 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun +2022 (Ribu Jiwa) .................................................................................. 23 +Figure 2.5. Number of Residents By Regency/City in West Java in 2022 (Thousands of +People) ................................................................................................ 23 +Gambar 2.6. Daftar Para Bupati Garut ....................................................................... 34 +Figure 2.6. List of Garut Regents ................................................................................. 34 +Gambar 2.7. Lambang Daerah Kabupaten Garut ........................................................ 35 +Figure 2.7. Regional Coat of Arms of Garut .................................................................. 35 +Gambar 4.1. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 ............ 241 +Figure 4.1. Comparison of Regency/City IPM in West Java in 2022 ............................. 241 +Gambar 4.2. Analisis Kuadran Capaian IPM dan Gap Rata-rata IPM Kabupaten di +Jawa Barat Tahun 2022 ..................................................................... 242 +Figure 4.2. Quadrant Analysis of HdI Achievements and Average Gap of Regency HDI +in West Java in 2022 .......................................................................... 242 +Gambar 4.3. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut – Jawa +Barat dan Nasional Tahun 2017-2022 ................................................. 246 +Figure 4.3. Comparison of Percentage of Poor Population of Garut Regency – West +Java and National in 2017-2022 ......................................................... 246 +xxviii Gambar 4.4. Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut +dengan Rata-rata Gap Kabupaten Tahun 2020-2022........................... 247 +Figure 4.4. Quadrant Analysis of Comparison of Garut Regency Poverty Rate with +Average Regency Gap in 2020-2022 .................................................... 247 +Gambar 4.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan +Nasional Tahun 2017-2022 ................................................................ 249 +Figure 4.5. Poverty Depth Index of Garut Regency, West Java and National Year +2017-2022 ......................................................................................... 249 +Gambar 4.6. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan +Nasional Tahun 2017-2022 ................................................................ 250 +Figure 4.6. Poverty Severity Index Garut Regency, West Java and National Year +2017-2022 ......................................................................................... 250 +Gambar 4.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Jawa Barat dan +Nasional Tahun 2017-2022 ................................................................ 254 +Figure 4.7. Open Unemployment Rate Garut Regency, West Java and National Year +2017-2022 ......................................................................................... 254 +Gambar 4.8. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di +Jawa Barat Tahun 2022 ..................................................................... 255 +Figure 4.8. Comparison of Open Unemployment Rates of Regencies/Cities in West +Java in 2022 ...................................................................................... 255 +Gambar 4.9. Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten di +Jawa Barat Tahun 2022 ..................................................................... 256 +Figure 4.9. Quadrant Analysis of TPT Achievements and Rate of Change in Regency +TPT in West Java in 2022 ................................................................... 256 +Gambar 4.10. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2017-2022 ....................... 257 +Figure 4.10. Labor Force Education Level 2017-2021 ................................................. 257 +Gambar 4.11. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan +Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2022 .................... 263 +Figure 4.11. Garut Regency Economic Structure and Economic Growth Rate By +Business Field Category in 2022 .......................................................... 263 +Gambar 4.12. Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022 264 +xxix Figure 4.12. Comparison of LPE Garut, West Java and National Year 2017-2022 ........ 264 +Gambar 4.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun +2022 .................................................................................................. 265 +Figure 4.13. Rate of Economic Growth of Regencies/Cities in West Java in 2022 .......... 265 +Gambar 4.14. Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata Gap LPE +Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022........................................ 265 +Gambar 4.15 Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Garut, Jawa Barat dan +Nasional Tahun 2017-2022 ................................................................ 267 +Figure 4.15. Comparison of PDRB Per capita On The Basis Of Current Prices Occurs +Garut, West Java and National Year 2017-2022 .................................. 267 +Gambar 4.16. Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten/Kota di Jawa +Barat Tahun 2022 .............................................................................. 268 +Figure 4.16. Comparison of PDRB Perkapita (ADHB) Regencies / Cities in West Java in +2022 .................................................................................................. 268 +Gambar 4.17. Perbandingan PDRB Perkapita adh konstan Garut, Jawa Barat dan +Nasional Tahun 2017-2022 ................................................................ 269 +Figure 4.17. Comparison of PDRB Per capita adh constant Garut, West Java and +National year 2017-2022 .................................................................... 269 +Gambar 4.18. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian PDRB per Kapita (ADHK) +Kabupaten Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun2022. 269 +Figure 4.18. Quadrant Analysis of Comparison of PDRB Achievements per Capita +(ADHK) of Garut Regency with Average Regency/City Gap in 2022 ......... 269 +Gambar 4.19. Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional +Tahun 2017-2022 .............................................................................. 271 +Figure 4.19. Gini Index of Garut Regency, West Java Province and National Year +2017-2022 ......................................................................................... 271 +Gambar 4.20. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 ....... 272 +Figure 4.20. Gini Index of Garut Regency, West Java Province and National Year +2017-2022 ......................................................................................... 272 +Gambar 4.21. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten +Garut dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022 ................. 273 +xxx Figure 4.21. Quadrant Analysis of Comparison of Gini Index Achievements of Garut +Regency with Average Regency/City Gap in 2022 ................................. 273 +Gambar 4.22. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional +Tahun 2017-2022 .............................................................................. 275 +Figure 4.22. Comparison of Inflation of Garut Regency, West Java and National Year +2017-2022 ......................................................................................... 275 +xxxi Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +BAB 1 PENDAHULUAN/ +CHAPTER 1 PRELIMINARY +1. Bab 1 Pendahuluan/Chapter 1 Preliminary +1.1. Latar Belakang/Backgrounds +Dalam rangka mewujudkan transparansi In order to realize transparency and +dan akuntabilitas pelayanan publik serta accountability of public services and build a +membangun citra pemerintah yang bersih, clean, authoritative and responsible +berwibawa dan bertanggung jawab dalam government image in the implementation of +pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu regional autonomy, it is necessary to provide +adanya penyediaan data dan informasi yang transparent, accurate and valid data and +transparan, akurat dan valid oleh information by the government about the +pemerintah tentang penyelenggaraan implementation of government affairs, the +urusan pemerintahan, potensi-potensi yang potentials of the region, and achievements in +dimiliki daerah, serta capaian-capaian the implementation of regional development. +dalam pelaksanaan pembangunan daerah. +Untuk melaksanakan otonomi daerah To implement real and responsible +yang nyata dan bertanggung jawab baik regional autonomy both in government +dalam urusan pemerintahan maupun dalam affairs and in development management +pengelolaan pembangunan termasuk di including efforts to explore sources of self- +dalamnya upaya menggali sumber-sumber financing, comprehensive measures are +pembiayaan sendiri, maka diperlukan needed to restructure government and +langkah-langkah yang komprehensif untuk development patterns. Thus, in carrying out +merestrukturisasi pemerintahan dan pola regional development oriented to the +pembangunan. Dengan demikian, maka management of regional potential and +dalam melaksanakan pembangunan daerah resources, it is necessary to develop a +yang berorientasi pada pengelolaan potensi Regional Profile that is expected to meet the +dan sumber daya daerah, perlu disusun growing information needs in the framework +Profil Daerah yang diharapkan dapat of decision making and policy development +memenuhi kebutuhan informasi yang terus at the regional and central levels, which can +berkembang dalam rangka pengambilan then have implications for improving the +keputusan dan pengembangan kebijakan di quality of Human Resources and developing +tingkat daerah maupun pusat, yang regional data and information management +kemudian dapat berimplikasi pada management in a better direction. In order to +peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia provide optimal results on the ability of the +dan pengembangan manajemen region to develop its territory, a +pengelolaan data dan informasi daerah ke comprehensive picture of its own territory is +arah yang lebih baik. Agar dapat needed. Through a well-organized picture of +memberikan hasil yang optimal terhadap the region, the local government can +kemampuan daerah dalam mengembangkan determine the direction of development and +2 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +wilayahnya, diperlukan suatu gambaran inventory of resources available in its +yang komprehensif mengenai wilayahnya territory. +sendiri. Melalui gambaran wilayah yang +tersusun dengan baik, pemerintah daerah +dapat menentukan arah perkembangan dan +inventarisasi sumber daya yang tersedia +pada wilayahnya. +Berkaitan dengan pentingnya upaya With regard to the importance of efforts to +menempatkan data pada posisi yang sangat put data in a very strategic position in the +strategis dalam perumusan berbagai formulation of various policies, data +kebijakan maka diperlukan pengelolaan data management must be supported by strong +yang harus didukung sistem dan systems and institutions and professional +kelembagaan yang kuat serta sumber daya human resources. Therefore, in 2022, the +manusia yang profesional. Karena itu pada Garut Regency government through the +tahun 2022 ini pemerintah Kabupaten Garut Regional Development Planning Agency +melalui Badan Perencanaan Pembangunan conducted data and information publication +Daerah melakukan kegiatan publikasi data activities for all communities, and +dan informasi bagi seluruh masyarakat, dan development stakeholders packaged in the +stakeholder pembangunan yang dikemas form of Regional Profile Books. Garut +dalam bentuk Buku Profil Daerah. Buku Regency Regional Profile Book 2023 is a real +Profil Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 manifestation and an effort to map the +merupakan wujud nyata serta upaya untuk condition of potential and regional resources, +memetakan kondisi potensi dan sumber so that it can be easily found opportunities for +daya daerah, sehingga dapat dengan mudah regional development in the era of free +untuk ditemukan adanya peluang competition in the implementation of regional +pengembangan daerah dalam era autonomy. +persaingan bebas dalam pelaksanaan +otonomi daerah. +Buku Profil Daerah Kabupaten Garut Garut Regency Regional Profile Book +Tahun 2023 memberikan gambaran umum 2023 provides an overview of the physical +tentang adanya kondisi fisik, karakteristik condition, socio-demographic characteristics, +sosio-demografis, kondisi sosial politik dan socio-political and socio-cultural conditions, +sosial budaya, perekonomian daerah, sarana regional economy, facilities and +dan prasarana (infrastruktur), kinerja infrastructure (infrastructure), development +pembangunan yang telah dilaksanakan serta performance that has been implemented and +potensi-potensi sumber daya yang dimiliki the potential resources owned by Garut +Kabupaten Garut. Penyajian Profil Daerah Regency. The presentation of the Regional +sangat penting dalam pelaksanaan Otonomi Profile is very important in the +Daerah, karena dapat digunakan sebagai implementation of Regional Autonomy, +sumber informasi dalam penyelenggaraan because it can be used as a source of +pemerintahan serta untuk mendapatkan information in the implementation of +3 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +laporan yang akurat terkait potensi dan government and to obtain accurate reports +capaian pembangunan sehingga dapat related to the potential and achievements of +dijadikan acuan dalam melakukan development so that it can be used as a +perencanaan, monitoring, evaluasi dan reference in planning, monitoring, evaluation +pengawasan pembangunan, serta pedoman and supervision of development, as well as +dalam menghadapi tantangan dan peluang guidelines in facing challenges and +dalam perkembangan kemajuan ke depan. opportunities in the development of future +progress. +1.2. Dasar Hukum/Legal Standings +1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 1. Act No. 25 of 2004 on National +tentang Sistem Perencanaan Development Planning System (State +Pembangunan Nasional (Lembaran Gazette of the Republic of Indonesia Year +Negara Republik Indonesia Tahun 2004 2004 Number 104, Supplement to State +Nomor 104, Tambahan Lembaran Gazette of the Republic of Indonesia +Negara Republik Indonesia Nomor Number 4421); +4421); +2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 2. Act No. 14 of 2008 on Public Information +tentang Keterbukaan Informasi Publik Disclosure (State Gazette of the Republic +(Lembaran Negara Republik Indonesia of Indonesia Year 2008 Number 61, +Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Supplement to State Gazette of the +Lembaran Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia Number 4846); +Nomor 4846); +3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 3. Act No. 23 of 2014 on Local Government +tentang Pemerintahan Daerah (State Gazette of the Republic of +(Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia year 2014 Number 244, +Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Supplement of State Gazette of the +Lembaran Negara Republik Indonesia Republic of Indonesia Number 5587) as +Nomor 5587) sebagaimana telah diubah amended several times, most recently +beberapa kali, terakhir dengan Undang- with Law No. 9 of 2015 on The Second +Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Amendment to Law No. 23 of 2014 on +Perubahan Kedua atas Undang-Undang Local Government (State Gazette of the +Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republic of Indonesia Year 2015 Number +Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 58, Supplement to State Gazette of the +Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Republic of Indonesia Number 5679); +58, Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 5679); +4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 4. Government Regulation No. 13 of 2019 +2019 tentang Laporan Dan Evaluasi on Report and Evaluation of Local +Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Government Implementation (State +(Lembaran Negara Republik Indonesia Gazette of the Republic of Indonesia year +Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan 2019 Number 52 Supplement to State +Lembaran Negara Republik Indonesia Gazette of the Republic of Indonesia +Nomor 6323); Number 6323); +4 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 5. Presidential Regulation No. 95 of 2018 on +2018 tentang Sistem Pemerintahan Electronic-Based Government System +Berbasis Elektronik (Lembaran Negara (State Gazette of the Republic of +Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor Indonesia year 2018 Number 182); +182); +6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 6. Presidential Regulation No. 39 of 2019 on +2019 tentang Satu Data Indonesia One Indonesian Data (State Gazette of +(Lembaran Negara Republik Indonesia the Republic of Indonesia year 2019 +Tahun 2019 Nomor 112); Number 112); +7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7. Regulation of the Minister of Home Affairs +86 Tahun 2017 tentang Tata Cara No. 86 of 2017 on Procedures for +Perencanaan, Pengendalian Dan Planning, Controlling and Evaluating +Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Regional Development, Procedures for +Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Evaluation of Draft Regional Regulations +Daerah Tentang Rencana Pembangunan on Regional Long-Term Development +Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Plans and Regional Medium-Term +Pembangunan Jangka Menengah Development Plans, as well as +Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Procedures for Changes to Regional Long- +Rencana Pembangunan Jangka Panjang Term Development Plans, Regional +Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Medium-Term Development Plans, and +Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Local Government Work Plans (State +Pemerintah Daerah (Berita Negara News of the Republic of Indonesia Year +Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017 Number 1312); +1312); +8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8. Regulation of the Minister of Home Affairs +70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi No. 70 of 2019 on Local Government +Pemerintahan Daerah (Berita Negara Information System (State News of the +Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Republic of Indonesia Year 2019 Number +1114); 1114); +9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut 9. Garut Regency Regional Regulation No. 4 +Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana of 2010 on Regional Long-Term +Pembangunan Jangka Panjang Daerah Development Plan (RPJPD) of Garut +(RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005– Regency 2005-2025 (Garut Regency +2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Regional Gazette of 2010 Number 4); +Garut Tahun 2010 Nomor 4); +10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut 10. Garut Regency Regional Regulation No. +Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem 15 of 2012 on Regional Development +Perencanaan Pembangunan Daerah Planning System (Garut Regency Regional +(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Gazette of 2012 Number 15); +Tahun 2012 Nomor 15); +11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut 11. Garut Regency Regional Regulation No. 1 +Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana of 2019 on The Medium Term +Pembangunan Jangka Menengah Daerah Development Plan of Garut Regency In +Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 2019-2024 (Garut Regency Regional +Gazette of 2019 Number 1); +5 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +(Lembaran Daerah Kabupaten Garut +Tahun 2019 Nomor 1); +12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut 12. Garut Regency Regional Regulation No. 6 +Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan of 2019 on Changes to Garut Regency +Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Regional Regulation No. 29 of 2011 on +Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Garut Regency Spatial Plan 2011-2031 +Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut (Garut Regency Regional Gazette of 2019 +Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Number 6, Additional Garut Regency +Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Regional Sheet Number 6); +Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten +Garut Nomor 6); +13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut 13. Garut Regency Regional Regulation No. 5 +Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan of 2021 on Changes to The Medium-Term +Rencana Pembangunan Jangka Development Plan of Garut Regency In +Menengah Daerah Kabupaten Garut 2019-2024 (Garut Regency Regional +Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Gazette of 2021 Number 5). +Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5). +1.3. Maksud dan Tujuan/Purpose and Objectives +Profil Daerah Kabupaten Garut Tahun Garut Regency Regional Profile in 2023 is +2023 disusun dengan maksud menghimpun compiled with the intention of collecting data +data dan informasi yang dapat and information that can describe the +menggambarkan kondisi daerah, condition of the region, government, and the +pemerintahan, dan potensi sumber daya potential of sectoral resources of Garut +sektoral Kabupaten Garut yang nantinya Regency that can later be utilized by various +dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak parties in need. +yang membutuhkan. +1.3.1. Maksud/Purposes +1. Memberikan gambaran tentang kondisi 1. Provide an overview of the condition of +wilayah, potensi sumber daya alam dan the region, the potential of natural +sumber daya manusia, maupun hasil- resources and human resources, as well +hasil pembangunan daerah yang dapat as the results of regional development +dijadikan sebagai sumber informasi yang that can be used as an accurate and valid +akurat dan valid bagi semua pihak; source of information for all parties; +2. Menghimpun semua data fisik, data 2. Collecting all physical data, +sosial ekonomi dan data-data penting socioeconomic data and other important +lainnya dari kegiatan sektoral di data from sectoral activities in Garut +Kabupaten Garut yang dapat dipakai Regency that can be used as a +sebagai dasar/acuan dalam kegiatan basis/reference in planning, +perencanaan, pelaksanaan, monitoring, implementation, monitoring, evaluation +evaluasi dan pengawasan pembangunan; and supervision of development; +6 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +3. Sebagai penyempurnaan Buku Profil 3. As a refinement of the Garut Regency +Daerah Kabupaten Garut tahun Profile Book the previous year +sebelumnya +1.3.2. Tujuan/Objectives +1. Tersedianya data yang terintegrasi, 1. The availability of integrated, complete +lengkap dan mutakhir yang dapat and up-to-date data that can be used for +digunakan untuk kebutuhan planning and policy preparation needs +perencanaan dan penyusunan kebijakan and facilitates coordination of +serta memudahkan koordinasi implementation, monitoring and +pelaksanaan, monitoring dan evaluasi evaluation of development programs in +program-program pembangunan di Garut Regency in an integrated manner. +Kabupaten Garut secara terpadu. +2. Sebagai media informasi yang efektif, 2. As an effective, transparent and +transparan dan akuntabel bagi accountable information media for the +pemerintah, masyarakat dan pelaku government, community and business +usaha dalam melakukan perencanaan actors in planning government, +kegiatan-kegiatan pemerintahan, development and community activities, +pembangunan dan kemasyarakatan, and can be used as guidelines to evaluate +serta dapat dijadikan pedoman untuk the success and failure of development +mengevaluasi keberhasilan dan implementation in Garut Regency. +kegagalan pelaksanaan pembangunan di +Kabupaten Garut. +1.4. Manfaat/Benefits +Profil Daerah Kabupaten Garut Tahun Garut Regency Regional Profile in 2023 +2023 yang disusun dapat dimanfaatkan compiled can be utilized as: +sebagai: +1. Sumber data dan informasi dari kondisi 1. Data sources and information from +umum dan hasil pelaksanaan general conditions and the results of +pembangunan diberbagai sektor di development implementation in various +Kabupaten Garut; sectors in Garut Regency; +2. Dukungan data dan informasi bagi 2. Data and information support for +pengambil keputusan dalam decision makers in determining +menetapkan kebijakan dan strategi development policies and strategies and +pembangunan serta skala prioritas the scale of development priorities; +pembangunan; +7 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +3. Komitmen pemerintah daerah untuk 3. The commitment of local governments to +membangun pola kerja sama berbasis build patterns of data and information- +data dan informasi; driven cooperation; +4. Sarana pemantauan, pengendalian dan 4. Means of monitoring, controlling and +pelaporan sehingga data/fakta untuk reporting so that data/facts for further +perencanaan selanjutnya dapat planning can be done in accordance with +dilakukan sesuai dengan keadaan di the circumstances in the field; +lapangan; +5. Gambaran kondisi dan potensi serta 5. Overview of conditions and potential and +sumber daya yang dimiliki daerah resources owned by the region so that +sehingga perencanaan pembangunan development planning becomes more +menjadi lebih terpadu. integrated. +8 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +9 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +BAB 2 INFORMASI UMUM/ +CHAPTER 2 GENERAL INFORMATION +2. Bab 2 Informasi Umum/Chapter 2 General Information +2.1. Kondisi Geografis dan Demografis/Geographical and +Demographic Conditions +2.1.1. Letak Geografis/Geographical Posisition +a. Posisi Astronomis/Astronomical Position +Kabupaten Garut terletak pada Garut Regency is located at +koordinat 6°56’49” - 7°45’00” Lintang coordinates 6°56'49" - 7°45'00" South +Selatan dan 107°25’8” - 108°7’30” Latitude and 107°25'8" - 108°7'30" East +Bujur Timur. Longitude. +b. Posisi Geostrategis/Geostrategic Position +Kabupaten Garut merupakan salah Garut Regency is one of the regions in +satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. West Java Province. Garut Regency has a +Kabupaten Garut memiliki letak yang strategic location as a buffer for the +strategis sebagai penyangga Ibu Kota Capital of West Java Province, with a +Provinsi Jawa Barat, dengan jarak sekitar distance of about 61.5 km from the West +61,5 km dari Pusat Pemerintahan Java Provincial Government Center in +Provinsi Jawa Barat di Bandung dan Bandung and about 216 km from the +sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Government Center of the Republic of +Republik Indonesia di Jakarta. Secara Indonesia in Jakarta. In general, Garut +umum Kabupaten Garut merupakan Regency is a dynamic region, various +wilayah yang dinamis berbagai dinamika development dynamics continue to take +pembangunan terus berlangsung baik di place both in the political, economic, +bidang politik, ekonomi, sosial maupun social and cultural fields, so that various +budaya, sehingga berbagai developments occur in almost all sectors. +perkembangan terjadi pada hampir +semua sektor. +c. Luas dan Batas Wilayah/Area and Borders +Kabupaten Garut memiliki wilayah Garut Regency has an area of +seluas 3.107,05 km2 (310.705 ha). 3,107.05 km2 (310,705 ha). Cibalong +Kecamatan Cibalong merupakan District is the district with the largest area +kecamatan dengan wilayah terluas yaitu of 21,633 ha or 6.96%, while Tarogong +21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kidul District is the smallest area with an +Kecamatan Tarogong Kidul merupakan area of 2,057 ha or 0.66% of garut +wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha regency. Administratively, Garut Regency +11 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +atau 0,66% dari wilayah Kabupaten consists of 42 subdistricts, 21 villages +Garut. Secara administratif, Kabupaten and 421 villages, with the following +Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 territorial boundaries: +kelurahan dan 421 desa, dengan batas- +batas wilayah sebagai berikut: +1. Sebelah Barat berbatasan dengan 1) The West borders Bandung regency +Kabupaten Bandung dan Kabupaten and Cianjur regency; +Cianjur; +2. Sebelah Utara berbatasan dengan 2) The North borders Bandung Regency +Kabupaten Bandung dan Kabupaten and Sumedang Regency; +Sumedang; +3. Sebelah Timur berbatasan dengan 3) The East side borders Tasikmalaya +Kabupaten Tasikmalaya; Regency; +4. Sebelah Selatan berbatasan dengan 4) The South borders the Indonesian +Samudera Indonesia. Ocean. +Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 +Source: Regulation No. 6 of 2019 on Changes in RTRW Kab. Garut Year 2011-2031 +Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Garut +Figure 2.1. Garut Regency Administration's Map +12 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan +di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 2.1. Number of Villages/Villages, Hamlets and Neighbourhod By District +in Garut Regency in 2022 +Jumlah Jumlah Rukun Jumlah Rukun +Kecamatan Jumlah Desa +Kelurahan Tetangga (RT) Warga (RW) +No. Sub-District Number of Number of Number of Number of +Sub-District Villages Neighborhood (RT) Hamlets (RW) +1 Banjarwangi - 11 382 81 +2 Banyuresmi - 15 536 177 +3 Bayongbong - 18 580 157 +4 Bl.Limbangan - 14 473 163 +5 Bungbulang - 13 481 146 +6 Caringin - 6 239 59 +7 Cibalong - 11 344 102 +8 Cibatu - 11 437 138 +9 Cibiuk - 5 176 58 +10 Cigedug - 5 228 67 +11 Cihurip - 4 122 25 +12 Cikajang - 12 514 113 +13 Cikelet - 11 386 109 +14 Cilawu - 18 724 195 +15 Cisewu - 9 281 77 +16 Cisompet - 11 424 124 +17 Cisurupan - 17 798 140 +18 Garut Kota 11 - 1025 226 +19 Kadungora - 14 608 173 +20 Karangpawitan 4 16 770 240 +21 Karangtengah - 4 136 36 +22 Kersamanah - 6 218 55 +23 Leles - 12 433 142 +24 Leuwigoong - 8 281 104 +25 Malangbong - 24 685 157 +26 Mekarmukti - 5 166 52 +27 Pakenjeng - 13 519 126 +28 Pameungpeuk - 8 314 103 +29 Pamulihan - 5 144 41 +30 Pangatikan - 8 266 83 +31 Pasirwangi - 12 396 105 +13 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Jumlah Jumlah Rukun Jumlah Rukun +Kecamatan Jumlah Desa +Kelurahan Tetangga (RT) Warga (RW) +No. Sub-District Number of Number of Number of Number of +Sub-District Villages Neighborhood (RT) Hamlets (RW) +32 Peundeuy - 6 207 63 +33 Samarang - 13 425 120 +34 Selaawi - 7 219 63 +35 Singajaya - 9 309 76 +36 Sucinaraja - 7 206 63 +37 Sukaresmi - 7 251 47 +38 Sukawening - 11 363 109 +39 Talegong - 7 258 62 +40 Tarogong Kaler 1 12 535 154 +41 Tarogong Kidul 5 7 674 165 +42 Wanaraja - 9 290 85 +Jumlah / Total 21 421 16.823 4.581 +Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Desember 2023 +Source: Community and Village Empowerment Service, December 2023 +Tabel 2.2. Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan +di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 2.2. Altitude and Distance to the Capital of Regency by Subdistrict +Garut Regency in 2022 +Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke Ibukota Kabupaten (KM) +No +Subdistrict Altitude (m a.s.l) Distance to the Capital Regency +1 Cisewu 730 104 +2 Caringin 64 93 +3 Talegong 978 133 +4 Bungbulang 400 72 +5 Mekarmukti 98 85 +6 Pamulihan 600 54 +7 Pakenjeng 180 49 +8 Cikelet 10 91 +9 Pameungpeuk 18 82 +10 Cibalong 36 93 +11 Cisompet 478 62 +12 Peundeuy 645 63 +13 Singajaya 608 55 +14 Cihurip 815 54 +15 Cikajang 1.278 24 +14 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke Ibukota Kabupaten (KM) +No +Subdistrict Altitude (m a.s.l) Distance to the Capital Regency +16 Banjarwangi 694 44 +17 Cilawu 913 10 +18 Bayongbong 973 13 +19 Cigedug 1.269 25 +20 Cisurupan 1.100 20 +21 Sukaresmi 1.043 19 +22 Samarang 590 13 +23 Pasirwangi 1.300 14 +24 Tarogong Kidul 714 1 +25 Tarogong Kaler 731 5 +26 Garut Kota 700 2 +27 Karangpawitan 762 8 +28 Wanaraja 737 13 +29 Sucinaraja 809 12 +30 Pangatikan 700 14 +31 Sukawening 731 16 +32 Karangtengah 700 15 +33 Banyuresmi 698 16 +34 Leles 700 15 +35 Leuwigoong 638 27 +36 Cibatu 653 23 +37 Kersamanah 612 35 +38 Cibiuk 638 27 +39 Kadungora 700 18 +40 Balubur Limbangan 592 34 +41 Selaawi 551 38 +42 Malangbong 700 48 +Kabupaten Garut 714 0 +Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 +Source: Regulation No. 6 of 2019 on Changes in RTRW Kab. Garut Year 2011-2031 +2.1.2. Kondisi Geologi, Topografi, Hidrologi, klimatologi dan Penggunaan +Lahan/Geological Conditions, Topography, Hydrology, climatology and Land +Use +a. Geologi/Geology +Kondisi geologi wilayah Kabupaten The geological condition of Garut +Garut, secara fisiografi termasuk dalam regency, physiographically included in +Zona Pegunungan Selatan Jawa Barat the Southern Mountain Zone of West Java +15 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +dan Zona Bandung dengan bentang alam and Bandung Zone with a landscape +yang dibagi empat satuan morfologi yaitu divided into four morphological units, +kerucut gunung api, perbukitan berelief namely volcanic cones, rough-berelief +kasar, perbukitan berelief halus dan hills, smooth-berelief hills and data +pedataran. Stratigrafi daerah tersusun collection. Stratigraphic regions +oleh batuan vulkanik, batuan sedimen composed of volcanic rocks, sedimentary +dan batuan terobosan dengan struktur rocks and breakthrough rocks with +geologi adalah lipatan, sesar dan kekar. geological structures are creases, faults +Jenis tanahnya secara garis besar and burly. The soil types broadly include +meliputi jenis tanah aluvial, asosiasi alluvial soil types, andosol associations, +andosol, asosiasi litosol, asosiasi litosol associations, mediteran +mediteran, asosiasi podsolik, dan associations, podsolic associations, and +asosiasi regosol. Jenis tanah podsolik regosol associations. The type of +merah kekuning-kuningan, podsolik yellowish-red podsolic soil, yellow and +kuning dan regosol merupakan bagian regosol podsol is the most widely found +paling luas dijumpai di wilayah part of the Garut Regency area, especially +Kabupaten Garut, terutama di bagian in the south, while the northern part is +selatan, sedangkan bagian utara dominated by andosol soil types. +didominasi oleh jenis tanah andosol. +b. Topografi/Topography +Kabupaten Garut memiliki Garut regency has diverse +karakteristik topografi yang beragam. topographic characteristics. The area to +Daerah sebelah utara, timur dan barat the north, east and west is generally a +secara umum merupakan daerah highland area with hilly and mountainous +dataran tinggi dengan kondisi berbukit- conditions while the area to the south of +bukit dan pegunungan sedangkan most of the land surface has a fairly steep +daerah sebelah selatan sebagian besar slope. Judging from the slope of the land, +permukaan tanahnya memiliki the area that has a slope between 0° - 2° +kemiringan yang cukup curam. Ditinjau is an area of 32,229 ha or 10.51%; the +dari kemiringan lahan, luas wilayah yang slope between 2°-15° is an area of +memiliki kemiringan antara 0°-2° adalah 38,097 ha or 12.43%; the slope between +seluas 32.229 ha atau 10,51%; 15°-40° is an area of 110,326 ha or +kemiringan antara 2°-15° adalah seluas 35.99%; Land with a slope above 40° is +38.097 ha atau 12,43%; kemiringan an area of 125,867 ha or 41.06% of the +antara 15°-40° adalah seluas 110.326 area of Garut Regency. +ha atau 35,99%; lahan dengan +kemiringan diatas 40° adalah seluas +125.867 ha atau 41,06% dari luas +wilayah Kabupaten Garut. +16 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 +Source: Regulation No. 6 of 2019 on Changes in RTRW Kab. Garut Year 2011-2031 +Gambar 2.2. . Kondisi Topografi Kabupaten Garut +Figure 2.2. Topographic Conditions of Garut Regency +c. Hidrologi/Hydrology +Di wilayah Kabupaten Garut terdapat In the Garut regency there are 33 +33 buah sungai dengan 101 buah anak rivers with 101 tributaries with a total +sungainya dengan panjang seluruhnya length of 1,397.34 km. Based on the +1.397,34 km. Berdasarkan arah direction of the flow, the rivers in the +alirannya, sungai-sungai di wilayah Garut Regency area are divided into two +Kabupaten Garut dibagi menjadi dua watersheds, namely the North Watershed +Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah that empties into the Java Sea and the +Aliran Utara yang bermuara di Laut Jawa South Watershed that empties into the +dan Daerah Aliran Selatan yang Indonesian Ocean. The North Watershed +bermuara di Samudera Indonesia. is the Northern Cimanuk Watershed, +Daerah Aliran Utara merupakan DAS while the South Watershed is the +Cimanuk Bagian Utara, sedangkan Cikaengan watershed and the Cilaki +Daerah Aliran Selatan merupakan DAS River. Southern watersheds are generally +Cikaengan dan Sungai Cilaki. Daerah +17 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Aliran Selatan pada umumnya relatif relatively short, narrow and valley-tinged +pendek, sempit dan berlembah-lembah compared to the Northern Watershed. +dibandingkan dengan Daerah Aliran +Utara. +Mata air tanah yang terdapat di Groundwater springs in Garut +Kabupaten Garut berjumlah 12 titik Regency amount to 12 main points of the +utama lokasi mata air. Debit mata air location of the spring. The largest spring +terbesar terletak di lokasi mata air discharge is located at the location of the +Cibuyutan Desa Lewobaru Kecamatan Cibuyutan spring of Lewobaru Village, +Malangbong yaitu sebesar 700 liter Malangbong District, which is 700 liters +perdetik. per second. +Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 +Source: Regulation No. 6 of 2019 on Changes in RTRW Kab. Garut Year 2011-2031 +Gambar 2.3. Kondisi Hidrologi Kabupaten Garut +Figure 2.3. Hydrological Conditions of Garut Regency +18 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +d. Klimatologi/Climatology +Secara umum iklim di wilayah In general, the climate in the Garut +Kabupaten Garut dapat dikategorikan Regency area can be categorized as a +sebagai daerah beriklim tropis basah humid tropical climate because it belongs +(humid tropical climate) karena termasuk to the Af to Am type of the Koppen climate +tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim classification. The climate and weather in +Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Garut Regency are influenced by three +Garut dipengaruhi tiga faktor utama, main factors, namely seasonal wind +yaitu pola sirkulasi angin musiman circulation patterns, mountainous +(monsoonal circulation pattern), regional topography in central West Java, +topografi regional yang bergunung- and topographic elevation in Bandung. +gunung dibagian tengah Jawa Barat, dan +elevasi topografi di Bandung. +Curah hujan rata-rata harian di The average daily rainfall around +sekitar Garut berkisar antara 13, 6 mm - Garut ranges from 13.6 mm - 27.7 mm or +27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah about 2,589 mm of annual average +hujan rata-rata tahunan dengan bulan rainfall with a wet month of 9 months and +basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, a dry month of 3 months, while around +sedangkan di sekeliling daerah the mountainous areas the annual +pegunungan curah hujan rata-rata average rainfall reaches 3,500-4,000 +tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. mm. Monthly temperature variations +Variasi temperatur bulanan berkisar range from 24°C-27°C. The amount of +antara 24°C-27°C. Besaran angka sweat vaporization (evapotranspiration) +penguap keringatan (evapotranspirasi) is 1,572 mm/year. +adalah 1.572 mm/tahun. +Selama musim hujan, secara tetap During the rainy season, it regularly +bertiup angin dari Barat Laut yang blows winds from the Northwest that +membawa udara basah dari Laut Cina bring wet air from the South China Sea +Selatan dan bagian barat Laut Jawa. and the western part of the Java Sea. In +Pada musim kemarau, bertiup angin the dry season, dry winds are relatively +kering bertemperatur relatif tinggi dari high from the direction of Australia +arah Australia yang terletak di tenggara. located in the southeast. +19 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Sumber: Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan RTRW Kab. Garut Tahun 2011-2031 +Source: Regulation No. 6 of 2019 on Changes in RTRW Kab. Garut Year 2011-2031 +Gambar 2.4. Kondisi Curah Hujan Kabupaten Garut +Figure 2.4. Garut Regency Rainfall Conditions +e. Penggunaan Lahan/Lands Use +Berdasarkan RTRW Kabupaten Garut Based on The GaruT Regency RTRW +Tahun 2011-2031, dari total luas year 2011-2031, of the total area of +wilayah 310.705, 29 Ha, sebagian besar 310,705,29 Ha, mostly in the form of +berupa hutan seluas 73.657,20 Ha forest area of 73,657,20 Ha (23.71%), +(23,71%), kebun/perkebunan seluas plantations/plantations covering an area +55.752,67 Ha (17,94%), tanah ladang of 55,752,67 Ha (17.94%), land fields +seluas 52.681,37 Ha (16,96%), semak covering an area of 52,681, 37 Ha +belukar seluas 47.030, 36 Ha (15,14%), (16.96%), shrubs covering an area of +sawah tadah hujan seluas 40.065,42 Ha 47,030, 36 Ha (15.14%), rain-covered +atau 12,89%, area pemukiman seluas rice fields covering an area of 40,065, 42 +19.408,17 Ha (6,25%), sawah irigasi Ha or 12,89%, residential area of +seluas 17.492,23 Ha atau 5,63%, dan 19,408,17 Ha (6.25%), irrigation rice +sisanya berupa padang rumput, air fields covering an area of 17,492,23 Ha +sungai, tanggul pasir, danau/situ, or 5.63%, and the rest in the form of +bangunan, kolam ikan, hutan bakau, grasslands, river water, sand +20 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +empang/tambak, pasir darat, dan mata embankments, lakes/situ, buildings, fish +air. ponds, mangroves, ponds/ponds, land +sand, and springs. +Tabel 2.3. Proporsi Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut +Table 2.3. Proportion of Land Use in Garut Regency +Proporsi (%)/ +Penggunaan Lahan/ Luas (Ha)/ +No Propose yourself +Land Use Spacious (Ha) +(%) +1 Air Sungai 1.592,39 0,51% +2 Area Pemukiman 19.408,17 6,25% +3 Bangunan 82,83 0,03% +4 Danau/Situ 211,12 0,07% +5 Empang/Tambak 30,56 0,01% +6 Hutan 73.657,21 23,71% +7 Hutan Bakau 31,83 0, 01% +8 Kebun/Perkebunan 55.752,67 17,94% +9 Kolam Ikan 35,69 0,01% +10 Mata Air 2,58 0,00% +11 Padang Rumput 2.351,96 0,76% +12 Pasir Darat 5,27 0,00% +13 Sawah Irigasi 17.492,23 5,63% +14 Sawah Tadah Hujan 40.065,42 12,89% +15 Semak Belukar 47.030,36 15,14% +16 Tanah Ladang 52.681,37 16,96% +17 Tanggul Pasir 273,63 0,09% +Jumlah 310.705,29 100,00% +Sumber: Perda RTRW Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 +Source: Garut Regency RTRW Regulation 2011-2031 +2.1.3. Demografi/Demography +Jumlah Penduduk Kabupaten Garut The number of residents of Garut Regency +pada tahun 2022 berdasarkan data Badan in 2022 based on data from the Central +Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak Statistics Agency is projected to be +2.627.220 jiwa, terdiri dari laki-laki 2.627.220 people, consisting of 1.345.400 +sebanyak 1.345.400 jiwa dan perempuan men and 1.281.820 women. The condition of +sebanyak 1.281.820 jiwa. Kondisi jumlah the population has increased with a +penduduk tersebut mengalami peningkatan population growth rate of 0.86%. The +dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar population density rate in 2022 reached an +0,86%. Tingkat kepadatan penduduk pada +21 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +tahun 2022 mencapai rata-rata sebesar average of 845.57 people/km2, an decrease +845,57 jiwa/km2, menurun dibandingkan compared to 2021 of 849.90 people/km2. +tahun 2021 sebesar 849,80 jiwa/km2. +Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Tahun +2020–2022 +Table 2.4. Number of Residents of Garut Regency Based on Data from the Central Statistics Agency +for 2020–2022 +Tahun Tahun Tahun +Indikator +No Year Year Year +Indicators +2020 2021 2022 +1. Jumlah Penduduk (Jiwa)*/Number of Inhabitants (Soul)* 2.585.607 2.604.787 2.627.220 +- Laki-Laki (Jiwa)/Male (Soul) 1.324.971 1.334.360 1.345.400 +- Perempuan (Jiwa)/Female (Soul) 1.260.636 1.270.427 1.281.820 +2. Sex Ratio (%)/Sex Ratio (%) 105,1 105 105,12 +Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*/Population Growth Rate +3. 0,75 0,56 0,86 +(%)* +Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)/Population Density +4. 843,54 849,80 845,57 +(soul/km2) +5. Jumlah Rumah Tangga (KK)/Number of Households (KK) 658.461 650.096 655.467 +6. Rasio Ketergantungan Umur/Age Dependency Ratio 57,5 47,23 47,27 +Sumber: Kabupaten Garut Dalam Angka Tahun 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, yang dikelola dalam SIPD +Source: Garut Regency In 2023 Figures, Central Statistics Agency of Garut Regency, managed in SIPD +Kondisi penggolongan penduduk The condition of classifying the +menurut jenis kelamin yang population by gender which describes the +menggambarkan perbandingan kuantitas comparison of the quantity of male and +kelompok penduduk laki-laki dan female population groups (Sex ratio) shows +perempuan (Sex ratio) menunjukkan rasio the sex ratio of the population in 2022 of +jenis kelamin penduduk pada tahun 2022 105,12 which means that there are about +sebesar 105,12 yang berarti ada sekitar 105,12 male population among 100 female +105,12 penduduk laki-laki di antara 100 population. +penduduk perempuan. +Berdasarkan data penduduk BPS, jumlah Based on BPS population data, the +penduduk kabupaten Garut pada tahun number of residents of Garut regency in 2022 +2022 termasuk ke dalam 5 kabupaten dan is included in the 5 districts and cities with +kota dengan jumlah penduduk terbanyak di the largest population in West Java, namely +Jawa Barat, yaitu kabupaten Bogor, Bogor regency, Bekasi regency, Bandung +kabupaten Bekasi, kabupaten Bandung, kota regency, Bekasi city, and Garut regency. +Bekasi, dan kabupaten Garut.. +22 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: Central Statistics Agency of Garut Regency in 2023, managed in SIPD +Gambar 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023 (Ribu Jiwa) +Figure 2.5. Number of Residents By Regency/City in West Java in 2023 (Thousands of People) +Sementara itu, gambaran demografi Meanwhile, the demographic picture +berdasarkan data kependudukan based on population data based on data on +berdasarkan data pada Sistem Administrasi the Population Administration System (SIAK) +Kependudukan (SIAK) yang dikelola Dinas managed by the Garut Regency Population +Kependudukan dan Pencatatan Sipil and Civil Registration Office, shows the +Kabupaten Garut, menunjukkan jumlah population in 2022 as many as 2,759.490 +penduduk pada tahun 2022 sebanyak people, an increase of 209,287 people or +2.759.490 jiwa, meningkat 209.287 jiwa 8,20% from 2021 of 2,550,203 people. +atau 8,20% dari tahun 2021 sebanyak +2.550.203jiwa. +Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2020-2022 +Table 2.5. Number of Residents of Garut Regency Based on SIAK Data for 2020-2022 +Indikator Tahun/ Year +No. +Indicators 2020 2021 2022 +Jumlah Penduduk (Jiwa)*/Number of Inhabitants +1. 2.514.515 2.550.203 2.759.490 +(Soul)* +- Laki-Laki (Jiwa)/Male (Soul) 1.285.225 1.302.006 1.408.225 +- Perempuan (Jiwa)/Female (Soul) 1.229.290 1.248.197 1.351.265 +23 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Indikator Tahun/ Year +No. +Indicators 2020 2021 2022 +2. Sex Ratio (%)/Sex Ratio (%) 104,55 104,31 104,21 +Laju Pertumbuhan Penduduk (%)*/Population Growth +3. 10,07 1,42 8,20 +Rate (%)* +Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)/Population Density +4. 809,29 820,78 888,13 +(soul/km2) +5. Jumlah Rumah Tangga (KK)/Number of Households 849.981 856.511 915.327 +Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Garut Regency Population and Civil Registration Office, December 2022, managed in SIPD +Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SIAK +Tahun 2020–2022 +Table 2.6. Number of Residents of Garut Regency By District Based on SIAK Data 2020–2022 +Kecamatan Tahun/Year +No +Districts 2020 2021 2022 +1 Garut Kota 125.822 127.346 134.153 +2 Karangpawitan 132.051 134.108 146.364 +3 Wanaraja 46.333 47.313 51.288 +4 Tarogong Kaler 91.821 92.720 100.132 +5 Tarogong Kidul 111.330 112.076 119.111 +6 Banyuresmi 89.798 91.588 98.510 +7 Samarang 75.647 76.595 83.393 +8 Pasirwangi 62.210 63.660 70.786 +9 Leles 79.785 81.145 88.428 +10 Kadungora 92.200 93.564 99.715 +11 Leuwigoong 46.040 46.557 50.780 +12 Cibatu 73.144 73.838 79.110 +13 Kersamanah 38.289 38.676 41.963 +14 Malangbong 128.568 130.890 141.383 +15 Sukawening 55.859 56.429 60.595 +16 Karangtengah 18.337 18.555 19.893 +17 Bayongbong 97.931 98.363 106.153 +18 Cigedug 41.451 42.031 45.534 +19 Cilawu 105.627 107.319 115.919 +20 Cisurupan 92.120 93.760 103.678 +21 Sukaresmi 38.778 39.405 43.247 +22 Cikajang 79.741 81.183 87.518 +23 Banjarwangi 54.049 55.656 61.096 +24 Singajaya 45.762 46.107 50.065 +25 Cihurip 18.616 18.912 20.236 +24 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Kecamatan Tahun/Year +No +Districts 2020 2021 2022 +26 Peundeuy 23.222 23.702 25.714 +27 Pameungpeuk 42.165 42.419 44.970 +28 Cisompet 51.185 52.199 55.918 +29 Cibalong 44.368 45.168 48.588 +30 Cikelet 42.903 43.743 46.905 +31 Bungbulang 54.917 55.221 60.636 +32 Mekarmukti 18.176 18.474 19.667 +33 Pakenjeng 64.975 66.068 73.072 +34 Pamulihan 18.212 18.270 19.518 +35 Cisewu 32.743 33.106 35.424 +36 Caringin 31.162 32.205 35.127 +37 Talegong 28.102 28.511 30.846 +38 Bl. Limbangan 75.841 76.794 86.029 +39 Selaawi 41.474 41.613 44.820 +40 Cibiuk 34.209 34.631 37.414 +41 Pangatikan 40.636 41.093 44.340 +42 Sucinaraja 28.916 29.190 31.452 +Jumlah/Total 2.514.515 2.550.203 2.759.490 +Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2022 yang dikelola dalam SIPD +Source: Garut Regency Population and Civil Registration Office, December 2022 managed in SIPD +2.2. Pemerintahan +2.2.1. Sejarah Kabupaten Garut/History Of Garut Regency +a. Berdirinya Kabupaten Garut/Establishment of Garut Regency +Sejarah Kabupaten Garut berawal The history of Garut Regency began +dari pembubaran Kabupaten Limbangan from the dissolution of Limbangan +pada tahun 1811 oleh Daendels dengan Regency in 1811 by Daendels on the +alasan produksi kopi dari daerah grounds that coffee production from +Limbangan menurun hingga titik paling Limbangan area decreased to the lowest +rendah nol dan bupatinya menolak point of zero and the regent refused +perintah menanam nila (indigo). Pada orders to plant indigo. On February 16, +tanggal 16 Pebruari 1813, Letnan 1813, the Lieutenant Governor in +Gubernur di Indonesia yang pada waktu Indonesia, who at that time was held by +itu dijabat oleh Raffles, telah Raffles, had issued a Decree on the re- +mengeluarkan Surat Keputusan tentang establishment of Limbangan Regency +pembentukan kembali Kabupaten which is thousands of cities in Suci. For a +25 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Limbangan yang beribu kota di Suci. Regency City, the existence of Suci is +Untuk sebuah Kota Kabupaten, considered not to meet the requirements +keberadaan Suci dinilai tidak memenuhi because the area is quite narrow. +persyaratan sebab daerah tersebut +kawasannya cukup sempit. +Berkaitan dengan hal tersebut, Related to this, regent Limbangan +Bupati Limbangan Adipati Adiwijaya Duke Adiwijaya (1813-1831) formed a +(1813-1831) membentuk panitia untuk committee to find a suitable place for the +mencari tempat yang cocok bagi Ibu capital of the regency. At first, the +Kota Kabupaten. Pada awalnya, panitia committee found Cimurah, about 3 Km +menemukan Cimurah, sekitar 3 Km east of Suci (currently the village is known +sebelah Timur Suci (Saat ini kampung as Kampung Pidayeuheun). However, in +tersebut dikenal dengan nama Kampung that place clean water is difficult to obtain +Pidayeuheun). Akan tetapi di tempat so it is not appropriate to be the capital. +tersebut air bersih sulit diperoleh Furthermore, the committee looked for a +sehingga tidak tepat menjadi Ibu Kota. location to the Holy West, about 5 Km and +Selanjutnya panitia mencari lokasi ke got a suitable place to be the capital. In +arah Barat Suci, sekitar 5 Km dan addition to the fertile land, the place has +mendapatkan tempat yang cocok untuk springs that flow into the Cimanuk River +dijadikan Ibu Kota. Selain tanahnya and beautiful scenery surrounded by +subur, tempat tersebut memiliki mata air mountains, such as Mount Cikuray, +yang mengalir ke Sungai Cimanuk serta Mount Papandayan, Mount Guntur, +pemandangannya indah dikelilingi Mount Galunggung, Mount Talaga Bodas +gunung, seperti Gunung Cikuray, Gunung and Mount Karacak. +Papandayan, Gunung Guntur, Gunung +Galunggung, Gunung Talaga Bodas dan +Gunung Karacak. +Saat ditemukan mata air berupa When found a spring in the form of a +telaga kecil yang tertutup semak belukar small lake covered in thorny shrubs +berduri (Marantha), seorang panitia (Marantha), a committee "kakarut" or +"kakarut" atau tergores tangannya scratched his hand until it bleeds. In the +sampai berdarah. Dalam rombongan group of organizers, also a European who +panitia, turut pula seorang Eropa yang helped fix or "ngabaladah" the place. As +ikut membenahi atau "ngabaladah" soon as he saw the hand of one of the +tempat tersebut. Begitu melihat tangan organizers was bleeding, he immediately +salah seorang panitia tersebut berdarah, asked: "Why is it bleeding?" The person +langsung bertanya: "Mengapa who scratched replied, his hand snapped. +berdarah?" Orang yang tergores The European or Dutch imitate the word +menjawab, tangannya kakarut. Orang kakarut with a tongue that is not fluent so +Eropa atau Belanda tersebut menirukan that the name becomes "gagarut". +kata kakarut dengan lidah yang tidak +26 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +fasih sehingga sebutannya menjadi +"gagarut". +Sejak saat itu, para pekerja dalam Since then, workers in the committee +rombongan panitia menamai tanaman named the thorny plant "Ki Garut" and the +berduri dengan sebutan "Ki Garut" dan lake was named "Ci Garut". (The location +telaganya dinamai "Ci Garut". (Lokasi of this lake is now occupied by the +telaga ini sekarang ditempati oleh buildings SLTPI, SLTPII, and SLTP IV +bangunan SLTPI, SLTPII, dan SLTP IV Garut). With the discovery of Ci Garut, the +Garut). Dengan ditemukannya Ci Garut, surrounding area was known as Garut. +daerah sekitar itu dikenal dengan nama The name of Garut was approved by the +Garut. Cetusan nama Garut tersebut Regent of Limbangan Regency Duke +direstui oleh Bupati Kabupaten Adiwijaya to be the capital of Limbangan +Limbangan Adipati Adiwijaya untuk Regency. +dijadikan Ibu Kota Kabupaten +Limbangan. +Pada tanggal 15 September 1813 On September 15, 1813, the first +dilakukan peletakkan batu pertama stone of the construction of the capital's +pembangunan sarana dan prasarana facilities and infrastructure, such as +ibukota, seperti tempat tinggal, residences, pendopo, resident assistant +pendopo, kantor asisten residen, mesjid, offices, mosques, and squares. In front of +dan alun-alun. Di depan pendopo, antara the pendopo, between the square and the +alun-alun dengan pendopo terdapat pendopo there is "Babancong" where the +"Babancong" tempat Bupati beserta Regent and other government officials +pejabat pemerintahan lainnya deliver speeches in public. After the +menyampaikan pidato di depan publik. places were completed, the capital of +Setelah tempat-tempat tadi selesai Limbangan Regency moved from Suci to +dibangun, Ibu Kota Kabupaten Garut around 1821. Based on the Decree +Limbangan pindah dari Suci ke Garut of the Governor General No: 60 dated May +sekitar Tahun 1821. Berdasarkan Surat 7, 1913, the name of Limbangan Regency +Keputusan Gubernur Jenderal No: 60 was changed to Garut Regency and +tertanggal 7 Mei 1913, nama Kabupaten thousands of garut cities on July 1, 1913. +Limbangan diganti menjadi Kabupaten At that time, the regent in office was RAA +Garut dan beribu kota Garut pada tanggal Wiratanudatar (1871-1915). Garut city +1 Juli 1913. Pada waktu itu, Bupati yang at that time included three villages, +sedang menjabat adalah RAA namely Kulon City Village, Wetan City +Wiratanudatar (1871-1915). Kota Garut Village, and Margawati Village. Garut +pada saat itu meliputi tiga desa, yakni Regency includes Garut Districts, +Desa Kota Kulon, Desa Kota Wetan, dan Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, +Desa Margawati. Kabupaten Garut Balubur Limbangan, Cikajang, +meliputi Distrik-distrik Garut, Bungbulang and Pameungpeuk. +Bayongbong, Cibatu, Tarogong, Leles, +27 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Balubur Limbangan, Cikajang, +Bungbulang dan Pameungpeuk. +Pada tahun 1915, RAA Wiratanudatar In 1915, RAA Wiratanudatar was +digantikan oleh keponakannya Adipati succeeded by his nephew Duke Suria +Suria Karta Legawa (1915-1929). Pada Karta Legawa (1915-1929). During his +masa pemerintahannya tepatnya tanggal reign precisely on August 14, 1925, +14 Agustus 1925, berdasarkan based on the decision of the Governor +keputusan Gubernur Jenderal, General, Garut Regency was passed into +Kabupaten Garut disahkan menjadi a stand-alone (autonomous) government +daerah pemerintahan yang berdiri area. Authority that is autonomous is +sendiri (otonom). Wewenang yang entitled to be exercised by Garut Regency +bersifat otonom berhak dijalankan in several ways, namely related to the +Kabupaten Garut dalam beberapa hal, issue of maintenance of roads, bridges, +yakni berhubungan dengan masalah cleanliness, and polyclinics. During the +pemeliharaan jalan-jalan, jembatan- period 1930-1942, the Regent who +jembatan, kebersihan, dan poliklinik. served in Garut Regency was Duke of +Selama periode 1930-1942, Bupati yang Moh. Musa Suria Kartalegawa. He was +menjabat di Kabupaten Garut adalah appointed regent of Garut Regency in +Adipati Moh. Musa Suria Kartalegawa. Ia 1929 succeeding his father Duke Suria +diangkat menjadi Bupati Kabupaten Karta Legawa (1915-1929). +Garut pada tahun 1929 menggantikan +ayahnya Adipati Suria Karta Legawa +(1915-1929). +b. Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Garut/Development of Garut Regency +Government +• Perkembangan Fisik Kota/Physical Development of the City +Sampai tahun 1960-an, Until the 1960s, the physical +perkembangan fisik Kota Garut development of garut city was divided +dibagi menjadi tiga periode, yakni into three periods, the first period +periode pertama (1813-1920) (1813-1920) developed linearly. At +berkembang secara linear. Pada that time in the city of Garut many +masa itu di Kota Garut banyak buildings were established by the +didirikan bangunan oleh Pemerintah Dutch Colonial Government for the +Kolonial Belanda untuk kepentingan benefit of the government, investing in +pemerintahan, berinvestasi dalam plantation businesses, extracting +usaha perkebunan, penggalian mineral resources and tourist +sumber mineral dan objek wisata. attractions. The construction of +Pembangunan pemukiman penduduk, settlements, especially around the +terutama disekitar alun-alun dan +28 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +memanjang ke arah Timur sepanjang square and extending eastwards +jalan Societeit Straat. along the Road Societeit Straat. +Periode kedua (1920-1940), The second period (1920-1940), +Kota Garut berkembang secara the city of Garut developed +concentrically. The change occurred +konsentris. Perubahan itu terjadi +because in the first period a service +karena pada periode pertama +project was given to the population. +diberikan proyek pelayanan bagi +The face of the city began to change +penduduk. Wajah tatakota mulai +with the establishment of several city +berubah dengan berdirinya beberapa facilities, such as railway stations, +fasilitas kota, seperti stasiun kereta post offices, pharmacies, schools, +api, kantor pos, apotek, sekolah, hotels, shops (owned by Chinese, +Japanese, Indians and Europeans) +hotel, pertokoan (milik orang Cina, +and the Indonesian agenda event +Jepang, India dan Eropa) serta pasar +market. +agenda event Indonesia. +Periode ketiga (1940-1960-an), The third period (1940-1960s), +perkembangan Kota Garut cenderung the development of the city of Garut +mengikuti teori inti berganda. tended to follow the theory of multiple +Perkembangan ini bisa dilihat pada cores. This development can be seen +zona-zona perdagangan, pendidikan, in trade zones, education, settlements +pemukiman dan pertumbuhan and population growth. +penduduk. +• Keadan Umum Kota/General State of the City +Pada awal abad ke-20, Kota At the beginning of the 20th +Garut mengacu pada pola century, the city of Garut referred to +masyarakat yang heterogen sebagai heterogeneous patterns of society as +akibat arus urbanisasi. a result of urbanization flows. The +Keanekaragaman masyarakat dan diversity of the community and the +pertumbuhan Kota Garut erat growth of Garut City are closely +kaitannya dengan usaha-usaha related to plantation businesses and +perkebunan dan objek wisata di tourist attractions in the Garut area. +daerah Garut. +Orang Belanda yang berjasa The Dutchman who contributed to +dalam pembangunan perkebunan the construction of plantations and +dan pertanian di daerah Garut adalah agriculture in the Garut area was K. F +K. F Holle. Untuk mengenang jasa- Holle. In memory of his services, the +jasanya, pemerintah Kolonial Dutch Colonial government enshrined +Belanda mengabadikan nama Holle the name Holle into a street in the city +menjadi sebuah jalan di Kota Garut, of Garut, namely Holle Street (Jl. +yakni jalan Holle (Jl. Mandalagiri) dan +29 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +membuat patung setengah dada Mandalagiri) and made a statue of +Holle di Alun-alun Garut. half-chested Holle in Garut Square. +Pembukaan perkebunan- The opening of these plantations +perkebunan tersebut diikuti pula was followed by the construction of +dengan pembangunan hotel-hotel hotels in 1917. These hotels are +pada Tahun 1917. Hotel-hotel places to stay and entertainment for +tersebut merupakan tempat plantation employees or tourists who +menginap dan hiburan bagi para come from abroad. Hotels in Garut +pegawai perkebunan atau wisatawan City, namely Hotel Papandayan, Hotel +yang datang dari luar negeri. Hotel- Villa Dolce, Hotell Belvedere, and +hotel di Kota Garut, yaitu Hotel Hotel Van Hengel. +Papandayan, Hotel Villa Dolce, Hotell +Belvedere, dan Hotel Van Hengel. +Di luar Kota Garut terdapat Hotel Outside of Garut City are Hotel +Ngamplang di Cilawu, Hotel Ngamplang in Cilawu, Hotel +Cisurupan di Cisurupan, Hotel Cisurupan in Cisurupan, Malay Hotel +Melayu di Tarogong, Hotel Bagendit in Tarogong, Hotel Bagendit in +di Banyuresmi, Hotel Kamojang di Banyuresmi, Hotel Kamojang in +Samarang dan Hotel Cilauteureun di Samarang and Hotel Cilauteureun in +Pameungpeuk. Berita tentang Pameungpeuk. News about the +Indahnya Kota Garut tersebar ke beauty of garut city spread +seluruh dunia, yang menjadikan Kota throughout the world, which makes +Garut sebagai tempat pariwisata. the city of Garut as a place of tourism. +• Penetapan Hari Jadi Garut/Establishment of Garut Regency +Sebagaimana sudah disepakati As agreed from the beginning, all +sejak awal, semua kalangan garut people have accepted that +masyarakat Garut telah menerima Garut's birthday did not fall on May +bahwa hari jadi Garut bukan jatuh 17, 1913, which is when the renaming +pada tanggal 17 Mei 1913 yaitu saat of Limbangan Regency to Garut +penggantian nama Kabupaten Regency, but when the garut city area +Limbangan menjadi Kabupaten began to be opened and +Garut, tetapi pada saat kawasan kota infrastructure facilities were built in +Garut mulai dibuka dan dibangun preparation for the capital of +sarana prasarana sebagai persiapan Limbangan Regency. Therefore, +ibukota Kabupaten Limbangan. Oleh starting in 1963 Garut Anniversary is +karena itu, mulai tahun 1963 Hari commemorated every September 15 +Jadi Garut diperingati setiap tanggal based on the findings of the Historical +15 September berdasarkan temuan Fact Finding Team which refers to +Tim Pencari Fakta Sejarah yang September 15, 1813 in the writings on +mengacu tanggal 15 September the Leuwidaun bridge before it was +30 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +1813 tersebut pada tulisan yang renovated. But people's belief in the +tertera di jembatan Leuwidaun basis of taking Garut's birthday also +sebelum direnovasi. Namun changed. In the Regional Regulation +keyakinan masyarakat terhadap of Regional District Level II Garut No. +dasar pengambilan hari jadi Garut 11 of 1981 concerning the +pun berubah. Dalam Peraturan Establishment of Garut Anniversary +Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II promulgated in the Regional Gazette +Garut No. 11 Tahun 1981 tentang on January 30, 1982, it was stated +Penetapan Hari Jadi Garut yang that Garut's Birthday was considered +diundangkan dalam Lembaran more appropriate on March 17, 1813. +Daerah pada tanggal 30 Januari +1982, dinyatakan bahwa Hari Jadi +Garut dipandang lebih tepat pada +Tanggal 17 Maret 1813. +Penelusuran hari jadi Garut Garut's birthday search is based +berpijak pada pertanyaan kapan on the question of when the term +pertama kali muncul istilah “Garut”. "Garut" first appeared. As explained +Seperti dijelaskan dalam Sejarah in the previous Short History, that the +Singkat sebelumnya, bahwa phrase appeared during +ungkapan itu muncul saat "ngabaladah" in finding a place for +“ngabaladah” dalam mencari tempat the capital of Limbangan Regency +untuk ibukota Kabupaten Limbangan which was ordered by R.A.A +yang diperintahkan R.A.A Adiwijaya Adiwijaya as regent who was sworn in +sebagai Bupati yang dilantik pada on February 16, 1813. The fact about +tanggal 16 Februari 1813. Fakta the Leuwidaun Bridge whose first +tentang Jembatan Leuwidaun yang stone laying was on September 15, +peletakan batu pertamanya adalah 1918 is also still taken into account. +tanggal 15 September 1918 juga Thus, the origin of the word "Garut" is +tetap diperhitungkan. Dengan believed to be on a day between +demikian, asal mula tercetus kata February 16, 1813 and September +“Garut” adalah diyakini berada pada 15, 1918. +sebuah hari antara 16 Februari 1813 +s.d. 15 September 1918. +Dari berbagai penelusuran From various searches it is known +diketahui bahwa Bupati Adiwijaya that the Regent of Adiwijaya in +dalam membuat kebijakan selalu making a policy always asks for +meminta fatwa dari sesepuh yang fatwas from elders who are suspected +diduga berkebudayaan Islam karena of Being Islamic cultured because the +Suci berada di sekitar Godog, makam Holy One is around Godog, the tomb +tokoh penyebar agama Islam. of the islamic propagandist. Based on +Bersumber pada tradisi tata the tradition of calculating the time of +perhitungan waktu masyarakat, the people, it is estimated that the +diperkirakan bahwa panitia yang committee that "ngabaladah" the +31 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +“ngabaladah” ibukota diperintahkan capital was ordered in the month of +pada bulan Mulud sebagai bulan yang Mulud as a month that was +dianggap baik pada waktu itu. considered good at that time. +“Ngabaladah” tidak mungkin "Ngabaladah" was impossible on the +dilakukan pada tanggal 1 Mulud 1st of Mulud because the Sundanese +karena kepercayaan orang Sunda belief at that time was that a good day +pada waktu itu adalah bahwa hari fell at the time of the full moon +baik jatuh pada saat bulan purnama between 12-14 Mulud. Since, 12 +antara 12-14 Mulud. Karena, 12 Mulud is considered the peak day of +Mulud dianggap sebagai hari puncak the prophet Muhammad's maulud, +peringatan Maulud Nabi Muhammad then the most agreed to allow for +SAW, maka yang paling diiyakini "ngabaladah" is the 14th of Mulud. +memungkinkan untuk “ngabaladah” According to the calculation of the +adalah tanggal 14 Mulud. Menurut time of Roofer's work, the conversion +perhitungan waktu karya Roofer, of 14 Mulud 1228 Hijri was march 17, +hasil konversi tanggal 14 Mulud 1228 1913. +Hijriyah itu adalah tanggal 17 Maret +1913. +Setelah melalui perdebatan After a long debate on the +panjang mengenai penetapan hari determination of Garut's birthday, the +jadi Garut, maka Pemerintah Daerah Regional Government together with +bersama DPRD akhirnya mengeluarkan the DPRD finally issued Garut +Peraturan Daerah Kabupaten Garut Regency Regional Regulation No. 30 +Nomor 30 Tahun 2011 tentang of 2011 on the Determination of Garut +Penetapan Hari Jadi Garut, yang Anniversary, which was set on +ditetapkan tanggal 16 Februari. February 16. This Regional +Peraturan Daerah ini sekaligus Regulation also revokes the Regional +mencabut Peraturan Daerah Regulation of Regional District Level II +Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Garut No. 11 of 1981 concerning the +Nomor 11 Tahun 1981 tentang Determination of Garut Anniversary +Penetapan Hari Jadi Garut yang which was previously set on March +sebelumnya ditetapkan Tanggal 17 17. +Maret. +2.2.2. Nama-Nama Bupati/Names of the Regents +Garut sebagai salah satu kabupaten di Garut as one of the districts in West Java +Jawa Barat merupakan daerah yang is an area formed based on Law No. 14 of +dibentuk berdasarkan Undang-undang 1950 on the Establishment of Regency Areas +Nomor 14 Tahun 1950 tentang in the West Java Provincial Environment +Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten (State News of 1950). Since the formation of +dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat Garut Regency, development has been +(Berita Negara Tahun 1950). Sejak carried out by all elements of the government, +terbentuknya Kabupaten Garut, community and business world in Garut +pembangunan telah dilaksanakan oleh Regency. Here is the name of all The Regents +segenap unsur pemerintah, masyarakat dan of Garut since the period of the new +32 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +dunia usaha di Kabupaten Garut. Berikut Limbangan Regency whose capital in Suci as +adalah nama seluruh Bupati Garut sejak the forerunner of Garut Regency until the +periode Kabupaten Limbangan baru yang period after the official name of "Garut +beribukota di Suci sebagai cikal bakal Regency" appeared. +Kabupaten Garut sampai dengan periode +setelah muncul nama resmi “Kabupaten +Garut” +RAA Adiwijaya RAA Kusumadinata Tumenggung Jayadiningrat +1813-1831 1831-1833 1833-1871 +R. Adipati Aria Wiratanudatar RAA Soeria Kartalegawa RAA. Muh. Musa Suria +1871-1915 1915-1929 Kertalegawa +1929-1944 +R. Tumenggung Endung R. Kalih Wiraatmadja R. Tumenggung Agus +Suriaputra 1945-1948 Padmanagara +1944-1945 1948-1949 +R. Tumenggung Kartahudaya R. Moh. Sabri Kartasomantri R. Moh. Noh Kartanegara +1949-1950 1950-1956 1956-1960 +R. Gahara Widjaja Suria Letkol Akil Ahyar Mansyur R.M. Bob Yacob Ishak +1960-1966 1966-1967 1967-1972 +33 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Drs. R. Moh. Syamsudin Ir. Hasan Wirahadikusumah Letkol Iman Sulaeman +1972-1973 1973-1978 1978-1983 +Letkol Kav Taufik Hidayat Momon Gandasasmita, SH Drs. H. Toharudin Gani +1983-1988 1988-1993 1993-1998 +Drs. H. Dede Satibi Agus Supriadi H. Aceng HM Fikri, S.Ag +1999-2004 2004-2009 2009-2013 +H. Rudy Gunawan, H. Rudy Gunawan, +H. Agus Hamdani GS.S.Pd.I +SH., MH., MP SH., MH., MP +Sisa Periode 2009-2014 +2014-2019 2019-Sekarang +Sumber: Dokumentasi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, 2023 +Source: Regional Secretariat Documentation, 2023 +Gambar 2.6. Daftar Para Bupati Garut +Figure 2.6. List of Garut Regents +34 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +2.2.3. Lambang Kabupaten Garut/Garut Regency Emblem +Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Garut +Source: Garut Regency Regional Regulation Number 9 of 1981 on Regional Coat of Arms of Garut Garut Regency +Gambar 2.7. Lambang Daerah Kabupaten Garut +Figure 2.7. Regional Coat of Arms of Garut +Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor Garut Regency Regional Regulation Number +9 Tahun 1981 Tentang Lambang Daerah 9 of 1981 on Regional Coat of Arms of Garut +Kabupaten Garut Garut Regency +Pasal 1: Article 1: +Lambang Daerah adalah suatu lukisan yang Regional symbol is a painting that has a +mempunyai bentuk tertentu dan terlukiskan certain shape and is indescribable natural +nilai-nilai potensi alam wilayah Kabupaten potential values of the Level II Garut +Daerah Tingkat II Garut. Regional District. +Pasal 2: Articel 2: +1) Bentuk dan ukuran Lambang Daerah 1) The shape and size of the Regional +ialah sebuah perisai bersudut 3, bergaris Emblem is a 3-angled shield, striped with +tepi kuning tua yang merupakan bingkai dark yellow edges which is a frame with a +dengan ukuran lebar 3 dan tinggi 4. width of 3 and a height of 4 +2) Lukisan: 2) Paintings +a. Langit biru pada bagian atas perisai. a. Blue sky at the top of the shield +b. Bintang bersudut 5 warna kuning b. Star angled 5 yellow gold shining +emas bersinar +c. Gunung, warna biru tua, berpuncak 5 c. Mountain, dark blue color, +yang menggambarkan Gunung culminating 5 depicting Mount +Talagabodas, Gunung Cakrabuana, Talagabodas, Mount Cakrabuana, +Gunung Cikuray, Gunung Papandayan, Mount Cikuray, Mount Papandayan, +dan Gunung Guntur and Mount Guntur +d. Sungai, dilukiskan dengan 3 garis d. The river, described with 3 white lines, +putih, yang menggambarkan 3 sungai depicts 3 large rivers in the area of +35 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +besar di daerah Kabupaten Daerah Garut Level II Regional Regency, +Tingkat II Garut, yaitu Sungai namely Cimanuk, Cikandang, and +Cimanuk, Cikandang, dan Cilaki. Cilaki Rivers. +e. Gelombang laut, 2 buah garis e. Sea waves, 2 pieces of sea blue line +berwarna biru laut menggambarkan describes the southern boundary of +batas Selatan Kabupaten Garut Garut Regency is a large surging +merupakan Samudera Indonesia Indonesian Ocean. +yang bergelombang besar +f. Hamparan berwarna hijau tua pada f. The dark green expanse on the lower +perisai bagian bawah menggambarkan shield illustrates the state of the soil in +keadaan tanah di Kabupaten Daerah garut's fertile Level II Regional +Tingkat II Garut yang subur. District. +g. Sebuah Jeruk Garut, berwarna g. A Garut Orange, yellow orange that is +kuning jeruk yang merupakan hasil a specific result of the District Level II +spesifik dari Kabupaten Daerah Garut which is called everywhere as +Tingkat II Garut yang disebut Orange Garut. +dimana-mana dengan sebutan Jeruk +Garut. +3) Kelengkapan, berupa pita merah yang 3) Completeness, in the form of red tape +terletak di bawah menyangga perisai, located under the shield, both ends there +kedua ujungnya terdapat lipatan dan are folds and written white letters reading +tertulis huruf putih berbunyi "TATA "TATA TENGTREM KERTARAHARJA" +TENGTREM KERTA RAHARJA" +2.2.4. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2019-2024/Vision and +Mission of the Regent and Deputy Regent of Garut In 2019-2024 +a. Visi/Vision +“Garut yang Bertaqwa, Maju dan “The Religious, Moving Forward and +Sejahtera. Prosperous Garut” +Makna yang terkandung dalam visi The meaning contained in the vision +tersebut sebagai berikut: is as follows: +• Bertaqwa: Terwujudnya masyarakat • Religious: The realization of a noble +yang berakhlak mulia, menjunjung society, upholding the noble values of +nilai-nilai luhur agama dan budaya +religion and culture in community life, +dalam kehidupan bermasyarakat, +nationhood and state based on +berbangsa dan bernegara +Pancasila, indicated by changes in +berlandaskan Pancasila, diindikasikan +behavior and culture in the +dengan adanya perubahan perilaku +environment of community life. +36 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +dan budaya dalam lingkungan +kehidupan masyarakat. +• Maju: Terwujudnya Kabupaten • Moving Forward: The realization of +Garut sebagai daerah yang mampu Garut Regency as an area that is able +menggali, memanfaatkan dan to explore, utilize and manage all the +mengelola segenap potensi potential resources owned optimally +sumberdaya yang dimiliki secara to be used in the development process +optimal untuk digunakan dalam so that the community has the ability +proses pembangunan sehingga to build a resilient economic structure +masyarakat memiliki kemampuan and high value-added economic +dalam membangun struktur ekonomi growth. +yang tangguh dan pertumbuhan +ekonomi yang bernilai tambah tinggi. +• Sejahtera: Terwujudnya masyarakat • Prosperous: The realization of a +yang sehat, cerdas dan produktif, healthy, intelligent and productive +menguasai ilmu pengetahuan dan society, mastering science and +teknologi serta mampu memainkan technology and able to play a role and +peran dan fungsi sebagai subjek dan function as a subject and object in +objek dalam pembangunan yang sustainable development. +berkelanjutan. +b. Misi/Mission +1. Mewujudkan kualitas kehidupan 1. Realizing the quality of life of a +masyarakat yang agamis, sehat, religious, healthy, intelligent, +cerdas, dan berbudaya. and cultured society. +Misi kesatu menggambarkan The first mission describes a +sebuah kondisi yang ingin diciptakan condition that wants to be created in +dalam rangka mewujudkan +order to realize a society that is noble, +masyarakat yang berakhlak mulia, +healthy, intelligent, and productive by +sehat, cerdas, dan produktif dengan +upholding the noble values of religion +menjunjung nilai-nilai luhur agama +and culture in the life of society, +dan budaya dalam kehidupan +bermasyarakat, berbangsa dan nation and state based on Pancasila. +bernegara berlandaskan Pancasila. +Dalam mewujudkan kualitas In realizing this religious, healthy, +kehidupan yang agamis, sehat, intelligent and cultured quality of life +cerdas dan berbudaya ini adalah +is to create objective conditions that +dengan menciptakan kondisi obyektif +allow social solidarity interactions to +yang memungkinkan interaksi +give and care for each other, mutual +solidaritas sosial untuk saling +and mutual help, tolerance and +memberi dan peduli satu sama lain, +kerjsama dan saling membantu, respect for differences, maintaining +toleransi dan menghargai perbedaan, public order, the environment, +37 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +menjaga ketertiban umum, involvement in democracy, and +lingkungan, keterlibatan dalam improving the quality and +demokrasi, serta meningkatkan +competitiveness of human resources. +kualitas dan daya saing sumber daya +manusia. +2. Mewujudkan pelayanan publik 2. Realizing professional and +yang profesional dan amanah trustworthy public services +disertai tata kelola pemerintahan accompanied by good and clean +daerah yang baik dan bersih local governance +Misi kedua menggambarkan The second mission describes a +sebuah kondisi yang ingin diciptakan condition that wants to be created in +dalam rangka mewujudkan birokrasi order to realize a professional +pemerintah yang profesional dengan government bureaucracy with +karakteristik adaptif, berintegritas, adaptive characteristics, integrity, +berkinerja tinggi, bersih dan bebas high performance, clean and free +KKN, mampu melayani publik, netral, KKN, able to serve the public, neutral, +sejahtera, berdedikasi, dan prosperous, dedicated, and hold firm +memegang teguh nilai-nilai dasar to the basic values and code of ethics +dan kode etik aparatur negara of the state apparatus through +melalui reformasi birokrasi pada bureaucratic reform in all aspects of +seluruh aspek manajemen government management, namely +pemerintahan yaitu organisasi, organization, governance, laws and +tatalaksana, peraturan perundang- regulations, human resources +undangan, sumber daya manusia apparatus, supervision, +aparatur, pengawasan, akuntabilitas, accountability, public service, and +pelayanan publik, dan pola pikir. mindset. +3. Mewujudkan pemerataan 3. Realizing equitable development +pembangunan yang berkeadilan and stability of infrastructure in +serta kemantapan infrastruktur accordance with the carrying +sesuai daya dukung dan daya capacity and capacity of the +tampung lingkungan serta environment and space +fungsi ruang. functions. +Misi ketiga menggambarkan The third mission describes a +sebuah kondisi yang ingin diciptakan condition that wants to be created in +dalam rangka mewujudkan order to realize the availability and +ketersediaan dan pemerataan sarana equitable distribution of basic service +dan prasarana pelayanan dasar facilities and infrastructure in order to +dalam rangka peningkatan aksesibilitas improve accessibility and economic +dan mobilitas ekonomi dan non and non-economic mobility, regional +ekonomi, pengembangan kawasan, development, reduce inequality +pengurangan kesenjangan antar between communities and between +38 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +masyarakat dan antar wilayah, serta regions, and improve environmental +peningkatan kualitas lingkungan quality and resilience to disasters. +hidup dan ketangguhan terhadap +bencana. +4. Meningkatkan kemandirian 4. Increase the economic +ekonomi masyarakat berbasis independence of local potential- +potensi lokal dan industri based communities and +pertanian serta pariwisata yang competitive agricultural and +berdaya saing disertai tourism industries accompanied +pengelolaan sumber daya alam by sustainable management of +secara berkelanjutan. natural resources. +Misi keempat menggambarkan The fourth mission describes a +sebuah kondisi yang ingin diciptakan condition that wants to be created in +dalam rangka mewujudkan order to realize a quality and +perekonomian daerah yang competitive regional economy +berkualitas dan berdaya saing through improving the quality of food +melalui peningkatan kualitas security and community nutrition, the +ketahanan pangan dan gizi role of the populist economy to local +masyarakat, peran ekonomi economic independence, the +kerakyatan terhadap kemandirian contribution of the tourism and +ekonomi lokal, kontribusi sektor culture sectors as the locomotive of +pariwisata dan kebudayaan sebagai the regional economy, and the +lokomotif perekonomian daerah, realisasai of regional investment. +serta realisasai investasi daerah. +2.2.5. Susunan Perangkat Daerah Di Kabupaten Garut/Arrangement Of Regional +Devices In Garut Regency +Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten The Arrangement of Regional Devices in +Garut berdasarkan Peraturan Daerah Garut Regency based on Garut Regency +Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 Regional Regulation Number 9 of 2016 +tentang Pembentukan dan Susunan concerning the Formation and Arrangement +Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagai of Regional Devices of Garut Regency as +berikut: follows: +1. Sekretariat Daerah, terdiri dari: 1. Regional Secretariat, consist of: +1) Bagian Administrasi Pemerintahan 1) Government Administration Section +2) Bagian Administrasi Kesejahteraan 2) People's Welfare Administration +Rakyat Section +3) Bagian Administrasi Perekonomian 3) Economic Administration Section +39 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +4) Bagian Administrasi Pembangunan 4) Development Administration Section +5) Bagian Hukum 5) Law Section +6) Bagian Humas dan Protokol 6) Public Relations and Protocol Section +7) Bagian Umum 7) General Affair Section +8) Bagian Organisasi 8) Organization Section +9) Bagian Layanan Pengadaan Barang/ 9) Government Goods/Services +Jasa Pemerintah Procurement Service Section +2. Sekretariat DPRD 2. Secretariat of the Regional People's +Representative Counci +3. Inspektorat 3. Regional Inspectorate +4. Dinas Daerah, terdiri dari: 4. Regional Office, consisting of: +1) Dinas Pendidikan 1) Education Office +2) Dinas Kesehatan 2) Health Office +3) Dinas Sosial 3) Social Office +4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4) Manpower and Transmigration Office +5) Dinas Pekerjaan Umum dan 5) Public Works and Spatial Planning +Penataan Ruang Office +6) Dinas Perumahan dan Permukiman 6) Housing and Settlement Office +7) Dinas Ketahanan Pangan 7) Food Security Office +8) Dinas Lingkungan Hidup 8) Environmental Office +9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan 9) Population and Civil Registry Office +Sipil +10) Community and Village Empowerment +10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Office +dan Desa +11) Population Control, Family Planning, +11) Dinas Pengendalian Penduduk, Women's Empowerment and Child +Keluarga Berencana, Pemberdayaan Protection Office +Perempuan dan Perlindungan Anak +12) Communication, and Informatics +12) Dinas Komunikasi dan Informatika Office +13) Dinas Perhubungan 13) Transportation Office +14) Dinas Koperasi dan UKM 14) Cooperatives and Small and Medium +Enterprise Office +15) Dinas Penanaman Modal dan +Perizinan Terpadu Satu Pintu 15) Regional Investment and One-Stop +Integrated Service Office +40 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +16) Dinas Pemuda dan Olah Raga 16) Youth, and Sport Office +17) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17) Tourism and Culture Office +18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 18) Regional Library and Archive Office +19) Dinas Perikanan dan Peternakan 19) Fishery and Livestock Office +20) Dinas Perindustrian, Perdagangan, 20) Industry, Trade, Energy and Mineral +Energi dan Sumber Daya Mineral Resources Office +21) Dinas Pertanian 21) Agriculture Office +22) Dinas Pemadam Kebakaran 22) Fire Office +23) Satuan Polisi Pamong Praja 23) Civil Service Police Unit +24) RSUD dr. Slamet Garut 24) dr. Slamet Regional Public Hospital +5. Badan Daerah, terdiri dari: 5. Regional Agency, consist of: +1) Badan Perencanaan Pembangunan 1) Regional Development Planning +Daerah Agency +2) Badan Kepegawaian dan Diklat 2) Regional Personnel Agency +3) Badan Pengelolaan Keuangan dan 3) Regional Financial and Asset +Aset Daerah Management Agency +4) Badan Pendapatan Daerah 4) Regional Revenue Agency +6. Lembaga Lain, terdiri dari: 6. Other Institutions, consisting of: +1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1) National Unity dan Politics Agency +7. Kecamatan, terdiri dari: 7. District, consisting of: +1) Kecamatan Banjarwangi 1) Balubur Limbangan District +2) Kecamatan Banyuresmi 2) Banjarwangi District +3) Kecamatan Bayongbong 3) Banyuresmi District +4) Kecamatan Balubur Limbangan 4) Bayongbong District +5) Kecamatan Bungbulang 5) Bungbulang District +6) Kecamatan Caringin 6) Caringin District +7) Kecamatan Cibalong 7) Cibalong District +8) Kecamatan Cibatu 8) Cibatu District +9) Kecamatan Cibiuk 9) Cibiuk District +10) Kecamatan Cigedug 10) Cigedug District +11) Kecamatan Cihurip 11) Cihurip District +41 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +12) Kecamatan Cikajang 12) Cikajang District +13) Kecamatan Cikelet 13) Cikelet District +14) Kecamatan Cilawu 14) Cilawu District +15) Kecamatan Cisewu 15) Cisewu District +16) Kecamatan Cisompet 16) Cisompet District +17) Kecamatan Cisurupan 17) Cisurupan District +18) Kecamatan Garut Kota 18) Garut Kota District +19) Kecamatan Kadungora 19) Kadungora District +20) Kecamatan Karangtengah 20) Karangpawitan District +21) Kecamatan Karangpawitan 21) Karangtengah District +22) Kecamatan Kersamanah 22) Kersamanah District +23) Kecamatan Leles 23) Leles District +24) Kecamatan Leuwigoong 24) Leuwigoong District +25) Kecamatan Malangbong 25) Malangbong District +26) Kecamatan Mekarmukti 26) Mekarmukti District +27) Kecamatan Pakenjeng 27) Pakenjeng District +28) Kecamatan Pameungpeuk 28) Pameungpeuk District +29) Kecamatan Pamulihan 29) Pamulihan District +30) Kecamatan Pangatikan 30) Pangatikan District +31) Kecamatan Pasirwangi 31) Pasirwangi District +32) Kecamatan Peundeuy 32) Peundeuy District +33) Kecamatan Samarang 33) Samarang District +34) Kecamatan Selaawi 34) Selaawi District +35) Kecamatan Singajaya 35) Singajaya District +36) Kecamatan Sucinaraja 36) Sucinaraja District +37) Kecamatan Sukaresmi 37) Sukaresmi District +38) Kecamatan Sukawening 38) Sukawening District +39) Kecamatan Talegong 39) Talegong District +40) Kecamatan Tarogong Kaler 40) Tarogong Kaler District +41) Kecamatan Tarogong Kidul 41) Tarogong Kidul District +42) Kecamatan Wanaraja 42) Wanaraja District +42 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +2.2.6. Aparatur Pemerintah/Government Officials +Berdasarkan data dari Badan Based on data from the Garut Regency +Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut Staffing and Training Agency, the number of +bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Civil Servants in the Garut Regency Regional +Pemerintah Daerah Kabupaten Garut akhir Government at the end of 2022 amounted to +tahun 2022 berjumlah 12.613 orang, 12,613 people, with this number of civil +dengan jumlah tersebut para PNS dituntut servants required to be able to serve the +untuk dapat melayani masyarakat people of Garut Regency as many as +Kabupaten Garut sebanyak 2.759.490 jiwa. 2.759.490 people. +Tabel 2.7. Jumlah PNS Kabupaten Garut Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022 +Table 2.7. Number of Civil Servants of Garut Regency By Rank and Class in 2022 +Golongan +No SKPD Groups Total +Regional work units +I II III IV +1 Badan Kepegawaian Dan Diklat 0 7 54 6 67 +2 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 0 7 19 3 29 +3 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 6 18 5 29 +4 Badan Pendapatan Daerah 0 14 44 7 65 +5 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 1 15 39 7 62 +6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0 8 42 9 59 +7 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 0 21 34 4 59 +8 Dinas Kesehatan 1 522 867 246 1.636 +9 Dinas Ketahanan Pangan 0 6 26 9 41 +10 Dinas Komunikasi Dan Informatika 0 12 30 6 48 +11 Dinas Koperasi Dan Ukm 0 4 31 5 40 +12 Dinas Lingkungan Hidup 36 154 63 7 260 +13 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 0 16 29 5 50 +14 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2 116 127 6 251 +15 Dinas Pemadam Kebakaran 0 20 25 4 49 +16 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 0 8 30 3 41 +17 Dinas Pemuda Dan Olahraga 3 9 27 5 44 +18 Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu 0 8 29 5 42 +19 Dinas Pendidikan 4 106 3.056 4.119 7.285 +Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga +20 Berencana,Pemberdayaan Perempuan Dan 0 3 34 13 50 +Perlindungan Anak +21 Dinas Perhubungan 1 68 61 6 136 +22 Dinas Perikanan Dan Peternakan 0 16 66 7 89 +43 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Golongan +No SKPD Groups Total +Regional work units +I II III IV +Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber +23 2 59 83 7 151 +Daya Mineral +24 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 1 5 30 6 42 +25 Dinas Pertanian 0 29 116 33 178 +26 Dinas Perumahan Dan Permukiman 0 13 40 8 61 +27 Dinas Sosial 0 4 24 8 36 +28 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 0 5 38 6 49 +29 Inspektorat Daerah 0 3 68 19 90 +30 Kecamatan Banjarwangi 0 1 7 2 10 +31 Kecamatan Banyuresmi 0 7 8 2 17 +32 Kecamatan Bayongbong 0 2 12 1 15 +33 Kecamatan Bl. Limbangan 0 3 8 2 13 +34 Kecamatan Bungbulang 0 8 7 1 16 +35 Kecamatan Caringin 0 1 8 1 10 +36 Kecamatan Cibalong 0 2 8 1 11 +37 Kecamatan Cibatu 0 3 9 2 14 +38 Kecamatan Cibiuk 0 3 8 1 12 +39 Kecamatan Cigedug 0 2 7 2 11 +40 Kecamatan Cihurip 0 1 7 2 10 +41 Kecamatan Cikajang 0 1 11 1 13 +42 Kecamatan Cikelet 0 1 8 1 10 +43 Kecamatan Cilawu 0 8 6 3 17 +44 Kecamatan Cisewu 0 2 8 2 12 +45 Kecamatan Cisompet 0 2 10 1 13 +46 Kecamatan Cisurupan 0 5 11 3 19 +47 Kecamatan Garut Kota 0 15 58 2 75 +48 Kecamatan Kadungora 0 3 14 2 19 +49 Kecamatan Karangpawitan 2 10 29 1 42 +50 Kecamatan Karangtengah 0 1 8 1 10 +51 Kecamatan Kersamanah 0 3 7 2 12 +52 Kecamatan Leles 0 6 9 1 16 +53 Kecamatan Leuwigoong 0 1 10 1 12 +54 Kecamatan Malangbong 0 9 10 1 20 +55 Kecamatan Mekarmukti 0 2 6 1 9 +56 Kecamatan Pakenjeng 0 1 6 2 9 +57 Kecamatan Pameungpeuk 0 2 6 1 9 +58 Kecamatan Pamulihan 0 1 8 1 10 +59 Kecamatan Pangatikan 0 2 6 2 10 +44 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Golongan +No SKPD Groups Total +Regional work units +I II III IV +60 Kecamatan Pasirwangi 0 4 16 2 22 +61 Kecamatan Peundeuy 0 1 7 1 9 +62 Kecamatan Samarang 0 8 9 2 19 +63 Kecamatan Selaawi 0 4 8 1 13 +64 Kecamatan Singajaya 0 2 7 1 10 +65 Kecamatan Sucinaraja 0 2 7 1 10 +66 Kecamatan Sukaresmi 0 0 9 3 12 +67 Kecamatan Sukawening 0 4 7 2 13 +68 Kecamatan Talegong 0 6 6 2 14 +69 Kecamatan Tarogong Kaler 0 5 14 2 21 +70 Kecamatan Tarogong Kidul 1 14 37 2 54 +71 Kecamatan Wanaraja 0 7 7 1 15 +72 Rsud Dr. Slamet 0 135 310 168 613 +73 Satuan Polisi Pamong Praja 0 16 22 5 43 +74 Sekretariat Daerah 2 44 118 21 185 +75 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2 12 24 7 45 +Total 58 1.636 6.078 4.841 12.613 +Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, 2023 +Source: Garut Regency Staffing and Training Agency, 2023 +Berdasarkan tabel di atas bahwa Based on the table above, the largest +komposisi terbesar distribusi PNS composition of the distribution of civil +berdasarkan Perangkat Daerah terdapat servants based on regional apparatus is in +pada Dinas Pendidikan sebanyak 7.285 the Education Office with 7,285 people +orang (57,76%) yang didominasi oleh tenaga (57.76%) dominated by teaching staff +pendidik yang tersebar di 42 Kecamatan, spread across 42 sub-districts, followed by +kemudian disusul Dinas Kesehatan the Health Office with 1,636 people +sebanyak 1.636 orang (12,97%). Sedangkan (12.97%). Meanwhile, the SKPD that had the +SKPD yang memiliki jumlah paling sedikit least number were Mekarmukti, Pakenjeng, +adalah Kecamatan Mekarmukti, Pakenjeng, Pameungpeuk and Peundeuy sub-districts +Pameungpeuk dan Peundeuy dengan jumlah with 9 civil servants. Even though the number +PNS sebanyak 9 orang. Meskipun dengan of civil servants is small, the sub-district, like +jumlah PNS yang sedikit, kecamatan other SKPDs, is continuously required to +tersebut sama halnya dengan SKPD yang lain improve performance and services in order to +terus dituntut untuk meningkatkan kinerja achieve the goals and welfare of the +dan pelayanan demi tercapainya tujuan dan community, especially in the areas that are +kesejahteraan masyarakat terutama di the scope of its duties and functions. The +wilayah yang menjadi lingkup dari pada largest composition of the distribution of civil +45 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +tugas dan fungsinya. Komposisi terbesar servants based on Group was in Group III +distribusi PNS berdasarkan Golongan with 6,078 people (48.19%), followed by +terdapat pada Golongan III sebanyak 6.078 Group IV with 4,841 people (38.38%), Group +orang (48,19%), disusul Golongan IV II with 1,636 people (12.97%), and Group I +sebanyak 4.841 orang (38,38%), Golongan with 58 people (0.46%). +II sebanyak 1.636 orang (12,97%), dan +Golongan I sebanyak 58 orang (0,46%). +Tabel 2.8. Jumlah PNS Kabupaten Garut Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022 +Table 2.8. Number of Civil Servants of Garut Regency Based on Education Level in 2022 +Nama Satuan Kerja Jenjang Pendidikan +Perangkat Daerah Education Level Jumlah +No +Regional Device Work Total +SD SLTP SLTA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3 +Unit Name +Badan Kepegawaian Dan +1 0 0 7 1 0 2 3 47 7 0 67 +Diklat +Badan Kesatuan Bangsa Dan +2 0 0 8 0 0 1 0 16 4 0 29 +Politik +Badan Penanggulangan +3 0 0 7 0 0 1 0 15 5 1 29 +Bencana Daerah +4 Badan Pendapatan Daerah 0 0 12 0 0 5 0 33 15 0 65 +Badan Pengelolaan Keuangan +5 1 0 15 0 0 3 0 31 12 0 62 +Dan Aset Daerah +Badan Perencanaan +6 0 1 9 0 0 1 0 26 22 0 59 +Pembangunan Daerah +Dinas Kependudukan Dan +7 0 1 12 0 0 17 0 23 6 0 59 +Pencatatan Sipil +8 Dinas Kesehatan 0 11 94 1 0 587 270 525 146 2 1636 +9 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 6 0 0 2 0 19 14 0 41 +Dinas Komunikasi Dan +10 0 0 10 0 0 3 0 22 13 0 48 +Informatika +11 Dinas Koperasi Dan Ukm 0 0 6 0 0 0 23 11 0 40 +12 Dinas Lingkungan Hidup 20 36 134 0 0 2 0 60 8 0 260 +Dinas Pariwisata Dan +13 0 0 16 0 0 1 0 25 8 0 50 +Kebudayaan +Dinas Pekerjaan Umum Dan +14 5 3 112 0 0 5 1 104 21 0 251 +Penataan Ruang +15 Dinas Pemadam Kebakaran 0 0 20 0 1 0 1 22 5 0 49 +Dinas Pemberdayaan +16 0 0 9 0 0 0 0 24 8 0 41 +Masyarakat Dan Desa +17 Dinas Pemuda Dan Olahraga 0 3 10 0 0 0 0 22 8 1 44 +Dinas Penanaman Modal Dan +18 0 0 8 0 0 5 0 13 16 0 42 +Perijinan Terpadu +19 Dinas Pendidikan 8 24 168 4 141 16 8 6102 804 10 7285 +Dinas Pengendalian Penduduk, +Keluarga +20 Berencana,Pemberdayaan 0 0 4 0 0 2 9 18 17 0 50 +Perempuan Dan Perlindungan +Anak +21 Dinas Perhubungan 0 1 66 0 8 2 0 52 7 0 136 +22 +Dinas Perikanan Dan +1 17 0 0 5 1 48 17 0 89 +Peternakan +46 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Nama Satuan Kerja Jenjang Pendidikan +Perangkat Daerah Education Level Jumlah +No +Regional Device Work Total +SD SLTP SLTA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3 +Unit Name +Dinas Perindustrian, +23 Perdagangan, Energi Dan 3 1 63 0 0 5 1 63 15 0 151 +Sumber Daya Mineral +Dinas Perpustakaan Dan +24 1 0 5 0 0 1 0 27 7 1 42 +Kearsipan +25 Dinas Pertanian 0 0 29 1 0 10 3 75 60 0 178 +Dinas Perumahan Dan +26 0 0 12 0 0 2 0 40 7 0 61 +Permukiman +27 Dinas Sosial 0 0 4 0 0 1 2 19 10 0 36 +Dinas Tenaga Kerja Dan +28 0 0 9 0 1 2 1 28 8 0 49 +Transmigrasi +29 Inspektorat Daerah 0 0 2 0 1 2 0 42 43 0 90 +30 Kecamatan Banjarwangi 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0 10 +31 Kecamatan Banyuresmi 0 0 7 0 0 0 0 9 1 0 17 +32 Kecamatan Bayongbong 0 0 2 0 0 0 1 10 2 0 15 +33 Kecamatan Bl. Limbangan 0 0 3 0 1 1 0 7 1 0 13 +34 Kecamatan Bungbulang 0 0 7 0 0 1 0 7 1 0 16 +35 Kecamatan Caringin 0 0 2 0 0 0 0 7 1 0 10 +36 Kecamatan Cibalong 0 0 2 0 0 0 0 7 2 0 11 +37 Kecamatan Cibatu 0 1 3 0 0 0 0 9 1 0 14 +38 Kecamatan Cibiuk 0 0 5 0 0 0 0 7 0 0 12 +39 Kecamatan Cigedug 0 0 3 1 0 0 0 5 2 0 11 +40 Kecamatan Cihurip 0 0 1 0 0 0 0 7 2 0 10 +41 Kecamatan Cikajang 0 0 2 0 0 0 2 8 1 0 13 +42 Kecamatan Cikelet 0 0 1 0 0 0 0 9 0 0 10 +43 Kecamatan Cilawu 0 0 8 0 0 0 0 7 2 0 17 +44 Kecamatan Cisewu 0 0 2 0 0 0 0 9 1 0 12 +45 Kecamatan Cisompet 0 0 3 0 0 1 0 8 1 0 13 +46 Kecamatan Cisurupan 0 0 4 0 0 1 0 12 2 0 19 +47 Kecamatan Garut Kota 0 0 20 0 0 2 1 47 5 0 75 +48 Kecamatan Kadungora 0 0 5 0 0 0 0 12 2 0 19 +49 Kecamatan Karangpawitan 1 1 12 0 1 0 0 22 5 0 42 +50 Kecamatan Karangtengah 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0 10 +51 Kecamatan Kersamanah 0 0 3 0 0 1 0 6 2 0 12 +52 Kecamatan Leles 0 0 5 0 0 1 0 7 3 0 16 +53 Kecamatan Leuwigoong 0 0 2 0 0 0 0 8 2 0 12 +54 Kecamatan Malangbong 0 0 9 0 0 0 0 8 3 0 20 +55 Kecamatan Mekarmukti 0 0 2 0 0 0 0 6 1 0 9 +56 Kecamatan Pakenjeng 0 0 1 0 0 0 1 7 0 0 9 +57 Kecamatan Pameungpeuk 0 0 2 0 0 1 0 6 0 0 9 +58 Kecamatan Pamulihan 0 0 1 0 0 0 0 8 1 0 10 +59 Kecamatan Pangatikan 0 0 2 0 0 0 0 6 2 0 10 +60 Kecamatan Pasirwangi 0 0 5 0 0 0 0 13 4 0 22 +61 Kecamatan Peundeuy 0 0 2 0 0 0 0 5 2 0 9 +47 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Nama Satuan Kerja Jenjang Pendidikan +Perangkat Daerah Education Level Jumlah +No +Regional Device Work Total +SD SLTP SLTA D-I D-II D-III D-IV S-1 S-2 S-3 +Unit Name +62 Kecamatan Samarang 0 0 9 0 1 0 0 7 2 0 19 +63 Kecamatan Selaawi 0 1 3 0 0 0 0 5 4 0 13 +64 Kecamatan Singajaya 0 1 2 0 0 0 0 5 2 0 10 +65 Kecamatan Sucinaraja 0 0 3 0 0 0 0 4 3 0 10 +66 Kecamatan Sukaresmi 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 12 +67 Kecamatan Sukawening 0 0 5 0 0 1 0 4 3 0 13 +68 Kecamatan Talegong 0 0 6 0 1 0 0 4 3 0 14 +69 Kecamatan Tarogong Kaler 0 0 7 0 0 0 0 11 3 0 21 +70 Kecamatan Tarogong Kidul 0 0 19 0 0 1 0 29 5 0 54 +71 Kecamatan Wanaraja 0 0 7 0 0 0 0 7 1 0 15 +72 Rsud Dr. Slamet 0 2 46 0 0 146 15 321 83 0 613 +73 Satuan Polisi Pamong Praja 0 1 18 1 0 0 0 18 5 0 43 +74 Sekretariat Daerah 2 1 45 0 0 10 9 80 38 0 185 +Sekretariat Dewan Perwakilan +75 1 0 12 0 0 2 0 21 8 1 45 +Rakyat Daerah +Jumlah 43 89 1.184 9 156 852 329 8.395 1.540 16 12.613 +Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, 2023 +Source: Garut Regency Staffing and Training Agency, 2023 +Rasio Pegawai Negeri Sipil yang telah The ratio of Civil Servants who have +menyelesaikan pendidikan pada Perguruan completed their education at Higher +Tinggi ke atas pada Tahun 2022 sebesar Education and above in 2022 is 89.57% +89,57% lebih besar apabila dibandingkan greater when compared to the number of Civil +dengan jumlah PNS yang berpendidikan Servants with lower middle education, with +menengah ke bawah, dengan komposisi the largest composition at the Bachelor level +terbesar pada jenjang S1 sebesar 66,56% of 66.56% (8,395 people) followed by S2 is +(8.395 orang) disusul S2 sebesar 12,21% 12.21% (1,540 people), meaning that the +(1.540 orang), artinya bahwa jumlah PNS number of civil servants in Garut Regency +Kabupaten Garut yang telah menyelesaikan who have completed their education at +pendidikan pada Perguruan Tinggi 8 kali tertiary institutions is 8 times more than the +lebih banyak dibandingkan dengan PNS yang civil servants who have just completed their +baru menyelesaikan pendidikan pada education at the lower secondary level. +jenjang pendidikan menengah kebawah. +Sementara itu dari jumlah keseluruhan Meanwhile, of the total number of civil +PNS di Kabupaten Garut, terdapat sejumlah servants in Garut Regency, there are a +jabatan fungsional meliputi Guru, Tenaga number of functional positions including +Kesehatan dan Jabatan Fungsional Lainnya. Teachers, Health Workers and Other +Untuk jabatan fungsional di luar guru dan Functional Positions. For functional positions +tenaga kesehatan pada Tahun 2022 outside of teachers and health workers in +berjumlah sebanyak 677 PNS (sesuai data 2022 there will be 677 civil servants +48 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +SIMASN BKD Kab. Garut per 31 Januari (according to SIMASN BKD data for Garut +2023) yang bertugas di Satuan Kerja Regency as of 31 January 2023) serving in +Perangkat Daerah, diantaranya : Regional Work Units, including: +Tabel 2.9. Rekapitulasi Jabatan Fungsional (Tidak termasuk Tenaga Kesehatan dan Guru) +Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 2.9. Recapitulation of Functional Department (Excluding Health Workers and Teachers) of +Garut Regency in 2022 +No. Perangkat Daerah Jumlah Pegawai +1 BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT 23 +Analis Kebijakan 1 +Analis Kepegawaian 21 +Pranata Komputer 1 +2 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5 +Analis Kebijakan 3 +Analis Kepegawaian 1 +Perencana 1 +3 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3 +Analis Kebijakan 1 +Perencana 1 +Pranata Komputer 1 +4 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 +Analis Kepegawaian 1 +Perencana 1 +Pranata Komputer 1 +5 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 16 +Analis Kebijakan 1 +Perencana 15 +6 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12 +Administrator Database Kependudukan 5 +Analis Kebijakan 3 +Perencana 1 +Pranata Komputer 3 +7 DINAS KESEHATAN 5 +Analis Kepegawaian 2 +Pengawas Farmasi dan Makanan 1 +Perencana 1 +Pranata Komputer 1 +8 DINAS KETAHANAN PANGAN 11 +Analis Ketahanan Pangan 11 +9 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 +Analis Kepegawaian 1 +Analis Pasar Hasil Pertanian 1 +49 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +No. Perangkat Daerah Jumlah Pegawai +Perencana 1 +10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10 +Perencana 1 +Pranata Hubungan Masyarakat 1 +Pranata Komputer 6 +Sandiman 2 +11 DINAS KOPERASI DAN UKM 2 +Analis Kebijakan 2 +12 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 +Analis Kebijakan 2 +Pengawas Lingkungan Hidup 2 +Penyuluh Lingkungan Hidup 3 +Perencana 1 +Teknik Penyehatan Lingkungan 1 +13 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 2 +Pamong Budaya 1 +Pranata Komputer 1 +14 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 33 +Penata Ruang 8 +Perencana 3 +Pranata Komputer 1 +Teknik Jalan dan Jembatan 6 +Teknik Pengairan 5 +Teknik Penyehatan Lingkungan 3 +Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 7 +15 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1 +Analis Kebijakan 1 +16 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 +Pranata Komputer 1 +17 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10 +Analis Kebijakan 9 +Analis Kepegawaian 1 +18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 12 +SATU PINTU +Analis Kebijakan 8 +Analis Kepegawaian 1 +Penata Kelola Penanaman Modal 1 +Perencana 1 +Pranata Komputer 1 +19 DINAS PENDIDIKAN 244 +Analis Kepegawaian 3 +Arsiparis 1 +Pamong Belajar 4 +50 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +No. Perangkat Daerah Jumlah Pegawai +Penata Ruang Muda 1 +Pengawas Madya 2 +Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah 16 +Pengawas Sekolah 81 +Pengawas Sekolah Madya 16 +Pengawas Sekolah Madya - Tingkat Dasar 4 +Pengawas Sekolah Madya - TK/SD 2 +Pengawas SMP 3 +Pengawas TK/SD 1 +Penilik 92 +Penilik Madya 14 +Perencana 1 +Pranata Komputer 1 +Widyaprada 2 +20 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 1 +BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN +PERLINDUNGAN ANAK +Analis Kebijakan 1 +21 DINAS PERHUBUNGAN 15 +Analis Kebijakan 3 +Penguji Kendaraan Bermotor 11 +Pranata Komputer 1 +22 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 12 +Analis Kepegawaian 1 +Analis Pasar Hasil Pertanian 1 +Medik Veteriner 2 +Pengawas Bibit Ternak 3 +Pengawas Mutu Hasil Pertanian 2 +Pengawas Mutu Pakan 2 +Perencana 1 +24 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN 12 +SUMBER DAYA MINERAL +Penera 3 +Pengawas Kemetrologian 1 +Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 6 +Perencana 1 +Pranata komputer 1 +25 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 18 +Arsiparis 10 +Pranata Komputer 1 +Pustakawan 7 +26 DINAS PERTANIAN 80 +Analis Kepegawaian 1 +Penyuluh Pertanian 77 +51 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +No. Perangkat Daerah Jumlah Pegawai +Perencana 1 +Pranata Komputer 1 +27 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 13 +Analis Kebijakan 3 +Pranata Komputer 1 +Teknik Tata Bangunan dan Perumahan 9 +28 DINAS SOSIAL 2 +Analis Kepegawaian 1 +Perencana 1 +29 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 10 +Instruktur 5 +Mediator Hubungan Industrial 3 +Pengantar Kerja 2 +30 INSPEKTORAT DAERAH 55 +Auditor 42 +Auditor Kepegawaian 4 +Pengawas Pemerintahan Muda 9 +31 RSUD DR. SLAMET 4 +Analis Kebijakan 1 +Analis Kepegawaian 1 +Pranata Hubungan Masyarakat 1 +Pranata komputer 1 +32 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 +Analis Hukum 2 +33 SEKRETARIAT DAERAH 23 +Analis Hukum 1 +Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 16 +Penyuluh Hukum 1 +Perancang Peraturan Perundang-Undangan 1 +Perencana 1 +Pranata Hubungan Masyarakat 1 +Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut 2 +Analis Kebijakan 17 +34 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8 +Analis Kebijakan 5 +Perancang Peraturan Perundang-undangan 2 +Perencana 1 +Total 677 +Sumber: Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Garut, 2023 +Source: Regional Personnel, Education and Training Agency, 2023 +Berdasarkan data di atas bahwa jumlah Based on the data above, the number of +jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan functional positions in the Garut Regency +52 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Kabupaten Garut memiliki jumlah jabatan Education Office has the most number of +fungsional yang paling banyak, yaitu functional positions, namely as many as 244 +sebanyak 244 jabatan didominasi oleh positions dominated by supervisors and +pengawas dan penilik, sedangkan jumlah supervisors, while the minimum number of +jabatan fungsional pada Dinas Pemadam functional positions in the Fire Department is +Kebakaran yang paling sedikit yaitu 1 orang 1 functional official. +pejabat fungsional. +2.3. Keagamaan/Religious Affairs +Masyarakat Garut menganut agama yang Garut people adhere to different religions. +berbeda-beda. Meski hidup dalam Although living in differences, but the people +perbedaan, namun masyarakatnya selalu always live in harmony, peace and respect +hidup rukun, damai dan saling menghormati each other regardless of ethnicity, religion, +satu sama lain tanpa memandang suku, race and class. Religious life in Garut +agama, ras dan golongan. Kehidupan Regency is always fostered with the aim of +beragama di Kabupaten Garut senantiasa creating harmony between religious people +dibina dengan tujuan untuk menciptakan and realizing a harmonious, balanced, and +kerukunan hidup antar umat beragama serta harmonious community life that is expected +mewujudkan kehidupan masyarakat yang to overcome various socio-cultural problems +serasi, seimbang, dan selaras yang as a result of globalization, which can +diharapkan dapat mengatasi berbagai damage the nation's mentality and hinder +masalah sosial budaya sebagai dampak dari progress. +globalisasi, yang dapat merusak mental +bangsa dan menghambat kemajuan. +Jumlah penganut agama di Kabupaten The number of religious adherents in +Garut sampai dengan keadaan tahun 2022 Garut Regency until 2022 is 2,676,336 +sebanyak 2.676.336 jiwa, terdiri dari people, consisting of 2,673,027 Muslims, +beragama Islam 2.673.027 jiwa, Katolik 1,180 Catholics, 1,752 Protestant Christians, +1.180 jiwa, Kristen Protestan 1.752 jiwa, 165 Hindus, 210 Buddhists, and 2 +Hindu 165 jiwa, Budha 210 jiwa, dan Confucianists. Meanwhile, there are 7,515 +Konghucu 2 jiwa. Sedangkan sarana dan worship facilities and infrastructure, +prasarana peribadatan sebanyak 7.515 consisting of 7,507 Islamic places of +buah, terdiri dari tempat ibadah Islam 7.507 worship, 1 Catholic, 6 Protestant and 1 +buah, Katolik 1 buah, Kristen Protestan 6 Buddhist. +buah dan Budha 1 buah. +53 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Tabel 2.10. Jumlah Penganut Agama dan Tempat Ibadat di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 2.10. Number of Religious Adherents and Places of Worship in Garut Regency in 2022 +Jumlah/Total +Agama +No Religion Penganut Tempat Ibadah +Devotees Place of Worship +1 Islam 2.673.027 7.517 +2 Katolik 1.180 1 +3 Kristen Protestan 1.752 6 +4 Hindu 165 - +5 Budha 210 1 +6 Konghucu 2 - +Jumlah 2.676.336 7.525 +Sumber/Source: Bagian Kesra Setda Kabupaten Garut 2022/Kesra Setda Section of Garut Regency 2022 +2.4. Lembaga Legislatif/Legislative Body +Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Based on Law No. 23 of 2014 concerning +Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Regional Government, it is explained that the +dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Regional People's Representative Council +Daerah (DPRD) merupakan lembaga (DPRD) is a regional people's representative +perwakilan rakyat daerah yang institution domiciled as an element of +berkedudukan sebagai unsur penyelenggara organizing local government. In its +pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya implementation, the DPRD together with +DPRD bersama-sama unsur pemerintah other elements of the local government +daerah lainnya menyelenggarakan organize local governments to regulate and +pemerintahan daerah untuk mengatur dan take care of government affairs and +mengurus urusan pemerintahan dan community interests based on the +kepentingan masyarakat berdasarkan aspirations of the community in the system of +aspirasi masyarakat dalam sistem Negara the Unitary State of the Republic of +Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia. +Anggota DPRD masa jabatan 2019-2024 Members of the DPRD for the 2019-2024 +merupakan perwakilan dari partai politik term are representatives of political parties +yang dipilih berdasarkan Pemilihan Umum elected based on the 2018 General Election. +tahun 2018. +Tabel 2.11. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Partai Politik dan Jenis +Kelamin di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 2.11. Number of Members of the Regional People's Representative Council by Political +Parties and Gender in Garut Regency in 2022 +Paratai Politi Laki-laki Perempuan Jumlah +Political Parties Male Fimale Total +Demokrat 3 2 5 +54 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2023 +Paratai Politi Laki-laki Perempuan Jumlah +Political Parties Male Fimale Total +Gerindra 10 1 11 +Golkar 5 2 7 +Hanura 1 - 1 +PAN 5 - 5 +PDIP 4 1 5 +PKB 4 - 4 +PKS 6 - 6 +PPP 4 2 6 +Jumlah 42 8 50 +Sumber/Source: Sekretariat DPRD Kabupaten Garut/ Secretariat of the Regional People's Representative Council +55 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +BAB 3 URUSAN PELAYANAN/ +CHAPTER 3 SERVICE AFFAIRS +3. Bab 3 Urusan Pelayanan/Sevice Affairs +3.1. Urusan Wajib/Mandatory Affairs +3.1.1. Pendidikan/Education +Pembangunan di bidang pendidikan Development in the field of education is +menjadi salah satu agenda prioritas one of the priority agendas of development in +pembangunan di Kabupaten Garut dan Garut Regency and is a mandatory matter of +merupakan urusan wajib pemerintahan, the government, the goal is to create quality +tujuannya untuk menciptakan Sumber Daya Human Resources (HR) that can play an +Manusia (SDM) berkualitas yang bisa active role in development. Human Resources +berperan aktif dalam pembangunan. Sumber is an aspect that plays a very important role +Daya Manusia merupakan aspek yang sangat in the development of a region, but human +berperan dalam pembangunan suatu resources are quality human resources or +wilayah, namun SDM dimaksud adalah have education, skills and willingness to +sumber daya manusia berkualitas atau advance for the welfare of their lives, +memiliki pendidikan, skill maupun kemauan communities and countries. In this regard, +untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, the Garut Regency Government prioritizes +masyarakat dan negara. Berkenaan dengan improving the quality of human resources +hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut through development programs that are +mengedepankan peningkatan kualitas SDM oriented to education both formal and non- +melalui program-program pembangunan formal that are on target. +yang berorientasi pada pendidikan baik +formal maupun nonformal yang tepat +sasaran. +Untuk memajukan dunia pendidikan di To advance the world of education in +Kabupaten Garut, upaya yang dilakukan Garut Regency, the effort made is to increase +adalah dengan meningkatkan ketersediaan the availability of educational facilities and +sarana dan prasarana pendidikan, tenaga infrastructure, educators (teachers) in +pendidik (guru) dalam jumlah dan kualifikasi sufficient numbers and qualifications, and +yang memadai, serta melaksanakan implement strategic programs in the field of +program-program strategis di bidang education in order to expand the range of +pendidikan agar dapat memperluas services and opportunities to the community +jangkauan pelayanan dan kesempatan in obtaining education and to improve the +kepada masyarakat dalam memperoleh quality of education. In order to support the +pendidikan dan untuk meningkatkan mutu success of the learning process in schools +pendidikan. Dalam rangka mendukung and support the quality of student learning, +suksesnya proses pembelajaran di sekolah- the Garut Regency government has built +57 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +sekolah serta menunjang kualitas belajar educational facilities in the form of school +siswa, pemerintah Kabupaten Garut telah buildings, learning support media and the +membangun fasilitas pendidikan berupa spread of teachers in accordance with school +gedung-gedung sekolah, media penunjang needs. +pembelajaran serta penyebaran tenaga guru +sesuai dengan kebutuhan sekolah. +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Number of Schools, Teachers, and +Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) Students of Kindergarten, Elementary School, +Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Junior High School, High School, Vocational +Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah High School under the Ministry of Education +Kejuruan (SMK) dibawah Kementerian and Culture According to Subdistrict in Garut +Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun Semester. Can be seen in the following table: +2021/2022 dan 2022/2023 Semester +Ganjil. Dapat dilihat pada tabel berikut: +Tabel 3.1. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian +Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan +2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.1. Number of Schools, Teachers and Pupils in Kingdergarten Under The Ministry of +Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd +Semester +a. Sekolah/School +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu - - 24 22 24 22 +2 Caringin - - 21 19 21 19 +3 Talegong - - 14 13 14 13 +4 Bungbulang - - 27 27 27 27 +5 Mekarmukti - - 7 8 7 8 +6 Pamulihan 1 1 7 7 8 8 +7 Pakenjeng - - 16 17 16 17 +8 Cikelet 1 1 10 10 11 11 +9 Pameungpeuk - - 6 6 6 6 +10 Cibalong - - 9 9 9 9 +11 Cisompet - - 5 5 5 5 +12 Peundeuy - - 3 3 3 3 +13 Singajaya - - 5 5 5 5 +14 Cihurip - - 1 1 1 1 +58 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +15 Cikajang - - 19 19 19 19 +16 Banjarwangi - - 7 7 7 7 +17 Cilawu - - 16 17 16 17 +18 Bayongbong - - 26 27 26 27 +19 Cigedug - - 7 7 7 7 +20 Cisurupan - - 33 33 33 33 +21 Sukaresmi - - 5 5 5 5 +22 Samarang - - 17 17 17 17 +23 Pasirwangi - - 12 12 12 12 +24 Tarogong Kidul 1 1 42 43 43 44 +25 Tarogong Kaler - - 37 37 37 37 +26 Garut Kota - - 36 36 36 36 +27 Karangpawitan - - 40 41 40 41 +28 Wanaraja - - 10 11 10 11 +29 Sucinaraja - - 9 9 9 9 +30 Pangatikan - - 13 14 13 14 +31 Sukawening - - 25 25 25 25 +32 Karangtengah - - 9 9 9 9 +33 Banyuresmi - - 33 33 33 33 +34 Leles - - 19 19 19 19 +35 Leuwigoong - - 8 9 8 9 +36 Cibatu - - 31 31 31 31 +37 Kersamanah - - 9 9 9 9 +38 Cibiuk - - 17 16 17 16 +39 Kadungora - - 31 31 31 31 +40 Balubur Limbangan - - 19 18 19 18 +41 Selaawi - - 8 8 8 8 +42 Malangbong - - 37 39 37 39 +Jumlah 3 3 730 734 733 737 +b. Guru/Teacher +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu - - 55 57 55 57 +2 Caringin - - 59 50 59 50 +59 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +3 Talegong - - 46 43 46 43 +4 Bungbulang - - 74 77 74 77 +5 Mekarmukti - - 26 30 26 30 +6 Pamulihan 4 4 20 19 24 23 +7 Pakenjeng - - 40 41 40 41 +8 Cikelet 1 5 22 23 23 28 +9 Pameungpeuk - - 25 24 25 24 +10 Cibalong - - 20 20 20 20 +11 Cisompet - - 14 14 14 14 +12 Peundeuy - - 7 7 7 7 +13 Singajaya - - 12 11 12 11 +14 Cihurip - - 3 3 3 3 +15 Cikajang - - 59 61 59 61 +16 Banjarwangi - - 23 24 23 24 +17 Cilawu - - 65 64 65 64 +18 Bayongbong - - 81 89 81 89 +19 Cigedug - - 28 28 28 28 +20 Cisurupan - - 93 101 93 101 +21 Sukaresmi - - 21 20 21 20 +22 Samarang - - 68 73 68 73 +23 Pasirwangi - - 48 49 48 49 +24 Tarogong Kidul 8 7 190 198 198 205 +25 Tarogong Kaler - - 115 124 115 124 +26 Garut Kota - - 136 141 136 141 +27 Karangpawitan - - 118 132 118 132 +28 Wanaraja - - 30 31 30 31 +29 Sucinaraja - - 24 25 24 25 +30 Pangatikan - - 40 43 40 43 +31 Sukawening - - 71 79 71 79 +32 Karangtengah - - 32 35 32 35 +33 Banyuresmi - - 103 107 103 107 +34 Leles - - 72 75 72 75 +35 Leuwigoong - - 24 30 24 30 +36 Cibatu - - 95 101 95 101 +37 Kersamanah - - 32 32 32 32 +38 Cibiuk - - 53 55 53 55 +60 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +39 Kadungora - - 96 100 96 100 +40 Balubur Limbangan - - 52 47 52 47 +41 Selaawi - - 22 23 22 23 +42 Malangbong - - 133 140 133 140 +Jumlah 13 16 2.347 2.446 2.360 2.462 +c. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu - - 580 540 580 540 +2 Caringin - - 706 632 706 632 +3 Talegong - - 406 343 406 343 +4 Bungbulang - - 878 804 878 804 +5 Mekarmukti - - 259 287 259 287 +6 Pamulihan 56 55 269 248 325 303 +7 Pakenjeng - - 602 573 602 573 +8 Cikelet 18 21 237 215 255 236 +9 Pameungpeuk - - 226 245 226 245 +10 Cibalong - - 268 277 268 277 +11 Cisompet - - 199 192 199 192 +12 Peundeuy - - 68 63 68 63 +13 Singajaya - - 169 144 169 144 +14 Cihurip - - 14 10 14 10 +15 Cikajang - - 695 799 695 799 +16 Banjarwangi - - 264 203 264 203 +17 Cilawu - - 799 845 799 845 +18 Bayongbong - - 819 891 819 891 +19 Cigedug - - 350 342 350 342 +20 Cisurupan - - 1.006 1010 1.006 1010 +21 Sukaresmi - - 243 269 243 269 +22 Samarang - - 768 823 768 823 +23 Pasirwangi - - 628 606 628 606 +24 Tarogong Kidul 93 84 1.788 1.906 1.881 1.990 +25 Tarogong Kaler - - 1.220 1.257 1.220 1.257 +26 Garut Kota - - 1.402 1.402 1.402 1.402 +61 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +27 Karangpawitan - - 1.348 1.435 1.348 1.435 +28 Wanaraja - - 293 276 293 276 +29 Sucinaraja - - 294 278 294 278 +30 Pangatikan - - 472 423 472 423 +31 Sukawening - - 782 773 782 773 +32 Karangtengah - - 269 303 269 303 +33 Banyuresmi - - 1.226 1.194 1.226 1.194 +34 Leles - - 932 1.000 932 1.000 +35 Leuwigoong - - 285 336 285 336 +36 Cibatu - - 1.001 1.004 1.001 1.004 +37 Kersamanah - - 365 321 365 321 +38 Cibiuk - - 615 609 615 609 +39 Kadungora - - 1.095 1.077 1.095 1.077 +40 Balubur Limbangan - - 480 560 480 560 +41 Selaawi - - 203 210 203 210 +42 Malangbong - - 1.524 1.633 1.524 1.633 +Jumlah 167 160 26.047 26.477 26.214 26637 +Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Garut, dan Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, +yang dikelola dalam SIPD +Source: Basic Data on Secondary Primary Education of Garut Regency, and Garut Regency in 2023 Figures +managed in SIPD +Tabel 3.2. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama +Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.2. Number of Schools, Teachers and Pupils in Raudatul Athfal Under The Ministry of +Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022and 2022/2023 Odd Semester +Kecamatan/ Sekolah/Schools Guru/Teachers Murid/Pupils +No +Subdistrict 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 20 20 59 63 665 603 +2 Caringin 11 11 36 34 422 431 +3 Talegong 4 4 13 13 123 112 +4 Bungbulang 11 11 34 37 342 297 +5 Mekarmukti 12 12 37 40 482 537 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng 32 32 120 124 1.248 1.511 +8 Cikelet 14 14 49 49 520 490 +9 Pameungpeuk 19 19 72 74 863 852 +10 Cibalong 8 8 23 25 230 329 +62 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan/ Sekolah/Schools Guru/Teachers Murid/Pupils +No +Subdistrict 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +11 Cisompet 12 12 39 41 459 460 +12 Peundeuy 8 8 23 24 280 317 +13 Singajaya 23 23 81 78 695 757 +14 Cihurip 4 4 11 12 93 123 +15 Cikajang 20 20 98 114 1.057 1.125 +16 Banjarwangi 11 12 35 50 416 388 +17 Cilawu 19 19 85 91 885 923 +18 Bayongbong 38 38 147 152 1.715 1.702 +19 Cigedug 9 9 34 37 324 304 +20 Cisurupan 24 24 88 87 1.096 1.297 +21 Sukaresmi 11 11 41 49 586 517 +22 Samarang 23 23 83 87 1.083 990 +23 Pasirwangi 13 13 45 48 475 466 +24 Tarogong Kidul 20 20 71 81 857 905 +25 Tarogong Kaler 18 18 64 64 711 716 +26 Garut Kota 19 19 98 99 891 950 +27 Karangpawitan 24 24 91 99 1.162 1.062 +28 Wanaraja 14 14 49 52 503 555 +29 Sucinaraja 3 3 11 13 141 121 +30 Pangatikan 8 8 39 39 376 388 +31 Sukawening 14 14 52 52 630 631 +32 Karangtengah 1 1 - 1 1 17 +33 Banyuresmi 26 26 61 69 1.087 1.048 +34 Leles 22 22 68 74 910 890 +35 Leuwigoong 8 8 24 26 326 313 +36 Cibatu 12 12 47 50 439 469 +37 Kersamanah 16 16 68 71 718 748 +38 Cibiuk 11 11 37 38 332 266 +39 Kadungora 24 24 79 89 907 906 +Balubur +40 31 31 114 121 1.234 1.313 +Limbangan +41 Selaawi 23 23 73 75 788 806 +42 Malangbong 51 51 157 165 1.961 2.012 +Jumlah 691 693 2.456 2.607 28.031 28.647 +Sumber/Source: Kementerian Agamal/Ministry of Religious Affairs, odd Semeseter data +63 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.3. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian +Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan +2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.3. Number of Schools, Teachers and Pupils in Primary Schools Under The Ministry of +Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd +Semester +d. Sekolah/Schools +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 27 27 - - 27 27 +2 Caringin 25 25 2 2 27 27 +3 Talegong 23 23 - - 23 23 +4 Bungbulang 50 50 - - 50 50 +5 Mekarmukti 12 12 3 3 15 15 +6 Pamulihan 13 13 - - 13 13 +7 Pakenjeng 40 40 2 2 42 42 +8 Cikelet 37 37 2 2 39 39 +9 Pameungpeuk 26 26 - 1 26 27 +10 Cibalong 31 31 - - 31 31 +11 Cisompet 45 43 - - 45 43 +12 Peundeuy 24 24 - - 24 24 +13 Singajaya 31 31 1 1 32 32 +14 Cihurip 14 14 - - 14 14 +15 Cikajang 36 36 6 6 42 42 +16 Banjarwangi 33 33 1 1 34 34 +17 Cilawu 68 67 5 5 73 72 +18 Bayongbong 51 50 4 5 55 55 +19 Cigedug 17 17 1 2 18 19 +20 Cisurupan 45 45 5 6 50 51 +21 Sukaresmi 15 15 3 3 18 18 +22 Samarang 35 35 4 5 39 40 +23 Pasirwangi 32 31 1 2 33 33 +24 Tarogong Kidul 35 32 8 8 43 43 +25 Tarogong Kaler 41 38 7 7 48 45 +26 Garut Kota 61 54 15 15 76 69 +27 Karangpawitan 58 56 3 3 61 59 +28 Wanaraja 30 30 - 1 30 31 +29 Sucinaraja 20 20 - - 20 20 +30 Pangatikan 26 25 1 1 27 26 +64 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +31 Sukawening 44 44 1 1 45 45 +32 Karangtengah 19 18 2 2 21 20 +33 Banyuresmi 46 46 3 3 49 49 +34 Leles 44 41 2 2 46 43 +35 Leuwigoong 30 28 3 3 33 31 +36 Cibatu 46 45 4 4 50 49 +37 Kersamanah 22 21 - - 22 21 +38 Cibiuk 17 17 5 5 22 22 +39 Kadungora 44 42 3 3 47 45 +40 Balubur Limbangan 43 42 2 3 45 45 +41 Selaawi 27 27 2 2 29 29 +42 Malangbong 71 71 3 4 74 75 +Jumlah 1.454 1.422 104 113 1.558 1.525 +e. Guru/Teachers +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 225 228 - - 225 228 +2 Caringin 198 193 13 12 210 205 +3 Talegong 184 188 - - 184 188 +4 Bungbulang 377 361 - - 377 361 +5 Mekarmukti 111 108 12 11 123 119 +6 Pamulihan 89 88 - - 89 88 +7 Pakenjeng 296 302 12 13 308 315 +8 Cikelet 249 252 11 12 260 264 +9 Pameungpeuk 196 194 - 3 196 197 +10 Cibalong 209 211 - - 209 211 +11 Cisompet 289 264 - - 289 264 +12 Peundeuy 181 182 - - 131 182 +13 Singajaya 211 206 5 6 216 212 +14 Cihurip 85 82 - - 85 82 +15 Cikajang 299 291 57 65 356 356 +16 Banjarwangi 219 214 4 4 223 218 +17 Cilawu 533 517 44 45 577 562 +18 Bayongbong 393 374 32 41 425 415 +65 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +19 Cigedug 139 131 6 8 145 139 +20 Cisurupan 376 357 33 32 409 389 +21 Sukaresmi 120 115 11 10 131 125 +22 Samarang 291 291 24 27 315 318 +23 Pasirwangi 262 258 10 19 272 277 +24 Tarogong Kidul 413 367 131 143 544 510 +25 Tarogong Kaler 396 352 90 90 486 442 +26 Garut Kota 652 575 262 262 914 837 +27 Karangpawitan 536 498 27 30 563 528 +28 Wanaraja 249 237 - 3 249 240 +29 Sucinaraja 143 135 - - 143 135 +30 Pangatikan 224 198 11 14 235 212 +31 Sukawening 339 329 7 10 346 339 +32 Karangtengah 124 113 8 7 132 120 +33 Banyuresmi 380 356 26 36 406 392 +34 Leles 356 312 24 26 380 338 +35 Leuwigoong 217 203 21 22 238 225 +36 Cibatu 328 313 31 31 359 344 +37 Kersamanah 163 152 - - 163 152 +38 Cibiuk 132 127 33 33 165 160 +39 Kadungora 327 315 18 18 345 333 +40 Balubur Limbangan 327 298 6 12 333 310 +41 Selaawi 185 180 15 15 200 195 +42 Malangbong 527 516 16 16 541 532 +Jumlah 11.550 10.983 999 1.076 12.549 12.059 +f. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 2.743 2.731 - - 2.743 2.731 +2 Caringin 3.439 3.548 105 90 3.544 3.638 +3 Talegong 2.621 2.603 - - 2.621 2.603 +4 Bungbulang 6.302 6.238 - - 6.302 6.238 +5 Mekarmukti 1.879 1.873 245 241 2.124 2.114 +66 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +6 Pamulihan 1.973 1.938 - - 1.973 1.938 +7 Pakenjeng 6.138 6.122 165 180 6.303 6.302 +8 Cikelet 4.171 4.194 167 164 4.338 4.358 +9 Pameungpeuk 4.219 4.147 - 25 4.219 4.172 +10 Cibalong 4.671 4.657 - - 4.671 4.657 +11 Cisompet 5.617 5.424 - - 5.617 5.424 +12 Peundeuy 2.423 2.394 - - 2.423 2.394 +13 Singajaya 4.793 4.682 108 151 4.901 4.833 +14 Cihurip 1.709 1.675 - - 1.709 1.675 +15 Cikajang 9.024 8.792 1.529 1.677 10.553 10.469 +16 Banjarwangi 5.156 5.076 165 159 5.321 5.235 +17 Cilawu 10.660 10.425 823 843 11.483 11.268 +18 Bayongbong 9.826 9.494 941 1.006 10.767 10.500 +19 Cigedug 4.066 4.042 127 273 4.193 4.315 +20 Cisurupan 10.293 10.194 722 766 11.015 10.960 +21 Sukaresmi 3.439 3.458 427 438 3.866 3.896 +22 Samarang 8.252 8.314 420 501 8.672 8.815 +23 Pasirwangi 7.015 6.876 297 405 7.312 7.281 +24 Tarogong Kidul 8.765 8.547 2.334 2.325 11.099 10.872 +25 Tarogong Kaler 8.946 8.717 1.292 1.387 10.238 10.104 +26 Garut Kota 12.605 11.713 4.649 4.425 17.254 16.138 +27 Karangpawitan 11.278 10.967 632 686 11.910 11.653 +28 Wanaraja 5.119 5.045 - 62 5.119 5.107 +29 Sucinaraja 2.970 2.960 - - 2.970 2.960 +30 Pangatikan 3.758 3.690 311 428 4.069 4.118 +31 Sukawening 5.666 5.509 70 122 5.736 5.631 +32 Karangtengah 1.970 1.892 220 224 2.190 2.116 +33 Banyuresmi 8.195 8.181 696 739 8.891 8.920 +34 Leles 9.151 8.878 475 465 9.626 9.343 +35 Leuwigoong 4.560 4.388 321 422 4.881 4.810 +36 Cibatu 7.150 7.073 669 643 7.819 7.716 +37 Kersamanah 3.813 3.655 - - 3.813 3.655 +38 Cibiuk 2.845 2.742 638 632 3.483 3.374 +39 Kadungora 8.659 8.466 469 526 9.128 8.992 +40 Balubur Limbangan 8.479 8.157 141 221 8.620 8.378 +41 Selaawi 4.210 4.198 172 162 4.382 4.360 +67 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +42 Malangbong 13.051 12.904 366 415 13.417 13.319 +Jumlah 251.619 246.579 19.696 20.803 271.305 267,382 +Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Garut, dan Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, +yang dikelola dalam SIPD +Source: Basic Data on Secondary Primary Education of Garut Regency, and Garut Regency in 2023 Figures, +managed in SIPD +Tabel 3.4. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Bawah Kementerian +Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan +2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.4. Number of Schools, Teachers and Pupils in Madrasah Ibtidaiyah Under The Ministry of +Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester +g. Sekolah/Schools +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu - - 9 9 9 9 +2 Caringin - - 9 9 9 9 +3 Talegong - - 8 8 8 8 +4 Bungbulang - - 11 11 11 11 +5 Mekarmukti - - 1 1 1 1 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 26 26 26 26 +8 Cikelet - - 11 11 11 11 +9 Pameungpeuk - - 7 7 7 7 +10 Cibalong - - 4 4 4 4 +11 Cisompet - - 5 5 5 5 +12 Peundeuy - - 6 6 6 6 +13 Singajaya - - 6 6 6 6 +14 Cihurip - - 1 1 1 1 +15 Cikajang - - 4 4 4 4 +16 Banjarwangi - - 23 23 23 23 +17 Cilawu 1 1 3 3 4 4 +18 Bayongbong 1 1 14 14 15 15 +19 Cigedug - - 6 6 6 6 +20 Cisurupan - - 8 8 8 8 +68 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +21 Sukaresmi - - 6 6 6 6 +22 Samarang - - 6 6 6 6 +23 Pasirwangi - - 11 11 11 11 +24 Tarogong Kidul - - 10 10 10 10 +25 Tarogong Kaler - - 6 6 6 6 +26 Garut Kota - - 5 5 5 5 +27 Karangpawitan 1 1 16 16 17 17 +28 Wanaraja - - 1 1 1 1 +29 Sucinaraja - - 2 2 2 2 +30 Pangatikan - - 4 4 4 4 +31 Sukawening - - 8 8 8 8 +32 Karangtengah - - - - - - +33 Banyuresmi - - 12 12 12 12 +34 Leles - - 10 10 10 10 +35 Leuwigoong - - 3 3 3 3 +36 Cibatu 1 1 6 6 7 7 +37 Kersamanah - - 8 8 8 8 +38 Cibiuk - - 6 6 6 6 +39 Kadungora - - 10 10 10 10 +40 Balubur Limbangan - - 12 12 12 12 +41 Selaawi - - 2 2 2 2 +42 Malangbong - - 16 16 16 16 +Jumlah 4 4 322 322 326 326 +h. Guru/Teachers +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu - - 70 74 70 74 +2 Caringin - - 65 67 65 67 +3 Talegong - - 60 69 60 69 +4 Bungbulang - - 67 58 67 58 +5 Mekarmukti - - 8 7 8 7 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 220 220 220 220 +8 Cikelet - - 77 81 77 81 +69 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +9 Pameungpeuk - - 48 55 48 59 +10 Cibalong - - 27 29 27 29 +11 Cisompet - - 43 42 43 42 +12 Peundeuy - - 38 40 38 40 +13 Singajaya - - 42 49 42 49 +14 Cihurip - - 6 8 6 6 +15 Cikajang - - 36 44 36 44 +16 Banjarwangi - - 159 169 159 169 +17 Cilawu 26 20 38 38 64 58 +18 Bayongbong 25 28 111 120 136 148 +19 Cigedug - - 39 48 39 48 +20 Cisurupan - - 75 81 75 81 +21 Sukaresmi - - 49 67 49 67 +22 Samarang - - 48 51 48 57 +23 Pasirwangi - - 98 103 98 113 +24 Tarogong Kidul - - 105 121 105 121 +25 Tarogong Kaler - - 44 50 44 50 +26 Garut Kota - - 35 38 35 38 +27 Karangpawitan 32 33 172 185 204 218 +28 Wanaraja - - 5 8 5 8 +29 Sucinaraja - - 17 20 24 20 +30 Pangatikan - - 21 28 24 28 +31 Sukawening - - 59 64 60 64 +32 Karangtengah - - - - - - +33 Banyuresmi - - 127 125 115 125 +34 Leles - - 85 89 73 89 +35 Leuwigoong - - 24 25 19 25 +36 Cibatu 22 24 44 47 66 71 +37 Kersamanah - - 62 66 62 66 +38 Cibiuk - - 53 56 53 56 +39 Kadungora - - 76 72 76 72 +40 Balubur Limbangan - - 96 99 96 99 +41 Selaawi - - 18 19 18 23 +42 Malangbong - - 120 144 120 144 +Jumlah 105 105 2.587 2.755 2.692 2.860 +70 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +i. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu - - 730 693 730 693 +2 Caringin - - 697 688 697 688 +3 Talegong - - 586 531 586 531 +4 Bungbulang - - 839 843 839 843 +5 Mekarmukti - - 43 43 43 43 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 3.157 3.175 3.157 3.175 +8 Cikelet - - 1.078 1.033 1.078 1.033 +9 Pameungpeuk - - 705 679 705 679 +10 Cibalong - - 311 329 311 329 +11 Cisompet - - 522 507 522 507 +12 Peundeuy - - 543 529 543 529 +13 Singajaya - - 768 744 768 744 +14 Cihurip - - 142 144 142 144 +15 Cikajang - - 898 883 898 883 +16 Banjarwangi - - 2.041 1.971 2.041 1.971 +17 Cilawu 550 605 369 386 919 991 +18 Bayongbong 458 470 2.128 2.153 2.586 2.623 +19 Cigedug - - 810 678 810 678 +20 Cisurupan - - 1.374 1.546 1.374 1.546 +21 Sukaresmi - - 931 934 931 934 +22 Samarang - - 710 678 710 678 +23 Pasirwangi - - 1.774 1.913 1.774 1.913 +24 Tarogong Kidul - - 1.652 1.722 1.652 1.722 +25 Tarogong Kaler - - 600 696 600 696 +26 Garut Kota - - 613 645 613 645 +27 Karangpawitan 562 529 3.621 3.831 4.183 4.360 +28 Wanaraja - - 82 84 82 84 +29 Sucinaraja - - 291 299 291 299 +30 Pangatikan - - 519 525 519 525 +31 Sukawening - - 817 912 817 912 +32 Karangtengah - - - - - - +33 Banyuresmi - - 2.140 2.186 2.140 2.186 +34 Leles - - 1.496 1.505 1.496 1.505 +35 Leuwigoong - - 366 374 366 374 +71 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +36 Cibatu 272 260 644 636 916 896 +37 Kersamanah - - 990 958 990 958 +38 Cibiuk - - 846 817 846 817 +39 Kadungora - - 1.039 1.058 1.039 1.058 +40 Balubur Limbangan - - 1.840 1.848 1.840 1.848 +41 Selaawi - - 225 210 225 210 +42 Malangbong - - 2.946 3.059 2.946 3.059 +Jumlah 1.842 1.864 41.883 42.471 43.725 44.335 +Sumber/Source: Kementerian Agama/Ministry of Religious Affairs +Tabel 3.5. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.5. Number of Schools, Teachers and Pupils in Junior high Schools Under The Ministry of +Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd +Semester +j. Sekolah/Schools +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 7 5 3 3 10 8 +2 Caringin 5 5 8 8 13 13 +3 Talegong 2 2 7 7 9 9 +4 Bungbulang 7 7 8 8 15 15 +5 Mekarmukti 2 2 5 7 7 9 +6 Pamulihan 4 4 1 2 5 6 +7 Pakenjeng 9 8 9 10 18 18 +8 Cikelet 7 7 4 4 11 11 +9 Pameungpeuk 2 2 4 4 6 6 +10 Cibalong 7 7 1 1 8 8 +11 Cisompet 6 5 5 5 11 10 +12 Peundeuy 2 2 3 3 5 5 +13 Singajaya 2 2 2 2 4 4 +14 Cihurip 2 2 1 1 3 3 +15 Cikajang 3 3 9 9 12 12 +16 Banjarwangi 6 5 5 5 11 10 +17 Cilawu 5 5 9 9 14 14 +72 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +18 Bayongbong 4 4 10 11 14 15 +19 Cigedug 2 2 8 8 10 10 +20 Cisurupan 3 3 10 10 13 13 +21 Sukaresmi 1 1 4 5 5 6 +22 Samarang 2 2 9 9 11 11 +23 Pasirwangi 2 2 9 10 11 12 +24 Tarogong Kidul 5 5 12 12 17 17 +25 Tarogong Kaler 2 2 13 13 15 15 +26 Garut Kota 8 8 9 8 17 16 +27 Karangpawitan 4 4 10 10 14 14 +28 Wanaraja 1 1 4 4 5 5 +29 Sucinaraja 1 1 2 2 3 3 +30 Pangatikan 2 2 1 2 3 4 +31 Sukawening 1 1 6 7 7 8 +32 Karangtengah 1 1 5 5 6 6 +33 Banyuresmi 3 3 11 11 14 14 +34 Leles 3 3 8 8 11 11 +35 Leuwigoong 2 2 2 2 4 4 +36 Cibatu 1 1 10 11 11 12 +37 Kersamanah 2 2 3 4 5 6 +38 Cibiuk 2 2 5 5 7 7 +39 Kadungora 3 3 6 6 9 9 +40 Balubur Limbangan 4 4 11 11 15 15 +41 Selaawi 3 3 5 5 8 8 +42 Malangbong 5 5 10 10 15 15 +Jumlah 145 140 268 277 413 417 +k. Guru/Teachers +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 87 86 19 18 106 104 +2 Caringin 57 53 47 48 104 101 +3 Talegong 52 52 38 42 90 94 +4 Bungbulang 131 134 62 58 193 192 +5 Mekarmukti 34 35 27 34 61 69 +73 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +6 Pamulihan 43 42 11 17 54 59 +7 Pakenjeng 137 140 71 76 208 216 +8 Cikelet 65 66 17 20 82 86 +9 Pameungpeuk 56 58 29 30 85 88 +10 Cibalong 89 92 4 4 93 96 +11 Cisompet 97 96 32 32 129 128 +12 Peundeuy 25 30 22 20 47 50 +13 Singajaya 47 49 9 11 56 60 +14 Cihurip 35 35 2 5 37 40 +15 Cikajang 110 109 56 62 166 171 +16 Banjarwangi 113 117 18 23 131 140 +17 Cilawu 160 158 88 78 248 236 +18 Bayongbong 132 140 81 90 213 230 +19 Cigedug 44 39 48 45 92 84 +20 Cisurupan 81 85 87 87 168 172 +21 Sukaresmi 11 13 46 59 57 72 +22 Samarang 93 100 118 119 211 219 +23 Pasirwangi 53 50 73 82 126 132 +24 Tarogong Kidul 221 218 112 126 333 344 +25 Tarogong Kaler 74 67 140 160 214 227 +26 Garut Kota 338 333 72 62 410 395 +27 Karangpawitan 127 130 118 113 245 243 +28 Wanaraja 54 53 39 39 93 92 +29 Sucinaraja 26 22 20 19 46 41 +30 Pangatikan 51 47 9 14 60 61 +31 Sukawening 40 37 44 53 84 90 +32 Karangtengah 22 21 57 58 79 79 +33 Banyuresmi 91 84 124 121 215 205 +34 Leles 85 81 72 77 157 158 +35 Leuwigoong 67 65 13 17 80 82 +36 Cibatu 52 50 85 90 137 140 +37 Kersamanah 91 92 32 28 123 120 +38 Cibiuk 50 49 48 51 98 100 +39 Kadungora 101 97 90 83 191 180 +40 Balubur Limbangan 129 117 83 89 212 206 +41 Selaawi 58 59 45 43 103 102 +74 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +42 Malangbong 112 109 90 77 202 186 +Jumlah 3.541 3.510 2.298 2.380 5.839 5.890 +l. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 729 659 178 184 907 843 +2 Caringin 531 519 832 827 1.363 1.346 +3 Talegong 653 577 483 471 1.136 1.048 +4 Bungbulang 1.764 1.629 878 943 2.642 2.572 +5 Mekarmukti 448 410 373 404 821 814 +6 Pamulihan 543 544 68 129 611 673 +7 Pakenjeng 2.410 2.281 801 937 3.211 3.218 +8 Cikelet 909 856 501 394 1.410 1.250 +9 Pameungpeuk 1.144 1.230 460 512 1.604 1.742 +10 Cibalong 1.727 1.459 40 34 1.767 1.493 +11 Cisompet 1.800 1.684 494 546 2.294 2.230 +12 Peundeuy 274 250 427 411 701 661 +13 Singajaya 703 660 250 247 953 907 +14 Cihurip 572 502 64 83 636 585 +15 Cikajang 2.589 2.376 1.007 1.023 3.596 3.399 +16 Banjarwangi 1.510 1.317 453 535 1.963 1.852 +17 Cilawu 3.094 3.081 1.150 1.161 4.244 4.242 +18 Bayongbong 2.983 2.880 1.191 1.189 4.174 4.069 +19 Cigedug 924 909 925 1.073 1.849 1.982 +20 Cisurupan 1.712 1.679 1.348 1.361 3.060 3.040 +21 Sukaresmi 81 70 1.462 1.404 1.543 1.474 +22 Samarang 2.053 1.975 2.426 2.398 4.479 4.373 +23 Pasirwangi 1.176 1.187 1.408 1.531 2.584 2.718 +24 Tarogong Kidul 4.693 4.526 1.695 1.758 6.388 6.284 +25 Tarogong Kaler 1.483 1.475 2.338 2.286 3.821 3.761 +26 Garut Kota 7.044 7.079 912 802 7.956 7.881 +27 Karangpawitan 2.554 2.550 1.719 1.646 4.273 4.196 +28 Wanaraja 999 999 556 509 1.555 1.508 +29 Sucinaraja 430 403 285 238 715 641 +75 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +30 Pangatikan 882 838 122 269 1.004 1.007 +31 Sukawening 1.098 1.171 815 789 1.913 1.960 +32 Karangtengah 400 308 1.359 1.388 1.759 1.696 +33 Banyuresmi 1.645 1.712 1.921 1.793 3.566 3.505 +34 Leles 1.858 1.828 1.166 1.083 3.024 2.911 +35 Leuwigoong 1.311 1.275 126 220 1.437 1.495 +36 Cibatu 1.166 1.232 1.228 1.212 2.394 2.444 +37 Kersamanah 1.736 1.760 505 559 2.241 2.319 +38 Cibiuk 737 714 886 883 1.623 1.597 +39 Kadungora 2.133 2.113 2.008 1.948 4.141 4.061 +40 Balubur Limbangan 2.691 2.687 1.332 1.290 4.023 3.977 +41 Selaawi 1.379 1.396 760 795 2.139 2.191 +42 Malangbong 2.637 2.507 1.674 1588 4.311 4.095 +Jumlah 67.205 65.307 38.626 38.853 105.831 104.160 +Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Garut, dan Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, +yang dikelola dalam SIPD +Source: Basic Data on Secondary Primary Education of Garut Regency, and Garut Regency in 2023 Figures, +managed in SIPD +Tabel 3.6. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian +Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan +2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.6. Number of Schools, Teachers and Pupils in Madrasah Tsanawiyah Under The Ministry of +Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester +m. Sekolah/Schools +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 1 1 4 4 5 5 +2 Caringin - - 6 6 5 6 +3 Talegong - - 3 3 3 3 +4 Bungbulang - - 10 10 10 10 +5 Mekarmukti - - 2 2 2 2 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 14 14 14 14 +8 Cikelet - - 12 12 12 12 +76 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +9 Pameungpeuk 1 1 7 7 8 8 +10 Cibalong - - 3 3 3 3 +11 Cisompet - - 5 5 5 5 +12 Peundeuy - - 8 8 8 8 +13 Singajaya - - 12 12 12 12 +14 Cihurip - - 1 1 1 1 +15 Cikajang - - 9 9 9 9 +16 Banjarwangi - - 15 15 15 15 +17 Cilawu - - 12 12 12 12 +18 Bayongbong - - 10 10 10 10 +19 Cigedug - - 6 6 6 6 +20 Cisurupan - - 12 12 12 12 +21 Sukaresmi - - 8 8 8 8 +22 Samarang - - 4 4 4 4 +23 Pasirwangi - - 7 7 7 7 +24 Tarogong Kidul 1 1 6 6 7 7 +25 Tarogong Kaler - - 5 5 5 5 +26 Garut Kota - - 4 4 4 4 +27 Karangpawitan - - 10 10 10 10 +28 Wanaraja - - 5 5 5 5 +29 Sucinaraja - - 4 4 4 4 +30 Pangatikan - - 5 5 5 5 +31 Sukawening - - 9 9 9 9 +32 Karangtengah - - 1 1 1 1 +33 Banyuresmi - - 9 9 9 9 +34 Leles - - 10 10 10 10 +35 Leuwigoong - - 4 4 4 4 +36 Cibatu 2 2 5 5 7 7 +37 Kersamanah 1 1 5 5 6 6 +38 Cibiuk - - 4 4 4 4 +39 Kadungora - - 6 6 6 6 +40 Balubur Limbangan - - 13 13 13 13 +41 Selaawi - - 7 7 7 7 +42 Malangbong - - 18 18 18 18 +Jumlah 6 6 300 300 306 306 +77 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +n. Guru/Teachers +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 37 44 38 39 75 83 +2 Caringin - - 65 66 65 66 +3 Talegong - - 39 37 39 37 +4 Bungbulang - - 116 125 116 125 +5 Mekarmukti - - 24 23 24 23 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 198 203 198 203 +8 Cikelet - - 109 114 109 114 +9 Pameungpeuk 29 32 105 110 198 203 +10 Cibalong - - 27 29 27 29 +11 Cisompet - - 50 50 50 50 +12 Peundeuy - - 97 100 97 100 +13 Singajaya - - 145 145 145 145 +14 Cihurip - - 17 18 17 18 +15 Cikajang - - 145 151 145 151 +16 Banjarwangi - - 171 180 171 180 +17 Cilawu - - 185 200 185 200 +18 Bayongbong - - 177 177 177 177 +19 Cigedug - - 68 73 68 73 +20 Cisurupan - - 180 195 180 195 +21 Sukaresmi - - 113 116 113 116 +22 Samarang - - 36 38 36 38 +23 Pasirwangi - - 113 119 113 119 +24 Tarogong Kidul 99 99 149 152 248 251 +25 Tarogong Kaler - - 76 79 76 79 +26 Garut Kota - - 36 37 36 37 +27 Karangpawitan - - 133 135 133 135 +28 Wanaraja - - 90 98 90 98 +29 Sucinaraja - - 44 44 44 44 +30 Pangatikan - - 61 69 61 69 +31 Sukawening - - 108 125 108 125 +32 Karangtengah - - 21 22 21 22 +33 Banyuresmi - - 106 113 106 113 +34 Leles - - 149 144 149 144 +35 Leuwigoong - - 55 61 55 61 +78 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +36 Cibatu 95 101 49 57 144 158 +37 Kersamanah 39 41 51 53 90 94 +38 Cibiuk - - 42 46 42 46 +39 Kadungora - - 95 96 95 96 +40 Balubur Limbangan - - 178 196 178 196 +41 Selaawi - - 95 104 95 104 +42 Malangbong - - 241 259 241 259 +Jumlah 299 317 3.997 4.198 4.296 4.515 +o. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 417 428 304 286 601 589 +2 Caringin - - 601 589 378 372 +3 Talegong - - 378 372 1.135 1.051 +4 Bungbulang - - 1.135 1.051 89 98 +5 Mekarmukti - - 89 98 - - +6 Pamulihan - - - - 1.749 1.803 +7 Pakenjeng - - 1.749 1.803 927 827 +8 Cikelet - - 927 827 601 589 +9 Pameungpeuk 222 199 1.139 1.057 1.361 1.256 +10 Cibalong - - 221 179 221 179 +11 Cisompet - - 436 405 436 405 +12 Peundeuy - - 753 710 753 710 +13 Singajaya - - 1.534 1.464 1.534 1.464 +14 Cihurip - - 155 138 155 138 +15 Cikajang - - 2.158 2.013 2.158 2.013 +16 Banjarwangi - - 1.542 1.415 1.542 1.415 +17 Cilawu - - 2.088 2.111 2.088 2.111 +18 Bayongbong - - 2.405 2.292 2.405 2.292 +19 Cigedug - - 910 827 910 827 +20 Cisurupan - - 2.364 2.372 2.364 2.372 +21 Sukaresmi - - 1.172 1.160 1.172 1.160 +22 Samarang - - 411 479 411 479 +23 Pasirwangi - - 1.309 1.263 1.309 1.263 +79 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +24 Tarogong Kidul 1.269 1.252 2.226 2.095 3.495 3.347 +25 Tarogong Kaler - - 943 851 943 851 +26 Garut Kota - - 718 673 718 673 +27 Karangpawitan - - 1.778 1.663 1.778 1.663 +28 Wanaraja - - 1.432 1.394 1.432 1.394 +29 Sucinaraja - - 281 302 281 302 +30 Pangatikan - - 745 676 745 676 +31 Sukawening - - 1.117 1.095 1.117 1.095 +32 Karangtengah - - 174 185 174 185 +33 Banyuresmi - - 1.352 1.267 1.352 1.267 +34 Leles - - 1.676 1.620 1.676 1.620 +35 Leuwigoong - - 752 642 752 642 +36 Cibatu 1.239 1.214 638 642 1877 1.905 +37 Kersamanah 391 357 545 513 936 870 +38 Cibiuk - - 409 408 409 408 +39 Kadungora - - 1.106 1.012 1.106 1.012 +40 Balubur Limbangan - - 2.456 2.457 2.456 2.457 +41 Selaawi - - 740 727 740 727 +42 Malangbong - - 3.860 3.819 3.860 3.819 +Jumlah 3.538 3.450 46.788 45.001 50.326 48.451 +Sumber/Source: Kementerian Agama/Ministry of Religous Affairs +Tabel 3.7. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.7. Number of Schools, Teachers and Pupils in Senior high Schools Under The Ministry of +Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd +Semester +p. Sekolah/Schools +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 1 1 2 2 3 3 +2 Caringin 1 1 4 4 5 5 +3 Talegong 1 1 2 2 3 3 +4 Bungbulang 1 1 4 4 5 5 +80 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +5 Mekarmukti 1 1 1 1 2 2 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng 1 1 7 7 8 8 +8 Cikelet - - 2 2 2 2 +9 Pameungpeuk 1 1 2 2 3 3 +10 Cibalong 2 2 1 1 3 3 +11 Cisompet 1 1 2 2 3 3 +12 Peundeuy - - 2 2 2 2 +13 Singajaya 1 1 2 2 3 3 +14 Cihurip 1 1 - - 1 1 +15 Cikajang 1 1 4 4 5 5 +16 Banjarwangi 1 1 3 3 4 4 +17 Cilawu 1 1 2 2 3 3 +18 Bayongbong 1 1 1 1 2 2 +19 Cigedug - - 4 5 4 5 +20 Cisurupan 2 2 1 1 3 3 +21 Sukaresmi - - 4 4 4 4 +22 Samarang 1 1 1 1 2 2 +23 Pasirwangi - - 4 4 4 4 +24 Tarogong Kidul 3 3 3 3 6 6 +25 Tarogong Kaler - - 2 3 2 3 +26 Garut Kota 1 1 4 4 5 5 +27 Karangpawitan 1 1 2 2 3 3 +28 Wanaraja - - 2 2 2 2 +29 Sucinaraja 1 1 - - 1 1 +30 Pangatikan - - - - - - +31 Sukawening 1 1 3 3 4 4 +32 Karangtengah - - 1 1 1 1 +33 Banyuresmi 1 1 2 2 3 3 +34 Leles 1 1 2 2 3 3 +35 Leuwigoong 1 1 - - 1 1 +36 Cibatu 1 1 3 3 4 4 +37 Kersamanah - - 2 2 2 2 +38 Cibiuk - - 2 2 2 2 +39 Kadungora - - 5 5 5 5 +40 Balubur Limbangan 1 1 3 3 4 4 +81 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +41 Selaawi - - 1 1 1 1 +42 Malangbong 1 1 3 3 4 4 +Jumlah 32 32 95 97 127 129 +q. Guru/Teachers +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 27 27 10 12 37 39 +2 Caringin 19 21 30 34 49 55 +3 Talegong 20 24 11 9 31 33 +4 Bungbulang 49 59 37 41 86 100 +5 Mekarmukti 22 26 5 4 27 30 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng 20 19 57 70 77 89 +8 Cikelet - - 20 19 20 19 +9 Pameungpeuk 59 65 12 15 71 80 +10 Cibalong 29 45 4 10 33 55 +11 Cisompet 38 45 12 12 50 57 +12 Peundeuy - - 22 22 22 22 +13 Singajaya 35 42 25 20 60 62 +14 Cihurip 18 21 - - 18 21 +15 Cikajang 53 68 27 28 80 96 +16 Banjarwangi 13 30 21 33 34 53 +17 Cilawu 51 59 17 16 68 75 +18 Bayongbong 52 53 8 11 60 64 +19 Cigedug - - 32 34 32 34 +20 Cisurupan 93 100 6 5 99 106 +21 Sukaresmi - - 55 53 55 53 +22 Samarang 58 - 10 13 68 76 +23 Pasirwangi - - 44 48 44 48 +24 Tarogong Kidul 207 221 49 46 256 267 +25 Tarogong Kaler - - 16 17 16 17 +26 Garut Kota 79 78 29 29 108 107 +27 Karangpawitan 68 81 29 28 97 109 +28 Wanaraja - - 29 28 29 28 +82 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +29 Sucinaraja 29 35 - - 29 35 +30 Pangatikan - - - - - - +31 Sukawening 55 62 25 26 80 88 +32 Karangtengah - - 13 14 13 14 +33 Banyuresmi 30 37 35 39 65 76 +34 Leles 55 75 33 25 88 100 +35 Leuwigoong 66 66 - - 66 66 +36 Cibatu 60 65 30 32 90 97 +37 Kersamanah - - 37 38 37 38 +38 Cibiuk - - 23 23 23 23 +39 Kadungora - - 55 57 55 57 +40 Balubur Limbangan 61 70 30 34 91 104 +41 Selaawi - - 3 4 3 4 +42 Malangbong 56 60 22 31 78 91 +Jumlah 1.422 1.554 923 980 2.345 2.588 +r. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 473 492 167 148 640 640 +2 Caringin 384 400 870 781 1.254 1.181 +3 Talegong 505 534 94 98 599 632 +4 Bungbulang 1.025 1.061 1.058 981 2.083 2.042 +5 Mekarmukti 386 374 240 209 626 583 +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng 627 532 1.196 1252 1.823 1.784 +8 Cikelet - - 265 256 265 256 +9 Pameungpeuk 1.172 1.232 190 186 1.362 1.418 +10 Cibalong 611 646 96 98 707 744 +11 Cisompet 668 736 218 287 886 1.023 +12 Peundeuy - - 558 575 558 575 +13 Singajaya 657 628 294 286 951 914 +14 Cihurip 450 506 - - 506 506 +15 Cikajang 1.224 1.232 669 712 1.893 1.944 +16 Banjarwangi 233 258 527 459 760 717 +83 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +17 Cilawu 885 865 248 527 1.133 1.392 +18 Bayongbong 1.201 1.190 377 426 1.578 1616 +19 Cigedug - - 634 885 634 885 +20 Cisurupan 1.944 1.964 61 58 2.005 2.022 +21 Sukaresmi - - 735 820 735 820 +22 Samarang 1.035 1.166 197 188 1.232 1.354 +23 Pasirwangi - - 539 628 539 628 +24 Tarogong Kidul 3.830 3.820 1.622 1.447 5.452 5.267 +25 Tarogong Kaler - - 238 274 238 274 +26 Garut Kota 1.318 1.330 1.069 1.097 2.387 2.427 +27 Karangpawitan 1.222 1.197 400 426 1.622 1.623 +28 Wanaraja - - 1.168 1.080 1.168 1.080 +29 Sucinaraja 613 772 - - 613 772 +30 Pangatikan - - - - - - +31 Sukawening 1.044 1.070 430 449 1.474 1.519 +32 Karangtengah - - 340 325 340 325 +33 Banyuresmi 705 886 559 647 1.264 1.533 +34 Leles 1.288 1.286 571 601 1.859 1.887 +35 Leuwigoong 1.196 1.251 - - 1.196 1.251 +36 Cibatu 1.284 1.284 530 586 1.814 1.876 +37 Kersamanah - - 1.105 1.347 1.105 1.347 +38 Cibiuk - - 351 358 351 358 +39 Kadungora - - 1.116 1.347 1.116 1.347 +40 Balubur Limbangan 1.267 1.280 624 699 1.891 1979 +41 Selaawi - - 117 139 117 139 +42 Malangbong 1.305 1.419 1.227 1.379 2.532 2.798 +Jumlah 28.552 29417 20.700 22.061 49.252 51.478 +Sumbe: Data Pokok Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Garut, dan Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, +yang dikelola dalam SIPD +Source: Basic Data on Secondary Primary Education of Garut Regency, and Garut Regency in 2023 Figures, +managed in SIPD +84 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.8. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bawah +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2021/2022 dan 2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.8. Number of Schools, Teachers and Pupils in Vocational high Schools Under The Ministry +of Education and Culture by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd +Semester +s. Sekolah/Schools +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 1 1 3 3 4 4 +2 Caringin - - 1 1 1 1 +3 Talegong - - 2 2 2 2 +4 Bungbulang - - 5 5 5 5 +5 Mekarmukti - - 3 3 3 3 +6 Pamulihan 1 1 - - 1 1 +7 Pakenjeng - - 5 5 5 5 +8 Cikelet 1 1 4 4 5 5 +9 Pameungpeuk - - 4 4 4 4 +10 Cibalong 1 1 2 2 3 3 +11 Cisompet - - 2 2 2 2 +12 Peundeuy - - 2 2 2 2 +13 Singajaya - - 2 2 2 2 +14 Cihurip - - 1 1 1 1 +15 Cikajang - - 4 4 4 4 +16 Banjarwangi - - 2 2 2 2 +17 Cilawu 1 1 7 7 8 8 +18 Bayongbong 1 1 6 6 7 7 +19 Cigedug - - 1 1 1 1 +20 Cisurupan - - 4 4 4 4 +21 Sukaresmi - - 3 3 3 3 +22 Samarang - - 7 7 7 7 +23 Pasirwangi 1 1 5 5 6 6 +24 Tarogong Kidul 3 3 13 13 16 16 +25 Tarogong Kaler 1 1 7 7 8 8 +26 Garut Kota - - 6 6 6 6 +27 Karangpawitan 1 1 6 6 7 7 +28 Wanaraja - - - - - - +29 Sucinaraja - - 2 2 2 2 +30 Pangatikan - - - - - - +85 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +31 Sukawening - - 3 3 3 3 +32 Karangtengah - - 2 2 2 2 +33 Banyuresmi - - 5 4 5 4 +34 Leles - - 3 3 3 3 +35 Leuwigoong - - 1 1 1 1 +36 Cibatu - - 3 3 3 3 +37 Kersamanah - - 3 3 3 3 +38 Cibiuk - - 4 4 4 4 +39 Kadungora - - 7 7 7 7 +40 Balubur Limbangan 1 1 11 12 12 13 +41 Selaawi 1 1 5 5 6 6 +42 Malangbong 1 1 6 6 7 7 +Jumlah 15 15 162 162 177 177 +t. Guru/Teachers +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 27 25 12 12 39 37 +2 Caringin - - 9 8 9 8 +3 Talegong - - 15 23 15 23 +4 Bungbulang - - 63 50 63 50 +5 Mekarmukti - - 39 41 39 41 +6 Pamulihan 20 19 - - 20 19 +7 Pakenjeng - - 58 60 58 60 +8 Cikelet 38 39 49 44 87 83 +9 Pameungpeuk - - 29 35 29 35 +10 Cibalong 22 30 13 15 35 45 +11 Cisompet - - 21 20 21 20 +12 Peundeuy - - 25 25 25 25 +13 Singajaya - - 20 21 20 21 +14 Cihurip - - 3 2 3 2 +15 Cikajang - - 80 70 80 70 +16 Banjarwangi - - 32 30 32 30 +17 Cilawu 83 104 89 88 172 192 +18 Bayongbong 91 100 92 80 183 180 +86 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +19 Cigedug - - 16 14 16 14 +20 Cisurupan - - 83 82 83 83 +21 Sukaresmi - - 44 47 44 47 +22 Samarang - - 146 144 146 144 +23 Pasirwangi 36 46 47 44 83 90 +24 Tarogong Kidul 255 281 248 239 503 520 +25 Tarogong Kaler 122 137 115 118 237 255 +26 Garut Kota - - 101 90 101 90 +27 Karangpawitan 128 133 83 78 211 211 +28 Wanaraja - - - - - - +29 Sucinaraja - - 30 27 30 27 +30 Pangatikan - - - - - - +31 Sukawening - - 68 54 68 54 +32 Karangtengah - - 15 14 15 14 +33 Banyuresmi - - 81 63 81 63 +34 Leles - - 75 77 75 77 +35 Leuwigoong - - 9 8 9 8 +36 Cibatu - - 46 45 46 45 +37 Kersamanah - - 30 32 30 32 +38 Cibiuk - - 44 44 44 44 +39 Kadungora - - 119 115 119 115 +40 Balubur Limbangan 54 75 169 178 223 253 +41 Selaawi 40 49 58 62 98 111 +42 Malangbong 63 71 48 46 111 117 +Jumlah 979 1.109 2.324 2.245 3.303 3.354 +u. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 335 291 86 89 421 380 +2 Caringin - - 97 109 97 109 +3 Talegong - - 212 161 212 161 +4 Bungbulang - - 1.258 967 1.258 967 +5 Mekarmukti - - 993 844 993 844 +87 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +6 Pamulihan 212 267 - - 212 267 +7 Pakenjeng - - 833 803 833 803 +8 Cikelet 423 434 603 518 1.026 952 +9 Pameungpeuk - - 309 322 309 322 +10 Cibalong 388 365 177 184 565 549 +11 Cisompet - - 467 471 467 471 +12 Peundeuy - - 276 318 276 318 +13 Singajaya - - 427 379 427 379 +14 Cihurip - - 105 89 105 89 +15 Cikajang - - 1.016 927 1.016 927 +16 Banjarwangi - - 578 555 578 555 +17 Cilawu 3.094 1.891 1.315 1.369 4.409 3.260 +18 Bayongbong 1.943 2.019 1.752 1.575 3.695 3.594 +19 Cigedug - - 191 154 191 154 +20 Cisurupan - - 1.593 1.464 1.593 1.464 +21 Sukaresmi - - 626 569 626 569 +22 Samarang - - 2.999 2.702 2.999 2.702 +23 Pasirwangi 775 769 602 453 1.377 1.222 +24 Tarogong Kidul 6.019 5.482 3.533 2.964 9.552 8.446 +25 Tarogong Kaler 3.425 2.651 1.541 1.348 4.966 3.999 +26 Garut Kota - - 2.035 1.925 2.035 1.925 +27 Karangpawitan 2.842 2.304 1.514 1.511 4.356 3.815 +28 Wanaraja - - - - - - +29 Sucinaraja - - 819 791 819 791 +30 Pangatikan - - - - - - +31 Sukawening - - 1.548 1.126 1.548 1.126 +32 Karangtengah - - 226 252 226 252 +33 Banyuresmi - - 1.403 1.190 1.403 1.190 +34 Leles - - 1.639 1.559 1.639 1.559 +35 Leuwigoong - - 83 81 83 81 +36 Cibatu - - 849 803 849 803 +37 Kersamanah - - 655 601 655 601 +38 Cibiuk - - 694 690 694 690 +39 Kadungora - - 2.207 2.250 2.207 2.250 +40 Balubur Limbangan 1.537 1.670 2.836 2.717 4.373 4.387 +41 Selaawi 763 786 1.080 928 1.843 1.714 +88 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +42 Malangbong 1.143 1.161 910 920 2.053 2.0581 +Jumlah 22.899 20.090 40.087 36.678 62.986 56.768 +Sumbe: Data Pokok Pendidikan Dasar Menengah Kabupaten Garut, dan Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, +yang dikelola dalam SIPD +Source: Basic Data on Secondary Primary Education of Garut Regency, and Garut Regency in 2023 Figures, +managed in SIPD +Tabel 3.9. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Aliyah (MA) di Bawah Kementerian +Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2021/2022 dan +2022/2023 Semester Ganjil +Table 3.9. Number of Schools, Teachers and Pupils in Madrasah Aliyah Under The Ministry of +Religious Affairs by Subdistrict in Garut Regency in 2021/2022 and 2022/2023 Odd Semester +v. Sekolah/Schools +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 1 1 3 3 4 4 +2 Caringin - - 2 4 2 4 +3 Talegong - - 2 2 2 2 +4 Bungbulang - - 5 5 5 5 +5 Mekarmukti - - - - - - +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 8 7 8 7 +8 Cikelet - - 5 5 5 5 +9 Pameungpeuk 1 1 3 3 4 4 +10 Cibalong - - - - - - +11 Cisompet - - 1 2 1 2 +12 Peundeuy - - 5 5 5 5 +13 Singajaya - - 3 3 3 3 +14 Cihurip - - 1 1 1 1 +15 Cikajang - - 4 4 4 4 +16 Banjarwangi - - 6 6 6 6 +17 Cilawu - - 6 6 6 6 +18 Bayongbong - - 5 5 5 5 +19 Cigedug - - 1 1 1 1 +20 Cisurupan - - 5 5 5 5 +89 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sekolah/Schools +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +21 Sukaresmi - - 2 2 2 2 +22 Samarang - - 3 2 3 2 +23 Pasirwangi - - 5 4 5 4 +24 Tarogong Kidul 1 1 3 4 4 5 +25 Tarogong Kaler - - 4 4 4 4 +26 Garut Kota - - 4 4 4 4 +27 Karangpawitan 1 1 3 3 4 4 +28 Wanaraja - - 1 1 1 1 +29 Sucinaraja - - 1 1 1 1 +30 Pangatikan - - 2 2 2 2 +31 Sukawening - - 3 3 3 3 +32 Karangtengah - - 1 1 1 1 +33 Banyuresmi - - 5 5 5 5 +34 Leles - - 5 5 5 5 +35 Leuwigoong - - - - - - +36 Cibatu 1 1 1 1 2 2 +37 Kersamanah - - 2 2 2 2 +38 Cibiuk - - 2 2 2 2 +39 Kadungora - - 2 2 2 2 +40 Balubur Limbangan - - 6 6 6 6 +41 Selaawi - - 1 1 1 1 +42 Malangbong - - 8 8 8 8 +Jumlah 5 5 129 130 134 135 +w. Guru/Teachers +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 30 34 14 15 44 50 +2 Caringin - - 39 43 39 43 +3 Talegong - - 24 23 24 23 +4 Bungbulang - - 51 59 51 59 +5 Mekarmukti - - - - - - +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 65 69 65 69 +8 Cikelet - - 58 53 58 53 +90 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Guru/Teachers +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +9 Pameungpeuk 38 42 30 30 68 72 +10 Cibalong - - - - - - +11 Cisompet - - 27 32 27 32 +12 Peundeuy - - 57 55 57 55 +13 Singajaya - - 30 32 30 32 +14 Cihurip - - 7 10 7 10 +15 Cikajang - - 62 71 62 71 +16 Banjarwangi - - 45 46 45 46 +17 Cilawu - - 77 83 77 83 +18 Bayongbong - - 61 68 61 68 +19 Cigedug - - 11 13 11 13 +20 Cisurupan - - 103 107 103 107 +21 Sukaresmi - - 27 27 27 27 +22 Samarang - - 17 18 17 18 +23 Pasirwangi - - 61 64 61 64 +24 Tarogong Kidul 78 82 88 101 166 183 +25 Tarogong Kaler - - 54 63 54 63 +26 Garut Kota - - 50 54 50 54 +27 Karangpawitan 80 81 47 49 127 130 +28 Wanaraja - - 10 11 10 11 +29 Sucinaraja - - 10 7 10 7 +30 Pangatikan - - 26 26 26 26 +31 Sukawening - - 33 32 33 32 +32 Karangtengah - - 16 19 16 19 +33 Banyuresmi - - 48 56 48 56 +34 Leles - - 93 94 93 94 +35 Leuwigoong - - - - - - +36 Cibatu 62 63 11 11 73 74 +37 Kersamanah - - 38 40 38 40 +38 Cibiuk - - 25 21 25 21 +39 Kadungora - - 44 45 44 45 +40 Balubur Limbangan - - 94 100 94 100 +41 Selaawi - - 11 11 11 11 +42 Malangbong - - 133 137 133 137 +Jumlah 288 302 1.697 1.806 1.985 2.108 +91 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +x. Murid/Students +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +1 Cisewu 159 159 147 154 306 306 +2 Caringin - - 293 337 293 337 +3 Talegong - - 187 181 187 181 +4 Bungbulang - - 489 483 489 483 +5 Mekarmukti - - - - - - +6 Pamulihan - - - - - - +7 Pakenjeng - - 933 925 933 925 +8 Cikelet - - 591 50 591 50 +9 Pameungpeuk 228 480 291 240 519 720 +10 Cibalong - - - - - - +11 Cisompet - - 75 89 75 89 +12 Peundeuy - - 512 516 512 516 +13 Singajaya - - 348 340 348 340 +14 Cihurip - - 87 78 87 78 +15 Cikajang - - 651 633 651 633 +16 Banjarwangi - - 474 429 474 429 +17 Cilawu - - 995 983 995 983 +18 Bayongbong - - 772 782 772 782 +19 Cigedug - - 254 203 254 203 +20 Cisurupan - - 1.202 1.167 1.202 1.167 +21 Sukaresmi - - 661 684 661 684 +22 Samarang - - 134 146 134 146 +23 Pasirwangi - - 556 544 556 544 +24 Tarogong Kidul 675 594 1.242 1.221 1.917 1.815 +25 Tarogong Kaler - - 557 552 557 552 +26 Garut Kota - - 587 585 587 585 +27 Karangpawitan 1.044 1.038 357 374 1.401 1.412 +28 Wanaraja - - 178 180 178 180 +29 Sucinaraja - - 67 79 67 79 +30 Pangatikan - - 345 335 345 335 +31 Sukawening - - 294 312 294 312 +32 Karangtengah - - 486 436 486 436 +33 Banyuresmi - - 635 613 635 613 +34 Leles - - 1.512 1.476 1.512 1.476 +35 Leuwigoong - - - - - - +92 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Murid/Students +Kecamatan/ +No Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +36 Cibatu 903 812 130 107 1.033 919 +37 Kersamanah - - 397 380 397 380 +38 Cibiuk - - 171 161 171 161 +39 Kadungora - - 573 567 573 567 +40 Balubur Limbangan - - 1.362 1.285 1.362 1.285 +41 Selaawi - - 130 100 130 100 +42 Malangbong - - 2.326 2.257 2.326 2.257 +Jumlah 3.009 3.081 21.001 20.524 24.010 23.605 +Sumber/ Source: Kementerian Agama/Ministry of Religous Affairs +3.1.2. Kesehatan/Health +Pembangunan di bidang Kesehatan Development in the field of Health is +diarahkan pada pemenuhan dan directed at meeting and equalizing the needs +pemerataan kebutuhan pelayanan +of public health services to improve the +kesehatan masyarakat untuk meningkatkan +degree of public health so as to create a +derajat kesehatan masyarakat sehingga +healthy, prosperous and quality society. The +tercipta masyarakat yang sehat, sejahtera +Garut Regency Government continues to +dan berkualitas. Pemerintah Kabupaten +Garut terus berupaya meningkatkan derajat strive to improve the degree of public health +kesehatan masyarakat melalui peningkatan through increasing the equalization of health +pemerataan pelayanan kesehatan yang services that reach all levels of society. +menjangkau seluruh lapisan masyarakat. +Efforts are made, among others, by building +Upaya yang dilakukan antara lain dengan +health facilities and infrastructure to remote +membangun sarana dan prasarana +villages, providing adequate amounts of +kesehatan hingga ke pelosok desa, +penyediaan tenaga kesehatan dalam jumlah health workers and qualifications, and +dan kualifikasi yang memadai, serta upaya- preventive, rehabilitation and educative +upaya yang bersifat preventif, rehabilitasi efforts. Development in the field of health +dan edukatif. Pembangunan di bidang +aims to provide health services easily, evenly +kesehatan bertujuan untuk memberikan +and cheaply to the community. With the +pelayanan kesehatan secara mudah, merata +increase in health services, the degree of +dan murah kepada masyarakat. Dengan +public health also increases. +meningkatnya pelayanan kesehatan maka +derajat kesehatan masyarakat turut +meningkat. +a. Fasilitas Kesehatan/Health Facility +Salah satu upaya pemerintah dalam One of the government's efforts in the +rangka pemerataan pelayanan framework of equalization of health +93 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +kesehatan kepada masyarakat adalah services to the community is to provide +dengan menyediakan fasilitas kesehatan health facilities that reach all levels of +yang menjangkau semua lapisan society in various areas of Garut Regency. +masyarakat di berbagai wilayah Until 2021, the existing health facilities +Kabupaten Garut. Sampai dengan tahun consist of 9 hospitals, 83 polyclinic units, +2021 fasilitas kesehatan yang ada terdiri 32 units of inpatient health centers, 68 +dari Rumah Sakit sebanyak 9 unit, units of puskesmas, 156 units of auxiliary +Poliklinik 83 unit, Puskesmas Rawat Inap health centers , 95 units of pharmacies +32 unit, Puskesmas 68 unit, Puskesmas and 4,223 units of Posyandu. This health +Pembantu 156 unit, Apotik 95 unit dan facility is spread in the subdistrict area in +Posyandu sebanyak 4.223 unit. Fasilitas Garut Regency. +kesehatan ini tersebar pada wilayah +kecamatan di Kabupaten Garut. +Data jumlah fasilitas kesehatan yang Data on the number of health facilities +ada di Kabupaten Garut sebagai berikut: in Garut Regency is as follows: +Tabel 3.10. Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.10. Number of Health Facility by Subdistrict Garut Regency in 2022 +Rumah Puskesmas Puskesmas +Kecamatan Sakit Poliklinik Rawat Inap Puskesmas Pembantu Apotek Posyandu +No Sub-district Hospital Polyclinic Public Health Public Health Subsidiary of Public Pharmacy Integrated +Center with Centre Health Center Health Post +Inpatient Care +1 Cisewu - 1 1 1 4 1 64 +2 Caringin - 2 1 1 3 2 56 +3 Talegong - - 1 1 5 - 52 +4 Bungbulang - 1 1 1 9 2 108 +5 Mekarmukti - - - 1 2 1 81 +6 Pamulihan - - - 2 2 - 37 +7 Pakenjeng - 2 1 2 7 1 97 +8 Cikelet - 2 1 2 6 - 74 +9 Pameungpeuk 1 3 1 1 4 4 91 +10 Cibalong - - - 2 9 - 97 +11 Cisompet - - 1 1 7 - 106 +12 Peundeuy - - 1 1 3 - 58 +13 Singajaya - 4 1 1 3 - 65 +14 Cihurip - - 1 1 3 - 28 +15 Cikajang - 5 1 1 2 5 104 +16 Banjarwangi - 2 1 1 5 2 84 +17 Cilawu - 6 1 2 5 6 169 +18 Bayongbong - 2 1 2 4 1 161 +94 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Rumah Puskesmas Puskesmas +Kecamatan Sakit Poliklinik Rawat Inap Puskesmas Pembantu Apotek Posyandu +No Sub-district Hospital Polyclinic Public Health Public Health Subsidiary of Public Pharmacy Integrated +Center with Centre Health Center Health Post +Inpatient Care +19 Cigedug - - - 1 2 - 69 +20 Cisurupan - 3 1 2 3 3 105 +21 Sukaresmi - 1 - 1 3 1 52 +22 Samarang - 1 1 2 1 3 129 +23 Pasirwangi - 2 1 2 3 1 106 +24 Tarogong Kidul 2 5 - 3 3 7 168 +25 Tarogong Kaler - 3 1 3 6 4 147 +26 Garut Kota 1 4 - 3 3 6 220 +27 Karangpawitan 2 4 1 3 2 3 238 +28 Wanaraja 1 4 1 1 3 3 70 +29 Sucinaraja - - 1 2 3 1 65 +30 Pangatikan - 1 - 1 2 2 81 +31 Sukawening - 3 1 3 1 3 114 +32 Karangtengah - 1 1 1 3 - 50 +33 Banyuresmi - 3 1 3 5 4 155 +34 Leles - 1 1 2 5 6 87 +35 Leuwigoong - 1 1 2 2 2 79 +36 Cibatu - 2 1 1 3 2 145 +37 Kersamanah - 1 1 1 2 3 57 +38 Cibiuk - - - 1 1 - 56 +39 Kadungora - 4 1 2 2 5 135 +Balubur +40 - 2 1 1 5 3 148 +Limbangan +41 Selaawi - 1 1 1 2 2 67 +42 Malangbong 1 6 1 2 8 6 148 +Jumlah 8 83 33 68 156 95 4.223 +Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2022, Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: Health Office in 2022, Garut Regency in 2023 Figures, managed in SIPD +b. Sebaran Tenaga Kesehatan/Distribution of Health Workers +Ketersediaan tenaga kesehatan The availability of health workers can +dapat dijadikan sebagai indikator tingkat be used as an indicator of the level of +pelayanan dan standar sistem pelayanan service and standards of the health +kesehatan yang diberikan pemerintah service system provided by local +daerah kepada masyarakat. Sampai governments to the community. Until now +dengan saat ini jumlah tenaga kesehatan the number of health workers in Garut +yang ada di Kabupaten Garut masih Regency is still inadequate, this has also +95 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +belum memadai, hal ini turut resulted in limited health services in the +mengakibatkan terbatasnya pelayanan community, especially in areas that are +kesehatan pada masyarakat khususnya difficult to reach. Until 2022, Medical +di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Worker was 621 people, Psychology 3 +Sampai dengan tahun 2022, jumlah people, nurses 2,736 people, midwives +tenaga medis sebanyak 621 orang, 1,569 people, pharmaceutical workers +psikologi 3 orang Perawat 2.736 orang, 492 people, public health workers 165 +Bidan 1.569 orang, Tenaga Kefarmasian people, environmental health workers 84 +492 orang, Tenaga Kesehatan people, nutrition workers 92 oang and +Masyarakat 165 orang, Tenaga Biomedical Enginer 342 people. Data on +Kesehatan Lingkungan 84 orang, Tenaga the distribution of medical personnel of +Gizi 92 oang dan Tenaga Teknik Garut Regency until 2022 is as follows: +Bometika 342 orang. Data sebaran +tenaga medis Kabupaten Garut keadaan +sampai tahun 2022 sebagai berikut: +Tabel 3.11. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.11. Number of Health Human Resources by Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Tenaga Tenaga +Kecamatan Medis/ Psikologi Perawat Bidan Kefarmasian +No +Subdistrict Medical Klinis Clinical Nurse Midwife Pharmacist +Worker Psychology +1 2 3 4 5 6 7 +1 Cisewu 3 - 30 19 2 +2 Caringin 2 - 29 20 1 +3 Talegong 3 - 11 18 2 +4 Bungbulang 5 - 32 41 8 +5 Mekarmukti - - 23 17 2 +6 Pamulihan 4 - 21 17 3 +7 Pakenjeng 5 - 46 53 6 +8 Cikelet 2 - 33 31 2 +9 Pameungpeuk 40 - 143 82 25 +10 Cibalong 3 - 30 46 3 +11 Cisompet 3 - 20 26 4 +12 Peundeuy 2 - 17 18 3 +13 Singajaya 3 - 29 24 3 +14 Cihurip 2 - 14 14 - +15 Cikajang 15 - 35 40 13 +16 Banjarwangi 3 - 18 27 1 +17 Cilawu 20 - 52 53 17 +18 Bayongbong 11 - 39 47 8 +96 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tenaga Tenaga +Kecamatan Medis/ Psikologi Perawat Bidan Kefarmasian +No +Subdistrict Medical Klinis Clinical Nurse Midwife Pharmacist +Worker Psychology +1 2 3 4 5 6 7 +19 Cigedug 3 - 14 18 2 +20 Cisurupan 10 - 48 45 7 +21 Sukaresmi 2 - 11 27 - +22 Samarang 6 - 36 43 5 +23 Pasirwangi 4 - 28 30 6 +Tarogong +24 144 - 843 131 114 +Kidul +Tarogong +25 28 - 83 42 34 +Kaler +26 Garut Kota 88 - 269 71 69 +27 Karangpawitan 70 1 226 94 49 +28 Wanaraja 36 - 111 46 19 +29 Sucinaraja 2 - 22 22 3 +30 Pangatikan 2 - 13 23 1 +31 Sukawening 9 - 51 46 8 +32 Karangtengah 2 - 11 19 2 +33 Banyuresmi 12 - 58 58 10 +34 Leles 12 - 45 45 9 +35 Leuwigoong 8 - 34 27 5 +36 Cibatu 6 - 28 25 6 +37 Kersamanah 3 - 20 17 5 +38 Cibiuk 3 - 12 25 1 +39 Kadungora 14 2 40 27 13 +40 Bl.Limbangan 13 - 34 29 9 +41 Selaawi 3 - 19 16 2 +42 Malangbong 15 - 58 61 10 +Jumlah 621 3 2.736 1.569 492 +Tenaga +Tenaga Teknik Tenaga Kesehatan Kesehatan +No Kecamatan Tenaga Gizi Bometika Lingkungan Masyarakat +Subdistrict Nutritionst Biomedical Enginer Eviromental Health Public Health +Worker Worker +1 2 8 9 10 11 +1 Cisewu 2 1 1 1 +2 Caringin 1 3 1 1 +3 Talegong 2 1 1 - +4 Bungbulang 2 2 1 1 +5 Mekarmukti - 1 1 1 +97 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tenaga +Tenaga Teknik Tenaga Kesehatan Kesehatan +No Kecamatan Tenaga Gizi Bometika Lingkungan Masyarakat +Subdistrict Nutritionst Biomedical Enginer Eviromental Health Public Health +Worker Worker +1 2 8 9 10 11 +6 Pamulihan 1 2 - 2 +7 Pakenjeng - 3 2 3 +8 Cikelet 1 4 - 4 +9 Pameungpeuk 6 30 5 5 +10 Cibalong 1 2 - 4 +11 Cisompet 1 3 2 - +12 Peundeuy 1 1 1 2 +13 Singajaya 1 4 - - +14 Cihurip - 1 - 2 +15 Cikajang 3 5 1 4 +16 Banjarwangi 2 2 1 5 +17 Cilawu 5 12 5 4 +18 Bayongbong 2 4 2 5 +19 Cigedug - 1 - - +20 Cisurupan 1 7 2 14 +21 Sukaresmi - 1 - 2 +22 Samarang 2 4 - 2 +23 Pasirwangi - 2 1 2 +24 Tarogong Kidul 20 78 14 46 +25 Tarogong Kaler 2 20 2 6 +26 Garut Kota 6 34 19 6 +27 Karangpawitan 6 32 4 10 +28 Wanaraja 3 17 2 8 +29 Sucinaraja 1 - - 1 +30 Pangatikan 1 5 1 2 +31 Sukawening 1 7 3 2 +32 Karangtengah - 1 - 1 +33 Banyuresmi 4 11 1 4 +34 Leles 3 5 3 3 +35 Leuwigoong 1 4 - 1 +36 Cibatu 2 3 1 1 +37 Kersamanah 1 4 1 1 +38 Cibiuk - 1 1 - +39 Kadungora 1 9 - 5 +40 Bl.Limbangan 3 8 1 2 +98 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tenaga +Tenaga Teknik Tenaga Kesehatan Kesehatan +No Kecamatan Tenaga Gizi Bometika Lingkungan Masyarakat +Subdistrict Nutritionst Biomedical Enginer Eviromental Health Public Health +Worker Worker +1 2 8 9 10 11 +41 Selaawi 1 2 1 - +42 Malangbong 2 5 3 2 +Jumlah 92 342 84 165 +Catatan : Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis baik di dalam +maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan +(UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)/Medical worker includes doctor, dentist, medical +specialist, and dentist specialist at home and abroad recognized by Indonesian government in +accordance with the laws and regulations (Law No. 29 year 2004 about Medical Practice +Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2022, BPS Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: Health Office 2022, BPS Garut In Figures 2023, managed in SIPD +c. Pelayanan Kesehatana/Health Services +Upaya peningkatan derajat Efforts to improve health degrees +kesehatan melalui program pelayanan through immunization service programs +imunisasi sebagai berikut: are as follows: +Tabel 3.12. Jumlah Penduduk yang di Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2022 +Table 3.12. Number of People Immunized By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Kecamatan/ Polio/ Campak/ DPT HB DPT HB Hepatitis +No BCG +Subdistrict polio Measles HIB 1 HIB 2 0 +1 Cisewu 1.964 1.011 519 487 494 477 +2 Caringin 2.311 1.163 648 620 588 620 +3 Talegong 2.170 926 542 558 575 529 +4 Bungbulang 4.352 1.904 1.088 1.113 1.086 1.137 +5 Mekarmukti 1.190 861 311 297 304 284 +6 Pamulihan 1.189 508 309 293 293 243 +7 Pakenjeng 6.425 2.387 1.478 1.758 1.585 1.164 +8 Cikelet 3.315 1.259 800 848 811 733 +9 Pameungpeuk 2.722 1.276 697 692 692 772 +10 Cibalong 3.416 1.533 844 873 836 799 +11 Cisompet 3.363 1.185 910 911 831 858 +12 Peundeuy 1.434 636 359 360 359 423 +13 Singajaya 3.302 1.563 825 825 827 832 +14 Cihurip 796 433 190 200 190 205 +15 Cikajang 6.255 2.665 1.535 1.569 1.519 1.332 +16 Banjarwangi 4.163 1.857 1.136 1.060 1.014 1.006 +99 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan/ Polio/ Campak/ DPT HB DPT HB Hepatitis +No BCG +Subdistrict polio Measles HIB 1 HIB 2 0 +17 Cilawu 6.701 3.241 1.689 1.685 1.636 1.757 +18 Bayongbong 6.145 3.437 1.617 1.518 1.490 1.740 +19 Cigedug 650 459 461 527 406 766 +20 Cisurupan 1.835 1.883 1.423 1.509 1.450 1.927 +21 Sukaresmi 2.220 898 609 611 557 741 +22 Samarang 5.076 2.194 1.356 1.262 1.265 1.430 +23 Pasirwangi 4.340 2.049 1.138 1.141 1.068 1.332 +24 Tarogong Kidul 9.165 4.368 2.325 2.303 2.294 2.316 +25 Tarogong Kaler 6.218 3.385 1.610 1.550 1.536 1.709 +26 Garut Kota 8.801 3.728 2.223 2.231 2.185 2.410 +27 Karangpawitan 9.067 3.880 2.304 2.292 2.253 2.307 +28 Wanaraja 3.186 1.555 757 814 810 860 +29 Sucinaraja 1.761 823 466 432 452 474 +30 Pangatikan 2.929 1.450 748 763 781 778 +31 Sukawening 3.523 1.445 903 876 880 902 +32 Karangtengah 1.807 1.717 311 500 459 268 +33 Banyuresmi 6.220 3.064 1.563 1.534 1.501 1.570 +34 Leles 5.861 2.357 1.518 1.489 1.505 1.441 +35 Leuwigoong 2.572 1.190 654 655 634 692 +36 Cibatu 4.826 2.449 1.219 1.239 1.254 1.229 +37 Kersamanah 2.971 1.031 757 734 713 690 +38 Cibiuk 1.681 581 488 480 390 609 +39 Kadungora 5.599 2.584 1.485 1.476 1.514 1.482 +40 Balubur Limbangan 4.789 1.606 1.270 1.233 1.191 1.247 +41 Selaawi 2.385 864 619 631 604 613 +42 Malangbong 10.861 5.366 2.601 2.684 2.745 2.558 +Jumlah 177.849 82.309 45.154 45.314 44.331 45.312 +Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan BPS Garut Dalam Angka 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: Health Office 2022 and BPS Garut In Figures 2023, managed in SIPD +Tabel 3.13. Jumlah Sarana dan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Kabupaten +Garut Tahun 2021-2022 +Table 3.13. Number of Facilities and Services for Dr. Slamet Regional General Hospital, Garut +Regency, 2021-2022 +Uraian/ +No 2021 2022 +description +Kapasitas Tempat Tidur +1 Kelas VIP - - +2 Kelas I 68 36 +100 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Uraian/ +No 2021 2022 +description +3 Kelas II 34 54 +4 Kelas III 231 229 +5 Perina 45 45 +6 ICU 18 22 +Sarana Transportasi +1 Ambulance 8 8 +2 Kereta Jenazah 1 1 +3 Kendaraan Operasional 10 9 +4 Motor 5 5 +Paramedis +1 Dokter Umum 23 22 +2 Dokter Gigi 2 1 +3 Dokter Spesialis 43 43 +4 Bidan 58 58 +5 Perawat 520 520 +6 Apoteker 10 10 +7 Paramedis Lainnya 99 102 +Pasien/Pelayanan Medis +1 Rawat Jalan 58.951 83.095 +2 Rawat Inap 17.206 25.224 +3 Gawat Darutat 24 Jam 16.922 21.847 +Sumber: RSUD Dr. Slamet Tahun 2022 dan BPS Garut Dalam Angka 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: RSUD Dr. Slamet Tahun 2022,and BPS Garut In Figures 2023, managed in SIPD +3.1.3. Pekerjaan Umum/Public Works +Pembangunan dibidang infrastruktur Development in the field of infrastructure +merupakan suatu tuntutan yang tidak is an unavoidable demand and a +terelakan dan menjadi prioritas development priority. Infrastructure +pembangunan. Pembangunan infrastruktur development is a long-term investment +merupakan investasi jangka panjang yang whose benefits can be enjoyed by the +manfaatnya dapat dinikmati masyarakat community in a few years and is aimed at +dalam beberapa tahun dan ditujukan untuk accelerating the economic growth of the +mempercepat pertumbuhan ekonomi region. +wilayah. +Di Kabupaten Garut, pembangunan In Garut Regency, infrastructure +infrastruktur terus menerus dilakukan oleh development is continuously carried out by +pemerintah, baik infrastruktur jalan, the government, both road infrastructure, +jembatan, irigasi dan sarana air bersih. Hal bridges, irrigation and clean water facilities. +101 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas It aims to improve the quality of life of the +hidup masyarakat dan mendorong laju community and encourage the pace of +pergerakan ekonomi daerah. Berikut adalah regional economic movement. Here are the +data-data ketersediaan infrastruktur jalan, data on the availability of road infrastructure, +jembatan, irigasi dan sarana air bersih di bridges, irrigation and clean water facilities +Kabupaten Garut beserta kondisinya. in Garut Regency and its condition. +a. Jalan/Roads +• Panjang Jalan di Kabupaten/Road Length in Regency +Berdasarkan kewenanganya, Based on his authority, the road in +jalan di Kabupaten Garut terdiri atas Garut Regency consists of a national +jalan strategis nasional dengan total strategic road with a total length of +panjang 105,02 km, jalan strategis 105.02 km, a provincial strategic +provinsi 286,032 km dan jalan road of 286.032 km and a regency +kabupaten 829,00 km. Ruas jalan road of 829.00 km. The road is +tersebut tersebar di 42 kecamatan spread across 42 districts that are +yang dilalui. passed. +Tabel 3.14. Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Garut +Tahun 2021-2022 +Table 3.14. Lenght of Roads by Level of Government Authority in Garut Regency in 2021-2022 +Tingkat Kewenangan Pemerintahan Panjang/Length (km) +No +Level of Government Authority 2021 2022 +1 Negara/State 90,09 105,02 +2 Provinsi/Province 286,03 286,032 +3 Kabupaten/Regency 829, 00 829, 00 +Jumlah/Total 1205,12 1220,052 +Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Public Works and Spatial Planning Office 2022, managed in SIPD +• Kondisi Jalan/Road Conditions +Sampai dengan keadaan tahun Until the state of 2022, district +2022 jalan kabupaten yang berada roads are in Steady condition for +dalam kondisi Mantap sepanjang 829.00 km, Good condition 558.88 +829,00 km, kondisi Baik 558,88 km, km, Moderate condition 139.66 km +kondisi Sedang 139,66 km dan rusak and 42.80 km lightly damaged, 87.66 +ringan 42,80 km, Rusak Berat 87,66 km Seriously Damaged. The +km. Pemerintah terus melakukan government continues to make +perbaikan terhadap prasarana improvements to the existing road +jaringan jalan yang ada di Kabupaten network infrastructure in Garut +102 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Garut menuju kondisi yang lebih baik Regency towards better conditions +dan memberi kenyamanan bagi para and providing comfort for road users +pengguna jalan sehingga diharapkan so that it is expected to be able to +mampu menunjang kegiatan support community and regional +perekonomian masyarakat dan economic activities. +daerah. +Tabel 3.15. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.15. Lenght of Roads by Condition of Roads in Garut Regency in 2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No Road Name (km) Baik/ Good Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +Limbangan - Selaawi +1 13,20 9,02 68,33 4,18 31,67 - - - - +(Bts.Kab.Sumedang) +2 Kondangsari - Pasar Andir 1,080 0,60 55,56 0,30 27,78 - - 0,18 16,67 +3 Sukamerang - Cibatu 6,01 3,51 58,40 2,50 41,60 - - - - +4 Salamanjah - Kadungora 1,58 1,56 98,73 - - - - 0,02 1,27 +Sp. Limbangan - +5 7,98 6,28 78,70 1,70 21,30 - - - - +Leuwigoong +Lewo - Sanding - +6 11,18 4,880 43,65 5,20 46,51 1,10 9,84 - - +Cipeundeuy +7 Pasawahan - Cipanas 1,97 1,07 54,31 0,90 45,69 - - - - +Cibangban - Tanjungpura +8 3,00 0,98 32,67 1,42 47,33 0,60 20,00 - - +- Bojonglarang +9 Cibudug - Cipicung 7,09 7,09 100,00 - - - - - - +10 Cihuni - Cibatu 7,38 5,08 68,83 2,30 31,17 - - - - +11 Cihuni - Sukawening 1,77 1,27 71,75 0,50 28,25 - - - - +12 Sukawening - Cinta 6,13 3,63 59,22 2,50 40,78 - - - - +13 Wanaraja - Cihuni 1,78 1,58 88,76 0,20 11,24 - - - - +14 Wanaraja - Talagabodas 14,58 9,31 63,85 3,30 22,63 0,75 5,14 1,22 8,37 +15 Cipicung - Wanaraja 4,63 3,13 67,60 1,50 32,40 - - - - +16 Karangpawitan - Wanaraja 5,61 5,21 92,87 0,40 7,13 - - - - +17 Garut - Karangpawitan 3,45 2,40 69,57 1,05 30,43 - - - - +18 Pasirmuncang - Cipicung 6,80 3,20 47,06 3,60 52,94 - - - - +19 Jalan Merdeka 1,90 1,90 100,00 - - - - - - +Warungpeuteuy - +20 4,24 2,04 48,11 2,20 51,89 - - - - +Kiaralawang +21 Tarogong - Samarang 6,70 3,82 57,01 2,88 42,99 - - - - +22 Samarang - Panunjuk 1,87 1,78 95,19 0,09 4,81 - - - - +103 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +23 Padarek - Banjarsari 7,29 5,69 78,05 1,60 21,95 - - - - +24 Garawangsa - Sukamenak 3,94 2,04 51,78 1,80 45,69 - - 0,10 2,54 +25 Banjarsari - Panunjuk 0,79 0,59 74,68 0,20 25,32 - - - - +26 Panunjuk - Pasirwangi 7,90 6,62 83,80 1,28 16,20 - - - - +27 Simpang - Banjarsari 4,63 3,50 75,59 1,13 24,41 - - - - +28 Bayongbong - Cipondok 6,21 4,41 71,01 1,70 27,38 0,10 1,61 - - +29 Pamegatan - Singajaya 23,84 22,14 92,87 1,70 7,13 - - - - +30 Singajaya - Toblong 10,93 9,43 86,28 1,50 13,72 - - - - +Margaluyu - Rapuhan +31 1,48 0,98 66,22 0,50 33,78 - - - - +(Situs Cangkuang) +32 Cibodas - Cikandang 6,06 5,26 86,80 0,80 13,20 - - - - +Pameungpeuk - Bojong - +33 10,54 10,34 98,10 0,20 1,90 - - - - +Panyindangan +34 Toblong - Simpang 13,30 10,10 75,94 1,50 11,28 - - 1,70 12,78 +35 Kiarakohok - Linggamanik 16,55 10,50 63,44 2,25 13,60 1,20 7,25 2,60 15,71 +36 Singajaya - Taraju 5,66 5,10 90,11 0,56 9,89 - - - - +37 SP. Cikelet - Cijambe 1,90 1,90 100,00 - - - - - - +38 Ciparay - Cihurip 5,22 3,82 73,18 1,30 24,90 0,10 1,92 - - +39 Cihurip - Jayamukti 3,05 1,77 58,03 1,28 41,97 - - - - +40 Pangauban - Cipaganti 2,36 1,69 71,61 - - 0,57 24,15 0,10 4,24 +Cisandaan - Pakenjeng +41 6,35 4,55 71,65 1,80 28,35 - - - - +Lama +42 Cijambe - Gunung Sulah 3,74 0,70 18,72 2,24 59,89 0,80 21,39 - - +Pasirmuncang - +43 1,72 1,72 100,00 - - - - - - +Nangkaruka +44 Bungbulang - Sukarame 15,08 15,08 100,00 - - - - - - +Pakenjeng Lama - +45 11,28 9,90 87,77 1,38 12,23 - - - - +Nangkaruka +46 Bantarpeundeuy - Cilaut 9,22 8,65 93,82 0,35 3,80 0,22 2,39 - - +Cisarua - Taneuh +47 3,00 - - - 0,60 20,00 2,40 80,00 +Beureum +Puncakhamerang - +48 5,00 4,20 84,00 0,30 6,00 - - 0,50 10,00 +Coblosan +49 Cihurip - Singajaya 8,380 7,980 95,23 0,40 4,77 - - - - +Samarang - Kamojang +50 11,970 71,60 3,40 28,40 - - - - +(Bts. Kab. Bandung) 8,570 +51 Sadang - Cigadog 7,750 5,350 69,03 1,70 21,94 0,30 3,87 0,40 5,16 +52 Ciparay - Godog 4,930 4,930 100,00 - - - - - - +Sukawening - Ancol - +53 5,520 5,520 100,00 - - - - - - +Caringin +54 Rancasalak - Lekor 3,660 2,46 67,21 1,20 32,79 - - - - +55 Garut - Cilandak 9,060 6,20 68,43 2,66 29,36 - - 0,20 2,21 +Cilandak - Babakan - +56 3,890 2,99 76,86 0,90 23,14 - - - - +Sp.Burujul +57 Leles - Lekor 3,150 1,900 60,32 1,25 39,68 - - - - +104 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +Lekor - Dano (Bts. Kab. +58 9,260 9,260 100,00 - - - - - - +Bandung) +Kadungora-Tanggulun- +59 Cigadog (Bts.Kab 5,570 4,970 89,23 0,60 10,77 - - - - +Bandung) +60 Cibulu - Sarjambe 3,050 3,05 100,00 - - - - - - +61 Leles - Cangkuang 3,150 2,95 93,65 0,20 6,35 - - - - +62 Jager - Jolok/Cipicung 2,100 26,19 0,50 23,81 1,05 50,00 - - +0,55 +63 Tarogong - Ciroyom 7,490 6,490 86,65 0,70 9,35 0,30 4,01 - - +64 Tarogong - Cipanas 2,170 2,070 95,39 0,10 4,61 - - - - +65 Cibunar - Cigalumpit 3,450 3,35 97,10 0,10 2,90 - - - - +66 Cikajang - Cipondok 6,010 3,61 60,07 2,40 39,93 - - - - +67 Bungbulang - Cijayana 14,290 5,990 41,92 7,20 50,38 1,10 7,70 - - +68 Genteng - Munjul 4,330 3,63 83,83 0,70 16,17 - - - - +69 Sukapadang - Cikamiri 7,740 3,770 48,71 3,17 40,96 0,80 10,34 - - +70 Citalahab - Burujul 4,630 3,730 80,56 0,70 15,12 0,20 4,32 - - +71 Tarogong - Tanjung 3,000 2,100 70,00 0,30 10,00 0,60 20,00 - - +72 Ciwalur - Cilampuyang 7,220 5,640 78,12 0,88 12,19 0,700 9,70 - - +73 Bojongsalam - Menger 5,570 4,470 80,25 1,10 19,75 - - - - +74 Cangkuang - Leuwigoong 5,030 2,83 56,26 2,20 43,74 - - - - +75 Limbangan - Margamukti 7,000 6,08 86,86 0,40 5,71 - - 0,52 7,43 +76 Pasanggrahan - Burujul 6,700 6,500 97,01 0,20 2,99 - - - - +77 Bojongloa - Cinyawar 2,460 2,460 100,00 - - - - - +78 Sukawening - Pasirjengkol 5,760 5,660 98,26 0,10 1,74 - - - - +79 Simpangsari - Cisurupan 8,370 5,710 68,22 0,89 10,63 0,10 1,19 1,67 19,95 +Cisurupan - Kwh. +80 8,520 5,720 67,14 1,80 21,13 1,00 11,74 - - +Papandayan +81 Talegong - Selaawi 12,260 3,900 31,81 4,60 37,52 3,66 29,85 0,10 0,82 +82 Cisompet - Cisangiri 5,420 3,850 71,03 1,30 23,99 0,27 4,98 - - +Hanjuang - Margalaksana +83 5,600 2,000 35,71 1,10 19,64 2,50 44,64 - - +- Ciawitali +- Dalam Kota Garut +84 Jalan Jendral Ahmad Yani 2,360 2,36 100,00 - - - - - - +85 Jalan Ciledug 1,430 1,43 100,00 - - - - - - +86 Jalan Veteran 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +87 Jalan Mandalagiri 0,490 - - 0,49 100,00 - - - - +105 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +88 Jalan Pasar Baru 0,490 0,39 79,59 0,10 20,41 - - - - +89 Jalan Cikuray 0,490 0,39 79,59 0,10 20,41 - - - - +90 Jalan Guntur 1,870 1,87 100,00 - - - - - - +Jalan Perintis +91 0,200 0,20 100,00 - - - - - - +Kemerdekaan 1 +92 Jalan Bank 0,590 0,59 100,00 - - - - - - +93 Jalan Pramuka 0,490 0,49 100,00 - - - - - - +94 Jalan Dewi Sartika 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +95 Jalan Bratayuda 1,300 1,30 100,00 - - - - - - +96 Jalan Pasundan 0,990 0,99 100,00 - - - - - - +97 Jalan Papandayan 0,690 0,69 100,00 - - - - - - +Jalan Siliwangi / +98 0,590 0,59 100,00 - - - - - - +Kabupaten +99 Jalan Ciwalen 0,440 0,44 100,00 - - - - - - +100 Jalan Karacak 0,490 0,49 100,00 - - - - - - +101 Jalan Kiansantang 0,300 0,30 100,00 - - - - - - +102 Jalan Ranggalawe 0,440 0,44 100,00 - - - - - - +Jalan Sudirman - Guntur +103 1,030 1,03 100,00 - - - - - - +(Tegal Kudi) +104 Jalan Muhammadiyah 0,390 0,39 100,00 - - - - - - +105 Jalan Mawar 0,390 0,39 100,00 - - - - - - +106 Jalan Pajajaran 0,300 0,30 100,00 - - - - - - +107 Jalan Kananga 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +108 Jalan Cakrabuana 0,200 0,10 50,00 0,10 50,00 - - - - +109 Jalan Gunung Satria 0,390 0,39 100,00 - - - - - - +Jalan Dayeuhandap /HOS. +110 0,790 0,69 87,34 0,10 12,66 - - - - +Cokroaminoto +111 Jalan Komplek Talun 0,490 0,49 100,00 - - - - - - +112 Jalan Kondangrege 0,320 0,32 100,00 - - - - - - +113 Jalan Galunggung 0,200 0,20 100,00 - - - - - - +114 Jalan Panjuwulung 0,200 0,20 100,00 - - - - - - +115 Jalan Pakuwon 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +116 Jalan Gunung Payung 0,15 0,10 66,67 0,05 33,33 - - - - +117 Jalan Sulaeman 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +118 Jalan Gagak Lumayung 2,07 1,870 90,34 0,20 9,66 - - - - +119 Jalan Rengganis 0,25 0,25 100,00 - - - - - - +120 Jalan Gunung Kasur 0,10 - - 0,10 100,00 - - - - +121 Jalan Muara Sanding 1,53 0,20 13,07 0,43 28,10 0,80 52,29 0,10 6,54 +106 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +122 Jalan Galumpit 0,44 0,44 100,00 - - - - - - +Jalan Gunung Simpay +123 0,34 0,10 29,41 - - 0,24 70,59 - - +/Pajagalan +124 Jalan Sedakeling 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +125 Jalan Cimuncang 2,17 1,815 83,64 0,055 2,53 0,10 4,61 0,20 9,22 +126 Jalan Gunung Putri 0,30 0,10 33,33 0,20 66,67 - - - - +Jalan Ibu Noch +127 1,82 0,420 23,08 0,20 10,99 1,20 65,93 - - +Kartanegara +128 Jalan Sumbersari 0,39 0,09 23,08 0,30 76,92 - - - - +129 Jalan Lio 0,20 - - - - 0,20 100,00 - - +130 Jalan Gunung Lumbung 0,05 - - - - 0,05 100,00 - - +131 Jalan H. Slamet 0,15 0,15 100,00 - - - - - - +132 Jalan SMP 3 0,15 0,10 66,67 0,05 33,33 - - - - +133 Jalan Candramerta 1 0,30 0,30 100,00 - - - - - - +134 Jalan Candramerta 2 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +Dalam Kota Garut Wil. +- +Tarogong +135 Jalan Pembangunan 2,46 1,960 79,67 0,50 20,33 - - - - +136 Jalan RSU 0,690 0,490 71,01 0,20 28,99 - - - - +Jalan Terusan +137 1,77 1,77 100,00 - - - - - - +Pembangunan +Jalan Perintis +138 0,25 0,25 100,00 - - - - - - +Kemerdekaan 2 +139 Jalan Patriot 0,49 0,49 100,00 - - - - - - +Jalan Pemda - Hampor +140 0,69 0,69 100,00 - - - - - - +(Terusan Patriot) +141 Jalan Guntur Sari 1,08 0,78 72,22 0,20 18,52 0,10 9,26 - - +Jalan Lingkungan Pasar +142 1,18 - 0,38 32,20 0,100 8,47 0,70 59,32 +Guntur +143 Jalan Subyadinata 1,03 0,43 41,75 0,60 58,25 - - - - +144 Jalan Proklamasi 1,67 0,40 23,95 0,73 43,41 0,55 32,63 - - +145 Jalan KH. Musthafa Kamil 0,49 0,29 59,18 0,20 40,82 - - - - +146 Jalan Aruji Kartawinata 0,54 0,54 100,00 - - - - - - +147 Jalan Guntur Wangi 0,30 0,300 100,00 - - - - - - +148 Jalan Guntur Kencana 0,30 - - - - 0,20 66,67 0,10 33,33 +149 Jalan Guntur Cendana 0,39 0,39 100,00 - - - - - - +150 Jalan Guntur Endah 0,30 0,30 100,00 - - - - - - +151 Jalan Guntur Madu 0,20 - - - - - - 0,20 100,00 +152 Jalan Guntur Melati 1,38 1,20 86,96 0,18 13,04 - - - - +153 Jalan Mayor Syamsu 0,34 - - 0,34 100,00 - - - - +154 Jalan Cimanuk - Gorda 0,84 0,44 52,38 0,20 23,81 0,20 23,81 - - +107 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +155 Jalan Pahlawan 0,49 0,49 100,00 - - - - - - +156 Jalan Terusan Pahlawan 1,48 0,88 59,46 0,50 33,78 0,10 6,76 - - +157 Jalan pataruman 0,54 0,44 81,48 0,10 18,52 - - - - +158 Jalan Nusa Indah 1 0,84 0,84 100,00 - - - - - - +159 Jalan Nusa Indah 2 0,30 0,30 100,00 - - - - - - +160 Jalan Tenjolaya 0,89 0,69 77,53 0,20 22,47 - - - - +161 Jalan Tajug 0,34 0,34 100,00 - - - - - - +Jalan Paseban (Otista - +162 1,20 1,20 100,00 - - - - - - +Patriot) +163 Jalan Sukapadang 0,44 0,44 100,00 - - - - - - +164 Jalan Kaum Tarogong 0,20 0,10 50,00 0,10 50,00 - - - - +165 Jalan Alun-alun Tarogong 0,10 0,10 100,00 - - - - - - +166 Jalan Jati (Tarogong) 0,59 0,42 71,19 0,17 28,81 - - - - +Jalan Adung (Tarogong +167 0,79 0,60 75,95 0,19 24,05 - - - - +Kidul) +Jalan Wartawan +168 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +(Tarogong Kidul) +169 Jalan Siti Munigar 0,20 - - 0,10 50,00 0,10 50,00 - - +170 Jalan Babakan Loa 0,39 0,24 61,54 - - 0,15 38,46 - - +171 Jalan Ciateul 0,15 - - 0,15 100,00 - - - - +Jalan Pepabri(Ttarogong +172 0,79 0,79 100,00 - - - - - - +Kaler) +173 Jalan Gunung Kendang 0,10 0,10 100,00 - - - - - - +174 Jalan Sedahurip 0,20 - - 0,20 100,00 - - - - +175 Jalan Pramuka Teladan 0,15 0,10 66,67 - - 0,05 33,33 - - +176 Jalan Bank Dalam 0,15 - - 0,15 100,00 - - - - +177 Jalan Pasirpogor 0,20 0,10 50,00 0,10 50,00 - - - - +178 Jalan Haruman 0,15 0,15 100,00 - - - - - - +179 Jalan Guntur Mukti 0,10 0,10 100,00 - - - - - - +180 Jalan Anggrek 0,18 0,18 100,00 - - - - - - +181 Jalan Dahlia 0,15 0,15 100,00 - - - - - - +182 Jalan Flamboyan 0,15 - - - - 0,15 100,00 - - +183 Jalan H. Husen 0,30 - - - - 0,30 100,00 - - +184 Jalan Sukagalih 0,49 0,29 59,18 0,20 40,82 - - - - +185 Jalan SMP VI (Garut Kota) 0,10 0,10 100,00 - - - - - - +186 Jalan Selaawi 0,39 0,39 100,00 - - - - - - +Jalan Panday (Tarogong +187 0,25 0,25 100,00 - - - - - - +Kaler) +188 Jalan Citeureup 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +189 Jalan Panawuan 0,94 0,54 57,45 0,10 10,64 0,10 10,64 0,20 21,28 +Dalam Kota Kecamatan +- +Cikajang +190 Jalan Stasion (Cikajang) 0,15 0,150 100,00 - - - - - - +Jalan Pasar Kaler/Alun- +191 0,30 - - - - - - 0,30 100,00 +alun Utara (Cikajang) +Jalan Pasar Wetan/Alun- +192 0,30 0,30 100,00 - - - - - - +alun Utara (Cikajang) +193 Jalan Terminal (Cikajang) 0,20 - - - - - - 0,20 100,00 +194 Jalan Tanjung (Cikajang) 0,20 0,200 100,00 - - - - - - +Jalan Asrama Polisi +195 0,05 0,05 100,00 - - - - - - +(Cikajang) +Jalan Cikuda Polisi +196 0,79 0,79 100,00 - - - - - - +(Cikajang) +Jalan Belakang Pasar +197 0,99 0,99 100,00 - - - - - - +Cikajang (Cikajang) +Dalam Kota Kecamatan +- +Cisompet +Jalan Jayamukti +198 0,34 0,24 70,59 0,10 29,41 - - - - +(Cisompet) +108 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +Dalam Kota Kecamatan +- +Limbangan +Jalan Veteran +199 0,39 0,39 100,00 - - - - - - +(Limbangan) +200 Jalan Inpres (Limbangan) 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +201 Jalan Loji (Limbangan) 0,79 0,79 100,00 - - - - - - +Jalan Dalem Kasep +202 0,39 0,39 100,00 - - - - - - +(Limbangan) +Jalan Alun-alun Timur +203 0,10 0,10 100,00 - - - - - - +(Limbangan) +Jalan Alun-alun Barat +204 0,10 0,10 100,00 - - - - - - +(Limbangan) +Jalan Kudang +205 0,10 0,10 100,00 - - - - - - +(Limbangan) +206 Jalan Desa (Limbangan) 0,20 0,20 100,00 - - - - - - +Jalan Cijambe +207 0,440 0,44 100,00 - - - - - - +(Limbangan) +Jl. Limbangan Timur +208 0,510 0,51 100,00 - - - - - - +Ciseureuh (Limbangan) +Jl. Berdikari/Cimanjeh +209 0,300 0,20 66,67 0,10 33,33 - - - - +(Limbangan) +Dalam Kota Kecamatan +- +Malangbong +Jalan Alun-alun Timur +210 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +(Malangbong) +Jalan Alun-alun Utara +211 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +(Malangbong) +Jalan Muncang Agung +212 1,280 0,680 53,13 0,60 46,88 - - - - +(Malangbong) +Jalan Bojongsari Tangsi +213 0,740 0,740 100,00 - - - - - - +(Malangbong) +Jalan Jati Negara +214 0,340 0,340 100,00 - - - - - - +(Malangbong) +Jalan Ciwahang +215 1,970 1,770 89,85 0,20 10,15 - - - - +(Malangbong) +Dalam Kota Kecamatan +- +Pameungpeuk +Jalan Puncak Sari +216 0,300 - - 0,30 100,00 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Kopo +217 0,690 0,590 85,51 0,10 14,49 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Pasar +218 0,490 - - - - 0,49 100,00 - - +(Pameungpeuk) +Jl. Industri Desa Paas +219 0,100 - - 0,10 100,00 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan mohammad Hakim +220 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Segleng +221 0,340 0,240 70,59 0,10 29,41 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Sukapura +222 0,130 0,130 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Satria +223 0,440 0,440 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Punaga +224 2,510 1,700 67,73 0,25 9,96 0,35 13,94 0,21 8,37 +(Pameungpeuk) +Jalan Tambak Baya 1 +225 0,590 0,340 57,63 0,20 33,90 0,05 8,47 - +(Pameungpeuk) +Jalan Sang Lumajang +226 0,250 0,075 30,00 0,18 70,00 - - - - +(Pameungpeuk) +109 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +Jalan Sembah Ibrahim +227 0,200 - - 0,20 100,00 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Asisor +228 0,150 0,15 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Alun-alun Timur +229 0,050 0,05 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Kaum Tengah +230 0,200 0,20 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Kaum Lebak +231 0,300 - - 0,30 100,00 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Cikoneng +232 0,590 0,59 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Bitung Sumaer +233 0,490 0,49 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Cidahon +234 0,690 0,69 100,00 - - - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Mancagahar +235 1,280 0,68 53,13 0,60 46,88 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan Babakan +236 0,200 - - 0,20 100,00 - - - - +(Pameungpeuk) +Jalan SLTP/Tegal Gede +237 0,340 0,02 5,88 - - 0,32 94,12 - - +(Pameungpeuk) +Dalam Kota Kecamatan +- +Cibatu +Jalan Sutan Syahrir +238 0,250 0,250 100,00 - - - - - - +(Cibatu) +239 Jalan Stasiun (Cibatu) 0,200 0,100 50,00 0,10 50,00 - - - - +240 Jalan Alun-alun Cibatu 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +241 Jalan Siliwangi (Cibatu) 0,790 0,790 100,00 - - - - - - +Jalan Jendral Ahmad Yani +242 0,590 0,59 100,00 - - - +(Cibatu) +243 Jalan Ampera (Cibatu) 0,100 0,10 100,00 - - - - - +Jl. Arif Rahman Hakim +244 0,590 0,09 15,25 0,50 84,75 - - - - +(Cibatu) +Jalan Babakan Cau +245 0,840 0,36 42,86 0,20 23,81 - - 0,28 33,33 +(Cibatu) +246 Jalan A. Sutandi (Cibatu) 1,870 1,87 100,00 - - - - - - +247 Jalan SMA (Cibatu) 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +Kiarakohok - +248 2,660 2,660 100,00 - - - - - - +Sayangheulang +Ngontong Kulon - +249 1,080 1,08 100,00 - - - - - - +Rancabango +250 Hampor - Cipanas 1,770 0,46 25,99 0,60 33,90 0,71 40,11 - - +251 Simpang - Cimadang 8,960 1,90 21,21 0,70 7,81 - - 6,36 70,98 +252 Jayamukti - Cisangkal 5,570 2,70 48,47 0,60 10,77 - - 2,27 40,75 +Kiaralawang - Talun - +253 6,990 3,79 54,22 1,40 20,03 1,80 25,75 - - +Margaluyu +Cibogo - Karangsari - +254 9,310 6,24 67,02 2,57 27,60 - - 0,50 5,37 +Pangendongan +255 Cibogo - Cimari 0,690 0,69 100,00 - - - - - - +256 Cibogo - Tegalgede 7,980 2,05 25,69 - - - - 5,93 74,31 +257 Sumadra - Cileuleuy 31,720 - - - - - - 31,72 100,00 +Cileuleuy - Kwh +258 3,820 - - - - - - 3,82 100,00 +Papandayan +259 Tanjung - Citiis 2,180 1,02 46,79 - - - - 1,16 53,21 +110 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +Citiis - Pasawahan (Sp. +260 1,480 0,460 31,08 - - 1,02 68,92 - - +Masduki) +Sp. Cisompet - +261 12,210 1,30 10,65 - - - - 10,91 89,35 +Tegalpanjang +262 Tegalpanjang - Ciawi 8,370 7,87 94,03 0,20 2,39 - - 0,30 3,58 +Simpang - Sagara - Sp. +263 17,930 17,93 100,00 - - - - - - +Cibaregbeg +264 Sp. Cibaregbeg - Cibaluk 0,790 0,15 18,99 - - 0,35 44,30 0,29 36,71 +265 Sp. Pasirwangi - Darajat 4,430 2,93 66,14 1,50 33,86 - - - - +266 Caringin - Indralayang 12,300 7,50 60,98 0,80 6,50 - - 4,00 32,52 +267 Tegalgede - Bojongrandu 4,880 3,60 73,77 0,68 13,93 0,60 12,30 - - - +268 Salamanjah - Cikembulan 1,870 1,60 85,56 0,27 14,44 - - - - +269 Maripari - Wanaraja 7,190 6,19 86,09 1,00 13,91 - - - - +270 Cinta - Cimasuk 5,000 4,70 94,00 0,10 2,00 - - 0,20 4,00 +271 Tanggulun - Ciawi 4,040 0,640 15,84 2,60 64,36 0,80 19,80 - - +272 Ciawi - Majasari 4,330 2,700 62,36 1,53 35,33 0,10 2,31 - - +273 Barusuda - Giriwaras 3,940 2,24 56,85 0,70 17,77 1,00 25,38 - - +274 Campedak - Papandayan 2,910 2,010 69,07 0,70 24,05 0,20 6,87 - - +Bandrek - Basari - +275 4,700 4,30 91,49 0,10 2,13 0,10 2,13 0,20 4,26 +Kamasan +Cileuleuy - Cijaringao - +276 4,500 - - 0,80 17,78 3,70 82,22 - - +Kamasan +Sukalilah - Dangdeur - +277 3,800 1,80 47,37 1,20 31,58 0,80 21,05 - - +Purbasana +278 Jalan Situs Ciburuy 2,000 1,62 80,75 0,39 19,25 - - - - +279 Jalan Pantai Cijeruk Indah 0,800 - - 0,46 57,50 0,34 42,50 - - +280 Tanjung - Maleer 3,000 - - 0,740 24,67 1,76 58,67 0,50 16,67 +Dangdeur - Giringsing- +281 7,030 4,83 68,71 0,50 7,11 1,70 24,18 - - +Curugbedil +Pamalayan - Cicariu - +282 7,600 - - 0,20 2,63 2,20 28,95 5,20 68,42 +Cikarang +Dalam Kota Kecamatan +- +Leles +Jalan Inpres Nunggal +283 0,690 0,690 100,00 - - - - - - +(Leles) +284 Jalan Pasar Kulon (Leles) 0,590 0,590 100,00 - - - - - - +285 Jalan Rangga (Leles) 0,200 0,200 100,00 - - - - - - +286 Jalan Kujang (Leles) 0,200 0,200 100,00 - - - - - - +Jalan SP4 - Inpres +287 0,390 0,390 100,00 - - - - - - +Nunggal (Leles) +288 Jalan Pramka (Leles) 0,300 0,300 100,00 - - - - - - +Jalan Bojong Jambu +289 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +(Leles) +290 Jalan Pasopati (Leles) 0,200 0,20 100,00 - - - - - - +Jalan Cipancar Tengah +291 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +(Leles) +Jalan Cipancar Kaler +292 0,340 0,340 100,00 - - - - - - +(Leles) +Jalan Trisula/Alun-alun +293 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +(Leles) +111 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi/Condition +Nama Ruas Panjang Sedang Rusak Ringan Rusak Berat +No +Road Name (km) +Baik/ Good +Moderate Damage Savelery Damage +km % km % km % km % +Dalam Kota Kecamatan +- +Bungbulang +Jalan Rajawali +294 0,490 0,090 18,37 - - 0,40 81,63 - - +(Bungbulang) +Jalan Alun-alun Timur +295 0,100 0,10 100,00 - - - - - - +(Bungbulang) +Jalan Pasar Lama +296 0,100 - - 0,10 100,00 - - - - +(Bungbulang) +Jalan Darussalam +297 0,050 - - 0,05 100,00 - - - - +(Bungbulang) +Jalan Babakan Kaum +298 0,150 0,15 100,00 - - - - - - +(Bungbulang) +Dalam Kota Kecamatan +- +Kadungora +Jalan Mandalawangi +299 0,490 0,490 100,00 - - - - - - +(Kadungora) +300 Jalan Stasion (Kadungora) 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +- Dalam Kota Wanaraja +Jalan Stasion Wanaraja/ +301 0,990 0,990 100,00 - - - - - - +Cikole +302 Jalan Stasion Cibolerang 1,000 0,495 49,50 0,30 30,00 0,21 20,50 - - +Dalam Kota Kecamatan +- +Karangpawitan +Jalan Suci Permai +303 0,890 0,490 55,06 0,40 44,94 - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Gatot Subroto +304 1,580 1,280 81,01 0,30 18,99 - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Stasion +305 Cimurah/Jalan Intan 1,480 0,880 59,46 0,10 6,76 0,50 33,78 - - +Dewata +Jalan Gumilang +306 0,200 - - 0,10 50,00 - - 0,10 50,00 +(Karangpawitan) +Jalan Santosa +307 0,100 - - 0,10 100,00 - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Bening +308 0,200 0,200 100,00 - - - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Damai +309 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Lestari +310 0,200 0,200 100,00 - - - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Indah +311 0,200 - - 0,20 100,00 - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Resik +312 0,150 - - 0,15 100,00 - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Asri +313 0,100 - - 0,10 100,00 - - - - +(Karangpawitan) +Jalan Elok +314 0,050 0,050 00,00 - - - - - - +(Karangpawitan) +Jl. Gumilang - Lestari +315 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +Barat (Karangpawitan) +Jl. Gumilang - Lestari +316 0,100 0,100 100,00 - - - - - - +Timur (Karangpawitan) +Jumlah / Total 829,00 558,88 67,42 139,66 16,85 42,80 5,16 87,66 10,57 +Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Public Works and Spatial Planning Office 2022, managed in SIPD +112 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +• Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan/Road Length By Surface Type +Panjang jalan kabupaten menurut The length of district roads +jenis permukaan sampai dengan according to surface type until 2022 +tahun 2022 yaitu panjang jalan is the length of the road is 829.00 km, +829,00 km, Aspal sepanjang 559,13 Asphalt along 559,13 km, Gravel +km, Jalan Kerikil sepanjang 49,21 Road along 49.21 km, Land along +km, Tanah sepanjang 0,26 km dan 0.26 km and Others along 220,4 km. +Lainnya sepanjang 220,4 km. +Tabel 3.16. Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 +Table 3.16. Lenght of Roads by Type of Road Surface in Garut Regency in 2022 +Jenis Permukaan Jalan Panjang Jalan (Km) +No +Type of Road Surface Lenght of Road +1 Aspal/Paved 559,13 +2 Kerikil/Gravel 49,21 +3 Tanah/Soil 0,26 +4 Lainnya/Others 220,4 +Jumlah/Total 829, 00 +Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Public Works and Spatial Planning Office 2022, managed in SIPD +b. Jembatan/Bridge +Sampai dengan Tahun 2022, Until 2022, the increase/ +peningkatan/rehabilitasi Jembatan rehabilitation of regency bridges as many +Kabupaten sebanyak 287 buah, tersebar as 287 pieces, spread in the Garut +di wilayah Kabupaten Garut. Regency area +Tabel 3.17. Data Jembatan Kabupaten di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.17. District Bridge Data in Garut Regency 2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +1 Cibalong 3,00 6,00 1 +2 Cipancar 50,00 7,00 1 +3 Cukang Galeuh 4,50 5,50 1 +4 Cibisoro 5,00 4,50 1 +113 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +5 Cilame/Cikuya 5,00 6,70 1 +6 Cihayam 9,50 5,50 1 +7 Cimeong 10,00 5,50 1 +8 Cimanuk 40,00 7,00 1 +9 Cipatat 2,50 5,00 1 +10 Cikondang 3,50 5,00 1 +11 Citambal 3,00 4,00 1 +12 Cikancil 3,00 5,00 1 +13 Cikaroya 7,00 5,00 1 +14 Cikancil 2 4,00 5,00 1 +15 Cipalengkok 4,00 5,00 1 +16 Cikeresek 5,00 5,00 1 +17 Salamanah 4,00 10,50 1 +18 Pasirluhur 2,50 7,00 1 +19 Citikey 1 4,00 7,00 1 +20 Cibinong 4,40 7,00 1 +21 Andir 2,50 7,00 1 +22 Sukatoril 4,00 7,00 1 +23 Cimundung 4,40 7,00 1 +24 Piaduc 12,00 5,00 1 +25 Bojonglarang 6,00 5,50 1 +26 Cimareme 7,00 8,00 1 +27 Karees 4,00 7,00 1 +28 Cibeureum 3,50 7,00 1 +29 Cipari 1 3,50 7,00 1 +30 Citameng 13,00 6,00 1 +31 Pasir Jengkol 4,00 7,00 1 +32 Cieunteung 3,50 7,00 1 +33 Warung Kaler 3,00 7,00 1 +34 Cipacing 3,00 7,00 1 +35 Cibeureum 5,00 7,00 1 +36 Cigugur 5,00 5,00 2 +37 Cilengo I 2,60 6,00 1 +38 Cilengo II 2,50 5,00 1 +39 Lamping 2,70 5,00 1 +40 Ragadiem 5,50 5,00 1 +41 Jeungjing 2,00 4,00 1 +42 Citangtu 3,10 7,00 1 +43 Cipasarangan 11,00 5,00 1 +44 Cimanuk 30,00 7,00 1 +45 Cinunuk 7,00 5,00 1 +114 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +46 Cihuni 3,00 8,70 1 +47 Patrol 4,00 9,00 1 +48 Cisangkan 9,00 7,00 1 +49 Sadang 3,00 7,80 1 +50 Cimalaka 7,20 7,00 1 +51 Citalaga 4,70 7,40 1 +52 Ciparay 5,00 10,00 1 +53 Cibanban 6,00 9,00 1 +54 Maleer 17,00 7,00 1 +55 Cikarokrok 3,00 6,00 1 +56 Jager 7,00 7,50 1 +57 Ciojar 3,40 6,50 1 +58 Ciroyom I 6,60 5,10 1 +59 Ciroyom II 8,60 6,70 1 +60 Pamulihan 2,80 6,80 1 +61 Cikamiri I 2,90 6,00 1 +62 Cikamiri II 12,00 9,50 1 +63 Ciloa 6,00 5,00 1 +64 Cipanday 19,00 1,50 1 +65 Batara 15,00 5,00 1 +66 Cilejet 10,00 5,00 1 +67 Cigeude 2,50 5,00 1 +68 Cigani 2,50 5,00 1 +69 Tajursela I 3,00 5,00 1 +70 Tajursela II 11,00 7,00 1 +71 Cibodas 13,00 6,40 1 +72 Cibolang 4,00 7,00 1 +73 Cipangligaran 9,50 7,00 1 +74 Situhiang 6,00 7,00 2 +75 Ciroyom I 17,00 7,00 1 +76 Ciroyom II 3,00 7,00 1 +77 Cigarukgak 8,00 7,00 1 +78 Dawuan 7,00 5,00 1 +79 Leubakleungsir 5,00 5,60 1 +80 Cisaat 4,00 5,00 1 +81 Cinyusu 5,00 6,00 1 +82 Cibodas 6,00 6,50 1 +83 Irigasi 5,00 5,00 1 +84 Cibubuhan 5,80 6,00 1 +85 Ciawitali 4,00 6,00 1 +86 Ciudian 9,00 6,00 1 +115 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +87 Cikatahaji 3,00 5,00 1 +88 Cimanyal 7,00 5,00 1 +89 Cijeruk 7,00 5,00 1 +90 Cisinga 7,00 5,50 1 +91 Cinyelap 2,50 6,00 1 +92 Cipeuteuy 17,00 6,50 1 +93 Lebak Ciroke 3,50 5,50 1 +94 Ciwalen 3,00 5,50 1 +95 Citapen 3,00 5,00 1 +96 Cimanuk 9,00 8,00 1 +97 Cikuya 12,00 5,80 1 +98 Cikawung 6,50 5,00 1 +99 Cinambo 3,00 5,00 1 +100 Singaweulu 3,00 5,50 1 +101 Cikarakal 3,00 5,00 1 +102 Cibihbul 3,00 5,00 1 +103 Cimudungdung 4,00 5,00 1 +104 Cisoga 2,50 5,00 1 +105 Cikole 4,00 5,00 1 +106 Citapen 1 10,00 5,00 1 +107 Citapen 2 3,00 6,00 1 +108 Cibihbul 2,50 5,00 1 +109 Cibenda I 2,50 5,00 1 +110 Cibenda II 3,00 5,00 1 +111 Cikadu 3,00 5,00 1 +112 Cijati I 4,50 5,00 1 +113 Cijati II 4,50 4,50 1 +114 Cijati III 4,00 4,50 1 +115 Cisirna 3,50 6,00 1 +116 Cikaengan 30,00 6,00 1 +117 Cibitung 4,00 5,00 1 +118 Cilumbung 9,00 6,00 1 +119 Cikelet 6,00 5,00 1 +120 Cipasangrangan 31,50 3,00 3 +121 Cisanggiri 17,50 6,00 1 +122 Cigempol 3,00 8,00 1 +123 Cikolomberan I 3,00 8,00 1 +124 Cikolomberan II 3,50 6,00 1 +125 Cihurip I 3,50 5,00 1 +126 Cipapandayan 4,00 6,00 1 +127 Cipakenjeng 5,50 5,50 1 +116 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +128 Situsaeur 6,00 6,00 1 +129 Ciseuneuhan 3,00 3,50 1 +130 Cimangke 30,00 3,50 1 +131 Lebak Buah 5,50 4,50 1 +132 Ciawitali 2,50 4,50 1 +133 Cibulender 5,00 5,00 1 +134 Cianda 7,00 5,00 1 +135 Cipancong 30,00 5,00 1 +136 Cidomas 3,00 6,00 1 +137 Cibatarua 12,00 4,50 1 +138 Ciawitemen 10,00 4,50 1 +139 Cirompang 12,00 4,50 1 +140 Bantar Peundeuy 30,00 5,00 2 +141 Cipalebuh 40,00 5,00 1 +142 Cilayu 14,00 5,00 1 +143 Cileksa 8,00 4,50 1 +144 Cianda 3,00 5,00 1 +145 Citonjuong I 4,00 5,00 1 +146 Citonjuong II 5,00 5,00 1 +147 Ciparigi 8,00 4,50 1 +148 Cikaso 3,00 5,00 1 +149 Ciparay 5,00 5,00 1 +150 Cikawung 4,00 5,00 1 +151 Cijudah 4,30 - 1 +152 Rancahideung 6,60 - 1 +153 Cangkalak 6,80 - 1 +154 Citepus 12,00 9,50 1 +155 Tajursela 4,00 9,00 1 +156 Garawangsa 5,00 1,50 1 +157 Ciparay 3,00 7,00 1 +158 Cikurutug 7,30 4,00 1 +159 Cigunung Agung 5,00 6,40 1 +160 Margawati 6,00 5,00 1 +161 Ciharus 3,50 4,50 1 +162 Cilame 4,00 4,60 1 +163 Salamnunggal 4,60 5,00 1 +164 Ciharus 2,50 3,50 1 +165 Patrol I 4,50 1,50 1 +166 Sangolah 6,00 5,00 1 +167 Cibulu 9,50 5,00 1 +168 Cipari 4,60 5,00 1 +117 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +169 Cuhuni 4,20 5,00 1 +170 Ciburaset 3,00 6,00 1 +171 Cikeusik 10,00 5,00 1 +172 Cikawedukan/Cisoga 4,00 4,50 1 +173 Cisaat 2,30 5,00 1 +174 Cipanas 3,00 3,00 1 +175 Cikalapa 4,50 4,50 1 +176 Kadangsapi 3,00 5,50 1 +177 Cihuru 3,00 4,50 1 +178 Cibudug 3,50 5,00 1 +179 Cikuray 6,50 5,60 1 +180 Pasarwetan 2,50 5,50 1 +181 Cibolang 3,00 4,60 1 +182 Ciburial 3,00 5,00 1 +183 Cikalorik 3,00 6,00 1 +184 Cisaat 3,00 4,50 1 +185 Cimariuk 3,00 5,00 1 +186 Cisarua 4,00 5,00 1 +187 Cinalawangsa 4,00 5,00 1 +188 Cibengban 4,00 5,00 1 +189 Cipeujeuh 16,50 5,50 1 +190 Nagrak 3,00 4,50 1 +191 Munjul 5,00 5,50 1 +192 Rancamaya 4,00 7,20 1 +193 Cijengkol 5,00 5,00 1 +194 Ciparat 2,50 5,80 1 +195 Cipelang 3,50 5,00 1 +196 Cibalubur 5,00 5,00 1 +197 Jati I 2,60 6,00 1 +198 Jati II 4,20 6,00 1 +199 Cikumutuk 4,50 5,00 1 +200 Cinangka 4,50 4,70 1 +201 Cipancar 21,50 4,70 2 +202 Sasakdupu 4,30 4,60 1 +203 Bojong I 2,50 5,00 1 +204 Bojong II 2,50 5,00 1 +205 Cipeujeuh 4,00 5,00 1 +206 Cipandawa 4,50 5,00 1 +207 Ciburuy I 5,00 4,00 1 +208 Ciburuy II 3,00 4,50 1 +209 Kp. Jamban 3,00 4,00 1 +118 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +210 Cipangadeungan 10,00 5,00 1 +211 Cisurian 10,00 - 1 +212 Cibeureum 15,00 4,00 1 +213 Cilimus 3,00 4,00 1 +214 Ciparugrug 6,00 5,00 1 +215 Ciparungrung 6,50 8,00 1 +216 Ciwaru I 3,00 4,00 1 +217 Ciwaru II 3,00 4,00 1 +218 Cikabuyutan 11,00 4,50 1 +219 Cibaliung 5,00 4,60 1 +220 Cipicung 3,50 4,00 1 +221 Cipicung 3,00 4,00 1 +222 Ps.Kalang 9,50 4,00 1 +223 Cicalurang I 4,00 4,00 1 +224 Cicalurang II 3,00 4,00 1 +225 Cileuncar 3,50 4,00 1 +226 Datarjumai I 4,00 4,00 1 +227 Datarjumai II 3,00 4,00 1 +228 Cibentang 11,50 3,50 1 +229 Cikawung 3,00 5,00 1 +230 Cikaret 3,00 5,00 1 +231 Ciloa 3,00 5,00 1 +232 Margalaksana 11,00 5,00 1 +233 Cigulampeng (Ahmad Yani) 2,50 6,00 1 +234 Ibu Noch. K. 4,00 5,00 1 +235 Pramuka /Cimanuk III 57,00 7,00 2 +236 Cikendi 6,00 12,00 1 +237 Ciwalen 12,00 9,00 1 +238 Bentar 4,00 9,00 1 +239 Guntur 5,00 9,00 1 +240 Pladuk 6,00 7,00 1 +241 Lio 5,00 4,00 1 +242 Gunung Putri 3,00 4,00 1 +243 Cimanuk/Rsu V 30,00 9,00 2 +244 Cikamiri 19,00 19,00 1 +245 Dayeuh Handap 6,00 4,00 1 +246 Ciwahang 3,00 4,50 1 +247 Asiror 4,50 6,00 1 +248 Sasak Bolong 3,50 3,00 1 +249 Cilauteureun I 2,00 7,00 1 +250 Cilauteureun II 8,00 9,00 1 +119 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Dimensi / Dimension +Nama Jembatan +No Jumlah Bentang +Bridge Name Panjang Jembatan (m') Lebar Jalur +(buah) +Bridge Length Lane Width (m') +Number of Spans +251 Cilauteureun III 3,00 8,00 1 +252 Ciojar 3,50 6,00 1 +253 Ciojar 3,00 4,00 1 +254 Margacinta 2,50 5,00 1 +255 Arinem 12,00 5,00 1 +256 Cihideung 3,00 5,00 1 +257 Pasawahan 3,00 5,00 1 +258 Cipakenjeng 3,00 4,00 1 +259 Ciherang I 4,00 4,00 1 +260 Ciherang II 2,60 3,50 1 +261 Cikahuripan 3,50 3,50 1 +262 Cihanjuang 2,80 6,00 1 +263 Ciarjuna 3,50 6,00 1 +264 Sasak Panjang 5,00 6,00 1 +265 Cileuleuy 3,00 4,00 1 +266 Cibatarua 3,00 5,00 1 +267 CIkawung 9,40 3,00 1 +268 Cibubur 3,50 5,00 1 +269 Cibaluh 30,00 5,00 1 +270 Cibolar 4,00 4,50 1 +271 Cipolong 5,00 4,00 1 +272 Situjaya 5,00 6,50 1 +273 Cibeureum 5,00 5,00 1 +274 Ciarineum 37,00 7,00 1 +275 Cihideung 3,00 5,00 1 +276 Salamanjah 4,00 10,50 1 +277 Cibeureum 3,50 3,00 1 +278 Ciroke I 3,70 4,50 1 +279 Ciroke II 10,00 4,00 1 +Jumlah 1.911,00 1.534,80 287 +Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Public Works and Spatial Planning Office 2022, managed in SIPD +c. Irigasi/Irrigation +Selain infrastruktur jalan dan In addition to road and bridge +jembatan, pemerintah juga telah infrastructure, the government has also +membangun saluran Irigasi. built irrigation canals. The construction of +Pembangunan saluran irigasi ini this irrigation canal aims to ensure the +bertujuan menjamin ketersediaan air availability of water for agricultural land, +untuk lahan pertanian, perkebunan, +120 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +budidaya ikan air tawar dan sektor usaha plantations, freshwater fish farming and +lainnya. other business sectors. +Tabel 3.18. Luas Areal Irigasi yang Terlayani di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.18. Area of Underserved Irrigation Area in Garut Rengency in 2022 +Lokasi / Location Luas Areal (Ha) / Area +Jenis Irigasi +Daerah Irigasi Sumber Air Areal Terlayani / Underserved Acreage +No Irrigation +Irrigation Area Water Sources +Type Desa / Kel. Kecamatan Baku Potensial Rehabili- Operasional +Village Subdistrict Standard Potential tasi / Pemeliharaan Jumlah/ +Rehabilitat / Maintenance Total +ion Operations +Irigasi +1 Badama S. Cikamiri Jayawaras Tarogong Kidul 555,00 431,44 45,03 413,95 458,99 +Permukaan +Irigasi +2 Baranangsiang S. Cimanuk Cintanagara Cigedug 882,00 556,67 - 729,41 729,41 +Permukaan +Irigasi +3 Beulahnangka S. Cikamiri Sirnasari Samarang 459,00 433,03 8,52 371,07 379,59 +Permukaan +Irigasi +4 Cadasgantung S. Cimanuk Ciburuy Bayongbong 321,00 121,45 100,15 165,31 265,47 +Permukaan +Irigasi +5 Cianten S. Cianten Surabaya Selaawi 586,00 586,00 42,17 442,45 484,62 +Permukaan +Irigasi +6 Ciawi S. Ciawi Mekarsari Cibalong 344,00 344,00 13,02 271,46 284,49 +Permukaan +Irigasi +7 Cibedug S. Cipancar Cigagade Limbangan 517,00 491,75 - 427,56 427,56 +Permukaan +Cibuyutan Irigasi +8 S. Cibuyut Sukamukti Banyuresmi 322,00 315,75 - 266,29 266,29 +Selatan Permukaan +Irigasi +9 Cibuyutan Utara S. Cibuyut Sindangsari Leuwigoong 463,00 460,63 - 382,90 382,90 +Permukaan +Irigasi +10 Cicapar S. Cipancar Cangkuang Leles 386,00 348,16 8,59 310,63 319,22 +Permukaan +Irigasi +11 Cijayana S, Cirompang Cijayana Mekarmukti 286,00 285,81 - 236,52 236,52 +Permukaan +Irigasi +12 Cikamiri S. Cikamiri Padasuka Pasirwangi 765,00 714,00 1,56 631,10 632,66 +Permukaan +Irigasi +13 Cikamiri II S. Cikamiri Kersamenak Tarogong Kidul 354,00 328,01 21,01 271,74 292,76 +Permukaan +Irigasi +14 Cikuray S. Cimanuk Cigedug Cigedug 75,00 75,00 22,01 40,01 62,03 +Permukaan +Irigasi +15 Cimanuk S. Cimanuk Hegarmanah Bayongbong 874,00 772,54 - 722,80 722,80 +Permukaan +Irigasi +16 Cimaragas S. Cijaimbang Margawati Garut Kota 809,00 786,81 - 669,04 669,04 +Permukaan +S. Cigunung Irigasi +17 Cimarijawa Rancasalak Leuwigoong 437,00 437,00 - 361,40 361,40 +Agung Permukaan +Irigasi +18 Ciojar S. Ciojar Sukasenang Banyuresmi 303,00 285,25 - 250,58 250,58 +Permukaan +Irigasi +19 Cipacing S. Cipacing Sindangsuka Cibatu 270,00 266,25 - 223,29 223,29 +Permukaan +Irigasi +20 Cipancar S. Cipancar Kandangmukti Kadungora 520,00 519,55 - 430,04 430,04 +Permukaan +Irigasi +21 Cipancong S. Cipancong Sukarame Caringin 355,00 353,73 31,95 261,64 293,59 +Permukaan +Irigasi +22 Cipandan S. Cianda Sinarjaya Bungbulang 280,00 279,78 - 231,56 231,56 +Permukaan +Irigasi +23 Cipeujeuh S. Cipeujeuh Mangkurakyat Cilawu 437,00 337,09 - 361,40 361,40 +Permukaan +Irigasi +24 Cirompang S. Cirompang Bungbulang Bungbulang 847,00 815,05 170,01 530,46 700,47 +Permukaan +121 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Lokasi / Location Luas Areal (Ha) / Area +Jenis Irigasi +Daerah Irigasi Sumber Air Areal Terlayani / Underserved Acreage +No Irrigation +Irrigation Area Water Sources +Type Desa / Kel. Kecamatan Baku Potensial Rehabili- Operasional +Village Subdistrict Standard Potential tasi / Pemeliharaan Jumlah/ +Rehabilitat / Maintenance Total +ion Operations +Irigasi +25 Ciroyom S. Ciroyom Cintarasa Samarang 762,00 758,89 17,88 612,30 630,17 +Permukaan +Irigasi +26 Cisalak - Tanggulun Kadungora 61,00 61,00 - 50,45 50,45 +Permukaan +Irigasi +27 Cisangkan S. Cisangkan Sadang Wanaraja 118,00 101,22 - 97,59 97,59 +Permukaan +Irigasi +28 Citameng I S. Citameng Cintamanik Karangtengah 507,00 488,00 87,50 331,79 419,29 +Permukaan +Irigasi +29 Citameng II S. Citameng Mekarluyu Sukawening 341,00 340,89 123,50 158,51 282,01 +Permukaan +Irigasi +30 Citameng III S. Citameng Sukaluyu Sukawening 151,00 126,50 - 124,88 124,88 +Permukaan +Irigasi +31 Citameng IV S. Citameng Maripari Sukawening 484,00 484,09 - 400,27 400,27 +Permukaan +Irigasi +32 Citikey S. Citikey Cibiuk Cibiuk 375,00 374,58 - 310,13 310,13 +Permukaan +Irigasi +33 Curugngebul S. Cikaengan Neglasari Cisompet 136,00 134,03 - 112,47 112,47 +Permukaan +Irigasi +34 Leuwibitung S. Cikaengan Kadongdong Banjarwangi 327,00 260,32 34,76 235,66 270,43 +Permukaan +Irigasi +35 Leuwibolang S. Cipancar Galih Pakuwon Limbangan 154,00 125,93 - 127,36 127,36 +Permukaan +Irigasi +36 Parigi Situ Bagendit Binakarya Banyuresmi 408,00 405,07 - 337,42 337,42 +Permukaan +Irigasi +37 Simpangsari - Simpangsari Cisurupan 236,00 224,43 - 195,17 195,17 +Permukaan +Irigasi +38 Sindujaya S. Cikaengan Cigintung Singajaya 560,00 546,20 - 463,12 463,12 +Permukaan +Jumlah / Total 16.067,00 14.775,90 727,67 12.559,74 13.287,41 +Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Public Works and Spatial Planning Office 2022, managed in SIPD +d. Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi yang Berkualitas dan Merata/Quality and +Equitable Clean Water and Sanitation Infrastructure +Untuk memenuhi kebutuhan rumah To meet household needs for clean +tangga akan air bersih, pemerintah water, the Garut Regency government has +Kabupaten Garut telah membangun built clean water facilities in sub-district +sarana air bersih di wilayah kecamatan areas to villages. +hingga ke desa-desa. +Pemerintah juga menyediakan The government also provides clean +infrastruktur air bersih pada tempat- water infrastructure in vital places such +tempat vital seperti fasilitas umum, as public facilities, educational facilities +sarana pendidikan dan sarana and health facilities. In addition, to +kesehatan. Selain itu untuk increase the availability of raw water to +meningkatkan ketersediaan air baku meet the minimum daily basic needs of +guna memenuhi kebutuhan pokok the government continues to develop +122 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +minimal sehari-hari pemerintah terus network systems or water treatment +melakukan pengembangan sistem installations. And for the fulfillment of +jaringan atau instalasi pengolah air. Dan community access to healthy sanitation, +untuk terpenuhinya akses masyarakat the government builds sanitation +akan sanitasi yang sehat pemerintah facilities such as latrines/permanent +membangun fasilitas sanitasi seperti toilets for underprivileged communities. +jamban/toilet permanen bagi +masyarakat kurang mampu. +Tabel 3.19. Layanan Air Minum Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.19. Drinking Water Services By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Jumlah Telah Akses Belum Akses Cakupan +Kecamatan +No Penduduk (jiwa) (jiwa) (jiwa) Layanan +Subdistrict +Population Have Access Not Yet Accessed Srvice Coverage +1 Garut Kota 125.822 100.935 30.194 76,97 +2 Karangpawitan 38.289 95.025 46.646 67,07 +3 Wanaraja 46.333 40.806 9.027 81,89 +4 Pangatikan 40.636 31.124 11.991 72,19 +5 Sucinaraja 28.916 19.299 11.330 63,01 +6 Tarogong Kaler 91.821 65.910 31.018 68,00 +7 Tarogong Kidul 111.330 96.099 19.960 82,80 +8 Banyuresmi 89.798 77.216 18.367 80,78 +9 Samarang 75.647 64.612 15.997 80,15 +10 Pasirwangi 62.210 45.834 22.161 67,41 +11 Leles 92.200 78.428 7.406 91,37 +12 Kadungora 18.337 62.980 33.930 64,99 +13 Leuwigoong 132.051 39.576 9.558 80,55 +14 Cibatu 73.144 59.896 16.755 78,14 +15 Kersamanah 46.040 31.160 9.423 76,78 +16 Malangbong 128.568 107.268 30.074 78,10 +17 Sukawening 55.859 41.468 17.311 70,55 +18 Karangtengah 79.785 16.720 2.558 86,73 +19 Bayongbong 97.931 93.548 9.565 90,72 +20 Cigedug 41.451 34.632 9.261 78,90 +21 Cilawu 42.903 108.496 3.960 96,48 +22 Cisurupan 92.120 78.507 21.516 78,49 +23 Sukaresmi 38.778 34.060 8.031 80,92 +24 Cikajang 105.627 77.320 8.065 90,55 +25 Banjarwangi 54.049 55.452 3.624 93,87 +26 Singajaya 45.762 36.525 11.683 75,77 +123 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Jumlah Telah Akses Belum Akses Cakupan +Kecamatan +No Penduduk (jiwa) (jiwa) (jiwa) Layanan +Subdistrict +Population Have Access Not Yet Accessed Srvice Coverage +27 Cihurip 79.741 14.517 5.138 73,86 +28 Peundeuy 23.222 23.696 1.018 95,88 +29 Pameungpeuk 42.165 38.892 5.022 88,56 +30 Cisompet 51.185 52.984 1.663 96,96 +31 Cibalong 44.368 44.004 3.237 93,15 +32 Cikelet 18.616 33.462 12.069 73,49 +33 Bungbulang 54.917 46.833 11.818 79,85 +34 Mekarmukti 18.176 15.018 4.387 77,39 +35 Pakenjeng 64.975 65.420 4.884 93,05 +36 Pamulihan 18.212 15.028 3.957 79,16 +37 Cisewu 32.743 26.430 8.094 76,56 +38 Caringin 31.162 29.988 4.265 87,55 +39 Talegong 28.102 25.062 4.762 84,03 +40 Bl. Limbangan 75.841 67.904 14.032 82,87 +41 Selaawi 41.474 34.572 8.839 79,64 +42 Cibiuk 34.209 23.760 12.485 65,55 +Jumlah 2.514.515 2.150.466 525.081 67,69% +Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Public Works and Spatial Planning Office 2022, managed in SIPD +Tabel 3.20. Layanan Sanitasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.20. Sanitation Services By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Kecamatan Telah Akses (KK) Belum Akses (KK) Cakupan Layanan +No Jumlah KK +Subdistrict Have Access Not Yet Accessed Srvice Coverage +1 Garut Kota 43.949 33.645 10.304 76,55% +2 Karangpawitan 44.739 31.675 13.064 70,80% +3 Wanaraja 17.179 13.602 3.577 79,18% +4 Pangatikan 14.056 7.781 6.275 55,36% +5 Sucinaraja 10.487 6.433 4.054 61,34% +6 Tarogong Kaler 32.027 21.970 10.057 68,60% +7 Tarogong Kidul 36.592 32.033 4.559 87,54% +8 Banyuresmi 30.464 19.304 11.160 63,37% +9 Samarang 25.684 16.153 9.531 62,89% +10 Pasirwangi 22.443 15.278 7.165 68,07% +11 Leles 28.513 19.607 8.906 68,77% +12 Kadungora 32.066 15.745 16.321 49,10% +13 Leuwigoong 15.926 9.894 6.032 62,12% +14 Cibatu 25.237 14.974 10.263 59,33% +124 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan Telah Akses (KK) Belum Akses (KK) Cakupan Layanan +No Jumlah KK +Subdistrict Have Access Not Yet Accessed Srvice Coverage +15 Kersamanah 12.698 7.790 4.908 61,35% +16 Malangbong 42.224 26.817 15.407 63,51% +17 Sukawening 18.807 10.367 8.440 55,12% +18 Karangtengah 6.181 4.180 2.001 67,63% +19 Bayongbong 32.962 23.387 9.575 70,95% +20 Cigedug 14.014 8.658 5.356 61,78% +21 Cilawu 37.858 27.124 10.734 71,65% +22 Cisurupan 34.312 26.169 8.143 76,27% +23 Sukaresmi 13.360 8.515 4.845 63,74% +24 Cikajang 28.984 19.330 9.654 66,69% +25 Banjarwangi 19.793 13.863 5.930 70,04% +26 Singajaya 16.463 12.175 4.288 73,95% +27 Cihurip 6.999 4.839 2.160 69,14% +28 Peundeuy 8.023 5.924 2.099 73,84% +29 Pameungpeuk 15.267 9.723 5.544 63,69% +30 Cisompet 18.702 13.246 5.456 70,83% +31 Cibalong 16.482 11.001 5.481 66,75% +32 Cikelet 15.485 11.154 4.331 72,03% +33 Bungbulang 20.513 15.611 4.902 76,10% +34 Mekarmukti 6.769 5.006 1.763 73,95% +35 Pakenjeng 24.059 16.355 7.704 67,98% +36 Pamulihan 6.822 3.757 3.065 55,07% +37 Cisewu 13.369 8.810 4.559 65,90% +38 Caringin 11.815 7.497 4.318 63,45% +39 Talegong 11.532 8.354 3.178 72,44% +40 Bl. Limbangan 27.061 16.976 10.085 62,73% +41 Selaawi 14.579 8.643 5.936 59,28% +42 Cibiuk 10.921 5.940 4.981 54,39% +Jumlah 885.416 599.305 286.111 67,69% +Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Public Works and Spatial Planning Office 2022, managed in SIPD +3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman/Public Housing and +Residential Areas +Pemenuhan kebutuhan rumah yang Meeting the needs of healthy and livable +sehat dan layak huni masih jauh dari homes is still far from expectations, so the +harapan, maka pemerintah pusat bekerja central government cooperates with local +sama dengan pemerintah daerah secara governments to continuously implement self- +125 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +terus menerus melaksanakan kegitan help housing stimulant assistance in order to +bantuan stimulant perumahan swadaya agar meet the needs of healthy and livable homes +dapat memenuhi kebutuhan rumah yang for low-income people. This form of program +sehat dan layak huni bagi masyarakat yang includes improving the quality of the house +berpenghasilan rendah. Bentuk program ini and new construction judging from the +meliputi peningkatan kualitas rumah dan quality of the roof, floor and walls of the +pembangunan baru dilihat dari kualitas atap, house to be able to meet the health, safety +lantai dan dinding rumah untuk dapat and comfort requirements. +memenuhi syarat kesehatan, keselamatan +dan kenyamanan. +Di Kabupaten Garut masih banyak In Garut Regency there are still many +masyarakat yang belum memiliki rumah people who do not have a livable home and +layak huni bahkan ada yang sama sekali some even have no home at all, this is due to +belum memiliki rumah, hal ini disebabkan poverty or economic incompetence. +karena faktor kemiskinan atau +ketidakmampuan secara ekonomi. +Tabel 3.21. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.21. Improving the Quality of Unlivable Homes in Garut Regency in 2022 +Nama Kegiatan +No Unit +Activity Name +Bantuan Provinsi +1 630 +- Rutilahu Bantuan Gubernur +Kabupaten +2 94 +- Dana Alokasi Umum +Bantuan Pusat +3 587 +- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahap 1 +Kabupaten +4 100 +- Bantuan Bupati +Kabupaten +5 85 +- BAZNAS (CSR) +Kabupaten +6 406 +- BTT +Kabupaten (Rutilahu RS Paru) +7 63 +- Dana Alokasi Umum +Jumlah/Total 1.965 +Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2022,yang dikelola dalam SIPD +Source: Housing and Settlement Office Garut Regency in 2022, managed in SIPD +126 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.22. Data Sisa Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2022 +Table 3.22. Data on Remaining Unlivable Houses According to Subdistricts in Garut Regency in +2022 +Jumlah RTLH Rumah +Jumlah Rumah Layak +Kecamatan/Subdis Jumlah Rumah Tidak Layak Huni +No Huni +trict Number of Houses Number of Unlivable +Number of Livable Homes +Homes +1 Cisewu 10.542 572 9.970 +2 Caringin 8.679 231 8.448 +3 Talegong 9.845 572 9.273 +4 Bungbulang 17.411 663 16.748 +5 Mekarmukti 5.050 330 4.720 +6 Pamulihan 4.338 344 3.994 +7 Pakenjeng 19.254 1.264 17.990 +8 Cikelet 12.707 921 11.786 +9 Pameungpeuk 10.604 752 9.852 +10 Cibalong 12.003 782 11.221 +11 Cisompet 14.906 957 13.949 +12 Peundeuy 6.104 316 5.788 +13 Singajaya 13.390 750 12.640 +14 Cihurip 5.791 403 5.388 +15 Cikajang 20.960 1.066 19.894 +16 Banjarwangi 15.349 1.079 14.270 +17 Cilawu 26.660 1.792 24.868 +18 Bayongbong 23.029 1.398 21.631 +19 Cigedug 9.799 399 9.400 +20 Cisurupan 25.729 1.131 24.598 +21 Sukaresmi 8.832 491 8.341 +22 Samarang 16.957 252 16.705 +23 Pasirwangi 16.606 233 16.373 +24 Tarogong Kidul 23.370 889 22.481 +25 Tarogong Kaler 19.856 652 19.204 +26 Garut Kota 26.859 584 26.275 +27 Karangpawitan 28.498 1.402 27.096 +28 Wanaraja 11.902 265 11.637 +29 Sucinaraja 7.299 270 7.029 +30 Pangatikan 8.401 702 7.699 +31 Sukawening 11.283 623 10.660 +32 Karangtengah 4.338 245 4.093 +33 Banyuresmi 18.744 1.207 17.537 +34 Leles 19.705 1.121 18.584 +127 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Jumlah RTLH Rumah +Jumlah Rumah Layak +Kecamatan/Subdis Jumlah Rumah Tidak Layak Huni +No Huni +trict Number of Houses Number of Unlivable +Number of Livable Homes +Homes +35 Leuwigoong 9.899 300 9.599 +36 Cibatu 15.332 902 14.430 +37 Kersamanah 8.489 553 7.936 +38 Cibiuk 6.708 215 6.493 +39 Kadungora 20.829 982 19.847 +40 Balubur Limbangan 18.424 678 17.746 +41 Selaawi 9.517 389 9.128 +42 Malangbong 29.701 1.867 27.834 +Jumlah 613.699 30.544 583.155 +Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut Tahun 2022,yang dikelola dalam SIPD +Source: Housing and Settlement Office Garut Regency in 2022, managed in SIPD +3.1.5. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Investment and +One-Stop Integrated Services +Salah satu aspek yang menjadi perhatian One aspect that concerns the Garut +pemerintah Kabupaten Garut dalam Regency government in the implementation +pelaksanaan otonomi daerah adalah of regional autonomy is public services, +pelayanan publik, karena pelayanan publik because quality public services can be a +yang berkualitas dapat menjadi sarana means of realizing community welfare and +mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan good governance. One type of service +tata kelola pemerintahan yang baik. Salah implemented by the Garut Regency +satu jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh government is Licensing and Non-Licensing +pemerintah Kabupaten Garut adalah Services in the field of Investment. +Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada +bidang Penanaman Modal. +Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Optimization of Licensing and Non- +Non Perizinan bidang penanaman modal Licensing Services in the field of investment is +menjadi agenda utama pemerintah. the main agenda of the government. The +Tuntutan reformasi dan arus globalisasi demands of reform and the currents of +mendorong pemerintah untuk terus globalization encourage the government to +melakukan perbaikan mutu pelayanan demi continue to improve the quality of services for +terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat the realization of fast, precise and +dan transparan, serta memberikan iklim transparent services, and provide a +kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat. conducive climate for the business world and +society. +Jumlah investor berskala nasional The number of national-scale investors +(PMDN/PMA) yang membuat Nomor Induk (PMDN/PMA) who make a non-IUMK +128 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Berusaha (NIB) non IUMK (non Izin Usaha Business Master Number (NIB) (non Micro +Mikro dan Kecil) sebagai berikut: and Small Business License) is as follows: +Tabel 3.23. Rekapitulasi Investor berskala Nasional PMDN/PMA yang membuat NIB Non IUMK +Priode 2022 +Table 3.23. Recapitulation of National-scale Investors PMDN/PMA that made NIB Non IUMK +Priode 2022 +No Nama Perusahaan NIB Tanggal NIB Status NIB +1 GIRI MULYA PERSADA 0301220029014 01/03/2022 Aktif +2 TAXI SAYUR TRANS 0701220035105 01/07/2022 Aktif +3 DJAYA ABADI CIPTA SARANA 1101220024594 01/11/2022 Aktif +4 ISTANA FAISINDO UTAMA 1101220029882 01/11/2022 Aktif +5 PKBM BINTANG GENERASI INDONESIA 1201220044867 01/12/2022 Aktif +6 NWK PERKASA JAYA 1501220000713 01/15/2022 Aktif +7 RAHDAN WANGUN DIGJAYA 1601220016047 01/16/2022 Aktif +8 MITRA BERKAT SELULER 1701220042216 01/17/2022 Aktif +9 SILVER SKYLINE INDONESIA 1801220031858 01/18/2022 Aktif +10 GARUT KIDUL PERKASA 1901220000888 01/19/2022 Aktif +11 MUNJUL ANUGRAH JAYA 1901220010134 01/19/2022 Aktif +12 GEMINTANG GLOBAL PROPERTINDO 2101220018374 01/21/2022 Aktif +13 MANDIRI YATAMA PERKASA 2101220027868 01/21/2022 Aktif +14 SAMBA SAMUDERA UTAMA 2401220011243 01/24/2022 Aktif +15 RAJAWALI ICE KRISTAL GARUT 2401220027048 01/24/2022 Aktif +16 GARUT DIGITAL BANGSA 2501220060002 01/25/2022 Aktif +17 BERKAH TUNAS SENTOSA 2601220060545 01/26/2022 Aktif +18 ANP WISATA RASA 2701220004083 01/27/2022 Aktif +19 CAHAYAPUTRA INDAH 2701220029215 01/27/2022 Aktif +20 HANJAYA GEMINTANG LAND 2801220047352 01/28/2022 Aktif +21 WISATA GUNUNG GEDER 2801220047894 01/28/2022 Aktif +22 TRI ARTHA NUZZELLA 3101220019769 01/31/2022 Aktif +23 FAMILY BERKAH UTAMA 0302220039784 02/03/2022 Aktif +24 BUMI PASIR MAKMUR UTAMA 0302220041999 02/03/2022 Aktif +25 NADIFA PUTRI PERKASA 0302220048244 02/03/2022 Aktif +26 INTERMEDIA MITRA NUSANTARA 0302220054689 02/03/2022 Aktif +27 RASHDAN ZANETT DEWATI 0402220008215 02/04/2022 Aktif +129 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +No Nama Perusahaan NIB Tanggal NIB Status NIB +28 JEMBATAN EMAS MAKMUR 1102220001643 02/11/2022 Aktif +29 BENEDICT DWISAKYA 1302220001588 02/13/2022 Aktif +30 FARIS LUKMAN JAYA 1402220058629 02/14/2022 Aktif +31 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO GARUT 1602220012011 02/16/2022 Aktif +32 SINKRON ALAM SEMESTA 2302220050527 02/23/2022 Aktif +33 GASINDO UTAMA ABADI PERKASA 2402220034137 02/24/2022 Aktif +34 FAZA ANUGRAH JAYA 2402220061668 02/24/2022 Aktif +35 MANDALIKA PUTRA BERSAMA 0103220020464 03/01/2022 Aktif +36 LUMBUNG JAYA SELATAN 0303220008667 03/03/2022 Aktif +37 BUMI INTIAGRA GARUT 1103220034788 03/11/2022 Aktif +38 TERA HOKI INDONESIA 1303220009693 03/13/2022 Aktif +39 KONTRUKSI BANGUN PROPERTI 1503220057599 03/15/2022 Aktif +40 LANCAR PERKASA GEMILANG 1703220060027 03/17/2022 Aktif +41 ANUGRAH RAHMA ASHIDQI 1803220016933 03/18/2022 Aktif +42 UNIK PERMATA JAYA 2303220007354 03/23/2022 Aktif +43 JAGAT LINDUNG TOBLONG 2403220022767 03/24/2022 Aktif +44 SRIDEWI UNGGUL SEJAHTERA 2403220063054 03/24/2022 Aktif +45 DAYEN JAYA SENTOSA 2503220034615 03/25/2022 Aktif +46 JRS KARYA SOLUSINDO 3103220009419 03/31/2022 Aktif +47 SEKAR KUSUMA MANDIRI 0504220013666 04/05/2022 Aktif +48 NDK GEOTEKNIK MANDIRI 0704220040069 04/07/2022 Aktif +49 SRI SUKSES ABADI 1104220016971 04/11/2022 Aktif +50 SLAMET KAMOJANG MAS 1104220051459 04/11/2022 Aktif +51 AGRA NIAGA NUSANTARA 1204220049708 04/12/2022 Aktif +52 RIZQI ROBBI SEJAHTERA 1404220016761 04/14/2022 Aktif +53 DIMANTARA PERSADA NUSA 1504220000977 04/15/2022 Aktif +54 AULIYA ABADI JAYA 2204220037908 04/22/2022 Aktif +55 KLIKBID DIGITAL INDONESIA 2604220005086 04/26/2022 Aktif +56 RUBITA BERSAMA TANGGUH 2704220039976 04/27/2022 Aktif +57 CIMANUK RAYA MEDIKA 1105220031978 05/11/2022 Aktif +58 HASNA MEDIKA BHAKTI GARUT 1105220033666 05/11/2022 Aktif +59 SAS AMANAH SENTOSA 1105220045329 05/11/2022 Aktif +60 GAGAK PANGLAWUNG LIMBANGAN 1205220024678 05/12/2022 Aktif +130 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +No Nama Perusahaan NIB Tanggal NIB Status NIB +61 ANDRI PUTRA PRIMA 1805220049787 05/18/2022 Aktif +62 NUSANTARA MULYA PERSADA 2305220023657 05/23/2022 Aktif +63 LESTARI NEGERI PETANI 2405220043313 05/24/2022 Aktif +64 AIP SYARIEF ALAM SYAH 3105220032237 05/31/2022 Aktif +65 ACC MARES PUTRA 3105220046922 05/31/2022 Aktif +66 INFINITY LAND CONNECTING 0306220042951 06/03/2022 Aktif +67 MUSTIKA RANCA BANGO 0406220011564 06/04/2022 Aktif +68 BONANZA LAKSANA BERKAH 0806220012139 06/08/2022 Aktif +69 MUSTIKA BUMI PARAHYANGAN 0906220035241 06/09/2022 Aktif +70 MAHAFIR WAPI PERSADA 1406220001404 06/14/2022 Aktif +71 NATURE FIT SAHABAT INDONESIA 1406220066612 06/14/2022 Aktif +72 NISCALA ADI RESWARA 1406220069209 06/14/2022 Aktif +73 DUTA INTAN PERSADA 1406220071595 06/14/2022 Aktif +74 LEBAK NANGKA PERMATA 1506220024098 06/15/2022 Aktif +75 KANDAGA JAYA PROPERTI 1706220012907 06/17/2022 Aktif +76 MOTEKAR IKHLAS BERKARYA 1706220017036 06/17/2022 Aktif +77 HIJRA AMANAH PROPERTY 2106220061377 06/21/2022 Aktif +78 ASGARI MITRA INTERNASIONAL 2306220050614 06/23/2022 Aktif +79 GARSELA ENERGI MANDIRI 2806220003044 06/28/2022 Aktif +80 INFORMASI MEDIA UTAMA NUSANTARA 2806220033859 06/28/2022 Aktif +81 RATNA WULAN ENERGI 2806220040203 06/28/2022 Aktif +82 MITRA BALAREA CIJOLANG 2806220058879 06/28/2022 Aktif +83 ALGHAMDI FASHION INDOREZKI 2906220061207 06/29/2022 Aktif +84 DISTY KONSEP INDONESIA 0407220038745 07/04/2022 Aktif +85 FHISADERI BERLIAN ABADI 0507220000189 07/05/2022 Aktif +86 SAUDARA GASINDO PERKASA 0707220004381 07/07/2022 Aktif +87 MALYA MEDIKA UTAMA 0707220073422 07/07/2022 Aktif +88 TACTICAL GARMENT GARUT 0807220028482 07/08/2022 Aktif +89 MUSTIKA SEJAHTERA TJAHAJA 1107220029539 07/11/2022 Aktif +90 JRH MEDIS SINDO 1207220025378 07/12/2022 Aktif +91 MUTIARA TANI MANDIRI 1207220042015 07/12/2022 Aktif +92 AGUNG ABADI JAYA 1607220022087 07/16/2022 Aktif +93 INGSU TAMA LUBISTA 1907220066655 07/19/2022 Aktif +131 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +No Nama Perusahaan NIB Tanggal NIB Status NIB +94 TITAN MITRA ABADI 2007220030575 07/20/2022 Aktif +95 SHOFIRRA GRAHA INDONESIA 2507220051124 07/25/2022 Aktif +96 BANYU RESMI ARTHA 2507220060653 07/25/2022 Aktif +97 CAHAYA MEDIA MUDA PERSADA 2807220017265 07/28/2022 Aktif +98 HEGAR HEGARMANAH 2807220025275 07/28/2022 Aktif +99 BALUBUR JAYA PRATAMA 2807220034027 07/28/2022 Aktif +100 RAHARJA PRATAMA JAPAN 0108220001176 08/01/2022 Aktif +101 TAMA COKELAT INDONESIA 0108220045087 08/01/2022 Aktif +102 GEMA SAMUDRA JAYA 0208220048161 08/02/2022 Aktif +103 BUM DESA BAROKAH CIJAYANA 0308220049308 08/03/2022 Aktif +104 VINIREY GALANG PERKASA 0408220013276 08/04/2022 Aktif +105 ZTC PROFESIONAL MANDIRI 0808220054816 08/08/2022 Aktif +106 DHARMA BHAKTI PERKASA 0808220061285 08/08/2022 Aktif +107 SUKAJAYA MADINA GAS 1008220068421 08/10/2022 Aktif +108 RASANA ENERGI INDONESIA 1108220054729 08/11/2022 Aktif +109 MANDIRI JELAJAH NEGERI 1208220009124 08/12/2022 Aktif +110 KEMPELAN TANI SEJAHTERA 1208220031196 08/12/2022 Aktif +111 BUM DESA HARUM MULYA JATIMULYA 1308220020836 08/13/2022 Aktif +112 CEMERLANG INTI BIRU 1508220068101 08/15/2022 Aktif +113 NADIRA WAHANA PERKASA 1608220054409 08/16/2022 Aktif +114 KHAFILIA REGENCY GROUP 1808220060399 08/18/2022 Aktif +115 ISTANA PERKASA MANDIRI 1908220061829 08/19/2022 Aktif +116 SADANG PUTRA MANDIRI 2208220043336 08/22/2022 Aktif +117 MITRA INTAN SEJATI 2308220082803 08/23/2022 Aktif +118 GARUT PARAHIYANGAN 2408220078734 08/24/2022 Aktif +119 ANTABOGA PANGAN NUSANTARA 2508220025431 08/25/2022 Aktif +120 HASTA BUANA ENERGI 2608220063805 08/26/2022 Aktif +121 ANA MANDIRI JAYA 2808220006725 08/28/2022 Aktif +122 ALI NIAGA JAYA 3008220041603 08/30/2022 Aktif +123 CAHAYA DIPUTRA PERKASA 3008220042953 08/30/2022 Aktif +124 SULTHAN NUR ALI PROPERTINDO 3008220052392 08/30/2022 Aktif +125 MITRA INSAN UTAMA 3108220022568 08/31/2022 Aktif +126 DJIBRIL CEMARA OETAMA 0209220066873 09/02/2022 Aktif +132 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +No Nama Perusahaan NIB Tanggal NIB Status NIB +127 QIANZY ASKARA NAWASENA 0609220133903 09/06/2022 Aktif +128 SUNDANTARA 1309220008417 09/13/2022 Aktif +Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022 +Source: Regional Investment and One-Stop Integrated Service Office 2022 +3.1.6. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/Cooperatives, Small and Medium +Enterprises +Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Cooperatives and Micro, Small and +Menengah merupakan salah satu penopang Medium Enterprises are one of the economic +perekonomian di Kabupaten Garut karena supports in Garut Regency because they have +memiliki peranan besar dalam rangka a big role in the framework of economic +pemberdayaan ekonomi rakyat, empowerment of the people, reduce poverty +menurunkan kemiskinan dan memperluas and expand employment. With the increasing +lapangan kerja. Dengan semakin banyaknya number of cooperatives and micro, small and +koperasi dan usaha mikro, kecil dan medium enterprises that are active and +menengah yang aktif serta produktif maka productive, the popular economy is +ekonomi kerakyatan semakin berdaya dan increasingly empowered and the poverty and +menurunya angka kemiskinan serta unemployment rate decreases. +pengangguran. +Untuk mendukung pertumbuhan dan To support the growth and development +perkembangan koperasi, usaha mikro, kecil of cooperatives, micro, small and medium +dan menengah serta usaha perdagangan, enterprises and trade businesses, the Garut +pemerintah Kabupaten Garut melalui dinas Regency government through related +terkait terus melakukan pendampingan, agencies continues to assist, monitor and +monitoring dan memfasilitasi keberadaanya facilitate its existence so that it can achieve +sehingga dapat mencapai kesejahteraan the social and economic welfare of members +sosial dan ekonomi para anggota serta turut and participate in developing and +mengembangkan dan memperkokoh strengthening the national and regional +perekonomian nasional dan daerah. economies. +Koperasi saat ini sudah cukup Cooperatives are currently enough to +memberikan kontribusi terhadap contribute to the economic growth of Garut +pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut dan +Regency and when viewed from its business +apabila dilihat dari kegiatan usahanya telah +activities have touched all areas of the +menyentuh seluruh bidang perekonomian di +economy in the community, but nevertheless +masyarakat, namun demikian harus +must pay great attention to the empowerment +menaruh perhatian yang sangat besar dalam +pemberdayaan dan pembangunan Koperasi. and development of cooperatives. +133 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +a. Perkembangan Koperasi Aktif Menurut Kecamatan/Active Cooperative +Development Data By Subdistrict +Tabel 3.24. Data Perkembangan Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun +2022 +Table 3.24. Active Cooperative Development Data By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Tidak Usulan +Koperasi Penertiban Jumlah +No Kecamatan Jumlah Aktif Aktif/Be Pembu- +Cabang Sertifikat NIK Anggota +ku baran +1 Banjarwangi 21 13 8 - - 3 4.050 +2 Banyuresmi 44 27 17 2 - 2 5.863 +3 Bayongbong 73 36 37 1 - 6 7.315 +4 Bungbulang 36 24 12 1 - 5 6.202 +5 Caringin 23 18 5 - - 2 1.447 +6 Cibalong 30 22 8 2 - 3 4.920 +7 Cibatu 30 23 7 - - 4 5.872 +8 Cibiuk 15 10 5 - - 1 1.417 +9 Cigedug 18 16 2 - - 2 813 +10 Cihurip 4 3 1 - - 1 212 +11 Cikajang 57 41 16 3 - 10 12.523 +12 Cikelet 29 22 7 - - 2 3.166 +13 Cilawu 60 40 20 - - 6 7.270 +14 Cisewu 20 11 9 - - - 3.057 +15 Cisompet 20 10 10 - - 1 3.752 +16 Cisurupan 51 40 11 1 - 5 4.066 +17 Garut Kota 178 119 59 2 1 19 45.803 +18 Kadungora 52 25 27 2 7 2 4.321 +19 Karangpawitan 78 47 31 2 7 6 9.131 +20 Karangtengah 8 7 1 - - - 342 +21 Kersamanah 9 6 3 - 1 - 1.594 +22 Leles 44 24 20 1 8 1 2.771 +23 Leuwigoong 12 8 4 - - 1 5.464 +24 Limbangan 44 26 18 1 - 1 3.600 +25 Malangbong 34 20 14 1 1 2 2.872 +26 Mekarmukti 8 8 - - - 1 855 +27 Pakenjeng 24 8 16 - - 3 2.298 +28 Pameungpeuk 36 28 8 1 - 3 5.333 +29 Pamulihan 8 6 2 - - - 2.138 +30 Pangatikan 11 6 5 1 - 1 404 +134 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tidak Usulan +Koperasi Penertiban Jumlah +No Kecamatan Jumlah Aktif Aktif/Be Pembu- +Cabang Sertifikat NIK Anggota +ku baran +31 Pasirwangi 28 17 11 1 - 3 1.934 +32 Peundeuy 15 9 6 - - 1 3.161 +33 Samarang 50 25 25 2 - 1 3.805 +34 Selaawi 15 12 3 - - - 2.828 +35 Singajaya 13 6 7 - - - 5.530 +36 Sucinaraja 4 4 - - - 2 478 +37 Sukaresmi 15 9 6 - 1 - 749 +38 Sukawening 24 10 14 - 2 - 5.224 +39 Talegong 18 5 13 - 1 1 3.016 +40 Tarogong Kaler 99 63 36 4 1 22 8.614 +41 Tarogong Kidul 205 149 56 2 10 23 24.912 +42 Wanaraja 34 21 13 - - 3 3.081 +Jumlah Total 1.602 1.028 574 30 40 134 228.198 +Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Cooperatives and Small and Medium Enterprise Office in 2022, managed in SIPD +b. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Per Kecamatan/Number of Cooperatives By Type +Subdistrict +Tabel 3.25. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Per Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.25. Number of Cooperatives By Type Per District in Garut Regency in 2022 +Kecamatan Jasa Pemasaran Produsen Konsumen Simpan Pinjam Jumlah +No +Subdistrict Service Marketing Manufacturer User save Borrow Total +1 Cisewu - - 2 16 2 20 +2 Caringin 2 1 8 10 2 23 +3 Talegong - - 3 13 2 18 +4 Bungbulang - 1 3 27 5 36 +5 Mekarmukti - - 3 3 2 8 +6 Pamulihan - - 1 7 - 8 +7 Pakenjeng - - 6 18 - 24 +8 Cikelet - 2 6 18 1 27 +9 Pameungpeuk - 1 8 20 7 36 +10 Cibalong - - 9 17 2 28 +11 Cisompet - - 3 15 1 19 +12 Peundeuy - - 2 11 2 15 +13 Singajaya - - 2 11 - 13 +14 Cihurip - - 1 3 - 4 +135 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan Jasa Pemasaran Produsen Konsumen Simpan Pinjam Jumlah +No +Subdistrict Service Marketing Manufacturer User save Borrow Total +15 Cikajang - 1 11 44 1 57 +16 Banjarwangi - 1 3 17 - 21 +17 Cilawu 1 2 7 42 8 60 +18 Bayongbong - 3 10 52 8 73 +19 Cigedug - - 3 15 - 18 +20 Cisurupan - 1 10 39 1 51 +21 Sukaresmi - - 3 12 - 15 +22 Samarang - 1 7 40 2 50 +23 Pasirwangi - - 4 21 3 28 +24 Tarogong Kidul 5 3 14 163 20 205 +25 Tarogong Kaler 2 - 7 81 14 104 +26 Garut Kota 1 1 16 135 24 178 +27 Karangpawitan - - 7 52 19 78 +28 Wanaraja - - 3 26 5 34 +29 Sucinaraja - - - 4 - 4 +30 Pangatikan - - 1 9 1 11 +31 Sukawening - - 2 20 2 24 +32 Karangtengah - - 2 6 - 8 +33 Banyuresmi 1 - 1 37 3 44 +34 Leles 1 1 2 34 6 44 +35 Leuwigoong - - 1 10 1 12 +36 Cibatu - 1 1 26 2 30 +37 Kersamanah - - 2 7 - 9 +38 Cibiuk - - 2 12 1 15 +39 Kadungora - 2 9 36 5 52 +40 Bl.Limbangan - 1 2 33 8 44 +41 Selaawi 1 - 2 11 1 15 +42 Malangbong - 2 3 26 3 34 +Jumlah 14 25 194 1.205 164 1.602 +Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Cooperatives and Small and Medium Enterprise Office in 2022, managed in SIPD +c. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Kelompok Koperasi/Number of Cooperativeby +Group of Cooperative +136 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.26. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Kelompok Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten +Garut Tahun 2022 +Table 3.26. Number of Cooperativeby Group of Cooperative and Subdistrict in Garut Regency in +2022 +Kelompok Koperasi/Kind of Cooperative +No Kecamatan +KUD KPRI KOPKAR KOPPAS Lainnya Jumlah +1 Cisewu 1 1 - - 18 20 +2 Caringin 1 1 - 1 18 21 +3 Talegong 1 1 - - 16 18 +4 Bungbulang 1 1 - 1 33 36 +5 Mekarmukti - - - - 8 8 +6 Pamulihan 1 1 1 - 5 8 +7 Pakenjeng 1 1 - - 22 24 +8 Cikelet 1 1 1 - 24 27 +9 Pameungpeuk 2 1 - 1 32 36 +10 Cibalong 1 1 1 - 25 28 +11 Cisompet 1 1 2 - 15 19 +12 Peundeuy 1 1 - - 13 15 +13 Singajaya 1 1 - - 11 13 +14 Cihurip - 1 - - 3 4 +15 Cikajang 1 1 5 1 47 55 +16 Banjarwangi 1 - - 1 19 21 +17 Cilawu 1 1 4 1 48 57 +18 Bayongbong 1 1 - 3 66 71 +19 Cigedug - - - - 18 18 +20 Cisurupan 1 1 - - 47 49 +21 Sukaresmi - 1 - - 14 15 +22 Samarang 1 1 3 1 42 48 +23 Pasirwangi - 1 - - 27 28 +24 Tarogong Kidul 1 32 14 3 144 194 +25 Tarogong Kaler - 9 8 - 84 101 +26 Garut Kota 1 17 21 2 133 176 +27 Karangpawitan 1 3 1 - 72 77 +28 Wanaraja 1 - - 1 32 34 +29 Sucinaraja 1 - - - 4 3 +30 Pangatikan - - - - 11 11 +31 Sukawening 1 1 - - 22 24 +32 Karangtengah - - - - 8 8 +33 Banyuresmi 1 1 2 - 38 42 +34 Leles 1 2 2 1 36 42 +137 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kelompok Koperasi/Kind of Cooperative +No Kecamatan +KUD KPRI KOPKAR KOPPAS Lainnya Jumlah +35 Leuwigoong 1 1 - - 10 12 +36 Cibatu 1 2 1 1 25 30 +37 Kersamanah 1 1 - - 7 9 +38 Cibiuk 1 1 - - 13 15 +39 Kadungora 2 1 - 2 44 49 +40 Bl.Limbangan 1 1 - 2 38 42 +41 Selaawi 1 1 - - 12 14 +42 Malangbong 1 1 1 2 28 33 +Jumlah 35 97 67 24 1.331 1.554 +Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Cooperatives and Small and Medium Enterprise Office in 2022, managed in SIPD +d. Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kecamatan/Cooperative Financial Position +by Subdistrict +Tabel 3.27. Keadaan Keuangan Koperasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.27. Cooperative Financial Position by Subdistrict in Garut Regency in 2022 +2022 +Kecamatan/ Modal Modal Volume +No Subdistrict Sendiri/Self Luar/Oursial Usaha/Business SHU/Profit +Alone Capital Capital Volume (Rp.000) +(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) +1 Cisewu 1.841.960 3.441.627 5.699.093 61.712 +2 Caringin 2.029.386 1.920.424 3.359.557 290.372 +3 Talegong 2.089.129 2.600.203 3.683.261 141.363 +4 Bungbulang 6.590.128 3.808.315 10.089.806 647.243 +5 Mekarmukti 737.916 1.713.342 1.975.232 67.292 +6 Pamulihan 2.252.826 3.855.247 6.332.599 117.074 +7 Pakenjeng 5.064.125 1.796.840 3.685.130 434.863 +8 Cikelet 4.159.733 7.207.072 11.001.283 346.032 +9 Pameungpeuk 3.805.342 3.393.067 6.518.093 139.653 +10 Cibalong 6.058.050 7.185.420 19.492.922 540.120 +11 Cisompet 3.162.421 1.570.020 11.469.120 351.553 +12 Peundeuy 1.334.647 7.971.382 4.657.875 73.247 +13 Singajaya 1.324.866 2.610.145 2.253.324 27.669 +14 Cihurip 717.656 148.809 840.483 98.917 +15 Cikajang 18.376.373 33.001.959 64.044.600 1.727.049 +16 Banjarwangi 4.106.265 4.725.658 6.946.029 198.854 +138 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +2022 +Kecamatan/ Modal Modal Volume +No Subdistrict Sendiri/Self Luar/Oursial Usaha/Business SHU/Profit +Alone Capital Capital Volume (Rp.000) +(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) +17 Cilawu 16.296.064 4.995.841 25.002.144 4.886.335 +18 Bayongbong 28.017.711 18.389.351 37.731.697 1.610.482 +19 Cigedug 800.663 214.153 1.653.847 118.765 +20 Cisurupan 27.404.753 19.043.494 46.816.801 1.092.118 +21 Sukaresmi 769.151 1.057.586 1.148.307 90.013 +22 Samarang 20.051.406 36.064.953 57.058.649 2.791.692 +23 Pasirwangi 4.642.699 22.262.326 19.818.342 591.255 +24 Tarogong Kidul 120.277.004 61.174.307 153.796.236 8.643.673 +25 Tarogong Kaler 22.290.578 19.090.418 38.069.141 1.922.573 +26 Garut Kota 195.635.058 62.288.746 172.699.596 17.036.276 +27 Karangpawitan 15.286.762 10.762.632 25.190.089 1.152.706 +28 Wanaraja 2.803.859 4.869.068 8.561.282 295.232 +29 Sucinaraja 532.799 321.866 713.074 30.145 +30 Pangatikan 100.248 424.392 462.536 18.793 +31 Sukawening 796.425 5.168.664 2.294.915 97.945 +32 Karangtengah 124.544 331.156 201.818 10.843 +33 Banyuresmi 2.082.665 4.793.892 7.597.895 374.842 +34 Leles 3.274.277 2.297.884 5.856.869 257.800 +35 Leuwigoong 2.970.191 670.204 3.987.655 78.185 +36 Cibatu 8.255.811 8.688.626 13.707.769 525.190 +37 Kersamanah 3.145.122 4.121.137 3.478.138 93.010 +38 Cibiuk 1.078.605 2.058.760 1.704.353 32.701 +39 Kadungora 5.223.955 4.410.249 10.491.107 344.769 +40 Balubur Limbangan 7.227.679 5.738.062 10.946.998 472.821 +41 Selaawi 4.380.669 2.748.720 6.147.088 94.582 +42 Malangbong 3.357.666 2.988.749 6.389.055 142.461 +Jumlah 560.477.187 391.924.766 823.573.814 48.068.221 +Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Cooperatives and Small and Medium Enterprise Office in 2022, managed in SIPD +e. Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer/Number of Primary Village Unit +Cooperation +139 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.28. Jumlah Koperasi Unit Desa Tingkat Primer Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut, +Tahun 2022 +Table 3.28. Number of Primary Village Unit Cooperation by Subdistrict in Garut Regency, in 2022 +2022 +Kecamatan Volume +No Subdistric Koperasi Anggota Kekayaan/Asset Usaha/Business SHU/Profit +Cooperative Member (Juta/Million) Volume (Juta/Million) +(Juta/Million) +1 Cisewu 1 1.800 53.815 353.155 2.500 +2 Caringin 1 361 1.571.475 950.000 1.000 +3 Talegong 1 1.580 1.452.832 726.416 1.512 +4 Bungbulang 1 2.995 878.087 1.629.108 33.820 +5 Mekarmukti - - - - - +6 Pamulihan 1 877 1.851.653 1.254.021 5.200 +7 Pakenjeng 1 851 23.250 11.625 29 +8 Cikelet 1 847 1.260.000 854.000 62.000 +9 Pameungpeuk 2 2.132 2.213.096 1.498.028 4.990 +10 Cibalong 1 2.376 2.768.873 3.005.762 11.249 +11 Cisompet 1 1.160 1.673.131 4.473.767 12.202 +12 Peundeuy 1 1.700 4.607.602 2.700.000 11.000 +13 Singajaya 1 4.888 1.663.262 1.621.291 7.500 +14 Cihurip - - - - - +15 Cikajang 1 7.837 34.438.256 41.006.792 251.561 +16 Banjarwangi 1 2.597 5.596.050 2.798.025 12.500 +17 Cilawu 1 1.473 2.583 1.440.000 2.583 +18 Bayongbong 1 1.239 23.444.125 14.042.993 461.275 +19 Cigedug - - - - - +20 Cisurupan 1 590 8.729.487 13.552.955 404.376 +21 Sukaresmi - - - - - +22 Samarang 1 212 1.800.363 92.831 10.000 +23 Pasirwangi - - - - - +24 Tarogong Kidul 1 52 2.162.195 137.300 5.000 +25 Tarogong Kaler - - - - - +26 Garut Kota 1 83 1.338.927 156.096 12.383 +27 Karangpawitan 1 496 213.248 55.699 4.212 +28 Wanaraja - - - - - +29 Sucinaraja 1 189 371.354 127.969 3.707 +30 Pangatikan - - - - - +31 Sukawening 1 3.445 326.048 445.000 8.500 +32 Karangtengah - - - - - +33 Banyuresmi 1 2.868 1.713.242 5.439 5.568 +140 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +2022 +Kecamatan Volume +No Subdistric Koperasi Anggota Kekayaan/Asset Usaha/Business SHU/Profit +Cooperative Member (Juta/Million) Volume (Juta/Million) +(Juta/Million) +34 Leles 1 20 496.957 24.881 5.000 +35 Leuwigoong 1 4.769 350.530 251.332 2.915 +36 Cibatu 1 2.718 227.338 34.263 - +37 Kersamanah 1 879 235.162 1.918.240 2.500 +38 Cibiuk 1 717 640.481 202.471 580 +39 Kadungora 2 485 111.531 325.000 3.500 +40 Blubur Limbangan 1 59 977.933 700.000 3.800 +41 Selaawi 1 1.954 1.199.479 325.000 21.025 +42 Malangbong 1 520 252.414 1.115.626 15.000 +Jumlah 35 54.769 104,044,779 97.835.085 1.388.987 +Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Cooperatives and Small and Medium Enterprise Office in 2022, managed in SIPD +f. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/Number of UMKM by Kind of +Enterprises +Tabel 3.29. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Kecamatan di Kabupaten +Garut, Tahun 2022 +Table 3.29. Number of UMKM by Kind of Enterprises and Subdistrict in Garut Regency, in 2022 +Jenis UMKM/Kind of Enterprises +No Kecamatan/Subdistrict +Mikro Kecil/Small Menengah/Medium Jumlah/Total +1 Cisewu 288 3 - 291 +2 Caringin 288 4 - 292 +3 Talegong 238 - - 238 +4 Bungbulang 814 9 - 823 +5 Mekarmukti 127 8 - 135 +6 Pamulihan 208 4 - 212 +7 Pakenjeng 670 9 - 679 +8 Cikelet 477 24 - 501 +9 Pameungpeuk 773 15 - 788 +10 Cibalong 687 11 - 698 +11 Cisompet 387 5 - 392 +12 Peundeuy 234 3 - 237 +13 Singajaya 557 8 - 565 +14 Cihurip 149 21 - 170 +15 Cikajang 1.098 15 - 1.113 +141 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Jenis UMKM/Kind of Enterprises +No Kecamatan/Subdistrict +Mikro Kecil/Small Menengah/Medium Jumlah/Total +16 Banjarwangi 1.136 11 - 1.147 +17 Cilawu 1.536 26 - 1.562 +18 Bayongbong 1.381 41 - 1.422 +19 Cigedug 486 4 - 490 +20 Cisurupan 1.108 18 - 1.126 +21 Sukaresmi 478 10 - 488 +22 Samarang 1.723 18 - 1.741 +23 Pasirwangi 666 13 - 679 +24 Tarogong Kidul 3.012 187 - 3.199 +25 Tarogong Kaler 1.551 74 - 1.625 +26 Garut Kota 3.634 127 - 3.761 +27 Karangpawitan 3.402 82 - 3.484 +28 Wanaraja 577 20 - 597 +29 Sucinaraja 260 8 - 368 +30 Pangatikan 348 18 - 366 +31 Sukawening 494 6 - 500 +32 Karangtengah 123 4 - 127 +33 Banyuresmi 1.587 25 - 1.632 +34 Leles 692 34 - 726 +35 Leuwigoong 535 12 - 547 +36 Cibatu 882 26 - 908 +37 Kersamanah 416 3 - 429 +38 Cibiuk 358 5 - 363 +39 Kadungora 1.027 26 - 1.053 +40 Bl.Limbangan 2.608 29 - 2.637 +41 Selaawi 408 13 - 421 +42 Malangbong 1.381 10 - 1.391 +Jumlah 38.934 989 - 39.923 +Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Cooperatives and Small and Medium Enterprise Office in 2022, managed in SIPD +3.1.7. Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral/Industry, +Trade, Energy and Mineral Resources +a. Perindustrian/Industry +Pertumbuhan industri di masa Industry growth during the Covid-19 +Pemulihan pandemi Covid-19 masih pandemic recovery still recorded a +142 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +mencatatkan performa positif. Tercatat positive performance. It was noted that +beberapa subsektor secara konsisten several subsectors consistently +berkontribusi serta menopang angka contributed to and supported the growth +pertumbuhan industri pengolahan rate of the processing industry, especially +terutama pada kuartal IV tahun 2022 in the fourth quarter of 2022. +Tabel 3.30. Data Potensi Industri Agro dan Hasil Hutan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.30. Agro Industry Potential Data and Forest Products in Garut Regency 2022 +Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi Nilai Bahan +NO Komoditi +(Unit) (Orang) (Rp.000) (Rp.000) Baku (Rp.000) +1 Tempe 396 918 452.100 66.044.950 49.174.687 +2 Tahu 492 1.373 561.250 95.659.275 62.801.695 +3 Kerupuk 263 2.037 637.962 26.775.989 16.752.063 +4 Teh Rakyat 54 561 182.500 16.866.985 11.615.121 +5 Dodol 156 3.093 2.025.600 194.621.930 39.074.034 +6 Opak 160 525 124.000 4.515.500 2.710.300 +7 Rangginang Ketan 226 606 237.500 9.165.600 5.478.860 +8 Rangining 26 108 12.200 489.575 293.748 +9 Kripik 503 1.544 1.045.316 9.919.732 7.268.054 +10 Wajit 89 263 728.840 4.607.850 2.952.525 +11 Gula Aren 3.069 10.316 1.472.468 20.666.975 12.385.916 +12 Sale Pisang 115 536 34.000 4.137.000 2.482.200 +13 Pindang Ikan 120 531 286.500 17.958.678 14.004.824 +14 Kue Basah 181 1.042 49.000 4.861.500 3.166.150 +15 Agar-agar 28 204 142.000 7.915.500 4.861.800 +16 Kue Kering 101 545 76.250 1.442.230 1.282.340 +17 Laminasi Bambu 1 18 194.805 +18 Furniture (Meubeler) 252 1.250 418.000 38.741.400 27.350.760 +19 Anyaman Bambu 2.966 11.427 1.552.600 53.683.644 32.137.386 +20 Kerajinan Ijuk 178 534 44.500 3.341.000 2.004.600 +21 Cangklong 55 118 65.400 1.260.610 753.166 +22 Figura 50 160 35.444 149.260 89.556 +23 Tepung Padi-padian 14 42 134.892 1.650.000 1.130.700 +24 Garam 4 99 77.565 540.000 377.800 +25 Roti 40 246 268.978 1.498.088 1.017.850 +26 Baso 27 80 67.500 3.740.680 170.875 +27 Susu Kental Yoghert 4 13 371.000 231.800 352.572 +28 Gula Tebu 1 8 45.000 32.440 57.600 +29 Minuman Ringan 12 37 41.500 2.414.232 2.211.013 +143 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi Nilai Bahan +NO Komoditi +(Unit) (Orang) (Rp.000) (Rp.000) Baku (Rp.000) +30 Kecap 3 148 184.370 1.314.760 854.594 +31 Kembang Gula/Karamel susu 3 34 64.400 501.000 337.223 +32 Sambal Saos 5 41 30.850 1.665.360 1.128.780 +33 Telor Asin 7 23 2.300 206.250 129.375 +34 Manisan 5 31 51.300 806.400 187.200 +35 Bumbu Masak 2 10 2.900 135.072 80.112 +36 Sumpit 1 3 750 60.000 39.000 +37 Penggilingan Kopi 43 190 471.075 3.697.728 415.786 +38 Penggergajian Kayu 43 189 440.115 5.961.300 4.784.150 +39 Pemotongan Hewan 1 6 3.500 60.000 39.000 +40 Terasi 5 45 34.450 838.800 587.460 +41 Tepung Tapioka 27 675 761.751 3.407.751 2.385.425 +42 Macam-macam Es 15 75 1.318 124.400 87.080 +43 Mie Basah & Sejenis 15 60 75.000 302.900 212.030 +44 Tembakau 319 3.156 721.593 24.729.090 4.283.980 +45 Natade Coco 5 21 32.500 526.000 372.400 +46 Kripik Kentang 3 39 14.000 2.565.265 653.250 +47 Sukro 1 16 60.000 291.432 204.002 +48 Manisan Tomat 2 7 5.000 72.000 48.600 +49 Rokok 4 64 117.130 1.610.110 1.076.775 +50 Bubuk Sari Kedelai 1 25 212.000 862.560 384.000 +51 Bubuk Coklat 1 106 5.500.000 8.000 5.900.000 +52 Depo air minum 1 3 40.000 45.000 14.400 +53 Tepung singkong 1 60 28.100 4.725 567 +54 Daging olahan dan awetan 12 36 75.000 182.000 113.500 +55 Cireng 6 17 6.000 122.000 80.000 +56 Borondong 5 10 5.000 180.000 10.000 +57 Sangkar burung 17 91 57.000 21.993.690 2.500.000 +58 Kerajinan bambu 9 40 206.913 1.722.222 346.667 +59 Tusuk Sate 1 5 40.000 180.000 40.000 +60 Pakan Ternak 1 5 90.000 1.440.000 1.200.000 +61 Abon Ikan 9 97 100.000 500.000 350.000 +Industri Makaroni, Mie dan +62 20 117 1.055.000 480.000 320.000 +Produk Sejenisnya +63 Makanan dan masakan olahan 97 361 2.606.700 1.280.000 759.000 +Industri Berbasis Lumatan +64 3 12 360.000 300.000 150.000 +Biota Air lainnya +Industri Pengolahan Produk +65 3 6 26.500 150.000 45.000 +Dari Susu Lainnya +Industri Produk Masak dari +66 3 9 155.000 360.000 150.000 +Kelapa +144 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi Nilai Bahan +NO Komoditi +(Unit) (Orang) (Rp.000) (Rp.000) Baku (Rp.000) +Jumlah 10.282 44.067 25.022.185 671.618.238 334.227.551 +Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Office in 2022, managed in SIPD +Tabel 3.31. Barang Kulit, Tekstil, dan Aneka Industri di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.31. Leather Goods, Textiles, and Various Industries in Garut Regency in 2022 +Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi Nilai Bahan +No Komoditi +(Unit) (Orang) (Rp.000) (Rp.000) Baku (Rp.000) +1 Pakaian jadi dari tekstil 517 1.801 4.787.908 29.539.432 17.928.435 +Kerajinan Brg Kulit dan +2 448 2.566 4.065.415 91.661.997 50.957.873 +sejenisnya +3 Pakaian jadi dari Kulit 437 3.066 2.303.952 59.665.067 46.188.000 +4 Batik 16 281 450.000 3.430.000 2.386.560 +5 Sutera Alam 31 213 1.100.000 6.725.000 4.157.500 +6 Bulu Mata Palsu 1 2.600 3.000.000 11.232.000 10.570.000 +Barang dari Karet utk +7 4 57 925.000 327.500 163.712 +keperluan industri +8 Alas kaki 26 110 318.000 156.000.000 5.320.000 +9 Barang jadi Tekstil 4 73 286.473 943.300 169.075 +10 Barang Jadi dari rajutan 95 572 2.089.000 17.599.000 9.950.000 +Perlengkapan pakaian dari +11 20 - - - - +Tekstil +12 Aneka Industri 30 60 30.000 2.580.645 350.000 +13 Sablon 2 36 195.976 125.000 75.000 +Industri Pakaian Jadi +14 5 45 793.525 2.210.000 524.000 +Sulaman/Bordir +15 Briket (Arang) 1 18 159.671 100.000 40.000 +Jumlah 1.637 11.498 20.504.920 382.138.941 148.780.155 +Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Office in 2022, managed in SIPD +Tabel 3.32. Logam dan Bahan Galian Non Logam di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.32. Metal and Non-Metal Minerals in Garut Regency in 2022 +Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi Nilai Bahan +No Komoditi +(Unit) (Orang) (Rp.000) (Rp.000) Baku (Rp.000) +1 Alat pertanian dr logam 231 777 28.504.560 29.567.060 21.748.192 +2 Alat pemotong alat lain 29 68 6.075.000 6.096.000 3.582.420 +yang digunakan rumah +tangga +3 Alat-alat dapur 338 981 5.867.700 6.770.450 2.127.725 +4 Kompor tanpa 49 298 4.200.000 6.989.625 8.469.000 +menggunakan alat listrik +5 Kemasan imitasi/ Emas 28 54 441.000 617.400 370.440 +6 Ikatan Cincin 10 20 135.200 281.400 73.000 +145 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi Nilai Bahan +No Komoditi +(Unit) (Orang) (Rp.000) (Rp.000) Baku (Rp.000) +7 Batu Akik 69 203 63.997 2.559.348 1.130.979 +8 Pengepresan Logam 12 22 23.000 992.000 645.800 +9 Barang-barang dari tanah 159 411 11.925 843.342 506.005 +liat keperluan rumah tangga +10 Genteng dari Tanah liat 103 649 1.615.000 6.693.875 3.767.475 +11 Bata dari tanah liat 817 5.261 1.162.875 111.165.000 36.356.100 +12 Industri barang-barang dari 29 282 159.500 391.500 701.400 +semen. +13 Industri jasa penunjang 60 231 994.961 1.256.500 527.800 +bengkel roda empat dan +roda dua +14 Industri jasa bengkel las. 67 136 939.500 1.006.000 479.200 +15 Industri barang logam 1 18 95.294 +lainnya +Jumlah 2.002 9.411 50.289.512 175.229.500 80.485.536 +Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Office in 2022, managed in SIPD +Tabel 3.33. Industri Kimia di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.33. Chemical Industry in Garut Regency in 2022 +Unit Usaha Tenaga Kerja Investasi Nilai Produksi Nilai Bahan +No Komoditi +(Unit) (Orang) (Rp.000) (Rp.000) Baku (Rp.000) +1 Minyak Astiri 55 334 9.088.375 35.273.750 17.484.748 +2 Arang Aktif 2 80 1.148.000 453.000 289.500 +3 Pupuk Kompos 40 251 150.400 184.444 108.599 +4 Penyamak Kulit 384 1.885 32.013.080 57.515.100 76.840.570 +Komponen pompa Air dari 1 5 - 28.890 20.223 +5 +karet +6 Percetakan 31 174 1.111.000 807.450 538.010 +7 Industri Kosmetik 4 31 52.000 462.000 293.300 +Industri Kimia dan Bahan 5 60 229.730 1.835.594 1.426.381 +8 +Kimia Lainnya +9 Minyak Jarak 6 20 150.000 18.000 12.000 +10 Pengolahan Karet Sheet 70 210 144.000 780.000 546.000 +Jumlah 598 3.050 44.086.585 97.358.228 97.559.331 +Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Office in 2022, managed in SIPD +Tabel 3.34. Perkembangan Potensi Industri di Kabupaten Garut Tahun 2020 -2022 +Table 3.34. Development of Industrial Potential in Garut Regency in 2020-2022 +Tahun +No Uraian Ket +2020 2021 2022 +1 INDUSTRI AGRO DAN HASIL HUTAN +146 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tahun +No Uraian Ket +2020 2021 2022 +- Unit Usaha 9.994 10.133 10.282 Unit +- Tenaga Kerja 42.672 43.213 44.067 Orang +- Investasi 19.690.164 23.936.664 25.022.185 (000) +- Nilai Produksi 647.955.155 654.438.335 671.618.238 (000) +2 INDUSTRI TEKSTIL, KULIT & ANEKA +- Unit Usaha 1.553 1.623 1.637 Unit +- Tenaga Kerja 11.225 11.294 11.498 Orang +- Investasi 18.740.063 19.270.063 20.504.920 (000) +- Nilai Produksi 375.906.761 380.506.761 382.138.941 (000) +3 INDUSTRI LOGAM & BAHAN BANGUNAN +- Unit Usaha 2.001 2.001 2.002 Unit +- Tenaga Kerja 9.393 9.393 9.411 Orang +- Investasi 8.017.396 8.017.396 50.289.512 (000) +- Nilai Produksi 175.229.500 175.229.500 175.229.500 (000) +4 INDUSTRI KIMIA +- Unit Usaha 598 598 598 Unit +- Tenaga Kerja 3.050 3.050 3.050 Orang +- Investasi 44.086.585 44.086.585 44.086.585 (000) +- Nilai Produksi 97.358.228 97.358.228 97.358.228 (000) +JUMLAH TOTAL +- Unit Usaha 14.146 14.355 14.519 Unit +- Tenaga Kerja 66.340 66.950 68.026 Orang +- Investasi 90.534.208 95.310.708 139.903.202 (000) +- Nilai Produksi 1.296.449.644 1.307.532.824 1.326.344.907 (000) +Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Office in 2022, managed in SIPD +b. Perdagangan/Trade +Untuk menunjang kelancaran To support the smooth economic +aktivitas perekonomian masyarakat activity of the community, especially in +terutama dalam perdagangan barang the trade of goods and services, the +dan jasa, Jumlah sarana perdagangan number of means of trade as a place for +sebagai tempat berlangsungnya buying and selling goods and services in +transaksi jual beli barang dan jasa di several regions Details can be seen in the +beberapa wilayah Rincian dapat dilihat following table: +pada tabel berikut: +147 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.35. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Tahun 2019-2022 +Table 3.35. Number of Trading Facilities By Type In 2019-2022 +Tahun/Year +No Jenis/Kind +2019 2020 2021 2022 +1 Pasar +- Pasar Rakyat 15 15 15 15 +- Pasar Desa 70 74 74 74 +2 Toko +- Swalayan 5 5 5 5 +- Minimarket 246 258 298 298 +3 Kios 12.974 12.974 10.063 10.063 +4 Warung 2.549 2.567 2.567 2.567 +Jumlah 15.859 15.893 13.022 13.022 +Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Industry, Trade, Energy and Mineral Resources Office in 2022, managed in SIPD +3.1.8. Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan +Perempuan dan Perlindungan Anak/Population Control, Family Planning, +Women's Empowerment and Child Protection +Pemerintah Kabupaten Garut melalui The Garut Regency Government through +Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga the Office of Population Control, Family +Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Planning, and Women Empowerment and +dan Perlindungan Anak telah melaksanakan Child Protection has implemented +program-program pemerintah di bidang government programs in the fields of +pengendalian penduduk, Keluarga population control, Family Planning, and +Berencana, dan urusan pemerintahan government affairs in the field of women's +bidang pemberdayaan perempuan dan empowerment and child protection, the goal +perlindungan anak, yang tujuannya adalah of which is to control the rate of population +untuk mengendalikan laju pertumbuhan growth, realize happy and prosperous small +penduduk, mewujudkan keluarga kecil yang families, and improve the quality of life of +bahagia dan sejahtera, serta meningkatkan women. and son. +kualitas hidup perempuan dan anak. +Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Activities carried out in the form of +bentuk peningkatan komunikasi, informasi improved communication, information and +dan edukasi di bidang pengendalian education in the fields of population control, +penduduk, keluarga berencana, family planning, women's empowerment and +pemberdayaan perempuan dan child protection. In addition, through efforts +perlindungan anak. Selain itu melalui upaya to approach service to the community and +pendekatan pelayanan kepada masyarakat facilitate sectoral activities related to efforts +dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan to improve the quality of life of families and +148 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +sektoral yang berkaitan dengan upaya the protection of women and children from +peningkatan kualitas hidup keluarga serta various forms of violence. +perlindungan terhadap perempuan dan anak +dari berbagai bentuk tindak kekerasan. +a. Keluarga Berencana/Familiy Planning +Keluarga berencana merupakan Family planning is a central +program pemerintah pusat untuk government program to form a healthy +membentuk keluarga yang sehat dan and prosperous family by limiting birth. +sejahtera dengan membatasi kelahiran. Efforts are made with the use of +Upaya yang dilakukan dengan contraceptive devices/drugs or birth +penggunaan alat/obat kontrasepsi atau control such as Condoms, Spirals, IUDs, +penanggulangan kelahiran seperti MOPs, MOW, Condoms, Implants, +Kondom, Spiral, IUD, MOP, MOW, Injections and Pills. To succeed the +Kondom, Implant, Suntik dan Pil. Untuk program, the Garut Regency Government +menyukseskan program tersebut, through related agencies is intensively +Pemerintah Kabupaten Garut melalui and continuously socializes the +dinas terkait secara gencar dan terus importance of family planning programs +menerus mensosialisasikan pentingnya to the community. +program keluarga berencana kepada +masyarakat. +Tabel 3.36. Target dan Realisasi Pencapaian Peserta KB Baru menurut Kecamatan dan Jenis +Kontrasepsi 2022 +Table 3.37. Target and Actual Achievements of New Family Planning Participants by District and +Contraceptic Method, 2022 +MJP Non MJP +Kecamatan/ Target/ +No Sub-District Target IUD MOP MOW Kondom Suntik/ Pil IMP Jumlah/ +Injection Total +1 Garut Kota 4.690 311 - - 32 2.650 969 119 4.081 +2 Karang Pawitan 4.413 502 - - 18 1.882 721 65 3.188 +3 Wanaraja 1.858 158 - - 35 814 548 99 1.654 +4 Tarogong Kaler 3.380 218 - - 128 1.342 591 37 2.316 +5 Tarogong Kidul 3.818 1278 105 - - 1.315 933 147 3.778 +6 Banyuresmi 3.902 144 - - 22 1.498 1475 243 3.382 +7 Samarang 3.248 268 - - 23 960 508 104 1.863 +8 Pasirwangi 2.468 151 - - 30 1.330 1318 114 2.943 +9 Leles 2.056 154 - - 6 751 179 117 1.207 +10 Kadungora 2.492 215 - - 16 797 360 104 1.492 +11 Leuwigoong 1.698 77 - - - 346 175 87 685 +12 Cibatu 3.002 148 - - 25 1.193 733 105 2.204 +13 Kersamanah 1.424 107 - - 73 514 493 87 1.274 +149 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +MJP Non MJP +Kecamatan/ Target/ +No Sub-District Target IUD MOP MOW Kondom Suntik/ Pil IMP Jumlah/ +Injection Total +14 Malangbong 3.960 313 - - - 1.382 885 162 2.742 +15 Sukawening 1.705 204 - - - 701 324 82 1.311 +16 Karangtengah 1.266 30 - - 14 496 213 39 792 +17 Bayongbong 4.030 159 - - 6 1.214 483 231 2.093 +18 Cigedug 1.587 78 - - 60 811 497 107 1.553 +19 Cilawu 2.774 217 - - 25 869 722 29 1.862 +20 Cisurupan 3.497 115 - - 5 2.385 2723 225 5.453 +21 Sukaresmi 1.878 124 - - 20 1033 751 126 2.054 +22 Cikajang 3.234 161 - - - 2.210 1947 116 4.434 +23 Banjarwangi 1.221 79 - - 4 675 42 49 849 +24 Singajaya 1687 49 - - - 558 178 58 843 +25 Cihurip 674 20 - - 9 247 184 40 500 +26 Peundeuy 863 37 - - 1 316 266 76 696 +27 Pameungpeuk 2.540 202 - - - 944 756 215 2.117 +28 Cisompet 3.448 91 - - - 526 476 259 1.352 +29 Cibalong 2.399 149 - - 4 955 570 200 1.878 +30 Cikelet 1.642 13 - - - 941 37 242 1.233 +31 Bungbulang 1.803 57 - - 5 806 661 60 1.589 +32 Mekarmukti 871 11 - - - 498 150 95 754 +33 Pakenjeng 2.172 36 - 24 - 562 641 234 1.497 +34 Pamulihan 513 28 - - 6 258 66 42 400 +35 Cisewu 1.211 27 - 19 - 464 393 60 963 +36 Caringin 921 68 - - 8 285 230 75 666 +37 Talegong 1.456 46 - - - 409 758 62 1.275 +38 Bl.Limbangan 3.096 271 - - 8 647 282 33 1.241 +39 Selaawi 1.627 211 - - 2 306 222 58 799 +40 Cibiuk 978 55 - - 19 455 268 41 838 +41 Pangatikan 1.589 109 - - 25 607 310 41 1.092 +42 Sucinaraja 1.114 65 - - - 477 199 48 789 +Jumlah 94.205 6.756 105 43 629 37.429 24.237 4.533 73.732 +Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022 +Source: Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office 2022 +Tabel 3.37. Banyaknya Klinik KB, Pos KB/PPKBD dan Klinik KB menurut Kecamatan 2022 +Table 3.38. Number of Family Planning Clinics, PPKBD and Doctors by District, 2022 +Sub Kelompok Klinik KB Klinik KB +No Kecamatan/District PLKB PPKBD +PPKBD KB Pemerintah Swasta +1 Garut Kota 7 11 222 960 6 1 +150 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sub Kelompok Klinik KB Klinik KB +No Kecamatan/District PLKB PPKBD +PPKBD KB Pemerintah Swasta +2 Karang Pawitan 11 20 241 737 4 - +3 Wanaraja 4 9 79 230 2 1 +4 Tarogong Kaler 12 13 154 541 6 - +5 Tarogong Kidul 7 12 161 597 4 1 +6 Banyuresmi 13 15 172 214 7 2 +7 Samarang 10 13 114 368 4 - +8 Pasirwangi 7 12 102 346 4 1 +9 Leles 11 12 133 412 6 - +10 Kadungora 12 14 172 488 5 - +11 Leuwigoong 5 8 104 266 5 - +12 Cibatu 7 11 138 425 1 - +13 Kersamanah 5 6 77 215 3 - +14 Malangbong 12 24 209 668 3 - +15 Sukawening 6 11 107 356 3 - +16 Karangtengah 2 4 34 87 2 - +17 Bayongbong 10 18 149 560 3 - +18 Cigedug 3 5 66 189 5 - +19 Cilawu 11 18 195 707 2 1 +20 Cisurupan 8 17 150 691 1 4 +21 Sukaresmi 4 7 48 242 2 - +22 Cikajang 6 12 144 504 5 1 +23 Banjarwangi 4 11 94 350 6 - +24 Singajaya 3 9 86 292 3 - +25 Cihurip 3 4 50 119 1 1 +26 Peundeuy 3 6 49 142 3 - +27 Pameungpeuk 5 8 103 303 6 - +28 Cisompet 7 11 123 418 4 - +29 Cibalong 6 11 101 325 4 - +30 Cikelet 5 11 110 383 5 - +31 Bungbulang 7 13 124 449 2 1 +32 Mekarmukti 3 5 52 129 2 - +33 Pakenjeng 6 13 152 475 3 - +34 Pamulihan 3 5 41 123 2 1 +35 Cisewu 7 9 88 313 4 1 +36 Caringin 5 6 55 158 1 - +37 Talegong 5 7 66 120 1 - +38 Balubur Limbangan 10 14 161 138 2 - +39 Selaawi 5 7 73 217 3 - +151 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sub Kelompok Klinik KB Klinik KB +No Kecamatan/District PLKB PPKBD +PPKBD KB Pemerintah Swasta +40 Cibiuk 5 5 58 172 1 - +41 Pangatikan 6 8 81 257 4 - +42 Sucinaraja 5 7 62 192 4 - +Jumlah 276 442 4700 14878 144 16 +Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2022 +Source: Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Office 2022 +b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/Women's Empowerment and +Child Protection +Untuk mewujudkan kesetaraan dan To realize gender equality and justice +keadilan gender serta meningkatkan and improve the protection of children's +perlindungan terhadap hak tumbuh development rights, the Garut Regency +kembang anak, pemerintah Kabupaten government through related agencies +Garut melalui dinas terkait implements women's empowerment and +melaksanakan program-program child protection programs in various +pemberdayaan perempuan dan fields to improve the quality of life and +perlindungan anak di berbagai bidang welfare of women, and eliminate all forms +guna meningkatkan kualitas hidup dan of violence against women and children. +kesejahteraan perempuan, serta To support the achievement of this goal, +menghapus segala bentuk tindak the government also partners and +kekerasan terhadap perempuan dan facilitates organizations/institutions +anak. Untuk mendukung pencapaian engaged in women's empowerment, +tujuan ini, pemerintah juga bermitra dan protection. children and family welfare. +memfasilitasi organisasi/lembaga yang +bergerak dalam bidang pemberdayaan +perempuan, perlindungan anak dan +kesejahteraan keluarga. +3.1.9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Civil Pupolation and Registration +Selain memiliki wilayah yang luas, In addition to having a large area, Garut +Kabupaten Garut juga memiliki penduduk Regency also has a large number of +dalam jumlah yang cukup banyak. Penduduk residents. Population in large numbers and +dalam jumlah yang besar dan berkualitas quality is one of the basic capital of national +merupakan salah satu modal dasar and regional development. Related to this, +pembangunan nasional dan daerah. Terkait the Government of Garut Regency continues +dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten to develop strategic programs in the field of +Garut terus mengembangkan program- population with the aim of improving the +program strategis dibidang kependudukan quality of life and welfare of the entire +dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas community. +152 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +hidup dan kesejahteraan seluruh +masyarakat. +Data kependudukan berdasarkan data Population data based on data on the +pada Sistem Administrasi Kependudukan Population Administration System (SIAK) +(SIAK) yang dikelola Dinas Kependudukan managed by the Garut Regency Population +dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, and Civil Registration Office, shows the +menunjukkan jumlah penduduk pada tahun population in 2022 as many as 2,759,490 +2022 sebanyak 2.759.490 jiwa, meningkat people, an increase of 209,287 people or +209.287 jiwa atau 1,42% dari tahun 2021 8,21% from 2021 as many as 2,550,203 +sebanyak 2.550.203 jiwa people. +Tabel 3.38. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Berdasarkan Data SIAK Tahun 2017-2022 +Table 3.39. Total Population of Garut Regency Based on SIAK Data in 2017-2022 +Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +1. Jumlah Penduduk (Jiwa) 2.211.297 2.235.470 2.284.418 2.514.515 2.550.203 2.759.490 +- Laki-Laki (Jiwa) 1.127.433 1.139.923 1.168.329 1.285.225 1.302.006 1.408.225 +- Perempuan (Jiwa) 1.083.864 1.095.547 1.116.089 1.229.290 1.248.197 1.351.265 +2. Sex Ratio (%) 104,02 104,05 104,68 104,55 104,31 104,22 +3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 1,89 1,09 2,19 10,07 1,42 8,21 +4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 719,34 727,2 735,24 809,29 820,78 888,13 +5. Jumlah Rumah Tangga (KK) 622.970 682.845 844.182 846.974 856.511 915.327 +Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Population and Civil Registry Office, December 2022, managed in SIPD +Tabel 3.39. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut Menurut Kecamatan Berdasarkan Data SIAK +Tahun 2017-2022 +Table 3.40. Total Population of Garut Regency by District Based on SIAK Data in 2017-2022 +No Kecamatan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 +1 Garut Kota 115.340 116.432 120.315 125.822 127.346 134.153 +2 Karangpawitan 115.080 116.564 119.903 132.051 134.108 146.364 +3 Wanaraja 41.409 41.832 41.655 46.333 47.313 51.288 +4 Tarogong Kaler 83.701 84.664 86.458 91.821 92.720 100.132 +5 Tarogong Kidul 101.346 102.453 104.582 111.330 112.076 119.111 +6 Banyuresmi 78.440 79.376 82.182 89.798 91.588 98.510 +7 Samarang 63.291 64.084 67.876 75.647 76.595 83.393 +8 Pasirwangi 50.805 51.493 53.093 62.210 63.660 70.786 +9 Leles 70.463 71.186 72.259 79.785 81.145 88.428 +10 Kadungora 84.597 85.377 87.039 92.200 93.564 99.715 +11 Leuwigoong 41.246 41.729 42.449 46.040 46.557 50.780 +12 Cibatu 66.817 67.496 68.397 73.144 73.838 79.110 +153 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +No Kecamatan Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 +13 Kersamanah 34.989 35.450 35.610 38.289 38.676 41.963 +14 Malangbong 106.335 107.687 111.994 128.568 130.890 141.383 +15 Sukawening 49.830 50.417 51.488 55.859 56.429 60.595 +16 Karangtengah 16.263 16.440 16.863 18.337 18.555 19.893 +17 Bayongbong 88.269 89.129 89.994 97.931 98.363 106.153 +18 Cigedug 35.695 36.017 36.856 41.451 42.031 45.534 +19 Cilawu 96.650 97.551 99.052 105.627 107.319 115.919 +20 Cisurupan 78.834 79.702 80.624 92.120 93.760 103.678 +21 Sukaresmi 32.260 32.670 34.271 38.778 39.405 43.247 +22 Cikajang 72.487 73.137 72.433 79.741 81.183 87.518 +23 Banjarwangi 41.131 41.614 44.142 54.049 55.656 61.096 +24 Singajaya 38.859 39.214 39.885 45.762 46.107 50.065 +25 Cihurip 16.151 16.328 16.766 18.616 18.912 20.236 +26 Peundeuy 19.518 19.753 20.342 23.222 23.702 25.714 +27 Pameungpeuk 38.234 38.740 38.511 42.165 42.419 44.970 +28 Cisompet 45.578 46.036 47.339 51.185 52.199 55.918 +29 Cibalong 38.410 38.857 39.716 44.368 45.168 48.588 +30 Cikelet 38.131 38.568 38.425 42.903 43.743 46.905 +31 Bungbulang 46.800 47.281 50.186 54.917 55.221 60.636 +32 Mekarmukti 15.226 15.429 16.126 18.176 18.474 19.667 +33 Pakenjeng 53.506 54.125 56.200 64.975 66.068 73.072 +34 Pamulihan 16.897 17.086 16.516 18.212 18.270 19.518 +35 Cisewu 30.263 30.551 30.482 32.743 33.106 35.424 +36 Caringin 25.751 25.979 26.909 31.162 32.205 35.127 +37 Talegong 25.876 26.101 25.681 28.102 28.511 30.846 +38 Bl. Limbangan 65.614 66.286 67.553 75.841 76.794 86.029 +39 Selaawi 38.249 38.574 39.021 41.474 41.613 44.820 +40 Cibiuk 30.298 30.583 31.536 34.209 34.631 37.414 +41 Pangatikan 36.817 37.307 37.210 40.636 41.093 44.340 +42 Sucinaraja 25.841 26.172 26.479 28.916 29.190 31.452 +Jumlah 2.211.297 2.235.470 2.284.418 2.514.515 2.550.203 2.759.490 +Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Population and Civil Registry Office, December 2022, managed in SIPD +a. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Keluarga/Number of residents +per subdistrict based on gender and number of families +Jumlah penduduk per kecamatan The number of residents per +berdasarkan jenis kelamin dan jumlah subdistrict based on gender and number +keluarga berdasarkan Data Konsolidasi of families based on the Net +154 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Bersih (DKB) semester 2 tahun 2022 Consolidation Data (DKB) for the second +dapat dilihat pada tabel berikut: semester of 2022 can be seen in the +following table: +Tabel 3.40. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Keluarga Menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.41. Number of Population by Gender and Number of Families by District in Garut Regency +in 2022 +No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Penduduk Jumlah KK +1 Garut Kota 67.734 66.419 134.153 45.213 +2 Karangpawitan 74.566 71.798 146.364 46.635 +3 Wanaraja 26.083 25.205 51.288 17.665 +4 Tarogong Kaler 50.612 49.520 100.132 33.095 +5 Tarogong Kidul 59.873 59.238 119.111 37.572 +6 Banyuresmi 50.204 48.306 98.510 31.492 +7 Samarang 42.596 40.797 83.393 26.600 +8 Pasirwangi 36.280 34.506 70.786 23.348 +9 Leles 45.058 43.370 88.428 29.413 +10 Kadungora 50.966 48.749 99.715 33.405 +11 Leuwigoong 25.899 24.881 50.780 16.680 +12 Cibatu 40.398 38.712 79.110 26.273 +13 Kersamanah 21.418 20.545 41.963 13.138 +14 Malangbong 72.719 68.664 141.383 43.697 +15 Sukawening 30.985 29.610 60.595 19.602 +16 Karangtengah 10.194 9.699 19.893 6.396 +17 Bayongbong 54.219 51.934 106.153 33.888 +18 Cigedug 23.370 22.164 45.534 14.463 +19 Cilawu 58.826 57.093 115.919 39.051 +20 Cisurupan 53.025 50.653 103.678 35.347 +21 Sukaresmi 22.229 21.018 43.247 13.724 +22 Cikajang 44.836 42.682 87.518 29.824 +23 Banjarwangi 31.398 29.698 61.096 20.452 +24 Singajaya 25.544 24.521 50.065 17.034 +25 Cihurip 10.407 9.829 20.236 7.181 +26 Peundeuy 13.193 12.521 25.714 8.313 +27 Pameungpeuk 22.729 22.241 44.970 15.738 +28 Cisompet 28.582 27.336 55.918 19.165 +29 Cibalong 24.840 23.748 48.588 17.140 +30 Cikelet 23.886 23.019 46.905 15.962 +155 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah Penduduk Jumlah KK +31 Bungbulang 31.241 29.395 60.636 21.170 +32 Mekarmukti 9.893 9.774 19.667 6.859 +33 Pakenjeng 37.318 35.754 73.072 24.789 +34 Pamulihan 9.969 9.549 19.518 7.036 +35 Cisewu 18.064 17.360 35.424 13.688 +36 Caringin 17.986 17.141 35.127 12.054 +37 Talegong 15.805 15.041 30.846 11.989 +38 Balubur Limbangan 44.270 41.759 86.029 28.324 +39 Selaawi 23.109 21.711 44.820 15.250 +40 Cibiuk 19.340 18.074 37.414 11.346 +41 Pangatikan 22.604 21.736 44.340 14.541 +42 Sucinaraja 15.957 15.495 31.452 10.775 +Jumlah 1.408.225 1.351.265 2.759.490 915.327 +Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Population and Civil Registry Office, December 2022, managed in SIPD +b. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur/Population by Age Group +Pada tahun 2022 penduduk dengan In 2022 the population in the age +kelompok umur 0 s/d 39 tahun sebanyak group 0 to 39 years is 1,850,437 people, +1.850.437 jiwa, kelompok umur 40 s/d the age group 40 to 74 years is 856,952 +74 tahun sebanyak 856.952 jiwa dan people and the age group is 75 years and +kelompok umur 75 tahun ke atas 52.101 over 52,101 people. Details of the +jiwa. Rincian penduduk berdasarkan population by age group per sub-district +kelompok umur per kecamatan dapat can be seen in the following table: +dilihat pada tabel berikut: +Tabel 3.41. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Menurut Kecamatan di Kabupaten +Garut Tahun 2022 +Table 3.42. Total Population by Age Group by District in Garut Regency in 2022 +• Kelompok Umur 0 – 4 Tahun sampai dengan 35 -39 Tahun +Kecamatan +No 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 +Subdistrict +1 Garut Kota 9.386 12.051 12.746 10.124 11.885 10.880 9.691 9.360 +2 Karangpawitan 13.030 14.236 13.941 11.022 13.578 12.847 11.267 10.330 +3 Wanaraja 4.424 4.775 4.650 3.591 4.776 4.463 3.871 3.539 +4 Tarogong Kaler 7.976 9.407 9.641 7.491 9.029 8.739 7.591 7.072 +156 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan +No 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 +Subdistrict +5 Tarogong Kidul 8.935 11.132 11.761 9.962 10.840 9.715 8.490 8.406 +6 Banyuresmi 8.379 9.397 9.424 7.444 9.059 8.699 7.433 6.727 +7 Samarang 7.709 8.455 8.308 6.153 7.962 7.524 6.490 5.719 +8 Pasirwangi 7.080 7.628 7.327 5.024 6.607 6.474 5.781 4.985 +9 Leles 7.388 8.554 8.624 6.505 8.068 7.503 6.818 6.576 +10 Kadungora 7.450 8.915 9.388 7.384 9.143 8.539 7.180 7.496 +11 Leuwigoong 4.240 4.876 4.609 3.742 4.574 4.331 3.681 3.456 +12 Cibatu 6.298 7.046 7.408 6.227 7.256 6.363 5.351 5.326 +13 Kersamanah 3.568 4.095 4.082 3.338 3.802 3.522 2.923 2.862 +14 Malangbong 13.636 14.530 14.135 10.907 13.234 12.158 10.308 9.729 +15 Sukawening 4.961 5.643 5.776 4.728 5.576 5.042 4.487 4.103 +16 Karangtengah 1.677 1.873 1.896 1.571 1.929 1.713 1.450 1.395 +17 Bayongbong 9.442 10.833 10.744 7.950 9.638 9.351 8.270 7.477 +18 Cigedug 4.297 5.252 4.763 3.278 4.076 3.976 3.712 3.332 +19 Cilawu 9.083 10.419 10.849 8.330 10.378 9.854 8.526 7.910 +20 Cisurupan 9.534 11.037 10.512 7.215 9.470 9.187 7.829 6.996 +21 Sukaresmi 4.166 4.510 4.537 3.227 4.293 3.885 3.428 3.113 +22 Cikajang 7.250 8.994 8.790 5.835 8.075 7.521 6.610 6.155 +23 Banjarwangi 5.589 6.210 5.887 4.416 6.038 5.141 4.769 4.190 +24 Singajaya 4.331 4.507 4.900 3.726 4.898 4.062 3.663 3.408 +25 Cihurip 1.653 1.658 1.601 1.436 1.851 1.700 1.458 1.271 +26 Peundeuy 2.342 2.463 2.376 1.947 2.666 2.322 1.764 1.640 +27 Pameungpeuk 3.527 4.058 4.165 3.119 4.090 3.595 2.999 2.635 +28 Cisompet 4.536 4.966 5.245 3.781 5.172 4.603 3.975 3.409 +29 Cibalong 4.340 4.526 4.491 3.115 4.497 4.186 3.574 2.989 +30 Cikelet 4.060 4.620 4.591 3.287 4.328 3.806 3.321 2.894 +31 Bungbulang 4.987 5.910 5.923 4.378 5.762 4.954 3.982 3.646 +32 Mekarmukti 1.701 1.871 1.794 1.340 1.811 1.586 1.350 1.053 +33 Pakenjeng 6.839 7.695 7.416 5.266 7.247 6.097 5.228 4.573 +34 Pamulihan 1.673 1.742 1.756 1.280 1.870 1.583 1.293 1.277 +35 Cisewu 2.325 2.865 2.822 2.180 2.966 2.916 2.461 2.105 +36 Caringin 3.040 3.489 3.266 2.259 3.382 3.008 2.603 2.133 +37 Talegong 2.120 2.516 2.609 1.949 2.706 2.492 2.079 2.060 +38 Bl. Limbangan 6.633 7.967 8.463 6.919 8.703 7.316 5.802 5.854 +39 Selaawi 3.415 3.902 4.096 3.371 4.430 3.830 3.026 2.757 +40 Cibiuk 3.190 3.628 3.725 2.975 3.746 3.312 2.874 2.678 +41 Pangatikan 3.880 4.241 4.219 3.227 4.106 3.867 3.450 3.097 +42 Sucinaraja 2.805 2.915 2.829 2.205 2.909 2.695 2.258 2.194 +157 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan +No 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 +Subdistrict +Jumlah/Total 232.895 265.407 266.085 203.224 256.426 235.357 203.116 187.927 +Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Population and Civil Registry Office, December 2022, managed in SIPD +• Kelompok Umur 40 – 44 Tahun sampai dengan di atas 75 Tahun +Kecamatan +No 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 +Subdistrict +1 Garut Kota 10.343 8.753 7.979 6.592 5.236 3.876 2.341 2.910 +2 Karangpawitan 10.778 8.957 7.707 6.332 4.913 3.139 1.931 2.356 +3 Wanaraja 3.854 3.218 3.044 2.338 1.921 1.254 703 867 +4 Tarogong Kaler 7.991 6.470 5.619 4.385 3.466 2.271 1.396 1.588 +5 Tarogong Kidul 9.223 7.679 6.931 5.296 4.273 2.890 1.766 1.812 +6 Banyuresmi 7.363 6.115 5.448 4.085 3.359 2.282 1.581 1.715 +7 Samarang 5.857 4.773 4.299 3.310 2.731 1.688 1.072 1.343 +8 Pasirwangi 5.040 4.028 3.510 2.495 1.884 1.191 833 899 +9 Leles 6.678 5.282 4.770 3.684 3.051 1.935 1.290 1.702 +10 Kadungora 7.614 6.396 5.657 4.628 3.685 2.531 1.691 2.018 +11 Leuwigoong 3.669 3.159 2.822 2.328 1.952 1.345 871 1.125 +12 Cibatu 5.779 4.871 4.516 3.804 3.217 2.275 1.480 1.893 +13 Kersamanah 2.894 2.567 2.485 1.875 1.456 959 642 893 +14 Malangbong 9.210 8.444 7.579 5.965 4.644 2.720 1.933 2.251 +15 Sukawening 4.343 3.685 3.370 2.703 2.296 1.542 1.000 1.340 +16 Karangtengah 1.375 1.187 1.149 896 678 380 297 427 +17 Bayongbong 7.417 6.345 5.495 4.238 3.505 2.211 1.577 1.660 +18 Cigedug 3.143 2.602 2.194 1.586 1.210 849 557 707 +19 Cilawu 8.890 7.554 6.828 5.262 4.543 3.190 1.909 2.394 +20 Cisurupan 7.715 6.434 5.313 4.037 3.234 2.159 1.496 1.510 +21 Sukaresmi 3.002 2.297 2.046 1.557 1.222 789 536 639 +22 Cikajang 6.778 5.545 4.869 3.644 2.987 2.012 1.187 1.266 +23 Banjarwangi 4.278 3.541 3.197 2.489 2.035 1.335 953 1.028 +24 Singajaya 3.485 2.969 2.820 2.281 1.931 1.292 834 958 +25 Cihurip 1.547 1.405 1.320 994 840 536 429 537 +26 Peundeuy 1.699 1.558 1.485 1.078 916 590 370 498 +27 Pameungpeuk 3.201 2.896 3.024 2.252 1.846 1.294 969 1.300 +28 Cisompet 3.893 3.591 3.773 2.869 2.477 1.484 941 1.203 +29 Cibalong 3.309 3.223 3.152 2.282 1.866 1.130 864 1.044 +30 Cikelet 3.256 3.113 2.968 2.173 1.576 1.012 828 1.072 +31 Bungbulang 4.014 3.867 4.000 2.851 2.348 1.578 1.142 1.294 +32 Mekarmukti 1.265 1.360 1.346 886 798 538 415 553 +158 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan +No 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 +Subdistrict +33 Pakenjeng 5.061 4.836 4.339 2.832 2.050 1.240 1.073 1.280 +34 Pamulihan 1.369 1.312 1.182 876 770 602 401 532 +35 Cisewu 2.414 2.672 2.848 2.046 1.625 1.145 898 1.136 +36 Caringin 2.444 2.301 2.227 1.505 1.218 765 631 856 +37 Talegong 2.235 2.330 2.177 1.658 1.377 981 770 787 +38 Bl. Limbangan 6.261 5.393 4.934 3.819 3.166 2.018 1.285 1.496 +39 Selaawi 3.199 3.004 2.720 2.187 1.804 1.144 806 1.129 +40 Cibiuk 2.475 2.134 1.951 1.508 1.261 838 537 582 +41 Pangatikan 3.188 2.744 2.482 1.888 1.453 956 664 878 +42 Sucinaraja 2.351 1.930 1.836 1.466 1.191 788 457 623 +Jumlah 199.900 172.540 157.411 120.980 98.011 64.754 43.356 52.101 +Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Desember 2022, yang dikelola dalam SIPD +Source: Population and Civil Registry Office, December 2022, managed in SIPD +3.1.10. Perhubungan/Transportation +Kabupaten Garut memiliki luas wilayah Garut Regency has a large enough area, +yang cukup besar, karena faktor luas wilayah because the area factor is needed +tersebut diperlukan sarana dan prasarana transportation facilities and infrastructure to +transportasi untuk menghubungkan antar connect between regions or regions both +daerah atau wilayah baik didalam maupun inside and outside Garut Regency. An +diluar Kabupaten Garut. Sistem transportasi adequate transportation system also plays a +yang memadai juga sangat berperan dalam role in the economic development of a region, +pembangunan perekonomian suatu wilayah, with a good transportation system, the +dengan sistem transportasi yang baik maka relationship between regions will be easier so +hubungan antar wilayah akan menjadi lebih that the wheels of the economy can run +mudah sehingga roda perekonomian dapat smoothly. The existing transportation system +berjalan dengan lancar. Sistem transportasi in the Garut Regency area includes land +yang ada di wilayah Kabupaten Garut transportation. +meliputi transportasi darat +a. Angkutan Darat/Land Transport +Sarana angkutan darat wajib uji di Land transportation facilities must be +Kabupaten Garut di 2 (dua) tahun tested in Garut Regency in the last 2 (two) +terakhir mengalami penurunan. Pada years have decreased. In 2021, land +tahun 2021, angkutan darat yang sudah transportation that has conducted +melakukan uji kelayakan/KIR pada Dinas feasibility tests / KIR at the Garut Regency +Perhubungan Kabupaten Garut Transportation Office as many as 11,497 +sebanyak 11.497 unit dan tahun 2022 units and in 2022 as many as 8,898 +units. The details are as follows: +159 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +sebanyak 8.898 unit. Rinciannya sebagai +berikut: +Tabel 3.42. Jumlah Angkutan Darat yang Melakukan Uji Kelayakan/KIR di Kabupaten Garut +Tahun 2022 +Table 3.43. Number of Land Transportation Conducting Feasibility Test/KIR in Garut Regency in +2022 +No. Jenis Angkutan Tahun 2021 (Unit) Tahun 2022 (Unit) +I. Mobil Penumpang +1 Angkot 1.498 315 +2 Angperkot - - +3 Angped 289 45 +4 Taxi - - +5 Otobis 216 156 +6 Bis Mikro - 15 +7 Bis Mini 763 413 +8 Ambulance - - +II. Mobil Barang +1 Blind Van 331 328 +2 Box 1.078 905 +3 Pick Up 4.834 4.262 +4 Double Cabin - - +5 Truck 2.427 1.618 +6 Tractor Head 1 20 +7 Kereta Tempelan - - +8 Tanki 51 103 +Jumlah 11.497 8.898 +Sumber/source: Dinas Perhubungan 2022/Transportation Office 2022 +b. Sebaran Terminal/Terminal Distribution +Terminal merupakan salah satu The terminal is one of the land +prasarana transportasi darat yang transportation infrastructure that serves +berfungsi untuk menurunkan dan to lower and raise passengers and +menaikkan penumpang serta mengatur arrange the arrival and departure of +kedatangan dan keberangkatan public transportation. Garut Regency has +kendaraan umum. Kabupaten Garut 2 type C terminal units located in +memiliki 2 unit terminal tipe C yang Tarogong Kidul District and Bayongbong +berada di Kecamatan Tarogong Kidul dan +Kecamatan Bayongbong. Data sebaran +160 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +terminal di Kabupaten Garut sebagai District. Terminal distribution data in +berikut: Garut Regency is as follows: +Tabel 3.43. Sebaran Terminal di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.44. Distribution of Terminals in Garut Regency in 2022 +No Nama terminal Type Lokasi (Kecamatan/Desa/Kel) +1 Terminal non Bis Guntur C Kecamatan Tarogong Kidul Ds. Haurpanggung +2 Terminal Andir C Kecamatan Bayongbong +Sumber/source: Dinas Perhubungan 2022/Transportation Office 2022 +3.1.11. Komunikasi dan Informatika/Communication and Informatics +Perkembangan dunia teknologi di bidang The development of the world of +informasi dan komunikasi saat ini telah technology in the field of information and +mengalami perubahan dan perkembangan communication today has undergone rapid +yang sangat cepat. Perubahan dan changes and developments. These changes +perkembangan ini selalu disertai dengan and developments are always accompanied +inovasi-inovasi baru yang dimunculkan by new innovations that are raised to support +untuk mendukung teknologi yang sudah ada. existing technologies. Increasingly complex +Kondisi masyarakat yang kian kompleks, community conditions, it is a challenge for +menjadi tantangan bagi pemerintah mulai governments ranging from the central to +dari tingkat pusat hingga daerah untuk regional levels to provide public services +memberikan pelayanan publik secara efektif effectively and transparently by +dan transparan dengan mengimplementasikan implementing the principles of Good +prinsip-prinsip Good Governance dalam Governance in government management, +pengelolaan pemerintahan, serta membuka and opening the largest participation space +ruang partisipasi yang sebesar-besarnya to the community. +kepada masyarakat. +Untuk itu, pemerintah terus berupaya For this reason, the government continues +meningkatkan aksesibilitas komunikasi dan to improve the accessibility of +informasi antara pemerintah, masyarakat communication and information between the +dan pelaku usaha. Menyikapi hal ini, government, the community and business +pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas actors. Responding to this, the Garut Regency +Komunikasi dan Informatika terus berupaya government through the Communication and +mendorong pertumbuhan infrastruktur Informatics Office continues to strive to +teknologi informasi dan komunikasi melalui encourage the growth of information and +penyediaan sarana dan prasarana communication technology infrastructure +komunikasi dan informasi yang memadai through the provision of adequate +yang menjangkau seluruh wilayah communication and information facilities +Kabupaten Garut, serta mendorong kerja and infrastructure that reaches all areas of +sama dan partisipasi berbagai sektor dalam Garut Regency, and encourages cooperation +161 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +menunjang pelaksanaan pembangunan di and participation of various sectors in +Kabupaten Garut. Dengan demikian supporting the implementation of +diharapkan masyarakat dapat menjadi development in Garut Regency. Thus it is +masyarakat yang berbasis informasi. hoped that the community can become an +information-based society. +Sampai dengan keadaan tahun 2022, Until the state of 2022, the Garut Regency +pemerintah Kabupaten Garut telah memiliki government has had information and +sarana dan media pelayanan informasi dan communication service facilities and media +komunikasi berupa jaringan internet gratis, in the form of free internet networks, BTS +tower BTS, Website, pelayanan informasi towers, websites, new media information +media baru (new media) berupa saluran services (new media) in the form of +komunikasi facebook, youtube, instagram, communication channels facebook, youtube, +twiter dan Whatsapp. Selanjutnya dapat instagram, twitter and Whatsapp. Next can +dilihat pada ulasan berikut ini: be seen in the following review: +a. Pelayanan Informasi Media Baru, Perfilman dan Media Percetakan/New Media +Information Services, Film and Printing Media +Seiring dengan kemajuan dibidang Along with advances in the field of +teknologi informasi dan komunikasi, information and communication +Dinas Kominfo Kabupaten Garut terus technology, the Garut Regency +mengembangkan inovasi baru di bidang Communication and Information Service +pelayanan informasi dan komunikasi dari continues to develop new innovations in +media konvensional ke media baru atau the field of information and +media komunikasi digital. Media baru communication services from +adalah media yang berkembang pada era conventional media to new media or +komunikasi interaktif. Perkembangan digital communication media. New media +media dari konvensional hingga ke media is a medium that developed in the era of +baru (new media) turut mempengaruhi interactive communication. The +berbagai aspek kehidupan manusia baik development of media from conventional +sosial, ekonomi dan budaya Kehadiran to new media (new media) also affects +new media tidak terlepas dari various aspects of human life both social, +perkembangan teknologi yang sifatnya economic and cultural The presence of +dinamis. new media is inseparable from the +development of technology that is +dynamic. +Di era new media perubahan bentuk, In the era of new media shape +produksi, distribusi dan konsumsi media change, the production, distribution and +terlihat sangat kompleks. Saluran consumption of media looks very +komunikasi media baru yang ada pada complex. New media communication +Dinas Kominfo berupa facebook, channels in the Kominfo Office are +162 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Instagram, youtube, twitter dan facebook, Instagram, youtube, twitter +Whatsapp. Diharapkan dengan and Whatsapp. It is hoped that by using +menggunakan jejaring sosial ini, this social network, the people of Garut +masyarakat Garut dapat dengan mudah can easily access various information +mengakses berbagai informasi serta and can establish communication with all +dapat menjalin komunikasi dengan users in any world. +semua user/pengguna dibelahan dunia +manapun. +Tabel 3.44. Jenis Pelayanan Informasi Media Baru di Kabupaten Garut sampai dengan Tahun +2022 +Table 3.45. Types of New Media Information Services in Garut Regency until 2022 +Saluran Komunikasi Jumlah Saluran Komunikasi +Nama Media Baru Jumlah Media +No Communication Number of Communication +New Media Name Number of Media +Channels Channels +Facebook, Instagram, +1 Media Sosial Online 5 Youtube, Twitter & 6 +Whatsapp +garutkab.go.id, +2 Website 2 2 +picgarut.id +3 Aplikasi 2 lapor.go.id, PPID Garut 2 +Jumlah 9 10 +Sumber/source: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022/Communication and Informatics Office 2022 +Jenis-jenis informasi yang The types of information published +dipublikasikan melalui saluran through new media communication +komunikasi media baru selama tahun channels during 2020 are in the form of +2020 berupa informasi audio visual audio visual information (movies, +(Film, features dan sebagainya), berita features and so on), government website +website Pemda dan facebook. news and facebook. +Tabel 3.45. Jenis–Jenis Informasi yang Dipublikasikan sampai dengan Tahun 2022 +Table 3.46. Types of Information Published until 2022 +Tahun +Jenis Informasi Publikasi Jumlah Alamat URL +No +Types of Information Year Total URL addressURL address +Publication +https: +Informasi Audio Visiual 161 konten +1 2022 //www.youtube.com/c/GarutkabTV/featu +Youtube (@Garutkab Tv) video +red +Berita Website Pemda +2 2022 https: //garutkab.go.id/ +www.garutkab.go.id +Berita website 1244 Konten +3 2022 https: //picgarut.id/ +www. picgarut.id Rilis +163 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tahun +Jenis Informasi Publikasi Jumlah Alamat URL +No +Types of Information Year Total URL addressURL address +Publication +2016- +Informasi visual dan video 4.355 +4 November https: //www.instagram.com/pemkab_garut/ +Instagram @pemkab_garut Unggahan +2021 +Informasi visual dan video 1161 konten +5 Instagram 2022 visual dan https: //www.instagram.com/diskominfogrt/ +@diskominfogrt video +Sumber/source: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022/Communication and Informatics Office 2022 +b. Jaringan Internet/Internet Network +Perkembangan dunia teknologi di The development of the world of +bidang informasi dan komunikasi saat ini technology in the field of information and +telah mengalami perubahan dan communication today has undergone +perkembangan yang sangat cepat. rapid changes and developments. These +Perubahan dan perkembangan ini selalu changes and developments are always +disertai dengan inovasi-inovasi baru accompanied by new innovations that +yang dimunculkan untuk mendukung are raised to support existing +teknologi yang sudah ada. technologies. The development of +Perkembangan teknologi di bidang technology in the field of information and +informasi dan komunikasi dapat communication can be proven through +buktikan melalui kehadiran Internet, the presence of the Internet, which has +yang telah digunakan oleh berbagai been used by various circles. To meet +kalangan. Untuk memenuhi kebutuhan people's information needs through +informasi masyarakat melalui media internet media, since 2015 the Garut +internet, sejak tahun 2015 pemerintah Regency government in collaboration +Kabupaten Garut bekerja sama dengan with the Ministry of Communication and +Kementerian Kominfo telah Information has provided internet +menyediakan jaringan internet di networks in several locations in the Garut +beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Regency area with priority on schools, +Garut dengan prioritas pada sekolah- health facilities and government offices. +sekolah, fasilitas kesehatan dan kantor- +kantor pemerintah. +Selain itu pemerintah Kabupaten In addition, the Garut Regency +Garut juga memiliki website resmi government also has an official +pemerintah yang beralamat https: government website addressed https: +//www.garutkab.go.id. Website ini //www.garutkab.go.id. This website +menampilkan informasi-informasi displays information about government, +tentang pemerintahan, pembangunan development and regional potentials. +dan potensi-potensi daerah. Melalui Through the provision of internet +penyediaan jaringan internet dan networks and websites, the people of +164 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +website ini masyarakat Garut dapat Garut can access various information +mengakses berbagai informasi tanpa regardless of distance, space and time. +mengenal jarak, ruang dan waktu. +Tabel 3.46. Daftar Rincian SKPD dan Kecamatan yang Terhubung dengan Akses Internet yang +Disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2022 +Table 3.47. List of Details of SKPD and Sub-Districts Connected to Internet Access Provided by the +Communication and Informatics Office until 2022 +Layanan Sevice +Alamat Kapasitas +No. Dinas/Badan/Kecamatan/Alamat +Address Metronet (Mbps) MS Bronze +Metronet (Unit) +Capacity (Mbps) +Backhaul Metronet (Kantor Diskominfo) +1 Jl. Pramuka No.6, Pakuwon 1000 Mbps 1 +- Data Center +Badan Pengelola Keuangan dan Aset +2 Jl. Kiansantang No.3 200 Mbps 1 +Daerah +Dinas Kependudukan dan Pencatatan +3 Jl. Patriot No. 12 Garut 200 Mbps 1 +Sipil +Jl. Pembangunan No. 185 +4 Sekretariat Daerah 200 Mbps 1 +Garut +5 Sekretariat DPRD Jl. Patriot No. 2 Garut 200 Mbps 1 +Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Jl. Raya Samarang No. 117 +6 100 Mbps 1 +Ruang Garut +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan +7 Jl. Otista No. 176 Garut 100 Mbps 1 +Desa +Dinas Penanaman Modal dan Perizinan +8 Jl. Patrriot No. 3 Garut 100 Mbps 1 +Terpadu +Jl. Pembangunan No. 179 +9 Dinas Pendidikan 100 Mbps 1 +Garut +10 Dinas Perhubungan Jl. Merdeka No. 231 Garut 100 Mbps 1 +Jl. Raya Samarang No. 115 +11 Dinas Perumahan dan Pemukiman 100 Mbps 1 +Garut +12 Inspektorat Jl. Patriot No. 3 Garut 200 Mbps 1 +13 Badan Kepegawaian dan Diklat Jl. Pahlawan No.47 Garut 200 Mbps 1 +14 Badan Pendapatan Daerah Jl. Otista No. 278 A Garut 100 Mbps 1 +Jl. RSU dr. Slamet Garut No. 12 +15 Badan Pengelola RSU dr. Slamet 100 Mbps 1 +Garut +Badan Perencanaan Pembangunan +16 Jl. Patriot No. 8 Garut 200 Mbps 1 +Daerah +17 Dinas Kesehatan Jl. Proklamasi No. 7 Garut 100 Mbps 1 +18 Diskominfo Pembangunan Jl. Pembangunan 200 Mbps 1 +19 Dinas Lingkungan Hidup Jl. Pramuka No. 28 Garut 100 Mbps 1 +20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jl. Ciledug No. 120 Garut 100 Mbps 1 +21 Dinas Pemuda dan Olah Raga Jl. Pasundan No. Garut 100 Mbps 1 +22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jl. Patriot No. 10A Garut 100 Mbps 1 +Jl. Terusan Pahlawan No.49 +23 SATPOL PP Garut 100 Mbps 1 +Garut +165 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Layanan Sevice +Alamat Kapasitas +No. Dinas/Badan/Kecamatan/Alamat +Address Metronet (Mbps) MS Bronze +Metronet (Unit) +Capacity (Mbps) +Dinas Pengendalian Penduduk, +24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan Jl. Terusan Pahlawan 100 Mbps 1 +(KB) +25 Dinas Perikanan dan Peternakan Jl. Patriot 100 Mbps 1 +Dinas Perindustrian, Perdagangan, +26 Jl. Merdeka 100 Mbps 1 +Energi dan Sumber Daya Mineral +Jl. Pembangunan No. 183 +27 Dinas Pertanian 100 Mbps 1 +Garut +28 Dinas Sosial Jl. Patriot Blk No. 14 Garut 100 Mbps 1 +Jl. Merdeka No. 100 Tarogong +29 Dinas Pemadam Kebakaran - 100 Mbps 1 +Kidul – Garut +Badan Penanggulangan Bencana Jl. Terusan Pahlawan No 66 +30 100 Mbps 1 +Daerah Garut +Jl. Terusan Pahlawan No. 70 +31 Dinas Ketahanan Pangan 100 Mbps 1 +Garut +32 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jl. Merdeka 100 Mbps 1 +Dinas Perpustakaan dan Kearsipan +33 Jl. RSUD Dr. Slamet 100 Mbps 1 +(Dispusipda) +Jl. Terusan Pahlawan No. 49 +34 Dinas Koperasi dan UMKM 100 Mbps 1 +Garut +Jl. Raya Bungbulang - Alun +35 Kantor Kecamatan Bungbulang 50 Mbps 1 +Alun Timur No. 1 +36 Kantor Kecamatan Mekarmukti Jl. Cijayana, Garut 50 Mbps 1 +Jl. Raya Cisompet No. 177, +37 Kantor Kecamatan Cisompet 50 Mbps 1 +Garut +Jl. H. Hasan Arif No. 1, +38 Kantor Kecamatan Banyuresmi Telepon (0262) 443200 50 Mbps 1 +Garut. +39 Kantor Kecamatan Bl. Limbangan Jl. Inpres No. 32 50 Mbps 1 +40 Kantor Kecamatan Banyongbong - Jl. Raya Bayongbong No. 119 50 Mbps 1 +41 Kantor Kecamatan Banjarwangi - Jl. Raya Banjarwangi No. 123 50 Mbps 1 +42 Kantor Kecamatan Cibatu Jl. Alun-Alun Cibatu No. 37 50 Mbps 1 +43 Kantor Kecamatan Cibiuk Jl. Raya Leuwigoong 50 Mbps 1 +44 Kantor Kecamatan Cigedug Jl. Raya Cigedug 50 Mbps 1 +Jl. Raya Garut-Tasikmalaya +45 Kantor Kecamatan Cilawu 50 Mbps 1 +Km 8 +46 Kantor Kecamatan Cisurupan Jl. Gudang No. 185 50 Mbps 1 +47 Kantor Kecamatan Cikajang Jl. Raya Cikajang 50 Mbps 1 +Jl. Tegal lega, Telepon (0262) +48 Kantor Kecamatan Cihurip 50 Mbps 1 +443124 Garut +49 Kantor Kecamatan Cibalong Jl. Raya Miramareu No. 24 50 Mbps 1 +50 Kantor Kecamatan Caringin Jl. Raya Rancabuaya 50 Mbps 1 +51 Kantor Kecamatan Cikelet Jl. Cimari 50 Mbps 1 +52 Kantor Kecamatan Cisewu Jl. Purwabakti No. 63 Cisewu 50 Mbps 1 +53 Kantor Kecamatan Garut Kota Jl. Pramuka No. 14 50 Mbps 1 +54 Kantor Kecamatan Karangpawitan - Jl. Raya Karangpawitan 50 Mbps 1 +166 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Layanan Sevice +Alamat Kapasitas +No. Dinas/Badan/Kecamatan/Alamat +Address Metronet (Mbps) MS Bronze +Metronet (Unit) +Capacity (Mbps) +55 Kantor Kecamatan Karangtengah Jl. Sukalilah No.1 50 Mbps 1 +56 Kantor Kecamatan Kersamanah Jl. Raya Cibatu-Malangbong 50 Mbps 1 +57 Kantor Kecamatan Leles Jl. Raya Leles No. 2 50 Mbps 1 +58 Kantor Kecamatan Leuwigoong Jl. Raya Leuwigoong 50 Mbps 1 +59 Kantor Kecamatan Malangbong Jl. Raya Malangbong 50 Mbps 1 +60 Kantor Kecamatan Peundeuy Jl. Raya Peundeuy 50 Mbps 1 +61 Kantor Kecamatan Pakenjeng Jl. Raya Bungbulang No. 267 50 Mbps 1 +62 Kantor Kecamatan Pamulihan Jl. Raya Pamulihan 50 Mbps 1 +63 Kantor Kecamatan pameungpeuk Jl. Raya Pameungpeuk 50 Mbps 1 +64 Kantor Kecamatan Pangatikan Jl. Pangatikan 50 Mbps 1 +65 Kantor Kecamatan Pasirwangi Jl. Raya Pasirwangi No. 133 50 Mbps 1 +66 Kantor Kecamatan Sucinaraja Jl. Raya Tegal Panjang No. 6 50 Mbps 1 +67 Kantor Kecamatan Sukawening Jl. Lapang Trikarya 50 Mbps 1 +68 Kantor Kecamatan Samarang Jl. Raya Samarang No. 93 50 Mbps 1 +69 Kantor Kecamatan Selaawi Jl. Raya Selaawi 50 Mbps 1 +70 Kantor Kecamatan Sukaresmi Jl. Raya Sukaresmi No. 36 50 Mbps 1 +71 Kantor Kecamatan Singajaya Jl. Raya Sukapati No.3 50 Mbps 1 +72 Kantor Kecamatan Tarogong Kidul Jl. RSU Dr. Slamet No. 8 50 Mbps 1 +73 Kantor Kecamatan Tarogong Kaler Jl. Raya Alun-Alun No. 1 50 Mbps 1 +Jl. Raya Pangalengan- +74 Kantor Kecamatan Talegong 50 Mbps 1 +Talegong +75 Kantor Kecamatan Wanaraja Jl. Raya Wanaraja No. 341 50 Mbps 1 +76 Kantor Kecamatan Kadungora Jl. Raya Kadungora No. 3 50 Mbps 1 +77 Pendopo Bupati Jl. Kabupaten no. 1 Garut 50 Mbps 1 +78 Rumah Dinas Wabup 50 Mbps 1 +79 Rumah Dinas Ajudan Wabup 50 Mbps 1 +80 Rumah Dinas Sekda 50 Mbps 1 +81 Command-Center 200 Mbps 1 +Dinas Perpustakaan dan Kearsipan +82 50 Mbps 1 +(Umum) +83 Radio Intan Jl. Patriot No. 12 50 Mbps 1 +84 ULP-Wilayah Sekretariat Daerah 50 Mbps 1 +85 Balai Latihan Kerja (BLK) Jl. Raya Samarang 50 Mbps 1 +86 Kelurahan Kota Wetan Jl. Guntur, 178 20 Mbps 1 +87 Kelurahan Kota Kulon Jl Gunung Satria No. 60 20 Mbps 1 +88 Kelurahan Cimuncang 20 Mbps 1 +89 Kelurahan Margawati 20 Mbps 1 +Jl. Bratayudha GG. Bhakti +90 Kelurahan Regol 20 Mbps 1 +No.1333 +91 Kelurahan Ciwalen Jl. Guntur 132 20 Mbps 1 +92 Kelurahan Pakuwon Jl. Pramuka No.14 20 Mbps 1 +167 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Layanan Sevice +Alamat Kapasitas +No. Dinas/Badan/Kecamatan/Alamat +Address Metronet (Mbps) MS Bronze +Metronet (Unit) +Capacity (Mbps) +93 Kelurahan Paminggir 20 Mbps 1 +94 Kelurahan Muara Sanding Jl. Cimanuk, Muara Sanding 20 Mbps 1 +95 Kelurahan Sukanegla 20 Mbps 1 +96 Kelurahan Sukamentri 20 Mbps 1 +97 Kelurahan Jayawaras Jl. Gordah 20 Mbps 1 +98 Kelurahan Pataruman Jl. Terusan pembangunan 20 Mbps 1 +99 Kelurahan Sukagalih 20 Mbps 1 +100 Kelurahan Sukajaya Jl. Panawuan No.99 20 Mbps 1 +101 Kelurahan Sukakarya 20 Mbps 1 +102 Kelurahan Pananjung Jl. KH. Mashduqi 20 Mbps 1 +103 Kelurahan Karangmulya 20 Mbps 1 +104 Kelurahan Lengkongjaya 20 Mbps 1 +105 Kelurahan Suci Kaler 20 Mbps 1 +106 Kelurahan Lebakjaya 20 Mbps 1 +Sumber/source: Dinas Komunikasi dan Informatika 2022/Communication and Informatics Office 2022 +c. Tower BTS (Base Transceiver Station) +Pemerintah Kabupaten Garut juga The Garut Regency Government also +memfasilitasi keberadaan tower BTS facilitates the existence of BTS towers +(Base Transceiver Station) yang tersebar (Base Transceiver Station) spread across +di 36 kecamatan. Tower BTS ini 36 sub-districts. This BTS Tower is an +merupakan program bantuan assistance program of the Ministry of +Kementerian Kominfo untuk desa-desa Communication and Information for +yang belum terlayani jaringan telepon villages that have not been served by +seluler. Keberadaan menara mobile phone networks. The existence of +telekomunikasi ini sangat membantu this telecommunication tower is very +masyarakat dalam memenuhi kebutuhan helpful for the community in meeting the +komunikasi melalui jaringan telepon needs of communication through mobile +seluler. phone networks. +Tabel 3.47. Data Sebaran Tower BTS di Kabupaten Garut Tahun 2020 - 2022 +Table 3.48. BTS Tower Distribution Data in Garut Regency 2020 - 2022 +Alamat Lokasi Menara +Tower Location Address +Pemilik Menara Nomor Ijin Tanggal Ijin +No +Tower Owner Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan License number Lisense Date +Address Village District +Johan Sudibyo (PT Kp. Sundulan Rt 01 Rw 503/04/004- +1 Kersamanah Kersamanah 08-Jan-2020 +Gametraco Tunggal) 07 IMB.Infra/DPMPT/2020 +168 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Alamat Lokasi Menara +Tower Location Address +Pemilik Menara Nomor Ijin Tanggal Ijin +No +Tower Owner Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan License number Lisense Date +Address Village District +Octanaura Vicky (PT Gihon +Kp. Reuma RT.02 503/47/021- +2 Telekomunikasi Indonesia, Mekar Raya Kersamanah 27-Jan-2020 +RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Tbk) +Octanaura Vicky (PT Gihon +Kp. Lebak Sari RT.01 503/46/022- +3 Telekomunikasi Indonesia, Karyamukti Cibatu 27-Jan-2020 +RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Tbk) +Johan Sudibyo (PT Kp. Babakan Cipondok +4 Sindangsari Cigedug 503/160/003-IMB/DPMPT/2020 05-Mar-2020 +Gametraco Tunggal) RT.03 RW.05 +Laris Simatupang (PT Inti Kp. Cipaniis RT.02 503/235/043- +5 Sirnagalih Cisurupan 20-Apr-2020 +Bangun Sejahtera, Tbk) RW.08 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Jl. Raya Kadungora +Liem Nugroho (PT Prospek +6 (Dekat Mie Baso PS Talagasari Kadungora 503/236/006-IMB/DPMPT/2020 20-Apr-2020 +Citra Adi Satria) +Lestari) +Yacob Tambunan (PT +Kp. Babakan Pasuketan 503/253/042- +7 Dayamitra Telekomunikasi Mulyajaya Banjarwangi 23-Apr-20 +RT.04 RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2020 +(Mitratel)) +Laris Simatupang (PT Inti Kp. Kertasari RT.002 503/265/048- +8 Cimurah Karangpawitan 30-Apr-2020 +Bangun Sejahtera, Tbk) RW.002 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Agustinus Yulianto (PT +Kp. Cibuluh Barukuray 503/259/043- +9 Dayamitra Telekomunikasi Sukatani Cisurupan 23-Apr-2020 +RT.01 RW.05 IMB.Infra/DPMPT/2020 +(Mitratel)) +Adi Mulyono (PT Jl. Gadog Cimuncang +503/260/045- +10 Centratama Menara Kp. Nanggerang RT.01 Cimuncang Garut Kota 23-Apr-2020 +IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) RW.03 +Laris Simatupang (PT. Inti Kp. Panawuan RT.01 503/339/052- +11 Sukajaya Tarogong Kidul 15-Jun-20 +Bangun Sejahera, Tbk) RW.08 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Nailil Muna (PT. Profesional Kp. Sukarasa RT.05 503/329/051- +12 Girijaya Cikajang 11-Jun-20 +Telekomunikasi Indonesia) RW.01 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Budianto Purwahjo (PT Kp. Cigunung Agung 503/517/079- +13 Kadungora Kadungora 29-Jul-2020 +Tower Bersama) RT.02 RW.06 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Tommy Irawan (PT +Kp. Jatisari RT.01 503/784/100- +14 Profesional Telekomunikasi Mekarsari Cibalong 05-Nov-2020 +RW.07 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Yacob Tambunan (PT +Jl. Kiansantang RT.03 503/839/120- +15 Dayamitra Telekomunikasi Regol Garut Kota 18-Nov-2020 +RW.01 IMB.Infra/DPMPT/2020 +(Mitratel)) +Budianto Purwahjo (PT Kp. Jalan Bener RT.02 503/860/069- +16 Karamatwangi Cisurupan 24-Nov-2020 +Tower Bersama) RW.03 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Adi Mulyono (PT +Kp. Panjalu RT.01 503/867/132- +17 Centratama Menara Binakarya Banyuresmi 26-Nov-2020 +RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Adi Mulyono (PT +Kp. Pasirjunti RT.02 503/868/129- +18 Centratama Menara Cibatu Cibatu 26-Nov-2020 +RW.09 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Adi Mulyono (PT +Jl. Raya Cimanuk No.14 503/869/130- +19 Centratama Menara Sukagalih Tarogong Kidul 26-Nov-2020 +RT.03 RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Adi Mulyono (PT +Kp. Waas Tonggoh 503/870/131- +20 Centratama Menara Sukahati Cilawu 26-Nov-2020 +RT.05 RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Yacob Tambunan (PT +Kp. Imut RT.02 RW.04 503/919/136- +21 Dayamitra Telekomunikasi Nyalindung Cisewu 07-Dec-2020 +Blok. Mancagahar IMB.Infra/DPMPT/2020 +(Mitratel)) +503/931/139- +IMB.Infra/DPMPT/2020 (IMB +Nailil Muna (PT Profesional Kp. Sukarasa RT.05 +22 Girijaya Cikajang 503/329/051- 14-Dec-2020 +Telekomunikasi Indonesia) RW.01 +IMB.Infra/DPMPT/2020 Tanggal +11-06-2020 Dicabut) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Pasanggrahan 503/939/150- +23 Profesional Telekomunikasi Pasanggrahan Cilawu 18-Dec-2020 +RT.06 RW.03 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Mayor Syamsu No.02 503/940/153- +24 Profesional Telekomunikasi Jayaraga Tarogong Kidul 18-Dec-2020 +RW.01 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +169 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Alamat Lokasi Menara +Tower Location Address +Pemilik Menara Nomor Ijin Tanggal Ijin +No +Tower Owner Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan License number Lisense Date +Address Village District +Fahmi Oktorianto, SH (PT +503/941/155- +25 Profesional Telekomunikasi Kp. Kaum RT.03 RW.06 Sukasenang Banyuresmi 18-Dec-2020 +IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Cinta Asih / Kp. 503/942/156- +26 Profesional Telekomunikasi Cintaasih Samarang 18-Dec-2020 +Cimencek IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Babakan Manggung 503/943/144- +27 Profesional Telekomunikasi Sukajaya Tarogong Kidul 18-Dec-2020 +RT.02 RW.06 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT Kp. Sukalilah/ +503/944/145- +28 Profesional Telekomunikasi Narongtong RT.01 Mekarsari Bayongbong 18-Dec-2020 +IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) RW.02 +Fahmi Oktorianto, SH (PT Jl. Candramerta I RT.01 +503/945/157- +29 Profesional Telekomunikasi RW.07 Blok. Kota wetan Garut Kota 18-Dec-2020 +IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) Pangnyingkiran +Fahmi Oktorianto, SH (PT +503/946/146- +30 Profesional Telekomunikasi Kp. Bojong RT.01 RW.06 Wanamekar Wanaraja 18-Dec-2020 +IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Cisanca RT.01 503/947/151- +31 Profesional Telekomunikasi Mekarwangi Tarogong Kaler 18-Dec-2020 +RW.01 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Margasari RT.04 503/948/152- +32 Profesional Telekomunikasi Nanjungjaya Kersamanah 18-Dec-2020 +RW.01 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Rayon No.156 RT.01 503/949/148- +33 Profesional Telekomunikasi Mulyasari Bayongbong 18-Dec-2020 +RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Sukadana RT.03 503/950/149- +34 Profesional Telekomunikasi Cikajang Cikajang 18-Dec-2020 +RW.05 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT Jl. A. Yani No.292 / Kp. +503/951/147- +35 Profesional Telekomunikasi Sukaregang RT.01 Kota wetan Garut Kota 18-Dec-2020 +IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) RW.17 +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Cibodas Pesantren 503/952/154- +36 Profesional Telekomunikasi Banjarsari Bayongbong 18-Dec-2020 +RT.03 RW.03 IMB.Infra/DPMPT/2020 +Indonesia) +503/12/004- +Fahmi Oktorianto, SH (PT IMB.Infra/DPMPT/2021 (IMB +Kp. Cipicung RT.03 +37 Profesional Telekomunikasi Cipicung Banyuresmi No.640/665/II/Disbangkim/2008 11-Jan-2021 +RW.01 +Indonesia) Tanggal 20-08-2008 Tidak +Berlaku) +503/13/003- +Fahmi Oktorianto, SH (PT IMB.Infra/DPMPT/2021 (IMB +Kp. Warung Cagak +38 Profesional Telekomunikasi Mangkurakyat Cilawu No.640/1147/V/Disbangkim/2008 11-Jan-2021 +RT.02 RW.03 +Indonesia) Tanggal 24-12-2008 Tidak +Berlaku) +503/14/009- +Fahmi Oktorianto, SH (PT IMB.Infra/DPMPT/2021 (IMB +Kp. Cidatar RT.02 +39 Profesional Telekomunikasi Cidatar Cisurupan No.640/1111/V/Disbangkim/2008 11-Jan-21 +RW.02 +Indonesia) Tanggal 24-12-2008 Tidak +Berlaku) +503/15/008- +Fahmi Oktorianto, SH (PT Jl. Sukahaji / Kp. IMB.Infra/DPMPT/2021 (IMB +40 Profesional Telekomunikasi Babakan Cisero RT.02 Cisero Cisurupan No.640/678/V/Disbangkim/2007 11-Jan-2021 +Indonesia) RW.03 Tanggal 30-08-2007 Tidak +Berlaku) +Zamzam Zainul Haq (PT Blok. Pengaduan RT.02 503/36/014- +41 Sindanggalih Karangpawitan 19-Jan-2021 +Solusi Menara Indonesia) RW.10 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Yacob Tambunan (PT +Kp. Punclut RT.01 503/89/021- +42 Dayamitra Telekomunikasi Sindangsari Cisompet 03-Feb-2021 +RW.08 IMB.Infra/DPMPT/2021 +(Mitratel)) +170 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Alamat Lokasi Menara +Tower Location Address +Pemilik Menara Nomor Ijin Tanggal Ijin +No +Tower Owner Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan License number Lisense Date +Address Village District +Yacob Tambunan (PT +503/90/022- +43 Dayamitra Telekomunikasi Kp. Cihuni RT.04 RW.02 Sukamulya Singajaya 03-Feb-21 +IMB.Infra/DPMPT/2021 +(Mitratel)) +Yacob Tambunan (PT +44 Dayamitra Telekomunikasi Kp. Cilame RT.04 RW.04 Jangkurang Leles 503/91/20-IMB.Infra/DPMPT/2021 03-Feb-2021 +(Mitratel)) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Sukasari RT.01 503/106/035- +45 Profesional Telekomunikasi Karangtengah Kadungora 08-Feb-2021 +RW.11 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +503/107/030- +46 Profesional Telekomunikasi Blok Patrol RT.01 RW.02 Sukaratu Banyuresmi 08-Feb-2021 +IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Warung Tanjung 503/108/037- +47 Profesional Telekomunikasi Pasawahan Tarogong Kaler 08-Feb-2021 +RT.04 RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Blok. Raden / Kp. Kaum 503/109/036- +48 Profesional Telekomunikasi Sukaratu Malangbong 08-Feb-2021 +Kaler RT.01 RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Wanasari RT.06 503/110/026- +49 Profesional Telekomunikasi Kotakulon Garut Kota 08-Feb-2021 +RW.26 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Sindang Anom 503/111/028- +50 Profesional Telekomunikasi Limbanganvbarat Bl. Limbangan 08-Feb-2021 +RT.02 RW.01 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +503/112/027- +51 Profesional Telekomunikasi Kp. Kolot RT.01 RW.06 Karangsari Karangpawitan 08-Feb-2021 +IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +503/113/034- +52 Profesional Telekomunikasi Kp. Cihuni RT.03 RW.02 Cihuni Pangatikan 08-Feb-2021 +IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Raya Cikajang Kp. 503/114/032- +53 Profesional Telekomunikasi Sirnagalih Bayongbong 08-Feb-2021 +Cisitu RT.04 RW.07 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT Jl. Raya Garut - +503/115/031- +54 Profesional Telekomunikasi Bandung Kp. Leuweung Haruman Leles 08-Feb-2021 +IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) Tiis RT.01 RW.08 +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Stasiun Blok Pasar 503/116/029- +55 Profesional Telekomunikasi Cisurupan Cisurupan 08-Feb-2021 +Kidul RT.01 RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Sukapadang RT.04 503/117/033- +56 Profesional Telekomunikasi Sukakarya Tarogong Kidul 08-Feb-2021 +RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Yacob Tambunan (PT +Kp. Pasar Nangkaruka 503/122/023- +57 Dayamitra Telekomunikasi Panyindangan Pakenjeng 09-Feb-2021 +RT.01 RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2021 +(Mitratel)) +Adi Mulyono (PT Cetratama Jl. Cimanuk No.14 RT.03 503/151/041- +58 Sukagalih Tarogong Kidul 19-Feb-2021 +Menara Indonesia) RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Fahmi Oktorianto, SH (PT Jl. Raya Kadungora / Kp. +503/240/052- +59 Profesional Telekomunikasi Sukamanah RT.01 Talagasari Kadungora 16-Mar-2021 +IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) RW.03 +Muhamad Jajuli (PT Tower Kp. Nagrak RT.03 503/263/055- +60 Girimukti Cibatu 22-Mar-2021 +Bersama) RW.06 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Yacob Tambunan (PT +Kp. Halimun RT.01 503/264/056- +61 Dayamitra Telekomunikasi Jayamekar Pakenjeng 22-Mar-2021 +RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2021 +(Mitratel)) +Muhamad Jajuli (PT Tower Kp. Pasirwaru RT.01 503/273/054- +62 Pasirwaru Bl. Limbangan 24-Mar-2021 +Bersama) RW.02 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Laris Simatupang (PT Inti 503/274/057- +63 Kp. Depok RT.01 RW.02 Sirnagalih Bayongbong 25-Mar-2021 +Bangun Sejahtera, Tbk) IMB.Infra/DPMPT/2021 +171 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Alamat Lokasi Menara +Tower Location Address +Pemilik Menara Nomor Ijin Tanggal Ijin +No +Tower Owner Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan License number Lisense Date +Address Village District +Laris Simatupang (PT Inti Kp. Sangkali RT.02 503/304/058- +64 Salakuray Bayongbong 01-Apr-2021 +Bangun Sejahtera, Tbk) RW.03 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Tommy Irawan (PT +Kp. Simpen RT.01 503/307/061- +65 Profesional Telekomunikasi Simpen Kaler Bl. Limbangan 01-Apr-2021 +RW.05 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Ir. Herman Setya Budi (PT Jl. Guntur No.186 RT.01 503/329/67- +66 Kota wetan Garut Kota 16-Apr-2021 +Solusindo Kreasi Pratama) RW.06 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Muhamad Jajuli (PT Tower Kp. Cisalak RT.01 503/308/062- +67 Sukalilah Cibatu 06-Apr-2021 +Bersama) RW.10 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Tommy Irawan (PT +Kp. Kondang Sari RT.01 503/396/075- +68 Profesional Telekomunikasi Kertajaya Cibatu 03-May-2021 +RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Muhamad Jajuli (PT Tower Kp. Pongporang RT.01 503/457/082- +69 Simpen Kidul Bl. Limbangan 19-May-2021 +Bersama) RW.09 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Raya Kamojang / 503/478/083- +70 Profesional Telekomunikasi Sukakarya Samarang 27-May-2021 +Blok. Cap Singa IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Raya Malangbong / 503/487/084- +71 Profesional Telekomunikasi Citeras Malangbong 31-May-2021 +Blok Cagak IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Jl. Raya Leles/Leuweung 503/497/086- +72 Profesional Telekomunikasi Haruman Leles 02-Jun-2021 +Tiis Km.9 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Fahmi Oktorianto, SH (PT +Kp. Kembang / Jl. Raya 503/498/085- +73 Profesional Telekomunikasi Wanamekar Wanaraja 02-Jun-2021 +Wanaraja RT.01 RW.06 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Indonesia) +Laris Simatupang (PT Inti Kp. Jangkurang RT.03 503/500/090- +74 Sukamentri Garut Kota 04-Jun-2021 +Bangun Sejahtera, Tbk) RW.17 IMB.Infra/DPMPT/2021 +M. Ayodya Satrya (PT +Kp. Bangbayang RT.01 503/528/100- +75 Dayamitra Telekomunikasi Talagawangi Pakenjeng 11-Jun-2021 +RW.04 IMB.Infra/DPMPT/2021 +(Mitratel)) +Budi Darmawan (PT Perum Jati Indah RT.01 503/649/127- +76 Jati Tarogong Kaler 12-Jul-2021 +Telekomunikasi Selular) RW.07 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Laris Simatupang (PT Inti Kp. Cigadog Babakan 503/713/137- +77 Tanggulun Kadungora 30-Jul-2021 +Bangun Sejahtera, Tbk) RT.002 RW.007 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Muhamad Jajuli (PT Tower Kp. Cipicung RT.03 503/728/125- +78 Keresek Cibatu 30-Jul-2021 +Bersama) RW.10 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Muhamad Jajuli (PT Tower Kp. Cijulang RT.001 503/736/135- +79 Jatiwangi Pakenjeng 30-Jul-2021 +Bersama) RW.011 IMB.Infra/DPMPT/2021 +Budianto Purwahjo / PT. +80 Kp. Cikuya Singajaya Singajaya SK-PBG-320524-11032022-001 11-Mar-2022 +Tower Bersama +Budianto Purwahjo / PT. +81 Kp. Cillimus Simpang Cibalong SK-PBG-320529-11032022-001 11-Mar-2022 +Tower Bersama +Budianto Purwahjo / PT. +82 Kp. Ciseupan Hegarmanah SK-PBG-320517-11032022-002 11-Mar-2022 +Tower Bersama Bayongbong +Budianto Purwahjo / PT. Kp. Nangewer RT 001 +83 Situgede Karangpawitan SK-PBG-320502-11032022-001 11-Mar-2022 +Tower Bersama RW 005 +Budianto Purwahjo / PT. +84 Kp. Padaimut Girijaya Kersamanah SK-PBG-320513-11032022-001 11-Mar-2022 +Tower Bersama +Budianto Purwahjo / PT. +85 Kp. Pasirkihiyang Tanjungmulya Pakenjeng SK-PBG-320533-11032022-001 11-Mar-2022 +Tower Bersama +Budianto Purwahjo / PT. Kp. Tagog RT 003 RW +86 Sukaluyu Sukawening SK-PBG-320515-11032022-001 11-Mar-2022 +Tower Bersama 001 +Harry Ramdan / PT Kp. Ci Tomo RT 004 RW +87 Panyindangan Cisompet SK-PBG-320528-18032022-001 18-Mar-2022 +Dayamitra Telekomunikasi 005 +172 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Alamat Lokasi Menara +Tower Location Address +Pemilik Menara Nomor Ijin Tanggal Ijin +No +Tower Owner Alamat Desa/Kelurahan Kecamatan License number Lisense Date +Address Village District +Harry Ramdan / PT Kp. Rancabolang RT 003 +88 Karangwangi Mekarmukti SK-PBG-320532-18032022-001 18-Mar-2022 +Dayamitra Telekomunikasi RW 007 +Harry Ramdan / PT Kp. Kubang Jaya RT 005 +89 Cipaganti Cisurupan SK-PBG-320520-18032022-001 18-Mar-2022 +Dayamitra Telekomunikasi RW 005 +Harry Ramdan / PT Kap. Pondok Saluyu RT +90 Jayamekar Pakenjeng SK-PBG-320533-18032022-001 18-Mar-2022 +Dayamitra Telekomunikasi 001 RW 003 +Harry Ramdan / PT Kp. Babaka Kiara RT +91 Karangsari Pakenjeng SK-PBG-320533-18032022-002 18-Mar-2022 +Dayamitra Telekomunikasi 004 RW 007 +Laris Simatupang / PT. Inti Kp. Lamping RT 001 RW +92 Rancasalak Kadungora SK-PBG-320510-21032022-001 21-Mar-2022 +Bangun Sejahtera,Tbk 003 +Budianto Purwahjo / PT. Kp. Pasir Lokong RT 002 +93 Sukamaju Talegong SK-PBG-320537-21032022-001 21-Mar-2022 +Tower Bersama RW 002, +Budianto Purwahjo / PT. Kampung Sangkan RT +94 Cintarasa Samarang SK-PBG-320507-13042022-001 13-Apr-2022 +Tower Bersama 002 RW 008 +Laris Simatupang / PT. Inti Kampung Pasir Huut RT +95 Citeras Malangbong SK-PBG-320514-22042022-001 22-Apr-2022 +Bangun Sejahtera,Tbk 007 RW 001 +Laris Simatupang / PT. Inti +Kp. Gugunungan RT 002 +96 Bangun Sejahtera, Margawati Garut Kota SK-PBG-320501-17052022-001 17-Mei-2022 +RW 017 +Tbk +Laris Simatupang / PT. Inti Kp. Cisaat RT 003 RW +97 Sukamanah Bayongbong SK-PBG-320517-17052022-001 17-Mei-2022 +Bangun Sejahtera,Tbk 008 +Laris Simatupang / PT. Inti Kp. Cibodas RT 003 RW +98 Banjarsari Bayongbong SK-PBG-320517-20052022-001 20-Mei-2022 +Bangun Sejahtera,Tbk 006 +Budianto Purwahjo / PT. Kp. Haruman RT 002 +99 Haruman Kadungora SK-PBG--15062022-001 15-Jun-2022 +Tower Bersama RW 004, +Budianto Purwahjo / PT. Jl. Rancapicung RT.03 +100 Sirnajaya Bungbulang SK-PBG-320531-30062022-001 30-Jun-2022 +Tower Bersama RW.02 +Kp. Babakan Nangerang +101 Harry Ramdan Sukajadi Tarogong Kaler SK-PBG-320504-22072022-001 22-Jul-2022 +RT/RW 003/002 +Kp. Panyingkiran Rt/Rw +102 Harry Ramdan Mekargalih Tarogong Kidul SK-PBG-320505-22072022-001 22-Jul-2022 +002/007 +Kp. Cigunung RT/RW +103 Harry Ramdan Talagasari Banjarwangi SK-PBG-320523-22072022-001 22-Jul-2022 +006/005 +Kp. Pagersari RT/ RW +104 Harry Ramdan Cimareme Banyuresmi SK-PBG-320506-04082022-001 04-Ags-2022 +002/006 +Laris Simatupang / PT. Inti Kp. Tanjung Kidul RT +105 Pananjung Tarogong Kaler SK-PBG-320504-23082022-001 23-Ags-2022 +Bangun Sejahtera,Tbk 001 RW 010 +PT Inti Bangun Sejahtera Kp. Cibugel RT 002 RW +106 Cinagara Malangbong SK-PBG-320514-23082022-001 23-Ags-2022 +Tbk. 002 +Adi Mulyono / PT +Kp.g Bojong Peundeuy, +107 Centratama Menara Mekarjaya Bayongbong SK-PBG-320517-01092022-001 01-Sep-2022 +Rt 004 Rw 007 +Indonesia +Kp. Randu Kurung, Rt +108 PT Permata Karya Perdana Sukakarya Samarang SK-PBG-320507-15092022-001 15-Sep-2022 +001 Rw 008 +Adi Mulyono / PT +Kampung cibeureum, Rt +109 Centratama Menara Sirnagalih Cisurupan SK-PBG-320520-21092022-001 21-Sep-2022 +005 Rw 001 +Indonesia +PT Centratama Menara Kampung Gombong Rt +110 Cipicung Banyuresmi SK-PBG-320506-26102022-001 26-Okt-2022 +Indonesia 003 Rw 002 +PT Centratama Menara Jalan KH Hasan Arif Rt +111 Sukasenang Banyuresmi SK-PBG-320506-26102022-002 26-Okt-2022 +Indonesia 002 Rw 008 +PT Centratama Menara Kampung Simpen Rt 001 +112 Simpen Kaler Bl. Limbangan SK-PBG-320538-26102022-001 26-Okt-2022 +Indonesia Rw 005 +Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/ Dinas Komunikasi dan Informatika 2022 +Source: Regional Investment and One-Stop Integrated Service Office/ Communication and Informatics Office 2022 +173 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +3.1.12. Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Manpower and Transmigration +a. Tenaga Kerja/Manpower +Masalah ketenagakerjaan di Employment in Indonesia is quite +Indonesia cukup kompleks dan complex and concerns various areas of +menyangkut berbagai bidang kehidupan life such as economic, social, cultural, +seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, political, legal, and so on. This needs to +hukum, dan sebagainya. Hal ini perlu be treated seriously from various parties +mendapat penanganan yang serius dari both government and private. The efforts +berbagai pihak baik pemerintah maupun made by local governments in +swasta. Upaya-upaya yang dilakukan overcoming labor problems are realized +pemerintah daerah dalam mengatasi in the form of policies such as improving +masalah ketenagakerjaan diwujudkan the quality of labor, expanding +dalam bentuk kebijakan-kebijakan employment opportunities for the +seperti meningkatkan mutu tenaga kerja, community, expanding employment +memperluas kesempatan kerja bagi equity, improving the wage system, +masyarakat, memperluas pemerataan reducing the unemployment rate and +lapangan kerja, memperbaiki sistim improving the quality of the labor force. +pengupahan, mengurangi tingkat +pengangguran dan meningkatkan +kualitas angkatan kerja. +Tenaga kerja merupakan penduduk Labor is a population that is of +yang berada dalam usia kerja, atau dapat working age, or can be said to be any +dikatakan sebagai setiap orang yang person who is able to do work that +mampu melakukan pekerjaan yang produces goods and or services that are +menghasilkan barang dan atau jasa yang useful to himself or society in general. In +berguna bagi dirinya sendiri ataupun Indonesia, the applicable working age +masyarakat secara umum. Di Indonesia, limit is 15 to 64 years old. The number of +batas batas usia kerja yang berlaku ialah workers in Garut Regency is quite high +berumur 15 s/d 64 tahun. Jumlah tenaga and has increased from year to year. This +kerja di Kabupaten Garut cukup tinggi can be seen from the following data: +dan mengalami peningkatan dari tahun +ke tahun. Hal ini dapat terlihat dari data +berikut: +174 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.48. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin +di Kabupaten Garut Tahun 2021-2022 +Table 3.49. Population Aged 15 Years and Above According to Business Field and Gender in Garut +Regency in 2021-2022 +2021 2022 +Lapangan Pekerjaan +Utama/Main Industry Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah +No +Male Female Total Male Female Total +Pertanian, Kehutanan, +1 Perikanan/Agriculture, Forestry 206.824 111.934 318.758 N/A N/A N/A +and Fishing +Pertambangan dan Penggalian, +Industri Pengolahan, Pengadaan +Listrik dan Gas, Pengadaan Air, +Pengelolaan Sampah, Limbah +dan Daur Ulang, Konstruksi/ +2 Mining and quarrying, 197.360 80.522 277.882 N/A N/A N/A +Manufacturing, Electricity and +Gas, Water Supply, Sewerage, +Waste Management and +Remediation Activities, +Contruction +Perdangan Besar dan Eceran, +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor, Transportasi dan +Pergudangan, Penyediaan +Akomodasi dan Makan Minum, +Informasi dan Komunikasi, Jasa +Keuangan dan Asuransi,/ +3 296.905 202.589 499.494 N/A N/A N/A +Large and Retail Trading, Car and +Motorcycle Repair, +Transportation and Warehousing, +Provision of Accommodation and +Drinking Meals, Information and +Communication, Financial +Services and Insurance +Jumlah/Total 701.089 395.045 1.096.134 N/A N/A N/A +Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022, BPS. Kabupaten Garut Dalam Angka 2023 +Source: Manpower and Transmigration Office 2022, BPS. Garut Regency in Figures 2023 +b. Angkatan Kerja/Labor Force +Angkatan Kerja adalah penduduk Labor Force is a population of +dengan usia produktif yaitu penduduk productive age, namely residents aged 15 +yang berumur 15 tahun ke atas yang years and over who are working or +bekerja maupun sedang mencari looking for work. The number of labor +pekerjaan. Jumlah angkatan kerja. Pada force. In 2022, the number of labor force +tahun 2022 jumlah angkatan kerja of 1,330,353 people consists of +sebanyak 1.330.353 jiwa terdiri atas 1,229,218 working people and open +yang bekerja sebanyak 1.229.218 jiwa unemployment of 101,135 people, and +dan pengangguran terbuka 101.135 not the labor force as many as 602,126 +jiwa, serta bukan angkatan kerja people. +sebanyak 602.126 jiwa. +175 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.49. Jumlah angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di +Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.49. Number of Labor force and Non-Labor Force By Gender in Garut Regency in 2022 +Kegiatan Utama Laki-laki Perempuan Jumlah +No +Main Activity Male Female Total +I Angkatan Kerja/labor force 817.430 512.923 1.330.353 +1 Bekerja/Working 756.448 472.770 1.229.218 +2 Pengangguran Terbuka/Unemployment 60.982 40.153 101.135 +II Bukan Angkatan Kerja/Non labor force 150.732 451.394 602.126 +1 Sekolah/Attending School 66.441 58.322 124.763 +2 Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping 17.426 359.064 376.490 +3 Lainnya/Others 66.865 34.008 100.873 +Jumlah/Total 968.162 964.317 1.932.479 +Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022, BPS. Kabupaten Garut Dalam Angka 2023 +Source: Manpower and Transmigration Office 2022, BPS. Garut Regency in Figures 2023 +c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/Labor Force Participation Rare +Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja The Labor Force Participation Rate +menunjukkan jumlah angkatan kerja indicates the number of labor force +terhadap penduduk usia kerja, dihitung against the working-age population, +dari banyaknya angkatan kerja terhadap calculated from the number of the labor +banyaknya penduduk usia 15 tahun ke force against the number of people aged +atas. 15 years and over. +d. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan +Tabel 3.50. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang +ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama seminggu yang lalu di Kabupaten Garut 2022 +Table 3.50. Population 15 Years of Age and Over by Educational Attainment and Type of Activity +During the Previous Week in Garut Regency, 2022 +Angkatan Kerja/Labor Force Persentase Kerja +Pendidikan Tertinggi +terhadap Angkatan +No yang Ditamatkan Jumlah Angkatan +Pengangguran/Un Kerja/Percentage of +Educational Attainment Bekerja/Working Kerja/Total of +employment Labor to the Labor Force +Labor Force +Sekolah Dasar +1 694.127 27.216 72.343 96,23 +(SD)/Primary School +Sekolah Menengah +2 Pertama/Junior High 255.119 31.534 286.653 89,00 +School +Sekolah Menengah +3 219.161 41.345 260.506 84,13 +Atas/Senior High School +4 Perguruan Tinggi/Collage 60.811 1.040 68.851 98,32 +176 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Angkatan Kerja/Labor Force Persentase Kerja +Pendidikan Tertinggi +terhadap Angkatan +No yang Ditamatkan Jumlah Angkatan +Pengangguran/Un Kerja/Percentage of +Educational Attainment Bekerja/Working Kerja/Total of +employment Labor to the Labor Force +Labor Force +Jumlah/Total 1.229.218 101.135 1.330.353 92,40 +Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2022, BPS. Kabupaten Garut Dalam Angka 2023 +Source: Manpower and Transmigration Office 2022, BPS. Garut Regency in Figures 2023 +e. Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kecamatan/ Registered Job Seekers By District +Tabel 3.51. Banyaknya Pencari Kerja Berumur 15 Tahun ke Atas yang Terdaftar menurut +Kecamatan di Kabupaten Garut 2021-2022 +Table 3.51. Total of Job Seekers aged 15 years and over who are registered according to the sub- +district in Garut Regency 2021-2022 +Pencari Kerja +Kecamatan +No. Job Seekers +Subdistrict +2021 2022 +1 Wanaraja 382 539 +2 Tarogong Kidul 1.335 1364 +3 Tarogong Kaler 1.311 1198 +4 Talegong 2 12 +5 Sukawening 599 681 +6 Sukaresmi 168 223 +7 Sucinaraja 177 248 +8 Singajaya 96 133 +9 Selaawi 490 600 +10 Samarang 681 691 +11 Peundeuy 61 50 +12 Pasirwangi 298 349 +13 Pangatikan 361 437 +14 Pamulihan 86 64 +15 Pameungpeuk 201 262 +16 pakenjeng 134 285 +17 Mekarmukti 40 38 +18 Malangbong 763 884 +19 Leuwigoong 717 791 +20 Leles 1391 1.225 +21 Kersamanah 388 467 +22 Karangtengah 134 137 +23 Karangpawitan 1.426 1.727 +24 Kadungora 1.540 1.536 +25 Garut Kota 1.401 1.494 +26 Cisurupan 423 563 +27 Cisompet 202 205 +28 Cisewu 22 28 +29 Cilawu 1104 1158 +177 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Pencari Kerja +Kecamatan +No. Job Seekers +Subdistrict +2021 2022 +30 Cikelet 176 225 +31 Cikajang 253 366 +32 Cihurup 41 69 +33 Cigedug 135 164 +34 Cibiuk 541 539 +35 Cibatu 1113 1.180 +36 Cibalong 138 149 +37 Caringin 52 49 +38 Bungbulang 165 203 +39 Blubur Limbangan 1315 1.497 +40 Bayongbong 873 993 +41 Banyuresmi 1198 1.304 +42 Banjarwangi 139 188 +Total 22.072 24.315 +Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 2022/Manpower and Transmigration Office, 2022 +• Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) +Tabel 3.52. Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Menurut Negara Tujuan 2021-2022 +Table 3.52. Recruitment of Prospective Indonesian Migrant Workers By Destination Country 2021-2022 +Tahun/Year +Negara Tujuan +No. +Destination Country +2021 2022 +1 AUSTRALIA 0 1 +2 BAHRAIN 7 13 +3 BRUNAI DARUSSALAM 2 5 +4 DENMARK 0 1 +5 FRANCE 1 0 +6 GERMANY 2 2 +7 GREECE 0 1 +8 HONG KONG 8 6 +9 HUNGARY 0 1 +10 INDIA 1 0 +11 IRAQ 0 1 +12 ITALY 1 1 +13 JAPAN 22 26 +14 KOREA SELATAN 12 109 +15 MALAYSIA 1 31 +16 MALDIVES 2 0 +17 NETHERLANDS ANTILLES 1 0 +18 PANAMA 0 1 +19 POLAND 0 1 +178 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tahun/Year +Negara Tujuan +No. +Destination Country +2021 2022 +20 QATAR 4 3 +21 ROMANIA 0 2 +22 SAUDI ARABIA 5 36 +23 SINGAPURA 20 17 +24 TAIWAN 1 46 +25 THAILAND 0 1 +26 TURKEY 0 1 +27 UNITED ARAB EMIRATES 7 2 +28 UNITED KINGDOM 1 15 +29 UNITED STATES OF AMERICA 5 4 +30 VIETNAM 1 0 +Total 104 327 +Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 2022/Manpower and Transmigration Office, 2022 +Tabel 3.53. Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Menurut Jenis Pekerjaan 2021-2022 +Table 3.53. Recruitment of Prospective Indonesian Migrant Workers By Job Type 2021-2022 +Jenis Pekerjaan Tahun/Year +No. +Type of Jobs 2021 2022 +1 Agrikultur 15 50 +2 Pertambangan dan Penggalian. 0 5 +3 Manufaktur. 37 144 +4 Listrik, Gas, dan Air. 2 23 +5 Konstruksi. 5 35 +6 Perdagangan, Restoran dan Perhotelan. 36 45 +7 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi. 9 25 +8 Keuangan dan Asuransi. 0 0 +Total 104 327 +Sumber/ Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 2022/Manpower and Transmigration Office, 2022 +Tabel 3.54. Perekrutan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Menurut Pendidikan 2021-2022 +Table 3.54. Recruitment of Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) According to +Education 2021-2022 +Pendidikan Tahun/Year +No. +Eduction 2021 2022 +Sekolah Dasar (SD) atau sederajat/Primary School or +1 4 19 +Equivalent +Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat /Junior High +2 21 69 +School or Equivalent +179 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Pendidikan Tahun/Year +No. +Eduction 2021 2022 +Sekolah Menengah Atas atau Sederajat /Senior High School +3 54 206 +or Equivalent +4 Diploma /Diploma 18 22 +5 Sarjana/ bachelor 7 11 +Total 42 44 +Sumber/Source: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut 2022/Manpower and Transmigration Office, 2022 +3.1.13. Ketahanan Pangan/Food Security +Ketersediaan pangan merupakan hal Food availability is important in efforts to +penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan meet people's food needs, especially food +pangan masyarakat, khususnya kebutuhan needs as basic human needs. Along with the +makanan sebagai kebutuhan dasar manusia. increasing development of society, the need +Seiring dengan perkembangan masyarakat for adequate, safe and quality food +yang kian meningkat, kebutuhan akan availability is increasingly becoming a +ketersediaan pangan yang cukup, aman dan demand. Therefore, the improvement of food +berkualitas semakin menjadi tuntutan. Oleh security must be done continuously. The food +karena itu, peningkatan ketahanan pangan security improvement program launched by +harus dilakukan secara terus menerus. the Garut Regency government leads to a +Program peningkatan ketahanan pangan stabilization of food availability based on +yang dicanangkan pemerintah Kabupaten independence, increased ease and ability to +Garut mengarah pada suatu pemantapan access food, as well as increased quantity +ketersediaan pangan berbasis kemandirian, and quality of food consumption towards +peningkatan kemudahan dan kemampuan balanced nutrition based on local food, +mengakses pangan, serta peningkatan improving people's nutritional status and +kuantitas dan kualitas konsumsi pangan improving food quality and safety. +menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal, +peningkatan status gizi masyarakat serta +peningkatan mutu dan keamanan pangan. +Ketahanan Pangan adalah kondisi Food Security is a condition of food +terpenuhinya pangan bagi negara sampai fulfillment for the country up to individuals, +dengan perseorangan, yang tercermin dari which is reflected in the availability of +tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah sufficient food, both in quantity and quality, +maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, safe, diverse, nutritious, equitable and +merata dan terjangkau serta tidak affordable and not contrary to the religion, +bertentangan dengan agama, keyakinan dan beliefs and culture of the community, in order +budaya masyarakat, untuk dapat hidup to be able to live healthy, active, and +sehat, aktif, dan produktif secara productive in a sustainable manner. To +berkelanjutan. Untuk menggambarkan describe the condition of food security can be +kondisi ketahanan pangan dapat dilihat dari seen from the aspects of availability, +180 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +aspek ketersediaan, pola konsumsi, consumption patterns, distribution and +distribusi dan akses pangan serta mutu dan access to food and food quality and safety. +keamanan pangan. +a. Ketersediaan Pangan/Food Availability +Ketersediaan Pangan meliputi Food availability includes the +ketersediaan pangan utama, availability of key foods, the availability +ketersediaan energi dan protein. of energy and protein. The main food +Ketersediaan pangan utama availability describes the availability of +menggambarkan ketersediaan pangan food in Garut Regency compared to the +yang ada di Kabupaten Garut level of consumption of the people of +dibandingkan dengan tingkat konsumsi Garut Regency as in the following table: +masyarakat Kabupaten Garut seperti +pada tabel berikut: +Tabel 3.55. Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Konsumsi Pangan Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.55. Ratio of Availability and Food Consumption Needs of Garut Regency in 2022 +Ketersediaan/Availability Kebutuhan Kebutuhan +Penduduk/Hari Penduduk/Thn +Jenis Pangan Produksi Ketersediaan (Gram) (Ton) Rasio (%) +No. Types of Food (Ton) (Ton) Population Population Ratio (%) +Production Availability Needs/Day Needs/Years +(Ton) (ton) (Grams) (Tons) +1 Padi ke Beras 568.770,00 337.926,24 300,26 303.135,82 111,48 +2 Jagung 586.542,00 504.074,19 10,37 10.469,32 4814,77 +3 Ubi Jalar 79.263,00 72.898,18 7,00 7.067,04 1031,52 +4 Ubi Kayu 451.938,00 423.782,26 30,41 30.701,26 1380,34 +5 Kentang 187.615,00 174.784,21 0,30 302,87 57708,68 +6 Kacang Tanah 18.351,00 16.144,62 0,90 908,62 1776,83 +7 Kacang Hijau 902,00 838,86 0,10 100,96 830,90 +8 Kedele 8.496,00 8.042,31 25,21 25.451,46 31,60 +9 Cabe Merah 110.169,00 102.634,66 1,52 1.534,56 6688,22 +10 Cabe Rawit 43.731,00 40.740,28 4,67 4.714,73 864,11 +11 Bawang Merah 36.591,00 34.088,58 4,43 4.472,43 762,19 +12 Bawang Putih - - 2,76 2.786,43 0,00 +13 Sayuran 338.169,14 167.630,44 88,00 88.842,84 188,68 +14 Buah-buahan - - 57,40 57.949,76 0,00 +15 Ikan 37.778,67 36.278,85 40,62 41.009,05 88,47 +16 Daging Ayam 3.446,90 3.310,06 27,35 27.611,95 11,99 +17 Daging Sapi 640,81 586,16 5,09 5.138,75 11,41 +18 Telur 2.068,65 1.131,98 21,34 21.544,39 5,25 +19 Susu 24.544,84 19.880,88 7,61 7.682,89 258,77 +181 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Ketersediaan/Availability Kebutuhan Kebutuhan +Penduduk/Hari Penduduk/Thn +Jenis Pangan Produksi Ketersediaan (Gram) (Ton) Rasio (%) +No. (Ton) (Ton) +Types of Food Population Population Ratio (%) +Production Availability Needs/Day Needs/Years +(Ton) (ton) (Grams) (Tons) +20 Gula Pasir 13.232,21 13.232,21 10,58 10.681,33 123,88 +21 Minyak Goreng 34.343,56 34.343,56 37,40 37.758,21 90,96 +22 Tepung Terigu 186.502,00 186.502,00 53,20 53.709,54 347,24 +23 Susu Kental Manis 684.884,00 684.884,00 4,35 4.391,66 15595,09 +24 Garam Beryodium 21.780,00 21.780,00 2,07 2.093,19 1040,52 +Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut diolah DKP tahun 2022 +Source: Regency Agricultural Office processed by DKP in 2022 +Tabel 3.56. Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Per Bulan Tahun 2022 +Table 3.56. Rice Availability and Requirement Ratio Per Month 2022 +Bulan Ketersediaan (ton) Kebutuhan (ton) Surplus/Defisit +No +Month Availability (tons) Needs (tons) Surplus/Deficit +1 Januari 27.906,53 25.745,78 2.160,74 +2 Februari 52.747,91 23.254,25 29.493,66 +3 Maret 42.925,67 25.745,78 17.179,89 +4 April 22.410,78 24.915,27 (2.504,50) +5 Mei 28.863,08 25.745,78 3.117,30 +6 Juni 33.200,27 24.915,27 8.285,00 +7 Juli 27.954,06 25.745,78 2.208,28 +8 Agustus 23.609,15 25.745,78 (2.136,63) +9 September 20.866,03 24.915,27 (4.049,25) +10 Oktober 28.782,88 25.745,78 3.037,09 +11 November 16.196,12 24.915,27 (8.719,15) +12 Desember 12.463,77 25.745,78 (13.282,02) +Jumlah 337.926,24 303.135,82 34.790,42 +Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut diolah DKP tahun 2022 +Source: Regency Agricultural Office processed by DKP in 2022 +Pemenuhan komoditi beras apabila The fulfillment of rice commodities +dilihat dari produksi perbulan, pada when viewed from monthly production, in +tahun 2022 ini ketika kemarau panjang 2022 when the long drought and late +dan musim tanam yang terlambat growing season caused production in 9 +mengkibatkan produksi dalam 9 bulan months to experience a deficit from the +mengalami defisit dari kebutuhan needs of the community, as in the table +masyarakat, sebagaimana pada data data above. +tabel di atas. +182 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +b. Ketersediaan Energi dan Protein/Availability of Energy and Protein +Ketersediaan energi dan protein The availability of energy and protein +perkapita Kabupaten Garut pada tahun per capita of Garut Regency in 2021 has +2021 telah melampaui angka standar exceeded the recommended standard +yang direkomendasikan, yaitu untuk figures, namely for energy availability of +ketersediaan energi 2.400 kkal/kap/hari 2,400 kcal/cap/day and protein +dan ketersediaan protein 63 availability of 63 grams/cap/day. In +gram/kap/hari. Pada tahun 2022, rasio 2022, the ratio of availability and +ketersediaan dan kebutuhan konsumsi consumption needs of the population, +penduduk, dari 15 komoditi pangan ada from 15 food commodities there is a +surplus untuk jenis komoditi padi ke surplus for rice to rice, corn, ubijalar, +beras, jagung, ubijalar, ubikayu, kentang, ubikayu, potatoes, peanuts, green beans, +kacang tanah, kacang hijau, sayur- vegetables, fruits, and milk. While those +sayuran, buah-buahan, dan susu. who experience the deficit are soybean +Sedangkan yang mengalamai defisit commodities, fish, poultry meat, +adalah komoditas kedelai, ikan, daging ruminant meat, and eggs. +unggas, daging ruminansia, dan telur. +Tabel 3.57. Perkembangan Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari) Tahun 2019-2022 +Table 3.57. Energy Consumption Development (kcal/capita/day) in 2019-2022 +Kelompok Pangan AKE (kkal/kap/hari) +No +Group 2019 2020 2021 2022 +1 Padi-padian 1.400,20 1.400,20 1.400,20 1.240,21 +2 Umbi-umbian 53,20 56,40 58,20 68,02 +3 Pangan Hewani 186,40 191,40 194,40 197,03 +4 Minyak dan Lemak 305,30 305,30 322,00 248,95 +5 Buah/Biji berminyak 15,50 15,50 15,50 5,71 +6 Kacang-kacangan 60,50 60,50 65,90 71,78 +7 Gula 81,60 81,60 82,00 42,88 +8 Sayur dan Buah 77,40 78,60 78,60 103,82 +9 Lain-lain 39,30 39,30 39,70 55,46 +Jumlah 2.219,40 2.228,80 2.256,50 2.033,85 +AKE Standar 2.150,00 2.155,00 2.160,00 2.100,00 +TKE (%) 103,23% 103,42% 104,47% 96,85% +Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut diolah DKP tahun 2022 +Source: Regency Agricultural Office processed by DKP in 2022 +183 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.58. Perkembangan Konsumsi Protein (gram/kapita/hari) Tahun 2019-2022 +Table 3.58. Development of Protein Consumption (grams/capita/day) in 2019-2022 +Kelompok Pangan AKP (gram/kap/hari) +No +Food Group 2019 2020 2021 2022 +1 Padi-padian 31,70 31,70 31,70 27,71 +2 Umbi-umbian 0,60 0,60 0,70 0,71 +3 Pangan Hewani 15,80 16,10 16,70 15,51 +4 Minyak dan Lemak - - - 0,04 +5 Buah/Biji berminyak 0,30 0,30 0,30 0,14 +6 Kacang-kacangan 6,30 6,30 6,60 6,02 +7 Gula 0,40 0,40 0,40 0,20 +8 Sayur dan Buah 3,40 3,50 3,50 3,49 +9 Lain-lain 1,10 1,10 1,10 1,28 +Jumlah 59,60 60,00 61,00 55,11 +AKP Standar 57,00 57,50 58,00 57,00 +TKP (%) 104,56% 104,35% 105,17% 96,69% +Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut diolah DKP tahun 2022 +Source: Regency Agricultural Office processed by DKP in 2022 +c. Pola Konsumsi/Consumption Patterns +Pola Pangan Harapan (PPH) The Food Pattern of Hope (PPH) is one +merupakan salah satu Instrumen untuk of the Instruments to measure the +mengukur keberhasilan pembangunanan success of the development of food +penyediaan dan konsumsi pangan supply and consumption of the +penduduk suatu wilayah. Pola Pangan population of a region. Food Pattern Hope +Harapan selain dapat digunakan untuk besides being able to be used to assess +menilai tingkat kecukupan gizi, juga the level of nutritional adequacy, also +menilai tingkat keragaman dan mutu gizi assess the level of diversity and quality of +pangan yang tersedia atau dikonsumsi food nutrition available or consumed by a +oleh suatu wilayah. Dalam Pola Pangan region. In the Food Pattern of Hope (PPH), +Harapan (PPH), pangan dikelompokan food is grouped into 9 groups, namely +menjadi 9 kelompok yaitu Padipadian, Padipadian, including: rice and its +meliputi: beras dan olahannya, jagung preparations, corn and processed, wheat +dan olahannya, gandum dan olahannya; and processed; Tubers, including: Sweet +Umbiumbian, meliputi: Ubi kayu dan potatoes and their preparations, sweet +olahannya, ubi jalar, kentang, talas. potatoes, potatoes, taro. Animal Foods, +Pangan Hewani, meliputi: daging dan including: meat and its preparations, fish +olahannya, ikan dan olahannya, telur, and processed, eggs, milk and processed. +susu dan olahannya. Minyak dan Lemak, Oils and Fats, including: Coconut oil, +meliputi: Minyak kelapa, minyak sawit, palm oil, margarine, and animal fats; Oily +184 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +margarin, dan lemak hewani; Buah/Biji Fruits/Seeds, including: Coconut, pecans, +Berminyak, meliputi: Kelapa, kemiri, walnuts and chocolate; Legumes, +kenari dan coklat; Kacang-kacangan, including: Peanuts, soybeans, hijo beans, +meliputi: Kacang tanah, kacang kedelai, kidney beans, peas, cashews, +kacang hijo, kacang merah, kacang delinquents, other beans, tofu, tempeh, +polong, kacang mete, kacang tunggak, sprouts, oncom, soy juice, beans and +kacang lain, tahu, tempe, taoge, oncom, emping; Sugar, including: Granulated +sari kedelai, kacang dan emping; Gula, sugar, brown sugar, syrup, finished +meliputi: Gula pasir, gula merah, sirup, drinks in bottles/cans; Vegetables and +minuman jadi dalam botol/kaleng; Sayur Fruits, including: fresh and processed +dan Buah, meliputi: sayur segar dan vegetables, fresh and processed fruits; +olahannya, buah segar dan olahannya; Others, include: tea, coffee, terasi, cloves, +Lain-lain, meliputi: teh, kopi, terasi, coriander, marica, nutmeg, sour and +cengkeh, ketumbar, marica, pala, asam cooking spices. +dan bumbu masak. +Tabel 3.59. Skor PPH Konsumsi Penduduk Tahun 2018-2021 +Table 3.59. Population Consumption PPH Score for 2018-2021 +Skor PPH Konsumsi/Consumption PPH Score Skor PPH +Kelompok Pangan/Food +No Maksimal/Maxim +Group 2019 2020 2021 2022 um PPH Score +1 Padi-padian 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 +2 Umbi-umbian 1,3 1,4 1,5 1,6 2,5 +3 Pangan Hewani 18,7 19,2 19,5 18,8 24,0 +4 Minyak dan Lemak 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 +5 Buah/Biji berminyak 6,0 6,0 0,4 0,1 1,0 +6 Kacang-kacangan 0,4 0,4 6,6 6,8 10,0 +7 Gula 2,0 2,0 2,1 1,0 2,5 +8 Sayur dan Buah 19,4 19,6 19,6 24,7 30,0 +9 Lain-lain - - - - - +Skor PPH Konsumsi Aktual 77,8 78,6 79,7 83,1 100,0 +Skor PPH Konsumsi Ideal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 +Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut diolah DKP tahun 2022 +Source: Regency Agricultural Office processed by DKP in 2022 +Kualitas konsumsi pangan The quality of people's food +masyarakat di Kabupaten Garut yang consumption in Garut Regency as shown +ditunjukkan dengan skor PPH masih by the PPH score has still not reached the +belum mencapai ideal. Diperlukan upaya ideal. Efforts are needed to standardize +untuk menganekaragamkan konsumsi food consumption towards an ideal PPH +185 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +pangan menuju skor PPH yang ideal agar score in order to live a healthy, active, and +hidup sehat, aktif, dan produktif productive life. +d. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan/Price And Food Supply Stability +Indikator stabilisasi harga dan of price stabilization and food supply +pasokan pangan adalah instrumen are food security instruments to see the +ketahanan pangan untuk melihat tingkat level of price stability and food supply. +kestabilan harga dan pasokan pangan. This analysis was carried out by +Analisis ini dilakukan dengan comparing the price target with the +membandingkan target harga dengan monthly reality for one year, namely in +realitas bulanan selama satu tahun yakni fiscal year 2022. +pada Tahun Anggaran 2022. +Tabel 3.60. Perkembangan Harga Pangan Komoditas Strategis Tahun 2022 +Table 3.60. Strategic Commodity Food Price Development in 2022 +Harga Rata-rata Bulanan (Rp/Kg)/Average Monthly Price (Rp/Kg) +Cabe Rawit Daging +No Bulan/Month Beras Telur Ayam +Merah/Red Ayam +Medium/Medium Gula/Sugar Ras/Chicken +Cayenne Chicken +Rice Eggs Breed +Pepper Meat +1 Januari 10.500 48.400 13.600 35.400 24.800 +2 Februari 10.500 39.400 14.500 31.400 20.800 +3 Maret 10.500 45.200 15.100 34.800 24.000 +4 April 10.500 39.200 14.800 37.400 25.000 +5 Mei 10.500 42.000 14.500 34.400 26.800 +6 Juni 10.500 84.000 16.000 35.400 28.300 +7 Juli 10.500 75.000 14.800 34.400 27.700 +8 Agustus 10.500 40.500 14.500 31.500 29.667 +9 September 10.500 50.200 14.500 31.000 27.000 +10 Oktober 10.700 45.000 14.500 31.000 26.000 +11 November 11.000 33.600 14.200 30.400 28.000 +12 Desember 11.000 43.200 13.500 30.800 30.600 +Harga Rata- +10.600 48.808 14. 542 33.158 26.556 +rata/Tahun +Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Garut diolah DKP tahun 2022 +Source: Regency Agricultural Office processed by DKP in 2022 +e. Mutu dan Keamanan Pangan/Food Quality and Safety +Untuk mengetahui mutu dan To find out the quality and safety of +keamanan pangan di Kabupaten Garut, food in Garut Regency, the local +186 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +pemerintah daerah melalui Dinas Pangan government through the Food Office +melakukan kegiatan Pengawasan Mutu conducted quality control and food +dan SIDAK pangan yang dilaksanakan SIDAK activities carried out from the first +dari Triwulan I sampai dengan Triwulan quarter to the fourth quarter of 2020 +IV tahun 2020 (bulan Maret, Mei, (March, May, October and November) +Oktober dan Nopember) dengan using simple fresh and processed food +menggunakan alat uji pangan segar dan test equipment in the form of the use of +olahan sederhana berupa penggunaan Rapid Test KIT Formalin, KIT Borax, KIT +Rapid Test KIT Formalin, KIT Boraks, KIT Pesticides. This activity is carried out +Pestisida. Kegiatan ini dilaksanakan directly in the market/sub-district center +langsung di pasar/pusat kecamatan dan and at farmers' business locations +pada lokasi-lokasi usaha petani yang located throughout the sub-district. +berada di seluruh kecamatan. Based on the Results of the Rapid Test Kit +Berdasarkan Hasil Uji Cepat Rapid Test Formalin, Borax, and Pesticides, it was +Kit Formalin, Boraks, dan Pestisida concluded that fresh food in Garut +disimpulkan bahwa pangan segar di Regency is 100% safe or free from +Kabupaten Garut 100 % aman atau Formalin, Borax and Pesticides. The +terbebas dari Formalin, Boraks dan results of the recapitulation of SIDAK +Pestisida. Adapun hasil rekapitulasi hasil results are as follows: +SIDAK sebagai berikut: +Tabel 3.61. Hasil Uji Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan Rapid Test Kit Pestisida di +Kabupaten Garut Tahun 2019-2022 +Table 3.61. Results of Fresh Food Test of Plant Origin with Rapid Test Kit Pesticide in Garut +Regency in 2019-2022 +Sampel Tidak Aman/Unsafe +Sampel Aman/Safe Sample +Jumlah Sampel Samples +Yang Jumlah +No. Tahun/Year Jumlah +Diuji/Number of sampel +% sampel/Number % +Samples Tested Number of +of samples +samples +1 2018 128 112 87,50 16 12,50 +2 2019 100 74 74,00 26 26,00 +3 2020 350 291 83,14 59 16,86 +4 2021 373 311 83,38 62 16,62 +Jumlah 903 951 788 82,86% 163 +Sumber: Dinas Ketahanan Pangan 2022 +Source: Regency Agricultural Office processed by DKP in 2022 +3.1.14. Perpustakaan dan Kearsipan/Library and Archival +Dalam rangka meningkatkan minat baca In order to increase people's reading +masyarakat, pemerintah Kabupaten Garut interest, the Garut Regency government +187 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan through the Library and Archives Office +terus mencanangkan gerakan “Gemar continues to launch the "Fond of Reading" +Membaca”, yang tujuannya selain untuk movement, the purpose of which is in +menumbuhkan kebiasaan serta budaya baca addition to fostering people's reading habits +masyarakat, juga untuk memenuhi and culture, as well as to meet the need for +kebutuhan akan informasi dan pengetahuan information and knowledge in various +dalam berbagai aspek kehidupan. aspects of life. +Untuk peningkatan pengelolaan dan For the improvement of library +layanan perpustakaan sebagai tempat management and services as a place for life +belajar seumur hidup (Long Life Education), education (Long Life Education), the Garut +pemerintah Kabupaten Garut juga Regency government also provides facilities +menyediakan fasilitas berupa Perpustakaan in the form of Regional Public Libraries and +Umum Daerah dan Pojok Baca yang tersebar Reading Corners spread across several +di beberapa desa dan kelurahan di wilayah villages and villages in the Garut Regency +Kabupaten Garut. area. +Selain itu, Dinas Perpustakaan dan In addition, the Library and Archives +Kearsipan juga telah melakukan terobosan Office has also made a new breakthrough in +baru di bidang perpustakaan dengan the field of libraries by launching a Digital +meluncurkan Perpustakaan Digital yang Library called 'i-BAGENDIT' stands for Digital +diberi nama ’i-BAGENDIT’ singkatan dari Generation Reading, where people can +Bacaan Generasi Digital, dimana masyarakat access collections of reading materials +dapat mengakses koleksi bahan bacaan through computer networks or the internet +melalui jaringan komputer atau internet without having to visit their location +tanpa harus berkunjung ke lokasinya secara physically. +fisik. +Tabel 3.62. Data Perpustakaan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.62. Library Data in Garut Regency 2022 +Jenis Perpustakaan Jumlah +No +Library Type Total +1 Perpustakaan Umum Kabupaten 1 +2 Perpustakaan Umum Kecamatan 3 +3 Perpustakaan Umum Kelurahan 19 +4 Perpustakaan Umum Desa 291 +5 Perpustakaan Khusus (instansi pemerintah) 9 +6 Perpustakaan SD/MI 2.124 +7 Perpustakaan SMP/MTs 910 +8 Perpustakaan SMA/SMK/MA 513 +9 Perpustakaan Perguruan Tinggi 15 +10 Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 34 +11 Perpustakaan Pondok Pesantren 50 +188 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Jenis Perpustakaan Jumlah +No +Library Type Total +12 Perpustakaan PAUD 30 +13 Perpustakaan TP PKK Kabupaten 1 +14 Perpustakaan TP PKK Kecamatan 2 +15 Perpustakaan TP PKK Desa 5 +16 Perpustakaan Karang Taruna 3 +17 Perpustakaan Mesjid 2 +18 Perpustakaan Taman Baca Masyarakat (TBM) 50 +Jumlah/Total 4.062 +Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022 +Source: Regional Library and Archive Office 2022 +Berdasarkan tabel diatas dari semua Based on the above table of all types of +jenis Perpustakaan terdapat beberapa libraries there are several libraries that +Perpustakaan yang telah memiliki Nomor already have a Library Principal Number +Pokok Perpustakaan (NPP), sebagai berikut: (NPP), as follows: +Tabel 3.63. Perpustakaan yang telah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) s.d. Tahun +2022 +Table 3.63. Libraries that already have a Library Principal Number (NPP) s.d. Year 2022 +Jenis Perpustakaan Jumlah +No +Library Type Total +1 Perpustakaan Sekolah 508 +2 Perpustakaan Perguruan Tinggi 6 +3 Perpustakaan Umum 5 +4 Perpustakaan Khusus 4 +Jumlah/Total 523 +Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022 +Source: Regional Library and Archive Office 2022 +Dari semua jenis Perpustakaan yang Of all the types of libraries that already +telah yang telah memiliki Nomor Pokok have a Library Identification Number (NPP) +Perpustakaan (NPP) terdapat juga beberapa there are also several libraries that have +Perpustakaan yang telah memperoleh status obtained accredited status from the National +terakreditasi dari Perpustakaan Nasional RI, Library of Indonesia, as follows +sebagai berikut +189 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.64. Perpustakaan yang terakreditasi dari Perpustakaan Nasional RI s.d. Tahun 2022 +Table 3.64. Accredited library of the National Library of The Republic of Indonesia s.d. Year 2022 +Perpustakaan Terakreditasi Jumlah +No +Accredited Library Total +1 Perpustakaan Umum Kabupaten 1 +2 Perpustakaan SMP/MTs 2 +3 Perpustakaan SMA/SMK/MA 14 +4 Perpustakaan Sekolah Luar Biasa (SLB) 2 +Jumlah 19 +Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022 +Source: Regional Library and Archive Office 2022 +Selain jenis layanan perpustakaan yang In addition to the types of library services +bersifat statis di dalam gedung that are static in the library building, dynamic +perpustakaan, dilaksanakan pula layanan services are also carried out, as follows: +yang bersifat dinamis, sebagai berikut: +a. Layanan Perpustakaan Keliling/Mobile Library Services +Layanan Perpustakaan Keliling ini This Mobile Library Service is +diselenggarakan dengan menggunakan organized using the Mobile Library Unit +fasilitas Mobil Unit Perpustakaan Keliling Car facility that reaches all villages with +(MUPK) yang menjangkau seluruh desa the target of the general public in the +dengan sasaran masyarakat umum di countryside and children of +pedesaan dan anak-anak SD/MI dan elementary/MI and junior high +SMP/MTs dengan jumlah armada MUPK school/MTs with the number of MUPK +yang dioperasionalkan sebanyak 3 (tiga) fleets operationalized as many as 3 +buah. (three) pieces. +Adapun tujuan dilaksanakannya The purpose of carrying out the Mobile +kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling Library Service activities is as follows: +adalah sebagai berikut: +a. Mendekatkan Layanan a. Bring library services closer to +Perpustakaan kepada masyarakat people who cannot reach to the +yang tidak dapat menjangkau ke place of the Public Library, +tempat Perpustakaan Umum, because of the distance traveled +dikarenakan jauhnya jarak or in the area there is no library +tempuh ataupun di daerahnya +belum ada Perpustakaan +b. Meningkatkan pembudayaan b. Increase the culture of people's +kegemaran membaca masyarakat reading craze, especially in the +190 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +terutama di lingkungan keluarga family environment as a basic +sebagai kebutuhan dasar need +c. Meningkatkan pengetahuan, c. Increase public knowledge, +pemahaman dan kesadaran understanding and awareness +masyarakat serta melatih and train the community, +masyarakat terutama kaum especially young people, both +muda, baik secara intelektual, intellectually, spiritually and +spiritual maupun emosional emotionally according to different +menurut usia dan tingkat ages and levels of education +Pendidikan yang berbeda-beda +d. Mengatasi kelemahan- d. Overcoming spiritual and +kelemahan spiritual dan intellectual weaknesses resulting +intelektual yang diakibatkan oleh from a financially inability to +ketidakmampuan secara purchase the required reading +finansial untuk membeli bahan material +bacaan yang dibutuhkan +e. Mencegah kemiskinan ekonomi e. Prevent economic poverty from +agar tidak mengakibatkan causing intellectual poverty +kemiskinan intelektual +f. Mempercepat berkembangnya f. Accelerate the development of +literasi informasi di masyarakat information literacy in the +community +g. Mengeliminasi terjadinya g. Eliminate the occurrence of +kesenjangan intelektual yang intellectual gaps caused by +diakibatkan oleh kesenjangan information gaps +informasi +b. Layanan Kotak Literasi Cerdas (KOLECER)/Smart Literacy Box Service (KOLECER) +Layanan KOLECER ini merupakan KOLECER service is a type of library +jenis layanan perpustakaan yang service in the form of a box made of iron +berbentuk kotak terbuat dari besi yang in which a number of collectible books are +didalamnya disimpan sejumlah buku stored and placed in public facilities. The +koleksi dan ditempatkan di fasilitas number of KOLECER currently amounts to +umum. Jumlah KOLECER saat ini 18 (eighteen) pieces whose procurement +berjumlah sebanyak 18 (delapan belas) is sourced from west Java Provincial +buah yang pengadaannya bersumber Government grants as many as 9 pieces, +dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa APBD II Garut Regency as many as 5 +Barat sebanyak 9 buah, APBD II pieces, and grants from BAZNAS as many +Kabupaten Garut sebanyak 5 buah, dan as 2 pieces and Bank Intan Jabar (BIJ) as +hibah dari BAZNAS sebanyak 2 buah dan +191 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Bank Intan Jabar (BIJ) sebanyak 1 buah, much as 1 piece, in detail the location of +secara rinci lokasi KOLECER sebagai KOLECER as follows: +berikut: +Tabel 3.65. Layanan Kotak Literasi Cerdas (KOLECER) +Table 3.65. Smart Literacy Box Service (KOLECER) +Kecamatan Lokasi +No +Subdistrict Location +Taman Kiansantang Pertigaan Jalan Kiansantang-Papandayan +1 Garut Kota +Kel. Regol, Kec. Garut Kota +DKM Baiturrohman, Perum Bumi Suci Permai Kel. Suci Kaler +2 Karangpawitan +Kec. Karangpawitan +3 Tarogong Kidul Kantor Kec. Tarogong Kidul, Jl. RSU dr. Slamet Kel. Sukakarya +Kantor Kec. Malangbong, Jl. Raya Wado-Malangbong No. 16 +4 Malangbong +Desa Malangbong +Kantor Kec. Bungbulang, Jl. Alun-alun Timur No. 1 Desa +5 Bungbulang +Bungbulang +6 Singajaya Kantor Kec. Singajaya, Jl. Surapati No. 3 Desa Singajaya +7 Tarogong Kidul Universitas Garut, Jl. Cimanuk No. 285A Kec. Tarogong Kidul +8 Leles Candi Cangkuang, Jl. Darajat, Desa Cangkuang Kec. Leles +Institut Pendidikan Indonesia (IPI) Garut, Jl. Terusan +9 Tarogong Kidul +Pahlawan No. 32 Kel. Sukagalih Kec. Tarogong Kidul +Kp. Babakan Cibudug RT. 02 RW. 02 Desa Sindangsari Kec. +10 Leuwigoong +Leuwigoong +Kantor Kec. Cigedug Jl. Raya Desa Cigedug No. 01 Telp. 0262- +11 Cigedug +57269 Desa Cigedug 44162 +Kantor Kec. Banyuresmi Jl. H. Hasan Arief No. 1 Telp. 0262- +12 Banyuresmi +443200 Desa Bagendit +Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'min Kp. Cigadog, Desa +13 Pasirwangi +Padamukti Kec. Pasirwangi +Yayasan Bani H. Thohir Tamim MI Ath Thohiriyah Kp. Cikaruk +14 Sukawening +RT. 02 RW. 02 Desa Maripari Kec. Sukawening +Yayasan Pendidikan Islam Panagan Sukanegla Raudhatul +15 Garut Kota Athfal Al-Ikhlas, Jl. Margawati Kp. Cipeuteuy Kel. Margawati +Kec. Garut Kota +16 Samarang Desa Tanjungkarya Kec. Samarang +Sarana Olah raga Kerkoff Pertigaan Jalan Perintis +17 Tarogong Kidul Kemerdekaan, Jl. Merdeka Desa Haurpanggung Kec. +Tarogong Kidul +STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Jl. Bratayudha No. +18 Garut Kota +39 Kel. Regol, Kec. Garut Kota +19 Garut Kota Alun-Alun Garut +20 Tarogong Kidul Taman Teras Cimanuk, Jl. RSU dr. Slamet +Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022 +Source: Regional Library and Archive Office 2022 +192 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +c. Layanan Motor Baca/ Motor Service Read +Layanan Perpustakaan Motor Baca Motor Baca Library Service is a type +merupakan jenis layanan perpustakaan of library service that is +yang bersifat dinamis/mobile, dimana dynamic/mobile, where the service +aktivitas layanannya mendatangi activities come to the community in the +masyarakat yang berada di kampung atau village or in a crowded place. The +di tempat keramaian. Motor Baca yang ada current Baca Motor amounts to 1 piece +saat ini berjumlah 1 buah dan merupakan and is a grant from the West Java +hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Provincial Government. As for the area +Adapun untuk area aktivitas Motor Baca of Reading Motor activity, it is currently +saat ini berada di wilayah Kecamatan located in the Bungbulang District area +Bungbulang dan untuk and for its operationalization is carried +operasionalisasinya dilaksanakan oleh out by the Community Reading Park +Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Forum of Garut Regency. +Kabupaten Garut. +d. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Kabupaten Garut Tahun +2022/ Total of Visitors to Regional Public Library in Garut Regency in 2022 +Tabel 3.66. Pengunjung Perpustakaan Umum Daerah di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.66. Visitors to the Regional Public Library in Garut Regency in 2022 +Klasifikasi Pengunjung Jumlah Pengunjung (Orang) +No +Visitor Classification Total of Visitors (People) +1 Pelajar SD 4.550 +2 Pelajar SMP 1.309 +3 Pelajar SMA 6.218 +4 Mahasiswa 6.146 +5 Pegawai Negeri Sipil 250 +6 Pegawai Swasta 433 +7 Masyarakat Umum 2.185 +Jumlah 21.091 +Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022 +Source: Regional Library and Archive Office 2022 +e. Jumlah Koleksi Buku, Koleksi Judul Buku dan Pustakawan Pada Perpustakaan +Umum Daerah Tahun 2022/ Total of Book Collections, Book Title Collections and +Librarians In Regional Public Libraries in 2022 +193 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.67. Jumlah Koleksi Buku, Koleksi Judul Buku dan Pustakawan Pada Perpustakaan +Umum Daerah Tahun 2022 +Table 3.67. Total of Book Collections, Book Title Collections and Librarians In Regional Public +Libraries in 2022 +Uraian Koleksi Judul +No Eksemplar +Collection Description Heading +1 Karya Umum 563 3.912 +2 Filsafat 545 5.522 +3 Agama 975 8.607 +4 Pengetahuan Sosial 996 7.205 +5 Bahasa 1.170 6.764 +6 Ilmu Murni 580 4.092 +7 Teknologi Terapan 1.421 12.436 +8 Kesenian, Olahraga dan Budaya 681 4.703 +9 Kesusasteraan 908 6.225 +10 Geografi / Sejarah 401 3.050 +11 E-Book 4.673 4.673 +12 Muatan Lokal 126 446 +Jumlah 13.039 67.635 +Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022 +Source: Regional Library and Archive Office 2022 +f. Jumlah Tenaga Perpustakaan Pada Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2022/ +Total of Library Personnel in Regional Public Libraries in 2022 +Tabel 3.68. Jumlah Tenaga Perpustakaan Pada Perpustakaan Umum Daerah Tahun 2022 +Table 3.68. Number of Librarians at Regional Public Libraries in 2022 +No Uraian Tenaga Perpustakaan Jumlah +1 Pustakawan 6 +2 Tenaga Teknis 2 +Jumlah 8 +Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2022 +Source: Regional Library and Archive Office 2022 +3.2. Urusan Pilihan/Selected Affairs +3.2.1. Pertanian/Agriculture +Pembangunan di bidang pertanian Development in agriculture is aimed at +ditujukan untuk meningkatkan produksi dan increasing agricultural production and +produktivitas pertanian sekaligus productivity while increasing farmers' +194 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +mempertinggi pendapatan petani dan incomes and strengthening people's food +memperkuat ketahanan pangan security. The main business of agricultural +masyarakat. Usaha pokok pembangunan development is continuously improved +pertanian secara terus menerus ditingkatkan through intensification, extension, and +melalui kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitation activities that are expected to +dan rehabilitasi yang diharapkan mampu ensure the efficiency and effectiveness of the +menjamin efisiensi dan efektifitas implementation of agricultural development, +pelaksanaan pembangunan pertanian, so as to provide the greatest benefit to the +sehingga dapat memberikan manfaat yang welfare of the community. +sebesar-besarnya bagi kesejahteraan +masyarakat. +Kabupaten Garut merupakan daerah Garut Regency is a potential area for +yang potensial untuk pengembangan usaha business development in the agricultural +disektor pertanian, perkebunan dan juga sector, plantations and livestock. By having a +peternakan. Dengan memiliki lahan yang large land and fertile land and supported by +luas dan tanah yang subur serta didukung good climate/weather conditions, Garut +oleh kondisi iklim/cuaca yang baik, Regency has the potential for the +Kabupaten Garut sangat potensial untuk development of various large agricultural +pengembangan berbagai komoditas commodities, especially food crop +pertanian yang besar khususnya komoditas commodities and horticulture and livestock +tanaman pangan dan hortikultura serta development. Until now, the level of +pengembangan ternak. Hingga saat ini, production and productivity in the +tingkat produksi dan produktivitas di sektor agricultural, plantation and livestock sectors +pertanian, perkebunan dan peternakan di in Garut Regency is quite high. +Kabupaten Garut cukup tinggi. +Hal ini memicu pemerintah daerah untuk This triggers local governments to +terus melakukan upaya peningkatan continue to make efforts to increase farmers' +produksi para petani melalui penyediaan production through the provision of +sarana dan prasarana pertanian yang technology-based agricultural facilities and +berbasis teknologi, peningkatan kualitas infrastructure, improving the quality of +sumber daya (skill) petani seperti farmers' resources (skills) such as improving +meningkatkan kemampuan penguasaan the ability to master technology, +teknologi, kewirausahaan dan manajemen entrepreneurship and management of +usaha tani melalui penyuluhan pertanian, agricultural businesses through agricultural +dan pengembangan sistem pendidikan extension, and the development of education +dibidang pertanian yang menarik minat dan systems in the field of agriculture that attract +bakat masyarakat terutama generasi muda. the interests and talents of the community, +especially the younger generation. +195 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +a. Bidang Perkebunan/Plantation Field +Hasil komoditi perkebunan Plantation commodity products are +merupakan salah satu komoditas one of the leading commodities in Garut +unggulan di Kabupaten Garut, karena Regency, because in addition to being one +selain merupakan salah satu of the contributors to regional income, +penyumbang bagi pendapatan daerah, plantation products also contribute to +hasil perkebunan juga memberikan increasing community income, especially +kontribusi bagi peningkatan pendapatan farmers' income. People's interest in +masyarakat khususnya pendapatan para developing plantation commodities is +petani. Minat masyarakat untuk also quite high, because in addition to +mengembangkan komoditi perkebunan having a high selling value, Garut +juga cukup tinggi, karena selain memiliki Regency also has a large and fertile land +nilai jual yang tinggi, Kabupaten Garut for the development of plantation +juga memiliki lahan yang luas dan subur commodities. Plantation products that +untuk pengembangan komoditi are the leading commodities of the region +perkebunan. Hasil perkebunan yang in Garut Regency are diverse, including +menjadi komoditas unggulan daerah di Coffee, Kemiri, Cocoa and many others. +Kabupaten Garut beraneka ragam, The production and productivity of +antara lain Kopi, Kemiri, Kakao dan plantation commodities is quite high, this +masih banyak lainnya. Produksi dan can be seen from the data on plantation +produktivitas komoditi perkebunan commodity products in each sub-district +cukup tinggi, hal ini dapat terlihat dari as follows: +data hasil komoditi perkebunan pada +masing-masing kecamatan sebagai +berikut: +• Kelapa/Coconut +Kelapa adalah pohon serba guna Coconut is a versatile tree for the +bagi masyarakat, hampir semua community, almost all parts of it can +bagiannya dapat dimanfaatkan untuk be used to support people's lives. +menunjang kehidupan masyarakat. Data on coconut production in 2022 +Data produksi kelapa tahun 2022 in 42 sub-districts can be seen in the +pada 42 kecamatan dapat dilihat following table: +pada tabel berikut: +Tabel 3.69. Data Produksi Kelapa Tahun 2022 +Table 3.69. Data on coconut production in 2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam +No Kecamatan Wujud +Akhir Jumlah Rata-rata Pemilik +TBM TM TR/TTM Produksi +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +1 Cisewu - 236 259 495 208 880,32 Butir 1.235 +2 Caringin 10 152 70 232 140 919,06 Butir 698 +196 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam +No Kecamatan Wujud +Akhir Jumlah Rata-rata Pemilik +TBM TM TR/TTM Produksi +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +3 Talegong - 275 215 490 341 1231,53 Butir 750 +4 Bungbulang - 291 62 353 267 911,01 Butir 1.320 +5 Mekarmukti 5 256 35 296 221 860,93 Butir 723 +6 Pakenjeng - 108 75 183 55 505,10 Butir 972 +7 Pamulihan 3 6 - 9 11 1884,17 Butir 51 +8 Cikelet - 526,5 38,5 565 354 672,37 Butir 1.040 +9 Pameungpeuk - 341 56 397 305 891,61 Butir 1.706 +10 Cibalong - 243 188 431 214 879,59 Butir 1.237 +11 Cisompet - 118 171 289 185 1562,33 Butir 1.200 +12 Singajaya - 50 67 117 49 908,12 Butir 508 +13 Cihurip - 9 34 43 6 573,67 Butir 70 +14 Peundeuy - 150 155 305 138 921,96 Butir 1.120 +15 Cikajang - 5 - 5 4 876,20 Butir 25 +16 Banjarwangi 1 23 45 69 18 781,26 Butir 260 +17 Cilawu - 2 - 2 1,03 435,50 Butir 11 +18 Bayongbong - 2 3 5 1 523,80 Butir 70 +19 Cigedug - - - - - - - - +20 Cisurupan - 1 - 1 1 1809,00 Butir 14 +21 Sukaresmi - 3 - 3 3 0,00 Butir 22 +22 Samarang - 19 - 19 19 0,00 Butir 380 +23 Pasirwangi - 2 - 2 1,82 0,00 Butir 21 +24 Tarogong Kaler - 29,5 26 55,5 21 0,00 Butir 328 +25 Tarogong Kidul - 14 - 14 6 0,00 Butir 150 +26 Garut Kota - 6 - 6 5 626,33 Butir 10 +27 Karangpawitan - 11 8 19 7 616,91 Butir 285 +28 Wanaraja - 5 - 5 4 754,60 Butir 28 +29 Pangatikan - 3 - 3 2 708,33 Butir 21 +30 Sucinaraja - 5 - 5 3 694,00 Butir 22 +31 Sukawening - 22 17 39 17 751,27 Butir 197 +32 Karangtengah - 2,5 - 2,5 2 632,80 Butir 32 +33 Banyuresmi - 30,75 1,25 32 21 672,03 Butir 153 +34 Leles - 31 1 32 27 824,66 Butir 246 +35 Leuwigoong - 45 2 47 17 362,28 Butir 308 +36 Kadungora - 105 - 105 78 751,27 Butir 420 +37 Cibiuk - 60 - 60 47 786,72 Butir 127 +38 Cibatu - 49 61 110 40 798,04 Butir 809 +39 Kersamanah 13 23 8 44 18 778,30 Butir 139 +40 Malangbong 11,2 61,64 17,4 90,24 15 228,51 Butir 392 +41 Bl.Limbangan 13 10 22 45 10 2406,88 Butir 176 +42 Selaawi - 95 65 160 75 787,25 Butir 795 +197 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam +No Kecamatan Wujud +Akhir Jumlah Rata-rata Pemilik +TBM TM TR/TTM Produksi +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +Jumlah 56,20 3.426,89 1.702,15 5.185,24 2.955 851,83 18.071 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 +Source: Agriculture Office 2022 +• Kopi/Coffee +Kopi adalah minuman hasil Coffee is a brewed drink of coffee +seduhan biji kopi yang telah disangrai beans that has been roasted and +dan dihaluskan menjadi bubuk. Dua mashed into powder. Two commonly +spesies pohon kopi yang dikenal known species of coffee trees are +secara umum yaitu Kopi Robusta Robusta Coffee (Coffea canephora) +(Coffea canephora) dan Kopi Arabika and Arabica Coffee (Coffea arabica). +(Coffea arabica) +- Biji Arabica/Robusta Coffee Beans +Kopi arabika merupakan tipe Arabica coffee is a type of +kopi tradisional dengan cita rasa traditional coffee with the best +terbaik. Sebagian besar kopi yang taste. Most of the existing coffee is +ada dibuat dengan menggunakan made using this type of coffee +biji kopi jenis ini. Secara umum, beans. In general, this coffee +kopi ini tumbuh di negara-negara grows in tropical or subtropical +beriklim tropis atau subtropis. countries. Arabica coffee grows at +Kopi arabika tumbuh pada an altitude of 600–2000 m above +ketinggian 600–2000 m di atas sea level This plant can grow up to +permukaan laut Tanaman ini 3 meters when the environmental +dapat tumbuh hingga 3 meter bila conditions are good The optimal +kondisi lingkungannya baik Suhu growing temperature is 18-26oC. +tumbuh optimalnya adalah 18- +26oC. Biji kopi yang dihasilkan +berukuran cukup kecil dan +berwarna hijau hingga merah +gelap +- Biji Kopi Robusta/Robusta Coffee Beans +Kopi robusta dapat dikatakan Robusta coffee can be said to +sebagai kopi kelas 2, karena be a class 2 coffee, because it +rasanya yang lebih pahit, sedikit tastes more bitter, less acidic, and +198 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +asam, dan mengandung kafeina contains much more caffeine. In +dalam kadar yang jauh lebih addition, the area coverage of +banyak. Selain itu, cakupan robusta coffee grows wider than +daerah tumbuh kopi robusta lebih arabica coffee which must be +luas daripada kopi arabika yang grown at a certain height. Robusta +harus ditumbuhkan pada coffee can be grown at an altitude +ketinggian tertentu. Kopi robusta of 800 m above sea level. In +dapat ditumbuhkan dengan addition, this type of coffee is +ketinggian 800 m di atas more resistant to pest and disease +permukaan laut. Selain itu, kopi attacks. This makes robusta +jenis ini lebih resisten terhadap coffee cheaper. +serangan hama dan penyakit. Hal +ini menjadikan kopi robusta lebih +murah. +Kopi merupakan salah satu Coffee is one of the leading +komoditi unggulan di Kabupaten commodities in Garut Regency and +Garut dan memiliki kontribusi besar has a large contribution to increasing +bagi peningkatan pendapatan daerah regional income and farmers' income. +dan pendapatan petani. Jenis kopi The most dominant and high +yang paling dominan dan memiliki production types of coffee are Arabica +tingkat produksi tinggi adalah jenis coffee and Robusta coffee. Arabica +kopi Arabika dan kopi Robusta. Data and Robusta coffee production data +produksi kopi Arabika dan Robusta in each sub-district can be seen in the +pada masing-masing kecamatan following table: +dapat dilihat pada Tabel berikut ini: +Tabel 3.70. Data Produksi Kopi Arabika Tahun 2022 +Table 3.70. Data on Arabica Coffee production in 2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam +No Kecamatan Wujud +Akhir Jumlah Rata-rata Pemilik +TBM TM TR/TTM Produksi +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +1 Cisewu 35 172 1 208 128,09 744,709302 Berasan 418 +2 Caringin 25 224 3 252 247,75 1.106 Berasan 574 +3 Talegong 9 193 8 210 135,92 704,264249 Berasan 247 +4 Bungbulang 32,4 46,6 12 91 23,67 507,939914 Berasan 245 +5 Mekarmukti 0 40 45 85 47,35 1.184 Berasan 247 +6 Pakenjeng 64,9 310,1 9 384 290,09 935,472428 Berasan 840 +7 Pamulihan 190 619 0 809 231,98 374,765751 Berasan 868 +8 Cikelet 40 0 0 40 0 0 Berasan 121 +199 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam +No Kecamatan Wujud +Akhir Jumlah Rata-rata Pemilik +TBM TM TR/TTM Produksi +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +9 Pameungpeuk 0 0 0 0 0 0 - +10 Cibalong 0 0 0 0 0 0 - +11 Cisompet 7 103 8,2 118,2 102,89 998,932039 Berasan 256 +12 Singajaya 0 0 0 0 0 0 - +13 Cihurip 14 24 38 19,98 832,5 Berasan 138 +14 Peundeuy 15 5 0 20 4,07 814 Berasan 35 +15 Cikajang 323 600 0 923 582,54 970,9 Berasan 1.950 +16 Banjarwangi 40 22 0 62 18,21 827,727273 Berasan 190 +17 Cilawu 41 45 5 91 53,31 1184,66667 Berasan 87 +18 Bayongbong 9 14 2 25 10,77 769 Berasan 650 +19 Cigedug 80 105 1,5 186,5 100,49 957,047619 Berasan 500 +20 Cisurupan 175 343,32 50 568,32 243,76 710,008156 Berasan 1739 +21 Sukaresmi 30 81 1 112 52,70 650,604938 Berasan 431 +22 Samarang 71 188 0 259 140,58 747,765957 Berasan 1303 +23 Pasirwangi 193 130 13 336 132,41 1018,53692 Berasan 854 +24 Tarogong Kaler 2 48 4 54 141,00 2937,5 Berasan 63 +25 Tarogong Kidul 0 0 0 0 0 0 - 0 +26 Garut Kota 1,8 12,2 14 66,76 5472,13115 Berasan 75 +27 Karangpawitan 2 13 1 16 9,20 707,784615 Berasan 42 +28 Wanaraja 0 28 0 28 6,52 232,857143 Berasan 44 +29 Pangatikan 6 79 10 95 62,51 791,303797 Berasan 45 +30 Sucinaraja 30 12 0 42 6,48 540 Berasan 67 +31 Sukawening 52 48 0 100 18,69 389,375 Berasan 79 +32 Karangtengah 33 71 0 104 27,98 394 Berasan 137 +33 Banyuresmi 0 0 0 0 0 0 - +34 Leles 30 7 41 78 0,72 103 Berasan 287 +35 Leuwigoong 0 0 0 0 0 0 - +36 Kadungora 12 57,5 4 73,5 19,92 346 Berasan 326 +37 Cibiuk 0 0 0 0 0 0 - +38 Cibatu 5 21 9 35 12,78 609 Berasan 59 +39 Kersamanah 19 10 29 8,16 816 Berasan 97 +40 Malangbong 83,5 13 9 105,5 5,13 395 Berasan 101 +41 Bl.Limbangan 3 11 3 17 8,56 778 Berasan 44 +42 Selaawi 2 9 1 12 13,13 1.459 Berasan 21 +Jumlah 1.675,60 3.704,72 240,7 5.621,02 2.974,10 802,786175 13.180 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 +Source: Agriculture Office 2022 +200 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.71. Data Produksi Kopi Robusta Tahun 2022 +Table 3.71. Data on Robusta Coffee production in 2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam +No Kecamatan Wujud +Akhir Jumlah Rata-rata Pemilik +TBM TM TR/TTM Produksi +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +1 Cisewu 0 42 0 42 26,09 621,19 Berasan 103 +2 Caringin 0 51 2 53 38,08 746,67 Berasan 137 +3 Talegong 0 35 0 35 24,76 707,43 Berasan 41 +4 Bungbulang 0 6 0 6 6,93 1155,00 Berasan 42 +5 Mekarmukti 0 15 0 15 13,41 894,00 Berasan 43 +6 Pakenjeng 3,1 96,9 0 100 95,89 989,58 Berasan 169 +7 Pamulihan 0 30 20,95 50,95 32,95 1098,33 Berasan 157 +8 Cikelet 30 24 1 55 25,27 1052,92 Berasan 298 +9 Cibalong 0 10 0 10 8,12 812,00 Berasan 41 +10 Cisompet 0 18 0 18 15,79 877,22 Berasan 18 +11 Singajaya 0,8 18 4,2 23 12,53 696,11 Berasan 77 +12 Cihurip 0 4 0 4 4,57 1142,50 Berasan 10 +13 Peundeuy 0 4 0 4 4,42 1104,25 Berasan 27 +14 Cikajang 0 42 0 42 43,04 1024,76 Berasan 243 +15 Banjarwangi 0 15 10 25 13,87 924,67 Berasan 61 +16 Cilawu 0 8 1 9 8,00 1000,00 Berasan 27 +17 Bayongbong 0 2 7 9 2,00 1000,00 Berasan 36 +18 Cigedug 0 7 0 7 7,00 1000,00 Berasan 26 +19 Cisurupan 0 43,45 10,78 54,23 41,28 950,06 Berasan 215 +20 Sukaresmi 0 15 7,2 22,2 17,31 1154,13 Berasan 125 +21 Samarang 0 5 36 41 5,38 1076,00 Berasan 136 +22 Pasirwangi 0 18 25 43 17,98 998,89 Berasan 111 +23 Karangpawitan 0 24 0 24 23,50 979,21 Berasan 92 +24 Wanaraja 0 5 0 5 2,80 559,40 Berasan 6 +25 Sukawening 0 13 0 13 10,2 784,62 Berasan 14 +26 Banyuresmi 0 1 0 1 1,08 1080,00 Berasan 11 +27 Leles 2 5 0 7 2,36 472,00 Berasan 27 +28 Kadungora 0 4 0 4 1,72 430,00 Berasan 12 +29 Cibiuk 0 1 0 1 0,79 790,00 Berasan 2 +30 Cibatu 0 8 0 8 4,67 583,75 Berasan 19 +31 Kersamanah 3,5 0 1,5 5 2,75 #DIV/0! Berasan 25 +32 Malangbong 4,4 11,78 8,3 24,48 4,58 388,79 Berasan 51 +33 Bl.Limbangan 0 5 10,4 15,4 3,46 692,00 Berasan 121 +34 Selaawi 0 16 0 16 7,80 487,50 Berasan 49 +Jumlah 43,80 603,13 145,33 792,26 530,38 879,37095 2.572 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 +Source: Agriculture Office 2022 +201 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +• Karet/Rubber +Karet, dikenal karena kualitas Rubber, known for its elastic +elastisnya, adalah sebuah komoditi qualities, is a commodity used in +yang digunakan di banyak produk many products and equipment +dan peralatan di seluruh dunia (mulai around the world (ranging from +dari produk-produk industri sampai industrial to household products). +rumah tangga). Ada dua tipe karet There are two widely known types of +yang dikenal luas, karet alam dan rubber, natural rubber and synthetic +karet sintetis. Karet alam dibuat dari rubber. Natural rubber is made from +getah (lateks) dari pohon karet, sap (latex) from rubber trees, while +sementara tipe sintetis dibuat dari synthetic types are made from crude +minyak mentah. Kedua tipe ini dapat oil. These two types can replace each +saling menggantikan dan karenanya other and therefore affect the demand +mempengaruhi permintaan masing- of each commodity; when the price of +masing komoditi; ketika harga crude oil rises, the demand for natural +minyak mentah naik, permintaan rubber will increase. But when +untuk karet alam akan meningkat. disruptions in the supply of natural +Namun ketika gangguan suplai karet rubber make the price rise, then the +alam membuat harganya naik, maka market tends to turn to synthetic +pasar cenderung beralih ke karet rubber. +sintetis. +Pohon karet memerlukan suhu Rubber trees require a constant +tinggi yang konstan (26-32 derajat high temperature (26-32 degrees +Celsius) dan lingkungan yang lembab Celsius) and a humid environment in +supaya dapat berproduksi maksimal. order to produce optimally. These +Kondisi-kondisi ini ada di Asia conditions exist in Southeast Asia +Tenggara tempat sebagian besar where most of the world's rubber is +karet dunia diproduksi. Memerlukan produced. It took seven years for a +waktu tujuh tahun untuk sebatang rubber tree to reach its production +pohon karet mencapai usia age. After that, the rubber tree can +produksinya. Setelah itu, pohon karet produce until the age of 25 years. Due +tersebut dapat berproduksi sampai to the long cycle of this tree, short- +berumur 25 tahun. Karena siklus term supply adjustments cannot be +yang panjang dari pohon ini, made. Rubber production data in +penyesuaian suplai jangka pendek each sub-district can be seen in the +tidak bisa dilakukan. Data produksi following table +karet pada masing-masing +kecamatan dapat dilihat pada Tabel +berikut ini +202 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.72. Data Produksi Karet Tahun 2022 +Table 3.72. Data on Rubber Production in 2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +No Komoditi TBM TM TR/TTM T A a k n h a i m r Jumlah R r a a t t a a - P W ro u d j u u k d s i Pemilik +Semester (ton) +(Kg/Ha) +Laporan +1 Caringin 12 0 0 12 0 0 Lump 27 +2 Mekarmukti 5 38 0 43 45,20 1.189,37 Lump 59 +3 Pakenjeng 0,35 269,65 0 270 294,00 1.090,30 Lump 177 +4 Cikelet 0 48 0 48 52,80 1.100,00 Lump 59 +5 Pameungpeuk 0 46,00 0 46,00 51,22 1.113,48 Lump 62 +6 Cibalong 0 2485 0 2485 2.609,00 1.049,90 Lump 1798 +7 Cisompet 10 521 48 579 429,00 823,42 Lump 315 +8 Peundeuy 0 16 0 16 15,25 953,34 Lump 39 +9 Leles 0 10 8 18 13,98 1.398,00 Lump 31 +10 Malangbong 0 15 32 47 18,51 1.234,00 Lump 85 +Jumlah 27,35 3448,65 88 3564 3528,96 1.023,29 2.652 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 data di olah SIPD +Source: Agriculture Office 2022, processed in SIPD +• Kelapa Sawit/Oil Palm +Kelapa sawit adalah jenis Oil palm is a type of plant that +tumbuhan yang termasuk dalam belongs to the genus Elaeis and the +genus Elaeis dan ordo Arecaceae. order Arecaceae. This plant is used in +Tumbuhan ini digunakan dalam commercial agricultural businesses +usaha pertanian komersial untuk to produce palm oil. Oil palm is a +memproduksi minyak sawit. Kelapa plantation commodity that has an +sawit merupakan komoditas important role in the Indonesian +perkebunan yang memiliki peranan economy. This is because palm oil is +penting dalam perekonomian able to produce vegetable oil that is +Indonesia. Hal ini disebabkan karena needed in the industrial sector. Thus, +kelapa sawit mampu menghasilkan Indonesia as a country that has the +minyak nabati yang sangat largest palm oil production in the +dibutuhkan di dalam sektor industri. world. +Sehingga, Indonesia sebagai negara +yang memiliki produksi kelapa sawit +terbesar di dunia. +Produksi primer dari kelapa sawit The primary production of oil +adalah dalam bentuk Tandan Buah palm is in the form of Fresh Fruit +Segar (TBS). Kemudian TBS diolah Bunches (FFB). Then FFB is processed +menjadi dua produk utama, yaitu into two main products, namely crude +menjadi minyak kelapa sawit mentah palm oil (CPO) and palm kernel oil +203 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +(Crude Palm Oil/CPO) dan minyak inti (Palm Kernell Oil/PKO). Palm oil is +kelapa sawit (Palm Kernell Oil/PKO). exported in two forms, namely in the +Kelapa sawit diekspor dalam dua form of Crude Palm Oil (CPO) and +bentuk, yaitu dalam bentuk Crude Palm Kernell Oil (PKO), both in +Palm Oil (CPO) dan Palm Kernell Oil primary and manufacturing form. +(PKO), baik dalam wujud primer Data on palm oil production in each +maupun manufaktur. Data produksi sub-district can be seen in the +Kelapa Sawit pada masing-masing following table: +kecamatan dapat dilihat pada Tabel +berikut ini: +Tabel 3.73. Data Produksi Kelapa Sawit Tahun 2022 +Table 3.73. Data on Oil Palm Production in 2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Wujud +No Komoditi Tanam Akhir Pemilik +Jumlah Rata-rata Produksi +TBM TM TR/TTM Semester +(Kg) (Kg/Ha) +Laporan +1 Mekarmukti 18 15 0 33 147 9.757,42 Tandan 59 +2 Pakenjeng 6 6 - 12 63 10.300 Tandan 22 +3 Cibalong 19 46 6 71 413 8.983,78 Tandan 51 +Jumlah 43 67 6 116 624 9.306,94 - 132 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 data di olah SIPD +Source: Agriculture Office 2022, processed in SIPD +• Cengkeh/Clove +Tanaman cengkeh (Syzigium Clove plant (Syzigium +aromaticum) merupakan tanaman aromaticum) is a +perkebunan/industri berupa pohon plantation/industrial plant in the form +dengan famili Myrtaceae. Asal of trees with the family Myrtaceae. +tanaman cengkeh ini belum jelas, The origin of this clove plant is not yet +karena ada yang beberapa pendapat clear, because there are some +bahwa pohon cengkeh berasal dari opinions that clove trees come from +Maluku Utara, Kepulauan Maluku, North Maluku, Maluku Islands, +Philipina atau Irian. Di daerah Philippines or Irian. In the Maluku +kepulauan Maluku ditemukan islands area found the oldest clove +tanaman cengkeh tertua di dunia dan plant in the world and this area is the +daerah ini merupakan satu-satunya only largest clove producer in the +produsen cengceh terbesar di dunia. world. +Penyebaran tanaman cengkeh The spread of clove plants out of +keluar pulau Maluku mulai sejak Maluku island began in 1769. The +tahun 1769. Bibit tanaman ini mula- seeds of this plant were first smuggled +204 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +mula diselundupkan oleh seorang by a captain from France to Romania, +kapten dari Prancis ke Rumania, then spread to Zanzibar and +selanjutnya disebarkan ke Zanzibar Madagascar. The spread of clove +dan Madagaskar. Penyebaran plants to regions of Indonesia such as +tanaman cengkeh ke wilayah Java, Sumatra, Kalimantan only +Indonesia seperti Jawa, Sumatra, began in 1870. Until now clove plants +Kalimantan baru dimulai pada tahun have spread all over the world. +1870. Sampai saat ini tanaman +cengkeh telah tersebar ke seluruh +dunia. +Tanaman cengkeh dikenal Clove plants are known as spice +sebagai tanaman rempah yang plants that are used as traditional +digunakan sebagai obat tradisional. medicine. Cloves are one of the +Cengkeh termasuk salah satu producers of essential oils that are +penghasil minyak atsiri yang biasa commonly used as raw materials for +digunakan sebagai bahan baku the pharmaceutical industry and the +industri farmasi maupun industri food industry, while the most use as +makanan, sedangkan penggunaan cigarette raw materials. +yang terbanyak sebagai bahan baku +rokok. +Data produksi cengkeh pada luas Data on clove production on the +areal yang diusahakan untuk area of hectares attempted for clove +komoditas cengkeh yang terdiri dari commodities consisting of land of +lahan Tanaman Belum Menghasilkan Unproducting Plants (TBM), Yielding +(TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), Plants (TM), and Damaged +dan Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Plants/Non-Producing Plants +Menghasilkan (TR/TTM) dalam (TR/TTM) in units of Hectares (Ha) for +satuan Hektar (Ha) untuk setiap each sub-district can be seen in the +kecamatan dapat dilihat pada Tabel following Table: +berikut ini: +Tabel 3.74. Data Produksi Cengkeh Tahun 2022 +Table 3.74. Data on Clove Production in 2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam Wujud +No Komoditi TBM TM TR/TTM Akhir Jumlah Rata-rata Produksi Pemilik +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +1 Cisewu 122 156 0 278 47,41 303,93 Bunga Kering 320 +2 Caringin 102 81 9 192 30,13 372,02 Bunga Kering 567 +3 Talegong 5 160 0 165 61,79 386,18 Bunga Kering 369 +4 Bungbulang 19 202 78 299 67,05 331,93 Bunga Kering 1126 +205 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Tanam Wujud +No Komoditi Pemilik +TBM TM TR/TTM Akhir Jumlah Rata-rata Produksi +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +5 Mekarmukti 26 53 0 79 29,97 565,47 Bunga Kering 188 +6 Pakenjeng 121 291 54 466 116,10 398,97 Bunga Kering 700 +7 Pamulihan 60 30 16 106 12,56 418,67 Bunga Kering 103 +8 Cikelet 95 863 8 966 358,34 415,23 Bunga Kering 1519 +9 Pameungpeuk 49 76 0 125 32,11 422,50 Bunga Kering 508 +10 Cibalong 45 60 10 115 20,01 333,50 Bunga Kering 541 +11 Cisompet 141 325 0 466 172,95 532,15 Bunga Kering 874 +12 Singajaya 3 11 8 22 4,52 411,00 Bunga Kering 99 +13 Cihurip 30 5 5 40 2,00 400,00 Bunga Kering 160 +14 Peundeuy 50 24 9 83 9,52 396,67 Bunga Kering 256 +15 Banjarwangi 0 27 4 31 8,31 307,78 Bunga Kering 103 +16 Cilawu 2 5 12 19 2,59 518,00 Bunga Kering 70 +17 Bayongbong 0 1 0 1 0,50 500,00 Bunga Kering 7 +18 Sukaresmi 0 0 1 1 0 0 Bunga Kering 6 +19 Samarang 0 0 1 1 0 0 Bunga Kering 20 +20 Tarogong Kaler 0 0 2 2 0 0 Bunga Kering 16 +21 Garut Kota 0 0 1,5 1,5 0 0 Bunga Kering 17 +22 Karangpawitan 0 29 0 29 10,99 378,97 Bunga Kering 163 +23 Sucinaraja 0 4 0 4 1,62 405,00 Bunga Kering 31 +24 Sukawening 0 3 7 10 1,01 336,67 Bunga Kering 112 +25 Karangtengah 0 0,5 0 0,5 0,22 440,00 Bunga Kering 8 +26 Leles 2 8 0 10 5,01 626,25 Bunga Kering 62 +27 Leuwigoong 0 1 0,5 1,5 0,42 421,00 Bunga Kering 20 +28 Kadungora 8 12 23 43 5,10 425,00 Bunga Kering 198 +29 Cibatu 0 0 16 16 0 0 Bunga Kering 149 +30 Kersamanah 28,5 18,5 5 52 6,55 354,05 Bunga Kering 315 +31 Malangbong 28,5 18,5 5 52 8,55 462,16 Bunga Kering 105 +32 Bl.Limbangan 6 5 5 16 1,75 350,00 Bunga Kering 83 +33 Selaawi 20 2 22 8,38 419,10 Bunga Kering 110 +Jumlah 943 2489,5 282 3714,5 1025,469 411,92 8925 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 data di olah SIPD +Source: Agriculture Office 2022, processed in SIPD +• Aren/Sugar Palm +Aren (Arenga pinnata, MERR) Aren (Arenga pinnata, MERR) is a +termasuk jenis tanaman palma yang type of palm plant that is versatile +serbaguna dan tersebar pada hampir and spread in almost all regions of +seluruh wilayah Indonesia. Tumbuh Indonesia. It grows at an altitude of +pada ketinggian 0-1500 meter di 0-1500 meters above sea level. Aren +atas permukaan laut. Aren juga dapat can also be cultivated as sideline and +206 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +dibudidayakan sebagai tanaman sela reforestation crops for land +dan reboisasi untuk konservasi conservation, without causing +lahan, tanpa menimbulkan competition with other food crops. +persaingan dengan tanaman pangan +lainnya. +Produk tanaman aren memiliki Palm crop products have high +nilai ekonomi tinggi dan berpotensi economic value and have the +ekspor jika diusahakan secara serius. potential to export if taken seriously. +Semua bagian tanaman dapat diolah All parts of the plant can be processed +menjadi berbagai produk pangan dan into various food and non-food +non pangan. Salah satu produk non products. One of the non-food +pangan dari aren adalah bioetanol products from palm is bioethanol +yang diolah dari nira. processed from nira. +Tanaman aren lebih cocok Palm plants are more suitable to +ditanam dalam kondisi rimbun be grown in lush conditions as part of +sebagai bagian dari agroforestri atau agroforestry or polyculture with +secara polikultur dengan beberapa several other plant species that can +species tanaman lain yang dapat create ecosystems with microclimate +menciptakan ekosistem dengan conditions such as their natural +kondisi iklim mikro seperti habitat habitat. The condition of the +aslinya. Kondisi area budidaya yang cultivation area designed to approach +dirancang agar mendekati habitat the original habitat of palm plants +asli tanaman aren yang disertai accompanied by semi-intensive +dengan teknologi budidaya semi cultivation technology (fertilization +intensif (pemupukan dan and cleaning), is expected to optimize +pembersihan), diduga akan the production potential of palm +mengoptimalkan potensi produksi plants. +tanaman aren. +Data produksi aren pada luas Palm production in the area +areal yang diusahakan untuk cultivated for palm commodities +komoditas aren yang terdiri dari consisting of land of Unproductive +lahan Tanaman Belum Menghasilkan Plants (TBM), Producing Plants (TM), +(TBM), Tanaman Menghasilkan (TM), and Damaged Plants/Non-Producing +dan Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Plants (TR/TTM) in units of Hectares +Menghasilkan (TR/TTM) dalam (Ha) for each subdistrict can be seen +satuan Hektar (Ha) untuk setiap in the following Table: +kecamatan dapat dilihat pada Tabel +berikut ini: +207 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.75. Data Produksi Aren Tahun 2022 +Table 3.75. Data on Aren Production in 2022 +Luas Areal (Ha) Semester Laporan +Wujud +No Kecmatan Tanam +Produksi Pemilik +Akhir Jumlah Rata-rata +TBM TM TR/TTM +Semester (ton) (Kg/Ha) +Laporan +1 Cisewu 55 216 4 275 1.915,20 8.866,66 Gula 261 +2 Caringin 36 283 5 324 1.917,14 6.774,36 Gula 539 +3 Talegong 4 305 59 368 2.064,23 6.767,98 Gula 352 +4 Bungbulang 3,1 251,9 0 255 1.348,60 5.353,71 Gula 210 +5 Mekarmukti 31 355 20 406 1.974,90 5.563,11 Gula 1.037 +6 Pakenjeng 0 181 32 213 1.443,25 7.973,76 Gula 163 +7 Pamulihan 0,7 16,8 5,2 22,7 97,25 5.788,69 Gula 138 +8 Cikelet 10,3 20,7 10,3 41,3 129,43 6.252,66 Gula 226 +9 Pameungpeuk 0 4 0 4 38,05 9.512,50 Gula 25 +10 Cibalong 0 7 0 7 44,99 6.427,14 Gula 26 +11 Cisompet 8,2 230,56 94,7 333,46 1.455,90 6.314,63 Gula 420 +12 Singajaya 2 50 30 82 283,28 5.665,60 Gula 133 +13 Cihurip 0,4 114 0 114,4 1.023,00 8.973,68 Gula 200 +14 Peundeuy 0 59,5 10 69,5 257,09 4.320,84 Gula 207 +15 Cikajang 0 74 12 86 511,03 6.905,81 Gula 261 +16 Banjarwangi 0 58 31 89 280,02 4.827,93 Gula 175 +17 Cilawu 0 2 2 4 15,78 7.890,00 Gula 47 +18 Bayongbong 0 1 0 1 8,98 8.975,00 Gula 16 +19 Tarogong Kaler 0 10,2 6,8 17 105,98 10.390,20 Gula 170 +20 Garut Kota 0 1 1 2 8,08 8.080,00 Gula 15 +21 Karangpawitan 0 19 0 19 74,77 3.935,26 Gula 122 +22 Wanaraja 0 4 0 4 32,56 8.140,80 Gula 10 +23 Pangatikan 0 7 0 7 44,80 6.399,71 Gula 20 +24 Sucinaraja 0 9 0 9 73,80 8.200,11 Gula 30 +25 Sukawening 0 5 0 5 37,40 7.479,60 Gula 38 +26 Karangtengah 0 7 0 7 56,39 8.055,71 Gula 55 +27 Leles 0 10 1 11 78,25 7.825,00 Gula 59 +28 Kadungora 0 11 0 11 82,99 7.544,55 Gula 140 +29 Cibatu 0 18,1 0 18,1 73,00 4.033,15 Gula 185 +30 Malangbong 8,75 25,01 5,33 39,09 285,13 11.400,64 Gula 145 +31 Limbangan 0 9,8 1,3 11,1 64,72 6.604,08 Gula 79 +Jumlah 167,45 2.365,57 330,63 2.863,65 15.825,99 6.690,14 5.531 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 data di olah SIPD +Source: Agriculture Office 2022, processed in SIPD +208 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +b. Tanaman Pangan/Food Crops +Pemerintah Daerah terus The Local Government continues to +menggalakan program peningkatan initiate programs to improve people's +ketahanan pangan masyarakat melalui +food security through three things, +tiga hal yaitu peningkatan ketersediaan +namely increasing food availability, +pangan, peningkatan akses pangan dan +increasing food access and food +pemanfaatan pangan. Program ini +utilization. This program aims to +bertujuan untuk menanggulangi +terjadinya masalah rawan pangan overcome the problem of community food +masyarakat. Untuk meningkatkan insecurity. To increase food availability +ketersediaan pangan bagi masyarakat, for the community, it is done by +dilakukan dengan cara meningkatkan +increasing the production and +produksi dan produktivitas tanaman +productivity of food crops such as rice, +pangan seperti padi, jagung, umbi- +corn, tubers, nuts and other types of +umbian, kacang-kacangan dan jenis +palawija lainnya baik melalui usaha palawija both through wetland +pertanian lahan basah maupun lahan agricultural businesses and dry land. It is +kering. Diharapkan dengan peningkatan hoped that with the increase in food crop +hasil produksi tanaman pangan, dapat +production, food needs can be met for +terpenuhinya kebutuhan pangan bagi +each individual, household and society in +setiap individu, rumah tangga dan +general which is sufficient in number and +masyarakat pada umumnya yang cukup +quality, safe, equitable and affordable +jumlah dan mutu, aman, merata dan +terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten throughout garut regency. +Garut. +Pada tahun 2022 total produksi padi In 2022, the total production of rice +sawah dan padi gogo sebesar 859.253 fields and gogo rice amounted to 859,253 +ton. Untuk total produksi kacang tanah tons. For total peanut production in 2022 +pada tahun 2022 sebesar 18.402 ton; amounted to 18,402 tons; green beans +kacang hijau sebesar 903 ton, jagung amounted to 903 tons, corn amounted to +sebesar 586.544 ton; kedelai sebesar 586,544 tons; soybeans amounted to 8. +8.447 ton; ubi kayu sebesar 451.937 ton 447 tons; yam by 451,937 tons and +dan produksi ubi jalar sebesar 79.321 sweet potato production of 79,321 tons. +ton. Data sebaran tanaman pangan The full food crop distribution data can be +selengkapnya dapat dilihat pada tabel- seen in the following tables: +tabel berikut: +Tabel 3.76. Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2022 +Table 3.76. Data on Planting Area, Harvest Area, Production and Productivity of Food Crops in 2022 +Produktivitas +No Komoditi Luas Tanam (Ha) Luas panen (Ha) Produksi (Ton) +(Kw/Ha) +1 Padi sawah 117.716 115.199 68,47 788.816 +2 Padi Gogo 9.715 16.417 42,90 70.437 +3 Jagung 72.312 76.399 76,77 586.544 +209 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Produktivitas +No Komoditi Luas Tanam (Ha) Luas panen (Ha) Produksi (Ton) +(Kw/Ha) +4 Kedelai 5.191 4.917 17,18 8.447 +5 kacang Tanah 8.933 9.934 18,52 18.402 +6 Kacang Hijau 563 741 12,18 903 +7 Ubi kayu 19.134 18.641 242,44 451.937 +8 Ubi jalar 5.441 5.514 143,85 79.321 +Sumber: Dinas Pertanian Tahun 2022 +Source: Agriculture Office 2022 +• Hortikultura/Horticulture +- Tanaman Sayuran/Vegetable Crops +Pada umumnya tanaman In general, horticultural crops +Hortikultura merupakan jenis are a type of crop that is +tanaman yang dinilai baik bagi considered good for farmers to be +para petani untuk dibudidayakan, cultivated, in addition to being in +selain karena sesuai dengan accordance with agricultural land +lahan pertanian juga menjadi is also a commodity that is widely +komoditas yang banyak tersebar spread in various regions. +di berbagai wilayah. Hortikultura Horticulture has the meaning of +memiliki makna seni bercocok the art of farming vegetables, +tanam sayur-sayuran, buah- fruits or ornamental plants. For +buahan atau tanaman hias. Untuk more detailed data on the +lebih rinci data produksi dan production and productivity of +produktivitas tanaman sayur- vegetable crops in 2022 can be +sayuran tahun 2022 dapat dilihat seen in the following table: +pada tabel berikut: +Tabel 3.77. Luas Panen Tanaman Sayuran (Ha) dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di +Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.77. Area of Vegetable Crops (Ha) and Types of Crops By Subdistrict in Garut Regency in +2022 +Cabai +Bawang Bawang Cabai +Kecamatan/ Rawit/ Tomat/ Kentang/ Kubis/ +No Merah/ Daun/ Besar/ +Subdistrict Cayenne Tomato Potato Cabbage +Shallot Scallion Big Chili +Papper +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +1 Cisewu 8 63 121 116 10 - - +2 Caringin 7 22 275 491 7 - - +3 Talegong - 87 99 120 21 18 75 +4 Bungbulang 11 10 - 267 2 - - +5 Mekarmukti 4 19 - 68 - - - +210 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Cabai +Bawang Bawang Cabai +Kecamatan/ Rawit/ Tomat/ Kentang/ Kubis/ +No Merah/ Daun/ Besar/ +Subdistrict Cayenne Tomato Potato Cabbage +Shallot Scallion Big Chili +Papper +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +6 Pamulihan - 53 32 76 81 244 197 +7 Pakenjeng 18 68 24 54 44 - - +8 Cikelet - - - 23 - - - +9 Pameungpeuk - - - 4 - - - +10 Cibalong - 2 - 7 - - - +11 Cisompet - - - 5 - - - +12 Peundeuy - - 46 24 - - - +13 Singajaya - 29 31 13 2 - - +14 Cihurip - 10 7 - - - - +15 Cikajang 14 240 317 239 520 1.726 1.017 +16 Banjarwangi - 151 84 45 103 200 299 +17 Cilawu 142 164 226 264 156 254 168 +18 Bayongbong 1.921 90 137 34 56 176 187 +19 Cigedug 47 319 285 221 488 949 960 +20 Cisurupan 205 467 653 366 553 1.295 818 +21 Sukaresmi 145 128 200 164 250 685 273 +22 Samarang 238 117 485 440 265 131 136 +23 Pasirwangi 105 168 370 271 403 2.211 399 +24 Tarogong Kidul 12 24 8 6 8 - 3 +25 Tarogong Kaler 11 25 9 11 9 - 7 +26 Garut Kota 24 15 11 14 9 - - +27 Karangpawitan 51 51 45 36 164 47 56 +28 Wanaraja 82 62 74 43 87 61 289 +29 Sucinaraja 335 98 214 60 196 88 156 +30 Pangatikan 39 32 27 31 43 20 38 +31 Sukawening 13 35 53 6 22 - 24 +32 Karangtengah 30 42 62 5 34 18 32 +33 Banyuresmi 3 - 191 32 22 - 5 +34 Leles 10 98 79 24 78 90 110 +35 Leuwigoong - 9 2 18 17 - - +36 Cibatu - 28 - 50 31 - - +37 Kersamanah - 9 2 5 - - - +38 Cibiuk - 38 10 40 26 - - +39 Kadungora 7 21 18 24 40 24 34 +Balubur +40 16 14 29 22 9 - - +Limbangan +211 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Cabai +Bawang Bawang Cabai +Kecamatan/ Rawit/ Tomat/ Kentang/ Kubis/ +No Merah/ Daun/ Besar/ +Subdistrict Cayenne Tomato Potato Cabbage +Shallot Scallion Big Chili +Papper +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +41 Selaawi 13 40 - 3 - - - +42 Malangbong 4 9 1 6 5 - - +Jumlah 3.517 2.857 4.227 3.748 3.761 6.889 5.283 +Lanjutan +Petsai/Saw +i/Chinese Kacang Kangkung/ +Kecamatan/ Wortel/Car Buncis/ Terung/ +No Cabagge/M Panjang/ Water +Subdistrict rot String Bean Eggplant +ustrad Long Beans Spinach +Green +1 2 10 11 12 13 14 15 +1 Cisewu - - 90 87 24 47 +2 Caringin - 11 36 21 27 +3 Talegong 35 - 32 106 8 55 +4 Bungbulang - - 12 74 28 37 +5 Mekarmukti - - - 12 15 45 +6 Pamulihan 26 49 34 22 - - +7 Pakenjeng - - 40 68 - 34 +8 Cikelet - - - 50 4 19 +9 Pameungpeuk - - - 10 7 5 +10 Cibalong - - - - - 2 +11 Cisompet - - - 4 3 - +12 Peundeuy - - 12 28 - - +13 Singajaya - - 11 - - 9 +14 Cihurip - - 1 - - - +15 Cikajang 173 534 164 17 - 86 +16 Banjarwangi 108 175 44 20 - 21 +17 Cilawu 47 81 1 - - - +18 Bayongbong 70 17 4 - - 29 +19 Cigedug 329 307 33 - - 198 +20 Cisurupan 392 191 261 7 56 82 +21 Sukaresmi 35 173 5 - - 1 +22 Samarang 622 - 18 22 25 23 +23 Pasirwangi 258 135 44 2 - 26 +24 Tarogong Kidul 22 - 2 - - 1 +25 Tarogong Kaler 35 3 5 3 24 5 +26 Garut Kota - - - - - - +212 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Petsai/Saw +i/Chinese Kacang Kangkung/ +Kecamatan/ Wortel/Car Buncis/ Terung/ +No Cabagge/M Panjang/ Water +Subdistrict rot String Bean Eggplant +ustrad Long Beans Spinach +Green +1 2 10 11 12 13 14 15 +27 Karangpawitan 38 - 61 84 41 33 +28 Wanaraja - - - 46 - 34 +29 Sucinaraja 9 - 19 53 8 20 +30 Pangatikan 22 4 1 4 - 7 +31 Sukawening 21 - 9 9 4 13 +32 Karangtengah 30 - 2 10 - 12 +33 Banyuresmi 10 - 2 10 4 4 +34 Leles 16 10 14 24 9 24 +35 Leuwigoong 1 - - 9 1 10 +36 Cibatu 21 - 3 9 16 9 +37 Kersamanah 9 - - 1 12 - +38 Cibiuk 48 - - 37 - 9 +39 Kadungora 4 - 18 18 30 26 +Balubur +40 - - 15 18 8 3 +Limbangan +41 Selaawi - - - 12 13 - +42 Malangbong 3 - 2 4 6 7 +Jumlah 2.386 1.682 971 894 367 963 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, Dinas Pertanian Tahun 2022 +Source: BPS Garut Regency In Numbers 2023, Agriculture Office 2022 +Tabel 3.78. Luas Produksi Tanaman Sayuran (Kwintal) dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan +di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.78. Area of Vegetable Crop Production (Kwintal) and Plant Type By Subdistrict in Garut +Regency in 2022 +Cabai +Bawang Cabai Bawang +Kecamatan/Su Rawit/Chi Kentang/ Kubis/Cab Tomat/To +No Merah/Sh Besar/Chi Daun/Scal +bdistrict li/Cayenn Potato bage mato +allot li/Big Chili lion +e Papper +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +1 Cisewu 805 20.098 14.079 - - 2.849 9.484 +2 Caringin 673 45.403 36.261 - - 2.129 3.319 +3 Talegong - 15.602 16.378 4.241 19.231 5.956 10.282 +4 Bungbulang 1.102 - 32.837 - - 569 1.511 +5 Mekarmukti 403 - 6.069 - - - 2.873 +6 Pamulihan - 5.047 10.279 57.216 47.268 22.996 7.999 +7 Pakenjeng 1.825 3.828 7.964 - - 12.497 10.309 +213 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Cabai +Bawang Cabai Bawang +Kecamatan/Su Rawit/Chi Kentang/ Kubis/Cab Tomat/To +No Merah/Sh Besar/Chi Daun/Scal +bdistrict li/Cayenn Potato bage mato +allot li/Big Chili lion +e Papper +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +8 Cikelet - - 2.920 - - - - +9 Pameungpeuk - - 564 - - - - +10 Cibalong - - 953 - - - 250 +11 Cisompet - - 681 - - - - +12 Peundeuy - 7.076 3.097 - - - - +13 Singajaya - 4.805 1.722 - - 565 4.427 +14 Cihurip - 1.113 - - - - 1.525 +15 Cikajang 1.406 49.626 32.167 404.276 260.613 147.386 36.105 +16 Banjarwangi - 13.093 6.074 46.886 76.803 29.196 22.767 +17 Cilawu 14.096 33.208 36.237 59.297 43.171 40.094 24.639 +18 Bayongbong 191.312 18.601 4.322 38.055 48.064 14.526 13.517 +19 Cigedug 4.687 44.438 35.829 222.000 246.606 153.262 47.838 +20 Cisurupan 20.384 102.475 51.005 303.331 209.581 156.818 70.286 +21 Sukaresmi 14.256 34.908 24.956 160.831 70.349 96.717 19.229 +22 Samarang 23.588 76.927 59.407 30.774 35.075 112.783 17.599 +23 Pasirwangi 10.477 61.492 40.054 519.874 102.202 122.040 25.426 +24 Tarogong Kidul 1.210 1.276 889 - 777 2.361 3.662 +25 Tarogong Kaler 1.111 1.465 1.529 - 1.798 2.564 3.799 +26 Garut Kota 2.405 1.941 1.432 - - 2.564 2.281 +27 Karangpawitan 5.136 7.709 4.973 11.052 14.378 46.507 7.711 +28 Wanaraja 8.152 12.474 6.062 14.301 74.348 28.400 9.330 +29 Sucinaraja 33.471 32.780 8.090 20.648 37.988 55.544 14.779 +30 Pangatikan 3.915 4.312 4.261 4.721 9.796 12.315 4.830 +31 Sukawening 1.312 8.574 825 - 6.170 6.271 5.335 +32 Karangtengah 3.013 9.717 691 4.252 8.241 9.689 6.365 +33 Banyuresmi 304 30.632 4.320 - 1.279 6.225 - +34 Leles 1.008 12.388 3.278 21.139 28.247 22.135 14.774 +35 Leuwigoong - 320 2.526 - - 4.898 1.369 +36 Cibatu - - 6.987 - - 8.789 4.238 +37 Kersamanah 135 338 962 - - - 1.380 +38 Cibiuk - 1.323 5.393 - - 7.251 5.760 +39 Kadungora 705 2.529 3.610 2.620 8.716 11.013 3.181 +Balubur +40 1.596 4.551 2.975 - - 2.562 2.119 +Limbangan +41 Selaawi 1.220 - 405 - - - 6.062 +42 Malangbong 398 164 1.216 - - 1.547 1.374 +214 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Cabai +Bawang Cabai Bawang +Kecamatan/Su Rawit/Chi Kentang/ Kubis/Cab Tomat/To +No Merah/Sh Besar/Chi Daun/Scal +bdistrict li/Cayenn Potato bage mato +allot li/Big Chili lion +e Papper +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +Jumlah 350.105 669.603 484.279 1.925.514 1.350.711 1.151.018 427.734 +Lanjutan +Petsai/Sawi/ +Kacang +Kecamatan/ Chinese Buncis/String Kangkung/ Terung/ +No Wortel/Carrot Panjang/Long +Subdistrict Cabagge/Must Bean Water Spinach Eggplant +Beans +rad Green +1 10 11 12 13 14 15 16 +1 Cisewu - - 14.079 11.625 3.222 8.923 +2 Caringin - - 36.261 4.551 1.697 5.302 +3 Talegong 7.278 - 16.378 14.715 900 12.757 +4 Bungbulang - - 32.837 10.290 3.758 8.622 +5 Mekarmukti - - 6.069 1.384 2.240 7.428 +6 Pamulihan 5.413 - 10.279 - - - +7 Pakenjeng - - 7.964 9.054 - 7.920 +8 Cikelet - - 2.920 6.778 610 4.276 +9 Pameungpeuk - - 564 1.387 986 1.230 +10 Cibalong - - 953 - - 467 +11 Cisompet - - 681 751 394 - +12 Peundeuy - - 3.097 3.621 - - +13 Singajaya - - 1.722 - - 2.093 +14 Cihurip - - - - - - +15 Cikajang 35.900 - 32.167 2.276 - 19.959 +16 Banjarwangi 22.410 - 6.074 2.650 4.919 +17 Cilawu 8.343 - 36.237 - - - +18 Bayongbong 14.326 - 4.322 - - 6.121 +19 Cigedug 68.129 - 35.829 - - 48.334 +20 Cisurupan 81.260 - 51.005 929 7.571 19.081 +21 Sukaresmi 7.276 - 24.956 - - 235 +22 Samarang - 130.584 59.407 3.773 3.356 4.748 +23 Pasirwangi - 49.023 40.054 265 - 7.475 +24 Tarogong Kidul - 4.256 889 - - 233 +25 Tarogong Kaler - 7.303 1.529 407 3.469 1.171 +26 Garut Kota - - 1.432 - - - +27 Karangpawitan - 7.913 4.973 10.698 5.176 8.879 +28 Wanaraja - - 6.062 6.456 - 8.381 +29 Sucinaraja - - 2.121 7.039 1.075 4.685 +215 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Petsai/Sawi/ +Kacang +Kecamatan/ Chinese Buncis/String Kangkung/ Terung/ +No Wortel/Carrot Panjang/Long +Subdistrict Cabagge/Must Bean Water Spinach Eggplant +Beans +rad Green +1 10 11 12 13 14 15 16 +30 Pangatikan - 4.351 4.261 531 - 1.656 +31 Sukawening - 4.370 825 1.180 540 3.042 +32 Karangtengah - 6.230 691 1.330 - 2.818 +33 Banyuresmi - 2.081 4.320 1.326 540 1.398 +34 Leles - 3.324 3.278 3.190 1.216 5.632 +35 Leuwigoong - 208 2.526 949 136 2.331 +36 Cibatu - 4.370 6.987 1.197 1.745 2.113 +37 Kersamanah - 1.670 962 140 1.444 - +38 Cibiuk - 9.789 5.393 4.911 - 2.202 +39 Kadungora - 829 3.610 2.415 3.946 6.201 +Balubur +40 - - 2.975 2.385 1.070 702 +Limbangan +41 Selaawi - - 405 1.602 1.305 - +42 Malangbong - - 1.216 598 998 1.755 +Jumlah 449.164 489.395 484.279 120.403 47.394 223.089 +Sumber: Sumber: BPS Kabupaten Garut Dalam Angka 2023, Dinas Pertanian Tahun 2022 +Source: BPS Garut Regency In Numbers 2023, Agriculture Office 2022 Source: Agriculture Office 2021 +- Tanaman Buah-Buahan/Fruit Crops +Buah – buahan merupakan Fruits are one of the +salah satu komoditas hortikultura horticultural commodities that +yang memegang peran penting play an important role for +bagi pembanguan pertanian. agricultural development. The +Fungsi buah-buahan sangat function of fruits is very important +penting bagi proses metabolisme for the body's metabolic +tubuh karena mengandung processes because it contains +banyak vitamin dan mineral. many vitamins and minerals. +Dewasa ini masyarakat mulai Nowadays people are starting to +memperhatikan untuk pay attention to consuming fruits +mengkonsumsi buah-buahan that contain a lot of nutrients. It is +yang banyak mengandung zat important that the fruits have +gizi. Hal ini berati bahwa buah- bright prospects to develop. For +buahan memiliki prospek yang horticultural crops of fruits, the +cerah untuk dikembangkan. highest production rate is +Untuk tanaman hortikultura jenis bananas at 881,465 tons, +buah-buahan, tingkat produksi avocados at 439,864 tons, +tertinggi yaitu pisang sebesar mangoes at 192,273 tons and +881.465 ton, alpukat 439.864 siamese oranges at 157,083 tons. +216 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +ton, mangga sebesar 192.273 ton In detail the data on the +dan jeruk siam 157.083 ton. production of fruit crops in 2022 +Secara rinci data produksi can be seen in the following table: +tanaman buah-buahan tahun +2022 dapat dilihat pada tabel +berikut: +Tabel 3.79. Produksi Buah-buahan dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 +Table 3.79. Fruit Production and Plant Types By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Produksi (Kuintal) +Jeruk +Kecamatan/ +No Siam/Ke Jambu +Subdistrict Mangga/ Durian/ Pisang/ Pepaya/ Alpukat/ Nangka/ Sirsak/S +prok/Or Biji/Gua +Mang0 Durian Banana Papaya Avokado Jackfruit oursop +ange/Ta va +ngerine +1 Cisewu 1.804 - 1.246 19.598 - 4.573 1.382 1.492 - +2 Caringin 9.810 1.561 1.019 6.730 292 6.499 372 1.299 2.463 +3 Talegong 819 1.182 - 6.711 364 13.100 207 - 287 +4 Bungbulang 7.777 8.552 493 1.829 729 6.391 348 491 579 +5 Mekarmukti 6.410 995 986 3.589 557 2.295 195 101 3.827 +6 Pamulihan 3.213 2.885 626 26.287 981 12.937 884 532 - +7 Pakenjeng 26.484 6.678 4.547 40.575 494 8.495 1.138 1.592 5.679 +8 Cikelet 28.153 1.071 2.123 26.348 1.529 1.052 207 139 4.110 +9 Pameungpeuk 15.530 - 61 461 1.010 541 292 500 304 +10 Cibalong 18.726 - - 95.554 1.672 7.900 - - 2.763 +11 Cisompet 1.207 62 1.297 76.458 714 803 40 1.343 1.014 +12 Peundeuy 268 638 170 90.278 207 7.530 1.551 89 679 +13 Singajaya 436 732 300 7.062 334 5.950 440 186 3.383 +14 Cihurip 263 187 783 1.496 76 7.473 403 213 96 +15 Cikajang 546 - 24.391 11.016 90 4.090 508 379 98 +16 Banjarwangi 257 217 929 7.799 340 6.532 206 1.617 2.307 +17 Cilawu 395 - 1.026 94.217 124 8.563 - - - +18 Bayongbong 1.213 - 2.732 7.953 164 6.314 275 259 - +19 Cigedug - - 10.648 2.575 176 602 182 - - +20 Cisurupan 2.069 - 4.128 32.579 448 24.124 1.251 2.432 23 +21 Sukaresmi 4.578 181 10.779 21.285 459 14.207 952 3.795 342 +22 Samarang 396 247 2.230 1.426 402 2.443 745 605 494 +23 Pasirwangi 2.432 - 13.729 10.492 576 7.130 9.162 2.301 783 +24 Tarogong Kidul 1.034 - - 857 210 4.015 95 10 165 +25 Tarogong Kaler 2.896 5.264 499 8.433 1.429 5.272 116 390 764 +217 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Produksi (Kuintal) +Jeruk +Kecamatan/ +No Siam/Ke Jambu +Subdistrict Mangga/ Durian/ Pisang/ Pepaya/ Alpukat/ Nangka/ Sirsak/S +prok/Or Biji/Gua +Mang0 Durian Banana Papaya Avokado Jackfruit oursop +ange/Ta va +ngerine +26 Garut Kota - 131 2.611 28.784 990 2.011 613 - 84 +27 Karangpawitan 4.088 801 20.297 41.018 4.575 51.765 2.650 - 380 +28 Wanaraja 6.924 583 15.833 14.366 5.213 29.929 - 141 - +29 Sucinaraja 6.569 929 16.438 20.828 5.774 38.881 953 2.034 496 +30 Pangatikan 6.711 110 3.433 736 400 9.038 267 1.122 1.077 +31 Sukawening 6.365 - 406 7.502 1.017 7.147 2.940 762 - +32 Karangtengah 2.278 170 566 10.706 45 16.442 204 553 235 +33 Banyuresmi 1.383 2.807 2.327 15.471 1.482 16.647 526 1.048 142 +34 Leles 2.317 1.162 1.179 2.097 312 19.774 163 658 1.502 +35 Leuwigoong 1.199 - - 621 82 304 126 - 168 +36 Cibatu 545 - 463 8.811 877 21.989 384 289 - +37 Kersamanah 2.150 229 279 7.307 56 2.179 149 252 293 +38 Cibiuk 920 13 898 762 - 2.207 - 785 192 +39 Kadungora 2.175 273 2.192 10.455 208 7.749 7.130 2.798 796 +40 Bl.Limbangan 3.230 - 1.053 538 249 3.880 907 131 - +41 Selaawi 148 631 4 558 - 3.191 182 38 136 +42 Malangbong 8.555 3.320 4.361 109.297 1.593 37.900 3.613 4.097 199 +Jumlah 192.273 41.611 157.083 881.465 36.250 439.864 41.758 34.473 35.860 +Sumber: Dinas Pertanian, 2022 +Source: Agriculture Office 2022 +- Tanaman Obat/Medical Plants +Produktifitas tanaman The productivity of +biofarmaka (obat-obatan biopharmaceutical plants +tradisional) di Kabupaten Garut (traditional medicines) in Garut +cukup tinggi, dimana potensi Regency is quite high, where the +bisnis biofarmaka memiliki potential of the +prospek bisnis yang cerah untuk biopharmaceutical business has +peluang pemasaran domestik bright business prospects for +dan luar negeri. Peluang domestic and foreign marketing +pengembangan biofarmaka opportunities. Biopharmaceutical +besar, baik untuk pasar domestik development opportunities are +maupun untuk ekspor. Tanaman large, both for the domestic +biofarmaka sebagai pangan market and for export. +fungsional yang potensi Biopharmaceutical plants as +pengembangannya cukup besar functional foods whose +218 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +adalah: Kapulaga, jahe, kencur development potential is quite +dan kunyit, terutama untuk bahan large are: Cardamom, ginger, +minuman dan obat-obatan. kencur and turmeric, especially +for beverages and medicines. +Tabel 3.80. Luas Panen Tanaman Obat dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten +Garut Tahun 2022 +Table 3.80 Area of Harvest of Medicinal Plants and Types of Plants By Subdistrict in Garut Regency +in 2022 +Luas Panen (M2) +No K S e u c b a d m is a t t r a ic n t / Jahe/Ginger Laos/Lengkua Ken In cu d r ia /E n a st Kunyit/Turmer Kapulaga/Jav +s/Galanga ic a Cardomon +Galangal +1 Cisewu 6.201.000 - 53.500 118.000 8.257.500 +2 Caringin 47.000 - 1.490 8.450 113.000 +3 Talegong 1.770.000 - - - 3.265.000 +4 Bungbulang 287.500 - 1.500 148.000 90.250 +5 Mekarmukti 42.526 - 6.918 13.700 75.000 +6 Pamulihan 30.000 3.000 - - 155.000 +7 Pakenjeng 100.000 - - 30.000 408.936 +8 Cikelet - - - - - +9 Pameungpeuk - - - - - +10 Cibalong 30.000 - 30.000 27.000 - +11 Cisompet 100.900 - - - 742.344 +12 Peundeuy 45.000 - - 6.200 376.200 +13 Singajaya 42.000 - - 7.500 613.100 +14 Cihurip 24.150 1.000 - 4.000 39.528 +15 Cikajang 5.600 700 - 1.150 154.538 +16 Banjarwangi 122.500 - - 5.500 1.693.350 +17 Cilawu 1.900 - - 2.600 - +18 Bayongbong 8.400 - - - - +19 Cigedug 500 - - - - +20 Cisurupan 50.667 - - - 357 +21 Sukaresmi 67.400 - 400 20.400 10.378 +22 Samarang 19.350 1.230 314 17.240 - +23 Pasirwangi 34.800 800 - 15.600 - +24 Tarogong Kidul - - - - - +25 Tarogong Kaler - - - - - +26 Garut Kota 155.000 - - 35.000 12.500 +27 Karangpawitan 770 - - 97 - +219 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Luas Panen (M2) +No K S e u c b a d m is a t t r a ic n t / Jahe/Ginger Laos/Lengkua Ken In cu d r ia /E n a st Kunyit/Turmer Kapulaga/Jav +s/Galanga ic a Cardomon +Galangal +28 Wanaraja 11.000 - - - - +29 Sucinaraja 8.500 - - 10.000 - +30 Pangatikan - - - - - +31 Sukawening 30.000 - - - 50.000 +32 Karangtengah 5.018 137 92 4.005 3.860 +33 Banyuresmi 4.000 - - - - +34 Leles - - - - - +35 Leuwigoong 10.000 - - 10.000 - +36 Cibatu 375.000 38.000 - 20.000 - +37 Kersamanah 60.000 10.000 - 16.200 15.000 +38 Cibiuk - - - - - +39 Kadungora - - - - - +40 Bl.Limbangan 164.681 - - 133.053 - +41 Selaawi 300.777 426 - 335.003 - +42 Malangbong 30.148 - - 196.654 6.342 +Jumlah 10.186.087 57.275 94.214 1.185.352 16.082.183 +Sumber: Dinas Pertanian 2022 +Source: Agriculture Office 2022 +Tabel 3.81. Produksi Tanaman Obat dan Jenis Tanaman Menurut Kecamatan di Kabupaten +Garut Tahun 2022 +Table 3.81. Production of Medicinal Plants and Types of Plants By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Produksi (Kg) +No K Su e b ca d m ist a r t i a c n t / Jahe/Ginger Laos/Lengkua Ken In cu d r ia /E n a st Kunyit/Turme Kapulaga/Jav +s/Galanga ric aCardomon +Galangal +1 Cisewu 18.222.980 - 82.100 348.850 5.781.270 +2 Caringin 137.850 - 2.384 24.655 188.526 +3 Talegong 5.265.100 - - - 2.285.500 +4 Bungbulang 860.320 - 2.400 443.120 102.895 +5 Mekarmukti 124.271 - 11.069 39.804 133.936 +6 Pamulihan 87.450 8.740 - - 108.000 +7 Pakenjeng 296.000 - - 89.100 531.617 +8 Cikelet - - - - - +9 Pameungpeuk - - - - - +10 Cibalong 88.800 - 48.000 80.190 - +11 Cisompet 299.673 - - - 519.640 +12 Peundeuy 133.850 - - 18.476 312.940 +220 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Produksi (Kg) +No K Su e b ca d m ist a r t i a c n t / Jahe/Ginger Laos/Lengkua Ken In cu d r ia /E n a st Kunyit/Turme Kapulaga/Jav +s/Galanga ric aCardomon +Galangal +13 Singajaya 124.320 - - 22.275 487.050 +14 Cihurip 117.575 3.000 - 11.656 47.068 +15 Cikajang 16.628 2.085 - 3.372 234.398 +16 Banjarwangi 362.600 - - 16.390 1.227.695 +17 Cilawu 5.510 - - 7.420 - +18 Bayongbong 24.360 10.790 - - - +19 Cigedug 1.453 - - - - +20 Cisurupan 146.523 - - - 323 +21 Sukaresmi 196.810 - 640 59.460 12.305 +22 Samarang 57.133 628 502 49.846 - +23 Pasirwangi 103.008 - - 46.176 - +24 Tarogong Kidul - - - - - +25 Tarogong Kaler - - - - - +26 Garut Kota 442.750 - - 81.250 10.000 +27 Karangpawitan 2.225 - - 290 - +28 Wanaraja 31.725 - - - - +29 Sucinaraja 24.565 - - 28.900 - +30 Pangatikan - - - - - +31 Sukawening 87.750 - - - 45.000 +32 Karangtengah 8.600 396 148 11.458 9.280 +33 Banyuresmi 8.610 - - - - +34 Leles - - - - - +35 Leuwigoong 29.000 - - 58.000 - +36 Cibatu 1.087.500 110.200 - 57.500 - +37 Kersamanah 177.600 28.000 - 48.114 900 +38 Cibiuk - - - - - +39 Kadungora - - - - - +40 Bl.Limbangan 477.575 - - 385.854 - +41 Selaawi 872.253 1.278 - 971.509 - +42 Malangbong 68.106 - - 576.196 8.709 +Jumlah 30.099.597 165.117 147.243 3.479.861 12.055.152 +Sumber: Dinas Pertanian 2022 +Source: Agriculture Office 2022 +221 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +• Peternakan/Farms +Kabupaten Garut merupakan Garut Regency is a potential area +daerah yang potensial untuk for the development of livestock +pengembangan usaha peternakan business because it has a large land +karena memiliki lahan yang luas dan and a variety of plants that can be +beranekaragam tanaman yang dapat used as animal feed. The existing +dimanfaatkan sebagai pakan ternak. livestock population consists of large +Populasi ternak yang ada terdiri dari livestock such as dairy cows, beef +ternak besar seperti sapi perah, sapi cattle, buffalo, sheep, goats and small +potong, kerbau, domba, kambing dan livestock such as poultry breeds. +ternak kecil seperti jenis unggas. +- Populasi Ternak Besar/Large Livestock Pupolation +Pada tahun 2022 total In 2022 the total population +populasi ternak besar jenis sapi of large livestock types of beef +potong memiliki jumlah cattle has the highest number +terbanyak diikuti Sapi perah dan followed by dairy cows and +kerbau. Pada tahun 2022 buffaloes. In 2022 the population +populasi ternak besar jenis sapi of large livestock types of dairy +perah mencapai 13.726 ekor, cattle will reach 13,726 heads, +sapi potong sebanyak 31.951 31,951 beef cattle, 6,186 +ekor, kerbau sebanyak 6.186 buffaloes, followed by 987,655 +ekor, diikuti domba sebanyak sheep and 59,369 goats. Data on +987.655 ekor dan kambing the distribution of large livestock +sebanyak 59.369 ekor. Data populations can be seen in the +sebaran populasi ternak besar following table: +dapat dilihat pada tabel berikut: +Tabel 3.82. Populasi Ternak Besar menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 2022 +Table 3.82. Large Livestock Population by Livestock Type (Head) in 2022 +Kecamatan Sapi Perah Sapi Potong Kerbau Kambing Domba +No +Subdistrict Dairy Beet Cattle Buffalo Goat Sheep +1 Cisewu - 534 496 2.018 24.496 +2 Caringin - 699 403 2.039 19.935 +3 Talegong - 392 296 1.570 19.524 +4 Bungbulang - 1.221 841 1.753 23.017 +5 Mekarmukti - 1.073 140 1.772 22.726 +6 Pamulihan 268 169 125 1.649 20.004 +7 Pakenjeng - 542 330 2.321 20.518 +8 Cikelet - 1.365 247 1.880 28.321 +222 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan Sapi Perah Sapi Potong Kerbau Kambing Domba +No +Subdistrict Dairy Beet Cattle Buffalo Goat Sheep +9 Pameungpeuk - 2.274 218 1.792 26.039 +10 Cibalong - 3.060 569 1.374 22.243 +11 Cisompet - 698 412 1.702 20.853 +12 Peundeuy - 146 337 1.899 20.520 +13 Singajaya - 99 225 2.144 23.932 +14 Cihurip 547 56 166 1.324 20.928 +15 Cikajang 2.626 43 13 1.502 26.071 +16 Banjarwangi 755 81 168 2.106 25.006 +17 Cilawu 2.576 270 141 1.935 28.239 +18 Bayongbong 1.644 76 57 1.423 26.259 +19 Cigedug 1.906 48 40 1.213 29.310 +20 Cisurupan 942 93 51 1.307 34.879 +21 Sukaresmi - 49 43 1.197 26.421 +22 Samarang 36 45 26 1.182 22.032 +23 Pasirwangi 36 164 24 1.255 26.269 +24 Tarogong Kaler 2.095 92 27 1.188 22.995 +25 Tarogong Kidul - 66 15 367 13.635 +26 Garut Kota 112 278 35 650 18.247 +27 Karang Pawitan 159 939 46 1.417 21.939 +28 Wanaraja - 719 30 1.397 29.796 +29 Sucinaraja - 255 22 1.152 21.809 +30 Pangatikan - 554 21 1.286 21.542 +31 Sukawening - 668 25 1.179 20.289 +32 Karang Tengah - 123 25 1.027 20.044 +33 Banyuresmi - 123 45 908 21.527 +34 Leles - 57 51 1.330 29.024 +35 Leuwigoong - 49 29 1.505 19.815 +36 Cibatu - 168 50 1.214 19.680 +37 Kersamanah - 681 61 1.198 20.382 +38 Cibiuk - 127 49 1.068 26.903 +39 Kadungora - 271 45 947 27.424 +40 Bl. Limbangan 26 594 79 1.041 24.846 +41 Selaawi - 2.485 75 1.139 20.298 +42 Malangbong - 10.510 93 1.000 29.922 +Jumlah/Total 13.726 31.951 6.186 59.369 987.655 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +223 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +- Pupulasi Ternak kecil/Small Livestock Populations +Selain ternak besar, jenis ternak In a ddition to large livestock, small +kecil banyak diminati masyarakat types of livestock are in great demand by +untuk dikembangkan. Dari data the community to be developed. From +terlihat bahwa pada tahun 2022 the data, it can be seen that in 2022 the +populasi ternak jenis ayam Buras population of Buras chicken breeds +mencapai 1.545.465 ekor, ayam ras reached 1.545.465 heads, laying hens +petelur sebanyak 342.419 ekor, as many as 342,419 heads, broilers as +ayam ras pedaging sebanyak many as 1,44,605 heads and ducks as +1.144.605 ekor dan itik sebanyak many as 61,924 heads. The distribution +61.924 ekor. Sebaran populasi of small livestock populations can be +ternak kecil dapat dilihat pada tabel seen in the following table: +berikut: +Tabel 3.83. Populasi Ternak Unggas Menurut Jenis Ternak (Ekor) Tahun 2022 +Table 3.83. Poultry Livestock Population By Livestock Type (Head) in 2022 +Ayam Ras +Ayam Ras +Kecamatan Ayam Buras Petelur Itik +No Pedaging +Subdistrict Buras Chicken Laying Breed Duck +Broiler Breed +Chickens +1 Cisewu 26.554 501 - 812 +2 Caringin 23.795 501 1.002 630 +3 Talegong 26.720 752 1.002 1.795 +4 Bungbulang 26.488 2.505 3.006 1.310 +5 Mekarmukti 24.284 - 1.002 449 +6 Pamulihan 37.909 501 2.004 803 +7 Pakenjeng 21.743 10.020 374 +8 Cikelet 25.581 401 - 660 +9 Pameungpeuk 23.082 - 501 3.141 +10 Cibalong 29.905 - - 1.169 +11 Cisompet 29.214 501 501 1.349 +12 Peundeuy 27.844 1.002 501 3.206 +13 Singajaya 42.040 1.403 10.220 1.884 +14 Cihurip 28.838 501 701 815 +15 Cikajang 28.199 19.539 1.503 383 +16 Banjarwangi 41.714 1.503 25.050 1.003 +17 Cilawu 35.577 2.004 3.006 565 +18 Bayongbong 48.173 5.010 90.681 3.440 +19 Cigedug 38.080 5.010 7.014 1.029 +20 Cisurupan 24.835 20.792 35.571 1.660 +224 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Ayam Ras +Ayam Ras +Kecamatan Ayam Buras Petelur Itik +No Pedaging +Subdistrict Buras Chicken Laying Breed Duck +Broiler Breed +Chickens +21 Sukaresmi 32.575 4.008 2.004 1.795 +22 Samarang 41.226 2.004 15.030 1.346 +23 Pasirwangi 53.357 501 1.503 673 +24 Tarogong Kaler 48.669 3.006 2.756 2.243 +25 Tarogong Kidul 41.180 3.006 75.150 1.107 +26 Garut Kota 50.471 32.565 50.100 1.125 +27 Karang Pawitan 52.880 1.002 25.050 1.319 +28 Wanaraja 62.189 31.198 13.026 1.424 +29 Sucinaraja 49.629 501 1.503 840 +30 Pangatikan 61.970 200 2.004 837 +31 Sukawening 40.137 401 40.581 482 +32 Karang Tengah 26.111 2.505 50.100 1.123 +33 Banyuresmi 25.002 47.294 95.190 1.645 +34 Leles 48.693 1.503 94.188 4.262 +35 Leuwigoong 38.953 54.459 17.535 1.331 +36 Cibatu 48.344 3.006 55.110 1.421 +37 Kersamanah 25.935 32.565 2.243 +38 Cibiuk 33.007 17.685 95.691 1.122 +39 Kadungora 45.898 21.543 45.090 2.866 +40 Bl. Limbangan 34.303 50.100 110.220 2.468 +41 Selaawi 32.688 1.503 24.048 1.279 +42 Malangbong 41.672 2.004 102.875 2.497 +Jumlah/Total 1.545.465 342.419 1.144.605 61.924 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +3.2.2. Perikanan dan Kelautan/Fisheries and Marines +Selain potensi di bidang pertanian, In addition to potential in agriculture, +peternakan dan perkebunan, Kabupaten animal husbandry and plantations, Garut +Garut juga memiliki potensi di bidang Regency also has potential in the field of +perikanan dan kelautan. Sektor ini fisheries and marine. This sector is one of the +merupakan salah satu sektor unggulan leading sectors of the region because in +daerah karena selain memberikan kontribusi addition to contributing substantially to the +yang cukup besar bagi peningkatan increase in income of the community and the +pendapatan masyarakat dan daerah, region, the development of this sector also +perkembangan sektor ini juga turut memicu triggers the growth and development of other +sectors. +225 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +pertumbuhan dan perkembangan sektor- +sektor lainnya. +Kabupaten Garut memiliki wilayah Garut Regency has a fairly large area of +perairan laut yang cukup luas, dengan marine waters, with considerable fishery +potensi perikanan yang cukup besar. Untuk potential. To encourage the growth of this +mendorong pertumbuhan sektor ini, sector, local governments continue to make +pemerintah daerah terus melakukan upaya efforts to increase fishery productivity, both +peningkatan produktivitas perikanan baik capture fisheries and aquaculture through +perikanan tangkap maupun perikanan increasing fish production, improving +budidaya melalui peningkatan produksi ikan, fishermen's skills, providing adequate fishing +peningkatan keterampilan (skill) nelayan, facilities and infrastructure, forming and +penyediaan sarana dan prasarana fostering fishing groups, fish farmers and +penangkapan ikan dalam jumlah yang seaweed farmers, and the construction of fish +memadai, pembentukan dan pembinaan processing business units such as UPR and so +kelompok nelayan, petani ikan dan petani on. +rumput laut, serta pembangunan unit usaha +pengolahan ikan seperti UPR dan +sebagainya. +a. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan/Fisheries Production and Production Value +Tingkat produksi perikanan pada The level of fishery production in +tahun 2022 total produksi perikanan 2022total fishery production consisting +yang terdiri dari perikanan tangkap dan of capture fisheries and aquaculture +perikanan budidaya sebanyak 67.933,04 fisheries amounted to 67,933.04 tons +ton dengan nilai produksi sebesar Rp. with a production value of Rp. +714.224.154.050. Data produksi dan 714,224,154,050. Data on fishery +nilai produksi perikanan selama tahun production and production values during +2022 sebagai berikut: 2022 are as follows: +Tabel 3.84. Data Poduksi Perikanan dan Nilai Produksi Perikanan Tahun 2022 +Table 3.84. Fisheries Production Data and Fisheries Production Value in 2022 +No Jenis Perikanan Produksi (Ton) Nilai Produksi (Rp.) +1 Perikanan tangkap 2.022,64 55.120.154.050 +2 Perikanan budidaya 65.910,40 659.104.000.000 +Jumlah 67.933,04 714.224.154.050,00 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +226 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Untuk produksi perikanan For the production of catch/sea +tangkap/laut, berdasarkan data produksi fisheries, based on production data per +per jenis ikan pada tahun 2022, hasil type of fish in 2021, the most fish catches +tangkapan ikan terbanyak didominasi are dominated by mackarel tuna fish +oleh jenis ikan Tongkol dibandingkan species compared to other types of fish, +jenis ikan lainnya yakni sebanyak 907,22 namely 907.22 tons, followed by Layur +ton, diikuti ikan Layur sebanyak 556,929 fish as much as 556.929 tons, Kuwe Fish +ton, Ikan Kuwe sebanyak 193,127 ton, as much as 193.127 tons, and Mackerel +dan Tenggiri sebanyak 127,452 ton. as much as 127.452 tons. As for +Sedangkan untuk perikanan budidaya, aquaculture, Goldfish species rank the +jenis ikan Mas menempati urutan most at 19.400 tons followed by tilapia +terbanyak yakni 19.400 ton diikuti ikan fish 16.256 tons. Production data per fish +Nila 16.256 ton. Data produksi per jenis species during 2022 is as follows: +ikan selama tahun 2022 sebagai berikut: +Tabel 3.85. Data Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2022 +Table 3.85. Capture Fisheries Production Data for 2022 +No Jenis Ikan Produksi (Ton) +1 Alu-alu 13,678 +2 Cakalang 27,663 +3 Kakap 62,266 +4 Kembung 24,005 +5 Kerapu 4,02 +6 Kuwe 193,127 +7 Layur 556,929 +8 Lobster 20,373 +9 Manyung 9,614 +10 Selar 5,372 +11 Swanggi 16,998 +12 Tenggiri 127,452 +13 Tetengkek 53,923 +14 Tongkol 907,22 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +227 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 3.86. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2022 +Table 3.86. Aquaculture Production Data for 2022 +No Jenis Ikan Produksi (Ton) +1 Mas 19.400 +2 Nila 16.256 +3 Lele 5.675 +4 Gurame 3.530 +5 Nilem 7.423 +6 Ikan Lainnya 6.710 +7 Ikan Hias 1.205 +8 Tambak (Udang Vaname) 5.711 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +b. Jumlah Nelayan/Total Fishermen +Sebagian penduduk Garut bagian Some residents of Southern Garut +Selatan menyandarkan kehidupannya rely their lives on marine products and +pada hasil laut dan usaha perikanan other fishery businesses as a source of +lainnya sebagai sumber mata livelihood. Until 2021, the population of +pencaharianya. Sampai dengan tahun South Garut who works as a fisherman +2022 penduduk Garut Selatan yang amounts to 4,889 people, consisting of +berprofesi sebagai nelayan berjumlah 3,361 fishermen and 1,528 part-time +4.889 orang, terdiri dari nelayan penuh fishermen. Details of the number of +3.361 orang dan nelayan sambilan 1.528 fishermen per subdistrict are as +orang. Rincian jumlah nelayan per follows: +kecamatan sebagai berikut: +Tabel 3.87. Jumlah Penduduk Kabupaten Garut yang Berprofesi Sebagai Nelayan Sampai +Dengan Tahun 2022 +Table 3.87. Number of Garut Regency Residents Who Work as Fishermen Until 2022 +Status Nelayan/ Fisherman Status +No Kecamatan/ Subdistrict Nelayan Penuh/ Nelayan Sambilan/ Jumlah/Total +Full Fisherman Part time fisherman +1 Cibalong 506 210 716 +2 Pameungpeuk 700 289 989 +3 Cikelet 1.049 353 1.402 +4 Pakenjeng 161 138 299 +5 Mekarmukti 245 250 495 +6 Bungbulang 25 20 45 +228 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Status Nelayan/ Fisherman Status +No Kecamatan/ Subdistrict Nelayan Penuh/ Nelayan Sambilan/ Jumlah/Total +Full Fisherman Part time fisherman +7 Caringin 675 268 943 +Jumlah 3.361 1.528 4.889 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +c. Jumlah Kelompok Nelayan dan Petani Ikan/Number of Fishing Groups and Fish +Farmers +Untuk memperkuat ekonomi nelayan To strengthen the fishermen's +dan sikap kemandirian usaha, perlu economy and business independence +membentuk wadah kebersamaan atau attitude, it is necessary to form a forum +kelembagaan dari para pelaku usaha di for togetherness or institutions from +bidang perikanan dalam bentuk business actors in the field of fisheries in +kelompok, organisasi atau wadah lainnya the form of groups, organizations or other +guna membentuk pelaku usaha yang containers to form resilient business +tangguh yang mampu mengambil actors who are able to take decisions and +keputusan dan tindakan secara mandiri actions independently to increase their +untuk meningkatkan pendapatan dan income and well-being. +kesejahteraan hidupnya. +Di Kabupaten Garut, Kelompok In Garut Regency, the Fishermen's +Nelayan yang sudah terbentuk sebanyak Group has been formed as many as 141 +141 kelompok dan Petani Ikan sebanyak groups and Fish Farmers as many as 142 +142 kelompok. Terhadap kelompok ini groups. Against this group, the local +pemerintah daerah terus melakukan government continues to assist and foster +pendampingan dan pembinaan guna to improve its knowledge, skills and +meningkatkan pengetahuan, independence in managing businesses in +keterampilan dan kemandiriannya dalam the field of fisheries. Data of fishing +mengelola usaha di bidang perikanan. groups and Fish Farmers can be seen in +Data kelompok nelayan dan Petani Ikan the following table: +dapat dilihat pada tabel berikut: +Tabel 3.88. Jumlah Kelompok Nelayan dan Petani Ikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut +Tahun 2022 +Table 3.88. Total of Fishing Groups and Fish Farmers By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Jenis Kelompok/ Group Type +Kecamatan/ Kelompok petani +No Kelompok Nelayan/ Jumlah/Total +Subdistrict ikan/ Fish farming +Fishermen Group +group +1 Cibalong 15 6 21 +2 Pameungpeuk 24 10 34 +3 Cikelet 34 3 37 +229 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Jenis Kelompok/ Group Type +Kecamatan/ Kelompok petani +No Kelompok Nelayan/ Jumlah/Total +Subdistrict ikan/ Fish farming +Fishermen Group +group +4 Pakenjeng 15 5 20 +5 Mekarmukti 10 1 11 +6 Bungbulang 2 1 3 +7 Caringin 32 2 34 +8 Banyuresmi 7 2 9 +9 Leles 2 1 3 +10 Limbangan - 4 4 +11 Bayongbong - 2 2 +12 Karangpawitan - 6 6 +13 Banjarwangi - 5 5 +14 Bungbulang - 1 1 +15 Cikajang - 1 1 +16 Cilawu - 12 12 +17 Cisurupan - 1 1 +18 Garut Kota - 3 3 +19 Kadungora - 5 5 +20 Karangpawitan - 6 6 +21 Karang Tengah - 1 1 +22 Kersamanah - 1 1 +23 Leuwigoong - 2 2 +24 Pangatikan - 17 17 +25 Pakenjeng - 5 5 +26 Sukawening - 3 3 +27 Samarang - 3 3 +28 Tarogong Kidul - 1 1 +29 Tarogong Kaler - 8 8 +30 Wanaraja - 4 4 +31 Sucinaraja - 1 1 +32 Talegong - 2 2 +33 Cisewu - 2 2 +34 Peundeuy - 1 1 +35 Cihurip - 2 2 +36 Singajaya - 2 2 +37 Selaawi - 2 2 +38 Cibiuk - 1 1 +39 Cibatu - 1 1 +40 Cigedug - 1 1 +41 Pasirwangi - 1 1 +42 Malangbong - 4 4 +Jumlah 141 142 283 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +230 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +d. Armada dan Alat Penangkapan Ikan/Fleet and Fishing Equipment +Untuk meningkatkan produksi To increase fishery production, of +perikanan tentunya tidak terlepas dari course, it cannot be separated from the +ketersediaan sarana dan prasarana availability of fishery facilities and +perikanan dalam jumlah yang memadai. infrastructure in adequate quantities. +Salah satu bentuk dukungan pemerintah One form of government support in +dalam mendorong peningkatan produksi encouraging increased fish production +ikan di Kabupaten Garut adalah dengan in Garut Regency is to provide fishing +memberikan bantuan armada fleet assistance for fishermen. Until +penangkapan ikan bagi para nelayan. now, the type of fishing fleet used by +Sampai dengan saat ini, jenis armada fishermen consists of jukung, +penangkapan ikan yang digunakan oleh boardboats, outboard motors and +nelayan terdiri dari jukung, perahu papan, motorboats. While fishing equipment +motor tempel dan kapal motor. Sedangkan includes beach trawlers, ring trawlers, +alat penangkapan ikan meliputi pukat gill nets and lift nets. Data on the +pantai, pukat cincin, jaring insang dan number of fleets and fishing tools can +jaring angkat. Data jumlah armada dan alat be seen in the following table: +penangkapan ikan dapat dilihat pada tabel +berikut: +Tabel 3.89. Jumlah Armada Penangkapan Ikan sampai dengan Tahun 2022 +Table 3.89. Total of Fishing Fleets up to 2022 +Perahu Tanpa Motor Kapal Motor +Kecamatan Motor +No Subdistrict Jukung Perahu Tempel < 5GT > 5GT 10GT Jumlah +Papan Keatas +Pameungpeuk + +1 25 - 509 - 5 - 539 +Cikelet +2 Cibalong 7 - 84 - - - 91 +3 Pakenjeng - - 101 - - - 101 +Mekarmukti, +4 Bungbulang dan - - 291 - - - 291 +Caringin +Jumlah 32 - 985 - 5 - 1.022 +Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +Tabel 3.90. Jumlah Alat Penangkapan Ikan sampai dengan Tahun 2022 +Table 3.90. Total of Fishing Equipment up to 2022 +Kecamatan Pukat Jaring Insang Pancing +No Jumlah +Subdistrict +Pantai Cincin Tetap Hanyut Tonda Ulur Lainnya +Pameungpeuk + +1 36 - 981 299 329 1225 810 3.680 +Cikelet +231 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan Pukat Jaring Insang Pancing +No Jumlah +Subdistrict Pantai Cincin Tetap Hanyut Tonda Ulur Lainnya +2 Cibalong - - 156 55 64 147 190 612 +3 Pakenjeng - - 165 17 33 166 125 506 +4 Mekarmukti - - 82 - - 49 436 567 +Bungbulang dan +5 10 - 577 142 131 758 35 1.653 +Caringin +Jumlah 46 - 1.961 513 557 2.345 1.596 7.018 +Sumber/Source: Dinas Perikanan dan Peternakan 2022 +Source: Fisheries and Livestock Office, 2022 +3.2.3. Pariwisata/Tourism +Penyelenggaraan urusan pariwisata The implementation of tourism affairs is +diarahkan untuk mendorong peningkatan directed to encourage the increase in tourist +kunjungan wisata melalui peningkatan citra visits through improving the tourism image of +pariwisata Kabupaten Garut seiring dengan Garut Regency along with improving the +peningkatan citra pariwisata Indonesia, image of Indonesian tourism, diversifying +diversifikasi destinasi pariwisata di setiap tourism destinations in each District Tourism +Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Strategic Area (KSPK) both stubs, +(KSPK) baik yang bersifat rintisan, maintenance and revitalization of existing +pemeliharaan maupun revitalisasi dari daya tourist attractions, increasing tourism +tarik wisata yang ada, peningkatan marketing through customer fortopolio and +pemasaran pariwisata melalui fortopolio products based on natural tourism products, +pelanggan dan produk yang berbasis kepada Cultural tourism products and artificial +produk wisata alam, produk wisata budaya tourism, as well as revitalization of cultural +dan wisata buatan, serta revitalisasi seni arts, as part of tourist attractions carried out +budaya, sebagai bagian dari atraksi wisata through security. preservation, development +yang dilakukan melalui pengamanan. and utilization of cultural arts that grow and +pelestarian, pengembangan dan develop in the dynamics of people's lives. +pemanfaatan seni budaya yang tumbuh dan +berkembang dalam dinamika kehidupan +masyarakat. +Dalam rangka peningkatan citra In order to improve the image of +pariwisata Indonesia antara lain ditempuh Indonesian tourism, among others, it is taken +dengan peningkatan jumlah destinasi wisata by increasing the number of tourist +di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten destinations in the Regency Tourism Strategic +(KSPK) yang difasilitasi untuk meningkatkan Area (KSPK) which is facilitated to improve +kualitas tata kelola destinasi (Destination the quality of destination management +Management Organization/DMO). Jumlah organization (DMO). The number of tourist +destinasi wisata yang difasilitasi untuk destinations facilitated to improve the quality +meningkatkan kualitas tata kelola destinasi of destination governance is calculated +232 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +dihitung melalui lokasi yang difasilitasi through locations facilitated by schemes to +dengan skema peningkatan gerakan increase the collective awareness movement +kesadaran kolektif stakeholders, of stakeholders, the development of +pengembangan manajemen destinasi, dan destination management, and strengthening +penguatan organisasi pengelolaan destinasi tourism destination management +pariwisata. Peningkatan kualitas tata kelola organizations. Improving the quality of +destinasi yang dilakukan dengan prinsip destination governance carried out with +partisipatif, keterpaduan, kolaboratif, dan participatory, cohesive, collaborative, and +berkelanjutan melalui pendekataan proses, sustainable principles through process, +sistematik, dan manajerial. systematic, and managerial alignment. +a. Potensi Pariwisata Menurut Kecamatan/Tourism Potential By Subdistrict +Tabel 3.91. Potensi Pariwisata Menurut Kecamatan di Kabupaten Garut Tahun 2022 +Table 3.91. Tourism Potential By Subdistrict in Garut Regency in 2022 +Wisata Minat +Kecamatan Wisata Alam Wisata Budaya Khas Wisata Buatan +No +Subdistrict Eco Tourism Cultural Tourism Special Interest Artificial Tourism +Tourism +1 Cisewu 2 - - 2 +2 Caringin 4 - - 3 +3 Talegong 2 - - 1 +4 Bungbulang 9 - - 4 +5 Mekarmukti 3 - - 2 +6 Pamulihan 5 - - 1 +7 Pakenjeng 3 - 1 1 +8 Cikelet 6 2 - 1 +9 Pameungpeuk 2 2 - 4 +10 Cibalong 6 1 - - +11 Cisompet 4 1 - 2 +12 Peundeuy 1 - - - +13 Singajaya 1 - - - +14 Cihurip 3 - - - +15 Cikajang 2 2 1 3 +16 Banjarwangi 3 - - 1 +17 Cilawu 7 - 1 1 +18 Bayongbong - 1 1 2 +19 Cigedug - - - - +20 Cisurupan 4 - 1 - +21 Sukaresmi - - - - +233 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Wisata Minat +Kecamatan Wisata Alam Wisata Budaya Khas Wisata Buatan +No +Subdistrict Eco Tourism Cultural Tourism Special Interest Artificial Tourism +Tourism +22 Samarang 9 2 - 1 +23 Pasirwangi 1 - - 6 +24 Tarogong Kidul 1 1 1 6 +25 Tarogong Kaler 4 1 - 11 +26 Garut Kota 3 2 - 6 +27 Karangpawitan 8 3 - 3 +28 Wanaraja 1 2 - - +29 Sucinaraja - - - 1 +30 Pangatikan 1 1 - 1 +31 Sukawening 5 3 - - +32 Karangtengah - - - - +33 Banyuresmi 3 3 - 1 +34 Leles 4 4 - 1 +35 Leuwigoong - - - - +36 Cibatu 2 4 1 - +37 Kersamanah - - - 1 +38 Cibiuk - 1 - - +39 Kadungora 3 1 1 2 +40 Bl.Limbangan 1 2 - 1 +41 Selaawi 1 1 - 1 +42 Malangbong 1 - - 1 +Jumlah 115 40 8 71 +Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2022 +Source: Tourism and Culture Office, 2022 +b. Jumlah Kunjungan Wisatawan/Total of Tourist Visits +Tabel 3.92. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Garut Tahun 2016 – 2022 +Table 3.92. Number of Tourist Visits to Garut Regency in 2016 – 2022 +Tahun Target Wisatawan Mancanegara Wisatawan Nusantara Jumlah +year Target Foreign Tourist Local Tourist Total +2016 2.500.000 2.489.527 6.004 2.483.523 +2017 2.600.000 2.517.232 5.014 2.512.218 +2018 2.700.000 2.756.478 3.113 2.753.365 +2019 2.800.000 2.880.972 3.889 2.877.083 +2020 1.800.000 1.489.012 878 1.488.134 +2021 2.000.000 675.959 - 675.959 +2022 3.008.000 3.090.733 - 3.090.733 +Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2022 +Source: Tourism and Culture Office, 2022 +234 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +c. Jumlah Akomodasi/Total of Accommodations +Tabel 3.93. Jumlah Akomodasi (Hotel Dan Penginapan) Tahun 2022 +Table 3.93. Total of Accommodations (Hotels and Inns) in 2022 +Kecamatan Akomodasi/Accomodation Kamar Tempat Tidur +N o +Subdi strict Hotel Penginapan Jumlah Roo m Be d +1 Cisewu 2 2 4 23 24 +2 Caringin 5 26 31 213 285 +3 Talegong - - - - - +4 Bungbulang 2 - 2 36 48 +5 Mekarmukti - - - - - +6 Pamulihan - - - - - +7 Pakenjeng - - - - - +8 Cikelet - 71 71 573 746 +9 Pameungpeuk 1 43 44 222 233 +10 Cibalong - - - - - +11 Cisompet - - - - - +12 Peundeuy - - - - - +13 Singajaya - - - - - +14 Cihurip - - - - - +15 Cikajang - - - - - +16 Banjarwangi - - - - - +17 Cilawu - - - - - +18 Bayongbong - - - - - +19 Cigedug - - - - - +20 Cisurupan - - - - - +21 Sukaresmi - - - - - +22 Samarang 2 2 4 100 119 +23 Pasirwangi 1 4 5 62 40 +24 Tarogong Kidul 2 1 3 109 180 +25 Tarogong Kaler 22 28 50 1108 1508 +26 Garut Kota 2 10 12 161 210 +27 Karangpawitan - - - - - +28 Wanaraja - - - - - +29 Sucinaraja - - - - - +30 Pangatikan - - - - - +31 Sukawening - - - - - +32 Karangtengah - - - - - +33 Banyuresmi - - - - - +235 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kecamatan Akomodasi/Accomodation Kamar Tempat Tidur +N o +Subdi strict Hotel Penginapan Jumlah Roo m Be d +34 Leles - - - - - +35 Leuwigoong - - - - - +36 Cibatu - - - - - +37 Kersamanah - - - - - +38 Cibiuk - - - - - +39 Kadungora - - - - - +40 Bl.Limbangan - - - - - +41 Selaawi - - - - - +42 Malangbong - - - - - +JUMLAH 39 187 226 2607 3393 +Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2022 +Source: Tourism and Culture Office, 2022 +d. Rumah Makan Dan Restoran/Restaurants +Tabel 3.94. Jumlah Rumah Makan Dan Restoran 2019 -2022 +Table 3.94. Total of Restaurants and Restaurants 2019 - 2022 +No Kecamatan 2019 2020 2021 2022 +1 Cisewu 2 2 2 2 +2 Caringin 2 2 2 2 +3 TalegoTahun 20ng - - - - +4 Bungbulang 3 3 3 3 +5 Mekarmukti 1 1 1 1 +6 Pamulihan 3 3 3 3 +7 Pakenjeng 1 1 1 1 +8 Cikelet 6 6 6 6 +9 Pameungpeuk 17 17 17 17 +10 Cibalong - - - - +11 Cisompet - - - - +12 Peundeuy - - - - +13 Singajaya - - - - +14 Cihurip - - - - +15 Cikajang 6 6 6 6 +16 Banjarwangi - - - - +17 Cilawu 20 20 20 20 +18 Bayongbong 7 7 7 7 +19 Cigedug - - - - +20 Cisurupan 7 7 7 7 +236 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +No Kecamatan 2019 2020 2021 2022 +21 Sukaresmi - - - - +22 Samarang 3 3 3 3 +23 Pasirwangi 2 2 2 2 +24 Tarogong Kidul 21 21 21 21 +25 Tarogong Kaler - - - - +26 Garut Kota 19 19 19 19 +27 Karangpawitan 8 8 8 8 +28 Wanaraja 1 1 1 1 +29 Sucinaraja - - - - +30 Pangatikan - - - - +31 Sukawening - - - - +32 Karangtengah - - - - +33 Banyuresmi 1 1 1 1 +34 Leles 6 6 6 6 +35 Leuwigoong - - - - +36 Cibatu - - - - +37 Kersamanah - - - - +38 Cibiuk 5 5 5 5 +39 Kadungora 4 4 4 4 +40 Bl.Limbangan 14 14 14 14 +41 Selaawi - - - - +42 Malangbong 8 8 8 8 +Jumlah 167 167 167 167 +Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2022 +Source: Tourism and Culture Office, 2022 +237 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +BAB 4 TINJAUAN EKONOMI/ +CHAPTER 4 ECONOMIC REVIEW +4. Tinjauan Ekonomi/Economic Review +4.1. Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index +Status Pembangunan Manusia yang Human Development Status as measured +diukur dari Indeks Pembangunan Manusia by the Human Development Index (IPM) +(IPM) selama periode 2021-2022 during the 2021-2022 period experienced an +mengalami kenaikan 0,96 poin atau tumbuh increase of 0.96 points or grew 1.45% from +1,45% dari 66,45 poin pada tahun 2021 66.45 points in 2021 to 67.41 points in 2022 +menjadi 67,41 poin pada tahun 2022 dan and reached 99.09 % compared to the 2022 +mencapai 99,09% dibandingkan target IPM HDI target. This shows an overview of the +Tahun 2022. Hal ini menunjukkan gambaran achievement of human resource +pencapaian pembangunan sumber daya development in Garut Regency which is +manusia di Kabupaten Garut yang represented by 3 (three) dimensions, namely +direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi yaitu longevity and healthy living, knowledge and a +umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan decent standard of living.. +dan standar hidup layak. +Tabel 4.1. Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2021-2022 +Table 4.1. Achievement of the Human Development Index 2021-2022 +Realisasi Realisasi % Capaian +No Indikator Satuan Target 2022 +2021 2022 Target +1 IPM Poin 66,45 67,41 67,52-68,54 99,09 +Indeks Pendidikan +A Poin 58,52 59,85 59,13 - 61,02 99,62 +Education Index +Harapan Lama Sekolah +Tahun 12,03 12,15 12,01 - 12,09 100,83 +Old School Hope +Rata-Rata Lama Sekolah +Tahun 7,53 7,83 7,73 - 8,23 98,12 +A verage School Length +Indeks Kesehatan 100,06 +B Poin 79,37 79,77 79,62 - 79,82 +Health Index +Angka Harapan Hidup +Tahun 71,59 71,85 71,76 - 71,89 100,03 +L ife Expectancy Figures +Indeks Daya Beli +C Poin 63,17 64,17 65,39 - 66,1 97,60 +Purchasing Power Index +Pengeluaran per kapita +(000 Rp) 7961 8.227 8.562,5-8.762,5 94,97 +P er capita expenditure +Sumber: Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: RPJMD Change in 2019-2024, BPS Garut Regency in 2023, managed in SIPD +239 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kondisi tahun 2022, dari sisi nilai IPM Conditions in 2022, in terms of IPM value +sebesar 67,41 poin berada pada peringkat of 67.41 points are ranked 25th and in terms +ke-25 dan dari sisi pertumbuhan IPM of IPM growth (1.45%) is ranked 1th out of 27 +(1,45%) berada pada peringkat ke-1 dari 27 districts and cities in West Java, relatively the +kabupaten dan kota di Jawa Barat, relatif same as west Java IPM growth of 0.92% and +sama dengan pertumbuhan IPM Jawa Barat National by 0.86%. +sebesar 0,92% dan Nasional sebesar +0,86%. +Tabel 4.2. Perbandingan IPM Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022 +Table 4.2. Comparison of IPM of Garut Regency, West Java and National year 2017-2022 +Uraian Indeks Pembangunan Manusia +Description Human Development Index +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +IPM Garut 64,52 65,42 66,22 66,12 66,45 67,41 +IPM Jawa Barat 70,69 71,30 72,03 72,09 72,45 73,12 +IPM Nasional 70,81 71,39 71,92 71,94 72,29 72,91 +Rangking IPM di Jawa Barat +25 25 25 25 25 25 +IPM Ranking in West Java +Rangking Pertumbuhan IPM di Jawa Barat +2 2 4 20 9 1 +IPM Growth Ranking in West Java +Selisih dari Jawa Barat (poin) +-6,17 -5,88 -5,81 -5,97 -6,00 -5,7 +Difference from West Java (points) +Selisih dari Nasional (poin) +-6,30 -5,97 -5,70 -5,82 -5,84 -5,5 +Difference from National (points) +Pertumbuhan IPM Garut +1,37% 1,41% 1,22% -0,16% 0,50% 1,45% +Garut IPM Growth +Pertumbuhan IPM Jawa Barat +0,91% 0,87% 1,02% 0,08% 0,50% 0,92% +West Java IPM Growth +Pertumbuhan IPM Nasional +0,90% 0,82% 0,75% 0,02% 0,49% 0,86% +National IPM Growth +Sumber: BPS RI, Tahun 2023 (Data Diolah), yang dikelola dalam SIPD +Source: BPS-Indonesia Statistics, 2023 (Data Processed), managed in SIPD +Dibandingkan capaian kabupaten dan Compared to the achievements of other +kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian IPM districts and cities in West Java, the +kabupaten Garut tahun 2022 masih berada achievement of IPM garut regency in 2022 is +di peringkat 25 di atas kabupaten still ranked 25th above Tasikmalaya regency +Tasikmalaya sebesar 66,84 poin dan by 66.84 points and Cianjur regency by 65.94 +kabupaten Cianjur sebesar 65,94 poin. points. +240 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +90 +80 +67,41 +70 +60 +50 +40 +30 +20 +10 +0 +ro g o B im u b a k u S r u jn a iC g n u d n a B tu r a G a y a la m k is a T s im a iC n a g n in u K n o b e r iC a k g n e la ja M g n a d e m u S u y a m a r d n I g n a b u S a tr a k a w r u P g n a w a r a K is a k e B ta r a B g n u d n a B n a r a d n a g n a P r o g o B a to K im u b a k u S a to K g n u d n a B a to K n o b e r iC a to K is a k e B a to K k o p e D a to K ih a m iC a to K a y a la m k is a T a to r a jn a B a to K +K +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.1. Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 +Figure 4.1. Comparison of Regency/City IPM in West Java in 2022 +Berdasarkan hasil analisis kuadran Based on the results of quadrant analysis +terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun of the achievements of district / city HDI in +2022 dibandingkan gap pertumbuhan IPM 2021 compared to the gap in hdi growth in +tahun 2021-2022, maka capaian IPM 2020-2021, the achievements of garut +kabupaten Garut dapat dikelompokkan regency HDI can be grouped in quadrant IV +dalam kategori kuadran IV yaitu kelompok category, namely the district/city with HDI +kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih achievements lower than the district/city +rendah dari rata-rata Kabupaten/kota di average in West Java (67.42<72.61) but the +Jawa Barat (67,42<72,61) namun growth is better and higher than the average +perumbuhannya lebih baik dan lebih tinggi (0.41%). +dari rata-rata (0,41%). +241 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.2. Analisis Kuadran Capaian IPM dan Gap Rata-rata IPM Kabupaten di Jawa Barat +Tahun 2022 +Figure 4.2. Quadrant Analysis of HdI Achievements and Average Gap of Regency HDI in West Java +in 2022 +Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) In this group there are 3 (three) districts +kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah with lower IPM achievements and higher IPM +dan gap pertumbuhan IPM lebih tinggi growth gaps than provincial average +dibanding capaian rata-rata provinsi. achievements. The group of districts/cities +Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah are Cirebon regency, Tasikmalaya regency +kabupaten Cirebon, kabupaten Tasikmalaya and Garut Regency. Garut Regency IPM +dan Kabupaten Garut. Capaian IPM achievement in 2022 (67.41 points), is below +Kabupaten Garut Tahun 2022 (67,41 poin), the average achievement of the province +juga berada di bawah capaian rata-rata (73.12), below neighboring districts and +provinsi (73,12), di bawah kabupaten dan cities such as Tasikmalaya Regency, Ciamis +kota tetangga seperti Kabupaten Regency, and Sumedang Regency. +Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan +Kabupaten Sumedang. +242 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +4.2. Penduduk Miskin/Poor People +Berdasarkan Data BPS, jumlah penduduk Based on BPS data, the number of poor +miskin di Kabupaten Garut mengalami people in Garut Regency has decreased by +penurunan sekitar 0,23% dari 10,65% around 0.23% from 10.65% to 10.42% +menjadi 10,42% (Maret 2022). Angka ini (March 2023). This figure is still higher than +masih lebih tinggi dari angka Provinsi the provincial (8.06%) and national (9.54%) +(8,06%) dan Nasional (9,54%). Secara figures. In terms of numbers, the poor +jumlah, penduduk miskin telah berkurang population has decreased by around 4,690 +sekitar 4.690 jiwa menjadi 276,67 ribu people to 276.67 thousand people in 2022. +jiwa pada tahun 2022. Selama periode During the 2020-2022 period, in terms of the +2020-2022, dari sisi persentase penduduk percentage of poor people, they are ranked +miskin berada pada peringkat ke-10 10th compared to other districts and cities in +dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di West Java. +Jawa Barat. +Tabel 4.3. Perkembangan Indikator Kemiskinan Kabupaten Garut Tahun 2017-2022 +Table 4.3. Development of Garut Regency Poverty Indicator in 2017-2022 +Indikator +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +indicator +Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan) +267.252 282.683 301.202 310.437 320.050 335.134 +Poverty Line (Rp/Kap/month) +Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) +291,24 241,31 235,19 262,78 281,36 276,67 +Number of Poor People (Thousands of People) +Persentase Penduduk Miskin (Persen) +11,27 9,27 8,98 9,98 10,65 10,42 +Percentage of Poor People (Percent) +Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) +1,72 1,49 0,87 0,97 1,40 1,81 +Poverty Depth Index (P1) +Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) +0,43 0,37 0,16 0,15 0,29 0,45 +Poverty Severity Index (P2) +Sumber: Berita Resmi Statistik /2023 BPS Kabupaten Garut, per Maret Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: Official Statistics News /2023 BPS Garut Regency, as of March 2023, managed in SIPD +Perbandingan kondisi pencapaian Comparison of the condition of achieving +indikator kemiskinan terhadap target yang poverty indicators against targets set in Garut +telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Regency's RPJMD, in general achievements in +Garut, secara umum pencapaian pada tahun 2022 have not been able to reach the set +2022 belum dapat mencapai target RPJMD RPJMD targets. For indicators of the number +yang telah ditetapkan. Untuk indikator of poor people, the realization in 2022 is +jumlah penduduk miskin, realisasi pada 276,670 people, only reaching 79.27% of the +tahun 2022 sebanyak 276.670 jiwa, baru 2022 target of 227,670-230,670 people, +mencapai 79,27% dari target pada tahun and reaching 56.03% of the final RPJMD +2022 sebanyak 227.670-230.670 jiwa, dan target in 2024 of 190,670-193,670 people, +243 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +mencapai 56,03% dari target akhir RPJMD while for the indicator of the percentage of +pada tahun 2024 sebanyak 190.670– poor people, the realization in 2022 is +193.670 jiwa, sedangkan untuk indikator 10.65% reaching 76.90% of the RPJMD +persentase penduduk miskin, realisasi pada target of 8.41 - 8.52%, and reaching 50.60% +tahun 2022 sebesar 10,65% mencapai of the final RPJMD target in 2024 of 6, 92 - +76,90% dari target RPJMD sebesar 8,41 - 7.03%. This achievement is of course a +8,52%, dan mencapai 50,60% dari target challenge for the Regional Government of +akhir RPJMD pada tahun 2024 sebesar 6,92 Garut Regency to be able to reduce the +- 7,03%. Pencapaian tersebut tentu saja number of poor people, especially for people +menjadi suatu tantangan bagi Pemerintah who are in poor vulnerable groups. +Daerah Kabupaten Garut untuk dapat +menurunkan jumlah penduduk miskin, +terutama terhadap masyarakat yang berada +pada kelompok rentan miskin. +Tabel 4.4. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kemiskinan Tahun 2017-2022 +Table 4.4. Comparison of Targets and Realization of Poverty Indicators in 2017-2022 +Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk Miskin (%) +Number of Poor People Percentage of Poor People +% +% % Capaian +Tahun Capaian % Capaian +Capaian Target Target +Target RPJMD Realisasi Target Realisasi Target +Target RPJMD Akhir +Akhir Tahunan +Tahunan RPJMD +RPJMD +2017 279.573 291.240 95,83% 91,56% 10,42 11,27 91,84% 86,05% +2018 272.583 241.310 111,47% 108,11% 10,02 9,27 107,49% 103,06% +2019 265.769 235.190 111,51% 111,51% 9,63 8,98 106,75% 106,75% +2020 252.110 – 265.410 262.780 98,45% 63,26% 6,92-7,03 9,98 80,48% 56,92% +2021 240.960 – 254.380 281.360 86,40% 53,59% 8,98-9,48 10,65 84,62% 47,31% +2022 227.670-230.670 276.670 79,27% 56,03% 8,41 - 8,52 10,42 76,90% 50,60% +Sumber: Target RPJMD Kab. Garut dan data realisasi BPS Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: Target RPJMD Kab. Garut and bps realization data Kab. Garut, Year 2023, managed in SIPD +Besar kecilnya jumlah penduduk miskin The small number of poor people is +sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, strongly affected by the poverty line, because +karena penduduk miskin adalah penduduk the poor are the population that has an +yang memiliki rata-rata pengeluaran per average per capita expenditure per month +kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. below the poverty line. The poverty line (GK) +Garis kemiskinan (GK) Kabupaten Garut of Garut Regency in 2022 increased by +Tahun 2022 mengalami peningkatan Rp9,613,- per capita per month or by 4.71% +Rp9.613,- per kapita per bulan atau sebesar from Rp 320,050,- per capita per month in +4,71% dari Rp 320.050,- per kapita per 2022 to Rp 335,134,- per capita per month +bulan pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp in 2022. When viewed of its development, +244 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +335.134,- per kapita per bulan pada tahun during the period of 2019-2022, the poverty +2022. Apabila dilihat perkembangannya, line of Garut Regency continues to increase +selama periode tahun 2019-2022, garis every year. +kemiskinan Kabupaten Garut terus +mengalami kenaikan setiap tahunnya. +Namun demikian, menurut kabupaten However, according to districts and cities +dan kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut in West Java, Garut Regency has the lowest +mempunyai garis kemiskinan yang terendah poverty line during the period 2015-2022. In +selama periode 2015-2022. Secara umum, general, the poverty line in 2022 in West Java +garis kemiskinan Tahun 2022 di Jawa Barat shows that the role of food commodities is +menunjukkan peranan komoditi makanan much greater than non-food commodities +jauh lebih besar dibandingkan komoditi non (housing, clothing, education and health). +makanan (perumahan, sandang, pendidikan This shows that people's consumption +dan kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa patterns at low economic levels are more +pola konsumsi masyarakat pada tingkat dominated by spending on food needs than +ekonomi rendah lebih didominasi non-food needs. +pengeluaran untuk kebutuhan makanan +dibandingkan kebutuhan bukan makanan. +Jika dibandingkan dengan angka When compared with the percentage of +persentase penduduk miskin Jawa Barat the poor population of West Java and +maupun Nasional, pencapaian angka nationally, the achievement of the percentage +persentase penduduk miskin Kabupaten of poor people in Garut Regency by 10.42% +Garut sebesar 10,42% pada tahun 2022, in 2022, is above the average poor +berada diatas rata-rata penduduk miskin population of districts/cities in West Java by +kabupaten/kota di Jawa Barat sebesar 8.06% and the National by 9.54%. This +8,06% dan Nasional sebesar 9,54%. Hal ini needs to be the concern of all stakeholders in +perlu menjadi perhatian dari seluruh Garut Regency. +pemangku kepentingan yang ada di +Kabupaten Garut. +245 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency, 2023, data managed in SIPD +Gambar 4.3. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Garut – Jawa Barat dan +Nasional Tahun 2017-2022 +Figure 4.3. Comparison of Percentage of Poor Population of Garut Regency – West Java and +National in 2017-2022 +Jika dibandingkan dengan kabupaten/ When compared with regencies/cities in +kota di Jawa Barat, Kabupaten Garut West Java, Garut Regency ranks 10th in order +menempati peringkat ke-10 dari urutan of the percentage of the most poor people. +persentase penduduk miskin terbanyak. +246 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.4. Analisis Kuadran Perbandingan Angka Kemiskinan Kabupaten Garut +dengan Rata-rata Gap Kabupaten Tahun 2020-2022 +Figure 4.4. Quadrant Analysis of Comparison of Garut Regency Poverty Rate +with Average Regency Gap in 2020-2022 +Berdasarkan analisis kuadran terhadap Based on a quadrant analysis of the +capaian persentase penduduk miskin achievement of the district's percentage of +kabupaten tahun 2022 dibandingkan poor people in 2022 compared to the gap in +dengan gap penurunan persentase the reduction in the percentage of poor +penduduk miskin tahun 2021-2022, maka people in 2021-2022, Garut Regency can be +Kabupaten Garut dapat dikelompokkan grouped in the quadrant I category with an +dalam kategori kuadran I dengan angka achievement rate of the percentage of poor +capaian persentase penduduk miskin lebih people higher than the average for West Java +tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Barat Province (10, 42> 8.65%) and the rate of +(10,42>8,65%) dan laju peningkatan lebih increase is lower than the average (2.16 < +rendah dibanding rata-rata (2,16 < 3,60). 3.60). +Bahasan mengenai kemiskinan tidak Discussion of poverty cannot be +dapat dipisahkan dari indikator makro. separated from macro indicators. Garut +Kabupaten Garut berada di kuadran I yang Regency is in quadrant I which has a number +247 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +memiliki jumlah warga miskin di atas rata- of poor people above the provincial average +rata provinsi (276,67 ribu jiwa) dan (276.67 thousand people) and a decrease in +penurunan jumlah penduduk miskin sekitar the number of poor people by around 4.69 +4,69 ribu jiwa. Hal ini merupakan sebuah thousand people. This is an indication that +indikasi bahwa masyarakat Kabupaten Garut the people of Garut Regency have high +memiliki kerentanan tinggi dalam vulnerability in facing an economic crisis. +menghadapi sebuah krisis ekonomi. +Dimensi lain yang perlu diperhatikan Another dimension to consider is the +adalah tingkat kedalaman dan keparahan depth and severity of poverty. Apart from +dari kemiskinan. Selain harus mampu +being able to reduce the population, poverty +memperkecil jumlah penduduk, kebijakan +policies must also be able to reduce the depth +kemiskinan juga sekaligus harus bisa +and severity of poverty. The Poverty Depth +mengurangi tingkat kedalaman dan +Index (P1) as an average measure of the +keparahan dari kemiskinan. Indeks +Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai ukuran expenditure gap of each poor population +rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- towards the poverty line, and also the Poverty +masing penduduk miskin terhadap garis Severity Index (P2) as an index that provides +kemiskinan, dan juga Indeks Keparahan +information on the distribution of spending +Kemiskinan (P2) sebagai indeks yang +among the poor, both of which show a +memberikan informasi mengenai gambaran +tendency go on. This indicates a deterioration +penyebaran pengeluaran di antara +penduduk miskin, keduanya sama-sama in the welfare condition of the poor. +menunjukkan kecenderungan naik. Ini +mengindikasikan adanya perburukan kondisi +kesejahteraan pada penduduk miskin. +Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) he Poverty Depth Index (P1) increased by +meningkat 0,40 poin pada tahun 2021 0.40 points in 2021 to 1.81 points in 2022. +menjadi 1,81 poin pada tahun 2022, artinya This means that an increase in the value of +peningkatan nilai indeks ini mengindikasikan this index indicates that the average +bahwa rata-rata pengeluaran penduduk spending of the poor is moving away from the +miskin menjauh dari garis kemiskinan. poverty line. The condition of the Poverty +Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Depth Index in 2022 is above West Java +tahun 2022 tersebut diatas Provinsi Jawa Province by 1.32 points and National by 1.59 +Barat sebesar sebesar 1,32 poin dan points. +Nasional sebesar 1,59 poin. +248 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +1,9 1,79 1,81 +1,75 +1,67 +1,7 1,63 +1,72 +1,5 1,59 +1,5 1,49 1,47 +1,45 +1,3 1,4 +1,32 1,09 1,13 1,32 +1,1 +0,9 +0,97 +0,87 +0,7 +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Garut Jawa Barat Nasional +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun +2017-2022 +Figure 4.5. Poverty Depth Index of Garut Regency, West Java and National Year 2017-2022 +Sedangkan Indeks Keparahan Meanwhile, the Poverty Severity Index +Kemiskinan naik dari 0,29 poin pada tahun rose from 0.29 points in 2021 to 0.45 points +2021 menjadi 0,45 poin pada tahun 2022, in 2022, meaning that the spending gap +artinya kesenjangan pengeluaran antar between the poor is widening. The condition +penduduk miskin melebar. Kondisi Indeks of the Poverty Severity Index in 2022 is below +Keparahan Kemiskinan pada tahun 2022 West Java Province by 0.33 points and the +tersebut dibawah Provinsi Jawa Barat National by 0.39 points. +sebesar 0,33 poin maupun Nasional sebesar +0,39 poin. +249 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +0,50 +0,47 +0,46 +0,45 +0,42 +0,41 0,45 +0,40 0,43 +0,36 0,39 +0,37 +0,35 0,38 +0,37 +0,33 +0,30 0,33 +0,29 +0,25 +0,24 0,23 +0,20 +0,15 +0,16 +0,15 +0,10 +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Garut Jawa Barat Nasional +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.6. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun +2017-2022 +Figure 4.6. Poverty Severity Index Garut Regency, West Java and National Year 2017-2022 +Berdasarkan pendataan Data Terpadu B ased on the data collection of Integrated +Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Social Welfare Data (DTKS) managed by the +Kementerian Sosial, jumlah total DTKS Ministry of Social Affairs, the total number of +Kabuptan Garut Tahun 2022 sebanyak DTKS Kabuptan Garut in 2022 was +1.851.074 jiwa dengan sebaran per 1,851,074 people with the following +kecamatan sebagai berikut : distribution per sub-district: +Tabel 4.5. Jumlah DTKS menurut Kecamatan Tahun 2022 +Table 4.5. Number of DTKS by Subdistrict in 2022 +DTKS +Kecamatan DTKS Penerima +No Bukan Penerima Jumlah/Total DTKS +Subdistrict BANSOS +BANSOS +19.729 34.819 54.548 +1 Banjarwangi +20.851 43.136 63.987 +2 Banyuresmi +18.537 47.327 65.864 +3 Bayongbong +18.503 38.661 57.164 +4 Bl. Limbangan +13.630 22.249 35.879 +5 Bungbulang +250 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +DTKS +Kecamatan DTKS Penerima +No Bukan Penerima Jumlah/Total DTKS +Subdistrict BANSOS +BANSOS +7.894 13.789 21.683 +6 Caringin +13.308 22.685 35.993 +7 Cibalong +17.659 38.758 56.417 +8 Cibatu +7.083 13.169 20.252 +9 Cibiuk +9.304 19.314 28.618 +10 Cigedug +4.490 10.013 14.503 +11 Cihurip +18.802 32.948 51.750 +12 Cikajang +10.415 24.155 34.570 +13 Cikelet +27.778 52.853 80.631 +14 Cilawu +5.944 14.194 20.138 +15 Cisewu +12.082 32.771 44.853 +16 Cisompet +23.190 42.228 65.418 +17 Cisurupan +43.234 57.031 100.265 +18 Garut Kota +22.820 39.512 62.332 +19 Kadungora +39.222 54.344 93.566 +20 Karangpawitan +4.369 9.316 13.685 +21 Karangtengah +10.604 20.845 31.449 +22 Kersamanah +16.846 30.407 47.253 +23 Leles +11.474 21.984 33.458 +24 Leuwigoong +35.850 66.195 102.045 +25 Malangbong +5.725 9.028 14.753 +26 Mekarmukti +20.581 35.849 56.430 +27 Pakenjeng +9.589 19.677 29.266 +28 Pameungpeuk +4.885 9.937 14.822 +29 Pamulihan +10.069 20.729 30.798 +30 Pangatikan +25.399 29.218 54.617 +31 Pasirwangi +6.719 13.693 20.412 +32 Peundeuy +21.124 30.476 51.600 +33 Samarang +9.726 22.115 31.841 +34 Selaawi +15.296 25.944 41.240 +35 Singajaya +9.516 13.627 23.143 +36 Sucinaraja +14.068 18.907 32.975 +37 Sukaresmi +16.594 24.709 41.303 +38 Sukawening +4.989 14.187 19.176 +39 Talegong +23.885 34.705 58.590 +40 Tarogong Kaler +22.236 36.238 58.474 +41 Tarogong Kidul +12.109 19.252 31.361 +42 Wanaraja +3.942 10 3.952 +Null +670.070 1.181.004 1.851.074 +Total +Sumber/Source: Dinas Sosial 2023, yang dikelola dalam SIPD /Social Office 2023, managed in SIPD +251 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +4.3. Persentase Pengangguran Terbuka/Open Unemployment +Percentage +Bidang ketenagakerjaan merupakan The field of labor is a very fundamental +aspek yang sangat mendasar dalam aspect of human life, as it includes economic +kehidupan manusia, karena mencakup and social dimensions. Every development +dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya effort, always directed at expanding +pembangunan, selalu diarahkan pada employment and effort opportunities, so that +perluasan kesempatan kerja dan berusaha, residents can benefit directly from +sehingga penduduk dapat memperoleh development. One of the main goals of +manfaat langsung dari pembangunan. Salah development is the creation of new jobs in +satu sasaran utama pembangunan adalah sufficient numbers and quality to be able to +terciptanya lapangan kerja baru dalam absorb the additional labor force that enters +jumlah dan kualitas yang memadai untuk the job market every year. +dapat menyerap tambahan angkatan kerja +yang memasuki pasar kerja setiap tahun. +Tabel 4.6. Pencapaian Kinerja Indikator Makro Ketenagakerjaan Kabupaten Garut +Tahun 2017-2022 +Table 4.6. Achievement of Performance of Garut Regency Employment Macro Indicators +in 2017-2022 +Uraian Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +a. Tingkat Pengangguran +% 7,86 7,07 7,28 8,96 8,68 7,6 +Terbuka +b. Jumlah Pengangguran +Jiwa 89.111 77.437 84.045 103.607 104.212 101.135 +Terbuka +c. Persentase Penduduk +% 92,14 92,93 92,72 91,04 91,32 92,40 +Bekerja +d. Tingkat Partisipasi +% 62,92 60,13 62,70 61,11 62,76 68,84 +Angkatan Kerja +e. Jumlah Penduduk Usia +Jiwa 1.801.059 1.822.722 1.842.301 1.892.059 1.912.716 1.932.479 +Kerja) +f. Jumlah Angkatan Kerja Jiwa 1.133.248 1.095.981 1.155.071 1.156.180 1.200.346 1.330.353 +g. Jumlah Penduduk +Jiwa 1.044.137 1.018.544 1.071.026 1.052.573 1.096.134 1.229.218 +Bekerja +h. Jumlah Bukan +Jiwa 667.811 726.741 687.230 735.879 712.370 602.126 +Angkatan Kerja +Target RPJMD: +a. TPT Usia 15 Tahun 9,78- +% 4,47 4,36 4,25 8,96-9,46 8,21 - 8,41 +keatas 10,48 +b. Capaian target RPJMD % 24,16 37,84 28,71 111,55 105,75 108,54 +Sumber: BPS Kab. Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency, 2023, data managed in SIPD +Pada tahun 2022, jumlah angkatan kerja In 2022, the number of labor forces in +di Kabupaten Garut mencapai 1.330.353 Garut Regency reached 1,330,353 people, an +252 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +orang, meningkat dari tahun 2021 sebanyak increase from 1,,200,346 people in 2021. +1.200.346 orang. Persentase jumlah The percentage of the working population of +penduduk bekerja dari total angkatan kerja the total labor force in 2021 increased from +pada tahun 2021 meningkat dari 91,32% 91.32% (1,096,134 people) in 2022 to +(1.096.218 orang) pada tahun 2022 menjadi 92.40% (1,229,218 people) where the labor +92,40% (1.229.218 orang) dimana angkatan force became unemployed or the Open +kerja yang menjadi pengangguran atau Unemployment Rate decreased from 8.68% +Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami to 7.6% in 2022, In terms of numbers, it +penurunan dari 8,68% menjadi 7,6% pada decreased from 3,007 people from 104,212 +tahun 2022, dari sisi jumlah nya menurun people to 101,135 people. +dari 3.007 orang dari 104.212 orang menjadi +101.135 orang. +Angka tingkat pengangguran terbuka The open unemployment rate is a number +tersebut adalah angka yang dihitung dengan calculated on the basis of the working-age +dasar penduduk usia kerja yang berumur 15 population aged 15 years and above, not the +tahun ke atas, bukan angka TPT yang biasa usual TPT number used, where the working- +digunakan, dimana penduduk usia kerja age population is a population aged 10 years +adalah penduduk yang berumur 10 tahun ke and over. TPT is a comparison between the +atas. TPT merupakan perbandingan antara number of people who are looking for work in +banyaknya orang yang mencari pekerjaan a certain period of time, both those who have +dalam jangka waktu tertentu, baik yang worked or have never worked in the labor +sudah pernah bekerja maupun belum force. The achievement of TPT in 2022 of +pernah bekerja terhadap angkatan kerja. 7.6% is 108.54% against the target set. The +Pencapaian TPT tahun 2022 sebesar 7,6% achievement of TPT in 2022 still needs to +adalah sebesar 108,54% terhadap target continue to be lowered because it is still +yang ditetapkan. Pencapaian TPT Tahun above the National TPT of 5.86%, even +2022 masih perlu terus diturunkan karena though it is below the West Java TPT of +masih diatas TPT Nasional sebesar 5,86%, 8.31%. +meskipun sudah dibawah TPT Jawa Barat +sebesar 8,31%. +253 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +10,50 10,46 +9,82 +9,50 +8,50 8,22 8,23 8,04 8,95 8,68 +8,31 +7,50 7,86 7,07 7,6 +7,35 +6,50 7,12 6,49 +5,50 5,34 5,86 +5,50 +5,28 +4,50 +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Nasional Provinsi Jawa Barat Garut +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional +Tahun 2017-2022 +Figure 4.7. Open Unemployment Rate Garut Regency, West Java and National Year 2017-2022 +Dibandingkan capaian kabupaten dan Compared to the achievements of other +kota lainnya di Jawa Barat, pencapaian districts and cities in West Java, the +kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka achievement of the open unemployment rate +kabupaten Garut tahun 2022 pada peringkat of Garut regency in 2022 at rank 9, an +9 meningkat dari pencapaian tahun 2021 increase from the achievement in 2021, +ykani berada di peringkat 8. Pada tahun which is ranked 8th. In 2022, the highest +2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Open Unemployment Rate is Bogor City at +tertinggi adalah Kota Bogor sebesar 10,78%, 10.78%, followed by Cimahi City and Bogor +disusul Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor, Regency, while the lowest Open +sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka Unemployment Rate is Pangandaran +terendah adalah Kabupaten Pangandaran Regency at 1.56 %, followed by Ciamis +sebesar 1,56%, disusul Kabupaten Ciamis Regency and Majalengka Regency. +dan Kabupaten Majalengka. +254 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +12 30 +10,78 10,77 10,64 +27 +10 26 25 25 +7,72 7,6 +8 6,98 20 +6,62 6,49 +5,53 +6 15 +4,17 4,16 +3,75 +4 10 10 +9 +8 +7 +2 6 5 1,56 5 +4 +3 +2 +0 1 0 +Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Peringkat +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.8. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota +di Jawa Barat Tahun 2022 +Figure 4.8. Comparison of Open Unemployment Rates of Regencies/Cities +in West Java in 2022 +Berdasarkan hasil analisis kuadran Based on the results of a quadrant +terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun analysis of district/city TPT achievements in +2022 Kabupaten Garut berada di kuadran IV 2022 Garut Regency is in quadrant IV with +dengan angka TPT lebih rendah dari rata- lower TPT rates than the average Regency or +rata Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa City in West Java Province (7.60 <7.82%) +Barat (7,60 < 7,82%) dan kinerja penurunan and the performance of TPT decline from +TPT dari tahun 2022 ke 2022 lebih rendah 2022 to 2022 is lower than the district/city +dari rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi average in West Java Province +Jawa Barat (12,44<18,22). (12.44<18.22). +255 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.9. Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten +di Jawa Barat Tahun 2022 +Figure 4.9. Quadrant Analysis of TPT Achievements and Rate of Change in Regency TPT +in West Java in 2022 +Kualitas angkatan kerja masih tampak The quality of the work force still seems +rendah yang ditunjukkan oleh dominasi low, as indicated by the dominance of the +jumlah angkatan kerja yang berpendidikan educated work force who have not graduated +tidak lulus SD/belum pernah sekolah dan from elementary school/never attended +lulusan SD sederajat sebesar 721.343 jiwa school and graduated from elementary +atau 54,22% dari total angkatan kerja, angka school or the equivalent of 721,343 people or +ini meningkat dari tahun 2021 sebesar 54.22% of the total work force, this figure has +630.095 jiwa atau 52,49% dari total increased from 2021 of 630,095 people or +angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan 52 .49% of the total workforce. When +tahun 2021, kembali terjadi pergeseran compared to 2021, there has been a shift in +komposisi pendidikan angkatan kerja the educational composition of the workforce +dimana porsi angkatan kerja dengan again where the portion of the workforce with +pendidikan tidak lulus SD/belum pernah education that has not graduated from +256 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +sekolah dan lulusan SD sederajat dan elementary school/has never attended +lulusan SMP sederajat lebih dominan dan school and graduates from elementary +mengalami peningkatan dari tahun school and junior high school or equivalent is +sebelumnya, dibandingkan lulusan SMA more dominant and has increased from the +sederajat dan perguruan tinggi yang previous year, compared to graduates from +jumlahnya menurun dari tahun 2021. high school and tertiary institutions. whose +numbers have decreased from 2021. +100% +n 84.787 77.127 60.009 60.442 68.084 61.851 +a +k +id id 80% 269.790 256.022 242.833 246.080 272.767 260.506 +n +e +P t a 60% 210.691 240.749 236.715 232.822 229.400 286.653 +k +g +n +iT +e +40% +s +a +t n e 20% 567.980 522.083 615.514 616.836 630.095 721.343 +s +r +e +P +0% +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +≤SD SMP SMA Perguruan Tinggi +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.10. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja Tahun 2017-2022 +Figure 4.10. Labor Force Education Level 2017-2022 +Masih relatif tingginya jumlah Still the relatively high number of open +pengangguran terbuka tersebut unemployment indicates that the sizable +mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang labor force in Garut Regency is still not +cukup besar di Kabupaten Garut masih optimally absorbed by the production +belum terserap secara optimal oleh sektor- sectors, as a result of the lack of employment +sektor produksi, sebagai akibat lapangan and the level of competence of the labor force +pekerjaan yang masih kurang dan tingkat is still low. Therefore, efforts to improve the +kompetensi angkatan kerja yang masih quality of human resources for the population +rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan are absolutely encouraged, both through +kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak formal and informal education. Because the +terus digiatkan, baik melalui pendidikan investment in "human capital" is expected to +formal maupun informal. Karena investasi improve economic conditions in Garut +pada “human capital” ini diharapkan dapat Regency. Improving competence, +meningkatkan kondisi perekonomian di productivity and competitiveness of the +Kabupaten Garut. Peningkatan kompetensi, workforce continues to be carried out as an +produktivitas dan daya saing tenaga kerja effort to overcome unemployment in Garut +terus dilakukan sebagai upaya Regency. Various efforts that have been +257 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +penanggulangan pengangguran di made include providing training to job +Kabupaten Garut. Berbagai upaya yang telah seekers to improve the competence of the +dilakukan diantaranya pemberian pelatihan workforce. The expansion of employment +terhadap pencari kerja untuk meningkatkan opportunities still remains a concern, +kompetensi tenaga kerja. Perluasan including through temporary employment +kesempatan kerja masih tetap menjadi activities in the village and sending labor +perhatian, diantaranya melalui kegiatan abroad. +pemberian kerja sementara di desa dan +pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. +Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator In the field of employment, the +kesempatan kerja (demand for labour) employment opportunity indicator (demand +merupakan hubungan antara angkatan kerja for labour) is the relationship between the +dengan kemampuan penyerapan tenaga labor force and the ability to absorb labor +kerja yang menggambarkan ketersediaan that describes the availability of jobs/jobs to +pekerjaan/lapangan kerja untuk diisi oleh be filled by job seekers. Job opportunities +para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti mean opportunities or circumstances that +peluang atau keadaan yang menunjukkan indicate the availability of employment so +tersedianya lapangan pekerjaan sehingga that all people who are willing and able to +semua orang yang bersedia dan sanggup work in the production process can get a job +bekerja dalam proses produksi dapat according to their respective skills, skills and +memperoleh pekerjaan sesuai dengan talents. Thus employment opportunities can +keahlian, keterampilan dan bakatnya be interpreted as a demand for labor. +masing-masing. Dengan demikian Meanwhile, the labor force is defined as part +kesempatan kerja dapat diartikan sebagai of the number of people who have jobs or who +permintaan atas tenaga kerja. Sementara are looking for opportunities to do productive +itu, angkatan kerja (labour force) work as human resources. The increase in the +didefinisikan sebagai bagian dari jumlah labor force must be balanced with +penduduk yang mempunyai pekerjaan atau investments that can create job opportunities +yang sedang mencari kesempatan untuk so that they can absorb the increase in the +melakukan pekerjaan yang produktif sebagai labor force. +sumber daya manusia. Pertambahan +angkatan kerja harus diimbangi dengan +investasi yang dapat menciptakan +kesempatan kerja sehingga dapat menyerap +pertambahan angkatan kerja. +Penyelenggaraan Urusan Bidang Tenaga The Implementation of Labor Affairs +Kerja mencakup 3 (tiga) sub urusan yaitu includes 3 (three) sub-affairs, namely Job +Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Training and Labor Productivity, Labor +Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Placement, and Industrial Relations. The +Hubungan Industrial. Capaian kinerja performance achievements of Labor Affairs +258 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Urusan Bidang Tenaga Kerja selama tahun during 2017 – 2022 are presented in the +2017 – 2022 disajikan pada tabel berikut: following table: +Tabel 4.7. Pencapaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2022 +Table 4.7. Achievement of Labor Affairs Performance in 2017 – 2022 +Bidang Urusan/Indikator Satuan Realisasi Realization +No +Affairs/Indicators Field Unit 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Angka sengketa pengusaha- +pekerja per tahun +1 Kasus 24 26 28 23 16 21 +Number of employer-worker +disputes per year +Besaran kasus yang +diselesaikan dengan Perjanjian +2 Bersama (PB) Kasus 24 26 28 17 8 14 +The number of cases resolved +by Mutual Agreement (PB) +Besaran pencari kerja yang +terdaftar yang ditempatkan +3 Orang 8.173 25.879 9.871 2.362 11.210 9.377 +The number of registered job +seekers placed +Keselamatan dan perlindungan +(Kewenangan Provinsi) +4 +Safety and protection +(Provincial Authority) +Besaran pekerja/buruh yang +menjadi peserta program +Jamsostek +5 Orang n/a 31.058 31.344 31.559 40.317 50.363 +The number of workers / +workers who are participants in +the Jamsostek program +Perselisihan buruh dan +pengusaha terhadap kebijakan +6 pemerintah daerah Kasus 0 0 0 0 0 0 +Labor and employer disputes +over local government policies +Besaran tenaga kerja yang +mendapatkan pelatihan +7 berbasis kompetensi Orang 1.666 932 1.328 560 1.372 304 +The amount of labor that gets +competency-based training +Besaran tenaga kerja yang +mendapatkan pelatihan +8 berbasis masyarakat Orang 80 322 108 656 320 0 +The amount of labor that gets +community-based +Besaran tenaga kerja yang +mendapatkan pelatihan +9 kewirausahaan Orang n/a n/a n/a n/a 100 0 +The amount of labor that gets +entrepreneurship training +Rasio lulusan S1/S2/S3 +10 % 7,48 7,57 5,21 5,51 5,96 4,95 +S1/S2/S3 graduate ratio +Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Garut, 2023, yang dikelola dalam SIPD. +Source: Department of Manpower and Transmigration Kab. Garut, 2023, managed in SIPD. +259 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Peningkatan kompetensi, produktivitas Improving competence, productivity and +dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan competitiveness of the workforce continues +sebagai upaya penanggulangan to be carried out as an effort to overcome +pengangguran di Kabupaten Garut. Berbagai unemployment in Garut Regency. Various +upaya yang telah dilakukan diantaranya efforts that have been made include +pemberian pelatihan terhadap pencari kerja providing training to job seekers to improve +untuk meningkatkan kompetensi tenaga the competence of the workforce. The +kerja. Perluasan kesempatan kerja masih expansion of employment opportunities still +tetap menjadi perhatian, diantaranya remains a concern, including through +melalui kegiatan pemberian kerja sementara temporary employment activities in the +di desa dan pengiriman tenaga kerja ke luar village and sending labor abroad. +negeri. +4.3.1. Kompetensi Tenaga Kerja/Labour Competence +Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja In 2022 the number of workers trained on +yang dilatih berbasis kompetensi di UPT-BLK competency basis at the UPT-BLK will be 304 +sebanyak 304 orang. people +4.3.2. Pencari Kerja Terdaftar/Registered Job Seekers +Pencari kerja terdaftar (Kartu AK.I) Registered job seekers (AK.I Card) +setiap tahun mengalami fluktuasi, hal ini fluctuate every year, this is influenced by the +dipengaruhi oleh ketersediaan angkatan availability of an active workforce and job +kerja aktif dan kesempatan kerja. jumlah opportunities. the number of registered job +pencari kerja yang terdaftar (Kartu AK.I) seekers (AK.I Card) in 2022 was 24,315, an +dalam tahun 2022 sebanyak 24.315, naik increase from 2021 of 22,072 people. This +dari tahun 2021 sebanyak 22.072 orang. Hal shows that the economy is starting to recover +ini menunjukan bahwa geliat perekonomian after the Covid-19 pandemic. The number of +mulai pulih kembali pasca pandemi Covid- job seekers placed has also increased the +19. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan percentage of placement in 2022 of 9,377 +pun mengalami peningkatan Prosentase people, lower than in 2021 of 11,210 people. +Penempatan tenaga kerja tahun 2022 +sebesar 9.377 orang, lebih rendah jika +dibandingkan dengan tahun 2021 sebanyak +11.210 orang. +4.3.3. Daya Serap Tenaga Kerja/Labour Absorption +Jumlah perluasan kesempatan tenaga The number of expanded employment +kerja dihitung dari tenaga kerja yang opportunities is calculated from the +260 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +mengikuti kegiatan Padat Karya. Pada tahun workforce participating in Labor Intensive +2022 jumlah tenaga kerja yang terserap activities. In 2022 the number of workers +melalui sistem padat karya (PKS-PK) absorbed through the labor-intensive system +berjumlah sebanyak 46.305 HOK. (PKS-PK) is 46,305 HOK. Increasing the +Meningkatnya perluasan kesempatan kerja expansion of employment opportunities +melalui padat karya diharapkan dapat through labor intensive is expected to provide +memberikan manfaat penambahan additional income benefits for the +pendapatan bagi masyarakat terutama community, especially during the economic +dalam masa pemulihan ekonomi pasca recovery period after the Covid-19 pandemic, +pandemi Covid-19, dan mendukung and support the acceleration of economic +percepatan pemulihan ekonomi. recovery. +4.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth Rate +Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Gross Regional Domestic Product (GDP) is +merupakan dasar pengukuran atas nilai the basis for measuring the added value that +tambah yang mampu diciptakan akibat +can be created due to various economic +adanya berbagai aktivitas ekonomi yang +activities that occur in a region. Macro-sized +terjadi dalam suatu wilayah. Secara makro +GDP in 2022 as measured on the basis of +besaran PDRB pada tahun 2022 yang diukur +prevailing prices increased by Rp 5.75 +atas dasar harga berlaku mengalami +peningkatan sebesar Rp 5,75 Triliun atau Trillion or 9.446% from Rp 60.84 Trillion in +9,446% dari Rp 60,84 Triliun pada tahun 2021 to Rp 66.59 Trillion in 2022. This +2021 menjadi Rp 66,59 Triliun pada tahun situation illustrates an increase in the value +2022. Keadaan ini menggambarkan adanya +of goods products produced in Garut +peningkatan dari nilai produk barang yang +Regency. However, this development cannot +dihasilkan di Kabupaten Garut. Kendati +be used as an indicator of the increase in the +demikian, perkembangan tersebut belum +dapat dijadikan sebagai indikator dari volume of goods or services in the Garut +peningkatan volume produk barang atau jasa region, because in the PDRB calculated on +di wilayah Garut, karena pada PDRB yang the basis of prevailing prices there is still +dihitung atas dasar harga berlaku masih +inflation that greatly affects the price of +terkandung inflasi yang sangat +goods/services in general. +mempengaruhi harga barang/jasa secara +umum. +Tabel 4.8. Ringkasan Pencapaian PDRB Kabupaten Garut Tahun 2020–2022 +Table 4.8. Summary of Achievements of Pdrb Garut Regency in 2020–2022 +Uraian Indikator Satuan +2020 2021 2022 +Indicator Description Unit +a. PDRB atas dasar harga berlaku +Juta Rp 58.043.000 60.836.770 66.590.620 +PDRB at Current Price +b. PDRB atas dasar harga Konstan +Juta Rp 38.598.150 39.981.190 42.012.960 +PDRB at Constant price +c. Jumlah penduduk pertengahan tahun +Jiwa 2.585.607 2.604.787 2.627.220 +Number of people in the middle of the year +261 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Uraian Indikator Satuan +2020 2021 2022 +Indicator Description Unit +d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku +Gross Regional Domestic Product per capita Rp 22.480.000 23.356.000 25.346.000 +at Current Price +e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan +Gross Regional Domestic Product per capita Rp 14.949.000 15.349.000 15.991.000 +at Constant Price +f. Laju Pertumbuhan Ekonomi +% -1,26 3,58 5,08 +Economic Growth Rate +g. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh +berlaku % 1,72 4,04 8,52 +PDRB Growth Rate Per Capita at Current Price +h. Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita adh +konstan % 0,14 2,82 4,18 +PDRB Growth Rate Per capita at Constant Price +Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD. +Source: BPS Garut Regency, In 2023, data managed in SIPD. +Sementara itu, PDRB yang dihitung atas Meanwhile, GDP calculated on the basis +dasar harga konstan di Kabupaten Garut of constant prices in Garut Regency in 2022 +pada tahun 2022 juga mengalami +also increased by Rp 642 Trillion or grew +peningkatan Rp 642 Triliun atau tumbuh +4.18% from Rp 15.35 Trillion in 2021 to Rp +4,18% dari sebesar Rp 15,35 Triliun pada +15.99 Trillion in 2022. This condition is an +tahun 2021 menjadi Rp 15,99 Triliun pada +indication that the quantum (volume) of +tahun 2022. Kondisi tersebut merupakan +indikasi quantum (volume) produk goods/services in general has increased. The +barang/jasa secara umum mengalami Economic Growth Rate (LPE) in 2022 +peningkatan. Laju Pertumbuhan Ekonomi increased by 5.08%, higher than the previous +(LPE) tahun 2022 meningkat sebesar 5,08%, +year of 3.58%. When compared to the 2022 +lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya +LPE target of 4.51% - 5.4%, the 2022 LPE +sebesar 3,58%. Apabila dibandingkan +achievement is 104.63% of the median target +dengan target LPE tahun 2022 sebesar +4,51% - 5,4%, maka capaian LPE 2022 range. +adalah sebesar 104,63% dari median range +target tersebut. +Selama periode 2020-2022, struktur During the period 2020-2022, the +perekonomian sebagian masyarakat tidak economic structure of some communities did +bergeser yaitu tetap pada kategori not shift, namely remaining in the Agricultural +Pertanian, yang terlihat dari besarnya category, which can be seen from the +peranannya terhadap pembentukan PDRB magnitude of its role in the formation of GDP +mencapai 37,38% pada tahun 2022, reached 37.38% in 2022, experienced a +mengalami sedikit peningkatan 0,03% dari slight increase of 0.03% from 2021 of +Tahun 2021 sebesar 37,35%. Kondisi 37.35%. These conditions are +tersebut dapat dimengerti, karena kegiatan understandable, because the economic +ekonomi sebagian besar penduduk di activities of most of the residents in the Garut +wilayah Kabupaten Garut bermata Regency area have livelihoods in this +pencaharian di kategori ini serta sebagian category and most of the land is used for +262 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +besar lahan digunakan untuk kegiatan di activities in the agricultural category. The +kategori pertanian. Sektor yang memberikan sectors that contributed the most to gdp in +kontribusi terbesar terhadap PDRB tahun 2022 besides the agricultural sector, were +2022 selain sektor pertanian, adalah sektor the trade sector with a contribution of +perdagangan dengan kontribusi 18,46% dan 18.46% and the processing industry sector +sektor industri pengolahan sebesar 8,58%. with 8.58%. +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.11. Struktur Perekonomian Kabupaten Garut dan Laju Pertumbuhan Ekonomi +Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2022 +Figure 4.11. Garut Regency Economic Structure and Economic Growth Rate By Business Field +Category in 2022 +Adapun dilihat dari sektor lapangan As seen from the business sector, almost +usaha, hampir semuanya mencatatkan all of them recorded positive growth except +pertumbuhan positif kecuali untuk +for Government Administration, Defense and +Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan +Compulsory Social Security (2.82%). The +Jaminan Sosial Wajib (2,82%). Sektor +business sectors that contributed the highest +lapangan usaha yang menyumbang +growth were Construction (6.28%), +pertumbuhan tertinggi yaitu Konstruksi +(6,28%), Jasa Pendidikan (5,31%), Education Services (5.31%), +Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Accommodation and Food & Drink Provision +(4,15%), Transportasi dan Pergudangan (4.15%), Transportation and Warehousing +(3,94%), dan Jasa Lainnya (3,23%). +(3.94%), and Other Services (3.23%). +Pada periode 2022, kinerja In the 2022 period, Garut regency's +perekonomian Kabupaten Garut sebesar economic performance of 5.08% is still below +5,08% masih berada dibawah capaian LPE +263 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Provinsi Jawa Barat (5,45%) dan Nasional the achievements of lpe west Java province +(5,31%). (5.45%) and national (5.31%). +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.12. Perbandingan LPE Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022 +Figure 4.12. Comparison of LPE Garut, West Java and National Year 2017-2022 +Perbandingan pertumbuhan ekonomi The comparison of economic growth in +tahun 2022 terhadap kabupaten/kota se- 2022 for regencies/cities in West Java shows +Jawa Barat menunjukkan LPE Kabupaten that LPE Garut Regency is ranked 16th, down +Garut berada pada peringkat ke-16, turun four ranks compared to 2021, but in terms of +empat peringkat dibandingkan tahun 2021, achievements it is much better and has +namun secara capaian jauh lebih baik dan increased compared to the Population +meningkat dibandingkan dengan Laju Growth Rate in 2021. All regencies/cities in +Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2021 . West Java will experience positive growth in +Seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat pada 2022. This shows the economic recovery that +tahun 2022 mengalami pertumbuhan occurred in West Java Province. +positif. Hal ini menunjukan adanya +pemulihan ekonomi yang terjadi di Provinsi +Jawa Barat. +264 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.13. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 +Figure 4.13. Rate of Economic Growth of Regencies/Cities in West Java in 2022 +Berdasarkan hasil analisis kuadran Based on the results of quadrant analysis +terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun of the achievements of district / city LPE in +2022 dibandingkan gap kenaikan tahun 2022 compared to the increase gap in 2020- +2020-2022, maka capaian LPE kabupaten 2022, the achievements of LPE garut regency +Garut dapat dikelompokkan dalam kategori can be grouped in quadrant IV category. +kuadran IV. +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.14. Analisis Kuadran Capaian LPE dan Rata-Rata Gap LPE Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 +Figure 4.14. Analysis of Lpe Achievement Quadrant and Average Gap of LPE Regencies / Cities in West Java in 2022 +265 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Kelompok kabupaten/kota pada T he district/ city group in Quadrant I, namely +Kuadran I yaitu kabupaten/kota dengan districts / cities with LPE achievements in +capaian LPE Tahun 2022 lebih tinggi dari 2022 is higher than the average (5.11%) and +rata-rata (5,11%) dan gap rata-rata the average gap in LPE increase in 2020- +kenaikan LPE Tahun 2020-2022 lebih 2022 lower than the average district/city gap +rendah dari rata-rata gap Kabupaten/Kota di in West Java, the Garut Regency LPE is at +Jawa Barat, LPE Kabupaten Garut berada 1.50% (1.61%). Indications that can be +pada angka 1,50% (1,61%). Indikasi yang captured are Garut Regency has entered the +dapat ditangkap yaitu Kabupaten Garut recovery phase or economic recovery. +sudah memasuki fase pemulihan atau +recovery ekonomi +4.5. Pendapatan Per Kapita (PDRB Per Kapita)/Per Capita Income +(GRDP Per Capita) +Pada tahun 2022 PDRB per kapita atas In 2022, GRDP per capita at Current Price +dasar harga berlaku mengalami growth of 8.48% or from Rp 23.36 million in +pertumbuhan sebesar 8,52% atau dari 2021 to Rp 25.35million in 2022 and +semula Rp 23,36 juta pada tahun 2021 reached 108,40% of the 2022 RKPD target of +menjadi Rp 25,35 juta pada tahun 2022 dan Rp 22.39 – 22.59 million. GRDP per capita +mencapai 108,40% dari target RKPD tahun calculated on the basis of prevailing prices, in +2022 sebesar Rp 22,39 - 23,59 juta. PDRB addition to still containing inflation which is +per kapita yang dihitung atas dasar harga very influential on purchasing power, also +berlaku, selain masih terkandung inflasi because the distribution pattern of Garut +yang sangat berpengaruh terhadap daya regional income is not absolutely evenly +beli, juga karena pola distribusi dari distributed. +pendapatan regional Garut tidak mutlak +merata. +Tabel 4.9. Pendapatan Perkapita Kabupaten Garut Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar +Harga Konstan Tahun 2017-2022 +Table 4.9. Garut Regency Per capita Income at Current Prices and Constant Price 2017-2022 +PDRB Per Kapita (Rp Juta) Laju PDRB Per Kapita (%) +Jumlah +GRDP Per Capita (Rp Million) GRDP Rate Per Capita +Tahun Penduduk +Berlaku Konstan adh Berlaku adh Konstan +Population +Current Price Constant Price Current Price Constant Price +2017 18,55 13,699 2.588.839 7,24 4,13 +2018 20,35 14,282 2.606.399 9,68 4,26 +2019 22,12 14,939 2.622.425 8,69 4,60 +2020 22,48 14,949 2.585.607 1,65 0,07 +2021 23,36 15,349 2.604.787 3,90 2,68 +266 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +PDRB Per Kapita (Rp Juta) Laju PDRB Per Kapita (%) +Jumlah +GRDP Per Capita (Rp Million) GRDP Rate Per Capita +Tahun Penduduk +Berlaku Konstan adh Berlaku adh Konstan +Population +Current Price Constant Price Current Price Constant Price +2022 25,35 15,991 2.627.220 8,52 4.18 +Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD. +Source: BPS Garut Regency, In 2023, data managed in SIPD. +Pencapaian PDRB perkapita atas dasar The achievement of GRDP per capita on +harga berlaku selama periode 2017-2022 the basis of prices valid during the 2017- +terus mengalami peningkatan, namun 2022 period continues to increase, but the +demikian capaian kabupaten Garut masih achievements of Garut regency are still +tergolong rendah jika dibandingkan capaian relatively low when compared to West Java's +Jawa Barat sebesar Rp 49,08 juta dan achievement of Rp 49.08 million and far +terpaut jauh dari Nasional yang telah adrift of the National which has reached Rp +mencapai sebesar Rp 71,03 juta. 71.03 million. +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.15. Perbandingan PDRB Perkapita adh berlaku Garut, Jawa Barat +dan Nasional Tahun 2017-2022 +Figure 4.15. Comparison of PDRB Per capita On The Basis Of Current Prices Occurs Garut, +West Java and National Year 2017-2022 +Pencapaian PDRB per kapita adh berlaku The achievement of GRDP per capita at +kabupaten Garut tahun 2022 dibandingkan Current Price Garut regency in 2022 +kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat, compared to other districts and cities in West +267 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +berada di peringkat 22 sama seperti tahun Java, ranked 22nd the same as the previous +sebelumnya di atas kota Banjar, kabupaten year above banjar city, Cirebon regency, +Cirebon, kabupaten Kuningan, kabupaten Kuningan regency, Tasikmalaya regency and +Tasikmalaya dan kabupaten Cianjur. Cianjur regency. +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.16. Perbandingan PDRB Perkapita (ADHB) Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 +Figure 4.16. Comparison of PDRB Perkapita (ADHB) Regencies / Cities in West Java in 2022 +Capaian PDRB perkapita adh konstan The achievement of GRDP per capita at +tahun 2022 sebesar Rp.15,99 juta masih constant price in 2022 of Rp.15.99 million is +tergolong rendah atau hanya mencapai still relatively low or only reaches 49.68% of +49,68% dari capaian Jawa Barat sebesar Rp west Java's achievement of Rp 32.18 million +32,18 juta dan terpaut jauh dari Nasional and is far adrift of the National which has +yang telah mencapai sebesar Rp 42,46 juta. reached Rp 42.46 million. +268 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.17. Perbandingan PDRB Perkapita adh konstan Garut, Jawa Barat +dan Nasional Tahun 2017-2022 +Figure 4.17. Comparison GRDP Per capita at constant price Garut, West Java +and National year 2017-2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.18. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian PDRB per Kapita (ADHK) Kabupaten Garut dengan +Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022 +Figure 4.18. Quadrant Analysis of Comparison of GRDP Achievements per Capita (ADHK) of Garut Regency +with Average Regency/City Gap in 2022 +269 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Berdasarkan hasil analisis kuadran Based on the results of quadrant analysis +terhadap capaian PDRB per kapita of the achievements of GRDP per capita +kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan districts / cities in 2022 compared to the +gap kenaikan tahun 2021-2022, maka increase gap in 2021-2022, the achievement +capaian PDRB per kapita kabupaten Garut of PDRB per capita garut regency can be +dapat dikelompokkan dalam kategori grouped in the category of quadrant IV, +kuadran IV, yaitu kabupaten/kota dengan namely districts / cities with the achievement +pencapaian PDRB per kapita lebih rendah of GDP per capita lower than the average (Rp +dari rata-rata (Rp 16,3 juta). 16.3 million). +4.6. Indeks Gini/Gini Index +Indeks Gini atau Koefisien Gini The Gini Index or Gini Coefficient is an +merupakan indikator yang menunjukkan indicator that shows the level of income +tingkat ketimpangan pendapatan antar inequality between the populations of a +penduduk suatu wilayah, dengan nilai region, with values ranging from 0 to 1. The +berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi higher the gini ratio, the higher the inequality +nilai gini ratio, makin tinggi ketimpangan that occurs. This means that the share of +yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan income received by the wealthy population +yang diterima kelompok penduduk kaya group is getting bigger. Ideally, the economic +semakin besar. Idealnya, kemajuan ekonomi progress of a region can be accompanied by +suatu wilayah dapat diiringi dengan income equality so that the gap is not high. +pemerataan pendapatan sehingga Lower economic societies should be +kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat encouraged to increase their abilities and +golongan ekonomi bawah harus didorong incomes, so that inequality can be reduced. +untuk meningkatkan kemampuan dan In other words, the gini coefficient is sought +pendapatan mereka, sehingga ketimpangan to be close to 0 to indicate the equal +dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien distribution of income between residents. +gini diupayakan agar mendekati 0 untuk +menunjukkan adanya pemerataan distribusi +pendapatan antar penduduk. +Berdasarkan data Susenas BPS, Based on data from Susenas BPS, the gini +pencapaian gini rasio tahun 2022 berada ratio achievement in 2022 was at the middle +pada level menengah dengan besaran level with a magnitude of 0.302, better than +0,302, lebih baik dari tahun 2021 sebesar 2021 of 0.020 points and categorized as a +0,020 poin dan dikategorikan kelompok "mild" inequality group because it was below +ketimpangan “ringan” karena berada di 0.4. This achievement is also better than +bawah 0,4. Capaian tersebut juga lebih baik West Java by 0.417 and National by 0.381. +dari Jawa Barat sebesar 0,417 dan Nasional The achievement of the Gini Index in 2022 +sebesar 0,381. Pencapaian Indeks Gini reached 116.34% of the target in the 2022 +tahun 2022 mencapai 116,34% dari target RKPD change of 0.360-0.362 points. +270 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +pada perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar +0,360-0,362 poin. +0,440 +0,420 +0,417 +0,405 +0,398 0,398 +0,400 0,393 0,406 +0,384 +0,380 0,391 0,381 +0,38 0,385 0,381 +0,360 0,369 0,371 0,352 +0,352 +0,340 +0,322 +0,320 +0,302 +0,300 +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Garut Jawa Barat Indonesia +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.19. Indeks Gini Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dan Nasional +Tahun 2017-2022 +Figure 4.19. Gini Index of Garut Regency, West Java Province and National +Year 2017-2022 +Jika dibandingkan dengan kabupaten When compared with city districts in West +kota di Jawa Barat, pada tahun 2022 Java, in 2022 Garut regency was ranked 3rd +kabupaten Garut berada pada peringkat ke- below Pangandaran regency and Indramayu +3 di bawah kabupaten Pangandaran dan regency. This condition is much better than in +kabupaten Indramayu. Kondisi tersebut jauh 2021 at the 13th rank of 27 districts and +lebih baik dibanding tahun 2021 pada cities in West Java. This condition indicates a +peringkat ke-13 dari 27 kabupaten dan kota smaller gap between high-income +di Jawa Barat. Kondisi ini menunjukkan community groups and low-income people. +adanya gap yang lebih kecil antara kelompok +masyarakat berpendapatan tinggi dengan +masyarakat berpendapatan rendah. +271 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +2 +4 ,0 9 0 3 ,0 3 1 3 ,0 7 3 ,0 2 0 3 ,0 8 7 3 ,0 7 3 3 ,0 5 4 3 ,0 5 5 3 ,0 7 6 3 ,0 4 9 3 ,0 3 ,0 6 3 ,0 7 6 3 ,0 3 5 3 ,0 3 7 3 ,0 8 6 3 ,0 4 9 2 ,0 3 4 ,0 8 4 ,0 9 5 4 ,0 8 6 4 ,0 1 4 4 ,0 4 9 3 ,0 8 0 4 ,0 5 0 4 ,0 2 6 3 ,0 7 1 4 ,0 1 8 3 ,0 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.20. Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2022 +Figure 4.20. Gini Index of Garut Regency, West Java Province and National Year 2017-2022 +Dari analisis kuadran, Kabupaten Garut From the quadrant analysis, Garut +berada di kuadran IV daerah-daerah degan Regency is in the quadrant IV of regency/city +pencapaian Indeks Gini lebih baik dari rata- with the achievement of the Gini Index better +rata kabupaten di provinsi Jawa Barat than the average district in West Java +(0,375) dan dan penurunan/perbaikan province (0.375) and reduction/improvement +tingkat ketimpangan lebih baik dari rata- in the level of inequality is better than +rata, turun 0,020 poin menjadi 0,302 pada average, down 0.020 points to 0.302 in +tahun 2022. 2022. +272 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.21. Analisis Kuadran Perbandingan Capaian Indeks Gini Kabupaten Garut +dengan Rata-rata Gap Kabupaten/Kota Tahun 2022 +Figure 4.21. Quadrant Analysis of Comparison of Gini Index Achievements of Garut Regency +with Average Regency/City Gap in 2022 +4.7. Laju Pertumbuhan Penduduk/Population Growth Rate +Jumlah Penduduk Kabupaten Garut The population of Garut Regency in 2022 +pada tahun 2022 berdasarkan data Badan based on data from the Central Statistics +Pusat Statistik diproyeksikan sebanyak +Agency is projected to be 2,627,220 people, +2.627.220 jiwa, terdiri dari laki-laki +consisting of 1,345,400 men and 1,281,820 +sebanyak 1.345.400 jiwa dan perempuan +women. The condition of the population has +sebanyak 1.281.820 jiwa. Kondisi jumlah +increased with a population growth rate of +penduduk tersebut mengalami peningkatan +dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.86%, and reached 121.82% of the target of +0,86%, dan mencapai 121,82% dari target 1.1%. The population density level in 2022 +1,1%. Tingkat kepadatan penduduk pada has decreased from 2021 to an average of +tahun 2022 mengalami penurunan dari +845.56 people/km2. +tahun 2021 menjadi rata-rata sebesar +845,56 jiwa/ km2. +273 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 4.10. Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Data BPS +Tahun 2020-2022 +Table 4.10. Population Growth Rate Based on Data from the Central Statistics Agency +for 2020–2022 +Indikator Tahun/Year +indicator 2020 2021 2022 +1. Jumlah Penduduk (Jiwa)* 2.585.607 2.604.787 2.627.220 +- Laki-Laki (Jiwa) 1.324.971 1.334.360 1.345.400 +- Perempuan (Jiwa) 1.260.636 1.270.427 1.281.820 +2. Sex Ratio (%) 105,1 105 105,12 +3. Laju Pertumbuhan Penduduk (%)* 0,75 0,56 0,86 +4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 832,17 838,34 845,56 +5. Jumlah Rumah Tangga (KK) 658.461 650.096 655.467 +6. Rasio Ketergantungan Umur 47,59 47,23 47,16 +Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2023, data yang dikelola dalam SIPD +Source: Garut Regency Central Bureau of Statistics, 2023, data managed in SIPD +4.8. Inflasi/Inflation +Inflasi merupakan salah satu indikator Inflation is an economic indicator that +ekonomi yang menunjukkan kecenderungan shows a tendency to increase prices for goods +naiknya harga barang dan jasa pada +and services in general which takes place +umumnya yang berlangsung secara terus +continuously and occurs due to economic +menerus dan terjadi karena adanya kegiatan +activity with demand and supply. In 2022, +ekonomi dengan adanya permintaan +the calculation of inflation for Garut Regency, +(demand) dan penawaran (supply). Pada +tahun 2022, perhitungan inflasi Kabupaten based on BPS data which refers to the +Garut, berdasarkan data BPS yang mengacu inflation rate in Tasikmalaya City of 6.65 +pada tingkat inflasi di Kota Tasikmalaya percent with a IHK of 111.78 and the lowest +sebesar 6,65 persen dengan IHK sebesar +is in Cirebon City of 4.86 percent with a IHK +111,78 dan terendah terjadi di Kota Cirebon +of 110.32, shows the condition of increasing +sebesar 4,86 persen dengan IHK sebesar +prices was less controlled compared to the +110,32, menunjukkan kondisi peningkatan +harga-harga yang kurang terkendali previous year, where during a period of 12 +dibandingkan tahun sebelumnya, dimana months inflation in general had reached +selama kurun waktu 12 bulan inflasi secara 6.65%. This is an indication that the +umum telah mencapai 6,65%. Hal tersebut +macroeconomic burden of living for +merupakan suatu indikasi bahwa beban +households in Garut Regency in 2022 has +hidup rumah tangga secara makro di +increased by approximately 5.48%, with the +Kabupaten Garut pada tahun 2022 +same structure of needs as the previous year, +mengalami peningkatan sebesar kurang +lebih 5,48%, dengan struktur kebutuhan namely in 2021 of 1.17%. Inflation in 2022 +yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu tends to experience a high increase, this is +pada tahun 2021 sebesar 1,17%. Kondisi indicated by the increase in most of the +inflasi pada tahun 2022 cenderung +spending group indices caused by increases +mengalami kenaikan yang tinggi, hal ini +in world commodity prices and domestic +274 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar supply disruptions due to weather. This +indeks kelompok pengeluaran yang caused an increase in inflation in almost all +didisebabkan oleh kenaikan harga-harga +regions including West Java inflation of +komoditas dunia dan juga gangguan pasokan +6.04% and National inflation of 5.51%. +domestik akibat cuaca. Hal ini menyebabkan +Inflation in 2022 will reach 10.00% of the +kenaikan inflasi hampir di seluruh wilayah +2022 target of 2.5% - 4.5%. Comparison of +termasuk inflasi Jawa Barat sebesar 6,04% +dan Nasional sebesar 5,51%. Pencapaian Inflation in Garut Regency, West Java and +inflasi tahun 2022 mencapai 10,00% dari National is presented in the figure below. +target Tahun 2022 sebesar 2,5% - 4,5%. +Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa +Barat dan Nasional tersaji pada gambar +dibawah ini. +7 +6,65 +6 6,04 +5,51 +5 +3,88 +4 3,54 +3,63 3,21 +3 3,61 3,13 +2,72 +2,18 1,87 +2 2,3 +1,68 1,69 +1 1,72 1,61 1,17 +0 +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +Kab. Garut Nasional Jawa Barat +Sumber: BPS Kabupaten Garut Tahun 2023, Diolah BAPPEDA Kabupaten Garut, dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency 2023, Processed by BAPPEDA Garut Regency, managed in SIPD +Gambar 4.22. Perbandingan Inflasi Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017-2022 +Figure 4.22. Comparison of Inflation of Garut Regency, West Java and National Year 2017-2022 +Perbandingan inflasi tahun 2022 pada The comparison of inflation in 2022 in +tujuh kota di Jawa Barat menunjukkan seven cities in West Java shows that Garut +bahwa inflasi Kabupaten Garut sebesar Regency inflation of 6,65% (based on BPS +6,65% (berdasarkan data BPS mengacu data referring to inflation in Tasikmalaya +pada inflasi di Kota Tasikmalaya), City), experienced the second highest +mengalami inflasi tertinggi kedua inflation compared to 6 other cities, and the +dibandingkan dengan 6 kota lainnya, dan city of Bandung was ranked first with an +Kota Bandung berada pada peringkat satu inflation rate of 7.45%.. +dengan nilai inflasi 7,45%. +275 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +Tabel 4.11. Perbandingan Indeks Harga Konsumen dan Perubahannya Bulan Desember 2022 +di Tujuh Kota di Jawa Barat dan Nasional +Table 4.11. Comparison of Consumer Price Indexes and Their Changes December 2022 +in Seven Cities in West Java and National +IHK Inflasi Inflasi Tahun Inflasi Tahun ke +Kota Desember Desember Kalender (ytd) tahun (yoy) +N City CPI Inflation Calendar Year Year-on-year +o December December Inflation (ytd) Inflation (yoy) +2021 2021 +1 Bogor 115,54 0,49 5,82 5,82 +2 Sukabumi 113,32 0,50 5,45 5,45 +3 Bandung 115,43 2,04 7,45 7,45 +4 Cirebon 110,32 0,35 4,86 4,86 +5 Bekasi 115,67 0,46 5,37 5,37 +6 Depok 114,90 0,32 6,06 6,06 +7 Tasikmalaya 111,78 0,53 6,65 6,65 +Gabungan Jawa Barat 115,11 0,74 6,04 6,04 +Nasional 113,59 0,66 5,51 5,51 +Sumber: BPS Kabupaten Garut, Tahun 2023, yang dikelola dalam SIPD +Source: BPS Garut Regency, 2023, which is managed in SIPD +276 Profil Daerah Kabupaten Garut +Profile of Garut Regency +2022 +BAB 5 PENUTUP/ +CHAPTER 5 CLOSURE +5. Bab V Penutup/Chapter 5 Closure +Demikian penyusunan buku Profil Thus, the preparation of the 2023 Garut +Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 ini Regency Regional Profile book was made that +dibuat yang sekiranya dapat bermanfaat if it can be useful for readers in obtaining data +bagi pembaca dalam mendapatkan data dan and information and can be used as a +informasi serta dapat digunakan sebagai reference in conducting development +acuan dalam melakukan perencanaan planning and evaluation materials for the +pembangunan dan bahan evaluasi atas implementation of local government +pelaksanaan program dan kegiatan programs and activities. +pemerintah daerah. +Dalam penyusunan buku ini masih In the preparation of this book there are +terdapat banyak kekurangan baik dari segi isi still many shortcomings both in terms of +maupun cara penyajiannya, karena itu content and how it is presented, therefore +masukan dan saran dari pembaca sangat input and suggestions from readers are very +kami harapkan demi terwujudnya much expected for the realization of the +penyempurnaan kualitas dan kuantitas buku improvement of the quality and quantity of +Profil Daerah Kabupaten Garut di masa yang the Garut Regency Profile book in the future. +akan datang. +278 diff --git a/raw/se2016.bps.go.id_umkumb_files_umkumb_00_Pusat_00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf.md b/raw/se2016.bps.go.id_umkumb_files_umkumb_00_Pusat_00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b5b11b64df200912cbf122dbee1b92b2a89179b --- /dev/null +++ b/raw/se2016.bps.go.id_umkumb_files_umkumb_00_Pusat_00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf.md @@ -0,0 +1,642 @@ +--- +url: https://se2016.bps.go.id/umkumb/files/umkumb/00_Pusat/00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf +title: "00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf" +domain: se2016.bps.go.id +crawl_date: 2026-03-26 10:34:19 +source_type: government +quality_score: 79 +is_priority: true +--- + +# 00_booklet_SE2016Lanjutan_01_Potensi_UMK.pdf + +Katalog: 9102067 +UUSSAAHHAA +MMIIKKRROO +KKEECCIILL +A +BADAN PUSAT STATISTIK UUSSAAHHAA +MMIIKKRROO +KKEECCIILL +B UUSSAAHHAA +MMIIKKRROO +KKEECCIILL +i POTENSI USAHA MIKRO KECIL +No. ISBN: 978-602-438-212-4 +No. Publikasi: 03220.1814 +No. Katalog: 9102067 +Ukuran Buku: 17,6x25 cm +Jumlah Halaman: vi + 26 halaman +Naskah: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik +Penyunting: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik +Gambar Kulit: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik +Gambar: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik +Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik +ii Kata +Pengantar +Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau +listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran +yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha +Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016-Lanjutan. +Hasil pendataan SE2016-Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan +perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) +dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi +aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi +tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk +membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan +regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan +demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan +pekerjaan pun makin meningkat. +Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi +baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016- +Lanjutan. +Jakarta, Desember 2018 +Kepala Badan Pusat Statistik +Republik Indonesia +Suhariyanto +iii iv Daftar Isi +KATA PENGANTAR iii +DAFTAR ISI v +PENDAHULUAN vi +UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI INDONESIA 1 +UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK 5 +PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA 9 +PELAKU UMK PERLU MENINGKATKAN KAPABILITAS 15 +KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN 19 +PROSPEK DAN KENDALA USAHA 23 +v Pendahuluan +Dunia usaha Indonesia pada saat ini Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga +masih didominasi oleh Usaha Mikro mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak +Kecil (UMK). Dari hasil SE2016- mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan +Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; +dari 26 juta usaha atau 98,68 persen dari kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) +total usaha nonpertanian di Indonesia. yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; +Usaha ini juga mampu menyerap tenaga penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu +kerja Indonesia lebih dari 59 juta orang mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang +atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga berorientasi ekspor. +kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa +Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan +Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, +roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan +UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat +keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK +usaha-usaha besar lainnya berjatuhan. +untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk +Keunggulan UMK dalam bertahan dari mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK +badai krisis karena berbagai alasan. mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang +Pertama, umumnya UMK menghasilkan penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan +barang konsumsi dan jasa yang dekat sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja. +dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, +Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk +UMK tidak mengandalkan bahan baku +melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan +impor dan lebih memanfaatkan sumber +analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan +daya lokal baik dari sisi sumber daya +Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan +manusia, modal, bahan baku, maupun +bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha +peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis +Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, +UMK menggunakan modal relatif rendah. +dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi +Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak +kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan +begitu merasakan pengaruh krisis global +memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau +yang biasanya ditandai dengan penurunan +kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan +nilai tukar rupiah yang dalam. +vi kinerja UMK. UMK +B a g i a n +MENDOMINASI +JUMLAH +1 +USAHA DI +INDONESIA +1 UMK mempunyai peran yang sangat Pulau Jawa dengan jumlah penduduk +penting dalam menggerakkan roda hampir setengah penduduk Indonesia +perekonomian Indonesia. Pengelolaan masih menjadi konsentrasi UMK. Jumlah +usaha ini dilakukan secara sederhana UMK di pulau ini mencapai lebih dari 60 +sehingga lebih banyak menjadi pilihan karena persen. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, +memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi +sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan dengan jumlah UMK tertinggi di Indonesia. +ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari Sementara provinsi lain di luar Jawa dengan +kehidupan masyarakat dalam mencukupi jumlah UMK yang besar adalah Sumatera +kebutuhan hidup dan memiliki fleksibilitas Utara dan Sulawesi Selatan. +yang tinggi dalam aktivitasnya. Jenis barang/ +komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu- +waktu dapat berganti. Tempat usahanya +tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat +berpindah. Oleh sebab itu, mayoritas UMK di +Indonesia beroperasi secara komersil kurang +dari 10 tahun. +Persentase UMK di Indonesia mencapai 98,68 +persen dari total jumlah usaha di Indonesia. +Jumlah UMK tersebar pada semua kategori +nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan +Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan +Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi +jumlah UMK dengan jumlah hampir mencapai +50 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan +UMK +Penyediaan Makan Minum (Kategori I) dan +MENDOMINASI +usaha Industri Pengolahan (Kategori C) juga +mempunyai kontribusi yang besar, masing- JUMLAH +masing lebih dari 16 persen. USAHA DI +INDONESIA +2 Gambar 1 +Persentase Jumlah UMK Menurut Tahun Mulai Beroperasi Secara Komersial, 2017 +2,45% +39,10% +2016 +2011-2015 +25,22% +21,68% +<2001 +2006-2010 +11,55% +2001-2005 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +Gambar 2 +Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017 +Gambar 2 +0 10 20 30 40 50 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +33 Tabel 1 +Persentase UMK Menurut Pulau, 2017 +Pulau Persentase +Sumatera 18,63 +Jawa 60,74 +Bali dan Nusa Tenggara 5,66 +Kalimantan 5,13 +Sulawesi 8,12 +Maluku dan Papua 1,72 +Total 100,00 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +4 UMK +B a g i a n +SEBAGAI +PENYERAP +2 +TENAGA KERJA +TERBANYAK +5 Jumlah UMK yang sangat besar di Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling +Indonesia tentunya sangat berperan banyak pada usaha Perdagangan Besar +untuk menyerap tenaga kerja sekaligus dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil +mengurangi pengangguran. Berdasarkan data dan Sepeda Motor (Kategori G) mencapai +Sakernas 2017, pengangguran di Indonesia lebih dari sepertiga dari tenaga kerja pada +mencapai 5 persen, terbanyak pada lulusan UMK secara keseluruhan. Usaha Industri +SMK yang mencapai lebih dari 11 persen. Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan +Tingginya kontribusi lulusan SMK terhadap Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum +jumlah pengangguran di Indonesia, salah (Kategori I) menempati urutan kedua dan +satu disebabkan rendahnya keahlian soft ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada +skill lulusan SMK khususnya di SMK yang UMK. Secara-rata-rata per usaha, aktivitas +kualitas pendidikannya belum teruji. Selain Konstruksi (Kategori F) dan Pendidikan +SMK, pengangguran juga banyak terjadi pada (Kategori P) memiliki penyerapan tenaga kerja +lulusan SMA yang mencapai 8 persen. Hal tertinggi yaitu sekitar 10 pekerja per usaha. +ini mengindikasikan bahwa pengangguran Namun secara umum, rata-rata penyerapan +cukup banyak terjadi pada angkatan kerja tenaga kerja UMK di Indonesia hanya sebesar +dengan tingkat pendidikan menengah. 2 pekerja per usaha. +Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja +dengan tingkat pendidikan menengah ini +akan menjadi aksi yang sangat strategis agar +mereka mampu menciptakan usaha sendiri. +UMK merupakan salah satu wadah yang paling +tepat untuk menampung para tenaga kerja +yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016- +Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK +UMK +telah menyerap tiga per empat tenaga kerja +SEBAGAI +nonpertanian di Indonesia, atau mencapai 59 +PENYERAP +juta orang. +TENAGA +KERJA +6 TERBANYAK Gambar 3 +Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan, 2017 +11.41 +8.29 +6.88 +5.54 5.50 +5.18 +2.82 +2.47 +1.63 +Tidak Tidak SD SMP SMA SMK Akademi/ Univer- Total +Sekolah Tamat Diploma sitas +SD +Sumber: BPS, Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2017 +Gambar 4 +Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017 +Gambar 4 +0 10 20 30 40 50 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan 77 Tabel 2 +Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian +Menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017 +Jumlah Jumlah Rata-rata Penyerapan +Kategori Lapangan Usaha +Usaha Tenaga Kerja Tenaga Kerja +B. Pertambangan dan Penggalian 170.004 376.711 2 +C. Industri Pengolahan 4.348.459 11.707.339 3 +D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara 29.928 53.538 2 +Dingin +E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan 91.541 182.817 2 +dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi +F. Konstruksi 225.795 2.161.410 10 +G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan 12.097.326 22.493.987 2 +Perawatan Mobil dan Sepeda Motor +H. Pengangkutan dan Pergudangan 1.281.250 1.684.037 1 +I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 4.431.154 8.530.342 2 +J. Informasi dan Komunikasi 625.772 977.381 2 +K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi 86.266 406.598 5 +L. Real Estat 385.491 507.937 1 +M, N. Jasa Perusahaan 352.936 1.055.068 3 +P. Pendidikan 590.423 5.873.101 10 +Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 209.048 893.338 4 +R,S. Aktivitas Jasa Lainnya 1.148.296 2.363.281 2 +Total 26.073.689 59.266.885 2 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +8 PENGELOLAAN +B a g i a n +UMK +DILAKUKAN +3 +SECARA +SEDERHANA +9 PENGELOLAAN +UMK +DILAKUKAN +SECARA +SEDERHANA +UMK di Indonesia memiliki karakteristik +informal, yaitu usaha yang dicirikan +dengan tidak adanya status badan +hukum, tidak adanya sistem pencatatan +keuangan, dijalankan dengan modal yang +terbatas dan keahlian yang terbatas, serta +bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, +penggunaan teknologi yang masih sederhana. +juga bermanfaat untuk mendesain produk, +Pengelolaan yang sederhana ini tentunya +pemasaran dan lain-lain. Sayangnya, kurang dari +akan berpengaruh terhadap pendapatan +10 persen UMK yang menggunakan komputer dan +yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk +memanfaatkan internet. +meningkatkan kinerja UMK adalah menjalin +kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus +untuk mendapatkan pembinaan, bantuan meningkatkan daya saing produknya, kemitraan +modal, bantuan pemasaran, pengadaan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, +bahan baku, dan lainnya. Upaya tersebut usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. +diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala +UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan +masyarakat. besar. Hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin +kemitraan dengan perusahaan lain. +Dari data SE2016-Lanjutan menunjukkan +bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara Di antara sektor nonpertanian di Indonesia, UMK +sederhana tercermin dari status badan hukum Aktivitas Pendidikan dan Aktivitas Keuangan dan +dan penggunaan teknologi. Di Indonesia, Asuransi yang pengelolaannya paling baik. Hal ini +jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih tercermin dari variabel-variabel status badan usaha, +sangat mendominasi yaitu mencapai lebih penggunaan internet, dan penggunaan komputer. +dari 90 persen. Mayoritas UMK juga belum Sementara dari aspek menjalin kemitraan, hampir +menggunakan komputer dan memanfaatkan semua kategori belum menjalin kemitraan secara +internet. Komputer dan internet tidak hanya optimal. +10 Gambar 5 +Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Usaha, 2017 +4,66% +Izin Khusus +93,45% +Tidak +Berbadan +Usaha +1,89% +Badan Usaha +Lainnya +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +Gambar 6 +Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2016 +6,22% +Menggunakan +93,78% Komputer +Tidak +Menggunakan +Komputer +11 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan Gambar 7 +Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Internet dalam Usaha, 2016 +9,76% +Menggunakan +90,24% Internet +Tidak +Menggunakan +Internet +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +Gambar 8 +Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2016 +6,95% +Menjalin +Kemitraan +93,05% +Tidak +Menjalin +Kemitraan +12 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan Tabel 3 +Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer, Menggunakan Internet dan Menjalin +Kemitraan Menurut Kategori Lapangn Usaha, 2016 +Kategori Lapangan Usaha Berbadan Menggunakan Menggunakan Menjalin +Usaha Komputer Internet Kemitraan +B. Pertambangan dan Penggalian 1,71 0,46 1,69 3,92 +C. Industri Pengolahan 4,46 3,46 7,26 9,73 +D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air 9,74 52,73 56,27 22,45 +Panas dan Udara Dingin +E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air 3,42 2,37 3,63 8,15 +Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang +Sampah, dan Aktivitas Remediasi +F. Konstruksi 19,62 20,08 22,13 13,78 +G. Perdagangan Besar dan Eceran, 4,63 3,50 7,21 7,12 +Reparasi dan Perawatan Mobil dan +Sepeda Motor +H. Pengangkutan dan Pergudangan 4,28 2,45 7,50 4,23 +I. Penyediaan Akomodasi dan 2,45 1,61 4,74 2,61 +Penyediaan Makan Minum +J. Informasi dan Komunikasi 3,34 26,31 38,42 10,87 +K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi 63,84 53,26 34,49 15,99 +L. Real Estat 2,00 1,75 4,32 0,65 +M, N. Jasa Perusahaan 14,65 35,19 33,79 13,30 +P. Pendidikan 73,63 65,57 56,84 14,23 +Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan 54,05 25,46 29,36 16,67 +Aktivitas Sosial +R,S. Aktivitas Jasa Lainnya 4,63 8,75 15,33 4,96 +Total 6,55 6,22 9,76 6,95 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +13 14 PELAKU +B a g i a n +UMK +PERLU +4 +MENINGKATKAN +KAPABILITAS +15 Salah satu faktor keberhasilan suatu Secara umum kualitas pendidikan pengelola +usaha adalah sumber daya manusia UMK masih rendah. Lebih dari 40 persen +yang berkualitas dengan sistem pengelola berpendidikan SD atau tidak +manajemen pembagian tugas yang baik. tamat SD. Pengelola dengan pendidikan +Namun, sebagian besar usaha dilakukan SMA dan SMK juga cukup besar mencapai +secara perorangan. Karena skala usaha 30 persen. Masih rendahnya pendidikan +yang kecil dan pengelolaannya dilakukan pengelola UMK menjadi tantangan bagi +secara sederhana, seluruh proses usaha atau Pemerintah untuk memberikan bantuan +produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri bagi pelaku usaha ini, misalnya dengan +oleh pengelola atau pengusaha. Selain itu, memberikan pelatihan. Sayangnya, Hasil +masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa +keluarga/tidak dibayar. Hasil data SE2016- UMK yang pekerjanya pernah mengikuti +Lanjutan menunjukkan sekitar 21 persen UMK pelatihan hanya 4,11 persen. +dibantu oleh pekerja keluarga/tidak dibayar. +Kategori yang paling banyak dibantu buruh +tidak dibayar adalah aktivitas Penyediaan +Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum +(Kategori I) dan Perdagangan Besar dan +Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan +Sepeda Motor (Kategori G). +Peranan UMK dalam menggerakkan +perekonomian tidak terlepas dari peran +perempuan baik sebagai pengusaha maupun +tenaga kerja. Secara umum, persentase +pengusaha UMK yang berjenis kelamin PELAKU +perempuan sekitar 43 persen. Meskipun masih UMK +rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap PERLU +cukup tinggi mengingat masih berlakunya +MENINGKATKAN +stereotipe bahwa laki-laki dianggap sebagai +KAPABILITAS +pencari nafkah utama. Berpijak dengan hal +tersebut dapat diduga bahwa UMK juga +16 +dijalankan sebagai penunjang perekonomian +keluarga. Gambar 9 +Persentase UMK Nonpertanian +Menurut Status Pekerja, 2016 +20,84% +Tidak Dibayar +64,72% +Tetap dan 14,44% +Kontrak +Tidak Tetap/Harian/ +Outsourcing +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +Gambar 10 +Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017 +43,45% +Perempuan +56,55% +Laki-Laki +17 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan Gambar 11 +Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017 +8,95% +29,02% +Perguruan Tinggi +SMA dan SMK +40,56% +21,48% Tidak Sekolah/ +Tidak Tamat SD/ +SMP Tamat SD +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +Tabel 4 +Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori Lapangan Usaha dan Status Pekerja, 2016 +Tetap dan Tidak Tetap/Harian/ Tidak Dibayar +Kategori Lapangan Usaha +Kontrak Outsourcing +B. Pertambangan dan Penggalian 61,54 25,40 13,06 +C. Industri Pengolahan 52,53 25,80 21,66 +D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin 73,32 4,59 22,10 +E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur 66,98 15,14 17,88 +Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi +F. Konstruksi 26,60 72,87 0,53 +G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil 64,95 7,75 27,30 +dan Sepeda Motor +H. Pengangkutan dan Pergudangan 83,87 9,25 6,87 +I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 65,48 6,00 28,52 +J. Informasi dan Komunikasi 72,97 2,81 24,22 +K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi 82,80 4,97 12,23 +L. Real Estat 79,09 2,23 18,68 +M, N. Jasa Perusahaan 61,02 27,99 10,99 +P. Pendidikan 87,49 9,54 2,97 +Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 84,19 7,57 8,24 +18 +R,S. Aktivitas Jasa Lainnya 69,71 18,69 11,60 +Total 64,72 14,44 20,84 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan KINERJA USAHA +DARI SISI B a g i a n +KEUANGAN +5 +19 KINERJA +USAHA +DARI SISI +KEUANGAN +Kinerja usaha merupakan hasil dari +kegiatan pemanfaatan sumber daya +suatu usaha yang dapat diukur dengan +beragam cara, salah satunya adalah laba +usaha. Berdasarkan data hasil SE2016-Lanjutan, +perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) +menunjukkan capaian yang positif meskipun +beberapa usaha dipandang mengalami Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori +penurunan. Lebih dari seperempat pengusaha lapangan usaha, Kategori L (Real Estat) dan G +UMK di Indonesia menyatakan bahwa (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan +keuntungan mereka di tahun 2016 menurun Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) merupakan +jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. kategori lapangan usaha yang paling +Meski demikian, sektor UMK secara nasional menguntungkan dengan rasio sebesar 0,28 +mampu menghasilkan omset/pendapatan dan 0,35. UMK pada kategori-kategori tersebut +mencapai lebih dari Rp 5 ribu triliun. mampu mendulang pendapatan hingga sekitar +tiga kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan +Selain laba usaha, rasio pengeluaran terhadap +rasio pengeluaran terhadap pendapatan +pendapatan (cost to income) juga digunakan +tertinggi ada pada Kategori Komunikasi dan +untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. +Informasi dengan rasio mencapai 0,79. +Semakin rendah rasio suatu usaha maka +semakin baik atau semakin menguntungkan Namun demikian, Kategori, L, dan G bukanlah +usaha tersebut. Pada tabel 5 dapat terlihat usaha yang memberikan rata-rata balas jasa +bahwa UMK di Provinsi Sulawesi Utara adalah pekerja yang tertinggi. Aktivitas Kesehatan +yang paling profitable di Indonesia dengan Manusia dan Aktivitas Sosial memiliki nilai balas +rasio 0,49. Sektor UMK di provinsi ini mampu jasa pekerja tertinggi, yaitu sekitar 28 juta per +mengais keuntungan hingga nyaris dua kali pekerja. Selanjutnya, Kategori F (Konstruksi) dan +lipat biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, rasio Kategori P (Pendidikan) memberikan balas jasa +pengeluaran tertinggi ada di provinsi Jawa lebih dari 20 juta per pekerja. +Tengah dengan rasio 0,65. +20 Tabel 5 +Peta Sebaran UMK menurut Kinerja Keuangan Tertinggi dan Terendah Di Masing-Masing Pulau, 2017 +Rasio Rasio +Banyaknya Pengeluaran Banyaknya Pengeluaran +Pulau Terendah Tertinggi +Usaha Terhadap Usaha Terhadap +Pendapatan Pendapatan +Sumatera Kep. Bangka Belitung 124.721 0,55 Aceh 422.469 0,63 +Jawa Jawa Timur 4.569.822 0,51 Jawa Tengah 4.105.917 0,65 +Bali Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur 430.312 0,57 Nusa Tenggara Barat 580.168 0,61 +Kalimantan Kalimantan Utara 51.844 0,53 Kalimantan Selatan 461.762 0,60 +Sulawesi Sulawesi Utara 292.122 0,49 Sulawesi Tenggara 279.421 0,61 +Papua Maluku 147.698 0,53 Maluku Utara 80.219 0,61 +Catatan: +Rasio pengeluaran terhadap pendapatan menunjukkan tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu +usaha maka semakin menguntungkan atau semakin baik kinerja keuangannya +Jawa Tengah merupakan provinsi dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi se-indonesia +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan rasio pengeluaran terhadap pendapatan terendah se-indonesia +Gambar 12 +Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015 +7,66% +26,73% +Tidak Dapat Dibandingkan +Menurun +25,47% 40,14% +Meningkat Tetap +21 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan Ga mbar 13 +RaGsiaom Pbeanr g1e3l uaran terhadap Pendapatan menurut Kategori Lapangan Usaha, 2017 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +Tabel 6 +Balas Jasa dan Upah Per Pekerja UMK Nonpertanian Selama Setahun Menurut +Kategori Lapangan Usaha (Ribu Rupiah), 2017 +Kategori Lapangan Usaha Balas Jasa +B. Pertambangan dan Penggalian 17.607 +C. Industri Pengolahan 12.031 +D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin 13.221 +E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi 14.265 +F. Konstruksi 23.537 +G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 14.286 +H. Pengangkutan dan Pergudangan 16.188 +I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 14.166 +J. Informasi dan Komunikasi 11.020 +K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi 17.878 +L. Real Estat 13.259 +M, N. Jasa Perusahaan 13.148 +P. Pendidikan 23.233 +Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial 28.337 +22 +R,S. Aktivitas Jasa Lainnya 12.870 +Total 16.717 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan PROSPEK DAN +B a g i a n +KENDALA +USAHA 6 +23 RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya kapasitas usahanya. Kebijakan pemerintah dalam +peningkatan usaha–usaha yang pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya +berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu sudah sangat terbuka. Lembaga keuangan saat ini +usaha yang memiliki prospek bagus di masa telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang +mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank +adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan +ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor +atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi 17/12/PBI/2015). Namun hanya sekitar 12 persen +perolehan keuntungan, atau omset. Pengusaha usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke +UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka lembaga keuangan. Alasan UMK tidak mengajukan +akan lebih baik di masa mendatang ada sekitar kredit melalui lembaga keuangan utamanya +43 persen. adalah karena 47 persen merasa belum perlu untuk +mengajukan kredit. Sedangkan bagi pengusaha yang +Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, +membutuhkan kredit namun belum mengajukan/ +tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi +mendapatkan kredit adalah karena alasan bunga +kendala yang dihadapi. UMK di Indonesia 78 +tinggi, tidak memiliki agunan, tidak tahu prosedur, +persen memiliki kendala dalam menjalankan +prosedur sulit, dan usulan ditolak. +usaha. Adanya pesaing dan permasalahan +permodalan/likuiditas merupakan kendala +utama yang dihadapi. Masing-masing sekitar 60 +persen pengusaha UMK menyatakan memiliki +kendala tersebut. +Permodalan merupakan faktor produksi +utama yang harus ada pada setiap proses +produksi atau usaha. Oleh sebab itu, akses +kredit dari lembaga keuangan merupakan hal +yang penting agar UMK dapat meningkatkan +PROSPEK +24 +DAN KENDALA +USAHA Gambar 14 +Persentase UMK Menurut Prospek UMK Tahun 2018 +19,10% +4,99% +Tidak Dapat +Dibandingkan +Lebih Buruk +3,52% +Sama Buruk +29,47% +Sama Baik +42,92% +Lebih Baik +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan Gambar 15 +Gambar 15 +Persentase UMK Yang +Menyatakan Adanya Kendala +Usaha Menurut Jenis Kendala +(Persen), 2017 +25 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan Gambar 16 +Persentase UMK Menurut Akses Permodalan dari Lembaga Keuangan, 2016 +11,70% +Memperoleh/ +88,30% mengajukan +kredit +Tidak +memperoleh/ +KARTU KREDIT +mengajukan kredit +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan +Gambar 17 +Gambar 17 +Persentase UMK yang Tidak Memperoleh/Mengajukan Kredit dari Lembaga Keuangan +Menurut Alasannya, 2016 +26 +Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan 27 D A T A +M E N C E R D A S K A N B A N G S A +BADAN PUSAT STATISTIK +28 +Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710 +Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046 +Homepage : http://www.bps.go.id E-mail : bpshq@bps.go.id diff --git a/raw/selatan.jakarta.go.id_berita-selatan_detail_sudinsos-jaksel-terus-jangkau-pmks.md b/raw/selatan.jakarta.go.id_berita-selatan_detail_sudinsos-jaksel-terus-jangkau-pmks.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a9d4698503bf48c53dcacf4ac7894c46a526879f --- /dev/null +++ b/raw/selatan.jakarta.go.id_berita-selatan_detail_sudinsos-jaksel-terus-jangkau-pmks.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +url: https://selatan.jakarta.go.id/berita-selatan/detail/sudinsos-jaksel-terus-jangkau-pmks +title: "Sudinsos Jaksel Terus Jangkau PMKS - Situs Web Resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan" +domain: selatan.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:56:30 +source_type: government +quality_score: 54 +is_priority: false +--- + +# Sudinsos Jaksel Terus Jangkau PMKS - Situs Web Resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan + +Suku Dinas Sosial (Sudinsos) Kota Administrasi Jakarta Selatan, terus menjangkau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kali ini, mereka berhasil menjangkau empat orang PMKS, di beberapa wilayah Jakarta Selatan. Penjangkauan ini, merupakan hasil kinerja dari Tim Reaksi Cepat (TRC) dan P3S (Pelayanan,Pengawasan dan Pengendalian Sosial) Sudin Sosial Jaksel, dari berbagai Pos Pantau yang tersebar di beberapa titik baik kecamatan serta kelurahan. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan Mursidin Nasir mengatakan, empat PMKS yang dijaring oleh timnya tersebut, dijangkau di daerah Kebayoran Baru, Pancoran, serta Pasar Minggu. "satu di Jalan Radio Dalam, Kecamatan Kebayoran Baru, satu lagi di Pancoran, serta dua orang di jalan Karang Pola, Pasar Minggu," ujarnya, Rabu (26/7). Mursidin menjelaskan, keempat PMKS yang ditangkap oleh timnya tersebut, tidak sama kategori antara yang satu dengan lainnya. "Jadi yang dijangkau itu dua orang pengemis dan dua orang pengamen punk," paparnya. Mursidin menjelaskan, penjangkauan berlangsung dengan lancar, tanpa adanya hambatan yang terjadi di lapangan. "Semuanya berlangsung secara kondusif," ungkapnya. Mursidin menambahkan, keempat PMKS ini, akan dirujuk oleh Sudinsos Jaksel ke Panti Sosial, supaya tidak lagi mengulang perbuatan mereka. "Telah dirujuk ke PSBI BD 2 Cipayung, untuk mendapatkan pelayanan dan pembinaan lebih lanjut," pungkasnya. (KIP JS) Sudinsos Jaksel Terus Jangkau PMKS KESEJAHTERAAN RAKYAT  /  Dibaca 409 + Sudinsos Jaksel Terus Jangkau PMKS + + + Penulis : KIP JS / Editor : Kosong / Fotografer : Kosong + + + Rabu, 26 Jul 2017 + Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Inovatif, Berkeadilan diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_s356f8457_alhamdulillah-gaji-asn-kini-bisa-via-bank-muamalat.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_s356f8457_alhamdulillah-gaji-asn-kini-bisa-via-bank-muamalat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7cf9a309c8857fbd9fb9fb586b61caefd9f3e745 --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_s356f8457_alhamdulillah-gaji-asn-kini-bisa-via-bank-muamalat.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/s356f8457/alhamdulillah-gaji-asn-kini-bisa-via-bank-muamalat +title: "Alhamdulillah, Gaji ASN Kini Bisa Via Bank Muamalat | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:58:43 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Alhamdulillah, Gaji ASN Kini Bisa Via Bank Muamalat | Republika Online + +Atas kepercayaan ini, Bank Muamalat berkomitmen untuk memberi pelayanan terbaik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan RI telah menunjuk Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) atau payroll bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah instansi pemerintah seperti Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang tersebar di Sulawesi, Papua, dan Sumatra telah menjalin kerja sama payroll dengan Bank Muamalat. Bank Muamalat mengapresiasi dukungan dari Kementerian Keuangan kepada industri perbankan syariah yang telah memberikan ruang yang luas bagi bank syariah untuk menjadi penyalur gaji ASN. "Atas kepercayaan ini, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar lebih banyak lagi instansi milik negara yang mempercayakan pengelolaan gajinya di Bank Muamalat," ujar Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan. di Muamalat Tower, Jakarta, Kamis (26/10/2023). Indra mengatakan, Bank Muamalat secara resmi ditunjuk sebagai BPG berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 50/PB/2023 tanggal 16 Mei 2023 lalu. Bank Muamalat pun telah menawarkan sejumlah manfaat kepada ASN di instansi yang membuka rekening payroll di Bank Muamalat. Para ASN diberikan manfaat berupa bebas biaya layanan rekening bulanan, tidak diperlukan setoran awal saat pembukaan rekening, serta tanpa adanya minimum saldo. Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan, ASN berkesempatan mendapatkan plafond untuk pembiayaan iB Multiguna hingga Rp 1 miliar untuk jangka waktu 15 tahun. Bahkan, untuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) tenornya pun bisa sampai dengan 20 tahun. Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan aturan untuk mengakomodasi kebutuhan ASN yang menginginkan produk dan jasa keuangan syariah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Melalui peraturan ini, ASN memiliki opsi produk dan layanan perbankan syariah yang lebih luas dan variatif seperti tabungan haji, pembiayaan syariah hingga produk investasi berbasis syariah seperti sukuk. Dengan adanya aturan ini, bank syariah mendapatkan manfaat berupa peningkatan jumlah rekening nasabah ritel yang nantinya berdampak positif pada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK). Ask me! Alhamdulillah, Gaji ASN Kini Bisa Via Bank Muamalat Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan RI telah menunjuk Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) atau payroll bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah instansi pemerintah seperti Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang tersebar di Sulawesi, Papua, dan Sumatra telah menjalin kerja sama payroll dengan Bank Muamalat. + + + + + Bank Muamalat mengapresiasi dukungan dari Kementerian Keuangan kepada industri perbankan syariah yang telah memberikan ruang yang luas bagi bank syariah untuk menjadi penyalur gaji ASN. "Atas kepercayaan ini, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar lebih banyak lagi instansi milik negara yang mempercayakan pengelolaan gajinya di Bank Muamalat," ujar Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan. di Muamalat Tower, Jakarta, Kamis (26/10/2023). + + + + Baca Juga + + + Bank Muamalat dan BPKH Mudahkan Diaspora Indonesia di Hong Kong Mendaftar Haji + + Bank Muamalat Pacu Pertumbuhan Produk Reksa Dana + + Gandeng BPRS, Bank Muamalat Kerja Sama Produk dan Layanan Digital + + + Indra mengatakan, Bank Muamalat secara resmi ditunjuk sebagai BPG berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 50/PB/2023 tanggal 16 Mei 2023 lalu. Bank Muamalat pun telah menawarkan sejumlah manfaat kepada ASN di instansi yang membuka rekening payroll di Bank Muamalat.  + Para ASN diberikan manfaat berupa bebas biaya layanan rekening bulanan, tidak diperlukan setoran awal saat pembukaan rekening, serta tanpa adanya minimum saldo. Tak hanya itu, dari sisi pembiayaan, ASN berkesempatan mendapatkan plafond untuk pembiayaan iB Multiguna hingga Rp 1 miliar untuk jangka waktu 15 tahun. Bahkan, untuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) tenornya pun bisa sampai dengan 20 tahun. + + + + Sebagai informasi, pemerintah telah menerbitkan aturan untuk mengakomodasi kebutuhan ASN yang menginginkan produk dan jasa keuangan syariah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat. Melalui peraturan ini, ASN memiliki opsi produk dan layanan perbankan syariah yang lebih luas dan variatif seperti tabungan haji, pembiayaan syariah hingga produk investasi berbasis syariah seperti sukuk. + Dengan adanya aturan ini, bank syariah mendapatkan manfaat berupa peningkatan jumlah rekening nasabah ritel yang nantinya berdampak positif pada peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK). +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_sa0mx7423_jadi-pemain-utama-bsi-sambut-baik-kolaborasi-btn-syariah-dan-muamalat.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_sa0mx7423_jadi-pemain-utama-bsi-sambut-baik-kolaborasi-btn-syariah-dan-muamalat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a8388b78bb1ca2cdb4717972d0414518de2ddd3 --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_sa0mx7423_jadi-pemain-utama-bsi-sambut-baik-kolaborasi-btn-syariah-dan-muamalat.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/sa0mx7423/jadi-pemain-utama-bsi-sambut-baik-kolaborasi-btn-syariah-dan-muamalat +title: "Jadi Pemain Utama, BSI Sambut Baik Kolaborasi BTN Syariah dan Muamalat | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:31 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Jadi Pemain Utama, BSI Sambut Baik Kolaborasi BTN Syariah dan Muamalat | Republika Online + +Penggabungan BTN Syariah dengan Muamalat memasuki babak akhir. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merger atau penggabungan BTN Syariah dengan Muamalat memasuki babak akhir. Diharapkan, proses due diligience bisa rampung April nanti. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, fokus bisnis usai akusisi tidak akan berubah dan tetap akan fokus di segmen kredit pemilikan rumah (KPR), baik subsidi maupun non subsidi yang akan terus didorong. "Mungkin nanti kami akan tambahkan bagaimana kami masuk ke bisnis UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), “ ujar Hirwandi di Jakarta, Rabu (6/3/2024) lalu. Sebagai pemain utama di industri perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyambut baik kolaborasi BTN dan Muamalat yang akan fokus pada segmen kredit KPR dan pembiayaan haji. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan hadirnya sejumlah pemain baru akan menjadi stimulus dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah. “Kami terus terang melihat dinamika di market syariah, ya kami senang. Karena aturan yang berlaku di pasar, apabila supplier banyak, maka diikuti demand yang meningkat,” ujarnya saat ditemui di Kantor BSI, Gedung The Tower Jakarta, Jumat (8/3/2024). Anton mengatakan, dengan hadirnya pemain di perbankan syariah, maka paling tidak dari sisi branding keuangan syariah akan naik dan penyedia jasa seperti perbanakan juga mengalami kenaikan. “Dan InsyaAllah pembeli juga naik. Ini bagian logika umum,” kata Anton. Saat ini, BTN juga telah menunjuk sekuritas, kantor akuntan publik (KAP), dan firma hukum terbesar di Indonesia untuk melakukan due dilligence. Diharapkan proses aksi korporasi ini akan rampung pada Oktober 2025. Aksi korporasi ini mau tidak mau harus dilakukan lantaran adanya persyaratan POJK nomor 12 tahun 2023 yang mewajibkan bank syariah harus spin off apabila jumlah asetnya telah mencapai Rp 50 triliun atau 50 persen dari total aset induk, dan harus diselesaikan selambat-lambatnya dua tahun. Ask me! Jadi Pemain Utama, BSI Sambut Baik Kolaborasi BTN Syariah dan Muamalat Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Merger atau penggabungan BTN Syariah dengan Muamalat memasuki babak akhir. Diharapkan, proses due diligience bisa rampung April nanti. + + + + + + Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan, fokus bisnis usai akusisi tidak akan berubah dan tetap akan fokus di segmen kredit pemilikan rumah (KPR), baik subsidi maupun non subsidi yang akan terus didorong. "Mungkin nanti kami akan tambahkan bagaimana kami masuk ke bisnis UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), “ ujar Hirwandi di Jakarta, Rabu (6/3/2024) lalu. + + + + + Baca Juga + + + BSI Catat Transkasi ZISWAF Capai Rp 8,8 Miliar di Januari 2024 + + BSI Dorong Ziswaf Jadi Instrumen Ekonomi Syariah Berkelanjutan + + BSI Maslahat Gelar Live Streaming Penyaluran Bantuan Palestina + + + Sebagai pemain utama di industri perbankan syariah, Bank Syariah Indonesia (BSI) menyambut baik kolaborasi BTN dan Muamalat yang akan fokus pada segmen kredit KPR dan pembiayaan haji. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan hadirnya sejumlah pemain baru akan menjadi stimulus dalam mendorong pertumbuhan keuangan syariah. + “Kami terus terang melihat dinamika di market syariah, ya kami senang. Karena aturan yang berlaku di pasar, apabila supplier banyak, maka diikuti demand yang meningkat,” ujarnya saat ditemui di Kantor BSI, Gedung The Tower Jakarta, Jumat (8/3/2024). + + + + Anton mengatakan, dengan hadirnya pemain di perbankan syariah, maka paling tidak dari sisi branding keuangan syariah akan naik dan penyedia jasa seperti perbanakan juga mengalami kenaikan. “Dan InsyaAllah pembeli juga naik. Ini bagian logika umum,” kata Anton. + Saat ini, BTN juga telah menunjuk sekuritas, kantor akuntan publik (KAP), dan firma hukum terbesar di Indonesia untuk melakukan due dilligence. Diharapkan proses aksi korporasi ini akan rampung pada Oktober 2025. Aksi korporasi ini mau tidak mau harus dilakukan lantaran adanya persyaratan POJK nomor 12 tahun 2023 yang mewajibkan bank syariah harus spin off apabila jumlah asetnya telah mencapai Rp 50 triliun atau 50 persen dari total aset induk, dan harus diselesaikan selambat-lambatnya dua tahun. + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_t0kbpm423_pembiayaan-sosial-bsi-tembus-rp-579-triliun-zakat-hijau-jadi-inovasi-baru.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_t0kbpm423_pembiayaan-sosial-bsi-tembus-rp-579-triliun-zakat-hijau-jadi-inovasi-baru.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8c252c36a003d9278154e66b866839b575d0791a --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_t0kbpm423_pembiayaan-sosial-bsi-tembus-rp-579-triliun-zakat-hijau-jadi-inovasi-baru.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/t0kbpm423/pembiayaan-sosial-bsi-tembus-rp-579-triliun-zakat-hijau-jadi-inovasi-baru +title: "Pembiayaan Sosial BSI Tembus Rp 57,9 Triliun, Zakat Hijau Jadi Inovasi Baru | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:08 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Pembiayaan Sosial BSI Tembus Rp 57,9 Triliun, Zakat Hijau Jadi Inovasi Baru | Republika Online + +BSI perkuat peran keuangan syariah dalam isu sosial dan perubahan iklim. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat pembiayaan sosial sebesar Rp 57,9 triliun hingga Maret 2025, tumbuh 24,36 persen secara tahunan ( year on year / yoy). Sementara, pembiayaan hijau mencapai Rp 14,6 triliun atau naik 16,64 persen yoy. Capaian ini memperkuat posisi BSI sebagai pemain utama dalam inovasi keuangan sosial Islam yang responsif terhadap tantangan ekonomi global. “Sejak berdiri, BSI konsisten meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan sebagai komitmen kuat mendukung pembangunan ekonomi yang hijau, sosial, dan inklusif. Hingga Maret 2025, pembiayaan hijau sebesar Rp 14,6 triliun tumbuh 16,64 persen yoy. Pembiayaan sosial sebesar Rp 57,9 triliun tumbuh 24,36 persen yoy,” ujar Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta, dalam forum Menara Syariah-INCEIF University Symposium 2 , Senin (4/8/2025). Bob menjelaskan, pembiayaan sosial BSI didorong oleh penyaluran kepada UMKM dan kelompok perorangan berpenghasilan rendah (PBR). Pendekatan ini sejalan dengan Kerangka Kerja Keberlanjutan BSI yang mengacu pada Maqashid Syariah dan mencakup tiga pilar perbankan berkelanjutan, operasional nol emisi, serta inklusi keuangan dan distribusi ZISWAF. “BSI berkomitmen mewujudkan perbankan syariah yang mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin melalui penerapan keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sinergi antara pertumbuhan bisnis, manfaat bagi masyarakat dan nasabah, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Bob. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah penerbitan Sukuk Berkelanjutan. Pada Tahap I tahun 2024, BSI menghimpun Rp 3 triliun dengan kelebihan permintaan hingga tiga kali lipat. Sementara, Tahap II tahun 2025 berhasil mengumpulkan Rp 5 triliun dengan oversubscribe 4,4 kali. Manfaat dari sukuk ini menjangkau sektor hijau dan sosial. “Di sektor hijau, melalui proyek energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah berkelanjutan, hingga produk ramah lingkungan. Di sektor sosial, seperti akses layanan esensial, pembiayaan UMKM, ketahanan pangan, dan pemberdayaan sosial ekonomi,” jelasnya. Kinerja keuangan yang solid juga tercermin dari kontribusi zakat perusahaan. Sepanjang 2024, BSI menyalurkan zakat sebesar Rp 268,5 miliar, menjadikannya penyumbang zakat terbesar di Indonesia. Sejak 2021 hingga Maret 2025, total zakat perusahaan mencapai Rp 727 miliar, zakat karyawan Rp 145 miliar, dan zakat nasabah Rp 160 miliar. “Alhamdulillah, peningkatan zakat mencerminkan pertumbuhan laba bersih perusahaan. Dengan laba dua digit, kontribusi zakat pun meningkat. Hingga Maret 2025, lebih dari 200.000 masyarakat telah merasakan manfaatnya. Insya Allah , jumlah ini terus bertambah seiring kinerja BSI,” tutur Bob. BSI juga memperkenalkan inovasi “Zakat Hijau” hasil kolaborasi dengan BAZNAS dan UNDP, yang dipresentasikan dalam Forum Zakat dan Wakaf Dunia 2024 serta di Markas Besar PBB. Inisiatif ini menjadikan zakat sebagai alat mitigasi perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. “Inisiatif Zakat Hijau adalah instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pengentasan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim. Melalui kerja sama yang kuat, inisiatif ini dapat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional, sehingga memperkuat dampaknya,” kata Bob. Ask me! Pembiayaan Sosial BSI Tembus Rp 57,9 Triliun, Zakat Hijau Jadi Inovasi Baru Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat pembiayaan sosial sebesar Rp 57,9 triliun hingga Maret 2025, tumbuh 24,36 persen secara tahunan ( year on year / yoy). Sementara, pembiayaan hijau mencapai Rp 14,6 triliun atau naik 16,64 persen yoy. Capaian ini memperkuat posisi BSI sebagai pemain utama dalam inovasi keuangan sosial Islam yang responsif terhadap tantangan ekonomi global. + + + + + “Sejak berdiri, BSI konsisten meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan sebagai komitmen kuat mendukung pembangunan ekonomi yang hijau, sosial, dan inklusif. Hingga Maret 2025, pembiayaan hijau sebesar Rp 14,6 triliun tumbuh 16,64 persen yoy. Pembiayaan sosial sebesar Rp 57,9 triliun tumbuh 24,36 persen yoy,” ujar Wakil Direktur Utama BSI, Bob T Ananta, dalam forum Menara Syariah-INCEIF University Symposium 2 , Senin (4/8/2025). + + + + Baca Juga + + + Jadi Pesaing BSI, OJK Ungkap Bakal Ada Spin-off 3 Bank Syariah + + Bancassurance BSI-Prudential Syariah Dukung Ekonomi Syariah Nasional + + Sri Mulyani Terbitkan Aturan Pajak Emas Baru, Ini Respons BSI + + + Bob menjelaskan, pembiayaan sosial BSI didorong oleh penyaluran kepada UMKM dan kelompok perorangan berpenghasilan rendah (PBR). Pendekatan ini sejalan dengan Kerangka Kerja Keberlanjutan BSI yang mengacu pada Maqashid Syariah dan mencakup tiga pilar perbankan berkelanjutan, operasional nol emisi, serta inklusi keuangan dan distribusi ZISWAF. + “BSI berkomitmen mewujudkan perbankan syariah yang mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil’alamin melalui penerapan keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sinergi antara pertumbuhan bisnis, manfaat bagi masyarakat dan nasabah, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Bob. + + + + Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah penerbitan Sukuk Berkelanjutan. Pada Tahap I tahun 2024, BSI menghimpun Rp 3 triliun dengan kelebihan permintaan hingga tiga kali lipat. Sementara, Tahap II tahun 2025 berhasil mengumpulkan Rp 5 triliun dengan oversubscribe 4,4 kali. + Manfaat dari sukuk ini menjangkau sektor hijau dan sosial. “Di sektor hijau, melalui proyek energi terbarukan, pengelolaan air dan limbah berkelanjutan, hingga produk ramah lingkungan. Di sektor sosial, seperti akses layanan esensial, pembiayaan UMKM, ketahanan pangan, dan pemberdayaan sosial ekonomi,” jelasnya. + Kinerja keuangan yang solid juga tercermin dari kontribusi zakat perusahaan. Sepanjang 2024, BSI menyalurkan zakat sebesar Rp 268,5 miliar, menjadikannya penyumbang zakat terbesar di Indonesia. Sejak 2021 hingga Maret 2025, total zakat perusahaan mencapai Rp 727 miliar, zakat karyawan Rp 145 miliar, dan zakat nasabah Rp 160 miliar. + “Alhamdulillah, peningkatan zakat mencerminkan pertumbuhan laba bersih perusahaan. Dengan laba dua digit, kontribusi zakat pun meningkat. Hingga Maret 2025, lebih dari 200.000 masyarakat telah merasakan manfaatnya. Insya Allah , jumlah ini terus bertambah seiring kinerja BSI,” tutur Bob. + BSI juga memperkenalkan inovasi “Zakat Hijau” hasil kolaborasi dengan BAZNAS dan UNDP, yang dipresentasikan dalam Forum Zakat dan Wakaf Dunia 2024 serta di Markas Besar PBB. Inisiatif ini menjadikan zakat sebagai alat mitigasi perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan. + “Inisiatif Zakat Hijau adalah instrumen keuangan sosial Islam yang mendukung pengentasan kemiskinan dan mitigasi perubahan iklim. Melalui kerja sama yang kuat, inisiatif ini dapat terintegrasi dalam kebijakan pembangunan nasional, sehingga memperkuat dampaknya,” kata Bob. + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_t8a3y4451_selamat-jalan-profesor-pertama-gontor-prof-dr-kh-amal-fathullah-zarkasyi-ma.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_t8a3y4451_selamat-jalan-profesor-pertama-gontor-prof-dr-kh-amal-fathullah-zarkasyi-ma.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e16ed6f8bb66cefba0e5c9ef20d3ddba63c84b1 --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_t8a3y4451_selamat-jalan-profesor-pertama-gontor-prof-dr-kh-amal-fathullah-zarkasyi-ma.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/t8a3y4451/selamat-jalan-profesor-pertama-gontor-prof-dr-kh-amal-fathullah-zarkasyi-ma +title: "Selamat Jalan Profesor Pertama Gontor, Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:43:18 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Selamat Jalan Profesor Pertama Gontor, Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA | Republika Online + +Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA dikenal sebagai pejuang muadalah pesantren. Oleh : Deden Mauli Darajat, Ketua Umum Alumni Gontor 2002 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat itu di Istanbul, sekitar akhir tahun 2012, dalam perjalanan pulang menemani Pak Hamid Fahmi Zarkasyi setelah beliau menjadi narasumber pada seminar internasional, beliau menjelaskan kepada saya tentang pendirian Universitas Darussalam Gontor. Saya pun diminta beliau untuk mengajar di kampus tersebut yang dulu dinamakan dengan Institut Studi Islam Darussalam (ISID). Saya tidak bisa menolaknya. Akhir tahun 2013 saya pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studi master jurnalistik pada Fakultas Komunikasi Universitas Ankara Turki. Tahun 2014 ISID berubah menjadi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor), yang secara formal dilembagakan sebagai universitas berbasis pesantren yang mengedepankan integrasi keilmuan dan akhlak. Saya menepati janji saya menjadi dosen tetap pada prodi Ilmu Komunikasi di kampus tersebut selama 7 tahun. Saat itu Rektornya adalah Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., dan wakilnya adalah Prof. Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, MA. Hari sabtu ini (3 Januari 2026) kabar duka datang dari Gontor, yaitu Prof Amal wafat dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor dan akademisi Indonesia. Pak Amal, sapaan akrab beliau, merupakan guru besar tetap pertama di Universitas Darussalam Gontor—dicatat sebagai profesor pertama yang dikukuhkan di UNIDA Gontor pada tahun 2014 dalam bidang Ilmu Kalam dan ‘aqidah Islam. Beliau lahir di Ponorogo, 4 November 1949, sebagai putera keempat dari K.H. Imam Zarkasyi, salah seorang Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Pendidikan beliau meliputi Sarjana Perbandingan Agama di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Magister Filsafat Islam di Universitas Kairo, Mesir, serta Doktor dalam bidang Aqidah dan Pemikiran Islam dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Sebagai akademisi yang mengasah dan memperkaya kajian teologi Islam kontemporer, beliau dikenal luas tidak hanya di lingkungan pesantren tetapi juga dalam forum-forum akademik internasional. Beliau menekankan pentingnya pemikiran ‘aqidah yang solid dan pendidikan holistik untuk menghadapi tantangan zaman, serta aktif menyuarakan kontribusi pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Kiprah beliau di UNIDA Gontor tidak sebatas sebagai dosen atau profesor. Sejak tahun 1969 beliau mengabdi mengajar di Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyyah (KMI), kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Pembantu Rektor, hingga menjadi Rektor pertama UNIDA Gontor (2014-2020), sebelum akhirnya mengakhiri masa jabatan rektor dan diberi amanah sebagai Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Presiden UNIDA Gontor. Ask me! Selamat Jalan Profesor Pertama Gontor, Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi, MA Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Deden Mauli Darajat, Ketua Umum Alumni Gontor 2002 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat itu di Istanbul, sekitar akhir tahun 2012, dalam perjalanan pulang menemani Pak Hamid Fahmi Zarkasyi setelah beliau menjadi narasumber pada seminar internasional, beliau menjelaskan kepada saya tentang pendirian Universitas Darussalam Gontor. Saya pun diminta beliau untuk mengajar di kampus tersebut yang dulu dinamakan dengan Institut Studi Islam Darussalam (ISID). Saya tidak bisa menolaknya. + + + + + Akhir tahun 2013 saya pulang ke Indonesia setelah menyelesaikan studi master jurnalistik pada Fakultas Komunikasi Universitas Ankara Turki. Tahun 2014 ISID berubah menjadi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA Gontor), yang secara formal dilembagakan sebagai universitas berbasis pesantren yang mengedepankan integrasi keilmuan dan akhlak. + + + + + Baca Juga + + + Duka Mendikdasmen: Prof Amal Fathullah Ulama Pejuang Pesantren + + Gugur di Jalan Amanah: in Memoriam Prof. Dr. KH. Amal Fathullah Zarkasyi + + Ratusan Rakaat Sholat Sunnah Pendiri Gontor KH Imam Zarkasyi untuk Amal Fathullah + + + Saya menepati janji saya menjadi dosen tetap pada prodi Ilmu Komunikasi di kampus tersebut selama 7 tahun. Saat itu Rektornya adalah Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., dan wakilnya adalah Prof. Dr. Hamid Fahmi Zarkasyi, MA. + Hari sabtu ini (3 Januari 2026) kabar duka datang dari Gontor, yaitu Prof Amal wafat dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor dan akademisi Indonesia. Pak Amal, sapaan akrab beliau, merupakan guru besar tetap pertama di Universitas Darussalam Gontor—dicatat sebagai profesor pertama yang dikukuhkan di UNIDA Gontor pada tahun 2014 dalam bidang Ilmu Kalam dan ‘aqidah Islam. + + + + Beliau lahir di Ponorogo, 4 November 1949, sebagai putera keempat dari K.H. Imam Zarkasyi, salah seorang Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor. Pendidikan beliau meliputi Sarjana Perbandingan Agama di IAIN Sunan Ampel Surabaya, Magister Filsafat Islam di Universitas Kairo, Mesir, serta Doktor dalam bidang Aqidah dan Pemikiran Islam dari Universiti Malaya, Kuala Lumpur. + Sebagai akademisi yang mengasah dan memperkaya kajian teologi Islam kontemporer, beliau dikenal luas tidak hanya di lingkungan pesantren tetapi juga dalam forum-forum akademik internasional. Beliau menekankan pentingnya pemikiran ‘aqidah yang solid dan pendidikan holistik untuk menghadapi tantangan zaman, serta aktif menyuarakan kontribusi pendidikan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. + Kiprah beliau di UNIDA Gontor tidak sebatas sebagai dosen atau profesor. Sejak tahun 1969 beliau mengabdi mengajar di Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyyah (KMI), kemudian menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin, Pembantu Rektor, hingga menjadi Rektor pertama UNIDA Gontor (2014-2020), sebelum akhirnya mengakhiri masa jabatan rektor dan diberi amanah sebagai Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor dan Presiden UNIDA Gontor. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_tajju0472_penghimpunan-wakaf-uang-melalui-inovasi-segmen.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_tajju0472_penghimpunan-wakaf-uang-melalui-inovasi-segmen.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1023ef3ae8ba469d74da23bc90118197e0fe103e --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_tajju0472_penghimpunan-wakaf-uang-melalui-inovasi-segmen.md @@ -0,0 +1,142 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/tajju0472/penghimpunan-wakaf-uang-melalui-inovasi-segmen +title: "Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Inovasi Segmen | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:46:47 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Inovasi Segmen | Republika Online + +Wakaf uang akan tumbuh besar ketika publik percaya uangnya dikelola profesional. Oleh : Jaharuddin, Ekonom Universitas Muhammadiyah Jakarta REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka “potensi wakaf uang” sering terdengar seperti slogan. Padahal, jika dibedah berdasarkan sumbernya, kita akan melihat peta yang sangat konkret— sekaligus mengejutkan—tentang di mana uang wakaf sesungguhnya bisa “diambil” (secara sukarela), bagaimana cara paling realistis mengumpulkannya, dan mengapa beberapa segmen jauh lebih menentukan daripada yang lain. Estimasi potensi wakaf uang nasional yang dibahas di sini mencapai Rp 181.974.320.880.000 per tahun. Yang menarik bukan sekadar totalnya tetapi komposisinya. Sebagian besar “terkunci” pada kebiasaan ekonomi harian masyarakat, bukan momen seremonial. Mari kita mulai dengan peta yang terang, pekerja swasta adalah lokomotif utama. Dari potensi nasional, segmen ini menyumbang Rp 120.866.400.000.000 atau 66,42 persen. Artinya, dua dari tiga rupiah potensi wakaf uang nasional ada pada ruang kebijakan yang sebenarnya sangat operasional - pola gajian, payroll , Human Resources Information System (HRIS), budaya perusahaan, dan sistem pembayaran. Segmen terbesar kedua, nasabah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) sebesar Rp 30.000.000.000.000 atau 16,49 persen— petunjuk bahwa wakaf uang modern akan menang jika ia menempel pada aplikasi dan transaksi, bukan pada spanduk. Segmen berikutnya, wakaf uang masjid raya/besar/agung Rp 7.680.000.000.000 (4,22 persen), diaspora Rp 6.000.000.000.000 (3,30 persen), dan dari dana abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Rp 4.475.000.000.000 (2,46 persen). Ada juga wakaf deviden BUMN Rp 4.050.000.000.000 (2,23 persen) dan ASN kementerian/lembaga Rp 3.081.600.000.000 (1,69 persen). Sementara segmen yang sering menjadi sorotan publik—jamaah umrah dan haji—secara angka tetap penting tetapi tidak dominan, umrah Rp 2.000.000.000.000 (1,10 persen) dan haji Rp 241.000.000.000 (0,13 persen). Kategori lain seperti pekerja migran Rp 274.000.000.000 (0,15 persen), calon pengantin Rp 102.320.880.000 (0,06 persen), dana abadi pesantren Rp 780.000.000.000 (0,43 persen), serta dana-dana abadi perguruan tinggi lainnya menyumbang porsi kecil namun strategis untuk membangun ekosistem. Ada pula Dana Abadi Kemaslahatan BPKH yang pada data ini tertera Rp 22.000.000.000 (0,01 persen)—kecil dalam peta ini tetapi secara desain kelembagaan ia bisa menjadi pengungkit reputasi, standardisasi, dan governance . Dua kesimpulan cepat dari peta tersebut. Pertama, lebih dari 82 persen potensi nasional bertumpu pada dua segmen—pekerja swasta dan nasabah LKSPWU. Kedua, jika kita terus mempromosikan wakaf uang dengan cara sama untuk semua orang, kita menghabiskan energi di tempat yang dampaknya kecil. Kita butuh kreativitas yang diarahkan oleh data, segment-based fundraising. Bukan berarti segmen kecil diabaikan—justru segmen kecil sering menjadi laboratorium inovasi—tetapi strategi nasional harus dimulai dari lokomotif, lalu membangun gerbongnya. Masalah terbesar wakaf uang di Indonesia bukan “kurang ajakan”, melainkan “kurang sistem”. Wakaf uang kalah bukan karena orang tidak mau berwakaf tetapi wakaf belum menjadi kebiasaan otomatis dalam arus keuangan harian. Orang lupa, malas membuka aplikasi, ragu lembaga pengelola, atau tidak merasakan dampak. Di sinilah ide dan kreativitas menentukan, mendesain wakaf sebagai infrastruktur perilaku, bukan sekadar kampanye. Prinsipnya sederhana, kurangi friksi, naikkan kepercayaan, dan tampilkan dampak. Untuk segmen terbesar—pekerja swasta—solusi paling masuk akal adalah wakaf gaji mikro, potongan sukarela bernilai kecil tetapi rutin, terintegrasi payroll perusahaan. Nilai kecil itu kuncinya, karena ia mengubah psikologi, dari “donasi besar yang berat” menjadi “kebiasaan ringan yang tak terasa”. Bahkan Rp 10 ribu–Rp 25 ribu per bulan terasa mungkin bagi banyak orang, apalagi jika ada opsi fleksibel (naik-turun) dan transparansi real-time . Yang membuat skema ini “beradab” adalah desain persetujuan, harus jelas, mudah opt-in, mudah berhenti, dan tidak ada paksaan. Perusahaan tidak menjadi pemaksa; perusahaan menjadi fasilitator kebajikan. Namun payroll bukan hanya persoalan teknis. Ia juga soal budaya organisasi. Di sinilah kreativitas bisa melompat, mengapa tidak ada matching wakaf dari perusahaan, seperti program kesehatan atau pelatihan? Misalnya, perusahaan menambah 10 persen dari total wakaf karyawan sebagai program CSR berbasis wakaf produktif. Ini bukan sekadar insentif, tetapi sinyal kepercayaan, “Perusahaan ikut menanggung kebaikan ini.” Jika dikombinasikan dengan pelaporan proyek yang jelas—beasiswa vokasi, klinik pekerja informal, atau modal mikro pedagang sekitar—maka wakaf gaji berubah menjadi identitas kebanggaan, bukan kewajiban sosial. Segmen kedua—nasabah LKSPWU—menuntut strategi yang berbeda, wakaf menempel pada transaksi. Fitur paling cerdas bukan tombol wakaf yang “harus dicari”, melainkan wakaf yang “muncul saat tepat”: ketika orang membayar tagihan, top-up, atau belanja. Di sinilah konsep wakaf kembalian ( round-up ) menjadi sangat kuat. Setiap transaksi dibulatkan ke atas, selisihnya otomatis menjadi wakaf. Karena nominalnya mikro, resistensi rendah; karena frekuensinya tinggi, totalnya bermakna. Model ini juga cocok bagi generasi digital yang tidak suka prosedur panjang. Wakaf uang, pada akhirnya, akan menang jika ia secepat “scan QR”. Masjid raya/besar/agung adalah simpul ketiga yang potensinya besar. Namun, masjid tidak cukup hanya memasang QR. Masjid perlu menaikkan level, dari pengumpulan dana menjadi kurasi portofolio dampak. Jamaah jangan hanya diberi rekening, tetapi diberi pilihan program yang terukur, wakaf untuk beasiswa santri, klinik dhuafa, perbaikan rumah tidak layak huni, atau penguatan aset wakaf produktif. Setiap program punya indikator capaian yang dipajang di papan masjid dan dashboard digital, dana terkumpul, proyek berjalan, manfaat diterima, dan laporan periodik. Ketika masjid mampu menunjukkan “jejak dampak”, trust meningkat dan wakaf tumbuh sebagai kebiasaan jamaah, bukan sekadar momen Jumat. Untuk diaspora dan pekerja migran, kuncinya kanal remittance dan rasa keterikatan pada kampung halaman. Inovasi yang masuk akal adalah Wakaf Remitansi, saat mengirim uang pulang, ada pilihan otomatis menyisihkan sebagian kecil sebagai wakaf untuk proyek spesifik di daerah asal. Ini mengubah wakaf dari sesuatu yang abstrak menjadi “investasi sosial ke kampung sendiri”. Bila platform remitansi atau bank menambah program matching, efek psikologinya kuat, diaspora merasa kontribusinya dihargai dan digandakan. Dengan desain yang tepat, wakaf diaspora bukan hanya sumber dana, juga jembatan reputasi Indonesia sebagai pusat filantropi Islam modern. Jamaah umrah dan haji memang bukan segmen terbesar secara angka dalam peta ini, tetapi ia punya satu keunggulan, momen spiritual yang puncak. Masalahnya, kita sering memanfaatkan momen ini dengan cara keliru, menambah daftar “pungutan”. Yang lebih elegan adalah wakaf perjalanan yang diposisikan sebagai pilihan mikro dan bermakna—misalnya wakaf air, wakaf kursi roda, wakaf layanan kesehatan jamaah—dengan pelaporan yang jelas pasca-perjalanan. Orang tidak merasa “ditarik”, tetapi merasa “meninggalkan jejak”. Kreativitasnya ada pada desain narasi, wakaf sebagai bagian dari pengalaman ibadah, bukan tambahan biaya. Segmen institusi—kampus, pesantren, dan dana abadi—adalah jalur pembentuk peradaban. Di sinilah wakaf uang harus dinaikkan menjadi endowment culture. Kampus dan pesantren dapat membangun wakaf alumni berlangganan, komitmen kecil bulanan yang dikelola sebagai dana abadi, dengan tujuan sangat spesifik (beasiswa, riset, pengembangan kurikulum, layanan kesehatan santri). Ini bukan meminta “donasi besar”, tetapi membangun “kepemilikan bersama”. Jika satu institusi berhasil membangun tata kelola yang kuat—audit, laporan, dan proyek yang jelas—ia akan menjadi model yang menular ke institusi lain. Namun, semua ide di atas akan rapuh jika kita melewatkan syarat mutlak, trust dan governance . Wakaf uang akan tumbuh besar ketika publik percaya bahwa uangnya dikelola profesional, aman, dan berdampak. Itu berarti standar pelaporan yang mudah dipahami publik, audit yang konsisten, dan komunikasi dampak yang tidak mengada-ada. Indonesia tidak kekurangan niat baik; Indonesia butuh sistem yang membuat niat baik itu bertahan. Inilah mengapa inovasi teknologi harus dipasangkan dengan reformasi kelembagaan, dashboard transparansi, standar kinerja pengelola, dan mekanisme akuntabilitas yang tegas. Pada akhirnya, potensi Rp 181,97 triliun itu bukan angka untuk dipamerkan, melainkan peta jalan. Peta itu menunjukkan, jalan tercepat menuju lompatan wakaf uang adalah membangun “infrastruktur kebiasaan” di segmen dominan—pekerja swasta dan nasabah LKSPWU—sambil menguatkan simpul komunitas (masjid), simpul emosional (diaspora dan migran), simpul spiritual (haji-umrah), dan simpul peradaban (kampus-pesantren). Jika strategi ini dijalankan dengan kreativitas, transparansi, dan disiplin tata kelola, wakaf uang bisa bergerak dari wacana menjadi mesin kebaikan nasional—bukan untuk satu program sesaat, tetapi untuk pembiayaan abadi yang mengubah masa depan Indonesia. Ask me! Penghimpunan Wakaf Uang Melalui Inovasi Segmen Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Jaharuddin, Ekonom Universitas Muhammadiyah Jakarta + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka “potensi wakaf uang” sering terdengar seperti slogan. Padahal, jika dibedah berdasarkan sumbernya, kita akan melihat peta yang sangat konkret— sekaligus mengejutkan—tentang di mana uang wakaf sesungguhnya bisa “diambil” (secara sukarela), bagaimana cara paling realistis mengumpulkannya, dan mengapa beberapa segmen jauh lebih menentukan daripada yang lain. + + + + + Estimasi potensi wakaf uang nasional yang dibahas di sini mencapai Rp 181.974.320.880.000 per tahun. Yang menarik bukan sekadar totalnya tetapi komposisinya. Sebagian besar “terkunci” pada kebiasaan ekonomi harian masyarakat, bukan momen seremonial. + Mari kita mulai dengan peta yang terang, pekerja swasta adalah lokomotif utama. Dari potensi nasional, segmen ini menyumbang Rp 120.866.400.000.000 atau 66,42 persen. + + + + Artinya, dua dari tiga rupiah potensi wakaf uang nasional ada pada ruang kebijakan yang sebenarnya sangat operasional - pola gajian, payroll , Human Resources Information System (HRIS), budaya perusahaan, dan sistem pembayaran. + Segmen terbesar kedua, nasabah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) sebesar Rp 30.000.000.000.000 atau 16,49 persen— petunjuk bahwa wakaf uang modern akan menang jika ia menempel pada aplikasi dan transaksi, bukan pada spanduk. + Segmen berikutnya, wakaf uang masjid raya/besar/agung Rp 7.680.000.000.000 (4,22 persen), diaspora Rp 6.000.000.000.000 (3,30 persen), dan dari dana abadi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Rp 4.475.000.000.000 (2,46 persen). + Ada juga wakaf deviden BUMN Rp 4.050.000.000.000 (2,23 persen) dan ASN kementerian/lembaga Rp 3.081.600.000.000 (1,69 persen). Sementara segmen yang sering menjadi sorotan publik—jamaah umrah dan haji—secara angka tetap penting tetapi tidak dominan, umrah Rp 2.000.000.000.000 (1,10 persen) dan haji Rp 241.000.000.000 (0,13 persen). + Kategori lain seperti pekerja migran Rp 274.000.000.000 (0,15 persen), calon pengantin Rp 102.320.880.000 (0,06 persen), dana abadi pesantren Rp 780.000.000.000 (0,43 persen), serta dana-dana abadi perguruan tinggi lainnya menyumbang porsi kecil namun strategis untuk membangun ekosistem. + Ada pula Dana Abadi Kemaslahatan BPKH yang pada data ini tertera Rp 22.000.000.000 (0,01 persen)—kecil dalam peta ini tetapi secara desain kelembagaan ia bisa menjadi pengungkit reputasi, standardisasi, dan governance . + Dua kesimpulan cepat dari peta tersebut. Pertama, lebih dari 82 persen potensi nasional bertumpu pada dua segmen—pekerja swasta dan nasabah LKSPWU. Kedua, jika kita terus mempromosikan wakaf uang dengan cara sama untuk semua orang, kita menghabiskan energi di tempat yang dampaknya kecil. + Kita butuh kreativitas yang diarahkan oleh data, segment-based fundraising. Bukan berarti segmen kecil diabaikan—justru segmen kecil sering menjadi laboratorium inovasi—tetapi strategi nasional harus dimulai dari lokomotif, lalu membangun gerbongnya. + Masalah terbesar wakaf uang di Indonesia bukan “kurang ajakan”, melainkan “kurang sistem”. Wakaf uang kalah bukan karena orang tidak mau berwakaf tetapi wakaf belum menjadi kebiasaan otomatis dalam arus keuangan harian. + Orang lupa, malas membuka aplikasi, ragu lembaga pengelola, atau tidak merasakan dampak. Di sinilah ide dan kreativitas menentukan, mendesain wakaf sebagai infrastruktur perilaku, bukan sekadar kampanye. + Prinsipnya sederhana, kurangi friksi, naikkan kepercayaan, dan tampilkan dampak. Untuk segmen terbesar—pekerja swasta—solusi paling masuk akal adalah wakaf gaji mikro, potongan sukarela bernilai kecil tetapi rutin, terintegrasi payroll perusahaan. + Nilai kecil itu kuncinya, karena ia mengubah psikologi, dari “donasi besar yang berat” menjadi “kebiasaan ringan yang tak terasa”. Bahkan Rp 10 ribu–Rp 25 ribu per bulan terasa mungkin bagi banyak orang, apalagi jika ada opsi fleksibel (naik-turun) dan transparansi real-time . + Yang membuat skema ini “beradab” adalah desain persetujuan, harus jelas, mudah opt-in, mudah berhenti, dan tidak ada paksaan. Perusahaan tidak menjadi pemaksa; perusahaan menjadi fasilitator kebajikan. + Namun payroll bukan hanya persoalan teknis. Ia juga soal budaya organisasi. Di sinilah kreativitas bisa melompat, mengapa tidak ada matching wakaf dari perusahaan, seperti program kesehatan atau pelatihan? + Misalnya, perusahaan menambah 10 persen dari total wakaf karyawan sebagai program CSR berbasis wakaf produktif. Ini bukan sekadar insentif, tetapi sinyal kepercayaan, “Perusahaan ikut menanggung kebaikan ini.” + Jika dikombinasikan dengan pelaporan proyek yang jelas—beasiswa vokasi, klinik pekerja informal, atau modal mikro pedagang sekitar—maka wakaf gaji berubah menjadi identitas kebanggaan, bukan kewajiban sosial. + Segmen kedua—nasabah LKSPWU—menuntut strategi yang berbeda, wakaf menempel pada transaksi. Fitur paling cerdas bukan tombol wakaf yang “harus dicari”, melainkan wakaf yang “muncul saat tepat”: ketika orang membayar tagihan, top-up, atau belanja. Di sinilah konsep wakaf kembalian ( round-up ) menjadi sangat kuat. + Setiap transaksi dibulatkan ke atas, selisihnya otomatis menjadi wakaf. Karena nominalnya mikro, resistensi rendah; karena frekuensinya tinggi, totalnya bermakna. Model ini juga cocok bagi generasi digital yang tidak suka prosedur panjang. Wakaf uang, pada akhirnya, akan menang jika ia secepat “scan QR”. + Masjid raya/besar/agung adalah simpul ketiga yang potensinya besar. Namun, masjid tidak cukup hanya memasang QR. Masjid perlu menaikkan level, dari pengumpulan dana menjadi kurasi portofolio dampak. + Jamaah jangan hanya diberi rekening, tetapi diberi pilihan program yang terukur, wakaf untuk beasiswa santri, klinik dhuafa, perbaikan rumah tidak layak huni, atau penguatan aset wakaf produktif. + Setiap program punya indikator capaian yang dipajang di papan masjid dan dashboard digital, dana terkumpul, proyek berjalan, manfaat diterima, dan laporan periodik. Ketika masjid mampu menunjukkan “jejak dampak”, trust meningkat dan wakaf tumbuh sebagai kebiasaan jamaah, bukan sekadar momen Jumat. + Untuk diaspora dan pekerja migran, kuncinya kanal remittance dan rasa keterikatan pada kampung halaman. Inovasi yang masuk akal adalah Wakaf Remitansi, saat mengirim uang pulang, ada pilihan otomatis menyisihkan sebagian kecil sebagai wakaf untuk proyek spesifik di daerah asal. + Ini mengubah wakaf dari sesuatu yang abstrak menjadi “investasi sosial ke kampung sendiri”. Bila platform remitansi atau bank menambah program matching, efek psikologinya kuat, diaspora merasa kontribusinya dihargai dan digandakan. + Dengan desain yang tepat, wakaf diaspora bukan hanya sumber dana, juga jembatan reputasi Indonesia sebagai pusat filantropi Islam modern. + Jamaah umrah dan haji memang bukan segmen terbesar secara angka dalam peta ini, tetapi ia punya satu keunggulan, momen spiritual yang puncak. Masalahnya, kita sering memanfaatkan momen ini dengan cara keliru, menambah daftar “pungutan”. + Yang lebih elegan adalah wakaf perjalanan yang diposisikan sebagai pilihan mikro dan bermakna—misalnya wakaf air, wakaf kursi roda, wakaf layanan kesehatan jamaah—dengan pelaporan yang jelas pasca-perjalanan. + Orang tidak merasa “ditarik”, tetapi merasa “meninggalkan jejak”. Kreativitasnya ada pada desain narasi, wakaf sebagai bagian dari pengalaman ibadah, bukan tambahan biaya. + Segmen institusi—kampus, pesantren, dan dana abadi—adalah jalur pembentuk peradaban. Di sinilah wakaf uang harus dinaikkan menjadi endowment culture. Kampus dan pesantren dapat membangun wakaf alumni berlangganan, komitmen kecil bulanan yang dikelola sebagai dana abadi, dengan tujuan sangat spesifik (beasiswa, riset, pengembangan kurikulum, layanan kesehatan santri). + Ini bukan meminta “donasi besar”, tetapi membangun “kepemilikan bersama”. Jika satu institusi berhasil membangun tata kelola yang kuat—audit, laporan, dan proyek yang jelas—ia akan menjadi model yang menular ke institusi lain. + Namun, semua ide di atas akan rapuh jika kita melewatkan syarat mutlak, trust dan governance . Wakaf uang akan tumbuh besar ketika publik percaya bahwa uangnya dikelola profesional, aman, dan berdampak. + Itu berarti standar pelaporan yang mudah dipahami publik, audit yang konsisten, dan komunikasi dampak yang tidak mengada-ada. Indonesia tidak kekurangan niat baik; Indonesia butuh sistem yang membuat niat baik itu bertahan. + Inilah mengapa inovasi teknologi harus dipasangkan dengan reformasi kelembagaan, dashboard transparansi, standar kinerja pengelola, dan mekanisme akuntabilitas yang tegas. + Pada akhirnya, potensi Rp 181,97 triliun itu bukan angka untuk dipamerkan, melainkan peta jalan. Peta itu menunjukkan, jalan tercepat menuju lompatan wakaf uang adalah membangun “infrastruktur kebiasaan” di segmen dominan—pekerja swasta dan nasabah LKSPWU—sambil menguatkan simpul komunitas (masjid), simpul emosional (diaspora dan migran), simpul spiritual (haji-umrah), dan simpul peradaban (kampus-pesantren). + Jika strategi ini dijalankan dengan kreativitas, transparansi, dan disiplin tata kelola, wakaf uang bisa bergerak dari wacana menjadi mesin kebaikan nasional—bukan untuk satu program sesaat, tetapi untuk pembiayaan abadi yang mengubah masa depan Indonesia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_tbj2v0423_suasana-rumah-duka-vidi-aldiano-di-cipete-pelayat-mulai-berdatangan.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_tbj2v0423_suasana-rumah-duka-vidi-aldiano-di-cipete-pelayat-mulai-berdatangan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..01011f9277f0659a63476241e488490c5352d75b --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_tbj2v0423_suasana-rumah-duka-vidi-aldiano-di-cipete-pelayat-mulai-berdatangan.md @@ -0,0 +1,137 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/tbj2v0423/suasana-rumah-duka-vidi-aldiano-di-cipete-pelayat-mulai-berdatangan +title: "Suasana Rumah Duka Vidi Aldiano di Cipete, Pelayat Mulai Berdatangan | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Suasana Rumah Duka Vidi Aldiano di Cipete, Pelayat Mulai Berdatangan | Republika Online + +Sejumlah kendaraan pelayat mulai berdatangan dan berderet di sekitar lokasi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Penyanyi dan penulis lagu Indonesia, Vidi Aldiano, meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026) di usia 35 tahun setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya dalam beberapa tahun terakhir. Pantauan Republika di rumah duka sekitar pukul 18.10 WIB di kediaman pribadi Vidi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, tampak sejumlah kendaraan pelayat mulai berdatangan dan berderet di sekitar lokasi. Dari sejumlah pelayat yang hadir, terlihat pula figur publik Thariq Halilintar yang datang bersama istrinya Aaliyah Massaid untuk menyampaikan belasungkawa. Tampak pula penyanyi Afgansyah Reza, Rizky Febian, Nadin Amizah, Aktris Enzy Storia, Aktor Dion Wiyoko dan Ringgo Agus Rahman. Suasana di rumah duka tidak dapat dipantau secara langsung karena awak media tidak diperkenankan mendekat ke area kediaman keluarga. Namun, di ujung gang menuju rumah duka telah terpasang bendera kuning sebagai penanda kabar duka. Wapres Gibran turut berduka Di sisi lain, sejumlah tokoh dan masyarakat turut mengungkapkan rasa belasungkawa melalui unggahan di media sosial. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun Instagram pribadinya. “Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Indonesia kehilangan talenta muda berbakat yang karya-karyanya banyak membawa warna, inspirasi, dan harapan baru bagi dunia seni Tanah Air. Dedikasi almarhum akan selalu dikenang,” tulis Gibran. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Suasana Rumah Duka Vidi Aldiano di Cipete, Pelayat Mulai Berdatangan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar duka datang dari dunia musik Tanah Air. Penyanyi dan penulis lagu Indonesia, Vidi Aldiano, meninggal dunia pada Sabtu (7/3/2026) di usia 35 tahun setelah menjalani perawatan akibat penyakit yang dideritanya dalam beberapa tahun terakhir. + + + + + Pantauan Republika di rumah duka sekitar pukul 18.10 WIB di kediaman pribadi Vidi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, tampak sejumlah kendaraan pelayat mulai berdatangan dan berderet di sekitar lokasi. + + + + Baca Juga + + + ''Kepergian Vidi Aldiano Bikin Hati Saya Hancur'', Deddy Corbuzier Ungkapkan Penyesalan + + Innalillahi Wa Innailaihi Rajiun , Penyanyi Vidi Aldiano Tutup Usia + + Vidi Aldiano Meninggal Dunia, Deddy Corbuzier Mengaku ‘Hancur’ + + + Dari sejumlah pelayat yang hadir, terlihat pula figur publik Thariq Halilintar yang datang bersama istrinya Aaliyah Massaid untuk menyampaikan belasungkawa. Tampak pula penyanyi Afgansyah Reza, Rizky Febian, Nadin Amizah, Aktris Enzy Storia, Aktor Dion Wiyoko dan Ringgo Agus Rahman. + Suasana di rumah duka tidak dapat dipantau secara langsung karena awak media tidak diperkenankan mendekat ke area kediaman keluarga. Namun, di ujung gang menuju rumah duka telah terpasang bendera kuning sebagai penanda kabar duka. + + + + + Aktor Dion Wiyoko melayat ke kediaman Vidi Aldiano. - (Muhammad Noor Alfian Choir/Republika) + + Wapres Gibran turut berduka + Di sisi lain, sejumlah tokoh dan masyarakat turut mengungkapkan rasa belasungkawa melalui unggahan di media sosial. Salah satunya disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun Instagram pribadinya. + “Turut berduka cita sedalam-dalamnya. Indonesia kehilangan talenta muda berbakat yang karya-karyanya banyak membawa warna, inspirasi, dan harapan baru bagi dunia seni Tanah Air. Dedikasi almarhum akan selalu dikenang,” tulis Gibran. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/silastik.bps.go.id_v3_index.php_mikrodata_cetak_info_ZnZSZms4aStzN2JUSVY1QklqZ08rdz09.md b/raw/silastik.bps.go.id_v3_index.php_mikrodata_cetak_info_ZnZSZms4aStzN2JUSVY1QklqZ08rdz09.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c6b9849473bdd6afafa38aa2cf76d6d4f0774ad9 --- /dev/null +++ b/raw/silastik.bps.go.id_v3_index.php_mikrodata_cetak_info_ZnZSZms4aStzN2JUSVY1QklqZ08rdz09.md @@ -0,0 +1,2358 @@ +--- +url: https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/mikrodata/cetak_info/ZnZSZms4aStzN2JUSVY1QklqZ08rdz09 +title: "ZnZSZms4aStzN2JUSVY1QklqZ08rdz09" +domain: silastik.bps.go.id +crawl_date: 2026-03-26 12:54:58 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: true +--- + +# ZnZSZms4aStzN2JUSVY1QklqZ08rdz09 + +SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +DOKUMENTASI +Detil +Nama Survei Sosial Ekonomi Nasional 2023 Maret (KOR) +Tahun 2023 +Harga Rp 26.898.219,00 +Ukuran File 1.25 GB +Format File .DBF Data Base File +Tautan Contoh Data, Layout, Kuesioner, dll +Level Penyajian Kabupaten +Jenis Kegiatan Survei +Update Terakhir 25 Mar 24 - 11:07:48 WIB +Keterangan +Kamus Data +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +1 R1207 MEROKOK numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +TEMBAKAU +BERAPA BATANG +ROKOK RATA RATA +2 R1208 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +PER MINGGU +YANG DIHISAP +APAKAH DULU +PERNAH +3 R1209 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +MEROKOK +TEMBAKAU +UMUR BALITA +4 R1401 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DALAM BULAN +APAKAH +5 R1402 MEMPUNYAI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +BUKU KIA KMS +APAKAH PERNAH +6 R1403 MEMPUNYAI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +BUKU KIA KMS +BULAN +DIIMUNISASI +7 R1404A_BLN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HEPATITIS B 24 +JAM +1 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +TANGGAL +DIIMUNISASI +8 R1404A_TGL numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HEPATITIS B 24 +JAM +TAHUN +DIIMUNISASI +9 R1404A_THN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HEPATITIS B 24 +JAM +BULAN +10 R1404B_BLN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DIIMUNISASI BCG +TANGGAL +11 R1404B_TGL numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DIIMUNISASI BCG +TAHUN +12 R1404B_THN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DIIMUNISASI BCG +BULAN +13 R1404C_BLN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 1 +TANGGAL +14 R1404C_TGL DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 1 +TAHUN +15 R1404C_THN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 1 +BULAN +16 R1404D_BLN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 1 +TANGGAL +17 R1404D_TGL DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 1 +TAHUN +18 R1404D_THN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 1 +BULAN +19 R1404E_BLN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 2 +TANGGAL +20 R1404E_TGL DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 2 +TAHUN +21 R1404E_THN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 2 +BULAN +22 R1404F_BLN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 2 +TANGGAL +23 R1404F_TGL DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 2 +TAHUN +24 R1404F_THN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 2 +BULAN +25 R1404G_BLN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 3 +TANGGAL +26 R1404G_TGL DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 3 +TAHUN +27 R1404G_THN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 3 +BULAN +28 R1404H_BLN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 3 +2 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +TANGGAL +29 R1404H_TGL DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 3 +TAHUN +30 R1404H_THN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB 3 +BULAN +31 R1404I_BLN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 4 +TANGGAL +32 R1404I_TGL DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 4 +TAHUN +33 R1404I_THN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO TETES 4 +BULAN +34 R1404J_BLN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO SUNTIK IPV +TANGGAL +35 R1404J_TGL DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO SUNTIK IPV +TAHUN +36 R1404J_THN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +POLIO SUNTIK IPV +BULAN +DIIMUNISASI +37 R1404K_BLN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +CAMPAK RUBELLA +MR +TANGGAL +DIIMUNISASI +38 R1404K_TGL numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +CAMPAK RUBELLA +MR +TAHUN +DIIMUNISASI +39 R1404K_THN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +CAMPAK RUBELLA +MR +BULAN +40 R1404L_BLN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB LANJUTAN +TANGGAL +41 R1404L_TGL DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB LANJUTAN +TAHUN +42 R1404L_THN DIIMUNISASI DPT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +HB HIB LANJUTAN +BULAN +DIIMUNISASI +43 R1404M_BLN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +CAMPAK RUBELLA +MR LANJUTAN +TANGGAL +DIIMUNISASI +44 R1404M_TGL numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +CAMPAK RUBELLA +MR LANJUTAN +TAHUN +DIIMUNISASI +45 R1404M_THN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +CAMPAK RUBELLA +MR LANJUTAN +BULAN +46 R1404N_BLN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +MMR +TANGGAL +47 R1404N_TGL DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +MMR +3 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +TAHUN +48 R1404N_THN DIIMUNISASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +MMR +APAKAH +MENERIMA +IMUNISASI DASAR +49 R1405 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +YANG TIDAK +TERCATAT DALAM +KARTU +APAKAH PERNAH +50 R1406 MENDAPAT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +IMUNISASI +APAKAH PERNAH +51 R1407 MENDAPAT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +VAKSIN BCG +APAKAH PERNAH +52 R1408 MENDAPAT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +VAKSIN POLIO +KAPAN VAKSIN +53 R1409 POLIO PERTAMA numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DITERIMA +SUDAH BERAPA +KALI +54 R1410A MENDAPATKAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +VAKSIN POLIO +TETES +SUDAH BERAPA +KALI +55 R1410B MENDAPATKAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +VAKSIN POLIO +SUNTIK IPV +APAKAH PERNAH +56 R1411 MENDAPAT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +VAKSIN DPT +SUDAH BERAPA +KALI +57 R1412 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +MENDAPATKAN +VAKSIN DPT +APAKAH PERNAH +MENDAPAT +58 R1413 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +VAKSIN HEPATITIS +B +SUDAH BERAPA +KALI +59 R1414 MENDAPATKAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +VAKSIN HEPATITIS +B +KAPAN VAKSIN +HEPATITIS B +60 R1415 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +PERTAMA +DITERIMA +APAKAH PERNAH +MENDAPAT +61 R1416I numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +SUNTIKAN +CAMPAK +APAKAH PERNAH +62 R1416II MENDAPAT numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +SUNTIKAN MMR +APAKAH PERNAH +63 R1417A numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DIBERI ASI +LAMANYA +64 R1417B0 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +PEMBERIAN ASI +LAMANYA +PEMBERIAN ASI +65 R1417B1 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +TANPA MAKANAN +PENDAMPING +4 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +LAMANYA +PEMBERIAN ASI +66 R1417B2 DENGAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +MAKANAN +PENDAMPING +BALITA BERUMUR +67 R1417I numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +0 23 BULAN +BALITA BERUMUR +68 R1417II numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +24 BULAN +APAKAH DISUSUI +69 R1418 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DIBERI ASI +APAKAH DIBERI +70 R1419A numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +SUSU SELAIN ASI +BERAPA KALI +71 R1419AY DIBERI SUSU numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +SELAIN ASI +APAKAH DIBERI +72 R1419B numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +MINUMAN LAIN +APAKAH DIBERI +MINUMAN +73 R1419C numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +BERPEMANIS +GULA +APAKAH DIBERI +74 R1420A SEREAL AKAR DAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +UMBI +APAKAH DIBERI +MAKANAN DARI +75 R1420B numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +KACANG +KACANGAN +APAKAH DIBERI +76 R1420C PRODUK numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +TURUNAN SUSU +Blok +77 FWT PENIMBANG numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] +Tambahan +NOMOR URUT +78 NUINFOBAYI PEMBERI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +INFORMASI BAYI +NOMOR URUT +79 NUINFORT PEMBERI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +INFORMASI +NOMOR URUT +PEMBERI +80 NUINFORT1 INFORMASI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +KETERANGAN +PERUMAHAN +NOMOR URUT +PEMBERI +81 NUINFOWPK INFORMASI numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +WANITA PERNAH +KAWIN +PRIMARY Blok +82 PSU numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] +SAMPLING UNIT Tambahan +83 R1001 KELOMPOK UMUR numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +APAKAH +KESULITAN +84 R1002 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +GANGGUAN +PENGLIHATAN +APAKAH +KESULITAN +85 R1003 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +GANGGUAN +PENDENGARAN +5 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +KESULITAN +86 R1004 GANGGUAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +BERJALAN NAIK +TANGGA +APAKAH +KESULITAN +GANGGUAN +87 R1005 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +MENGGUNAKAN +MENGGERAKKAN +TANGAN JARI +APAKAH +KESULITAN +GANGGUAN +88 R1006 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +DALAM HAL +MENGINGAT ATAU +BERKONSENTRASI +APAKAH +MENGALAMI +89 R1007 GANGGUAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +PERILAKU +EMOSIONAL +APAKAH +KESULITAN +GANGGUAN +90 R1008 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +BERBICARA +MEMAHAMI +BERKOMUNIKASI +APAKAH +KESULITAN +GANGGUAN +91 R1009 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +UNTUK +MENGURUS DIRI +SENDIRI +92 R101 KODE PROVINSI numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] Blok I +APAKAH +MENERIMA +93 R1010 BANSOS ATENSI numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok X +PENYANDANG +DISABILITAS +KODE KABUPATEN +94 R102 numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] Blok I +KOTA +KLASIFIKASI +95 R105 PERKOTAAN numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] Blok I +PERDESAAN +APAKAH MEMILIKI +BPJS KESEHATAN +96 R1101_A PENERIMA character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +BANTUAN IURAN +PBI +APAKAH MEMILIKI +97 R1101_B BPJS KESEHATAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +NON PBI +APAKAH MEMILIKI +98 R1101_C character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JAMKESDA +APAKAH MEMILIKI +99 R1101_D ASURANSI character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +SWASTA +APAKAH MEMILIKI +JAMINAN +100 R1101_E KESEHATAN DARI character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +PERUSAHAAN +KANTOR +APAKAH TIDAK +MEMILIKI +101 R1101_X character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JAMINAN +KESEHATAN +6 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MEMPUNYAI +102 R1102 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +KELUHAN +KESEHATAN +APAKAH +MENGAKIBATKAN +103 R1103 TERGANGGUNYA numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +KEGIATAN SEHARI +HARI +APAKAH PERNAH +104 R1104 MENGOBATI numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +SENDIRI +APAKAH PERNAH +105 R1105 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +RAWAT JALAN +APA ALASAN +106 R1106 UTAMA TIDAK numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +RAWAT JALAN +APAKAH RAWAT +107 R1107_A JALAN KE RS character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +PEMERINTAH +APAKAH RAWAT +108 R1107_B JALAN KE RS character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +SWASTA +APAKAH RAWAT +109 R1107_C JALAN KE PRAKTIK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +DOKTER BIDAN +APAKAH RAWAT +JALAN KE KLINIK +110 R1107_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +PRAKTIK DOKTER +BERSAMA +APAKAH RAWAT +JALAN KE +111 R1107_E character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +PUSKESMAS +PUSTU +APAKAH RAWAT +112 R1107_F character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JALAN KE UKBM +APAKAH RAWAT +JALAN KE PRAKTIK +113 R1107_G PENGOBATAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +TRADISIONAL +ALTERNATIF +APAKAH RAWAT +114 R1107_H JALAN KE TEMPAT character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +LAINNYA +BERAPA KALI +115 R1108 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +RAWAT JALAN +APAKAH +MENGGUNAKAN +116 R1109_A BPJS KESEHATAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +PBI UNTUK +RAWAT JALAN +APAKAH +MENGGUNAKAN +117 R1109_B BPJS KESEHATAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +NON PBI UNTUK +RAWAT JALAN +APAKAH +MENGGUNAKAN +118 R1109_C character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JAMKESDA UNTUK +RAWAT JALAN +APAKAH +MENGGUNAKAN +ASURANSI +119 R1109_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +KESEHATAN +SWASTA UNTUK +RAWAT JALAN +7 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MENGGUNAKAN +JAMINAN +120 R1109_E KESEHATAN DARI character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +PERUSAHAAN +KANTOR UNTUK +RAWAT JALAN +APAKAH TIDAK +MENGGUNAKAN +JAMINAN +121 R1109_X character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +KESEHATAN +UNTUK RAWAT +JALAN +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +122 R1110_A JALAN TIDAK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +TAHU CARA +MEMANFAATKAN +JAMINAN +KESEHATAN +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +123 R1110_B UNTUK RAWAT character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JALAN PROSEDUR +PERSYARATAN +SULIT DIPENUHI +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +124 R1110_C character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +UNTUK RAWAT +JALAN KARTU JKN +TIDAK AKTIF +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +JALAN TIDAK ADA +125 R1110_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +FASKES YANG +MUDAH +DIJANGKAU DARI +RUMAH +RESPONDEN +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +JALAN TIDAK ADA +126 R1110_E character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +PETUGAS +PEMBERI +PELAYANAN +JAMINAN +KESEHATAN +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +127 R1110_F character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JALAN TIDAK ADA +BIAYA +TRANSPORTASI +DLL +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +128 R1110_G character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JALAN WAKTU +TUNGGU +PELAYANAN LAMA +ANTRE PANJANG +8 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +129 R1110_H character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +JALAN +MENGGUNAKAN +ASURANSI SELAIN +JKN JAMKESDA +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +130 R1110_I JKN JAMKESDA character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XI +UNTUK RAWAT +JALAN LAINNYA +APAKAH PERNAH +131 R1201 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +DIRAWAT INAP +APAKAH DIRAWAT +132 R1202_A INAP DI RS character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +PEMERINTAH +APAKAH DIRAWAT +133 R1202_B INAP DI RS character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +SWASTA +APAKAH DIRAWAT +134 R1202_C INAP DI PRAKTIK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +DOKTER BIDAN +APAKAH DIRAWAT +INAP DI KLINIK +135 R1202_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +PRAKTIK DOKTER +BERSAMA +APAKAH DIRAWAT +136 R1202_E INAP DI character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +PUSKESMAS +APAKAH DIRAWAT +INAP DI PRAKTIK +137 R1202_F PENGOBATAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +TRADISIONAL +ALTERNATIF +APAKAH DIRAWAT +138 R1202_G INAP DI TEMPAT character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +LAINNYA +BERAPA HARI +139 R1203 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +DIRAWAT INAP +APAKAH +MENGGUNAKAN +140 R1204_A BPJS KESEHATAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +PBI UNTUK +RAWAT INAP +APAKAH +MENGGUNAKAN +141 R1204_B BPJS KESEHATAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +NON PBI UNTUK +RAWAT INAP +APAKAH +MENGGUNAKAN +142 R1204_C character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +JAMKESDA UNTUK +RAWAT INAP +APAKAH +MENGGUNAKAN +ASURANSI +143 R1204_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +KESEHATAN +SWASTA UNTUK +RAWAT INAP +APAKAH +MENGGUNAKAN +JAMINAN +144 R1204_E KESEHATAN DARI character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +PERUSAHAAN +KANTOR UNTUK +RAWAT INAP +9 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH TIDAK +MENGGUNAKAN +JAMINAN +145 R1204_X character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +KESEHATAN +UNTUK RAWAT +INAP +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +146 R1205_A INAP TIDAK TAHU character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +CARA +MEMANFAATKAN +JAMINAN +KESEHATAN +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +147 R1205_B UNTUK RAWAT character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +INAP PROSEDUR +PERSYARATAN +SULIT DIPENUHI +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +148 R1205_C character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +UNTUK RAWAT +INAP KARTU JKN +TIDAK AKTIF +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +INAP TIDAK ADA +149 R1205_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +FASKES YANG +MUDAH +DIJANGKAU DARI +RUMAH +RESPONDEN +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +INAP TIDAK ADA +150 R1205_E character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +PETUGAS +PEMBERI +PELAYANAN +JAMINAN +KESEHATAN +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +151 R1205_F character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +INAP TIDAK ADA +BIAYA +TRANSPORTASI +DLL +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +152 R1205_G character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +INAP WAKTU +TUNGGU +PELAYANAN LAMA +ANTRE PANJANG +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +JKN JAMKESDA +UNTUK RAWAT +153 R1205_H character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +INAP +MENGGUNAKAN +ASURANSI SELAIN +JKN JAMKESDA +10 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +ALASAN TIDAK +MENGGUNAKAN +154 R1205_I JKN JAMKESDA character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +UNTUK RAWAT +INAP LAINNYA +APAKAH +155 R1206 MEROKOK numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok XII +ELEKTRIK +APAKAH DIBERI +156 R1420D numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +DAGING IKAN +APAKAH DIBERI +157 R1420E numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +TELUR +APAKAH DIBERI +BUAH DAN +158 R1420F SAYURAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +SUMBER VITAMIN +A +APAKAH DIBERI +BUAH ATAU +159 R1420G numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +SAYURAN +LAINNYA +APAKAH DIBERI +MAKANAN +RINGAN YANG +160 R1420H numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +GURIH +GORENGAN +MAKANAN MANIS +APAKAH DIBERI +MAKANAN PADAT +161 R1421 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +SETENGAH PADAT +ATAU LUNAK +BERAPA KALI +DIBERI MAKANAN +162 R1421Y PADAT SETENGAH numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XIV +PADAT ATAU +LUNAK +APAKAH PERNAH +163 R1501A numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +HAMIL +UMUR SAAT +164 R1501B numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +HAMIL PERTAMA +APAKAH PERNAH +MELAHIRKAN +165 R1502A numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +ANAK LAHIR +HIDUP +UMUR SAAT +166 R1502B MELAHIRKAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +PERTAMA KALI +KAPAN +MELAHIRKAN +167 R1503 ANAK LAHIR numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +HIDUP YANG +TERAKHIR +DIMANA +MELAHIRKAN +168 R1504A ANAK LAHIR numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +HIDUP YANG +TERAKHIR +SIAPA YANG +MENOLONG +169 R1504B PROSES numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +KELAHIRAN +TERAKHIR +BERAPA BERAT +ANAK LAHIR +170 R1504C HIDUP TERAKHIR numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +KETIKA +DILAHIRKAN +11 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +BERAPA LAMA +PROSES +171 R1505 MENEMPELKAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XV +BAYI BARU LAHIR +DI DADA IBU +APAKAH PERNAH +SEDANG +172 R1601 MENGGUNAKAN numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XVI +ALAT KB CARA +TRADISIONAL +ALAT KB CARA +TRADISIONAL +173 R1602 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XVI +YANG SEDANG +DIGUNAKAN +JIKA +MENGGUNAKAN +ALAT KB MODERN +174 R1603 numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XVI +DIMANA +MEMPEROLEHNYA +TERAKHIR KALI +APAKAH +KHAWATIR TIDAK +175 R1701 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +AKAN MEMILIKI +CUKUP MAKANAN +APAKAH ADA SAAT +DIMANA TIDAK +DAPAT +176 R1702 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +MENYANTAP +MAKANAN SEHAT +DAN BERGIZI +APAKAH HANYA +MENYANTAP +177 R1703 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +SEDIKIT JENIS +MAKANAN +APAKAH PERNAH +MELEWATKAN +SATU WAKTU +178 R1704 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +MAKAN PADA +SUATU HARI +TERTENTU +APAKAH MAKAN +LEBIH SEDIKIT +179 R1705 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +DARIPADA +SEHARUSNYA +APAKAH +180 R1706 KEHABISAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +MAKANAN +APAKAH MERASA +181 R1707 LAPAR TAPI TIDAK numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +MAKAN +APAKAH TIDAK +182 R1708 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVII +MAKAN SEHARIAN +BERAPA JUMLAH +KELUARGA YANG +TINGGAL DI +183 R1801 DALAM numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +BANGUNAN +SENSUS RUMAH +INI +APA STATUS +KEPEMILIKAN +184 R1802 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +BANGUNAN +TEMPAT TINGGAL +APA JENIS BUKTI +KEPEMILIKAN +TANAH +185 R1803 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +BANGUNAN +TEMPAT TINGGAL +INI +12 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +BERAPA LUAS +LANTAI RUMAH +186 R1804 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +BANGUNAN +TEMPAT TINGGAL +APAKAH KRT +PASANGANNYA +187 R1805 ANAKNYA numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +MEMILIKI RUMAH +LAIN +APAKAH BAHAN +BANGUNAN +188 R1806 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA ATAP +RUMAH TERLUAS +APAKAH BAHAN +BANGUNAN +189 R1807 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA DINDING +RUMAH TERLUAS +APAKAH BAHAN +BANGUNAN +190 R1808 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA LANTAI +RUMAH TERLUAS +APAKAH MEMILIKI +FASILITAS +191 R1809A numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +TEMPAT BUANG +AIR BESAR +APAKAH JENIS +192 R1809B KLOSET YANG numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +DIGUNAKAN +DIMANAKAH +TEMPAT +193 R1809C numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +PEMBUANGAN +AKHIR TINJA +SUDAH BERAPA +LAMA TANGKI +194 R1809D SEPTIK INI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +DIBUAT +DIBANGUN +DALAM 5 TAHUN +TERAKHIR +BERAPA KALI +195 R1809E SEPTIK INI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +DIKOSONGKAN +DILAKUKAN +PENYEDOTAN +APA SUMBER AIR +UTAMA YANG +196 R1810A numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +DIGUNAKAN +UNTUK MINUM +BERAPA JARAK KE +TEMPAT +197 R1810B PENAMPUNGAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +LIMBAH KOTORAN +TINJA TERDEKAT +DIMANAKAH +LOKASI SUMBER +198 R1811A FASILITAS AIR numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +MINUM +TERSEBUT +BERAPA LAMA +WAKTU YANG +DIBUTUHKAN +199 R1811B UNTUK numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +MENGAMBIL AIR +MINUM +TERSEBUT +APAKAH PERNAH +MENGALAMI +200 R1812 KEKURANGAN AIR numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +MINUM SELAMA +MINIMAL 24 JAM +13 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH KONDISI +201 R1813A FISIK SUMBER AIR numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA KERUH +APAKAH KONDISI +FISIK SUMBER AIR +202 R1813B numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA +BERWARNA +APAKAH KONDISI +203 R1813C FISIK SUMBER AIR numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA BERASA +APAKAH KONDISI +204 R1813D FISIK SUMBER AIR numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA BERBUSA +APAKAH KONDISI +205 R1813E FISIK SUMBER AIR numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UTAMA BERBAU +APAKAH SUMBER +AIR UTAMA +206 R1814A numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +UNTUK MANDI +CUCI DLL +BERAPA JARAK KE +TEMPAT +207 R1814B PENAMPUNGAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +LIMBAH KOTORAN +TINJA TERDEKAT +BOLEHKAH SAYA +MELIHAT TEMPAT +208 R1815A numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +BIASA MENCUCI +TANGAN +AMATI +KETERSEDIAAN +209 R1815B AIR DITEMPAT numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +MENCUCI +TANGAN +CEK +KETERSEDIAAN +210 R1815C SABUN DETERJEN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +ATAU CAIRAN +ANTISEPTIK +APAKAH SUMBER +UTAMA +211 R1816 PENERANGAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +RUMAH TANGGA +INI +BERAPA DAYA +212 R1816B1 TERPASANG DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +METERAN 1 +BERAPA DAYA +213 R1816B2 TERPASANG DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +METERAN 2 +BERAPA DAYA +214 R1816B3 TERPASANG DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +METERAN 3 +APAKAH JENIS +BAHAN BAKAR +215 R1817 UTAMA YANG numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XVIII +DIGUNAKAN +UNTUK MEMASAK +APAKAH +MENERIMA +216 R1901A numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +KREDIT USAHA +RAKYAT KUR +APAKAH +MENERIMA +217 R1901B KREDIT DARI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +BANK UMUM +SELAIN KUR +14 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MENERIMA +KREDIT DARI +218 R1901C numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +BANK +PERKREDITAN +RAKYAT +APAKAH +MENERIMA +219 R1901D numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +KREDIT DARI +KOPERASI +APAKAH +MENERIMA +220 R1901E KREDIT numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +PERORANGAN +DENGAN BUNGA +APAKAH +MENERIMA +221 R1901F numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +KREDIT +PEGADAIAN +APAKAH +MENERIMA +222 R1901G KREDIT numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +PERUSAHAAN +LEASING +APAKAH +MENERIMA +223 R1901H KREDIT BADAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +USAHA MILIK +DESA BUMDES +APAKAH +MENERIMA +224 R1901I numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +KREDIT PINJAMAN +ONLINE +APAKAH +225 R1901J MENERIMA numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XIX +KREDIT LAINNYA +APAKAH MEMILIKI +226 R2001A TABUNG GAS 5 5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +KG ATAU LEBIH +APAKAH MEMILIKI +227 R2001B LEMARI ES numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +KULKAS +APAKAH MEMILIKI +228 R2001C numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +AC +APAKAH MEMILIKI +229 R2001D PEMANAS AIR numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +WATER HEATER +APAKAH MEMILIKI +230 R2001E TELEPON RUMAH numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +PSTN +APAKAH MEMILIKI +231 R2001F KOMPUTER numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +LAPTOP +APAKAH MEMILIKI +EMAS PERHIASAN +232 R2001G numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +MINIMAL 10 +GRAM +APAKAH MEMILIKI +233 R2001H numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +SEPEDA MOTOR +APAKAH MEMILIKI +234 R2001I numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +PERAHU +APAKAH MEMILIKI +235 R2001J numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +PERAHU MOTOR +APAKAH MEMILIKI +236 R2001K numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +MOBIL +15 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH MEMILIKI +TELEVISI LAYAR +237 R2001L numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +DATAR MINIMAL +30 INCH +APAKAH MEMILIKI +238 R2001M numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +TANAH LAHAN +TANAH LAHAN +TERSEBUT +239 R2002_A character ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +DIMILIKI OLEH +KRT +TANAH LAHAN +TERSEBUT +240 R2002_B character ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +DIMILIKI OLEH +PASANGAN KRT +TANAH LAHAN +TERSEBUT +241 R2002_C character ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +DIMILIKI OLEH +ANAK +TANAH LAHAN +TERSEBUT +242 R2002_D character ["ssn202303kor_rt"] Blok XX +DIMILIKI OLEH +ART LAINNYA +APAKAH SUMBER +TERBESAR +243 R2101A PEMBIAYAAN DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXI +RUMAH TANGGA +INI +NOMOR URUT ART +YANG +244 R2101B MENANGGUNG numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXI +PEMBIAYAAN +TERBESAR +DARI MANAKAH +SUMBER UTAMA +245 R2101C numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXI +KIRIMAN UANG +BARANG +APAKAH ADA +YANG MEMILIKI +MENERIMA +246 R2201A2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN +PENSIUN +VETERAN +BERAPA ART YANG +MEMILIKI +MENERIMA +247 R2201A3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN +PENSIUN +VETERAN +APAKAH ADA +YANG MEMILIKI +248 R2201B2 MENERIMA numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN HARI +TUA +BERAPA ART YANG +MEMILIKI +249 R2201B3 MENERIMA numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN HARI +TUA +APAKAH ADA +YANG MEMILIKI +MENERIMA +250 R2201C2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +AURANSI +KECELAKAAN +KERJA +BERAPA ART YANG +MEMILIKI +MENERIMA +251 R2201C3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +AURANSI +KECELAKAAN +KERJA +16 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH ADA +YANG MEMILIKI +MENERIMA +252 R2201D2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN +ASURANSI +KEMATIAN +BERAPA ART YANG +MEMILIKI +MENERIMA +253 R2201D3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN +ASURANSI +KEMATIAN +APAKAH ADA +YANG MEMILIKI +MENERIMA +254 R2201E2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN +KEHILANGAN +PEKERJAAN JKP +BERAPA ART YANG +MEMILIKI +MENERIMA +255 R2201E3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +JAMINAN +KEHILANGAN +PEKERJAAN JKP +APAKAH ADA +YANG MEMILIKI +256 R2201F2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENERIMA +PESANGON PHK +BERAPA ART YANG +MEMILIKI +257 R2201F3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENERIMA +PESANGON PHK +APAKAH +MENERIMA +258 R2202 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KARTU KELUARGA +SEJAHTERA KKS +APAKAH PERNAH +MENJADI +PENERIMA +259 R2203 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PROGRAM +KELUARGA +HARAPAN PKH +APAKAH SAAT INI +MASIH TERCATAT +260 R2204A numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENJADI +PENERIMA PKH +DIMANA +261 R2204B MENERIMA numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BANTUAN PKH +BANTUAN PKH +DIGUNAKAN +262 R2204C_A character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK BELANJA +PANGAN +BANTUAN PKH +DIGUNAKAN +263 R2204C_B UNTUK BIAYA character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PERUMAHAN DAN +FASILITAS +BANTUAN PKH +DIGUNAKAN +264 R2204C_C character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK BIAYA +PENGOBATAN +BANTUAN PKH +DIGUNAKAN +265 R2204C_D UNTUK BIAYA character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PERAWATAN IBU +HAMIL +17 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +BANTUAN PKH +DIGUNAKAN +266 R2204C_E character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK BIAYA +SEKOLAH +BANTUAN PKH +DIGUNAKAN +267 R2204C_F UNTUK character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PEMBAYARAN +HUTANG KREDIT +BANTUAN PKH +DIGUNAKAN +268 R2204C_G character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK BIAYA +LAINNYA +APAKAH +TERDAPAT ART +269 R2205A LANSIA numeric ["ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENERIMA +BANSOS +NOMOR URUT ART +270 R2205B PENERIMA numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XXII +BANSOS +APAKAH +TERDAPAT ART 15 +TAHUN KE ATAS +271 R2206A numeric ["ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENERIMA +BANTUAN +SUBSIDI UPAH +NOMOR URUT ART +PENERIMA +272 R2206B numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XXII +BANTUAN +SUBSIDI UPAH +APAKAH PERNAH +MENERIMA +273 R2207 BANTUAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PANGAN NON +TUNAI BPNT +APAKAH +MENERIMA +274 R2208A2 BANTUAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PANGAN DI +FEBRUARI 2023 +APAKAH +MENERIMA +275 R2208A3 BANTUAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PANGAN DI +JANUARI 2023 +APAKAH +MENERIMA +276 R2208A4 BANTUAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PANGAN DI +DESEMBER 2022 +APAKAH +MENERIMA +277 R2208A5 BANTUAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PANGAN DI +NOVEMBER 2022 +APAKAH +MENGETAHUI +BERAPA NILAI +278 R2208B2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BANTUAN YANG +DITERIMA DI +FEBRUARI 2023 +APAKAH +MENGETAHUI +BERAPA NILAI +279 R2208B3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BANTUAN YANG +DITERIMA DI +JANUARI 2023 +18 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MENGETAHUI +BERAPA NILAI +280 R2208B4 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BANTUAN YANG +DITERIMA DI +DESEMBER 2022 +APAKAH +MENGETAHUI +BERAPA NILAI +281 R2208B5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BANTUAN YANG +DITERIMA DI +NOVEMBER 2022 +BERAPA NILAI +BANTUAN YANG +282 R2208BI2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DITERIMA DI +FEBRUARI 2023 +BERAPA NILAI +BANTUAN YANG +283 R2208BI3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DITERIMA DI +JANUARI 2023 +BERAPA NILAI +BANTUAN YANG +284 R2208BI4 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DITERIMA DI +DESEMBER 2022 +BERAPA NILAI +BANTUAN YANG +285 R2208BI5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DITERIMA DI +NOVEMBER 2022 +UNTUK +286 R2208C2 PENERIMAAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAPA BULAN +UNTUK +287 R2208C3 PENERIMAAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAPA BULAN +UNTUK +288 R2208C4 PENERIMAAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAPA BULAN +UNTUK +289 R2208C5 PENERIMAAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAPA BULAN +APAKAH +MEMANFAATKAN +290 R2208D2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BPNT DI +FEBRUARI 2023 +APAKAH +MEMANFAATKAN +291 R2208D3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BPNT DI JANUARI +2023 +APAKAH +MEMANFAATKAN +292 R2208D4 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BPNT DI +DESEMBER 2022 +APAKAH +MEMANFAATKAN +293 R2208D5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BPNT DI +NOVEMBER 2022 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +294 R2208EIB2 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAS RUPIAH DI +FEBRUARI 2023 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +295 R2208EIB3 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAS RUPIAH DI +JANUARI 2023 +19 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +296 R2208EIB4 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAS RUPIAH DI +DESEMBER 2022 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +297 R2208EIB5 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERAS RUPIAH DI +NOVEMBER 2022 +BERAPA BANYAK +BERAS YANG +298 R2208EIIB2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI KILOGRAM +DI FEBRUARI 2023 +BERAPA BANYAK +BERAS YANG +299 R2208EIIB3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI KILOGRAM +DI JANUARI 2023 +BERAPA BANYAK +BERAS YANG +300 R2208EIIB4 DIBELI KILOGRAM numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DI DESEMBER +2022 +BERAPA BANYAK +BERAS YANG +301 R2208EIIB5 DIBELI KILOGRAM numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DI NOVEMBER +2022 +BERAPA BANYAK +KOMODITAS +302 R2208EIIL2 LAINNYA YANG numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI DI +FEBRUARI 2023 +BERAPA BANYAK +KOMODITAS +303 R2208EIIL3 LAINNYA YANG numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI DI JANUARI +2023 +BERAPA BANYAK +KOMODITAS +304 R2208EIIL4 LAINNYA YANG numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI DI +DESEMBER 2022 +BERAPA BANYAK +KOMODITAS +305 R2208EIIL5 LAINNYA YANG numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI DI +NOVEMBER 2022 +BERAPA BANYAK +TELUR YANG +306 R2208EIIT2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI BUTIR DI +FEBRUARI 2023 +BERAPA BANYAK +TELUR YANG +307 R2208EIIT3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI BUTIR DI +JANUARI 2023 +BERAPA BANYAK +TELUR YANG +308 R2208EIIT4 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI BUTIR DI +DESEMBER 2022 +BERAPA BANYAK +TELUR YANG +309 R2208EIIT5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +DIBELI BUTIR DI +NOVEMBER 2022 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +UNTUK MEMBELI +310 R2208EIL2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KOMODITAS +LAINNYA RUPIAH +DI FEBRUARI 2023 +20 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +UNTUK MEMBELI +311 R2208EIL3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KOMODITAS +LAINNYA RUPIAH +DI JANUARI 2023 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +UNTUK MEMBELI +312 R2208EIL4 KOMODITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +LAINNYA RUPIAH +DI DESEMBER +2022 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +UNTUK MEMBELI +313 R2208EIL5 KOMODITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +LAINNYA RUPIAH +DI NOVEMBER +2022 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +314 R2208EIT2 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TELUR RUPIAH DI +FEBRUARI 2023 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +315 R2208EIT3 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TELUR RUPIAH DI +JANUARI 2023 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +316 R2208EIT4 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TELUR RUPIAH DI +DESEMBER 2022 +BERAPA YANG +DIBELANJAKAN +317 R2208EIT5 UNTUK MEMBELI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TELUR RUPIAH DI +NOVEMBER 2022 +KOMODITAS LAIN +YANG DIBELI DI +FEBRUARI 2023 +318 R2208EK2 character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENGGUNAKAN +BANTUAN +PANGAN +KOMODITAS LAIN +YANG DIBELI DI +JANUARI 2023 +319 R2208EK3 character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENGGUNAKAN +BANTUAN +PANGAN +KOMODITAS LAIN +YANG DIBELI DI +DESEMBER 2022 +320 R2208EK4 character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENGGUNAKAN +BANTUAN +PANGAN +KOMODITAS LAIN +YANG DIBELI DI +NOVEMBER 2022 +321 R2208EK5 character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MENGGUNAKAN +BANTUAN +PANGAN +NOMOR URUT +KOMODITAS +322 R2208ENU2 LAINNYA DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +FEBRUARI 2023 +21 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +NOMOR URUT +KOMODITAS +323 R2208ENU3 LAINNYA DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +JANUARI 2023 +NOMOR URUT +KOMODITAS +324 R2208ENU4 LAINNYA DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +DESEMBER 2022 +NOMOR URUT +KOMODITAS +325 R2208ENU5 LAINNYA DI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +NOVEMBER 2022 +SATUAN +KOMODITAS +326 R2208ES2 LAINNYA DI character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +FEBRUARI 2023 +SATUAN +KOMODITAS +327 R2208ES3 LAINNYA DI character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +JANUARI 2023 +SATUAN +KOMODITAS +328 R2208ES4 LAINNYA DI character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +DESEMBER 2022 +SATUAN +KOMODITAS +329 R2208ES5 LAINNYA DI character ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +VSEN21 KP DI +NOVEMBER 2022 +BAGAIMANA +KUALITAS BERAS +330 R2208F2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +YANG DIBELI DI +FEBRUARI 2023 +BAGAIMANA +KUALITAS BERAS +331 R2208F3 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +YANG DIBELI DI +JANUARI 2023 +BAGAIMANA +KUALITAS BERAS +332 R2208F4 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +YANG DIBELI DI +DESEMBER 2022 +BAGAIMANA +KUALITAS BERAS +333 R2208F5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +YANG DIBELI DI +NOVEMBER 2022 +APAKAH +MENENTUKAN +SENDIRI JENIS +334 R2208G2 DAN KUANTITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KOMODITAS YANG +DIBELI DI +FEBRUARI 2023 +APAKAH +MENENTUKAN +SENDIRI JENIS +335 R2208G3 DAN KUANTITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KOMODITAS YANG +DIBELI DI JANUARI +2023 +22 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MENENTUKAN +SENDIRI JENIS +336 R2208G4 DAN KUANTITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KOMODITAS YANG +DIBELI DI +DESEMBER 2022 +APAKAH +MENENTUKAN +SENDIRI JENIS +337 R2208G5 DAN KUANTITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KOMODITAS YANG +DIBELI DI +NOVEMBER 2022 +DIMANA TEMPAT +MEMBELI +338 R2208H2 KOMODITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TERSEBUT DI +FEBRUARI 2023 +DIMANA TEMPAT +MEMBELI +339 R2208H3 KOMODITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TERSEBUT DI +JANUARI 2023 +DIMANA TEMPAT +MEMBELI +340 R2208H4 KOMODITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TERSEBUT DI +DESEMBER 2022 +DIMANA TEMPAT +MEMBELI +341 R2208H5 KOMODITAS numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TERSEBUT DI +NOVEMBER 2022 +APAKAH +MENERIMA +342 R2209A BANTUAN TUNAI numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BAHAN BAKAR +MINYAK BLT BBM +APAKAH +MENERIMA +343 R2209B BANTUAN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +LANGSUNG TUNAI +DESA BLT DESA +APAKAH +MENERIMA +344 R2209C BANTUAN PADAT numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KARYA TUNAI +DESA PKTD +APAKAH +TERDAPAT ART +345 R2210A MEMILIKI USAHA numeric ["ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] Blok XXII +MIKRO ATAU +KECIL +NOMOR URUT ART +MEMILIKI USAHA +346 R2210B numeric ["ssn202303kor_ind_2"] Blok XXII +MIKRO ATAU +KECIL +APAKAH +MENERIMA +BANTUAN +PEMBIAYAAN +347 R2210B1 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +KEMITRAAN DAN +BINA +LINGKUNGAN +PKBL +APAKAH +MENERIMA +BANTUAN +348 R2210B2 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PEMBIAYAAN +USAHA ULTRA +MIKRO UMI +23 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MENERIMA +BANTUAN +PROGRAM +349 R2210B3 MEMBINA numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +EKONOMI +KELUARGA +SEJAHTERA PNM +MEKAAR +APAKAH +MENERIMA +350 R2210B4 BANTUAN BANK numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +WAKAF MIKRO +BWM +APAKAH +MENERIMA +BANTUAN DANA +351 R2210B5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +BERGULIR OLEH +LEMBAGA +PENGELOLA DANA +APAKAH +MENERIMA +BANTUAN TUNAI +352 R2211A numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +RUTIN DARI +PEMERINTAH +DAERAH +BERAPA BANTUAN +353 R2211A1 TUNAI RUTIN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK PANGAN +BERAPA BANTUAN +354 R2211A2 TUNAI RUTIN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK ANAK +BERAPA BANTUAN +355 R2211A3 TUNAI RUTIN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK LANSIA +BERAPA BANTUAN +TUNAI RUTIN +356 R2211A4 UNTUK numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +PENYANDANG +DISABILITAS +BERAPA BANTUAN +357 R2211A5 TUNAI RUTIN numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +UNTUK LAINNYA +APAKAH +MENERIMA +BANTUAN TUNAI +358 R2211B numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +TIDAK RUTIN DARI +PEMERINTAH +DAERAH +BERAPA BANTUAN +359 R2211B1 TUNAI TIDAK numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok XXII +RUTIN +360 R301 BANYAKNYA ART numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok III +BANYAKNYA ART +361 R302 BERUMUR 0 4 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok III +TAHUN +BANYAKNYA ART +362 R303 BERUMUR 5 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok III +TAHUN KE ATAS +BANYAKNYA ART +363 R304 BERUMUR 10 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok III +TAHUN KE ATAS +BANYAKNYA ART +PEREMPUAN +BERUMUR 10 54 +364 R305 numeric ["ssn202303kor_rt"] Blok III +TAHUN +BERSTATUS +PERNAH KAWIN +24 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +NOMOR URUT +365 R401 ANGGOTA RUMAH numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2"] Blok IV +TANGGA ART +HUBUNGAN +DENGAN KEPALA +366 R403 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +RUMAH TANGGA +KRT +STATUS +367 R404 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +PERKAWINAN +368 R405 JENIS KELAMIN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +369 R406A TANGGAL LAHIR numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +370 R406B BULAN LAHIR numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +371 R406C TAHUN LAHIR numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +372 R407 UMUR numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +APAKAH SUAMI +ISTRI BIASANYA +373 R408 TINGGAL DI numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +RUMAH TANGGA +INI +UMUR +374 R409 PERKAWINAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +PERTAMA +NOMOR URUT ART +375 R410 PEMBERI numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IV +INFORMASI +APAKAH PERNAH +376 R501 MEMILIKI BUKU numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +AKTA NIKAH +NOMOR URUT +377 R502 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +KELUARGA +NOMOR URUT IBU +378 R503 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +KANDUNG +APAKAH +MEMPUNYAI +379 R504 NOMOR INDUK numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +KEPENDUDUKAN +NIK +KODE JENIS +KELAMIN ART +380 R506 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +BERDASARKAN +NIK +SUMBER DATA +381 R507 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +NIK +APAKAH MEMILIKI +AKTA KELAHIRAN +382 R508 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +DARI KANTOR +CATATAN SIPIL +APAKAH ISIAN +R506 SAMA +383 R509 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok V +DENGAN ISIAN +R405 +PROVINSI NEGARA +TEMPAT TINGGAL +384 R601 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +IBU KETIKA +MELAHIRKANNYA +KABUPATEN KOTA +TEMPAT TINGGAL +385 R602 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +IBU KETIKA +MELAHIRKANNYA +PROVINSI NEGARA +TEMPAT TINGGAL +386 R603 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +5 TAHUN YANG +LALU +25 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +KABUPATEN KOTA +TEMPAT TINGGAL +387 R604 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +5 TAHUN YANG +LALU +APAKAH SEDANG +PERNAH +388 R605 MENGIKUTI numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +PENDIDIKAN +PRASEKOLAH +APA JENIS +389 R606 PENDIDIKAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +PRASEKOLAHNYA +APAKAH DAPAT +MEMBACA DAN +390 R607 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +MENULIS HURUF +LATIN ALFABET +APAKAH DAPAT +MEMBACA DAN +391 R608 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +MENULIS HURUF +ARAB HIJAIYAH +APAKAH DAPAT +MEMBACA DAN +392 R609 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +MENULIS HURUF +LAINNYA +APAKAH +393 R610 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +BERSEKOLAH +APAKAH +BERSEKOLAH DI +394 R611 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +NEGERI ATAU +SWASTA +APA JENJANG +PENDIDIKAN +395 R612 TERTINGGI YANG numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +SEDANG PERNAH +DIIKUTI +APA TINGKAT +KELAS TERTINGGI +396 R613 YANG SEDANG numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +PERNAH +DIDUDUKI +APA IJAZAH STTB +397 R614 TERTINGGI YANG numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +DIMILIKI +APAKAH MEMILIKI +KARTU +398 R615 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +INDONESIA +PINTAR KIP +APAKAH +MEMPEROLEH +399 R616 PROGRAM numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +INDONESIA +PINTAR PIP +BERAPA JUMLAH +400 R617 UANG PIP YANG numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +DITERIMA +UNTUK +PENERIMAAN +401 R618 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +BERAPA +SEMESTER +APAKAH +BERSEKOLAH +402 R619 PADA TAHUN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +AJARAN +SEBELUMNYA +APA JENJANG +PENDIDIKAN +403 R620 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +YANG DIIKUTI +WAKTU ITU +26 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APA TINGKAT +KELAS YANG +404 R621 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VI +DIDUDUKI WAKTU +ITU +APAKAH MEMILIKI +405 R701 REKENING numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +TABUNGAN +DALAM SETAHUN +TERAKHIR +APAKAH +406 R702 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +MENGGUNAKAN +PRODUK LAYANAN +JASA KEUANGAN +407 R703_A APAKAH BEKERJA character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +408 R703_B APAKAH SEKOLAH character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +APAKAH +409 R703_C MENGURUS character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +RUMAH TANGGA +APAKAH +MELAKUKAN +KEGIATAN +410 R703_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +LAINNYA SELAIN +KEGIATAN +PRIBADI +APAKAH TIDAK +411 R703_X MELAKUKAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +KEGIATAN +KEGIATAN APA +YANG +412 R704 MENGGUNAKAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +WAKTU +TERBANYAK +APAKAH +MEMPUNYAI +PEKERJAAN +413 R705 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +USAHA TETAPI +SEMENTARA +TIDAK BEKERJA +APA LAPANGAN +414 R706 USAHA numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +UTAMANYA +APA STATUS +KEDUDUKAN +415 R707 DALAM numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +PEKERJAAN +UTAMA +BERAPA JUMLAH +JAM KERJA DARI +416 R708 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +PEKERJAAN +UTAMA +BERAPA JUMLAH +JAM KERJA DARI +417 R709 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VII +SELURUH +PEKERJAAN +APAKAH +MENGGUNAKAN +418 R801 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +TELEPON +SELULER +APAKAH MEMILIKI +MENGUASAI +419 R802 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +TELEPON +SELULER +APAKAH +420 R807_A MENGGUNAKAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +PC DESKTOP +27 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MENGGUNAKAN +421 R807_B character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +LAPTOP NOTE +BOOK +APAKAH +422 R807_C MENGGUNAKAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +TABLET +APAKAH TIDAK +423 R807_X MENGGUNAKAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +KOMPUTER +APAKAH PERNAH +424 R808 MENGGUNAKAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +INTERNET +APAKAH +MENGGUNAKAN +425 R809_A character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +PC DESKTOP +UNTUK INTERNET +APAKAH +MENGGUNAKAN +426 R809_B LAPTOP NOTE character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +BOOK UNTUK +INTERNET +APAKAH +MENGGUNAKAN +427 R809_C character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +TABLET UNTUK +INTERNET +APAKAH +MENGGUNAKAN +428 R809_D character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +HP PONSEL +UNTUK INTERNET +APAKAH +MENGGUNAKAN +429 R809_E character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +MEDIA LAINNYA +UNTUK INTERNET +APAKAH +MENGGUNAKAN +430 R810_A character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +INTERNET DI +RUMAH SENDIRI +APAKAH +MENGGUNAKAN +431 R810_B INTERNET BUKAN character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +DI RUMAH +SENDIRI +APAKAH +MENGGUNAKAN +432 R810_C INTERNET DI character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +TEMPAT BEKERJA +KANTOR +APAKAH +MENGGUNAKAN +433 R810_D INTERNET DI character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +GEDUNG +SEKOLAH KAMPUS +APAKAH +MENGGUNAKAN +434 R810_E character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +INTERNET DI +TEMPAT UMUM +APAKAH +MENGGUNAKAN +435 R810_F INTERNET DALAM character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +KONDISI +BERGERAK +APAKAH +MENGGUNAKAN +INTERNET UNTUK +436 R811_A character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +MENDAPAT +INFORMASI +BERITA +28 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +APAKAH +MENGGUNAKAN +INTERNET UNTUK +437 R811_B MENDAPAT character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +INFORMASI +MENGENAI +BARANG JASA +APAKAH +MENGGUNAKAN +INTERNET UNTUK +438 R811_C character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +MENGIRIM +MENERIMA E +MAIL +APAKAH +MENGGUNAKAN +439 R811_D INTERNET UNTUK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +MEDIA SOSIAL +JEJARING SOSIAL +APAKAH +MENGGUNAKAN +440 R811_E INTERNET UNTUK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +PEMBELIAN +BARANG JASA +APAKAH +MENGGUNAKAN +441 R811_F INTERNET UNTUK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +PENJUALAN +BARANG JASA +APAKAH +MENGGUNAKAN +INTERNET UNTUK +442 R811_G character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +FASILITAS +FINANSIAL E +BANKING +APAKAH +MENGGUNAKAN +443 R811_H INTERNET UNTUK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +PEMBELAJARAN +ONLINE +APAKAH +MENGGUNAKAN +444 R811_I INTERNET UNTUK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +WORK FROM +HOME WFH +APAKAH +MENGGUNAKAN +445 R811_J character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +INTERNET UNTUK +HIBURAN +APAKAH +MENGGUNAKAN +446 R811_K INTERNET UNTUK character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +PEMBUATAN +KONTEN DIGITAL +APAKAH +MENGGUNAKAN +447 R811_L character ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +INTERNET UNTUK +LAINNYA +APAKAH PERNAH +448 R812 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok VIII +BELAJAR TIK +APAKAH PERNAH +449 R901 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +BEPERGIAN +BERAPA KALI +BEPERGIAN +SELAMA 1 +450 R902 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +JANUARI SAMPAI +DENGAN 30 JUNI +2022 +29 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +BERAPA KALI +BEPERGIAN +SELAMA 1 JULI +451 R903 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +SAMPAI DENGAN +31 DESEMBER +2022 +APA MAKSUD +UTAMA +452 R904 MELAKUKAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +BEPERGIAN YANG +TERAKHIR +APAKAH PERNAH +453 R905 MENJADI KORBAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +KEJAHATAN +BERAPA KALI +454 R906 MENJADI KORBAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +PENCURIAN +BERAPA JUMLAH +KEJADIAN +455 R907 PENCURIAN YANG numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +DILAPORKAN KE +POLISI +BERAPA KALI +456 R908 MENJADI KORBAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +PENGANIAYAAN +BERAPA JUMLAH +KEJADIAN +PENGANIAYAAN +457 R909 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +YANG +DILAPORKAN KE +POLISI +BERAPA KALI +MENJADI KORBAN +458 R910 PENCURIAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +DENGAN +KEKERASAN +BERAPA JUMLAH +KEJADIAN +PENCURIAN +459 R911 DENGAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +KEKERASAN YANG +DILAPORKAN KE +POLISI +BERAPA KALI +MENJADI KORBAN +460 R912 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +PELECEHAN +SEKSUAL +BERAPA JUMLAH +KEJADIAN +PELECEHAN +461 R913 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +SEKSUAL YANG +DILAPORKAN KE +POLISI +BERAPA KALI +MENJADI KORBAN +462 R914 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +KEJAHATAN +LAINNYA +BERAPA JUMLAH +KEJADIAN +KEJAHATAN +463 R915 numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +LAINNYA YANG +DILAPORKAN KE +POLISI +APAKAH +464 R916 MENDAPATKAN numeric ["ssn202303kor_ind_1"] Blok IX +BANTUAN HUKUM +SECONDARY Blok +465 SSU numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] +SAMPLING UNIT Tambahan +30 SILASTIK Sistem Informasi Layanan Statistik +Tipe +No Variabel Label Partisi Keterangan +Data +RENUMBERING Blok +466 URUT numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] +RUMAH TANGGA Tambahan +RENUMBERING Blok +467 WI1 numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] +NKS Tambahan +RENUMBERING Blok +468 WI2 numeric ["ssn202303kor_ind_1","ssn202303kor_ind_2","ssn202303kor_rt"] +NURT Tambahan +Tautan Luar +Tidak ditemukan +Persyaratan +Persyaratan Pembelian Data Data Mikro : +1. Melampirkan abstraksi terkait penggunaan data +2. Menandatangani Surat Perjanjian Penggunaan Data (SPPD) +3. Membayar biaya diseminasi dari Data Mikro +Aturan mengenai diseminasi tertuang dalam Data Mikro Peraturan Pemerintah Nomor 13 +Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang +berlaku pada Badan Pusat Statistik. +31 diff --git a/raw/smeru.or.id_sites_default_files_events_s1_3_-_agussalim_memahami_kemiskinan_menurut.pdf.md b/raw/smeru.or.id_sites_default_files_events_s1_3_-_agussalim_memahami_kemiskinan_menurut.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d17e9f05c28d66a32f1fa768d988397c0501e9a3 --- /dev/null +++ b/raw/smeru.or.id_sites_default_files_events_s1_3_-_agussalim_memahami_kemiskinan_menurut.pdf.md @@ -0,0 +1,798 @@ +--- +url: https://smeru.or.id/sites/default/files/events/s1_3_-_agussalim_memahami_kemiskinan_menurut.pdf +title: "s1_3_-_agussalim_memahami_kemiskinan_menurut.pdf" +domain: smeru.or.id +crawl_date: 2026-03-24 14:27:02 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# s1_3_-_agussalim_memahami_kemiskinan_menurut.pdf + +DR. AGUSSALIM, SE, MS. +agus_jero@yahoo.com +www.agusjero.blogspot.com +MEMAHAMI KEMISKINAN +MENURUT TIPOLOGI WILAYAH +DI PROVINSI GORONTALO +Makassar, 9 Mei 2018 OUTLINE + Penjelasan singkat tentang kajian; + Overview dinamika kemiskinan di Provinsi Gorontalo; + Temuan lapangan menurut tipologi wilayah; + Kesimpulan umum dan rekomendasi kebijakan. Penjelasan Singkat +Tentang Kajian Riset Kolaboratif +BAPPPEDA TENAGA +PROV. AHLI +GORONTALO (UNHAS) +ENUMERA- TIM PENELITI +TOR (UNG) (UNG) Gagasan Awal Kajian: Dua Tantangan +Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi +dan penurunan angka kemiskinan yang +berjalan lambat. Tujuan Kajian + Memotret dan memahami kondisi dan karakteristik +kemiskinan; + Mengetahui akses penduduk miskin terhadap layanan publik +dan sumberdaya; + Memahami lingkungan yang berpengaruh terhadap terjadinya +kemiskinan dan partisipasi sosial penduduk miskin. + Mengidentifikasi potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan +oleh kaum miskin untuk memperbaiki kehidupan mereka; + Merekomendasikan upaya penanggulangan kemiskinan. Lokus Kajian: Tiga Tipologi Wilayah +PERKOTAAN PERDESAAN +PESISIR Metode Penelitian +Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode +deskriptif-kualitatif yang dilengkapi dengan analisa kuantitatif +terhadap data sekunder. Analisis kualitatif digunakan untuk +menggali informasi yang lebih mendalam yang tidak bisa +ditangkap oleh data-data statistik makro dalam analisis +kuantitatif. Pada umumnya, penelitian dan kajian tentang +kemiskinan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Lokasi Pengambilan Data +Teknik penarikan sampel lokasi: multistage area sampling +No. Tipologi Kabupaten/Kota Kecamatan Kelurahan/Desa +Wilayah +1. Perkotaan Kota Gorontalo Kota Barat Lekobalo +2. Perdesaan Kab. Boalemo WonosarI Saritani +Kab. Pohuwatu Pattilanggio Balayo +Kab. Gorontalo Pulubala Toyidito +3. Pesisir Kab. Gorontalo Utara Kuandang Tihengo +Kab. Bone Bolango Kabila Bone Huangobotu Overview Kemiskinan +di Provinsi Gorontalo Komparasi Kemiskinan Antar Provinsi +30.00 +25.00 +20.00 +15.00 +10.00 +5.00 +0.00 +a +t r a k a J IK D +ila +B +n +a t a le s n a t n a m ila K +g +n u t ile B a k g n a B +h +a g n e T n a t n a m ila K +n +e t n a B +u +a iR n a u a lu p e K +r +u m iT n a t n a m ila K +a +r a t U u k u la M +t +a r a B a r e t a m u S +a +r a t U n a t n a m ila K +u +a iR +t +a r a B n a t n a m ila K +a +r a t U is e w a lu S +ib +m a J +t +a r a B a w a J +n +a t a le S is e w a lu S +a +r a t U a r e t a m u S +a +is e n o d n I +t +a r a B is e w a lu S +r +u m iT a w a J +a +r a g g n e T is e w a lu S +h +a g n e T a w a J +a +t r a k a y g o Y ID +n +a t a le S a r e t a m u S +g +n u p m a L +h +a g n e T is e w a lu S +t +a r a B a r a g g n e T a s u +u +lu k g n e B +h +e c A +o +la t n o r o G +u +k u la M +r +u m iT a r a g g n e T a s u +t +a r a B a u p a P +a +u p a P +N N Komparasi Kemiskinan di Indonesia +5,000,000 +Jawa Timur +4,500,000 +Jawa Barat Jawa Tengah +4,000,000 +3,500,000 +n +ik +s iM 3,000,000 +k +u +d 2,500,000 +u +d +n +e P 2,000,000 +h +a +lm +1,500,000 +Sumut +u +J Lampung +NTT +1,000,000 Sumsel +Banten Sulsel NTB Aceh Papua +Riau DIY +500,000 D B K a I l B K i Jk a a t K b ls a e e l l l te L n a S Kg m u a m M l p t K u i b a m a n a lu l r g t t a K r J a a a l S b m u a b l r u i t Sulbar Su S lt u r l a tenBgengkulu G M or a o lu n k t u alo Papua Barat +0 +0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 +Persentase Penduduk Miskin Komparasi Kemiskinan di Pulau Sulawesi, +Maret 2017 +900.00 20.00 +813.07 +18.00 +800.00 17.65 +16.00 +700.00 n +n +i +i k +k s +s 14.14 14.00 i +i M +M 600.00 +12.81 k +k 12.00 u +u +d +d 500.00 11.30 u +u +d +d 417.87 10.00 n +n 9.38 e +e 400.00 P +P 8.10 331.71 8.00 e +h s +a a +l m 300.00 t n +6.00 +u J 198.88 205.37 e s +r +200.00 149.76 e +4.00 P +100.00 +2.00 +0.00 0.00 +Sulawesi Sulawesi Sulawesi Sulawesi Gorontalo Sulawesi +Utara Tengah Selatan Tenggara Barat +Jumlah Persentase Perkembangan Kemiskinan di Prov. Gorontalo +300,000 35.00 +273,800 +257,688 257,588 259,100 255,000 +250,000 32.12 241,900 30.00 +29.25 29.01 29.05 29.13 221,600 224,600 n +n 27.35 209,900 206,843 203,190 205,374 25.00 i k +i k s 200,000 24.88 25.01 198,420 186,440 191,440 194,169 M s i +i +M +23.19 +20.00 k +k u +u 150,000 d +d u +u d 18.75 17.33 17.51 17.44 18.32 17.72 17.65 15.00 d n +n e +e P +P 100,000 e +h 10.00 s +a +a t +l m n +e +50,000 +u 5.00 s +J r +e +P +0 0.00 +2 2 2 2 2 2 2 2 2 M M M M M M M +0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 0 0 0 0 0 0 1 a a a a a a a +2 3 4 5 6 7 8 9 0 e r e r e r e r e r e r e r +t t t t t t t +2 2 2 2 2 2 2 +0 0 0 0 0 0 0 +1 1 1 1 1 1 1 +1 2 3 4 5 6 7 +Jumlah Persentase Perkembangan Kemiskinan Menurut Wilayah +40 +35 +30 11.62 +24.52 +25 +20 +88.38 +15 +10 +5.64 +5 +Perkotaan Perdesaan +0 +2 2 2 2 M S M S M S M +0 0 0 0 e e e +0 0 0 1 a p a p a p a +7 8 9 0 +t +e r +2 +t +t +e r +2 +t +t +e r +2 +t +t +e r +2 0 2 0 2 0 2 +0 1 0 1 0 1 0 +1 1 1 2 1 3 1 +1 2 3 4 +Perkotaan Perdesaan Perkembangan Kemiskinan: P1 dan P2 +6.000 +5.000 +4.000 +3.000 +2.000 +1.000 +0.000 +2 2 2 2 M M M M M M M +0 0 0 0 +0 0 0 1 a a a a a a a +7 8 9 0 e r e r e r e r e r e r e r +t t t t t t t +2 2 2 2 2 2 2 +0 0 0 0 0 0 0 +1 1 1 1 1 1 1 +1 2 3 4 5 6 7 +P1 P2 Angka Kemiskinan Menurut Kab./Kota, 2016 +90,000 25 +78,360 +80,000 +21.11 21.03 21.17 +20 +70,000 +n +n 18.51 i +i 17.97 k +k s +s i 60,000 M i +M +15 k +k u +u 50,000 d +d u +u d +d n +n 40,000 e +e 32,290 31,660 10 P +P +h 30,000 27,800 +e +s +a a +l t +m 20,650 n +u 6.05 e +20,000 s +J 5 r +12,430 e +P +10,000 +0 0 +Bualemo Gorontalo Pohuwato Bone Gorontalo Kota +Bolango Utara Gorontalo +Jumlah Persentase Perkembangan Kemiskinan Menurut Kab./Kota +40 +35 +30 +Bualemo +25 +Gorontalo +20 Pohuwato +Bone Bolango +15 +Gorontalo Utara +10 +Kota Gorontalo +5 +0 +2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kemiskinan Vs Pertumbuhan +Pertumbuhan ekonomi yang melambat +telah menyulitkan upaya pengentasan +kemiskinan. Dinamika Pertumbuhan Ekonomi +Meskipun masih berada di atas angka Nasional, namun +pertumbuhan ekonomi Gorontalo cenderung melambat dalam +empat tahun terakhir. +9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 +0 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 +0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tingkat Pengangguran …. +Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Gorontalo berada di bawah +angka Nasional, dan menurun cukup tajam pada 2016. +7.00 +PROVINSI 2011 2012 2013 2014 2015 2016 +6.00 +Sulawesi Utara 8.62 7.79 6.68 7.54 9.03 6.18 +5.00 Sulawesi Tengah 4.01 3.93 4.27 3.68 4.10 3.29 +4.00 Sulawesi Selatan 6.56 5.87 5.10 5.08 5.95 4.80 +Sulawesi Tenggara 3.06 4.04 4.46 4.43 5.55 2.72 +3.00 +Gorontalo 4.26 4.36 4.12 4.18 4.65 2.76 +2.00 +Sulawesi Barat 2.82 2.42 2.33 2.08 3.35 3.33 +1.00 +Indonesia 6.56 6.14 6.25 5.94 6.18 5.61 +0.00 +2011 2012 2013 2014 2015 2016 +Gorontalo Indonesia Kendala Fiskal +Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi +tidak mudah karena kapasitas fiskal yang +relatif terbatas. Belanja Daerah Menurut Klasifikasi Ekonomi +Struktur belanja daerah, didominasi oleh belanja barang dan jasa +serta belanja lainnya dengan kecenderungan yang meningkat. +Namun proporsi belanja modal cenderung menurun di 2016. +1,600,000,000,000.00 100% +90% +1,400,000,000,000.00 +80% +1,200,000,000,000.00 +70% +18,61% +1,000,000,000,000.00 296,922,957,084 +60% +800,000,000,000.00 50% +40% +600,000,000,000.00 +30% +400,000,000,000.00 +20% +200,000,000,000.00 +10% +- 0% +2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 +Belanja Lainnya Belanja Modal Belanja Lainnya Belanja Modal +Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pegawai Temuan Lapangan +Menurut Tipologi Wilayah Rata-rata Jumlah ART +5,54 +Perkotaan Perdesaan Pesisir +6 5 6 Kelompok Umur ART +Kelompok Umur Perkotaan Perdesaan Pesisir Total +< 5 tahun 10,57 7.23 12.33 8.96 +6 – 12 tahun 15,45 15.02 15.07 15.08 +13 – 20 tahun 21,14 22.68 22.95 22.49 +21 – 57 tahun 48,78 46.83 46.58 46.98 +> 57 tahun 5,69 8.25 3.08 6.49 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Keadaan SDM RTM +60.00 +50.00 46.08 +45.00 50.00 +40.00 +31.61 40.00 +35.00 +30.00 +30.00 +25.00 +20.00 +20.00 +15.00 10.49 +9.30 +10.00 10.00 +2.39 +5.00 0.13 +0.00 0.00 +Tidak Tidak Tamat SD SLTP SLTA Perguruan Tidak Tidak Tamat SD SLTP SLTA Perguruan +pernah tamat SD tinggi pernah tamat SD tinggi +sekolah sekolah +Perkotaan Perdesaan Pesisir Keadaan SDM RTM (Lanj…) +100 +90 +9.41 +80 +70 +60 +50 +90.59 40 +30 +12.29 +20 +3.57 3.8 +10 +0 +Melek Huruf Buta Huruf Perkotaan Perdesaan Pesisir +Melek Huruf Buta Huruf Kondisi Ketenagakerjaan RTM +54.93 60 +60.00 45.07 +50 +50.00 +40 +40.00 +30 +30.00 +20 +20.00 +10 +10.00 +0 +0.00 Perkotaan Perdesaan Pesisir +Tidak Bekerja Bekerja +Tidak Bekerja Bekerja Pengeluaran RTM +1,677,641 +1,800,000 +1,469,040 1,498,821 +1,600,000 1,349,782 +1,400,000 +1,200,000 +1,000,000 +800,000 +600,000 +400,000 +200,000 +0 +Perkotaan Perdesaan Pesisir Rata-rata Komposisi Pengeluaran RTM +32.54 +Makanan +67.46 Non-Makanan +Perkotaan Perdesaan Pesisir +32.81 25.41 38.03 +61.97 +67.19 +74.59 Keadaan Tempat Tinggal RTM +KondisiTempatTinggal Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +< 24 M2 36.00 75.00 16.67 56.25 +35 M2 32.00 19.23 55.00 30.00 +Luas lantai bangunan 45 M2 12.00 3.21 3.33 4.17 +>45 M2 20.00 2.56 23.33 9.58 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Semen 72.00 76.13 65.00 72.61 +Tanah 20.00 10.97 0.00 9.13 +Jenis lantai tempat +Kayu Murahan 0.00 4.52 13.33 6.22 +tinggal +Lainnya 8.00 8.39 21.67 12.03 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Papan 12.00 56.41 33.33 46.06 +Bambu 36.00 31.41 8.33 26.14 +Jenis dinding tempat +Rumbia 0.00 0.64 3.33 1.24 +tinggal +Lainnya 52.00 11.54 55.00 26.56 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Seng 92.00 63.46 93.33 74.06 +Genteng 4.00 0.00 0.00 0.42 +Jenis atap tempat +Rumbia 0.00 32.69 6.67 22.59 +tinggal +Lainnya 1.00 3.85 0.00 2.93 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Keadaan Tempat Tinggal RTM (Lanj…) +KondisiTempatTinggal Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +Umum 68.00 53.90 53.33 55.60 +Fasilitas buang air Milik Sendiri 32.00 6.49 35.00 15.95 +besar Lainnya 0.00 39.61 11.67 28.45 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +PLN 96.00 76.43 95.00 83.40 +Genset Desa 0.00 0.64 0.00 0.41 +Sumber penerangan +Petromax 0.00 3.82 0.00 2.49 +rumah +Lainnya 4.00 19.11 3.33 13.69 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +ST 36.00 51.59 36.67 46.28 +STT 4.00 44.59 25.00 35.54 +Air Sungai 0.00 1.27 0.00 0.83 +Sumber air bersih +Air Hujan 0.00 0.00 0.00 0.00 +Lainnya 60.00 2.55 38.33 17.36 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Gas 51,85 21.79 75.00 38.87 +Minyak 18,52 0.00 1.56 2.43 +Bahan bakar untuk +Kayu Bakar 29,63 78.21 23.44 58.70 +memasak +Lainnya 0.00 0.00 0.00 0.00 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Akses Terhadap Pendidikan +Rincian Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +< 1 Km 74.00 27.56 68.33 42.42 +Jarak rumah ke 1-5 Km 20.00 66.67 26.67 51.87 +sekolah >5 Km 6.00 5.77 5.00 5.71 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Anggota rumah tangga usia sekolah +60.00 67.74 86.67 71.67 +yang masih bersekolah +Anggota rumah tangga usia sekolah +40.00 32.26 13.33 28.33 +yang tidak sekolah +Menerima bantuan sekolah 80.00 84.40 87.04 84.83 +Jauh 20.00 10.26 7.69 10.53 +Tidak ada biaya 60.00 48.72 7.69 40.35 +Alasan tidak Membantu orang +0.00 25.64 30.77 24.56 +sekolah tua +Lainnya 20.00 15.38 53.85 24.56 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Akses Terhadap Kesehatan +Rincian Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +Puskesmas 100.00 96.15 87.50 94.76 +Poliklinik 0.00 0.00 4.17 0.87 +Tempat berobat +Dukun 0.00 3.85 4.17 3.49 +ketika sakit +Lainnya 0.00 0.00 4.17 0.87 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Memiliki asuransi (BPJS, lainnya) 100.00 87.82 85.00 88.38 +Tidak memiliki asuransi 0.00 12.18 15.00 11.62 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +< 1 Km 42.86 22.44 10.17 21.19 +Jarak rumah ke 1 – 5 Km 42.86 58.97 88.14 64.83 +puskesmas > 5 Km 14.29 18.59 1.69 13.98 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Aset RTM +Aset Rumah Tangga Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +Milik Sendiri 82.61 89.61 93.22 89.83 +Kepemilikan Sewa 0.00 0.00 1.69 0.42 +bangunan Milik Keluarga/ Pinjam 17.39 10.39 3.39 9.32 +tempat tinggal Lainnya 0.00 0.00 1.69 0.42 +Total 100 100.00 100.00 100.00 +Motor 32.00 26.92 15.00 24.48 +Sepeda 24.00 3.21 1.67 4.98 +Emas 8.00 3.85 3.33 4.15 +Aset lainnya TV 84.00 33.97 80 50.62 +Kulkas 40.00 5.13 18.33 12.03 +Hewan Ternak 4.00 24.36 31.67 24.07 +Lainnya 0.00 12.82 8.33 10.37 +ART memiliki tabungan 0.00 12.82 10.00 11.98 Partisipasi Sosial +Uraian Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +Kelompok tani 0.00 57.05 0.00 38.86 +Kelompok nelayan 26.67 0.00 60.34 17.03 +Anggota rumah +tangga yang Dasawisma 13.33 5.77 0.00 4.80 +terlibat dalam Lainnya 6.67 0.00 6.80 2.18 +organisasi sosial +Tidak terlibat 53.33 37.18 32.86 37.12 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Sangat aktif 14.29 12.30 0.00 8.51 +Aktif 28.57 83.61 79.66 80.32 +Keaktifan +Tidak aktif 57.14 4.10 20.34 11.17 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Gotong royong 25.00 87.10 85.19 82.63 +Pengajian 33,33 5.65 11.11 8.95 +Jenis kegiatan yang +Arisan 41,67 4.03 1.85 5.79 +selalu terlibat +Lainnya 0.00 3.23 1.85 2.63 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Musrenbang 8.33 16.02 12.33 14.73 +Pertemuan RT/RW 54,17 16.41 28.77 21.53 +Pernah mengikuti +Pertemuan desa/kel. 29,17 56.25 57.53 54.67 +kegiatan lainnya +Pengurus masjid 4,17 10.16 1.37 7.93 +Lainnya 4,17 1.17 0.00 1.13 Lingkungan Sosial +Uraian Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +Ya 44.00 79.49 57.63 70.42 +Memperoleh bantuan dari +Tidak 56.00 20.51 42.37 29.58 +lingkungan sekitar +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Peduli 88.00 96.15 90.00 93.78 +Tetangga peduli ketika kita +Tidak 12.00 3.85 10.00 6.22 +membutuhkan bantuan +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Pinjaman uang 76.19 61.18 69.64 64.63 +Bantuan yang sering Makanan 4.76 26.97 28.57 25.33 +diminta pada tetangga Lainnya 19.05 11.84 1.79 10.04 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Musrenbang 8.33 16.02 12.33 14.73 +Pertemuan RT/RW 54,17 16.41 28.77 21.53 +Pernah mengikuti +Pertemuan desa/kel. 29,17 56.25 57.53 54.67 +kegiatan lainnya +Pengurus masjid 4,17 10.16 1.37 7.93 +Lainnya 4,17 1.17 0.00 1.13 +Memperoleh perlakuan Pernah 21.74 1.92 14.28 5.11 +tidak menyenangkan Tidak pernah 78.26 98.08 85.71 94.89 +ketika meminta bantuan +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +tetangga Potensi dan Peluang +Rincian Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +Memiliki keterampilan 32.00 23.08 16.67 22.41 +Pertukangan 0.00 38.71 50.00 34.69 +Menjahit 37.50 12.90 0.00 14.29 +Jenis keterampilan +Perbengkelan 0.00 16.13 0.00 10.20 +dimiliki +Kerajinan, olahan +62.50 32.26 50.00 40.82 +makanan, dll. +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 +Kegiatan ekonomi yang Pertukangan 0.00 7.05 5.00 5.81 +berkembang disekitar Perdagangan 44.00 12.18 20.00 17.43 +tempat tinggal yang Usaha kerajinan 4.00 1.28 3.33 2.07 +memungkinkan untuk Pengolahan komoditas 0.00 35.90 8.33 25.31 +terlibat Lainnya 0.00 12.18 18.33 12.45 +Total 48.00 68.59 55.00 63,07 +Pertukangan 12.00 9.38 6.67 8.98 +Usaha yang ingin +Perdagangan 12.00 48.13 61.67 47.76 +dilakukan jika mendapat +Usaha kerajinan 0.00 11.25 1.67 7.76 +bantuan modal +Lainnya 40.00 21.25 26.67 24.49 +Total 64.00 90.00 97.67 88.98 +Pernah memiliki usaha yang kemudian macet 8.00 10.90 25.00 14.11 +Tidak pernah memiliki usaha 92.00 89.10 75.00 85.89 +Total 100.00 100.00 100.00 100.00 Bantuan yang pernah diterima RTM +Rincian Perkotaan Perdesaan Pesisir Rerata +Memperolehbantuan1 tahunterakhir 88 58.33 68.33 64.32 +Pemerintah 83.33 98.96 95.24 95.68 +Swasta 0 0 2.38 0.62 +Sumberbantuanberasal +Lembaga non pemerintah 12.5 1.04 0 2.47 +Lainnya 4.17 0 2.38 1.23 +Total 100 100 100 100 +Beras(raskin) 56 85.26 80 80.91 +Uangtunai(BLT) 20 7.05 35 15.35 +Perbaikanrumah 4 0.64 38.33 10.37 +Bantuan pernah diterima Pendidikan 24 12.18 56.67 24.48 +dari pemerintah Kesehatan 20 8.97 53.33 21.16 +Hewanternak 0 5.77 1.67 4.15 +Saprodi 0 0 0 0 +Lainnya 20 3.85 11.67 7.47 +Uangtunai 0 0.64 3.33 1.24 +Perbaikanrumah 0 1.92 0 1.24 +Bantuan yang pernah Pendidikan 4 0.64 1.67 1.24 +diterima dari dunia usaha / Kesehatan 0 2.56 0 1.66 +pihak lainnya Hewanternak 0 0 0 0 +Saprodi 0 1.28 1.67 1.24 +Lainnya 0 1.28 0 0.83 +Terlalu berbelit 28.57 29.01 16.13 26.63 +Sering terlambat 71.43 52.67 38.71 50.89 +Masalahdalammemperoleh +Tidaksesuaiseharusnya 0 12.21 32.26 15.38 +bantuan +Lainnya 0 6.11 12.9 7.1 +Total 100 100 100 100 Kesimpulan Umum dan +Rekomendasi Kebijakan Temuan Umum… + Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan tampaknya +berasosiasi dengan aspek wilayah, dimana rumah tangga yang +berdomisili pada wilayah perdesaan memiliki kerentanan yang +lebih tinggi dibanding rumah tangga yang berdomisili pada +wilayah perkotaan dan pesisir. + Dari hasil survey di tiga tipologi wilayah, secara umum dapat +disimpulkan bahwa kondisi kemiskinan pendapatan (income +poverty) dan kemiskinan non pendapatan (non-income +poverty), lebih dominan terlihat pada rumah tangga miskin di +wilayah perdesaan ketimbang di wilayah perkotaan dan pesisir. Kesimpulan Umum: +Kombinasi Penyebab Kemiskinan +• Besarnya beban tanggungan kepala rumah tangga miskin (rata- +rata 5,5 jiwa) +• Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (tercermin dari +tingkat pendidikan); +• Tingginya proporsi anggota rumah tangga miskin yang tidak +bekerja; +• Rendahnya balas jasa ekonomi yang diterima dari pekerjaan; +• Tidak memiliki keahlian dan keterampilan; +• Tidak memiliki pengalaman berusaha secara mandiri; +• Tidak bisa melihat peluang yang bisa dimanfaatkan; Kesimpulan Umum: +Potensi yang bisa dimanfaatkan +• Tempat tinggal sebagian besar milik sendiri; +• Lebih dari setengah anggota RTM berada pada usia produktif; +• Meski terbatas, RTM memiliki aset; +• Lingkungan sekitar RTM memiliki kepedulian sosial; +• Penduduk miskin berpartisipasi secara sosial; +• Bisa mengidentifikasi jenis bantuan yang dibutuhkan. Pada Level Makro… + Menjaga sustainabilitas pertumbuhan sektor pertanian; + Mengembangkan industri manufaktur, terutama agro-industri; + Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga; + Mendorong masyarakat untuk bekerja pada lapangan +pekerjaan yang lebih produktif; + Mengalokasikan anggaran pemerintah yang lebih signifikan +untuk belanja modal, dsb. Pada Level Mikro... +PENGURANGAN BEBAN PENINGKATAN +PENGELUARAN KUALITAS SDM +PENYEDIAAN +PEMBANGUNAN +MODAL/BANTUAN +INFRASTRUKTUR FISIK +USAHA Pada Level Mikro... (Lanj...) + Mengurangi beban pengeluaran RTM melalui bantuan bahan +makanan, pendidikan, kesehatan, dll. + Meningkatkan akses RTM terhadap pendidikan (membangun +sarana pendidikan, mengembalikan anak putus sekolah ke +bangku sekolah, dll.) + Memberantas butu huruf terutama bagi mereka yang berada +pada usia produktif; + Memberikan berbagai jenis pelatihan keterampilan; + Memberikan bantuan modal yang disertai dengan +pendampingan dan pembinaan; Pada Level Mikro... (Lanj...) + Memperbaiki kondisi fisik rumah tempat tinggal dan +lingkungan; + Memastikan semua jenis bantuan benar-benar sampai di RTM; + Mendorong stakeholder lainnya, terutama sektor swasta, untuk +terlibat dalam upaya penanggulangan kemiskinan; + Mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan dengan +kabupaten/kota dan OPD; + Melakukan evaluasi atas pelaksanaan intervensi +penanggulangan kemiskinan, termasuk pelaksanaan Perda, +kelembagaan TNPK, pelaksanaan SPKD, dll. Terima Kasih +DR. AGUSSALIM, SE, MS. +agus_jero@yahoo.com +www.agusjero.blogspot.com +Faks. (0411) 582255 +HP. 08152557110 - 081243386010 Riwayat Pekerjaan: + Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (FEB- +UNHAS) ; + Pernah menjadi Ketua Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan dan +Perencanaan FEB-UNHAS dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi FEB-UNHAS; + Peneliti Senior pada Puslitbang Kebijakan dan Manajemen (P3KM) UNHAS; + Konsultan Ahli pada Perusahaan Konsultan Local Governance Celebes; + Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sulawesi Selatan; + Tenaga Ahli Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Barat, dan +Provinsi Gorontalo; + Tenaga ahli pada sejumlah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan dan Sulawesi +Barat; + Pernah bekerja pada berbagai proyek Bank Dunia, JICA, AusAID, ILO, dll. + Focal Point Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia (JiKTI). + Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Makassar. diff --git a/raw/sport.republika.co.id_berita_rskxxg348_mancini-tutup-pintu-timnas-italia-buat-balotelli.md b/raw/sport.republika.co.id_berita_rskxxg348_mancini-tutup-pintu-timnas-italia-buat-balotelli.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b820327d2c2bf3dfb429ca1f4169fe732d024313 --- /dev/null +++ b/raw/sport.republika.co.id_berita_rskxxg348_mancini-tutup-pintu-timnas-italia-buat-balotelli.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://sport.republika.co.id/berita/rskxxg348/mancini-tutup-pintu-timnas-italia-buat-balotelli +title: "Mancini Tutup Pintu Timnas Italia Buat Balotelli | Republika Online" +domain: sport.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:47:18 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mancini Tutup Pintu Timnas Italia Buat Balotelli | Republika Online + +Mancini menilai masa Balotelli bersama timnas Italia sudah berakhir. REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pelatih timnas Italia Roberto Mancini mengirimkan sinyal negatif soal kemungkinan kembalinya Mario Balotelli ke skuad Gli Azzurri. Pelatih berusia 58 tahun itu menilai, episode karier Balotelli bersama timnas Italia sudah berakhir. Sebelumnya, Balotteli dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya seolah mengirimkan pesan kepada Mancini untuk memanggilnya ke timnas Italia. Pesan dalam unggahan tersebut sekaligus kritik terkait kebijakan Mancini memanggil pemain keturunan Italia (Oriundi). ''Masih ada penyerang Italia di luar sana, dan mereka berada dalam kondisi yang prima. Percayalah pada saya,'' tulis Balotteli di akun instagram miliknya, beberapa waktu lalu. Sempat kesulitan menemukan performa terbaik dan berganti-ganti klub dalam beberapa tahun terakhir, Balotelli sepertinya sudah cukup kerasan memperuat Sion FC. Pada musim ini, penyerang berusia 32 tahun itu telah mengemas lima gol dan satu assist dari 18 penampilan di semua ajang bersama tim asal Swiss tersebut. Dengan modal itu, Balotelli sepertinya bisa berharap kembali mengenakan seragam timnas Italia. Laga Italia kontra Polandia di lanjutan UEFA Nations League pada pertengahan 018 silam menjadi laga terakhir Balotelli bersama Gli Azzurri. Hingga saat ini, Balotelli sudah mengemas 14 gol dan lima assist dari 36 caps bersama La Nazionale. Balotelli sebenarnya sempat dipanggil Mancini untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Italia pada Januari 2022 silam. Namun, Balotelli tidak lagi mendapatkan panggilan dari eks pelatih Manchester City tersebut usai menjalani pemusatan latihan tersebut. Kini, harapan mantan penyerang Inter Milan itu untuk bisa memperkuat Timnas Italia sepertinya sudah pupus. ''Saya rasa, babak itu (kiprah Balotelli bersama timnas Italia) sudah selesai,'' ujar eks pelatih Inter Milan itu seperti dikutip Football Italia , Selasa (4/4/2023). Ask me! Mancini Tutup Pintu Timnas Italia Buat Balotelli Rekomendasi Masih Bersaing Perebutkan Empat Gelar, Arteta Tegaskan Arsenal Tenang Hadapi Tekanan Jadwal Pekan ke-30 Liga Primer Inggris: Arsenal Jamu Everton, Man City Tandang ke West Ham Guardiola Fokus ke West Ham, Ogah Bahas Peluang Comeback Lawan Real Madrid Carrick: Manchester United Siap Bangkit Saat Hadapi Aston Villa Pelatih Sebut Komentar Presenter TV Picu Tekanan Bagi Pemain Timnas Putri Iran REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pelatih timnas Italia Roberto Mancini mengirimkan sinyal negatif soal kemungkinan kembalinya Mario Balotelli ke skuad Gli Azzurri. Pelatih berusia 58 tahun itu menilai, episode karier Balotelli bersama timnas Italia sudah berakhir. + + + + + Sebelumnya, Balotteli dalam sebuah unggahan di akun media sosialnya seolah mengirimkan pesan kepada Mancini untuk memanggilnya ke timnas Italia. Pesan dalam unggahan tersebut sekaligus kritik terkait kebijakan Mancini memanggil pemain keturunan Italia (Oriundi). + + + + Baca Juga + + + Gelandang Azzurri Nilai tak Ada Jurang Kualitas Antara Timnas Italia dan Inggris + + Debut Bareng Timnas Italia, Mateo Retegui Langsung Cetak Gol + + Mantan Penyerang Juventus, Chelsea, dan Timnas Italia, Gianluca Vialli Meninggal Dunia + + + ''Masih ada penyerang Italia di luar sana, dan mereka berada dalam kondisi yang prima. Percayalah pada saya,'' tulis Balotteli di akun instagram miliknya, beberapa waktu lalu. + Sempat kesulitan menemukan performa terbaik dan berganti-ganti klub dalam beberapa tahun terakhir, Balotelli sepertinya sudah cukup kerasan memperuat Sion FC. Pada musim ini, penyerang berusia 32 tahun itu telah mengemas lima gol dan satu assist dari 18 penampilan di semua ajang bersama tim asal Swiss tersebut. + + + + Dengan modal itu, Balotelli sepertinya bisa berharap kembali mengenakan seragam timnas Italia. Laga Italia kontra Polandia di lanjutan UEFA Nations League pada pertengahan 018 silam menjadi laga terakhir Balotelli bersama Gli Azzurri. Hingga saat ini, Balotelli sudah mengemas 14 gol dan lima assist dari 36 caps bersama La Nazionale. + Balotelli sebenarnya sempat dipanggil Mancini untuk menjalani pemusatan latihan bersama timnas Italia pada Januari 2022 silam. Namun, Balotelli tidak lagi mendapatkan panggilan dari eks pelatih Manchester City tersebut usai menjalani pemusatan latihan tersebut. + Kini, harapan mantan penyerang Inter Milan itu untuk bisa memperkuat Timnas Italia sepertinya sudah pupus. ''Saya rasa, babak itu (kiprah Balotelli bersama timnas Italia) sudah selesai,'' ujar eks pelatih Inter Milan itu seperti dikutip Football Italia , Selasa (4/4/2023). + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 15:05 WIB + + Masih Bersaing Perebutkan Empat Gelar, Arteta Tegaskan Arsenal Tenang Hadapi Tekanan Sabtu , 14 Mar 2026, 14:05 WIB + + Jadwal Pekan ke-30 Liga Primer Inggris: Arsenal Jamu Everton, Man City Tandang ke West Ham + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:46 WIB + + Guardiola Fokus ke West Ham, Ogah Bahas Peluang Comeback Lawan Real Madrid + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 12:56 WIB + + Carrick: Manchester United Siap Bangkit Saat Hadapi Aston Villa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:18 WIB + + Pelatih Sebut Komentar Presenter TV Picu Tekanan Bagi Pemain Timnas Putri Iran diff --git a/raw/stunting.go.id_aksi-daerah-cegah-stunting_.md b/raw/stunting.go.id_aksi-daerah-cegah-stunting_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a3b3a9697482f9960d9c189c4b0f3596971e2dc2 --- /dev/null +++ b/raw/stunting.go.id_aksi-daerah-cegah-stunting_.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +url: https://stunting.go.id/aksi-daerah-cegah-stunting/ +title: "Aksi Daerah Cegah Stunting - TP2S" +domain: stunting.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:01:02 +source_type: government +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# Aksi Daerah Cegah Stunting - TP2S + +22 September 2025 | Berita , Media Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2024, menunjukkan prevalensi stunting nasional berada di angka 19,8 persen. Capaian ini tentunya masih perlu ditingkat untuk mewujudkan #IndonesiaBebasStunting. Terkait itu, kolaborasi multiphak, baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi langkah mutlak yang harus terus dilakukan. Sebagai bentuk dukungan nyata dalam mendorong pencegahan dan percepatan penurunan pravelensi stunting di Indonesia, hingga saat ini sejumlah daerah terus melakukan inovasi strategis. Dikutip dari laman detik.com, Pemerintah Kota Semarang dalam waktu dekat ini, baru saja meluncurkan Program Keluarga Cemara sebagai aksi nyata untuk pencegahan dan penurunan stunting di wilayahnya. Wakil Walikota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan, program tersebut adalah bentuk komitmen kuat dari pemkot untuk mencetak generasi unggul berkualitas yang sehat dan bebas stuting. “KELUARGA CEMARA merupakan program kolaborasi dari berbagai stakeholder. Dalam menyelesaikan masalah stunting kami sadar tidak bisa sendiri, harus bekerjasama.” ujar Agustina dalam sambutannya di Aula Puskesmas Kedungmundu. Menurutnya, pencegahan dan penurunan stunting, perlu dukungan pihak lain, baik swasta maupun masyarakat itu sendiri. Dalam meningkatkan partisipasi aktif banyak pihak, Program Keluarga Cemara, di desain dengan serangkaian aktivitas menarik, seperti kelas edukasi, pemeriksaan kesehatan, pemberian suplemen, hingga kegiatan kreatif lainnya. Sementara itu, di Kabupaten Banyuwangi, pemkab melalui Puskesmas Pesanggrahan, melakukan kolaborasi swasta untuk memberikan pelatihan kepada 120 kader posyandu guna peningkatan kapasitas mereka, sebagai garda terdepan kesehatan warga. Dalam pelatihan ini, para kader dikuatkan keterampilannya dalam memberikan layanan kesehatan primer ke masyarakat, salah satunya pelatihan skrining penyakit kepada semua lapisan masyakat, mulai dari ibu hamil hingga lansia. Kepala Puskesmas Pesanggrahan, Edi Nurcahyo berharap, pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan para kader, agar kedepannya pemberian layanan kesehatan bagi masyarakat berjalan lebih baik, termasuk dapat membantu pencegahan stunting. Sama seperti dua daerah sebelumnya, Kabupaten Kediri juga punya komitmen kuat untuk pencegahan dan penurunan stunting. Pemkab Kediri menjalankan Program Centing (Cegah dan Tanganin Stunting) dengan kegiatan meliputi pendampingan kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta memberikan bantuan sosial. Fokus sasaran program adalah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Sekretaris Daerah, Kabupaten Kediri, Solikin, mengatakan, pentingnya peran banyak pihak untuk mendukung pencegahan dan penurunan stunting. Dia, menekankan kehadiran masyarakat di Posyandu juga perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan. Di daerah lainya, Pemkot Bandung berkomitmen menekan angka stunting dengan empat alur utama. Pertama inovasi berbasis pangan, ekonomi, dan perilaku. Kedua, penguatan mutu program, konektivitas, dan daya ungkit. Ketiga, digitalisaai melalui dashboard e-Penting yang dapat memetakan sebaran kasus, monitor aksi, dan intervensi. Keempat manajemen lokus di berbagai tingkatan wilayah. Walikota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, permasalan stunting bukan masalah biasa, melainkan sudah sistemik, karena itu, butuh langkah bersama dan strategi yang kuat, serta terukur. Kata Farhan, Pemkot Bandung, saat ini pihaknya juga tengah menjalankan berbagai program kolaborasi lainnya yang dijalankan dari tingkat kota hingga kecamatan, seperti Rembung Stunting, Bursa Ting-Ting, Ngabanting (Ngajaga Balita, Ulah Stunting), Gerakan Sedekah Satu Telur, dan lainnya. “Di sini tidak ada kompetisi, kita semua berkolaborasi untuk masa depan generasi emas,” pungkasnya. Berbagai aksi yang dilakukan sejumlah daerah ini, memberikan gambaran nyata bahwa stunting adalah isu penting yang patut menjadi perhatian banyak pihak. Pasalnya, pencegahan kejadian stunting pada anak, terbukti menjadi langkah efektif dalam mewujudkan generasi berkualitas dan berdaya saing. Sumber Berita: +https://news.detik.com/berita/d-8105953/walkot-semarang-luncurkan-program-keluarga-cemara-untuk-tekan-stunting +https://www.detik.com/jatim/berita/d-8105284/pt-bsi-latih-120-kader-posyandu-banyuwangi-tekan-stunting-dan-tbc +https://www.tempo.co/info-tempo/pemkab-kediri-ekspose-gerakan-centing-untuk-cegah-stunting-2064203 +https://www.tempo.co/info-tempo/pemkab-kediri-ekspose-gerakan-centing-untuk-cegah-stunting-2064203 Baca Juga 12 November 2025 12 November 2025 11 September 2025 Link Terkait Aksi Daerah Cegah Stunting Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Berita Media Siaran Pers Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam 11 September 2025 diff --git a/raw/stunting.go.id_gubernur-khofifah-salurkan-dana-zakat-untuk-bantu-keluarga-stunting_.md b/raw/stunting.go.id_gubernur-khofifah-salurkan-dana-zakat-untuk-bantu-keluarga-stunting_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2569522ef05429b13505ad6eb8e5a0b471794c1f --- /dev/null +++ b/raw/stunting.go.id_gubernur-khofifah-salurkan-dana-zakat-untuk-bantu-keluarga-stunting_.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +url: https://stunting.go.id/gubernur-khofifah-salurkan-dana-zakat-untuk-bantu-keluarga-stunting/ +title: "GUBERNUR KHOFIFAH SALURKAN DANA ZAKAT UNTUK BANTU KELUARGA STUNTING - TP2S" +domain: stunting.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:04:50 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# GUBERNUR KHOFIFAH SALURKAN DANA ZAKAT UNTUK BANTU KELUARGA STUNTING - TP2S + +19 Oktober 2022 | Berita , Media Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan dari dana zakat produktif Baznas Jatim, kepada ibu-ibu hamil, balita, dan pelaku ekonomi mikro. (Foto: Diskominfo Jatim) MALANG- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan bantuan kepada sejumlah ibu hamil, Balita, dan keluarga pengelola ekonomi mikro. Acara yang menjadi penguat intervensi kepada keluarga stunting ini dilebur dalam acara Reuni Akbar Alumni Haji al-Hikam angkatan 1993-2022 dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H di Gedung Bundar al-Asy’ari UNISMA Malang, Minggu (16/10/2022). “Pemprov Jatim terus bekerja keras untuk menurunkan stunting serendah-rendahnya. Bapak Presiden menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024, ini akan menjadi kerja keras kita semua,” ujar Gubernur Khofifah usai menyerahkan bantuan pencegahan stunting kepada 20 Balita, bantuan untuk 100 ibu hamil dan zakat produktif kepada 100 pelaku usaha mikro. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi perhatian khusus dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang dirilis Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI), prevalensi stunting Provinsi Jatim dari 2019 hingga 2021 terus mengalami penurunan. Tercatat penurunan terjadi dari prevalensi 26,86 persen pada 2019 menjadi 23,5 persen pada 2021. Gubernur Khofifah menegaskan, penanganan stunting yang dilakukan Pemprov Jatim telah melibatkan berbagai pihak. Selain instansi vertikal, juga lintas organisasi masyarakat, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan mitra non pemerintah lainnya dilibatkan dalam percepatan penurunan stunting . Yang menarik, di antara bantuan yang diberikan kepada para penerima ini adalah dana zakat dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Jatim. Komponennya zakat konsumtif dan zakat produktif. Khofifah mengatakan, zakat produktif yang berasal dari muzakki Jatim ini diberikan kepada para mustahiq (penerima zakat) yang bergerak dalam ekonomi mikro guna membantu usaha mereka. Guna menyalurkan bantuan zakat produktif ini, Khofifah mengaku berkeliling kabupaten/kota di Provinsi Jatim untuk membantu para pelaku usaha mikro. “Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan modal usaha bagi panjenengan semua, manfaat berkah, dan semoga panjenengan semua tidak terjerat oleh pinjaman dari rentenir,” katanya. Diketahui, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahiq) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahiq, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Selama ini fenomena zakat yang berkembang di Tanah Air adalah zakat yang bersifat konsumtif. Umumnya, zakat bersifat konsumtif dilakukan menjelang hari raya idul fitri. Adapun lembaga +yang menerima dan mendistribusikan zakat tersebut pada umumnya adalah masjid. Dalam Islam, zakat ini disebut dengan zakat fitrah. Namun, karena sifatnya yang tahunan, zakat fitrah menjadi sulit diandalkan dalam rangka mengentaskan kemiskinan atau membangun keadilan sosial dan ekonomi. Zakat yang dapat dijadikan solusi dalam mengatasi masalah tersebut adalah zakat produktif. (mjr/mw) Baca Juga 12 November 2025 12 November 2025 11 September 2025 Link Terkait GUBERNUR KHOFIFAH SALURKAN DANA ZAKAT UNTUK BANTU KELUARGA STUNTING Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Berita Media Siaran Pers Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam 11 September 2025 diff --git a/raw/stunting.go.id_komisi-xi-dpr-ri-salurkan-1000-bantuan-paket-mp-asi-cegah-stunting_.md b/raw/stunting.go.id_komisi-xi-dpr-ri-salurkan-1000-bantuan-paket-mp-asi-cegah-stunting_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a7234215a80d82393bd11dcfaead9e30ec390bd7 --- /dev/null +++ b/raw/stunting.go.id_komisi-xi-dpr-ri-salurkan-1000-bantuan-paket-mp-asi-cegah-stunting_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://stunting.go.id/komisi-xi-dpr-ri-salurkan-1000-bantuan-paket-mp-asi-cegah-stunting/ +title: "KOMISI XI DPR RI SALURKAN 1000 BANTUAN PAKET MP-ASI CEGAH STUNTING - TP2S" +domain: stunting.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:04:34 +source_type: government +quality_score: 79 +is_priority: false +--- + +# KOMISI XI DPR RI SALURKAN 1000 BANTUAN PAKET MP-ASI CEGAH STUNTING - TP2S + +20 Oktober 2022 | Berita , Media Sebuah acara penanggulangan stunting di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (26/12/2019). Foto: Pemkab Bantul YOGYAKARTA- Komisi XI DPR RI menyalurkan 1000 paket Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) bagi keluarga yang membutuhkan, Sabtu (15/10/2022) lalu. Kali ini daerah yang dipilih adalah Yogyakarta, tepatnya di Desa Kapanewon, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain menyalurkan bantuan, Komisi XI yang membawahi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan ini juga memberikan pembekalan kepada sejumlah kader Posyandu. Tenaga Ahli Ketua Komisi XI DPR RI, RM Wibisono, mengatakan, stunting menjadi masalah serius yang disoroti oleh pemerintah. Prioritas penanganan stunting juga didukung oleh legislatif, sehingga menjadi salah satu program yang diprioritaskan secara multi years. “Mencegah stunting merupakan tangung jawab bersama demi masa depan Indonesia. Salah satunya dengan menginisiasi bantuan MPASI. Bantuan ini diberikan dari dana aspirasi Komisi XI DPR RI,” kata Wibisono. Bantuan diserahkan melalui tim penggerak masing-masing wilayah. “Masyarakat sangat antusias. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat mencegah stunting pada anak,” jelasnya. Masalah stunting menjadi perhatian legislatif, mulai strategi penanganan, keterlibatan antarlembaga, hingga kebijakan anggaran. Beberapa daerah telah dapat menerapkan aksi secara tepat hingga memberikan dampak yang maksimal. Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta semua pihak melihat persoalan stunting secara holistik, karena ini tak dapat dipisahkan dengan masalah lain, seperti kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Yang tak kalah urgen, kesejahteraan tenaga relawan di lapangan juga harus turut diperhatikan. Di antaranya, ada pendamping keluarga, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKLB) non ASN, dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) non-ASN. Perhatian pemerintah pusat terhadap jaminan kesejahteraan tenaga relawan akan dapat mendorong upaya pencegahan dan penanganan stunting secara masif, mengingat mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya pencegahan stunting di masyarakat. “Kita minta kepada pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan dari tenaga relawan, pendamping keluarga, PLKB non-ASN ataupun PKB non-ASN karena justru sebenarnya mereka inilah yang bergerak secara masif dari rumah ke rumah untuk melakukan edukasi,” tutur Mufida. Ia meminta pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan petugas lapangan dengan memasukkan mereka ke dalam daftar Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dalam hal stunting , DPR RI turut berkontribusi dari segi legislasi dan juga aksi nyata sebagaimana yang dilakukan di Yogyakarta. Baru-baru ini, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sebagai RUU inisiatif DPR. RUU KIA akan menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan anak-anak generasi penerus bangsa memiliki tumbuh kembang yang baik agar menjadi SDM yang unggul. RUU KIA ini disebut-sebut dapat berkontribusi menurunkan angka stunting . RUU KIA di dalamnya mengatur cuti melahirkan enam bulan dan cuti suami 40 hari untuk mendampingi istri melahirkan. “Aturan cuti adalah langkah kita menyelamatkan masa depan bangsa dengan harapan ibu dapat memberikan ASI eksklusif,” kata anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. RUU KIA mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Namun, rancangan aturan baru itu banyak ditentang oleh pengusaha. (mjr/mw) Baca Juga 12 November 2025 12 November 2025 11 September 2025 Link Terkait KOMISI XI DPR RI SALURKAN 1000 BANTUAN PAKET MP-ASI CEGAH STUNTING Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Berita Media Siaran Pers Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam 11 September 2025 diff --git a/raw/stunting.go.id_transisi-pemerintahan-wapres-minta-komitmen-politik-turunkan-angka-stunting-tetap-jadi-prioritas_.md b/raw/stunting.go.id_transisi-pemerintahan-wapres-minta-komitmen-politik-turunkan-angka-stunting-tetap-jadi-prioritas_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..30db48c1bc76554b3b581d3880a56bd863938a80 --- /dev/null +++ b/raw/stunting.go.id_transisi-pemerintahan-wapres-minta-komitmen-politik-turunkan-angka-stunting-tetap-jadi-prioritas_.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +url: https://stunting.go.id/transisi-pemerintahan-wapres-minta-komitmen-politik-turunkan-angka-stunting-tetap-jadi-prioritas/ +title: "Transisi Pemerintahan, Wapres Minta Komitmen Politik Turunkan Angka Stunting Tetap Jadi Prioritas - TP2S" +domain: stunting.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:34:08 +source_type: government +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# Transisi Pemerintahan, Wapres Minta Komitmen Politik Turunkan Angka Stunting Tetap Jadi Prioritas - TP2S + +6 Oktober 2023 | Berita , Media , Siaran Pers , Wapres RI Transisi Pemerintahan, Wapres Minta Komitmen Politik Turunkan Angka Stunting Tetap Jadi Prioritas Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah terus berupaya menurunkan angka prevalensi stunting . Tercatat, angka balita stunting di Indonesia pada 2022 sebesar 21,6 persen, turun dari 30,8% pada 2018. Untuk mencapai target hingga ke angka 14 persen pada 2024, tantangan yang dihadapi kian berat. Selain keterbatasan waktu dan besaran target untuk dicapai, pemerintah berhadapan dengan tahun politik. Pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan daerah harus dipastikan tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting sebagai prioritas pembangunan. “Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta Pusat, Jumat (06/10/2023). Menurutnya, komitmen politik pemimpin akan memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, serta mendorong perbaikan koordinasi di lapangan dan implementasi pelaksanaan program agar lebih tepat sasaran. “Pelajaran dari pelaksanaan program empat tahun terakhir menunjukkan bahwa komitmen politik para pemimpin di pusat dan daerah pada upaya penurunan stunting amatlah penting,” ungkap Wapres. Lebih jauh, ia menyebut, komitmen politik yang kuat akan mampu mendekatkan pada pencapaian target untuk menghilangkan segala bentuk masalah gizi, termasuk stunting , pada 2030, sebagaimana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Untuk itu, Wapres mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah (pemda) yang dalam kesempatan ini menerima insentif fiskal atas kinerja dan sumbangsih signifikan dalam upaya percepatan penurunan stunting , termasuk pula para pihak penerima penghargaan. “Saya berharap insentif dan penghargaan ini bukan semata tujuan akhir Saudara-saudara dalam bekerja, melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi,” ucapnya. Wapres pun meminta, pemda dan para pihak yang belum mendapatkan insentif dan penghargaan agar lebih terpacu untuk memperkuat komitmen dan kontribusinya. Sebab, tambahnya, kunci penanganan permasalahan gizi dan stunting pada khususnya bergantung dari peran aktif, sinergi, dan kolaborasi seluruh pihak. “Penuntasan persoalan gizi termasuk stunting , tidak sekadar perkara menurunkan prevalensi, tetapi merupakan tugas kemanusiaan berkelanjutan, sekaligus penentu kualitas kehidupan bangsa ke depan,” pungkas Wapres. Senada dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Wakil Ketua TP2S Pusat Muhadjir Effendy menekankan, perlunya komitmen, kerja keras, dan kerja sama dalam pencegahan stunting hingga ke tingkat desa. Oleh karena itu, Muhadjir meminta para gubernur, bupati, dan wali kota, untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi secara berkala guna memaksimalkan konvergensi layanan dan mencarikan solusi atas kendala atau tantangan yang dihadapi TP2S. Selain itu perlunya mendorong organisasi perangkat daerah terkait untuk mengoptimalkan DAK fisik, DAK non-fisik, APBD, dan APBDesa dalam mendukung percepatan penurunan stunting . Para kepala daerah juga perlu memastikan perencanaan melalui rembuk stunting berlangsung sesuai dengan waktu yang ditentukan di tiap tingkatan dan daerah. Untuk tingkat kabupaten, perlunya menerbitkan peraturan bupati tentang dana desa secara tepat waktu tiap tahunnya sebagai pedoman pengelolaan dana desa untuk stunting . “Marilah kita bersinergi dan berkolaborasi melibatkan seluruh kekuatan dan pihak demi cegah stunting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia emas tahun 2045,” ajak Muhadjir. Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku Ketua Pelaksana TP2S Pusat Hasto Wardoyo melaporkan, tren penurunan stunting cukup menggembirakan dari tahun ke tahun. Meskipun tidak sepenuhnya mencapai target, rata-rata penurunan pada 2013 hingga 2019 mencapai 1,3 persen per tahun, pada 2019 ke 2021 penurunan mencapai 1,6 persen per tahun, dan pada 2021 hingga 2022 penurunan tetap bisa mencapai 2,8 persen per tahun. Dengan tren tersebut, ia pun optimistis bahwa angka 14 persen dengan target penurunan sebesar 3,8 persen akan bisa dikejar dalam 2 tahun ini. Dalam hal ini, pemerintah dinilai tidak banyak mengeluarkan dana dari APBN karena alokasi anggaran stunting dari 2020 sampai 2022 tidak meningkat, dan bahkan menurun pada 2023, tetapi capaian tetap meningkat. “Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dari pusat sampai daerah cukup baik dan juga kepesertaan dana desa dan juga APBD menjadi kontribusi yang baik,” ungkapnya. Sebagai informasi, dalam Rakornas ini diserahkan sejumlah penghargaan kepada para pihak yang telah bekerja keras mendukung program pemerintah menangani stunting . Adapun penerima penghargaan, antara lain, sebagai berikut. Penerima Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Lokal: +1. Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara +2. Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara +3. Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan +4. Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan +5. Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua +6. Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur +7. Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara Penerima Dana Insentif Fiskal: +1. Provinsi DKI Jakarta +2. Provinsi Jawa Tengah +3. Provinsi Gorontalo +4. Provinsi Banten +5. Provinsi Sulawesi Selatan +6. Kabupaten Kudus +7. Kabupaten Bone +8. Kabupaten Pangandaran +9. Kabupaten Pemalang +10. Kabupaten Bantaeng +11. Kabupaten Kubu Raya +12. Kabupaten Jeneponto +13. Kota Pontianak +14. Kota Cirebon +15. Kota Pagar Alam Penerima Penghargaan Kategori Mitra Media: +1. CEO Tribun News +2. Direktur Radio Sonora +3. Direktur Utama Perum LKBN Antara Penerima Penghargaan Kategori Mitra Filantropi: +1. Country Head Tanoto Foundation Indonesia +2. Plt. Direktur Utama Bank Jateng +3. Komisaris Utama PT Weltek Healthin Indonesia Penerima Penghargaan Kategori Mitra Lembaga: +1. Kepala Staf TNI Angkatan Darat +2. Ketua Persit Kartika Chandra Kirana +3. Kepala Kepolisian Negara RI Turut hadir dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Muhammad Imam Aziz, R. Gatot Prio Utomo, Zumrotul Mukaffa. (RR/SK-BPMI, Setwapres) Artikel Baca Juga 12 November 2025 12 November 2025 11 September 2025 Link Terkait Transisi Pemerintahan, Wapres Minta Komitmen Politik Turunkan Angka Stunting Tetap Jadi Prioritas Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Berita Media Siaran Pers Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2025 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen Hasil Kerja Bersama Sesuai Arahan Presiden, Wapres Bersyukur Prevalensi Stunting Turun Jadi 19,8 Persen 12 November 2025 Berita Media Siaran Pers Wapres RI Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam Pastikan Program MBG Berjalan Optimal, Wapres Tinjau SMK Negeri 1 Batam 11 September 2025 diff --git a/raw/tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id_storage_assets_uploads_publikasi_OPPGEF8QomHE1WjNIjcgNoj2PMmLaMdxRCjRGelf.pdf.md b/raw/tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id_storage_assets_uploads_publikasi_OPPGEF8QomHE1WjNIjcgNoj2PMmLaMdxRCjRGelf.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a6abc1fa281ff108533a48a72743df937c67ddba --- /dev/null +++ b/raw/tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id_storage_assets_uploads_publikasi_OPPGEF8QomHE1WjNIjcgNoj2PMmLaMdxRCjRGelf.pdf.md @@ -0,0 +1,2883 @@ +--- +url: https://tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id/storage/assets/uploads/publikasi/OPPGEF8QomHE1WjNIjcgNoj2PMmLaMdxRCjRGelf.pdf +title: "OPPGEF8QomHE1WjNIjcgNoj2PMmLaMdxRCjRGelf.pdf" +domain: tanamanindustri.brmp.pertanian.go.id +crawl_date: 2026-03-09 23:16:24 +source_type: government +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# OPPGEF8QomHE1WjNIjcgNoj2PMmLaMdxRCjRGelf.pdf + +P-ISSN : 2356-1297 +E-ISSN : 2528-7222 +Jurnal +TANAMAN INDUSTRI +DAN PENYEGAR +Journal of Industrial and Beverage Crops +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +Terakreditasi DIKTI No.30/E/KPT/2018 +Tanggal 24 Oktober 2018 +BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN +Indonesian Agency for Agricultural Research and Development +PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN +Indonesian Center for Estate Crops Research and Development +Bogor, Indonesia P-ISSN:2356-1297 +Jurnal E-ISSN: 2528-7222 +TANAMAN INDUSTRI +DAN PENYEGAR +Journal of Industrial and Beverage Crops +DahuluBuletin Riset Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri, terbit pertama kali tahun 2008 +memuat karya tulis ilmiah hasil penelitian dan tinjauan hasil penelitian tentang tanaman rempah dan industri. +Sejak tahun 2014 berganti nama menjadiJurnal Tanaman Industri dan Penyegaryang melaporkan +hasil penelitian tanaman industri dan penyegar yang belum pernah dipublikasikan. +Terbit tiga nomor dalam setahun,setiap bulan Maret, Juli, dan November. +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +TerakreditasiDIKTI No.30/E/KPT/2018 +Tanggal24Oktober 2018 +PENANGGUNG JAWAB +Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan +DEWANEDITOR +Ketua +Dr. Rita Harni, M.Si.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Fitopatologi) +Anggota +Ir. Syafaruddin, Ph.D.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Biologi Molekuler/Pemuliaan) +Dr.Ir. Rr. SriHartati, MP.-Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan(Pemuliaan) +Dr.Ir.Samsudin, M.Si.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Entomologi) +Dr. Ir. Bariot Hafif, M.Sc.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Ilmu Tanah ) +Ir. Edi Wardiana, M.Si.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Agronomi) +Nur Kholilatul Izzah,SP, MP, Ph.D.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Biologi Molekuler/Pemuliaan) +EDITORPELAKSANA +Eko Heri Purwanto, S.TP, M.Sc.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +Arifa Nofriyaldi Chan- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +Intan Nurhayati, S.Sos.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +Dewi Nur Rokhmah, SP, M.Sc.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +Asif Aunillah, STP, M.Sc.- Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +Alamat Redaksi +Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +Jl. Raya Pakuwon Km 2 Parungkuda,Sukabumi 43357 +Telp.(0266) 6542181Faks. (0266)6542087 +e-mail:balittri@litbang.pertanian.go.id +http://balittri.litbang.pertanian.go.id +Sumber Dana +DIPA 2019 Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +PENERBIT +Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan MITRA BESTARI +JURNAL TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR +1. Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc. 12. Prof (R). Dr. Elna Karmawati, M.S. +Institut Pertanian Bogor Pusat Penelitian dan Pengembangan +Biologi Molekuler/Pemuliaan Perkebunan +Entomologi +2. Prof. Dr. Ir. Sutrisno, M.Agr. +Institut Pertanian Bogor 13. Prof (R). Dr. Ir. I Wayan Rusastra, M.S. +Pascapanen Pertanian Pusat Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan +Agroekonomi +3. Dr. Amzul Rifin, S.P., M.A. +Institut Pertanian Bogor 14. Puji Lestari, SP, M.Si, Ph.D. +Agribisnis Balai Besar Litbang Bioteknologi & SDG +Pertanian +4. Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S. Biologi Molekuler +Institut Pertanian Bogor +Agronomi 15. Prof (R). Dr. Ir. Rubiyo, M.Si. +Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan +5. Dr. Ir. Taryono, M.Sc. Teknologi Pertanian +Universitas Gadjah Mada Agronomi +Genetika dan Biologi Molekuler +16. Prof. Dr. Ir. Risfaheri, M.Si. +6. Ir. Arifin Noor Sugiharto, M.Sc, Ph.D. Balai Besar Pascapanen +Universitas Brawijaya Pascapanen Pertanian +Pemuliaan +17. Dr. Ir. Agus Wahyudi, M.S. +7. Dr. Hagus Tarno, Agr. Sc. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat +Universitas Brawijaya Agroekonomi +Entomologi +18. Dr. Ir. Otih Rostiana, M.Sc +8. Prof. Ir. I. G. A. Mas Sri Agung, Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat +M.Rur.Sc, Ph.D. Pemuliaan Tanaman +Universitas Udayana +Ekofisiologi 19. Prof. Dr. Ir. Jajang Sauman Hamdani, +MS +9. Prof (R). Dr. Ika Mariska Soedharma Universitas Padjadjaran +Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia Budidaya Pertanian +Bioteknologi Pertanian +20. Dr. Caspar Chater +10. Dr. Ir. Isroi, M.Si. Instituto de Biotecnologia de la UNAM +Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Genetika dan Biologi Molekuler +Indonesia +Bioteknologi Pertanian 21. Dr. Ir. Maswar, M. Agric. Sc. +Balai Penelitian Tanah +11. Prof (R). Dr. Supriadi, M.Sc. Hidrologi dan Konservasi Tanah +Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat +Fitopatologi 22. Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D 29. Prof (R). Ir. Nurindah, Ph.D. +Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian Balai Penelitian Tamanan Pemanis dan Serat +Agroekonomi Entomologi +23. Prof. (R). Dr. Ir. I. Djatnika, MS 30. Prof (R). Dr. Ir. Fahmuddin Agus, M.Sc +Balai Penelitian Tanaman Hias Balai Penelitian Tanah +Fitopatologi Konservasi Tanah dan Air +24. Prof. Dr. Ir. Nur Richana, M.Si 31. Reflinur, SP., MSi., Ph.D +Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Balai Besar Penelitian dan Pengembangan +Panen Pertanian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik +Teknologi Pascapanen Bioteknologi +25. Prof (R). Dr. Dra. Endang Gati Lestari, 32. Dr. Ir. Nurliani Bermawie +M.Si. Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat +Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman +Sumberdaya Genetik Pertanian +Bioteknologi Pertanian 33. Dr. Ir. I Ketut Ardana, M.Si +Pusat Penelitian dan Pengembangan +26. Prof (R). Dr. Ir. Hengky Novarianto, MS Perkebunan +Balai Penelitian Tanaman Palma Sosial Ekonomi Pertanian +Pemuliaan dan Genetika Tanaman +34. Dr. Ika Roostika Tambunan, S.P.,b M.Si +27. Ir. Octivia Trisilawati, M.Sc Balai Besar Penelitian dan Pengembangan +Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik +Budidaya Tanaman Bioteknologi Pertanian +28. Ir. Bambang Heliyanto, M.Sc., Ph.D +Balai Penelitian Tamanan Pemanis dan Serat +Pemuliaan dan Genetika Tanaman PENGANTAR EDITOR +Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar sebagai media komunikasi penelitian +Tanaman Industri dan Penyegar, menyajikan hasil-hasil penelitian di bidang +pemuliaan dan bioteknologi, agronomi, fisiologi, ekologi, entomologi, +fitopatologi serta sistem dan usaha agribisnis tanaman industri dan +penyegar. +Volume 6 Nomor 1 ini menyajikan 5 artikel: 2 artikel kopi di bidang sosial +ekonomi, 1 artikel kopi di bidang pascapanen, 1 artikel kopi di bidang +pemuliaan, serta 1 artikel kakao di bidang pascapanen. +Semoga Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar ini dapat memberikan +sumbangan yang nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta +teknologi di bidang perkebunan. +Ketua Dewan Editor ISSN: 2356-1297 +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +S(Atrfaritzeogni PAefrnigzoemn dbaann gAannd Bi Iisohinadk)ustri Kopi-Sapi Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten 1-12 +Rejang Lebong, Bengkulu +(Bedy Sudjarmoko dan Enny Randriani) +Efisiensi Teknis Usaha Tani Kopi Arabika Garut Kuning (AGK) 13-20 +Theobroma cacao +A(Ekktoiv Hitearsi MPuikrrwoabn dtoa,l aSmig iPt uSlepty Baibjiu Kdai,k daaon ( Supriyanto Supriya Ln.)t oS)elama Fermentasi dengan 21-32 +Penambahan Ragi Tape +(PKehnaglaimruaht uLsa mSaa'd Piyearehn, Udasmmaann ABhumaha dd,a Snu Fkreirsmnoe nWtaidsyi otetorhmaod, adpa nW Yaursniaa nKtuol iYtu Tsaianndtuok) dan 33-40 +Citarasa Kopi Robusta +(Meynarti Sari Dewi Ibrahim, Enny Randriani, Laela Sari, dan Anne Nuraini) +Radiosensitivitas Kalus Embriogenik Kopi Robusta BP 436 terhadap Iradiasi Sinar Gamma 41-50 +PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN +Indonesian Center for Estate Crops Research and Development +Bogor, Indonesia dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p1‐12 E‐ISSN : 2528‐7222 +P‐ISSN : 2356‐1297 +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +STRATEGI PENGEMBANGAN BIOINDUSTRI KOPI-SAPI BERBASIS KORPORASI +PETANI DI KABUPATEN REJANG LEBONG, BENGKULU +DEVELOPMENT STRATEGY FOR FARMERS CORPORATION BASED OF COFFEE-CATTLE +BIOINDUSTRY IN REJANG LEBONG REGENCY, BENGKULU +* Afrizon dan Andi Ishak +Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu +Jalan Irian Km 6,5 Kota Bengkulu 38119 Indonesia +* afrizon41@yahoo.co.id +(Tanggal diterima: 3 Desember 2018, direvisi: 14 Januari 2019, disetujui terbit: 18 Maret 2019) +ABSTRAK +Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Bukit Kaba Mandiri di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, adalah salah satu lembaga ekonomi +yang dapat dimanfaatkan petani dalam peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani kopi dan ternak sapi sesuai dengan potensi +wilayah. Namun BUMP masih terkendala pada kemampuan manajemen organisasi dalam mengembangkan usaha biodindustri berbasis +kopi dan ternak sapi. Tujuan penelitian adalah menyusun strategi pengembangan BUMP Bukit Kaba Mandiri dalam bioindustri kopi- +sapi. Penelitian dilaksanakan di BUMP Bukit Kaba Mandiri, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, mulai bulan Januari sampai +Oktober 2018. Pengumpulan data dilakukan melalui focus group discussion (FGD) dengan 16 orang responden dan wawancara dengan +pengurus BUMP. Data yang dikumpulkan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi BUMP, selanjutnya +dianalisis dengan metode SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan BUMP. Strategi tersebut kemudian disusun berdasarkan +prioritas dengan analytical hierarchy process (AHP). Hasil penelitian merumuskan bahwa terdapat tiga strategi, yaitu (1) meningkatkan +produksi pakan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan ternak sapi, (2) memproduksi kompos kotoran sapi dengan harga yang +bersaing, dan (3) menjalin kemitraan pasar dengan eksportir kopi. Strategi meningkatkan produksi kompos kotoran sapi dengan harga +yang bersaing merupakan prioritas pertama yang perlu dikembangkan BUMP. +Kata kunci: Bioindustri, BUMP, kopi, sapi, strategi +ABSTRACT +Farmer-Owned Enterprise (FOE) of Bukit Kaba Mandiri in Rejang Lebong Regency is one of the economic institutions that is beneficial for farmers to +increase the productivity and efficiency of coffee and cattle integrated farming suitable for its regional potentials. However, FOE is still in constraints +due to its lack of organizational management capability in developing the coffee-cattle bioindustry hence the research aimed to build a strategy in +developing the FOE in coffee and cattle bioindustry. The study was conducted at FOE of Bukit Kaba Mandiri in Rejang Lebong Regency, Bengkulu, +from January to October 2018. Focus Group Discussion (FGD) was carried out to collect data with 16 respondents and in-depth interviews with FOE +administrators. Data collected included strengths, weaknesses, opportunities, and threats faced by FOE which were then analyzed using Strength, +Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) method to formulate an FOE development strategy. The strategy was then compiled based on priorities +with Analytical Hierarchy Process (AHP). The results formulated three strategies, namely: (1) increasing production of quality feed to meet the needs +of dairy cattle, (2) producing competitively priced compost from cow manure, and (3) establishing market partnerships with coffee exporters. +Producing competitively priced compost from cow manure is the first priority that FOE needs to develop. +Keywords: Bioindustry, BUMP, coffee, cattle, strategy +1 J. TIDP 6(1), 1-12 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p1-12 +PENDAHULUAN adalah pakan ternak (Widyotomo, 2013). Di +Yogyakarta, sistem integrasi usaha tani kopi-sapi mampu +Sumbangan pendapatan domestik bruto (PDB) membangkitkan kembali rumah tangga petani yang +dan serapan tenaga kerja sektor pertanian secara mengalami trauma akibat bencana alam gempa bumi +nasional cenderung menurun dalam periode 15 tahun (Hidayat et al., 2009). Integrasi tanaman-ternak +terakhir, dan salah satu penyebabnya adalah lemahnya merupakan salah satu strategi pengembangan populasi +kelembagaan petani sehingga kegiatan produksi, ternak sapi karena mampu menyediakan pakan ternak +distribusi, dan harga produk pertanian menjadi tidak dari bahan-bahan lokal yang harganya terjangkau +efisien (Waluyo, 2017). Lemahnya kelembagaan petani (Suresti & Wati, 2012; Winarso & Basuno, 2013), +antara lain disebabkan oleh kompetensi sumber daya sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak +manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi yang (Priyanto, 2011). Kulit kopi (coffee pulp) dapat +rendah, akses pembiayaan permodalan, informasi diintroduksikan dalam ransum sapi hingga 40% +teknologi dan pasar terbatas, kualitas pengelolaan usaha (Prawirodigdo & Utomo, 2011). +tani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, dan Bahan organik (pupuk kandang) dan kompos +pengetahuan manajemen operasional bisnis belum yang diolah dari kotoran sapi sangat baik untuk +dikelola secara profesional (BPPSDMP, 2017). perbaikan budi daya tanaman kopi. Penggunaan pupuk +Kelembagaan petani bukan hanya diarahkan kandang pada perkebunan kopi Robusta mampu +kepada swasembada produksi namun harus menuju meningkatkan produktivitas tanaman lebih tinggi +kemandirian kelembagaan (Anantanyu, 2011). dibandingkan dengan penggunaan bahan organik dari +Kelembagaan yang mandiri harus dibangun dengan serasah tanaman yang masih segar, karena pupuk +memperhatikan kondisi lokal spesifik (Nasrul, 2012). kandang merupakan sumber hara yang cepat tersedia +Pembangunan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) (Abdoellah, 2013). Potensi bahan organik yang +sebagai kelembagaan petani berbadan hukum (corporate dihasilkan ternak sapi cukup besar. Gunawan & Talib +farming) dalam bentuk korporasi (perseroan atau (2014) yang mengutip pendapat dari berbagai sumber +koperasi) yang didukung dengan potensi sumber daya menulis bahwa urine yang dihasilkan dari setiap ekor +lokal diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif sapi dewasa sekitar 5.500 l/tahun dan feses 4 ton/tahun +menuju kelembagaan petani yang mandiri. yang dapat diolah menjadi 2 ton pupuk organik. +BUMP merupakan kelembagaan ekonomi Pertanian bioindustri menitikberatkan pada +petani berbadan hukum yang menjadi amanat UU pemanfaatan sumber daya hayati dari beragam +Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan komoditas yang dipadukan pada sistem produksi +Pemberdayaan Petani. Syaratnya adalah lahan yang bioindustri yang ramah lingkungan (BPS Provinsi +dimiliki anggota BUMP berada dalam satu kawasan yang Bengkulu, 2013). Bioindustri dikembangkan secara +luas, meliputi beberapa kelompok tani atau gabungan bersinergi antar petani untuk meningkatkan daya tawar. +kelompok tani yang saling terintegrasi dan melakukan Dalam konteks ini, melalui BUMP yang berbadan +usaha dari hulu sampai hilir yang didukung dengan hukum dapat meningkatkan partisipasi petani secara +kemitraan usaha baik dengan pelaku usaha, perbankan, berkelompok, sehingga akan mampu memperkuat daya +atau pemerintah (BPPSDMP, 2017). tawar petani dalam hubungannya dengan pelaku pasar +Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi lainnya (BPPSDMP, 2017). Penelitian bertujuan +yang sangat besar dalam mengembangkan usaha menyusun strategi pengembangan BUMP Bukit Kaba +terintegrasi berbasis bioindustri kopi-sapi. Kabupaten Mandiri dalam kegiatan bioindustri kopi-sapi. +tersebut memiliki perkebunan kopi terluas di Provinsi Pengembangan BUMP Bukit Kaba Mandiri tersebut +Bengkulu, yaitu 21.634 hektar atau 25% dari total dapat menjadi suatu pilot project untuk pembelajaran +perkebunan kopi yang ada (BPS Provinsi Bengkulu, dalam pengembangan korporasi petani lainnya di +2018). Di kabupaten tersebut, kopi merupakan sumber Kabupaten Rejang Lebong melalui pemanfaatan sumber +pendapatan utama bagi petani, namun sampai saat ini daya alam dan penggunaan teknologi produksi yang +kondisi kelembagaan petani kopi masih lemah sehingga ramah lingkungan dan menguntungkan. +belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi +petani. Padahal, dengan kelembagaan yang baik, +berbagai produk dapat dihasilkan. Peluang BAHAN DAN METODE +pengembangan integrasi kopi-sapi terbuka lebar karena +petani telah terbiasa memelihara ternak sapi untuk Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari +tambahan pendapatan keluarga. sampai Oktober 2018 di BUMP Bukit Kaba Mandiri +Limbah pengolahan kopi dapat dimanfaatkan Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. BUMP Bukit +untuk menghasilkan berbagai produk, diantaranya Kaba Mandiri didirikan atas kesepakatan tiga kelompok +2 Strategi Pengembangan Bioindustri Kopi-Sapi Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu +(Afrizon dan Andi Ishak) +tani dari tiga desa yang memiliki potensi wilayah yang Provinsi Bengkulu adalah sapi potong tercatat 125.483 +berbeda, yaitu: (1) Kelompok Tani Gading Indah di ekor. +Desa Air Meles Bawah, Kecamatan Curup Timur Kopi adalah tanaman yang telah dibudidayakan +memiliki usaha pembuatan kompos dan pakan ternak petani secara turun-temurun dengan cara tradisional. +sapi potong; (2) Kelompok Tani Paksi Jaya di Desa Musim panen kopi dimulai bulan Maret sampai +Trans Tanjung Beringin, Kecamatan Curup Utara November setiap tahun dengan musim puncak pada +memiliki usaha panen kopi petik merah; dan (3) bulan Mei dan Juni. Penerapan teknologi yang masih +Kelompok Tani Sepakat di Desa Mojorejo, Kecamatan tradisional menyebabkan produktivitas kopi masih +Selupu Rejang memiliki usaha pembuatan kompos dan rendah, rata-rata hanya 746 kg/ha (BPS Provinsi +pakan ternak sapi perah. Bengkulu, 2017). Rendahnya produktivitas kopi telah +Pengumpulan data dilakukan melalui focus diantisipasi oleh sebagian petani dengan memperbaiki +group discussion (FGD) dengan 16 orang responden, yang teknologi budi daya. Penggunaan teknik penyambungan +terdiri dari 5 orang pengurus/anggota BUMP, 6 orang kopi dengan memanfaatkan entres dari klon kopi unggul +dari dinas terkait, 4 orang penyuluh pertanian, dan 1 lokal yang disertai perbaikan teknologi pemupukan dan +orang perbankan. Wawancara yang lebih mendalam pemangkasan dapat meningkatkan produktivitas kopi +dilakukan dengan pengurus BUMP. Pengumpulan data 135%. +meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Permasalahan lain dari usaha tani kopi adalah +yang dihadapi BUMP, selanjutnya dianalisis dengan kualitas biji yang masih rendah, diantaranya karena +metode SWOT untuk merumuskan strategi panen dilakukan petani ketika buah kopi belum matang +pengembangan BUMP. Pendekatan dalam penyusunan sempurna (95% buah kopi masih hijau). Panen seperti +matriks SWOT merujuk pada perspektif pembangunan ini disebut petani dengan “petik pelangi”. Petani tidak +berkelanjutan yang memberikan perhatian secara bersedia menunggu buah kopi sampai matang sempurna +seimbang dalam dimensi ekonomi, sosial, dan dan melakukan panen “petik merah” karena sering +lingkungan (Romeiro, 2012; Sudarwanto et al., 2014). terjadinya pencurian buah kopi. Disamping itu, hasil +Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk merencanakan panen petik pelangi maupun petik merah dihargai sama +pengembangan BUMP. oleh pedagang pengumpul. +Matriks SWOT menggambarkan bagaimana Di sisi lain, beternak sapi bagi petani di Rejang +peluang dan ancaman yang dihadapi dapat disesuaikan Lebong dilakukan sebagai usaha sambilan rumah tangga. +dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Ternak sapi potong dipelihara secara intensif dengan +menghasilkan empat kemungkinan strategi alternatif sistem perkandangan. Rumput pakan ternak dicari +(Rangkuti, 2008). Strategi alternatif yang dihasilkan petani ke lapangan setiap hari dengan memanfaatkan +selanjutnya dianalisis dengan analytical hierarchy process waktu luang yang tersedia pada sore hari setelah selesai +(AHP) menggunakan perangkat lunak Expert Choice-11 bekerja di lahan tanaman pangan, sayuran, atau kebun +untuk menentukan prioritas strategi yang akan yang merupakan sumber pendapatan utama petani. Sapi +dikembangkan dengan teknik komparasi berdasarkan potong menjadi penting secara ekonomi sebagai sumber +kepentingan relatifnya (Saaty, 1993). pendapatan tambahan dan dijadikan tabungan karena +dapat dijual sewaktu-waktu ketika petani membutuhkan +uang tunai yang cukup besar untuk memenuhi berbagai +HASIL DAN PEMBAHASAN kebutuhan rumah tangga. +Permasalahan beternak sapi potong adalah +Konteks Pengembangan Badan Usaha Milik rendahnya skala pemeliharaan ternak karena +Petani (BUMP) Bukit Kaba Mandiri keterbatasan tenaga kerja keluarga. Kebutuhan pakan +Kopi dan sapi potong adalah dua komoditas setiap ternak sekitar 25 kg/ekor/hari, sedangkan +yang banyak diusahakan petani di Provinsi Bengkulu kemampuan petani mencari rumput dengan +(BPS Provinsi Bengkulu, 2018). Luas perkebunan kopi memanfaatkan waktu luang pada sore hari hanya sekitar +rakyat di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 50 kg, sehingga petani hanya mampu memelihara 2 ekor +menduduki urutan ketiga setelah kelapa sawit dan karet. sapi potong. +Terdapat dua jenis kopi yang ditanam di Bengkulu, yaitu Permasalahan yang dihadapi dalam bertani kopi +kopi Robusta dan Arabika. Luas tanaman kopi rakyat dan beternak sapi potong merupakan permasalahan +masih didominasi oleh jenis kopi Robusta, yaitu 86.687 klasik, yaitu petani tidak mampu mengoptimalkan usaha +hektar (95,6%) yang diusahakan oleh 59.705 kepala pertaniannya. Tanpa inovasi teknologi yang memadai, +keluarga (KK) petani dengan produktivitas rata-rata permasalahan petani tersebut tidak mampu dipecahkan. +masih rendah, yaitu 747 kg/hektar. Jenis ternak Oleh karena itu, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian +ruminansia besar yang paling banyak dipelihara petani di (BPTP) Bengkulu menawarkan model sistem pertanian +3 J. TIDP 6(1), 1-12 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p1-12 +bioindustri berbasis kopi dengan ternak sapi yang beda. Sebagai contoh, Kelompok Tani Gading Indah di +bertujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas Desa Air Meles Bawah memiliki 20 ekor sapi potong, +melalui integrasi tanaman dan ternak. lahan kelompok seluas 500 m2, mesin pencacah limbah +BPTP Bengkulu telah melaksanakan kegiatan pertanian untuk pembuatan pakan dan kompos, rumah +bioindustri kopi-sapi di Kabupaten Rejang Lebong sejak kompos, dan kandang kelompok. +tahun 2015. Produktivitas dan kualitas biji kopi telah Modal dan sarana BUMP cukup memadai +meningkat dengan penerapan teknologi peremajaan untuk pengembangan BUMP ke depan. Kantor BUMP +menggunakan klon unggul yang berasal dari Kabupaten terdapat di Sekretariat Kelompok Tani Gading Indah. +Rejang Lebong (Klon Sintaro 1) dan panen petik merah. Proses produksi pakan ternak dan kompos pada BUMP +Selain itu, limbah kulit kopi dan kotoran sapi telah Bukit Kaba Mandiri juga didukung oleh bantuan modal +dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi potong dan yang berasal dari program corporate social responsibility +kompos. (CSR) Bank Indonesia (BI), bantuan Dinas Peternakan +Inovasi teknologi bioindustri rupanya baru Provinsi Bengkulu, dan fasilitasi BPTP Bengkulu. +mampu dilakukan dalam skala kecil. Petani belum Peralatan yang telah dimiliki BUMP tersebut adalah +menerapkan bioindustri secara luas karena belum ada mesin pembuat pakan ternak dan kompos kapasitas 300 +kelembagaan yang kuat dan mampu mengorganisir kg/jam dari BI, bantuan ternak sapi perah sebanyak 70 +aktivitas kelompok tani. Oleh karena itu, pada tahun ekor dari Dinas Peternakan, serta bantuan pembuatan +2017, petani membentuk BUMP dengan nama PT. rumah kompos dan instalasi biourine dari BPTP +Bukit Kaba Mandiri. BUMP ini didirikan atas Bengkulu. +kesepakatan petani dari tiga desa, yaitu Desa Tanjung Pengurus BUMP memiliki keinginan yang kuat +Beringin Kecamatan Curup Utara, Desa Mojorejo untuk mengembangkan organisasi. BUMP telah +Kecamatan Selupu Rejang, dan Desa Air Meles Bawah memiliki hubungan kerja dengan tiga kelompok tani +Kecamatan Curup Timur. Inovasi kelembagaan sangat yang berasal dari tiga desa. Kelompok tani tersebut +terkait dengan inovasi teknologi. Perubahan teknologi yaitu: (1) Kelompok Tani Gading beranggotakan 14 +akan memengaruhi kelembagaan petani (Ishak, 2017). orang petani dari Desa Air Meles Bawah, Kecamatan +Kegiatan utama BUMP adalah pembuatan Curup Timur, dengan usaha pembuatan kompos dan +pakan sapi, pembuatan kompos, dan panen kopi petik pakan ternak sapi potong; (2) Kelompok Tani Paksi Jaya +merah. Ketiga kegiatan ini masih belum berjalan beranggotakan 16 orang petani dari Desa Trans Tanjung +optimal karena manajemen yang belum baik (masih Beringin, Kecamatan Curup Utara dengan usaha panen +lemah). Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kopi petik merah; dan (3) Kelompok Tani Sepakat +kelembagaan dengan formulasi strategi yang tepat sesuai beranggotakan 7 orang petani dari Desa Mojorejo, +dengan konteks yang dihadapi. Kecamatan Selupu Rejang, dengan usaha pembuatan +kompos dan pakan ternak sapi perah oleh 7 orang +Identifikasi Faktor Internal (Kekuatan dan petani. Jumlah keseluruhan petani yang terlibat dalam +Kelemahan) Badan Usaha Milik Petani (BUMP) kegiatan BUMP sebanyak 37 orang. +Kekuatan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Kemampuan petani-petani yang menjadi +anggota BUMP dalam penguasaan teknologi integrasi +Salah satu kekuatan BUMP diantaranya adalah +kopi-sapi sudah cukup baik. Petani telah menguasai +organisasi ini telah berbadan hukum perseroan terbatas. +teknik pembuatan kompos kotoran ternak dan pakan +BUMP Bukit Kaba Mandiri didirikan tanggal 6 +ternak dengan memanfaatkan limbah kulit kopi. Proses +Desember 2017 berdasarkan pengesahan +pengolahan kopi petik merah melalui fermentasi dan +Kemenkumham Nomor AHU-0057103AH0101 tahun +pengolahannya menjadi kopi bubuk berkualitas juga +2017 tentang Tanda Daftar Perusahaan BUMP PT. +telah mampu dilakukan. +Bukit Kaba Mandiri. BUMP bergerak di bidang +pertanian, pengangkutan dan pemasaran hasil, dan +sarana fisik pertanian. BUMP Bukit Kaba Mandiri saat Kelemahan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) +ini memiliki empat bidang usaha/kegiatan, yaitu (1) Di samping kekuatan organisasi, BUMP juga +produksi pakan ternak sapi, (2) produksi kompos memiliki beberapa kelemahan di dalam pengembangan +kotoran ternak sapi, (3) pengolahan hasil kopi panen usahanya, diantaranya produksi pakan ternak belum +petik merah, dan (4) bidang umum/administrasi. optimal dan jumlah kompos kotoran ternak yang +Selain telah berbadan hukum, aset produktif dihasilkan masih rendah. Belum optimalnya produksi +milik anggota BUMP juga tersedia. Masing-masing pakan ternak tersebut karena belum ditemukannya +kelompok tani yang tergabung di dalam BUMP Bukit formula pakan untuk sapi perah yang relatif murah +Kaba Mandiri memiliki aset produktif yang berbeda- dengan kualitas baik. +4 Strategi Pengembangan Bioindustri Kopi-Sapi Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu +(Afrizon dan Andi Ishak) +Formula pakan untuk sapi perah yang selama Hasil identifikasi faktor strategis internal +ini digunakan belum efisien. Konsentrat pakan sapi BUMP terdapat 5 faktor internal berupa kekuatan dan 4 +perah masih didatangkan dari Pulau Jawa dengan harga faktor berupa kelemahan (Tabel 1). +Rp5.000,00/kg. Kebutuhan konsentrat bagi ternak sapi +perah adalah 8 kg/hari, dan kualitas konsentrat sangat Tabel 1. Identifikasi faktor strategis internal (S-W) dalam +berpengaruh terhadap kualitas susu sapi. Kemampuan pengembangan BUMP Bukit Kaba Mandiri +memproduksi konsentrat berkualitas secara mandiri Table 1. Identification of internal strategic factors (S-W) to +develop FOE of Bukit Kaba Mandiri +akan sangat membantu petani sapi perah. BUMP Bukit +Kaba Mandiri bekerjasama dengan BPTP Bengkulu +No. Uraian faktor internal (kekuatan dan +untuk menghasilkan konsentrat pakan ternak sapi perah +kelemahan BUMP) +yang berkualitas dengan harga yang lebih murah +1. Kekuatan (S): +daripada konsentrat dari Jawa, dengan memanfaatkan +S1. BUMP sudah berbadan hukum +bahan baku lokal yang banyak tersedia seperti solid S2. Lahan usaha anggota cukup tersedia +limbah sawit, kulit kopi, dan dedak padi. S3. Modal dan sarana BUMP cukup memadai +BUMP Bukit Kaba Mandiri telah memproduksi S4. Pengurus memiliki keinginan yang kuat +kompos secara rutin sebanyak 9 ton/bulan yang mengembangkan organisasi +dipusatkan di Kelompok Tani Gading Indah Desa Air S5. Teknologi integrasi kopi-sapi sudah dikuasai +petani +Meles Bawah Kecamatan Curup Timur, padahal ternak +2. Kelemahan (W): +sapi milik kelompok ini relatif sedikit. Sedangkan ternak +W1. Produksi pakan dan kompos masih rendah +sapi perah yang jumlahnya cukup banyak, yaitu 50 ekor, +W2. Formula pakan untuk sapi perah belum efisien +berada di Kelompok Tani Sepakat, tetapi kotorannya +(ekonomis) +belum diolah menjadi kompos. Hal ini menjadi salah +W3. Skala usaha ternak masih kecil +satu penyebab volume produksi kompos masih rendah. W4. Produktivitas dan kualitas kopi masih rendah +Pengurus BUMP merencanakan untuk meningkatkan +produksi kompos dengan memanfaatkan kotoran ternak +sapi perah menjadi sekitar 15 ton/bulan dengan Identifikasi Faktor Eksternal (Peluang dan +melibatkan Kelompok Tani Sepakat di Desa Mojorejo Ancaman) Badan Usaha Milik Petani (BUMP) +Kecamatan Sindang Kelingi. +Peluang +Terbatasnya skala usaha ternak sapi potong +Peluang pengembangan BUMP juga +salah satunya disebabkan orientasi usaha tani sapi +dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berasal +potong belum diarahkan menjadi sumber utama +dari luar organisasi. Peluang pengembangan teknologi +penghasilan petani. Skala usaha pemeliharaan ternak sapi +integrasi kopi-sapi diperkirakan dapat menguntungkan +potong anggota BUMP Bukit Kaba Mandiri masih relatif +petani. Integrasi tanaman kopi dengan ternak sapi +kecil (1–2 ekor/KK petani) sehingga pemenuhan pakan +memanfaatkan sumber daya alam berupa limbah kopi +hanya mengandalkan hijauan dan pakan tambahan yang +dari areal penanaman yang cukup luas dan kotoran +ada di sekitar desa. Pengurus BUMP berkeinginan untuk +ternak akan meningkatkan nilai ekonomi dari masing- +meningkatkan skala pemeliharaan ternak sapi potong +masing kegiatan usaha tani. Limbah perkebunan kopi +dengan usaha penggaduhan sapi sehingga dapat +dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pakan +mendorong pemanfaatan pakan tambahan dari bahan- +ternak, sedangkan kotoran ternak sapi dapat +bahan lokal untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak. +dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos. +Pola penggaduhan ternak ini diharapkan mampu +Keuntungan yang diperoleh BUMP dari +meningkatkan skala pemeliharaan ternak dari 1–2 ekor +kegiatan bioindustri adalah keuntungan ekonomi, +menjadi 4–5 ekor/KK pada masa yang akan datang. +lingkungan, dan sosial. Pakan yang dihasilkan akan +Kelemahan lain yang dihadapi BUMP Bukit +mengefisienkan biaya produksi pada budi daya ternak. +Kaba Mandiri adalah produktivitas dan kualitas kopi +Waktu mencari rumput semakin singkat karena +petani masih rendah. Lahan perkebunan kopi petani, +kebutuhan rumput telah disubstitusi oleh pakan buatan. +yaitu Kelompok Tani Paksi Jaya Desa Tanjung Beringin +Hal ini menyebabkan petani mampu meningkatkan skala +seluas 16 hektar. Dalam satu musim panen, petani +usaha pemeliharaan ternaknya. Aktivitas peternak +kelompok ini berpotensi menghasilkan biji kopi 7,5 ton +mencari pakan ternak sapi potong disajikan pada Tabel +kopi petik merah. Kendala yang dihadapi petani adalah +2. +produktivitas dan kualitas kopi masih rendah karena +pengelolaan kebun yang belum optimal. Produktivitas +rata-rata kopi di Kelompok Tani Paksi Jaya adalah 0,7 +ton/ha/tahun dengan kualitas biji kopi masih rendah. +5 J. TIDP 6(1), 1-12 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p1-12 +Tabel 2. Hubungan antara skala pemeliharaan ternak sapi potong dengan aktivitas mencari rumput pakan ternak +Table 2. Correlation of the scale of cattle husbandry with farmer’s activities for feedstock +Skala pemeliharaan Kebutuhan Lokasi mencari rumput Jarak ke lokasi Waktu mencari Beratnya pekerjaan +ternak (ekor) pakan (kg/hari) (km) rumput (jam/hari) +1 25–30 Dalam desa 1–2 1 Ringan +2 50–60 Dalam dan luar desa 2,5–3 1,5–2 Sedang +3 75–90 Sampai ke luar kecamatan 3–5 2–3 jam Berat +4 100–120 Sampai ke luar kecamatan >5 >3 Sangat berat/tidak +sanggup +Rumah tangga petani hanya mampu hektar kebun kopi per tahun. Ini berarti cukup untuk +menyediakan rumput pakan ternak untuk 1–3 ekor memenuhi kebutuhan pupuk tanaman kopi milik +ternak sapi potong per hari (Tabel 2). Oleh karena itu anggota BUMP. +kemampuan dalam penyediaan pakan (mencari rumput) Pembuatan pakan ternak sapi perah sangat +menjadi faktor pembatas dalam meningkatkan skala diprioritaskan karena anggota BUMP sangat +pemeliharaan ternak sapi potong bagi petani anggota membutuhkan pakan sapi perah yang berkualitas dengan +BUMP. Faktor pembatas ini diharapkan dapat diatasi harga lebih murah dibandingkan konsentrat pabrikan. +dengan tersedianya pakan dari limbah kulit kopi. Selain itu, pakan juga dapat dijual pada peternak sapi +Selain itu, pemanfaatan limbah tanaman dan perah selain anggota BUMP. Jumlah sapi perah di +ternak juga menyebabkan lingkungan semakin lestari. Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2017 tercatat +Kulit kopi dan kotoran ternak yang belum dmanfaatkan sebanyak 116 ekor. Apabila dalam satu hari dibutuhkan +secara optimal, pemanfaatannya dapat ditingkatkan 8 kg konsentrat per ekor, maka kebutuhan pakan atau +melalui pendekatan bioindustri. Oleh karena itu konsentrat untuk sapi perah di Kabupaten Rejang +dibutuhkan kelembagaan yang kuat di dalam BUMP Lebong adalah 928 kg/hari atau 339 ton/tahun. +yang harus melibatkan petani dari berbagai kelompok Pasar bagi kopi petik merah sangat terbuka dan +yang memiliki sumber daya dan jenis usaha yang BUMP Bukit Kaba Mandiri baru merintis jalinan pasar +berbeda-beda. BUMP akan menjadi wadah yang dengan eksportir kopi dari Jawa Timur. Menurut +mendorong anggotanya bersinergi untuk meningkatkan Nalurita et al. (2014), kopi Indonesia memiliki daya +nilai tambah, efisiensi, dan pendapatan usaha tani. saing di pasar internasional sehingga permintaan ekspor +Operasional sistem pertanian bioindustri cukup tinggi. Namun permasalahannya adalah +membutuhkan bahan baku yang cukup dan tersedia kontinuitas produksi dengan mutu yang diinginkan +sepanjang waktu. Produksi kopi gelondong kering di eksportir masih belum dapat dipenuhi. Kontinuitas +Kabupaten Rejang Lebong mencapai 132.699 produksi kopi dengan kualitas baik tersebut harus +ton/tahun. Hal ini menunjukkan Kabupaten Rejang didukung dengan inovasi teknologi petik merah. +Lebong mempunyai potensi menghasilkan limbah kulit Inovasi teknologi pembuatan kompos dan +kopi sebanyak 67.940 ton/tahun, dengan perbandingan pakan ternak sapi perah, serta panen petik merah secara +biji kopi dan kulitnya sebesar 48,8:51,2. Angka itu teknis telah dikuasai petani. Inovasi teknologi pertanian +mengindikasikan kulit kopi sebagai bahan baku tersebut berasal dari BPTP Bengkulu dan berbagai +bioindustri cukup tersedia di Kabupaten Rajang Lebong. sumber teknologi dari lembaga penelitian lainnya. +BUMP selama ini telah bekerjasama dengan Dukungan yang kuat dari berbagai instansi/lembaga +penggilingan kopi untuk memperoleh limbah kulit kopi penelitian tersebut merupakan peluang yang dapat +yang dimanfaatkan dalam pembuatan pakan dan dimanfaatkan oleh BUMP untuk mendukung +kompos. Selain limbah kulit kopi, kotoran ternak sapi pengembangan usahanya. +sebagai bahan baku pembuatan kompos juga berlimpah. +Ternak sapi yang dimiliki oleh anggota BUMP sebanyak Ancaman +70 ekor, terdiri atas 20 ekor sapi potong yang ada di Kompos yang dihasilkan BUMP, selain dapat +Kelompok Tani Gading Indah dan 50 ekor sapi perah dimanfaatkan sendiri oleh petani anggota kelompok, +pada Kelompok Tani Sepakat. Dengan asumsi bahwa juga bisa dijual terutama untuk petani sayuran di +berat kering kotoran yang dihasilkan ternak sapi 5 Kabupaten Rejang Lebong. Pemasaran kompos yang +kg/ekor/hari, maka dalam setahun dapat diperoleh 128 berasal dari kotoran ternak sapi akan mendapat saingan +ton kotoran ternak sebagai bahan baku kompos. Tanpa dari pupuk kotoran ayam yang didatangkan dari luar +mencampur dengan bahan lain, jumlah kotoran ternak daerah. Harga pupuk kotoran ayam di Kabupaten +ini mampu memenuhi kebutuhan kompos kopi untuk 16 Rejang Lebong Rp20.000,00/karung (berat 30 kg), +6 Strategi Pengembangan Bioindustri Kopi-Sapi Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu +(Afrizon dan Andi Ishak) +sama dengan harga kompos kotoran ternak sapi. Usaha kuning (belum matang). Hal ini karena faktor keamanan +produksi kompos kotoran sapi yang diusahakan BUMP yang kurang mendukung (seringkali terjadi pencurian +akan sulit berkembang jika harganya lebih tinggi. kopi sebelum matang sempurna). Disamping itu, harga +Produksi kompos dengan hanya mengandalkan kopi petik pelangi dan petik merah juga sama di pasaran, +ternak sapi potong dari Kelompok Tani Gading Indah yaitu rata-rata Rp19.000,00/kg. Dari uraian faktor- +Desa Air Meles Bawah masih rendah, hanya 6 ton/bulan faktor eksternal di atas, dapat disusun hasil identifikasi +dari 20 ekor ternak. Hal itu disebabkan kurangnya faktor strategis eksternal yang memengaruhi +bahan baku kotoran ternak, karena wilayah desa ini pengembangan BUMP, seperti yang disajikan pada +termasuk wilayah pengembangan Kota Curup, ibukota Tabel 3. +Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini menyebabkan +ketersediaan lahan untuk tanaman hijauan pakan Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik +semakin terbatas karena bersaing dengan perumahan Petani (BUMP) +penduduk yang terus berkembang sehingga Potensi pengembangan usaha berbasis +menghambat pengembangan populasi ternak. Oleh bioindustri kopi-sapi pada BUMP Bukit Kaba Mandiri +karena itu, sumber kotoran ternak untuk menambah terbuka luas. Teknologi integrasi kopi-sapi yang telah +produksi kompos sebaiknya berasal dari sapi perah yang dikuasai petani antara lain pembuatan kompos dengan +jumlahnya cukup banyak di Kelompok Tani Sepakat memanfaatkan kotoran ternak dan kulit kopi, +Desa Mojorejo, yaitu sebanyak 50 ekor. Kompos pembuatan pakan ternak sapi potong dari kulit kopi, +kotoran ternak sapi perah yang mampu dihasilkan dan pemanfaatan kompos untuk pemupukan kopi. Di +diperkirakan 9 ton/bulan. samping itu, BUMP juga telah mampu menguasai +teknologi pembuatan biourine sapi serta pengolahan biji +Tabel 3. Identifikasi faktor strategis eksternal (O-T) dalam kopi (green bean) dan kopi bubuk petik merah. +pengembangan BUMP Bukit Kaba Mandiri Strategi pengembangan BUMP disusun +Tabel 3. Identification of strategic external factors (O-T) in menggunakan analisis SWOT dengan +developing FOE of Bukit Kaba Mandiri +mempertimbangkan kekuatan (strengths) dan kelemahan +(weaknesses) BUMP, serta peluang (opportunities) dan +No. Uraian faktor internal dan eksternal +ancaman (threats) yang dihadapi. Hasil analisis +1. Peluang (O): +identifikasi faktor internal dan eksternal ditampilkan +O1. Teknologi integrasi kopi-sapi menguntungkan pada Tabel 4. Matriks SWOT menggambarkan +O2. Bahan baku pembuatan pakan dan kompos bagaimana kekuatan dan kelemahan internal yang +melimpah dimiliki dapat disesuaikan dengan peluang dan ancaman +O3. Peluang pasar pakan sapi perah sangat terbuka eksternal yang dihadapi. Matriks ini menghasilkan +O4. Peluang pasar kopi petik merah sangat terbuka empat set kemungkinan strategi alternatif untuk +melalui kemitraan dengan eksportir penguatan BUMP. +O5. Inovasi teknologi tersedia Pada Tabel 4 teridentifikasi enam strategi +dalam pengembangan BUMP Bukit Kaba Mandiri. Pada +2. Ancaman (T): +kuadran S-O ada 1 strategi, S-T 2 strategi, W-O 2 +T1. Persaingan harga kompos kotoran sapi dengan +strategi, dan W-T 1 strategi. Keenam strategi tersebut +kompos kotoran ayam +terkait dengan efisiensi dan efektivitas produksi +T2. Alih fungsi lahan mengancam pengembangan +ternak sapi potong kompos, pakan, dan kopi petik merah yang saling +T3. Budaya masyarakat tidak mendukung panen petik terkait antara satu kuadran dengan kuadran lainnya. +merah Apabila dirangkum, maka keenam strategi tersebut akan +T4. Harga kopi panen merah dan panen pelangi masih menghasilkan 3 strategi penguatan BUMP, yaitu: (1) +sama produksi pakan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan +ternak sapi perah, (2) produksi kompos kotoran sapi +Di Kabupaten Rejang Lebong, petani masih dengan harga yang bersaing, dan (3) menjalin kemitraan +belum banyak yang melakukan petik merah. Kebiasaan pasar dengan eksportir kopi. +petani adalah memanen kopi dengan cara “panen +pelangi”, ketika 95% buah kopi masih hijau sampai +7 J. TIDP 6(1), 1-12 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p1-12 +Tabel 4. Matriks SWOT pengembangan BUMP Bukit Kaba Mandiri +Tabel 4. SWOT matrix in developing FOE of Bukit Kaba Mandiri +Internal Kekuatan (S) Kelemahan (W) +S1. BUMP sudah berbadan hukum W1. Produksi pakan dan kompos masih +S2. Lahan usaha cukup tersedia rendah +S3. Modal dan sarana BUMP cukup W2. Formula pakan untuk sapi perah +memadai belum efisien +S4. Pengurus memiliki keinginan yang W3. Skala usaha ternak masih sedikit +kuat mengembangkan organisasi W4. Produktivitas dan kualitas kopi masih +S5. Teknologi integrasi kopi-sapi sudah rendah +dikuasai petani +Eksternal +Peluang (O) Strategi S-O Strategi W-O +O1. Teknologi integrasi kopi-sapi - Memanfaatkan modal dan sarana - Meningkatkan produksi pakan dan +menguntungkan BUMP untuk menghasilkan produk kompos dengan memanfaatkan +O2. Bahan baku pembuatan pakan dan pakan ternak, kompos, dan kopi program pengembangan sapi perah +kompos melimpah berkualitas baik sesuai dengan - Meningkatkan produktivitas dan +O3. Peluang pasar pakan sapi perah kebutuhan pasar kualitas kopi sesuai dengan +sangat terbuka permintaan pasar +O4. Peluang pasar kopi petik merah +sangat terbuka +O5. Inovasi teknologi tersedia +Ancaman (T) Strategi S-T Strategi W-T +T1. Persaingan harga dengan kompos - Memanfaatkan inovasi teknologi - Meningkatkan produksi pakan, +kotoran ayam untuk memproduksi kompos dengan kompos, dan kopi berkualitas sesuai +T2. Alih fungsi lahan mengancam harga yang bersaing dengan permintaan pasar +pengembangan ternak sapi - Menjalin kemitraan dengan jaringan +potong pasar ekspor kopi +T3. Budaya masyarakat tidak +mendukung panen petik merah +T4. Harga kopi panen merah dan +panen pelangi masih sama +Ketiga strategi di atas seharusnya dilakukan pemilihan strategi, aspek sosial berkaitan dengan +oleh BUMP secara simultan. Namun, karena kelembagaan dan interaksi sosial budaya masyarakat, +keterbatasan sumber daya yang dimiliki, BUMP harus aspek lingkungan berhubungan dengan daya dukung +menentukan skala prioritas dalam pengembangan lingkungan budi daya, dan aspek teknis adalah +strategi. Penentuan skala prioritas strategi yang akan kemudahan dalam pelaksanaan strategi produksi. +dilakukan sangat tergantung pada faktor atau aspek Pemilihan strategi dilakukan melalui FGD dengan +ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknis. Aspek manajemen BUMP, dan hasil analisisnya dengan +ekonomi terkait dengan keuntungan finansial dari menggunakan AHP ditampilkan pada Gambar 1. +Strategi Atribut penentu prioritas strategi +Gambar 1. Hasil analisis prioritas strategi BUMP dengan metode AHP +Gambar 1. Result of analytical hierarchy process (AHP) of the FOE +8 Strategi Pengembangan Bioindustri Kopi-Sapi Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu +(Afrizon dan Andi Ishak) +Gambar 1 memperlihatkan produksi kompos masih terbuka. Keinginan petani untuk membentuk +kotoran sapi dengan harga yang bersaing merupakan suatu BUMP didukung dengan ketersediaan bahan baku +prioritas utama dari tiga strategi penguatan BUMP. limbah kopi dan kotoran ternak. Partisipasi petani ini +Nilai pemilihan strategi ini mencapai 59,4%, lebih didukung pula dengan program pemerintah dan BUMN +tinggi daripada kedua strategi lainnya, yaitu produksi untuk meningkatkan skala usaha petani melalui program +pakan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan ternak peningkatan kualitas kopi rakyat (kopi petik merah) +sapi perah (24,9%) dan menjalin kemitraan pasar maupun bantuan ternak sapi perah. Dengan demikian, +dengan eksportir kopi (15,7%). peluang sangat terbuka bagi pengembangan BUMP +Dimensi yang dominan memengaruhi berbasis bioindustri kopi-sapi di Kabupaten Rejang +pemilihan strategi adalah keuntungan ekonomi yang Lebong. +dihasilkan dari ketiga strategi tersebut (45,4%). Kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum +Selanjutnya diikuti oleh dimensi sosial (21,0%), dimensi yang dibangun atas dasar partisipasi petani (“dibangun +lingkungan (19,1%), dan terakhir dimensi teknis dari bawah”) seperti BUMP Bukit Kaba Mandiri +(14,5%). Dengan kata lain, dimensi ekonomi menjadi didorong oleh kebutuhan petani. Karakteristik seperti +faktor utama sedangkan dimensi-dimensi lainnya ini diharapkan akan mampu berkembang dan mandiri. +menjadi faktor pendukung. Kelembagaan yang dibangun secara partisipatif sesuai +Strategi peningkatan produksi kompos sangat dengan kondisi lokal mampu berkembang dengan baik +terbuka karena secara teknis telah dikuasai, secara sosial seperti keberhasilan yang telah diraih oleh kelembagaan +anggota BUMP sudah biasa memproduksinya, dan koperasi ternak di Jawa Barat (Wahyuni et al., 2016), +secara ekologi bahan bakunya melimpah. Pasar kompos Nusa Tenggara Barat (Mashur, 2017), dan Bengkulu +sangat potensial karena Kabupaten Rejang Lebong (Ishak et al., 2017). +merupakan kawasan pengembangan sayuran di Provinsi Permasalahan kelembagaan merupakan +Bengkulu. permasalahan utama yang dihadapi petani (Santoso & +Pengembangan produksi pakan ternak secara Darwanto, 2015), sehingga menjadi isu penting dalam +ekonomi belum menguntungkan, karena formulasi pembangunan pertanian. Namun, usaha pemerintah +pakan yang murah dengan kualitas yang baik untuk mengembangkan kelembagaan petani “dari atas” banyak +ternak sapi perah dengan memanfaatkan bahan baku mengalami kegagalan karena petani tidak mampu +lokal belum ditemukan. Sementara itu, kemitraan pasar mencapai kemandirian. Petani hanya memanfaatkan +kopi belum terjalin dengan eksportir kopi. Walaupun kelembagaan tersebut sebagai jalan mendapatkan +panen petik merah sangat berpeluang untuk bantuan pemerintah. Kegagalan kelembagaan petani +dikembangkan, namun tidak menarik bagi petani karena salah satunya disebabkan oleh persepsi petani bahwa +tidak adanya insentif harga. Kemitraan sangat penting bantuan pemerintah merupakan bantuan cuma-cuma +dalam pengembangan kelembagaan petani (Jannah et al., ataupun hibah sehingga tidak dimanfaatkan sesuai +2015). Pemasaran satu pintu melalui organisasi petani dengan tujuan program (Ishak & Astuti, 2012). Oleh +terbukti memperkuat posisi tawar petani dalam suatu sebab itu, peran pemerintah sebaiknya hanya sebagai +sistem pemasaran komoditas pertanian (Listyati et al., fasilitator untuk merangsang tumbuhnya kelembagaan +2014). Dalam kemitraan tersebut, kelembagaan petani petani yang bersifat kohesif (Suradisastra, 2008). +perlu memiliki badan hukum (Hartono et al., 2013). +Tantangan dan Peluang Pengembangan Badan KESIMPULAN +Usaha Milik Petani (BUMP) +Mengembangkan suatu BUMP merupakan hal Penguatan BUMP Bukit Kaba Mandiri +yang tidak mudah dari sisi sosial ekonomi. Hal ini diarahkan pada tiga strategi, yaitu: (1) meningkatkan +karena BUMP harus mampu mentransformasi petani produksi pakan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan +anggotanya yang berciri subsisten menjadi petani ternak sapi perah, (2) memproduksi kompos kotoran +komersial yang berorientasi agribisnis. Hal tersebut sapi dengan harga yang bersaing, dan (3) menjalin +bertujuan menciptakan nilai tambah dan efisiensi dalam kemitraan pasar dengan eksportir kopi. Strategi +penggunaan sarana produksi dengan pemanfaatan produksi kompos kotoran sapi dengan harga yang +inovasi teknologi, serta mampu bermitra dengan pihak bersaing merupakan prioritas pertama diikuti dengan +lain dengan semangat saling menguntungkan (Tarigan et produksi pakan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan +al., 2017). ternak sapi perah dan menjalin kemitraan pasar dengan +Meskipun menghadapi banyak tantangan, eksportir kopi. Aspek yang dominan dipertimbangkan +peluang keberhasilan pengembangan BUMP berbasis dalam penentuan prioritas strategi, yaitu aspek +bioindustri kopi-sapi di Kabupaten Rejang Lebong ekonomi, selanjutnya diikuti oleh aspek sosial, +9 J. TIDP 6(1), 1-12 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p1-12 +lingkungan, dan teknis. Strategi yang dikembangkan Ishak, A. (2017). Perkembangan teknologi panen padi dan +BUMP tersebut mampu diimplementasikan melalui transformasi kelembagaan (kasus di Kecamatan +dukungan dan kerjasama yang sinergis dengan program Seluma Selatan, Kabupaten Seluma - Bengkulu). In +D. Sugandi, U. P. Astuti, Supanjani, E. Oktavidiati, +pemerintah. +S. Yuliasari, A. Damiri, … S. S. M. Rambe (Eds.), +Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian +Modern mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan +UCAPAN TERIMA KASIH +(Jilid 1) (pp. 124–131). Bengkulu: Balai Pengkajian +Teknologi Pertanian Balitbangtan Bengkulu. +Penulis mengucapkan terimakasih Kemenristek https://doi.org/10.1006/nbdi.2000.0372 +DIKTI Republik Indonesia yang telah mendanai +penelitian ini melalui Beasiswa Pendidikan Pasacasarjana Ishak, A., & Astuti, U. P. (2012). Persepsi petani terhadap +Dalam Negeri (BPPDN). Hal yang sama juga penulis pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis +sampaikan kepada Departemen Agribisnis FEM-IPB atas (LKM-A) pada gapoktan penerima dana BLM-PUAP +di Kota Bengkulu. In K. Suradisastra, B. Hutabarat, & +dukungannya dalam penulisan naskah ini. +D. K. S. Swastika (Eds.), Prosiding Seminar Nasional +Petani dan Pembangunan Pertanian (pp. 232–242). +Bogor: Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian +DAFTAR PUSTAKA +Kementan. +Abdoellah, S. (2013). Pengelolaan nutrisi tanaman terpadu di Ishak, A., Firison, J., & Harwanto. (2017). Keberlanjutan +perkebunan kopi. Review Penelitian Kopi dan Kakao, Pola Penggaduhan Ternak Sapi Potong pada Tingkat. +1(1), 24–39. In W. Puastuti, S. Muharsini, I. Inounu, B. +Tienamurti, E. Kusumaningtyas, E. Wina, … R. +Anantanyu, S. (2011). Kelembagaan petani: peran dan Hutasoit (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Teknologi +strategi pengembangan kapasitasnya. SEPA, 7(2), Peternakan dan Veteriner 2017 (pp. 209–218). Bogor: +102–109. IAARD Press. +BPPSDMP. (2017). Pedoman pembentukan dan pengelolaan Jannah, R. Z., Subagja, H., & Rujito, H. (2015). +Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Jakarta: BPPSDMP Optimalisasi kinerja rantai pasokan dan rantai nilai +Kementerian Pertanian. tembakau kasturi (voor oogst) di Kabupaten Jember. +Jurnal Teknologi Pertanian, 16(1), 51–64. +BPS Provinsi Bengkulu. (2013). Pertanian-bioindustri +berkelanjutan : solusi pembangunan Indonesia masa depan Listyati, D., Wahyudi, A., & Hasibuan, A. M. (2014). +(Cetakan I). Jakarta: Biro Perencanaan, Sekretariat Penguatan kelembagaan untuk peningkatan posisi +Jenderal, Kementerian Pertanian. tawar petani dalam sistem pemasaran kakao. J. Tidp, +1(1), 15–28. +BPS Provinsi Bengkulu. (2017). Provinsi Bengkulu Dalam Angka +2017. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu. Mashur. (2017). Peranan lembaga pemberdayaan masyarakat +terpadu (LEMPERMADU) berbasis masjid dalam +BPS Provinsi Bengkulu. (2018). Provinsi Bengkulu Dalam Angka pengembangan usaha peternakan sapi rakyat di Nusa +2018. Bengkulu: BPS Provinsi Bengkulu. Tenggara Barat. Jurnal Sangkaraeng Mataram, 3(1), +28–33. +Gunawan, & Talib, C. (2014). Potensi pengembangan +bioindustri dalam sistem integrasi sapi sawit. Nalurita, S., Asmarantaka, R. W., & Jahroh, S. (2014). +Wartazoa, 24(2), 67–74. Analisis dayasaing dan strategi pengembangan +agribisnis kopi Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia, +Hartono, R., Hadi, S., Juanda, B., & Rusastra, I. W. (2013). 2(1), 63–74. +Penyusunan alternatif model kelembagaan kredit https://doi.org/10.21082/jae.v19n2.2001.56-74 +usaha pertanian di perdesaan. Informatika Pertanian, +22(2), 121–135. Nasrul, W. (2012). Pengembangan kelembagaan pertanian +untuk peningkatan kapasitas petani terhadap +Hidayat, N., Soeharsono, & Widodo, S. (2009). pembangunan pertanian. MENARA Ilmu, 3(29), 166– +Keberlanjutan sistem usaha tani integrasi tanaman- 174. +ternak pasca bencana alam gempa bumi di Daerah +Istimewa Yogyakarta. Sains Peternakan, 7(1), 30–35. Prawirodigdo, S., & Utomo, S. (2011). Inovasi teknologi +dekomposisi limbah organik dalam penyediaan pakan. +Wartazoa, 21(2), 60–71. +10 Strategi Pengembangan Bioindustri Kopi-Sapi Berbasis Korporasi Petani di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu +(Afrizon dan Andi Ishak) +Priyanto, D. (2011). Strategi pengembangan usaha ternak Suresti, A., & Wati, R. (2012). Strategi Pengembangan +sapi potong dalam mendukung program swasembada Usaha Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Pesisir +daging sapi dan kerbau tahun 2014. Jurnal Litbang Selatan. Jurnal Peternakan Indonesia, 14(1), 249. +Pertanian, 30(3), 108–116. https://doi.org/10.25077/jpi.14.1.249-262.2012 +Rangkuti, F. (2008). Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Tarigan, H., Suhaeti, R. N., Rivai, R. S., Suhartini, S. H., & +Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Darwis, V. (2017). Analisis tipologi dan penguatan +kelembagaan petani kecil dalam rangka transformasi +Romeiro, A. R. (2012). Sustainable development: an menuju petani komersial. Bogor. +ecological economics perspective. Estudos Avançados, +26(74), 65–92. https://doi.org/10.1590/S0103- Wahyuni, S., Adawiyah, C. R., & Syahyuti. (2016). Strategi +40142012000100006 merealisasikan Badan Usaha Milik Petani. In D. +Widiyantono, H. Dhidik, & Riwawidiastui (Eds.), +Saaty, T. L. (1993). Pengambilan Keputusan bagi Para Pemimpin: Prosiding Seminar Nasional Pertanian Peternakan Terpadu +Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan (pp. 254–269). Purworejo: Universitas +dalam Situasi yang Kompleks. Jakarta: PT. Pustaka Muhammadiyah Purworejo. +Binaman Pressindo. +Waluyo, D. B. (2017). Corporate farming, meningkatkan +Santoso, P. B., & Darwanto. (2015). Strategi penguatan kapasitas dan kelembagaan. Gerai Info 62, 31–35. +kelompok tani dengan penguatan kelembagaan. Jurnal +Ekonomi Pembangunan, 16(1), 33–45. Widyotomo, S. (2013). Potensi dan teknologi diversifikasi +limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai +Sudarwanto, B., Pandelaki, E. E., & Soetomo, S. (2014). tambah. Penelitian Kopi dan Kakao, 1(1), 63–80. +Pencapaian perumahan berkelanjutan ‘pemilihan +indikator dalam penyusunan kerangka kerja Winarso, B., & Basuno, E. (2013). Pengembangan pola +berkelanjutan’’.’ MODUL, 14(2), 105–112. integrasi tanaman-ternak merupakan bagian upaya +https://doi.org/10.14710/mdl.14.2.2014.105-112 mendukung usaha pembibitan sapi potong dalam +negeri. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 31(2), 151– +Suradisastra, K. (2008). Strategi pemberdayaan kelembagaan 169. +petani. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 26(2), 82–91. +https://doi.org/10.3969/j.issn.1000- +1026.2012.13.016 +11 J. TIDP 6(1), 1-12 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p1-12 +12 dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p13‐20 E‐ISSN : 2528‐7222 +P‐ISSN : 2356‐1297 +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +EFISIENSI TEKNIS USAHA TANI KOPI ARABIKA GARUT KUNING (AGK) +TECHNICAL EFFICIENCY OF ARABICA GARUT KUNING (AGK) COFFEE FARMING +* Bedy Sudjarmoko dan Enny Randriani +Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar +Jalan Raya Pakuwon Km 2, Parungkuda, Sukabumi 43357 Indonesia +* bedysdm@yahoo.com +(Tanggal diterima: 3 Desember 2018, direvisi: 14 Januari 2019, disetujui terbit: 30 Maret 2019) +ABSTRAK +Kopi merupakan salah satu komoditas strategis di Jawa Barat karena memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Namun +demikian, studi analisis efisiensi usaha tani kopi di Jawa Barat, masih relatif terbatas. Informasi efisiensi ini sangat penting sebab akan +berpengaruh terhadap keuntungan petani kopi serta program pengembangannya. Tujuan penelitian adalah mengetahui faktor-faktor +yang memengaruhi efisiensi dan tingkat efisiensi teknis usaha tani kopi Arabika Garut Kuning (AGK) di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa +Barat. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni sampai September 2016 dengan menggunakan metode survei. Lokasi penelitian +ditentukan secara purposive sampling, sedangkan contoh petani (responden) diambil secara random dari populasi petani kopi AGK. Jumlah +responden penelitian sebanyak 72 orang. Analisis data menggunakan fungsi produksi frontir stokastik (stochastic frontier production) yang +diduga berdasarkan metode Maximum Likelihood Estimates (MLE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh +terhadap efisiensi teknis kopi adalah luas lahan, penggunaan pupuk Urea, pupuk ZA, dan tenaga kerja. Efisiensi teknis petani responden +tergolong cukup tinggi (rata-rata sebesar 0,81). Hal ini menunjukkan petani telah efisien secara teknis khususnya dalam mengalokasikan +sumber daya dan memanfaatkan teknologi budi daya yang ada. Untuk lebih meningkatkan efisiensi teknis serta pendapatan usaha tani +kopi AGK sangat dibutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. +Kata kunci: Efisiensi teknis, frontir stokastik, kopi, produksi +ABSTRACT +Coffee is one of the strategic commodities in West Java for its important economic role in West Java. However, studies on coffee farming efficiency are +still rarely found. Information on efficiency is critical because it affects the benefits the coffee farmers gain and its development program. This study +aimed to investigate factors affecting the technical efficiency and technical efficiency level of Arabica Garut Kuning (AGK) coffee farming in Garut +Regency, carried out from June to September 2016 using survey methods. Research location was determined by purposive sampling and 72 respondents +were randomly chosen from Arabica coffee farmer population in Garut Regency. The data was analysed using stochastic frontier production, estimated +by Maximum Likelihood Estimates (MLE) method. The results showed that the factors influencing the technical efficiency of coffee farming are land +area, use of Urea fertilizer, ZA fertilizer, SP 36 fertilizer, herbicide and labor. The technical efficiency of farmers is quite high (average of 0.81). +Means farmers have been technically efficient especially in allocating resources and utilizing existing cultivation technology. To further improve the +technical efficiency as well as its revenue share of AGK, support from local governments and other stakeholders is still urgently needed. +Keywords: Coffee, production, stochastic frontier, technical efficiency +13 J. TIDP 6(1), 13-20 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p13-20 +PENDAHULUAN masyarakat (PHBM). Kegiatan ini diharapkan dapat +meningkatkan pendapatan petani. +Kopi Arabika dan Robusta merupakan dua Dalam rangka mendukung program +spesies kopi yang umum dibudidayakan oleh petani. Kopi pengembangan kopi di Jawa Barat, khususnya di +Arabika cocok ditanam di dataran tinggi, sedangkan kopi Kabupaten Garut, perlu diketahui efisiensi usaha tani +Robusta cocok untuk dataran rendah. Secara ekonomi kopi rakyat yang sudah dicapai serta faktor-faktor yang +nilai jual kopi Arabika lebih mahal dibanding kopi memengaruhinya agar program pengembangan kopi yang +Robusta. Sesuai dengan data statistik perkebunan tahun telah dan sedang dilaksanakan lebih terjamin tingkat +2015, rata-rata produksivitas kopi Arabika di Jawa Barat keberhasilannya. Penelitian bertujuan mengetahui +951 kg/ha dan luas areal kopi Arabika sekitar 16.808 ha, faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi teknis dan +sedangkan kopi Robusta rata-rata produktivitas 784 tingkat efisiensi teknis usaha tani kopi AGK di Kabupaten +kg/ha dan luas areal produksi sekitar 15.750 ha Garut. +(Direktorat Jendral Perkebunan, 2017). +Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 8 +Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan BAHAN DAN METODE +Perkebunan, menjelaskan bahwa kopi merupakan salah +satu komoditas strategis di Jawa Barat karena mempunyai Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Garut +peran penting dalam perekonomian masyarakat. Kopi mulai bulan Juni sampai September 2016. Dasar +Java Preanger merupakan kopi Arabika yang telah pertimbangan pemilihan daerah ini karena merupakan +mempunyai sertifikasi indikasi geografis. Hal ini menjadi salah satu sentra produksi kopi Arabika di Provinsi Jawa +jaminan mutu bagi pasar dan mempunyai nilai tambah Barat. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive +yang nyata bagi petani sehingga pengembangannya sangat sampling, lokasi yang dipilih adalah Desa Margamulya +didorong oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat. (Kecamatan Cikandang) dan Bayongbong (Kecamatan +Salah satu bentuk dukungan Pemerintah Jawa Cikajang), dengan pertimbangan: (1) wilayah tersebut +Barat dalam pengembangan kopi adalah pemberian benih merupakan sentra dan daerah pengembangan kopi +kopi kepada petani. Program ini telah dimulai tahun Arabika terbesar di Kabupaten Garut; (2) jumlah +2014 dengan dibagikannya 1 juta benih kopi. Pada tahun tanaman kopi produktif lebih banyak dibanding +2015–2016 jumlahnya meningkat menjadi 4 juta benih kecamatan-kecamatan lain. +dan 10 juta benih pada tahun 2017–2018. Dalam +mendukung pengembangan tanaman kopi di Jawa Barat, Data dan Sumber Data +tahun 2014–2018 dibutuhkan lahan seluas 7.500 ha. Petani sampel (responden) adalah rumah tangga +Walaupun produktivitas kopi Arabika di Jawa Barat petani yang melaksanakan usaha tani kopi Arabika. +sudah mulai meningkat lebih dari 7,3% dibanding tahun Penentuan sampel dilakukan secara acak (random +2010 (rata-rata 886 kg/ha), tetapi peningkatan belum sampling). Jumlah sampel yang diambil sebanyak 72 orang +nyata karena masih banyak tanaman kopi yang belum petani dan terdistribusi merata pada kedua desa tersebut. +menghasilkan (TBM). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer +Dinas Perkebunan Jawa Barat telah membina (identitas responden, biaya dan penerimaan usaha tani +petani untuk menerapkan teknologi budi daya anjuran kopi) dan data sekunder (luas areal tanaman, produksi +guna menunjang peningkatan produksi kopi. Hal ini dan produktivitas tanaman tingkat kabupaten, serta harga +dilakukan melalui kegiatan pembinaan teknis dan jual produk primer kopi petani). Data primer +penyuluhan yang berkelanjutan serta demplot dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam (in depth +intensifikasi tanaman kopi sebagai unit percontohan interview) dengan panduan kuesioner yang telah +melalui kegiatan pemeliharaan, pemupukan, serta disiapkan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari +perlindungan tanaman. Kegiatan teknis diantaranya Dinas Perkebunan dan Dinas Perdagangan setempat. +adalah penerapan inovasi teknologi anjuran dengan +narasumber peneliti dari Badan Litbang Analisis Data +(Balittri/Puslitkoka), kegiatan diseminasi teknologi Coelli, Rao, & Batesse (1998) memperkenalkan +rejuvinasi cabang pada kopi Robusta, sebagai upaya untuk berbagai jenis fungsi produksi yang dapat digunakan +memperbaiki pertanaman kopi yang kondisinya telah untuk mengukur efisiensi, salah satunya menggunakan +rusak agar pertumbuhan dan produktivitas tanaman kopi fungsi produksi stokastik. Faktor-faktor internal maupun +meningkat, serta memperbaiki mutu dan citarasa kopi eksternal yang diduga memengaruhi tingkat efisiensi +yang dihasilkan. Di samping itu, pengembangan kopi juga teknis produksi yang dicapai dapat diketahui dan +dilakukan melalui perluasan lahan pertanian maupun dijelaskan dengan bantuan model ekonometrika. Selain +Perhutani dengan pola pemberdayaan hutan bersama itu, faktor-faktor penyebab inefesiensi juga dapat +14 Efisiensi Teknis Usaha Tani Kopi Arabika Garut Kuning (AGK) +(Bedy Sudjarmoko dan Enny Randriani) +diketahui, apakah karena random error dalam +pengumpulan data dan sifat dari peubah yang tidak dapat ln y = α + α ln x + α ln x + α ln x +0 1 1 2 2 3 3 +terukur (faktor eksternal) atau karena faktor-faktor dari ++ α ln x + α ln x + α ln x + α ln x + +proses produksi (faktor internal). Fungsi produksi 4 4 5 5 6 6 7 7 +stokastik ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa α ln x + α ln x + α ln x +…+ (v – +8 8 9 9 10 10 i +peneliti lain pada tanaman kunyit di Tamil Nadu +u) ……………..…… (2) +i +(Karthick, Alagumani, & Amarnath, 2013), jagung di +Zimbabwe (Mango, Makate, Hanyani-mlambo, Siziba, & +Keterangan: +Lundy, 2015), gandum pada lahan kering dan irigasi di +y : produksi kopi Arabika per luas lahan +India (Kachroo, Sharma, & Kachroo, 2010), produksi +(kg/ha) +babi di China (Zhou et al., 2015), dan pengukuran +x : luas lahan (ha) +efisiensi teknis pembangkit listrik sekam padi di Thailand 1 +x : kerapatan tanaman (jumlah pohon/ha) +(Ueasin, Liao, & Wongchai, 2015). 2 +x : pupuk Urea per luas lahan (kg/ha) +Pengukuran efisiensi teknis usaha tani kopi AGK 3 +x : pupuk ZA per luas lahan (kg/ha) +menggunakan fungsi produksi stokastik. Persamaan 4 +x : pupuk SP36 per luas lahan (kg/ha) +fungsi produksi frontir yang dispesifikasi untuk data 5 +x : pupuk KCl per luas lahan (kg/ha) +silang (cross-section) dengan dua komponen error term, 6 +x : pestisida per luas lahan (l/ha) +yaitu v dan u, dirumuskan dengan formula sebagai 7 +i i x : herbisida per luas lahan (l/ha) +berikut: 8 +x : pupuk kandang per luas lahan (kg/ha) +9 +x : tenaga kerja per luas lahan (HOK/ha) +yi = f (x1,β)εεi 10 +................................ (1) α : intersep +0 +α : koefisien parameter penduga, di mana i = +i +keterangan: 1,2,3…10 +y = keluaran yang dihasilkan oleh observasi ke-i v - u : error term (u = efek inefisiensi teknis dalam +i i i i +x1 = vektor masukan L yang digunakan oleh observasi model) +i +ke-i +β = vektor koefisien parameter Nilai indeks ET hasil analisis dapat +ε = “galat khusus” dari observasi ke-i dikategorikan “belum efisien” apabila nilainya <0,7 dan +i +dikategorikan “sudah efisien” apabila nilainya >0,7. +ε = v - u : error term (u = efek inefisiensi teknis dalam +i i i +model) +HASIL DAN PEMBAHASAN +Peubah sisa (vi) merupakan peubah acak yang +Karakteristik Petani Responden +menggambarkan ukuran kesalahan dalam produksi +Secara umum kondisi tanaman kopi rakyat di +yang disebabkan oleh faktor eksternal dan tidak dapat +Kabupaten Garut saat ini banyak yang sudah tua dan +dikontrol oleh petani. Peubah ini terdistribusi normal +kurang terawat sehingga produktivitasnya relatif rendah. +dan memiliki ragam normal (vi ≈ N(0, σv2). Peubah +Di samping keterbatasan akses terhadap teknologi dan +kesalahan (u) adalah peubah acak yang menggambarkan +i permodalan, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya +inefisiensi teknis di dalam produksi dan berkaitan dengan +pendidikan formal responden yang sebagian besar hanya +faktor internal. Semakin besar nilai u, semakin besar pula +i tamat SD walaupun sebanyak 71,8% diantaranya sudah +inefisiensi usaha tani yang dilakukan petani. Peubah acak +berusaha tani lebih dari 10 tahun (Tabel 1). +u tidak boleh bernilai negatif dan distribusinya setengah +i Tingkat pendidikan petani akan berkaitan erat +normal dengan nilai distribusi N(μ,σ2). Pendugaan +i u dengan tingkat pemeliharaan dan efisiensi teknis kebun +parameter fungsi produksi dan fungsi inefisiensi +kopi yang dikelola petani (Gale, Sackett, & Thomas, +dilakukan secara simultan. +2016; Gebrehiwot, 2017). Hal ini juga sejalan dengan +hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lain +ET i = Y i = exp (X i ,β - U i ) = exp (-U) i di beberapa negara, dimana efisiensi teknis produksi +produk-produk pertanian sangat dipengaruhi oleh faktor +Tingkat efisiensi teknis (ET) untuk masing- pendidikan, di samping kurangnya penyuluhan, akses +masing responden diperoleh dari hasil perbandingan kredit modal serta sistem suplai faktor produksi (Dinar, +antara tingkat output aktual (Y) dengan tingkat output Karagiannis, & Tzouvelekas, 2007). +i +prediksi atau exp (X,β). Model fungsi produksi frontir Sebagian besar petani tidak merawat kebun +i +stokastik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: kopinya dengan baik dan pergi ke kebun hanya ketika +15 J. TIDP 6(1), 13-20 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p13-20 +panen. Pada saat panen, petani memanen hampir semua Hubungan erat antara kepemilikan modal dan +buah kopi, tidak hanya buah yang sudah masak tetapi juga pengetahuan dengan tingkat pendidikan dan efisiensi +yang masih hijau. Akibatnya, produk kopi yang dihasilkan teknis usaha tani kopi juga ditunjukkan oleh beberapa +pun bermutu rendah. Selain itu, sebagian besar petani peneliti lainnya. Listyati, Sudjarmoko, & Hasibuan +kopi belum dapat menerapkan teknik budi daya anjuran (2013) menemukan hubungan erat antara pendapatan +sesuai dengan pedoman budi daya kopi yang baik. Di dan kemampuan modal usaha tani dengan kemampuan +samping terdesak oleh kebutuhan hidup sehari-hari, petani untuk menerapkan teknologi budi daya kopi +perilaku ini didorong juga oleh keterbatasan modal usaha anjuran sesuai dengan good agricultural practise (GAP) atau +tani. Hasil observasi di lapangan yang didukung oleh praktek pertanian sehat (PPS) yang antara lain +wawancara terbatas dengan beberapa tokoh kunci, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pengetahuan dan +menunjukkan bahwa belum intensifnya pemeliharaan keterampilan mengelola usaha tani kopi berperan sangat +tanaman kopi disebabkan oleh keterbatasan petani penting dalam upaya memperoleh hasil yang optimal dan +terhadap akses modal dan akses informasi. berkualitas sehingga didapatkan keuntungan usaha tani +yang layak. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan +Tabel 1. Karakteristik petani responden keterampilan petani kopi masih perlu ditingkatkan. +Table 1. Characteristics of the respondents Penambahan pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan +secara non formal seperti melalui metode penyuluhan +Karakteristik petani Persentase +dan demplot. +1. Umur petani : Pada Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar lahan +< 25 tahun 0,0 usaha tani pada kisaran usaha tani <1 ha (73,8%). Petani +25–40 tahun 55,8 yang lahannya berada pada kisaran 1–2 ha sebanyak +41–55 tahun 15,0 24,7% dan yang lebih dari 2 ha hanya 1,5%. Pada +> 55 tahun 25,2 umumnya populasi tanaman kopi per ha berkisar antara +2. Pendidikan: +2500–3000 pohon. Umur tanaman kopi milik petani di +Tidak sekolah 8,1 +Kabupaten Garut dominan 11–25 tahun (61,6%), diikuti +SD 58,9 +tanaman berumur 5–10 tahun (28,3%), dan tanaman +SMP 17,8 +berumur lebih dari 25 tahun sebanyak 10,1%. Upaya +SMA 12,5 +rehabilitasi tanaman untuk meningkatkan produksi sudah +PT 2,7 +3. Jumlah Tanggungan keluarga: dilakukan sebagian petani di Kabupaten Garut, yaitu +<3 orang 27,4 dengan teknik sambung. +3–5 orang 60,7 +>5 orang 11,9 Analisis Fungsi Produksi +4. Pengalaman usaha tani kopi: Hasil analisis terhadap model fungsi produksi +<5 tahun 5,7 +frontir stokastik pada usaha tani kopi AGK di Kabupaten +5–10 tahun 20,5 +Garut menunjukkan adanya empat peubah yang +>10 tahun 73,8 +berpengaruh terhadap produksi kopi. Keempat peubah +5. Luas lahan kopi: +tersebut adalah luas lahan, pupuk urea, pupuk ZA, dan +<1 ha 73,8 +tenaga kerja. Peubah luas lahan berpengaruh negatif +1–2 ha 24,7 +>2 ha 1,5 terhadap peningkatan produksi pada tingkat kepercayaan +6. Umur tanaman kopi: 95%, pupuk urea dan pupuk ZA berpengaruh positif +5–10 tahun 28,3 pada tingkat kepercayaan 99%, dan tenaga kerja +11–25 tahun 61,6 berpengaruh positif pada tingkat kepercayaan 90% +>25 tahun 10,1 (Tabel 2). +Sumber: analisis data primer, 2016 +Source: primary data analysis, 2016 +16 Efisiensi Teknis Usaha Tani Kopi Arabika Garut Kuning (AGK) +(Bedy Sudjarmoko dan Enny Randriani) +Tabel 2. Hasil Maximum Likelihood Estimated (MLE) model fungsi produksi frontier stokastik usaha tani kopi Arabika Garut Kuning +(AGK) +Table 2. Maximum Likelihood Estimated (MLE) result of production function of Frontier Scholastic Model of AGK +Peubah Koefisien t-ratio +Konstanta 3,180 6,110 +Luas lahan (X1) -0,035** -0,763 +Bibit (X2) 0,018 0,157 +Urea (X3) 0,252*** 3,704 +ZA (X4) 0,171*** 5,762 +SP36 (X5) 0,298 2,250 +KCl (X6) 0,009 0,114 +Pestisida (X7) 0,042 0,223 +Herbisida (X8) 0,170 2,052 +Pupuk kandang (X9) 0,037 0,360 +Tenaga kerja (X10) 0,144* 3,126 +Model inefisiensi: +Intersep -0,288 -0,882 +Umur petani 0,069 0.747 +Pengalaman usaha tani -0,071 -1,212 +Pendidikan formal -1,693** 2,108 +Jumlah anggota keluarga -0,103** -2,877 +Lama bergabung dalam kelompok tani 0,046 1,105 +σ2 = σ2 + σ2 0,008** 2,630 +v u +ɣ = σ2/σ 0,624* 1,554 +v +ln (Likelihood) 124,000 - +LR 18,423 - +Rata-rata efisiensi teknis (ET) 0,810 - +Sumber/Sources: Hasil analisis data primer +Keterangan/Notes: *** nyata pada taraf α = 1%; ** nyata pada taraf α = 5%; * nyata pada taraf α = 10% +Nilai koefisien sebesar -0,035 pada peubah luas Sedangkan jenis pupuk lainnya seperti SP36 dan pupuk +lahan menunjukkan bahwa setiap penambahan luas lahan kandang tidak berpengaruh nyata terhadap produksi. Di +sebesar 1 ha akan mengakibatkan penurunan produksi samping pupuk SP36 dan pupuk kandang, peubah lainnya +kopi AGK sebesar 0,035 kg/ha. Pengaruh negatif luas yang tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap +lahan terhadap produksi mengindikasikan program produksi kopi AGK adalah penggunaan bibit, pestisida, +ekstensifikasi bukan merupakan cara yang dapat dan herbisida. Hasil lainnya menunjukkan peubah +direkomendasikan dalam upaya meningkatkan produksi penggunaan tenaga kerja juga berpengaruh nyata +kopi AGK. Pilihan terbaik yang harus dilakukan untuk terhadap produksi kopi. Setiap peningkatan penggunaan +meningkatkan produksi kopi AGK adalah program tenaga kerja 1 hari orang kerja per ha (HOK/ha) dapat +intensifikasi maupun rehabilitasi kebun. Hal ini meningkatkan produksi kopi 0,144 kg/ha, ceteris paribus. +dibuktikan oleh pengaruhnya yang nyata positif dari Meskipun peningkatan produksi kopi tidak terlalu besar +peubah penggunaan pupuk Urea dan ZA, serta (0,144 kg/ha), penggunaan tenaga kerja sangat berperan +peningkatan tenaga kerja per satuan luas (Tabel 2). Hasil dalam mendukung kegiatan budi daya tanaman seperti +analisis menunjukkan penggunaan pupuk Urea dan ZA kegiatan pemupukan dan pemeliharaan tanaman lainnya, +berpengaruh nyata secara positif terhadap produksi kopi serta kegiatan panen dan pascapanen. +dengan koefisien masing-masing sebesar 0,252 dan Penggunaan pupuk Urea dan tenaga kerja yang +0,171. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap berpengaruh nyata terhadap produksi kopi AGK ini +penambahan jumlah Urea 1 kg/ha dapat meningkatkan sejalan dengan hasil penelitian Jumiati & Mulyani (2014). +produksi kopi AGK 0,252 kg/ha, ceteris paribus, demikian Di samping kedua peubah tersebut, Jumiati & Mulyani +juga dengan setiap penambahan pupuk ZA 1 kg/ha dapat (2014) juga menemukan adanya pengaruh yang nyata dari +meningkatkan produksi 0,171 kg/ha, ceteris paribus. penggunaan pupuk KCl, pupuk kendang, dan herbisida +17 J. TIDP 6(1), 13-20 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p13-20 +Tabel 3. Tingkat efisiensi teknis usaha tani kopi AGK di Kabupaten Garut +Table 3. Technical efficiency level of AGK coffee farming in Garut. +Kelompok ET Jumlah petani (orang) Persentase +ET ≤0,70 1 1,38 +0,70< ET ≤0,80 3 4,17 +0,80< ET ≤0,90 30 41,67 +0,90< ET ≤0,99 38 52,78 +Total 72 100,00 +Rata-rata ET 0,81 +Sumber/Sources: Hasil analisis data primer +terhadap produksi kopi di Kabupaten Tana Tidung. ET dari 72 petani responden sebesar 0,81. Hal ini +Pengaruh nyata dari peubah luas lahan, penggunaan mengindikasikan rata-rata petani kopi AGK di Kabupaten +pupuk, dan tenaga kerja terhadap produksi kopi ditemui Garut dapat mencapai 81% dari potensi produksi melalui +juga pada hasil penelitian usaha tani kopi Robusta di kombinasi faktor-faktor produksi yang digunakan. Masih +Kabupaten Temanggung (Risandewi, 2013). tersisa peluang sebesar 19% untuk meningkatkan +Pendugaan koefisien parameter dengan metode produksi kopi AGK di Kabupatern Garut. +MLE, seperti terlihat pada Tabel 2, menunjukkan adanya Hubungan antara penggunaan beberapa faktor +peubah yang berpengaruh nyata terhadap inefisiensi produksi dengan tingkat efisiensi teknis kopi AGK di +teknis usaha tani kopi, yaitu jumlah anggota keluarga dan Kabupaten Garut sejalan dengan beberapa hasil +pendidikan formal petani. Sedangkan umur petani, penelitian lainnya, seperti pada tanaman padi (Gedara, +pengalaman berusaha tani, dan lamanya bergabung Wilson, Pascoe, & Robinson, 2012). Hasil penelitian +menjadi anggota kelompok tani tidak berpengaruh pada perkebunan kelapa rakyat menunjukkan upah +terhadap inefisiensi usaha tani kopi. tenaga kerja, harga pupuk dan pestisida sangat +Hasil analisis inefisiensi menunjukkan peubah berpengaruh terhadap keuntungan dan efisiensi usaha +pendidikan formal dan jumlah anggota keluarga memiliki tani (Sudjarmoko, 2010). Penelitian lain yang +indeks harapan yang negatif dan berpengaruh nyata menunjukkan hasil berbeda terjadi pada usaha tani kopi +terhadap inefisiensi, sedangkan pengalaman berusaha di Kabupaten Tana Tidung masih belum efisien secara +tani walaupun berindeks harapan negatif tetapi tidak teknis (Jumiati & Mulyani, 2014). +berpengaruh nyata. Hasil ini sesuai dengan harapan, yaitu +semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuan +dan keterampilannya semakin meningkat, sehingga dapat KESIMPULAN +menurunkan inefisiensi teknis. Demikian juga dengan +jumlah anggota keluarga yang berkorelasi positif dengan Usaha tani kopi Arabika Garut Kuning (AGK) +kiprahnya dalam usaha tani. Semakin banyak jumlah memiliki tingkat efisiensi teknis (ET) yang cukup tinggi +anggota keluarga maka masing-masing anggota keluarga dengan nilai ET rata-rata 0,81. Nilai ET produksi kopi +berpeluang untuk dapat berkiprah dalam mendukung AGK dipengaruhi oleh luas lahan, pupuk urea, pupuk +usaha tani. ZA, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Petani +masih memiliki potensi untuk dapat meningkatkan ET +Tingkat Efisiensi Teknis produksi kopi, oleh karena itu diperlukan dukungan serta +Hasil analisis efisiensi teknis usaha tani kopi di pembinaan dari pemerintah daerah setempat dan +Kabupaten Garut disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan pemangku kepentingan lainnya. Pembinaan diarahkan +tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 38 petani pada budi daya anjuran sesuai dengan good agricultural +responden (52,78%) memiliki nilai ET pada kisaran 0,90 practise (GAP) atau praktek pertanian sehat (PPS). +hingga 0,99, 30 petani (41,67%) berada pada kisaran +nilai ET 0,80–0,89, dan 3 petani (4,17%) berada pada +kisaran nilai ET 0,70 hingga 0,79. Hanya 1 petani UCAPAN TERIMA KASIH +(1,38%) yang memiliki nilai ET di bawah 0,70. +Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan bahwa secara Ucapan terima kasih disampaikan kepada +umum petani kopi AGK di Kabupaten Garut telah Kepala Dinas Perkebunan, Kabupaten Garut, Jawa Barat +melakukan teknis usaha tani secara efisien. Nilai rata-rata yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan +18 Efisiensi Teknis Usaha Tani Kopi Arabika Garut Kuning (AGK) +(Bedy Sudjarmoko dan Enny Randriani) +penelitian, serta kelompok tani kopi di Desa Listyati, D., Sudjarmoko, B., & Hasibuan, A. M. (2013). +Margamulya, Cikandang, dan Bayongbong, Kecamatan Analisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi benih +Cikajang, Kabupaten Garut, yang telah bersedia menjadi unggul kopi di Lampung. Buletin RISTRI, 4(2), 165– +174. +responden dalam penelitian ini. Penelitian didanai oleh +DIPA Balittri tahun anggaran 2016. +Mango, N., Makate, C., Hanyani-mlambo, B., Siziba, S., & +Lundy, M. (2015). A stochastic frontier analysis of +technical efficiency in smallholder maize production in +DAFTAR PUSTAKA +Zimbabwe : The post-fast-track land reform outlook. +Cogent Economics & Finance, 3, 1–14. +Coelli, T., Rao, D. S. P., & Batesse, G. E. (1998). An http://doi.org/10.1080/23322039.2015.1117189 +introduction to efficiency and productivity analysis. New +York: Springer. Risandewi, T. (2013). Analisis efisiensi produksi kopi robusta +di Kabupaten Temanggung (studi kasus di Kecamatan +Dinar, A., Karagiannis, G., & Tzouvelekas, V. (2007). Candiroto). Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 11(1), +Evaluating the impact of agricultural extension on 87–102. +farms performance in Crete : A nonneutral stochastic +frontier approach. Agricultural Economics, 36, 133–144. Sudjarmoko, B. (2010). Faktor-faktor yang memengaruhi +tingkat keuntungan dan efisiensi pada usaha rakyat +Direktorat Jenderal Perkebunan [Ditjenbun]. (2017). Statistik perkebunan kelapa. Sosiohumaniora, 12(1), 57–71. +Perkebunan Indonesia: Kakao 2016-2017. Jakarta: (p. 29) +Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Ueasin, N., Liao, S., & Wongchai, A. (2015). The technical +Pertanian. efficiency of rice husk power generation in Thailand : +Comparing data envelopment analysis and stochastic +Gale, N. V., Sackett, T. E., & Thomas, S. C. (2016). Thermal frontier analysis. Energy Procedia, 75(August), 2757– +treatment and leaching of biochar alleviates plant 2763. +growth inhibition from mobile organic compounds. http://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.518 +PeerJ, 4, e2385. http://doi.org/10.7717/peerj.2385 +Zhou, Y., Zhang, X., Tian, X., Geng, X., Zhang, P., & Yan, +Gebrehiwot, K. G. (2017). The impact of agricultural B. (2015). Technical and environmental efficiency of +extension on farmers technical efficiencies in hog production in China: A stochastic frontier +Ethiopia : A stochastic production frontier approach. production function analysis. Journal of Integrative +South African Journal of Economic and Management Agriculture, 14(6), 1069–1080. +Sciences, 1–8. http://doi.org/10.1016/S2095-3119(14)60990-4 +Gedara, K. M., Wilson, C., Pascoe, S., & Robinson, T. Waluyo, D. B. (2017). Corporate farming, meningkatkan +(2012). Factors affecting technical efficiency of rice kapasitas dan kelembagaan. Gerai Info 62, 31–35. +farmers in village reservoir irrigation systems of Sri +Lanka. Journal of Agricultural Economics, 1–12. Widyotomo, S. (2013). Potensi dan teknologi diversifikasi +http://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2012.00343.x limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai +tambah. Penelitian Kopi dan Kakao, 1(1), 63–80. +Jumiati, E., & Mulyani, S. I. (2014). Efisiensi Teknis Usaha +tani Kopi di Kabupaten Tana Tidung (KTT). Jurnal Winarso, B., & Basuno, E. (2013). Pengembangan pola +Agrifor, 8(2), 155 – 164. integrasi tanaman-ternak merupakan bagian upaya +mendukung usaha pembibitan sapi potong dalam +Kachroo, J., Sharma, A., & Kachroo, D. (2010). Technical negeri. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 31(2), 151–169. +Efficiency of Dryland and Irrigated Wheat Based on +Stochastic Model. Agricultural Economics Research +Review, 23, 383–390. +Karthick, V., Alagumani, T., & Amarnath, J. S. (2013). +Resource-use efficiency and technical efficiency of +turmeric production in Tamil Nadu – A stochastic +frontier approach. Agricultural Economics Research +Review, 26(1), 109–114. +19 J. TIDP 6(1), 13-20 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p13-20 +20 dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p21-32 P-ISSN: 2356-1297 +E-ISSN : 2528-7222 +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +AKTIVITAS MIKROB DALAM PULP BIJI KAKAO (Theobroma cacao L.) +SELAMA FERMENTASI DENGAN PENAMBAHAN RAGI TAPE +MICROBIAL ACTIVITIES IN COCOA (Theobroma Cacao L.) PULP DURING FERMENTATION +WITH RAGI TAPE ADDITION +* Eko Heri Purwanto1), Sigit Setyabudi2), dan Supriyanto2) +Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar1) +Jalan Raya Pakuwon Km 2, Parungkuda, Sukabumi 43357 Indonesia +* ekohappy01@gmail.com +Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, UGM 2) +Jl. Flora No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281 Indonesia +(Tanggal diterima: 17 Desember 2018, direvisi: 11 Januari 2019, disetujui terbit: 30 Maret 2019) +ABSTRAK +Aktivitas mikrob pada proses penguraian pulp biji kakao merupakan kunci pada proses fermentasi biji kakao. Ragi tape merupakan +sumber mikrob (starter) yang banyak digunakan untuk fermentasi, mudah didapat dan disimpan. Tujuan penelitian adalah mempelajari +pola perubahan jumlah mikrob, aktivitas degradasi substrat, dan produksi metabolit primer selama fermentasi biji kakao dengan +penambahan ragi tape. Penelitian dilaksanakan di laboratorium-laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian dan Laboratorium +Pengujian dan Penelitian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, mulai bulan Maret sampai Oktober 2018. +Fermentasi dilakukan skala laboratorium sebanyak 2 kg biji kakao basah dalam kotak plastik per batch yang diatur suhunya per hari. +Jumlah mikrob dienumerasi menggunakan total plate count (TPC), degradasi substrat dan metabolit primer dianalisis menggunakan +high performance liquid chromatography (HPLC) dan gas chromatography (GC). Suhu, pH pulp dan biji, serta indeks fermentasi diamati +selama fermentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentasi biji kakao dengan penambahan ragi tape menghasilkan jumlah +yeast, bakteri asam laktat (BAL), dan bakteri asam asetat (BAA) maksimal masing-masing 9,03+0,85; 9,05+0,17; dan 9,15+0,89 log +cfu/g pulp kakao dengan degradasi substrat berupa sukrosa berkurang 97%, glukosa 98,6%, fruktosa 97%, dan asam sitrat 71% pada +hari ketiga. Produksi maksimal metabolit primer etanol 27,84+21,85 mg/g pulp kakao, asam laktat 4,18+3,16 mg/g pulp kakao, +dan asam asetat 3,38+5,43 mg/g pulp kakao. Proses fermentasi biji kakao dengan penambahan ragi tape dapat mempercepat proses +fermentasi menjadi 3 hari dengan nilai indeks fermentasi 1,05+0,06 dan pH biji 5,97+0,20. +Kata kunci: Fermentasi, metabolit primer, pulp kakao, ragi tape, yeast +ABSTRACT +Microbial activities in cocoa pulp decomposition is key in cocoa beans fermentation. Ragi tape is widely used as a source of microbes (starters). The +study aimed to investigate the pattern of changes in the number of microbes, substrate degradation activities and primary metabolites production +during fermentation with the addition of ragi tape. The study was conducted at the laboratories within the Faculty of Agriculture Technology and +Integrated Laboratory of Experiment and Research, UGM from March to October 2018 . Fermentation experiment used 2 kg of fresh cacao beans +stored in a plastic box per batch, its temperature was set daily. The amount of microbes was enumerated using total plate count (TPC), whereas +substrate degradation and primary metabolites were analyzed using high performance liquid chromatography (HPLC) and gas chromatography (GC). +Temperature, pulp and seed pH, and fermentation index were observed. The results showed that adding ragi tape for fermentation generated a +maximum amount of yeast, lactic acid bacteria (LAB) and acetic acid bacteria (AAB) of 9.03+0.85; 9.05+0.17; and 9.15+0.89 log cfu/g of +21 J. TIDP 6(1), 21-32, Maret 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p21-32 +cocoa pulp respectively, with substrate degradation in the form of sucrose reduced by 97%, glucose 98.6%, fructose 97%, and citric acid 71% on the +third day. Maximum production of primary metabolites of ethanol is 27.84+21.85 mg/g of cocoa pulp, lactic acid 4.18+3.16 mg/g of cocoa pulp +and acetic acid 3.38+5.43 mg/g of cocoa pulp. Fermentation with the addition of ragi tape accelerates the process to three days with a +fermentation index value of 1.05+0.06 and seed pH of 5.97+0.20. +Keywords: Cocoa pulp, fermentation, primary metabolites, ragi tape, yeast +PENDAHULUAN Petani enggan melakukan fermentasi biji kakao +karena memerlukan tenaga kerja dan waktu yang lama, +Tanaman kakao (Theobroma cacao L.) cocok yaitu 5–7 hari untuk biji kakao lindak (Forastero) dengan +tumbuh di wilayah sekitar garis equator antara rentang fermentasi spontan (Luc De Vuyst, Lefeber, +10° LU dan 10° LS karena iklimnya yang sesuai untuk Papalexandratou, & Camu, 2010; Schwan & Wheals, +pertumbuhan tanaman tersebut. Biji kakao merupakan 2004). Penelitian menggunakan mikrob berupa starter +bahan dasar produk cokelat yang diproduksi oleh banyak murni dan campuran cukup berhasil mempercepat +industri di dunia dan menjadi sumber utama pendapatan proses dan meningkatkan performa fermentasi. +jutaan petani di Afrika, Asia, dan Amerika Latin Beberapa kelemahan dalam aplikasi starter ini adalah +(Motamayor et al., 2008). Indonesia merupakan kesulitan dalam pembuatan dan penyimpanannya. Oleh +produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah karena itu, dilakukan percobaan fermentasi biji kakao +Pantai Gading dan Ghana, dengan luas area perkebunan dengan penambahan ragi tape sebagai sumber mikrob +kakao pada tahun 2015 mencapai 1.724.092 ha dan total (starter) fermentasi kakao (yeast, BAL, dan BAA) yang +produksi 661.243 ton biji kakao kering (Pusat Data dan mudah didapatkan, disimpan, dan diaplikasikan. +Sistem Informasi Pertanian, 2016). Keberhasilan fermentasi ditentukan oleh +Kakao diolah menjadi berbagai produk cokelat dinamika (suksesi) mikrob dan aktivitasnya yang +melalui beberapa tahapan proses pengolahan, salah memengaruhi faktor-faktor lingkungan fermentasi +satunya adalah fermentasi. Fermentasi ini memiliki (suhu, pH, dan aerasi) dalam metabolisme substrat yang +peranan dalam menghasilkan prekursor citarasa, aroma, tersedia dalam pulp kakao (Ardhana & Fleet, 2003; +dan warna (Di Mattia, Sacchetti, Mastrocola, & Camu et al., 2007; Schwan & Wheals, 2004). Perlu +Serafini, 2017). Fermentasi biji kakao pada dasarnya adanya evaluasi penggunaan ragi tape untuk fermentasi +merupakan proses penguraian pulp biji kakao yang biji kakao dalam hal dinamika populasi mikrob selama +dilakukan oleh mikrob. Tiga jenis mikrob utama yang fermentasi, degradasi gula, etanol, dan asam organik +berperan dalam proses fermentasi biji kakao adalah yeast yang dihasilkan dalam pulp, keasaman biji, serta derajat +yang akan mendegradasi pulp yang kaya gula menjadi fermentasi biji kakao yang dihasilkan setelah +etanol serta melepaskan panas, bakteri asam laktat penambahan ragi tape. Penelitian bertujuan +(BAL) berfungsi mengubah gula dan asam sitrat yang mempelajari dinamika mikrob dan aktivitasnya terhadap +merupakan asam organik bebas di dalam pulp kakao degradasi substrat dan produksi metabolit primer di +segar menjadi asam laktat dan asam asetat, dan bakteri dalam pulp selama proses fermentasi biji kakao dengan +asam asetat (BAA) yang mengoksidasi etanol menjadi penambahan ragi tape. +asam asetat dan melepaskan panas yang lebih besar +(Schwan & Wheals, 2004). BAHAN DAN METODE +Produk metabolit yang dihasilkan mikrob pada +saat fermentasi akan menginduksi terjadinya perubahan Waktu dan Tempat +biokimia di dalam biji kakao. Pembentukan prekursor Penelitian dilaksanakan di Laboratorium +citarasa dan warna terjadi pada saat biji kakao Rekayasa Proses; Laboratorium Bioteknologi; +mengalami kematian yang dipicu oleh produk metabolit Laboratorium Kimia, Biokimia Pangan dan Hasil +seperti etanol, asam laktat, asam asetat, dan panas yang Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas +dilepaskan pada saat proses fermentasi pulp. Ketika biji Gadjah Mada Yogyakarta dan Laboratorium Pengujian +kakao mengalami kematian, sel-sel vakuola akan pecah dan Penelitian Terpadu (LPPT) Universitas Gadjah +dan enzim-enzim akan bertemu substratnya Mada (UGM), Yogyakarta, mulai bulan Maret–Oktober +menghasilkan molekul yang lebih sederhana (prekursor 2018. +citarasa). Senyawa phenol akan dioksidasi oleh enzim +polyphenol oksidase menjadi berwarna cokelat dan Bahan +terdifusi ke seluruh bagian biji kakao (Camu et al, Bahan yang digunakan pada penelitian adalah +2008). buah kakao jenis lindak (Forastero) yang berasal dari +kelompok tani Sido Mulyo, Patuk, Gunungkidul, +22 Aktivitas Mikrob dalam Pulp Biji Kakao (Theobroma cacao L.) Selama Fermentasi dengan Penambahan Ragi Tape +(Eko Heri Purwanto, Sigit Setyabudi, dan Supriyanto) +Yogyakarta dan ragi tape merk NKL produksi Solo. dengan 2 ulangan (Lisdiyanti et al., 2003; Pereira, +Media enumerasi mikrob de man ragosa sharpe (MRS), Miguel, Ramos, & Schwan, 2012). +yeast glucose calsium carbonate (YGC), dan pepton glucose +yeast extract (PGY). Analisis Substrat dan Metabolit Primer +Sampel biji kakao (100 g) tiap hari fermentasi +Fermentasi Biji Kakao Skala Laboratorium dipisahkan pulpnya secara manual menggunakan spatula. +Sebanyak +50 buah kakao dipecah Pulp kakao yang diperoleh (3 g) diekstrak menggunakan +menggunakan pemukul kayu. Biji kakao basah akuades (30 ml) di dalam incubator sheaker (120 rpm; +dimasukkan ke dalam 2 container plastik tertutup sebagai suhu ruang; 24 jam). Sampel pulp kemudian +kotak fermentasi, masing-masing sebanyak 2 kg. Ragi dihomogenisasi menggunakan sonicator selama 4 menit +tape digerus menjadi bubuk dan diinokulasikan sebanyak sebelum disentrifugasi (14.000 rpm; 28oC; 15 menit). +4 g atau 0,2% (b/b) ke dalam salah satu kotak Supernatan yang diperoleh digunakan untuk +fermentasi sebagai perlakuan, sedangkan perlakuan yang analisis konsentrasi substrat pulp dan metabolit primer +lain tanpa penambahan starter (spontan). Kotak (sukrosa, glukosa, fruktosa, asam sitrat, etanol, asam +fermentasi diletakkan di dalam inkubator selama 6 hari laktat, dan asam asetat). Analisis high performance liquid +dan diatur suhunya menyerupai perubahan suhu yang chromatography (HPLC) dengan fase gerak 5 mM HSO +2 4 +terjadi pada proses fermentasi skala besar di lapangan laju alir 0,6 ml/min, kolom Aminex HPX-87H suhu +(Lima, Almeida, Rob Nout, & Zwietering, 2011; 30°C dan refractive index detector (RID) digunakan untuk +Schwan & Wheals, 2004; Stoll, 2010). Pengaturan suhu analisis senyawa gula substrat pulp. Detektor photodiode +dilakukan karena fermentasi dalam skala kecil tidak bisa array (PDA) panjang gelombang 210 nm pada sistem +mencapai suhu optimal fermentasi. Hari pertama suhu HPLC yang sama digunakan untuk analisis asam organik +diatur 30°C, kemudian hari kedua 35°C. Pada awal hari (Cempaka, Aliwarga, Purwo, & Kresnowati, 2014; De +ketiga, biji kakao dipindahkan ke dalam kotak plastik Sa, De Oliveira, Cammarota, Matos, & Ferreira-Leitao, +berlubang untuk aerasi dan diatur suhunya menjadi 2011; Pereira et al., 2012). Kadar etanol dianalisis +40°C, hari keempat 45°C, hari kelima dan keenam menggunakan gas chromatography (GC) dengan kolom +50°C. Suhu dan pH pulp biji kakao diukur setiap hari HP-5 dan flame ionization detector (FID) secara isokratik +dengan memasukkan probe termometer dan elektroda (Ho, Zhao, & Fleet, 2015; Lefeber, Gobert, Vrancken, +pH meter ke dalam massa fermentasi kakao. Sampel biji Camu, & De Vuyst, 2011). +kakao +100 g diambil setiap hari untuk diuji pulpnya +dan biji dikeringkan menggunakan cabinet dryer (50°C; 3 Pengukuran pH Biji Kakao Fermentasi +hari). Pengukuran pH biji fermentasi dilakukan +menurut AOAC (2006), sampel biji kakao per hari +Enumerasi Populasi Mikrob fermentasi yang sudah dihancurkan ditimbang sebanyak +Pulp biji kakao (1 g) dipisahkan secara manual 5 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer, kemudian +menggunakan spatula dari sampel biji kakao kemudian ditambah 45 ml aquades panas +90oC dan diaduk +dicampur dengan 9 ml larutan NaCl 0,85%. Satu ml dengan magnetik stirer. Suspensi disaring untuk +suspensi diencerkan dalam 9 ml larutan NaCl 0,85% mendapatkan filtratnya (aliquot), kemudian didinginkan +untuk 3 seri pengenceran. Enumerasi yeast dilakukan sampai suhu 27oC+2oC dan ditentukan pH-nya +pada media agar PGY (pepton 0,75%, ekstrak yeast menggunakan pH meter. +0,45%, glukosa 2%, 1 ml asam laktat 20%, dan agar +1,5%) dengan inkubasi pada suhu 30°C selama 2 hari. Analisis Indeks Fermentasi Biji Kakao +Sebanyak 0,1 ml sampel dari tiap seri pengenceran, Penentuan indeks fermentasi dilakukan +berturut-turut diinokulasi ke media agar yang berbeda menurut Gourieva & Tserevitinov (1979), dengan +dengan cara spread plate sebanyak 2 ulangan. BAL menghancurkan sampel nib kakao kering kemudian +dienumerasi pada media agar MRS yang mengandung ditimbang 0,5 g sampel bubuk kakao yang diperoleh dan +MRS broth 5,22% dan agar 1% ditambah natrium azida diekstraksi menggunakan 50 ml larutan campuran dari +100 mg/l yang diinkubasikan pada suhu 37°C selama 2 metanol dan asam klorida dengan perbandingan 97:3 +hari. BAA dienumerasi dengan media agar YGC (v/v). Ekstrak didinginkan pada suhu 8°C selama 16–19 +(ekstrak yeast 1%, glukosa 1%, pepton 0,4%, kalsium jam kemudian disaring dengan kertas saring. Ekstrak +karbonat 0,5%, 2 ml etanol 96%, dan agar 1,5%) yang jernih diukur absorbansinya menggunakan +diinkubasi pada suhu 30°C selama 2 hari. Enumerasi spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 460 +BAL dan BAA dilakukan dengan cara pour plate, nm dan 530 nm. Indeks fermentasi diperoleh dari +sebanyak 1 ml sampel dari tiap seri pengenceran perbandingan absorbansi pada panjang gelombang 460 +berturut-turut diinokulasi ke media agar yang berbeda nm dan absorbansi pada panjang gelombang 530 nm. +23 J. TIDP 6(1), 21-32, Maret 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p21-32 +Fermentasi dinilai telah berhasil jika nilai indeks degradasi asam sitrat di dalam pulp selama fermentasi +fermentasi sudah mencapai nilai 1 atau lebih. akibat aktivitas mikrob (Luc De Vuyst et al., 2010). +HASIL DAN PEMBAHASAN Populasi Yeast serta Degradasi Substrat Gula +dan Etanol yang Dihasilkan +Perubahan Suhu dan pH Pulp Selama Jumlah yeast pada pulp biji kakao sebelum +Fermentasi fermentasi kurang dari 1 log cfu/g pulp (di bawah batas +Gambar 1 memperlihatkan suhu pada perhitungan). Biji kakao masih steril dari dalam pod +fermentasi biji kakao spontan dan fermentasi dengan kakao, kontaminasi mikrob terjadi setelah beberapa saat +penambahan ragi tape tidak menunjukkan perbedaan pod kakao dibuka dan berasal dari lingkungan sekitar, +yang besar. Suhu massa fermentasi pada hari pertama kulit buah, alat pemecah buah, tangan, atau kotak +sampai ketiga terukur sedikit lebih tinggi dari suhu fermentasi. Dari Gambar 2 terlihat jumlah yeast +inkubator. Hal ini menunjukkan adanya aktivitas mikrob meningkat tajam setelah satu hari fermentasi menjadi +di dalam pulp yang menghasilkan panas sehingga dapat 6,38+0,60 log cfu/g pulp untuk fermentasi biji kakao +mempertahankan suhu lingkungan. Pada hari keempat spontan (tanpa penambahan ragi tape) maupun +sampai keenam suhu massa fermentasi terukur sedikit fermentasi biji kakao dengan penambahan ragi tape +lebih rendah diduga karena aktivitas mikrob sudah jauh (6,36+0,37 log cfu/g pulp) dan mencapai puncaknya +berkurang. Pulp sebagai substrat fermentasi untuk pada hari ketiga dan keempat sebesar 8,59+0,86 log +sumber energi mikrob sudah hampir habis sehingga cfu/g pulp pada fermentasi spontan dan 9,03+0,85 log +tidak bisa menaikkan suhu di dalam masa fermentasi. cfu/g pulp pada fermentasi dengan penambahan ragi +pH pulp biji kakao pada awal fermentasi tape, setelah itu konstan dan cenderung menurun. +3,77+0,18 naik per hari fermentasi sampai 5,09+0,48 Jumlah yeast ini sudah cukup untuk proses fermentasi +pada fermentasi spontan dan 5,18+0,54 pada kakao yang optimal. Menurut Luc De Vuyst et al. +fermentasi dengan penambahan ragi tape (Gambar 1). (2010), yeast mulai tumbuh pada awal fermentasi +pH pulp sebelum fermentasi rendah karena kandungan dengan jumlah 2–7 log cfu/g pulp dan mencapai +asam sitratnya, kenaikan pH pulp seiring dengan maksimum sebesar 7–9 log cfu/g pulp. +60.0 7.0 +6.0 +50.0 +5.0 +40.0 +4.0 +30.0 +3.0 +20.0 +2.0 +10.0 +1.0 +0.0 0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +Gambar 1. Perubahan suhu dan pH pulp selama fermentasi biji kakao skala laboratorium +Figure 1. Changes in pulp temperature and pH during lab scale cocoa beans fermentation +24 +)C +o( +isatnemreF +uhuS +Hp +Waktu fermentasi (hari) +Suhu Fermentasi Spontan +Suhu Fermentasi Penambahan Ragi Tape +pH Pulp Fermentasi Spontan +pH Pulp Fermentasi Penambahan Ragi Tape Aktivitas Mikrob dalam Pulp Biji Kakao (Theobroma cacao L.) Selama Fermentasi dengan Penambahan Ragi Tape +(Eko Heri Purwanto, Sigit Setyabudi, dan Supriyanto) +90.0 12.0 +80.0 +10.0 +70.0 +60.0 8.0 +50.0 +6.0 +40.0 +30.0 4.0 +20.0 +2.0 +10.0 +0.0 0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +(a) +(b) +Gambar 2. Hubungan antara populasi yeast, degradasi gula, dan produksi etanol di dalam pulp kakao (a. Fermentasi spontan, b. +Fermentasi dengan penambahan ragi tape) +Figure 2. Relationship between yeast population, sugar degradation and ethanol production in cocoa pulp (a. Spontaneous fermentation, b. +Fermentation with the addition of ragi tape) +Yeast terlihat masih bertahan pada fase aerobik fermentasi. Beberapa jenis yeast (seperti Kluyveromyces +dan suhu >40oC sampai akhir fermentasi. Hal ini diduga marxianus dan S. cerevisiae) memproduksi enzim +karena jenis yeast yang terkandung di dalam ragi tape pektinolitik yang cukup penting pada awal fermentasi +NKL yang digunakan adalah Saccharomyces cerevisiae biji kakao. Enzim pektinolitik dapat mendegradasi pulp +(Raharjanti, 2006). Jenis yeast dapat bertahan sampai dan meningkatkan aerasi di dalam massa fermentasi +akhir fermentasi karena karakternya yang toleran kakao sehingga memungkinkan bakteri aerob seperti +terhadap asam, etanol, dan panas adalah Saccharomyces bakteri asam asetat untuk tumbuh (Schwan & Wheals, +cerevisiae (Fahrurrozi, 2015). 2004). +Produk degradasi pulp berupa cairan ‘sweat’ Sukrosa, glukosa, dan fruktosa sebelum +pada penelitian ini untuk fermentasi dengan fermentasi masing-masing sebesar 1,87+1,37; +penambahan ragi tape dihasilkan lebih banyak 2 kali lipat 50,94+9,54; dan 66,31+16,04 mg/g pulp, kemudian +pada 3 hari pertama fermentasi biji kakao. Semakin menurun sampai mendekati nol pada hari ketiga +banyak cairan luruhan pulp akan menghasilkan aerasi fermentasi biji kakao. Penurunan konsentrasi sukrosa +yang lebih banyak pula pada fermentasi dengan pada fermentasi kakao dengan penambahan ragi tape +penambahan ragi tape, sehingga bakteri asam asetat lebih cepat (berkurang 66% pada hari pertama dan +sudah menunjukkan aktivitas cukup tinggi di awal tersisa 3% pada hari ketiga) dibanding fermentasi kakao +25 +)pluP +g/gm( +etilobateM +) +g/UFC +goL( +tsaeY +halmuJ +Waktu fermentasi (hari) +Sukrosa Glukosa Fruktosa Ethanol Yeast +90.0 12.0 +80.0 +10.0 +70.0 +60.0 8.0 +50.0 +6.0 +40.0 +30.0 4.0 +20.0 +2.0 +10.0 +0.0 0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +)pluP +g/gm( +etilobateM +) +g/UFC +goL( +tsaeY +halmuJ +Waktu fermentasi (hari) +Sukrosa Glukosa Fruktosa Ethanol Yeast J. TIDP 6(1), 21-32, Maret 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p21-32 +spontan (berkurang 53% pada hari pertama dan tersisa embrio biji yang terjadi sekitar 24 jam setelah +9% pada hari ketiga). Konsentrasi sukrosa pada awal konsentrasi etanol maximum tercapai di dalam +fermentasi tergantung dari tingkat kematangan buah kotiledon (Thompson, Miller, & Lopez, 2007). +kakao dan berkurang karena konversi oleh enzim Selain menghasilkan enzim pektinolitik dan +inverstase dari yeast menjadi glukosa dan fruktosa. alkohol, yeast juga berperan dalam menghasilkan +Penurunan konsentrasi glukosa pada senyawa-senyawa aroma volatil selama fermentasi biji +fermentasi kakao dengan penambahan ragi tape lebih kakao yang dapat meningkatkan citarasa produk cokelat. +cepat (berkurang 92% pada hari pertama dan tersisa Di antara jenis yeast yang mempunyai kemampuan tinggi +1,4% pada hari ketiga) dibanding fermentasi kakao untuk menghasilkan senyawa aroma volatil dalam +spontan (berkurang 63% pada hari pertama dan tersisa jumlah banyak adalah S. cerevisiae var. chevalieri (Ho et +1,7% pada hari ketiga). Penurunan konsentrasi fruktosa al., 2014; Schwan & Wheals, 2004) +pada fermentasi kakao dengan penambahan ragi tape +juga lebih cepat (berkurang 64% pada hari pertama dan Populasi Bakteri Asam Laktat serta Degradasi +tersisa 3,2% pada hari ketiga) dibanding fermentasi Substrat Gula, Asam Sitrat, dan Asam Laktat +kakao spontan (berkurang 47% pada hari pertama dan yang Dihasilkan +tersisa 0,4% pada hari ketiga). Konsentrasi glukosa BAL mulai tumbuh dengan cepat dari awal +lebih cepat berkurang daripada fruktosa karena glukosa fermentasi dan mencapai puncaknya pada hari ke 2–3 +lebih banyak dikonversi menjadi etanol oleh yeast pada fermentasi. Jumlah BAL maksimal 8,53+0,57 log cfu/g +fase fermentasi anaerob. pulp untuk fermentasi spontan dan 9,05+0,17 log +Pola penurunan gula sebagai substrat pulp yang cfu/g pulp untuk fermentasi dengan penambahan ragi +cepat dan hampir habis pada hari ketiga juga ditunjukkan tape seperti terlihat pada Gambar 3. Pola ini sesuai +oleh penelitian-penelitian sebelumnya (Fahrurrozi, dengan pernyataan (Luc De Vuyst et al., 2010), bahwa +2015; Febriami & Kresnowati, 2015; Ho et al., 2015; pertumbuhan BAL berada pada fase kedua suksesi +Lefeber, Gobert, et al., 2011; Papalexandratou et al., mikrob fementasi kakao, yaitu 24–72 jam fermentasi +2013; Pereira et al., 2012). Pola penurunan sukrosa, dari jumlah awal 3–4 log cfu/g pulp dan mencapai +glukosa, dan fruktosa ini seiring dengan pertumbuhan maximum pada 7–9 log cfu/g pulp. +jumlah yeast dan BAL serta produksi etanol dan asam BAL dan yeast bersama-sama mendegradasi +laktat pada 3 hari pertama fermentasi. Yeast gula pada pulp kakao menghasilkan penurunan +mengonversi gula pada pulp kakao menjadi etanol dan konsentrasi glukosa dan fruktosa yang sangat cepat pada +karbondioksida (Ardhana & Fleet, 2003). awal fermentasi dan hampir habis pada hari ketiga +Konversi substrat fermentasi berupa gula fermentasi. Aktivitas utama BAL adalah mengonversi +menjadi produk metabolit adalah proses eksotermis gula pulp kakao (glukosa dan fruktosa) dan asam organik +(menghasilkan panas) yang berperan dalam menaikkan (asam sitrat) dengan metabolisme homofermentatif dan +suhu fermentasi (Schwan & Wheals, 2004). Panas yang heterofermentatif. Sebagian besar BAL selama +dihasilkan dari proses eksotermis ini akan terdifusi ke fermentasi kakao mengonversi glukosa melalui jalur +dalam biji kakao dan berperan pada kematian biji kakao. metabolisme Embden-Meyerhof dan menghasilkan asam +Pola peningkatan jumlah etanol pada laktat >85%, sedangkan BAL heterofermentatif +fermentasi dengan penambahan ragi tape 2 kali lebih memanfaatkan glukosa melalui jalur heksosa +besar dibanding fermentasi kakao spontan pada hari monophosphate menghasilkan 50% asam laktat, etanol, +pertama fermentasi tetapi puncaknya sama (meningkat asam asetat, glycerol, dan CO (Schwan & Wheals, +2 +10 kali) pada hari kedua. Sebelum fermentasi 2004). Dalam konsumsi gula, BAL lebih menyukai +konsentrasi etanol sebesar 2,71+1,83 mg/g pulp dan glukosa daripada fruktosa. Glukosa digunakan untuk +mencapai puncaknya sebesar 26,91+27,45 mg/g pulp metabolisme BAL sedangkan fruktosa direduksi oleh +pada fermentasi spontan dan 27,84+21,85 mg/g pulp BAL menjadi mannitol (Lefeber, Janssens, Moens, +pada fermenentasi dengan penambahan ragi tape. Gobert, & De Vuyst, 2011). Produk akhir dari aktivitas +Konsentrasi etanol di dalam pulp meningkat seiring BAL ini berupa asam laktat, asam asetat, etanol, +pertumbuhan yeast dan degradasi gula (Ho, Zhao, & mannitol, dan karbondioksida yang berpengaruh +Fleet, 2014; Pereira et al., 2012). Produksi etanol terhadap keasaman dan kualitas biji kakao (Thompson et +selama pertumbuhan yeast menurunkan kemampuan biji al., 2007). +untuk tumbuh dan berhubungan erat dengan kematian +26 Aktivitas Mikrob dalam Pulp Biji Kakao (Theobroma cacao L.) Selama Fermentasi dengan Penambahan Ragi Tape +(Eko Heri Purwanto, Sigit Setyabudi, dan Supriyanto) +90.0 12.0 +80.0 +10.0 +70.0 +60.0 8.0 +50.0 +6.0 +40.0 +30.0 4.0 +20.0 +2.0 +10.0 +0.0 0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +Gambar 3. Hubungan antara populasi BAL, degradasi gula, asam sitrat, dan produksi asam laktat di dalam pulp kakao (a. Fermentasi +spontan, b. Fermentasi dengan penambahan ragi tape) +Figure 3. Relationship between LAB population, degradation of sugar, citric acid, and lactic acid production in cocoa pulp (a. Spontaneous +fermentation, b. Fermentation with the addition of ragi tape) +Selama fermentasi konsentrasi asam sitrat diacetyl, acetoin, dan 2,3 butanediol (Luc De Vuyst et +menurun sebagai hasil dari aktivitas BAL pada fase awal al., 2010). +proses fermentasi. Konsentrasi asam sitrat pada pulp Konsentrasi asam laktat mencapai puncak pada +kakao sebelum fermentasi sebesar 11,51+0,14 mg/g hari pertama fermentasi biji kakao sebesar 2,21+2,13 +pulp kemudian menurun seiring dengan peningkatan pH mg/g pulp pada fermentasi spontan dan 4,18+3,16 +pulp kakao. Konsumsi asam sitrat menghasilkan mg/g pulp pada fermenstasi dengan penambahan ragi +produksi asam organik dengan nilai pKa yang lebih tape. Hal ini menunjukkan aktivitas BAL pada +tinggi, meningkatkan pH lingkungan, dan fermentasi dengan penambahan ragi tape lebih tinggi 2 +memungkinkan pertumbuhan bakteri yang lebih baik kali lipat daripada fermentasi spontan dan aktivitas BAL +dan kontrol mikrobiologis terhadap lingkungan pada penelitian ini sangat tinggi di awal fermentasi biji +(Ardhana & Fleet, 2003; Camu et al., 2007; Schwan & kakao. Suksesi antara yeast dan BAL diduga terjadi pada +Wheals, 2004). BAL menggunakan asam sitrat di dalam 24 jam pertama fermentasi karena aktivitas pektinolitik +pulp untuk memproduksi asam laktat, acetaldehyde, dari yeast yang tinggi memberikan cukup ruang untuk +27 +)pluP +g/gm( +etilobateM +)g/UFC +goL( +LAB +halmuJ +Waktu fermentasi (hari) +Glukosa Fruktosa Asam Sitrat Asam Laktat Jumlah BAL +90.0 12.0 +80.0 +10.0 +70.0 +60.0 8.0 +50.0 +6.0 +40.0 +30.0 4.0 +20.0 +2.0 +10.0 +0.0 0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +)pluP +g/gm( +etilobateM +)g/UFC +goL( +LAB +halmuJ +(a) +Waktu fermentasi (hari) +(b) +Glukosa Fruktosa Asam Sitrat Asam Laktat Jumlah BAL J. TIDP 6(1), 21-32, Maret 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p21-32 +aerasi dan pertumbuhan BAL yang bersifat flavor dan fermentasi BAA yang menghasilkan asam +mikroaerophilic dan aciduric. Asam laktat dan mannitol asetat (Luc De Vuyst et al., 2010; Lefeber, Janssens, +yang diproduksi BAL terdifusi ke dalam biji kakao yang Camu, & De Vuyst, 2010). +dapat memengaruhi pH biji. Selain itu, asam laktat dan +mannitol dapat digunakan sebagai sumber energi ekstra Populasi Bakteri Asam Asetat serta Konsentrasi +bagi BAA sehingga dapat mendorong pertumbuhan BAA Etanol dan Asam Asetat +dan secara tidak langsung memengaruhi produksi asam Pertumbuhan BAA di dalam pulp biji kakao +asetat dan pH biji kakao (Camu et al., 2007; Luc De sudah terlihat pada awal fermentasi sebesar 7,38+0,77 +Vuyst et al., 2010). log cfu/g pulp untuk fermentasi spontan dan meningkat +BAL merupakan komponen penting dari kultur maximum pada hari ketiga fermentasi menjadi +starter dalam mengontrol proses fermentasi biji kakao 8,71+0,99 log cfu/g pulp. Jumlah BAA untuk +untuk memperoleh biji kakao kering terfermentasi fermentasi biji kakao dengan penambahan ragi tape +sempurna dan mengembangkan rasa produk-produk sebesar 6,99+0,88 log cfu/g pulp pada hari pertama +cokelat (Lefeber, Janssens, et al., 2011). BAL sangat fermentasi dan mencapai maximum pada hari ketiga +penting untuk keberhasilan suksesi mikrob selama fermentasi sebesar 9,15 + 0,89 log cfu/g pulp (Gambar +fermentasi biji kakao. BAL membentuk hubungan 4). +antara fermentasi yeast yang menghasilkan etanol serta +60.0 12.0 +50.0 10.0 +40.0 8.0 +30.0 6.0 +20.0 4.0 +10.0 2.0 +0.0 0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +Gambar 4. Hubungan antara populasi BAA, etanol dan produksi asam asetat di dalam pulp kakao (a. Fermentasi spontan, b. +Fermentasi dengan penambahan ragi tape. +Figure 4. Relationship between AAB population, ethanol and acetic acid production in cocoa pulp (a. Spontaneous fermentation, b. Fermentation +with the addition of ragi tape. +28 +)pluP +g/gm( +etilobateM +) +g/UFC +goL( +AAB +halmuJ +Waktu fermentasi (hari) +Ethanol Asam Asetat Jumlah BAA +60.0 12.0 +50.0 10.0 +40.0 8.0 +30.0 6.0 +20.0 4.0 +10.0 2.0 +0.0 0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +)pluP +g/gm( +etilobateM +) +g/UFC +goL( +AAB +halmuJ +(a) +Waktu fermentasi (hari) +(b) +Ethanol Asam Asetat Jumlah BAA Aktivitas Mikrob dalam Pulp Biji Kakao (Theobroma cacao L.) Selama Fermentasi dengan Penambahan Ragi Tape +(Eko Heri Purwanto, Sigit Setyabudi, dan Supriyanto) +8.0 +7.0 +6.0 +5.0 +4.0 +3.0 +2.0 +1.0 +0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +Gambar 5. pH biji kakao selama fermentasi +Figure 5. pH of cocoa beans during fermentation +Konsentrasi asam asetat meningkat seiring Dari Gambar 4 terlihat bahwa etanol dan asam +pertumbuhan BAA dan peningkatan etanol. Pada asetat konsentrasinya menurun setelah hari ketiga dan +fermentasi spontan tanpa penambahan ragi tape, asam habis pada hari keempat. Ketika semua etanol dioksidasi +asetat sudah terdeteksi pada hari pertama fermentasi menjadi asam asetat lalu menjadi karbon dioksida dan +dan konsentrasinya meningkat sampai maksimum pada air, fermentasi berhenti karena sumber energi untuk +hari kedua yaitu 3,27+3,81 mg/g pulp, kemudian pertumbuhan mikrob tidak lagi tersedia, dan suhu +menurun pada hari selanjutnya. Pola produksi asam fermentasi mulai menurun (dibanding suhu +asetat pada fermentasi dengan penambahan ragi tape inkubator/lingkungan). +sedikit berbeda, konsentrasi asam asetat maksimum +diperoleh lebih cepat, pada hari pertama fermentasi pH Biji Kakao +3,38+5,43 mg/g pulp kemudian menurun dan naik lagi Derajat keasaman (pH) biji kakao menurun +pada hari ketiga sampai 2,23+2,45 mg/g pulp dan selama fermentasi dari pH biji sebelum fermentasi +menurun lagi pada hari berikutnya. Kematian biji kakao 6,79+0,08 menjadi 5,5 pada hari keenam fermentasi +biasanya terjadi pada hari kedua fermentasi dan biji kakao (Gambar 5). Hal ini menunjukkan adanya +penyebab utamanya adalah peningkatan konsentrasi peningkatan asam yang disebabkan difusi asam laktat dan +asam asetat di dalam biji kakao (Camu et al., 2007). asam asetat dari pulp ke dalam biji kakao. Penurunan +Produksi asam asetat pada fermentasi biji kakao sebagian pH biji kakao disertai dengan peningkatan suhu dan +besar berasal dari aktivitas bakteri asam asetat kerusakan struktur biji-bijian akan memfasilitasi +mengoksidasi etanol yang dihasilkan oleh yeast (Luc De pengembangan prekursor citarasa dan degradasi pigmen +Vuyst et al., 2010; Lima et al., 2011; Schwan & oleh enzim endogen, seperti invertase, glikosidase, +Wheals, 2004). protease, dan polifenol oksidase (Camu et al., 2008). +Selama fermentasi, sebagian asam asetat +menguap (volatil) dan sebagian yang lain masuk ke Indeks Fermentasi Biji Kakao +dalam kotiledon biji. Etanol dan asam asetat yang masuk Keberhasilan fermentasi biji kakao dapat +ke dalam biji serta panas yang dihasilkan berperan diukur menggunakan indeks fermentasi. Pada penelitian +terhadap perubahan-perubahan di dalam struktur ini indeks fermentasi dianalisis perhari untuk +subseluler biji, yaitu kematian biji dan penurunan pH. mengetahui kemajuan proses fermentasi. Gambar 6 +Perubahan ini merupakan faktor yang dibutuhkan pada menunjukkan indeks fermentasi untuk kedua perlakuan +berbagai reaksi biokimia endogenous untuk fermentasi. Indeks fermentasi meningkat dari +menghasilkan prekursor-prekursor citarasa dan warna 0,51+0,10 saat biji belum difermentasi menjadi +cokelat yang khas (L. De Vuyst & Weckx, 2016; 1,45+0,07 pada hari keenam untuk fermentasi spontan +Thompson et al., 2007). dan 1,54+0,01 pada hari keenam untuk fermentasi +dengan penambahan ragi tape. +29 +oakaK +ijiB +Hp +Waktu fermentasi (hari) +Fermentasi Spontan Fermentasi Penambahan Ragi Tape J. TIDP 6(1), 21-32, Maret 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p21-32 +1.8 +1.6 +1.4 +1.2 +1.0 +0.8 +0.6 +0.4 +0.2 +0.0 +0 1 2 3 4 5 6 +Gambar 6. Indeks fermentasi biji kakao +Figure 6. Cocoa beans fermentation index +Proses fermentasi dengan penambahan ragi metabolit primer yang terdifusi, prekursor citarasa yang +tape lebih cepat dibandingkan fermentasi spontan. Pada dihasilkan dan aktivitas enzim di dalam biji kakao selama +hari ketiga indeks fermentasi dengan penambahan ragi fermentasi. +tape sudah lebih dari 1 (1,05+0,06), sedangkan +fermentasi spontan masih di bawah 1 (0,95+0,06). Hal UCAPAN TERIMA KASIH +ini menunjukkan fermentasi dengan penambahan ragi +tape lebih baik dari fermentasi spontan. (Voigt, Voigt, Ucapan terima kasih disampaikan kepada +Heinrichs, Wrann, & Biehl, 1994) mengemukakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian yang +bahwa biji kakao fermentasi dengan nilai indeks telah memberikan bantuan biaya untuk kegiatan +fermentasi di bawah 1 menunjukkan fermentasi belum penelitian ini. +sempurna, sedangkan biji kakao fermentasi dengan +indeks fermentasi >1 dapat dikatakan sudah DAFTAR PUSTAKA +terfermentasi sempurna. +AOAC. (2006). Official methods of analysis (18th ed). +KESIMPULAN Association of Official Analytical Chemists (AOAC). +Pola pertumbuhan jumlah mikrob fermentasi Ardhana, M. M., & Fleet, G. H. (2003). The microbial +ecology of cocoa bean fermentations in Indonesia. +dengan penambahan ragi tape menunjukkan jumlah +International Journal of Food Microbiology, 86(1–2), 87– +yeast, BAL, dan BAA yang optimal pada awal proses +99. http://doi.org/10.1016/S0168-1605(03)00081- +fermentasi dengan suksesi mikrob fermentasi yang +3 +berlangsung lebih cepat, degradasi substrat pulp kakao +habis pada hari ketiga dan produk metabolit primer +Camu, N., De Winter, T., Addo, S. K., Takrama, J. S., +lebih banyak daripada fermentasi spontan. Uji indeks Bernaert, H., & De Vuyst, L. (2008). Fermentation of +fermentasi menunjukkan fermentasi dengan cocoa beans: Influence of microbial activities and +penambahan ragi tape sudah sempurna pada hari ketiga polyphenol concentrations on the flavour of chocolate. +fermentasi dengan nilai indeks fermentasi 1,05+0,06 Journal of the Science of Food and Agriculture, 88, 2288– +dengan pH biji 5,97+0,20 sehingga proses fermentasi 2297. +biji kakao dengan penambahan ragi tape dapat +Camu, N., De Winter, T., Verbrugghe, K., Cleenwerck, I., +mempercepat proses fermentasi. +Vandamme, P., Takrama, J. S., … De Vuyst, L. +Pada penelitian ini fermentasi biji kakao sudah +(2007). Dynamics and biodiversity of populations of +selesai pada hari ketiga, tetapi belum dilakukan +lactic acid bacteria and acetic acid bacteria involved in +pengujian kualitas dari fermentasi yang dihasilkan. +spontaneous heap fermentation of cocoa beans in +Untuk penelitian selanjutnya, perlu dilakukan Ghana. Applied and Environmental Microbiology, 73(6), +konfirmasi kualitas biji kakao yang dihasilkan berupa 1809–1824. http://doi.org/10.1128/AEM.02189-06 +30 +isatnemreF +skednI +Waktu fermentasi (hari) +Fermentasi Spontan Fermentasi Penambahan Ragi Tape Aktivitas Mikrob dalam Pulp Biji Kakao (Theobroma cacao L.) Selama Fermentasi dengan Penambahan Ragi Tape +(Eko Heri Purwanto, Sigit Setyabudi, dan Supriyanto) +Cempaka, L., Aliwarga, L., Purwo, S., & Kresnowati, M. T. Ho, V. T. T., Zhao, J., & Fleet, G. (2015). The effect of +A. P. (2014). Dynamics of cocoa bean pulp lactic acid bacteria on cocoa bean fermentation. +degradation during cocoa bean fermentation: Effects of International Journal of Food Microbiology, 205, 54–67. +yeast starter culture addition. Journal of Mathematical http://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2015.03.031 +and Fundamental Sciences, 46(1), 14–25. +http://doi.org/10.5614/j.math.fund.sci.2014.46.1.2 +Lefeber, T., Gobert, W., Vrancken, G., Camu, N., & De +De Sa, L. R. V., De Oliveira, M. A. L., Cammarota, M. C., Vuyst, L. (2011). Dynamics and species diversity of +Matos, A., & Ferreira-Leitao, V. S. (2011). communities of lactic acid bacteria and acetic acid +Simultaneous analysis of carbohydrates and volatile bacteria during spontaneous cocoa bean fermentation +fatty acids by HPLC for monitoring fermentative in vessels. Food Microbiology, 28(3), 457–464. +biohydrogen production. International Journal of http://doi.org/10.1016/j.fm.2010.10.010 +Hydrogen Energy, 1–10. +http://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2011.08.056 Lefeber, T., Janssens, M., Camu, N., & De Vuyst, L. +(2010). Kinetic analysis of strains of lactic acid bacteria +De Vuyst, L., Lefeber, T., Papalexandratou, Z., & Camu, N. and acetic acid bacteria in cocoa pulp simulation media +(2010). The Functional role of lactic acid bacteria in toward development of a starter culture for cocoa +cocoa bean fermentation. In F. Mozzi, R. R. Raya, & bean fermentation. Applied and Environmental +G. M. Vignolo (Eds.), Biotechnology of lactic acid Microbiology, 76(23), 7708–7716. +bacteria: novel applications (pp. 301–325). Blackwell http://doi.org/10.1128/AEM.01206-10 +Publishing. +http://doi.org/10.1002/9780813820866.ch17 Lefeber, T., Janssens, M., Moens, F., Gobert, W., & De +Vuyst, L. (2011). Interesting starter culture strains for +De Vuyst, L., & Weckx, S. (2016). The cocoa bean controlled cocoa bean fermentation revealed by +fermentation process: From ecosystem analysis to simulated cocoa pulp fermentations of cocoa-specific +starter culture development. Journal of Applied lactic acid bacteria. Applied and Environmental +Microbiology, 121(1), 5–17. Microbiology, 77(18), 6694–6698. +http://doi.org/10.1111/jam.13045 http://doi.org/10.1128/AEM.00594-11 +Di Mattia, C. D., Sacchetti, G., Mastrocola, D., & Serafini, Lima, Lí. J. R., Almeida, M. H., Rob Nout, M. J., & +M. (2017). From cocoa to chocolate: The impact of Zwietering, M. H. (2011). Theobroma cacao L., “the +processing on in vitro antioxidant activity and the food of the gods”: Quality determinants of commercial +effects of chocolate on antioxidant markers in vivo. cocoa beans, with particular reference to the impact of +Frontiers in Immunology, 8(SEP), 1–7. fermentation. Critical Reviews in Food Science and +http://doi.org/10.3389/fimmu.2017.01207 Nutrition, 51(8), 731–761. +http://doi.org/10.1080/10408391003799913 +Fahrurrozi. (2015). Microbiological and biochemical +investigations of cocoa bean fermentation. University of Lisdiyanti, P., Katsura, K., Potacharoen, W., Navarro, R. +Hamburg. R., Yamada, Y., Uchimura, T., & Komagata, K. +(2003). Diversity of acetic acid bacteria in Indonesia, +Febriami, H., & Kresnowati, M. T. A. P. (2015). Mapping Thailand, and the Philippines. Microbiol. Cult. Coll., +the effects of starter culture addition on cocoa bean 19(2), 91–99. +fermentation. ASEAN Engineering Journal, 5(1), 25–37. +Motamayor, J. C., Lachenaud, P., da Silva e Mota, J. W., +Gourieva, K., & Tserevitinov, O. (1979). Method of Loor, R., Kuhn, D. N., Brown, J. S., & Schnell, R. J. +evaluating the degree of fermentation of cocoa bean. (2008). Geographic and genetic population +USSR. Patent. differentiation of the Amazonian chocolate tree +(Theobroma cacao L). PLoS ONE, 3(10). +Ho, V. T. T., Zhao, J., & Fleet, G. (2014). Yeasts are http://doi.org/10.1371/journal.pone.0003311 +essential for cocoa bean fermentation. International +Journal of Food Microbiology, 174, 72–87. +http://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2013.12.014 +31 J. TIDP 6(1), 21-32, Maret 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p21-32 +Papalexandratou, Z., Lefeber, T., Bahrim, B., Lee, O. S., Schwan, R. F., & Wheals, A. E. (2004). The microbiology of +Daniel, H. M., & De Vuyst, L. (2013). Hanseniaspora cocoa fermentation and its role in chocolate quality. +opuntiae, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus fermentum, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 44(4), +and Acetobacter pasteurianus predominate during well- 205–221. +performed Malaysian cocoa bean box fermentations, http://doi.org/10.1080/10408690490464104 +underlining the importance of these microbial species +for a successful cocoa . Food Microbiology, 35(2), 73– Stoll, L. (2010). Biochemische indikatoren für keimung und +85. http://doi.org/10.1016/j.fm.2013.02.015 fermentation in samen von kakao (Theobroma cacao L.). +Universitat Hamburg. +Pereira, G. V. de M., Miguel, M. G. da C. P., Ramos, Cí. +L., & Schwan, R. F. (2012). Microbiological and Thompson, S. S., Miller, K. B., & Lopez, A. S. (2007). +physicochemical characterization of small-scale cocoa Cocoa and coffee. In M. Doyle & L. Beuchat (Eds.), +fermentations and screening of yeast and bacterial Food microbiology: Fundamentals and frontiers, 3rd edition +strains to develop a defined starter culture. Applied and (pp. 837–850). Whasington DC. +Environmental Microbiology, 78(15), 5395–5405. http://doi.org/10.1128/9781555815912.ch39 +http://doi.org/10.1128/AEM.01144-12 +Voigt, J., Voigt, G., Heinrichs, H., Wrann, D., & Biehl, B. +Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. (2016). Statistik (1994). In vitro studies on the proteolytic formation of +pertanian 2016. Kementerian Pertanian Republik the characteristic aroma precursors of fermented cocoa +Indonesia. seeds: The significance of endoprotease specificity. +Food Chemistry, 51, 7–14. +Raharjanti, D. S. (2006). Penghambatan pertumbuhan Aspergillus +parasiticus dan reduksi aflatoksin oleh kapang dan khamir +ragi tape. Institut Pertanian Bogor. +32 dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p33-40 E-ISSN : 2528-7222 +P-ISSN : 2356-1297 +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +PENGARUH LAMA PERENDAMAN BUAH DAN FERMENTASI TERHADAP +WARNA KULIT TANDUK DAN CITARASA KOPI ROBUSTA +THE EFFECT OF CHERRY SOAKING DURATION AND FERMENTATION ON HULL SKIN COLOR +AND CUP QUALITY OF ROBUSTA COFFEE +* Khalimatus Sa’diyah1), Usman Ahmad2), Sukrisno Widyotomo3), dan Yusianto3) +Program Studi Teknologi Pascapanen, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor 1) +Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16002 Indonesia +*khalimatussadiyah713@gmail.com +Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, +Institut Pertanian Bogor 2) +Jalan Lingkar Akademik, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16002 Indonesia +Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia3) +Jalan Kebun Renteng Jenggawah, Nogosari Rambipuji, Jember 68175 Indonesia +(Tanggal diterima: 1 Maret 2019, direvisi: 15 Maret 2019, disetujui terbit: 30 Maret 2019) +ABSTRAK +Pengupasan kulit buah (pulping) dan fermentasi sangat menentukan mutu biji dan citarasa kopi. Keterlambatan pulping akan +menyebabkan lapisan lendir buah menempel pada kulit tanduk sehingga dapat menurunkan mutu biji dan citarasanya. Tujuan +penelitian adalah menganalisis pengaruh waktu perendaman buah sebelum pulping dan fermentasi terhadap warna kulit tanduk dan +mutu citarasa seduhan. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka), Malang dan +Laboratorium Puslitkoka, Jember, mulai bulan Juli 2018 sampai Januari 2019. Percobaan menggunakan rancangan acak lengkap +(RAL) faktorial. Faktor pertama adalah waktu perendaman buah (0, 24, 48, dan 72 jam) dan faktor kedua adalah waktu fermentasi (0, +24, dan 48 jam) yang dikombinasi menjadi 12 perlakuan, dengan 3 ulangan. Perendaman dilakukan terhadap 10 kg buah kopi merah +sebelum pulping dan fermentasi biji kopi di dalam wadah plastik volume 25 l dengan menambahkan starter Lactobacillus casei 2,5 x 107 +cfu/ml. Parameter yang diamati meliputi warna kulit tanduk (nilai L, a* dan b*) dan citarasa seduhan. Hasil penelitian menunjukkan +bahwa perendaman buah menurunkan kualitas biji kopi yang ditandai dengan menurunnya nilai kecerahan (L), tingginya nilai a*, dan +menurunnya nilai b* dari warna kulit tanduk. Sedangkan perlakuan fermentasi dapat meningkatkan nilai L, menurunkan nilai a*, dan +meningkatkan nilai b*. Interaksi perlakuan waktu perendaman dan fermentasi berpengaruh nyata terhadap nilai L, a*, dan b*. +Perlakuan perendaman dan fermentasi tidak berpengaruh nyata terhadap flavor, salt/acid, balance, dan total score (skor total) citarasa +kopi. Perlakuan perendaman tidak disarankan lebih dari 48 jam dan fermentasi sebaiknya dilakukan selama 48 jam. +Kata kunci: Citarasa, fermentasi, perendaman, warna kulit tanduk +ABSTRACT +Pulping and fermentation of coffee cherry determine the quality of green beans and coffee flavors. Delay in pulping will cause the slime stick to the +hull skin hence decreasing the bean quality and flavor. The objective of this study was to examine the effect of soaking before pulping and +fermentation time to the color of coffee hull skin and the cup quality. The research was carried out at the experimental station of Indonesian Coffee +33 J. TIDP 6(1), 33-40 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p33-40 +and Cocoa Research Institute in Malang Regency (ICCRI) and ICCRI laboratory in Jember Regency from July 2018 to January 2019. Experiments +used factorial completely randomized design. The first factor was cherry soaking duration (0, 24, 48, and 72 hours) and the second factor was +fermentation duration (0, 24, and 48 hours) and then combined into 12 treatments, with three replications. Ten kilograms of coffee cherries were +soaked prior to pulping then fermented in a plastic bag and added with Lactobacillus casei 2,5 x 107 cfu/ml as starter. Parameters observed were +color of hull skin (L value, a*, dan b*) and the cup quality. The results showed that soaking the cherry decreased the green beans quality which is +indicated by less brightness (L), high a* value, and decreasing b* value of hull skin color. While the fermentation treatment can increase the value of +L, decrease the a* value, and increase the b* value. The interaction of treatment of soaking and fermentation time significantly affected the lightnessl +a* and b* value. Soaking and fermentation treatments did not significantly affect to the flavor, salt/acid, balance, and total score of coffee flavor. +Soaking is not recommended for more than 48 hours and fermentation should be carried out 48 hours. +Keywords: Cup quality, fermentation, hull skin color, soaking +PENDAHULUAN Arabika yang dihasilkan adalah very good specialty. +Fermentasi kopi Robusta membutuhkan waktu lebih +Kopi merupakan salah satu komoditas lama dibandingkan fermentasi kopi Arabika, yaitu 48– +perkebunan yang mempunyai peranan penting terhadap 72 jam. Hal ini terjadi karena kopi Robusta mempunyai +perekonomian Indonesia karena sebagai komoditas lapisan lendir yang lebih tebal dan liat dibandingkan +ekspor dan penghasil devisa negara. Volume ekspor Arabika (Doyle & Buchanan, 2013; Chakraverty, +kopi Indonesia mengalami peningkatan dari 414.650 ton Mujumdar, Raghavan, & Ramaswamy, 2003; Huch & +pada tahun 2016 menjadi 467.800 ton pada tahun 2017 Franz, 2015). Penelitian bertujuan menganalisis +dengan total nilai sebesar US$1.187,16 juta. Saat ini pengaruh waktu perendaman buah sebelum pulping dan +terdapat 3 jenis kopi yang dibudidayakan di Indonesia, fermentasi terhadap warna kulit tanduk dan mutu +yaitu Arabika, Robusta, dan Liberika. Kopi Robusta citarasa seduhan kopi Robusta. +merupakan jenis kopi yang paling luas dibudidayakan +oleh petani karena memiliki produktivitas tertinggi. +Produksi kopi Robusta nasional pada tahun 2017 yang BAHAN DAN METODE +diusahakan oleh perkebunan rakyat mencapai 438.823 +ton (Badan Pusat Statistik, 2017). Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan +Besarnya produksi kopi Robusta belum diikuti Puslitkoka Dusun Sumber Asin, Desa Harjokuncaran, +dengan proses penanganan pascapanen yang baik. Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang +Menurut Wahyudi et al. ( 2016), pengolahan kopi yang dan Laboratorium Pascapanen Puslitkoka, Jember, +kurang tepat dapat menyebabkan cacat citarasa. Salah mulai bulan Juli 2018 sampai Januari 2019. Bahan yang +satu proses pascapanen yang dianjurkan adalah digunakan adalah starter Lactobacillus casei 2,5x107 +pengolahan basah. Proses pengolahan basah dimulai dari cfu/ml dan buah kopi Robusta. +pemanenan buah kopi, sortasi buah, pengupasan kulit Penelitian menggunakan rancangan acak +luar (pulping), fermentasi, pencucian, penjemuran, lengkap (RAL) faktorial. Faktor yang diuji adalah waktu +penggilingan kopi berkulit tanduk, sortasi kopi beras, perendaman sebelum proses pulping dan waktu +dan pengemasan. Permasalahan yang sering muncul fermentasi. Waktu perendaman (P) dilakukan 0, 24, +selama pengolahan kopi perkebunan rakyat adalah 48, 72 jam dan fermentasi (F) 0, 24, 48 jam. Kombinasi +proses pengupasan kulit luar (pulping) sulit dilakukan waktu perendaman dan waktu fermentasi menghasilkan +pada hari yang sama. Apabila buah kopi tidak segera 12 perlakuan, yaitu P0F0 (0:0 jam), P0F1 (0:24 jam), +dikupas, maka buah akan mengering sehingga sebagian P0F2 (0:48 jam), P1F0 (24:0 jam), P1F1 (24:24 jam), +lapisan lendirnya akan menempel pada kulit tanduk. P1F2 (24:48 jam), P2F0 (48:0 jam), P2F1 (48:24 jam), +Salah satu penanganan yang dilakukan oleh petani untuk P2F2 (48:48 jam), P3F0 (72:0 jam), P3F1 (72:24 jam), +menunda proses pulping adalah menyimpan atau dan P3F2 (72:48 jam), setiap perlakuan diulang 3 kali. +merendam buah kopi di dalam air. Penelitian diawali dengan sortasi buah kopi +Proses fermentasi merupakan salah satu berdasarkan warna buah, yaitu kuning kemerahan +tahapan penanganan pascapanen yang dilakukan untuk sampai merah penuh (superior). Selanjutnya 10 kg buah +menghilangkan lendir (mucilage) yang masih menempel kopi terpilih direndam dalam air sesuai dengan +pada biji dan membantu meningkatkan citarasa seduhan perlakuan perendaman. Buah kopi kemudian ditiriskan +kopi (Solange et al., 2011; Pereira et al., 2016). dan dilakukan pulping. Biji kopi hasil pulping +Yusianto & Widyotomo (2013) telah melakukan difermentasi dalam wadah toples plastik volume 25 l +penelitian fermentasi pada kopi Arabika dengan dengan menambahkan starter Lactobacillus casei 2,5x107 +memanfaatkan bakteri Lactobacillus casei. Mutu kopi cfu/ml. Campuran biji kopi dan starter diaduk dan +34 Pengaruh Lama Perendaman Buah dan Fermentasi terhadap Warna Kulit Tanduk dan Citarasa Kopi Robusta +(Khalimatus Sa’diyah, Usman Ahmad, Sukrisno Widyotomo, dan Yusianto) +ditutup. Fermentasi dilakukan pada suhu lingkungan Duncan Multiple Range Test (Agresti, Christine, +dengan waktu sesuai perlakuan. Biji kopi hasil Bernhard, & Michael, 2017). Software yang digunakan +fermentasi dicuci dengan air mengalir sampai biji kesat, adalah SAS 9.4. +kemudian ditiriskan di atas para-para. Biji kopi yang +sudah ditiriskan lalu dikeringkan di bawah sinar +matahari dan dilanjutkan dengan mesin pengering HASIL DAN PEMBAHASAN +mekanis sampai kadar air biji ±12%. Proses selanjutnya +adalah pemisahan kulit tanduk dengan mesin huller, Warna Kulit Tanduk +penyangraian (tingkat medium), grinding (penggilingan Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama +biji sangrai) dengan skala yang menghasilkan ukuran waktu perendaman buah dan fermentasi berpengaruh +bubuk partikel 1–3 mm. nyata terhadap tingkat lightness (kecerahan) kulit tanduk +Parameter yang diamati meliputi warna kulit biji kopi kering. Kedua perlakuan tersebut memiliki +tanduk dan citarasa seduhan. Pengamatan warna kulit interaksi yang berpengaruh nyata pada taraf signifikansi +tanduk meliputi nilai lightness (L), a*, dan b* 5%. Nilai kecerahan kulit tanduk (L) dari seluruh +menggunakan CR-410 minolta colorimeter (Nollet, perlakuan adalah 25,91–45,21 (Tabel 1). Semakin lama +2004), dimana nilai L 0–100, a* menunjukkan warna proses perendaman buah kopi sebelum pulping semakin +merah-hijau, dan b* menunjukkan warna kuning-biru. menurunkan tingkat kecerahan kulit tanduk. Hal ini +Nilai L yang semakin tinggi menunjukkan warna dengan disebabkan karena semakin lama proses perendaman +nilai kecerahan lebih tinggi. Sedangkan pengujian mutu semakin banyak lendir yang menempel pada kulit +citarasa dilakukan oleh tiga panelis terlatih. Metode tanduk. Lendir mengandung komponen larut air +pengujian mengacu pada (Specialty Coffee Association sebanyak 35,3%, lemak 6%, pektin 47%, holoselulosa +of America, 2015). Mutu citarasa meliputi 9,4%, dan senyawa polifenol seperti flavan-3-ols, +fragrance/aroma, flavor, aftertaste, salt/acidity, bitterness, hydroxycinnamic acids, flavonol, antosianidin, asam +sweetness, balance, clean cup, uniform cup, body, overall, dan klorogenat, gallic acid, protocatechuic acid, dan rutin +total score. Skala atribut citarasa sebagai berikut: (Cantergiani, Andlauer, Heeger, & Kosin, 2016). +6,00<7,00 = bagus; 7,00<8,00 = sangat bagus; Senyawa polifenol ini akan memicu terjadinya oksidasi +8,00<9,00 = unggul; 9,00<10,00 = luar biasa; 10 = oleh enzim polifenol oksidase yang akan menghasilkan +sempurna. kuinon berwarna coklat (Queiroz, Lopes, Fialho, & +Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Valente-mesquita, 2008), sehingga menyebabkan kulit +analysis of varians pada taraf 5%. Apabila menunjukkan tanduk berwarna gelap atau tingkat kecerahan lebih +beda nyata, maka dilakukan uji lanjut menggunakan rendah. +Tabel 1. Pengaruh waktu perendaman dan lama fermentasi terhadap warna kulit tanduk kering kopi Robusta +Table 1. Effect of cherry soaking and fermentation duration to the colour of dried hull skin of Robusta coffee +Perlakuana Warna +L a* b* +Perendaman 0 jam, fermentasi 0 jam 28,98±5,53bc 7,22±0,63a 15,51±5,35cd +Perendaman 0 jam, fermentasi 24 jam 44,59±2,51a 4,09±0,75b 21,79±0,38a +Perendaman 0 jam, fermentasi 48 jam 45,21±0,91a 3,63±0,76b 21,61±0,70ab +Perendaman 24 jam, fermentasi 0 jam 27,64±1,32bc 9,64±0,67a 16,47±5,70abcd +Perendaman 24 jam, fermentasi 24 jam 29,02±1,29bc 8,15±0,60a 17,22±1,42abc +Perendaman 24 jam, fermentasi 48 jam 32,35±5,51b 9,24±1,34a 18,37±0,76abc +Perendaman 48 jam, fermentasi 0 jam 25,91±1,09c 8,95±1,90a 13,08±1,35cd +Perendaman 48 jam, fermentasi 24 jam 29,76±1,66bc 8,93±0,48a 16,22±1,24bcd +Perendaman 48 jam, fermentasi 48 jam 30,35±1,80bc 8,08±0,37a 16,70±0,62abc +Perendaman 72 jam, fermentasi 0 jam 27,64±4,40bc 8,43±3,64a 11,06±4,23d +Perendaman 72 jam, fermentasi 24 jam 30,25±0,46bc 7,42±1,12a 15,06±1,91cd +Perendaman 72 jam, Fermentasi 48 jam 28,84±4,68bc 8,56±1,92a 14,99±1,70cd +Keterangan : Angka di belakang tanda ± adalah standar deviasi. Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom sama tidak berbeda +nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf 5%. L = kecerahan, a* = menunjukkan warna merah-hijau, dan b* = +menunjukkan warna kuning-biru. +Notes : Numbers before the ± sign is the standard deviation. Numbers followed by the same letters in each column are not significantly +different according to Duncan test at 5% level. L=brightness, a*=indicating red-green, and b*=indicating yellow-blue. +35 J. TIDP 6(1), 33-40 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p33-40 +P0F0 P0F1 P0F2 P1F0 P1F1 P1F2 +P2F0 P2F1 P2F2 P3F0 P3F1 P3F2 +Gambar 1. Pengaruh waktu perendaman dan lama fermentasi terhadap penampakan visual kulit tanduk biji kopi kering +Figure 1. The effect of soaking time and fermentation duration on the visual appearance of hull skin of dried coffee +Proses fermentasi akan meningkatkan warna coklat pada buah-buahan dan sayuran. Reaksi +kecerahan kulit tanduk biji kopi kering. Hal ini oksidasi ini menghasilkan kuinon yang memproduksi +ditunjukkan dengan nilai L pada perlakuan fermentasi pigmen coklat pada jaringan yang terluka. Sedangkan +24 dan 48 jam berbeda nyata dengan yang tidak menurut Cantergiani et al. (2016) dan Prata & Oliveira +dilakukan fermentasi pada perlakuan tanpa perendaman (2007), aktivitas polifenol oksidase disebabkan oleh +(P0F0). Setelah proses fermentasi dan pencucian, biji kerusakan sel pada kulit luar dan lendir selama proses +yang terasa kesat menunjukkan proses fermentasi sudah pulping, atau bahan lain yang dapat mengoksidasi seperti +selesai karena lendir terurai sempurna. Komponen dan oksigen. +senyawa polifenol yang terdapat pada lendir selama Selama perendaman, buah kopi akan +fermentasi didegradasi oleh bakteri L. casei. Beberapa mengalami fermentasi dan beberapa komponen akan +gula yang membentuk struktur lendir seperti arabinosa, terdegradasi di dalam air. Hal ini dibuktikan dengan +xylosa, galaktosa, fruktosa, glukosa, dan bagian lendir terjadi peningkatan suhu air, warna air menjadi lebih +yang tidak larut air (arabinosa, xylosa, dan galaktosa) keruh, dan muncul gelembung-gelembung gas pada +dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana (Nigam permukaan air (Wahyudi et al., 2016). Proses +& Singh, 2014), sehingga biji yang difermentasi fermentasi pada saat perendaman buah ini akan +memiliki nilai L kulit tanduk lebih tinggi. Kenampakan berakibat pada berkurangnya cadangan nutrisi untuk +kulit tanduk dapat dilihat pada Gambar 1. pertumbuhan dan perkembangan L.casei. Ketika proses +Nilai a* kulit tanduk kopi kering pada semua fermentasi, lendir tidak terurai sempurna karena L.casei +perlakuan adalah 3,63–9,64 (Tabel 1). Semakin tinggi tidak tumbuh maksimal. Menurut Nigam & Singh +nilai a* warna kulit tanduk semakin mendekati warna (2014), lendir mengandung komponen air 84,2%, +merah, dan semakin rendah nilai a* maka warna kulit protein 8,9%, gula reduksi 4,1%, pektat 0,91%, dan +tanduk semakin mendekati warna hijau. Perlakuan abu 0,7%. Komponen tersebut sebagai nutrisi yang +waktu perendaman buah kopi berpengaruh nyata dibutuhkan L.casei selama fermentasi. +terhadap nilai a*. Warna kulit tanduk biji kopi kering Nilai b* dari semua perlakuan adalah 11,06– +yang tidak direndam sebelum pulping dan difermentasi 21,79 (Tabel 1). Waktu perendaman buah dan +selama 24 dan 48 jam (P0F1 dan P0F2) menghasilkan fermentasi berpengaruh nyata terhadap nilai b* kulit +nilai a* paling rendah dan berbeda nyata dengan tanduk biji kopi kering. Semakin tinggi nilai b* warna +perlakuan lainnya. Secara visual tampak warna kulit kulit tanduk semakin mendekati warna kuning, semakin +tanduk pada perlakuan perendaman (P1, P2, dan P3) kecil nilai b* maka warna kulit tanduk semakin +menunjukkan warna merah kecoklatan (Gambar 1). mendekati warna biru. Perendaman buah sebelum +Warna merah kecoklatan ini adalah lendir yang tidak pulping akan menurunkan nilai b* warna kulit tanduk +terfermentasi sempurna sehingga pada saat pengeringan biji kopi Robusta. Secara visual Gambar 1 terlihat +mengalami aktivitas oksidasi karena adanya kontak bahwa kulit tanduk pada perlakuan P0F1 dan P0F2 +langsung dengan udara. Menurut Queiroz et al. (2008), memiliki warna kuning cerah. Semakin tinggi nilai b* +aktivitas oksidasi yang disebabkan oleh enzim polifenol atau mengarah ke warna kuning menunjukkan lendir +oksidase merupakan penyebab utama pembentukan terurai sempurna selama fermentasi. +36 Pengaruh Lama Perendaman Buah dan Fermentasi terhadap Warna Kulit Tanduk dan Citarasa Kopi Robusta +(Khalimatus Sa’diyah, Usman Ahmad, Sukrisno Widyotomo, dan Yusianto) +Gambar 2. Pengaruh waktu perendaman dan lama fermentasi terhadap skor fragrance/aroma, flavor, dan aftertaste +kopi Robusta +Figure 2. The effect of soaking and fermentation duration on fragrance/aroma, flavor, and aftertaste score of Robusta coffee. +Mutu Citarasa perendaman sebelum pulping dan fermentasi tidak +Hasil penilaian terhadap parameter memengaruhi kandungan kimia yang terdapat di dalam +fragrance/aroma, flavor, dan aftertaste setelah perlakuan biji kopi karena terlindungi oleh kulit tanduknya. +terlihat pada Gambar 2. Semua perlakuan menghasilkan Parameter fragrance/aroma, flavor, dan +nilai dengan kategori sangat bagus, yaitu: aftertaste berhubungan dengan komposisi kimia dan +fragrance/aroma 7,46–7,83; flavor 7,29–7,88; dan kandungan senyawa kompleks. Kandungan kimia yang +aftertaste 7,21–7,75. Perendaman buah dan fermentasi terkandung dalam biji kopi lebih banyak dipengaruhi +tidak memengaruhi fragrance, yaitu bahan volatil yang kondisi lingkungan tumbuh dan penanganan +keluar dari bubuk kopi sangrai sebelum diseduh dan pascapanen. Beberapa faktor yang memengaruhi aroma +aroma berupa bahan volatil yang keluar setelah kopi kopi antara lain: kondisi iklim, tanah, varietas, sistem +bubuk diseduh. Demikian juga perlakuan tidak manajemen kebun, cara penanganan pascapanen, proses +memengaruhi flavor, yaitu bahan volatil yang keluar pengupasan kulit tanduk (hulling), pengeringan, +ketika kopi diteguk serta aftertaste, yaitu kesan yang penyangraian, dan penggudangan (Partelli, Borem, & +tersisa setelah kopi ditelan. Hal ini diduga proses Taveira, 2014; Prata & Oliveira, 2007). +Gambar 3. Pengaruh waktu perendaman dan lama fermentasi terhadap skor salt/acid, bitter/sweet, dan mouthfeel +kopi Robusta +Figure 3. The effect of soaking and fermentation duration on salt/acid, bitter/sweet, and mouthfeel score of Robusta coffee +37 J. TIDP 6(1), 33-40 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p33-40 +Gambar 4. Pengaruh waktu perendaman dan lama fermentasi terhadap skor balance dan overall kopi Robusta +Figure 4. The effect of soaking and fermentation duration on balance and overall score of Robusta coffee +Hasil pengujian terhadap parameter salt/acid, perlakuan adalah 78,46–82,88 (sangat bagus–unggul). +bitter/sweet, dan mouthfeel dari semua perlakuan Nilai total skor tertinggi terjadi pada perlakuan tanpa +menunjukkan nilai skor dalam kategori sangat baik, perendaman dengan fermentasi 24 jam (P0F2) adalah +yaitu salt/acid 7,17–7,83; bitter/sweet 7,21–7,88; dan 82,88 dan terendah pada perlakuan perendaman 48 jam +mouthfeel 7,63–8,00 (Gambar 3). Pengaruh perendaman dengan fermentasi selama 24 jam (P2F1) adalah 78,46 +dan fermentasi terhadap salt/acid, bitter/sweet, dan (Tabel 2). Hal ini mengindikasikan perendaman buah +mouthfeel dalam penelitian ini tidak berbeda nyata dapat menurunkan total skor citarasa. Penelitian Ikumi +dengan standar deviasi yang cukup besar. Parameter et al. (2017) menunjukkan perendaman dapat +salt/acid pada seduhan dipengaruhi oleh senyawa asam menurunkan total skor citarasa. +klorogenat. Sedangkan senyawa penghasil rasa bitter Berdasarkan deskripsi dari panelis terlatih +adalah kafein, trigonelin, asam kuinat, asam klorogenat, (Tabel 3) terlihat semua biji kopi Robusta yang diuji +dan kompleks fenolat. Berdasarkan penelitian yang telah menghasilkan flavor caramelly, chocolaty, dan nutty. +dilakukan oleh Ikumi, Koskei, Njoroge, & Kathurima Menurut Buffo & Cardelli-freire (2004), flavor caramell, +(2017) menunjukkan buah yang direndam memiliki chocolaty, dan nutty terbentuk selama reaksi Maillard +kandungan asam klorogenat lebih rendah dibandingkan pada saat penyangraian. Reaksi Maillard adalah reaksi +buah tanpa direndam, namun tidak memberikan nilai antara nitrogen yang mengandung protein, peptida, +yang berbeda nyata. asam amino, serotonin atau trigonelin, gula reduksi, +Nilai skor balance dan overall dari semua hydroxyl-acid, serta phenol atau lainnya membentuk +perlakuan terkategori sangat bagus dengan nilai masing- aminoaldose dan aminoketone melalui kondensasi. +masing 7,25–7,79 dan 7,25–8,04 (Gambar 4). Nilai Getachew & Chun (2018) menyatakan komponen +balance dan overall tertinggi terjadi pada perlakuan tanpa senyawa pembentuk aroma caramell diantaranya +perendaman dengan fermentasi selama 48 jam (P0F2). golongan pyrazine, thiol, dan furanone. +Nilai balance merupakan kombinasi antara aspek-aspek Aroma caramelly/sweet berasal dari senyawa +flavor, aftertaste, acidity, dan body yang saling methylproponal, 2-methylbutanal, 3-methylbutanal, 2,3- +menguatkan atau saling bertentangan satu sama lain. butadione, 2,3 pentadione, 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)- +Sedangkan nilai overall menggambarkan tingkat kesukaan furanone (HD3F), 5-ethyl-4-2-methyl-3(2H)-furonone +holistik dari contoh oleh panelis secara individual (EHM3F), dan valin. Sedangkan aroma spicy (pedas +(Specialty Coffee Association of America, 2015). rempah) berasal dari senyawa 3-hydroxy-4.5-dimethyl- +Nilai uniform cups dan clean cups dari semua 3(5H)-furanone (HD2F), 5-ethyl-3-hydroxy-4 methyl- +perlakuan adalah 10, termasuk dalam kategori 2(5H)-furonane (EHM2F) atau golongan senyawa asetal, +sempurna. Defect pada semua perlakuan tidak alkohol, dan aldehid. Caramelly, chocolaty, dan nutty +ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa perendaman (kacang-kacangan) merupakan produk hasil sugar +dan fermentasi tidak berpengaruh nyata terhadap browning. Chocolaty berasal dari kelompok senyawa +uniform cup dan cleans cup. Total skor dari semua pirazin (Wang & Lim, 2015). +38 Pengaruh Lama Perendaman Buah dan Fermentasi terhadap Warna Kulit Tanduk dan Citarasa Kopi Robusta +(Khalimatus Sa’diyah, Usman Ahmad, Sukrisno Widyotomo, dan Yusianto) +Tabel 2. Pengaruh waktu perendaman dan lama fermentasi terhadap nilai uniform cups, clean cups, defect, dan total score (skor total) +kopi Robusta +Table 2. The effect of soaking and fermentation duration on uniform cups, clean cups, defect, dan total score of Robusta coffee +Perlakuan Mutu citarasa +Uniform cup Clean cups Defect Total score +P0F0 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 82,38±0,88ab +P0F1 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 80,13±1,13bc +P0F2 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 82,88±1,32a +P1F0 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 81,71±0,07ab +P1F1 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 81,79±2,11ab +P1F2 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 81,50±0,75ab +P2F0 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 80,67±0,62abc +P2F1 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 78,46±2,20c +P2F2 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 80,79±1,46abc +P3F0 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 81,04±0,56ab +P3F1 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 81,33±1,58ab +P3F2 10,00±0,00a 10,00±0,00a - 81,42±0,92ab +Keterangan : Angka di belakang tanda ± adalah standar deviasi. Angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom sama tidak berbeda +nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf 5%. +Notes : Numbers before the ± sign is the standard deviation. Numbers followed by the same letters in each column are not significantly +different according to Duncan test at 5% level. +Tabel 3. Deskripsi citarasa kopi Robusta pengaruh waktu perendaman dan lama fermentasi +Table 3. The effect of soaking and fermentation duration on sensory description of Robusta coffee +Perlakuan Deskripsi citarasa +P0F0 Spicy (4), caramelly (3), chocolaty (2), nutty (2), flowery, fruity (dried fruit), dan rubbery +P0F1 Astringent (3), caramelly (3), chocolaty (2), earthy (2), nutty (2), spicy (2), low fragrance, medium-dark roast, rubbery, +smoky, dan woody +P0F2 Caramelly (2), chocolaty (2), nutty (2), spicy (2), sweet aftertaste (2), asam jawa, excellent, greenish, dan medium-dark roast +P1F0 Caramelly (2), chocolaty (2), dan black tea, +P1F1 Caramelly (3), spicy (3), chocolaty (2), nutty (2), rubbery (2), acidy, brown sugar, over roasted, smoky, dan stale +P1F2 Chocolaty (5), spicy (4), caramelly (2), astringent, black tea, dried fruit, nutty, dan rubbery +P2F0 Caramelly (2), chocolaty (2), brown sugar, earthy, spicy, +P2F1 Chocolaty (4), caramelly (3), earthy (2), flat (2), rancid (2), bitter, low body, medium-dark roast, dan spicy +P2F2 Chocolaty (3), astringent (2), caramelly (2), aftertaste, nutty, rancid, smoky, dan spicy +P3F0 Chocolaty (3), astringent (2), caramelly (2), nutty (3), spicy (2), brown fruit, dried fruit, fermented (tape ketan), sweet, +dan wet wood +P3F1 Caramelly (3), spicy (3), chocolaty (2), dark chocolaty, over roasted, rancid, dan sweet +P3F2 Caramelly (3), chocolaty (3), spicy (3), nutty (2), banana, flowery, fruity, low fragrance, dan sweet aftertaste +Keterangan : Angka di dalam kurung ‘( )’ menunjukkan intensitas +Notes : Numbers in parentheses ‘( )’ indicate intensity +KESIMPULAN berpengaruh terhadap nilai citarasa seduhan kopi +Robusta. +Waktu perendaman dan fermentasi +berpengaruh nyata terhadap warna kulit tanduk. Terjadi UCAPAN TERIMA KASIH +interaksi pengaruh perlakuan waktu perendaman buah +sebelum pulping dengan fermentasi terhadap nilai L, a*, Ucapan terima kasih ditujukan segenap pihak +dan b*. Proses pulping buah sebaiknya dilakukan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang telah +langsung setelah panen, kemudian difermentasi selama membantu dalam menyelesaikan penelitian atau +48 jam. Perendaman buah sebelum pulping dilakukan pendanaan. Terima kasih diucapkan kepada Firstyoryza +tidak lebih dari 48 jam karena akan menurunkan kualitas C. Syahriar dan Nofrian Prihandoko yang telah +biji dan menyebabkan kulit tanduk berwarna cokelat mendampingi dan membantu dalam pelaksanaan +gelap. Perlakuan perendaman dan fermentasi buah penelitian di lapangan dan laboratorium. +39 J. TIDP 6(1), 33-40 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p33-40 +DAFTAR PUSTAKA http://doi.org/10.5433/1679- +0359.2014v35n5p2367 +Agresti, A., Christine, F., Bernhard, K., & Michael, P. +Pereira, G. V. de M., de Carvalho Neto, D. P., Medeiros, A. +(2017). Statistics (4th ed.). England: Pearson +B. P., Soccol, V. T., Neto, E., Woiciechowski, A. +Education Limited. +L., & Soccol, C. R. (2016). Potential of lactic acid +bacteria to improve the fermentation and quality of +Badan Pusat Statistik. (2017). Statistik kopi Indonesia tahun +coffee during on-farm processing. International Journal +2017. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik Indonesia. +of Food Science and Technology, 51(7), 1689–1695. +http://doi.org/10.1111/ijfs.13142 +Buffo, R. A., & Cardelli-freire, C. (2004). Coffee flavour : +an overview. Flavour and Fragrance Journal, +Prata, E. R. B. A., & Oliveira, L. S. (2007). Fresh coffee +19(February), 99–104. +husks as potential sources of anthocyanins. Swiss +http://doi.org/10.1002/ffj.1325 +Society of Food Science and Technology, 40, 1555–1560. +http://doi.org/10.1016/j.lwt.2006.10.003 +Cantergiani, E., Andlauer, W., Heeger, A., & Kosin, A. +(2016). Bioactives of coffee cherry pulp and its +Queiroz, C., Lopes, M. L. M., Fialho, E., & Valente- +utilisation for production of cascara beverage. Food +mesquita, V. L. (2008). Polyphenol oxidase: +Chemistry. +Characteristics and mechanisms of browning control. +http://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.11.067 +Food Reviews International, 24(789287775), 361–375. +http://doi.org/10.1080/87559120802089332 +Chakraverty, A., Mujumdar, A. S., Raghavan, G. S. V., & +Ramaswamy, H. S. (2003). Handbook of postharvest +Solange, I., Mussatto, Ercília, M. S., Machado, Martins, S., +technology. New York: Marccel Dekker, Inc. +José, A., & Teixeira. (2011). Production, +composition, and application of coffee and its +Doyle, M. P., & Buchanan, R. L. (2013). Food microbiology: +industrial residues. Food Bioprocess Technol, 4, 661– +Fundamentals and frontiers. USA: ASM Press. +672. http://doi.org/10.1007/s11947-011-0565-z +Getachew, A. T., & Chun, B. (2018). Coffee flavor. +Specialty Coffee Association of America. (2015). SCAA +Encyclopedia of food chemistry. Elsevier. +protocols: Cupping specialty coffee. Retrieved from +http://doi.org/10.1016/B978-0-08-100596- +www.scaa.org/PDF/resources/cupping- +5.21658-2 +protocols.pdf. +Huch, M., & Franz, C. M. A. P. (2015). 21 - Coffee: +Wahyudi, T., Pujiyanto, & Misnawi. (2016). Kopi: Sejarah, +fermentation and microbiota. In Advances in fermented +proses produksi, pengolahan, produk hilir, dan sistem +foods and beverages (pp. 501–513). Germany: Elsevier +kemitraan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. +Ltd. http://doi.org/10.1016/B978-1-78242-015- +6.00021-9 +Wang, X., & Lim, L. (2015). Physicochemical characteristics +of roasted coffee. In coffee in health and disease +Ikumi, P. W., Koskei, R. K., Njoroge, D. M., & Kathurima, +prevention (pp. 247–254). Elsevier Inc. +C. W. (2017). Effect of soaking coffee (Coffea arabica) +http://doi.org/10.1016/B978-0-12-409517- +cherries on biochemical composition and cup quality +5.00027-9 +of coffee brew. IOSR Journal of Environmental Science, +Toxicology and Food Technology, 11(6), 14–18. +Yusianto, & Widyotomo, S. (2013). Mutu dan citarasa kopi +http://doi.org/10.9790/2402-1106021418 +Arabika hasil beberapa perlakuan fermentasi : Suhu, +jenis wadah, dan penambahan agens. Pelita Perkebunan, +Nigam, P. S., & Singh, A. (2014). Cocoa and coffee +29(3), 220–239. +fermentations. In C. A. Batt & M. Lou Tortorello +(Eds.), Encyclopedia of food microbiology (Second +Widyotomo, S. (2013). Potensi dan teknologi diversifikasi +Edition, Vol. 1, pp. 485–492). Elsevier. +limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai +http://doi.org/10.1016/B978-0-12-384730- +tambah. Penelitian Kopi dan Kakao, 1(1), 63–80. +0.00074-4 +Winarso, B., & Basuno, E. (2013). Pengembangan pola +Nollet, L. M. . (2004). Handbook of food analysis (2nd ed.). +integrasi tanaman-ternak merupakan bagian upaya +USA: Marcel Dekker, Inc. +mendukung usaha pembibitan sapi potong dalam +negeri. Forum Penelitian Agro Ekonomi, 31(2), 151– +Partelli, F. L., Borem, F. M., & Taveira, J. H. (2014). +169. +Quality of conilon coffee dried on a concrete terrace +in a greenhouse with early hulling. Semina: Ciências +Agrárias, Londrina, 35(February 2017), 2367–2372. +40 dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p41-50 E‐ISSN : 2528‐7222 +P‐ISSN : 2356‐1297 +Volume 6, Nomor 1, Maret 2019 +RADIOSENSITIVITAS KALUS EMBRIOGENIK KOPI ROBUSTA BP 436 +TERHADAP IRADIASI SINAR GAMMA +RADIOSENSITIVITY OF EMBRYOGENIC CALLUS OF ROBUSTA COFFEE BP 436 AGAINST +IRRADIATION OF GAMMA RAYS +* Meynarti Sari Dewi Ibrahim1), Enny Randriani1), Laela Sari2), dan Anne Nuraini3) +Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar 1) +Jalan Raya Pakuwon Km 2, Parungkuda, Sukabumi, 43357, Jawa Barat, Indonesia +* meynartisaya@yahoo.com +Pusat Penelitian Bioteknologi-LIPI 2) +Jalan Raya Bogor Km 46, Cibinong,16911, Jawa Barat, Indonesia +Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran 3) +Jalan Raya Bandung Sumedang Km.21, Hegarmanah, Jatinangor, 45363, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia +(Tanggal diterima: 7 Februari 2019, direvisi: 22 Februari 2019, disetujui terbit: 30 Maret 2019) +ABSTRAK +Keragaman genetik tinggi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pemuliaan tanaman, termasuk pada tanaman +kopi. Induksi mutasi dengan iradiasi sinar gamma merupakan salah satu cara untuk meningkatkan keragaman genetik tanaman. Tujuan +penelitian adalah: 1) memperoleh komposisi zat pengatur tumbuh yang sesuai untuk menginduksi kalus embriogenik, 2) mengetahui +pengaruh iradiasi sinar gamma terhadap pertumbuhan dan perkembangan embrio somatik, 3) mendapatkan nilai lethal dose (LD) +20 +dan pada kopi Robusta klon BP 436. Penelitian dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan, Balai Penelitian Tanaman Industri dan +50 +Penyegar, mulai bulan Mei 2017 sampai Desember 2018. Eksplan yang digunakan adalah daun muda kopi Robusta klon BP 436. +Induksi kalus menggunakan media ½ MS dengan perlakuan pemberian 2,4-D (4,52 μM) dan 2-iP (0,00; 4,93; 9,86; 14,79; dan +19,72 μM). Induksi mutasi menggunakan sinar gamma dengan perlakuan 0, 10, 20, 30, 40, dan 50 Gy. Media ½ MS ditambah GA +3 +(0 dan 1 mg/l) digunakan pada media regenerasi. Penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan 10 ulangan. Hasil +penelitian menunjukkan kombinasi zat pengatur tumbuh terbaik untuk menginduksi kalus kopi Robusta BP 436 adalah 2,4-D 4,52 +μM + 2-iP 19,72 μM. Iradiasi sinar gamma di atas 30 Gy dapat menghambat penambahan bobot basah kultur, sementara jumlah +embrio somatik menurun pada dosis di atas 10 Gy. Penambahan GA 1 mg/l pada media regenerasi dapat meningkatkan jumlah +3 +embrio somatik fase torpedo, namun tidak pada kalus yang dimutasi sinar gamma. Nilai radiosensivitas LD dan LD kopi Robusta +20 50 +BP 436 adalah 16,81 dan 28,52 Gy. +Kata kunci: Coffea canephora, dosis letal (LD dan ), embrio somatik, induksi kalus, mutasi +20 50 +41 J. TIDP 6(1), 41-50 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p41-50 +ABSTRACT +High genetic diversity is one factor that determines the success of plant breeding. Mutation induction by gamma ray irradiation is one method to +improve plant genetic diversity. This study aimed to 1) obtain growth regulators composition suitable in inducing embryogenic callus, 2) determine +the effect of gamma ray irradiation on the growth and development of somatic embryos, and 3) obtain lethal dose (LD) and values in Robusta +20 50 +coffee BP 436. The study was conducted at the Tissue Culture Laboratory, Industrial and Beverage Crops Research Institute, from May 2017 to +Desember 2018. Explants used were young leaves of Robusta coffee BP 436. Callus induction used ½ MS media with 2,4-D (4.52 μM) and 2-iP +(0.00; 4.93; 9.86; 14.79; and 19.72 μM) treatment. Mutation induction was performed using gamma radiation dosed at 0, 10, 20, 30, 40, and +50 Gy treatments. The regeneration media was ½ MS containing GA (0 and 1 mg/l). The study used a complete randomized design with 10 +3 +replications. The results showed the best combination of plant growth regulator to induce the callus was 2.4-D 4.52 μM + 2-iP 19.72 μM. The +fresh weight of cultures was inhibited above 30 Gy, whereas the number of somatic embryos decreased at doses above 10 Gy. Addition of GA 1 mg/l +3 +in regeneration media increased the number of somatic embryos in torpedo phase, but not in gamma irradiation exposed calluses. The LD and LD +20 50 +of Robusta coffee BP 436 are 16.81 and 28.52 Gy, respectively. +Keywords: Coffea canephora, callus induction, lethal dose (LD dan LD ), mutation, somatic embryo +20 50 +PENDAHULUAN Pengggunaan teknik induksi mutasi sangat baik +digunakan untuk tanaman yang tidak tersedia sumber +Kopi Robusta (Coffea canephora) merupakan tetua (land race) (Sari, Purwito, Sopandie, +jenis kopi yang paling banyak ditanam di Indonesia, hal Purnamaningsih, & Sudarmanowati, 2015), seperti +ini ditunjukkan dengan nilai ekspor kopi 80%–90% ketahanan terhadap penggerek buah kopi. Sedangkan +didominasi oleh kopi Robusta (Direktorat Jenderal ketahanan terhadap nematoda sudah diperoleh klon +Perkebunan, 2017). Indonesia merupakan pengekspor yang tahan (BP 308), tetapi terkendala oleh lamanya +kopi Robusta terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan proses persilangan. Dengan demikian, penggunaan +Vietnam (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). teknik pemuliaan mutasi diharapkan dapat +Kelebihan kopi Robusta asal Indonesia memiliki cita rasa mempersingkat waktu untuk mempercepat +yang tidak dimiliki oleh negara lain, sehingga menjadi ditemukannya varietas unggul baru. +kebanggaan tersendiri untuk Indonesia (Puslitkoka, Mutasi terjadi akibat perubahan secara tiba-tiba +2016). dan acak pada materi genetik (genom, kromosom, gen) +Kopi Robusta sebagian besar (>70%) (Penna & Jain, 2017). Pada tanaman kultur in vitro, +diusahakan oleh rakyat. Oleh karena itu pengembangan mutasi dapat diinduksi secara fisik menggunakan +kopi Robusta merupakan salah satu alternatif untuk iradiasi, maupun secara kimia dengan menggunakan +meningkatkan pendapatan petani dan penerimaan devisa senyawa yang bersifat mutagen. Mutagen fisik +negara (Puslitkoka, 2016). Namun keberadaan dan menggunakan radiasi ion seperti sinar x, sinar gamma, +pengembangan tanaman kopi terutama kopi Robusta neutron, partikel beta, partikel alfa, dan proton. Sinar +saat ini masih terkendala produktivitas dan ketahanan gamma sangat luas digunakan pada kegiatan pemuliaan +terhadap hama dan penyakit. Untuk mengatasi tanaman (U.S. Environmental Protection Agency, +permasalahan tersebut diperlukan adanya varietas 2010; Asadi, 2013; Lestari, 2012). Tanaman yang +unggul baru kopi Robusta. Kopi Robusta BP 436 pernah diinduksi keragaman genetiknya menggunakan +merupakan salah satu varietas yang mempunyai iradiasi sinar gamma adalah anyelir (Aisyah, +produktifitas tinggi (±2,1 ton/ha/tahun), namun Aswidinnoor, Saefuddin, Marwoto, & Sastrosumarjo, +rentan terhadap penggerek buah kopi dan nematoda 2009), krisan (Yamaguchi, Shimizu, Degi, & Morishita, +(Puslitkoka, 2016). Untuk memperbaiki ketahanan 2008), kumis kucing (Kiong, Lai, Hussein, & Harun, +terhadap hama dan penyakit, maka keragaman genetik 2008), tebu (Suhesti et al., 2015), padi (Bibi et al., +dari kopi Robusta BP 436 perlu ditingkatkan. Perakitan 2009; Yunita, Khumaida, Sopandie, & Mariska, 2014), +varietas baru tanaman tahunan seperti kopi secara gandum (Singh & Balyan, 2009), rimpang jahe +konvensional membutuhkan waktu yang lama. Untuk (Bermawie, Meilawati, Purwiyanti, & Melati, 2015), +mempercepat proses perakitan diperlukan metode non dan kacang-kacangan (Tah & Saxena, 2009). +konvensional, salah satunya dengan memanfaatkan Keberhasilan pemuliaan mutasi menggunakan +induksi mutasi dan seleksi in vitro. Pemanfaatan mutasi sinar gamma tergantung pada tingkat iradiasi dan +telah terbukti dapat meningkatkan terjadinya keragaman genotipe tanaman (Roslim, Herman, & Fiatin, 2015). +genetik pada beberapa tanaman tahunan (Jain, 2010; Tingkat mutasi tergantung pada fase pertumbuhan +Penna & Jain, 2017). tanaman, ukuran, dan ketebalan material (Yalindua, +Sudarsono, Setiawan, & Bintoro, 2014). Sementara itu, +42 Radiosensitivitas Kalus Embriogenik Kopi Robusta Bp 436 Terhadap Iradiasi Sinar Gamma +(Meynarti Sari Dewi Ibrahim, Enny Randriani, Laela Sari, dan Anne Nuraini) +tingkat sensitivitas tanaman terhadap iradiasi sinar Induksi Kalus Kopi Robusta BP 436 +gamma dipengaruhi oleh jenis tanaman, fase tumbuh, Daun muda kopi Robusta BP 436 diambil dari +ukuran dan kondisi fisiologis eksplan, bahan yang koleksi plasma nutfah Balittri yang terdapat di Kebun +dimutasi, serta sangat bervariasi antar jenis tanaman dan Percobaan (KP) Pakuwon. Daun yang telah membuka +antar genotipe (Yunita, Khumaida, Sopandie, & sempurna dipetik, dibungkus plastik bening, kemudian +Mariska, 2014). Pemakaian teknik mutasi pada kalus dibawa ke laboratorium. Daun dibersihkan +embriogenik dan diregenerasikan melalui embriogenesis menggunakan air mengalir lalu direndam dengan +somatik merupakan cara yang paling besar peluangnya fungisida (berbahan dasar mankozeb 0,2%) dan +untuk mendapatkan banyak varian. Mutasi yang bakterisida (berbahan dasar streptomisin sulfat 15% dan +dihasilkan bersifat solid (tidak khimera) karena proses oksitetrasiklin 1,5%) dengan konsentrasi 0,1% selama 1 +mutasi dapat dilakukan pada tingkat sel (Mba, 2013). jam. Setelah dibilas dengan air, daun disterilisasi +Selain itu, tanaman yang dihasilkan melalui mengunakan alkohol (50%), diikuti dengan sodium +embriogenesis somatik mempunyai akar tunggang hypochlorite dengan konsentrasi 0,25% dan 0,35%, +sehingga lebih toleran terhadap cekaman kekeringan masing-masing selama 15 menit. Selanjutnya, daun +dibandingkan dengan organogenesis yang menghasilkan dibilas menggunakan aquades steril sebanyak 3 kali. +akar serabut. Proses tersebut dilakukan di dalam laminar air flow. +Salah satu cara untuk mengetahui tingkat Daun tanpa midrib dipotong dengan ukuran 10 +radiosensitivitas tanaman terhadap pengaruh iradiasi mm x 10 mm. Lima potongan daun dikulturkan ke +sinar gamma adalah dengan mengetahui nilai lethal dosis dalam satu botol kultur menggunakan media Murashige +(LD) atau lethal concentration (LC) untuk mutagen and Skoog (MS) 1962 dengan konsentrasi hara makro +kimia. Dosis optimum untuk menghasilkan mutan dan mikro setengahnya. Media ditambahkan sukrosa 30 +terbanyak umumnya berada di sekitar dosis lethal 50 g/l, polyvinylpolypyrolidone (PVPP) 250 mg/l, dan +(LD ) (Datta, 2000). Penggunaan dosis LD phytagel 2,5 g/l. Perlakuan yang diuji adalah kombinasi +50 50 +dilaporkan dapat menghasilkan varietas baru tanpa ZPT auksin (2,4-D) dengan konsentrasi 4,52 μM dan +merusak sifat agronomis yang baik. Sementara, sitokinin (2-iP) dengan konsentrasi 0 (tanpa 2-iP); 4,93; +variabilitas mutan tertinggi terdapat pada mutan hasil 9,86; 14,79; dan 19,72 μM. Media disterilkan +iradiasi sinar gamma dengan nilai antara LD 20 dan LD 50 menggunakan autoklaf (121oC; 20 menit; 1,5 atm). +(Soeranto, 2012). Oleh karena itu, dalam perlakuan Botol yang telah berisi potongan daun diinkubasi dalam +mutasi nilai LD 20 dan LD 50 biasanya ditentukan terlebih kondisi gelap pada suhu 23±1oC. +dahulu. Eksplan yang mulai membentuk kalus (satu +Penelitian mengenai nilai LD 20 dan LD 50 pada bulan setelah berada di media induksi kalus awal), +kalus kopi belum pernah dilaporkan, demikian juga selanjutnya disubkultur ke media induksi kalus lanjutan. +dengan pengaruh penggunaan iradiasi sinar gamma pada Media yang digunakan adalah konsentrasi ½ MS, +pertumbuhan dan perkembangan embrio somatik kopi. ditambah dengan casein hydrolysate 200 mg/l; malt extract +Penelitian bertujuan: 1) memperoleh komposisi zat +800 mg/l; 2,4-D 4,52 μM; BAP 17,76 μM; sukrosa 30 +pengatur tumbuh (ZPT) yang sesuai untuk menginduksi +g/l; dan phytagel 2,5 g/l. Kultur diinkubasi dalam +kalus embriogenik, 2) mengetahui pengaruh iradiasi +kondisi gelap pada suhu 23±1oC. +sinar gamma terhadap pertumbuhan dan perkembangan +Kegiatan penelitian dirancang secara acak +embrio somatik, dan 3) mendapatkan nilai LD dan +20 lengkap dengan 10 ulangan. Peubah yang diamati adalah +LD pada kopi Robusta klon BP 436. +50 persentase eksplan yang membentuk kalus, bobot basah +kalus, pertambahan bobot basah kultur, dan visualisasi +kalus (warna dan kekompakan kalus) yang dihasilkan. +BAHAN DAN METODE +Induksi Mutasi dan Regenerasi Embrio Somatik +Penelitian dilaksanakan di Laboratorium +Hasil Mutasi Iradiasi Sinar Gamma +Kultur Jaringan, Balai Penelitian Tanaman Industri dan +Induksi mutasi menggunakan sinar gamma +Penyegar (Balittri), Parungkuda, Sukabumi, mulai bulan +dilakukan pada kalus embriogenik kopi Robusta BP 436. +Mei 2017 sampai Desember 2018. Iradiasi sinar gamma +Peralatan iradiasi menggunakan gamma chamber dengan +dilakukan di Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi +sumber radiasi berasal dari cobalt 60. Botol kultur berisi +(PATIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), +3 klam kalus embriogenik diiradiasi sinar gamma pada +Jakarta. Penelitian terdiri dari dua rangkaian kegiatan, +dosis 0 (kontrol), 10, 20, 30, 40, dan 50 Gy. Kalus +yaitu: 1) induksi kalus kopi Robusta BP 436, 2) induksi +hasil iradiasi dan tanpa iradiasi kemudian disubkultur ke +mutasi dan regenerasi embrio somatik hasil mutasi +media regenerasi. Media regenerasi menggunakan +iradiasi sinar gamma. +43 J. TIDP 6(1), 41-50 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p41-50 +media MS dengan konsentrasi ½ dari normal (Ibrahim et pada taraf 5%. Analisis data dilakukan dengan program +al., 2015). Perlakuan media yang diuji adalah SAS 9.1. +penambahan ZPT kinetin 2 mg/l tanpa GA dan +3 +menggunakan GA 1 mg/l. Sebelum disubkultur, +3 +kumpulan kalus embriogenik ditimbang dengan berat HASIL DAN PEMBAHASAN +±0,2 gr. Kultur kemudian diinkubasi dalam ruang +kultur gelap bersuhu 23±1oC. Embrio somatik fase Induksi Kalus Kopi Robusta BP 436 +torpedo yang terbentuk disubkultur ke media Persentase terbentuknya kalus kopi Robusta +perkecambahan menggunakan media MS yang diberi BP 436 memperlihatkan tidak ada perbedaan yang nyata +BAP 0,3 mg/l. antar perlakuan yang diuji (Gambar 1). Hal ini +Rancangan penelitian menggunakan rancangan menunjukkan bahwa semua perlakuan yang diuji dapat +acak lengkap 2 faktor. Faktor pertama konsentrasi sinar menginduksi pembentukan kalus. Kalus mulai terbentuk +gamma (0, 10, 20, 30, 40, dan 50 Gy) dan faktor kedua di bekas potongan daun 4 minggu setelah dikulturkan +adalah taraf GA (0 dan 1 mg/l). Perlakuan diulang 10 pada media induksi tahap awal. Pembentukan kalus awal +3 +kali, satu ulangan terdiri dari 3 kumpulan kalus pada media induksi ini lebih lama satu minggu +embriogenik. Peubah yang diamati adalah jumlah dibandingkan dengan hasil penelitian Ibrahim, Hartati, +embrio somatik fase torpedo yang berhasil terbentuk Rubiyo, Purwito, & Sudarsono (2015) pada kopi +per klam kalus. Arabika, serta hasil penelitian Ibrahim & Hartati (2017) +Selanjutnya, nilai radiosensitivitas (LD dan pada kopi Robusta yang menggunakan media dengan +20 +LD ) dihitung berdasarkan kemampuan kalus hasil kombinasi ZPT 2,4-D 9,04 μM ditambah thidiazuron +50 +iradiasi yang dapat beregenerasi. Kalus yang mampu 13,62 μM atau 22,70 μM, namun sama dengan +beregenerasi mencerminkan embrio somatic yang perlakuan kombinasi lainnya. Hal yang sama juga +mampu tumbuh dan berkembang (hidup). Respons dilaporkan oleh Etienne et al. (2018) yang menyatakan +regenerasi setelah perlakuan radiasi sinar gamma bahwa pembentukan kalus awal pada kopi Arabika +dianalisis menggunakan program curve expert 1.3 untuk memerlukan waktu tiga minggu, lebih cepat +menentukan nilai LD 20 dan LD 50 . dibandingkan dengan penelitian Landey et al. (2013) +yang mendapatkan kalus awal 1 bulan setelah induksi. +Analisis Data Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan +Data yang diperoleh dianalisis ragam, apabila kombinasi dan konsentrasi ZPT, serta varietas kopi +hasilnya berbeda nyata dilanjutkan dengan uji beda rata- yang digunakan. +rata menggunakan Duncan Multiple Range Test (DMRT) +Gambar 1. Persentasi terbentuknya kalus kopi Robusta BP 436 pada beberapa perlakuan zat pengatur tumbuh 2-iP +Figure 1. Percentage of Robusta coffee BP 436 callus formation in several 2-iP growth regulator treatments +44 Radiosensitivitas Kalus Embriogenik Kopi Robusta Bp 436 Terhadap Iradiasi Sinar Gamma +(Meynarti Sari Dewi Ibrahim, Enny Randriani, Laela Sari, dan Anne Nuraini) +Gambar 2. Rataan bobot basah kalus kopi Robusta BP 436 pada beberapa perlakuan zat pengatur tumbuh 2-iP +Figure 2. The average fresh weight of Robusta coffee BP 436 callus in several 2-iP growth regulator treatments +Berdasarkan bobot basah kalus, bobot terbesar merupakan kalus embriogenik, sementara kalus yang +ditemukan pada perlakuan kombinasi 2,4-D 4,52 μM cokelat atau putih seperti kapas bukan kalus +ditambah 2-iP 19,72 μM, dan terendah pada 2,4-D embriogenik. Kalus yang tidak embriogenik tidak dapat +beregenerasi, sehingga tidak dapat digunakan. Warna +4,52 μM ditambah 2-iP 0,00 μM. Pada Gambar 2 +kalus yang terbentuk pada penelitian ini hampir sama +terlihat bahwa semakin tinggi konsentrasi 2-iP yang +dengan penelitian Wang et al. (2018) yang +diberikan, penambahan bobot basah semakin +menggunakan ZPT NAA dan thidiazuron. Namun +meningkat. Hal ini memperlihatkan bahwa penambahan +berbeda dengan hasil penelitian Ibrahim & Hartati +konsentrasi 2-iP lebih dari 19,72 μM dapat +(2017) pada kopi Robusta klon BP 308 yang +menghasilkan kalus yang lebih banyak. Bertambah +menghasilkan kalus berwarna putih kekuningan saja. +banyaknya kalus yang terbentuk menjadikan bobot basah +Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan +semakin meningkat. Pemberian ZPT 2,4-D tanpa +jenis kopi dan komposisi ZPT yang digunakan. +penambahan 2-iP memperlihatkan hasil kurang baik jika +dibandingkan dengan yang dikombinasikan dengan 2-iP. +Induksi Mutasi dan Regenerasi Kalus +Berat kalus tanpa pemberian 2-iP terlihat lebih rendah +Embriogenik Hasil Mutasi Iradiasi Sinar +dibandingkan dengan kombinasi antara 2,4-D dan 2-iP. +Gamma +Hal ini dimungkinan karena sifat morfogenesis pada +Hasil analisis statistik menunjukkan tidak +kultur jaringan sangat tergantung pada rasio antara +terdapat interaksi yang nyata antar perlakuan dosis +auksin dan sitokinin yang diberikan. Auksin berperan +iradiasi sinar gamma dan perlakuan GA . Namun, secara +dalam menstimulasi pertumbuhan sel, sedangkan 3 +tunggal perlakuan dosis iradiasi pada kalus kopi Robusta +sitokinin dapat meningkatkan pembelahan, +BP 436 menunjukan interaksi yang nyata 3 bulan setelah +pertumbuhan, dan perkembangan kultur sel tanaman. +iradiasi, sementara pemberian GA tidak menunjukkan +Kombinasi antar keduanya akan menghasilkan 3 +perbedaan yang nyata. Gambar 3 menunjukkan bahwa +pertumbuhan dan perkembangan sel yang cepat, +peningkatan dosis iradiasi dapat menurunkan bobot +sehingga dapat terbentuk kalus. Hasil penelitian +basah kultur. Hal ini mengindikasikan bahwa dosis +sebelumnya yang dilakukan oleh Arimarsetiowati +iradiasi sinar gamma yang tinggi dapat menghambat +(2011) dan Ibrahim et al. (2015) menunjukkan bahwa +pertumbuhan dan perkembangan kalus embriogenik +pembentukan kalus kopi juga memerlukan kombinasi +kopi Robusta BP 436. Penurunan bobot basah kultur +sitokinin dan auksin. +juga terlihat pada kalus embriogenik gandum (Setiawan, +Kalus kopi Robusta BP 436 yang dihasilkan +Khumaida, & Dinarti, 2015) dan kalus tebu (Yasmin et +berwarna putih kekuningan, cokelat, dan sebagian kecil +al., 2011) setelah diiradiasi sinar gamma. +putih seperti kapas. Kalus yang putih kekuningan +45 J. TIDP 6(1), 41-50 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p41-50 +Gambar 3. Pengaruh beberapa dosis iradiasi sinar gamma terhadap bobot basah kultur kopi Robusta BP 436 setelah 3 bulan di media +regenerasi +Figure 3. Effect of several doses of gamma irradiation on the fresh weight of Rabusta coffee BP 436 callus culture after 3 months in regeneration +media +Gambar 4. Pengaruh penambahan GA pada bobot basah kultur kopi Robusta BP 436 setelah 3 bulan di media regenerasi +3 +Figure 4. Effect of GA addition on the fresh weight of Robusta coffee BP 436 culture after 3 months in regeneration media +3 +Penambahan GA 1 mg/l pada media kultur meningkatkan jumlah embrio somatik fase torpedo yang +3 +selama 3 bulan memperlihatkan hasil yang tidak nyata terbentuk secara signifikan, namun tidak pada mutan +(Gambar 4). Hal ini diduga proses regenerasi kalus putatif hasil iradiasi sinar gamma. Hal ini sejalan dengan +membentuk embrio somatik kopi Robusta BP 436 penelitian sebelumnya, yaitu penambahan GA 1 mg/l +3 +membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan, sehingga di media regenerasi pada kopi Robusta klon BP 308 +pemberian GA yang berperandalam proses pemecahan dapat meningkatkan jumlah embrio somatik fase +3 +dormansi dan perkecambahan belum terlihat torpedo yang terbentuk (Ibrahim & Hartati, 2017). +pengaruhnya. Pada Tabel 1 dapat dilihat, jumlah embrio +Regenerasi kalus hasil perlakuan iradiasi sinar somatik fase torpedo yang terbentuk menurun seiring +gamma (10, 20, 30, 40, dan 50 Gy), dan kalus yang dengan meningkatnya dosis iradiasi sinar gamma. Hal ini +tidak diiradiasi (kontrol) memperlihatkan adanya diduga akibat terjadinya kerusakan organel di dalam sel, +perbedaan yang nyata pada perlakuan media yang diuji. sehingga proses aktifitas dan metabolisme sel menjadi +Pada kontrol, penambahan GA 1 mg/l dapat terganggu. Kerusakan sel akibat dosis tinggi iradiasi +3 +46 Radiosensitivitas Kalus Embriogenik Kopi Robusta Bp 436 Terhadap Iradiasi Sinar Gamma +(Meynarti Sari Dewi Ibrahim, Enny Randriani, Laela Sari, dan Anne Nuraini) +Tabel 1. Jumlah embrio somatik fase torpedo yang beregenerasi dari kalus embriogenik setelah perlakuan dosis iradiasi sinar gamma +Table 1. The number of somatic embryos of torpedo phase regenerating from the embryogenic callus of Robusta coffee BP 436 after gamma ray +irradiation doses treatment +Dosis iradiasi sinar gamma Jumlah embrio somatik fase torpedo yang terbentuk +Kinetine 2 mg/l + GA 0 m/l Kinetine 2 mg/l + GA 1 m/l +3 3 +0 Gy 42,80 a B 49,70 a A +10 Gy 41,30 a A 44,50 ab A +20 Gy 34,50 b A 39,50 b A +30 Gy 20,70 c A 25,30 c A +40 Gy 17,20 cd A 18,20 c A +50 Gy 9,9 d A 8,90 d A +Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil yang sama pada kolom yang sama dan huruf besar yang sama pada baris yang sama tidak +berbeda nyata berdasarkan uji Duncan pada taraf 5% +Note : Numbers followed by the same lower case letters on the same row and the same uppercase letters on the same column were not +signicantly different at DMRT 5% +Gambar 5. Persentase kalus kopi Robusta BP 436 yang mampu beregenerasi pada beberapa konsentrasi iradiasi sinar gamma. +Figure 5. Percentage of Robusta coffee BP 436 callus that is regenerating at several concentrations of gamma ray irradiation +diduga dapat mengakibatkan pertumbuhan dan Y=a+bx+cx2+dx3. Dari persamaan tersebut +perkembangan kopi Robusta BP 436 menjadi didapatkan nilai LD berada pada iradiasi sinar gamma +20 +terhambat. Terhambatnya pertumbuhan dan 16,81 Gy, sementara LD pada dosis 28,52 Gy +50 +perkembangan ditunjukkan oleh warna kalus yang (Gambar 5). +menghitam menandakan terjadinya nekrotis (kematian Nilai LD dan LD pada penelitian ini tidak +20 50 +sel). Dosis tinggi iradiasi sinar gamma menghasilkan jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh Suhesti et al. +radikal bebas dalam bentuk hidroksil. Radikal hidroksil/ (2015) pada kalus tebu, yaitu 12,57 Gy dan 28,88 Gy. +hidrogen peroksida akan menyebabkan kerusakan Penurunan proliferasi kalus tebu juga dilaporkan oleh +fisiologis berupa terhambatnya proses pembelahan dan Yasmin et al. ( 2011) pada iradiasi sinar gamma 20 Gy. +diferensiasi sel dan kerusakan gen jika radikal hidroksil Nilai LD kopi Robusta BP 436 berada pada dosis +50 +tersebut menempel pada rantai nukleotida yang iradiasi sinar gamma 28,52 Gy. Pada penelitian ini dosis +menyebabkan rusaknya DNA (Suharsono, Muhammad, iradiasi yang sangat mendekati nilai LD adalah dosis 30 +50 +& Purwito, 2009). Gy. Keragaan kalus embrio somatik yang mampu +Nilai LD dan LD dari persentase kalus kopi beregenerasi dan berkecambah dari populasi mutan +20 50 +Robusta BP 436 yang mampu beregenerasi didapatkan putatif pada perlakuan dosis iradiasi 30 Gy dapat dilihat +dalam bentuk kurva polinomial dengan persamaan pada Gambar 6 D. Kalus berwarna hitam adalah kalus +47 J. TIDP 6(1), 41-50 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p41-50 +Gambar 6. Keragaan pertumbuhan dan perkembangan embrio somatik kopi Robusta BP 436 hasil iradiasi sinar gamma: (A) kalus dari +eksplan daun kopi, (B) kalus embriogenik berhasil tumbuh dan berkembang dari perlakuan iradiasi 10 Gy, (C) kalus tidak +berhasil tumbuh dan berkembang dari perlakuan iradiasi 50 Gy, (D) kalus yang diiradiasi 30 Gy di bawah mikroskop +(kalus berwarna hitam adalah kalus yang mengalami nekrosis), (E) embrio somatik kopi perlakuan iradiasi 30 Gy fase +kecambah, (F) embrio somatik kopi perlakuan kontrol (tidak diiradiasi) fase kecambah +Figure 6. Performance of growth and development of somatic embryos of Robusta coffee BP 436 generated from gamma ray irradiation: (A) calli +from explants of coffee leaves, (B) embryogenic calli successfully grew and developed from 10 Gy irradiation treatment, (C) calli did not +grow and develop from 50 Gy irradiation treatment, (D) calli irradiated 30 Gy under a microscope (black calli are calli with necrosis), +(E) somatic embryo of coffee clone with irradiation treatment of 30 Gy at germination phase, (F) coffee somatic embryo of coffee clon in +control treatment (not irradiated) at germination phase +yang mengalami nekrotis, sementara kalus yang Noor, Ibrahim, & Mohamad (2016) meradiasi kalus +berwarna putih kekuningan merupakan kalus yang jeruk dari eksplan nucellus menunjukkan penurunan +mampu bertahan. Sel-sel kalus yang mengalami pertumbuhan kalus pada 40 Gy. +kerusakan disebabkan oleh paparan dari sinar gamma. Selain nilai LD , radiosensitivitas juga dapat +50 +Keragaan kecambah kopi Robusta BP 436 yang diberi diamati dari adanya hambatan pertumbuhan, terjadinya +perlakuan iradiasi sinar gamma 30 Gy dan kontrol mutasi somatik, patahan kromosom, serta perubahan +(tanpa iradiasi) dapat dilihat pada Gambar 6 E dan 6 F. jumlah dan ukuran kromosom (Herison, Sutjahjo, & +Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Aisyah, 2008). Hasil penelitian terdahulu menyatakan +oleh Mahadevamma, Sahijram, Kumari, & Shankarappa bahwa perbedaan tingkat radiosensitivitas suatu eksplan +(2012) pada kalus papaya, juga mendapatkan nilai LD terhadap iradiasi dipengaruhi oleh bentuk fisik (besar +50 +di sekitar 30 Gy. Pada tanaman sagu pembentukan kecil) dan morfologi (Roux, Brunner, Morpurgo, & +embrio somatik terendah diperoleh pada kontrol dan 25 Van Duren, 1994), kondisi fisiologis, genetik, serta +Gy (Riyadi & Sumaryono, 2016). Sementara Rohani, faktor lingkungan, seperti kadar air eksplan, +Kamal, Rajinder, & Mohd-Nazir (2012) mendapatkan penyimpanan pasca iradiasi, dan suhu saat inkubasi +nilai LD pada 40 Gy pada kalus embriogenik kelapa (Soeranto, 2003). Selain itu, faktor yang mengakibatkan +50 +sawit yang berasal dari eksplan embrio zygotik. perbedaan nilai LD adalah kandungan kadar oksigen +50 +Nilai LD dari kalus kopi Robusta BP 436 yang dan molekul air (HO) dalam materi yang diiradiasi. +50 2 +diperoleh belum tentu sama jika iradiasi sinar gamma Semakin banyak oksigen dan HO, maka akan semakin +2 +dilakukan pada genotipe kopi Robusta yang berbeda. banyak pula radikal bebas yang terbentuk, sehingga +Perbedaan nilai LD telah dilaporkan oleh Setiawan et tanaman menjadi lebih peka terhadap iradiasi sinar +50 +al. (2015) pada kalus gandum varietas dewata, nias, dan gamma. +selayar, dengan nilai LD secara berurutan adalah +50 +33,63; 33,05; dan 24,29. Selain itu, perbedaan sumber KESIMPULAN +eksplan juga dilaporkan dapat memengaruhi nilai LD . +50 +Perbedaan ini terlihat pada kalus embriogenik jeruk Media terbaik untuk menginduksi kalus kopi +yang diiradiasi oleh Ling, Chia, Hussein, & Harun Robusta BP 436 adalah media ½ MS yang diberi 2,4-D +(2008) berada di angka 27 Gy, sementara Agisimanto, 4,52 μM + 2-iP 19,72 μM. Penambahan GA 1 mg/l +3 +48 Radiosensitivitas Kalus Embriogenik Kopi Robusta Bp 436 Terhadap Iradiasi Sinar Gamma +(Meynarti Sari Dewi Ibrahim, Enny Randriani, Laela Sari, dan Anne Nuraini) +pada media regenerasi dapat meningkatkan jumlah Direktorat Jenderal Perkebunan. (2017). Statistik perkebunan +embrio somatik yang mampu beregenerasi, namun tidak Indonesia 2015-2017: Kopi. Jakarta: Direktorat +pada kalus yang dimutasi sinar gamma. Penggunaan Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. +iradiasi sinar gamma di atas 30 Gy dapat menghambat +Etienne, H., Breton, D., Breitler, J.-C., Bertrand, B., +penambahan bobot basah kultur. Embrio somatik paling +Déchamp, E., Awada, R., … Ducos, J.-P. (2018). +banyak dihasilkan pada perlakuan tanpa iradiasi (0 Gy) +Coffee somatic embryogenesis: How did research, +dan menurun pada dosis di atas 10 Gy. Nilai LD dan +20 experience gained and innovations promote the +LD dari kopi Robusta BP 436 adalah 16,81 dan 28,52 +50 commercial propagation of elite clones from the two +Gy. cultivated species? Frontiers in Plant Science, 9, 1–21. +https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01630 +UCAPAN TERIMA KASIH +Herison, C., Sutjahjo, S. H., & Aisyah, S. I. (2008). Induksi +Ucapan terima kasih disampaikan kepada mutasi melalui iradiasi sinar gamma terhadap benih +untuk meningkatkan keragaman populasi dasar jagung +Kepala Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian +(Zea mays L.). Jurnal Akta Agrosia, 11(1), 57–62. +RI yang telah mendanai penelitian ini melalui program +KP4S tahun anggaran 2017–2018. +Ibrahim, M. S. D., Hartati, R. R. S., Rubiyo, Purwito, A., & +Sudarsono. (2015). The Induction of Primary and +DAFTAR PUSTAKA +Secondary Somatic Embryogenesis for Arabica Coffee +Propagation. Journal of Tropical Crop Science, 2(3), 6– +Agisimanto, D., Noor, N. M., Ibrahim, R., & Mohamad, A. 13. +(2016). Gamma irradiation effect on embryogenic +callus growth of Citrus reticulata cv. limau madu. Sains Ibrahim, M. S., & Hartati, S. (2017). Peningkatan induksi +Malaysiana, 45(3), 329–337. kalus embriogenik dan konversi embrio somatik kopi +Robusta klon BP 308. Jurnal Tanaman Industri dan +Aisyah, S. I., Aswidinnoor, H., Saefuddin, A., Marwoto, B., Penyegar, 4(3), 121–132. +& Sastrosumarjo, D. S. (2009). Induksi mutasi pada +stek pucuk anyelir (Dianthus caryophyllus Linn.) Jain, S. M. (2010). Mutagenesis in crop improvement under +melalui iradiasi sinar gamma. Jurnal Agronomi the climate change. Romanian Biotechnological Letters, +Indonesia, 37(1), 62–70. 15(2), 88–106. +Arimarsetiowati, R. (2011). Pengaruh auksin 2,4-D dan Kiong, A. L. P., Lai, A. G., Hussein, S., & Harun, A. R. +sitokinin 2-ip terhadap pembentukan embriogenesis (2008). Physiological responsses of Orthosiphon +somatik langsung pada eksplan daun Coffea arabica L. stamineus plantles to gamma irradiation. American- +Pelita Perkebunan, 27(2), 68–76. Eurasian Journal of Sustainable Agriculture, Vol. 2, pp. +135–149. +Asadi. (2013). Pemuliaan mutasi untuk perbaikan terhadap +umur dan produktivitas pada kedelai. Jurnal Landey, R. B., Cenci, A., Georget, F., Bertrand, B., +AgroBiogen, 9(3), 135–142. Camayo, G., Dechamp, E., … Etienne, H. (2013). +https://doi.org/10.1128/JB.01278-12 High genetic and epigenetic stability in coffea Arabica +plants derived fro embryogenesis as revealed by +Bermawie, N., Meilawati, N., Purwiyanti, S., & Melati. AFLP, MSAP and the phenotypic variation rate. PLOS +(2015). Pengaruh iradiasi sinar gamma (60Co) ONE, 8(2), 1–15. +terhadap pertumbuhan dan produksi jahe putih kecil +(Zingiber officinale var. amarum). Jurnal Littri, 21(2), Lestari, E. G. (2012). Combination of somaclonal variation +47–56. and mutagenesis for crop improvement. Jurnal +AgroBiogen, 8(1), 38–44. +Bibi, S., Khan, I. A., Bughio, H. U. R., Odhano, I. A., Asad, https://doi.org/10.21082/jbio.v8n1.2012.p38-44 +M. A., & Khatri, A. (2009). Genetic differentiation +of rice mutants based on morphological traits and Ling, A. P., Chia, J. Y., Hussein, S., & Harun, A. R. (2008). +molecular marker (RAPD). Pakistan Journal of Botany, Physiological responsses of Citrus sinensis to gamma +41(2), 737–743. irradiation. World Applied Sciences Journal, 5(1), 12– +19. +Datta, S. (2000). Mutation studies on garden +Chrysanthemum. Scientific Horticulture, 7, 159–199. Mahadevamma, M., Sahijram, L., Kumari, V., & +Shankarappa, T. H. (2012). In vitro mutation studies +in papaya (Carica papaya L .). CIBTech Journal of +Biotechnology, 1(1), 49–55. +49 J. TIDP 6(1), 41-50 Maret, 2019 +dx.doi.org/10.21082/jtidp.v6n1.2019.p41-50 +Mba, C. (2013). Induced mutation unleash the potentials of Soeranto, H. (2012). Pemanfaatan Teknologi Nuklir untuk +plant genetic resources for food and agriculture. Pemuliaan Sorghum. In Workshop on the Current Status +Agronomy, 3, 200–231. and Challenges in Sorghum Development in Indonesia (p. +120p.). Bogor: Seameo Biotrop. +Penna, S., & Jain, S. M. (2017). Mutant resources and +mutagenomics in crop plants. Journal of Food and Suharsono, Muhammad, A., & Purwito, A. (2009). +Agriculture, 29(9), 651–657. Pembentukan tanaman cabai haploid melalui induksi +https://doi.org/10.9755/ejfa.2017.v29.i9.86 ginogenesis dengan menggunakan serbuk sari yang +Puslitkoka. (2016). Kopi: Sejarah, Botani, Proses, Produksi, diradiasi sinar gamma. J.Agron.Indonesia, 37(2), 123– +Pengolahan, Produk Hilir, dan Sistem Kemitraan (T. 129. +Wahyudi, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University. +Suhesti, S., Khumaida, N., Wattimena, G. A., Syukur, M., +Husni, A., & Hadipoentyanti, E. (2015). Gamma +Riyadi, I., & Sumaryono. (2016). Effect of gamma irradiation irradiation and in vitro selection could increase +on the growth and development of sago palm drought tolerance in sugarcane. International Journal of +(Metroxylon sagu Rottb.) Calli. Indones. J. Agric. Sci., Sciences: Basic and Applied Research, 23(2), 370–380. +17(1), 35–40. +Tah, P. R., & Saxena, S. (2009). Induced synchrony in pod +Rohani, O., Kamal, S. R., Rajinder, S., & Mohd-Nazir, B. maturity in mungbean (Vigna radiata). International +(2012). Mutation induction using gamma irradiation Journal of Agriculture and Biology, 11(3), 321–324. +on oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) cultures. Journal of +Oil Palm Research, 24(AUGUST), 1448–1458. U.S. Environmental Protection Agency. (2010). Gamma +radiation scanning sampling and analysis plan area IV +Roslim, D. I., Herman, & Fiatin, I. (2015). Lethal dose 50 radiological study Santa Susana Field Laboratory +(LD50) of mungbean (Vigna radiata L. Wilczek) Ventura County, California. San Francisco. +cultivar kampar. Sabrao Journal of Breeding and Genetics, +47(4), 510–516. Wang, Y.C., Lin, M.Z., Huang, B., Chung, H. & Chen, +J.C. 2018. Thidiazuron enhanced somatic +Roux, N., Brunner, H., Morpurgo, R., & Van Duren, M. embryogenesis from callus lines of Arabica coffee and +(1994). The Improvement and Testing of Musa: A subsequent plant regeneration. Acta Biologica +global Partnership. In D. Jones (Ed.), First global Cracoviensia Series Botanica, 60(2), 35–44. +Conference of the International Musa Testing Program. https://doi.org/10.24425/118053 +Montpellier: Parc Scientifique Agropolis. +Yalindua, A., Sudarsono, Setiawan, A., & Bintoro, H. M. H. +Sari, L., Purwito, A., Sopandie, D., Purnamaningsih, R., & (2014). The aplication of mutation induction by +Sudarmanowati, E. (2015). Pengaruh iradiasi sinar gamma irradiation on cultivars yam (Dioscorea alata +gamma pada pertumbuhan kalus dan tunas tanaman L.) from Banggai Island, Indonesia. International +gandum (Triticum aestivum L.). Ilmu Pertanian, 18(1), Journal of Agronomy and Agricultural Research, 5(2), 46– +44–50. 54. +Setiawan, R. B., Khumaida, N., & Dinarti, D. (2015). Yamaguchi, H., Shimizu, A., Degi, K., & Morishita, T. +Induksi mutasi kalus embriogenik gandum (Triticum (2008). Effects of dose and dose rate of gamma ray +aestivum L.) melalui iradiasi sinar gamma untuk irradiation on mutation induction and nuclear DNA +toleransi suhu tinggi. Jurnal Agronomi Indonesia, 43(1), content in chrysanthemum. Breeding Science, 58, 331– +36–44. cek penulisan 335. https://doi.org/Doi 10.1270/Jsbbs.58.331 +Singh, N., & Balyan, H. (2009). Induced mutations in bread Yasmin, S., Khan, I. A., Khatri, A., Seema, N., Siddiqui, M. +wheat (Triticum aestivum L.) CV. ‘Kharchia 65’ for A., & Bibi, S. (2011). Plant regeneration from +reduced plant height and improve grain quality traits. irradiated embryogenic callus of sugarcane. Pakistan +Advances in Biological Research, 3(5–6), 215–221. Journal of Botany, 43, 2423–2426. +Soeranto, H. (2003). Peran iptek nuklir dalam pemuliaan Yunita, R., Khumaida, N., Sopandie, D., & Mariska, I. +tanaman untuk mendukung industri pertanian. In (2016). Pengaruh iradiasi sinar gama terhadap +Prosiding Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Penelltlan Dasar pertumbuhan dan regenerasi kalus padi varietas +IImu Pengetahuan dan Teknologl Nuklir (pp. 308–316). ciherang dan inpari 13. Jurnal Agro Biogen, 10(3), +Yogyakarta. lihat cara penulisan prosiding 101–108. +50 MITRA BESTARI +JURNAL TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR +VOLUME 6 NOMOR 1 2019 +Dr. Ir. I Ketut Ardana, M.Si +Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan - Sosial Ekonomi Pertanian +Dr. Amzul Rifin, S.P., M.A. +Institut Pertanian Bogor - Agribisnis +Prof. Dr. Ir. Nur Richana, M.Si +Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian +Teknologi Pascapanen +Prof. Dr. Ir. Sutrisno, M.Agr. +Institut Pertanian Bogor - Pascapanen Pertanian +Prof (R). Dr. Ika Mariska Soedharma +Masyarakat Kelapa Sawit Indonesia - Bioteknologi Pertanian +Dr. Ika Roostika Tambunan, S.P.,b M.Si +Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik +Bioteknologi Pertanian KETENTUAN PENULISAN NASKAH +JURNAL TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR +CAKUPAN Bahan dan Metode: Memuat uraian tentang tempat +“Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar” (Journal of dan waktu, bahan, tahapan pelaksanaan, dan metode +Industrial and Beverage Crops) merupakan publikasi ilmiah analisis yang digunakan. +yang memuat hasil penelitian tanaman industri dan +penyegar yang belum pernah dipublikasikan. Hasil dan Pembahasan: Hasil yang dikemukakan +relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, +PENGAJUAN NASKAH serta metode dan peubah yang digunakan. Pembahasan +Naskah yang diajukan belum pernah diterbitkan atau ditulis dengan ringkas, fokus pada interpretasi dari hasil +tidak sedang dalam proses evaluasi publikasi lain, telah yang diperoleh, dan bukan merupakan pengulangan dari +mendapat persetujuan dari tim penulis sebagai pihak bagian hasil. +yang sama-sama bertanggung jawab terhadap naskah. a. Tabel: Tabel diberi judul singkat tetapi jelas dengan +Naskah dikirim dan diberi pengantar dari kepala unit keterangan dan sumber secukupnya sehingga +kerja disertai file elektronik kepada: disajikan secara mandiri. Semua simbol, istilah, dan +Redaksi Jurnal Tanaman Industri dan Penyegar singkatan dalam tabel harus dijelaskan pada +Jl. Raya Pakuwon Km 2 Parungkuda, Sukabumi keterangan. Tiap tabel diberi nomor secara +43357 e-mail: uppublikasi@gmail.com. berurutan dan diulas di dalam naskah. Judul, +keterangan, dan sumber ditulis dalam Bahasa +PENYIAPAN NASKAH +Indonesia dan Bahasa Inggris. +Naskah: Ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa +b. Gambar dan foto: Tiap gambar dan foto diberi +Inggris, diketik pada kertas HVS ukuran A4 dengan +nomor secara berurutan dan diulas dalam naskah. +jarak 2 spasi, dalam format Microsoft Office Word, jenis +Semua simbol dan singkatan harus dijelaskan. Judul, +dan ukuran font Times New Roman 12, dan disarankan +keterangan, dan sumber ditulis dalam Bahasa +tidak lebih dari 20 halaman. Susunan naskah terdiri dari: +Indonesia dan Bahasa Inggris. Resolusi gambar dan +Judul, Nama dan Institusi Penulis, Abstrak dan Kata +foto disarankan tidak lebih dari 300 dpi dengan +kunci, Abstract dan Keywords, Pendahuluan, Bahan dan +kualitas normal. +Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan, Ucapan +Terimakasih (apabila diperlukan), dan Daftar Pustaka. c. Grafik dan diagram: Grafik dan diagram dibuat +dengan garis yang cukup tebal sehingga +Judul: Ringkas, jelas, menggambarkan isi dan substansi memungkinkan penciutan dalam proses pencetakan. +tulisan, tidak lebih dari 15 kata, ditulis dalam Bahasa Tiap grafik dan diagram diberi nomor secara +Indonesia dan Bahasa Inggris dengan huruf kapital. berurutan dan diulas dalam naskah. Semua simbol, +istilah, dan singkatan harus dijelaskan. Judul, +Nama dan Institusi Penulis: Nama penulis ditulis keterangan, dan sumber ditulis dalam Bahasa +lengkap tanpa gelar, penulis pertama adalah penulis Indonesia dan Bahasa Inggris. +utama. Nama dan alamat institusi ditulis lengkap untuk +penulis pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, serta Kesimpulan: Uraian singkat dalam bentuk kalimat +dilengkapi alamat email penulis korespondensi dan utuh yang menjawab tujuan dan permasalahan +diberikan tanda *. penelitian, bila perlu dilengkapi dengan saran atau +implikasi. +Abstrak: Merupakan intisari dari seluruh tulisan, +memuat masalah, tujuan, metode (dilengkapi tempat Ucapan Terima Kasih: Ditujukan kepada pihak yang +dan waktu), dan hasil penelitian. Ditulis satu paragraf telah membantu dalam menyelesaikan kegiatan atau +dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta tidak pendanaan. +lebih dari 250 kata. +Daftar Pustaka: Jumlah pustaka minimal sepuluh dan +Kata kunci: Kata yang mewakili isi naskah, dapat 80% berasal dari sumber acuan primer, serta dianjurkan +berupa kata tunggal atau majemuk, terdiri atas tiga terbitan lima tahun terakhir. Daftar pustaka disusun +sampai dengan lima kata, dan ditulis dalam Bahasa secara alfabetis, nama penulis yang sama ditulis lengkap +Indonesia serta Bahasa Inggris dan disusun berdasarkan tahun terlama. Penulisan daftar +pustaka dan sitasi dalam naskah mengacu pada American +Pendahuluan: Memuat latar belakang, perumusan Psychological Association 6th edition (APA) style. Penjelasan +masalah, tujuan, dan sitasi pustaka yang relevan. cara penulisan daftar pustaka dan sitasi dapat diunduh di +http://balittri.litbang.pertanian.go.id/index.php/publi +kasi/category/58-ketentuan-penulisan Contoh penulisan sitasi: Contoh penampilan tabel: +1. Satu atau dua orang penulis Tabel 1. Pengaruh berbagai jenis tanaman penaung terhadap persentase +Herman & Pranowo (2013) tanaman berbuah tanaman kopi Arabika umur 9 bulan +Table 1. Effect of various shading trees on percentage of fruit set of coffee at 9 +2. Nama penulis 3 sampai 5, nama belakang untuk +months old +semua penulis ditulis pada saat pertama kali, +Jenis tanaman Intensitas cahaya matahari Tanaman berbuah +selanjutnya hanya nama belakang penulis pertama penaung (%) (%) +diikuti et al. Ceremai 80 30,56 a +Belimbing wuluh 66 22,22 a +Waller, Bigger, Hillocks, & Ruth (2007) +Kayumanis 78 16,67 a +Waller et al. (2007) Gliricidia 34 83,34 b +3. Nama penulis 6 atau lebih, hanya nama belakang KK (%) - 42,82 +penulis pertama diikuti et al. Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom +yang sama tidak berbeda nyata pada uji Tukey taraf 5% +Karmawati et al. (2010) +Notes : Numbers followed by the same letter in the same column are not +4. Sitasi lebih dari satu dalam satu pernyataan disusun significantly different at Tukey test 5% level +berdasarkan tahun terlama. +(Midgarden & Lira, 2006; Martono et al., 2013 ) Contoh penampilan gambar/foto: +5. Nama penulis yang sama dalam tahun yang sama +dengan publikasi berbeda dibubuhi huruf (a,b,c, dan +seterusnya) pada tahun publikasi. +(Widyotomo, 2012a; Widyotomo, 2012b) +Contoh penulisan daftar pustaka: +Artikel Jurnal +Herman, M., & Pranowo, D. (2013). Pengaruh mikroba a b +pelarut fosfat terhadap pertumbuhan dan serapan hara +P benih kakao (Theobroma cacao L.). Buletin Riset Gambar 1. Pertumbuhan bibit kakao hibrida: (a) tanpa perlakuan dan (b) +perlakuan benih dengan media tanam +Tanaman Rempah dan Aneka Tanaman Industri, 4(2), +Figure 1. Growth of hybrid cacao seedlings: (a) without treatment and (b) with +129–138. seed treatment and planting medium +Buku Contoh penampilan grafik/diagram: +Karmawati, E., Mahmud, Z., Syakir, M., Ardana, I. K., +Munarso, J., & Rubiyo. (2010). Budidaya dan pasca +panen kakao (p. 92). Bogor: Badan Litbang Pertanian. +Artikel dalam buku +Wardiana, E. (2012). Pengembangan konsep interaksi +genotipe dengan lingkungan (GxE) untuk mendukung +rantai nilai kopi. In Rubiyo, Syafaruddin, B. Martono, +R. Harni, U. Daras, & E. Wardiana (Eds.), Bunga +Rampai: Inovasi Teknologi Tanaman Kopi untuk Perkebunan Gambar 1. Pengaruh formula fungisida nabati eugenol dan sitronella +Rakyat (pp. 35–46). Sukabumi: Unit Penerbitan dan terhadap diameter bercak P. palmivora pada buah kakao +Publikasi Balittri. Figure 1. The effect of eugenol and citronella botanical fungicides to colony +diameter of P. palmivora on cocoa pods +Disertasi/Tesis/Skripsi +Milly, P. J. (2003). Antimicrobial properties of liquid smoke +fractions (Master’s Thesis, University of Georgia, +Athens, Georgia). +Naskah Prosiding +Martono, B., Rubiyo, Rudi, T. S., & Udarno, M. L. (2013). +Seleksi pohon induk kopi excelsa. In Prosiding Seminar +Nasional Inovasi Teknologi Kopi: Peran Inovasi Teknologi +Kopi Menuju Green Economy Nasional (pp. 43–46). +Bogor, 28 Agustus 2013. +Naskah Online +Garson, G. D. (2008). Path analysis. Retrieved from +Gambar 1. Peta persepsi petani terhadap atribut benih unggul dan benih lokal +http://www2.faculty.chass.ncsu.edu/garson/pa765/ +Figure 1. Farmer’s perception map for superior and local coffee seed attributes +path.htm. diff --git a/raw/tekno.republika.co.id_berita_qsy5l0463_serangga-dipertimbangkan-jadi-bahan-makanan-di-masa-depan.md b/raw/tekno.republika.co.id_berita_qsy5l0463_serangga-dipertimbangkan-jadi-bahan-makanan-di-masa-depan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f0ad1a58548a7c31e2a1fe7c5c0ad2e6f17713bf --- /dev/null +++ b/raw/tekno.republika.co.id_berita_qsy5l0463_serangga-dipertimbangkan-jadi-bahan-makanan-di-masa-depan.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://tekno.republika.co.id/berita/qsy5l0463/serangga-dipertimbangkan-jadi-bahan-makanan-di-masa-depan +title: "Serangga Dipertimbangkan Jadi Bahan Makanan di Masa Depan | Republika Online" +domain: tekno.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:30:12 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Serangga Dipertimbangkan Jadi Bahan Makanan di Masa Depan | Republika Online + +Serangga kini dipertimbangkan karena tidak mengganggu keseimbangan alam. REPUBLIKA.CO.ID,   JAKARTA -- Demi mempertahankan kelestarian bumi, cepat atau lambat ada penyesuaian bahan makanan yang harus dilakukan manusia. Penggunaan bahan makanan dari serangga kini dipertimbangkan karena tidak mengganggu keseimbangan alam. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah mendesak agar semua orang mulai memanfaatkan sumber daya tersebut. Mengingat masalah pasokan pangan, opsi serangga dianggap pilihan yang cukup berkelanjutan. Pasalnya, pemanfaatan serangga sebagai bahan makanan menjanjikan kebaikan bagi manusia, satwa, maupun lingkungan. Leah Bessa dari perusahaan rintisan Afrika Selatan Gourmet Grubb sepakat serangga bisa menjadi "makanan masa depan". Sebagai gambaran, jangkrik mengeluarkan kurang dari 0,1 persen emisi rumah kaca dibandingkan sapi untuk menghasilkan protein berjumlah sama. Butuh 112 liter air untuk menghasilkan satu gram daging sapi, tetapi hanya kurang dari 23 liter untuk satu gram protein serangga. Meski belum sepopuler daging alternatif, Bessa merasa siapapun yang peduli terhadap ketahanan pangan perlu terbuka pada solusi itu. Walau begitu, tidak bisa juga mengharapkan satu sumber makanan untuk menyelesaikan masalah. Menurut Bessa, masalah sistem pertanian dunia saat ini adalah tidak ada cukup keanekaragaman untuk memenuhi iklim dan lanskap berbeda. Hal yang hebat tentang serangga, dapat dibudidayakan di mana saja, di lingkungan apapun. "Mereka tidak merusak tanah, Anda dapat mengembangkannya dengan produk sampingan dari industri makanan dan mereka penuh dengan nutrisi," ungkapnya, dikutip dari laman The Guardian , Selasa (11/5). Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa gerakan pangan nabati membutuhkan puluhan tahun untuk sampai ke posisi sekarang. Jika serangga dapat mencapai posisi serupa, itu akan menjadi sebuah kemenangan besar. Sementara konsumen barat tidak siap dengan serangga utuh, Bessa percaya mereka tidak selalu menolak inovasi. Produk Entomilk dari perusahaannya terbuat dari larva lalat tentara hitam yang kaya akan lemak dan mineral, termasuk kalsium. Orang-orang mulai menjadi lebih sadar tentang manfaat makanan, tidak hanya bagi tubuh tetapi juga lingkungan. Pikiran mereka jauh lebih terbuka sehingga bersedia untuk mencoba apa yang mereka anggap kotor atau menjijikkan sebelumnya. Menurut laporan oleh Barclays, pasar serangga yang dapat dimakan akan tumbuh menjadi 6,3 miliar dolar AS pada 2030. Sementara, penelitian oleh Sainsbury menemukan 42 persen konsumen Inggris bersedia mencoba serangga. Menawarkan serangga dalam produk yang dikenal seperti kerupuk dan keripik tortilla adalah cara yang lebih mudah diterima. Itu mengatasi faktor "jijik". Bagi yang mencobanya akan sadar bahwa makanan itu enak dan bergizi. Dokter Monica Ayieko yang berbasis di Universitas Jaramogi Oginga Odinga di Kenya juga terbuka terhadap potensi protein serangga. Menurut Ayieko, kasus kekurangan gizi dapat dicegah jika sumber protein serangga lebih banyak digunakan. Ayieko kini mengabdikan kariernya untuk meneliti tradisi lokal menyantap serangga di sejumlah negara dan mengembangkan peternakan serangga sebagai jalan menuju ketahanan pangan. Memasukkannya di menu sekolah akan menjadi langkah besar. Kampus Ayieko memiliki 120 mahasiswa tingkat magister dan doktoral yang mempelajari pertanian berkelanjutan terkait serangga untuk makanan. Meski hasilnya menggembirakan, secara meluas serangga masih dilihat sebagai makanan orang miskin. Beberapa orang di daerah pedesaan yang tadinya aktif mengumpulkan serangga untuk diolah jadi makanan sekarang beralih membeli ayam dan ikan karena malu. Perusakan habitat juga menyebabkan semakin sedikit serangga yang terkumpul. Salah satu jenis semut favorit Ayieko, Carebara vidua  yang dianggap makanan lezat di komunitasnya, sudah tidak dapat ditemukan lagi. Itu karena penebangan pohon dan pembangunan jalan yang dilakukan manusia. "Jika tidak dapat menemukan cara pasti untuk mempertahankan kelangsungan serangga, manusia sedang menuju kepunahan. Tapi jika bisa, kita aman. Kita akan menjaga kelangsungan mereka dan mereka pun demikian," kata Ayieko. Ask me! Serangga Dipertimbangkan Jadi Bahan Makanan di Masa Depan Rekomendasi Kecerdasan Buatan untuk Lalu Lintas Jakarta, Seperti Apa? Inflasi AS Diprediksi Mereda, Kenaikan IHSG Berlanjut Begini Tren Investasi 2023 saat Suku Bunga Tinggi Filianingsih, Deputi Gubernur BI Baru yang Miliki Harta Rp 163,19 Miliar AI dan Disrupsi Lintas Industri REPUBLIKA.CO.ID,   JAKARTA -- Demi mempertahankan kelestarian bumi, cepat atau lambat ada penyesuaian bahan makanan yang harus dilakukan manusia. Penggunaan bahan makanan dari serangga kini dipertimbangkan karena tidak mengganggu keseimbangan alam. + + + + + Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah mendesak agar semua orang mulai memanfaatkan sumber daya tersebut. Mengingat masalah pasokan pangan, opsi serangga dianggap pilihan yang cukup berkelanjutan. + + + + Baca Juga + + + Gender dan Kriminalitas dalam Kasus Sate dan Kopi Sianida + + City Harus Buat Keputusan terhadap Dua Pemain Ini + + Proyek Gasifikasi Batu Bara Pangkas Impor LPG + + + Pasalnya, pemanfaatan serangga sebagai bahan makanan menjanjikan kebaikan bagi manusia, satwa, maupun lingkungan. Leah Bessa dari perusahaan rintisan Afrika Selatan Gourmet Grubb sepakat serangga bisa menjadi "makanan masa depan". + Sebagai gambaran, jangkrik mengeluarkan kurang dari 0,1 persen emisi rumah kaca dibandingkan sapi untuk menghasilkan protein berjumlah sama. Butuh 112 liter air untuk menghasilkan satu gram daging sapi, tetapi hanya kurang dari 23 liter untuk satu gram protein serangga. + + + + Meski belum sepopuler daging alternatif, Bessa merasa siapapun yang peduli terhadap ketahanan pangan perlu terbuka pada solusi itu. Walau begitu, tidak bisa juga mengharapkan satu sumber makanan untuk menyelesaikan masalah. + Menurut Bessa, masalah sistem pertanian dunia saat ini adalah tidak ada cukup keanekaragaman untuk memenuhi iklim dan lanskap berbeda. Hal yang hebat tentang serangga, dapat dibudidayakan di mana saja, di lingkungan apapun. + "Mereka tidak merusak tanah, Anda dapat mengembangkannya dengan produk sampingan dari industri makanan dan mereka penuh dengan nutrisi," ungkapnya, dikutip dari laman The Guardian , Selasa (11/5). + Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa gerakan pangan nabati membutuhkan puluhan tahun untuk sampai ke posisi sekarang. Jika serangga dapat mencapai posisi serupa, itu akan menjadi sebuah kemenangan besar. + Sementara konsumen barat tidak siap dengan serangga utuh, Bessa percaya mereka tidak selalu menolak inovasi. Produk Entomilk dari perusahaannya terbuat dari larva lalat tentara hitam yang kaya akan lemak dan mineral, termasuk kalsium. + Orang-orang mulai menjadi lebih sadar tentang manfaat makanan, tidak hanya bagi tubuh tetapi juga lingkungan. Pikiran mereka jauh lebih terbuka sehingga bersedia untuk mencoba apa yang mereka anggap kotor atau menjijikkan sebelumnya. + Menurut laporan oleh Barclays, pasar serangga yang dapat dimakan akan tumbuh menjadi 6,3 miliar dolar AS pada 2030. Sementara, penelitian oleh Sainsbury menemukan 42 persen konsumen Inggris bersedia mencoba serangga. + Menawarkan serangga dalam produk yang dikenal seperti kerupuk dan keripik tortilla adalah cara yang lebih mudah diterima. Itu mengatasi faktor "jijik". Bagi yang mencobanya akan sadar bahwa makanan itu enak dan bergizi. + Dokter Monica Ayieko yang berbasis di Universitas Jaramogi Oginga Odinga di Kenya juga terbuka terhadap potensi protein serangga. Menurut Ayieko, kasus kekurangan gizi dapat dicegah jika sumber protein serangga lebih banyak digunakan. + Ayieko kini mengabdikan kariernya untuk meneliti tradisi lokal menyantap serangga di sejumlah negara dan mengembangkan peternakan serangga sebagai jalan menuju ketahanan pangan. Memasukkannya di menu sekolah akan menjadi langkah besar. + Kampus Ayieko memiliki 120 mahasiswa tingkat magister dan doktoral yang mempelajari pertanian berkelanjutan terkait serangga untuk makanan. Meski hasilnya menggembirakan, secara meluas serangga masih dilihat sebagai makanan orang miskin. + Beberapa orang di daerah pedesaan yang tadinya aktif mengumpulkan serangga untuk diolah jadi makanan sekarang beralih membeli ayam dan ikan karena malu. Perusakan habitat juga menyebabkan semakin sedikit serangga yang terkumpul. + Salah satu jenis semut favorit Ayieko, Carebara vidua  yang dianggap makanan lezat di komunitasnya, sudah tidak dapat ditemukan lagi. Itu karena penebangan pohon dan pembangunan jalan yang dilakukan manusia. + "Jika tidak dapat menemukan cara pasti untuk mempertahankan kelangsungan serangga, manusia sedang menuju kepunahan. Tapi jika bisa, kita aman. Kita akan menjaga kelangsungan mereka dan mereka pun demikian," kata Ayieko. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Rabu , 15 Feb 2023, 00:59 WIB + + Kecerdasan Buatan untuk Lalu Lintas Jakarta, Seperti Apa? Selasa , 14 Feb 2023, 17:24 WIB + + Inflasi AS Diprediksi Mereda, Kenaikan IHSG Berlanjut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:17 WIB + + Begini Tren Investasi 2023 saat Suku Bunga Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:08 WIB + + Filianingsih, Deputi Gubernur BI Baru yang Miliki Harta Rp 163,19 Miliar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:30 WIB + + AI dan Disrupsi Lintas Industri diff --git a/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2020_Disdukcapil_perubahan-renstra-dukcapil-.pdf.md b/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2020_Disdukcapil_perubahan-renstra-dukcapil-.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c76558b72a8d4cef364af3e624ce0eb2322aed1b --- /dev/null +++ b/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2020_Disdukcapil_perubahan-renstra-dukcapil-.pdf.md @@ -0,0 +1,1535 @@ +--- +url: https://tubankab.go.id/files/SAKIP/2020/Disdukcapil/perubahan-renstra-dukcapil-.pdf +title: "perubahan-renstra-dukcapil-.pdf" +domain: tubankab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 08:57:59 +source_type: government +quality_score: 85 +is_priority: false +--- + +# perubahan-renstra-dukcapil-.pdf + +LAMP IRAN +KEPUTUSAN BUPATI TUBAN +NOMOR 188.45/ /KPTS/414.104/2020 +TENT ANG +PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS +DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL +KABU PATEN TUBAN TAHUN 2016-2021 +PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN +PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 - 2021 +BAB I +PENDAHULUAN +1.1. LATAR BELAKANG +Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem +Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan perlu adanya +satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan +rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, +dan tahunan bagi unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di +tingkat Pusat maupun Daerah. Konsekuensinya adalah bahwa setiap +instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), sebagai +dokumen perencanaan bagi instansi pemerintah yang memuat visi, misi, +tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai +dengan tugas dan fungsi masing-masing Instansi Pemerintah +Rencana Strategis (Renstra) merupakan proses yang ingin dicapai +selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan +potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. +Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil +Kabupaten Tuban merupakan bagian integral dari kebijakan dan program +pemerintah Kabupaten Tuban yang akan menjadi landasan dan pedoman +bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Dinas Kependudukan dan +pencatatan Sipil Kabupaten Tuban selama lima tahun. Renstra adalah +dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan +serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara berencana dan +bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tuban sesuai +dengan prioritas dan kebutuhan. Untuk itu Renstra akan menjadi dasar +perencanaan tahunan dan penyusunan anggaran pembangunan dan belanja +daerah. +1 1.2. LANDASAN HUKUM +1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan +Pembangunan Nasional. +2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan +antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah +3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas +Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi +Kependudukan. +4. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan +Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 +5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, +Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); +6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah +sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 +Tahun 2015; +7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan +Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan +Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun +2013 tentang Administrasi Kependudukan +8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata +Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana +Pembangunan Daerah +9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata +Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. +10. Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu +Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional +sebagaimana diubah Keempat kali dengan Peraturan Presiden No. 112 +Tahun 2013 +11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; +12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun +2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi +Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah +Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan +Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan +Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; +2 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu +Identitas Anak; +14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang +Percepatan Peningkatan Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran +15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata +Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, +Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan +Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; +16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang +Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring +17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang +Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa +Timur Tahun 2006-2025; +18. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan +Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban; +19. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 1 Tahun 2015 tentang +Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun +2012 tentang Administrasi Kependudukan; +20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2015 tentang +Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun +2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak kartu Tanda Penduduk +dan Akta Catatan Sipil; +21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang +RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021; +22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, +Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil +Kabupaten Tuban; +23. Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya +Pengurusan dan Penerbitan Serta Percepatan Proses Kepemilikan +Dokumen Kependudukan; +1.3. MAKSUD DAN TUJUAN +Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas +Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah menyediakan +dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun +3 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten/ Tuban Tahun 2016-2021 +sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil +Kabupaten Tuban. +Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan +Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban yaitu: +1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan +kegiatan pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil +selama kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi +Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam +mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah. +2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan +pembangunan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun +waktu tahun 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai +dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas +Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan +Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) +Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban yang +merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun +2016-2021 +1.4. SISTEMATIKA PENULISAN +Bab I PENDAHULUAN +Bab ini berisi latar belakang,landasan hukum, maksud dan tujuan +penyusunan renstra, dan sistematika penulisan +Bab II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH +Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat +daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat +daerah, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat +daerah. +Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH +Bab ini menguraikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas +dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan +program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan +renstra k/l dan renstra propinsi , penentuan isu-isu strategis +Bab IV TUJUAN DAN SASARAN +Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah +perangkat daerah +4 Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN +Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah +kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang +Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN +Bab ini menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator +kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif +Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN +Bab VIII PENUTUP +5 BAB II +GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH +2.1. TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH +Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016011tentang +Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati +Kabupaten Tuban Nomor 52 Tahun 2016 tentang uraian tugas, fungsi dan +tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana +urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang +menjadi kewenangan Daerah. +1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas +Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A +2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang +kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab +kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. +3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas +membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang +kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas Pembantuan yang +diberikan kepada Daerah. +4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas +menyelenggarakan fungsi: +a. perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, +pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi +kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; +b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, +pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi +kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan; +c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan +pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan +informasi administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan +inovasi pelayanan; +d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pelayanan pendaftaran +penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi +administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan inovasi +pelayanan; +e. penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, +keuangan, serta perencanaan; +6 f. perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka +peningkatan pelayanan publik; +g. perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik +daerah dan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; +h. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan +pertimbangan pengembangan karier; +i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan +tugas dan fungsinya. +Dalam mencapai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam +Tupoksi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibantu oleh 4 Bidang, +1 bagian Sekretariat, yaitu : +1. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk +2. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil +3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan +4. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan +5. Sekretariat +Masing – masing Bidang membawahi seksi – seksi, sedangkan +Sekretariat membawahi Sub bagian. +Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dibantu oleh 2 seksi meliputi : +1. Seksi Identitas Penduduk +2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk. +Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dibantu oleh 2 seksi meliputi : +1. Seksi Kelahiran dan Kematian +2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan +Pewarganegaraan +Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dibantu oleh 2 +seksi meliputi : +1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan +2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan +Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dibantu oleh 2 seksi +meliputi : +1. Seksi Kerjasama dan Inovasi pelayanan +2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan +Sekretariat dibantu oleh 3 Sub bagian meliputi : +1. Sub bagian Perencanaan +2. Sub bagian Keuangan +3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian +7 SUSUNAN ORGANISASI +DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL +KEPALA DINAS +KABUPATEN TUBAN +KEPALA DINAS +SEKRETARIAT +KELOMPOK +JABATAN FUNGSIONAL +SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN SUB.BAGIAN +PERENCANAAN KEUANGAN UMUM DAN KEPALA DINAS +KEPEGAWAIAN +BIDANG PELAYANAN BIDANG PELAYANAN BIDANG BIDANG PEMANFAATAN +PENDAFTARAN PENCATATAN SIPIL PENGELOLAAN DATA DAN INOVASI +INFORMASI ADMINISTRASI PELAYANAN +PENDUDUK +KEPENDUDUKAN +SEKSI IDENTITAS SEKSI SEKSI SISTEM INFORMASI SEKSI +PENDUDUK KELAHIRAN DAN ADMINISTRASI KERJASAMA DAN INOVASI +KEMATIAN +KEPENDUDUKAN PELAYANAN +SEKSI PINDAH DATANG SEKSI SEKSI SEKSI +DAN PENDATAAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN +PENDUDUK PERUBAHAN STATUS ANAK PENYAJIAN DATA DOKUMEN +DAN PEWARGANEGARAAN KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN +7 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH +Sumber Daya Manusia +Untuk melaksanaan tugas dan fungsi diperlukan Sumber Daya +Manusia yang memadai. Sumber Daya Manusia di Dinas Kependudukan +dan Pencatatan Sipil ini merupakan gambaran jumlah aparat pendukung +organisasi yang ada +Adapun jumlah pegawai di awal tahun 2017 berdasarkan jabatan +struktural, tingkat pendidikan, pangkat/golongan dan jenis kelamin +disajikan dalam tabel berikut : +Tabel 2.1 +Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +berdasarkan Jabatan Struktural per Januari 2020 +No Jenis Jabatan Jumlah (Orang) +1. Jabatan Struktural : +Jabatan Struktural : +a. Eselon IIb 1 +b. Eselon IIIa - +c. Eselon IIIb 3 +2. d. Eselon IVa 11 +3. Staf 10 +Jumlah 25 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +Tabel 2.2 +Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +berdasarkan Pangkat / Golongan per Januari 2020 +No Pangkat / Golongan Jumlah (Orang) +1. Pembina Utama Muda / IVc - +2. Pembina Tingkat I / IVb 1 +3. Pembina / Iva 3 +4. Penata Tingkat I / IIId 8 +5. Penata / IIIc 3 +6. Penata Muda Tingkat I / IIIb - +7. Penata Muda / IIIa 5 +8 Pengatur Tingkat I / IId 4 +9. Pengatur / IIc - +10. Pengatur Muda Tingkat I / IIb 1 +11. Pengatur Muda / IIa - +Jumlah 25 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +8 Tabel 2.3 +Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +berdasarkan Tingkat Pendidikan per Januari 2020 +No Jenis Pendidikan Jumlah (Orang) +1. Pasca sarjana 1 +2. Sarjana 13 +3. Diploma III 5 +4. SLTA / Sederajat 5 +5. SLTP / Sederajat 1 +6. SD / Sederajat - +Jumlah 25 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +Tabel 2.4 +Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +berdasarkan Jenis kelamin per Januari 2020 +No Jenis Kelamin Jumlah (Orang) +1. Pria 18 +2. Wanita 7 +Jumlah 25 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +Asset Perangkat Daerah +Asset perangkat daerah ini meliputi barang-barang modal yang dikelola +oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka memberikan pelayanan +masyarakat. Adapun keadaan Asset Dinas Kependudukan dan Pencatatan +Sipil Kabupaten Tuban pada akhir tahun 2016 dapat dilihat pada tabel +sebagai berikut : +Tabel 2.5 +Rekapitulasi daftar Rincian Barang Milik Daerah +No Nama Barang Jumlah +1 Alat-alat Angkutan/Kendaraan Dinas (5 unit Roda 4 dan 45 unit Roda 4) 50 +2 Alat kantor dan Rumah Tangga 742 +3 Alat-alat Keamanan 1 +4 Alat Studio dan Alat Komunikasi 6 +5 Bangunan Gedung 13 +6 Jaringan 29 +7 Buku dan Perpustakaan 151 +8 Aset Lainnya 27 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +9 2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH +Selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini, mulai tahun 2011 sampai +dengan tahun 2015, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil +Kabupaten Tuban telah berupaya maksimal memberikan pelayanan kepada +masyarakat di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. +Capaian kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi +kependudukan dan pencatatan sipil selama tahun 2011 - 2015 +sebagaimana pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 +Tabel 2.6 +Data Hasil Pelayanan KTP, Suket, KK, dan Surat Pindah tahun 2016 – +2019 +Capaian Tahun +NO URAIAN Satuan +2016 2017 2018 2019 +1. KTP 50.751 45.680 108.843 54.524 +2. Surat Keterangan Lembar 17.016 62.240 6.554 30.033 +Pengganti KTP elektronik +3. KK Lembar 73.188 85.670 108.050 92.503 +4. Surat Pindah Lembar 7.450 4.356 14.288 7.914 +5. Kartu Identitas Anak Lembar 0 1.208 12.357 25.606 +Sumber : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +Dari tabel 2.6 dapat dlihat pelayanan dokumen kependudukan dari +tahun 2016 sampai 2019. Pelayanan KTP terbanyak pada tahun 2018 yaitu +108.843 lembar. Untuk Pelayanan KK terbanyak pada juga tahun 2018 +yaitu 108.050 lembar, sedangkan pelayanan surat pindah terbanyak pada +tahun 2018 yaitu 14.288 lembar. Mulai tahun 2017jugamulai di +laksanakanpenerbitan Kartu Identitas Anak sebagai Identitas Resmi Anak. +Tabel 2.7 +Data hasil pelayanan Akta Capil pada tahun 2016 – 2019 +Capaian Tahun +NO URAIAN Satuan +2016 2017 2018 2019 +1. Akta Kelahiran Lembar 16.797 20.730 21.861 20.297 +2. Akta Perkawinan Lembar 22 26 23 21 +3. Akta Perceraian Lembar 7 4 11 13 +4. Akta Kematian Lembar 399 2.488 5.011 3.696 +5. Akta Lain-lain Lembar 3.287 5.226 6.064 6.083 +Jumlah Lembar 20.512 28.474 32.970 30.110 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban +10 Dari tabel 2.7 dapat dilihat pelayanan akta – akta capil dari tahun +2016 sampai 2019 dengan capaian terbanyak pada tahun 2018 sebesar +32.970 lembar. +Pada tahun 2012 pelayanan KK, KTP, Surat Pindah dan akta-akta +pencatatan sipil tidak dipungut biaya cetak berdasarkan Instruksi Bupati +Tuban Nomor 01 Tahun 2011. Sedangkan pada tahun 2013 pelayanan +akta-akta catatan sipil dipungut retribusi berdasarkan perda kabupaten +Tuban Nomor 18 tahun 2012. Tetapi pada Tahun 2014 retribusi tidak +dipungut berdasarkan Instruksi Bupati Tuban No.2 Tahun 2013 tentang +pembebasan biaya pengurusan dan penerbitan serta percepatan proses +kepemilikan Dokumen Kependudukan. +Jumlah penduduk Kabupaten Tuban dari tahun 2016 sampai 2019 +per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.8, sedangkan jumlah penduduk +menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.7. Penduduk Kabupaten +Tuban jumlahnya dari tahun 2016 yaitu 1.315.155 jiwa menjadi 1.298.302 +jiwa pada tahun 2019. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin +laki-laki jumlahnya dari 658.933 jiwa pada tahun 2016 menjadi 650.788 +pada tahun 2019. Sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin +perempuan jumlahnya yaitu 656.222 jiwa pada tahun 2016 menjadi +1.298.302 jiwa pada tahun 2019. +Tabel 2.7 +Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Menurut Jenis Kelamin +Tahun 2016 – 2019 +NO Jenis Satuan Tahun +Kelamin 2016 2017 2018 2019 +1. Laki Laki Jiwa 658.933 636.053 644.151 650.788 +2. Perempuan Jiwa 656.222 631.833 640.996 647.514 +Jumlah 1.315.155 1.267.886 1.285.147 1.298.302 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +11 Tabel 2.8 +Jumlah Penduduk Kabupaten Tuban per Kecamatan Tahun 2016 – 2019 +NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK +Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 +1 KENDURUAN 31.206 29.913 30.544 30.857 +2 JATIROGO 61.193 58.991 59.638 60.140 +3 BANGILAN 54.374 51.866 52.375 52.668 +4 BANCAR 61.413 60.377 61.233 61.892 +5 SENORI 47.135 44.878 45.383 45.759 +6 TAMBAKBOYO 45.087 43.642 44.096 44.530 +7 SINGGAHAN 45.975 44.232 45.055 45.496 +8 KEREK 72.986 73.716 74.583 75.328 +9 PARENGAN 61.498 58.406 59.224 59.913 +10 MONTONG 59.185 56.360 57.058 57.556 +11 SOKO 92.426 87.756 89.359 90.668 +12 JENU 58.267 56.768 57.686 58.724 +13 MERAKURAK 62.352 60.437 61.358 62.182 +14 RENGEL 64.930 63.020 63.615 64.106 +15 SEMANDING 120.957 116.885 118.995 120.486 +16 TUBAN 94.791 90.127 91.393 91.980 +17 PLUMPANG 87.345 84.487 85.225 85.811 +18 PALANG 94.712 90.992 92.198 93.196 +19 WIDANG 56.783 54.062 54.389 54.676 +20 GRABAGAN 42.540 40.971 41.740 42.334 +JUMLAH 1.315.155 1.267.886 1.285.147 1.298.302 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +12 Tabel 2.9. +Hasil Pelaksanaan Perekaman KTP-el +JUMLAH JUMLAH JUMLAH REALISASI PERSENTASE Kepemilikan +NO TAHUN +PENDUDUK WAJIB KTP KK PEREKAMAN YANG TELAH KTP-el +KTP-el PEREKAMAN +1 2016 1.315.155 969.299 384.985 889.234 91,74 877.387 +2 2017 1.267.886 983.915 376.265 909.205 92,41 882.333 +3 2018 1.285.147 997.940 388.454 935.234 93,72 914.502 +4 2019 1.298.302 1.010.831 399.814 952.911 94,27 931.188 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil dari perekaman KTP-el +Kabupaten Tuban sampai tahun 2016 mencapai 889.234 jiwa atau 91,74 % +dari wajib KTP 969.299 jiwa pada tahun 2016 serta kepemilikan KTP-el +yaitu 877.387 lembar. Sedangkan pada tahun 2019 perekaman KTP-el +sebanyak 952.911 jiwa atau 94,27 % dengan kepemilikan KTP-el yaitu +931.188. +Capaian indikator kinerja serta alokasi anggaran urusan +kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2016-2019 dapat dilihat +pada tabel 2.10 dan 2.11 sebagai berikut : +13 Tabel 2.10 +Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah +Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +Tahun 2011 – 2015 +Target Renstra Tahun Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun +No Indikator Kinerja Sesuai Tugas sat +2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 +dan Fungsi +1. Persentase Kepemilikan KTP % 87,5 88 90 92 90,52 89,68 91,64 92,12 103,45 101,91 101,82 100,13 +elektronik +2. Persentase Kepemilikan Kartu % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 +Keluarga +3. Persentase Kepemilikan Kartu % 0 5 7,5 10 0 0,43 4,72 13,63 0 8,60 62,93 136,30 +Identitas Anak +4. Persentase Kepemilikan Akta % 77,5 80 82,5 85 78,07 86,20 88,48 92,66 100,74 107,75 107,25 109,01 +Kelahiran Usia 0 -18 tahun +5. Persentase Kepemilikan Akta 5 10 15 20 7,76 60,96 80,05 79,72 155,20 609,60 533,67 398,60 +kematian % +6. IKM pelayanan administrasi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik 100 100 100 100 +kependudukan % +7. Persentase ketersediaan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 +informasi data kependudukan +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +14 Tabel 2.11 +Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan +Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +Tahun 2016 – 2019 +Realisasi Anggaran Pada Tahun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran +Anggaran Pada Tahun +No Program Tahun +2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 +Program Penataan Administrasi 3.544.804.000 2.749.654.183 77,57 +1 Kependudukan +Program Pelayanan Pendaftaran 3.446.236.000 4.080.553.000 2.996.376.700 3.342.483.045 3.334.846.200 2.864.859.643,70 96,99 81,73 95,61 +2 Penduduk +Program Pelayanan Pencatatan 633.132.000 461.832.000 480.632.000 528.669.413 334.312.275 221.109.000 83,50 72,39 46,00 +3 Sipil +Program Pengelolaan Sistem 1.182.900.000 900.250.000 576.300.000 916.622.169 641.537.635 467.575.085 77,49 71,26 81,13 +4 Informasi Administrasi +Kependudukan +Program Pemanfaatan Data Dan 702.000.000 596.650.000 208.400.000 641.439.500 530.923.000 185.262.300 91,37 88,98 88,90 +5 Pengembangan Pelayanan +Kependudukan Dan Pencatatan +Sipil +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 +15 Dalam pencapaian target dari 7 indikator kinerja utama tersebut, Dinas +kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan beberapa solusi/terobosan +antara lain: + Membebaskan retribusi dan denda (sesuai dengan Instruksi Bupati No.2 +Tahun 2013 tentang pembebasan biaya pengurusan dan penerbitan serta +percepatan kepemilikan dokumen kependudukan) + Melakukan kegiatan pelayanan keliling dan Pelayanan massal mandiri ke +desa/kelurahan dan sekolah + Melakukan kegiatan pelayanan keliling dan Pelayanan massal mandiri ke +desa/kelurahan dan sekolah + Pelayanan sehari jadi bagi yang diurus sendiri + Melaksanakan Bimtek dan sosialisasi + MOU dengan instansi terkait + Program “JADEK” atau Jauh Jadi Dekat, yaitu pelayanan dengan cara lewat +on line (verifikasi, entri dan scan berkas lewat desa/kecamatan) + Melaksanakan perbaikan sistem dan prosedur pelayanan dokumen +kependudukan dan pencatatan sipil dengan menerapkan standar pelayanan +sesuai ISO 9001:2015 + Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan. +2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN PERANGKAT DAERAH +Adapun tantangan dan peluang dapat digambarkan sebagai berikut: +a. Tantangan : +- Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi +baik ketepatan waktu penyelesaian maupun keramahan dan +kenyamanan saat pelayanan. +- Jumlah penduduk yang terus berkembang memerlukan perhatian +serius untuk tertib administrasi kependudukan. Untuk itu diperlukan +sosialisasi secara terus menerus agar kesadaran dan pemahaman +masyarakat menjadi lebih baik. +- Diterapkannya Penerbitan Kartu Identitas Anak +- Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang masih terbatas, +untuk itu diperlukan peningkatan baik kuantitas maupun +kualitasnya. +- Perkembangan tehnologi informasi dan pemanfaatannya untuk +menunjang kinerja memerlukan pendanaan yang relatif besar +16 - Jaringan SIAK yang ada memerlukan pemeliharaan yang intensif dan +optimal +- Selalu melaksanakan penyusunan peraturan yang menindaklanjuti +peraturan diatasnya juga diikuti sosialisasi yang optimal +b. Peluang : +- Tersedianya aturan–aturan perundang-undangan mengenai +penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil +serta standar operasional prosedur (SOP). +- Ketersediaan tehnologi informasi (IT) yang selalu berkembang +- Sesuai dengan Instruksi Bupati No.2 Tahun 2013 tentang +pembebasan biaya pengurusan dan penerbitan serta percepatan +kepemilikan dokumen kependudukan maka semua pengurusan +dokumen kependudukan dibebaskan dari biaya +- Telah tersedianya gedung untuk pelayanan dan sarana prasarana +lainnya. +- Jaringan SIAK telah menjangkau sampai kecamatan. +- Dukungan anggaran dari APBD yang berkelanjutan serta dari APBN +melalui Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) +17 BAB III +PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH +3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI +PELAYANAN PERANGKAT DAERAH +Dalam pelaksanaan program / kegiatan bidang Kependudukan dan +Pencatatan Sipil secara keseluruhan telah dilaksanakan,berikut ini adalah +permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta +faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan pada masing- +masing bidang dapat disebutkan sebagai berikut : +a. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk +- Kepemilikan Kartu Keluarga berbasis SIAK masih perlu ditingkatkan +- Belum semua Wajib KTP Sudah Melakukan Perekaman dan Memiliki +KTP elektronik. Pada akhir tahun 2019 dari wajib KTP 1.010.831 orang +baru 952.911 orang yang telah melakukan perekaman atau 94,27 %. +Dan dari jumlah tersebut yang telah memiliki KTP elektronik baru +931.188 orang atau 92,12 %. +- Ketepatan Perubahan Kartu Keluarga Karena Lahir Mati Pindah +Datang / LAMPID belum optimal +- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tatacara pengurusan +- Kuantitas dan kualitas SDM untuk pelayanan pendaftaran penduduk +terbatas +- Jarak tempat tinggal dengan pelayanan relatif jauh. Jarak terjauh +sekitar 65 km dari pusat kota. +- Sarana prasarana pendukung pelayanan belum maksimal +b. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil +- Kepemilikan akta kelahiran usia 0 -18 tahun masih perlu +dioptimalkan. Pada akhir tahun 2019 capaiannya sekitar 92,66 %. +- Perlu adanya penyimpanan dokumen yang baik sekaligus +digitalisasinya secara rutin agar berkas pengajuan akta capil bisa +terjaga dengan baik apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. +- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta catatan sipil +- Jumlah SDM untuk pelayanan Pencatatan Sipil terbatas +- Jarak tempat tinggal dengan pelayanan relatif jauh. Jarak terjauh +sekitar 65 km dari pusat kota. +- Masih kurang optimalnya koordinasi dengan instansi terkait +18 c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan +- Database semula bersifat lokal dan manual menjadi database nasional +dan elektronik sehingga perlu waktu untuk penyesuaian +- Apabila Jaringan SIAK mengalami gangguan maka diperlukan +penanganan secepatnya karena pelayanan terganggu. Untuk itu perlu +kiranya melaksanakan maintenance dengan baik +- Jumlah SDM yang menangani SIAK terbatas. +- Pengolahan data kependudukan memerlukan waktu relatif lama +karena kurangnya SDM +d. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan +- Ketersediaan data kependudukan memerlukan update secara rutin +- petugas update data di desa/kel kurang memahami apabila ada +pengembangan aplikasi terbaru +- perlunya sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan kepada +instansi/stakeholder terkait +- perlunya membuat inovasi pelayanan guna meningkatkan kepuasan +masyarakat terhadap pelayananadministrasi kependudukan +3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL +KEPALA DAERAH TERPILIH +Visi : Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera +Misi : +1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek +kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat +beragama +2. Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, +Kreatif dan Bersih +3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi +penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah +4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan +keunggulan local yang kompetitif +5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan +19 Tabel 3.1 +Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kepala Daerah dan Perangkat +Daerah Tahun 2016 – 2021 +Visi : Kabupaten Tuban yang lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera +Misi ke 2: +Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Kreatif dan Bersih +No. Kepala Daerah (RPJMD) Perangkat Daerah (Renstra) +1. Tujuan : Tujuan : +Peningkatan Kualitas Tata Kelola Meningkatkan Pelayanan Administrasi +Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Kependudukan yang berkualitas +Publik +2. Sasaran : Sasaran : +Meningkatnya Kualitas 1. Meningkatnya kepemilikan dokumen +Penyelenggaraan Pelayanan Publik kependudukan dan kualitas +pelayanan Administrasi +kependudukan +2. Meningkatnya kualitas pengelolaan +dan pemanfaatan data +kependudukan +Selanjutnya, dari misi yang telah dipilih tersebut, pada tabel 3.2 di +bawah ini akan disajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong +pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dapat +mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala +Daerah tersebut. +20 Tabel 3.2 +Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah +VISI : Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera +Misi Kepala Daerah dan Permasalahan Pelayanan Faktor +No Wakil Kepala Daerah Perangkat Daerah Penghambat Pendorong +Terpilih +1. Peningkatan Tata Kelola - Kuantitas dan kualitas SDM - Masih kurangnya - Perkembangan tehnologi informasi dan +Penyelenggaraan untuk pelayanan masih terbatas kuantitas dan kualitas pemanfaatannya +Pemerintahan Yang +- Sarana prasarana pendukung sumber daya manusia - Dukungan dana dari APBD maupun APBN +Kreatif dan Bersih +pelayanan belum maksimal - Kurangnya kesadaran melalui tugas pembantuan serta dana +- Kesadaran dan pemahaman masyarakat alokasi khusus (DAK) +masyarakat untuk mengurus - Jarak tempat tinggal - Semua pengurusan dokumen +dokumen kependudukan dan dengan tempat layanan kependudukan dibebaskan dari biaya +pencatatan sipil masih kurang relatif jauh - Telah tersedianya gedung untuk pelayanan +- Jarak tempat tinggal dengan - Jaringan SIAK telah meJnajraankg tkeamup asta tminpgagia l dengan tempat layanan relatif jauh +tempat layanan relatif jauh kecamatan +- Tersedianya aturan–aturan perundang- +- Database semula bersifat lokal +undangan mengenai penyelenggaraan +dan manual menjadi database +administrasi kependudukan dan pencatatan +nasional dan elektronik sehingga +sipil serta standar oprasional prosedur +perlu waktu untuk penyesuaian +(SOP). +21 3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA RENSTRA PROPINSI +Menelaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi +adalah ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan +sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah +Kabupaten terhadap sasaran Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra +Propinsi. +Tabel 3.3 +Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kementerian Dalam Negeri +Tahun 2015-2019 dan Perangkat Daerah +Visi : +Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS JalannyaPemerintahan +dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan +Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa +Misi : +1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat +pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan +persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter +bangsa dan stabilitas dalam negeri. +2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan +umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan +ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan +pendayagunaan administrasi kependudukan. +3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi +daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan +urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan +keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat. +4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar +wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan +memperkuat daerah dan desa serta perbatasan. +5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif +dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang +efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. +22 Tabel 3.3 +Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kementerian Dalam Negeri +Tahun 2015-2019 dan Perangkat Daerah +Visi : Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan +Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi +Dan Menjaga Integrasi Bangsa +Misi ke 5: +Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung +aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan +pelayanan publik. +No. Kementerian dalam Negeri Perangkat Daerah (Renstra) +1. Tujuan : Tujuan : +Peningkatan kualitas pelayanan Meningkatkan Pelayanan Administrasi +administrasi kependudukan dan Kependudukan yang berkualitas +pencatatan sipil, dengan dukungan +data base yang akurat dan terpercaya +2. Sasaran : Sasaran : +1. Meningkatnya kualitas database 1. Meningkatnya kepemilikan dokumen +kependudukan nasional sebagai kependudukan dan kualitas pelayanan +dasar penerbitan dokumen Administrasi kependudukan +kependudukan +2. Meningkatnya pendayagunaan +2. Meningkatnya kualitas pengelolaan +database kependudukan nasional +dan pemanfaatan data kependudukan +bagi pelayanan publik dan +kepentingan pembangunan +nasional +Sedangkan Keterkaitan Tujuan, Sasaran Renstra Disnakertransduk Provinsi +Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 dengan Perangkat daerah sebagaimana tabel +berikut ini : +Visi : +Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing dan harmonis, masyarakat +transmigrasi yang mandiri, dan administrasi kependudukan yang +professional +Misi : +1. Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan +produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing +tenaga kerja. +2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi +peluang kerja di dalam dan ke luar negeri, serta memperluas +kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi daerah untuk +meningkatkan kemandirian kerja. +23 3. Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan +pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim +ketenagakerjaan yang kondusif +4. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta +mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri +5. Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan +administrasi kependudukan yang profesional +Tabel 3.4 +Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur +Tahun 2014-2019 dan Perangkat Daerah +Visi : Terwujudnya tenaga kerja yang berdaya saing dan harmonis, masyarakat +transmigrasi yang mandiri, dan administrasi kependudukan yang professional +Misi ke 5 : +Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi +kependudukan yang professional +No. Renstra Disnakertransduk Provinsi Perangkat Daerah (Renstra) +Jawa Timur +1. Tujuan : Tujuan : +Mewujudkan tertib administrasi Meningkatkan Pelayanan Administrasi +kependudukan dan perlindungan Kependudukan yang berkualitas +terhadap hak-hak penduduk terkait +kepemilikan dokumen kependudukan +2. Sasaran : Sasaran : +Meningkatnya akurasi data 1. Meningkatnya kepemilikan dokumen +kependudukan kependudukan dan kualitas pelayanan +Administrasi kependudukan +2. Meningkatnya kualitas pengelolaan +dan pemanfaatan data kependudukan +24 3.4. PENENTUAN ISU STRATEGIS +Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan +dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang +signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa yang akan datang. +Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan +Sipil Kabupaten Tuban, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra +Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, juga Hasil identifikasi +permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan +Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, maka dapat dirumuskan Isu-Isu +Strategis sebagai berikut : +1. Belum semua Wajib KTP Sudah Melakukan Perekaman dan Memiliki +KTP elektronik. Pada akhir tahun 2019 dari wajib KTP 1.010.831 orang +baru 952.911 orang yang telah melakukan perekaman atau 94,27 %. +Dan dari jumlah tersebut yang telah memiliki KTP elektronik baru +931.188 orang atau 92,12 %. +2. Perlunya Kepemilikan Kartu Keluarga bagi setiap Kepala Keluarga. +Walaupun saat ini telah kepemilikannya telah mencapai 100 % tetapi +untuk KK berbasis SIAK masih perlu ditingkatkan +3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 +tentang Kartu Identitas Anak, maka mulai diterbitkannya Kartu +Identitas Anak bagi anak usia 0 sampai 17 tahun kurang 1 hari. Pada +tahun 2019 capaiannya sebesar 13,63%, dan akan terus ditingkatkan +agar semakin banyak anak-anak dikabupaten Tuban yang memiliki KIA +sebagai identitas resmi anak. +4. Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun walaupaun +capaiannya pada tahun 2019 sebesar 92,66 %, akan tetapi capaian ini +perlu terus ditingkatkan. +5. Masih perlunya meningkatkan kepemilikan akta kematian, walaupun +pada tahun 2019 capaiannya telah 79,72 %. +6. Perlunya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan +dan pencatatan sipil dengan pencapaian nilai IKM (Indeks Kepuasan +Masyarakat) dengan kriteria Baik. +7. Perlunya menyediakan data kependudukan serta pemanfaatannya untuk +stakeholder terkait. +25 BAB IV. +TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN +4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : +Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban menetapkan +tujuan sebagai berikut: +- Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas +Sedangkan indikator tujuan ditetapkan : +- IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan +Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : +Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Dinas +Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai +berikut : +- Untuk mewujudkan tujuan “meningkatkan pelayanan administrasi +kependudukan yang berkualitas” maka ditetapkan sasaran : +1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Dinas +Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban +Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator : +a) Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten +Tuban +2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas +pelayanan administrasi kependudukan +Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator : +a) Prosentase Kepemilikan KTP elektronik +b) Prosentase Kepemilikan Kartu Keluarga +c) Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak +d) Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun +e) Prosentase Kepemilikan Akta Kematian +f) IKM Pelayanan Administrasi Kependudukan +3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data +kependudukan +Adapun sasaran diatas diukur dengan indikator : +a) Prosentase Ketersediaan Informasi Data Kependudukan +26 Tabel 4.1 +Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah +TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN +NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE +1 2 3 4 5 6 7 8 9 +1. Meningkatkan Indikator Tujuan: Baik Baik Baik Baik Baik +pelayanan administrasi - IKM Pelayanan Administrasi +kependudukan yang Kependudukan +berkualitas +Meningkatnya akuntabilitas kinerja - Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan CC B BB BB A +Perangkat Daerah (Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +Kependudukan dan Pencatatan Sipil) +Kabupaten Tuban +Meningkatnya kepemilikan dokumen - Persentase kepemilikan KTP elektronik (%) 88 90 92 94 96 +kependudukan dan kualitas +pelayanan administrasi - Persentase kepemilikan Kartu Keluarga (%) 100 100 100 100 100 +kependudukan +- Persentase kepemilikan Kartu Identitas 5 7,5 10 12,5 15 +Anak (%) +- Persentase kepemilikan akta kelahiran 80 82,5 85 87 88 +usia 0 - 18 tahun (%) +- Persentase kepemilikan akta kematian (%) 10 15 20 30 35 +- IKM pelayanan administrasi +kependudukan +Meningkatnya kualitas pengelolaan - Persentase ketersediaan informasi data 100 100 100 100 100 +dan pemanfaatan data kependudukan +kependudukan +27 BAB V +STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN +5.1.Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah +Dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang telah disusun strategi dan +kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana +Strategi adalah sebagai berikut : +- Untuk sasaran : +1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Dinas +Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kabupaten Tuban, maka +ditetapkan : +a) Strategi : +- Memenuhi kebutuhan kesekretariatan serta pemeliharaan sarana +prasarana kantor penunjang administrasi perkantoran lainnya +- Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja SumberDaya +Manusia aparatur Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil +- Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan +perencanaan kinerja OPD, monitoring, pengendalian, evaluasi +dan pelaporan, penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar +realisasi kinerja OPD, publikasi informasi kinerja perangkat +daerah, penyusunan laporan keuangan OPD +b) Kebijakan : +- Peningkatan pemenuhan kebutuhan kesekretariatan dalam +menunjang pelayanan administrasi kependudukan +2. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kualitas +pelayanan administrasi kependudukan, maka ditetapkan : +a) Strategi : +- Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan administrasi +kependudukan melalui pelayanan keliling, perekaman di sekolah +dan pelayanan massal mandiri +- Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan melalui +revitalisasi dan pemeliharaan ruang pelayanan serta sarana +prasarana penunjang lainnya +- Menerapkan standar manajemen mutu dengan menerapkan +standar sesuai ISO 9001:2008 dan meningkatkannya sesuai ISO +9001:2015 +- Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur pelayanan melalui +bimbingan teknis, penambahan jumlah pegawai dan +pengembangan lainnya +28 - Mempercepat penyelesaian dokumen kependudukan. Walaupun +di undang-undang diisyaratkan waktu penyelesaian 14 hari +tetapi berusaha diselesaikan antara 1-5 hari (bagi yang +memenuhi persyaratan lengkap) +- Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan partisipasi +masyarakat tentang administrasi pendaftaran penduduk dan +pencatatan sipil melalui sosialisasi dan orientasi +- Melaksanakan penyimpanan dokumen pendaftaran penduduk +dan pencatatan sipil baik secara fisik maupun digitalisasi +- Melaksanakan Pemutakhiran Kartu Keluarga +- Membangun, memelihara dan Optimalisasi jaringan SIAK, yang +saat ini sudah sampai di kecamatan dan meningkatkannya +sampai tingkat desa/kelurahan +- Meningkatkan profesionalisme aparatur SIAK dengan +melaksanakan bimbingan teknis aparatur SIAK +- Melaksanakan inovasi pelayanan melalui Program “JADEK” atau +Jauh Jadi Dekat, yaitu pelayanan dengan cara lewat on line +(verifikasi, entri dan scan berkas lewat desa/kecamatan) +- Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen +kependudukan +b) Kebijakan : +- Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan +kepada masyarakat +- Merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara +jaringan SIAK +3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pemanfaatan data +kependudukan, maka ditetapkan +a) Strategi: +- Melakukan update data secara rutin dan intensif +- Pengembangan informasi kependudukan melalui tehnologi +informasi dengan melakukan kerjasama dan konektivitas dengan +instansi/stakeholder terkait +- Bekerjasama dengan pihak operator SIAK (OPSI) yang ada di +desa/kelurahan serta kecamatan dalam pengelolaan database +kependudukan +b) Kebijakan: +- Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan +melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi +29 Tabel.5.1 +Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan +Visi : “Kabupaten Tuban Yang Lebih Religius, Bersih, Maju dan Sejahtera +Misi Ke-2: Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Kreatif dan Bersih +TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN +Meningkatkan pelayanan - Meningkatnya akuntabilitas - Memenuhi kebutuhan kesekretariatan serta - Peningkatan pemenuhan +administrasi kependudukan kinerja Perangkat Daerah (Dinas pemeliharaan sarana prasarana kantor kebutuhan kesekretariatan +yang berkualitas Kependudukan dan Pencatatan penunjang administrasi perkantoran lainnya dalam menunjang +Sipil) Kabupaten Tuban pelayanan administrasi +- Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja +kependudukan +SumberDaya Manusia aparatur Dinas +kependudukan dan Pencatatan Sipil +- Meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui +penyusunan perencanaan kinerja OPD, +monitoring, pengendalian, evaluasi dan +pelaporan, penyusunan laporan capaian +kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, +publikasi informasi kinerja perangkat daerah, +penyusunan laporan keuangan OPD +30 - Meningkatnya kepemilikan - Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan - Peningkatan kualitas +dokumen kependudukan dan administrasi kependudukan melalui pelayanan pelayanan administrasi +kualitas pelayanan administrasi keliling, perekaman di sekolah dan pelayanan kependudukan kepada +kependudukan massal mandiri masyarakat +- Mengembangkan sarana dan prasarana - Merencanakan, +pelayanan melalui revitalisasi dan membangun, +pemeliharaan ruang pelayanan serta sarana mengoperasikan dan +prasarana penunjang lainnya memelihara jaringan SIAK +- Menerapkan standar manajemen mutu dengan +menerapkan standar sesuai ISO 9001:2008 +dan meningkatkannya sesuai ISO 9001:2015 +- Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur +pelayanan melalui bimbingan teknis, +penambahan jumlah pegawai dan +pengembangan lainnya +- Mempercepat penyelesaian dokumen +kependudukan. Walaupun di undang-undang +diisyaratkan waktu penyelesaian 14 hari tetapi +berusaha diselesaikan antara 1-5 hari (bagi +yang memenuhi persyaratan lengkap) +- Meningkatkan kesadaran, pemahaman dan +partisipasi masyarakat tentang administrasi +pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil +melalui sosialisasi dan orientasi +- Melaksanakan penyimpanan dokumen +pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil +baik secara fisik maupun digitalisasi +31 - Melaksanakan Pemutakhiran Kartu Keluarga +- Membangun, memelihara dan Optimalisasi +jaringan SIAK, yang saat ini sudah sampai di +kecamatan dan meningkatkannya sampai +tingkat desa/kelurahan +- Meningkatkan profesionalisme aparatur SIAK +dengan melaksanakan bimbingan teknis +aparatur SIAK +- Melaksanakan inovasi pelayanan melalui +Program “JADEK” atau Jauh Jadi Dekat, yaitu +pelayanan dengan cara lewat on line (verifikasi, +entri dan scan berkas lewat desa/kecamatan) +- Penerapan tanda tangan elektronik pada +dokumen kependudukan +- Meningkatnya kualitas - Melakukan update data secara rutin dan +- Melaksanakan pengelolaan +pengelolaan dan pemanfaatan intensif +dan pemanfaatan data +data kependudukan +- Pengembangan informasi kependudukan kependudukan melalui +melalui tehnologi informasi dengan pemanfaatan +melakukan kerjasama dan koordinasi dengan perkembangan teknologi +instansi/stakeholder terkait informasi +- Bekerjasama dengan pihak operator SIAK +(OPSI) yang ada di desa/kelurahan serta +kecamatan dalam pengelolaan database +kependudukan +32 BAB VI +RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN +Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten +Tuban disusun mulai tahun 2016 – 2021 merupakan acuan dasar dalam +melakukan tugas dan fungsinya. Adapun program - programnya dapat dijelaskan +sebagai berikut : +1.1. Rencana Program dan Kegiatan +1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran +a. Penyediaan Jasa surat menyurat +b. Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik +c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor +d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas dan +operasional +e. Penyediaan jasa administrasi keuangan +f. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor +g. Penyediaan Alat Tulis Kantor +h. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan +i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor +j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan +k. Penyediaan makanan dan minuman +l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah +m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor +Indikator Kinerja : +a. Jumlah surat keluar yang terkirim +b. Jumlah Jasa Komunikasi dan Listrik +c. Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor +d. Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan +Dinas/OperasionalTersedianya jasa administrasi keuangan +e. Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Yang Disediakan +f. Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Yang Disediakan +g. Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Yang Disediakan +h. Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan +i. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan +Kantor yang Disediakan +j. Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan +Yang Disediakan +33 k. Jumlah Makanan dan Minuman Pegawai, Rapat, Tamu Kantor Dinas +Kependudukan dan pencatatan Sipil Kab. Tuban +l. Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang +Disediakan +m. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan +2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur +a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor +b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional +c. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor +d. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair +e. Pengadaan meubelair +f. Pengadaan kendaraan dinas/operasional +g. Pengadaan perlengkapan gedung kantor +Indikator Kinerja : +a. Jumlah Gedung/Bangunan Kantor Yang Dipelihara +b. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara +c. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara +d. Jumlah Meubelair Yang Dipelihara +e. Jumlah Meubelair Kantor Yang Disediakan +f. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Disediakan +g. Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan +3. Program peningkatan disiplin aparatur +a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya +b. Peningkatan Kesegaran jasmani Aparatur Pemerintah Daerah +c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu +d. Pembayaran Premi BPJS Pegawai Non PNS +Indikator Kinerja : +a. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya +b. Jumlah kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani Yang Disediakan +c. Jumlah pakaian olahraga +d. Jumlah pembayaran Premi BPJS Pegawai Non PNS +4. Program peningkatan sistem akuntabilitas kinerja OPD +a. Penyusunan perencanaan kinerja OPD +b. Penyusunan laporan keuangan OPD +c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD +34 d. Monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan +Indikator Kinerja : +1. Dokumen perencanaan kinerja (Renja, Perubahan renja dan Penetapan +Kinerja +2. Dokumen laporan keuangan (Prognosis, Tribulan, semesteran, RFK +dan Akhir Tahun) +3. Dokumen laporan kinerja (LKPJ, LKjIP, LPPD) +4. Laporan pengendalian tribulanan (dokumen) +5. Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran +a. Penyediaan Jasa Perkantoran +b. Penyediaan peralatan Perkantoran +c. Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran +d. Pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran +e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah +Indikator Kinerja : +a. Jumlah Jenis jasa Administrasi Perkantoran +b. Jumlah Jenis Peralatan Perkantoran Yang Disediakan +c. Jumlah Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang +disediakan +d. Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Disediakan +e. Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Yang +Disediakan +6. Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur +a. Peningkatan Kemampuan teknis aparatur kependudukan +b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya +c. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur +Indikator Kinerja : +a. Jumlah Aparat Yang Mengikuti Peningkatan Kemampuan Teknis +b. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya +c. Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan kompetensi +7. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah +a. Koordinasi Dan Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Dan +Evaluasi, Pelaporan Dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah +b. Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah +Indikator Kinerja : +35 a. Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan, Pengendalian Dan +Evaluasi, Pelaporan Dan Publikasi Kinerja Perangkat Daerah +b. Jumlah Dokumen Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat +Daerah +8. Program Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk +a. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan +b. Penerapan program KTP-el +c. Orientasi sistem administrasi kependudukan bagi pengurus RT/RW +d. Bimbingan teknis pengelolaan administrasi kependudukan kecamatan +dan desa/kelurahan +e. Pengarsipan dokumen pendaftaran penduduk +f. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan +kecamatan dan desa/kelurahan +Indikator Kinerja : +a. Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan +b. Persentase pelayanan KTP elektronik +c. Jumlah orang RT/RW yang melaksanakan orientasi +d. Jumlah peserta bimbingan teknis pengelolaan administrasi +kependudukan kecamatan dan desa/kelurahan +e. Jumlah berkas dokumen pendaftaran penduduk yang diarsip +f. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang di monitoring dan +evaluasi +9. Program Pelayanan Pencatatan Sipil +a. Pelayanan adminduk capil keliling +b. Penyimpanan dokumen dan perubahan akta capil +c. Publikasi kebijakan kependudukan dan capil +d. Orientasi sistem administrasi kependudukan melalui jalur pendidikan +Indikator Kinerja : +a. Jumlah pelayanan keliling yang dilaksanakan +b. Jumlah berkas akta capil yang tersimpan +c. Jumlah buku peraturan kebijakan kependudukan dan capil yang +dipublikasikan +d. Jumlah siswa peserta orientasi sistem administrasi kependudukan +melalui jalur pendidikan +36 8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan +a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu +b. Bimbingan teknis tenaga pengelola SIAK +c. Implementasi sistem adminstrasi kependudukan (membangun, +updating dan pemeliharaaan). +d. Pengolahan dan penyusunan laporan informasi kependudukan +Indikator Kinerja: +a. Jumlah titik yang terbangun dan yang mengoperasikan jaringan SIAK +b. Jumlah peserta bimbingan teknis SIAK +c. Jumlah implementasi titik jaringan SIAK +d. Jumlah laporan yang tersusun dan aplikasi +9. Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Pelayanan Kependudukan +dan Pencatatan Sipil +a. Pengembangan data base kependudukan dalam menunjang laporan +kependudukan +b. Promosi dan pameran kependudukan +c. Fasilitasi penerapan ISO bidang pelayanan +d. Pengelolaan dan pemanfaatan database kependudukan +e. Pengembangan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil +Indikator Kinerja : +a. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang melakukan entri +database kependudukan +b. Jumlah promosi dan pameran kependudukan +c. Jumlah sertifikat ISO +d. Jumlah instansi yang memanfaatkan database kependudukan +e. Jumlah pengembangan pelayanan yang dilaksanakan +37 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban +Kondisi Kinerja pada Akhir +Indikator Kinerja Tujuan, Data Capaian Tahun Ke I Tahun Ke II Tahun Ke III Tahun Ke IV Tahun Ke V Periode Renstra Perangkat Daerah Unit Kerja +Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (Ou S t a co s m ar e a ) n d , a P n r o K g e r g a i m at an pad A a w T a a l h un Per p a e n n g a k n a g t g D u a n e g r ah Lokasi +(Output) Perencanaan Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah Target Rupiah jawab +Meningkatkan +pelayanan IKM Pelayanan +administrasi Administrasi Baik Baik 7.209.512.000 Baik 6.599.068.000 Baik 5.417.900.000 Baik 5.267.900.000 Baik 5.688.900.000 Baik 30.101.380.054 Dinas Dukcapil Kab. Tuban +kependudukan Kependudukan +yang berkualitas +Meningkatnya +akuntabilitas +kinerja Perangkat Nilai AKIP Dinas +D Ke a p e e ra n h d u (D du in k a a s n K Pe e n p c e a n t d a u ta d n u k S a ip n i l d an C CC 1.310.819.000 CC 1.143.900.000 B 1.240.900.000 BB 1.385.900.000 A 1.646.900.000 A 6.646.519.054 Dinas Dukcapil Kab. Tuban +dan Pencatatan Kabupaten Tuban +Sipil) Kabupaten +Tuban +1.2.6.28.001 Program Pelayanan Angka indeks kepuasan 80 9 15.700.000 80 915.700.000 +Administrasi Perkantoran aparatur terhadap +pelayanan administrasi - - - - - - - - Sekretariat Kab. Tuban +perkantoran +1.2.6.28.001.1Penyediaan Jasa surat jumlah surat keluar yang te1r1k0ir0im surat 1100 surat 2 0.000.000 - - - - - - - - 1100 surat 20.000.000 Sub Bagian +menyurat Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.001.2Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Komunikasi 2 jenis 2 jenis 2 00.000.000 - - - - - - - - 2 jenis 200.000.000 Sub Bagian +komunikasi, sumberdaya air dan Listrik Umum dan Kab. Tuban +dan listrik Kepegawaian +1.2.6.28.001.3Penyediaan jasa peralatan Jumlah Jasa Peralatan 38 unit 38 unit 2 3.000.000 - - - - - - - - 38 unit 23.000.000 Sub Bagian +dan perlengkapan kantor dan Perlengkapan Kantor Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.001.4Penyediaan Jasa Jumlah Jasa 45 unit R2, 5 45 unit R2, 1 3.000.000 - - - - - - - - 45 unit R2, 5 13.000.000 Sub Bagian +pemeliharaan dan perijinan Pemeliharaan dan unit R5 5 unit R5 unit R5 Umum dan Kab. Tuban +kendaraan dinas dan Perizinan Kendaraan Kepegawaian +operasional Dinas/Operasional +1.2.6.28.001.5Penyediaan jasa administrasi Jumlah Jasa Administrasi 21 orang 21 orang 1 16.900.000 - - - - - - - - 21 orang 116.900.000 +keuangan K D e is u e a d n ia g k a a n n Yang S K u e b u B an a g g a ia n n Kab. Tuban +1.2.6.28.001.6Penyediaan Jasa Kebersihan Jumlah Jasa Kebersihan 5 3.000.000 - - - - - - - - 4 orang 53.000.000 Sub Bagian +kantor Kantor Yang Disediakan Umum dan Kab. Tuban +4 orang 4 orang Kepegawaian +1.2.6.28.001.7Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis 37 jenis 37 jenis 7 0.000.000 - - - - - - - - 37 jenis 70.000.000 Sub Bagian +Kantor Yang Disediakan Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.001.8Penyediaan Barang cetakan Jumlah Jenis Barang 3 6.800.000 - - - - - - - - 13 jenis 36.800.000 +dan penggandaan Cetakan dan Sub Bagian +Penggandaan Yang Umum dan Kab. Tuban +Disediakan 13 jenis 13 jenis Kepegawaian +1.2.6.28.001.9Penyediaan komponen Jumlah Jenis Komponen 15 jenis 15 jenis 1 6.000.000 - - - - - - - - 15 jenis 16.000.000 +instalasi listrik/penerangan Instalasi Sub Bagian +bangunan kantor Listrik/Penerangan Umum dan Kab. Tuban +Bangunan Kantor yang Kepegawaian +Disediakan +1.2.6.28.001.10Penyediaan bahan bacaan Jumlah Jenis Bahan 108 bacaan 108 bacaan 1 6.000.000 - - - - - - - - 108 bacaan 16.000.000 +dan peraturan perundang- Bacaan dan Peraturan Sub Bagian +undangan Perundang-Undangan Umum dan Kab. Tuban +Yang Disediakan Kepegawaian +1.2.6.28.001.11Penyediaan makanan dan Jumlah Makanan dan 40 orang 40 orang 5 5.000.000 - - - - - - - - 40 orang 55.000.000 +minuman Minuman Pegawai, Rapat, Sub Bagian +Tamu Kantor Dinas Umum dan Kab. Tuban +Kependudukan dan Kepegawaian +pencatatan Sipil Kab. +1.2.6.28.001.12Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat-Rapat 36 kali 50 kali 2 96.000.000 - - - - - - - - 50 kali 296.000.000 +konsultasi ke luar daerah Koordinasi dan Konsultasi Sub Bagian +Ke Luar Daerah Yang Umum dan Kab. Tuban +Disediakan Kepegawaian +1.2.6.28.001.13Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Sub Bagian +Perlengkapan kantor Perlengkapan Kantor Yang 8 jenis - - - - - - - - - - - - Umum dan Kab. Tuban +Disediakan Kepegawaian +38 1.2.6.28.002 Program Peningkatan Sarana Prosentase sarana dan +dan Prasarana Aparatur prasarana yang layak 80 2 62.000.000 - - - - - - - - 80 915.700.000 Sekretariat Kab. Tuban +fungsi +1.2.6.28.002.1Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah 13 Gedung 13 Gedung 8 0.000.000 - - - - - - - - 13 Gedung 80.000.000 Sub Bagian +gedung kantor Gedung/Bangunan Umum dan Kab. Tuban +Kantor Yang Dipelihara Kepegawaian +1.2.6.28.002.2P k e e m nd e a li r h a a a r n a a d n in r a u s t / in op / e b r e a r s k i a o l n a a l J D D u i i n p m e a l l s a ih / h O a r K p a e e n ra d s a i r o a n a a n l yang 4 u 5 n i u t n R i 5 t R2, 5 4 5 5 u u n n it i t R R 5 2, 1 20.000.000 - - - - - - - - u 4 n 5 i t u R n 5 it R2, 5 120.000.000 K S U e u m p b e u g B m a a w g d a i a a ia n n n Kab. Tuban +1.2.6.28.002.3Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Peralatan dan 33 Unit 33 Unit 2 5.000.000 - - - - - - - - 33 Unit 25.000.000 Sub Bagian +peralatan gedung kantor Perlengkapan Gedung Umum dan Kab. Tuban +Kantor yang Dipelihara Kepegawaian +1.2.6.28.002.4Pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Meubelair Yang 36 Unit 36 Unit 1 3.000.000 - - - - - - - - 36 Unit 13.000.000 Sub Bagian +meubelair Dipelihara Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.002.5Pengadaan meubelair Jumlah Meubelair Kantor 4 jenis 1 jenis (12 2 4.000.000 - - - - - - - - 1 jenis (12 24.000.000 Sub Bagian +Yang Disediakan Unit ) Unit ) Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.002.6Pengadaan kendaraan Jumlah Kendaraan - - - - - - - - - - Sub Bagian +dinas/operasional Dinas/Operasional Yang - - Umum dan Kab. Tuban +Disediakan Kepegawaian +1.2.6.28.002. Pengadaan perlengkapan Jumlah perlengkapan 3 jenis - - - - - - - - - - Sub Bagian +7 gedung kantor gedung kantor yang - - Umum dan Kab. Tuban +disediakan Kepegawaian +1.2.6.28.003 Program peningkatan disiplin Prosentase aparatur SKPD +aparatur mematuhi peraturan 80 3 8.119.000 - - - - - - - - 80 38.119.000 Sekretariat Kab. Tuban +kedinasan +1.2.6.28.003.1Pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian dinas 5 stel PSL, 55 5 stel PSL, 2 4.625.000 - - - - - - - - 5 stel PSL, 60 24.625.000 +beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya stel PDH 60 stel PDH stel PDH Sub Bagian +Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.003.2Peningkatan Kesegaran Jumlah kegiatan48 kali 48 kali 8 .250.000 - - - - - - - - 48 kali 8.250.000 +jasmani Aparatur Pemerintah Peningkatan Kesegaran Sub Bagian +Daerah Jasmani Yang Disediakan Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.003.3Pengadaan pakaian khusus jumlah pakaian olahraga 50 stel - - - - - - - - - - - - Sub Bagian +hari-hari tertentu Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.003.4Pembayaran Premi BPJSJumlah pembayaran - 19 5 .244.000 - - - - - - - - 19 5.244.000 Sub Bagian +Pegawai Non PNS PremiBPJS PegawaiNon Umum dan Kab. Tuban +PNS Kepegawaian +1.2.6.28.004 Program peningkatan sistem Nilai LAKIP OPD +akuntabilitas kinerja OPD 75 6 0.000.000 - - - - - - - - 75 60.000.000 Sekretariat Kab. Tuban +1.2.6.28.004.1Penyusunan perencanaan Dokumen perencanaan 1 5.000.000 - - - - - - - - +kinerja OPD k re in n e ja r j d a a ( n R e P n e j n a e , t P a e p r a u n b ahan 4 jenis 3 jenis 3 jenis 15.000.000 P S e u re b n B ca a n gi a a a n n Kab. Tuban +Kinerja +1.2.6.28.004.2Penyusunan laporan Dokumen laporan 1 0.000.000 - - - - - - - - +keuangan OPD k T e ri u b a u n la g n an , s ( e P m ro e g s n te o r s a is n , , 1 jenis 9 jenis 9 jenis 10.000.000 S K u e b u B an a g g a ia n n Kab. Tuban +RFK dan Akhir Tahun) +1.2.6.28.004.3Penyusunan laporan capaian Dokumen laporan kinerja 1 5.000.000 - - - - - - - - +k k i i n n e e r r j j a a d O a P n D ikhtisar realisasi (LKPJ, LKJiP, LPPD) 1 jenis 3 jenis 3 jenis 15.000.000 P S e u re b n B ca a n gi a a a n n Kab. Tuban +1.2.6.28.004.4Monitoring, pengendalian, Laporan pengendalian - 2 0.000.000 - - - - - - - - 20.000.000 +evaluasi dan pelaporan tribulanan (dokumen) 4 jenis 4 jenis P S e u re b n B ca a n gi a a a n n Kab. Tuban +1.2.6.28.005 Program Peningkatan Kinerja Angka indeks kepuasan - - +Administrasi Perkantoran aparatur terhadap 80 80 908.000.000 80 995.000.000 80 1.130.000.000 80 1.385.000.000 80 4.418.000.000 Sekretariat Kab. Tuban +pelayanan administrasi +1.2.6.28.005.1Penyediaan Jasa PerkantoranpJuermkalanht ojreannis jasa - - - 5 jenis 319.000.000 5 jenis 330.000.000 5 jenis 350.000.000 5 jenis 370.000.000 25 jenis 1.369.000.000 Sub Bagian +administrasi perkantoran Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.005.2Penyediaan Peralatan Jumlah Jenis Peralatan - - - 6 jenis 198.000.000 6 jenis 210.000.000 6 jenis 230.000.000 6 jenis 250.000.000 24 jenis 888.000.000 Sub Bagian +Perkantoran Perkantoran Yang Umum dan Kab. Tuban +Disediakan Kepegawaian +1.2.6.28.005.3Pemeliharaan Rutin Sarana Jumlah Pemeliharaan - - - 4 jenis 216.000.000 4 jenis 225.000.000 4 jenis 250.000.000 4 jenis 275.000.000 16 jenis 966.000.000 Sub Bagian +dan Prasarana Perkantoran Rutin Sarana dan Umum dan Kab. Tuban +Prasarana Perkantoran Kepegawaian +Yang Disediakan +1.2.6.28.005.4Pengadaan Sarana dan Jumlah Jenis Sarana dan - - - - - 1 jenis 30.000.000 1 jenis 80.000.000 1 jenis 350.000.000 3 jenis 460.000.000 Sub Bagian +Prasarana Perkantoran Prasarana Perkantoran Umum dan Kab. Tuban +Yang Disediakan Kepegawaian +1.2.6.28.005.5Rapat-rapat koordinasi dan Jumlah Rapat-Rapat - - - 50 kali 175.000.000 50 kali 200.000.000 50 kali 220.000.000 50 kali 140.000.000 200 kali 735.000.000 Sub Bagian +Konsultasi Keluar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Umum dan Kab. Tuban +Ke Luar Daerah Yang Kepegawaian +Disediakan +1.2.6.28.005.6Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Koordinasi dan - - - - - 40 kali 245.000.000 40 kali 245.000.000 40 kali 245.000.000 120 kali 735.000.000 +Penyelenggaraan Pelayanan Konsultasi Sub Bagian +Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Umum dan Kab. Tuban +Pelayanan Administrasi Kepegawaian +Kependudukan Yang +39 1.2.6.28.006 Program Peningkatan Prosentase aparatur OPD 80 3 5.000.000 80 52.000.000 80 62.000.000 80 72.000.000 80 78.000.000 35 orang 299.000.000 +Kapasitas Sumber Daya yang memiliki kompetensi Sekretariat Kab. Tuban +Aparatur dibidangnya +1.2.6.28.006.1Peningkatan Kemampuan Jumlah Aparat yang - 35 orang 3 5.000.000 - - - - - - - - 35 orang 35.000.000 Sub Bagian +teknis aparatur mengikuti peningkatan Umum dan Kab. Tuban +kependudukan kemampuan teknis Kepegawaian +1.2.6.28.004.2Pengadaan pakaian dinas jumlah pakaian dinas 5 stel PSL, 55 - - 5 stel PSH, 60 28.000.000 5 stel PSL, 60 32.000.000 5 stel PSH, 60 37.000.000 5 stel PSL, 43.000.000 260 stel 140.000.000 Sub Bagian +beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya stel PDH stel PDH stel PDH stel PDH 60 stel Umum dan Kab. Tuban +PDH Kepegawaian +1.2.6.28.004.3Peningkatan Kompetensi Jumlah Aparatur yang 10 orang 24.000.000 10 orang 30.000.000 15 orang 35.000.000 15 orang 35.000.000 50 orang 124.000.000 +Sumberdaya Aparatur mengikuti peningkatan Sub Bagian +kompetensi - - - Umum dan Kab. Tuban +Kepegawaian +1.2.6.28.007 Program peningkatan Nilai AKIP OPD +a P k er u a n n t g a k b a il t i t D as a e k r i a n h erja - - - 80 183.900.000 80 183.900.000 80 183.900.000 80 183.900.000 80 735.600.000 Sekretariat Kab. Tuban +1.2.6.28.007.1Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen - - - 9 dokumen 50.000.000 9 dokumen 50.000.000 9 dokumen 50.000.000 9 50.000.000 36 dokumen 200.000.000 +Perencanaan, Pengendalian Penyusunan Perencanaan, dokumen +d P a u n b l E ik v a a s l i u K a i s n i, e P rj e a l a P p e o r r a a n n g k d a a t n P E e v n a g lu e a n s d i a , l P ia e n la p d o a r n a n dan P S e u re b n B ca a n gi a a a n n Kab. Tuban +Daerah Publikasi Kinerja +Perangkat Daerah +1.2.6.28.007.2Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Jumlah Dokumen - - - 9 dokumen 133.900.000 9 dokumen 133.900.000 9 dokumen 133.900.000 9 133.900.000 36 dokumen 535.600.000 +Keuangan Perangkat Daerah F Pe a n si g l e it l a o s la i a K i K n e e u rj a a n gan dokumen S K u e b u B an a g g a ia n n Kab. Tuban +Perangkat Daerah +persentase kepemilikan 85,34 88 5 .146.693.000 90 4 .803.168.000 92 3 .225.000.000 94 2.930.000.000 96 3.290.000.000 96 19.394.861.000 +Meningkatnya KTP elektronik (%) +kepemilikan +dokumen +kependudukan Dinas Dukcapil Kab. Tuban +dan kualitas +pelayanan +administrasi +kependudukan +Persentase kepemilikan 100 100 100 100 100 100 100 +Kartu Keluarga (%) Dinas Dukcapil Kab. Tuban +persentase kepemilikan N/A 5 7,5 10 12,5 15 15 +Kartu Identitas Anak (%) Dinas Dukcapil Kab. Tuban +persentase kepemilikan 80 82,5 85 87 88 88 +akta kelahiran usia 0 - 18 +tahun (%) 49,36 Dinas Dukcapil Kab. Tuban +Prosentase kepemilikan 10 15 20 30 35 35 +akta kematian (%) 6,73 Dinas Dukcapil Kab. Tuban +IKM pelayanan Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik +administrasi Dinas Dukcapil Kab. Tuban +kependudukan +1.2.6.28.008 Program pelayanan Prosentase penerbitan 100 100 3 .295.761.000 100 3.466.236.000 100 1.860.000.000 100 1.515.000.000 100 1.870.000.000 100 1 2.006.997.000 +pendaftaran penduduk dokumen pendaftaran Bidang Pelayanan +penduduk tepat waktu (%) Pendaftaran Kab. Tuban +Penduduk +1.2.6.28.008.1Peningkatan Pelayanan jumlah dokumen 1.266.700 dok 75.000 dok 2 .334.221.000 75.000 dok 2.480.696.000 100.000 dok 6 00.000.000 100.000 dok 600.000.000 100.000 600.000.000 450.000 6 .614.917.000 Seksi Pindah +P K u ep b e li n k d D u a d l u a k m a n Bidang k d e it p e e rb n i d t u ka d n ukan yang duk duk duk duk duk dok duk dokduk D P a e t n a d n a g t a d a a n n Kab. Tuban +Penduduk +1.2.6.28.008.2Penerapan Program KTP-el P el r e o k s t e r n o t n a i s k e pelayanan KTP 85,74% 88% 4 61.540.000 90% 4 05.540.000 92% 2 50.000.000 94% 250.000.000 96% 250.000.000 96% 1 .617.080.000 Se P k e s n i d Id u e d n u ti k tas Kab. Tuban +1.2.6.28.008.3Orientasi Sistem jumlah orang RT dan RW 1.700 orang 500 orang 1 50.000.000 1.000 orang 2 25.000.000 1.000 orang 3 00.000.000 1.000 orang 300.000.000 1.000 300.000.000 4.500 orang 1 .275.000.000 +a b d a m gi i p n e is n t g r u as ru i k s e R p T e n d d a u n d R u W ka n y o a ri n e g n t m as e i laksanakan orang Se P k e s n i d Id u e d n u ti k tas Kab. Tuban +1.2.6.28.008.4Bimbingan teknis jumlah peserta bimbingan 368 orang - - 368 orang 1 50.000.000 - - 368 orang 150.000.000 - - 736 orang 3 00.000.000 +p k e e n pe g n el d o u la d a u n k a a n dm k i e n c i a s m tr a a t s a i n t a e d k m n i i n sp is e t n ra g s e i l olaan Se P k e s n i d Id u e d n u ti k tas Kab. Tuban +1.2.6.28.008.5dDaianl odge spae/nkyeellenggaraan kjuempelanhd u pdeuskearnta k edciaalmoga tan 0 orang 369 orang 1 50.000.000 - - 750 orang 2 50.000.000 - - 750 orang 250.000.000 2.250 orang 6 50.000.000 +a k d ep m e i n n d is u t d ra u s k i a d n an pelayanan p ad en m y i e n l i e s n tr g a g s a i r a d a a n n Se P k e s n i d Id u e d n u ti k tas Kab. Tuban +1.2.6.28.008.6Rapat kerja daerah pjuemlalyaahn panes keretpae nradpuadtu kkearnja 0 orang - - - - 716 orang 2 50.000.000 - - 716 orang 250.000.000 1.432 orang 5 00.000.000 +p ad en m y i e n l i e s n tr g a g s a i r a k a e n pe ndudukan d ad a m er i a n h i s p tr e a n s y i e lenggaraan Se P k e s n i d Id u e d n u ti k tas Kab. Tuban +1.2.6.28.008.7pengarsipan dokumen kjuempelanhd ubdeurkkaasn dokumen 0 berkas 50.000 5 0.000.000 75.000 berkas 5 5.000.000 90.000 berkas 6 0.000.000 90.000 berkas 65.000.000 90.000 70.000.000 375.000 3 00.000.000 Seksi Pindah +pendaftaran penduduk pendaftaran penduduk berkas berkas berkas Datang dan Kab. Tuban +yang diarsip Pendataan +40 1.2.6.28.008.6 monitoring dan evaluasi jumlah kecamatan dan 0 kec, 0 20 kec, 20 1 50.000.000 20 kec, 20 1 50.000.000 20 kec, 20 150.000.000 20 kec, 20 150.000.000 20 kec, 20 150.000.000 1.740 kec, 7 50.000.000 Seksi Pindah +penyelenggaraan desa/kelurahan yang desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel Datang dan +administrasi kependudukan dimonitoring dan evaluasi Pendataan Kab. Tuban +kecamatan dan Penduduk +desa/kelurahan +1.2.6.28.009 Program pelayanan Prosentase penerbitan +pencatatan sipil akta pencatatan sipil Bidang Pelayanan +tepat waktu (%) 100 100 6 36.632.000 100 5 23.632.000 100 305.000.000 100 345.000.000 100 345.000.000 100 2 .155.264.000 Pencatatan Sipil Kab. Tuban +1.2.6.28.009.1 Pelayanan adminduk capil jumlah pelayanan keliling 40 kali 140 kali 3 31.632.000 140 kali 3 63.632.000 140 kali 175.000.000 140 kali 175.000.000 140 kali 175.000.000 700 kali 1 .220.264.000 +keliling yang dilaksanakan Soksi Kelahiran Kab. Tuban +dan Kematian +1.2.6.28.009.2 Penyimpanan dokumen dan jumlah berkas akta capil 30.000 15.000 2 50.000.000 15.000 berkas 7 0.000.000 20.000 berkas 80.000.000 25.000 berkas 80.000.000 30.000 120.000.000 105.000 6 00.000.000 +perubahan akta capil yang tersimpan berkas berkas berkas berkas Seksi Perkawinan, +Perceraian, +Perubahan Status Kab. Tuban +Anak dan +Pewarganegaraan +1.2.6.28.009.3 Publikasi kebijakan jumlah buku peraturan 0 buku - - 400 buku 4 0.000.000 - - 400 buku 40.000.000 - - 800 buku 8 0.000.000 +kependudukan dan capil kebijakan kependudukan +dan capil yang Soksi Kelahiran +Kab. Tuban +dipublikasikan dan Kematian +1.2.6.28.009.4 Orientasi sistem administrasi jumlah siswa peserta 140 orang 180 orang 5 5.000.000 180 orang 5 0.000.000 180 orang 50.000.000 180 orang 50.000.000 180 orang 50.000.000 900 orang 2 55.000.000 +kependudukan melalui jalur orientasi sistem +pendidikan administrasi Soksi Kelahiran +Kab. Tuban +kependudukan melalui dan Kematian +jalur pendidikan +1.2.6.28.010 Program pengelolaan sistem Prosentase layanan 100 100 1 .214.300.000 100 8 13.300.000 100 800.000.000 100 800.000.000 100 1.000.000.000 100 4 .627.600.000 Bidang +informasi administrasi jaringan sistem informasi +Pengelolaan +kependudukan administrasi +Informasi Kab. Tuban +kependudukan (%) +Administrasi +Kependudukan +1.2.6.28.010.1 Pembangunan dan jumlah titik yang 14 titik 18 titik 5 75.000.000 20 titik jaringan 1 60.000.000 20 titik jaringan 150.000.000 20 titik 150.000.000 20 titik 300.000.000 20 titik 1 .335.000.000 Seksi Sistem +pengoperasian SIAK secara terbangun dan yang jaringan SIAK jaringan SIAK SIAK jaringan SIAK jaringan jaringan SIAK Informasi +terpadu mengoperasikan jaringan SIAK SIAK Administrasi Kab. Tuban +SIAK Kependudukan +1.2.6.28.010.2 Bimbingan teknis tenaga jumlah peserta bimbingan 24 orang 44 orang 4 0.000.000 54 orang 4 0.000.000 64 orang 50.000.000 74 orang 50.000.000 84 orang 50.000.000 320 orang 2 30.000.000 Seksi Sistem +pengelola SIAK teknis SIAK Informasi +Kab. Tuban +Administrasi +Kependudukan +1.2.6.28.010.3 Implementasi sistem jumlah implementasi titik 20 titik 20 titik 5 08.000.000 20 titik 5 50.000.000 20 titik 550.000.000 20 titik 550.000.000 20 titik 600.000.000 20 titik 2 .758.000.000 +adminstrasi kependudukan jaringan SIAK Seksi Sistem +(membangun, updating dan Informasi +Kab. Tuban +pemeliharaaan). Administrasi +Kependudukan +1.2.6.28.010.4 Pengolahan dan penyusunan jumlah laporan yang 50 buku 110 buku 9 1.300.000 110 buku 6 3.300.000 25 buku 50.000.000 25 buku 50.000.000 25 buku 50.000.000 295 buku 3 04.600.000 Seksi Pengolahan +laporan informasi tersusun dan aplikasi laporan laporan dan laporan laporan laporan laporan laporan dan Penyajian +kependudukan 2 aplikasi Data +Kab. Tuban +Kependudukan +41 Meningkatnya Persentase ketersediaan +kualitas informasi data +pengelolaan dan kependudukan +pemanfaatan data +100 100 7 52.000.000 100 6 52.000.000 100 9 52.000.000 100 9 52.000.000 100 9 57.000.000 100 4 .265.000.000 Dinas Dukcapil Kab. Tuban +kependudukan +1.2.6.28.011 Program pemanfaatan data Prosentase Sistem +dan pengembangan Informasi Layanan Data Bidang +pelayanan kependudukan Kependudukan Yang Pemanfaatan Data +100 100 7 52.000.000 100 6 52.000.000 100 9 52.000.000 100 9 52.000.000 100 9 57.000.000 100 4 .265.000.000 Kab. Tuban +dan pencatatan sipil Dikelola dengan baik dan Inovasi +Pelayanan +1.2.6.28.011.1 Pengembangan data base jumlah kecamatan dan 20 kec, 328 20 kec, 328 5 94.000.000 20 kec, 328 4 94.000.000 20 kec, 328 594.000.000 20 kec, 328 594.000.000 20 kec, 328 594.000.000 1.740 kec, 2 .870.000.000 +kependudukan dalam desa/kel yang melakukan desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel desa/kel +Seksi Pemanfaatan +menunjang laporan entri database +Data dan Dokumen Kab. Tuban +kependudukan kependudukan Kependudukan +1.2.6.28.011.2 Promosi dan pameran jumlah promosi dan 0 1 kali 3 0.000.000 1 kali 3 0.000.000 1 kali 30.000.000 1 kali 30.000.000 1 kali 35.000.000 5 kali 1 55.000.000 Seksi Kerjasama +kependudukan pameran kependudukan dan Inovasi Kab. Tuban +Pelayanan +1.2.6.28.011.3 Fasilitasi penerapan ISO jumlah sertifikat ISO 0 1 sertifikat 7 8.000.000 1 sertifikat 7 8.000.000 1 sertifikat 78.000.000 1 sertifikat 78.000.000 1 sertifikat 78.000.000 5 sertifikat 3 90.000.000 Seksi Kerjasama +bidang pelayanan dan Inovasi Kab. Tuban +Pelayanan +1.2.6.28.011.4 Pengelolaan dan jumlah instansi yang - 1 instansi 5 0.000.000 1 instansi 5 0.000.000 1 instansi 50.000.000 1 instansi 50.000.000 1 instansi 50.000.000 5 instansi 2 50.000.000 +pemanfaatan database memanfaatkan database Seksi Pemanfaatan +kependudukan kependudukan Data dan Dokumen Kab. Tuban +Kependudukan +1.2.6.28.011.5 Pengembangan pelayanan jumlah pengembangan - - - - - 2 jenis 200.000.000 1 jenis 200.000.000 2 200.000.000 3 jenis 6 00.000.000 +kependudukan dan pelayanan yang Seksi Kerjasama +pencatatan sipil dilaksanakan dan Inovasi Kab. Tuban +Pelayanan +42 BAB VII +INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH +Berdasarkan program prioritas RPJMD tersebut, maka Indikator kinerja +yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten +Tuban dalam lima tahun adalah +Tabel 7.1 +Indikator Kinerja Perangkat Daerah +Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016 – 2021 +dalam rangka Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD +Kondisi Awal +Rencana Capaian Kinerja +Kinerja pada +No Indikator Sasaran +Awal Periode Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun +RPJMD ke-1 ke-2 ke-3 ke-4 ke-5 +1 prosentase kepemilikan 85,74% 88% 90% 92% 94% 96% +KTP elektronik +prosentase kepemilikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% +Kartu Keluarga +prosentase kepemilikan 0% 5 % 7,5% 10% 12,5% 15% +Kartu Identitas Anak +prosentase kepemilikan 49,36% 80% 82,5% 85% 87% 88% +akta kelahiran usia 0 - 18 +tahun +prosentase kepemilikan 6,73% 10% 15% 20% 30% 35% +akta kematian +IKM pelayanan administrasi Baik Baik Baik Baik Baik Baik +kependudukan +2 Prosentase ketersediaan 100 100 100 100 100 100 +informasi data +kependudukan +43 BAB VIII +P E N U T U P +Perubahan Rencana Strategis 2016 - 2021 Dinas Kependudukan dan +Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban adalah dokumen perencanaan jangka +menengah Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, +program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan +fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. +Pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan diupayakan +dapat dilaksanakan secara optimal dengan manfaat segala sumber daya yang +ada untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. +Penyelenggaraan pembangunan tersebut tentunya bukanlah keberhasilan +perorangan tetapi merupakan hasil kerjasama dan kerja keras seluruh aparatur +pemerintah. +Demikian Perubahan Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman +dan komitmen bersama penyelenggaraan pembangunan dalam masa lima tahun +sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam hal ini khususnya +Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. +44 RENCANA STRATEGIS +DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL +KABUPATEN TUBAN +TAHUN 2016 - 2021 +PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN +DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL +Jalan Teuku Umar No. 7 Telepon ( 0356 ) 321785 +T U B A N - 62317 +45 46 diff --git a/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2021_Kec%20Kerek_perjanjian-kerja-kerek-2021.pdf.md b/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2021_Kec%20Kerek_perjanjian-kerja-kerek-2021.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86f3f826bb8a28f8e8fd4c773f215d0aafa7d715 --- /dev/null +++ b/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2021_Kec%20Kerek_perjanjian-kerja-kerek-2021.pdf.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://tubankab.go.id/files/SAKIP/2021/Kec%20Kerek/perjanjian-kerja-kerek-2021.pdf +title: "perjanjian-kerja-kerek-2021.pdf" +domain: tubankab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 08:50:44 +source_type: government +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# perjanjian-kerja-kerek-2021.pdf + +PERJANJIAN KINERJA +( P K ) +KECAMATAN KEREK +TAHUN 2021 +PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN +KECAMATAN KEREK +Jalan Raya Nomor 13 Telepon (0356) 611135 Kode Pos 62356 +Website : kerek.tubankab.go.id +E-mail : kerek@tubankab.go.id/kecamatankerek@yahoo.c PENETAPAN KINERJA +PENETAPAN KINERJA adalah suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / Perjanjian +kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber +daya yang dimiliki oleh instansi. +TUJUAN UMUM DITERAPKANNYA PENETAPAN KINERJA +1. Peningkataneviensidanefektifitasdalampengelolaansumberdaya; +2. Pengelolaansumberdaya ; +3. Intensifikasipencegahankorupsi ; +4. Peningkatankualitaspelayananpublik ; +5. Percepatanuntukmewujudkanmanajemenpemerintahan yang efektif, transparandanakuntabel ; +TUJUAN KHUSUS PENETAPAN KINERJA +1. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ; +2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan +terus meningkatkan kinerjanya; +3. Menciptakan alat pengendali manajemen yang praktis bagi pemberi amannah; +4. Menciptakan tolak ukur kinerja dasar evaluasi kinerja aparatur; +5. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan +sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi. +DASAR : +- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun +2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja +Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur +Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian +Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; +– Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, +Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; +– Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; +– Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 388 : +Ayat (1) , bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, +Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi“. +Ayat (2) , bahwa “Pasal Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk +pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah“. +– Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah +Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021; +– Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah +Tahun 2018 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 +KECAMATAN KEREK +KABUPATEN TUBAN +Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta +berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : +Nama : SUGENG PURNOMO,S.IP.MM +Jabatan : CAMAT KEREK +Selanjutnya disebut pihak pertama +Nama : H. FATHUL HUDA +Jabatan : BUPATI TUBAN +Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua +Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran +perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah +ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target +kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami. +Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi +terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam +rangka pemberian penghargaan dan sanksi. +Tuban, Januari 2021 LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 +KECAMATAN KEREK +KABUPATEN TUBAN +No. Sasaran Strategis IndikatorKinerja Target +1. Meningkatkan Kualitas 1. Nillai Indeks Kepuasan Masyarakat 76,00 +Pelayanan Publik Kecamatan (Baik) +2. Meningkatkan penyelenggara 2. Persentase rekomendasi hasil 100% +an Pemerintahan Kecamatan koordinasi yang di tindaklanjuti dalam +dan Pembinaan Pemerintah satu tahun bidang Pemerintahan, +an Desa Pembangunan, Perekonomian, +Ketentraman dan Ketertiban,umum dan +Kesejahteraan Sosial. +3. Peningkatan Jumlah BUMDes pada 17 Unit +Tingkat Kecamatan +3 Meningkatkan Akuntabilitas 4. Nilai AKIP Kecamatan Kerek A +Kinerja Organisasi Perangkat +Daerah ( Kecamatan) +PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN +1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. 2.447.365.553,00 +APBD +Daerah Kabupaten / Kota +2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 12.322.000.00 +APBD +dan Kelurahan +3. Program Pembinaan dan Pengawasan Rp. 94.591.500,00 +APBD +Pemerintahan Desa +4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Rp. 9.950.000,00 +APBD +Pelayanan Publik +5. Program Penyelenggaraan Urusan Rp. 99.998.500,00 +APBD +Pemerintahan Umum +JUMLAH Rp. 2.664.227.553,00 +Tuban, Januari 2021 diff --git a/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2021_Kec.%20Tambakboyo_tboyo-lakip-atau-lkjip-th.-2020.pdf.md b/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2021_Kec.%20Tambakboyo_tboyo-lakip-atau-lkjip-th.-2020.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe5f51b37e1436d5d52e0c372c674c140561c0cf --- /dev/null +++ b/raw/tubankab.go.id_files_SAKIP_2021_Kec.%20Tambakboyo_tboyo-lakip-atau-lkjip-th.-2020.pdf.md @@ -0,0 +1,1535 @@ +--- +url: https://tubankab.go.id/files/SAKIP/2021/Kec.%20Tambakboyo/tboyo-lakip-atau-lkjip-th.-2020.pdf +title: "tboyo-lakip-atau-lkjip-th.-2020.pdf" +domain: tubankab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:00:05 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# tboyo-lakip-atau-lkjip-th.-2020.pdf + +LAPORAN +KINERJA INSTANSI PEMERINTAH +( L K j I P ) +TAHUN 2020 +KECAMATAN TAMBAKBOYO +Jalan Raya Sobontoro Nomor 05 Telp. 411388 +TAMBAKBOYO +LAKIP Kecamatan Tambakboyon 2020 I KATA PENGANTAR +Seraya memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT dengan telah +selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) +Kecamatan Tambakboyo tahun 2020 sesuai rencana guna memenuhi +kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan +APBD 2020 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang +Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri +Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 +tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan penetapan kinerja, +pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi +pemerintah. +Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2020 +serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen +LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan +Tambakboyo serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang +dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah +pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Tambakboyo). +Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan +kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama +(IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran +(RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat +digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis +yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di +masing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan +prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan +akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tambakboyo +Kabupaten Tuban. +Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada +tim penyusunan LKjIP Kecamatan Tambakboyo dan para pelaksanaan +kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. +LAKIP Kecamatan Tambakboyon 2020 I Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan +Tambakboyo Tahun 2020 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran +kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai +bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Tambakboyo +di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para +penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi – misi +Pemerintah Kabupaten Tuban. +Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Tambakboyo Tahun +2020 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, +Amin. +Tambakboyo, Januari 2020 +CAMAT TAMBAKBOYO +HERY SUBAGIYO, SH, MM +Pembina Tingkat I +NIP. 19671120198903 1 008 +LAKIP Kecamatan Tambakboyon 2020 I DAFTAR ISI +Hal +KATA PENGANTAR ........................................................................................... ...i +DAFTAR ISI ...................................................................................................... ..ii +BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ ..1 +A. Latar Belakang........................................................................... ..1 +B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi ..................................... ..3 +C. Isu Strategis .............................................................................. ..8 +D. Sistematika Laporan Kinerja ....................................................... ..9 +BAB II PERENCANAAN KINERJA ............................................................10 +A. Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................... 10 +B. Perjanjian Kinerja ...................................................................... 11 5 +BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................... +A. Capaian Kinerja Organisasi ……………....................................14 +B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis ............................................ 18 +C. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran ............................. 33 +BAB IV PENUTUP +LAMPIRAN : +Lampiran I Pengukuran Kinerja Tahun 2020 ..............................40 +Lampiran II Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan +Tambakboyo Tahun 2020....................... .................42 +Lampiran III Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ................................44 +Lampiran IV Penghargaan ..............................................................49 +LAKIP Kecamatan Tambakboyon 2020 I LAKIP Kecamatan Tambakboyon 2020 I BAB I +PENDAHULUAN +A. Latar Belakang +Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah +dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan +pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan +bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented +governement). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas +perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). +Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi +Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah +Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada +Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, danunit +kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan / atau unit +yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing. +Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun +anggaran 2020, Kecamatan Tambakboyo menyusun LKjIP 2020 +yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung +jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran +strategis instansi. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri +sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja +Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian +Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). +Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan +pertanggungjawaban kinerja Instansi pemerintah (Kecamatan +Tambakboyo) dalam mencapai sasaran strategis instansi +sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja +diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan +sebagai : +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 1 1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan +pencapaian kinerja Kecamatan Tambakboyo dengan pembanding +hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; +2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja +Kecamatan Tambakboyo; +3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja +Kecamatan Tambakboyo pada tahun berikutnya. +Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan +dokumen LKjIP Kecamatan Tambakboyo antara lain : +1. peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan +Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah; +2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem +Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); +3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan +Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk +Teknis Penyusunan Perjanjian LKjIP Kec Tambakbyo Kab.Tuban. +Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan +Kinerja Instansi Pemerintah; +4. Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan +Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara +Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana +Pembangunan Daerah. +5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang +Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan +Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran +Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, Pelaksanaan +TataUsaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan +Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; +6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 +tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah +(RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun2016-2021; +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 2 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2019 +tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun +Anggaran 2020; +7. Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2019 telah +menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; +8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2020 telah +menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah +Kabupaten Tuban Tahun 2020 +9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 tentang +Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun +Anggaran 2020; +10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 18 Tahun 2019 tentang +Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun +2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja +Daerah Tahun Anggaran 2020; +11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat +Daerah ( DPA-SKPD) Tahun 2020 Kecamatan Tambakboyo ; +12. Dokumen Pelaksaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja +Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2020 Kecamatan +Tambakboyo +B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi +Kecamatan Tambakboyo merupakan bagian wilayah +Kabupaten Tuban yang berjarak 30 km dari Ibukota Kabupaten +Tuban yang terletak di tengah dengan luas wilayah 72,97 km 2. +Dengan batas-batas sebagai berikut : +- Utara : Kecamatan Laut Jawa +- Timur : Kecamatan Jenu +- Selatan : Kecamatan Kerek dan Kecamatan Bangilan +- Barat : Kecamatan Bancar +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 3 Luas tanah di wilayah Kecamatan Tambakboyo tersebut sebagian +besar digunakan sebagai Tanah Ladang atau Tegalan dengan luas +3.576 Ha, tanah pangonan 901 Ha, tanah pekarangan seluas 822 +Ha dan wilayah hutan seluas 855 Ha. Sedangkan tanah sawah +seluas 2.018 Ha yang kebanyakan merupakan sawah tadah hujan +dengan luas 1.864 Ha dan sawah irigasi sederhana 68 Ha, sehingga +dapat disimpulkan bahwa wilayah Kecamatan Tambakboyo +dikategorikan sebagai kawasan agak kering. +Kecamatan Tambakboyo terdiri dari 18 desa, 39 dusun, 64 RW dan +219 RT dengan jumlah penduduk sampai dengan 31 Desember +tahun 2020 sebanyak 44.357 jiwa yang terdiri dari laki-laki +sejumlah 22.397 jiwa dan wanita sejumlah 22.218 jiwa. Dengan +Kepala keluarga sebanyak 13.668 Kepala Keluarga. +Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 +tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan +Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan +merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang +berkududukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati +melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Kecamatan +Tambakbooyo Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati +Nomor : 69 Tahun 2016, tanggal 27 Oktober 2016. +Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur +organisasi adalah sebagai berikut : +1. Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana +teknis kewilayahan yan mempunyai wilayah kerja tertentu dan +dipimpin oleh seorang Camat; +2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah +Kecamatan dengan tipe A ; +3. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada +Bupati melalui Sekretaris Daerah ; +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 4 4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas : +a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ; +b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; +c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan +ketertiban umum ; +d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan +Daerah dan Peraturan Bupati ; +e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana +pelayanan umum ; +f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan +yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan; +g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan +/atau kelurahan ; +h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi +kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit +kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di +Kecamatan; dan +i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan +perundang-undangan ; +j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka +peningkatan pelayanan publik; +k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan +pertimbangan pengembangan karier ; +l. Pelaksanaan laporan/pertanggung jawaban kepada Bupati; +dan +m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati +terkait dengan tugas dan fungsinya. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 5 5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat +(4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati +untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang +menjadi kewenangan Daerah. +6. Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagiamana dimaksud +pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangakat Kecamatan. +Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (4), +Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk +melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi +kewenangan Daerah . +Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana +dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat +Kecamatan. +Struktur Organisasi +Organisasi Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban +dibentuk berdasar Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 +tentang Uraian Tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan kabupaten +Tuban. +Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari : +1. Camat ; +2. Sekretaris Kecamatan ; +1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian; dan +2) Kasubbag Program dan Pelaporan +3. Seksi Pemerintahan ; +4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ; +5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban „ +6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat ; +7. Seksi Pelayanan Umum; +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 6 Dengan rincian jumlah personil yang ada di Kecamatan +Tambakboyo sebagai berikut : +Jumlah Pegawai : 17 orang +Jumlah Pejabat Struktural : 9 orang +Jumlah Staf` : 8 orang +Jumlah Pegawai menurut golongan : +- Golongan IV = 2 orang +- Golongan III = 8 orang +- Golongan II = 7 orang + Sekretariat Kecamatan +Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan +yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. +Sekretaris Kecamatan membawahkan dan mengkoordinasikan 2 +(dua) Sub Bagian yang dikepalai oleh seorang Kepala Sub Bagian, +terdiri dari: +1. Sub Bagian Program dan Pelaporan; +1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. +Sekretariat Kecamatan melaksanakan administrasi umum dan +kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, penyusunan +program dan pelaporan serta membantu tugas Camat dalam +melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan. + Seksi - seksi +Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat, +terdiri dari 5 seksi antara lain Seksi Pemberdayaan Masyarakat, +Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Kesejahteraan Masyaraka, +Seksi Palayanan Umum dan Seksi Pemerintahan yang dikepalai +seorang Kepala Seksi. Seksi melaksanakan secara teknis urusan +sesuai bidang tugas dan fungsinya. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 7 SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN TUBAN +CCAAMMAATT +SSEEKKRREETTAARRIIAATT +SSUUBBBBAAGGIIAANN PPRROOGGRRAAMM +SSUUBBBBAAGGIIAANN UUMMUUMM +DDAANN PPEELLAAPPOORRAANN +SSEEKKSSII PPEEMMBBEERRDDAAYYAAAANN SSEEKKSSII KKEETTEENNTTRRAAMMAANN DDAANN +SSEEKKSSII PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN SSEEKKSSII KKEESSEEJJAAHHTTEERRAAAANN SSEEKKSSII PPEELLAAYYAANNAANN UUMMUUMM +MMAASSYYAARRAAKKAATT KKEETTEERRTTIIBBAANN +C. Isu Strategis +Beberapa isu strategis yang dianggap penting dan +berpengaruh serta terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi +organisasi Kecamatan Tambakboyo adalah sebagai berikut: +1. Sumberdaya manusia/pegawai yang masih kurang dari jumlah +kebutuhan ; +2. Target pelaksanaan perijinan di tingkat Kecamatan belum +terpenuhi; +3. Pengajuan / usulan pembangunan dari Kelurahan/ desa setiap +tahun belum/ tidak semua bisa terealisasi dari tingkat Kabupaten +( PUPR / PRKP). +4. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pemerintahan desa dengan +kecamatan/stekholder terkait tentang tata kelola/administrasi +BUMDes. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 8 5. Kurangnya koordinasi pemerintah Desa dengan +Kecamatan/steakholder terkait tentang pelaksanaan kegiatan +pembangunan sarana dan prasrana desa. +6. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kegiatan +pemberdayaan masyarakat desa +7. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha +dalam kepengurusan perijinan usaha. +8. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya system +aplikasi on line tentang perijinan. +9. Kegiatan pendistribusian BPNT dari supplier ke agen perihal BPNT, +BPNTD dan suplemen terkesan molor dan tidak sesuai +penjadwalan yang ada. +10. Kegiatan pendistribusian BST dan BSP yang tidak tepat sasaran. +11.Kegiatan update data/pemutakhiran data DTKS di Dinask Sosial +yang terkesan lambat. +D. Sistematika Laporan Kinerja +Kata pengantar +Daftar Isi +Bab I Pendahuluan +A. Latar Belakang +B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi +C. Isu Strategis +D. Sistematika Lapora Kinerja +Bab II Perencanaan Kinerja +A. Indikator Kinerja Utama (IKU) +B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 +Bab III Akuntabilitas Kinerja +A. Capaian Kinerja Organisasi +B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis +C. Analisis Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran +Bab IV Penutup +Lampiran +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 9 BAB II +PERENCANAAN KINERJA +A. Indikator Kinerja Utama (IKU) +Indikator Kinerja Utama (IKU/Key Performance Indicators) +adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis +organisasi. Menjadi kewajiban instansi pemerinta untuk +menetapkan indicator kinerja utama secara formal untuk masing- +masing tingkatan (level) secara berjenjang. Dengan ditetapkannya +IKU secara formal, maka akan diperoleh informasi kinerja yang +penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen +kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari +pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang +dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan +akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Kecamatan +Tambakboyo ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 +Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Bupati Tuban Nomor 25 +Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan +Pemerintah Kabupaten Tuban. +Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama sebagaimana +ditetapkan tersebut sebagai acuan kinerja yang digunakan untuk +menyusun rencana kerja tahunan, rencana kerja anggaran, +dokumen penetapan kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, maupun +dalam evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana +Strategis. +Gambaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan +Tambakboyo ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 +Tahun 2018 sebagimana tercantum pada tabel 2.5 dibawah ini : +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 10 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tambakboyo +Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama +1 Meningkatkan 1 Meningkatnya kualitas 1 Nilai Indeks Kepuasan +tata kelola pelayanan public Masyarakat +penyelenggaraan kecamatan +pemerintahan 2 Meningkatnya 2 Prosentase rekomendasi hasil +kecamatan penyelenggaraan koordinasi yang ditindaklanjuti +pemerintahan kecamatan dalam satu tahun bidang +dan pembinaan pemerintahan, pembangunan, +pemerintahan desa perekonomian, ketentraman +dan ketertiban umum dan +kesejahteraan sosial +3 Peningkatan Jumlah BUMDes +pada tingkat kecamatan +3 Meningkatnya akuntabilitas 4 Hasil nilai AKIP Kecamatan +kinerja organisasi perangkat Tambakboyo +daerah (Kecamatan) +B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 +Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan +kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan +bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan +sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan +sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik . +Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2020 adalah Perjanjian +Kinerja (PK) Kecamatan Tambakboyo 2020 yang disusun berdasar +pada Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 dan Dokumen +Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2020. +Perjanjian Kinerja meliputi 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut +1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan , +mempunyai 1 (satu) indikator ; +2. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan +pembinaan pemerintahan desa, mempunyai 2 (dua) indikator; +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 11 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah +(Kecamatan),mempunyai 1 (satu) indikator; +Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten +Tuban Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen +Penetapan Kinerja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban +Tahun 2020 sebagimana tercantum pada tabel dibawah ini : +Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambakboyo +Kabupaten Tuban Tahun 2020 +No Target +SasaranStrategis IndikatorKinerja Satuan +. 2020 +1 Meningkatnya 1. Nilai Indek Kepuasan Indeks Baik +kualitas pelayanan Masyarakat (IKM) (80,00) +publik kecamatan Kecamatan +2 Meningkatnya 2. Persentase rekomendasi % 80 +penyelenggaraan hasil koordinasi yang +pemerintahan ditindaklannjuti dalam +kecamatan dan satu tahun bidang +pembinaan pemerintahan, +pemerintahan desa pembangunan, +perekonomian, +ketentraman dan +ketertiban umum dan +kesejahteraan social +3. Jumlah BUMDes pada Jumlah 18 +tingkat kecamatan +3 Meningkatnya 4. Nilai AKIP Kecamatan Nilai BB +Akuntabilatas Tambakboyo (70) +Kinerja Organisasi +Perangkat Daerah +(Kecamatan) +Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Toban +Tahun 2020. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 12 Untuk mencapai / mewujudkan target kinerja yang telah +ditetapkan tersebut, Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban +melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran Rp. +2.534.572.878 (dua milyar limaratus tiga puluh empat juta lima +ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan +rupiah ) yang selengkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian +Kinerja Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2020 +Perubahan (terlampir). +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 13 BAB III +AKUNTABILITAS KINERJA +A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI +Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan +kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran +yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi +instansi pemerintah. +Kecamatan Tambakboyo melaksanakan pengukuran kinerja terhadap +Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun indikator kinerja sasaran +strategis organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian +Kinerja Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020. +Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah +Kecamatan Tambakboyo berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, +indicator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada +program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat +pencapaian sasaran dan program /kegiatan dilakukan melalui media +Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. +Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan +target dengan Realisasi Indikator sasaran melalui media formulir +pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja +tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan +kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kecamatan +Tambakboyo. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 14 Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan +Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2020 +Tahun 2020 +No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Satuan Capaian +Target Realisasi +Kinerja +Meningkatnya 1. Nilai Indek Kepuasan +B A +1 kualitas pelayanan Masyarakat (IKM) Indeks +(80,00) (88,93) 111% +publik kecamatan Kecamatan +2. Persentase 80 90 112% +rekomendasi hasil +Meningkatnya koordinasi yang +penyelenggaraan ditindaklannjuti +pemerintahan dalam satu tahun +2 kecamatan dan bidang pemerintahan, % +pembinaan pembangunan, +pemerintahan perekonomian, +desa ketentraman dan +ketertiban umum dan +kesejahteraan social +3. Jumlah BUMDes pada 18 16 88 % +Jumlah +tingkat kecamatan +Meningkatnya BB B +Akuntabilatas (70,00 (68,33) 98 % +3 4. Nilai AKIP Kecamatan +Kinerja Organisasi Nilai +Tambakboyo +Perangkat Daerah +(Kecamatan) +Rata – rata capaian 95,68% +Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis +Organisasi Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2020 +Tahun 2020 +Kinerja Sasaran +No Indikator Kinerja Satuan Capaian +Strategis Target Realisasi +Kinerja +Meningkatnya Baik Sangat +Kualitas 1. Angka Indeks (80,00) Baik +1 Nilai +Pelayanan kepuasan (88,93) 111% +Perijinan +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 15 Tahun 2020 +Kinerja Sasaran +No Indikator Kinerja Satuan Capaian +Strategis Target Realisasi +Kinerja +Meningkatnya 2. Persetase desa telah 80% 90% 112% +Pengelolaan mengisi buku +2 Keuangan administrasi keuangan % +Pemerintahan desa sesuai dengan +Desa ketentuan +Meningkatnya 3. Persentase pengaduan 80% 80% 100% +3 Pembinaan masyarakat yang % +Kemasyarakatan ditindaklanjuti +Meningkatnya 4. Persentase Aparatur 80 100 125% +4 Kapasitas OPD mematuhi +% +Sumber Daya peraturan kedinasan +Aparatur +Meningkatnya BB B +Akuntabilitas (70,00) (68,33) 98% +5 Kinerja 5. Nilai AKIP PD Nilai +Perangkat +Daerah +6. Persentase Angka 80 100 125% +Meningkatnya Indeks kepuasan +Kinerja aparatur terhadap +6 % +Administrasi pelayanan administrasi +Perkantoran perkantoran +Rata – rata capaian 111% +Dari 6 sasaran strategis dengan 7 indikator kinerja, pencapaian +kinerja sasaran strategis Kecamatan Tambakboyo adalah sebagai +berikut: +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 16 Jumlah Indikator +No. Predikat Jumlah Sasaran +Kinerja +1 Sangat berhasil 6 7 +2 Berhasil - - +3 Cukup berhasil - - +4 Tidak berhasil - - +5 Data belum tersedia - - +Pencapaian kinerja sasaran beserta jumlah indikator kinerjanya +serta predikat kinerja yang diperoleh dapat dirinci sebagai +berikut: +Rata-rata +Jumlah >50 >80 >95 +No. Sasaran Capaian < 50 +Indikato s/d s/d s/d +(%) +r 80 95 100 +1 Meningkatnya 1 111 Sangat +Kualitas berhasil +Pelayanan +Perijinan +2 Meningkatnya 2 112 Sangat +Pengelolaan berhasil +Keuangan +Pemerintahan +Desa +3 Meningkatnya 2 100 +Pembinaan berhasil +Kemasyarakatan +4 Meningkatnya 1 125 Sangat +Kapasitas Sumber berhasil +Daya Aparatur +5 Meningkatnya 1 +Akuntabilitas berhasil +98 +Kinerja Perangkat +Daerah +6 Meningkatnya 1 125 Sangat +Kinerja berhasil +Administrasi +Perkantoran +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 17 B. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis +Sasaran 1 +“Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tambakboyo” +Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan antara target dan realisasi +kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut: +Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Antara Target Dan Realisasi Kinerja +Sasaran 1 Tahun 2020 +Tahun 2019 Tahun 2020 +No Indikator Sasaran Capaian Capaian +Target Realisasi Target Realisasi +Kinerja Kinerja +Nilai Indek Kepuasan Sangat Sangat +Baik Baik +1 Masyarakat (IKM) Baik 125% Baik 111% +(70,80) (80,00) +Kecamatan (88,51) (88,93) +Sumber : Hasil Nilai IKM Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 +Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran 1(satu) : +Meningkatnya kualitas pelayanan public kecamatan, dengan +realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 +terealisasi Sangat Baik (88,93) dengan capaian kinerja kategori +sangat baik. Bila dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya +target kinerja mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. +Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2020 masih +mendapat nilai A Sangat Baik (88,93). +Tabel 3.4 Analisis Pencapaian Sasaran IKU : +Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tambakboyo +Tahun 2019 - 2020 +Tahun 2019 Tahun 2020 +No Indikator Sasaran Capaian Capaian +Target Realisasi Target Realisasi +Kinerja Kinerja +Nilai Indek Kepuasan Sangat Sangat +Baik Baik +1 Masyarakat (IKM) Baik 125% Baik 111% +(70,80) (80,00) +Kecamatan (88,51) (88,93) +Sumber : Hasil Nilai IKM Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 18 1. Rata-rata nilai IKM Kecamatan Tambakboyo atas pelayanan +publik +- Target kinerja tahun 2020 : 80,00 +- Realisasi kinerja tahun 2020 : 88,93 +- Capaian kinerja tahun 2020 : 111% +- Penjelasan kinerja : +Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran berdasarkan +hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran nilai +88.93, dengan capaian kinerja sebesar 111% dengan kategori sangat +baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 1 (satu) +sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : +1. Rata-rata nilai IKM atas pelayanan pemerintah +Sasaran 1(satu) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, +dengan nilai capaian rata-rata sasaran 111% dengan kategori +sangat baik. Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola +penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” +yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, indicator Indeks +Kepuasan Masyarakat (IKM) capaiannya melebihi target yang +telah ditetapkan. Dari target nilai 80,00, realisasi IKM tahun +2020 IKM mencapai angka 88,93 atau 111% dari target kinerja. +Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 111% +dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD tahun 2021, +yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir +RPJMD. +Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) kabupaten Tambakboyo +pada tahun 2016 adalah nilai 73,25, pada tahun 2017 +mengalami peningkatan menjadi nilai 76,50 , tahun 2018 nilai +78,48, tahun 2019 nilai 88,51 dan tahun 2020 nilai 88,93. Nilai +IKM tersebut dari rangkuman nilai IKM Kecamatan Tambakboyo +dalam kurun waktu 5 (lima) tahun masa RPJMD. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 19 Maksud dilaksanakan pengukuran indicator sasaran +adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap +pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Tambakboyo. +Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan +Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam +pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: +1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima masyarakat +untuk mewujudkan good govermance dengan cara SOP. +2. Penyelenggara pelayanan public wajib melakukan survey kepuasan +masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. +3. Pelaksanaan inovasi “Pemanis Desa” yang mengutamakan +pelayanan terhadap masyarakat. +4. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan kegiatan +tersebut. +5. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten +dalam pelaksanaan pelayanan public. +Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya +Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan +public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di kecamatan +Tambakboyo yang menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan +karena telah tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana yang +direncanakan, namun demikian dalam beberapa hal masih terdapat +permasalahan/kendala yang masih membutuhkan perhatian +diantaranya: +1. Kurangnya pemanfaatan jaringan internet dalam pelaksanaan +pelayanan masyarakat karena terhambat sarana dan prasarana +serta inovasi baru. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 20 2. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama dalam +pengadaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai. +3. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan +sihingga kurang optimal. +Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun +Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja +Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu pada +permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan masalah akan +lebih tepat sasaran dan efektif. +Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah +tersebut diatas, antara lain : +1. Melakukan pemanfaatan jaringan internet yang telah ada +diwilayah kecamatan Tambakboyo dalam penyelenggaraan +pelayanan public dengan memunculkan inovasi baru. +2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya +dalam penyediaan sarana dan prasarana yang standar. +3. Pemanfaatan sumber daya manuasi yang optimal dalam +pemberian pelayanan masyarakat. +Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai +program yang dilakukan terkait dengan meningkatnya kemampuan +pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Pada tahun 2020, +berbagai program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini +terdiri dari 1(satu) program yaitu Program Peningkatan kualitas +perijinan. +Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian +kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut: +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 21 Indikator Sasaran Program/Kegiatan +Nilai Indek Kepuasan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan +Masyarakat (IKM) Kecamatan Perijinan +Kegiatan Opersional Pelaksanaan Perijinan di +tingkat Kecamatan +Sasaran 2 +“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan +pembinaan pemerintahan desa.” +Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indicator +sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2020 dapat dilihat pada +tabel 3.5 sebagai berikut: +Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja +Sasaran 2 Tahun 2020 +Tahun 2020 +No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Capaian +Target Realisasi +Kinerja +1. Persentase rekomendasi 80 90 112% +hasil koordinasi yang +Meningkatnya +ditindaklannjuti dalam satu +penyelenggaraan +tahun bidang +pemerintahan +pemerintahan, +2 kecamatan dan % +pembangunan, +pembinaan +perekonomian, +pemerintahan +ketentraman dan ketertiban +desa +umum dan kesejahteraan +social +2. Jumlah BUMDes pada +Jumlah 18 16 88% +tingkat kecamatan +Rata – rata capaian 108% +Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 22 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran +2(dua) : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan +dan pembinaan pemerintahan desa, dengan realisasi indicator +sasaran untuk capaian kinerja tahun 2020 terealisasi 100% dengan +capaian kinerja 112%. Bila dibandingkan dari capaian tahun +sebelumnya target kinerja sesuai dari target yang diharapkan. Rata- +rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 yaitu 108%. +Diharapkan untuk tahun mendatang yakni tahun 2021 masih +108%. Indikator sasaran 3(tiga) : Jumlah BUMDes pada tingkat +kecamatan, dengan realisasi indicator sasaran untuk capaian kinerja +tahun 2020 terealisasi 16 unit dengan capaian kinerja 88%. Bila +dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya target kinerja +mengalami peningkatan dari target yang diharapkan. +Analisis Pencapaian Sasaran IKU : +Tabel 3.6 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan +dan pembinaan pemerintahan desa di Kecamatan Tambakboyo +Tahun 2019 - 2020 +Tahun 2019 Tahun 2020 +No Indikator Sasaran Capaian Capaian +Target Realisasi Target Realisasi +Kinerja Kinerja +Persentase +rekomendasi hasil +koordinasi yang +ditindaklannjuti dalam +satu tahun bidang +1 80% 80% 100% 80% 90% 112% +pemerintahan, +pembangunan, +perekonomian, +ketentraman dan +ketertiban umum dan +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 23 kesejahteraan social +Jumlah BUMDes pada +2 18 - 0% 18 0% 88% +tingkat kecamatan +Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 +2. Rata-rata persentase rekomendasi hasil koordinasi yang +ditindaklannjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, +pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban +umum dan kesejahteraan social. +- Target kinerja tahun 2020 : 80% +- Realisasi kinerja tahun 2020 : 90% +- Capaian kinerja tahun 2020 : 112% +- Penjelasan kinerja : +Sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran berdasarkan +hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata capaian sasaran +108%, dengan capaian kinerja sebesar 112% dengan kategori +sangat baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada sasaran 2 +(dua) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : Sasaran +2(dua) terdiri dari 2 (dua) indicator sasaran, dengan nilai capaian +rata-rata sasaran 108% dengan kategori sangat baik. Hal ini +dikarenakan pada indicator sasaran 2 (dua)dengan capaian +108%. +Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola +penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih” +yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, persentase +rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklannjuti dalam satu +tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, +ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social, +capaiannya mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan +terealisasinya target pada indicator sasaran jumlah BUMDes +pada tingkat kecamatan 18. Dari target 18, realisasi tahun 2020 +mencapai 16 atau 88% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 24 pula, telah mencapai 88% dibandingkan target capaian pada +akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai indikasi +pencapaian target pada akhir RPJMD. +Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang +ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang pemerintahan, +pembangunan, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum +dan kesejahteraan social, pada tahun 2017 adalah 80%, pada +tahun 2018 adalah 90%, pada tahun 2019 adalah 100% dan +tahun 2020 adalah 112%. Persentase rekomendasi hasil +koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang +pemerintahan, pembangunan, perekonomian, ketentraman dan +ketertiban umum dan kesejahteraan social, dalam kurun waktu +5(lima) tahun masa RPJMD. +Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan +Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam +pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: +1. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan +kegiatan tersebut. +2. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten +dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu +tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, +ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social. +3. Masih kurangnya pemahaman perangkat desa dalam +pembentukan BUMDes. +Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya +Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan +public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di +kecamatan Tambakboyo yang menunjukkan hasil yang cukup +menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 25 sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam +beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih +membutuhkan perhatian diantaranya : +1. Terbatasnya dana dalam penyenggaraan pelayanan terutama +dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu +tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, +ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social. +2. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam Penyelenggara dalam +pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun +bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, +ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social. +4. Terbatasnya pengetahuan perangkat desa dalam menggali +potensi desa yang dimiliki dalam pembentukan BUMDes. +Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan +ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja +Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu +pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan +masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif. +Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan +masalah tersebut diatas, antara lain : +1. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan masyarakat khususnya +dalam pelaksanaan koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu +tahun bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, +ketentraman dan ketertiban umum dan kesejahteraan social.. +2. Pemanfaatan sumber daya manuasi yang optimal dalam +pemberian pelayanan masyarakat. +3. Pelaksanaan Sosialisasi dari tingkat kecamatan maupun +stekholder terkait dalam upaya penggalian potensi desa sesuai +sumber daya yang dimiliki. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 26 4. Dilakukan pendampingan dengan intensif dalam pembentukan +BUMDes pada masing-masing desa. +Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang +dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan +meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan +daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan +untuk sasaran strategis ini terdiri dari 3(tiga) program yaitu +Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa, +Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat +dan Kelompok Masyarakat Desa, dan Program Pembinaan +Kemasyarakatan. +Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian +kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut: +Indikator Sasaran Program/Kegiatan +Persentase rekomendasi hasil Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan +koordinasi yang ditindaklanjuti Pemerintahan Desa +dalam satu tahun bidang Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa +pemerintahan, pembangunan, +Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana +perekonomian, ketentraman dan +Desa +ketertiban umum dan +Program Pembinaan Kemasyarakatan +kesejahteraan social. +Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan +Kemasyarakatan +Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban +Wilayah +Kegiatan koordinasi pengendalian dan pelaporan +penyebaran covid -19 +Sasaran 3 +“Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi Perangkat +Daerah (Kecamatan)” +Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan indicator +sasaran (target) yang telah ditetapkan tahun 2020 dapat dilihat pada +tabel sebagai berikut: +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 27 Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Antara Target dan Realisasi Kinerja +tahun 2020 +Tahun 2020 +No Sasaran Indikator Sasaran Satuan Capaian +Target Realisasi +Kinerja +Meningkatnya +Akuntabilatas +3 3. Nilai AKIP Kecamatan BB B +Kinerja Organisasi Nilai 98% +Tambakboyo (70,00) (68,33) +Perangkat Daerah +(Kecamatan) +Rata – rata capaian 98% +Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Pejabat Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 +Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator sasaran +4(empat): Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi Perangkat +Daerah (Kecamatan), dengan realisasi indicator sasaran untuk +capaian kinerja tahun 2020 terealisasi nilai B (68,33) dengan +capaian kinerja kategori baik. Bila dibandingkan dari capaian tahun +sebelumnya target kinerja mengalami peningkatan dari target yang +diharapkan. Rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2019 +kategori B (65,54). Diharapkan untuk tahun mendatang dapat +memenuhi target nilai BB (70.00 ) +Analisis Pencapaian Sasaran IKU : +Tabel 3.8 Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi Perangkat +Daerah (Kecamatan) Tahun 2019 - 2020 +Tahun 2019 Tahun 2020 +No Indikator Sasaran Capaian Capaian +Target Realisasi Target Realisasi +Kinerja Kinerja +Nilai AKIP Kecamatan BB B +4 70,00 65,45 98% +Tambakboyo (70,00) (68,33) +Sumber : Hasil Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 28 3. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo +- Target kinerja tahun 2020 : BB (70,00) +- Realisasi kinerja tahun 2020 : B( 68,33) +- Capaian kinerja tahun 2020 : 98% +- Penjelasan kinerja : +Sasaran 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran +berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan rata-rata nilai +capaian sasaran B (68,33), dengan capaian kinerja sebesar 98% +dengan kategori baik. Selengkapnya nilai capaian indicator pada +sasaran 3 (tiga) sesuai hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : +1. Rata-rata Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo +Sasaran 3(tiga) terdiri dari 1 (satu) indicator sasaran, +dengan nilai capaian rata-rata sasaran B (68,33) dengan +kategori baik.Hal ini dikarenakan pada indicator sasaran 3 +(tiga) dengan capaian 98%. +Sejalan dengan misi 2 “Peningkatan tata kelola +penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan +bersih” yang menjadi misi 2 dalam RPJMD 2016-2021, +indicator Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo capaiannya +melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target nilai BB +(70,00), realisasi AKIP tahun 2020 mencapai angka B +(68,33) atau 98% dari target kinerja. Dengan pencapaian ini +pula, telah mencapai 98% dibandingkan target capaian pada +akhir RPJMD tahun 2021, yang bisa diartikan sebagai +indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD. +Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) +kabupaten Tuban pada tahun 2016 adalah nilai 52, pada +tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi nilai 56 tahun +2018 nilai 62,23, tahun 2019 nilai 65,45, dan tahun 2020 +68,33. Nilai AKIP tersebut dari rangkuman nilai AKIP +Kecamatan Tambakboyo dalam kurun waktu 4(empat) tahun +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 29 masa RPJMD. Maksud dilaksanakan pengukuran indicator +sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan +masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh +Kecamatan Tambakboyo. +Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan +Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dalam +pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain: +1. Menciptakan komitmen memberikan pelayanan prima +masyarakat untuk mewujudkan good govermance dengan +cara SOP. +2. Didukung pendanaan yang cukup untuk penyelenggaraan +kegiatan tersebut. +3. Penyelenggara pelayanan yang terampil, ramah dan konsisten +dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran dan disiplin +pegawai. +4. Tertibnya administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan +pelaporan kinerja kecamatan sesuai waktu yang ditetapkan. +Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya +Meskipun secara umum penyelenggaraan bidang pelayanan +public melalui indeks kepuasan masyarakat tahun 2020 di +kecamatan Tambakboyo yang menunjukkan hasil yang cukup +menggembirakan karena telah tercapainya sasaran pembangunan +sebagaimana yang direncanakan, namun demikian dalam +beberapa hal masih terdapat permasalahan/kendala yang masih +membutuhkan perhatian diantaranya : +1. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan +pelayanan masyarakat dan aparatur pemerintah +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 30 2. Terbatasnya dana dalam penyelenggaraan pelayanan +perkantoran dan disiplin pegawai yang standar yang sesuai. +3. Terbatasnnya jumlah aparatur dalam penyelenggaraan +pelayanan sihingga kurang optimal. +4. Terbatasnya akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai dengan +aturan yang berlaku +Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan +ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja +Dalam upaya-upaya pemecahan masalah harus mengacu +pada permasalahan yang timbul sehingga upaya pemecahan +masalah akan lebih tepat sasaran dan efektif. +Adapun upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan +masalah tersebut diatas, antara lain : +1. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam +pelaksanaan pelayanan masyarakat dan aparatur +pemerintah. +2. Pendanaan penyelenggaraan pelayanan perkantoran dan +disiplin pegawai yang sesuai. +3. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan dalam +pemberian pelayanan. +4. Peningkatan akuntabilitas kinerja kecamatan sesuai +dengan aturan yang berlaku. +Capaian kinerja diatas merupakan hasil dari berbagai program yang +dilakukan terkait program yang dilakukan terkait dengan +meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan +daerah. Pada tahun 2020, berbagai program yang dilaksanakan +untuk sasaran strategis ini terdiri dari 4(empat) program yaitu +Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 31 Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin +Aparatur, Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD. +Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian +kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut: +Indikator Sasaran Program/Kegiatan +Nilai AKIP Kecamatan Program Peningaktan Kapasitas Sumber Daya +Tambakboyo +Aparatur +Kegiatan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya +Kegiatan Peningkatan Kompetensi Suber Daya +Aparatur +Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja +Perangkat Daerah +Kegiatan Fasilitasi Kinerja Pengelolaan Keuangan +Perangkat Daerah +Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perancanaan, +Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi +Kinerja Perangakat Daerah +Program Peningkatan Kinerja Administrasi +Perkantoran +Kegiatan Penyediaan Jasa Perkantoran +Kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor +Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana +Perkantoran +Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana +Perkantoran +Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke +Luar Daerah +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 32 C. ANALISIS EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN SASARAN +Tabel 3.9 Analisi Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kinerja Anggaran +Tahun 2020 +Anggaran Real isasi % % +No. Sasaran Efisiensi +(Rp) (Rp) Anggaran Kinerja +1 Meningkatnya 12.900.000 2.000.000 15,50 69 Tidak +Efisien +kualitas pelayanan +public kecamatan +2 Meningkatnya 114.000.000 18.585.400 16,30 188 Tidak +Efisien +penyelenggaraan +pemerintahan +kecamatan dan +pembinaan +pemerintahan +desa +3 Meningkatnya 87.000.000 59.730.900 87,22 131 Efisien +akuntabilitas +kinerja organisasi +perangkat daerah +(Kecamatan) +Melalui tabel tersebut, secara umum upaya pencapaian ke 3 +sasaran strategis organisasi dapat dikatakan efisien. Hal ini +dikarenakan rata-rata realisasi fisik dapat mencapai 100% atau +bahkan lebih, dengan realisasi anggaran lebih rendah atau +maksimal sebesar 87,22%. +Sedangkan kondisi khusus dari target dan realisasi anggaran per +kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan kinerja +organisasi dapat dijabarkan melalui tabel berikut. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 33 Tabel 3.10 Analisi Efisiensi dalam Pencapaian Sasaran Kegiatan terhadap +Kinerja Anggaran Tahun 2020 +Anggaran Realisasi Realisasi Realisasi +No. Sasaran Efisiensi +(Rp) (Rp) Keuangan Fisik % +% +1 Kegiatan Pakaian 11.250.000 9.150.000 81 100 Efisien +Dinas Beserta +Perlengkapannya +2 Kegiatan 32.582.922 15.920.570 48,86 61,43 Efisien +Peningkatan +Kompetensi +Suber Daya +Aparatur +3 Kegiatan 60.800.000 53.925.500 88,69 100 Efisien +Fasilitasi Kinerja +Pengelolaan +Keuangan +Perangkat Daerah +4 Kegiatan 26.200.000 5.805.400 22,16 60,50 Tidak +Koordinasi dan Efisien +Penyusunan +Perancanaan, +Pengendalian dan +Evaluasi, +Pelaporan dan +Publikasi Kinerja +Perangakat +Daerah +5 Kegiatan 12.900.000 2.000.000 15,50 100 Tidak +Opersional Efisien +Pelaksanaan +Perijinan di +tingkat +Kecamatan +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 34 Anggaran Realisasi Realisasi Realisasi +No. Sasaran Efisiensi +(Rp) (Rp) Keuangan Fisik % +% +6 Kegiatan 18.000.000 2.500.000 13,89 70 tidak +Asistensi Efisien +Pengelolaan +Keuangan Desa +7 Kegiatan 18.000.000 5.010.400 27,84 65 Efisien +Fasilitasi +Bantuan +Keuangan Alokasi +Dana Desa +8 Kegiatan 50.000.000 6.225.000 12,51 50 Tidak +Koordinasi Efisien +Penyelenggaraan +Kemasyarakatan +9 Kegiatan 10.000.000 1.575.000 15,75 50 Efisien +Pemantauan +Keamanan dan +Ketertiban +Wilayah +10 Kegiatan 114.100.000 91.150.000 79,89 100 Efisien +Koordinasi +Pengendalian dan +Pelaporan +Persebaran +Covid-19 +11 Kegiatan 101.737.683 86.718.774 85,24 100 Efisien +Penyediaan Jasa +Perkantoran +12 Kegiatan 21.100.000 13.243.350 62,76 80 Efisien +Penyediaan +Peralatan Kantor +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 35 Anggaran Realisasi Realisasi Realisasi +No. Sasaran Efisiensi +(Rp) (Rp) Keuangan Fisik % +% +13 Kegiatan 43.100.000 30.418.042 70,58 100 Efisien +Pemeliharaan +Rutin Sarana dan +Prasarana +Perkantoran +14 Kegiatan 75.000.000 75.000.000 100 100 Efisien +Pengadaan +Sarana dan +Prasarana +Perkantoran +15 Kegiatan Rapat- 6.100.000 2.900.000 47,54 35 Efisien +Rapat Koordinasi +dan Konsultasi ke +Luar Daerah +Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab +sebelumnya, sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan +untuk mewujudkan kinerja organisasi berlangsung secara +efisien. Dengan berdasar pada penghitungan pencapaian +output kegiatan, dari 15 kegiatan yang ada, hanya beberapa +kegiatan yang tidak mencapai target fisik hingga 100% (tidak +efisien). +Sedangkan efisiensi pada Kegiatan Pelayanan +Perijinan disebabkan adanya ketidaksinkronan aturan +dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga tidak terdapat +realisasi penerbitan IMB yang merupakan output kegiatan +tersebut. Namun demikian fungsi pelayanan lainnya yang +berupa sosialisasi ataupun konsultasi warga tetap terlaksana +dengan baik. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 36 Sedangkan efisiensi penggunaan sumber daya +keuangan pada sebagian besar kegiatan lainnya secara +umum disebabkan adanya komitmen bersama antara +pimpinan dan juga pegawai untuk melaksanakan tugas +sesuai dengan tupoksinya masing-masing, disertai dengan +dukungan seluruh elemen masyarakat. +. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 37 BAB IV +P E N U T U P +Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan +Tambakboyo tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pada tahun +2020, Kecamatan Tambakboyo telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang +signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian sasaran, terhadap +3 sasaran yang mencakup 4 indikator sasaran, diketahui bahwa 3 indikator +sasaran telah melampaui target, 1 indikator sasaran telah mencapai target, +dengan rata-rata realisasi capaian kinerja dari 3 sasaran mencapai 108 % atau +bermakna Sangat Baik. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo +pada tahun 2020 Sangat Baik. +Adapun uraian berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4(empat) +indikator sasaran,3 (tiga) sasaran dan 1(satu) misi dapat disimpulkan bahwa +indicator sasaran dengan nilai > lebih 55 dari 4 sebanyak 4 (tiga) indicator +sasaran dan indicator dengan nilai dibawah 55 sebanyak 0 (nol) indicator +sasaran adalah sebagai berikut : +Kecamatan Tambakboyo dari 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja +yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Tambakboyo +Kabupaten Tambakboyo Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan +capaian kinerja sebagai berikut : +1) Pencapaian sasaran 1 (satu) Meningkatnya kualitas pelayanan publik +kecamatan dengan 1 (satu) indicator sebesar 111% atau sangat baik. +2) Pencapaian sasaran 2 (dua) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan +kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa dengan 2 (dua) indicator +sebesar 112% atau sangat baik dan 1 (satu) indicator sebesar 100% atau +baik. +3) Pencapaian sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilatas Kinerja Organisasi +Perangkat Daerah (Kecamatan) dengan 1 (satu) indicator sebesar 98% atau +baik. +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 38 Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target +terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kecamatan +Tambakboyo Tahun 2016-2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. +Terhadap inidikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, akan +menjadi perhatian dan prioritas serta menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih +keras demi terwujdnya masyarakat ”Kabupaten Tuban yang lebih Maju, Religius, +Sejahtera dan Bermartabat dalam Tata Pemerintahan yang Kreatif dan Bersih”. +Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 +Kecamatan Tambakboyo. +Tambakboyo, Januari 2020 +CAMAT TAMBAKBOYO +HERY SUBAGIYO, SH, MM +Pembina Tingkat I +NIP. 19671120198903 1 008 +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 39 PENGUKURAN KINERJA +Kecamatan : Tambakboyo +Tahun Anggaran : 2020 +SASARAN TARGET REALISASI CAPAIAN +NO INDIKATOR KINERJA SATUAN +STRATEGI 2020 2020 KERJA % +1 2 3 4 5 6 7 +1 Meningkatnya 1 Nilai Indeks Nilai +Sangat +Kualitas Pelayanan Kepuasan Baik +Baik 111% +Publik Kecamatan Masyarakat (IKN) (80,00) +(88,93) +2 Meningkatnya 2 Presentase % +Penyelenggaraan Rekomendasi Hasil +Pemerintahan Koordinasi yang di +Kecamatan dan Tindak Lanjuti dalam +Pembinaan Satu Tahun Bidang +Pemerintahan Desa Pemerintahan, +Pembangunan, +80 90 112% +Perekonomian, +Ketentraman, dan +Ketertiban umum +dan Kesejahteraan +Sosial +3 Jumlah BUMDes Unit +pada Tingkat 18 16 88% +Kecamatan +3 Meningkatnya 4 Nilai AKIP Kecamatan Nilai +Akuntabilitas Tambakboyo +BB B +Kinerja Organisasi +(75,00) (68,33) 98% +Perangkat Daerah +(Kecamatan) +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 40 LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 41 LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 42 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2020 +KECAMATAN TAMBAKBOYO KABUPATEN TUBAN +RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +PAGU KEBUTUHAN CATATAN +NO PROGRAM / INDIKATOR TARGET PROGRAM/ INDIKATOR TARGET +LOKASI INDIKATIF LOKASI DANA PENTING +KEGIATAN KINERJA CAPAIAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN +(Rp. 000) (Rp. 000) +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +Angka Indeks +Angka Indeks +Program Kepuasan Program +Kepuasan Aparatur +Peningkatan Aparatur Peningkatan +Kec. Kec. Terhadap +I Kinerja Terhadap 80 Kinerja 80 - +Tambakboyo 154,837 Tambakboyo Pelayanan 154,837 +Administrasi Pelayanan Administrasi +Administrasi +Perkantoran Administrasi Perkantoran +Perkantoran (%) +Perkantoran (%) +Jumlah jasa Jumlah jasa +Penyediaan Jasa Kec. Penyediaan Jasa Kec. +1 administrasi 7 57,600 administrasi 7 57,600 - +Perkantoran Tambakboyo Perkantoran Tambakboyo +perkantoran, perkantoran +Jumlah jenis +Penyediaan Jumlah jenis Penyediaan +Kec. Kec. Peralatan +2 Peralatan Peralatan 5 Peralatan 5 20,600 - +Tambakboyo 20,600 Tambakboyo Perkantoran, +Perkantoran Perkantoran Perkantoran +Pemeliharaan +Jumlah jenis Pemeliharaan Rutin Jumlah jenis +Rutin Sarana Kec. Kec. +3 sarana prasarana 6 67,200 Sarana Prasarana sarana prasarana 6 67,200 - +Prasarana Tambakboyo Tambakboyo +perkantoran Perkantoran perkantoran +Perkantoran +4 Pengadaan Jumlah jenis Pengadaan Sarana Jumlah +Kec. Kec. +Sarana dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan Sarana - +Tambakboyo Tambakboyo +Prasarana dan Prasarana Perkantoran dan Prasarana +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 43 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +PAGU KEBUTUHAN CATATAN +NO PROGRAM / INDIKATOR TARGET PROGRAM/ INDIKATOR TARGET +LOKASI INDIKATIF LOKASI DANA PENTING +KEGIATAN KINERJA CAPAIAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN +(Rp. 000) (Rp. 000) +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +Perkantoran Perkantoran Perkantoran +5 Rapat-Rapat Jumlah SPPD Rapat-Rapat +Jumlah perjalanan +Koordinasi dan Kec. Rapat-Rapat Koordinasi dan Kec. +6 5,100 dinas luar daerah 6 5,100 - +Konsultasi Ke Tambakboyo Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Tambakboyo +yang terlaksana +Luar Daerah Konsultasi Daerah +Prosentase +Program Prosentase +Program Aparatur SKPD +Peningkatan Aparatur SKPD +Kec. Peningkatan Kec. mematuhi +II Kapasitas mematuhi 80 28,421 80 28,421 - +Tambakboyo Kapasitas Sumber Tambakboyo peraturan +Sumber Daya peraturan +Daya Aparatur kedinasan (%) +Aparatur kedinasan (%) +Pengadaan +Jumlah stel Jumlah stel +Pakaian Dinas Pengadaan Pakaian +Kec. Pakaian Dinas Kec. Pakaian Dinas +6 Beserta 25 Dinas Beserta 25 - +Tambakboyo Beserta Tambakboyo Beserta +Perlengkapanny Perlengkapannya +Perlengkapannya Perlengkapannya +a +Peningkatan Jumlah sumber Peningkatan +Kompetensi Kec. daya aparatur 22 Kompetensi Kec. Jumlah sumber +7 25 150 37,162 - +Sumber Daya Tambakboyo PNS dan 3 Non 37.162 Sumber Daya Tambakboyo daya aparatur +Aparatur PNS Aparatur +Program Program +Kec. Kec. +III Peningkatan Nilai AKIP SKPD BB Peningkatan Nilai AKIP SKPD BB - +Tambakboyo Tambakboyo +Akuntabilitas Akuntabilitas +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 44 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +PAGU KEBUTUHAN CATATAN +NO PROGRAM / INDIKATOR TARGET PROGRAM/ INDIKATOR TARGET +LOKASI INDIKATIF LOKASI DANA PENTING +KEGIATAN KINERJA CAPAIAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN +(Rp. 000) (Rp. 000) +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +Kinerja Kinerja perangkat +perangkat daerah +daerah +Koordinasi dan Koordinasi dan +Jumlah dokumen Jumlah dokumen +Penyusunan Penyusunan +Perencanaan, Perencanaan, +Perencanaan, Perencanaan, +Kec. pengendalian dan Kec. pengendalian dan +8 pengendalian 6 pengendalian dan 6 32,200 - +Tambakboyo evaluasi, 32,200 Tambakboyo evaluasi, pelaporan +dan evaluasi, evaluasi, pelaporan +pelaporan dan dan publikasi +pelaporan dan dan publikasi +publikasi kinerja kinerja +publikasi kinerja kinerja +Fasilitasi kinerja +Jumlah dokumen Fasilitasi kinerja Jumlah dokumen +pengelolaan +Kec. pengelolaan pengelolaan Kec. pengelolaan +9 keuangan 9 9 55,800 - +Tambakboyo keuangan 55,800 keuangan Tambakboyo keuangan +perangkat +perangkat daerah perangkat daerah perangkat daerah +daerah +Program +Program +peningkatan +peningkatan +kapasitas +kapasitas +kelembagaan +Kec. Prosentase desa kelembagaan Kec. Prosentase desa +IV Ekonomi 80 80 - +Tambakboyo memiliki BUMDES 17,990 Ekonomi Tambakboyo memiliki BUMDES 17,990 +Masyarakat dan +Masyarakat dan +Kelompok +Kelompok +Masyarakat +Masyarakat Desa +Desa +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 45 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +PAGU KEBUTUHAN CATATAN +NO PROGRAM / INDIKATOR TARGET PROGRAM/ INDIKATOR TARGET +LOKASI INDIKATIF LOKASI DANA PENTING +KEGIATAN KINERJA CAPAIAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN +(Rp. 000) (Rp. 000) +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +Kegiatan +Jumlah desa yang Jumlah desa yang +Fasilitasi Kegiatan Fasilitasi +mendapatkan mendapatkan +penataan Kec. penataan Kec. +10 fasilitasi penataan 18 fasilitasi penataan 18 17,990 - +kelembagaan Tambakboyo 17,990 kelembagaan Tambakboyo +kelembagaan kelembagaan +masyarakat masyarakat desa +masyarakat desa masyarakat desa +desa +Program Prosentase Desa Prosentase Desa +Program +Peningkatan telah mengisi telah mengisi buku +Peningkatan +Pengelolaan Kec. buku administrasi Kec. administrasi +V 80 36,000 Pengelolaan 80 36,000 - +Keuangan Tambakboyo keuangan desa Tambakboyo keuangan desa +Keuangan +Pemerintahan sesuai dengan sesuai dengan +Pemerintahan Desa +Desa ketentuan ketentuan (% +Jumlah desa yang +Kegiatan Jumlah fasilitasi +Kegiatan Fasilitasi mendapatkan +Asistensi Kec. pengelolaan Kec. +11 18 36.000 Pengelolaan fasilitasi 18 36.000 - +Pengelolaan Tambakboyo keuangan desa Tambakboyo +Keuangan Desa pengelolaan +Keuangan Desa yang dilaksnakan +keuangan desa +Kegiatan +Fasilitasi Jumlah fasilitasi Jumlah desa yang +Kegiatan Fasilitasi +Bantuan Kec. bantuan Kec. mendapatkan +12 18 Bantuan Keuangan 18 36.000 - +Keuangan Tambakboyo keuangan desa 36.000 Tambakboyo fasilitasi bantuan +Alokasi Dana Desa +Alokasi Dana yang dilaksnakan keuangan desa +Desa +VI Program Kec. Nilai Indeks Baik 12,900 Program Kec. Nilai Indeks Baik 12,900 - +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 46 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +PAGU KEBUTUHAN CATATAN +NO PROGRAM / INDIKATOR TARGET PROGRAM/ INDIKATOR TARGET +LOKASI INDIKATIF LOKASI DANA PENTING +KEGIATAN KINERJA CAPAIAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN +(Rp. 000) (Rp. 000) +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +Peningkatan Tambakboyo Kepuasan Peningkatan Tambakboyo Kepuasan +Kualaitas Masyarakat (IKM) Kualaitas Perijinan Masyarakat (IKM) +Perijinan terhadap terhadap +pelayanan pelayanan perijinan +perijinan di di Kecamatan +Kecamatan +(PATEN) +Kegiatan Kegiatan +Operasional Operasional +pelaksanaan Kec. Jumlah jenis ijin pelaksanaan Kec. Jumlah ijin yang +13 2 12,900 2 12,900 - +perijinan di Tambakboyo yang diterbitkan perijinan di tingkat Tambakboyo diterbitkan +tingkat kecamatan +kecamatan +Persentase Persentase +Program Program +Kec. Pengaduan 54.960 Kec. Pengaduan 54.960 +VII Pembinaan 100 Pembinaan 100 - +Tambakboyo masyarakat yang Tambakboyo masyarakat yang +Kemasyarakatan Kemasyarakatan +ditindaklanjuti ditindaklanjuti +Jumlah +Kegiatan Kegiatan Jumlah koordinasi +koordinasi +Koordinasi Kec. K o o r d i n asi Kec. penyelenggaraan 54.960 +14 penyelenggaraan 48 48 - +penyelenggaraan Tambakboyo 54,960 pennyelenggaraan Tambakboyo kemasyarakatan +kemasyarakatan +Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan +yang dilaksanakan +Kegiatan Kec. Jumlah K e g i a t a n Kec. Jumlah +15 48 48 - +Pemantauan Tambakboyo Pemantauan 17,987 Pemantauan Tambakboyo Pemantauan 17,987 +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 47 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN +PAGU KEBUTUHAN CATATAN +NO PROGRAM / INDIKATOR TARGET PROGRAM/ INDIKATOR TARGET +LOKASI INDIKATIF LOKASI DANA PENTING +KEGIATAN KINERJA CAPAIAN KEGIATAN KINERJA CAPAIAN +(Rp. 000) (Rp. 000) +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +Keamanan dan Keamanan dan Keamanan dan Keamanan dan +Ketertiban Ketertiban Ketertiban Wilayah Ketertiban Wilayah +Wilayah Wilayah yang yang dilaksanakan +dilaksanakan +Jumlah +desa/kelurahan Jumlah +Kegiatan potensi Kegiatan desa/kelurahan +Koordinasi persebaran Covid- Koordinasi potensi persebaran +Pengendalian Kec. 19,yang Pengendalian dan Kec. Covid-19,yang +16 1 99.963 1 99.963 - +dan Pelaporan Tambakboyo dikoordinasikan, Pelaporan Tambakboyo dikoordinasikan, +Persebaran Jumlah Persebaran Jumlah koordinasi, +COVID-19 koordinasi, COVID-19 Jumlah dokumen +Jumlah dokumen pelaporan +pelaporan +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 48 PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA KECAMATAN TAMBAKBOYO +TAHUN 2020 +Penghargaan / prestasi yang diperoleh sebagai salah satu tolak ukur +keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kecamatan Tambakboyo +Tahun 2020, baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten adalah sebagaimana +tabel berikut : +Daftar Penghargaan Yang Diraih Kecamatan Tambakboyo +Tahun 2020 +Jenis Penghargaan / Prestasi Yang +No Pemberi Penghargaan +Diraih +1 Juara I Bupati Tuban +Lomba Optimalisasi Pemanfaatan Lahan +Pekarangan Kantor Kecamatan ( Katagori +Lahan Sempit ) +LAKIP Kecamatan Tambakboyo Tahun 2020 Page 49 diff --git a/raw/uipublishing.id_cara-menurunkan-desil.md b/raw/uipublishing.id_cara-menurunkan-desil.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76853b293a8cf74e9a2cfa38e5cbcc27313e1806 --- /dev/null +++ b/raw/uipublishing.id_cara-menurunkan-desil.md @@ -0,0 +1,88 @@ +--- +url: https://uipublishing.id/cara-menurunkan-desil +title: "Cara Menurunkan Desil DTSEN Kemensos 2026 Agar Akurat - UIPublishing.id" +domain: uipublishing.id +crawl_date: 2026-03-06 22:36:37 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Cara Menurunkan Desil DTSEN Kemensos 2026 Agar Akurat - UIPublishing.id + +Inilah panduan cara menurunkan desil bagi kalian yang ingin memperbarui data DTKS 2026. Simak langkah perbaikan data administrasi di sini. + +UIPublishing.id – Memahami cara menurunkan desil merupakan langkah krusial bagi kalian yang merasa layak menerima bantuan namun status kepesertaannya terhenti akibat skor ekonomi yang melonjak di sistem. Skor desil mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. +Pada tahun 2026, integrasi data antar lembaga pemerintah semakin ketat, sehingga anomali data sekecil apa pun bisa membuat kalian tergolong ke kelompok mampu (desil tinggi) secara otomatis. + +Daftar Isi Artikel +Toggle +Faktor Utama yang Menyebabkan Skor Desil DTKS Melonjak +Kenaikan skor desil sering kali dipicu oleh ketidakakuratan data administratif yang terbaca oleh sistem kecerdasan buatan milik pemerintah. Hal ini sering terjadi bukan karena pendapatan kalian meningkat secara signifikan, melainkan karena adanya aset atau status pekerjaan lama yang belum diperbarui. + + +Beberapa penyebab umum yang sering ditemukan meliputi: + + + +BACA JUGA: +Kapan Gaji Ke-13 2026 Cair: Jadwal , Besaran, dan Komponen + + + + + + +Kepemilikan Aset Semu: Nama kalian masih tercatat sebagai pemilik kendaraan bermotor di Samsat, meskipun kendaraan tersebut sudah dijual lama. +Data Pekerjaan Kadaluwarsa: Status di KTP masih tertulis sebagai “Karyawan Swasta” atau “Wiraswasta” padahal kenyataannya sudah tidak bekerja atau bangkrut. +Konsumsi Daya Listrik: Sistem mendeteksi penggunaan listrik pascabayar yang tinggi atau penggunaan daya di atas 900 VA non-subsidi. +Integrasi BPJS Ketenagakerjaan: Adanya anggota keluarga dalam satu KK yang terdeteksi memiliki upah di atas UMP pada database BPJS. + +Kalian dapat melakukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi untuk mempercepat proses koreksi data. Fitur “Usul Sanggah” memungkinkan masyarakat memberikan informasi kondisi ekonomi terkini secara langsung ke sistem Kementerian Sosial. +Langkah-Langkah Menurunkan Desil Menggunakan Aplikasi Cek Bansos + +Silakan unduh dan pasang aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kementerian Sosial melalui Google Play Store. +Silakan lakukan registrasi akun baru menggunakan data NIK, nomor KK, dan unggah swafoto kalian sambil memegang KTP. +Silakan login ke aplikasi kemudian pilih menu “Tanggapan Kelayakan” untuk menyanggah status kepemilikan aset yang keliru. +Silakan pilih menu “Daftar Usulan” guna mengajukan diri kembali dengan data kondisi ekonomi terbaru. +Silakan unggah foto rumah yang sebenarnya, pastikan foto mencakup tampak depan, ruang tamu, dapur, hingga kamar mandi sebagai bukti. +Silakan isi formulir kondisi ekonomi dengan jujur, pastikan kalian menekankan pada poin hilangnya aset atau penurunan pendapatan. +Silakan kirim usulan kalian dan jangan lupa menyimpan bukti tangkapan layar sebagai dokumen pengajuan. + +Prosedur Penurunan Desil Melalui Mekanisme Musyawarah Desa +Jika kalian mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi, jalur offline melalui kantor desa adalah cara yang paling memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui Musyawarah Desa (Musdes), perangkat desa dan pendamping sosial akan memverifikasi kelayakan kalian secara faktual di lapangan. + + + +Silakan siapkan dokumen wajib, yaitu fotokopi KK, KTP, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) terbaru dari RT/RW setempat. +Silakan datangi Operator SIKS-NG yang bertugas di Kantor Desa atau Kelurahan domisili kalian. +Silakan ajukan permohonan Verifikasi dan Validasi (Verval) ulang terhadap kondisi rumah tangga kalian. +Silakan minta operator untuk memeriksa atribut data spesifik yang memicu skor desil tinggi, seperti catatan kepemilikan mobil atau tanah. +Silakan serahkan bukti sanggah fisik, misalnya surat keterangan jual beli jika kendaraan yang tercatat sudah bukan milik kalian lagi. +Silakan pastikan nama kalian masuk dalam berita acara Musdes bulan berjalan agar data perubahan tersebut segera diinput ke sistem pusat. + +Klasifikasi Desil Ekonomi untuk Acuan Kelayakan Bansos +Penting bagi kalian untuk mengetahui kategori desil agar bisa mengukur posisi kesejahteraan keluarga saat ini. Pemerintah mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan rata-rata pengeluaran per orang setiap bulannya. +Kategori DesilPengeluaran per Kapita/BulanCiri Ekonomi & SosialDesil 1 (Sangat Miskin)< Rp 500.000Tidak mampu penuhi kebutuhan dasar, rumah tak layak, rentan gizi buruk.Desil 2 (Miskin)± Rp 600.000 – Rp 700.000Masih kesulitan penuhi makanan bergizi, pekerjaan informal kasar.Desil 3 (Hampir Miskin)± Rp 800.000 – Rp 900.000Mulai bisa konsumsi rutin makanan dasar, rumah sederhana.Desil 4 (Menengah Bawah)± Rp 1.000.000 – Rp 1.200.000Konsumsi lebih beragam, mulai punya kendaraan roda 2.Desil 5 (Menengah Bawah Stabil)± Rp 1.300.000 – Rp 1.500.000Akses listrik, air, dan sekolah lebih baik, bisa menabung sedikit.Desil 6 (Menengah)± Rp 1.600.000 – Rp 1.800.000Konsumsi non-makanan naik (transportasi, pulsa, dll), mulai punya BPJS Mandiri.Desil 7 (Menengah Atas)± Rp 2.000.000 – Rp 2.300.000Memiliki kendaraan, gadget, akses internet, pendidikan anak jadi prioritas.Desil 8 (Mapan)± Rp 2.500.000 – Rp 3.000.000Bisa rekreasi, kredit rumah/kendaraan, investasi kecil (emas, deposito).Desil 9 (Kaya)± Rp 3.500.000 – Rp 4.500.000Tinggal di kota, rumah permanen, berwirausaha atau profesional.Desil 10 (Sangat Kaya/Elit)> Rp 5.000.000Konsumsi mewah, aset dan investasi besar, memegang kekuasaan ekonomi. +Masyarakat yang berhak menerima bansos reguler biasanya berada pada kategori Desil 1 hingga Desil 3. Jika pengeluaran keluarga kalian meningkat sehingga masuk ke Desil 4 atau lebih tinggi, secara otomatis sistem akan menghentikan pemberian bantuan. + + +Melakukan cara menurunkan desil yang benar memerlukan kesabaran karena proses pembaruan data di tingkat pusat biasanya memakan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan. Pastikan kalian memberikan data yang sejujur-jujurnya kepada petugas verifikator agar tidak terjadi kendala administratif di masa mendatang. +Dengan data yang akurat, peluang keluarga kalian untuk kembali mendapatkan hak bantuan sosial di tahun 2026 akan terbuka lebih lebar. + + + +BACA JUGA: +Kapan THR 2026 Cair? Cek Jadwal Pencairan di Bulan Maret + + + + + +BACA JUGA: Cara Cek Bansos PKH Lewat HP Tanpa Aplikasi 2026 + + + + +BACA JUGA: +Cara Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2026 di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Inilah panduan cara menurunkan desil bagi kalian yang ingin memperbarui data DTKS 2026. Simak langkah perbaikan data administrasi di sini. UIPublishing.id – Memahami cara menurunkan desil merupakan langkah krusial bagi kalian yang merasa layak menerima bantuan namun status kepesertaannya terhenti akibat skor ekonomi yang melonjak di sistem. Skor desil mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang diukur berdasarkan pengeluaran per kapita per bulan. Pada tahun 2026, integrasi data antar lembaga pemerintah semakin ketat, sehingga anomali data sekecil apa pun bisa membuat kalian tergolong ke kelompok mampu (desil tinggi) secara otomatis. Daftar Isi Artikel Faktor Utama yang Menyebabkan Skor Desil DTKS Melonjak Kenaikan skor desil sering kali dipicu oleh ketidakakuratan data administratif yang terbaca oleh sistem kecerdasan buatan milik pemerintah. Hal ini sering terjadi bukan karena pendapatan kalian meningkat secara signifikan, melainkan karena adanya aset atau status pekerjaan lama yang belum diperbarui. Beberapa penyebab umum yang sering ditemukan meliputi: Kalian dapat melakukan sanggahan secara mandiri melalui aplikasi untuk mempercepat proses koreksi data. Fitur “Usul Sanggah” memungkinkan masyarakat memberikan informasi kondisi ekonomi terkini secara langsung ke sistem Kementerian Sosial. Langkah-Langkah Menurunkan Desil Menggunakan Aplikasi Cek Bansos Prosedur Penurunan Desil Melalui Mekanisme Musyawarah Desa Jika kalian mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi, jalur offline melalui kantor desa adalah cara yang paling memiliki kekuatan hukum tetap. Melalui Musyawarah Desa (Musdes), perangkat desa dan pendamping sosial akan memverifikasi kelayakan kalian secara faktual di lapangan. Klasifikasi Desil Ekonomi untuk Acuan Kelayakan Bansos Penting bagi kalian untuk mengetahui kategori desil agar bisa mengukur posisi kesejahteraan keluarga saat ini. Pemerintah mengelompokkan masyarakat ke dalam 10 desil berdasarkan rata-rata pengeluaran per orang setiap bulannya. Masyarakat yang berhak menerima bansos reguler biasanya berada pada kategori Desil 1 hingga Desil 3. Jika pengeluaran keluarga kalian meningkat sehingga masuk ke Desil 4 atau lebih tinggi, secara otomatis sistem akan menghentikan pemberian bantuan. Melakukan cara menurunkan desil yang benar memerlukan kesabaran karena proses pembaruan data di tingkat pusat biasanya memakan waktu sekitar 1 hingga 3 bulan. Pastikan kalian memberikan data yang sejujur-jujurnya kepada petugas verifikator agar tidak terjadi kendala administratif di masa mendatang. Dengan data yang akurat, peluang keluarga kalian untuk kembali mendapatkan hak bantuan sosial di tahun 2026 akan terbuka lebih lebar. BACA JUGA: Cara Cek Bansos PKH Lewat HP Tanpa Aplikasi 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_4-bansos-yang-akan-cair-setelah-pemilu-2024-simak-jadwal-dan-besarannya_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_4-bansos-yang-akan-cair-setelah-pemilu-2024-simak-jadwal-dan-besarannya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a54c72853c0c11e27dbc2c4085a81595f4f9f268 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_4-bansos-yang-akan-cair-setelah-pemilu-2024-simak-jadwal-dan-besarannya_.md @@ -0,0 +1,155 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/4-bansos-yang-akan-cair-setelah-pemilu-2024-simak-jadwal-dan-besarannya/ +title: "4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024, Simak Jadwal dan Besarannya – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:43 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024, Simak Jadwal dan Besarannya – Artikel BLOG + +Jenis Bansos yang Cair Setelah Pemilu 2024 Pemerintah Indonesia secara terus menerus memperjuangkan penyebaran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang memerlukan. Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB). Perlu diingat bahwa bantuan sosial ini disediakan untuk masyarakat yang memerlukan, dan pemerintah akan melakukan penyaluran bantuan sosial dengan transparansi dan akurasi. Ada beberapa jenis bansos yang diberikan, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB). Berikut adalah jadwal penyaluran, besaran, dan cara cek bansos tersebut untuk tahun 2024. BPNT adalah bantuan berupa pangan senilai Rp 200.000 per bulan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan/atau susu di e-warung atau agen BRILink terdekat. PKH adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota rentan seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 yang diberikan kepada 18,8 juta KPM yang terdampak bencana alam dan pandemi Covid-19. BSB adalah bantuan berupa beras seberat 10 kg yang diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam DTKS Kemensos. Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB).Jadwal penyaluran, besaran, dan cara cek bantuan sosial tersebut disediakan oleh pemerintah untuk tahun 2024. Pemerintah mengutamakan transparansi dan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial. © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel 4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024, Simak Jadwal dan Besarannya 4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024, Simak Jadwal dan Besarannya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan 2,3 Juta Formasi CPNS dan PPPK 2024 Dibuka, Cek Daftar Instansi dan Posisi yang Dicari PIP 2024: Cara Mudah Cek Pencairan Dana PIP 2024 Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya PIP 2024: Cara Mudah Cek Pencairan Dana PIP 2024 Recommended Cara Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Cara Mengecek Penerima BSU Juni-Juli 2025 Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan + + November 5, 2025 Cara Mengecek Penerima BSU Juni-Juli 2025 + + July 30, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + PIP 2024: Cara Mudah Cek Pencairan Dana PIP 2024 4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024, Simak Jadwal dan Besarannya + Pemerintah Indonesia secara terus menerus memperjuangkan penyebaran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang memerlukan. Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB). + Perlu diingat bahwa bantuan sosial ini disediakan untuk masyarakat yang memerlukan, dan pemerintah akan melakukan penyaluran bantuan sosial dengan transparansi dan akurasi. + Ada beberapa jenis bansos yang diberikan, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB). + Berikut adalah jadwal penyaluran, besaran, dan cara cek bansos tersebut untuk tahun 2024. + + + + + Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) + BPNT adalah bantuan berupa pangan senilai Rp 200.000 per bulan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan ini dapat digunakan untuk membeli beras, telur, dan/atau susu di e-warung atau agen BRILink terdekat. + + Jadwal Penyaluran BPNT Tahap 1 Tahun 2024: Mulai Januari hingga Maret. Pencairan dilakukan secara bertahap sesuai dengan nomor KKS. + Besaran BPNT: Rp 200.000 per bulan per KPM. + Cara Cek Penerima BPNT: Melalui link ini atau aplikasi CEK BANSOS di Play Store atau App Store dengan memasukkan nomor KKS atau NIK. + Syarat-syarat untuk Mendapatkan BPNT: Terdaftar sebagai KPM dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Memiliki KKS yang aktif dan terdaftar di Bank Indonesia. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis. + + Program Keluarga Harapan (PKH) + PKH adalah bantuan uang tunai yang diberikan kepada keluarga miskin dengan anggota rentan seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia. + + Jadwal Penyaluran PKH Tahap 1 Tahun 2024: Sama seperti BPNT, pencairan PKH tahap 1 juga dilakukan mulai Januari hingga Maret. + Besaran PKH: Berbeda-beda sesuai dengan jumlah dan jenis anggota keluarga yang rentan, mulai dari Rp 550.000 hingga Rp 2.800.000 per triwulan per KPM. + Cara Cek Penerima PKH: Menggunakan link ini atau aplikasi CEK BANSOS dengan memasukkan nomor KKS atau NIK. + Syarat-syarat untuk Mendapatkan PKH: Terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Kemensos. Memiliki anggota keluarga yang rentan sesuai dengan kriteria PKH. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis. Memenuhi kewajiban-kewajiban PKH, seperti mengikuti pelayanan kesehatan dan pendidikan. + + + + + + Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan + BLT Mitigasi Risiko Pangan adalah bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000 yang diberikan kepada 18,8 juta KPM yang terdampak bencana alam dan pandemi Covid-19. + + Jadwal Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Tahun 2024: Pencairan dilakukan pada bulan Februari untuk periode Januari hingga Maret, melalui PT Pos Indonesia. + Besaran BLT Mitigasi Risiko Pangan: Rp 600.000 per triwulan per KPM. + Cara Cek Penerima BLT Mitigasi Risiko Pangan: Menggunakan link ini atau aplikasi CEK BANSOS dengan memasukkan nomor KKS atau NIK. + Syarat-syarat untuk Mendapatkan BLT Mitigasi Risiko Pangan: Terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Kemensos. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis. + + Bantuan Sosial Beras (BSB) + BSB adalah bantuan berupa beras seberat 10 kg yang diberikan kepada KPM yang terdaftar dalam DTKS Kemensos. + + Jadwal Penyaluran BSB Tahun 2024: Pencairan dilakukan pada bulan Maret, melalui PT Pos Indonesia. + Besaran BSB: 10 kg beras per bulan per KPM. + Cara Cek Penerima BSB: Menggunakan link ini atau aplikasi CEK BANSOS dengan memasukkan nomor KKS atau NIK. + Syarat-syarat untuk Mendapatkan BSB: Terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Kemensos. Tidak menerima bantuan sosial lain yang sama atau sejenis. + + + + + + Beberapa jenis bantuan sosial yang disediakan termasuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, dan Bantuan Sosial Beras (BSB).Jadwal penyaluran, besaran, dan cara cek bantuan sosial tersebut disediakan oleh pemerintah untuk tahun 2024. Pemerintah mengutamakan transparansi dan akurasi dalam penyaluran bantuan sosial. + + + Tags: 4 Jenis Bansos yang Cair Setelah Pemilu 2024 Bansos 2024 bansos bpnt bansos PKH Blt mitigasi BPNT 2024 Daftar 4 Bansos Yang Akan Cair Setelah Pemilu 2024 Jadwal Pencairan bansos 2024 Jenis Bansos yang Cair Setelah Pemilu 2024 pkh 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_bansos-pkh-dan-sembako-bakal-cair-februari-ini_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_bansos-pkh-dan-sembako-bakal-cair-februari-ini_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4f823c50a75903b1c50f7d34350680c2476cb44 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_bansos-pkh-dan-sembako-bakal-cair-februari-ini_.md @@ -0,0 +1,137 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/bansos-pkh-dan-sembako-bakal-cair-februari-ini/ +title: "Bansos PKH dan Sembako Bakal Cair Februari Ini – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:42 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Bansos PKH dan Sembako Bakal Cair Februari Ini – Artikel BLOG + +Bansos PKH dan Sembako Bakal Cair Februari Ini Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif utama Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 serta inflasi pangan yang fluktuatif. PKH fokus pada pemberian bantuan kondisional berbasis kartu keluarga sejahtera untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi anak, sementara bansos sembako menyediakan kuota bulanan pembelian bahan pokok melalui aplikasi seperti SembakoKu atau E-Warong. Penyaluran yang dijadwalkan cair pada Februari 2026 ini mengikuti siklus tahunan Kemensos, dengan data penerima terbaru dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diperbarui akhir 2025, mencakup sekitar 18 juta KPM PKH dan 17 juta penerima sembako, sebagai bagian dari APBN 2026 untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin di tengah kenaikan harga BBM dan logistik. Pengecekan status penerima bantuan sosial terbaru dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Sistem database terpadu ini menampilkan data penerima manfaat berdasarkan wilayah administrasi kelurahan sesuai Kartu Tanda Penduduk yang berlaku. Pengguna hanya perlu memasukkan data diri lengkap untuk melihat periode salur dan status kepesertaan aktif. Kalian bisa memantau status kalian kapan saja menggunakan ponsel pintar. Pastikan koneksi internet kalian stabil saat mengakses situs tersebut. Jika kolom periode masih menunjukkan tahun 2025, artinya data belum diperbarui. Kalian perlu mengecek secara berkala dalam satu minggu ke depan. Perlu diketahui bahwa rincian nominal dana bansos PKH yang disalurkan kepada masyarakat akan diberikan secara bervariasi tergantung pada masing-masing kategori penerima. Berikut adalah rinciannya: © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Bansos PKH dan Sembako Bakal Cair Februari Ini Bansos PKH dan Sembako Bakal Cair Februari Ini Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Lewat HP Rincian Nominal Dana Bansos PKH Februari 2025 Pendaftaran PPPK Badan Gizi Nasional 2025 Dibuka hingga 10 Desember 500 Formasi PPPK 2026 KemenHAM dan Syaratnya Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya 500 Formasi PPPK 2026 KemenHAM dan Syaratnya Recommended Cara Membuat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS Cara Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK 2024 Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Membuat Akun SSCASN untuk Daftar CPNS + + July 7, 2025 Cara Buat Akun SSCASN CPNS dan PPPK 2024 + + August 15, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + 500 Formasi PPPK 2026 KemenHAM dan Syaratnya Bansos PKH dan Sembako Bakal Cair Februari Ini + Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau bansos sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif utama Kementerian Sosial (Kemensos) RI untuk meringankan beban masyarakat miskin dan rentan di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 serta inflasi pangan yang fluktuatif. + PKH fokus pada pemberian bantuan kondisional berbasis kartu keluarga sejahtera untuk pendidikan, kesehatan, dan gizi anak, sementara bansos sembako menyediakan kuota bulanan pembelian bahan pokok melalui aplikasi seperti SembakoKu atau E-Warong. + Penyaluran yang dijadwalkan cair pada Februari 2026 ini mengikuti siklus tahunan Kemensos, dengan data penerima terbaru dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang diperbarui akhir 2025, mencakup sekitar 18 juta KPM PKH dan 17 juta penerima sembako, sebagai bagian dari APBN 2026 untuk menjaga daya beli rumah tangga miskin di tengah kenaikan harga BBM dan logistik. + Cara Cek Penerima Bansos PKH dan BPNT Lewat HP + Pengecekan status penerima bantuan sosial terbaru dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Sistem database terpadu ini menampilkan data penerima manfaat berdasarkan wilayah administrasi kelurahan sesuai Kartu Tanda Penduduk yang berlaku. Pengguna hanya perlu memasukkan data diri lengkap untuk melihat periode salur dan status kepesertaan aktif. + Kalian bisa memantau status kalian kapan saja menggunakan ponsel pintar. Pastikan koneksi internet kalian stabil saat mengakses situs tersebut. + + Buka aplikasi browser seperti Chrome atau Safari di HP kalian. + Ketik alamat situs cekbansos.kemensos.go.id pada kolom pencarian. + Pilih nama Provinsi tempat tinggal sesuai KTP kalian. + Pilih nama Kabupaten atau Kota domisili saat ini. + Pilih nama Kecamatan dan Desa atau Kelurahan yang sesuai. + Masukkan nama lengkap penerima manfaat (PM) sesuai yang tertera di KTP. + Ketikkan kode captcha atau huruf acak yang muncul di layar untuk verifikasi keamanan. + Klik tombol “Cari Data” untuk memproses permintaan informasi. + Tunggu beberapa detik hingga sistem menampilkan hasil pencarian data kalian. + Jika nama kalian terdaftar, akan muncul tabel berisi identitas dan jenis bantuan. Perhatikan kolom periode penyaluran untuk memastikan status Bansos PKH dan BPNT Tahap I 2026 Cair Februari sudah aktif. + + Jika kolom periode masih menunjukkan tahun 2025, artinya data belum diperbarui. Kalian perlu mengecek secara berkala dalam satu minggu ke depan. + Rincian Nominal Dana Bansos PKH Februari 2025 + Perlu diketahui bahwa rincian nominal dana bansos PKH yang disalurkan kepada masyarakat akan diberikan secara bervariasi tergantung pada masing-masing kategori penerima. Berikut adalah rinciannya: + + Ibu Hamil dan Masa Nifas: Rp.750.000 per tahap atau Rp.3.000.000 per tahun + Anak Usia Dini (0-6 Tahun): Rp.750.000 per tahap atau Rp.3.000.000 per tahun + Pendidikan Sekolah Dasar (SD): Rp.225.000 per tahap atau Rp.900.000 per tahun + Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp.375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun + Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp.500.000 per tahap atau Rp.2.000.000 per tahun + Lansia (70 Tahun ke Atas): Rp.600.000 per tahap atau Rp.2.400.000 per tahun + Penyandang Disabilitas Berat: Rp.600.000 per tahap atau Rp.2.400.000 per tahun + +   + + + Tags: bansos bansos 2026 Bansos PKH dan Sembako bantuan langsung tunai Bantuan Pangan Non Tunai bantuan sosial himbara Keluarga Penerima Manfaat koperasi desa penyaluran program keluarga harapan pt pos indonesia diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_bansos-yang-cair-di-bulan-maret-2025-menjelang-lebaran-idul-fitri_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_bansos-yang-cair-di-bulan-maret-2025-menjelang-lebaran-idul-fitri_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9e684b0eac3f7051f6cdf213d680d20a8513cff --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_bansos-yang-cair-di-bulan-maret-2025-menjelang-lebaran-idul-fitri_.md @@ -0,0 +1,132 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/bansos-yang-cair-di-bulan-maret-2025-menjelang-lebaran-idul-fitri/ +title: "Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025 Menjelang Lebaran Idul Fitri – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:46 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025 Menjelang Lebaran Idul Fitri – Artikel BLOG + +Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025 Menjelang Lebaran Idul Fitri Menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan persiapan perayaan. Untuk meringankan beban ekonomi, pemerintah mencairkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada bulan Maret 2025 sebagai bentuk dukungan bagi keluarga kurang mampu. Informasi mengenai bansos yang cair di bulan ini sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara tepat waktu, sehingga dapat membantu mereka menjalani bulan Ramadan dan menyambut Lebaran dengan lebih baik. Bantuan PKH tahap pertama hampir rampung dicairkan, tetapi bagi KPM yang belum menerima pencairan pada bulan Februari 2025, bantuannya akan tetap disalurkan pada bulan Maret. Bagi penerima PKH tahap kedua, masih menunggu pengumuman resmi apakah pencairannya akan dipercepat menjelang Lebaran atau tidak. Bantuan pangan berupa beras 10 kg yang sebelumnya sempat tertunda akan dicairkan sekaligus untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret 2025. Dengan demikian, setiap KPM akan menerima total 30 kg beras dalam satu kali pencairan. Diperkirakan sekitar 22 juta keluarga akan menerima bantuan ini untuk meringankan kebutuhan pangan selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. Pemerintah juga akan mencairkan BLT BBM tahap pertama di tahun 2025. Meski jadwal resminya masih menunggu pengumuman dari pemerintah pusat, pencairan bantuan ini diprediksi akan dipercepat agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 akan tetap disalurkan bagi KPM yang belum menerima pencairan sebelumnya. Penyaluran BPNT ini mencakup alokasi Januari hingga Maret 2025, sehingga bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, pencairannya akan dilakukan pada bulan Maret. Bantuan PIP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) akan tetap berjalan di tahun 2025. Program ini menyasar 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pencairan PIP tahap pertama dijadwalkan berlangsung dari Februari hingga April 2025. Siswa yang sudah masuk dalam SK nominasi dan telah melakukan aktivasi rekening akan segera menerima dana bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kelima bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama menjelang Lebaran Idul Fitri 2025. Dengan percepatan pencairan, diharapkan bansos ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025 Menjelang Lebaran Idul Fitri Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025 Menjelang Lebaran Idul Fitri Daftar Bansos Menjelang Lebaran 2025 Daftar Bansos yang Cair Sebelum Lebaran 2025, Cek Sekarang! Cek Status Penerima Bansos 2025, Begini Skemanya! Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Cek Status Penerima Bansos 2025, Begini Skemanya! Recommended Cara Dapat Rp 900 Ribu dari Bansos BLT Oktober 2025 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Kendaraan Fleksibilitas di Birokrasi Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Dapat Rp 900 Ribu dari Bansos BLT Oktober 2025 + + October 29, 2025 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja: Kendaraan Fleksibilitas di Birokrasi + + August 15, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Cek Status Penerima Bansos 2025, Begini Skemanya! Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025 Menjelang Lebaran Idul Fitri + Menjelang Lebaran Idul Fitri 2025, kebutuhan masyarakat cenderung meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dan persiapan perayaan. Untuk meringankan beban ekonomi, pemerintah mencairkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada bulan Maret 2025 sebagai bentuk dukungan bagi keluarga kurang mampu. + Informasi mengenai bansos yang cair di bulan ini sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkannya secara tepat waktu, sehingga dapat membantu mereka menjalani bulan Ramadan dan menyambut Lebaran dengan lebih baik. + + + + + Daftar Bansos Menjelang Lebaran 2025 + 1. Bantuan PKH Tahap 1 untuk KPM Susulan + Bantuan PKH tahap pertama hampir rampung dicairkan, tetapi bagi KPM yang belum menerima pencairan pada bulan Februari 2025, bantuannya akan tetap disalurkan pada bulan Maret. Bagi penerima PKH tahap kedua, masih menunggu pengumuman resmi apakah pencairannya akan dipercepat menjelang Lebaran atau tidak. + 2. Bantuan Pangan Berupa Beras 10 Kg + Bantuan pangan berupa beras 10 kg yang sebelumnya sempat tertunda akan dicairkan sekaligus untuk alokasi Januari, Februari, dan Maret 2025. Dengan demikian, setiap KPM akan menerima total 30 kg beras dalam satu kali pencairan. Diperkirakan sekitar 22 juta keluarga akan menerima bantuan ini untuk meringankan kebutuhan pangan selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri. + + + + + 3. Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Tahap 1 + Pemerintah juga akan mencairkan BLT BBM tahap pertama di tahun 2025. Meski jadwal resminya masih menunggu pengumuman dari pemerintah pusat, pencairan bantuan ini diprediksi akan dipercepat agar dapat digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadhan. + 4. Bantuan BPNT Tahap 1 untuk KPM Susulan + Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 akan tetap disalurkan bagi KPM yang belum menerima pencairan sebelumnya. Penyaluran BPNT ini mencakup alokasi Januari hingga Maret 2025, sehingga bagi masyarakat yang belum menerima bantuan, pencairannya akan dilakukan pada bulan Maret. + 5. Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud Ristek + Bantuan PIP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) akan tetap berjalan di tahun 2025. Program ini menyasar 18,5 juta siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pencairan PIP tahap pertama dijadwalkan berlangsung dari Februari hingga April 2025. + Siswa yang sudah masuk dalam SK nominasi dan telah melakukan aktivasi rekening akan segera menerima dana bantuan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kelima bantuan sosial ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama menjelang Lebaran Idul Fitri 2025. Dengan percepatan pencairan, diharapkan bansos ini dapat meringankan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. + + + + + + + Tags: bansos bansos maret bansos maret 2025 Bansos yang Cair di Bulan Maret 2025 bantuan sosial 2025 BLT BPNT daftar bansos maret pip pkh diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_cara-cek-desil-untuk-dapat-bansos-kip-kuliah_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_cara-cek-desil-untuk-dapat-bansos-kip-kuliah_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b8e68daf8b51b0e50e7a5cc3db0fa5a425a752dd --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_cara-cek-desil-untuk-dapat-bansos-kip-kuliah_.md @@ -0,0 +1,154 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/cara-cek-desil-untuk-dapat-bansos-kip-kuliah/ +title: "Cara Cek Desil untuk Dapat Bansos KIP Kuliah – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:49 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cara Cek Desil untuk Dapat Bansos KIP Kuliah – Artikel BLOG + +Cara Cek Desil untuk Dapat Bansos KIP Kuliah Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan biaya pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dirancang untuk meringankan beban mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu, dengan prioritas utama pada penerima dari desil 1-3 (kelompok 30% termiskin berdasarkan data Data Pokok Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI dan Basis Data Nasional Pendidikan Tinggi). Sistem desil ini menjadi penentu kelayakan penerimaan bansos, di mana calon penerima harus memeriksa statusnya melalui portal resmi seperti kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau aplikasi Siap Kol leg untuk memastikan memenuhi kriteria ekonomi rumah tangga, sehingga program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi 1,2 juta mahasiswa aktif sejak 2021, tetapi juga mendukung pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2020. Berikut bantuan sosial per desil berdasarkan Kepmensos No 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial Dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial: © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Cara Cek Desil untuk Dapat Bansos KIP Kuliah Cara Cek Desil untuk Dapat Bansos KIP Kuliah Cara Cek Desil di https://cekbansos.kemensos.go.id Cara Cek Desil di Aplikasi Cek Bansos Bansos Per Desil Cara Urus Sertifikat Tanah Hilang Saat Bencana Cara Daftar Beasiswa Mahasiswa Terdampak Bencana Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Cara Daftar Beasiswa Mahasiswa Terdampak Bencana Recommended Cara Mengurus STNK yang Hilang Dengan Cepat Simak Prosedurnya, Cara Daftar Subsidi Gas LPG 3 Kg Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Mengurus STNK yang Hilang Dengan Cepat + + September 9, 2024 Simak Prosedurnya, Cara Daftar Subsidi Gas LPG 3 Kg + + August 16, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Cara Daftar Beasiswa Mahasiswa Terdampak Bencana Cara Cek Desil untuk Dapat Bansos KIP Kuliah + + Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program bantuan biaya pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dirancang untuk meringankan beban mahasiswa berasal dari keluarga tidak mampu, dengan prioritas utama pada penerima dari desil 1-3 (kelompok 30% termiskin berdasarkan data Data Pokok Pendidikan Tinggi atau PDDIKTI dan Basis Data Nasional Pendidikan Tinggi). + Sistem desil ini menjadi penentu kelayakan penerimaan bansos, di mana calon penerima harus memeriksa statusnya melalui portal resmi seperti kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau aplikasi Siap Kol leg untuk memastikan memenuhi kriteria ekonomi rumah tangga, sehingga program ini tidak hanya meningkatkan akses pendidikan bagi 1,2 juta mahasiswa aktif sejak 2021, tetapi juga mendukung pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri maupun swasta sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2020. + + Cara Cek Desil di https://cekbansos.kemensos.go.id + + Buka https://cekbansos.kemensos.go.id + Pilih provinsi + Pilih kabupaten/kota + Pilih kecamatan + Pilih desa + Isikan nama lengkap sesuai KTP + Isikan kode captcha yang muncul + Tekan tombol Cari Data + Muncul data desil orang bersangkutan + + + Cara Cek Desil di Aplikasi Cek Bansos + + Buka Playstore atau App Store + Unduh dan pasang aplikasi Cek Bansos + Buk aplikasi + Tekan menu Masuk + Buat akun baru + Isikan nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto KTP + Swafoto (selfie) dengan KTP + Aktifkan akun + Login (masuk) ke menu Profil + Cek desil + + + Bansos Per Desil + Berikut bantuan sosial per desil berdasarkan Kepmensos No 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial Dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial: + + Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kelompok desil 1-4 + Penerima program sembako menggunakan kelompok desil 1-5 + Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan menggunakan kelompok desil 1-5 + Jika penerima PKH, sembako, dan bantuan iuran jaminan kesehatan sudah menerima bantuan periode sebelumnya tapi tidak masuk ketentuan kelompok desil di atas, maka masih bisa dapat bantuan selama belum dilakukan verifikasi lapangan + Penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dapat menggunakan rentang kelompok desil 1-5 atau berdasarkan hasil asesmen + Penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial bisa mendapat bansos PKH dan/atau program sembako di luar data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) berdasarkan hasil asesmen + Penerima bantuan program kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial dapat menggunakan rentang kelompok desil 1-5 atau sesuai hasil asesmen masing-masing program + Berdasarkan pedoman pendaftaran KIP Kuliah 2025 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), salah satu kriteria penerima KIP Kuliah yakni mahasiswa dari keluarga yang termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS, kini Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN). Masyarakat yang layak menerima bantuan sosial ini masuk desil 1-5. + Kriteria penerima KIP Kuliah lainnya yaitu mahasiswa dari keluarga yang termasuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), maksimal pada desil 3 + + + + + + + + Tags: bansos bantuan sosial Cara Cek Desil untuk Dapat Bansos KIP Kuliah cek desil KIP Kuliah diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_daftar-bansos-cair-februari-2026-cek-pencairannya_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_daftar-bansos-cair-februari-2026-cek-pencairannya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee1e1ca0a9fa51eb6fad742ee79c35d7a8da61ff --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_daftar-bansos-cair-februari-2026-cek-pencairannya_.md @@ -0,0 +1,152 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/daftar-bansos-cair-februari-2026-cek-pencairannya/ +title: "Daftar Bansos Cair Februari 2026, Cek Pencairannya! – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:45 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Daftar Bansos Cair Februari 2026, Cek Pencairannya! – Artikel BLOG + +Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), tetap menjadi andalan utama bagi jutaan keluarga miskin dan rentan di tengah tantangan ekonomi tahun 2026, dengan jadwal pencairan Februari yang dikoordinasikan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pencairan dana dilakukan via rekening bank mitra seperti BRI, BNI, atau Mandiri, serta aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG untuk transparansi, sehingga penerima dapat memeriksa status secara mandiri lewat HP guna menghindari penipuan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Berdasarkan pola penyaluran reguler, bulan Februari masuk ke dalam Tahap 1 (Januari-Maret) pencairan bansos PKH hingga BPNT. Berikut rincian bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan ini diberikan secara bersyarat kepada keluarga yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Berikut penerima manfaat dan nominal yang diterima per tahap. BPNT ditujukan untuk menjaga kecukupan pangan. Setiap KPM menerima Rp 200.000 per bulan, yang biasanya dirapel per tiga bulan (total Rp 600.000 sekali cair). Dana ini wajib digunakan untuk membeli bahan pokok di agen. Bantuan khusus untuk pelajar dari keluarga kurang mampu guna menekan angka putus sekolah. Berikut tingkatan sekolah penerima bansos PIP dan nominal yang diterima setiap tahun. Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan akses layanan kesehatan kelas 3 tanpa membayar iuran bulanan. Iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat agar masyarakat tetap terlindungi secara medis sepanjang tahun. Masyarakat dapat memastikan status penerima bansos secara mandiri melalui layanan resmi pemerintah tanpa harus datang ke kantor terkait. Ada dua jalur yang bisa digunakan untuk mengecek apakah nama terdaftar sebagai penerima bansos, lengkap dengan panduan langkah-langkah yang bisa diikuti. Pemerintah memperketat sistem distribusi agar tepat sasaran. Berikut kriteria yang harus dipenuhi penerima bansos. Kamu diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi mengenai “BLT Kesra 2026” di media sosial. Program tersebut telah resmi berakhir pada akhir 2025. Pastikan hanya merujuk pada empat program bantuan di atas. © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Daftar Bansos Cair Februari 2026, Cek Pencairannya! Daftar Bansos Cair Februari 2026, Cek Pencairannya! Bansos Cair Februari 2026 Cara Cek Status Penerima Bansos Syarat Penerima Bansos 2026 Cara Aktivasi Rekening PIP 2026, Cek Lewat HP Bansos BPNT Tahap 1 2026, Berikut Jadwal Cair dan Cek Penerimanya Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Bansos BPNT Tahap 1 2026, Berikut Jadwal Cair dan Cek Penerimanya Recommended Cara Cek NIK KTP Secara Online Tanpa Perlu ke Dukcapil Pengumuman LPDP 2025 Tahap 1 dan Cara Ceknya Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Cek NIK KTP Secara Online Tanpa Perlu ke Dukcapil + + August 15, 2024 Pengumuman LPDP 2025 Tahap 1 dan Cara Ceknya + + July 4, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Bansos BPNT Tahap 1 2026, Berikut Jadwal Cair dan Cek Penerimanya Daftar Bansos Cair Februari 2026, Cek Pencairannya! + Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah Indonesia, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST), tetap menjadi andalan utama bagi jutaan keluarga miskin dan rentan di tengah tantangan ekonomi tahun 2026, dengan jadwal pencairan Februari yang dikoordinasikan Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). + Pencairan dana dilakukan via rekening bank mitra seperti BRI, BNI, atau Mandiri, serta aplikasi Cek Bansos dan SIKS-NG untuk transparansi, sehingga penerima dapat memeriksa status secara mandiri lewat HP guna menghindari penipuan dan memastikan bantuan tepat sasaran. + Bansos Cair Februari 2026 + Berdasarkan pola penyaluran reguler, bulan Februari masuk ke dalam Tahap 1 (Januari-Maret) pencairan bansos PKH hingga BPNT. Berikut rincian bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM). + 1. Program Keluarga Harapan (PKH) + Bantuan ini diberikan secara bersyarat kepada keluarga yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial. Berikut penerima manfaat dan nominal yang diterima per tahap. + + Ibu Hamil dan Balita: Rp 750.000 per tahap + Siswa SD: Mulai Rp 225.000 (disesuaikan jenjang hingga SMA/SMK) + Lansia dan Disabilitas: Hingga Rp 2.400.000 per tahun + + 2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Sembako + BPNT ditujukan untuk menjaga kecukupan pangan. Setiap KPM menerima Rp 200.000 per bulan, yang biasanya dirapel per tiga bulan (total Rp 600.000 sekali cair). Dana ini wajib digunakan untuk membeli bahan pokok di agen. + 3. Program Indonesia Pintar (PIP) + Bantuan khusus untuk pelajar dari keluarga kurang mampu guna menekan angka putus sekolah. Berikut tingkatan sekolah penerima bansos PIP dan nominal yang diterima setiap tahun. + + SD/SDLB: Rp 450.000/tahun + SMP/SMPLB: Rp 750.000/tahun + SMA/SMK/Paket C: Rp 1.000.000-Rp1.800.000/tahun + + 4. PBI JKN (BPJS Kesehatan Gratis) + Penerima Bantuan Iuran (PBI) mendapatkan akses layanan kesehatan kelas 3 tanpa membayar iuran bulanan. Iuran sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat agar masyarakat tetap terlindungi secara medis sepanjang tahun. + Cara Cek Status Penerima Bansos + Masyarakat dapat memastikan status penerima bansos secara mandiri melalui layanan resmi pemerintah tanpa harus datang ke kantor terkait. Ada dua jalur yang bisa digunakan untuk mengecek apakah nama terdaftar sebagai penerima bansos, lengkap dengan panduan langkah-langkah yang bisa diikuti. + 1. Website Kemensos + + Akses cekbansos.kemensos.go.id. + Pilih wilayah domisili (Provinsi hingga Desa/Kelurahan). + Masukkan nama lengkap sesuai KTP. + Ketik kode captcha dan klik “Cari Data”. + + 2. Aplikasi Cek Bansos + + Unduh aplikasi resmi Cek Bansos di Play Store atau App Store. + Lakukan registrasi dan verifikasi data menggunakan foto KTP serta swafoto (selfie). + Setelah akun aktif, gunakan fitur “Cek Bansos” untuk melihat detail bantuan yang diterima. + + Syarat Penerima Bansos 2026 + Pemerintah memperketat sistem distribusi agar tepat sasaran. Berikut kriteria yang harus dipenuhi penerima bansos. + + Masyarakat wajib terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Jika data tidak diperbarui, bantuan berisiko terhenti. + Saldo bantuan tunai (PKH/BPNT) disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pastikan kartu dalam kondisi baik. + Tidak sedang menerima bantuan sosial serupa dari program pemerintah lainnya. + + Kamu diimbau untuk berhati-hati terhadap informasi mengenai “BLT Kesra 2026” di media sosial. Program tersebut telah resmi berakhir pada akhir 2025. Pastikan hanya merujuk pada empat program bantuan di atas. +   + + + Tags: bansos 2026 Bantuan Pangan Non Tunai bantuan sosial Cek Status Bansos Daftar Bansos Cair Februari 2026 jadwal penyaluran bansos Keluarga Penerima Manfaat pbi jkn Pencairan BPNT Program Indonesia Pintar program keluarga harapan diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_jadwal-dan-cara-cek-bansos-bpnt-2024-kapan-cair-lewat-hp_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_jadwal-dan-cara-cek-bansos-bpnt-2024-kapan-cair-lewat-hp_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e1fe835f8177e0beca25ec13c1c5ff5f98ed271 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_jadwal-dan-cara-cek-bansos-bpnt-2024-kapan-cair-lewat-hp_.md @@ -0,0 +1,157 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/jadwal-dan-cara-cek-bansos-bpnt-2024-kapan-cair-lewat-hp/ +title: "Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair Lewat HP – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:41 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair Lewat HP – Artikel BLOG + +Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair Lewat HP Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat kini dapat memanfaatkan ponsel untuk mengecek informasi terkait pencairan bansos ini. Pada tahun 2024, penting bagi penerima untuk mengetahui jadwal dan cara cek bansos BPNT agar mereka dapat merencanakan kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Informasi yang jelas dan mudah diakses akan membantu penerima bansos untuk memastikan mereka tidak melewatkan kesempatan pencairan. Lantas bagaimana cara cek penerima bansos BPNT 2024? Serupa dengan jenis bansos lainnya, pada BPNT masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan menggunakan handphone atau HP. Caranya dengan mengakses sebuah portal Cek Bansos Kemensos yang dikelola secara resmi oleh Kemensos RI. Melalui portal tersebut masyarakat hanya perlu memasukkan domisili dan nama lengkap sesuai KTP untuk mengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar penerima bansos BPNT 2024 atau tidak. Masyarakat dapat mengecek bansos BPNT 2024 tidak hanya melalui sistem Cek Bansos Kemensos, tetapi juga dengan NIK KTP menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Berbeda dengan Cek Bansos Kemensos yang bisa diakses mandiri, SIKS-NG memerlukan bantuan petugas atau pendamping. Masyarakat juga bisa mendapatkan bantuan untuk memastikan status penerima bansos. Berikut adalah cara mengecek bansos melalui SIKS-NG: © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair Lewat HP Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair Lewat HP Jadwal Bansos BPNT 2024 Cair Cara Cek Bansos BPNT 2024 Lewat HP Syarat Penerima Bansos BPNT 2024 Cara Cek Penerima Bansos Cair Bulan November 2024 dan BPNT Rp400.000 Bansos yang Cair Bulan November 2024, Ada PIP dan PKH Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Bansos yang Cair Bulan November 2024, Ada PIP dan PKH Recommended Putusan 22 April! Cek Skema Tahapan Gugatan dan Jadwal Sidang Sengketa MK Pemilu 2024 Obat Asam Urat Alami Terbuat Dari Herbal Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Putusan 22 April! Cek Skema Tahapan Gugatan dan Jadwal Sidang Sengketa MK Pemilu 2024 + + August 19, 2024 Obat Asam Urat Alami Terbuat Dari Herbal + + June 28, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Bansos yang Cair Bulan November 2024, Ada PIP dan PKH Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair Lewat HP + Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan dukungan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat kini dapat memanfaatkan ponsel untuk mengecek informasi terkait pencairan bansos ini. + Pada tahun 2024, penting bagi penerima untuk mengetahui jadwal dan cara cek bansos BPNT agar mereka dapat merencanakan kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik. Informasi yang jelas dan mudah diakses akan membantu penerima bansos untuk memastikan mereka tidak melewatkan kesempatan pencairan. + Jadwal Bansos BPNT 2024 Cair + + BPNT tahap 1: Januari sampai Februari 2024 + BPNT tahap 2: Maret sampai April 2024 + BPNT tahap 3: Mei sampai Juni 2024 + BPNT tahap 4: Juli sampai Agustus 2024 + BPNT tahap 5: September sampai Oktober 2024 + BPNT tahap 6: November sampai Desember 2024 + + + + + + Cara Cek Bansos BPNT 2024 Lewat HP + Lantas bagaimana cara cek penerima bansos BPNT 2024? Serupa dengan jenis bansos lainnya, pada BPNT masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri dengan menggunakan handphone atau HP. Caranya dengan mengakses sebuah portal Cek Bansos Kemensos yang dikelola secara resmi oleh Kemensos RI. + Melalui portal tersebut masyarakat hanya perlu memasukkan domisili dan nama lengkap sesuai KTP untuk mengetahui apakah dirinya masuk dalam daftar penerima bansos BPNT 2024 atau tidak. + + Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/. + Isi secara lengkap kolom Wilayah PM (Penerima Manfaat) yang sesuai KTP. + Isi kolom Nama PM (Penerima Manfaat) yang sesuai KTP. + Masukkan huruf kode sesuai dengan yang ditampilkan di layar. + Pilih opsi Cari Data yang ada di sudut kanan bawah. + Apabila orang yang bersangkutan merupakan penerima manfaat, maka akan muncul notifikasi informasi berkaitan dengan bansos yang diterima. + Apabila orang yang bersangkutan bukan penerima manfaat, akan muncul notifikasi bertuliskan, ‘Tidak Terdapat Peserta/PM’. + + + + + +Masyarakat dapat mengecek bansos BPNT 2024 tidak hanya melalui sistem Cek Bansos Kemensos, tetapi juga dengan NIK KTP menggunakan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). + Berbeda dengan Cek Bansos Kemensos yang bisa diakses mandiri, SIKS-NG memerlukan bantuan petugas atau pendamping. Masyarakat juga bisa mendapatkan bantuan untuk memastikan status penerima bansos. Berikut adalah cara mengecek bansos melalui SIKS-NG: + + Masyarakat akan dibantu oleh operator atau pendamping untuk mengakses SIKS-NG melalui https://siks.kemensos.go.id/login. + Diperlukannya username dan password agar dapat melakukan login, sehingga operator atau pendamping akan mengarahkan. + Setelah masuk ke dalam SIKS-NG, terdapat menu DKTS yang dapat digunakan untuk mengetahui data penerima manfaat. + Dengan bantuan operator atau pendamping, NIK KTP masyarakat yang bersangkutan akan dimasukkan ke dalam kolom pencarian. + SIKS-NG akan secara otomatis menampilkan hasil pencarian yang menunjukkan apakah masyarakat yang bersangkutan termasuk dalam daftar penerima manfaat bansos atau bukan. + + + + + + Syarat Penerima Bansos BPNT 2024 + + KPM yang memiliki kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan + KPM yang menerima BPNT harus terdaftar di dalam data Basis Data Terpadu (BDT) + Data BDT melibatkan nama dan alamat 40% penduduk termiskin di kabupaten atau kota tersebut + Penerima BPNT dapat berasal dari KPM PKH maupun non-PKH + + + + Tags: bansos bansos bpnt Bansos BPNT 2024 BPNT BPNT 2024 cara cek bansos bpnt Cara Cek Bansos BPNT 2024 Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 jadwal pencairan bansos pencairan bansos pkh dan bpnt Syarat Penerima Bansos BPNT diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_kriteria-penerima-bansos-pkh-2025-dan-nominalnya_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_kriteria-penerima-bansos-pkh-2025-dan-nominalnya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8dc96fd9452bf164a74c2a62b580d04892f7b45 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_kriteria-penerima-bansos-pkh-2025-dan-nominalnya_.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/kriteria-penerima-bansos-pkh-2025-dan-nominalnya/ +title: "Kriteria Penerima Bansos PKH 2025 dan Nominalnya – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 04:09:58 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Kriteria Penerima Bansos PKH 2025 dan Nominalnya – Artikel BLOG + +Kriteria Penerima Bansos PKH 2025 dan Nominalnya Kriteria Penerima Bansos PKH 2025 dan Nominalnya Kriteria Penerima Bansos PKH 2025 dan Nominalnya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membantu keluarga kurang mampu melalui penyaluran bantuan sosial yang terarah dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, penting bagi masyarakat untuk memahami kriteria penerima bansos PKH serta nominal bantuan yang akan diberikan, karena informasi ini akan menentukan siapa saja yang berhak menerima dukungan tersebut. Dengan mengetahui kriteria dan besaran nominal bantuan, calon penerima dapat lebih mudah mengidentifikasi kelayakan mereka dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Pemahaman ini juga berkontribusi pada transparansi dan akuntabilitas program, sehingga bantuan dapat disalurkan secara efektif kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kriteria Penerima Bansos PKH 2025 Ada tiga kriteria yang menentukan seseorang bisa mendapatkan bansos PKH atau tidak. Kriteria itu merupakan bagian sasaran kepesertaan yang terbagi menjadi: a. Ibu hamil maksimal dua kali kehamilan. +b. Anak usia dini dengan rentang umur 0-6 tahun yang belum bersekolah. Maksimal dua anak dalam satu keluarga. Anak dengan usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Maksimal tiga anak dalam satu keluarga. Adapun kategorinya yakni: a. Siswa SD/MI sederajat +b. Siswa SMP/MTs sederajat +c. SMA/MA sederajat a. Lanjut usia Seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam satu KK. Maksimal empat orang dalam satu keluarga. b. Penyandang disabilitas Seorang yang berada dalam keluarga atau tercatat seorang diri dalam satu KK. Maksimal empat orang dalam satu keluarga. Nominal Bansos PKH 2025 Penerima bansos tersebut akan mendapat bantuan setiap bulannya. Besaran yang diterima menyesuaikan kategori setiap penerima. Berikut ini rinciannya: Jadwal Pencairan Bansos PKH 2025 Mengacu pada pencairan tahun sebelumnya yang dikutip situs Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penerimaan bantuan ini terbagi menjadi empat tahapan. Berikut estimasi jadwal pencairannya: Penerima bansos dapat mengecek secara berkala melalui laman cekbansos.kemensos.go.id untuk mengetahui dana bantuan sudah dicairkan atau belum. Pencairan dilakukan setiap bulan tidak pada tanggal yang sama. Cara Cek Bansos PKH 2025 Pengecekan PKH dapat dilakukan melalui HP, laptop dan komputer. Simak langkah-langkahnya berikut ini: Jadwal Pencairan Bansos PKH Tahap 1 2025 Daftar 4 Bansos Cair di Januari-Februari 2025 Anugrah Dwian Andari Related Posts Informasi + + + + +PBI JK BPJS Kesehatan 2026, Cek Syaratnya + +by Anugrah Dwian Andari Maret 9, 2026 PBI JK BPJS Kesehatan 2026, Cek Syaratnya Informasi + + + + +Syarat dan Cara Daftar Bantuan Modal Usaha UMKM 2026 + +by Anugrah Dwian Andari Maret 9, 2026 Syarat dan Cara Daftar Bantuan Modal Usaha UMKM 2026 Informasi + + + + +Cek Jadwal dan Nama Penerima Bansos PKH Maret 2026 + +by Anugrah Dwian Andari Maret 9, 2026 Cek Jadwal dan Nama Penerima Bansos PKH Maret 2026 Informasi + + + + +Cara Cek PIP 2026 dengan Mudah di Website + +by Anugrah Dwian Andari Maret 7, 2026 Cara Cek PIP 2026 dengan Mudah di Website Informasi + + + + +Cara Daftar PBI BPJS Kesehatan 2026, Berikut Penjelasannya + +by Anugrah Dwian Andari Maret 7, 2026 Cara Daftar PBI BPJS Kesehatan 2026, Berikut Penjelasannya Next Post + + + + + + + + Daftar 4 Bansos Cair di Januari-Februari 2025 Daftar 4 Bansos Cair di Januari-Februari 2025 Recommended Harus di Waspadai! Kenali Gejala Awal dan Ciri-Ciri Terkena Demam Berdarah (DBD) + + Agustus 19, 2024 Harus di Waspadai! Kenali Gejala Awal dan Ciri-Ciri Terkena Demam Berdarah (DBD) Kartu Indonesia Sehat (KIS): Cara Mudah Mendaftar KIS Secara Online 2023 + + Juni 28, 2025 Kartu Indonesia Sehat (KIS): Cara Mudah Mendaftar KIS Secara Online 2023 Kategori Don't miss it Informasi + + + + +PBI JK BPJS Kesehatan 2026, Cek Syaratnya + + Maret 9, 2026 PBI JK BPJS Kesehatan 2026, Cek Syaratnya Informasi + + + + +Syarat dan Cara Daftar Bantuan Modal Usaha UMKM 2026 + + Maret 9, 2026 Syarat dan Cara Daftar Bantuan Modal Usaha UMKM 2026 Informasi + + + + +Cek Jadwal dan Nama Penerima Bansos PKH Maret 2026 + + Maret 9, 2026 Cek Jadwal dan Nama Penerima Bansos PKH Maret 2026 Informasi + + + + +Cara Cek PIP 2026 dengan Mudah di Website + + Maret 7, 2026 Cara Cek PIP 2026 dengan Mudah di Website Informasi + + + + +Cara Daftar PBI BPJS Kesehatan 2026, Berikut Penjelasannya + + Maret 7, 2026 Cara Daftar PBI BPJS Kesehatan 2026, Berikut Penjelasannya Informasi + + + + +Bansos PKH BPNT Maret 2026, Cek Panduan di Aplikasi Resmi + + Maret 7, 2026 Bansos PKH BPNT Maret 2026, Cek Panduan di Aplikasi Resmi © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bansos-desember-2025_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bansos-desember-2025_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a3637db890e44957b9964654f9ed271b81b9055b --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bansos-desember-2025_.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/bansos-desember-2025/ +title: "bansos desember 2025 – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:44 +source_type: academic +quality_score: 89 +is_priority: false +--- + +# bansos desember 2025 – Artikel BLOG + +Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025 dan Resminya Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada Desember 2025 ... Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: bansos desember 2025 Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025 dan Resminya Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir Recommended Begini Cara Cek Status PIP 2026 Secara Online Cek Penerima Bansos BPNT Tahap 1 Tahun 2024, Total Bantuan sampai Rp 2,4 Juta Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025 dan Resminya + + by Anugrah Dwian Andari December 22, 2025 0 + + Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025 dan Resminya Program Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada Desember 2025 ... Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir + + by Anugrah Dwian Andari December 20, 2025 0 + + Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini ... Begini Cara Cek Status PIP 2026 Secara Online + + March 10, 2026 Cek Penerima Bansos BPNT Tahap 1 Tahun 2024, Total Bantuan sampai Rp 2,4 Juta + + August 17, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bpnt-tahap-1_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bpnt-tahap-1_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..970701991e5b32564837ace7f660577f2d8aca73 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bpnt-tahap-1_.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/bpnt-tahap-1/ +title: "bpnt tahap 1 – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:43 +source_type: academic +quality_score: 83 +is_priority: false +--- + +# bpnt tahap 1 – Artikel BLOG + +Cek Penerima Bansos BPNT Tahap 1 Tahun 2024, Total Bantuan sampai Rp 2,4 Juta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: bpnt tahap 1 Cek Penerima Bansos BPNT Tahap 1 Tahun 2024, Total Bantuan sampai Rp 2,4 Juta Recommended Bantuan PIP 2024: Cara Cek Penerima, Nominal dan Jadwal Cairnya Bansos BPNT Rp 600 Ribu Agustus 2025 Sudah Cair, Berikut Cara Ceknya Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Cek Penerima Bansos BPNT Tahap 1 Tahun 2024, Total Bantuan sampai Rp 2,4 Juta + + by Anugrah Dwian Andari August 17, 2024 0 + + Cek Penerima Bansos BPNT Tahap 1 Tahun 2024, Total Bantuan sampai Rp 2,4 Juta Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau ... Bantuan PIP 2024: Cara Cek Penerima, Nominal dan Jadwal Cairnya + + August 7, 2024 Bansos BPNT Rp 600 Ribu Agustus 2025 Sudah Cair, Berikut Cara Ceknya + + August 12, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cara-pencairan-dana-bpnt_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cara-pencairan-dana-bpnt_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02f3fddadfdb792e4346eba22a43df838b405bc0 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cara-pencairan-dana-bpnt_.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/cara-pencairan-dana-bpnt/ +title: "Cara Pencairan Dana BPNT – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:44 +source_type: academic +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Cara Pencairan Dana BPNT – Artikel BLOG + +Cek Pencairan Dana Bantuan BPNT 2024 Dengan NIK KTP Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: Cara Pencairan Dana BPNT Cek Pencairan Dana Bantuan BPNT 2024 Dengan NIK KTP Recommended Cara Cek Hasil Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Beserta Linknya Cara Cek Apakah KTP Terdaftar di Pinjol dengan Mudah Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Cek Pencairan Dana Bantuan BPNT 2024 Dengan NIK KTP + + by Anugrah Dwian Andari November 2, 2024 0 + + Cek Pencairan Dana Bantuan BPNT 2024 Dengan NIK KTP Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang ... Cara Cek Hasil Administrasi Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Beserta Linknya + + August 19, 2024 Cara Cek Apakah KTP Terdaftar di Pinjol dengan Mudah + + August 8, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cek-bansos-pkh-2023_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cek-bansos-pkh-2023_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3813c184c4b434d63a57a67ec968227fae81f9c --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cek-bansos-pkh-2023_.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/cek-bansos-pkh-2023/ +title: "cek bansos PKH 2023 – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:45 +source_type: academic +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# cek bansos PKH 2023 – Artikel BLOG + +Jadwal Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Tahun 2023! Cek Syarat Sebelum Pencairannya Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 bakal ... Bansos PKH Agustus 2023, Kapan Tanggal Pencairan PKH Tahap 4? Bantuan Sosial (Bansos) dijadwalkan kembali cair dibulan Agustus 2023. Seperti ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: cek bansos PKH 2023 Jadwal Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Tahun 2023! Cek Syarat Sebelum Pencairannya Bansos PKH Agustus 2023, Kapan Tanggal Pencairan PKH Tahap 4? Recommended Cara Membuat SKCK Untuk Daftar BUMN 2025 Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Tata Cara Pendaftarannya Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Jadwal Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Tahun 2023! Cek Syarat Sebelum Pencairannya + + by Anugrah Dwian Andari June 28, 2025 0 + + Jadwal Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 Tahun 2023! Cek Syarat Sebelum Pencairannya Bansos PKH dan BPNT Tahap 4 bakal ... Bansos PKH Agustus 2023, Kapan Tanggal Pencairan PKH Tahap 4? + + by Anugrah Dwian Andari June 28, 2025 0 + + Bansos PKH Agustus 2023, Kapan Tanggal Pencairan PKH Tahap 4? Bantuan Sosial (Bansos) dijadwalkan kembali cair dibulan Agustus 2023. Seperti ... Cara Membuat SKCK Untuk Daftar BUMN 2025 + + March 26, 2025 Link Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Tata Cara Pendaftarannya + + August 8, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_jadwal-dan-cara-cek-bansos_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_jadwal-dan-cara-cek-bansos_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24004ab1d1510fe3ae10a8a5463018be04939b98 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_jadwal-dan-cara-cek-bansos_.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/jadwal-dan-cara-cek-bansos/ +title: "Jadwal dan Cara Cek Bansos – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:42 +source_type: academic +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# Jadwal dan Cara Cek Bansos – Artikel BLOG + +Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair di HP Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: Jadwal dan Cara Cek Bansos Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair di HP Recommended Cara Membuat NPWP untuk Beasiswa Unggulan 2025 Cara Cairkan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair di HP + + by Anugrah Dwian Andari February 17, 2025 0 + + Jadwal dan Cara Cek Bansos BPNT 2024 Kapan Cair di HP Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu program ... Cara Membuat NPWP untuk Beasiswa Unggulan 2025 + + July 18, 2025 Cara Cairkan JHT dari BPJS Ketenagakerjaan + + July 4, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_kartu-penyandang-disabilitas-jakarta_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_kartu-penyandang-disabilitas-jakarta_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04e699aa31e58b07af78b0f5fe56d6fead84cc12 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_kartu-penyandang-disabilitas-jakarta_.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/kartu-penyandang-disabilitas-jakarta/ +title: "Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:46 +source_type: academic +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta – Artikel BLOG + +Cek Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4 telah mulai dicairkan pada ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta Cek Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Recommended Jenis Program MLT BPJS Ketenagakerjaan dan Syarat Mendapatkannya Cara Urus STNK Hilang atau Rusak dengan Mudah Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Cek Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 + + by Anugrah Dwian Andari February 14, 2025 0 + + Cek Bansos KLJ Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4 telah mulai dicairkan pada ... Jenis Program MLT BPJS Ketenagakerjaan dan Syarat Mendapatkannya + + August 15, 2024 Cara Urus STNK Hilang atau Rusak dengan Mudah + + June 28, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_bantuan-untuk-balita-cair-rp750-000-di-bulan-oktober-cek-syaratnya_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_bantuan-untuk-balita-cair-rp750-000-di-bulan-oktober-cek-syaratnya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc2a98af83ae65a6ab25c2f9ca7d97b99db40345 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_bantuan-untuk-balita-cair-rp750-000-di-bulan-oktober-cek-syaratnya_.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/bantuan-untuk-balita-cair-rp750-000-di-bulan-oktober-cek-syaratnya/ +title: "Bantuan untuk Balita Cair Rp750.000 di Bulan Oktober, Cek Syaratnya – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:19 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Bantuan untuk Balita Cair Rp750.000 di Bulan Oktober, Cek Syaratnya – Berita dan Informasi + +Bantuan untuk Balita Cair Rp750.000 di Bulan Oktober, Cek Syaratnya Bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan ( PKH ) kembali dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Kali ini, pencairan dana ditujukan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar. Penyaluran bantuan PKH ini dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Diharapkan, para penerima manfaat segera memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dalam mendukung pendidikan anak serta kesehatan ibu hamil dan balita. Untuk mencairkan bansos PKH , keluarga penerima manfaat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah pendaftaran, data akan diverifikasi, dan pencairan dilakukan melalui PT. Pos Indonesia. Pada +Sebelum melakukan pencairan, keluarga penerima manfaat sebaiknya memperhatikan beberapa persyaratan sebagai penerima bansos PKH. Berikut dibawah ini akan dijelaskan syarat penerima PKH. Berikut adalah syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi penerima Bantuan Sosial (Bansos) PKH: Selain persyaratan, golongan penerima PKH juga berbeda – beda tergantung golongan usia atau klasifikasinya. Dibawah ini di paparkan golongan penerima dan nominal bantuan PKH. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu keluarga prasejahtera dengan anggota keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia. Berikut adalah rincian penerima bantuan PKH serta jumlah bantuan yang diberikan setiap tahunnya: Ibu hamil termasuk dalam kategori penerima PKH dengan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total mencapai Rp3.000.000 per tahun. Dana ini digunakan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan. Keluarga kurang mampu dengan balita berusia 0 hingga 6 tahun berhak mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. Siswa sekolah dasar akan menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahap, total menjadi Rp900.000 per tahun. Bantuan untuk siswa SMP adalah Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun, yang ditujukan untuk mendukung biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Siswa SMA berhak atas bantuan PKH sebesar Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun, dengan harapan dapat mendukung pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. Penyandang disabilitas berat juga memperoleh bantuan PKH senilai Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lansia yang berusia 70 tahun atau lebih berhak menerima bantuan PKH sebesar Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. Untuk mengecek status penerima bantuan PKH, Anda bisa melakukannya secara online dengan langkah-langkah berikut: Pada bulan Oktober 2024, pencairan dana bantuan PKH kembali dilakukan kepada keluarga yang telah terdaftar, dan diharapkan para penerima dapat memanfaatkan bantuan ini untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Bantuan untuk Balita Cair Rp750.000 di Bulan Oktober, Cek Syaratnya Bantuan untuk Balita Cair Rp750.000 di Bulan Oktober, Cek Syaratnya Syarat Menjadi Penerima Bantuan Sosial 2024 Golongan Penerima dan Jumlah Bantuan PKH 2024 Cara Cek Penerima Bantuan PKH 5 Contoh Teks Prosedur dalam Bahasa Inggris Syarat dan Cara Cek Bansos BPNT Oktober 2024 Syarat dan Cara Cek Bansos BPNT Oktober 2024 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Syarat dan Cara Cek Bansos BPNT Oktober 2024 Bantuan untuk Balita Cair Rp750.000 di Bulan Oktober, Cek Syaratnya + Bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan ( PKH ) kembali dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Kali ini, pencairan dana ditujukan kepada keluarga penerima manfaat yang sudah terdaftar. Penyaluran bantuan PKH ini dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Diharapkan, para penerima manfaat segera memanfaatkan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan, khususnya dalam mendukung pendidikan anak serta kesehatan ibu hamil dan balita. + Untuk mencairkan bansos PKH , keluarga penerima manfaat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Setelah pendaftaran, data akan diverifikasi, dan pencairan dilakukan melalui PT. Pos Indonesia. Pada +Sebelum melakukan pencairan, keluarga penerima manfaat sebaiknya memperhatikan beberapa persyaratan sebagai penerima bansos PKH. Berikut dibawah ini akan dijelaskan syarat penerima PKH. + Syarat Menjadi Penerima Bantuan Sosial 2024 + Berikut adalah syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi penerima Bantuan Sosial (Bansos) PKH: + + + Memiliki KTP Elektronik + + + Penerima harus memiliki e-KTP sebagai bukti kewarganegaraan Indonesia. Kartu ini juga memastikan bahwa bantuan diberikan kepada warga negara yang membutuhkan. + + + Termasuk dalam Kelompok Masyarakat yang Membutuhkan + + + Penerima harus berasal dari kelompok masyarakat yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. + + + Bukan Anggota ASN, Polri, atau TNI + + + Penerima tidak boleh merupakan anggota Aparatur Sipil Negara, kepolisian, atau militer. + + + Tidak Menerima Bantuan Lain + + + Penerima tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya untuk mencegah tumpang tindih bantuan. + + + Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) + + + Penerima harus terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial RI. + + + Selain persyaratan, golongan penerima PKH juga berbeda – beda tergantung golongan usia atau klasifikasinya. Dibawah ini di paparkan golongan penerima dan nominal bantuan PKH. + Golongan Penerima dan Jumlah Bantuan PKH 2024 + Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu keluarga prasejahtera dengan anggota keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, pelajar, penyandang disabilitas, dan lansia. Berikut adalah rincian penerima bantuan PKH serta jumlah bantuan yang diberikan setiap tahunnya: + + + Ibu Hamil + Ibu hamil termasuk dalam kategori penerima PKH dengan bantuan sebesar Rp750.000 per tahap, total mencapai Rp3.000.000 per tahun. Dana ini digunakan untuk mendukung kesehatan ibu dan bayi selama masa kehamilan. + + Anak Balita (0-6 Tahun) + Keluarga kurang mampu dengan balita berusia 0 hingga 6 tahun berhak mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun. + + Anak SD/Sederajat + Siswa sekolah dasar akan menerima bantuan sebesar Rp225.000 per tahap, total menjadi Rp900.000 per tahun. + + Anak SMP/Sederajat + Bantuan untuk siswa SMP adalah Rp375.000 per tahap atau Rp1.500.000 per tahun, yang ditujukan untuk mendukung biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. + + Anak SMA/Sederajat + Siswa SMA berhak atas bantuan PKH sebesar Rp500.000 per tahap atau Rp2.000.000 per tahun, dengan harapan dapat mendukung pendidikan mereka hingga jenjang yang lebih tinggi. + + Penyandang Disabilitas Berat + Penyandang disabilitas berat juga memperoleh bantuan PKH senilai Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun, untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. + + Lansia (di Atas 60 Tahun) + Lansia yang berusia 70 tahun atau lebih berhak menerima bantuan PKH sebesar Rp600.000 per tahap atau Rp2.400.000 per tahun. + + Cara Cek Penerima Bantuan PKH + Untuk mengecek status penerima bantuan PKH, Anda bisa melakukannya secara online dengan langkah-langkah berikut: + + + Kunjungi situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. + + + Masukkan data wilayah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa). + + + Masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP. + + + Klik tombol “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian. + + + Hasilnya akan menunjukkan apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH. + + + Pada bulan Oktober 2024, pencairan dana bantuan PKH kembali dilakukan kepada keluarga yang telah terdaftar, dan diharapkan para penerima dapat memanfaatkan bantuan ini untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kesehatan mereka. + + + Tags: bansos balita bansos oktober 2024 Bansos PKH Bansos rp 750 ribu cara cek bansos balita Cara Cek PKH golongan penerima bansos pkh kriteria penerima PKH Kriteria PKH pkh oktober 2024 Program Keluarga Harapan diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_bpnt-pkh-juli-2024-mulai-cair-segera-cek-status-kpm-di-siks-ng-sekarang_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_bpnt-pkh-juli-2024-mulai-cair-segera-cek-status-kpm-di-siks-ng-sekarang_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..642fb3385a476f17d8c6273323ae0f51dff4e295 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_bpnt-pkh-juli-2024-mulai-cair-segera-cek-status-kpm-di-siks-ng-sekarang_.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/bpnt-pkh-juli-2024-mulai-cair-segera-cek-status-kpm-di-siks-ng-sekarang/ +title: "BPNT PKH Juli 2024 Mulai Cair, Segera Cek Status KPM di SIKS-NG Sekarang – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:11 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# BPNT PKH Juli 2024 Mulai Cair, Segera Cek Status KPM di SIKS-NG Sekarang – Berita dan Informasi + +BPNT PKH Juli 2024 Mulai Cair, Segera Cek Status KPM di SIKS-NG Sekarang Pada bulan Juli 2024, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan Bantuan Pangan Non-Tunai ( BPNT ). Informasi terbaru mengenai alokasi untuk Juli 2024 sudah dapat dilihat melalui akun SIKS-NG, platform resmi yang menyediakan data final closing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemerintah memastikan bahwa data final closing KPM untuk bantuan BPNT dan PKH periode Juli 2024 telah tersedia di aplikasi SIKS-NG. Ini mencakup informasi berharga seperti nama-nama KPM, jumlah anggota keluarga yang terdaftar, dan besaran dana yang akan diterima setiap KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Untuk periode Juli 2024, pencairan bantuan BPNT PKH akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, untuk bulan Agustus dan September 2024 penyaluran akan dilakukan secara bertahap kepada KPM yang terdaftar dalam sistem. Untuk memastikan apakah nama KPM terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti: Bantuan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tersedia untuk semua keluarga. Kriteria utama untuk menjadi penerima antara lain adalah keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam sistem sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Bantuan ini ditujukan untuk membantu keluarga miskin atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap KPM yang memenuhi syarat untuk memastikan bahwa mereka terdaftar dengan benar dalam sistem untuk mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. Dengan informasi terbaru mengenai pencairan bantuan BPNT dan PKH untuk Juli 2024, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pastikan untuk mengikuti prosedur verifikasi dan pencairan yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran dan kepastian dalam menerima bantuan ini. Sistem yang transparan seperti SIKS-NG dan website resmi cekbansos.kemensos.go.id menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada yang berhak dengan tepat dan efisien. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . BPNT PKH Juli 2024 Mulai Cair, Segera Cek Status KPM di SIKS-NG Sekarang BPNT PKH Juli 2024 Mulai Cair, Segera Cek Status KPM di SIKS-NG Sekarang Cara Cek Pencairan dan Verifikasi KPM di SIKS-NG Proses Pencairan Cara Memeriksa Status KPM Kriteria Penerima Bantuan BPNT dan PKH Buka website cekbansos.kemensos.go.id untuk memulai proses verifikasi. Masukkan informasi detil seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa atau kelurahan tempat tinggal KPM. Isikan nama KPM sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki. Ketik kode keamanan yang ditampilkan untuk memastikan validitas pencarian data. Klik “Cari Data” untuk melihat status KPM apakah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau tidak. Simak Ketentuan dan Denda yang Diberikan Jika Menunggak Iuran BPJS Kesehatan Bansos PIP Juli 2024 Segera Cair, Cek Besaran Dana dan Status Penerima Bansos PIP Juli 2024 Segera Cair, Cek Besaran Dana dan Status Penerima Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Bansos PIP Juli 2024 Segera Cair, Cek Besaran Dana dan Status Penerima BPNT PKH Juli 2024 Mulai Cair, Segera Cek Status KPM di SIKS-NG Sekarang + Pada bulan Juli 2024, pemerintah Indonesia kembali mengumumkan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan ( PKH ) dan Bantuan Pangan Non-Tunai ( BPNT ). Informasi terbaru mengenai alokasi untuk Juli 2024 sudah dapat dilihat melalui akun SIKS-NG, platform resmi yang menyediakan data final closing Keluarga Penerima Manfaat (KPM). + Cara Cek Pencairan dan Verifikasi KPM di SIKS-NG + Pemerintah memastikan bahwa data final closing KPM untuk bantuan BPNT dan PKH periode Juli 2024 telah tersedia di aplikasi SIKS-NG. Ini mencakup informasi berharga seperti nama-nama KPM, jumlah anggota keluarga yang terdaftar, dan besaran dana yang akan diterima setiap KPM melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). + Proses Pencairan + Untuk periode Juli 2024, pencairan bantuan BPNT PKH akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Sementara itu, untuk bulan Agustus dan September 2024 penyaluran akan dilakukan secara bertahap kepada KPM yang terdaftar dalam sistem. + Cara Memeriksa Status KPM + Untuk memastikan apakah nama KPM terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, berikut adalah langkah-langkah yang dapat diikuti: + + + Buka website cekbansos.kemensos.go.id untuk memulai proses verifikasi. + + + Masukkan informasi detil seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa atau kelurahan tempat tinggal KPM. + + + Isikan nama KPM sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang dimiliki. + + + Ketik kode keamanan yang ditampilkan untuk memastikan validitas pencarian data. + + + Klik “Cari Data” untuk melihat status KPM apakah terdaftar sebagai penerima bantuan PKH atau tidak. + + + Kriteria Penerima Bantuan BPNT dan PKH + Bantuan dari Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tersedia untuk semua keluarga. Kriteria utama untuk menjadi penerima antara lain adalah keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat dalam sistem sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial. + Bantuan ini ditujukan untuk membantu keluarga miskin atau rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. Oleh karena itu, penting bagi setiap KPM yang memenuhi syarat untuk memastikan bahwa mereka terdaftar dengan benar dalam sistem untuk mendapatkan bantuan yang mereka perlukan. + Dengan informasi terbaru mengenai pencairan bantuan BPNT dan PKH untuk Juli 2024, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Pastikan untuk mengikuti prosedur verifikasi dan pencairan yang telah ditetapkan untuk memastikan kelancaran dan kepastian dalam menerima bantuan ini. Sistem yang transparan seperti SIKS-NG dan website resmi cekbansos.kemensos.go.id menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan kepada yang berhak dengan tepat dan efisien. + + + Tags: bansos juli 2024 BPNT bpnt juli 2024 cara cek KKS KPM PKH pkh juli 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_cara-cek-pencairan-dana-bansos-pkh-anak-sekolah-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_cara-cek-pencairan-dana-bansos-pkh-anak-sekolah-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..91a0f83ebc0485320d5f741ead2f382eea88c29d --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_cara-cek-pencairan-dana-bansos-pkh-anak-sekolah-2024_.md @@ -0,0 +1,70 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/cara-cek-pencairan-dana-bansos-pkh-anak-sekolah-2024/ +title: "Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:22 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah 2024 – Berita dan Informasi + +Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah 2024Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemberian bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Program ini ditujukan kepada keluarga miskin dan kurang mampu yang telah terdaftar dalam Database Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan (DTKS) Kementerian Sosial. PKH memiliki beberapa kategori penerima, salah satunya adalah anak sekolah. +Penerima PKH anak sekolah akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp750.000 per tahap atau setara dengan Rp3 juta per tahun. Bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA. Untuk mengetahui apakah Anda atau keluarga Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH anak sekolah pada tahap kedua tahun 2024, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut: Selain anak sekolah, terdapat beberapa kategori penerima bantuan PKH 2024 dengan besaran bantuan yang berbeda-beda. Berikut adalah kategori penerima bantuan PKH 2024 beserta nominal bantuannya: Dengan demikian, pencairan dana Bansos PKH untuk anak sekolah pada tahap kedua tahun 2024 telah dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pastikan untuk memeriksa status penerimaan Anda secara rutin melalui situs resmi Kemensos untuk mendapatkan informasi terkini mengenai bantuan sosial yang Anda terima. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah 2024 Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah 2024 Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah Tahap 2 Kategori Penerima Bantuan PKH 2024 dan Besaran Bantuannya Manfaat Cuka Apel bagi Wanita Cara Cek Jadwal Pengumuman Hasil SNBT 2024 Cara Cek Jadwal Pengumuman Hasil SNBT 2024 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Cara Cek Jadwal Pengumuman Hasil SNBT 2024 Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah 2024 + Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program pemberian bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia. Program ini ditujukan kepada keluarga miskin dan kurang mampu yang telah terdaftar dalam Database Terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan (DTKS) Kementerian Sosial. PKH memiliki beberapa kategori penerima, salah satunya adalah anak sekolah. +Penerima PKH anak sekolah akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp750.000 per tahap atau setara dengan Rp3 juta per tahun. Bantuan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak sekolah, mulai dari jenjang SD hingga SMA. + Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Anak Sekolah Tahap 2 + Untuk mengetahui apakah Anda atau keluarga Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH anak sekolah pada tahap kedua tahun 2024, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut: + + + Kunjungi situs resmi Kemensos melalui link https://cekbansos.kemensos.go.id/ + + + Isi data wilayah dan nama sesuai KTP. + + + Masukkan huruf kode dengan benar. + + + Klik “Cari Data”. + + + Hasilnya akan menampilkan status Anda sebagai penerima bantuan PKH 2024 atau tidak. + + + Kategori Penerima Bantuan PKH 2024 dan Besaran Bantuannya + Selain anak sekolah, terdapat beberapa kategori penerima bantuan PKH 2024 dengan besaran bantuan yang berbeda-beda. Berikut adalah kategori penerima bantuan PKH 2024 beserta nominal bantuannya: + + + Anak Balita (0 – 6 tahun): Rp750.000 per tahap atau Rp3 juta per tahun + + + Anak SD: Rp225.000 per tahap atau Rp900 ribu per tahun + + + Anak SMP: Rp375.000 per tahap atau Rp1,5 juta per tahun + + + Anak SMA: Rp500.000 per tahap atau Rp2 juta per tahun + + + Anak Cacat Berat/Disabilitas: Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun + + + Lansia: Rp600.000 per tahap atau Rp2,4 juta per tahun + + + Dengan demikian, pencairan dana Bansos PKH untuk anak sekolah pada tahap kedua tahun 2024 telah dilaksanakan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Pastikan untuk memeriksa status penerimaan Anda secara rutin melalui situs resmi Kemensos untuk mendapatkan informasi terkini mengenai bantuan sosial yang Anda terima. + + + Tags: bansos balita Bansos Bayi Bansos Ibu Hamil bansos lansia bansos rp 250 ribu bansos rp 3 jt bansos rp 350 ribu bansos rp 400 ribu bansos rp 500 ribu bansos rp 600 ribu bansos sd bansos sma bansos smp cara cek bansos anak sekolah cara cek bansos pkh 2024 cara cek bansos sd cara cek bansos sma cara cek bansos smp Cara Cek Pencairan Dana Bansos PKH Kategori Penerima PKH diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_cek-besaran-dana-bantuan-pkh-untuk-smp-februari-2025_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-besaran-dana-bantuan-pkh-untuk-smp-februari-2025_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d4f062b990e3d1fe89e219b8c19a251bcbcaa4e --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-besaran-dana-bantuan-pkh-untuk-smp-februari-2025_.md @@ -0,0 +1,87 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/cek-besaran-dana-bantuan-pkh-untuk-smp-februari-2025/ +title: "Cek Besaran Dana Bantuan PKH untuk SMP Februari 2025 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:11 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cek Besaran Dana Bantuan PKH untuk SMP Februari 2025 – Berita dan Informasi + +Cek Besaran Dana Bantuan PKH untuk SMP Februari 2025 Pada tahun 2025, Program Keluarga Harapan ( PKH ) kembali hadir untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang memenuhi syarat, termasuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga yang tergolong miskin atau rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk menjadi penerima bantuan PKH , ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: Berdasarkan kebijakan PKH 2025, bantuan untuk siswa SMP adalah Rp375.000 setiap 3 bulan, yang berarti total bantuan yang diterima dalam setahun adalah Rp1,5 juta. Dana ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak usia sekolah. Penyaluran dana PKH 2025 dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun: Setiap tahap pencairan memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibagi berdasarkan kategori penerima. Pada Februari 2025, pencairan masih berada pada Tahap 1. Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, ada dua cara yang dapat dilakukan secara online: Untuk anak SMP, besaran bantuan yang diterima adalah Rp375.000 per tahap, yang berarti total dalam setahun mencapai Rp1.500.000. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak sekolah. Bantuan PKH adalah salah satu cara pemerintah untuk mendukung keluarga miskin atau rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk dalam pendidikan. Bagi keluarga yang memiliki anak SMP, dana bantuan PKH yang diterima adalah Rp375.000 setiap 3 bulan. Pastikan Anda mengecek status penerima bantuan melalui situs resmi atau aplikasi untuk mengetahui apakah Anda terdaftar dan kapan dana tersebut akan dicairkan. Dengan adanya bantuan PKH, diharapkan keluarga dapat lebih mudah mengakses pendidikan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Cek Besaran Dana Bantuan PKH untuk SMP Februari 2025 Cek Besaran Dana Bantuan PKH untuk SMP Februari 2025 Syarat Penerima PKH Jumlah Bantuan PKH untuk SMP Jadwal Pencairan PKH 2025 Cara Cek Penerima PKH Nominal Bansos PKH untuk SMP Cara Cairkan Dana BPJS Tenaga Kerja dengan Mudah melalui HP KJP 2025 Sudah Cair: Cek Besaran Insentif yang Diberikan! KJP 2025 Sudah Cair: Cek Besaran Insentif yang Diberikan! Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + KJP 2025 Sudah Cair: Cek Besaran Insentif yang Diberikan! Cek Besaran Dana Bantuan PKH untuk SMP Februari 2025 + Pada tahun 2025, Program Keluarga Harapan ( PKH ) kembali hadir untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang memenuhi syarat, termasuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Bantuan ini bertujuan untuk membantu keluarga yang tergolong miskin atau rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya dalam pendidikan dan kesejahteraan sosial. + Syarat Penerima PKH + Untuk menjadi penerima bantuan PKH , ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: + + + Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan e-KTP. + + + Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. + + + Keluarga yang termasuk dalam kategori miskin atau rentan, berdasarkan musyawarah di tingkat desa atau kelurahan. + + + Tidak sedang menerima bantuan sosial lainnya, seperti BLT UMKM, BLT subsidi, atau Kartu Prakerja. + + + Jumlah Bantuan PKH untuk SMP + Berdasarkan kebijakan PKH 2025, bantuan untuk siswa SMP adalah Rp375.000 setiap 3 bulan, yang berarti total bantuan yang diterima dalam setahun adalah Rp1,5 juta. Dana ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak-anak usia sekolah. + Jadwal Pencairan PKH 2025 + Penyaluran dana PKH 2025 dilakukan dalam empat tahap sepanjang tahun: + + + Tahap 1: Januari – Maret 2025 + + + Tahap 2: April – Juni 2025 + + + Tahap 3: Juli – September 2025 + + + Tahap 4: Oktober – Desember 2025 + + + Setiap tahap pencairan memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibagi berdasarkan kategori penerima. Pada Februari 2025, pencairan masih berada pada Tahap 1. + Cara Cek Penerima PKH + Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, ada dua cara yang dapat dilakukan secara online: + + + Melalui Situs Resmi Kemensos + + Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. + Isi data wilayah sesuai dengan KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa). + Masukkan nama lengkap sesuai KTP. + Isi kode captcha yang muncul, lalu tekan “Cari Data.” + Jika terdaftar, sistem akan menunjukkan informasi penerima, termasuk nama, umur, dan jenis bantuan yang diterima. Jika tidak terdaftar, akan muncul pesan “Tidak Terdaftar Peserta/PM.” + + + + Melalui Aplikasi Cek Bansos + + Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos melalui Google Play Store atau Apple App Store. + Buat akun dengan mengisi data pribadi seperti NIK, nama lengkap, alamat, nomor KK, nomor ponsel, email, serta mengunggah foto KTP dan swafoto. + Setelah akun aktif, login dan cek status penerima bansos melalui menu Profil di aplikasi. + + + + Nominal Bansos PKH untuk SMP + Untuk anak SMP, besaran bantuan yang diterima adalah Rp375.000 per tahap, yang berarti total dalam setahun mencapai Rp1.500.000. Bantuan ini diharapkan bisa meringankan biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari anak-anak sekolah. + Bantuan PKH adalah salah satu cara pemerintah untuk mendukung keluarga miskin atau rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar, termasuk dalam pendidikan. Bagi keluarga yang memiliki anak SMP, dana bantuan PKH yang diterima adalah Rp375.000 setiap 3 bulan. Pastikan Anda mengecek status penerima bantuan melalui situs resmi atau aplikasi untuk mengetahui apakah Anda terdaftar dan kapan dana tersebut akan dicairkan. + Dengan adanya bantuan PKH, diharapkan keluarga dapat lebih mudah mengakses pendidikan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. + + + Tags: Bansos PKH Bantuan PKH Besaran Dana PKH Cek Bansos cek pencairan PKH cek pkh info PKH insentif pkh Jadwal PKH nominal bansos pkh pencairan pkh PKH pkh 2025 pkh februari 2025 PKH Tahap 1 PKH Terbaru Program Keluarga Harapan diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_cek-jadwal-pencairan-bansos-beras-10-kg-17-juni-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-jadwal-pencairan-bansos-beras-10-kg-17-juni-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e43090926fda3b838daa206240d3a69fa9d3e9af --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-jadwal-pencairan-bansos-beras-10-kg-17-juni-2024_.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/cek-jadwal-pencairan-bansos-beras-10-kg-17-juni-2024/ +title: "Cek Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg 17 Juni 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:02 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cek Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg 17 Juni 2024 – Berita dan Informasi + +Cek Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg 17 Juni 2024 Bansos beras 10 kg merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu kepada masyarakat dalam bentuk beras dengan berat 10 kilogram. Program ini biasanya dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu atau terdampak secara ekonomi, terutama dalam situasi krisis atau darurat, seperti pandemi atau bencana alam. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga atau individu yang membutuhkan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar sehingga memperbaiki kesejahteraan penerima. Sasaran utama dari bansos beras 10 kg adalah keluarga atau individu yang kurang mampu atau berada dalam kondisi sulit ekonomi. Pemilihan penerima bisa dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti data kemiskinan atau kondisi sosial-ekonomi yang terverifikasi. Proses distribusi beras dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait melalui mekanisme tertentu. Biasanya, beras didistribusikan secara langsung ke penerima atau melalui pusat distribusi lokal, seperti kantor kelurahan atau desa. Pelaksanaan program bansos beras 10 kg melibatkan beberapa tahapan, seperti identifikasi penerima, pengadaan beras, distribusi, dan monitoring pelaksanaan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif. Dengan menerima bantuan beras 10 kg, diharapkan penerima dapat merasakan dampak positif secara langsung terhadap kondisi pangan dan kesejahteraannya. Ini juga dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jawab biasanya menyediakan situs web atau aplikasi resmi untuk pengecekan bansos. Di situs atau aplikasi tersebut, kalian akan diminta memasukkan data identifikasi diri seperti nomor KTP, nomor kartu keluarga, atau informasi lain yang diminta. Setelah masuk ke dalam akun atau halaman pengecekan, cari menu atau fitur yang secara khusus berhubungan dengan pencairan bansos. Biasanya fitur ini diberi nama seperti “Pengecekan Status Bansos” atau sejenisnya. Isikan data identifikasi yang diminta dengan benar dan lengkap. Pastikan informasi yang Anda masukkan sesuai dengan data yang terdaftar untuk mendapatkan hasil pencarian yang akurat. Setelah memasukkan data, sistem akan menampilkan status pencairan bansos kalian. Informasi yang ditampilkan biasanya mencakup apakah bansos telah dicairkan, kapan dan di mana Anda dapat mengambilnya, serta informasi lain yang relevan. Pastikan untuk memverifikasi informasi yang ditampilkan dengan teliti. Jika ada ketidaksesuaian atau kebingungan, kalian bisa menghubungi layanan pelanggan atau kantor terkait untuk klarifikasi lebih lanjut. Jika informasi pencairan sudah ditemukan, pastikan untuk menyimpan bukti atau informasi yang diperlukan untuk proses pencairan bansos selanjutnya. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Cek Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg 17 Juni 2024 Cek Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg 17 Juni 2024 Cara Cek Pencairan Bansos Beras 10 kg: Cara Mudah Mengembalikan Akun Instagram Bisnis Menjadi Akun Pribadi Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Lewat Wa Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Lewat Wa Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Cara Cek Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Lewat Wa Cek Jadwal Pencairan Bansos Beras 10 Kg 17 Juni 2024 + Bansos beras 10 kg merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga tertentu kepada masyarakat dalam bentuk beras dengan berat 10 kilogram. Program ini biasanya dilakukan dalam rangka membantu masyarakat yang kurang mampu atau terdampak secara ekonomi, terutama dalam situasi krisis atau darurat, seperti pandemi atau bencana alam. + Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga atau individu yang membutuhkan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan dasar sehingga memperbaiki kesejahteraan penerima. Sasaran utama dari bansos beras 10 kg adalah keluarga atau individu yang kurang mampu atau berada dalam kondisi sulit ekonomi. + Pemilihan penerima bisa dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti data kemiskinan atau kondisi sosial-ekonomi yang terverifikasi. Proses distribusi beras dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait melalui mekanisme tertentu. Biasanya, beras didistribusikan secara langsung ke penerima atau melalui pusat distribusi lokal, seperti kantor kelurahan atau desa. + Pelaksanaan program bansos beras 10 kg melibatkan beberapa tahapan, seperti identifikasi penerima, pengadaan beras, distribusi, dan monitoring pelaksanaan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan efektif. + Dengan menerima bantuan beras 10 kg, diharapkan penerima dapat merasakan dampak positif secara langsung terhadap kondisi pangan dan kesejahteraannya. Ini juga dapat membantu mengurangi tingkat kelaparan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga. + Cara Cek Pencairan Bansos Beras 10 kg: + + + Kunjungi Situs Web atau Aplikasi Resmi + Pemerintah daerah atau lembaga yang bertanggung jawab biasanya menyediakan situs web atau aplikasi resmi untuk pengecekan bansos. + + Masukkan Data Identifikasi + Di situs atau aplikasi tersebut, kalian akan diminta memasukkan data identifikasi diri seperti nomor KTP, nomor kartu keluarga, atau informasi lain yang diminta. + + Cari Menu Pengecekan Bansos + Setelah masuk ke dalam akun atau halaman pengecekan, cari menu atau fitur yang secara khusus berhubungan dengan pencairan bansos. Biasanya fitur ini diberi nama seperti “Pengecekan Status Bansos” atau sejenisnya. + + Input Data yang Diminta + Isikan data identifikasi yang diminta dengan benar dan lengkap. Pastikan informasi yang Anda masukkan sesuai dengan data yang terdaftar untuk mendapatkan hasil pencarian yang akurat. + + Lihat Status Pencairan + Setelah memasukkan data, sistem akan menampilkan status pencairan bansos kalian. Informasi yang ditampilkan biasanya mencakup apakah bansos telah dicairkan, kapan dan di mana Anda dapat mengambilnya, serta informasi lain yang relevan. + + Verifikasi Informasi + Pastikan untuk memverifikasi informasi yang ditampilkan dengan teliti. Jika ada ketidaksesuaian atau kebingungan, kalian bisa menghubungi layanan pelanggan atau kantor terkait untuk klarifikasi lebih lanjut. + + Simpan Bukti atau Informasi + Jika informasi pencairan sudah ditemukan, pastikan untuk menyimpan bukti atau informasi yang diperlukan untuk proses pencairan bansos selanjutnya. + + + + Tags: Bansos 2024 bansos Beras 10 kg bansos juni 2024 Cara Cek Penerima Bansos Beras 10 Kg jadwal pencairan bansos beras 10 kg kapan bansos beras cair diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_jadwal-pencairan-bansos-bpnt-dan-pkh-di-pt-pos_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_jadwal-pencairan-bansos-bpnt-dan-pkh-di-pt-pos_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..618b3789c28c290f45374859ee7f24f5c1bbdc42 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_jadwal-pencairan-bansos-bpnt-dan-pkh-di-pt-pos_.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/jadwal-pencairan-bansos-bpnt-dan-pkh-di-pt-pos/ +title: "Jadwal Pencairan Bansos BPNT dan PKH di PT POS – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:16 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Jadwal Pencairan Bansos BPNT dan PKH di PT POS – Berita dan Informasi + +Jadwal Pencairan Bansos BPNT dan PKH di PT POS Program Bansos Beras Penerimaan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dua program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. BPNT merupakan program bantuan sosial berupa pemberian beras secara langsung kepada keluarga penerima manfaat melalui kartu elektronik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pangan dengan memberikan bantuan beras secara langsung dan efisien. Sementara itu, PKH adalah program bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai secara berkala. Program ini juga memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga. Bansos BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos. Keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan beras sejumlah yang telah ditetapkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk mengambil beras di agen penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu, PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat secara berkala, dengan jumlah dan frekuensi yang telah ditentukan. Program ini juga memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terdapat beberapa perubahan penting dalam pencairan Bansos 2024 yang perlu diperhatikan oleh KPM: Untuk mendapatkan bantuan BPNT, Anda harus meregistrasi dengan mengisi daftar diri melalui aplikasi “Cek Bansos” dengan langkah-langkah berikut: Bantuan PKH untuk tahap 2 akan diberikan pada bulan April, Mei, dan Juni 2024. Bantuan ini memiliki nominal yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada kategori penerima manfaat: Melalui kedua program ini, pemerintah berharap dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Jadwal Pencairan Bansos BPNT dan PKH di PT POS Jadwal Pencairan Bansos BPNT dan PKH di PT POS Jadwal Pencairan Bansos di PT Pos Perubahan Penting dalam Pencairan Bansos 2024 Cara Mendapat Bantuan BPNT 2024 Jumlah Bantuan PKH Cara Mengatasi Baterai HP yang Cepat Lowbat Inilah Ciri-Ciri Handphone Disadap Inilah Ciri-Ciri Handphone Disadap Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Inilah Ciri-Ciri Handphone Disadap Jadwal Pencairan Bansos BPNT dan PKH di PT POS + Program Bansos Beras Penerimaan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah dua program bantuan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. BPNT merupakan program bantuan sosial berupa pemberian beras secara langsung kepada keluarga penerima manfaat melalui kartu elektronik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pangan dengan memberikan bantuan beras secara langsung dan efisien. + Sementara itu, PKH adalah program bantuan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemberian bantuan tunai secara berkala. Program ini juga memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga. + Bansos BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang telah terdaftar dalam data Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos. Keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan beras sejumlah yang telah ditetapkan melalui kartu elektronik yang dapat digunakan untuk mengambil beras di agen penyalur yang telah ditunjuk oleh pemerintah. + Sementara itu, PKH merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat secara berkala, dengan jumlah dan frekuensi yang telah ditentukan. Program ini juga memberikan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat untuk memastikan bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. + Jadwal Pencairan Bansos di PT Pos + + + Tahap pertama : Januari, Februari, Maret + + + Tahap kedua : April, Mei, Juni + + + Tahap ketiga : Juli, Agustus, September + + + Tahap keempat : Oktober, November, Desember + + + Perubahan Penting dalam Pencairan Bansos 2024 + Terdapat beberapa perubahan penting dalam pencairan Bansos 2024 yang perlu diperhatikan oleh KPM: + + + BPNT disalurkan setiap tiga bulan: Sebelumnya, BPNT sempat dicairkan bulanan, namun kini disalurkan setiap tiga bulan seperti PKH. + + + Jadwal pencairan PT Pos lebih fleksibel: Tanggal pencairan Bansos melalui PT Pos tidak lagi tetap, melainkan dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu. + + + Cara Mendapat Bantuan BPNT 2024 + Untuk mendapatkan bantuan BPNT, Anda harus meregistrasi dengan mengisi daftar diri melalui aplikasi “Cek Bansos” dengan langkah-langkah berikut: + + + Download aplikasi resmi “Cek Bansos” di AppStore atau Google Playstore. + + + Selanjutnya, buka aplikasi dan Buat akun baru dengan mengisi data diri yang benar, seperti NIK, + + + Alamat sesuai KTP, Nomor KK, dan data – data yang lain. + + + Nantinya, aplikasi Kemensoso akan memverifikasi data anda. + + + Kemudian silahkan klik “Login”. + + + Pilih opsi “Tambah Usulan”. + + + Silahkan anda pilih jenis bantuan sosial yang anda butuhkan. + + + Kemudian, anda dapat mengisi data – data yang diminta di laman. + + + Nantinya, data yang anda input akan dicocokkan dengan data di Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kependudukan. + + + Jika data anda sudah cocok, anda ditetapkan sebagai calon penerima bantuan BPNT dari pemerintah. + + + Jumlah Bantuan PKH + Bantuan PKH untuk tahap 2 akan diberikan pada bulan April, Mei, dan Juni 2024. Bantuan ini memiliki nominal yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada kategori penerima manfaat: + + + Balita (0-6 tahun): Rp. 750.000 per tahap atau Rp. 3.000.000 per tahun. + + + Ibu hamil: Rp. 750.000 per tahap atau Rp. 3.000.000 per tahun. + + + Siswa SD: Rp. 225.000 per tahap atau Rp. 900.000 per tahun. + + + Siswa SMP: Rp. 375.000 per tahap atau Rp. 1.500.000 per tahun. + + + Siswa SMA: Rp. 500.000 per tahap atau Rp. 2.000.000 per tahun. + + + Lansia (70+ tahun): Rp. 600.000 per tahap atau Rp. 2.400.000 per tahun. + + + Penyandang disabilitas berat: Rp. 600.000 per tahap atau Rp. 2.400.000 per tahun. + + + Melalui kedua program ini, pemerintah berharap dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi keluarga. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. + + + Tags: Bansos BPNT 2024 Bansos PKH 2024 besaran nominal pkh Cara Mendapat Bantuan BPNT 2024 Jadwal Pencairan Bansos di PT Pos Jumlah Bantuan PKH kategori pkh Pencairan Bansos 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_jadwal-pencairan-pkh-anak-sekolah-tahap-1-2025_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_jadwal-pencairan-pkh-anak-sekolah-tahap-1-2025_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d970a70fff314dd96d3cea55c2322d5431d3ae2 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_jadwal-pencairan-pkh-anak-sekolah-tahap-1-2025_.md @@ -0,0 +1,151 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/jadwal-pencairan-pkh-anak-sekolah-tahap-1-2025/ +title: "Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:14 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 – Berita dan Informasi + +Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga kurang mampu. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2025, PKH kembali disalurkan dalam empat tahap, dimulai dengan tahap pertama yang akan dicairkan pada Januari hingga Maret 2025. Berdasarkan skema pencairan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), jadwal pencairan PKH anak sekolah untuk tahap 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut: Dengan jadwal ini, bantuan tahap pertama bagi anak sekolah diperkirakan mulai disalurkan sejak awal Januari 2025 secara bertahap di berbagai daerah. Bantuan PKH untuk anak sekolah diberikan berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut: Bantuan ini diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak, termasuk pembelian buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya. Agar dapat menerima bansos PKH, calon penerima harus memenuhi beberapa syarat berikut: Masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima PKH 2025 dengan cara berikut: Bagi keluarga yang merasa berhak tetapi belum terdaftar, pendaftaran dapat dilakukan dengan dua metode: Jika bantuan tidak cair, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah: Kesimpulan Bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 dijadwalkan cair antara Januari hingga Maret 2025. Dana ini disalurkan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pastikan Anda memenuhi syarat, melakukan pengecekan secara berkala, dan segera melakukan pendaftaran jika belum terdaftar dalam DTKS agar dapat menerima manfaat dari program ini. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 Tahun 2025 Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 Besaran Bantuan PKH Anak Sekolah Tahun 2025 Syarat Penerima PKH 2025 Cara Cek Penerima dan Pencairan Dana PKH 2025 Cara Mendaftar Sebagai Penerima PKH 2025 Penyebab Bansos PKH Tidak Cair KJL 2025: Berikut Syarat dan Mekanisme Pencairannya! Cara Bayar Tagihan Listrik Pakai ShopeePay 2025 Cara Bayar Tagihan Listrik Pakai ShopeePay 2025 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Cara Bayar Tagihan Listrik Pakai ShopeePay 2025 Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 + Program Keluarga Harapan (PKH) Tahap 1 Tahun 2025 + Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga kurang mampu. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pada tahun 2025, PKH kembali disalurkan dalam empat tahap, dimulai dengan tahap pertama yang akan dicairkan pada Januari hingga Maret 2025. + Jadwal Pencairan PKH Anak Sekolah Tahap 1 2025 + Berdasarkan skema pencairan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), jadwal pencairan PKH anak sekolah untuk tahap 1 tahun 2025 adalah sebagai berikut: + + + Tahap 1: Januari – Maret 2025 + + + Tahap 2: April – Juni 2025 + + + Tahap 3: Juli – September 2025 + + + Tahap 4: Oktober – Desember 2025 + + + Dengan jadwal ini, bantuan tahap pertama bagi anak sekolah diperkirakan mulai disalurkan sejak awal Januari 2025 secara bertahap di berbagai daerah. + Besaran Bantuan PKH Anak Sekolah Tahun 2025 + Bantuan PKH untuk anak sekolah diberikan berdasarkan jenjang pendidikan dengan rincian sebagai berikut: + + + Siswa SD: Rp 225.000 per tahap atau Rp 900.000 per tahun + + + Siswa SMP: Rp 375.000 per tahap atau Rp 1.500.000 per tahun + + + Siswa SMA/SMK: Rp 500.000 per tahap atau Rp 2.000.000 per tahun + + + Bantuan ini diberikan untuk membantu biaya pendidikan anak, termasuk pembelian buku, seragam, alat tulis, dan kebutuhan sekolah lainnya. + Syarat Penerima PKH 2025 + Agar dapat menerima bansos PKH, calon penerima harus memenuhi beberapa syarat berikut: + + + Warga Negara Indonesia (WNI) dengan e-KTP yang masih berlaku. + + + Termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. + + + Anak sekolah berasal dari keluarga miskin atau rentan yang telah terdaftar dalam DTKS. + + + Bukan anggota TNI, Polri, ASN, atau pegawai BUMN/BUMD. + + + Tidak menerima bantuan sosial lain, seperti BLT UMKM atau Kartu Prakerja. + + + Cara Cek Penerima dan Pencairan Dana PKH 2025 + Masyarakat dapat memastikan apakah mereka termasuk dalam daftar penerima PKH 2025 dengan cara berikut: + + + Melalui Website Resmi Kemensos + + Kunjungi situs https://cekbansos.kemensos.go.id + Masukkan data wilayah penerima manfaat (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa) + Ketikkan nama penerima manfaat sesuai dengan KTP + Masukkan kode captcha yang tertera + Klik tombol “Cari Data” + Sistem akan menampilkan informasi penerima bansos PKH + + + + Melalui Aplikasi Cek Bansos + + Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store atau App Store + Login menggunakan akun yang telah terdaftar + Masukkan data wilayah serta nama sesuai KTP + Klik “Cari Data” untuk melihat hasil pencarian + + + + Cara Mendaftar Sebagai Penerima PKH 2025 + Bagi keluarga yang merasa berhak tetapi belum terdaftar, pendaftaran dapat dilakukan dengan dua metode: + + + + + Pendaftaran Secara Online + + Unduh aplikasi Cek Bansos dari Google Play atau App Store. + Buat akun baru dengan mengisi formulir pendaftaran. + Unggah swafoto dengan e-KTP serta foto KTP yang jelas. + Klik “Buat Akun Baru” dan tunggu verifikasi dari Kemensos. + Setelah akun diverifikasi, masuk ke aplikasi dan pilih menu “Daftar Usulan”. + Isi data diri sesuai KTP dan lengkapi formulir “Survey Kriteria”. + Unggah foto KTP dan foto rumah tampak depan. + Klik “Tambah Usulan” untuk menyelesaikan proses pendaftaran. + + + + Pendaftaran Secara Offline + + Datang ke kantor desa atau kelurahan dengan membawa dokumen pendukung. + Mengajukan permohonan pendaftaran melalui RT/RW setempat. + Data calon penerima akan dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan. + Data yang disetujui akan dimasukkan ke sistem DTKS oleh perangkat desa. + Dinas sosial kabupaten/kota akan melakukan verifikasi data. + Setelah diverifikasi, calon penerima dapat mengecek statusnya di https://cekbansos.kemensos.go.id. + + + + + + Penyebab Bansos PKH Tidak Cair + Jika bantuan tidak cair, beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebabnya adalah: + + + Data tidak sesuai atau berubah, seperti pindah alamat atau perubahan nomor rekening. + + + Tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima, misalnya status ekonomi meningkat. + + + Belum melakukan verifikasi dan validasi data di kelurahan/desa. + + + Terdapat kendala teknis pada sistem pencairan bank. + + + Kesimpulan + Bantuan PKH tahap 1 tahun 2025 dijadwalkan cair antara Januari hingga Maret 2025. Dana ini disalurkan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN) kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pastikan Anda memenuhi syarat, melakukan pengecekan secara berkala, dan segera melakukan pendaftaran jika belum terdaftar dalam DTKS agar dapat menerima manfaat dari program ini. + + + Tags: Bansos PKH bansos pkh anak sekolah Besaran Bantuan PKH Cara Daftar Bansos PKH cara daftar pkh anak sekolah Cek Bansos cek pkh cek PKH anak sekolah info PKH jadwal pencairan pkh jadwal pencarian pkh anak sekolah Jadwal PKH jadwal PKH anak sekolah pencairan pkh pencairan pkh anak sekolah penyebab bansos pkh anak sekolah tidak cair Penyebab Bansos Tidak Cair Penyebab PKH Tidak Cair pkh 2025 pkh anak sekolah pkh februari 2025 PKH sd PKH sma PKH smk PKH smp PKH Tahap 1 PKH Terbaru Program Keluarga Harapan syarat pkh syarat pkh anak sekolah diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_pt-pos-indonesia-menggelar-program-bansos-beras-2024-simak-cara-mencairkannya_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_pt-pos-indonesia-menggelar-program-bansos-beras-2024-simak-cara-mencairkannya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..47b8337acc1ce6d5f9ec9a1d837e41d3bc0e5068 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_pt-pos-indonesia-menggelar-program-bansos-beras-2024-simak-cara-mencairkannya_.md @@ -0,0 +1,64 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/pt-pos-indonesia-menggelar-program-bansos-beras-2024-simak-cara-mencairkannya/ +title: "PT Pos Indonesia Menggelar Program Bansos Beras 2024- Simak Cara Mencairkannya – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:42 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# PT Pos Indonesia Menggelar Program Bansos Beras 2024: Simak Cara Mencairkannya – Berita dan Informasi + +PT Pos Indonesia Menggelar Program Bansos Beras 2024: Simak Cara Mencairkannya PT Pos Indonesia (Persero) sekali lagi memegang peran kunci dalam menyalurkan bantuan sosial pangan, khususnya beras, kepada 13,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 20 provinsi. Program ini merupakan bagian dari alokasi nasional yang mencapai 220.040 ton beras setiap bulannya dan akan menjangkau 22.004.077 KPM yang tersebar di 38 provinsi. Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama Pos Indonesia, menegaskan bahwa Pos Indonesia akan mendistribusikan sekitar 62 persen dari alokasi bantuan beras nasional selama periode Januari hingga Juni 2024. Keberhasilan pelaksanaan bansos beras pada tahun 2023 menjadi faktor utama di balik kemenangan Pos Indonesia dalam tender distribusi untuk tahun 2024. Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pos Indonesia menerapkan teknologi mutakhir seperti Aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Aplikasi ini memberikan validasi akurat terhadap penerima bantuan melalui foto diri bersama identitas seperti KTP/KK. Selain itu, Aplikasi CBP (Catur Bangun Pangan) digunakan dalam pengangkutan beras dari gudang Bulog ke lokasi penyerahan bantuan, memungkinkan pemantauan secara real-time. Faizal menjelaskan bahwa semua pihak terlibat dapat mengakses ketiga aplikasi tersebut, termasuk Aplikasi e-Filing yang digunakan untuk pendokumentasian, sehingga progresnya dapat dipantau melalui dashboard. Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Perum Bulog, memastikan bahwa program penyaluran bansos beras memiliki dampak positif terhadap angka inflasi beras. Meskipun harga beras masih mengalami fluktuasi, Bayu mengungkapkan bahwa inflasi beras pada tahun 2023 berhasil diredam melalui penyaluran bansos sebanyak 1,49 juta ton. Inflasi beras pada Februari 2023 mencapai 2,63 persen. Namun, setelah penyaluran bantuan pangan tahap pertama, angka inflasi turun menjadi 0,7 persen per Maret, 0,55 persen pada April, dan bahkan mencapai 0,02 persen pada Mei. Fenomena serupa terlihat pada penyaluran tahap kedua, di mana inflasi beras menurun menjadi 1,72 persen pada Oktober, 0,43 persen pada November, dan tetap stabil di 0,43 persen pada Desember. Meskipun demikian, Bayu mengakui bahwa penyaluran bansos beras belum sepenuhnya dapat menurunkan harga beras secara signifikan karena kondisi produksi beras yang masih sulit. Sebagai solusi, pemerintah dan Perum Bulog memutuskan untuk memperluas jumlah keluarga penerima manfaat untuk program bansos beras di tahun 2024, dari 21,3 juta menjadi 22 juta KPM, dengan harapan dapat mencakup sekitar 88 hingga 90 juta penduduk Indonesia. Bagi para penerima manfaat yang ingin mencairkan bantuan sosial beras 2024, berikut adalah langkah-langkahnya: Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat dengan mudah mencairkan bantuan sosial beras yang telah disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . PT Pos Indonesia Menggelar Program Bansos Beras 2024: Simak Cara Mencairkannya PT Pos Indonesia Menggelar Program Bansos Beras 2024: Simak Cara Mencairkannya Komitmen Pos Indonesia Menekan Angka Inflasi Beras Cara Mencairkan Bansos Beras 2024 Mengoptimalkan Bantuan Sosial Melalui Bansos El Nino 2024: Panduan Lengkap dan Proses Efisien Cara Mencairkan Bansos Rice Cooker 2024: Rincian dan Panduan Cara Mencairkan Bansos Rice Cooker 2024: Rincian dan Panduan Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Cara Mencairkan Bansos Rice Cooker 2024: Rincian dan Panduan PT Pos Indonesia Menggelar Program Bansos Beras 2024: Simak Cara Mencairkannya + PT Pos Indonesia (Persero) sekali lagi memegang peran kunci dalam menyalurkan bantuan sosial pangan, khususnya beras, kepada 13,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di 20 provinsi. Program ini merupakan bagian dari alokasi nasional yang mencapai 220.040 ton beras setiap bulannya dan akan menjangkau 22.004.077 KPM yang tersebar di 38 provinsi. + Komitmen Pos Indonesia + Faizal Rochmad Djoemadi, Direktur Utama Pos Indonesia, menegaskan bahwa Pos Indonesia akan mendistribusikan sekitar 62 persen dari alokasi bantuan beras nasional selama periode Januari hingga Juni 2024. Keberhasilan pelaksanaan bansos beras pada tahun 2023 menjadi faktor utama di balik kemenangan Pos Indonesia dalam tender distribusi untuk tahun 2024. + Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pos Indonesia menerapkan teknologi mutakhir seperti Aplikasi Pos Giro Cash (PGC). Aplikasi ini memberikan validasi akurat terhadap penerima bantuan melalui foto diri bersama identitas seperti KTP/KK. Selain itu, Aplikasi CBP (Catur Bangun Pangan) digunakan dalam pengangkutan beras dari gudang Bulog ke lokasi penyerahan bantuan, memungkinkan pemantauan secara real-time. + Faizal menjelaskan bahwa semua pihak terlibat dapat mengakses ketiga aplikasi tersebut, termasuk Aplikasi e-Filing yang digunakan untuk pendokumentasian, sehingga progresnya dapat dipantau melalui dashboard. + Menekan Angka Inflasi Beras + Bayu Krisnamurthi, Direktur Utama Perum Bulog, memastikan bahwa program penyaluran bansos beras memiliki dampak positif terhadap angka inflasi beras. Meskipun harga beras masih mengalami fluktuasi, Bayu mengungkapkan bahwa inflasi beras pada tahun 2023 berhasil diredam melalui penyaluran bansos sebanyak 1,49 juta ton. + Inflasi beras pada Februari 2023 mencapai 2,63 persen. Namun, setelah penyaluran bantuan pangan tahap pertama, angka inflasi turun menjadi 0,7 persen per Maret, 0,55 persen pada April, dan bahkan mencapai 0,02 persen pada Mei. Fenomena serupa terlihat pada penyaluran tahap kedua, di mana inflasi beras menurun menjadi 1,72 persen pada Oktober, 0,43 persen pada November, dan tetap stabil di 0,43 persen pada Desember. + Meskipun demikian, Bayu mengakui bahwa penyaluran bansos beras belum sepenuhnya dapat menurunkan harga beras secara signifikan karena kondisi produksi beras yang masih sulit. Sebagai solusi, pemerintah dan Perum Bulog memutuskan untuk memperluas jumlah keluarga penerima manfaat untuk program bansos beras di tahun 2024, dari 21,3 juta menjadi 22 juta KPM, dengan harapan dapat mencakup sekitar 88 hingga 90 juta penduduk Indonesia. + Cara Mencairkan Bansos Beras 2024 + Bagi para penerima manfaat yang ingin mencairkan bantuan sosial beras 2024, berikut adalah langkah-langkahnya: + + + Pastikan Anda terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di program bansos beras. + + + Unduh aplikasi “Cek Bansos” milik Kementerian Sosial (Kemensos) di Play Store atau App Store. + + + Buat akun baru dan isi data diri seperti Nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan alamat sesuai KTP. + + + Ambil foto KTP dan swafoto memegang KTP. + + + Lakukan pendaftaran dan verifikasi akun. + + + Setelah terverifikasi, login ke aplikasi menggunakan username dan kata sandi yang telah dibuat. + + + Pilih menu “Cari Data” untuk mengecek status penerimaan bansos beras. + + + Jika status menunjukkan “Penyaluran,” Anda dapat mencairkan beras di lokasi yang telah ditentukan. + + + Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan masyarakat penerima manfaat dapat dengan mudah mencairkan bantuan sosial beras yang telah disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat dan meringankan beban ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. +   + + + Tags: Cara Mencairkan Bansos Beras 2024 Komitmen Pos Indonesia Menekan Angka Inflasi Beras PT Pos Indonesia Menggelar Program Bansos Beras 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-rp-200-ribu_page_3_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-rp-200-ribu_page_3_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..832d99b23d1716c21eee00eaddee8bec6dbe45db --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-rp-200-ribu_page_3_.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/bansos-rp-200-ribu/page/3/ +title: "bansos rp 200 ribu – Laman 3 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:49 +source_type: academic +quality_score: 60 +is_priority: false +--- + +# bansos rp 200 ribu – Laman 3 – Berita dan Informasi + +Bantuan Sosial BPNT dan Update Terbaru PKH Mei-Juni 2024: Pencairan, Verifikasi Rekening, dan Kabar Terbaru Program-program bantuan sosial di Indonesia, ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: bansos rp 200 ribu Bantuan Sosial BPNT dan Update Terbaru PKH Mei-Juni 2024: Pencairan, Verifikasi Rekening, dan Kabar Terbaru Kategori Bantuan Sosial BPNT dan Update Terbaru PKH Mei-Juni 2024: Pencairan, Verifikasi Rekening, dan Kabar Terbaru + + by Max Ki 1 Juli 2025 0 + + Bantuan Sosial BPNT dan Update Terbaru PKH Mei-Juni 2024: Pencairan, Verifikasi Rekening, dan Kabar Terbaru Program-program bantuan sosial di Indonesia, ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-tidak-terverifikasi_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-tidak-terverifikasi_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40f8ab730a567a48aba4ec7838c042979d022d3e --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-tidak-terverifikasi_.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/bansos-tidak-terverifikasi/ +title: "Bansos tidak terverifikasi – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:00 +source_type: academic +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Bansos tidak terverifikasi – Berita dan Informasi + +Penyebab Utama Kenapa Bansos KPM Dihapus atau Diblokir oleh Pemerintah 2025 Bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: Bansos tidak terverifikasi Penyebab Utama Kenapa Bansos KPM Dihapus atau Diblokir oleh Pemerintah 2025 Kategori Penyebab Utama Kenapa Bansos KPM Dihapus atau Diblokir oleh Pemerintah 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Penyebab Utama Kenapa Bansos KPM Dihapus atau Diblokir oleh Pemerintah 2025 Bantuan sosial (bansos) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merupakan ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-ambil-dana-bansos-pkh-di-kantor-pos_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-ambil-dana-bansos-pkh-di-kantor-pos_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0db4ddf80ad93b656e9d5d1f3ff97f24dadee9d4 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-ambil-dana-bansos-pkh-di-kantor-pos_.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/cara-ambil-dana-bansos-pkh-di-kantor-pos/ +title: "Cara Ambil Dana Bansos PKH di kantor pos – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:17 +source_type: academic +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Cara Ambil Dana Bansos PKH di kantor pos – Berita dan Informasi + +Syarat dan Prosedur Pengambilan Dana Bansos PKH dan BPNT di Kantor Pos Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: Cara Ambil Dana Bansos PKH di kantor pos Syarat dan Prosedur Pengambilan Dana Bansos PKH dan BPNT di Kantor Pos Kategori Syarat dan Prosedur Pengambilan Dana Bansos PKH dan BPNT di Kantor Pos + + by Max Ki 21 Maret 2025 0 + + Syarat dan Prosedur Pengambilan Dana Bansos PKH dan BPNT di Kantor Pos Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-cek-penerima-bansos-bpnt-september-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-cek-penerima-bansos-bpnt-september-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86cbc41f0d32ad2c8c2b293dfa87aeccbe260738 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-cek-penerima-bansos-bpnt-september-2024_.md @@ -0,0 +1,25 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/cara-cek-penerima-bansos-bpnt-september-2024/ +title: "Cara Cek Penerima Bansos BPNT September 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:26 +source_type: academic +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Cara Cek Penerima Bansos BPNT September 2024 – Berita dan Informasi + +Cara Cek Bansos BPNT September 2024, KPM Siap-Siap Cair Rp.400.000 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu bantuan ... Langkah Mudah Pencairan Bansos BPNT September 2024, Cek Saldo dan Tahapannya Disini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya ... Update Jadwal Pencairan Bansos BPNT September 2024 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: Cara Cek Penerima Bansos BPNT September 2024 Cara Cek Bansos BPNT September 2024, KPM Siap-Siap Cair Rp.400.000 Langkah Mudah Pencairan Bansos BPNT September 2024, Cek Saldo dan Tahapannya Disini Update Jadwal Pencairan Bansos BPNT September 2024 Kategori Cara Cek Bansos BPNT September 2024, KPM Siap-Siap Cair Rp.400.000 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Bansos BPNT September 2024, KPM Siap-Siap Cair Rp.400.000 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah salah satu bantuan ... Langkah Mudah Pencairan Bansos BPNT September 2024, Cek Saldo dan Tahapannya Disini + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Langkah Mudah Pencairan Bansos BPNT September 2024, Cek Saldo dan Tahapannya Disini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya ... Update Jadwal Pencairan Bansos BPNT September 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Update Jadwal Pencairan Bansos BPNT September 2024 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengumumkan jadwal penyaluran bantuan sosial (bansos) ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cek-bansos-kemensos_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cek-bansos-kemensos_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98b546820d3799618d7660289271a6dcfc73b302 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cek-bansos-kemensos_.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/cek-bansos-kemensos/ +title: "cek bansos kemensos – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:12 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# cek bansos kemensos – Berita dan Informasi + +Bansos PKH Sebesar Rp600 Ribu Sudah Cair, Cek Rekeningmu Sekarang Juga! Masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat kabar ... Cara Cek Pencairan Bansos Kemensos Periode November 2024 Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen melanjutkan program bantuan ... Cek Jadwal Penyaluran Bansos PKH November 2024 Sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) secara rutin memberikan ... Daftar Bansos 2024 via Online Bantuan sosial (bansos) tahun 2024 adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan atau ... Syarat Dapatkan Bansos PKD Tahap 3 2024 Bagi Penerima KAJ Penyaluran Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) tahap 3 oleh Pemerintah ... Cara Cek Bansos BPNT Juli-Agustus 2024 Melalui Aplikasi Cek Bansos BPNT merupakan salah satu bansos yang masih rutin disalurkan oleh ... Daftar 4 Bansos yang Diprediksi Cair Awal Juli 2024 Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menyediakan bantuan sosial (bansos) guna membantu ... Cara Cek Bansos Cair Juli - Agustus 2024 Pada alokasi bansos untuk periode Juli hingga Agustus 2024, terdapat beberapa program ... Cara Cek Daftar Penerima Bansos Juli 2024 Secara Online Pemerintah Indonesia Kembali meluncurkan sejumlah program bantuan sosial atau bansos pada ... Cara Cek Bansos Juli 2024 Rp.2,4 Juta Melalui NIK KTP Secara Online Penerimaan bantuan sosial (bansos) terutama bansos PKH merupakan ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: cek bansos kemensos Bansos PKH Sebesar Rp600 Ribu Sudah Cair, Cek Rekeningmu Sekarang Juga! Cara Cek Pencairan Bansos Kemensos Periode November 2024 Cek Jadwal Penyaluran Bansos PKH November 2024 Daftar Bansos 2024 via Online Syarat Dapatkan Bansos PKD Tahap 3 2024 Bagi Penerima KAJ Cara Cek Bansos BPNT Juli-Agustus 2024 Melalui Aplikasi Cek Bansos Daftar 4 Bansos yang Diprediksi Cair Awal Juli 2024 Cara Cek Bansos Cair Juli – Agustus 2024 Cara Cek Daftar Penerima Bansos Juli 2024 Secara Online Cara Cek Bansos Juli 2024 Rp.2,4 Juta Melalui NIK KTP Secara Online Kategori Bansos PKH Sebesar Rp600 Ribu Sudah Cair, Cek Rekeningmu Sekarang Juga! + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Bansos PKH Sebesar Rp600 Ribu Sudah Cair, Cek Rekeningmu Sekarang Juga! Masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) mendapat kabar ... Cara Cek Pencairan Bansos Kemensos Periode November 2024 + + by Max Ki 31 Mei 2025 0 + + Cara Cek Pencairan Bansos Kemensos Periode November 2024 Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen melanjutkan program bantuan ... Cek Jadwal Penyaluran Bansos PKH November 2024 + + by Max Ki 28 Juni 2025 0 + + Cek Jadwal Penyaluran Bansos PKH November 2024 Sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) secara rutin memberikan ... Daftar Bansos 2024 via Online + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Daftar Bansos 2024 via Online Bantuan sosial (bansos) tahun 2024 adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan keuangan atau ... Syarat Dapatkan Bansos PKD Tahap 3 2024 Bagi Penerima KAJ + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Syarat Dapatkan Bansos PKD Tahap 3 2024 Bagi Penerima KAJ Penyaluran Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) tahap 3 oleh Pemerintah ... Cara Cek Bansos BPNT Juli-Agustus 2024 Melalui Aplikasi Cek Bansos + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Bansos BPNT Juli-Agustus 2024 Melalui Aplikasi Cek Bansos BPNT merupakan salah satu bansos yang masih rutin disalurkan oleh ... Daftar 4 Bansos yang Diprediksi Cair Awal Juli 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Daftar 4 Bansos yang Diprediksi Cair Awal Juli 2024 Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk menyediakan bantuan sosial (bansos) guna membantu ... Cara Cek Bansos Cair Juli – Agustus 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Bansos Cair Juli - Agustus 2024 Pada alokasi bansos untuk periode Juli hingga Agustus 2024, terdapat beberapa program ... Cara Cek Daftar Penerima Bansos Juli 2024 Secara Online + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Daftar Penerima Bansos Juli 2024 Secara Online Pemerintah Indonesia Kembali meluncurkan sejumlah program bantuan sosial atau bansos pada ... Cara Cek Bansos Juli 2024 Rp.2,4 Juta Melalui NIK KTP Secara Online + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Bansos Juli 2024 Rp.2,4 Juta Melalui NIK KTP Secara Online Penerimaan bantuan sosial (bansos) terutama bansos PKH merupakan ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_info-pkh_page_4_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_info-pkh_page_4_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..620269b7ca3ee98f006d20f6101f34fa476f7634 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_info-pkh_page_4_.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/info-pkh/page/4/ +title: "info PKH – Laman 4 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:27 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# info PKH – Laman 4 – Berita dan Informasi + +Mudah Cek PKH Januari 2025 dengan NIK KTP Tanpa Ribet Masyarakat kini dapat mengecek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga ... Siapa Saja yang Berhak Menerima Bansos PKH Tahun 2025? Ini Syarat dan Ketentuannya Salah satu bantuan sosial (bansos) berupa Program ... Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos PKH Penyandang Disabilitas Januari 2025 Pemerintah kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung penyandang ... Cair Awal Tahun 2025, Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Siap Dicairkan ke Pemilik NIK KTP Ini Pada awal tahun ... Cara Cek Pemilik KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024 Pemerintah sampai saat ini masih terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) ... Cara Cek Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendukung ... Berita Terkini Bansos PKH November 2024, Kapan Cair? Kabar mengenai pencairan bansos PKH atau Program Keluarga Harapan pada bulan November ... Apakah Bansos PKH November 2024 Sudah Cair? Cek Jadwal Penyalurannya Disini Pada bulan November 2024, Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial ... Bansos PKH November 2024 Segera Disalurkan, Segera Cek status Penerima Kabar terbaru mengenai penyaluran bansos PKH untuk periode November 2024. ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: info PKH Mudah Cek PKH Januari 2025 dengan NIK KTP Tanpa Ribet Siapa Saja yang Berhak Menerima Bansos PKH Tahun 2025? Ini Syarat dan Ketentuannya Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos PKH Penyandang Disabilitas Januari 2025 Cair Awal Tahun 2025, Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Siap Dicairkan ke Pemilik NIK KTP Ini Cara Cek Pemilik KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024 Cara Cek Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024 Berita Terkini Bansos PKH November 2024, Kapan Cair? Apakah Bansos PKH November 2024 Sudah Cair? Cek Jadwal Penyalurannya Disini Bansos PKH November 2024 Segera Disalurkan, Segera Cek status Penerima Kategori Mudah Cek PKH Januari 2025 dengan NIK KTP Tanpa Ribet + + by Max Ki 21 Maret 2025 0 + + Mudah Cek PKH Januari 2025 dengan NIK KTP Tanpa Ribet Masyarakat kini dapat mengecek penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga ... Siapa Saja yang Berhak Menerima Bansos PKH Tahun 2025? Ini Syarat dan Ketentuannya + + by Max Ki 21 Maret 2025 0 + + Siapa Saja yang Berhak Menerima Bansos PKH Tahun 2025? Ini Syarat dan Ketentuannya Salah satu bantuan sosial (bansos) berupa Program ... Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos PKH Penyandang Disabilitas Januari 2025 + + by Max Ki 20 Maret 2025 0 + + Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos PKH Penyandang Disabilitas Januari 2025 Pemerintah kembali menyalurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendukung penyandang ... Cair Awal Tahun 2025, Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Siap Dicairkan ke Pemilik NIK KTP Ini + + by Max Ki 21 Maret 2025 0 + + Cair Awal Tahun 2025, Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Siap Dicairkan ke Pemilik NIK KTP Ini Pada awal tahun ... Cara Cek Pemilik KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024 + + by Max Ki 21 Maret 2025 0 + + Cara Cek Pemilik KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024 Pemerintah sampai saat ini masih terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) ... Cara Cek Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024 + + by Max Ki 21 Maret 2025 0 + + Cara Cek Kriteria Penerima Bansos PKH Desember 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendukung ... Berita Terkini Bansos PKH November 2024, Kapan Cair? + + by Max Ki 31 Mei 2025 0 + + Berita Terkini Bansos PKH November 2024, Kapan Cair? Kabar mengenai pencairan bansos PKH atau Program Keluarga Harapan pada bulan November ... Apakah Bansos PKH November 2024 Sudah Cair? Cek Jadwal Penyalurannya Disini + + by Max Ki 28 Juni 2025 0 + + Apakah Bansos PKH November 2024 Sudah Cair? Cek Jadwal Penyalurannya Disini Pada bulan November 2024, Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial ... Bansos PKH November 2024 Segera Disalurkan, Segera Cek status Penerima + + by Max Ki 28 Juni 2025 0 + + Bansos PKH November 2024 Segera Disalurkan, Segera Cek status Penerima Kabar terbaru mengenai penyaluran bansos PKH untuk periode November 2024. ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_jadwal-bansos_page_2_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_jadwal-bansos_page_2_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fc15562ca37a4539226d7a542caaa53bb09f71e6 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_jadwal-bansos_page_2_.md @@ -0,0 +1,45 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/jadwal-bansos/page/2/ +title: "jadwal bansos – Laman 2 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:22 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# jadwal bansos – Laman 2 – Berita dan Informasi + +Simak Penyaluran Bansos BPNT Agustus 2024 Tahap 4, Segera Cek Status Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu ... Info Pencairan PKH Agustus 2024, Segera Cek Saldo dan Besaran Dana yang Diterima KPM Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) ... Cara Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Rp 600 Ribu Saldo dana senilai Rp 600.000 dari bantuan sosial (bansos) Program ... Jadwal Terbaru Penyaluran 4 Bansos yang Cair Agustus 2024, Mulai dari PKH Hingga PKD Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) masih ... Cara Cek Penerima Bansos PKH Menggunakan NIK KTP, Simak Jadwal Pencairannya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif pemerintah yang dirancang ... Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 3 Alokasi Juli 2024 Lewat HP Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) di ... Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Sebesar Rp 750 Ribu Lewat HP Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ... Insentif Saldo Dana Gratis Bansos PKH Cair ke Rekening KKS Juli 2024, Simak Informasi Lengkapnya Pada pertengahan bulan Juli 2024, ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: jadwal bansos Simak Penyaluran Bansos BPNT Agustus 2024 Tahap 4, Segera Cek Status Penerima Info Pencairan PKH Agustus 2024, Segera Cek Saldo dan Besaran Dana yang Diterima KPM Cara Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Rp 600 Ribu Jadwal Terbaru Penyaluran 4 Bansos yang Cair Agustus 2024, Mulai dari PKH Hingga PKD Cara Cek Penerima Bansos PKH Menggunakan NIK KTP, Simak Jadwal Pencairannya Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 3 Alokasi Juli 2024 Lewat HP Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Sebesar Rp 750 Ribu Lewat HP Insentif Saldo Dana Gratis Bansos PKH Cair ke Rekening KKS Juli 2024, Simak Informasi Lengkapnya Kategori Simak Penyaluran Bansos BPNT Agustus 2024 Tahap 4, Segera Cek Status Penerima + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Simak Penyaluran Bansos BPNT Agustus 2024 Tahap 4, Segera Cek Status Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu ... Info Pencairan PKH Agustus 2024, Segera Cek Saldo dan Besaran Dana yang Diterima KPM + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Info Pencairan PKH Agustus 2024, Segera Cek Saldo dan Besaran Dana yang Diterima KPM Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) ... Cara Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Rp 600 Ribu + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Rp 600 Ribu Saldo dana senilai Rp 600.000 dari bantuan sosial (bansos) Program ... Jadwal Terbaru Penyaluran 4 Bansos yang Cair Agustus 2024, Mulai dari PKH Hingga PKD + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Jadwal Terbaru Penyaluran 4 Bansos yang Cair Agustus 2024, Mulai dari PKH Hingga PKD Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) masih ... Cara Cek Penerima Bansos PKH Menggunakan NIK KTP, Simak Jadwal Pencairannya + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Penerima Bansos PKH Menggunakan NIK KTP, Simak Jadwal Pencairannya Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif pemerintah yang dirancang ... Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 3 Alokasi Juli 2024 Lewat HP + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 3 Alokasi Juli 2024 Lewat HP Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) di ... Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Sebesar Rp 750 Ribu Lewat HP + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cek Pencairan Bansos PKH Tahap 3 Sebesar Rp 750 Ribu Lewat HP Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ... Insentif Saldo Dana Gratis Bansos PKH Cair ke Rekening KKS Juli 2024, Simak Informasi Lengkapnya + + by Max Ki 30 Juni 2025 0 + + Insentif Saldo Dana Gratis Bansos PKH Cair ke Rekening KKS Juli 2024, Simak Informasi Lengkapnya Pada pertengahan bulan Juli 2024, ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_pencairan-pkh-ibu-hamil_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_pencairan-pkh-ibu-hamil_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..992e991f4c5bcdf38f5aaa4b483684738eb05064 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_pencairan-pkh-ibu-hamil_.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/pencairan-pkh-ibu-hamil/ +title: "pencairan pkh ibu hamil – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:25 +source_type: academic +quality_score: 67 +is_priority: false +--- + +# pencairan pkh ibu hamil – Berita dan Informasi + +Cara Mudah Daftar Bansos Ibu Hamil 2025 Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). ... Cara Mudah Cek Pencairan Dana Bansos Ibu Hamil Tahap 1 2025 Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: pencairan pkh ibu hamil Cara Mudah Daftar Bansos Ibu Hamil 2025 Cara Mudah Cek Pencairan Dana Bansos Ibu Hamil Tahap 1 2025 Kategori Cara Mudah Daftar Bansos Ibu Hamil 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Cara Mudah Daftar Bansos Ibu Hamil 2025 Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial (bansos). ... Cara Mudah Cek Pencairan Dana Bansos Ibu Hamil Tahap 1 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Cara Mudah Cek Pencairan Dana Bansos Ibu Hamil Tahap 1 2025 Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan sosial ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_syarat-menjadi-penerima-bpnt-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_syarat-menjadi-penerima-bpnt-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82c884e827928eb2aa921174a3482dc6dfc15d3a --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_syarat-menjadi-penerima-bpnt-2024_.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/syarat-menjadi-penerima-bpnt-2024/ +title: "Syarat Menjadi Penerima BPNT 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:05 +source_type: academic +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# Syarat Menjadi Penerima BPNT 2024 – Berita dan Informasi + +Syarat Lengkap Penerima BPNT Alokasi September 2024 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan ... Cara Cek Penerima BPNT 2024 sebagai Bantuan Pangan Rp400 Ribu dari Pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial ... Cara Lengkap Cek Syarat BPNT 2024 Untuk memastikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024 tersalurkan tepat sasaran, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan ... Daftar Penerima Bansos BPNT 2024: Cair Rp400.000 Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali hadir di tahun 2024 dengan total bantuan ... BPNT September 2024: Cek Syarat Penerimanya Pada tahun 2024, pemerintah telah melakukan penyesuaian jadwal pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang ... BPNT Agustus 2024 Kapan Cair? Simak Jadwal dan Cara Klaimnya Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: Syarat Menjadi Penerima BPNT 2024 Syarat Lengkap Penerima BPNT Alokasi September 2024 Cara Cek Penerima BPNT 2024 sebagai Bantuan Pangan Rp400 Ribu dari Pemerintah Cara Lengkap Cek Syarat BPNT 2024 Daftar Penerima Bansos BPNT 2024: Cair Rp400.000 BPNT September 2024: Cek Syarat Penerimanya BPNT Agustus 2024 Kapan Cair? Simak Jadwal dan Cara Klaimnya Kategori Syarat Lengkap Penerima BPNT Alokasi September 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Syarat Lengkap Penerima BPNT Alokasi September 2024 Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan ... Cara Cek Penerima BPNT 2024 sebagai Bantuan Pangan Rp400 Ribu dari Pemerintah + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Penerima BPNT 2024 sebagai Bantuan Pangan Rp400 Ribu dari Pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial ... Cara Lengkap Cek Syarat BPNT 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Lengkap Cek Syarat BPNT 2024 Untuk memastikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2024 tersalurkan tepat sasaran, pemerintah menetapkan beberapa persyaratan ... Daftar Penerima Bansos BPNT 2024: Cair Rp400.000 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Daftar Penerima Bansos BPNT 2024: Cair Rp400.000 Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) kembali hadir di tahun 2024 dengan total bantuan ... BPNT September 2024: Cek Syarat Penerimanya + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + BPNT September 2024: Cek Syarat Penerimanya Pada tahun 2024, pemerintah telah melakukan penyesuaian jadwal pencairan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang ... BPNT Agustus 2024 Kapan Cair? Simak Jadwal dan Cara Klaimnya + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + BPNT Agustus 2024 Kapan Cair? Simak Jadwal dan Cara Klaimnya Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang ... diff --git a/raw/validnews.id_nasional_p3ke-jadi-data-percepat-penanganan-kemiskinan-ekstrem.md b/raw/validnews.id_nasional_p3ke-jadi-data-percepat-penanganan-kemiskinan-ekstrem.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d7babf96cfef4846d47cdfd55d253705d37da2d4 --- /dev/null +++ b/raw/validnews.id_nasional_p3ke-jadi-data-percepat-penanganan-kemiskinan-ekstrem.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://validnews.id/nasional/p3ke-jadi-data-percepat-penanganan-kemiskinan-ekstrem +title: "P3KE Jadi Data Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem" +domain: validnews.id +crawl_date: 2026-03-09 22:51:47 +source_type: news +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# P3KE Jadi Data Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem + +logo Selamat Logo twitter facebook instagram youtube Selasa, 10 Maret 2026 NASIONAL 04 Oktober 2022 12:28 WIB P3KE Jadi Data Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem P3KE memadukan data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data BPS. Penulis: Oktarina Paramitha Sandy Editor: Leo Wisnu Susapto JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah menyiapkan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem. “Data tersebut dibuat by name by address dan sudah diverifikasi dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data dari BPS,” papar Muhadjir dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (4/10). Dengan adanya data ini, Muhadjir harap, berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran. Oleh karena itu, bantuan yang diberikan bisa menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan. “Diharapkan tidak ada lagi salah sasaran, tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran,” lanjut Muhadjir seperti dia utarakan dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau. Untuk itu, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan. Menurutnya, pemerintah daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran, dan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat. Dengan demikian, mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah. “Perlu dipastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin ini betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada,” sambung Muhadjir. Muhadjir juga meminta kepada pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau, Syamsuar mengungkapkan, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau berdasarkan data BPS Maret 2022 sebesar 1,40%, atau sebesar 100.330 jiwa. Sementara itu, jumlah persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 6,78% atau sebesar 485.030 jiwa. Terkait hal tersebut, Syamsuar mengatakan, pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota telah berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya. Pihaknya pun telah menjalankan berbagai upaya, mulai dari strategi pengurangan beban sosial melalui bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan sosial, dan juga strategi pengurangan kantong kemiskinan dengan perbaikan lingkungan kumuh. “Harapan Pak Presiden kita bisa melakukan tugas bersama Pemerintah, TNI-Polri kejaksaan, swasta dalam rangka bersama-sama menurunkan stunting di Indonesia termasuk pengendalian inflasi,” urai Syamsuar. Bagikan ke: Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn Share on Whatsapp KOMENTAR Silahkan login untuk memberikan komentarLoginatauDaftar INFOGRAFIS Tren Venir Gigi Dari Kacamata Sosiolog diff --git a/raw/wuling.id_air-ev.md b/raw/wuling.id_air-ev.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4a94193595a7031c83a291a65437dc736094548f --- /dev/null +++ b/raw/wuling.id_air-ev.md @@ -0,0 +1,1961 @@ +--- +url: https://wuling.id/air-ev +title: "New Air EV- Spesifikasi, Fitur, Varian dan Harga Terbaru 2026 | Wuling" +domain: wuling.id +crawl_date: 2026-03-14 14:50:51 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# New Air EV: Spesifikasi, Fitur, Varian dan Harga Terbaru 2026 | Wuling + +*Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya *Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya *Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya Wuling Indonesian Command Wuling Remote Control App Wuling New Air ev merupakan mobil listrik pertama Wuling yang mengusung desain future-tech . Dengan tagline “ Drive For A Green Life”, kendaraan cerdas ini menawarkan smart driving experience dengan fitur-fitur canggih yang disematkan, sehingga membuat perjalanan Anda terasa lebih mudah dan nyaman. Sebelumnya, Mobil listrik Air ev telah dipercaya menjadi Official Car Partner 6 Ajang Internasional Kenegaraan (G20, Asean Summit, AIS, WWF, HLF-MSP IAF) sebagai mobilitas para delegasi serta organisasi internasional hingga bulan September 2024. Sebagai kendaraan listrik yang dipercaya dalam ajang besar tersebut, Wuling New Air ev dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti IoV (Internet of Vehicle) atau Real-time Vehicle Monitoring via My Wuling+ App. Mobil ini juga memiliki fitur perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama, yaitu WIND (Wuling Indonesian Command). Selain itu, terdapat fitur Easy Home Charging yang memungkinkan pengguna mengisi daya dengan lebih mudah. Wuling New Air ev memiliki dimensi yang compact dengan panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm dan tinggi 1.631 mm. Mobil ini dapat menampung hingga empat penumpang dengan nyaman. Sistem suspensi McPherson Strut di bagian depan dan 3-link Coil Spring di belakang memastikan pengalaman berkendara yang lebih stabil. Manuver di jalanan kota pun semakin mudah berkat Electric Power Steering yang responsif. Dari sisi eksterior, mobil ini menggunakan velg 12 inci dengan full cap dan ban berukuran 145/70 R12. Desain velg 3-spoke aerodinamis tidak hanya memperkuat tampilan modern, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi hambatan udara. Sistem pengereman depan sudah menggunakan rem cakram, sedangkan di bagian belakang, varian Lite dilengkapi rem drum, sementara varian Pro hadir dengan rem cakram untuk performa pengereman yang lebih optimal. Mobil listrik Wuling New Air ev ditenagai oleh motor listrik Permanent Magnet Synchronous Motor yang menghasilkan tenaga maksimal 30 kW dan torsi puncak 110 Nm. Transmisi Single Reduction Gear membuatnya lebih efisien untuk penggunaan di lingkungan perkotaan. Wuling New Air ev menggunakan baterai Lithium Ferro-Phosphate dengan rating IP67, yang memastikan ketahanan terhadap debu dan air. Mobil listrik ini hadir dalam dua pilihan kapasitas baterai. Varian Air ev Lite 200 km dilengkapi baterai 17,3 kWh, yang mampu menempuh jarak hingga 200 kilometer dalam sekali pengisian daya. Sementara itu, varian Air ev Lite 300 km dan Air ev Pro 300 km menggunakan baterai 26,7 kWh, yang memungkinkan perjalanan hingga 300 kilometer dalam satu kali pengisian penuh. Dari segi keselamatan, Wuling New Air ev dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Sistem pengeremannya sudah didukung Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-force Distribution (EBD) untuk meningkatkan kontrol saat mengerem. Pada tipe Air ev Pro, tersedia tambahan Electronic Stability Control (ESC) dan Hill Hold Control (HHC) yang menjaga kestabilan kendaraan, terutama di tanjakan. Mobil ini juga dilengkapi Tire Pressure Monitoring System (TPMS) untuk memantau tekanan ban secara real-time serta sensor radar mundur yang meningkatkan keamanan saat parkir. Untuk keamanan keluarga, Wuling New Air ev menghadirkan dua pengait kursi keselamatan anak ISOFIX, memastikan perjalanan lebih aman bagi penumpang kecil. Menambah daya tariknya, Wuling New Air ev kini menghadirkan warna interior dan kursi terbaru, Tamarind Sunset. Terinspirasi dari nuansa coklat yang mengingatkan pada asam jawa atau "tamarind", warna ini dipadukan dengan kehangatan pantulan cahaya matahari terbenam di hamparan garis pantai Indonesia. Kombinasi ini menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di dalam kabin, memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan menenangkan bagi para penumpang. Dengan desain eksterior yang tampil stylish dan modern, Wuling New Air ev menawarkan lima pilihan warna istimewa yang terdiri dari Pristine White, Avocado Green, Lemon Yellow, Peach Pink, dan Galaxy Blue. Wuling New Air ev ini pun punya eksterior unik sehingga bisa menjadi ide bagi pemilik mobil melakukan modifikasi warna atau tambahan aksesoris mobil. Melengkapi pilihan yang ada, Wuling New Air ev kini menghadirkan varian warna terbaru Starry Black. Warna hitam yang elegan dan berani ini dirancang untuk memenuhi permintaan pelanggan di Indonesia, sekaligus memperluas daya tarik kendaraan. Dengan semakin beragamnya pilihan warna, Wuling New Air ev semakin memperkuat posisinya sebagai kendaraan listrik yang stylish, inovatif, dan sesuai dengan gaya hidup modern. Wuling Air ev memiliki tiga varian, yaitu tipe tertinggi Air ev Long Range, lalu Air ev Standard Range dan tipe terbaru yaitu Air ev Lite untuk kebutuhan operasional. Kehadiran tiga varian ini memiliki sedikit perbedaan pada beberapa fitur, meski begitu tetap mengedepankan performa baterai yang tahan air. Berikut ketiga perbedaan varian tersebut. Bagi pengguna yang menginginkan pengalaman berkendara premium, mobil listrik Wuling Air ev Pro 300 km hadir dengan desain dan fitur lebih lengkap serta mewah. Dengan kapasitas baterai 26,7 kWh, Air ev Pro menawarkan jarak tempuh hingga 300 km, sama seperti varian 300 km lainnya. Namun, Pro 300 km dilengkapi sejumlah upgrade yang meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. Desain eksteriornya menonjol dengan warna ganda, lampu LED pada side mirror, logo Wuling yang menyala, extended horizon lamp, dan wiper frameless, memberikan tampilan yang lebih modern dan premium. Di bagian interior, Air ev Pro 300 km hadir dengan cluster meter TFT 10,25 inci yang lebih besar dan canggih, jok serta kemudi berbahan premium yang dilapisi kulit untuk kesan lebih mewah. Varian tertinggi dari New Air ev ini juga memiliki fitur multimedia Dual Screen 10,25 inci yang luas dan nyaman dipandang, serta center console futuristik untuk penyimpanan dan transmission knob. Meskipun memiliki ruang kabin untuk empat penumpang, kabinnya tetap terasa lega dengan setir yang dibalut bahan kulit elegan. Fitur keamanan pada varian ini semakin lengkap dengan tambahan sensor parkir dan kamera mundur, sementara standar keamanannya mencakup dua airbags, EBS, EBD, serta Electronic Stability Control (ESC) untuk memastikan stabilitas mobil tetap terjaga di jalur yang tepat. Wuling Air ev Lite 300 km merupakan tipe mobil listrik yang menawarkan peningkatan dari segi jarak tempuh, mampu menempuh hingga 300 km berkat kapasitas baterai 26,7 kWh. Dengan jangkauan yang lebih jauh, varian ini sangat cocok untuk pengguna yang membutuhkan mobilitas lebih fleksibel, baik untuk perjalanan jauh maupun keperluan sehari-hari. Seperti varian Lite 200 km, Air ev Lite 300 km juga dilengkapi dengan sistem kemudi Electric Power Steering, suspensi McPherson di depan, dan 3-link coil spring di belakang, yang memberikan kenyamanan optimal saat berkendara. Pada bagian eksterior, varian ini hadir dengan warna body tunggal dan desain simpel, sementara di interior, terdapat cluster meter TFT 7 inci yang lebih modern. Fitur lainnya termasuk rotary gear selector dan jok berbahan sintetis. Meskipun tidak se-premium varian Pro, Air ev Lite 300 km tetap menawarkan fitur keamanan yang solid, seperti sistem rem cakram depan dan drum belakang, yang menjaga kestabilan selama berkendara sehari-hari. Kualitas baterainya pun sudah memenuhi standar IP67 Waterproof Battery, yang tahan terhadap genangan air dan hujan, serta didukung dengan easy home charging system untuk kenyamanan pengisian daya di rumah. New Air ev Lite 200 km mengusung bodi compact yang mudah dikendarai ( easy to use ) serta nyaman ditempati empat penumpang dalam ruang kabin. Memiliki lima pilihan varian warna yang sama seperti tipe Lite 300 km dan Pro 300 km, namun hanya tersedia dalam konfigurasi one-tone body color. Pada interior, tipe Wuling New Air ev Lite 200 km juga sudah dilengkapi fitur penting seperti Electric Power Window , Multifunction Steering Wheel dan USB Charging Port . Pemilik New Air ev dapat memonitor kondisi mobil melalui aplikasi MyWuling+. Performa sumber listrik Wuling New Air ev Lite ini juga sudah mumpuni berkat penggunaan baterai lithium ferro-phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWH dengan kemampuan jarak tempuh hingga 200 kilometer yang nyaman dipakai kebutuhan operasional harian. Harga Wuling New Air ev tahun 2026 di Indonesia mulai dari Rp214 juta untuk tipe Air ev Lite 200 km, kemudian 251 juta untuk tipe New Air ev Lite 300 km, hingga Rp307 juta untuk varian tertinggi New Air ev Pro 300 km. Wuling New Air ev hadir dengan harga terbaru OTR Jakarta yang kompetitif, menawarkan opsi sesuai kebutuhan pengguna. Dengan harga tersebut, Wuling New Air ev tetap menjadi pilihan menarik di segmen mobil listrik, berkat kombinasi teknologi canggih, efisiensi tinggi, dan desain futuristik yang cocok untuk mobilitas perkotaan. Ingin beli Wuling New Air ev baru, bukan bekas, di 2026? Wuling menjual New Air ev di ev dealer. Kami jual Wuling New Air ev di daerah seperti di Pekanbaru, Kota Medan, Badung, Makassar, Balikpapan, Denpasar, Kabupaten Banjar, Bandung, Batam, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Surabaya, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kota Cimahi, Kota Depok, Cirebon, Jambi, Kupang, Kendari, Magelang, Bandar Lampung, Malang, Kota Mataram, Kota Manado, Kota Padang, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Palu, Semarang, Samarinda, dan Yogyakarta. Air ev adalah pilihan kendaraan ideal untuk aktivitas sehari-hari berkat efisiensi energi yang tinggi, biaya perawatan yang minim, serta kepemilikan yang lebih ekonomis. Dengan teknologi listrik yang andal dan garansi seumur hidup untuk tiga komponen utama ev, nikmati pengalaman berkendara bebas khawatir tanpa biaya bahan bakar atau servis mahal. Saatnya beralih ke kendaraan listrik yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan nyaman bersama Air ev! Find EV Charging Buying Consultation Test Drive Find A Dealer Find EV Charging Buying Consultation Test Drive Find A Dealer New Air ev Tipe New Air ev Color Variant Pelayanan home charging wuling Wuling Technology Awards 3ASY bareng New Air ev Easy to Drive Easy to Own Easy to Charge Feature PROVEN & TESTED BATTERY, IP67 EASY HOME CHARGING SYSTEM SOCKET BOX CHARGING PILLAR INTEGRATED FLOATING WIDESCREEN AND SMART START SYSTEM ILLUMINOUS WULING LOGO AERO-CRAFT CABIN WINDOW INTERIOR TRIM SYNTHETIC LEATHER SEAT* LEATHER-COVERED STEERING WHEEL* FULL COLOR METER CLUSTER FUTURISTIC CENTER CONSOLE* EASY TO PARK WITH REAR PARKING CAMERA Specification Produk Lainnya Wuling New Air ev New Air ev Pro Long Range New Air ev Lite Long Range New Air ev Lite Standard Range Internet of Vehicle Wuling Indonesian Command Advanced Driver Assistance System Advanced Driver Assistance System Advanced Driver Assistance System Spesifikasi Utama Wuling New Air ev Spesifikasi Teknis Wuling New Air ev Konfigurasi New Wuling Air ev Warna Wuling New Air ev Varian Wuling New Air ev Harga Wuling New Air ev 2026 Jual Wuling New Air ev 2026 New Air ev + + + + Harga Transaksi Jakarta Mulai + Rp 214 Jutaan* + + + + + + + EV Calculator + + + + + + + Pesan Sekarang Tipe + + + + + Pilihan Warna + + + + + + Technology + + + + + + Feature + + + + + Specification + + + + + + Tipe + Pilihan Warna + + Technology + + Feature + Specification Tipe New Air ev + + + + + + + + + + + + New Air ev Pro Long Range + + Harga Mulai + Rp 307 Jutaan* + Kota: Jakarta + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + + + 200 / 300 KM + + + + + + Pesan Sekarang + + + + Download Brosur + + + + + + + Bandingkan Mobil + + + + + + + + + + + + + New Air ev Lite Long Range + + Harga Mulai + Rp 251 Jutaan* + Kota: Jakarta + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + + 200 / 300 KM + + + + + Pesan Sekarang + + + + Download Brosur + + + + + + + Bandingkan Mobil + + + + + + + + + + + + + New Air ev Lite Standard Range + + Harga Mulai + Rp 214 Jutaan* + Kota: Jakarta + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + + 200 / 300 KM + + + + + Pesan Sekarang + + + + Download Brosur + + + + + + + Bandingkan Mobil Color Variant + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pro + Lite + + + + Pro + Lite + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pristine White + + *Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya + + + + + Pesan Sekarang + + + + + + + Download Brosur + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pristine White + + *Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya + + + + + Pesan Sekarang + + + + + + + + *Pilihan warna mungkin sedikit berbeda dengan warna mobil sebenarnya + + + + Pesan Sekarang + + + + + Download Brosur Pelayanan home charging wuling + + + Nikmati kemudahan isi daya mobil listrik di rumah Anda. Lihat detail dan download layanan Home Charging dari Wuling sekarang! + + + Selengkapnya Wuling Technology + + + + + + + + + Wuling Indonesian Command + + + + + + + + + + + + Wuling Remote Control App Awards + + + + + + Internet of Vehicle + + + + + + + + Wuling Indonesian Command + + + + + + + + Advanced Driver Assistance System + + + + + + + Advanced Driver Assistance System + + + + + + + Advanced Driver Assistance System 3ASY bareng New Air ev + + + + + + Easy to Drive + Tak perlu cemas soal ganjil-genap atau jalan sempit! Desain compact buat Wuling New Air ev mudah dikendarai, diparkir, dan jadi pilihan mobilitas harian yang praktis. Sekali charge, bisa menempuh sampai 300 km! Dilengkapi fitur pintar seperti Hill Hold Control (HHC) untuk keamanan di tanjakan dan WIND (Wuling Indonesian Command), New Air ev siap menemani aktivitas harianmu tanpa hambatan. + + + + Easy to Own + New Air ev cocok untuk menjadi pilihan kendaraan sehari-harimu karena hemat biaya energi, irit biaya perawatan, dan biaya kepemilikan lebih terjangkau. Ditenagai teknologi listrik yang efisien dan garansi seumur hidup untuk tiga komponen inti EV, nikmati perjalanan tanpa beban biaya atau servis mahal. Saatnya beralih ke kendaraan listrik yang hemat, modern, dan nyaman bersama New Air ev! + + + + Easy to Charge + Mulai hari dengan penuh energi! Cukup charge setiap malam dan bangun pagi dengan baterai penuh. Pengisian daya New Air ev mudah dilakukan di rumah dengan minimum 2200W, ideal untuk penggunaan harian. Wuling juga menyediakan layanan pemasangan home charger di rumah untuk setiap pembeli baru New Air ev. + + + + + Easy to Drive + Easy to Own + Easy to Charge Feature + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PROVEN & TESTED BATTERY, IP67 + + + + EASY HOME CHARGING SYSTEM + + + + SOCKET BOX + + + + CHARGING PILLAR + + + + + + + INTEGRATED FLOATING WIDESCREEN AND SMART START SYSTEM + + + + + + + ILLUMINOUS WULING LOGO + During Stationary Position (Standard Range & Lite) During Stationary & Driving (Long Range) + + + + AERO-CRAFT CABIN WINDOW + + + + + + + INTERIOR TRIM + Roomy 4 seater with new "Tamarind Sunset" interior + + + SYNTHETIC LEATHER SEAT* + *Long Range Type + + + LEATHER-COVERED STEERING WHEEL* + *Long Range Type + + + FULL COLOR METER CLUSTER + 7” TFT (Standard Range & Lite) 10.25” TFT (Long Range) + + + FUTURISTIC CENTER CONSOLE* + *Long Range Type + + + + + EASY TO PARK WITH REAR PARKING CAMERA + + + + + + + + + + + + Main Battery & Powertrain + Integrated Floating Widescreen + Exterior + Interior + Rear Parking Camera Specification + + + + + New Air ev Lite 200 KM + + + New Air ev Lite 300 KM + + + New Air ev Pro 300 KM + + + + + + + + + + + + + + + + Length x Width x Height (mm) + + 2,974 x 1,505 x 1,631 + + + Wheelbase (mm) + + 2,010 + + + Seat capacity + + 4 + + + Suspension + + McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) + + + Wheel and tire + + 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 + + + Brakes + + Disc (Front) + Drum (Rear) + + + Steering + + Electric Power Steering + + + + + + + + + + + + Battery type + + Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating + + + Battery capacity / Rated voltage + + 26.7 kWh / 115 V + + + Range + + UP TO 300 Km + + + Drive motor + + Permanent Magnet Synchronous Motor; 30 kW, 110 Nm + + + Transmission + + Single reduction gear + + + + + + + + + + + + + + Body Color + + Single Tone + + + LED Turn Signal on Side Mirror + + Yes + + + Illuminous Wuling Logo + + No + + + Extended Horizon Lamp + + No + + + Frameless Wiper + + No + + + + + + + + + + + + + + Interior Color + + Tamarind Sunset + + + Full Color Meter Cluster + + 7” TFT + + + Distinctive Rotary Gear Selector + + Yes + + + Synthetic Leather Seats + + No + + + Leather-covered Steering Wheel + + No + + + + + + + + + + + + + + + Airbags + + Driver Side + + + ABS and EBD + + Yes + + + Electronic Stability Control (ESC) + + No + + + Electric Parking Brake with Automatic Vehicle Holding + + No + + + Hill Hold Control (HHC) + + No + + + ISOFIX + + Yes + + + Sound Module for Pedestrian Warning + + Yes + + + Tire Pressure Monitoring System (TPMS) + + Yes + + + Rear Parking Sensor and Camera + + No + + + Auto Door Unlock Upon Impact + + Yes + + + Immobilizer and Anti-theft Alarm + + Yes + + + + + + + + + + + + + + + 10.25" Integrated Floating Wide Screen + + No + + + Electric Mirror + + No + + + Auto Up/Down + Anti Pinch on All Windows + + Yes + + + Multifunction Steering Wheel + + Yes + + + Smart Start System and Keyless Entry + + No + + + 12 V Power Outlet + 18 W USB Charging Port + + Yes + + + Speakers + + 1 + + + AM/FM Radio, USB, Bluetooth + + Yes + + + Wuling Indonesian Voice Command (WIND) + + No + + + Real-time Vehicle Monitoring via My Wuling+ App + + Yes + + + Internet of Vehicle + + No + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Length x Width x Height (mm) + + 2,974 x 1,505 x 1,631 + + + Wheelbase (mm) + + 2,010 + + + Seat capacity + + 4 + + + Suspension + + McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) + + + Wheel and tire + + 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 + + + Brakes + + Disc (Front) + Drum (Rear) + + + Steering + + Electric Power Steering + + + + + + + + + + + + Battery type + + Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating + + + Battery capacity / Rated voltage + + 17.3 kWh / 115 V + + + Range + + UP TO 200 Km + + + Drive motor + + Permanent Magnet Synchronous Motor; 30 kW, 110 Nm + + + Transmission + + Single reduction gear + + + + + + + + + + + + + + Body Color + + Single Tone + + + LED Turn Signal on Side Mirror + + Yes + + + Illuminous Wuling Logo + + No + + + Extended Horizon Lamp + + No + + + Frameless Wiper + + No + + + + + + + + + + + + + + Interior Color + + Tamarind Sunset + + + Full Color Meter Cluster + + 7” TFT + + + Distinctive Rotary Gear Selector + + Yes + + + Synthetic Leather Seats + + No + + + Leather-covered Steering Wheel + + No + + + + + + + + + + + + + + + Airbags + + Driver Side + + + ABS and EBD + + Yes + + + Electronic Stability Control (ESC) + + No + + + Electric Parking Brake with Automatic Vehicle Holding + + No + + + Hill Hold Control (HHC) + + No + + + ISOFIX + + Yes + + + Sound Module for Pedestrian Warning + + Yes + + + Tire Pressure Monitoring System (TPMS) + + Yes + + + Rear Parking Sensor and Camera + + No + + + Auto Door Unlock Upon Impact + + Yes + + + Immobilizer and Anti-theft Alarm + + Yes + + + + + + + + + + + + + + + 10.25" Integrated Floating Wide Screen + + No + + + Electric Mirror + + No + + + Auto Up/Down + Anti Pinch on All Windows + + Yes + + + Multifunction Steering Wheel + + Yes + + + Smart Start System and Keyless Entry + + No + + + 12 V Power Outlet + 18 W USB Charging Port + + Yes + + + Speakers + + 1 + + + AM/FM Radio, USB, Bluetooth + + Yes + + + Wuling Indonesian Voice Command (WIND) + + No + + + Real-time Vehicle Monitoring via My Wuling+ App + + Yes + + + Internet of Vehicle + + No + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Length x Width x Height (mm) + + 2,974 x 1,505 x 1,631 + + + Wheelbase (mm) + + 2,010 + + + Seat capacity + + 4 + + + Suspension + + McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) + + + Wheel and tire + + 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 + + + Brakes + + Disc (Front) + Disc (Rear) + + + Steering + + Electric Power Steering + + + + + + + + + + + + Battery type + + Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating + + + Battery capacity / Rated voltage + + 26.7 kWh / 115 V + + + Range + + UP TO 300 Km + + + Drive motor + + Permanent Magnet Synchronous Motor; 30 kW, 110 Nm + + + Transmission + + Single reduction gear + + + + + + + + + + + + + + Body Color + + Dual Tone + + + LED Turn Signal on Side Mirror + + Yes + + + Illuminous Wuling Logo + + Yes + + + Extended Horizon Lamp + + Yes + + + Frameless Wiper + + Yes + + + + + + + + + + + + + + Interior Color + + Tamarind Sunset + + + Full Color Meter Cluster + + 10.25” TFT + + + Distinctive Rotary Gear Selector + + Yes + + + Synthetic Leather Seats + + Yes + + + Leather-covered Steering Wheel + + Yes + + + + + + + + + + + + + + + Airbags + + Driver + Passenger + + + ABS and EBD + + Yes + + + Electronic Stability Control (ESC) + + Yes + + + Electric Parking Brake with Automatic Vehicle Holding + + Yes + + + Hill Hold Control (HHC) + + Yes + + + ISOFIX + + Yes + + + Sound Module for Pedestrian Warning + + Yes + + + Tire Pressure Monitoring System (TPMS) + + Yes + + + Rear Parking Sensor and Camera + + Yes + + + Auto Door Unlock Upon Impact + + Yes + + + Immobilizer and Anti-theft Alarm + + Yes + + + + + + + + + + + + + + + 10.25" Integrated Floating Wide Screen + + Yes + + + Electric Mirror + + Yes + + + Auto Up/Down + Anti Pinch on All Windows + + Yes + + + Multifunction Steering Wheel + + Yes + + + Smart Start System and Keyless Entry + + Yes + + + 12 V Power Outlet + 18 W USB Charging Port + + Yes + + + Speakers + + 4 + + + AM/FM Radio, USB, Bluetooth + + Yes + + + Wuling Indonesian Voice Command (WIND) + + Yes + + + Real-time Vehicle Monitoring via My Wuling+ App + + Yes + + + Internet of Vehicle + + Yes + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Length x Width x Height (mm) + + 2,974 x 1,505 x 1,631 + + + Wheelbase (mm) + + 2,010 + + + Seat capacity + + 4 + + + Suspension + + McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) + + + Wheel and tire + + 12” steel wheel; 145/70R12 + + + Brakes + + Disc (Front) + Drum (Rear) + + + Steering + + Electric Power Steering + + + + + + + + + + + + Battery type + + Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating + + + Battery capacity / Rated voltage + + 17.3 kWh / 115 V + + + Range + + UP TO 200 Km + + + Drive motor + + 30 kW, rear wheel drive + + + Transmission + + Single reduction gear + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Intelegent Digital Car + + + + + + + Download Brosur Produk Lainnya + + + + + + + + + Darion EV + + Harga Mulai + + Rp 399.000.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + Darion PHEV + + Harga Mulai + + Rp 449.000.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + New BinguoEV + + Harga Mulai + + Rp 318 Jutaan* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + New Cloud EV + + Harga Mulai + + Rp 415 Jutaan* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + Mitra EV + + Harga Mulai + + Rp 328.000.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + New Almaz RS + + Harga Mulai + + Rp 405.000.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + New Alvez + + Harga Mulai + + Rp 217.000.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + New Cortez + + Harga Mulai + + Rp 307.300.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + Cortez S + + Harga Mulai + + Rp 266.500.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + New Confero S + + Harga Mulai + + Rp 210.700.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + New Confero + + Harga Mulai + + Rp 188.300.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + Formo S + + Harga Mulai + + Rp 167.800.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + Formo Max + + Harga Mulai + + Rp 168.000.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya + + + + + + + + + + Formo + + Harga Mulai + + Rp 155.700.000* + + Kota: Jakarta + + *Harga berlaku dari 1 Januari 2026 + + + + + Selengkapnya Saya Tertarik + + + + + + + + Daftar Harga + + + + + + + + + Download Brosur + + + + + + + + + Promo & Deals + + + + + + + + + Find A Dealer + + + + + + + + + Konsultasi Pembelian + + + + + + + + + Test Drive Wuling New Air ev + + Wuling New Air ev merupakan mobil listrik pertama Wuling yang mengusung desain future-tech . Dengan tagline “ Drive For A Green Life”, kendaraan cerdas ini menawarkan smart driving experience dengan fitur-fitur canggih yang disematkan, sehingga membuat perjalanan Anda terasa lebih mudah dan nyaman. Sebelumnya, Mobil listrik Air ev telah dipercaya menjadi Official Car Partner 6 Ajang Internasional Kenegaraan (G20, Asean Summit, AIS, WWF, HLF-MSP IAF) sebagai mobilitas para delegasi serta organisasi internasional hingga bulan September 2024. + Sebagai kendaraan listrik yang dipercaya dalam ajang besar tersebut, Wuling New Air ev dilengkapi dengan teknologi canggih, seperti IoV (Internet of Vehicle) atau Real-time Vehicle Monitoring via My Wuling+ App. Mobil ini juga memiliki fitur perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama, yaitu WIND (Wuling Indonesian Command). Selain itu, terdapat fitur Easy Home Charging yang memungkinkan pengguna mengisi daya dengan lebih mudah. + + + Spesifikasi Utama Wuling New Air ev + Wuling New Air ev memiliki dimensi yang compact dengan panjang 2.974 mm, lebar 1.505 mm dan tinggi 1.631 mm. Mobil ini dapat menampung hingga empat penumpang dengan nyaman. Sistem suspensi McPherson Strut di bagian depan dan 3-link Coil Spring di belakang memastikan pengalaman berkendara yang lebih stabil. Manuver di jalanan kota pun semakin mudah berkat Electric Power Steering yang responsif. + Dari sisi eksterior, mobil ini menggunakan velg 12 inci dengan full cap dan ban berukuran 145/70 R12. Desain velg 3-spoke aerodinamis tidak hanya memperkuat tampilan modern, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dengan mengurangi hambatan udara. Sistem pengereman depan sudah menggunakan rem cakram, sedangkan di bagian belakang, varian Lite dilengkapi rem drum, sementara varian Pro hadir dengan rem cakram untuk performa pengereman yang lebih optimal. + + + + Spesifikasi Teknis Wuling New Air ev + Mobil listrik Wuling New Air ev ditenagai oleh motor listrik Permanent Magnet Synchronous Motor yang menghasilkan tenaga maksimal 30 kW dan torsi puncak 110 Nm. Transmisi Single Reduction Gear membuatnya lebih efisien untuk penggunaan di lingkungan perkotaan. + Wuling New Air ev menggunakan baterai Lithium Ferro-Phosphate dengan rating IP67, yang memastikan ketahanan terhadap debu dan air. Mobil listrik ini hadir dalam dua pilihan kapasitas baterai. + Varian Air ev Lite 200 km dilengkapi baterai 17,3 kWh, yang mampu menempuh jarak hingga 200 kilometer dalam sekali pengisian daya. Sementara itu, varian Air ev Lite 300 km dan Air ev Pro 300 km menggunakan baterai 26,7 kWh, yang memungkinkan perjalanan hingga 300 kilometer dalam satu kali pengisian penuh. + + + Konfigurasi New Wuling Air ev + Dari segi keselamatan, Wuling New Air ev dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Sistem pengeremannya sudah didukung Anti-lock Braking System (ABS) dan Electronic Brake-force Distribution (EBD) untuk meningkatkan kontrol saat mengerem. + Pada tipe Air ev Pro, tersedia tambahan Electronic Stability Control (ESC) dan Hill Hold Control (HHC) yang menjaga kestabilan kendaraan, terutama di tanjakan. Mobil ini juga dilengkapi Tire Pressure Monitoring System (TPMS) untuk memantau tekanan ban secara real-time serta sensor radar mundur yang meningkatkan keamanan saat parkir. + Untuk keamanan keluarga, Wuling New Air ev menghadirkan dua pengait kursi keselamatan anak ISOFIX, memastikan perjalanan lebih aman bagi penumpang kecil. + + + Warna Wuling New Air ev + Menambah daya tariknya, Wuling New Air ev kini menghadirkan warna interior dan kursi terbaru, Tamarind Sunset. Terinspirasi dari nuansa coklat yang mengingatkan pada asam jawa atau "tamarind", warna ini dipadukan dengan kehangatan pantulan cahaya matahari terbenam di hamparan garis pantai Indonesia. Kombinasi ini menciptakan suasana yang tenang dan nyaman di dalam kabin, memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan dan menenangkan bagi para penumpang. + Dengan desain eksterior yang tampil stylish dan modern, Wuling New Air ev menawarkan lima pilihan warna istimewa yang terdiri dari Pristine White, Avocado Green, Lemon Yellow, Peach Pink, dan Galaxy Blue. Wuling New Air ev ini pun punya eksterior unik sehingga bisa menjadi ide bagi pemilik mobil melakukan modifikasi warna atau tambahan aksesoris mobil. + Melengkapi pilihan yang ada, Wuling New Air ev kini menghadirkan varian warna terbaru Starry Black. Warna hitam yang elegan dan berani ini dirancang untuk memenuhi permintaan pelanggan di Indonesia, sekaligus memperluas daya tarik kendaraan. Dengan semakin beragamnya pilihan warna, Wuling New Air ev semakin memperkuat posisinya sebagai kendaraan listrik yang stylish, inovatif, dan sesuai dengan gaya hidup modern. + + + Varian Wuling New Air ev + Wuling Air ev memiliki tiga varian, yaitu tipe tertinggi Air ev Long Range, lalu Air ev Standard Range dan tipe terbaru yaitu Air ev Lite untuk kebutuhan operasional. Kehadiran tiga varian ini memiliki sedikit perbedaan pada beberapa fitur, meski begitu tetap mengedepankan performa baterai yang tahan air. Berikut ketiga perbedaan varian tersebut. + + + Wuling New Air ev Pro 300 km + Bagi pengguna yang menginginkan pengalaman berkendara premium, mobil listrik Wuling Air ev Pro 300 km hadir dengan desain dan fitur lebih lengkap serta mewah. Dengan kapasitas baterai 26,7 kWh, Air ev Pro menawarkan jarak tempuh hingga 300 km, sama seperti varian 300 km lainnya. Namun, Pro 300 km dilengkapi sejumlah upgrade yang meningkatkan kenyamanan dan keselamatan. + Desain eksteriornya menonjol dengan warna ganda, lampu LED pada side mirror, logo Wuling yang menyala, extended horizon lamp, dan wiper frameless, memberikan tampilan yang lebih modern dan premium. Di bagian interior, Air ev Pro 300 km hadir dengan cluster meter TFT 10,25 inci yang lebih besar dan canggih, jok serta kemudi berbahan premium yang dilapisi kulit untuk kesan lebih mewah. + Varian tertinggi dari New Air ev ini juga memiliki fitur multimedia Dual Screen 10,25 inci yang luas dan nyaman dipandang, serta center console futuristik untuk penyimpanan dan transmission knob. Meskipun memiliki ruang kabin untuk empat penumpang, kabinnya tetap terasa lega dengan setir yang dibalut bahan kulit elegan. + Fitur keamanan pada varian ini semakin lengkap dengan tambahan sensor parkir dan kamera mundur, sementara standar keamanannya mencakup dua airbags, EBS, EBD, serta Electronic Stability Control (ESC) untuk memastikan stabilitas mobil tetap terjaga di jalur yang tepat. + + + Wuling New Air ev Lite 300 km + Wuling Air ev Lite 300 km merupakan tipe mobil listrik yang menawarkan peningkatan dari segi jarak tempuh, mampu menempuh hingga 300 km berkat kapasitas baterai 26,7 kWh. Dengan jangkauan yang lebih jauh, varian ini sangat cocok untuk pengguna yang membutuhkan mobilitas lebih fleksibel, baik untuk perjalanan jauh maupun keperluan sehari-hari. Seperti varian Lite 200 km, Air ev Lite 300 km juga dilengkapi dengan sistem kemudi Electric Power Steering, suspensi McPherson di depan, dan 3-link coil spring di belakang, yang memberikan kenyamanan optimal saat berkendara. + Pada bagian eksterior, varian ini hadir dengan warna body tunggal dan desain simpel, sementara di interior, terdapat cluster meter TFT 7 inci yang lebih modern. Fitur lainnya termasuk rotary gear selector dan jok berbahan sintetis. Meskipun tidak se-premium varian Pro, Air ev Lite 300 km tetap menawarkan fitur keamanan yang solid, seperti sistem rem cakram depan dan drum belakang, yang menjaga kestabilan selama berkendara sehari-hari. Kualitas baterainya pun sudah memenuhi standar IP67 Waterproof Battery, yang tahan terhadap genangan air dan hujan, serta didukung dengan easy home charging system untuk kenyamanan pengisian daya di rumah. + + + Wuling New Air ev Lite 200 km + + New Air ev Lite 200 km mengusung bodi compact yang mudah dikendarai ( easy to use ) serta nyaman ditempati empat penumpang dalam ruang kabin. Memiliki lima pilihan varian warna yang sama seperti tipe Lite 300 km dan Pro 300 km, namun hanya tersedia dalam konfigurasi one-tone body color. + Pada interior, tipe Wuling New Air ev Lite 200 km juga sudah dilengkapi fitur penting seperti Electric Power Window , Multifunction Steering Wheel dan USB Charging Port . Pemilik New Air ev dapat memonitor kondisi mobil melalui aplikasi MyWuling+. Performa sumber listrik Wuling New Air ev Lite ini juga sudah mumpuni berkat penggunaan baterai lithium ferro-phosphate (LFP) berkapasitas 17,3 kWH dengan kemampuan jarak tempuh hingga 200 kilometer yang nyaman dipakai kebutuhan operasional harian. + + + + + Harga Wuling New Air ev 2026 + + Harga Wuling New Air ev tahun 2026 di Indonesia mulai dari Rp214 juta untuk tipe Air ev Lite 200 km, kemudian 251 juta untuk tipe New Air ev Lite 300 km, hingga Rp307 juta untuk varian tertinggi New Air ev Pro 300 km. + Wuling New Air ev hadir dengan harga terbaru OTR Jakarta yang kompetitif, menawarkan opsi sesuai kebutuhan pengguna. + Dengan harga tersebut, Wuling New Air ev tetap menjadi pilihan menarik di segmen mobil listrik, berkat kombinasi teknologi canggih, efisiensi tinggi, dan desain futuristik yang cocok untuk mobilitas perkotaan. + + + + Jual Wuling New Air ev 2026 + + Ingin beli Wuling New Air ev baru, bukan bekas, di 2026? Wuling menjual New Air ev di ev dealer. Kami jual Wuling New Air ev di daerah seperti di Pekanbaru, Kota Medan, Badung, Makassar, Balikpapan, Denpasar, Kabupaten Banjar, Bandung, Batam, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Surabaya, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Bogor, Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Kota Cimahi, Kota Depok, Cirebon, Jambi, Kupang, Kendari, Magelang, Bandar Lampung, Malang, Kota Mataram, Kota Manado, Kota Padang, Palembang, Palangkaraya, Pontianak, Palu, Semarang, Samarinda, dan Yogyakarta. + Air ev adalah pilihan kendaraan ideal untuk aktivitas sehari-hari berkat efisiensi energi yang tinggi, biaya perawatan yang minim, serta kepemilikan yang lebih ekonomis. Dengan teknologi listrik yang andal dan garansi seumur hidup untuk tiga komponen utama ev, nikmati pengalaman berkendara bebas khawatir tanpa biaya bahan bakar atau servis mahal. Saatnya beralih ke kendaraan listrik yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan nyaman bersama Air ev! Dealer Wuling FOLLOW US diff --git a/raw/www.bankjatim.co.id_id_informasi_berita_sinergi-bersama-pemprov-jawa-timur-bank-jatim-fasilitasi-penyaluran-bansos-dan-zakat-produktif.md b/raw/www.bankjatim.co.id_id_informasi_berita_sinergi-bersama-pemprov-jawa-timur-bank-jatim-fasilitasi-penyaluran-bansos-dan-zakat-produktif.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ecbd25861de6cbb7a7e49b6a22dfd2bfb79d57cb --- /dev/null +++ b/raw/www.bankjatim.co.id_id_informasi_berita_sinergi-bersama-pemprov-jawa-timur-bank-jatim-fasilitasi-penyaluran-bansos-dan-zakat-produktif.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +url: https://www.bankjatim.co.id/id/informasi/berita/sinergi-bersama-pemprov-jawa-timur-bank-jatim-fasilitasi-penyaluran-bansos-dan-zakat-produktif +title: "Sinergi Bersama Pemprov Jawa Timur, Bank Jatim Fasilitasi Penyaluran Bansos dan Zakat Produktif | Bank Jatim" +domain: www.bankjatim.co.id +crawl_date: 2026-03-25 08:25:50 +source_type: news +quality_score: 75 +is_priority: false +--- + +# Sinergi Bersama Pemprov Jawa Timur, Bank Jatim Fasilitasi Penyaluran Bansos dan Zakat Produktif | Bank Jatim + +Kategori : JOMBANG, 17 September 2023. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (bankjatim) terus mendukung berbagai program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Salah satu yang baru saja dilakukan yaitu dengan turut serta memfasilitasi kegiatan penyerahan bantuan zakat produktif untuk modal usaha ultra mikro dan bantuan asistensi sosial penyandang disabilitas, PKH lansia, penanggulangan kemiskinan ekstrem, BLT, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Tagana dan TKSK pada hari Minggu (17/9) sore. Bertempat di Pendopo Kabupaten Jombang, kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Direktur Manajemen Risiko bankjatim Eko Susetyono, Pemimpin Cabang bankjatim Jombang Mutaalifin Efendhy, jajaran kepala OPD di lingkup Pemprov Jatim, jajaran pejabat dan kepala OPD di lingkup Pemkab Jombang, serta ratusan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari 21 kecamatan. Eko menjelaskan, dalam hal ini, bankjatim memfasilitasi penyaluran bansos melalui tabungan siklus bankjatim. Total ada 825 KPM dari kategori penyandang disabilitas, PKH lansia, penanggulangan kemiskinan ekstrem, BLT, kelompok usaha bersama (kube), tagana dan TKSK yang menerima bantuan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa timur. Serta 100 KPM penerima zakat produktif untuk modal usaha ultra mikro dari BUMD Jawa Timur. ”Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. Semoga dengan penyaluran bantuan ini teman-teman UMKM yang butuh modal dapat kembali bangkit,’’ ungkapnya. Menurut Eko lagi, sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tumbuh besar di Jawa Timur, bankjatim memiliki komitmen untuk berkontribusi mendorong kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Sehingga, pihaknya akan terus memperkuat peran untuk selalu memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. ”Keterlibatan bankjatim dalam penyaluran program bansos Pemprov ini merupakan realisasi dukungan perseroan dalam perbaikan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Sementara itu, Khofifah menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dalam penyaluran bansos dan zakat produktif di Jawa Timur. ’’Hari ini kita menyalurkan bansos dan zakat produktif di Jombang, setelah sebelumnya kita lakukan hal sama di Bondowoso,’’ jelasnya. Selain penyerahan bansos dan zakat produktif, dalam kesempatan tersebut, Pemprov Jawa Timur juga mengadakan pasar murah dalam rangka stabilisasi harga kebutuhan bahan pokok. Semua komoditas yang tersedia di pasar murah ini dijual dengan harga di bawah rata-rata pasar. Sehingga, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh sembako dengan biaya yang lebih terjangkau dan ekonomis. ”Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini memang tengah berupaya untuk terus membangun sinergi bersama dengan tujuan menstabilkan harga sembako, terutama beras. Di setiap pasar murah, terdapat persediaan beras, minyak, telur, dan gula sebagai standar,” ungkap Khofifah. Dia berharap, semoga semua jenis bansos yang telah diberikan kepada penerima manfaat tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat, dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Jalan Basuki Rachmat No 98 - 104 + Surabaya 60271 + Phone. (031) 531 0090 - 99 (office hours) + Fax. (031) 531 0838 Call Center (24hours). 14044 mailto: info@bankjatim.co.id Twitter: @bank_jatim Facebook: bankjatim Instagram: bankjatim Sinergi Bersama Pemprov Jawa Timur, Bank Jatim Fasilitasi Penyaluran Bansos dan Zakat Produktif diff --git a/raw/www.beacukai.go.id_daftar-kantor-bea-cukai.md b/raw/www.beacukai.go.id_daftar-kantor-bea-cukai.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..db593aaac6566fff131e05437cb188781730601d --- /dev/null +++ b/raw/www.beacukai.go.id_daftar-kantor-bea-cukai.md @@ -0,0 +1,3667 @@ +--- +url: http://www.beacukai.go.id/daftar-kantor-bea-cukai +title: "Daftar Kantor Bea Cukai Indonesia ? Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah DJBC" +domain: www.beacukai.go.id +crawl_date: 2026-03-14 13:50:23 +source_type: government +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# Daftar Kantor Bea Cukai Indonesia ? Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah DJBC + +Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pelayanan Tipe Madya, Pangkalan Sarana Operasi dan Balai Laboratorium Total: 136 Kantor Total: 136 Kantor 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 info@customs.go.id 1500225 ext. 2 085158148448 info.bcbatam@customs.go.id 1500225 ext. 3 pli_sh@customs.go.id 085157772550 fasilitas.kwbcaceh@customs.go.id 085161161840 'kppbc.bna@customs.go.id 08116801225 bcsabang@customs.go.id 08116740117 plilhokseumawe22@customs.go.id 08116789087 085158442015 kppbc.langsa@customs.go.id 08116100110 081511500225 pli.bcbelawan@customs.go.id 085157150025 08116390204 plibcteluknibung@customs.go.id 08116070474 plibckno@customs.go.id 082363246306 08116159944 sibolgakppbc@customs.go.id 087891898279 bckualatanjung@customs.go.id 081264401334 bpibmedan@customs.go.id 0761571734/ 081399106996 081908197887 kppbc.pekanbaru@kemenkeu.go.id 08117530210 076623030 bcbengkalis@customs.go.id 0811760042 bctembilahan@customs.go.id 08116661070 bctelukbayur@kemenkeu.go.id kikanwilkepri@customs.go.id 081277760770 plikppbckarimun@customs.go.id 08117782263 bctjpinang@customs.go.id 077721010/ 31049 humas.psobctbk@customs.go.id medsoskanwildjbcsumbagtim@customs.go.id 0711710528 pli.bcpalembang2017@gmail.com 089502153213 bcjambi@customs.go.id 085157844468 bcpangkalpinang@customs.go.id 071921061 bc.tanjungpandan@kemenkeu.go.id 07215609040 bckanwilsumbagbar@customs.go.id 082183089999 beacukailampung@customs.go.id 073651988 pli.bcbengkulu@customs.go.id 02153154661 medsos.kwbcbanten@customs.go.id 081911500225 pli.kppbcmerak@gmail.com 0215397381 08192457777 kwbcjakarta@customs.go.id 0218092548 pli.bctmpajakarta@customs.go.id 0215397381 plibcmarunda@customs.go.id pangsarop.priok@customs.go.id 1500225 ext 4 bcpasarbaru@customs.go.id 081287965818 balaipib@customs.go.id 08119597750 info.bcbekasi@customs.go.id 081380800765 pli.bccikarang@gmail.com 0227236745 bkhumaskwbcjabar@gmail.com 081388223382 plibcbogor@customs.go.id 085281828979 pli.bctmpapurwakarta@customs.go.id 0227810992 bcbandungpli@customs.go.id 08112429001 bccirebon@customs.go.id 08112002321 bctasikmalaya@customs.go.id 02476442525 humaskwbcjatengdiy@customs.go.id 081328976960 pli.temas@customs.go.id 0291438939 pli.beacukaikudus@customs.go.id 089698050000 bcsolo.pli@customs.go.id kip.beacukaicilacap@gmail.com 02476430206 Jpli.bcsemarang@customs.go.id 08112831051 penyuluhan.bcjogja@customs.go.id 08112624737 kppbcpwt@customs.go.id 08112888521 bctegal@customs.go.id 08112640225 stafkk.bcmagelang@customs.go.id 08113019190 humas.kwbcjatim1@kemenkeu.go.id 0313295381 pli@bcperak.net 0343747479 pli.kppbcpasuruan@customs.go.id "0318667559 ext 126 atau 0318689421" bcjuanda@customs.go.id 0313981901 pli.bcgresik@Ccustoms.go.id 08113050225 081234736644 kip.bcmadura@customs.go.id 081226254704 0313286492 blbc.surabaya@customs.go.id 0341402740 kanwilbc_jatim2@customs.go.id 0341551628 informasi_kppbcmalang@customs.go.id 081335672009 info@beacukai-kediri.com 0342801655 bcblitar@customs.go.id 081130103000 beacukaimadiun@customs.go.id 03315444442 081133388333 bcbanyuwangi@customs.go.id 08981815599 bcprobolinggo@customs.go.id 082341877021 humas.beacukaibnn@customs.go.id 081138753753 pli.kppbctmpdenpasar@customs.go.id 081807945000 bc.mataram@customs.go.id 081338111183 082145759161 pkc.bcatambua@customs.go.id 081333119010 kppbc.sumbawa@customs.go.id 03852440459 pengaduanbclabuanbajo@customs.go.id 0561734437 kwbckalbar@customs.go.id 081253388317 bcpontianak@customs.go.id 082262626240 plibc.entikong@customs.go.id 085156908960 kibc.sintete@customs.go.id 082155852873 08998480904 bcketapang@customs.go.id 085163739200 082154075560 humas.kwkalbagsel@customs.go.id 0811500830 kppbc.bjm@customs.go.id 081250274426 beacukai.sampit@customs.go.id 082253355559 kppbcpangkalanbun@customs.go.id 081258257525 kppbckotabaru@customs.go.id 08115210202 plibc.pulangpisau@gmail.com bckalbagtim@kemenkeu.go.id 081258130202 kpbc.balikpapan@customs.go.id 085174232340 plibcsamarinda@customs.go.id 082154901850 kibcbontang@customs.go.id 0895415341906 beacukai.tarakan@customs.go.id 082254626966 kipli.nunukan@customs.go.id 082397775515 ki.sangata@customs.go.id 08114082405 kwbcsulsel@customs.go.id 08114000212 bcmakassar@customs.go.id 0811428555 bcparepare@customs.go.id 081386321133 plibcmalili@customs.go.id 081344435554 pli.bckendari@customs.go.id 04317285335 humasbcsulbagtara@customs.go.id 082259476912 pli.djbc.pantoloan@customs.go.id (0451) 491033 081363161804 kppbc.poso@customs.go.id 0811446602 Kppbc.luwuk@customs.go.id 081222402040 beadancukaibitung@customs.go.id 0431813848 bcmanado@customs.go.id 085174418061 bcgorontalo@customs.go.id 08114720250 layanan.maluku@customs.go.id 0811471088 kppbcambon@customs.go.id 09162520302 kppbc.tual@kemenkeu.go.id 081355550899 plibcternate@customs.go.id 081240734231 kwbcpapua@customs.go.id 0951321681 kppbc.sorong@customs.go.id 08114873222 kibc.manokwari@customs.go.id 081360047376 bcjayapura@customs.go.id 081248440299 bcbiak@customs.go.id 082198014441 humasbcmerauke@customs.go.id 08114872350 bcfakfak@customs.go.id 085175144647 bcamamapare@customs.go.id psobcsorong@customs.go.id Daftar Kantor Bea Cukai Daftar Kantor Bea Cukai + + Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pelayanan Tipe Madya, Pangkalan Sarana Operasi dan Balai Laboratorium + + + + + + + + + + + Jumlah Tipe Kantor + Total: 136 Kantor + + + + + + + + + Sebaran Kantor Tiap Wilayah + Total: 136 Kantor Nama Kantor + Kontak + Area + Alamat + + + + + + + + + Sekretariat Direktorat Jenderal + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + + Direktorat Teknis Kepabeanan + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Fasilitas Kepabeanan + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Kepatuhan Internal + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Penindakan dan Penyidikan + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Interdiksi Narkotika + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Direktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi + + + + + + 1500225 + info@customs.go.id + + + Pusat + + + Jl. Jenderal Ahmad Yani, RT.12/RW.6, Pisangan Tim., Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13230 + + + + + + + Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok + + + + + + 1500225 ext. 2 + + + + KPU + + + Jalan Pabean Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, 14310 + + + + + + + Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam + + + + + + 085158148448 + info.bcbatam@customs.go.id + + + KPU + + + Jalan Kuda Laut, Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, 29432 + + + + + + + Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta + + + + + + 1500225 ext. 3 + pli_sh@customs.go.id + + + KPU + + + Area Cargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 19111 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Aceh + + + + + + 085157772550 + fasilitas.kwbcaceh@customs.go.id + + + Kanwil + + + Jalan Tgk. Imuem Lueng Bata, Banda Aceh, 23247 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh + + + + + + 085161161840 + 'kppbc.bna@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Soekarno - Hatta No.3A, Geuceu Meunara, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23241 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang + + + + + + 08116801225 + bcsabang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Diponegoro Nomor 19 Kota Atas -Sabang 23511 + + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe + + + + + + 08116740117 + plilhokseumawe22@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Iskandar Muda, No. 17, Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe 24300 + + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh + + + + + + 08116789087 + + + + KPPBC + + + Jalan Imam Bonjol, Desa Suak Raya, Meulaboh-Aceh Barat 23651 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Langsa + + + + + + 085158442015 + kppbc.langsa@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Cut Nyak Dhien No.16, Gampong Jawa, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh 24416 + + + + + + + PSO Bea dan Cukai Tipe B Lhokseumawe + + + + + + + + + + PSO + + + Jl. Pangkalan Brandan No. 88, Arun, Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh + + + + + + + SubPSO Bea dan Cukai Belawan + + + + + + + + + + SubPSO + + + + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara + + + + + + 08116100110 + + + + Kanwil + + + Gedung Keuangan Negara Medan, Jl. Pangeran Diponegoro No.30 A, Madras Hulu, Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan + + + + + + 081511500225 + pli.bcbelawan@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Anggada II Kotak Pos No. 2 Belawan 20411 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan + + + + + + 085157150025 + + + + KPPBC + + + Jalan Suwondo Ujung Nomor 1, Kotak Pos 43, Kec. Medan Polonia, Kota Medan 20157 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung + + + + + + 08116390204 + plibcteluknibung@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Besar Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjungbalai - Sumatera Utara 21332 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu + + + + + + 08116070474 + plibckno@customs.go.id + + + KPPBC + + + Area Perkantoran Bandara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara 20552 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar + + + + + + 082363246306 + + + + KPPBC + + + Jalan Sisingamangaraja No. 66 Pematang Siantar 21147 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Sibolga + + + + + + 08116159944 + sibolgakppbc@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Horas Pelabuhan Sambas Sibolga 22532 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung + + + + + + 087891898279 + bckualatanjung@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Acces Road PT. Inalum, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara 21657 + + + + + + + Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Medan + + + + + + 081264401334 + bpibmedan@customs.go.id + + + BLBC + + + Jl. Sumatera No. 116 - Belawan, Medan - 20411 + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Banda Aceh + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Pekanbaru + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Teluk Bayur + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Batam + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Kuala Tanjung + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Pandan + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Dumai + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Jambi + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Palembang + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Lampung + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Riau + + + + + + 0761571734/ 081399106996 + + + + Kanwil + + + Jl. Jenderal Sudirman No.467, Simpang Empat, Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Riau 28121 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru + + + + + + 081908197887 + kppbc.pekanbaru@kemenkeu.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Jendral Sudirman No.2-4, Pekan Baru 28152 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai + + + + + + 08117530210 + + + + KPPBC + + + Datuk Laksamana No.1, Buluh Kasap, Kec. Dumai Tim., Kota Dumai, Riau 28814 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis + + + + + + 076623030 + bcbengkalis@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Syahbandar No.2, Kec. Bangko, Bengkalis 28762 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan + + + + + + 0811760042 + bctembilahan@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Jenderal Sudirman No.48, Tembilahan 29212 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur + + + + + + 08116661070 + bctelukbayur@kemenkeu.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Sutan Syahrir Komplek Bea Dan Cukai Bukit Putus No. 1 Padang 25216 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau + + + + + + + kikanwilkepri@customs.go.id + + + Kanwil + + + Jl. Jend. A. Yani Meral, Tanjung Balai Karimun 29164 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun + + + + + + 081277760770 + plikppbckarimun@customs.go.id + + + KPPBC + + + JL. Yos Sudarso No.5, Tanjung Balai Karimun 29661 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang + + + + + + 08117782263 + bctjpinang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. S. M. Amin No.11, Tanjung Pinang 29111 + + + + + + + PSO Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun + + + + + + 077721010/ 31049 + humas.psobctbk@customs.go.id + + + PSO + + + Jl. Jend. A. Yani Meral, Tanjung Balai Karimun 29664 + + + + + + + SubPSO Bea dan Cukai Batam + + + + + + + + + + SubPSO + + + + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur + + + + + + + medsoskanwildjbcsumbagtim@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jalan R. Sukamto Nomor 48, Palembang, 30127 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang + + + + + + 0711710528 + pli.bcpalembang2017@gmail.com + + + KPPBC + + + Jl. Mayor Memet Sastrawirya No.360, Boom Baru, Palembang 30115 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi + + + + + + 089502153213 + bcjambi@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Yos Sudarso No. 3 Kasang Jaya, Jambi Timur + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang + + + + + + 085157844468 + bcpangkalpinang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Yos Sudarso, Pangkal Pinang 33155 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Tanjungpandan + + + + + + 071921061 + bc.tanjungpandan@kemenkeu.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Raya Pelabuhan No.3, Tanjung Pandan, Belitung 33411 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat + + + + + + 07215609040 + bckanwilsumbagbar@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jalan Gatot Subroto No.56, Sukaraja, Bumi Waras, Bandar Lampung 35226 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung + + + + + + 082183089999 + beacukailampung@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Yos Sudarso Pelabuhan Panjang Bandar Lampung 35241 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu + + + + + + 073651988 + pli.bcbengkulu@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Ir. Rustandi Sugianto No.07, Pulai Ba'ai, Bengkulu 38216 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Banten + + + + + + 02153154661 + medsos.kwbcbanten@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jalan Raya Serpong Damai Sektor VI Blok 201 Bumi S, Tangerang, Indonesia, Banten + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean Merak + + + + + + 081911500225 + pli.kppbcmerak@gmail.com + + + KPPBC + + + Jalan Pulorida No. 101 Merak, Cilegon, Indonesia, Banten + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang + + + + + + 0215397381 + + + + KPPBC + + + Commercial Area Alam Sutera, Jalan Jalur Sutera Kav. 32D Serpong Utara, Pakulonan, + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Jakarta + + + + + + 08192457777 + kwbcjakarta@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jalan Merpati Blok B12 Kav.4, Kota Baru, Kemayoran, RW.10, Gn. Sahari Utara, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10610 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta + + + + + + 0218092548 + pli.bctmpajakarta@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Halim Perdanakusuma, RT.7/RW.9, Halim Perdana Kusumah, Makasar, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13610 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda + + + + + + 0215397381 + plibcmarunda@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Lampung Blok C2 No.10, KBN Marunda, Jakarta Utara, + + + + + + + PSO Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok + + + + + + + pangsarop.priok@customs.go.id + + + PSO + + + Jalan Industri 3 No.2, RT.12/RW.14, Tanjung Priok, Tj. Priok, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru + + + + + + 1500225 ext 4 + bcpasarbaru@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl Lap Banteng Utara No. 1 Lt. 3, + + + + + + + Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta + + + + + + 081287965818 + balaipib@customs.go.id + + + BLBC + + + Jl. Letjen Suprapto No.66 RT 08/RW 03, Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Priok + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Seokarno Hatta + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Merak + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Bandung + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Pontianak + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Pasar Baru + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Cikarang + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi + + + + + + 08119597750 + info.bcbekasi@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl Sumatera Blok D-V, Kawasan Industri MM2100, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang + + + + + + 081380800765 + pli.bccikarang@gmail.com + + + KPPBC + + + Jl. Tekno Boulevard, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat 17530 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat + + + + + + 0227236745 + bkhumaskwbcjabar@gmail.com + + + KANWIL + + + Jalan Surapati 12, Bandung, Indonesia, Jawa Barat + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor + + + + + + 081388223382 + plibcbogor@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Raya Pajajaran Nomor 18, Bogor, Indonesia, Jawa Barat + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta + + + + + + 085281828979 + pli.bctmpapurwakarta@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Bukit Akasia II, Kawasan Industri Kota Bukit Indah, Purwakarta, Indonesia + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung + + + + + + 0227810992 + bcbandungpli@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Rumah Sakit No.167, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40293, Indonesia + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon + + + + + + 08112429001 + bccirebon@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Wahidin No. 43, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya + + + + + + 08112002321 + bctasikmalaya@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Sutisna Senjaya No.185, Cikalang, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah dan DI Yogyakarta + + + + + + 02476442525 + humaskwbcjatengdiy@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jl. Ahmad Yani No.139, Pleburan, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah 50241 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas + + + + + + 081328976960 + pli.temas@customs.go.id + + + KPPBC + + + "Jl. Arteri Yos Sudarso, No 17 Semarang" + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus + + + + + + 0291438939 + pli.beacukaikudus@customs.go.id + + + KPPBC + + + jalan AKBP Agil Kusumadya no.936, Kudus + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta + + + + + + 089698050000 + bcsolo.pli@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan LU Adisucipto No 36, Colomadu + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap + + + + + + + kip.beacukaicilacap@gmail.com + + + KPPBC + + + JL. Jenderal Sudirman, Klega, Tambakreja, Kec. Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang + + + + + + 02476430206 + Jpli.bcsemarang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Arteri Yos Sudarso 17, Semarang + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta + + + + + + 08112831051 + penyuluhan.bcjogja@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Solo Km.9-10, Kotak Pos 10 YKAP, Yogyakarta 55282 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto + + + + + + 08112624737 + kppbcpwt@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Ahmad Yani No. 30B, Purwanegara, Purwokerto Utara, Purwanegara, Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal + + + + + + 08112888521 + bctegal@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Sumbawa No.2, Mintaragen, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal, Jawa Tengah 52121 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang + + + + + + 08112640225 + stafkk.bcmagelang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Jend. Sudirman No.48, Magersari, Kec. Magelang Sel., Kota Magelang, Jawa Tengah 56126 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I + + + + + + 08113019190 + humas.kwbcjatim1@kemenkeu.go.id + + + KANWIL + + + Jl. Raya Bandara Juanda No.39, Semambung, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur - 61254 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak + + + + + + 0313295381 + pli@bcperak.net + + + KPPBC + + + Jl. Perak Timur 498, Surabaya + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan + + + + + + 0343747479 + pli.kppbcpasuruan@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Rembang Industri Raya No. 1, Kab. Pasuruan, Pandean, Rembang, Jawa Timur, 67152 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda + + + + + + "0318667559 ext 126 atau 0318689421" + bcjuanda@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Raya Bandara Juanda KM. 3-4, Sedati Agung, Sidoarjo, Manyar, Sedati Agung, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Gresik + + + + + + 0313981901 + pli.bcgresik@Ccustoms.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Jaksa Agung Suprapto No.61, Gresik + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo + + + + + + 08113050225 + + + + KPPBC + + + Jl. Raya Bandara Juanda No. 39, Semambung, Sidoarjo + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura + + + + + + 081234736644 + kip.bcmadura@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Panglima Sudirman No.2, RW.03, Rw. 03, Barurambat Kota, Madura, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro + + + + + + 081226254704 + + + + KPPBC + + + Jl. Basuki Rahmat No.67, Mojo Kp., Mojokampung, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62119 + + + + + + + Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Surabaya + + + + + + 0313286492 + blbc.surabaya@customs.go.id + + + BLBC + + + Jl. Perak Timur No. 498 Surabaya + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Tanjung Emas + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Sampit + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Pangkalan Bun + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Banjarmasin + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Kotabaru + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Balikpapan + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Ngurah Rai + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Bitung + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Pantoloan + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Laboratorium Bea dan Cukai Gresik + + + + + + + + + + LBC + + + + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II + + + + + + 0341402740 + kanwilbc_jatim2@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jalan Raden Intan Nomor 3, Blimbing, Malang + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Cukai Malang + + + + + + 0341551628 + informasi_kppbcmalang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Surabaya No. 2 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri + + + + + + 081335672009 + info@beacukai-kediri.com + + + KPPBC + + + Jl. Diponegoro, Pocanan, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64129 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar + + + + + + 0342801655 + bcblitar@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. S. Supriadi No.60, Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66133 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun + + + + + + 081130103000 + beacukaimadiun@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Bolodewo No.1, Kartoharjo, Kec. Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63116 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember + + + + + + 03315444442 + + + + KPPBC + + + Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi + + + + + + 081133388333 + bcbanyuwangi@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Raya Situbondo No.37, Lkr. Kp. Baru, Bulusan, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68451 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo + + + + + + 08981815599 + bcprobolinggo@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Tanjung Tembaga No.03, Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67218 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur + + + + + + 082341877021 + humas.beacukaibnn@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jl. Airport Ngurah Rai, Tuban, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar + + + + + + 081138753753 + pli.kppbctmpdenpasar@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Tukad Badung, Renon, Denpasar Selatan, Denpasar, Indonesia, Bali + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram + + + + + + 081807945000 + bc.mataram@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Yos Sudarso 14 Ampenan, Mataram + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang + + + + + + 081338111183 + + + + KPPBC + + + Jl. M. Praja No. 2 Tenau, Kupang, NTT + + + + + + + PSO Bea dan Cukai Tipe B Kupang + + + + + + + + + + PSO + + + Jl. M. Praja No. 2, Tenau, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua + + + + + + 082145759161 + pkc.bcatambua@customs.go.id + + + KPPBC + + + Manumutin, Kota Atambua, Belu Regency, NTT + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa + + + + + + 081333119010 + kppbc.sumbawa@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Garuda, Labuhan Badas, Sumbawa Besar, NTB-84316 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo + + + + + + 03852440459 + pengaduanbclabuanbajo@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Mutiara, Kampung Ujung, Komodo, Manggarai Barat + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat + + + + + + 0561734437 + kwbckalbar@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jl. Sidas No.3, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak + + + + + + 081253388317 + bcpontianak@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Pelabuhan Nomor 1, Potianak, 7811, Tengah, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong + + + + + + 082262626240 + plibc.entikong@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Lintas Malindo, Entikong, Kec. Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat 78557 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete + + + + + + 085156908960 + kibc.sintete@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Pelabuhan Sintete, Semparuk, Kec. Semparuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79453 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Nanga Badau + + + + + + 082155852873 + + + + KPPBC + + + Kompleks PLBN Nanga Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Kapuas Kanan Hulu + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang + + + + + + 08998480904 + bcketapang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. M. Tohir No.26-27, Tengah, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat 78811 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang + + + + + + 085163739200 + + + + KPPBC + + + Jalan Dwikora No. 2, Kec. Jagoi Babang, Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat 79286 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan + + + + + + 082154075560 + humas.kwkalbagsel@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jl. A. Yani km 2,5, Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin + + + + + + 0811500830 + kppbc.bjm@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl.Barito Ilir (Trisakti), Telga Biru, Banjarmasin, Indonesia, Kalimantan Selatan + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Sampit + + + + + + 081250274426 + beacukai.sampit@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Tjilik Riwut No. 274 Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Kotak Pos 127 sampit ? 74322 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun + + + + + + 082253355559 + kppbcpangkalanbun@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Pangeran Antasari Komplek Pelabuhan, Pangkalan Bun - Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Kotabaru + + + + + + 081258257525 + kppbckotabaru@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Pangeran Kesuma Negara 12 B Kotabaru, Kalimantan Selatan 72111 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Palangkaraya + + + + + + 08115210202 + plibc.pulangpisau@gmail.com + + + KPPBC + + + Jl. Diponegoro Nomor 54, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur + + + + + + + bckalbagtim@kemenkeu.go.id + + + KANWIL + + + Jl. Jenderal Sudirman No.546, Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan + + + + + + 081258130202 + kpbc.balikpapan@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Yos Sudarso No.9, Prapatan, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76111 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Samarinda + + + + + + 085174232340 + plibcsamarinda@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Niaga Timur 2, Samarinda + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Bontang + + + + + + 082154901850 + kibcbontang@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Pelabuhan No. 1, Tanjung Laut Indah, Bontang Selatan, Bontang + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan + + + + + + 0895415341906 + beacukai.tarakan@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Yos Sudarso No. 1, Lingkas Ujung, Jl. Palem, Gn. Lingkas, Kec. Tarakan Tim., Kota Tarakan, Kalimantan Utara 71126 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan + + + + + + 082254626966 + kipli.nunukan@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Pelabuhan Baru No.40A, Nunukan Tim., Kec. Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara 77482 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangatta + + + + + + 082397775515 + ki.sangata@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. A Wahab Syaharanie No.8, Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan + + + + + + 08114082405 + kwbcsulsel@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jl. Satando 94, Makassar 90172 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar + + + + + + 08114000212 + bcmakassar@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Bung Jl. Hatta No.1, Butung, Kec. Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare + + + + + + 0811428555 + bcparepare@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Andi Cammi No.94, Mallusetasi, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91111 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili + + + + + + 081386321133 + plibcmalili@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari + + + + + + 081344435554 + pli.bckendari@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Konggoasa, No. 3, Kendari 93127 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara + + + + + + 04317285335 + humasbcsulbagtara@customs.go.id + + + KANWIL + + + Gedung Keuangan Negara Manado Lt. 1-2, Jl. Bethesda No. 6-8, Kota Manado + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Pantoloan + + + + + + 082259476912 + pli.djbc.pantoloan@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Raya Pelabuhan Pantoloan, Pantoloan, Tawaeli, Palu, Indonesia + + + + + + + PSO Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan + + + + + + (0451) 491033 + + + + PSO + + + JL. Trans Sulawesi, Rt. 001 / Rw. 02, RT.Tawaeli, Baiya, Kec. Ulujadi, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94352 + + + + + + + SubPSO Bea dan Cukai Tarakan + + + + + + + + + + SubPSO + + + + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Morowali + + + + + + 081363161804 + kppbc.poso@customs.go.id + + + KPPBC + + + Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Bungku, Bahomohoni, Kabupaten Morowali, Morowali + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk + + + + + + 0811446602 + Kppbc.luwuk@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Ahmad Yani, Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah 94711 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Bitung + + + + + + 081222402040 + beadancukaibitung@customs.go.id + + + KPPBC + + + JL. D. S. Sumolang No.1, Bitung Timur, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95522 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Manado + + + + + + 0431813848 + bcmanado@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. A.A. Maramis, Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Gorontalo + + + + + + 085174418061 + bcgorontalo@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Mayor Dullah No.133, Talumolo, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Gorontalo 96133 + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Maluku + + + + + + 08114720250 + layanan.maluku@customs.go.id + + + KANWIL + + + Jl. Benteng Kapaha, Uritetu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97124 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon + + + + + + 0811471088 + kppbcambon@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jalan Pelabuhan No.83, Kel Honipopu, Sirimau, Kota Ambon, Maluku 97126 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual + + + + + + 09162520302 + kppbc.tual@kemenkeu.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Jendral Ahmad Yani, Masrum, Pulau Dullah Selatan, Kel. Lodar El, Tual, Kota Tual, Maluku 97612 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate + + + + + + 081355550899 + plibcternate@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Ahmad Yani No.2, Kota Baru, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara + + + + + + + Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua + + + + + + 081240734231 + kwbcpapua@customs.go.id + + + KANWIL + + + Gedung Keuangan Negara, Jalan Basuki Rahmat KM. 7, Sorong 98416 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong + + + + + + 0951321681 + kppbc.sorong@customs.go.id + + + KPPBC + + + Kp. Baru, Distrik Sorong, Kota Sorong, Papua Bar. 98411 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Manokwari + + + + + + 08114873222 + kibc.manokwari@customs.go.id + + + KPPBC + + + Manokwari Timur, Manokwari Barat, Manokwari Regency, Papua Barat 98312 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Jayapura + + + + + + 081360047376 + bcjayapura@customs.go.id + + + KPPBC + + + Gedung Keuangan Negara Jayapura, Lantai 5, Jalan Ahmad Yani No. 8, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura Jayapura, Papua, Indonesia 99111 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Biak + + + + + + 081248440299 + bcbiak@customs.go.id + + + KPPBC + + + Jl. Jenderal Sudirman, Burokup, Biak Numfor, Burokub, Biak Kota, Burokub, Kec. Biak Kota, Biak, Papua 98115 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Merauke + + + + + + 082198014441 + humasbcmerauke@customs.go.id + + + KPPBC + + + JL Mayor Wiratmo No.223, Maro, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua 99614 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak + + + + + + 08114872350 + bcfakfak@customs.go.id + + + KPPBC + + + Fak Fak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Papua Bar. 98611 + + + + + + + KPPBC Tipe Madya Pabean C Timika + + + + + + 085175144647 + bcamamapare@customs.go.id + + + KPPBC + + + Cargo Dock Portsite, Amamapare, Kec. Mimika Tim. Jauh, Kabupaten Mimika, Papua 99971 + + + + + + + PSO Bea dan Cukai Tipe B Sorong + + + + + + + psobcsorong@customs.go.id + + + PSO + + + Gedung Keuangan Negara, Jl. Basuki Rahmat No.Km, RW.7, Malaingkedi, Sorong Timur, Sorong City, West Papua 98416 Peta Situs + | + Hubungi Kami diff --git a/raw/www.jakarta.go.id_page_perayaan-tahun-baru-2026-from-jakarta-with-love.md b/raw/www.jakarta.go.id_page_perayaan-tahun-baru-2026-from-jakarta-with-love.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..310f07c70dac1b029bc122b926a7c3bb4e69d61b --- /dev/null +++ b/raw/www.jakarta.go.id_page_perayaan-tahun-baru-2026-from-jakarta-with-love.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://www.jakarta.go.id/page/perayaan-tahun-baru-2026-from-jakarta-with-love +title: "Perayaan Tahun Baru 2026- From Jakarta with Love" +domain: www.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:21:32 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Perayaan Tahun Baru 2026: From Jakarta with Love + +Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan perayaan malam pergantian tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengusung tema “From Jakarta with Love: Rangkul Keragaman, Rawat Harapan” , Malam Tahun Baru 2026 Jakarta dirancang sebagai perayaan yang tertib, aman, inklusif, dan terintegrasi, sekaligus mencerminkan wajah Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, berkelanjutan, dan berkeadaban. Berbeda dengan perayaan sebelumnya, pada malam puncak pergantian tahun tidak akan ada pesta kembang api. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan pertunjukan drone dan lightning show , serta video mapping yang modern, artistik, dan ramah lingkungan, sebagai simbol transformasi Jakarta menuju kota global yang inovatif dan berorientasi masa depan. Untuk mendukung kelancaran acara dan kenyamanan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Car Free Night di koridor utama M.H. Thamrin–Sudirman–Melawai pada 31 Desember 2025 pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 01.00 WIB. Pemberlakuan ini disertai dengan rekayasa lalu lintas terpadu guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. Malam Tahun Baru 2026 Jakarta akan dimeriahkan oleh 8 titik pertunjukan yang tersebar dari kawasan FX Sudirman hingga Lapangan Banteng. Di setiap titik, masyarakat dapat menikmati beragam hiburan musik yang merepresentasikan keberagaman dan dinamika budaya Jakarta. Pertunjukan Malam Tahun Baru 2026 Jakarta tersedia di sejumlah lokasi berikut: Pertunjukan Malam Tahun Baru 2026 Jakarta juga digelar di tingkat kota/kabupaten, kawasan wisata unggulan, taman, hingga pusat perbelanjaan. Seperti di kawasan wisata Kota Tua, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Setu Babakan, Taman Literasi, Mal Central Park, hingga panggung pertunjukan di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu. Selain hiburan, Malam Tahun Baru 2026 Jakarta juga menjadi ruang refleksi dan kebersamaan. Doa bersama lintas agama akan dilaksanakan secara serentak pada pukul 22.00 WIB. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan, toleransi, dan harapan bersama agar Jakarta dan Indonesia senantiasa diberkahi kedamaian serta kemajuan di tahun yang baru. Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan QR Code Donasi untuk Sumatera yang dapat diakses masyarakat di sepanjang Jalan M.H. Thamrin–Jalan Jenderal Sudirman serta di lokasi pertunjukan lainnya. Inisiatif tersebut mengajak masyarakat untuk berbagi dan memperkuat solidaritas kebangsaan di momen pergantian tahun. Malam Tahun Baru 2026 Jakarta tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana penguatan nilai kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial. Jakarta menegaskan perannya sebagai kota global yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berkarakter. Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun dengan penuh kegembiraan, tertib, dan bertanggung jawab. Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Akses Jalan... Meskipun menyandang status sebagai kota metropolit... Sehubungan dengan rencana Normalisasi Kali Ciliwun... Perayaan Tahun Baru 2026: From Jakarta with Love Rangkaian Acara en en Perayaan Tahun Baru 2026: From Jakarta with Love Bagikan + artikel + + + + + + + + Bagikan + artikel + + + + + + + + + + Perayaan Tahun Baru 2026: From Jakarta with Love + + Rabu, 31 Desember 2025, 15:51 WIB + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan perayaan malam pergantian tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan mengusung tema “From Jakarta with Love: Rangkul Keragaman, Rawat Harapan” , Malam Tahun Baru 2026 Jakarta dirancang sebagai perayaan yang tertib, aman, inklusif, dan terintegrasi, sekaligus mencerminkan wajah Jakarta sebagai kota global yang berbudaya, berkelanjutan, dan berkeadaban. + Berbeda dengan perayaan sebelumnya, pada malam puncak pergantian tahun tidak akan ada pesta kembang api. Sebagai gantinya, Pemprov DKI Jakarta menghadirkan pertunjukan drone dan lightning show , serta video mapping yang modern, artistik, dan ramah lingkungan, sebagai simbol transformasi Jakarta menuju kota global yang inovatif dan berorientasi masa depan. + Untuk mendukung kelancaran acara dan kenyamanan masyarakat, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Car Free Night di koridor utama M.H. Thamrin–Sudirman–Melawai pada 31 Desember 2025 pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2026 pukul 01.00 WIB. Pemberlakuan ini disertai dengan rekayasa lalu lintas terpadu guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan dengan baik. + + + + + + + + Rangkaian Acara + + + + + + + + Malam Tahun Baru 2026 Jakarta akan dimeriahkan oleh 8 titik pertunjukan yang tersebar dari kawasan FX Sudirman hingga Lapangan Banteng. Di setiap titik, masyarakat dapat menikmati beragam hiburan musik yang merepresentasikan keberagaman dan dinamika budaya Jakarta. Pertunjukan Malam Tahun Baru 2026 Jakarta tersedia di sejumlah lokasi berikut: + + Panggung Lapangan Banteng + Titik Pertunjukan Sepanjang Jalan M.H. Thamrin + Panggung Sarinah + Panggung Utama Bundaran HI + Panggung BNI 46 Dukuh Atas + Titik Pertunjukan Semanggi + Panggung Bursa Efek Indonesia + Panggung FX Sudirman + + Pertunjukan Malam Tahun Baru 2026 Jakarta juga digelar di tingkat kota/kabupaten, kawasan wisata unggulan, taman, hingga pusat perbelanjaan. Seperti di kawasan wisata Kota Tua, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Setu Babakan, Taman Literasi, Mal Central Park, hingga panggung pertunjukan di Pulau Untung Jawa, Kabupaten Kepulauan Seribu. + + + + + + + Selain hiburan, Malam Tahun Baru 2026 Jakarta juga menjadi ruang refleksi dan kebersamaan. Doa bersama lintas agama akan dilaksanakan secara serentak pada pukul 22.00 WIB. Kegiatan ini menjadi simbol persatuan, toleransi, dan harapan bersama agar Jakarta dan Indonesia senantiasa diberkahi kedamaian serta kemajuan di tahun yang baru. Pemprov DKI Jakarta juga menghadirkan QR Code Donasi untuk Sumatera yang dapat diakses masyarakat di sepanjang Jalan M.H. Thamrin–Jalan Jenderal Sudirman serta di lokasi pertunjukan lainnya. Inisiatif tersebut mengajak masyarakat untuk berbagi dan memperkuat solidaritas kebangsaan di momen pergantian tahun. + Malam Tahun Baru 2026 Jakarta tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana penguatan nilai kebersamaan, toleransi, dan kepedulian sosial. Jakarta menegaskan perannya sebagai kota global yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga berkarakter. Pemprov DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun dengan penuh kegembiraan, tertib, dan bertanggung jawab. + + + + + Artikel Terkait + + + + Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Akses Jalan Menuju Rusun Rawa Bebek + + + + Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Akses Jalan... + + + + + Keluar dari Permasalahan Gizi Buruk + + + + Meskipun menyandang status sebagai kota metropolit... + + + + + Pemberitahuan Rencana Pembangunan Normalisasi Kali Ciliwung + + + + Sehubungan dengan rencana Normalisasi Kali Ciliwun... #Perayaan Tahun Baru 2026: From Jakarta with Love + #From Jakarta with Love + #2026 + #Perayaan Tahun Baru 2026 + #Jakarta diff --git a/raw/www.kemenkopmk.go.id_kunjungi-maros-menko-pmk-minta-program-bapak-asuh-stunting-digencarkan.md b/raw/www.kemenkopmk.go.id_kunjungi-maros-menko-pmk-minta-program-bapak-asuh-stunting-digencarkan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed90775773d2d9f446d246b6b579ffcdf7ea7e80 --- /dev/null +++ b/raw/www.kemenkopmk.go.id_kunjungi-maros-menko-pmk-minta-program-bapak-asuh-stunting-digencarkan.md @@ -0,0 +1,1248 @@ +--- +url: https://www.kemenkopmk.go.id/kunjungi-maros-menko-pmk-minta-program-bapak-asuh-stunting-digencarkan +title: "Kunjungi Maros, Menko PMK Minta Program Bapak Asuh Stunting Digencarkan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" +domain: www.kemenkopmk.go.id +crawl_date: 2026-03-24 08:52:49 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Kunjungi Maros, Menko PMK Minta Program Bapak Asuh Stunting Digencarkan | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + +KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk penanganan stunting di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, salah satu upaya yang startegis dilakukan adalah  menerapkan program Bapak Asuh Stunting. Hal itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja dan Dialog Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/8/2023). Menurut Menko PMK, program Bapak Asuh Stunting cocok diterapkan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros yang masih tinggi angka stuntingnya. Diketahui, prevalensi stunting di Kabupaten Maros berdasarkan SSGI 2022 sebesar 30,1% (kategori sangat tinggi) angka ini telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 37.5%. Meskipun mengalami penurunan, prevalensi stunting di Maros masih sangat tinggi. Karenamya, Muhadjir meminta kepada Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam agar pihak Pemkab Maros melakukan penyisiran anak-anak yang perlu mendapatkan pendampingan bapak asuh stunting. "Saya harapkan ada gerakan se-Kabupaten Maros untuk menyisir anak-anak di bawah 5 tahun yang masuk kategori stunting dan setiap balita stunting mempunyai bapak  asuh sehingga dapat membantu mereka untuk keluar dari kondisi stunting. Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, untuk bapak asuh stunting bisa diambil dari perangkat desa, aparat keamanan di Dandim dan Polres, serta khusus di Desa Sudirman bisa mengangkat bapak asuh stunting dari prajurit TNI dari Kostrad dan Lanud yang bermarkas di kawasan desa. Sambil berkelakar, Muhadjir juga bersedia bila diangkat menjadi bapak asuh anak stunting oleh Bupati Maros sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masalah stunting di Kabupaten Maros. "Saya juga mau kalau nanti ditawari Pak Bupati untuk ngasuh berapa orang anak. Jadi nanti saya jadi bapak asuhnya dan akan saya bantu," ucapnya. Secara spesifik, pada Desa Sudirman terdapat 37 KK Miskin Ekstrem (Data KPM BLT) dan 7 anak tergolong stunting dari 551 balita yang diukur atau 1.3%. Muhadjir mengapresiasi  rendahnya balita  stunting di desa Sudirman ini l. Tetapi, menurut Menko PMK, penanganan dan intervensi stunting harus dilakukan secara multidimensi, mulai dari penanganan kemiskinannya sampai pemenuhan gizi. Juga harus dilakukan intervensi sejak masa remaja, pasangan usia subur, ibu hamil dan anak usia 0-59 bulan. Untuk mendukung hal tersebut setiap puskesmas harus tersedia USG untuk memantau pertumbuhan janin dalam kandungan dan antropometri di Posyandu untuk memantau tumbuh kembang balita. Karrnanya, dia berharap, penanganan stunting dan miskin ekstrem di Kabupaten Maros khususnya di Desa Sudirman harus bisa ditangani dengan baik. Dia pun menargetkan supaya Desa Sudirman yang dikenal dengan banyaknya kelompok angkatan TNI yang bermarkas itu bisa menurunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem untuk mendukung pencapaian  target nasional. Di kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Bupati Maros Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir, Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Benny Arfan, Dandim Maros, Kapolres Maros, jajaran OPD Kabupaten Maros, Kepala Desa Sudirman, dan jajaran pejabat Eselon I Kemenko PMK. Dalam kesempatan dialog itu juga Menko PMK menyempatkan berinteraksi dengan beberapa orang tua dan anak stunting. Menko Muhadjir juga memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk quiz tentang  makanan bergizi kepada masyarakat yang hadir  yang diikuti oleh antusuias para ibu-ibu, remaja, dan warga desa yang mengikuti kegiatan. Kunjungi Maros, Menko PMK Minta Program Bapak Asuh Stunting Digencarkan Berita dan Artikel Terkait Kolom / Rubrik Bidang PMK / Kategori Media Sosial Kemenko PMK Post Terkini GPR kominfo Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 26 Aug, 2023 + + Kunjungi Maros, Menko PMK Minta Program Bapak Asuh Stunting Digencarkan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk penanganan stunting di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, salah satu upaya yang startegis dilakukan adalah  menerapkan program Bapak Asuh Stunting.  + + Hal itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja dan Dialog Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/8/2023). + + Menurut Menko PMK, program Bapak Asuh Stunting cocok diterapkan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros yang masih tinggi angka stuntingnya. Diketahui, prevalensi stunting di Kabupaten Maros berdasarkan SSGI 2022 sebesar 30,1% (kategori sangat tinggi) angka ini telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 37.5%.  + + Meskipun mengalami penurunan, prevalensi stunting di Maros masih sangat tinggi. Karenamya, Muhadjir meminta kepada Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam agar pihak Pemkab Maros melakukan penyisiran anak-anak yang perlu mendapatkan pendampingan bapak asuh stunting. + + "Saya harapkan ada gerakan se-Kabupaten Maros untuk menyisir anak-anak di bawah 5 tahun yang masuk kategori stunting dan setiap balita stunting mempunyai bapak  asuh sehingga dapat membantu mereka untuk keluar dari kondisi stunting. + + Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, untuk bapak asuh stunting bisa diambil dari perangkat desa, aparat keamanan di Dandim dan Polres, serta khusus di Desa Sudirman bisa mengangkat bapak asuh stunting dari prajurit TNI dari Kostrad dan Lanud yang bermarkas di kawasan desa. + + Sambil berkelakar, Muhadjir juga bersedia bila diangkat menjadi bapak asuh anak stunting oleh Bupati Maros sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masalah stunting di Kabupaten Maros.  + + "Saya juga mau kalau nanti ditawari Pak Bupati untuk ngasuh berapa orang anak. Jadi nanti saya jadi bapak asuhnya dan akan saya bantu," ucapnya. + + Secara spesifik, pada Desa Sudirman terdapat 37 KK Miskin Ekstrem (Data KPM BLT) dan 7 anak tergolong stunting dari 551 balita yang diukur atau 1.3%. Muhadjir mengapresiasi  rendahnya balita  stunting di desa Sudirman ini l. Tetapi, menurut Menko PMK, penanganan dan intervensi stunting harus dilakukan secara multidimensi, mulai dari penanganan kemiskinannya sampai pemenuhan gizi.  + + Juga harus dilakukan intervensi sejak masa remaja, pasangan usia subur, ibu hamil dan anak usia 0-59 bulan. Untuk mendukung hal tersebut setiap puskesmas harus tersedia USG untuk memantau pertumbuhan janin dalam kandungan dan antropometri di Posyandu untuk memantau tumbuh kembang balita.  + + Karrnanya, dia berharap, penanganan stunting dan miskin ekstrem di Kabupaten Maros khususnya di Desa Sudirman harus bisa ditangani dengan baik. Dia pun menargetkan supaya Desa Sudirman yang dikenal dengan banyaknya kelompok angkatan TNI yang bermarkas itu bisa menurunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem untuk mendukung pencapaian  target nasional. + + Di kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Bupati Maros Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir, Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Benny Arfan, Dandim Maros, Kapolres Maros, jajaran OPD Kabupaten Maros, Kepala Desa Sudirman, dan jajaran pejabat Eselon I Kemenko PMK. + + Dalam kesempatan dialog itu juga Menko PMK menyempatkan berinteraksi dengan beberapa orang tua dan anak stunting. Menko Muhadjir juga memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk quiz tentang  makanan bergizi kepada masyarakat yang hadir  yang diikuti oleh antusuias para ibu-ibu, remaja, dan warga desa yang mengikuti kegiatan.  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Novrizaldi + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 26 Aug, 2023 + + Kunjungi Maros, Menko PMK Minta Program Bapak Asuh Stunting Digencarkan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk penanganan stunting di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, salah satu upaya yang startegis dilakukan adalah  menerapkan program Bapak Asuh Stunting.  + + Hal itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja dan Dialog Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/8/2023). + + Menurut Menko PMK, program Bapak Asuh Stunting cocok diterapkan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros yang masih tinggi angka stuntingnya. Diketahui, prevalensi stunting di Kabupaten Maros berdasarkan SSGI 2022 sebesar 30,1% (kategori sangat tinggi) angka ini telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 37.5%.  + + Meskipun mengalami penurunan, prevalensi stunting di Maros masih sangat tinggi. Karenamya, Muhadjir meminta kepada Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam agar pihak Pemkab Maros melakukan penyisiran anak-anak yang perlu mendapatkan pendampingan bapak asuh stunting. + + "Saya harapkan ada gerakan se-Kabupaten Maros untuk menyisir anak-anak di bawah 5 tahun yang masuk kategori stunting dan setiap balita stunting mempunyai bapak  asuh sehingga dapat membantu mereka untuk keluar dari kondisi stunting. + + Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, untuk bapak asuh stunting bisa diambil dari perangkat desa, aparat keamanan di Dandim dan Polres, serta khusus di Desa Sudirman bisa mengangkat bapak asuh stunting dari prajurit TNI dari Kostrad dan Lanud yang bermarkas di kawasan desa. + + Sambil berkelakar, Muhadjir juga bersedia bila diangkat menjadi bapak asuh anak stunting oleh Bupati Maros sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masalah stunting di Kabupaten Maros.  + + "Saya juga mau kalau nanti ditawari Pak Bupati untuk ngasuh berapa orang anak. Jadi nanti saya jadi bapak asuhnya dan akan saya bantu," ucapnya. + + Secara spesifik, pada Desa Sudirman terdapat 37 KK Miskin Ekstrem (Data KPM BLT) dan 7 anak tergolong stunting dari 551 balita yang diukur atau 1.3%. Muhadjir mengapresiasi  rendahnya balita  stunting di desa Sudirman ini l. Tetapi, menurut Menko PMK, penanganan dan intervensi stunting harus dilakukan secara multidimensi, mulai dari penanganan kemiskinannya sampai pemenuhan gizi.  + + Juga harus dilakukan intervensi sejak masa remaja, pasangan usia subur, ibu hamil dan anak usia 0-59 bulan. Untuk mendukung hal tersebut setiap puskesmas harus tersedia USG untuk memantau pertumbuhan janin dalam kandungan dan antropometri di Posyandu untuk memantau tumbuh kembang balita.  + + Karrnanya, dia berharap, penanganan stunting dan miskin ekstrem di Kabupaten Maros khususnya di Desa Sudirman harus bisa ditangani dengan baik. Dia pun menargetkan supaya Desa Sudirman yang dikenal dengan banyaknya kelompok angkatan TNI yang bermarkas itu bisa menurunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem untuk mendukung pencapaian  target nasional. + + Di kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Bupati Maros Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir, Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Benny Arfan, Dandim Maros, Kapolres Maros, jajaran OPD Kabupaten Maros, Kepala Desa Sudirman, dan jajaran pejabat Eselon I Kemenko PMK. + + Dalam kesempatan dialog itu juga Menko PMK menyempatkan berinteraksi dengan beberapa orang tua dan anak stunting. Menko Muhadjir juga memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk quiz tentang  makanan bergizi kepada masyarakat yang hadir  yang diikuti oleh antusuias para ibu-ibu, remaja, dan warga desa yang mengikuti kegiatan.  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Novrizaldi + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kolom / Rubrik + + + + + + + + + + + + + + Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Bidang PMK / Kategori + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial Kemenko PMK + + + + + + + Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow + + + + + + + + + Post Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GPR kominfo Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 26 Aug, 2023 + + Kunjungi Maros, Menko PMK Minta Program Bapak Asuh Stunting Digencarkan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk penanganan stunting di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, salah satu upaya yang startegis dilakukan adalah  menerapkan program Bapak Asuh Stunting.  + + Hal itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja dan Dialog Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Desa Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Jumat (25/8/2023). + + Menurut Menko PMK, program Bapak Asuh Stunting cocok diterapkan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Maros yang masih tinggi angka stuntingnya. Diketahui, prevalensi stunting di Kabupaten Maros berdasarkan SSGI 2022 sebesar 30,1% (kategori sangat tinggi) angka ini telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 37.5%.  + + Meskipun mengalami penurunan, prevalensi stunting di Maros masih sangat tinggi. Karenamya, Muhadjir meminta kepada Bupati Maros Andi Syafril Chaidir Syam agar pihak Pemkab Maros melakukan penyisiran anak-anak yang perlu mendapatkan pendampingan bapak asuh stunting. + + "Saya harapkan ada gerakan se-Kabupaten Maros untuk menyisir anak-anak di bawah 5 tahun yang masuk kategori stunting dan setiap balita stunting mempunyai bapak  asuh sehingga dapat membantu mereka untuk keluar dari kondisi stunting. + + Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, untuk bapak asuh stunting bisa diambil dari perangkat desa, aparat keamanan di Dandim dan Polres, serta khusus di Desa Sudirman bisa mengangkat bapak asuh stunting dari prajurit TNI dari Kostrad dan Lanud yang bermarkas di kawasan desa. + + Sambil berkelakar, Muhadjir juga bersedia bila diangkat menjadi bapak asuh anak stunting oleh Bupati Maros sebagai bentuk perhatian dari pemerintah terhadap masalah stunting di Kabupaten Maros.  + + "Saya juga mau kalau nanti ditawari Pak Bupati untuk ngasuh berapa orang anak. Jadi nanti saya jadi bapak asuhnya dan akan saya bantu," ucapnya. + + Secara spesifik, pada Desa Sudirman terdapat 37 KK Miskin Ekstrem (Data KPM BLT) dan 7 anak tergolong stunting dari 551 balita yang diukur atau 1.3%. Muhadjir mengapresiasi  rendahnya balita  stunting di desa Sudirman ini l. Tetapi, menurut Menko PMK, penanganan dan intervensi stunting harus dilakukan secara multidimensi, mulai dari penanganan kemiskinannya sampai pemenuhan gizi.  + + Juga harus dilakukan intervensi sejak masa remaja, pasangan usia subur, ibu hamil dan anak usia 0-59 bulan. Untuk mendukung hal tersebut setiap puskesmas harus tersedia USG untuk memantau pertumbuhan janin dalam kandungan dan antropometri di Posyandu untuk memantau tumbuh kembang balita.  + + Karrnanya, dia berharap, penanganan stunting dan miskin ekstrem di Kabupaten Maros khususnya di Desa Sudirman harus bisa ditangani dengan baik. Dia pun menargetkan supaya Desa Sudirman yang dikenal dengan banyaknya kelompok angkatan TNI yang bermarkas itu bisa menurunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem untuk mendukung pencapaian  target nasional. + + Di kesempatan itu, Menko PMK didampingi oleh Bupati Maros Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros Andi Patarai Amir, Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Benny Arfan, Dandim Maros, Kapolres Maros, jajaran OPD Kabupaten Maros, Kepala Desa Sudirman, dan jajaran pejabat Eselon I Kemenko PMK. + + Dalam kesempatan dialog itu juga Menko PMK menyempatkan berinteraksi dengan beberapa orang tua dan anak stunting. Menko Muhadjir juga memberikan beberapa pertanyaan dalam bentuk quiz tentang  makanan bergizi kepada masyarakat yang hadir  yang diikuti oleh antusuias para ibu-ibu, remaja, dan warga desa yang mengikuti kegiatan.  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Novrizaldi + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi diff --git a/raw/www.kemenkopmk.go.id_menko-pmk-beberkan-kunci-atasi-gizi-buruk-dan-stunting.md b/raw/www.kemenkopmk.go.id_menko-pmk-beberkan-kunci-atasi-gizi-buruk-dan-stunting.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..81b31d79c18bd925519f52b5236b3e72dd8790ac --- /dev/null +++ b/raw/www.kemenkopmk.go.id_menko-pmk-beberkan-kunci-atasi-gizi-buruk-dan-stunting.md @@ -0,0 +1,1341 @@ +--- +url: https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-beberkan-kunci-atasi-gizi-buruk-dan-stunting +title: "Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" +domain: www.kemenkopmk.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:03:01 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + +KEMENKO PMK -- Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, berapa hal penyebab tingginya angka stunting di daerah yang dilakukan kunjungan yakni masalah kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita. Ini harus diatasi dan diselesaikan. Lebih lanjut, menurut dia, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan memberikan pengaruh besar kepada peningkatan stunting pada kelompok miskin yang akan berdampak kepada menurunnya daya beli terhadap pangan bergizi. Menko PMK memaparkan, pandemi Covid-19 telah memunculkan banyak keluarga miskin baru. Misalnya saja di perkotaan, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan telah naik sebanyak 138,1 ribu orang, dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan secara daring oleh Setwapres, pada Senin (23/8).Hadir dalam Rapat tersebut para Gubernur yang berasal dari 34 Provinsi, Bupati/walikota dari 154 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas baru untuk tahun 2022 serta para pemangku kepentingan lainnya. Muhadjir mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Karena itu, butuh kerja keras bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kunci penyebab stunting. "Percepatan penurunan stunting perlu terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi dan disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa," ucap Muhadjir. *Kepala BKKBN Jadi Ketua Pelaksana* Dia menerangkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Menko Muhadjir ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah di bawah Wapres KH Ma'ruf Amien sebagai ketua pengarah. Dalam Perpres tersebut ditekankan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa adalah kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting. Kolaborasi dan koordinasi di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa sangat diperlukan. Ditekankan juga dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa harus dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai oleh Pimpinan Daerah masing-masing dan intervensi yang dilakukan oleh K/L, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. Termasuk pendampingan pranikah, seribu hari pertama kehidupan sejak di kandungan, hingga melahirkan generasi yang sehat dalam tumbuh kembang. Muhadjir berharap, dengan Perpres 72 yang baru tersebut, tiap daerah bisa menurunkan prevalensi stuntingnya sesuai target yang dicanangkan Presiden. "Saya berharap kepada semua Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/walikota, serta seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk percepatan penurunan stunting," harapnya. "Kita sadar semua tantangan yang kita hadapi tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk kita selesaikan. Semoga dengan petunjuk pertolongan dari Allah SWT apa yang kita harapkan bisa kita laksanakan dengan baik," pungkasnya. (*) Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting Berita dan Artikel Terkait Kolom / Rubrik Bidang PMK / Kategori Media Sosial Kemenko PMK Post Terkini GPR kominfo Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 23 Aug, 2021 + + Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. + +   + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, berapa hal penyebab tingginya angka stunting di daerah yang dilakukan kunjungan yakni masalah kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita. Ini harus diatasi dan diselesaikan.  + +   + + Lebih lanjut, menurut dia, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan memberikan pengaruh besar kepada peningkatan stunting pada kelompok miskin yang akan berdampak kepada menurunnya daya beli terhadap pangan bergizi. + +   + + Menko PMK memaparkan, pandemi Covid-19 telah memunculkan banyak keluarga miskin baru. Misalnya saja di perkotaan, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan telah naik sebanyak 138,1 ribu orang, dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan secara daring oleh Setwapres, pada Senin (23/8).Hadir dalam Rapat tersebut para Gubernur yang berasal dari 34 Provinsi, Bupati/walikota dari 154 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas baru untuk tahun 2022 serta para pemangku kepentingan lainnya.   + +   + + Muhadjir mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Karena itu, butuh kerja keras bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kunci penyebab stunting.  + +   + + "Percepatan penurunan stunting perlu terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi dan disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa," ucap Muhadjir.  + +   + + *Kepala BKKBN Jadi Ketua Pelaksana*  + +   + + Dia menerangkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Menko Muhadjir ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah di bawah Wapres KH Ma'ruf Amien sebagai ketua pengarah. + +   + + Dalam Perpres tersebut ditekankan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa adalah kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting. Kolaborasi dan koordinasi di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa sangat diperlukan. Ditekankan juga dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa harus dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai oleh Pimpinan Daerah masing-masing dan intervensi yang dilakukan oleh K/L, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. Termasuk pendampingan pranikah, seribu hari pertama kehidupan sejak di kandungan, hingga melahirkan generasi yang sehat dalam tumbuh kembang.  + +   + + Muhadjir berharap, dengan Perpres 72 yang baru tersebut, tiap daerah bisa menurunkan prevalensi stuntingnya sesuai target yang dicanangkan Presiden.  + +   + + "Saya berharap kepada semua Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/walikota, serta seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk percepatan penurunan stunting," harapnya. + +   + + "Kita sadar semua tantangan yang kita hadapi tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk kita selesaikan. Semoga dengan petunjuk pertolongan dari Allah SWT apa yang kita harapkan bisa kita laksanakan dengan baik," pungkasnya. (*)  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Olivia Christine P + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + Tags: + + Menko PMK + Beber Kunci + Atasi Gizi Buruk + stunting + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 23 Aug, 2021 + + Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. + +   + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, berapa hal penyebab tingginya angka stunting di daerah yang dilakukan kunjungan yakni masalah kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita. Ini harus diatasi dan diselesaikan.  + +   + + Lebih lanjut, menurut dia, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan memberikan pengaruh besar kepada peningkatan stunting pada kelompok miskin yang akan berdampak kepada menurunnya daya beli terhadap pangan bergizi. + +   + + Menko PMK memaparkan, pandemi Covid-19 telah memunculkan banyak keluarga miskin baru. Misalnya saja di perkotaan, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan telah naik sebanyak 138,1 ribu orang, dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan secara daring oleh Setwapres, pada Senin (23/8).Hadir dalam Rapat tersebut para Gubernur yang berasal dari 34 Provinsi, Bupati/walikota dari 154 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas baru untuk tahun 2022 serta para pemangku kepentingan lainnya.   + +   + + Muhadjir mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Karena itu, butuh kerja keras bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kunci penyebab stunting.  + +   + + "Percepatan penurunan stunting perlu terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi dan disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa," ucap Muhadjir.  + +   + + *Kepala BKKBN Jadi Ketua Pelaksana*  + +   + + Dia menerangkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Menko Muhadjir ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah di bawah Wapres KH Ma'ruf Amien sebagai ketua pengarah. + +   + + Dalam Perpres tersebut ditekankan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa adalah kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting. Kolaborasi dan koordinasi di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa sangat diperlukan. Ditekankan juga dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa harus dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai oleh Pimpinan Daerah masing-masing dan intervensi yang dilakukan oleh K/L, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. Termasuk pendampingan pranikah, seribu hari pertama kehidupan sejak di kandungan, hingga melahirkan generasi yang sehat dalam tumbuh kembang.  + +   + + Muhadjir berharap, dengan Perpres 72 yang baru tersebut, tiap daerah bisa menurunkan prevalensi stuntingnya sesuai target yang dicanangkan Presiden.  + +   + + "Saya berharap kepada semua Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/walikota, serta seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk percepatan penurunan stunting," harapnya. + +   + + "Kita sadar semua tantangan yang kita hadapi tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk kita selesaikan. Semoga dengan petunjuk pertolongan dari Allah SWT apa yang kita harapkan bisa kita laksanakan dengan baik," pungkasnya. (*)  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Olivia Christine P + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + Tags: + + Menko PMK + Beber Kunci + Atasi Gizi Buruk + stunting + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kolom / Rubrik + + + + + + + + + + + + + + Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Bidang PMK / Kategori + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial Kemenko PMK + + + + + + + Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow + + + + + + + + + Post Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GPR kominfo Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 23 Aug, 2021 + + Menko PMK Beberkan Kunci Atasi Gizi Buruk dan Stunting + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Permasalahan stunting atau gagal tumbuh pada anak masih menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan manusia Indonesia. Berdasarkan data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 27,7%. Data World Bank tahun 2020 menunjukkan, prevalensi stunting Indonesia berada pada urutan ke 115 dari 151 negara di dunia. + +   + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, berapa hal penyebab tingginya angka stunting di daerah yang dilakukan kunjungan yakni masalah kurangnya asupan gizi kronis pada anak, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk, rendahnya pendidikan orang tua, pola asuh yang salah, dan kurangnya tenaga kesehatan terutama ahli gizi dalam pemantauan perkembangan balita. Ini harus diatasi dan diselesaikan.  + +   + + Lebih lanjut, menurut dia, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini akan memberikan pengaruh besar kepada peningkatan stunting pada kelompok miskin yang akan berdampak kepada menurunnya daya beli terhadap pangan bergizi. + +   + + Menko PMK memaparkan, pandemi Covid-19 telah memunculkan banyak keluarga miskin baru. Misalnya saja di perkotaan, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di perkotaan telah naik sebanyak 138,1 ribu orang, dari 12,04 juta orang pada September 2020 menjadi 12,18 juta orang pada Maret 2021. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, yang diselenggarakan secara daring oleh Setwapres, pada Senin (23/8).Hadir dalam Rapat tersebut para Gubernur yang berasal dari 34 Provinsi, Bupati/walikota dari 154 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas baru untuk tahun 2022 serta para pemangku kepentingan lainnya.   + +   + + Muhadjir mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024. Karena itu, butuh kerja keras bersama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dukungan organisasi kemasyarakatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kunci penyebab stunting.  + +   + + "Percepatan penurunan stunting perlu terus diperbaiki melalui berbagai evaluasi dan disesuaikan dengan kultur, sumber pangan lokal, upaya-upaya berkelanjutan sehingga menjadi budaya perbaikan gizi bagi penerus bangsa," ucap Muhadjir.  + +   + + *Kepala BKKBN Jadi Ketua Pelaksana*  + +   + + Dia menerangkan, saat ini pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan menunjuk Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Menko Muhadjir ditunjuk sebagai wakil ketua pengarah di bawah Wapres KH Ma'ruf Amien sebagai ketua pengarah. + +   + + Dalam Perpres tersebut ditekankan bahwa komitmen Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa adalah kunci keberhasilan dalam percepatan penurunan stunting. Kolaborasi dan koordinasi di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa sangat diperlukan. Ditekankan juga dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa harus dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang diketuai oleh Pimpinan Daerah masing-masing dan intervensi yang dilakukan oleh K/L, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. Termasuk pendampingan pranikah, seribu hari pertama kehidupan sejak di kandungan, hingga melahirkan generasi yang sehat dalam tumbuh kembang.  + +   + + Muhadjir berharap, dengan Perpres 72 yang baru tersebut, tiap daerah bisa menurunkan prevalensi stuntingnya sesuai target yang dicanangkan Presiden.  + +   + + "Saya berharap kepada semua Kementerian/Lembaga, Gubernur, Bupati/walikota, serta seluruh pemangku kepentingan harus saling bersinergi dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk percepatan penurunan stunting," harapnya. + +   + + "Kita sadar semua tantangan yang kita hadapi tidak mudah, namun bukan berarti tidak mungkin untuk kita selesaikan. Semoga dengan petunjuk pertolongan dari Allah SWT apa yang kita harapkan bisa kita laksanakan dengan baik," pungkasnya. (*)  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Olivia Christine P + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + Tags: + + Menko PMK + Beber Kunci + Atasi Gizi Buruk + stunting + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi diff --git a/raw/www.kemenkopmk.go.id_pemerintah-pakai-data-spesial-untuk-pertajam-pengentasan-kemiskinan-ekstrem.md b/raw/www.kemenkopmk.go.id_pemerintah-pakai-data-spesial-untuk-pertajam-pengentasan-kemiskinan-ekstrem.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5d72249d2a69a0f783b7c0b7c6932e182424834 --- /dev/null +++ b/raw/www.kemenkopmk.go.id_pemerintah-pakai-data-spesial-untuk-pertajam-pengentasan-kemiskinan-ekstrem.md @@ -0,0 +1,1278 @@ +--- +url: https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-pakai-data-spesial-untuk-pertajam-pengentasan-kemiskinan-ekstrem +title: "Pemerintah Pakai 'Data Spesial' Untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" +domain: www.kemenkopmk.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:04:20 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Pemerintah Pakai "Data Spesial" Untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + +KEMENKO PMK -- Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah merancang data spesial untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kata Muhadjir, data spesial ini untuk  meningkatkan ketepat sasaran jangkauan intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Data spesial yang dimaksudnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). "Kita menggunakan data spesifik, data spesial. Namanya data P3KE. Ini adalah data final dari triangulasi pemutakhiran melalui penshahihan dari data yang telah ada," ujar Muhadjir usai Rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Istana Wapres Jakarta, pada Rabu (3/8). Menko PMK menjelaskan, data P3KE bersumber dari pendataan BKKBN yang telah diperingkat kesejahteraannya dan terbuka untuk diharmonisasikan dengan data program dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi penyasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan _exclusion error._ "Ini kita kompilasikan, cross di situ untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi kelompok sasaran _'by name by address',_" ujar Muhadjir.  +Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, dengan adanya data P3KE, diharapkan penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, yang tidak terdata di data kependudukan dan lebih tepat sasaran. "Dengan adamya  Data P3KE ini kesempatan untuk mengekseskusi mereka yang miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan yang selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," ucapnya. Sebelumnya dalam rapat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 (satu) persen tiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," ujar Wapres. Lebih lanjut, Ma'ruf yang bertindak sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerangkan, pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem. Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024. Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan. Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024. Dengan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, maka pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai. Pemerintah Pakai "Data Spesial" Untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Berita dan Artikel Terkait Kolom / Rubrik Bidang PMK / Kategori Media Sosial Kemenko PMK Post Terkini GPR kominfo Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 03 Aug, 2022 + + Pemerintah Pakai "Data Spesial" Untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data.  + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah merancang data spesial untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.  + + Kata Muhadjir, data spesial ini untuk  meningkatkan ketepat sasaran jangkauan intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Data spesial yang dimaksudnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).  + + "Kita menggunakan data spesifik, data spesial. Namanya data P3KE. Ini adalah data final dari triangulasi pemutakhiran melalui penshahihan dari data yang telah ada," ujar Muhadjir usai Rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Istana Wapres Jakarta, pada Rabu (3/8).  + + Menko PMK menjelaskan, data P3KE bersumber dari pendataan BKKBN yang telah diperingkat kesejahteraannya dan terbuka untuk diharmonisasikan dengan data program dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi penyasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan _exclusion error._ + + "Ini kita kompilasikan, cross di situ untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi kelompok sasaran _'by name by address',_" ujar Muhadjir.  +Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, dengan adanya data P3KE, diharapkan penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, yang tidak terdata di data kependudukan dan lebih tepat sasaran.  + + "Dengan adamya  Data P3KE ini kesempatan untuk mengekseskusi mereka yang miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan yang selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," ucapnya.  + + Sebelumnya dalam rapat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 (satu) persen tiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," ujar Wapres.  + + Lebih lanjut, Ma'ruf yang bertindak sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerangkan, pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem.  + + Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.  + + Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan.  + + Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024. Dengan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, maka pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai.  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Rendy Febrianto + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 03 Aug, 2022 + + Pemerintah Pakai "Data Spesial" Untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data.  + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah merancang data spesial untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.  + + Kata Muhadjir, data spesial ini untuk  meningkatkan ketepat sasaran jangkauan intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Data spesial yang dimaksudnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).  + + "Kita menggunakan data spesifik, data spesial. Namanya data P3KE. Ini adalah data final dari triangulasi pemutakhiran melalui penshahihan dari data yang telah ada," ujar Muhadjir usai Rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Istana Wapres Jakarta, pada Rabu (3/8).  + + Menko PMK menjelaskan, data P3KE bersumber dari pendataan BKKBN yang telah diperingkat kesejahteraannya dan terbuka untuk diharmonisasikan dengan data program dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi penyasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan _exclusion error._ + + "Ini kita kompilasikan, cross di situ untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi kelompok sasaran _'by name by address',_" ujar Muhadjir.  +Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, dengan adanya data P3KE, diharapkan penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, yang tidak terdata di data kependudukan dan lebih tepat sasaran.  + + "Dengan adamya  Data P3KE ini kesempatan untuk mengekseskusi mereka yang miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan yang selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," ucapnya.  + + Sebelumnya dalam rapat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 (satu) persen tiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," ujar Wapres.  + + Lebih lanjut, Ma'ruf yang bertindak sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerangkan, pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem.  + + Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.  + + Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan.  + + Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024. Dengan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, maka pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai.  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Rendy Febrianto + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kolom / Rubrik + + + + + + + + + + + + + + Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Bidang PMK / Kategori + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial Kemenko PMK + + + + + + + Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow + + + + + + + + + Post Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GPR kominfo Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 03 Aug, 2022 + + Pemerintah Pakai "Data Spesial" Untuk Pertajam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KEMENKO PMK -- Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperbaiki tingkat akurasi data.  + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa saat ini pemerintah telah merancang data spesial untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Indonesia.  + + Kata Muhadjir, data spesial ini untuk  meningkatkan ketepat sasaran jangkauan intervensi pemerintah dalam menangani kemiskinan di Indonesia. Data spesial yang dimaksudnya adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).  + + "Kita menggunakan data spesifik, data spesial. Namanya data P3KE. Ini adalah data final dari triangulasi pemutakhiran melalui penshahihan dari data yang telah ada," ujar Muhadjir usai Rapat membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem bersama Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, di Istana Wapres Jakarta, pada Rabu (3/8).  + + Menko PMK menjelaskan, data P3KE bersumber dari pendataan BKKBN yang telah diperingkat kesejahteraannya dan terbuka untuk diharmonisasikan dengan data program dari Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan meningkatkan akurasi penyasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program atau yang disebut dengan _exclusion error._ + + "Ini kita kompilasikan, cross di situ untuk memastikan siapa yang benar-benar menjadi kelompok sasaran _'by name by address',_" ujar Muhadjir.  +Lebih lanjut Menko PMK mengatakan, dengan adanya data P3KE, diharapkan penyaluran intervensi bantuan dari pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, yang tidak terdata di data kependudukan dan lebih tepat sasaran.  + + "Dengan adamya  Data P3KE ini kesempatan untuk mengekseskusi mereka yang miskin ekstrem yang tidak memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan yang selama ini tidak dapat bansos kita pastikan dapat bansos," ucapnya.  + + Sebelumnya dalam rapat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem berkurang sebesar 1 (satu) persen tiap tahun hingga 2024. "Saya minta kita fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem minimal 1 poin persentase setiap tahun, mulai tahun 2022 ini," ujar Wapres.  + + Lebih lanjut, Ma'ruf yang bertindak sebagai Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menerangkan, pemerintah sudah memiliki tiga instrumen kebijakan untuk menangani kemiskinan ekstrem.  + + Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem untuk periode 2022, 2023 dan 2024 yaitu di 212 kabupaten/kota prioritas pada 2022 dan dilanjutkan untuk seluruh kabupaten/kota untuk 2023 dan 2024.  + + Kedua, Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Ketiga adalah pelaksanaan pedoman umum percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan segera ditetapkan.  + + Merujuk pada data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 adalah 4 persen. Presiden RI Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024. Dengan berbagai instrumen kebijakan yang telah ditetapkan, maka pemerintah berharap, target penurunan kemiskinan ekstrem bisa tercapai.  + + + + + + + + Kontributor Foto: + Rendy Febrianto + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi diff --git a/raw/www.kemenkopmk.go.id_strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat.md b/raw/www.kemenkopmk.go.id_strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7404e9248b7f8ac5d69d5eb4e44b601d0cb940c3 --- /dev/null +++ b/raw/www.kemenkopmk.go.id_strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat.md @@ -0,0 +1,1346 @@ +--- +url: https://www.kemenkopmk.go.id/strategi-pengentasan-kemiskinan-melalui-sinergi-program-pemberdayaan-masyarakat +title: "Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" +domain: www.kemenkopmk.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:03:46 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + +Jakarta (17/2) -- Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. Asdep Ade menyampaikan, salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar. "Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024, yang diselenggarakan secara daring, dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pada Kamis (11/2) silam. Ade menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan. "Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan," tuturnya. Ade Rustama menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melalsanakan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. "Kemudian, yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai," pungkas Ade. Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19. Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat Berita dan Artikel Terkait Kolom / Rubrik Bidang PMK / Kategori Media Sosial Kemenko PMK Post Terkini GPR kominfo Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 17 Feb, 2021 + + Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat + + + + + + + + + + + + + + + Jakarta (17/2) -- Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. + +   + + Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.  + +   + + Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa.  + +   + + Asdep Ade menyampaikan, salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar.  + +   + + "Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024, yang diselenggarakan secara daring, dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pada Kamis (11/2) silam. + +   + + Ade menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan.  + +   + + "Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan," tuturnya. + +   + + Ade Rustama menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melalsanakan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan.  + +   + + Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. + +   + + "Kemudian, yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai," pungkas Ade. + +   + + Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19. + + + + + + + + + Editor : + Novrizaldi + + + + Reporter: + Deputi 1 + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + Tags: + + Kemiskinan + RPJMN + Rencana Kerja Pemerintah + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 17 Feb, 2021 + + Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat + + + + + + + + + + + + + + + Jakarta (17/2) -- Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. + +   + + Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.  + +   + + Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa.  + +   + + Asdep Ade menyampaikan, salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar.  + +   + + "Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024, yang diselenggarakan secara daring, dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pada Kamis (11/2) silam. + +   + + Ade menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan.  + +   + + "Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan," tuturnya. + +   + + Ade Rustama menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melalsanakan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan.  + +   + + Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. + +   + + "Kemudian, yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai," pungkas Ade. + +   + + Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19. + + + + + + + + + Editor : + Novrizaldi + + + + Reporter: + Deputi 1 + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + Tags: + + Kemiskinan + RPJMN + Rencana Kerja Pemerintah + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kolom / Rubrik + + + + + + + + + + + + + + Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Bidang PMK / Kategori + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial Kemenko PMK + + + + + + + Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow + + + + + + + + + Post Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GPR kominfo Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 17 Feb, 2021 + + Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat + + + + + + + + + + + + + + + Jakarta (17/2) -- Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. + +   + + Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional.  + +   + + Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan, salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa.  + +   + + Asdep Ade menyampaikan, salah satu targeting dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar.  + +   + + "Dengan data tersebut, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk melakukan intervensi dengan program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Identifikasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam RKP 2021 dan RPJMN 2020-2024, yang diselenggarakan secara daring, dan diikuti oleh perwakilan kementerian dan lembaga terkait, pada Kamis (11/2) silam. + +   + + Ade menjelaskan, program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan.  + +   + + "Salah satu strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan," tuturnya. + +   + + Ade Rustama menyampaikan beberapa poin yang perlu diperhatikan Kementerian/Lembaga dalam melalsanakan program pemberdayaan masyarakat. Pertama, masing-masing Kementerian/Lembaga yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan.  + +   + + Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing Kementerian/Lembaga. + +   + + "Kemudian, yang perlu disinergikan lainnya adalah kelembagaan yang menaungi beberapa program pemberdayaan, sehingga tujuan akhir meningkatkan pendapatan masyarakat  dalam percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi segera tercapai," pungkas Ade. + +   + + Sebagai informasi, rapat koordinasi ini dilaksanakan dilakukan sebagai langkah awal untuk sinergi program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar terjadi peningkatan pendapatan di masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat juga diperlukan untuk mendukung program prioritas nasional di tahun 2021 yaitu Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pasca bencana pandemi COVID-19. + + + + + + + + + Editor : + Novrizaldi + + + + Reporter: + Deputi 1 + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + Tags: + + Kemiskinan + RPJMN + Rencana Kerja Pemerintah + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_guru-imitasi.md b/raw/www.kompas.id_artikel_guru-imitasi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d0e2c9588ad6f48f62c31616ad9b96a25b091bd5 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_guru-imitasi.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/guru-imitasi?open_from=Baca_Juga_Card +title: "Guru Imitasi" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:26 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Guru Imitasi + +Para guru imitasi tidak memiliki pusat imajinasi. Sebab, hanya mahir memindahkan informasi dan memolesnya dengan daya pikat emosi. Kompas Oleh Iman Zanatul Haeri 29 Des 2025 14:00 WIB · Artikel Opini Kebijakan pendidikan kita pernah berubah dalam satu malam. Pada sambutannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, 11 November 2024 lalu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka memberi usul kepada menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial diterapkan di sekolah. Sejak saat itu, Mendikdasmen bekerja keras untuk memasukan koding dan kecerdasan artifisial (KA) atau biasa disebut artificial intelligence (akal imitasi/AI) dalam kurikulum, menyiapkan modul dan dokumen-dokumen pendukung, mempersiapkan fasilitas sekolah serta mempersiapkan para gurunya. Hasilnya, pada perubahan terakhir tahun ajaran baru 2025/2026, Koding dan KA sudah tersedia Capaian Pembelajarannya (CP). Kemudian dibagikan Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung pembelajaran berbasis digital, serta berbagai program pelatihan bagi guru berkaitan Koding dan KA. Percepatan pembelajaran Koding dan KA memang mengikuti tren pasar kerja yang dirilis oleh World Economic Forum (2025). Dalam dokumen tersebut, dijelaskan saat ini teknologi adalah pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat. Khususnya Spesialis Big Data, Insinyur teknologi finansial, Spesialis KA dan Pembelajaran Mesin, serta Pengembang Perangkat Lunak. Namun, untuk memastikan Indonesia mampu menyiapkan Angkatan kerja dengan kompetensi kerja bidang teknologi, apakah pendidikan sudah siap untuk membangun ekosistem pembelajaran yang menghasilkan pekerja terampil di bidang teknologi dan KA? Apakah para guru di Indonesia sudah siap? Secara prinsip, kecerdasan buatan telah lama digunakan dalam dunia pendidikan. Neil Selwyn dalam bukunya berjudul Education and Technology, Key Issue and Debate menulis bahwa prinsip kecerdasan buatan telah mendukung berbagai teknologi yang telah digunakan dalam pendidikan selama 50 tahun terakhir. Prinsip tersebut melahirkan berbagai sistem bimbingan cerdas berbasis simulasi. Biasanya diterapkan dalam pengaturan industri dan militer untuk melatih para profesional mulai dari pilot maskapai dan ahli bedah, hingga komandan tank dan perwira senjata Angkatan Laut (2011). Namun ini terbatas pada proses pembelajaran paska sekolah, pendidikan tinggi atau bidang profesional tingkat lanjut dan khusus. Sementara, penggunaan KA dalam pembelajaran pada level pendidikan dasar dan menengah masih menjadi perdebatan. Pertama, tingkat psikologi perkembangan anak pada level pendidikan dasar dan menengah, tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mesin kecerdasan. Seperti problematika tingkat emosi, bias rasial, dan batasan etik KA. Kedua, berdasarkan rumusan pertemuan Artificial Intelligence for Education (AIED) di Beijing, KA tidak boleh mengganggu hubungan guru dan murid (2019). Ketiga, KA dalam pembelajaran yang dikembangkan oleh perusahaan komersil dapat merusak proses pembelajaran, sebab sampai hari ini tidak ada lembaga independen yang dapat memberikan validasi bahwa perusahaan teknologi yang mengembangkan KA cukup aman digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Semakin besar KA diberikan peran dalam proses belajar, seolah-olah meringankan beban guru. Padahal pengurangan otoritas guru dan–pada saat yang sama–menguatnya peran KA dalam mengambil keputusan pada perencanaan, proses dan asesmen pembelajaran akan membuat guru semakin tidak independen dan bergantung pada KA. Alih-alih mempermudah, tren penggunaan KA oleh guru justru membuat mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membelinya, sekaligus menghilangkan otentifikasi guru sebagai penentu dalam proses dan akhir pembelajaran. Sialnya, pemerintah mendukung proses ini dengan dalih percepatan pemanfaatan teknologi digital di tengah kesenjangan akses digital, listrik, sinyal, dan lemahnya sumber daya guru. Kelemahan itu seperti gaji yang minim, serta minimnya informasi seperti akses pengetahuan terhadap perkembangan teknologi dan informasi perubahan kebijakan pendidikan. Bagi pemerintah, perubahan zaman dan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran cukup diatasi dengan membuat kebijakan yang searah dengan perkembangan tersebut. Jika dunia membutuhkan para pengembang mesin pembelajar, maka guru harus mengajarkan hal-hal berkaitan mesin pembelajar. Sesederhana itu. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk membuat kebijakan tersebut terlihat berhasil sesuai yang diharapkan. Meskipun hasil pendidikan–sebagaimana investasi–selalu akan terlihat dalam jangka panjang, pemerintah berkepentingan untuk memperlihatkan bahwa mereka berhasil melakukan transformasi digital untuk mengakhiri kekhawatiran bahwa Indonesia belum siap bersaing secara global. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan segera dipanen sebelum waktunya. Kebijakan Pendidikan yang baru sampai implementasi pada level guru, segera difabrikasi. Cara semacam ini dilakukan secara masif selama lima tahun terakhir, saat pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk program Guru Penggerak ( Kompas.id , 22/10/2024). Sekitar 150.000 guru tersebut dituntut memamerkan aksi nyata dan karya inovatif dalam kegiatan ‘Panen Guru Penggerak’ untuk menunjukan bahwa program kebijakan terhadap guru telah menuai hasil (Kajian Program Guru Penggerak, 2024). Kegiatan panen Guru Penggerak tidak ada korelasinya dengan peningkatan kompetensi murid, namun yang jelas ada tuntutan tersirat bahwa kegiatan panen ini harus disebarkan di media sosial sekolah, dan platform yang dibuat oleh kementerian (PMM) serta media sosial para guru itu sendiri. Tentu saja ini adalah proses amplifikasi untuk menghubungkan publik dengan program kebijakan pendidikan, bukan proses belajar antara guru dan murid. Alih fungsi guru ini melahirkan guru bertalenta pada ruang digital. Para guru yang dianggap mahir menggunakan beragam perangkat digital, diberikan apresiasi dan status tertentu seperti ‘Guru Duta Teknologi’ dari Pusdatin Kemdikdasmen. Secara umum, pemerintah juga memanfaatkan guru sebagai aset digital, terutama jika diantara mereka telah menjadi pemengaruh di media sosial. Mereka kemudian diseleksi berdasarkan jumlah pengikut (followers), dibimbing, dikumpulkan serta ditempatkan secara spesifik sebagai agen siar kebijakan pendidikan. Tersebar di beberapa balai-balai guru di level provinsi, dan dinamakan ‘Guru Konten Kreator (GKK).’ Tugas mereka bukan hanya mensosialisasikan program kebijakan pendidikan, seringkali membela serta menjadi mesin penjawab untuk pertanyaan kritis dan komentar negatif tentang kebijakan pendidikan. Meskipun program guru penggerak telah dibubarkan, saat ini GKK dan varian lainnya tetap bermunculan. Kini mereka dikumpulkan kembali dalam sebuah wadah bernama ‘Guru Pejuang Digital (GPD)’ yang dikelola langsung oleh Pusdatin Kemdikdasmen. Guru semacam ini disebut guru imitasi atau tiruan. Mereka tidak punya gagasan independen, dan hidup dari satu program ke program lain. Modal mereka adalah tafsir terindah dari kebijakan pedidikan. Mereka tidak memiliki kompas moral selain membenarkan setiap kebijakan dari pemerintah. Identitas mereka ditentukan oleh merek kebijakan yang tercetak dalam baju, topi dan seminar kit dari kegiatan kementerian. Mereka lebih menangisi sebuah program dibubarkan ketimbang bersolidaritas kepada guru honorer yang belum sejahtera. Pada era Merdeka Belajar, merela garda terdepan mempromosikan kurikulum merdeka, Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan program lainnya. Pada era Pembelajaran Mendalam, mereka tidak akan segan menyebut pendekatan ini sangat baik bagi para guru tanpa secuilpun pembacaan kritis. Lama-kelamaan, fungsi mereka sebagai guru menjadi hilang karena terlalu sibuk mensosialisasikan program kebijakan pendidikan. Maka terjadilah proses mutasi. Perubahan genetik secara profetik, dari guru menjadi agen siar pemerintah. Proses transformasi ini disebut sebagai selebrifikasi mikro (Micro Celebrification). Yaitu proses guru yang awalnya hanya merekam pengajaran di kelas menjadi makin terkenal akibat konten edukasinya. Ketika guru tersebut telah terkenal, disebut sebagai selebriti mikro (Micro-Celebrity). Yaitu Ketika ia dianggap tervalidasi di komunitasnya (Abidin, 2018). Persoalannya, mutasi genetik guru imitasi ini melahirkan anomali-anomali berkelanjutan. Talenta dalam mempromosikan banyak hal, akan membuat para guru imitasi mulai berkejaran dengan kemacetan dan arus algoritma media sosial. Mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan pembelajaran, sebab media sosial hanya memberikan perhatian lebih pada pemengaruh dengan respon tercepat sesuai dengan ceruknya masing-masing. Mereka juga mengeksploitasi para pengikutnya--yang sebagian besar adalah guru--untuk membeli produk-produk edukasi dengan dalil ‘lebih mudah dengan KA,’ ‘Cara cepat membuat soal dengan KA,’ dan ‘cara bikin RPP dengan KA.’ Daya jangkau guru imitasi yang menjual cara-cara ringkas ini sangat luas, sejatinya telah merusak kemampuan belajar generatif para guru (Fiorella & Mayer, 2015). Mereka menggiring guru menjadi imitasi melalui ketergantungan berulang. Para guru imitasi tidak memiliki pusat imajinasi, karena hanya mahir memindahkan informasi dan memolesnya dengan daya pikat emosi. Mereka memanfaatkan kedekatan akses informasi kebijakan pendidikan yang mengakibatkan informasi asimetris. Di sinilah ekonomi pengetahuan mengeksploitasi para guru minus informasi (Stiglitz, 2007). Guru imitasi sering memonopoli kurangnya informasi demi amplifikasi dan selebrasi konten edukasi. Memanfaatkan kepanikan guru atas kelangkaan informasi dan menjualnya sebagai konten dan kelas edukasi. Sifat guru imitasi ini menyerap dalam setiap perangkat pembelajaran. Mereka tidak lagi memanfaatkan KA, namun telah ketergantungan sehingga perencanaan, model, metode dan asesmen yang dipersiapkan, mengalami defisit makna karena dibatasi bahasa simulasi (Baudrillard, 2018). Bahkan para guru imitasi telah memberikan KA kewenangan yang lebih besar. Seringkali para guru imitasi membuat soal dengan KA dan tidak jarang murid juga menjawabnya dengan platform yang sama. Sikap imitasi guru menular pada imitasi murid. Karena serba terduplikasi, tidak ada kecerdasan yang dilahirkan dari pembelajaran imitasi. Guru dan murid hanya menjadi wadah imitasi. Proses belajar menjadi atraksi tanpa relasi. Ketika KA banyak belajar untuk melahirkan variasi dan inovasi, guru imitasi sibuk dalam dunia simulasi dan tidak tahu jalan untuk kembali. Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kebijakan pendidikan kita pernah berubah dalam satu malam. Pada sambutannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, 11 November 2024 lalu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka memberi usul kepada menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial diterapkan di sekolah. Sejak saat itu, Mendikdasmen bekerja keras untuk memasukan koding dan kecerdasan artifisial (KA) atau biasa disebut artificial intelligence (akal imitasi/AI) dalam kurikulum, menyiapkan modul dan dokumen-dokumen pendukung, mempersiapkan fasilitas sekolah serta mempersiapkan para gurunya. Hasilnya, pada perubahan terakhir tahun ajaran baru 2025/2026, Koding dan KA sudah tersedia Capaian Pembelajarannya (CP). Kemudian dibagikan Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung pembelajaran berbasis digital, serta berbagai program pelatihan bagi guru berkaitan Koding dan KA. Percepatan pembelajaran Koding dan KA memang mengikuti tren pasar kerja yang dirilis oleh World Economic Forum (2025). Dalam dokumen tersebut, dijelaskan saat ini teknologi adalah pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat. Khususnya Spesialis Big Data, Insinyur teknologi finansial, Spesialis KA dan Pembelajaran Mesin, serta Pengembang Perangkat Lunak. Namun, untuk memastikan Indonesia mampu menyiapkan Angkatan kerja dengan kompetensi kerja bidang teknologi, apakah pendidikan sudah siap untuk membangun ekosistem pembelajaran yang menghasilkan pekerja terampil di bidang teknologi dan KA? Apakah para guru di Indonesia sudah siap? Secara prinsip, kecerdasan buatan telah lama digunakan dalam dunia pendidikan. Neil Selwyn dalam bukunya berjudul Education and Technology, Key Issue and Debate menulis bahwa prinsip kecerdasan buatan telah mendukung berbagai teknologi yang telah digunakan dalam pendidikan selama 50 tahun terakhir. Prinsip tersebut melahirkan berbagai sistem bimbingan cerdas berbasis simulasi. Biasanya diterapkan dalam pengaturan industri dan militer untuk melatih para profesional mulai dari pilot maskapai dan ahli bedah, hingga komandan tank dan perwira senjata Angkatan Laut (2011). Namun ini terbatas pada proses pembelajaran paska sekolah, pendidikan tinggi atau bidang profesional tingkat lanjut dan khusus. Sementara, penggunaan KA dalam pembelajaran pada level pendidikan dasar dan menengah masih menjadi perdebatan. Pertama, tingkat psikologi perkembangan anak pada level pendidikan dasar dan menengah, tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mesin kecerdasan. Seperti problematika tingkat emosi, bias rasial, dan batasan etik KA. Kedua, berdasarkan rumusan pertemuan Artificial Intelligence for Education (AIED) di Beijing, KA tidak boleh mengganggu hubungan guru dan murid (2019). Ketiga, KA dalam pembelajaran yang dikembangkan oleh perusahaan komersil dapat merusak proses pembelajaran, sebab sampai hari ini tidak ada lembaga independen yang dapat memberikan validasi bahwa perusahaan teknologi yang mengembangkan KA cukup aman digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Semakin besar KA diberikan peran dalam proses belajar, seolah-olah meringankan beban guru. Padahal pengurangan otoritas guru dan–pada saat yang sama–menguatnya peran KA dalam mengambil keputusan pada perencanaan, proses dan asesmen pembelajaran akan membuat guru semakin tidak independen dan bergantung pada KA. Alih-alih mempermudah, tren penggunaan KA oleh guru justru membuat mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membelinya, sekaligus menghilangkan otentifikasi guru sebagai penentu dalam proses dan akhir pembelajaran. Sialnya, pemerintah mendukung proses ini dengan dalih percepatan pemanfaatan teknologi digital di tengah kesenjangan akses digital, listrik, sinyal, dan lemahnya sumber daya guru. Kelemahan itu seperti gaji yang minim, serta minimnya informasi seperti akses pengetahuan terhadap perkembangan teknologi dan informasi perubahan kebijakan pendidikan. Serial Artikel Menjelang ”Persatean” Guru Betul kata Bung Hatta, kita memang telah sampai pada zaman yang besar, sayangnya masih ada pikiran kerdil untuk melakukan "penyatean" terhadap organisasi guru. Bagi pemerintah, perubahan zaman dan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran cukup diatasi dengan membuat kebijakan yang searah dengan perkembangan tersebut. Jika dunia membutuhkan para pengembang mesin pembelajar, maka guru harus mengajarkan hal-hal berkaitan mesin pembelajar. Sesederhana itu. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk membuat kebijakan tersebut terlihat berhasil sesuai yang diharapkan. Meskipun hasil pendidikan–sebagaimana investasi–selalu akan terlihat dalam jangka panjang, pemerintah berkepentingan untuk memperlihatkan bahwa mereka berhasil melakukan transformasi digital untuk mengakhiri kekhawatiran bahwa Indonesia belum siap bersaing secara global. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan segera dipanen sebelum waktunya. Kebijakan Pendidikan yang baru sampai implementasi pada level guru, segera difabrikasi. Cara semacam ini dilakukan secara masif selama lima tahun terakhir, saat pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk program Guru Penggerak ( Kompas.id , 22/10/2024). Sekitar 150.000 guru tersebut dituntut memamerkan aksi nyata dan karya inovatif dalam kegiatan ‘Panen Guru Penggerak’ untuk menunjukan bahwa program kebijakan terhadap guru telah menuai hasil (Kajian Program Guru Penggerak, 2024). Kegiatan panen Guru Penggerak tidak ada korelasinya dengan peningkatan kompetensi murid, namun yang jelas ada tuntutan tersirat bahwa kegiatan panen ini harus disebarkan di media sosial sekolah, dan platform yang dibuat oleh kementerian (PMM) serta media sosial para guru itu sendiri. Tentu saja ini adalah proses amplifikasi untuk menghubungkan publik dengan program kebijakan pendidikan, bukan proses belajar antara guru dan murid. Alih fungsi guru ini melahirkan guru bertalenta pada ruang digital. Para guru yang dianggap mahir menggunakan beragam perangkat digital, diberikan apresiasi dan status tertentu seperti ‘Guru Duta Teknologi’ dari Pusdatin Kemdikdasmen. Secara umum, pemerintah juga memanfaatkan guru sebagai aset digital, terutama jika diantara mereka telah menjadi pemengaruh di media sosial. Mereka kemudian diseleksi berdasarkan jumlah pengikut (followers), dibimbing, dikumpulkan serta ditempatkan secara spesifik sebagai agen siar kebijakan pendidikan. Tersebar di beberapa balai-balai guru di level provinsi, dan dinamakan ‘Guru Konten Kreator (GKK).’ Tugas mereka bukan hanya mensosialisasikan program kebijakan pendidikan, seringkali membela serta menjadi mesin penjawab untuk pertanyaan kritis dan komentar negatif tentang kebijakan pendidikan. Meskipun program guru penggerak telah dibubarkan, saat ini GKK dan varian lainnya tetap bermunculan. Kini mereka dikumpulkan kembali dalam sebuah wadah bernama ‘Guru Pejuang Digital (GPD)’ yang dikelola langsung oleh Pusdatin Kemdikdasmen. Serial Artikel ”Kado Gelap” Kemerdekaan untuk Guru Indonesia Anggaran pendidikan yang besar dan belum sejahteranya pendidik selalu menjadi paradoks dari ketidakmampuan kita membahasakan kebenaran dengan suara jernih. Guru semacam ini disebut guru imitasi atau tiruan. Mereka tidak punya gagasan independen, dan hidup dari satu program ke program lain. Modal mereka adalah tafsir terindah dari kebijakan pedidikan. Mereka tidak memiliki kompas moral selain membenarkan setiap kebijakan dari pemerintah. Identitas mereka ditentukan oleh merek kebijakan yang tercetak dalam baju, topi dan seminar kit dari kegiatan kementerian. Mereka lebih menangisi sebuah program dibubarkan ketimbang bersolidaritas kepada guru honorer yang belum sejahtera. Pada era Merdeka Belajar, merela garda terdepan mempromosikan kurikulum merdeka, Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan program lainnya. Pada era Pembelajaran Mendalam, mereka tidak akan segan menyebut pendekatan ini sangat baik bagi para guru tanpa secuilpun pembacaan kritis. Lama-kelamaan, fungsi mereka sebagai guru menjadi hilang karena terlalu sibuk mensosialisasikan program kebijakan pendidikan. Maka terjadilah proses mutasi. Perubahan genetik secara profetik, dari guru menjadi agen siar pemerintah. Proses transformasi ini disebut sebagai selebrifikasi mikro (Micro Celebrification). Yaitu proses guru yang awalnya hanya merekam pengajaran di kelas menjadi makin terkenal akibat konten edukasinya. Ketika guru tersebut telah terkenal, disebut sebagai selebriti mikro (Micro-Celebrity). Yaitu Ketika ia dianggap tervalidasi di komunitasnya (Abidin, 2018). Persoalannya, mutasi genetik guru imitasi ini melahirkan anomali-anomali berkelanjutan. Talenta dalam mempromosikan banyak hal, akan membuat para guru imitasi mulai berkejaran dengan kemacetan dan arus algoritma media sosial. Mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan pembelajaran, sebab media sosial hanya memberikan perhatian lebih pada pemengaruh dengan respon tercepat sesuai dengan ceruknya masing-masing. Mereka juga mengeksploitasi para pengikutnya--yang sebagian besar adalah guru--untuk membeli produk-produk edukasi dengan dalil ‘lebih mudah dengan KA,’ ‘Cara cepat membuat soal dengan KA,’ dan ‘cara bikin RPP dengan KA.’ Daya jangkau guru imitasi yang menjual cara-cara ringkas ini sangat luas, sejatinya telah merusak kemampuan belajar generatif para guru (Fiorella & Mayer, 2015). Mereka menggiring guru menjadi imitasi melalui ketergantungan berulang. Para guru imitasi tidak memiliki pusat imajinasi, karena hanya mahir memindahkan informasi dan memolesnya dengan daya pikat emosi. Mereka memanfaatkan kedekatan akses informasi kebijakan pendidikan yang mengakibatkan informasi asimetris. Di sinilah ekonomi pengetahuan mengeksploitasi para guru minus informasi (Stiglitz, 2007). Guru imitasi sering memonopoli kurangnya informasi demi amplifikasi dan selebrasi konten edukasi. Memanfaatkan kepanikan guru atas kelangkaan informasi dan menjualnya sebagai konten dan kelas edukasi. Sifat guru imitasi ini menyerap dalam setiap perangkat pembelajaran. Mereka tidak lagi memanfaatkan KA, namun telah ketergantungan sehingga perencanaan, model, metode dan asesmen yang dipersiapkan, mengalami defisit makna karena dibatasi bahasa simulasi (Baudrillard, 2018). Bahkan para guru imitasi telah memberikan KA kewenangan yang lebih besar. Seringkali para guru imitasi membuat soal dengan KA dan tidak jarang murid juga menjawabnya dengan platform yang sama. Sikap imitasi guru menular pada imitasi murid. Karena serba terduplikasi, tidak ada kecerdasan yang dilahirkan dari pembelajaran imitasi. Guru dan murid hanya menjadi wadah imitasi. Proses belajar menjadi atraksi tanpa relasi. Ketika KA banyak belajar untuk melahirkan variasi dan inovasi, guru imitasi sibuk dalam dunia simulasi dan tidak tahu jalan untuk kembali. Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Penulis: Editor: Penyelaras Bahasa: Guru Imitasi Guru cerdas Pasukan penyorak Tiruan Guru cerdas Pasukan penyorak Tiruan Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Iman Zanatul Haeri 29 Des 2025 14:00 WIB · Artikel Opini Kebijakan pendidikan kita pernah berubah dalam satu malam. Pada sambutannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, 11 November 2024 lalu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka memberi usul kepada menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial diterapkan di sekolah. Sejak saat itu, Mendikdasmen bekerja keras untuk memasukan koding dan kecerdasan artifisial (KA) atau biasa disebut artificial intelligence (akal imitasi/AI) dalam kurikulum, menyiapkan modul dan dokumen-dokumen pendukung, mempersiapkan fasilitas sekolah serta mempersiapkan para gurunya. Hasilnya, pada perubahan terakhir tahun ajaran baru 2025/2026, Koding dan KA sudah tersedia Capaian Pembelajarannya (CP). Kemudian dibagikan Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung pembelajaran berbasis digital, serta berbagai program pelatihan bagi guru berkaitan Koding dan KA. Percepatan pembelajaran Koding dan KA memang mengikuti tren pasar kerja yang dirilis oleh World Economic Forum (2025). Dalam dokumen tersebut, dijelaskan saat ini teknologi adalah pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat. Khususnya Spesialis Big Data, Insinyur teknologi finansial, Spesialis KA dan Pembelajaran Mesin, serta Pengembang Perangkat Lunak. Namun, untuk memastikan Indonesia mampu menyiapkan Angkatan kerja dengan kompetensi kerja bidang teknologi, apakah pendidikan sudah siap untuk membangun ekosistem pembelajaran yang menghasilkan pekerja terampil di bidang teknologi dan KA? Apakah para guru di Indonesia sudah siap? Guru cerdas Secara prinsip, kecerdasan buatan telah lama digunakan dalam dunia pendidikan. Neil Selwyn dalam bukunya berjudul Education and Technology, Key Issue and Debate menulis bahwa prinsip kecerdasan buatan telah mendukung berbagai teknologi yang telah digunakan dalam pendidikan selama 50 tahun terakhir. Prinsip tersebut melahirkan berbagai sistem bimbingan cerdas berbasis simulasi. Biasanya diterapkan dalam pengaturan industri dan militer untuk melatih para profesional mulai dari pilot maskapai dan ahli bedah, hingga komandan tank dan perwira senjata Angkatan Laut (2011). Namun ini terbatas pada proses pembelajaran paska sekolah, pendidikan tinggi atau bidang profesional tingkat lanjut dan khusus. Sementara, penggunaan KA dalam pembelajaran pada level pendidikan dasar dan menengah masih menjadi perdebatan. Pertama, tingkat psikologi perkembangan anak pada level pendidikan dasar dan menengah, tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mesin kecerdasan. Seperti problematika tingkat emosi, bias rasial, dan batasan etik KA. Kedua, berdasarkan rumusan pertemuan Artificial Intelligence for Education (AIED) di Beijing, KA tidak boleh mengganggu hubungan guru dan murid (2019). Ketiga, KA dalam pembelajaran yang dikembangkan oleh perusahaan komersil dapat merusak proses pembelajaran, sebab sampai hari ini tidak ada lembaga independen yang dapat memberikan validasi bahwa perusahaan teknologi yang mengembangkan KA cukup aman digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Semakin besar KA diberikan peran dalam proses belajar, seolah-olah meringankan beban guru. Padahal pengurangan otoritas guru dan–pada saat yang sama–menguatnya peran KA dalam mengambil keputusan pada perencanaan, proses dan asesmen pembelajaran akan membuat guru semakin tidak independen dan bergantung pada KA. Alih-alih mempermudah, tren penggunaan KA oleh guru justru membuat mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membelinya, sekaligus menghilangkan otentifikasi guru sebagai penentu dalam proses dan akhir pembelajaran. Sialnya, pemerintah mendukung proses ini dengan dalih percepatan pemanfaatan teknologi digital di tengah kesenjangan akses digital, listrik, sinyal, dan lemahnya sumber daya guru. Kelemahan itu seperti gaji yang minim, serta minimnya informasi seperti akses pengetahuan terhadap perkembangan teknologi dan informasi perubahan kebijakan pendidikan. Pasukan penyorak Bagi pemerintah, perubahan zaman dan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran cukup diatasi dengan membuat kebijakan yang searah dengan perkembangan tersebut. Jika dunia membutuhkan para pengembang mesin pembelajar, maka guru harus mengajarkan hal-hal berkaitan mesin pembelajar. Sesederhana itu. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk membuat kebijakan tersebut terlihat berhasil sesuai yang diharapkan. Meskipun hasil pendidikan–sebagaimana investasi–selalu akan terlihat dalam jangka panjang, pemerintah berkepentingan untuk memperlihatkan bahwa mereka berhasil melakukan transformasi digital untuk mengakhiri kekhawatiran bahwa Indonesia belum siap bersaing secara global. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan segera dipanen sebelum waktunya. Kebijakan Pendidikan yang baru sampai implementasi pada level guru, segera difabrikasi. Cara semacam ini dilakukan secara masif selama lima tahun terakhir, saat pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk program Guru Penggerak ( Kompas.id , 22/10/2024). Sekitar 150.000 guru tersebut dituntut memamerkan aksi nyata dan karya inovatif dalam kegiatan ‘Panen Guru Penggerak’ untuk menunjukan bahwa program kebijakan terhadap guru telah menuai hasil (Kajian Program Guru Penggerak, 2024). Kegiatan panen Guru Penggerak tidak ada korelasinya dengan peningkatan kompetensi murid, namun yang jelas ada tuntutan tersirat bahwa kegiatan panen ini harus disebarkan di media sosial sekolah, dan platform yang dibuat oleh kementerian (PMM) serta media sosial para guru itu sendiri. Tentu saja ini adalah proses amplifikasi untuk menghubungkan publik dengan program kebijakan pendidikan, bukan proses belajar antara guru dan murid. Alih fungsi guru ini melahirkan guru bertalenta pada ruang digital. Para guru yang dianggap mahir menggunakan beragam perangkat digital, diberikan apresiasi dan status tertentu seperti ‘Guru Duta Teknologi’ dari Pusdatin Kemdikdasmen. Secara umum, pemerintah juga memanfaatkan guru sebagai aset digital, terutama jika diantara mereka telah menjadi pemengaruh di media sosial. Mereka kemudian diseleksi berdasarkan jumlah pengikut (followers), dibimbing, dikumpulkan serta ditempatkan secara spesifik sebagai agen siar kebijakan pendidikan. Tersebar di beberapa balai-balai guru di level provinsi, dan dinamakan ‘Guru Konten Kreator (GKK).’ Tugas mereka bukan hanya mensosialisasikan program kebijakan pendidikan, seringkali membela serta menjadi mesin penjawab untuk pertanyaan kritis dan komentar negatif tentang kebijakan pendidikan. Meskipun program guru penggerak telah dibubarkan, saat ini GKK dan varian lainnya tetap bermunculan. Kini mereka dikumpulkan kembali dalam sebuah wadah bernama ‘Guru Pejuang Digital (GPD)’ yang dikelola langsung oleh Pusdatin Kemdikdasmen. Tiruan Guru semacam ini disebut guru imitasi atau tiruan. Mereka tidak punya gagasan independen, dan hidup dari satu program ke program lain. Modal mereka adalah tafsir terindah dari kebijakan pedidikan. Mereka tidak memiliki kompas moral selain membenarkan setiap kebijakan dari pemerintah. Identitas mereka ditentukan oleh merek kebijakan yang tercetak dalam baju, topi dan seminar kit dari kegiatan kementerian. Mereka lebih menangisi sebuah program dibubarkan ketimbang bersolidaritas kepada guru honorer yang belum sejahtera. Pada era Merdeka Belajar, merela garda terdepan mempromosikan kurikulum merdeka, Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan program lainnya. Pada era Pembelajaran Mendalam, mereka tidak akan segan menyebut pendekatan ini sangat baik bagi para guru tanpa secuilpun pembacaan kritis. Lama-kelamaan, fungsi mereka sebagai guru menjadi hilang karena terlalu sibuk mensosialisasikan program kebijakan pendidikan. Maka terjadilah proses mutasi. Perubahan genetik secara profetik, dari guru menjadi agen siar pemerintah. Proses transformasi ini disebut sebagai selebrifikasi mikro (Micro Celebrification). Yaitu proses guru yang awalnya hanya merekam pengajaran di kelas menjadi makin terkenal akibat konten edukasinya. Ketika guru tersebut telah terkenal, disebut sebagai selebriti mikro (Micro-Celebrity). Yaitu Ketika ia dianggap tervalidasi di komunitasnya (Abidin, 2018). Persoalannya, mutasi genetik guru imitasi ini melahirkan anomali-anomali berkelanjutan. Talenta dalam mempromosikan banyak hal, akan membuat para guru imitasi mulai berkejaran dengan kemacetan dan arus algoritma media sosial. Mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan pembelajaran, sebab media sosial hanya memberikan perhatian lebih pada pemengaruh dengan respon tercepat sesuai dengan ceruknya masing-masing. Mereka juga mengeksploitasi para pengikutnya--yang sebagian besar adalah guru--untuk membeli produk-produk edukasi dengan dalil ‘lebih mudah dengan KA,’ ‘Cara cepat membuat soal dengan KA,’ dan ‘cara bikin RPP dengan KA.’ Daya jangkau guru imitasi yang menjual cara-cara ringkas ini sangat luas, sejatinya telah merusak kemampuan belajar generatif para guru (Fiorella & Mayer, 2015). Mereka menggiring guru menjadi imitasi melalui ketergantungan berulang. Para guru imitasi tidak memiliki pusat imajinasi, karena hanya mahir memindahkan informasi dan memolesnya dengan daya pikat emosi. Mereka memanfaatkan kedekatan akses informasi kebijakan pendidikan yang mengakibatkan informasi asimetris. Di sinilah ekonomi pengetahuan mengeksploitasi para guru minus informasi (Stiglitz, 2007). Guru imitasi sering memonopoli kurangnya informasi demi amplifikasi dan selebrasi konten edukasi. Memanfaatkan kepanikan guru atas kelangkaan informasi dan menjualnya sebagai konten dan kelas edukasi. Sifat guru imitasi ini menyerap dalam setiap perangkat pembelajaran. Mereka tidak lagi memanfaatkan KA, namun telah ketergantungan sehingga perencanaan, model, metode dan asesmen yang dipersiapkan, mengalami defisit makna karena dibatasi bahasa simulasi (Baudrillard, 2018). Bahkan para guru imitasi telah memberikan KA kewenangan yang lebih besar. Seringkali para guru imitasi membuat soal dengan KA dan tidak jarang murid juga menjawabnya dengan platform yang sama. Sikap imitasi guru menular pada imitasi murid. Karena serba terduplikasi, tidak ada kecerdasan yang dilahirkan dari pembelajaran imitasi. Guru dan murid hanya menjadi wadah imitasi. Proses belajar menjadi atraksi tanpa relasi. Ketika KA banyak belajar untuk melahirkan variasi dan inovasi, guru imitasi sibuk dalam dunia simulasi dan tidak tahu jalan untuk kembali. Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Kebijakan pendidikan kita pernah berubah dalam satu malam. Pada sambutannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, 11 November 2024 lalu, Wakil Presiden RI Gibran Rakabumi Raka memberi usul kepada menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial diterapkan di sekolah. Sejak saat itu, Mendikdasmen bekerja keras untuk memasukan koding dan kecerdasan artifisial (KA) atau biasa disebut artificial intelligence (akal imitasi/AI) dalam kurikulum, menyiapkan modul dan dokumen-dokumen pendukung, mempersiapkan fasilitas sekolah serta mempersiapkan para gurunya. Hasilnya, pada perubahan terakhir tahun ajaran baru 2025/2026, Koding dan KA sudah tersedia Capaian Pembelajarannya (CP). Kemudian dibagikan Interactive Flat Panel (IFP) untuk mendukung pembelajaran berbasis digital, serta berbagai program pelatihan bagi guru berkaitan Koding dan KA. Percepatan pembelajaran Koding dan KA memang mengikuti tren pasar kerja yang dirilis oleh World Economic Forum (2025). Dalam dokumen tersebut, dijelaskan saat ini teknologi adalah pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat. Khususnya Spesialis Big Data, Insinyur teknologi finansial, Spesialis KA dan Pembelajaran Mesin, serta Pengembang Perangkat Lunak. Namun, untuk memastikan Indonesia mampu menyiapkan Angkatan kerja dengan kompetensi kerja bidang teknologi, apakah pendidikan sudah siap untuk membangun ekosistem pembelajaran yang menghasilkan pekerja terampil di bidang teknologi dan KA? Apakah para guru di Indonesia sudah siap? Guru cerdas Secara prinsip, kecerdasan buatan telah lama digunakan dalam dunia pendidikan. Neil Selwyn dalam bukunya berjudul Education and Technology, Key Issue and Debate menulis bahwa prinsip kecerdasan buatan telah mendukung berbagai teknologi yang telah digunakan dalam pendidikan selama 50 tahun terakhir. Prinsip tersebut melahirkan berbagai sistem bimbingan cerdas berbasis simulasi. Biasanya diterapkan dalam pengaturan industri dan militer untuk melatih para profesional mulai dari pilot maskapai dan ahli bedah, hingga komandan tank dan perwira senjata Angkatan Laut (2011). Namun ini terbatas pada proses pembelajaran paska sekolah, pendidikan tinggi atau bidang profesional tingkat lanjut dan khusus. Sementara, penggunaan KA dalam pembelajaran pada level pendidikan dasar dan menengah masih menjadi perdebatan. Pertama, tingkat psikologi perkembangan anak pada level pendidikan dasar dan menengah, tidak bisa sepenuhnya diserahkan pada mesin kecerdasan. Seperti problematika tingkat emosi, bias rasial, dan batasan etik KA. Kedua, berdasarkan rumusan pertemuan Artificial Intelligence for Education (AIED) di Beijing, KA tidak boleh mengganggu hubungan guru dan murid (2019). Ketiga, KA dalam pembelajaran yang dikembangkan oleh perusahaan komersil dapat merusak proses pembelajaran, sebab sampai hari ini tidak ada lembaga independen yang dapat memberikan validasi bahwa perusahaan teknologi yang mengembangkan KA cukup aman digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Semakin besar KA diberikan peran dalam proses belajar, seolah-olah meringankan beban guru. Padahal pengurangan otoritas guru dan–pada saat yang sama–menguatnya peran KA dalam mengambil keputusan pada perencanaan, proses dan asesmen pembelajaran akan membuat guru semakin tidak independen dan bergantung pada KA. Alih-alih mempermudah, tren penggunaan KA oleh guru justru membuat mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membelinya, sekaligus menghilangkan otentifikasi guru sebagai penentu dalam proses dan akhir pembelajaran. Sialnya, pemerintah mendukung proses ini dengan dalih percepatan pemanfaatan teknologi digital di tengah kesenjangan akses digital, listrik, sinyal, dan lemahnya sumber daya guru. Kelemahan itu seperti gaji yang minim, serta minimnya informasi seperti akses pengetahuan terhadap perkembangan teknologi dan informasi perubahan kebijakan pendidikan. Serial Artikel Menjelang ”Persatean” Guru + + Betul kata Bung Hatta, kita memang telah sampai pada zaman yang besar, sayangnya masih ada pikiran kerdil untuk melakukan "penyatean" terhadap organisasi guru. Baca Artikel Pasukan penyorak Bagi pemerintah, perubahan zaman dan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran cukup diatasi dengan membuat kebijakan yang searah dengan perkembangan tersebut. Jika dunia membutuhkan para pengembang mesin pembelajar, maka guru harus mengajarkan hal-hal berkaitan mesin pembelajar. Sesederhana itu. Namun, pada sisi lain, pemerintah juga berkepentingan untuk membuat kebijakan tersebut terlihat berhasil sesuai yang diharapkan. Meskipun hasil pendidikan–sebagaimana investasi–selalu akan terlihat dalam jangka panjang, pemerintah berkepentingan untuk memperlihatkan bahwa mereka berhasil melakukan transformasi digital untuk mengakhiri kekhawatiran bahwa Indonesia belum siap bersaing secara global. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan segera dipanen sebelum waktunya. Kebijakan Pendidikan yang baru sampai implementasi pada level guru, segera difabrikasi. Cara semacam ini dilakukan secara masif selama lima tahun terakhir, saat pemerintah menggelontorkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk program Guru Penggerak ( Kompas.id , 22/10/2024). Sekitar 150.000 guru tersebut dituntut memamerkan aksi nyata dan karya inovatif dalam kegiatan ‘Panen Guru Penggerak’ untuk menunjukan bahwa program kebijakan terhadap guru telah menuai hasil (Kajian Program Guru Penggerak, 2024). Kegiatan panen Guru Penggerak tidak ada korelasinya dengan peningkatan kompetensi murid, namun yang jelas ada tuntutan tersirat bahwa kegiatan panen ini harus disebarkan di media sosial sekolah, dan platform yang dibuat oleh kementerian (PMM) serta media sosial para guru itu sendiri. Tentu saja ini adalah proses amplifikasi untuk menghubungkan publik dengan program kebijakan pendidikan, bukan proses belajar antara guru dan murid. Alih fungsi guru ini melahirkan guru bertalenta pada ruang digital. Para guru yang dianggap mahir menggunakan beragam perangkat digital, diberikan apresiasi dan status tertentu seperti ‘Guru Duta Teknologi’ dari Pusdatin Kemdikdasmen. Secara umum, pemerintah juga memanfaatkan guru sebagai aset digital, terutama jika diantara mereka telah menjadi pemengaruh di media sosial. Mereka kemudian diseleksi berdasarkan jumlah pengikut (followers), dibimbing, dikumpulkan serta ditempatkan secara spesifik sebagai agen siar kebijakan pendidikan. Tersebar di beberapa balai-balai guru di level provinsi, dan dinamakan ‘Guru Konten Kreator (GKK).’ Tugas mereka bukan hanya mensosialisasikan program kebijakan pendidikan, seringkali membela serta menjadi mesin penjawab untuk pertanyaan kritis dan komentar negatif tentang kebijakan pendidikan. Meskipun program guru penggerak telah dibubarkan, saat ini GKK dan varian lainnya tetap bermunculan. Kini mereka dikumpulkan kembali dalam sebuah wadah bernama ‘Guru Pejuang Digital (GPD)’ yang dikelola langsung oleh Pusdatin Kemdikdasmen. Serial Artikel ”Kado Gelap” Kemerdekaan untuk Guru Indonesia Anggaran pendidikan yang besar dan belum sejahteranya pendidik selalu menjadi paradoks dari ketidakmampuan kita membahasakan kebenaran dengan suara jernih. Baca Artikel Tiruan Guru semacam ini disebut guru imitasi atau tiruan. Mereka tidak punya gagasan independen, dan hidup dari satu program ke program lain. Modal mereka adalah tafsir terindah dari kebijakan pedidikan. Mereka tidak memiliki kompas moral selain membenarkan setiap kebijakan dari pemerintah. Identitas mereka ditentukan oleh merek kebijakan yang tercetak dalam baju, topi dan seminar kit dari kegiatan kementerian. Mereka lebih menangisi sebuah program dibubarkan ketimbang bersolidaritas kepada guru honorer yang belum sejahtera. Pada era Merdeka Belajar, merela garda terdepan mempromosikan kurikulum merdeka, Platform Merdeka Mengajar (PMM) dan program lainnya. Pada era Pembelajaran Mendalam, mereka tidak akan segan menyebut pendekatan ini sangat baik bagi para guru tanpa secuilpun pembacaan kritis. Lama-kelamaan, fungsi mereka sebagai guru menjadi hilang karena terlalu sibuk mensosialisasikan program kebijakan pendidikan. Maka terjadilah proses mutasi. Perubahan genetik secara profetik, dari guru menjadi agen siar pemerintah. Proses transformasi ini disebut sebagai selebrifikasi mikro (Micro Celebrification). Yaitu proses guru yang awalnya hanya merekam pengajaran di kelas menjadi makin terkenal akibat konten edukasinya. Ketika guru tersebut telah terkenal, disebut sebagai selebriti mikro (Micro-Celebrity). Yaitu Ketika ia dianggap tervalidasi di komunitasnya (Abidin, 2018). Persoalannya, mutasi genetik guru imitasi ini melahirkan anomali-anomali berkelanjutan. Talenta dalam mempromosikan banyak hal, akan membuat para guru imitasi mulai berkejaran dengan kemacetan dan arus algoritma media sosial. Mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan pembelajaran, sebab media sosial hanya memberikan perhatian lebih pada pemengaruh dengan respon tercepat sesuai dengan ceruknya masing-masing. Mereka juga mengeksploitasi para pengikutnya--yang sebagian besar adalah guru--untuk membeli produk-produk edukasi dengan dalil ‘lebih mudah dengan KA,’ ‘Cara cepat membuat soal dengan KA,’ dan ‘cara bikin RPP dengan KA.’ Daya jangkau guru imitasi yang menjual cara-cara ringkas ini sangat luas, sejatinya telah merusak kemampuan belajar generatif para guru (Fiorella & Mayer, 2015). Mereka menggiring guru menjadi imitasi melalui ketergantungan berulang. Para guru imitasi tidak memiliki pusat imajinasi, karena hanya mahir memindahkan informasi dan memolesnya dengan daya pikat emosi. Mereka memanfaatkan kedekatan akses informasi kebijakan pendidikan yang mengakibatkan informasi asimetris. Di sinilah ekonomi pengetahuan mengeksploitasi para guru minus informasi (Stiglitz, 2007). Guru imitasi sering memonopoli kurangnya informasi demi amplifikasi dan selebrasi konten edukasi. Memanfaatkan kepanikan guru atas kelangkaan informasi dan menjualnya sebagai konten dan kelas edukasi. Sifat guru imitasi ini menyerap dalam setiap perangkat pembelajaran. Mereka tidak lagi memanfaatkan KA, namun telah ketergantungan sehingga perencanaan, model, metode dan asesmen yang dipersiapkan, mengalami defisit makna karena dibatasi bahasa simulasi (Baudrillard, 2018). Bahkan para guru imitasi telah memberikan KA kewenangan yang lebih besar. Seringkali para guru imitasi membuat soal dengan KA dan tidak jarang murid juga menjawabnya dengan platform yang sama. Sikap imitasi guru menular pada imitasi murid. Karena serba terduplikasi, tidak ada kecerdasan yang dilahirkan dari pembelajaran imitasi. Guru dan murid hanya menjadi wadah imitasi. Proses belajar menjadi atraksi tanpa relasi. Ketika KA banyak belajar untuk melahirkan variasi dan inovasi, guru imitasi sibuk dalam dunia simulasi dan tidak tahu jalan untuk kembali. Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Guru cerdas Serial Artikel Menjelang ”Persatean” Guru + + Betul kata Bung Hatta, kita memang telah sampai pada zaman yang besar, sayangnya masih ada pikiran kerdil untuk melakukan "penyatean" terhadap organisasi guru. Baca Artikel Pasukan penyorak Serial Artikel ”Kado Gelap” Kemerdekaan untuk Guru Indonesia Anggaran pendidikan yang besar dan belum sejahteranya pendidik selalu menjadi paradoks dari ketidakmampuan kita membahasakan kebenaran dengan suara jernih. Baca Artikel Tiruan diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_konsultan-dadakan-meramaikan-pemilu-2024.md b/raw/www.kompas.id_artikel_konsultan-dadakan-meramaikan-pemilu-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d9a134e3cd199e65c8f42094952d5f248477380 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_konsultan-dadakan-meramaikan-pemilu-2024.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/konsultan-dadakan-meramaikan-pemilu-2024?open_from=Tagar_Page +title: "Konsultan Dadakan Menawarkan Politik Uang" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:54 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Konsultan Dadakan Menawarkan Politik Uang + +(Tulisan 10 dari 16) Konsultan politik dadakan turut bermunculan di masa Pemilu demi turut meraup cuan. Oleh JOG/FRD/VAN/ILO 19 Jan 2024 06:15 WIB · Politik & Hukum JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi pemilihan umum memunculkan konsultan politik dadakan untuk memenangkan calon anggota legislatif. Konsultan dadakan memanipulasi kompetensi mereka demi meraih keuntungan dari klien. Bisnis konsultan politik pada masa pemilu terbuka lebar. Sebab, lebih dari 250.000 calon anggota legislatif se-Tanah Air memperebutkan kursi legislatif mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat, hingga Dewan Perwakilan Daerah. Tim Kompas menelusuri sepak terjang konsultan politik pada masa pemilu ini. Kami menemui JR (60), konsultan politik yang juga pensiunan aparatur sipil negara (ASN) sebuah kementerian. Setelah berkontak melalui telepon seluler, kami mengatur janji untuk bertemu di sebuah kafe di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Desember 2023 silam. Pertemuan itu terjadi setelah kami menginformasikan ada seorang caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tertarik menggunakan jasanya sebagai konsultan. JR meyakinkan kami bahwa dia punya kapasitas sebagai konsultan politik. Dia mengaku punya pengalaman memenangkan caleg DPRD asal Jawa Timur pada Pemilu 2019. Dia juga pernah diminta memberikan pelatihan kepada tim pemenangan caleg DPRD asal Jawa Barat di tahun yang sama. Meskipun keduanya menggandeng JR atas dasar pertemanan. ”Di Jawa Timur saya dulu ikut turun langsung ke lapangan. Waktu itu masih pegawai negeri, aturannya belum seketat sekarang. Dahulu tinggal izin saja,” kata JR. JR juga menyebut dirinya memiliki kompetensi untuk melakukan riset dan survei mengingat selama ini telah mengabdi selama 15 tahun sebagai peneliti di kementerian. Namun, hanya satu kali riset terkait politik pernah dilakukan, yakni pada 2019. Kala itu dia meneliti soal biaya kampanye caleg di Jakarta bersama tim dari lintas kementerian. Baca juga: Caleg DPR Membajak Program Bantuan Sosial Kepada kami, JR menawarkan beberapa jasa sebagai konsultan politik. Pertama, dia akan melakukan riset lapangan selama satu pekan. Setelah itu, dia akan merumuskan strategi pembentukan tim, sosialisasi, hingga konsolidasi pemilih. Pada tahap konsolidasi pemilih, JR juga menyarankan kepada kami untuk melakukan politik uang sebelum pemilihan atau disebut serangan fajar. Agar strategi ini sukses, caleg harus memilih anggota tim yang dapat dipercaya pada tingkat rukun warga/RW. Mereka kemudian bertugas mendata pemilih-pemilih potensial di tingkat TPS sekaligus sebagai eksekutor serangan fajar. ”Dikasih Rp 50.000 (per kepala) selesai itu. Tetapi, mesti didaftar, siapa saja di sana. TPS ini jumlahnya sekian. Jadi ketahuan,” ujarnya. Meski begitu, JR tetap menekankan pentingnya caleg turun ke lapangan untuk menyampaikan gagasannya langsung kepada calon pemilih. Gagasan tersebut mesti dicantumkan pada alat peraga dan bahan kampanye. Pada pertemuan malam itu, JR malu-malu memasang tarif. Menurut dia, hal itu dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dia hanya memberi gambaran, proses riset lapangan tarifnya sekitar Rp 5 juta. Untuk Pemilu 2024 ini, JR mengaku tidak aktif menawarkan jasa konsultasi politik kepada para caleg. Dia hanya akan melayani jasa konsultasi apabila ada caleg yang meminta. Padahal, sebelumnya seorang caleg DPRD DKI Jakarta mengaku pernah ditawari jasa konsultasi oleh JR. Namun, caleg tersebut menolak karena ragu dengan reputasi JR. Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Kemunculan konsultan politik juga marak terjadi di dunia digital. Sebuah platform digital bernama ”Sicaleg”, misalnya, juga membuka jasa konsultan pemenangan bagi caleg. Tak main-main, untuk pemenangan caleg DPR RI, mereka mematok tarif jasa Rp 8 miliar di luar biaya logistik. Jasa yang ditawarkan termasuk pembentukan tim sukarelawan di lapangan. ”Padahal, biayanya tidak murah, tetapi banyak caleg-caleg yang serius. Tetapi, saat ini sudah tidak melayani karena kami sudah full pegang tim lain," ucap seorang admin lewat percakapan daring. Selain memberikan jasa konsultasi politik, Sicaleg juga menyediakan sistem manajemen pemenangan caleg. Mereka juga menyediakan daftar sukarelawan yang dapat direkrut. Daftar tersebut memuat informasi tentang nama, alamat, nomor induk kependudukan, hingga nomor telepon sukarelawan. Untuk mengakses layanan tersebut secara penuh, pengguna harus membeli lisensi tanpa batas antara Rp 5 juta-Rp 50 juta. Baca juga: Pejabat Mobilisasi Ketua RT demi Meloloskan Anak Ada juga Pemilu.ai, jasa konsultan politik yang baru muncul pada perhelatan demokrasi kali ini yang memanfaatkan kecerdasan buatan dalam layanannya. Pemilu.ai menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan pengolahan terhadap 150-an set data, dan unik terhadap profil caleg serta kondisi di daerah pemilihannya. Platform itu bisa juga memberikan saran rumusan takarir ( caption ) pada media sosial hingga narasi pidato. Pemimpin Eksekutif (CEO) Pemilu.ai Luky Djani mengatakan, sudah 160-an caleg menjadi klien Pemilu.ai, dan 95 persen di antaranya berkontestasi untuk kursi DPR RI. Tarif berlangganan untuk mendapatkan layanan Pemilu.ai sebesar Rp 29 juta untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota, Rp 99 juta untuk calon anggota DPRD provinsi, dan Rp 149 juta untuk calon anggota DPR RI. Biaya tersebut hanya sekitar 3 persen dari rata-rata besar modal ”nyaleg” per individu sesuai levelnya. Jika sudah berlangganan, caleg bisa menggunakan Pemilu.ai hingga Februari 2024. Luky yang kini juga menjadi dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta menyebut, konsultan politik bekerja untuk memberikan saran-saran dan rekomendasi agar caleg mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, mereka wajib patuh pada koridor moral dan etik. Konsultan profesional tidak menyarankan tindakan-tindakan yang mencederai sportivitas dalam kontestasi elektoral. ”Kalau konsultan menyarankan yang penting menang, lakukan apa saja, termasuk hoaks, manipulasi, intimidasi, kekerasan, politik uang, itu konsultan yang tidak bermoral,” ucap Luky. Baca juga: Jalan "Ninja" Caleg-caleg Kere Bermodal Dengkul Peneliti Senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Iman, menilai, saat ini semakin banyak pihak yang mendadak menjadi konsultan politik meski tidak punya pengalaman politik. Bahkan, ada yang sampai menjalankan peran layaknya tim sukses. Hal ini terjadi lantaran tidak ada aturan mengenai konsultan politik di Indonesia. ”Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Sekarang banyak konsultan yang cocok disebut tim sukses,” ujar Arif yang pernah bekerja sebagai konsultan politik. Menurut Arif, konsultan politik yang punya reputasi akan bertindak sebagai wadah pemikir ( think tank ) dengan menyumbangkan pemikiran dan strategi. Adapun hal-hal teknis di lapangan menjadi tugas tim sukses. JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi pemilihan umum memunculkan konsultan politik dadakan untuk memenangkan calon anggota legislatif. Konsultan dadakan memanipulasi kompetensi mereka demi meraih keuntungan dari klien. Bisnis konsultan politik pada masa pemilu terbuka lebar. Sebab, lebih dari 250.000 calon anggota legislatif se-Tanah Air memperebutkan kursi legislatif mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat, hingga Dewan Perwakilan Daerah. Tim Kompas menelusuri sepak terjang konsultan politik pada masa pemilu ini. Kami menemui JR (60), konsultan politik yang juga pensiunan aparatur sipil negara (ASN) sebuah kementerian. Setelah berkontak melalui telepon seluler, kami mengatur janji untuk bertemu di sebuah kafe di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Desember 2023 silam. Pertemuan itu terjadi setelah kami menginformasikan ada seorang caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tertarik menggunakan jasanya sebagai konsultan. JR meyakinkan kami bahwa dia punya kapasitas sebagai konsultan politik. Dia mengaku punya pengalaman memenangkan caleg DPRD asal Jawa Timur pada Pemilu 2019. Dia juga pernah diminta memberikan pelatihan kepada tim pemenangan caleg DPRD asal Jawa Barat di tahun yang sama. Meskipun keduanya menggandeng JR atas dasar pertemanan. ”Di Jawa Timur saya dulu ikut turun langsung ke lapangan. Waktu itu masih pegawai negeri, aturannya belum seketat sekarang. Dahulu tinggal izin saja,” kata JR. JR juga menyebut dirinya memiliki kompetensi untuk melakukan riset dan survei mengingat selama ini telah mengabdi selama 15 tahun sebagai peneliti di kementerian. Namun, hanya satu kali riset terkait politik pernah dilakukan, yakni pada 2019. Kala itu dia meneliti soal biaya kampanye caleg di Jakarta bersama tim dari lintas kementerian. Baca juga: Caleg DPR Membajak Program Bantuan Sosial Kepada kami, JR menawarkan beberapa jasa sebagai konsultan politik. Pertama, dia akan melakukan riset lapangan selama satu pekan. Setelah itu, dia akan merumuskan strategi pembentukan tim, sosialisasi, hingga konsolidasi pemilih. Pada tahap konsolidasi pemilih, JR juga menyarankan kepada kami untuk melakukan politik uang sebelum pemilihan atau disebut serangan fajar. Agar strategi ini sukses, caleg harus memilih anggota tim yang dapat dipercaya pada tingkat rukun warga/RW. Mereka kemudian bertugas mendata pemilih-pemilih potensial di tingkat TPS sekaligus sebagai eksekutor serangan fajar. ”Dikasih Rp 50.000 (per kepala) selesai itu. Tetapi, mesti didaftar, siapa saja di sana. TPS ini jumlahnya sekian. Jadi ketahuan,” ujarnya. Meski begitu, JR tetap menekankan pentingnya caleg turun ke lapangan untuk menyampaikan gagasannya langsung kepada calon pemilih. Gagasan tersebut mesti dicantumkan pada alat peraga dan bahan kampanye. Pada pertemuan malam itu, JR malu-malu memasang tarif. Menurut dia, hal itu dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dia hanya memberi gambaran, proses riset lapangan tarifnya sekitar Rp 5 juta. Untuk Pemilu 2024 ini, JR mengaku tidak aktif menawarkan jasa konsultasi politik kepada para caleg. Dia hanya akan melayani jasa konsultasi apabila ada caleg yang meminta. Padahal, sebelumnya seorang caleg DPRD DKI Jakarta mengaku pernah ditawari jasa konsultasi oleh JR. Namun, caleg tersebut menolak karena ragu dengan reputasi JR. Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Kemunculan konsultan politik juga marak terjadi di dunia digital. Sebuah platform digital bernama ”Sicaleg”, misalnya, juga membuka jasa konsultan pemenangan bagi caleg. Tak main-main, untuk pemenangan caleg DPR RI, mereka mematok tarif jasa Rp 8 miliar di luar biaya logistik. Jasa yang ditawarkan termasuk pembentukan tim sukarelawan di lapangan. ”Padahal, biayanya tidak murah, tetapi banyak caleg-caleg yang serius. Tetapi, saat ini sudah tidak melayani karena kami sudah full pegang tim lain," ucap seorang admin lewat percakapan daring. Selain memberikan jasa konsultasi politik, Sicaleg juga menyediakan sistem manajemen pemenangan caleg. Mereka juga menyediakan daftar sukarelawan yang dapat direkrut. Daftar tersebut memuat informasi tentang nama, alamat, nomor induk kependudukan, hingga nomor telepon sukarelawan. Untuk mengakses layanan tersebut secara penuh, pengguna harus membeli lisensi tanpa batas antara Rp 5 juta-Rp 50 juta. Baca juga: Pejabat Mobilisasi Ketua RT demi Meloloskan Anak Ada juga Pemilu.ai, jasa konsultan politik yang baru muncul pada perhelatan demokrasi kali ini yang memanfaatkan kecerdasan buatan dalam layanannya. Pemilu.ai menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan pengolahan terhadap 150-an set data, dan unik terhadap profil caleg serta kondisi di daerah pemilihannya. Platform itu bisa juga memberikan saran rumusan takarir ( caption ) pada media sosial hingga narasi pidato. Pemimpin Eksekutif (CEO) Pemilu.ai Luky Djani mengatakan, sudah 160-an caleg menjadi klien Pemilu.ai, dan 95 persen di antaranya berkontestasi untuk kursi DPR RI. Tarif berlangganan untuk mendapatkan layanan Pemilu.ai sebesar Rp 29 juta untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota, Rp 99 juta untuk calon anggota DPRD provinsi, dan Rp 149 juta untuk calon anggota DPR RI. Biaya tersebut hanya sekitar 3 persen dari rata-rata besar modal ”nyaleg” per individu sesuai levelnya. Jika sudah berlangganan, caleg bisa menggunakan Pemilu.ai hingga Februari 2024. Luky yang kini juga menjadi dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta menyebut, konsultan politik bekerja untuk memberikan saran-saran dan rekomendasi agar caleg mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, mereka wajib patuh pada koridor moral dan etik. Konsultan profesional tidak menyarankan tindakan-tindakan yang mencederai sportivitas dalam kontestasi elektoral. ”Kalau konsultan menyarankan yang penting menang, lakukan apa saja, termasuk hoaks, manipulasi, intimidasi, kekerasan, politik uang, itu konsultan yang tidak bermoral,” ucap Luky. Baca juga: Jalan "Ninja" Caleg-caleg Kere Bermodal Dengkul Peneliti Senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Iman, menilai, saat ini semakin banyak pihak yang mendadak menjadi konsultan politik meski tidak punya pengalaman politik. Bahkan, ada yang sampai menjalankan peran layaknya tim sukses. Hal ini terjadi lantaran tidak ada aturan mengenai konsultan politik di Indonesia. ”Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Sekarang banyak konsultan yang cocok disebut tim sukses,” ujar Arif yang pernah bekerja sebagai konsultan politik. Menurut Arif, konsultan politik yang punya reputasi akan bertindak sebagai wadah pemikir ( think tank ) dengan menyumbangkan pemikiran dan strategi. Adapun hal-hal teknis di lapangan menjadi tugas tim sukses. Penulis: Editor: Konsultan Dadakan Menawarkan Politik Uang Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh JOG/FRD/VAN/ILO 19 Jan 2024 06:15 WIB · Politik & Hukum JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi pemilihan umum memunculkan konsultan politik dadakan untuk memenangkan calon anggota legislatif. Konsultan dadakan memanipulasi kompetensi mereka demi meraih keuntungan dari klien. Bisnis konsultan politik pada masa pemilu terbuka lebar. Sebab, lebih dari 250.000 calon anggota legislatif se-Tanah Air memperebutkan kursi legislatif mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat, hingga Dewan Perwakilan Daerah. Tim Kompas menelusuri sepak terjang konsultan politik pada masa pemilu ini. Kami menemui JR (60), konsultan politik yang juga pensiunan aparatur sipil negara (ASN) sebuah kementerian. Setelah berkontak melalui telepon seluler, kami mengatur janji untuk bertemu di sebuah kafe di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Desember 2023 silam. Pertemuan itu terjadi setelah kami menginformasikan ada seorang caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tertarik menggunakan jasanya sebagai konsultan. JR meyakinkan kami bahwa dia punya kapasitas sebagai konsultan politik. Dia mengaku punya pengalaman memenangkan caleg DPRD asal Jawa Timur pada Pemilu 2019. Dia juga pernah diminta memberikan pelatihan kepada tim pemenangan caleg DPRD asal Jawa Barat di tahun yang sama. Meskipun keduanya menggandeng JR atas dasar pertemanan. ”Di Jawa Timur saya dulu ikut turun langsung ke lapangan. Waktu itu masih pegawai negeri, aturannya belum seketat sekarang. Dahulu tinggal izin saja,” kata JR. JR juga menyebut dirinya memiliki kompetensi untuk melakukan riset dan survei mengingat selama ini telah mengabdi selama 15 tahun sebagai peneliti di kementerian. Namun, hanya satu kali riset terkait politik pernah dilakukan, yakni pada 2019. Kala itu dia meneliti soal biaya kampanye caleg di Jakarta bersama tim dari lintas kementerian. Baca juga: Caleg DPR Membajak Program Bantuan Sosial Kepada kami, JR menawarkan beberapa jasa sebagai konsultan politik. Pertama, dia akan melakukan riset lapangan selama satu pekan. Setelah itu, dia akan merumuskan strategi pembentukan tim, sosialisasi, hingga konsolidasi pemilih. Pada tahap konsolidasi pemilih, JR juga menyarankan kepada kami untuk melakukan politik uang sebelum pemilihan atau disebut serangan fajar. Agar strategi ini sukses, caleg harus memilih anggota tim yang dapat dipercaya pada tingkat rukun warga/RW. Mereka kemudian bertugas mendata pemilih-pemilih potensial di tingkat TPS sekaligus sebagai eksekutor serangan fajar. ”Dikasih Rp 50.000 (per kepala) selesai itu. Tetapi, mesti didaftar, siapa saja di sana. TPS ini jumlahnya sekian. Jadi ketahuan,” ujarnya. Meski begitu, JR tetap menekankan pentingnya caleg turun ke lapangan untuk menyampaikan gagasannya langsung kepada calon pemilih. Gagasan tersebut mesti dicantumkan pada alat peraga dan bahan kampanye. Pada pertemuan malam itu, JR malu-malu memasang tarif. Menurut dia, hal itu dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dia hanya memberi gambaran, proses riset lapangan tarifnya sekitar Rp 5 juta. Untuk Pemilu 2024 ini, JR mengaku tidak aktif menawarkan jasa konsultasi politik kepada para caleg. Dia hanya akan melayani jasa konsultasi apabila ada caleg yang meminta. Padahal, sebelumnya seorang caleg DPRD DKI Jakarta mengaku pernah ditawari jasa konsultasi oleh JR. Namun, caleg tersebut menolak karena ragu dengan reputasi JR. Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Kemunculan konsultan politik juga marak terjadi di dunia digital. Sebuah platform digital bernama ”Sicaleg”, misalnya, juga membuka jasa konsultan pemenangan bagi caleg. Tak main-main, untuk pemenangan caleg DPR RI, mereka mematok tarif jasa Rp 8 miliar di luar biaya logistik. Jasa yang ditawarkan termasuk pembentukan tim sukarelawan di lapangan. ”Padahal, biayanya tidak murah, tetapi banyak caleg-caleg yang serius. Tetapi, saat ini sudah tidak melayani karena kami sudah full pegang tim lain," ucap seorang admin lewat percakapan daring. Selain memberikan jasa konsultasi politik, Sicaleg juga menyediakan sistem manajemen pemenangan caleg. Mereka juga menyediakan daftar sukarelawan yang dapat direkrut. Daftar tersebut memuat informasi tentang nama, alamat, nomor induk kependudukan, hingga nomor telepon sukarelawan. Untuk mengakses layanan tersebut secara penuh, pengguna harus membeli lisensi tanpa batas antara Rp 5 juta-Rp 50 juta. Baca juga: Pejabat Mobilisasi Ketua RT demi Meloloskan Anak Ada juga Pemilu.ai, jasa konsultan politik yang baru muncul pada perhelatan demokrasi kali ini yang memanfaatkan kecerdasan buatan dalam layanannya. Pemilu.ai menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan pengolahan terhadap 150-an set data, dan unik terhadap profil caleg serta kondisi di daerah pemilihannya. Platform itu bisa juga memberikan saran rumusan takarir ( caption ) pada media sosial hingga narasi pidato. Pemimpin Eksekutif (CEO) Pemilu.ai Luky Djani mengatakan, sudah 160-an caleg menjadi klien Pemilu.ai, dan 95 persen di antaranya berkontestasi untuk kursi DPR RI. Tarif berlangganan untuk mendapatkan layanan Pemilu.ai sebesar Rp 29 juta untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota, Rp 99 juta untuk calon anggota DPRD provinsi, dan Rp 149 juta untuk calon anggota DPR RI. Biaya tersebut hanya sekitar 3 persen dari rata-rata besar modal ”nyaleg” per individu sesuai levelnya. Jika sudah berlangganan, caleg bisa menggunakan Pemilu.ai hingga Februari 2024. Luky yang kini juga menjadi dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta menyebut, konsultan politik bekerja untuk memberikan saran-saran dan rekomendasi agar caleg mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, mereka wajib patuh pada koridor moral dan etik. Konsultan profesional tidak menyarankan tindakan-tindakan yang mencederai sportivitas dalam kontestasi elektoral. ”Kalau konsultan menyarankan yang penting menang, lakukan apa saja, termasuk hoaks, manipulasi, intimidasi, kekerasan, politik uang, itu konsultan yang tidak bermoral,” ucap Luky. Baca juga: Jalan "Ninja" Caleg-caleg Kere Bermodal Dengkul Peneliti Senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Iman, menilai, saat ini semakin banyak pihak yang mendadak menjadi konsultan politik meski tidak punya pengalaman politik. Bahkan, ada yang sampai menjalankan peran layaknya tim sukses. Hal ini terjadi lantaran tidak ada aturan mengenai konsultan politik di Indonesia. ”Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Sekarang banyak konsultan yang cocok disebut tim sukses,” ujar Arif yang pernah bekerja sebagai konsultan politik. Menurut Arif, konsultan politik yang punya reputasi akan bertindak sebagai wadah pemikir ( think tank ) dengan menyumbangkan pemikiran dan strategi. Adapun hal-hal teknis di lapangan menjadi tugas tim sukses. JAKARTA, KOMPAS — Kontestasi pemilihan umum memunculkan konsultan politik dadakan untuk memenangkan calon anggota legislatif. Konsultan dadakan memanipulasi kompetensi mereka demi meraih keuntungan dari klien. Bisnis konsultan politik pada masa pemilu terbuka lebar. Sebab, lebih dari 250.000 calon anggota legislatif se-Tanah Air memperebutkan kursi legislatif mulai di tingkat kabupaten/kota, provinsi, pusat, hingga Dewan Perwakilan Daerah. Tim Kompas menelusuri sepak terjang konsultan politik pada masa pemilu ini. Kami menemui JR (60), konsultan politik yang juga pensiunan aparatur sipil negara (ASN) sebuah kementerian. Setelah berkontak melalui telepon seluler, kami mengatur janji untuk bertemu di sebuah kafe di bilangan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Desember 2023 silam. Pertemuan itu terjadi setelah kami menginformasikan ada seorang caleg Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang tertarik menggunakan jasanya sebagai konsultan. JR meyakinkan kami bahwa dia punya kapasitas sebagai konsultan politik. Dia mengaku punya pengalaman memenangkan caleg DPRD asal Jawa Timur pada Pemilu 2019. Dia juga pernah diminta memberikan pelatihan kepada tim pemenangan caleg DPRD asal Jawa Barat di tahun yang sama. Meskipun keduanya menggandeng JR atas dasar pertemanan. ”Di Jawa Timur saya dulu ikut turun langsung ke lapangan. Waktu itu masih pegawai negeri, aturannya belum seketat sekarang. Dahulu tinggal izin saja,” kata JR. JR juga menyebut dirinya memiliki kompetensi untuk melakukan riset dan survei mengingat selama ini telah mengabdi selama 15 tahun sebagai peneliti di kementerian. Namun, hanya satu kali riset terkait politik pernah dilakukan, yakni pada 2019. Kala itu dia meneliti soal biaya kampanye caleg di Jakarta bersama tim dari lintas kementerian. Baca juga: Caleg DPR Membajak Program Bantuan Sosial Kepada kami, JR menawarkan beberapa jasa sebagai konsultan politik. Pertama, dia akan melakukan riset lapangan selama satu pekan. Setelah itu, dia akan merumuskan strategi pembentukan tim, sosialisasi, hingga konsolidasi pemilih. Pada tahap konsolidasi pemilih, JR juga menyarankan kepada kami untuk melakukan politik uang sebelum pemilihan atau disebut serangan fajar. Agar strategi ini sukses, caleg harus memilih anggota tim yang dapat dipercaya pada tingkat rukun warga/RW. Mereka kemudian bertugas mendata pemilih-pemilih potensial di tingkat TPS sekaligus sebagai eksekutor serangan fajar. ”Dikasih Rp 50.000 (per kepala) selesai itu. Tetapi, mesti didaftar, siapa saja di sana. TPS ini jumlahnya sekian. Jadi ketahuan,” ujarnya. Meski begitu, JR tetap menekankan pentingnya caleg turun ke lapangan untuk menyampaikan gagasannya langsung kepada calon pemilih. Gagasan tersebut mesti dicantumkan pada alat peraga dan bahan kampanye. Pada pertemuan malam itu, JR malu-malu memasang tarif. Menurut dia, hal itu dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya. Dia hanya memberi gambaran, proses riset lapangan tarifnya sekitar Rp 5 juta. Untuk Pemilu 2024 ini, JR mengaku tidak aktif menawarkan jasa konsultasi politik kepada para caleg. Dia hanya akan melayani jasa konsultasi apabila ada caleg yang meminta. Padahal, sebelumnya seorang caleg DPRD DKI Jakarta mengaku pernah ditawari jasa konsultasi oleh JR. Namun, caleg tersebut menolak karena ragu dengan reputasi JR. Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Kemunculan konsultan politik juga marak terjadi di dunia digital. Sebuah platform digital bernama ”Sicaleg”, misalnya, juga membuka jasa konsultan pemenangan bagi caleg. Tak main-main, untuk pemenangan caleg DPR RI, mereka mematok tarif jasa Rp 8 miliar di luar biaya logistik. Jasa yang ditawarkan termasuk pembentukan tim sukarelawan di lapangan. ”Padahal, biayanya tidak murah, tetapi banyak caleg-caleg yang serius. Tetapi, saat ini sudah tidak melayani karena kami sudah full pegang tim lain," ucap seorang admin lewat percakapan daring. Selain memberikan jasa konsultasi politik, Sicaleg juga menyediakan sistem manajemen pemenangan caleg. Mereka juga menyediakan daftar sukarelawan yang dapat direkrut. Daftar tersebut memuat informasi tentang nama, alamat, nomor induk kependudukan, hingga nomor telepon sukarelawan. Untuk mengakses layanan tersebut secara penuh, pengguna harus membeli lisensi tanpa batas antara Rp 5 juta-Rp 50 juta. Baca juga: Pejabat Mobilisasi Ketua RT demi Meloloskan Anak Ada juga Pemilu.ai, jasa konsultan politik yang baru muncul pada perhelatan demokrasi kali ini yang memanfaatkan kecerdasan buatan dalam layanannya. Pemilu.ai menghasilkan rekomendasi-rekomendasi berdasarkan pengolahan terhadap 150-an set data, dan unik terhadap profil caleg serta kondisi di daerah pemilihannya. Platform itu bisa juga memberikan saran rumusan takarir ( caption ) pada media sosial hingga narasi pidato. Pemimpin Eksekutif (CEO) Pemilu.ai Luky Djani mengatakan, sudah 160-an caleg menjadi klien Pemilu.ai, dan 95 persen di antaranya berkontestasi untuk kursi DPR RI. Tarif berlangganan untuk mendapatkan layanan Pemilu.ai sebesar Rp 29 juta untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota, Rp 99 juta untuk calon anggota DPRD provinsi, dan Rp 149 juta untuk calon anggota DPR RI. Biaya tersebut hanya sekitar 3 persen dari rata-rata besar modal ”nyaleg” per individu sesuai levelnya. Jika sudah berlangganan, caleg bisa menggunakan Pemilu.ai hingga Februari 2024. Luky yang kini juga menjadi dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta menyebut, konsultan politik bekerja untuk memberikan saran-saran dan rekomendasi agar caleg mendapatkan suara sebanyak-banyaknya. Namun, mereka wajib patuh pada koridor moral dan etik. Konsultan profesional tidak menyarankan tindakan-tindakan yang mencederai sportivitas dalam kontestasi elektoral. ”Kalau konsultan menyarankan yang penting menang, lakukan apa saja, termasuk hoaks, manipulasi, intimidasi, kekerasan, politik uang, itu konsultan yang tidak bermoral,” ucap Luky. Baca juga: Jalan "Ninja" Caleg-caleg Kere Bermodal Dengkul Peneliti Senior Ipsos Public Affairs, Arif Nurul Iman, menilai, saat ini semakin banyak pihak yang mendadak menjadi konsultan politik meski tidak punya pengalaman politik. Bahkan, ada yang sampai menjalankan peran layaknya tim sukses. Hal ini terjadi lantaran tidak ada aturan mengenai konsultan politik di Indonesia. ”Membuat lembaga konsultan politik itu mudah. Yang susah adalah membangun reputasinya. Sekarang banyak konsultan yang cocok disebut tim sukses,” ujar Arif yang pernah bekerja sebagai konsultan politik. Menurut Arif, konsultan politik yang punya reputasi akan bertindak sebagai wadah pemikir ( think tank ) dengan menyumbangkan pemikiran dan strategi. Adapun hal-hal teknis di lapangan menjadi tugas tim sukses. diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_michael-kors-dan-45-tahun-relevansinya.md b/raw/www.kompas.id_artikel_michael-kors-dan-45-tahun-relevansinya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f368712d592af0903f61f514ac5c76d3632535a2 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_michael-kors-dan-45-tahun-relevansinya.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/michael-kors-dan-45-tahun-relevansinya?open_from=Tagar_Page +title: "Meski Menuai Cibiran, Michael Kors Tetap  Relevan Setelah 45 Tahun" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:00 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Meski Menuai Cibiran, Michael Kors Tetap  Relevan Setelah 45 Tahun + +Jenama mode Michael Kors memang diwarnai pro dan kontra. Akan tetapi, tidak ada yang bisa menyangkal ia salah seorang raksasa adibusana langgam New York. Evan Agostini/Invision/AP Oleh Laraswati Ariadne Anwar 24 Feb 2026 09:19 WIB · Gaya Michael Kors, perancang busana dari Amerika Serikat, sudah 45 tahun berkarya. Di tengah pro dan kontra masyarakat ataupun pengikut dunia mode atas produk-produknya, Kors membuktikan ia tetap bagian penting dari rajutan jenama mode mewah dengan kekhasan AS. Oleh sebab itu, ia tetap relevan. Pergelaran busana Kors dilangsungkan di Gedung Opera Metropolitan New York pada 12 Februari 2026 . Acara tersebut adalah bagian dari Pekan Mode New York (NYFW) 2026. Aula beserta lingkaran tangga megah tertutup karpet berwarna merah. Di atasnya, para model perempuan dan laki-laki berlalu lalang memperagakan busana dari koleksi musim gugur dan musim dingin 2026-2027. Layaknya mode mewah khas AS, busana karya Kors menampilkan siluet yang ringkas. Tidak ada rumbai, renda, ataupun corak yang mencolok. Ada beberapa gaun yang terbuat dari manik-manik dan ada juga dari bulu burung unta. Akan tetapi, potongannya demikian  simpel sehingga tidak menonjolkan kesan yang berlebihan. Palet warnanya adalah hitam, putih, abu-abu, coklat, dan merah. Rangkaian busana lain menampilkan bahan-bahan mewah, antara lain wol, tweed , dan cashmere . Tidak ada aksen logam mengilap di atasnya. Akan tetapi, sekali melayangkan pandang saja, kita langsung tahu pakaian itu terbuat dari bahan-bahan premium. Itulah yang disebut quiet luxury atau kemewahan senyap. Tidak ada embel-embel, tidak ada logo, tetapi jelas dan tegas bahwa tekstil, potongan pakaian, dan teknik menjahitnya kelas satu. Setelan gaun dan mantel yang disajikan Kors beragam. Untuk koleksi berwarna abu-abu, siluetnya agak mirip siluet tahun 1980-an dengan bahu lebar dan pinggang ramping ( cinched waist ). Siluet ini diberi sentuhan modern dengan lebih longgar sehingga tidak sekaku retro 80-an. Sebaliknya, di rangkaian koleksi berwarna krem nuansa flapper tahun 1920-an terasa, lengkap dengan topi cloche . Sentuhan modern ada di pinggang yang pas badan, bukan berupa drop waist khas zaman itu. Layaknya pakem New York, Kors juga menampilkan setelan berupa kemeja, celana, dan jas. Siluetnya lebih longgar sehingga dari atas hingga bawah kainnya bergerak mengikuti langkah model yang mengenakannya. Panggung Kors bertabur foto model kenamaan internasional, antara lain Paloma Elsesser, Liu Wen, dan veteran Caroline Murphy. Akan tetapi, bintang dari pergelaran itu adalah supermodel dari era 90-an, yakni Christy Turlington (57). Ia membawakan gaun utama koleksi sekaligus menutup defile mode tersebut. Berbeda dengan gaun-gaun sebelumnya yang begitu megah, gaun yang dikenakan Turlington justru terlihat sangat kalem. Gaun hitam itu seolah terdiri atas dua bagian. Atasannya tampak terbuat dari bahan pekat dan halus seperti viscose atau cashmere . Bawahannya berupa rok selantai dari manik-manik. Kedua tangan Turlington berselubung sarung tangan opera di atas siku. Turlington sendiri merupakan muse bagi desainer Michael Kors sejak lama. Kors menyebut Turlington sebagai ”magical New York woman”. Kors juga mengungkapkan, tidak mungkin dirinya merayakan 45 tahun masa berkarya tanpa melibatkan Turlington yang dahulu membintangi kampanye iklan pertama dari jenamanya itu. Apabila menonton tayangan acara itu, Turlington tampak seolah tidak mengenakan riasan wajah. Praktis, penonton bertanya-tanya kenapa Kors mendandani Turlington sedemikian rupa? Mungkin jawabannya karena penampilan itulah intisari dari jenama adibusana Michael Kors. Mewah, tetapi realistis dan terjangkau. Majalah Harper's Bazaar edisi 13 Februari 2026 mengutip Kors ketika mendeskripsikan dirinya. ”Saya itu perpaduan atas dan bawah. Seperti keripik kentang dan kaviar,” ucapnya, enteng. Bagi Kors, mode mewah patut didemokratisasi. Artinya, semua bisa mengakses pada tataran harga tertentu yang masih masuk akal. Artinya, harga sepadan dengan kualitas tanpa harus menjangkau langit. Prinsip mode itu yang membuat jenama Michael Kors meledak di pasaran. Bahkan, Kors dalam melakukan ekspansi jenamanya bertindak agresif. Ia membuat lini premium bernama Michael by Michael Kors. Lini ini khusus memproduksi apparel atau aksesori busana, antara lain berupa tas, sepatu, dan dompet. Harganya mahal bagi kalangan awam, tetapi tidak mencapai ribuan dolar AS layaknya jenama dari rumah mode asal Perancis dan Italia. Walhasil, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pegawai magang pun bisa membeli tas Michael by Michael Kors jika menabung. Ini yang membuat bagi para pengikut mode snob nan fanatik mencibir. Menurut mereka, gengsi dari jenama Kors jatuh gara-gara hal itu. Dari pihak Kors sendiri, lini apparel yang dihujat itu menjadi tulang punggung usahanya. Berkat keberadaan lini itu, ia bisa menuai untung. Pada 2024, ia meraup laba 3,8 miliar dolar AS apabila mengacu kepada Retail Boss. Meskipun begitu, jenama Kors memang tengah menghadapi tantangan. Ekspansinya yang agresif membuat tas Michael by Michael Kors diproduksi secara massal. Memang harganya tidak selangit, tetapi konsumen mulai bertanya sepadankah dengan bahan bakunya. Di samping itu juga ada tuduhan dari beberapa jenama lain. Demi memastikan mesin produksi terus berjalan secara masif, Michael by Michael Kors sempat dituding menjiplak rancangan orang lain. Dari segi hukum, Kors menghadapi ketidakpastian penggabungan induk perusahaannya, yakni Capri dengan korporasi Tapestry. Apabila penggabungan itu terjadi, jenama Michael Kors, Coach, Kate Spade, dan Jil Stuart akan bernaung di bawah satu atap. Pemerintah AS sedang menahan berjalannya proses merger atas dugaan monopoli. Mereka mengkhawatirkan, konglomerasi itu menciptakan monopoli tas tangan. Akibatnya, muncul risiko ketiadaan persaingan yang sehat antarjenama. Konsumen dikhawatirkan terjebak di dalam aneka jenama tas dengan harga mahal, tetapi mutu rendah atau biasa saja. Bagi konglomerasi induk, hal itu tidak masalah karena mereka tetap mendapat laba. Michael Kors sendiri per 2025 masih untung, tetapi turun 15 persen dibandingkan pada 2024. Media NBC mengutip pernyataan Kors dalam sidang federal terkait risiko penggabungan Tapestry dan Capri pada 17 September 2024. Kors mengaku, meskipun pada dasarnya ia adalah jenama legacy dan masih menjabat sebagai direktur, semakin sulit menjaga relevansi di era media sosial. Ia mengeluhkan bertebarannya para pemengaruh ( influencer ) di aneka pelantar. Pendapat mereka dianggap sebagai kebenaran oleh para pengikutnya. ”Bagaimana mungkin dunia mode bisa maju jika hanya disetir selera satu orang di media sosial? Di mana pengalaman pribadi konsumen merasakan sendiri produk itu sebelum memutuskan untuk membeli?” kata Kors. Terlepas dari itu semua, dalam perayaan 45 tahun berkarya di New York, pekan lalu, Kors membuktikan bahwa ia masih ada. Dari semua karyanya, ia menyatakan dirinya masih relevan dan masih termasuk penentu dalam adibusana langgam AS. Michael Kors, perancang busana dari Amerika Serikat, sudah 45 tahun berkarya. Di tengah pro dan kontra masyarakat ataupun pengikut dunia mode atas produk-produknya, Kors membuktikan ia tetap bagian penting dari rajutan jenama mode mewah dengan kekhasan AS. Oleh sebab itu, ia tetap relevan. Pergelaran busana Kors dilangsungkan di Gedung Opera Metropolitan New York pada 12 Februari 2026 . Acara tersebut adalah bagian dari Pekan Mode New York (NYFW) 2026. Aula beserta lingkaran tangga megah tertutup karpet berwarna merah. Di atasnya, para model perempuan dan laki-laki berlalu lalang memperagakan busana dari koleksi musim gugur dan musim dingin 2026-2027. Layaknya mode mewah khas AS, busana karya Kors menampilkan siluet yang ringkas. Tidak ada rumbai, renda, ataupun corak yang mencolok. Ada beberapa gaun yang terbuat dari manik-manik dan ada juga dari bulu burung unta. Akan tetapi, potongannya demikian  simpel sehingga tidak menonjolkan kesan yang berlebihan. Palet warnanya adalah hitam, putih, abu-abu, coklat, dan merah. Rangkaian busana lain menampilkan bahan-bahan mewah, antara lain wol, tweed , dan cashmere . Tidak ada aksen logam mengilap di atasnya. Akan tetapi, sekali melayangkan pandang saja, kita langsung tahu pakaian itu terbuat dari bahan-bahan premium. Itulah yang disebut quiet luxury atau kemewahan senyap. Tidak ada embel-embel, tidak ada logo, tetapi jelas dan tegas bahwa tekstil, potongan pakaian, dan teknik menjahitnya kelas satu. Setelan gaun dan mantel yang disajikan Kors beragam. Untuk koleksi berwarna abu-abu, siluetnya agak mirip siluet tahun 1980-an dengan bahu lebar dan pinggang ramping ( cinched waist ). Siluet ini diberi sentuhan modern dengan lebih longgar sehingga tidak sekaku retro 80-an. Sebaliknya, di rangkaian koleksi berwarna krem nuansa flapper tahun 1920-an terasa, lengkap dengan topi cloche . Sentuhan modern ada di pinggang yang pas badan, bukan berupa drop waist khas zaman itu. Layaknya pakem New York, Kors juga menampilkan setelan berupa kemeja, celana, dan jas. Siluetnya lebih longgar sehingga dari atas hingga bawah kainnya bergerak mengikuti langkah model yang mengenakannya. Panggung Kors bertabur foto model kenamaan internasional, antara lain Paloma Elsesser, Liu Wen, dan veteran Caroline Murphy. Akan tetapi, bintang dari pergelaran itu adalah supermodel dari era 90-an, yakni Christy Turlington (57). Ia membawakan gaun utama koleksi sekaligus menutup defile mode tersebut. Berbeda dengan gaun-gaun sebelumnya yang begitu megah, gaun yang dikenakan Turlington justru terlihat sangat kalem. Gaun hitam itu seolah terdiri atas dua bagian. Atasannya tampak terbuat dari bahan pekat dan halus seperti viscose atau cashmere . Bawahannya berupa rok selantai dari manik-manik. Kedua tangan Turlington berselubung sarung tangan opera di atas siku. Turlington sendiri merupakan muse bagi desainer Michael Kors sejak lama. Kors menyebut Turlington sebagai ”magical New York woman”. Kors juga mengungkapkan, tidak mungkin dirinya merayakan 45 tahun masa berkarya tanpa melibatkan Turlington yang dahulu membintangi kampanye iklan pertama dari jenamanya itu. Apabila menonton tayangan acara itu, Turlington tampak seolah tidak mengenakan riasan wajah. Praktis, penonton bertanya-tanya kenapa Kors mendandani Turlington sedemikian rupa? Mungkin jawabannya karena penampilan itulah intisari dari jenama adibusana Michael Kors. Mewah, tetapi realistis dan terjangkau. Majalah Harper's Bazaar edisi 13 Februari 2026 mengutip Kors ketika mendeskripsikan dirinya. ”Saya itu perpaduan atas dan bawah. Seperti keripik kentang dan kaviar,” ucapnya, enteng. Bagi Kors, mode mewah patut didemokratisasi. Artinya, semua bisa mengakses pada tataran harga tertentu yang masih masuk akal. Artinya, harga sepadan dengan kualitas tanpa harus menjangkau langit. Prinsip mode itu yang membuat jenama Michael Kors meledak di pasaran. Bahkan, Kors dalam melakukan ekspansi jenamanya bertindak agresif. Ia membuat lini premium bernama Michael by Michael Kors. Lini ini khusus memproduksi apparel atau aksesori busana, antara lain berupa tas, sepatu, dan dompet. Harganya mahal bagi kalangan awam, tetapi tidak mencapai ribuan dolar AS layaknya jenama dari rumah mode asal Perancis dan Italia. Walhasil, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pegawai magang pun bisa membeli tas Michael by Michael Kors jika menabung. Ini yang membuat bagi para pengikut mode snob nan fanatik mencibir. Menurut mereka, gengsi dari jenama Kors jatuh gara-gara hal itu. Dari pihak Kors sendiri, lini apparel yang dihujat itu menjadi tulang punggung usahanya. Berkat keberadaan lini itu, ia bisa menuai untung. Pada 2024, ia meraup laba 3,8 miliar dolar AS apabila mengacu kepada Retail Boss. Meskipun begitu, jenama Kors memang tengah menghadapi tantangan. Ekspansinya yang agresif membuat tas Michael by Michael Kors diproduksi secara massal. Memang harganya tidak selangit, tetapi konsumen mulai bertanya sepadankah dengan bahan bakunya. Di samping itu juga ada tuduhan dari beberapa jenama lain. Demi memastikan mesin produksi terus berjalan secara masif, Michael by Michael Kors sempat dituding menjiplak rancangan orang lain. Dari segi hukum, Kors menghadapi ketidakpastian penggabungan induk perusahaannya, yakni Capri dengan korporasi Tapestry. Apabila penggabungan itu terjadi, jenama Michael Kors, Coach, Kate Spade, dan Jil Stuart akan bernaung di bawah satu atap. Pemerintah AS sedang menahan berjalannya proses merger atas dugaan monopoli. Mereka mengkhawatirkan, konglomerasi itu menciptakan monopoli tas tangan. Akibatnya, muncul risiko ketiadaan persaingan yang sehat antarjenama. Konsumen dikhawatirkan terjebak di dalam aneka jenama tas dengan harga mahal, tetapi mutu rendah atau biasa saja. Bagi konglomerasi induk, hal itu tidak masalah karena mereka tetap mendapat laba. Michael Kors sendiri per 2025 masih untung, tetapi turun 15 persen dibandingkan pada 2024. Media NBC mengutip pernyataan Kors dalam sidang federal terkait risiko penggabungan Tapestry dan Capri pada 17 September 2024. Kors mengaku, meskipun pada dasarnya ia adalah jenama legacy dan masih menjabat sebagai direktur, semakin sulit menjaga relevansi di era media sosial. Ia mengeluhkan bertebarannya para pemengaruh ( influencer ) di aneka pelantar. Pendapat mereka dianggap sebagai kebenaran oleh para pengikutnya. ”Bagaimana mungkin dunia mode bisa maju jika hanya disetir selera satu orang di media sosial? Di mana pengalaman pribadi konsumen merasakan sendiri produk itu sebelum memutuskan untuk membeli?” kata Kors. Terlepas dari itu semua, dalam perayaan 45 tahun berkarya di New York, pekan lalu, Kors membuktikan bahwa ia masih ada. Dari semua karyanya, ia menyatakan dirinya masih relevan dan masih termasuk penentu dalam adibusana langgam AS. Penulis: Editor: Penyelaras Bahasa: Meski Menuai Cibiran, Michael Kors Tetap  Relevan Setelah 45 Tahun Pro dan kontra Pro dan kontra Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Laraswati Ariadne Anwar 24 Feb 2026 09:19 WIB · Gaya Michael Kors, perancang busana dari Amerika Serikat, sudah 45 tahun berkarya. Di tengah pro dan kontra masyarakat ataupun pengikut dunia mode atas produk-produknya, Kors membuktikan ia tetap bagian penting dari rajutan jenama mode mewah dengan kekhasan AS. Oleh sebab itu, ia tetap relevan. Pergelaran busana Kors dilangsungkan di Gedung Opera Metropolitan New York pada 12 Februari 2026 . Acara tersebut adalah bagian dari Pekan Mode New York (NYFW) 2026. Aula beserta lingkaran tangga megah tertutup karpet berwarna merah. Di atasnya, para model perempuan dan laki-laki berlalu lalang memperagakan busana dari koleksi musim gugur dan musim dingin 2026-2027. Layaknya mode mewah khas AS, busana karya Kors menampilkan siluet yang ringkas. Tidak ada rumbai, renda, ataupun corak yang mencolok. Ada beberapa gaun yang terbuat dari manik-manik dan ada juga dari bulu burung unta. Akan tetapi, potongannya demikian  simpel sehingga tidak menonjolkan kesan yang berlebihan. Palet warnanya adalah hitam, putih, abu-abu, coklat, dan merah. Rangkaian busana lain menampilkan bahan-bahan mewah, antara lain wol, tweed , dan cashmere . Tidak ada aksen logam mengilap di atasnya. Akan tetapi, sekali melayangkan pandang saja, kita langsung tahu pakaian itu terbuat dari bahan-bahan premium.  Itulah yang disebut quiet luxury atau kemewahan senyap. Tidak ada embel-embel, tidak ada logo, tetapi jelas dan tegas bahwa tekstil, potongan pakaian, dan teknik menjahitnya kelas satu. Setelan gaun dan mantel yang disajikan Kors beragam. Untuk koleksi berwarna abu-abu, siluetnya agak mirip siluet tahun 1980-an dengan bahu lebar dan pinggang ramping ( cinched waist ). Siluet ini diberi sentuhan modern dengan lebih longgar sehingga tidak sekaku retro 80-an. Sebaliknya, di rangkaian koleksi berwarna krem nuansa flapper tahun 1920-an terasa, lengkap dengan topi cloche . Sentuhan modern ada di pinggang yang pas badan, bukan berupa drop waist khas zaman itu. Layaknya pakem New York, Kors juga menampilkan setelan berupa kemeja, celana, dan jas. Siluetnya lebih longgar sehingga dari atas hingga bawah kainnya bergerak mengikuti langkah model yang mengenakannya.  Panggung Kors bertabur foto model kenamaan internasional, antara lain Paloma Elsesser, Liu Wen, dan veteran Caroline Murphy. Akan tetapi, bintang dari pergelaran itu adalah supermodel dari era 90-an, yakni Christy Turlington (57). Ia membawakan gaun utama koleksi sekaligus menutup defile mode tersebut. Berbeda dengan gaun-gaun sebelumnya yang begitu megah, gaun yang dikenakan Turlington justru terlihat sangat kalem. Gaun hitam itu seolah terdiri atas dua bagian. Atasannya tampak terbuat dari bahan pekat dan halus seperti viscose atau cashmere . Bawahannya berupa rok selantai dari manik-manik. Kedua tangan Turlington berselubung sarung tangan opera di atas siku. Turlington sendiri merupakan muse bagi desainer Michael Kors sejak lama. Kors menyebut Turlington sebagai ”magical New York woman”. Kors juga mengungkapkan, tidak mungkin dirinya merayakan 45 tahun masa berkarya tanpa melibatkan Turlington yang dahulu membintangi kampanye iklan pertama dari jenamanya itu. Apabila menonton tayangan acara itu, Turlington tampak seolah tidak mengenakan riasan wajah. Praktis, penonton bertanya-tanya kenapa Kors mendandani Turlington sedemikian rupa? Mungkin jawabannya karena penampilan itulah intisari dari jenama adibusana Michael Kors. Mewah, tetapi realistis dan terjangkau. Majalah Harper's Bazaar edisi 13 Februari 2026 mengutip Kors ketika mendeskripsikan dirinya. ”Saya itu perpaduan atas dan bawah. Seperti keripik kentang dan kaviar,” ucapnya, enteng. Pro dan kontra Bagi Kors, mode mewah patut didemokratisasi. Artinya, semua bisa mengakses pada tataran harga tertentu yang masih masuk akal. Artinya, harga sepadan dengan kualitas tanpa harus menjangkau langit. Prinsip mode itu yang membuat jenama Michael Kors meledak di pasaran. Bahkan, Kors dalam melakukan ekspansi jenamanya bertindak agresif. Ia membuat lini premium bernama Michael by Michael Kors. Lini ini khusus memproduksi apparel atau aksesori busana, antara lain berupa tas, sepatu, dan dompet. Harganya mahal bagi kalangan awam, tetapi tidak mencapai ribuan dolar AS layaknya jenama dari rumah mode asal Perancis dan Italia. Walhasil, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pegawai magang pun bisa membeli tas Michael by Michael Kors jika menabung. Ini yang membuat bagi para pengikut mode snob nan fanatik mencibir. Menurut mereka, gengsi dari jenama Kors jatuh gara-gara hal itu. Dari pihak Kors sendiri, lini apparel yang dihujat itu menjadi tulang punggung usahanya. Berkat keberadaan lini itu, ia bisa menuai untung. Pada 2024, ia meraup laba 3,8 miliar dolar AS apabila mengacu kepada Retail Boss. Meskipun begitu, jenama Kors memang tengah menghadapi tantangan. Ekspansinya yang agresif membuat tas Michael by Michael Kors diproduksi secara massal. Memang harganya tidak selangit, tetapi konsumen mulai bertanya sepadankah dengan bahan bakunya.  Di samping itu juga ada tuduhan dari beberapa jenama lain. Demi memastikan mesin produksi terus berjalan secara masif, Michael by Michael Kors sempat dituding menjiplak rancangan orang lain. Dari segi hukum, Kors menghadapi ketidakpastian penggabungan induk perusahaannya, yakni Capri dengan korporasi Tapestry. Apabila penggabungan itu terjadi, jenama Michael Kors, Coach, Kate Spade, dan Jil Stuart akan bernaung di bawah satu atap. Pemerintah AS sedang menahan berjalannya proses merger atas dugaan monopoli. Mereka mengkhawatirkan, konglomerasi itu menciptakan monopoli tas tangan. Akibatnya, muncul risiko ketiadaan persaingan yang sehat antarjenama.  Konsumen dikhawatirkan terjebak di dalam aneka jenama tas dengan harga mahal, tetapi mutu rendah atau biasa saja. Bagi konglomerasi induk, hal itu tidak masalah karena mereka tetap mendapat laba. Michael Kors sendiri per 2025 masih untung, tetapi turun 15 persen dibandingkan pada 2024. Media NBC mengutip pernyataan Kors dalam sidang federal terkait risiko penggabungan Tapestry dan Capri pada 17 September 2024. Kors mengaku, meskipun pada dasarnya ia adalah jenama legacy dan masih menjabat sebagai direktur, semakin sulit menjaga relevansi di era media sosial. Ia mengeluhkan bertebarannya para pemengaruh ( influencer ) di aneka pelantar. Pendapat mereka dianggap sebagai kebenaran oleh para pengikutnya. ”Bagaimana mungkin dunia mode bisa maju jika hanya disetir selera satu orang di media sosial? Di mana pengalaman pribadi konsumen merasakan sendiri produk itu sebelum memutuskan untuk membeli?” kata Kors. Terlepas dari itu semua, dalam perayaan 45 tahun berkarya di New York, pekan lalu, Kors membuktikan bahwa ia masih ada. Dari semua karyanya, ia menyatakan dirinya masih relevan dan masih termasuk penentu dalam adibusana langgam AS. Michael Kors, perancang busana dari Amerika Serikat, sudah 45 tahun berkarya. Di tengah pro dan kontra masyarakat ataupun pengikut dunia mode atas produk-produknya, Kors membuktikan ia tetap bagian penting dari rajutan jenama mode mewah dengan kekhasan AS. Oleh sebab itu, ia tetap relevan. Pergelaran busana Kors dilangsungkan di Gedung Opera Metropolitan New York pada 12 Februari 2026 . Acara tersebut adalah bagian dari Pekan Mode New York (NYFW) 2026. Aula beserta lingkaran tangga megah tertutup karpet berwarna merah. Di atasnya, para model perempuan dan laki-laki berlalu lalang memperagakan busana dari koleksi musim gugur dan musim dingin 2026-2027. Layaknya mode mewah khas AS, busana karya Kors menampilkan siluet yang ringkas. Tidak ada rumbai, renda, ataupun corak yang mencolok. Ada beberapa gaun yang terbuat dari manik-manik dan ada juga dari bulu burung unta. Akan tetapi, potongannya demikian  simpel sehingga tidak menonjolkan kesan yang berlebihan. Palet warnanya adalah hitam, putih, abu-abu, coklat, dan merah. Rangkaian busana lain menampilkan bahan-bahan mewah, antara lain wol, tweed , dan cashmere . Tidak ada aksen logam mengilap di atasnya. Akan tetapi, sekali melayangkan pandang saja, kita langsung tahu pakaian itu terbuat dari bahan-bahan premium.  Itulah yang disebut quiet luxury atau kemewahan senyap. Tidak ada embel-embel, tidak ada logo, tetapi jelas dan tegas bahwa tekstil, potongan pakaian, dan teknik menjahitnya kelas satu. Setelan gaun dan mantel yang disajikan Kors beragam. Untuk koleksi berwarna abu-abu, siluetnya agak mirip siluet tahun 1980-an dengan bahu lebar dan pinggang ramping ( cinched waist ). Siluet ini diberi sentuhan modern dengan lebih longgar sehingga tidak sekaku retro 80-an. Sebaliknya, di rangkaian koleksi berwarna krem nuansa flapper tahun 1920-an terasa, lengkap dengan topi cloche . Sentuhan modern ada di pinggang yang pas badan, bukan berupa drop waist khas zaman itu. Layaknya pakem New York, Kors juga menampilkan setelan berupa kemeja, celana, dan jas. Siluetnya lebih longgar sehingga dari atas hingga bawah kainnya bergerak mengikuti langkah model yang mengenakannya.  Panggung Kors bertabur foto model kenamaan internasional, antara lain Paloma Elsesser, Liu Wen, dan veteran Caroline Murphy. Akan tetapi, bintang dari pergelaran itu adalah supermodel dari era 90-an, yakni Christy Turlington (57). Ia membawakan gaun utama koleksi sekaligus menutup defile mode tersebut. Berbeda dengan gaun-gaun sebelumnya yang begitu megah, gaun yang dikenakan Turlington justru terlihat sangat kalem. Gaun hitam itu seolah terdiri atas dua bagian. Atasannya tampak terbuat dari bahan pekat dan halus seperti viscose atau cashmere . Bawahannya berupa rok selantai dari manik-manik. Kedua tangan Turlington berselubung sarung tangan opera di atas siku. Turlington sendiri merupakan muse bagi desainer Michael Kors sejak lama. Kors menyebut Turlington sebagai ”magical New York woman”. Kors juga mengungkapkan, tidak mungkin dirinya merayakan 45 tahun masa berkarya tanpa melibatkan Turlington yang dahulu membintangi kampanye iklan pertama dari jenamanya itu. Apabila menonton tayangan acara itu, Turlington tampak seolah tidak mengenakan riasan wajah. Praktis, penonton bertanya-tanya kenapa Kors mendandani Turlington sedemikian rupa? Mungkin jawabannya karena penampilan itulah intisari dari jenama adibusana Michael Kors. Mewah, tetapi realistis dan terjangkau. Majalah Harper's Bazaar edisi 13 Februari 2026 mengutip Kors ketika mendeskripsikan dirinya. ”Saya itu perpaduan atas dan bawah. Seperti keripik kentang dan kaviar,” ucapnya, enteng. Pro dan kontra Bagi Kors, mode mewah patut didemokratisasi. Artinya, semua bisa mengakses pada tataran harga tertentu yang masih masuk akal. Artinya, harga sepadan dengan kualitas tanpa harus menjangkau langit. Prinsip mode itu yang membuat jenama Michael Kors meledak di pasaran. Bahkan, Kors dalam melakukan ekspansi jenamanya bertindak agresif. Ia membuat lini premium bernama Michael by Michael Kors. Lini ini khusus memproduksi apparel atau aksesori busana, antara lain berupa tas, sepatu, dan dompet. Harganya mahal bagi kalangan awam, tetapi tidak mencapai ribuan dolar AS layaknya jenama dari rumah mode asal Perancis dan Italia. Walhasil, mulai dari mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pegawai magang pun bisa membeli tas Michael by Michael Kors jika menabung. Ini yang membuat bagi para pengikut mode snob nan fanatik mencibir. Menurut mereka, gengsi dari jenama Kors jatuh gara-gara hal itu. Dari pihak Kors sendiri, lini apparel yang dihujat itu menjadi tulang punggung usahanya. Berkat keberadaan lini itu, ia bisa menuai untung. Pada 2024, ia meraup laba 3,8 miliar dolar AS apabila mengacu kepada Retail Boss. Meskipun begitu, jenama Kors memang tengah menghadapi tantangan. Ekspansinya yang agresif membuat tas Michael by Michael Kors diproduksi secara massal. Memang harganya tidak selangit, tetapi konsumen mulai bertanya sepadankah dengan bahan bakunya.  Di samping itu juga ada tuduhan dari beberapa jenama lain. Demi memastikan mesin produksi terus berjalan secara masif, Michael by Michael Kors sempat dituding menjiplak rancangan orang lain. Dari segi hukum, Kors menghadapi ketidakpastian penggabungan induk perusahaannya, yakni Capri dengan korporasi Tapestry. Apabila penggabungan itu terjadi, jenama Michael Kors, Coach, Kate Spade, dan Jil Stuart akan bernaung di bawah satu atap. Pemerintah AS sedang menahan berjalannya proses merger atas dugaan monopoli. Mereka mengkhawatirkan, konglomerasi itu menciptakan monopoli tas tangan. Akibatnya, muncul risiko ketiadaan persaingan yang sehat antarjenama.  Konsumen dikhawatirkan terjebak di dalam aneka jenama tas dengan harga mahal, tetapi mutu rendah atau biasa saja. Bagi konglomerasi induk, hal itu tidak masalah karena mereka tetap mendapat laba. Michael Kors sendiri per 2025 masih untung, tetapi turun 15 persen dibandingkan pada 2024. Media NBC mengutip pernyataan Kors dalam sidang federal terkait risiko penggabungan Tapestry dan Capri pada 17 September 2024. Kors mengaku, meskipun pada dasarnya ia adalah jenama legacy dan masih menjabat sebagai direktur, semakin sulit menjaga relevansi di era media sosial. Ia mengeluhkan bertebarannya para pemengaruh ( influencer ) di aneka pelantar. Pendapat mereka dianggap sebagai kebenaran oleh para pengikutnya. ”Bagaimana mungkin dunia mode bisa maju jika hanya disetir selera satu orang di media sosial? Di mana pengalaman pribadi konsumen merasakan sendiri produk itu sebelum memutuskan untuk membeli?” kata Kors. Terlepas dari itu semua, dalam perayaan 45 tahun berkarya di New York, pekan lalu, Kors membuktikan bahwa ia masih ada. Dari semua karyanya, ia menyatakan dirinya masih relevan dan masih termasuk penentu dalam adibusana langgam AS. Pro dan kontra diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_pak-dan-bu-pejabat-jangan-lelah-flexing-naik-angkutan-umum.md b/raw/www.kompas.id_artikel_pak-dan-bu-pejabat-jangan-lelah-flexing-naik-angkutan-umum.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..283677664e92646dc9bcd425f02aa9764a831ebc --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_pak-dan-bu-pejabat-jangan-lelah-flexing-naik-angkutan-umum.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/pak-dan-bu-pejabat-jangan-lelah-flexing-naik-angkutan-umum?open_from=Serial_Article_Card +title: "Pak dan Bu Pejabat, Teruslah ”Flexing” Naik Angkutan Umum" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:43 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Pak dan Bu Pejabat, Teruslah ”Flexing” Naik Angkutan Umum + +Bima Arya dan Zulkifli Hasan naik MRT dan KRL. ”Flexing” itu diharapkan diikuti keseriusan pembangunan angkutan umum dan kejelasan alokasi anggarannya. Oleh Neli Triana 16 Feb 2025 09:00 WIB · Opini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi pejabat negara yang terang-terangan flexing , menunjukkan tidak alergi naik kendaraan umum. Bima Arya, di antaranya, tampak naik KRL Jabodetabek, sedangkan Zulkifli Hasan menumpang MRT Jakarta. Keduanya menggunakan moda transportasi publik massal perkotaan ketika layanan publik itu tengah didera masalah. Efisiensi yang diterapkan di tahun anggaran baru, baik di pusat maupun daerah, berdampak pada pemberhentian operasional bus kota modern di beberapa kota per 1 Januari lalu. Sebagian daerah lain memangkas operasional rute layanan bus kotanya. Angin segar berembus ketika dalam siaran pers pada 13 Februari 2024, Kementerian Perhubungan menegaskan akan memfokuskan anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan subsidi, termasuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO). ”Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seperti tertulis di siaran pers. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kemenhub menjadi Rp 17,725 triliun. Jumlah itu anjlok 43,66 persen atau Rp 13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Rp 31,45 triliun. Meskipun ada jaminan untuk operasional angkutan umum, program bus kota modern dengan sistem buy the service (BTS) dari Kemenhub sejauh ini tetap hanya untuk delapan daerah saja, mengingat adanya pengetatan anggaran sejak penetapan ABPN 2025. Penyebab lain, ketidaksiapan kota-kota menggelontorkan dana sendiri untuk menyelenggarakan angkutan umum dengan sistem membeli layanan sesuai standar pelayanan minimum kepada operator. Apa yang terjadi di awal pemerintahan baru di pusat dan daerah ini dinilai sebagai kemunduran dalam pembangunan perkotaan. Masyarakat yang prihatin bersuara di media sosial. Pembuat kebijakan dinilai tidak sensitif. Menguat desakan agar para aparatur sipil negara dan pejabat publik ikut naik angkutan umum secara rutin. Hal ini perlu dilakukan agar mereka memahami mengapa layanan ini sama pentingnya dengan program unggulan pemerintah lainnya. Gayung bersambut. Bima Arya yang sebelumnya menjadi Wali Kota Bogor dua periode dan mendukung beroperasinya BisKita Trans Pakuan, sigap berada di antara penumpang angkutan umum saat hendak berkantor di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Zulkifli Hasan pun demikian. Warganet memberi sambutan beragam atas inisiatif dua pejabat yang akrab dipanggil Kang Bima dan Zulhas itu. Respons yang menonjol di antaranya berupa cibiran. Banyak warganet meyakini, inisiatif itu sekadar reaksi sesaat saja. Sebelumnya, beberapa kali terlihat para pejabat maupun wakil rakyat menunjukkan bahwa mereka juga mau naik angkutan umum. Namun, biasanya ramai-ramai naik ketika ada uji coba atau peresmian moda angkutan umum massal baru. Kalaupun tertangkap kamera tengah naik KRL Jabodetabek atau bus Transjakarta, itu setelah didesak warganet. Mereka juga menggunakan transportasi massal bukan di jam-jam sibuk. ”Coba jam 6-7 pagi, terus sore jam 5-7. Kegencet-gencet dah sana. Berani? Pencitraan saja,” tulis sebuah akun di salah satu media sosial beberapa waktu lalu. Sikap masyarakat yang sinis tersebut dapat dimaklumi. Walakin, sejumlah ahli transportasi publik tetap menaruh asa besar di pundak Kang Bima dan para pejabat lainnya. Djoko Setijowarno dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang dan Yayat Supriyatna dari Universitas Trisakti, Jakarta, misalnya, melihat peluang untuk mendorong lagi pembangunan bus dengan sistem BTS di perkotaan. Ia pun meneruskan pesan semangatnya itu kepada para wartawan, para pejabat maupun sesama akademisi, juga lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu perkotaan khususnya angkutan umum. ”Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum,” kata Djoko. Yayat melihat Bima sebagai Wamendagri memiliki kesempatan menanamkan pentingnya pembangunan angkutan umum saat retret atau orientasi kepemimpinan bagi 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 21-28 Februari 2025. Menurut rencana, retret tersebut bakal digelar di Glamping Borobudur International Golf, kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Lewat Bima pula, Djoko menitipkan pesan agar anggaran program angkutan umum ditetapkan sebagai mandatori (wajib) atau amanat resmi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Pasal 139 dalam UU yang sama telah mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum untuk orang maupun barang di tiap daerah. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum Hingga tahun ini, ada 11 provinsi, yaitu Aceh, Jambi, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan yang telah mengalokasikan dana di APBD-nya untuk bus berbasis BTS. Selain itu, ada 12 kota dan empat kabupaten melakukan hal yang sama, yaitu Medan, Binjai, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Surakarta, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Banjarbaru, Palu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Namun, 27 pemda yang berinisiatif bagus itu baru sekitar 5 persen saja dari total 500an pemda di Indonesia. Di sisi lain, apa yang dilakukan ke-27 pemda itu pun baru dalam tahap rintisan, sehingga pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Berbasis amanat UU, pemerintah pusat dengan keterbatasan anggaran masih dapat menguatkan pemda agar tak goyah membangun angkutan umumnya. Hal ini disebabkan program ini erat kaitannya dengan mengatasi kemiskinan, pembangunan berwawasan lingkungan, juga mendorong tercapainya target memajukan pendidikan. Berbagai riset, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tiga pengeluaran teratas kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah adalah untuk pembelian kendaraan pribadi (mobil atau sepeda motor), sewa atau kontrak rumah, dan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Pengeluaran untuk keperluan transportasi itu bahkan disinyalir sudah di atas 20 persen dari pendapatan. Padahal, idealnya ongkos bermobilitas harus di bawah 10 persen. Dengan demikian, jika pemerintah melaksanakan UU dan menyediakan transportasi publik murah dan cakupan layanannya luas sesuai kebutuhan publik, kemiskinan dan ketimpangan dapat dicegah. Pergerakan lancar berarti peluang menaikkan pendapatan keluarga yang dapat mendongkrak akses ke pendidikan dan pangan sehat. Djoko mengusulkan dengan mempertimbangkan keuangan di daerah, pembangunan angkutan umum bisa dilakukan bergotong royong. Pembangunan angkutan umum juga butuh proses panjang sehingga sulit untuk dapat diklaim sebagai pencapaian sesaat, seperti dalam 5 tahun atau satu periode kepemimpinan. Untuk itu, butuh dukungan dana stabil yang jaminan alirannya hanya bisa diberikan lewat UU. ”Diusulkan (diatur agar) anggaran 5 persen dari APBD Kota, 3 persen APBD Kabupaten, dan 3 persen APBD Provinsi,” katanya. Djoko menambahkan, 3 persen APBN sebaiknya dikucurkan pula untuk subsidi angkutan umum perkotaan, angkutan barang, angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), angkutan jalan perintis di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta angkutan umum akses kawasan transmigrasi. Kalaupun pada anggaran tahun ini sulit menerapkan usulan tersebut, ada kesempatan dalam perencanaan anggaran perubahan pada paruh kedua tahun ini dan berlanjut hingga anggaran tahun depan serta seterusnya. Para pejabat negara yang kini terlihat aktif naik angkutan umum menjadi langkah populer dan awal yang tepat untuk memupuk kepedulian pada fasilitas publik ini. Langkah tersebut membantu mengampayekan pentingnya angkutan umum kepada para pemimpin di daerah dan masyarakat luas. Selanjutnya, tinggal memastikan langkah berikutnya untuk pembangunan sistem transportasi publik berjalan. Jadi, bapak ibu pejabat, mari ramai-ramai naik angkutan umum. Jangan lelah flexing di media sosial dan teruslah populer. Namun, jangan lupa pula keseriusannya membangun angkutan umum, ya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi pejabat negara yang terang-terangan flexing , menunjukkan tidak alergi naik kendaraan umum. Bima Arya, di antaranya, tampak naik KRL Jabodetabek, sedangkan Zulkifli Hasan menumpang MRT Jakarta. Keduanya menggunakan moda transportasi publik massal perkotaan ketika layanan publik itu tengah didera masalah. Efisiensi yang diterapkan di tahun anggaran baru, baik di pusat maupun daerah, berdampak pada pemberhentian operasional bus kota modern di beberapa kota per 1 Januari lalu. Sebagian daerah lain memangkas operasional rute layanan bus kotanya. Angin segar berembus ketika dalam siaran pers pada 13 Februari 2024, Kementerian Perhubungan menegaskan akan memfokuskan anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan subsidi, termasuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO). ”Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seperti tertulis di siaran pers. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kemenhub menjadi Rp 17,725 triliun. Jumlah itu anjlok 43,66 persen atau Rp 13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Rp 31,45 triliun. Meskipun ada jaminan untuk operasional angkutan umum, program bus kota modern dengan sistem buy the service (BTS) dari Kemenhub sejauh ini tetap hanya untuk delapan daerah saja, mengingat adanya pengetatan anggaran sejak penetapan ABPN 2025. Penyebab lain, ketidaksiapan kota-kota menggelontorkan dana sendiri untuk menyelenggarakan angkutan umum dengan sistem membeli layanan sesuai standar pelayanan minimum kepada operator. Apa yang terjadi di awal pemerintahan baru di pusat dan daerah ini dinilai sebagai kemunduran dalam pembangunan perkotaan. Masyarakat yang prihatin bersuara di media sosial. Pembuat kebijakan dinilai tidak sensitif. Menguat desakan agar para aparatur sipil negara dan pejabat publik ikut naik angkutan umum secara rutin. Hal ini perlu dilakukan agar mereka memahami mengapa layanan ini sama pentingnya dengan program unggulan pemerintah lainnya. Gayung bersambut. Bima Arya yang sebelumnya menjadi Wali Kota Bogor dua periode dan mendukung beroperasinya BisKita Trans Pakuan, sigap berada di antara penumpang angkutan umum saat hendak berkantor di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Zulkifli Hasan pun demikian. Warganet memberi sambutan beragam atas inisiatif dua pejabat yang akrab dipanggil Kang Bima dan Zulhas itu. Respons yang menonjol di antaranya berupa cibiran. Banyak warganet meyakini, inisiatif itu sekadar reaksi sesaat saja. Serial Artikel Pudarnya Komitmen 20 Tahun Membangun Angkutan Umum Perkotaan Komitmen kuat pembangunan angkutan umum perkotaan 20 tahun terakhir mengubah Jakarta dan kota lain di Indonesia. Di era pemerintahan baru, komitmen itu memudar. Sebelumnya, beberapa kali terlihat para pejabat maupun wakil rakyat menunjukkan bahwa mereka juga mau naik angkutan umum. Namun, biasanya ramai-ramai naik ketika ada uji coba atau peresmian moda angkutan umum massal baru. Kalaupun tertangkap kamera tengah naik KRL Jabodetabek atau bus Transjakarta, itu setelah didesak warganet. Mereka juga menggunakan transportasi massal bukan di jam-jam sibuk. ”Coba jam 6-7 pagi, terus sore jam 5-7. Kegencet-gencet dah sana. Berani? Pencitraan saja,” tulis sebuah akun di salah satu media sosial beberapa waktu lalu. Sikap masyarakat yang sinis tersebut dapat dimaklumi. Walakin, sejumlah ahli transportasi publik tetap menaruh asa besar di pundak Kang Bima dan para pejabat lainnya. Djoko Setijowarno dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang dan Yayat Supriyatna dari Universitas Trisakti, Jakarta, misalnya, melihat peluang untuk mendorong lagi pembangunan bus dengan sistem BTS di perkotaan. Ia pun meneruskan pesan semangatnya itu kepada para wartawan, para pejabat maupun sesama akademisi, juga lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu perkotaan khususnya angkutan umum. ”Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum,” kata Djoko. Yayat melihat Bima sebagai Wamendagri memiliki kesempatan menanamkan pentingnya pembangunan angkutan umum saat retret atau orientasi kepemimpinan bagi 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 21-28 Februari 2025. Menurut rencana, retret tersebut bakal digelar di Glamping Borobudur International Golf, kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Lewat Bima pula, Djoko menitipkan pesan agar anggaran program angkutan umum ditetapkan sebagai mandatori (wajib) atau amanat resmi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Pasal 139 dalam UU yang sama telah mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum untuk orang maupun barang di tiap daerah. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum Hingga tahun ini, ada 11 provinsi, yaitu Aceh, Jambi, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan yang telah mengalokasikan dana di APBD-nya untuk bus berbasis BTS. Selain itu, ada 12 kota dan empat kabupaten melakukan hal yang sama, yaitu Medan, Binjai, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Surakarta, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Banjarbaru, Palu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Namun, 27 pemda yang berinisiatif bagus itu baru sekitar 5 persen saja dari total 500an pemda di Indonesia. Di sisi lain, apa yang dilakukan ke-27 pemda itu pun baru dalam tahap rintisan, sehingga pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Berbasis amanat UU, pemerintah pusat dengan keterbatasan anggaran masih dapat menguatkan pemda agar tak goyah membangun angkutan umumnya. Hal ini disebabkan program ini erat kaitannya dengan mengatasi kemiskinan, pembangunan berwawasan lingkungan, juga mendorong tercapainya target memajukan pendidikan. Berbagai riset, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tiga pengeluaran teratas kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah adalah untuk pembelian kendaraan pribadi (mobil atau sepeda motor), sewa atau kontrak rumah, dan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Pengeluaran untuk keperluan transportasi itu bahkan disinyalir sudah di atas 20 persen dari pendapatan. Padahal, idealnya ongkos bermobilitas harus di bawah 10 persen. Dengan demikian, jika pemerintah melaksanakan UU dan menyediakan transportasi publik murah dan cakupan layanannya luas sesuai kebutuhan publik, kemiskinan dan ketimpangan dapat dicegah. Pergerakan lancar berarti peluang menaikkan pendapatan keluarga yang dapat mendongkrak akses ke pendidikan dan pangan sehat. Djoko mengusulkan dengan mempertimbangkan keuangan di daerah, pembangunan angkutan umum bisa dilakukan bergotong royong. Pembangunan angkutan umum juga butuh proses panjang sehingga sulit untuk dapat diklaim sebagai pencapaian sesaat, seperti dalam 5 tahun atau satu periode kepemimpinan. Untuk itu, butuh dukungan dana stabil yang jaminan alirannya hanya bisa diberikan lewat UU. ”Diusulkan (diatur agar) anggaran 5 persen dari APBD Kota, 3 persen APBD Kabupaten, dan 3 persen APBD Provinsi,” katanya. Serial Artikel ”Kabur Saja Dulu, tapi Ke Mana?” #KaburAjaDulu menjadi opsi populer bagi yang tak sejalan dengan pemimpin populis. Bagi yang tidak bisa kabur, masih ada harapan di kota-kota kita. Djoko menambahkan, 3 persen APBN sebaiknya dikucurkan pula untuk subsidi angkutan umum perkotaan, angkutan barang, angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), angkutan jalan perintis di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta angkutan umum akses kawasan transmigrasi. Kalaupun pada anggaran tahun ini sulit menerapkan usulan tersebut, ada kesempatan dalam perencanaan anggaran perubahan pada paruh kedua tahun ini dan berlanjut hingga anggaran tahun depan serta seterusnya. Para pejabat negara yang kini terlihat aktif naik angkutan umum menjadi langkah populer dan awal yang tepat untuk memupuk kepedulian pada fasilitas publik ini. Langkah tersebut membantu mengampayekan pentingnya angkutan umum kepada para pemimpin di daerah dan masyarakat luas. Selanjutnya, tinggal memastikan langkah berikutnya untuk pembangunan sistem transportasi publik berjalan. Jadi, bapak ibu pejabat, mari ramai-ramai naik angkutan umum. Jangan lelah flexing di media sosial dan teruslah populer. Namun, jangan lupa pula keseriusannya membangun angkutan umum, ya. Penulis: Editor: Pak dan Bu Pejabat, Teruslah ”Flexing” Naik Angkutan Umum Menunggangi retret APBD dan APBN Menunggangi retret APBD dan APBN Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Neli Triana 16 Feb 2025 09:00 WIB · Opini Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi pejabat negara yang terang-terangan flexing , menunjukkan tidak alergi naik kendaraan umum. Bima Arya, di antaranya, tampak naik KRL Jabodetabek, sedangkan Zulkifli Hasan menumpang MRT Jakarta. Keduanya menggunakan moda transportasi publik massal perkotaan ketika layanan publik itu tengah didera masalah. Efisiensi yang diterapkan di tahun anggaran baru, baik di pusat maupun daerah, berdampak pada pemberhentian operasional bus kota modern di beberapa kota per 1 Januari lalu. Sebagian daerah lain memangkas operasional rute layanan bus kotanya. Angin segar berembus ketika dalam siaran pers pada 13 Februari 2024, Kementerian Perhubungan menegaskan akan memfokuskan anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan subsidi, termasuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO). ”Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seperti tertulis di siaran pers. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kemenhub menjadi Rp 17,725 triliun. Jumlah itu anjlok 43,66 persen atau Rp 13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Rp 31,45 triliun. Meskipun ada jaminan untuk operasional angkutan umum, program bus kota modern dengan sistem buy the service (BTS) dari Kemenhub sejauh ini tetap hanya untuk delapan daerah saja, mengingat adanya pengetatan anggaran sejak penetapan ABPN 2025. Penyebab lain, ketidaksiapan kota-kota menggelontorkan dana sendiri untuk menyelenggarakan angkutan umum dengan sistem membeli layanan sesuai standar pelayanan minimum kepada operator. Apa yang terjadi di awal pemerintahan baru di pusat dan daerah ini dinilai sebagai kemunduran dalam pembangunan perkotaan. Masyarakat yang prihatin bersuara di media sosial. Pembuat kebijakan dinilai tidak sensitif. Menguat desakan agar para aparatur sipil negara dan pejabat publik ikut naik angkutan umum secara rutin. Hal ini perlu dilakukan agar mereka memahami mengapa layanan ini sama pentingnya dengan program unggulan pemerintah lainnya. Gayung bersambut. Bima Arya yang sebelumnya menjadi Wali Kota Bogor dua periode dan mendukung beroperasinya BisKita Trans Pakuan, sigap berada di antara penumpang angkutan umum saat hendak berkantor di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Zulkifli Hasan pun demikian. Warganet memberi sambutan beragam atas inisiatif dua pejabat yang akrab dipanggil Kang Bima dan Zulhas itu. Respons yang menonjol di antaranya berupa cibiran. Banyak warganet meyakini, inisiatif itu sekadar reaksi sesaat saja. Sebelumnya, beberapa kali terlihat para pejabat maupun wakil rakyat menunjukkan bahwa mereka juga mau naik angkutan umum. Namun, biasanya ramai-ramai naik ketika ada uji coba atau peresmian moda angkutan umum massal baru. Kalaupun tertangkap kamera tengah naik KRL Jabodetabek atau bus Transjakarta, itu setelah didesak warganet. Mereka juga menggunakan transportasi massal bukan di jam-jam sibuk. ”Coba jam 6-7 pagi, terus sore jam 5-7. Kegencet-gencet dah sana. Berani? Pencitraan saja,” tulis sebuah akun di salah satu media sosial beberapa waktu lalu. Menunggangi retret Sikap masyarakat yang sinis tersebut dapat dimaklumi. Walakin, sejumlah ahli transportasi publik tetap menaruh asa besar di pundak Kang Bima dan para pejabat lainnya. Djoko Setijowarno dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang dan Yayat Supriyatna dari Universitas Trisakti, Jakarta, misalnya, melihat peluang untuk mendorong lagi pembangunan bus dengan sistem BTS di perkotaan. Ia pun meneruskan pesan semangatnya itu kepada para wartawan, para pejabat maupun sesama akademisi, juga lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu perkotaan khususnya angkutan umum. ”Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum,” kata Djoko. Yayat melihat Bima sebagai Wamendagri memiliki kesempatan menanamkan pentingnya pembangunan angkutan umum saat retret atau orientasi kepemimpinan bagi 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 21-28 Februari 2025. Menurut rencana, retret tersebut bakal digelar di Glamping Borobudur International Golf, kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Lewat Bima pula, Djoko menitipkan pesan agar anggaran program angkutan umum ditetapkan sebagai mandatori (wajib) atau amanat resmi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Pasal 139 dalam UU yang sama telah mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum untuk orang maupun barang di tiap daerah. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum Hingga tahun ini, ada 11 provinsi, yaitu Aceh, Jambi, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan yang telah mengalokasikan dana di APBD-nya untuk bus berbasis BTS. Selain itu, ada 12 kota dan empat kabupaten melakukan hal yang sama, yaitu Medan, Binjai, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Surakarta, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Banjarbaru, Palu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Namun, 27 pemda yang berinisiatif bagus itu baru sekitar 5 persen saja dari total 500an pemda di Indonesia. Di sisi lain, apa yang dilakukan ke-27 pemda itu pun baru dalam tahap rintisan, sehingga pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Berbasis amanat UU, pemerintah pusat dengan keterbatasan anggaran masih dapat menguatkan pemda agar tak goyah membangun angkutan umumnya. Hal ini disebabkan program ini erat kaitannya dengan mengatasi kemiskinan, pembangunan berwawasan lingkungan, juga mendorong tercapainya target memajukan pendidikan. Berbagai riset, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tiga pengeluaran teratas kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah adalah untuk pembelian kendaraan pribadi (mobil atau sepeda motor), sewa atau kontrak rumah, dan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Pengeluaran untuk keperluan transportasi itu bahkan disinyalir sudah di atas 20 persen dari pendapatan. Padahal, idealnya ongkos bermobilitas harus di bawah 10 persen. Dengan demikian, jika pemerintah melaksanakan UU dan menyediakan transportasi publik murah dan cakupan layanannya luas sesuai kebutuhan publik, kemiskinan dan ketimpangan dapat dicegah. Pergerakan lancar berarti peluang menaikkan pendapatan keluarga yang dapat mendongkrak akses ke pendidikan dan pangan sehat. APBD dan APBN Djoko mengusulkan dengan mempertimbangkan keuangan di daerah, pembangunan angkutan umum bisa dilakukan bergotong royong. Pembangunan angkutan umum juga butuh proses panjang sehingga sulit untuk dapat diklaim sebagai pencapaian sesaat, seperti dalam 5 tahun atau satu periode kepemimpinan. Untuk itu, butuh dukungan dana stabil yang jaminan alirannya hanya bisa diberikan lewat UU. ”Diusulkan (diatur agar) anggaran 5 persen dari APBD Kota, 3 persen APBD Kabupaten, dan 3 persen APBD Provinsi,” katanya. Djoko menambahkan, 3 persen APBN sebaiknya dikucurkan pula untuk subsidi angkutan umum perkotaan, angkutan barang, angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), angkutan jalan perintis di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta angkutan umum akses kawasan transmigrasi. Kalaupun pada anggaran tahun ini sulit menerapkan usulan tersebut, ada kesempatan dalam perencanaan anggaran perubahan pada paruh kedua tahun ini dan berlanjut hingga anggaran tahun depan serta seterusnya. Para pejabat negara yang kini terlihat aktif naik angkutan umum menjadi langkah populer dan awal yang tepat untuk memupuk kepedulian pada fasilitas publik ini. Langkah tersebut membantu mengampayekan pentingnya angkutan umum kepada para pemimpin di daerah dan masyarakat luas. Selanjutnya, tinggal memastikan langkah berikutnya untuk pembangunan sistem transportasi publik berjalan. Jadi, bapak ibu pejabat, mari ramai-ramai naik angkutan umum. Jangan lelah flexing di media sosial dan teruslah populer. Namun, jangan lupa pula keseriusannya membangun angkutan umum, ya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjadi pejabat negara yang terang-terangan flexing , menunjukkan tidak alergi naik kendaraan umum. Bima Arya, di antaranya, tampak naik KRL Jabodetabek, sedangkan Zulkifli Hasan menumpang MRT Jakarta. Keduanya menggunakan moda transportasi publik massal perkotaan ketika layanan publik itu tengah didera masalah. Efisiensi yang diterapkan di tahun anggaran baru, baik di pusat maupun daerah, berdampak pada pemberhentian operasional bus kota modern di beberapa kota per 1 Januari lalu. Sebagian daerah lain memangkas operasional rute layanan bus kotanya. Angin segar berembus ketika dalam siaran pers pada 13 Februari 2024, Kementerian Perhubungan menegaskan akan memfokuskan anggaran tahun 2025 untuk mengoptimalkan layanan transportasi publik, khususnya mempertahankan subsidi, termasuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO). ”Dengan anggaran yang ditetapkan saat ini, penyelenggaraan layanan transportasi publik bersubsidi akan kami laksanakan dan menjadi prioritas serta fokus Kemenhub. Selain hal tersebut, biaya pegawai Kemenhub juga tetap menjadi prioritas kami,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi seperti tertulis di siaran pers. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025, pagu efektif terkini Kemenhub menjadi Rp 17,725 triliun. Jumlah itu anjlok 43,66 persen atau Rp 13,72 triliun jika dibandingkan dengan pagu awal Rp 31,45 triliun. Meskipun ada jaminan untuk operasional angkutan umum, program bus kota modern dengan sistem buy the service (BTS) dari Kemenhub sejauh ini tetap hanya untuk delapan daerah saja, mengingat adanya pengetatan anggaran sejak penetapan ABPN 2025. Penyebab lain, ketidaksiapan kota-kota menggelontorkan dana sendiri untuk menyelenggarakan angkutan umum dengan sistem membeli layanan sesuai standar pelayanan minimum kepada operator. Apa yang terjadi di awal pemerintahan baru di pusat dan daerah ini dinilai sebagai kemunduran dalam pembangunan perkotaan. Masyarakat yang prihatin bersuara di media sosial. Pembuat kebijakan dinilai tidak sensitif. Menguat desakan agar para aparatur sipil negara dan pejabat publik ikut naik angkutan umum secara rutin. Hal ini perlu dilakukan agar mereka memahami mengapa layanan ini sama pentingnya dengan program unggulan pemerintah lainnya. Gayung bersambut. Bima Arya yang sebelumnya menjadi Wali Kota Bogor dua periode dan mendukung beroperasinya BisKita Trans Pakuan, sigap berada di antara penumpang angkutan umum saat hendak berkantor di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Zulkifli Hasan pun demikian. Warganet memberi sambutan beragam atas inisiatif dua pejabat yang akrab dipanggil Kang Bima dan Zulhas itu. Respons yang menonjol di antaranya berupa cibiran. Banyak warganet meyakini, inisiatif itu sekadar reaksi sesaat saja. Serial Artikel Pudarnya Komitmen 20 Tahun Membangun Angkutan Umum Perkotaan  Komitmen kuat pembangunan angkutan umum perkotaan 20 tahun terakhir mengubah Jakarta dan kota lain di Indonesia. Di era pemerintahan baru, komitmen itu memudar. Baca Artikel Sebelumnya, beberapa kali terlihat para pejabat maupun wakil rakyat menunjukkan bahwa mereka juga mau naik angkutan umum. Namun, biasanya ramai-ramai naik ketika ada uji coba atau peresmian moda angkutan umum massal baru. Kalaupun tertangkap kamera tengah naik KRL Jabodetabek atau bus Transjakarta, itu setelah didesak warganet. Mereka juga menggunakan transportasi massal bukan di jam-jam sibuk. ”Coba jam 6-7 pagi, terus sore jam 5-7. Kegencet-gencet dah sana. Berani? Pencitraan saja,” tulis sebuah akun di salah satu media sosial beberapa waktu lalu. Menunggangi retret Sikap masyarakat yang sinis tersebut dapat dimaklumi. Walakin, sejumlah ahli transportasi publik tetap menaruh asa besar di pundak Kang Bima dan para pejabat lainnya. Djoko Setijowarno dari Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang dan Yayat Supriyatna dari Universitas Trisakti, Jakarta, misalnya, melihat peluang untuk mendorong lagi pembangunan bus dengan sistem BTS di perkotaan. Ia pun meneruskan pesan semangatnya itu kepada para wartawan, para pejabat maupun sesama akademisi, juga lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada isu perkotaan khususnya angkutan umum. ”Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum,” kata Djoko. Yayat melihat Bima sebagai Wamendagri memiliki kesempatan menanamkan pentingnya pembangunan angkutan umum saat retret atau orientasi kepemimpinan bagi 505 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada 21-28 Februari 2025. Menurut rencana, retret tersebut bakal digelar di Glamping Borobudur International Golf, kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Lewat Bima pula, Djoko menitipkan pesan agar anggaran program angkutan umum ditetapkan sebagai mandatori (wajib) atau amanat resmi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam usulan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Pasal 139 dalam UU yang sama telah mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin ketersediaan angkutan umum untuk orang maupun barang di tiap daerah. Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wamendagri Bima Arya bisa dijadikan penggerak menggunakan angkutan umum Hingga tahun ini, ada 11 provinsi, yaitu Aceh, Jambi, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan yang telah mengalokasikan dana di APBD-nya untuk bus berbasis BTS. Selain itu, ada 12 kota dan empat kabupaten melakukan hal yang sama, yaitu Medan, Binjai, Pekanbaru, Padang, Batam, Palembang, Surakarta, Semarang, Banjarmasin, Surabaya, Banjarbaru, Palu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Banjar. Namun, 27 pemda yang berinisiatif bagus itu baru sekitar 5 persen saja dari total 500an pemda di Indonesia. Di sisi lain, apa yang dilakukan ke-27 pemda itu pun baru dalam tahap rintisan, sehingga pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari sempurna. Berbasis amanat UU, pemerintah pusat dengan keterbatasan anggaran masih dapat menguatkan pemda agar tak goyah membangun angkutan umumnya. Hal ini disebabkan program ini erat kaitannya dengan mengatasi kemiskinan, pembangunan berwawasan lingkungan, juga mendorong tercapainya target memajukan pendidikan. Berbagai riset, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan tiga pengeluaran teratas kelompok calon kelas menengah dan kelas menengah adalah untuk pembelian kendaraan pribadi (mobil atau sepeda motor), sewa atau kontrak rumah, dan pembelian bahan bakar minyak (BBM). Pengeluaran untuk keperluan transportasi itu bahkan disinyalir sudah di atas 20 persen dari pendapatan. Padahal, idealnya ongkos bermobilitas harus di bawah 10 persen. Dengan demikian, jika pemerintah melaksanakan UU dan menyediakan transportasi publik murah dan cakupan layanannya luas sesuai kebutuhan publik, kemiskinan dan ketimpangan dapat dicegah. Pergerakan lancar berarti peluang menaikkan pendapatan keluarga yang dapat mendongkrak akses ke pendidikan dan pangan sehat. APBD dan APBN Djoko mengusulkan dengan mempertimbangkan keuangan di daerah, pembangunan angkutan umum bisa dilakukan bergotong royong. Pembangunan angkutan umum juga butuh proses panjang sehingga sulit untuk dapat diklaim sebagai pencapaian sesaat, seperti dalam 5 tahun atau satu periode kepemimpinan. Untuk itu, butuh dukungan dana stabil yang jaminan alirannya hanya bisa diberikan lewat UU. ”Diusulkan (diatur agar) anggaran 5 persen dari APBD Kota, 3 persen APBD Kabupaten, dan 3 persen APBD Provinsi,” katanya. Serial Artikel ”Kabur Saja Dulu, tapi Ke Mana?” #KaburAjaDulu menjadi opsi populer bagi yang tak sejalan dengan pemimpin populis. Bagi yang tidak bisa kabur, masih ada harapan di kota-kota kita. Baca Artikel Djoko menambahkan, 3 persen APBN sebaiknya dikucurkan pula untuk subsidi angkutan umum perkotaan, angkutan barang, angkutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), angkutan jalan perintis di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, serta angkutan umum akses kawasan transmigrasi. Kalaupun pada anggaran tahun ini sulit menerapkan usulan tersebut, ada kesempatan dalam perencanaan anggaran perubahan pada paruh kedua tahun ini dan berlanjut hingga anggaran tahun depan serta seterusnya. Para pejabat negara yang kini terlihat aktif naik angkutan umum menjadi langkah populer dan awal yang tepat untuk memupuk kepedulian pada fasilitas publik ini. Langkah tersebut membantu mengampayekan pentingnya angkutan umum kepada para pemimpin di daerah dan masyarakat luas. Selanjutnya, tinggal memastikan langkah berikutnya untuk pembangunan sistem transportasi publik berjalan. Jadi, bapak ibu pejabat, mari ramai-ramai naik angkutan umum. Jangan lelah flexing di media sosial dan teruslah populer. Namun, jangan lupa pula keseriusannya membangun angkutan umum, ya. Serial Artikel Pudarnya Komitmen 20 Tahun Membangun Angkutan Umum Perkotaan  Komitmen kuat pembangunan angkutan umum perkotaan 20 tahun terakhir mengubah Jakarta dan kota lain di Indonesia. Di era pemerintahan baru, komitmen itu memudar. Baca Artikel Menunggangi retret APBD dan APBN Serial Artikel ”Kabur Saja Dulu, tapi Ke Mana?” #KaburAjaDulu menjadi opsi populer bagi yang tak sejalan dengan pemimpin populis. Bagi yang tidak bisa kabur, masih ada harapan di kota-kota kita. Baca Artikel diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_pengungkit-perekonomian-dan-kesejahteraan-masyarakat-gresik_.md b/raw/www.kompas.id_artikel_pengungkit-perekonomian-dan-kesejahteraan-masyarakat-gresik_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b934e45d154ddc2f3ae6d7e0e27750f3ea0e9981 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_pengungkit-perekonomian-dan-kesejahteraan-masyarakat-gresik_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/pengungkit-perekonomian-dan-kesejahteraan-masyarakat-gresik/ +title: "Pengungkit Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Gresik" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-10 03:46:34 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Pengungkit Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Gresik + +Pengungkit Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Gresik Sinergi banyak pihak, dari daerah hingga pusat, diperlukan agar keberadaan JIIPE bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Gresik dan Jawa Timur. 00:0000:0010101.00xOleh Agustina Purwanti03 Nov 2021 10:10 WIB · RisetDiresmikannya JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus membawa angin segar bagi Kabupaten Gresik. Perputaran ekonomi yang lebih tinggi dapat menjadi pengungkit perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi. Besarnya potensi lapangan kerja baru juga dapat menjadi jawaban atas angka pengangguran yang kian meninggi.Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik sebenarnya bukan kawasan yang baru. Sebelum resmi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), JIIPE menyandang status sebagai kawasan industri. Tahun 2018, tahap pertama pembangunan kawasan industri seluas 1.761 hektar telah selesai dan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Timur.JIIPE hadir dengan keunggulan konektivitas, baik domestik maupun internasional, guna menghemat biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Dilengkapi dengan pelabuhan laut dalam seluas 400 Ha dan kawasan perumahan dengan luas 800 Ha, JIIPE kemudian diresmikan sebagai KEK pada 28 Juni 2021 oleh Presiden Joko Widodo.Dengan demikian, JIIPE menjadi salah satu kawasan industri yang kompetitif lantaran memiliki sejumlah fasilitas khusus bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi. Berbagai kemudahan yang ditawarkan diyakini akan mendatangkan investor, baik nasional maupun global.Dengan total lahan seluas 3.000 ha, pihak pengelola memproyeksi JIIPE akan mampu menampung lebih dari 100 perusahaan besar. Dapat dibayangkan betapa derasnya perputaran ekonomi di kawasan tersebut jika sukses mencapai target dan sudah beroperasi penuh. Dampak berganda pun akan dirasakan oleh wilayah sekitar, khususnya Kabupaten Gresik.Angin segarJIIPE yang berlokasi di Kabupaten Gresik ibarat membawa angin segar di tengah terpaan pandemi. Merujuk data BPS Kabupaten Gresik, ekonomi Gresik tercatat tumbuh minus 3,68 persen sepanjang tahun 2020. Sementara, tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Gresik selalu berada di atas 5 persen.Merosotnya perekonomian itu tak lepas dari terganggunya kinerja sektor-sektor pembentuknya, di mana 11 dari 17 sektor ekonomi mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020. Apalagi sektor unggulan Gresik, yakni industri pengolahan, juga mengalami kontraksi sebesar 1,32 persen, setelah tumbuh 5,45 persen di tahun sebelumnya.Padahal, separuh dari perekonomian Gresik ditopang oleh sektor industri. Maka, hadirnya KEK JIIPE diharapkan mampu mendongkrak kembali kinerja sektor dominan tersebut.Tak hanya bermanfaat sebagai pengungkit sektor industri pengolahan dan PDRB Gresik secara keseluruhan, lapangan kerja baru juga berpotensi terjadi. KEK JIIPE diproyeksikan mampu menyerap 199.818 tenaga kerja jika sudah beroperasi penuh.Terdekat, proses pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang baru diresmikan 12 Oktober 2021 diprediksi akan menyerap 40.000 tenaga kerja secara bertahap. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa kesempatan tersebut terbuka lebar bagi masyarakat Gresik. ”Saya sudah menyampaikan (ke Gubernur Jawa Timur) berharap Gresik diprioritaskan,” ujar bupati muda yang akrab disapa Gus Yan itu.Saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik tengah menunggu jadwal dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh smelter tersebut. Demi tujuan yang sama, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik juga akan melakukan koordinasi dengan sekolah kejuruan dan universitas setempat dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan.Jaring pengamanPeluang besar tersebut juga dapat menjadi jawaban atas persoalan pengangguran di Kabupaten Gresik. Sebagai dampak dari adanya pandemi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik tahun 2020 bertambah menjadi 8,21 persen (56.261 orang). Peningkatan itu terjadi saat tahun sebelumnya TPT justru mengalami penurunan menjadi 5,54 persen dari 5,82 persen pada tahun 2018.Meski Pemkab Gresik sudah melakukan upaya pencegahan dengan kebijakan subsidi upah, nyatanya terpaan pandemi tak tertahankan sehingga pengangguran tetap bertambah. Subsidi upah tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman untuk pekerja yang terancam PHK.Ketika ada industri yang mulai kesulitan beroperasi, Pemkab Gresik menawarkan program tersebut. Bantuan yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 per orang per bulan selama dua bulan. Sebagai gambaran, jika besarnya upah adalah Rp 4 juta, Pemkab Gresik akan menanggung Rp 500.000 sehingga pihak pemberi kerja hanya membayar Rp 3,5 juta.Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan dan peningkatan jumlah pengangguran dapat ditekan. Program tersebut hanya berlaku untuk tenaga kerja dengan KTP Gresik. Adapun kuota yang dipersiapkan sebanyak 3.000 pekerja hingga akhir tahun ini.Gus Yan mengatakan, kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilanjutkan di tahun yang akan datang. Bahkan, kebijakan juga dapat berlaku bagi pekerja di KEK JIIPE nantinya karena menjadi bagian dari Kabupaten Gresik, dengan syarat penerima manfaat adalah warga Gresik.Dengan potensi terserapnya tenaga kerja Gresik dan diperkuat dengan skema subsidi upah, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Gresik akan terjaga. Pada akhirnya, hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi solusi persoalan kemiskinan di Gresik yang meningkat di masa pandemi.Merujuk publikasi Kabupaten Gresik dalam Angka 2021, angka penduduk miskin Gresik tahun 2020 sebesar 12,40 persen (164,05 ribu jiwa), bertambah 10,39 persen dari tahun sebelumnya. Padahal, empat tahun berturut-turut sebelumnya sudah mengalami tren penurunan.Dengan angka tersebut, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang sebesar 11,46 persen pada September 2020. Meski secara jumlah juga terjadi peningkatan di Jatim, persentasenya lebih kecil, yakni 7,46 persen.Persentase penduduk miskin Gresik lebih tinggi dari Jatim juga sudah terjadi di tahun 2019, sebelum ada pandemi. Bahkan, saat itu, Gresik berada pada posisi ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jatim dengan persentase penduduk miskin tertinggi.Artinya, persoalan kemiskinan di Gresik cukup serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika peluang-peluang besar yang ada dari hadirnya JIIPE dapat ditangkap dengan baik dan direalisasikan, problem kemiskinan akan teratasi.Pendapatan daerahPendapatan daerah pun berpotensi bertambah dengan adanya KEK JIIPE. Bupati Gresik menjelaskan, bersamaan dengan pelebaran jalan Manyar menuju ke JIIPE untuk mendukung konektivitas, akan dipasang  juga pipa air yang bersumber dari Air Umbulan.Air Umbulan tersebut berasal dari Pasuruan yang dialirkan ke lima daerah, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Namun karena hadirnya JIIPE, khususnya smelter, membuat kebutuhan airnya besar sehingga sebagian air yang dialirkan ke Surabaya dialihkan ke Gresik.Untuk urusan ini, Perumda Giri Tirta, BUMD di Gresik, yang akan mengelola air tersebut. Dari pengelolaan air itulah, Pemkab Gresik akan memperolah tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Bukan hanya pemda, masyarakat pun akan mendapat manfaat dari aliran air tersebut karena kebutuhan KEK hanya sekitar 600 liter per detik. Direncanakan limpahan air dari Umbulan sebanyak 1.000 liter per detik, di mana sisanya untuk kebutuhan masyarakat.Baca juga : Peluang Masuk Rantai Pasok GlobalPotensi pendapatan lain bisa didapat oleh PT Gresik Samudra. BUMD di Gresik yang hampir 10 tahun vakum ini akan dioperasikan kembali oleh Pemkab Gresik. ”Bisa jadi, BUMD Gresik Samudra ini menjadi sinergi di Pelabuhan (JIIPE) sebagai operator, mendukung aktivitas bongkar muat, atau sebagai agen kapal,” jelas Gus Yan.Dengan demikian, jika semua potensi dikerjakan secara maksimal, kehadiran JIIPE tersebut dapat menjadi pengungkit perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Sinergi menjadi sangat penting, mengingat keberhasilan JIIPE merupakan tanggung jawab banyak pihak, dari daerah hingga pusat. (LITBANG KOMPAS)Baca juga : Peta Strategis KEK Gresik dalam Industrialisasi di Jawa TimurDiresmikannya JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus membawa angin segar bagi Kabupaten Gresik. Perputaran ekonomi yang lebih tinggi dapat menjadi pengungkit perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi. Besarnya potensi lapangan kerja baru juga dapat menjadi jawaban atas angka pengangguran yang kian meninggi.Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik sebenarnya bukan kawasan yang baru. Sebelum resmi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), JIIPE menyandang status sebagai kawasan industri. Tahun 2018, tahap pertama pembangunan kawasan industri seluas 1.761 hektar telah selesai dan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Timur.JIIPE hadir dengan keunggulan konektivitas, baik domestik maupun internasional, guna menghemat biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Dilengkapi dengan pelabuhan laut dalam seluas 400 Ha dan kawasan perumahan dengan luas 800 Ha, JIIPE kemudian diresmikan sebagai KEK pada 28 Juni 2021 oleh Presiden Joko Widodo.Dengan demikian, JIIPE menjadi salah satu kawasan industri yang kompetitif lantaran memiliki sejumlah fasilitas khusus bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi. Berbagai kemudahan yang ditawarkan diyakini akan mendatangkan investor, baik nasional maupun global.Dengan total lahan seluas 3.000 ha, pihak pengelola memproyeksi JIIPE akan mampu menampung lebih dari 100 perusahaan besar. Dapat dibayangkan betapa derasnya perputaran ekonomi di kawasan tersebut jika sukses mencapai target dan sudah beroperasi penuh. Dampak berganda pun akan dirasakan oleh wilayah sekitar, khususnya Kabupaten Gresik.Angin segarJIIPE yang berlokasi di Kabupaten Gresik ibarat membawa angin segar di tengah terpaan pandemi. Merujuk data BPS Kabupaten Gresik, ekonomi Gresik tercatat tumbuh minus 3,68 persen sepanjang tahun 2020. Sementara, tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Gresik selalu berada di atas 5 persen.Merosotnya perekonomian itu tak lepas dari terganggunya kinerja sektor-sektor pembentuknya, di mana 11 dari 17 sektor ekonomi mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020. Apalagi sektor unggulan Gresik, yakni industri pengolahan, juga mengalami kontraksi sebesar 1,32 persen, setelah tumbuh 5,45 persen di tahun sebelumnya.Padahal, separuh dari perekonomian Gresik ditopang oleh sektor industri. Maka, hadirnya KEK JIIPE diharapkan mampu mendongkrak kembali kinerja sektor dominan tersebut.Tak hanya bermanfaat sebagai pengungkit sektor industri pengolahan dan PDRB Gresik secara keseluruhan, lapangan kerja baru juga berpotensi terjadi. KEK JIIPE diproyeksikan mampu menyerap 199.818 tenaga kerja jika sudah beroperasi penuh.Terdekat, proses pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang baru diresmikan 12 Oktober 2021 diprediksi akan menyerap 40.000 tenaga kerja secara bertahap. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa kesempatan tersebut terbuka lebar bagi masyarakat Gresik. ”Saya sudah menyampaikan (ke Gubernur Jawa Timur) berharap Gresik diprioritaskan,” ujar bupati muda yang akrab disapa Gus Yan itu.Saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik tengah menunggu jadwal dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh smelter tersebut. Demi tujuan yang sama, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik juga akan melakukan koordinasi dengan sekolah kejuruan dan universitas setempat dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan.Jaring pengamanPeluang besar tersebut juga dapat menjadi jawaban atas persoalan pengangguran di Kabupaten Gresik. Sebagai dampak dari adanya pandemi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik tahun 2020 bertambah menjadi 8,21 persen (56.261 orang). Peningkatan itu terjadi saat tahun sebelumnya TPT justru mengalami penurunan menjadi 5,54 persen dari 5,82 persen pada tahun 2018.Meski Pemkab Gresik sudah melakukan upaya pencegahan dengan kebijakan subsidi upah, nyatanya terpaan pandemi tak tertahankan sehingga pengangguran tetap bertambah. Subsidi upah tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman untuk pekerja yang terancam PHK.Ketika ada industri yang mulai kesulitan beroperasi, Pemkab Gresik menawarkan program tersebut. Bantuan yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 per orang per bulan selama dua bulan. Sebagai gambaran, jika besarnya upah adalah Rp 4 juta, Pemkab Gresik akan menanggung Rp 500.000 sehingga pihak pemberi kerja hanya membayar Rp 3,5 juta.Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan dan peningkatan jumlah pengangguran dapat ditekan. Program tersebut hanya berlaku untuk tenaga kerja dengan KTP Gresik. Adapun kuota yang dipersiapkan sebanyak 3.000 pekerja hingga akhir tahun ini.Gus Yan mengatakan, kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilanjutkan di tahun yang akan datang. Bahkan, kebijakan juga dapat berlaku bagi pekerja di KEK JIIPE nantinya karena menjadi bagian dari Kabupaten Gresik, dengan syarat penerima manfaat adalah warga Gresik.Dengan potensi terserapnya tenaga kerja Gresik dan diperkuat dengan skema subsidi upah, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Gresik akan terjaga. Pada akhirnya, hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi solusi persoalan kemiskinan di Gresik yang meningkat di masa pandemi.Merujuk publikasi Kabupaten Gresik dalam Angka 2021, angka penduduk miskin Gresik tahun 2020 sebesar 12,40 persen (164,05 ribu jiwa), bertambah 10,39 persen dari tahun sebelumnya. Padahal, empat tahun berturut-turut sebelumnya sudah mengalami tren penurunan.Dengan angka tersebut, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang sebesar 11,46 persen pada September 2020. Meski secara jumlah juga terjadi peningkatan di Jatim, persentasenya lebih kecil, yakni 7,46 persen.Persentase penduduk miskin Gresik lebih tinggi dari Jatim juga sudah terjadi di tahun 2019, sebelum ada pandemi. Bahkan, saat itu, Gresik berada pada posisi ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jatim dengan persentase penduduk miskin tertinggi.Artinya, persoalan kemiskinan di Gresik cukup serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika peluang-peluang besar yang ada dari hadirnya JIIPE dapat ditangkap dengan baik dan direalisasikan, problem kemiskinan akan teratasi.Pendapatan daerahPendapatan daerah pun berpotensi bertambah dengan adanya KEK JIIPE. Bupati Gresik menjelaskan, bersamaan dengan pelebaran jalan Manyar menuju ke JIIPE untuk mendukung konektivitas, akan dipasang  juga pipa air yang bersumber dari Air Umbulan.Air Umbulan tersebut berasal dari Pasuruan yang dialirkan ke lima daerah, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Namun karena hadirnya JIIPE, khususnya smelter, membuat kebutuhan airnya besar sehingga sebagian air yang dialirkan ke Surabaya dialihkan ke Gresik.Untuk urusan ini, Perumda Giri Tirta, BUMD di Gresik, yang akan mengelola air tersebut. Dari pengelolaan air itulah, Pemkab Gresik akan memperolah tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Bukan hanya pemda, masyarakat pun akan mendapat manfaat dari aliran air tersebut karena kebutuhan KEK hanya sekitar 600 liter per detik. Direncanakan limpahan air dari Umbulan sebanyak 1.000 liter per detik, di mana sisanya untuk kebutuhan masyarakat.Baca juga : Peluang Masuk Rantai Pasok GlobalPotensi pendapatan lain bisa didapat oleh PT Gresik Samudra. BUMD di Gresik yang hampir 10 tahun vakum ini akan dioperasikan kembali oleh Pemkab Gresik. ”Bisa jadi, BUMD Gresik Samudra ini menjadi sinergi di Pelabuhan (JIIPE) sebagai operator, mendukung aktivitas bongkar muat, atau sebagai agen kapal,” jelas Gus Yan.Dengan demikian, jika semua potensi dikerjakan secara maksimal, kehadiran JIIPE tersebut dapat menjadi pengungkit perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Sinergi menjadi sangat penting, mengingat keberhasilan JIIPE merupakan tanggung jawab banyak pihak, dari daerah hingga pusat. (LITBANG KOMPAS)Baca juga : Peta Strategis KEK Gresik dalam Industrialisasi di Jawa Timur Oleh Agustina Purwanti 03 Nov 2021 10:10 WIB · Riset Diresmikannya JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus membawa angin segar bagi Kabupaten Gresik. Perputaran ekonomi yang lebih tinggi dapat menjadi pengungkit perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi. Besarnya potensi lapangan kerja baru juga dapat menjadi jawaban atas angka pengangguran yang kian meninggi. Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik sebenarnya bukan kawasan yang baru. Sebelum resmi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), JIIPE menyandang status sebagai kawasan industri. Tahun 2018, tahap pertama pembangunan kawasan industri seluas 1.761 hektar telah selesai dan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Timur. JIIPE hadir dengan keunggulan konektivitas, baik domestik maupun internasional, guna menghemat biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Dilengkapi dengan pelabuhan laut dalam seluas 400 Ha dan kawasan perumahan dengan luas 800 Ha, JIIPE kemudian diresmikan sebagai KEK pada 28 Juni 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, JIIPE menjadi salah satu kawasan industri yang kompetitif lantaran memiliki sejumlah fasilitas khusus bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi. Berbagai kemudahan yang ditawarkan diyakini akan mendatangkan investor, baik nasional maupun global. Dengan total lahan seluas 3.000 ha, pihak pengelola memproyeksi JIIPE akan mampu menampung lebih dari 100 perusahaan besar. Dapat dibayangkan betapa derasnya perputaran ekonomi di kawasan tersebut jika sukses mencapai target dan sudah beroperasi penuh. Dampak berganda pun akan dirasakan oleh wilayah sekitar, khususnya Kabupaten Gresik. Angin segar JIIPE yang berlokasi di Kabupaten Gresik ibarat membawa angin segar di tengah terpaan pandemi. Merujuk data BPS Kabupaten Gresik, ekonomi Gresik tercatat tumbuh minus 3,68 persen sepanjang tahun 2020. Sementara, tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Gresik selalu berada di atas 5 persen. Merosotnya perekonomian itu tak lepas dari terganggunya kinerja sektor-sektor pembentuknya, di mana 11 dari 17 sektor ekonomi mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020. Apalagi sektor unggulan Gresik, yakni industri pengolahan, juga mengalami kontraksi sebesar 1,32 persen, setelah tumbuh 5,45 persen di tahun sebelumnya. Padahal, separuh dari perekonomian Gresik ditopang oleh sektor industri. Maka, hadirnya KEK JIIPE diharapkan mampu mendongkrak kembali kinerja sektor dominan tersebut. Tak hanya bermanfaat sebagai pengungkit sektor industri pengolahan dan PDRB Gresik secara keseluruhan, lapangan kerja baru juga berpotensi terjadi. KEK JIIPE diproyeksikan mampu menyerap 199.818 tenaga kerja jika sudah beroperasi penuh. Terdekat, proses pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang baru diresmikan 12 Oktober 2021 diprediksi akan menyerap 40.000 tenaga kerja secara bertahap. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa kesempatan tersebut terbuka lebar bagi masyarakat Gresik. ”Saya sudah menyampaikan (ke Gubernur Jawa Timur) berharap Gresik diprioritaskan,” ujar bupati muda yang akrab disapa Gus Yan itu. Saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik tengah menunggu jadwal dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh smelter tersebut. Demi tujuan yang sama, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik juga akan melakukan koordinasi dengan sekolah kejuruan dan universitas setempat dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Jaring pengaman Peluang besar tersebut juga dapat menjadi jawaban atas persoalan pengangguran di Kabupaten Gresik. Sebagai dampak dari adanya pandemi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik tahun 2020 bertambah menjadi 8,21 persen (56.261 orang). Peningkatan itu terjadi saat tahun sebelumnya TPT justru mengalami penurunan menjadi 5,54 persen dari 5,82 persen pada tahun 2018. Meski Pemkab Gresik sudah melakukan upaya pencegahan dengan kebijakan subsidi upah, nyatanya terpaan pandemi tak tertahankan sehingga pengangguran tetap bertambah. Subsidi upah tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman untuk pekerja yang terancam PHK. Ketika ada industri yang mulai kesulitan beroperasi, Pemkab Gresik menawarkan program tersebut. Bantuan yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 per orang per bulan selama dua bulan. Sebagai gambaran, jika besarnya upah adalah Rp 4 juta, Pemkab Gresik akan menanggung Rp 500.000 sehingga pihak pemberi kerja hanya membayar Rp 3,5 juta. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan dan peningkatan jumlah pengangguran dapat ditekan. Program tersebut hanya berlaku untuk tenaga kerja dengan KTP Gresik. Adapun kuota yang dipersiapkan sebanyak 3.000 pekerja hingga akhir tahun ini. Gus Yan mengatakan, kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilanjutkan di tahun yang akan datang. Bahkan, kebijakan juga dapat berlaku bagi pekerja di KEK JIIPE nantinya karena menjadi bagian dari Kabupaten Gresik, dengan syarat penerima manfaat adalah warga Gresik. Dengan potensi terserapnya tenaga kerja Gresik dan diperkuat dengan skema subsidi upah, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Gresik akan terjaga. Pada akhirnya, hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi solusi persoalan kemiskinan di Gresik yang meningkat di masa pandemi. Merujuk publikasi Kabupaten Gresik dalam Angka 2021, angka penduduk miskin Gresik tahun 2020 sebesar 12,40 persen (164,05 ribu jiwa), bertambah 10,39 persen dari tahun sebelumnya. Padahal, empat tahun berturut-turut sebelumnya sudah mengalami tren penurunan. Dengan angka tersebut, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang sebesar 11,46 persen pada September 2020. Meski secara jumlah juga terjadi peningkatan di Jatim, persentasenya lebih kecil, yakni 7,46 persen. Persentase penduduk miskin Gresik lebih tinggi dari Jatim juga sudah terjadi di tahun 2019, sebelum ada pandemi. Bahkan, saat itu, Gresik berada pada posisi ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jatim dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Artinya, persoalan kemiskinan di Gresik cukup serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika peluang-peluang besar yang ada dari hadirnya JIIPE dapat ditangkap dengan baik dan direalisasikan, problem kemiskinan akan teratasi. Pendapatan daerah Pendapatan daerah pun berpotensi bertambah dengan adanya KEK JIIPE. Bupati Gresik menjelaskan, bersamaan dengan pelebaran jalan Manyar menuju ke JIIPE untuk mendukung konektivitas, akan dipasang  juga pipa air yang bersumber dari Air Umbulan. Air Umbulan tersebut berasal dari Pasuruan yang dialirkan ke lima daerah, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Namun karena hadirnya JIIPE, khususnya smelter, membuat kebutuhan airnya besar sehingga sebagian air yang dialirkan ke Surabaya dialihkan ke Gresik. Untuk urusan ini, Perumda Giri Tirta, BUMD di Gresik, yang akan mengelola air tersebut. Dari pengelolaan air itulah, Pemkab Gresik akan memperolah tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Bukan hanya pemda, masyarakat pun akan mendapat manfaat dari aliran air tersebut karena kebutuhan KEK hanya sekitar 600 liter per detik. Direncanakan limpahan air dari Umbulan sebanyak 1.000 liter per detik, di mana sisanya untuk kebutuhan masyarakat. Baca juga : Peluang Masuk Rantai Pasok Global Potensi pendapatan lain bisa didapat oleh PT Gresik Samudra. BUMD di Gresik yang hampir 10 tahun vakum ini akan dioperasikan kembali oleh Pemkab Gresik. ”Bisa jadi, BUMD Gresik Samudra ini menjadi sinergi di Pelabuhan (JIIPE) sebagai operator, mendukung aktivitas bongkar muat, atau sebagai agen kapal,” jelas Gus Yan. Dengan demikian, jika semua potensi dikerjakan secara maksimal, kehadiran JIIPE tersebut dapat menjadi pengungkit perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Sinergi menjadi sangat penting, mengingat keberhasilan JIIPE merupakan tanggung jawab banyak pihak, dari daerah hingga pusat. (LITBANG KOMPAS) Baca juga : Peta Strategis KEK Gresik dalam Industrialisasi di Jawa Timur Diresmikannya JIIPE menjadi Kawasan Ekonomi Khusus membawa angin segar bagi Kabupaten Gresik. Perputaran ekonomi yang lebih tinggi dapat menjadi pengungkit perekonomian yang sempat terpuruk akibat pandemi. Besarnya potensi lapangan kerja baru juga dapat menjadi jawaban atas angka pengangguran yang kian meninggi. Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik sebenarnya bukan kawasan yang baru. Sebelum resmi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), JIIPE menyandang status sebagai kawasan industri. Tahun 2018, tahap pertama pembangunan kawasan industri seluas 1.761 hektar telah selesai dan menjadi kawasan industri terbesar di Jawa Timur. JIIPE hadir dengan keunggulan konektivitas, baik domestik maupun internasional, guna menghemat biaya logistik yang tinggi di Indonesia. Dilengkapi dengan pelabuhan laut dalam seluas 400 Ha dan kawasan perumahan dengan luas 800 Ha, JIIPE kemudian diresmikan sebagai KEK pada 28 Juni 2021 oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian, JIIPE menjadi salah satu kawasan industri yang kompetitif lantaran memiliki sejumlah fasilitas khusus bagi pelaku usaha yang ingin berinvestasi. Berbagai kemudahan yang ditawarkan diyakini akan mendatangkan investor, baik nasional maupun global. Dengan total lahan seluas 3.000 ha, pihak pengelola memproyeksi JIIPE akan mampu menampung lebih dari 100 perusahaan besar. Dapat dibayangkan betapa derasnya perputaran ekonomi di kawasan tersebut jika sukses mencapai target dan sudah beroperasi penuh. Dampak berganda pun akan dirasakan oleh wilayah sekitar, khususnya Kabupaten Gresik. Angin segar JIIPE yang berlokasi di Kabupaten Gresik ibarat membawa angin segar di tengah terpaan pandemi. Merujuk data BPS Kabupaten Gresik, ekonomi Gresik tercatat tumbuh minus 3,68 persen sepanjang tahun 2020. Sementara, tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi Gresik selalu berada di atas 5 persen. Merosotnya perekonomian itu tak lepas dari terganggunya kinerja sektor-sektor pembentuknya, di mana 11 dari 17 sektor ekonomi mengalami kontraksi sepanjang tahun 2020. Apalagi sektor unggulan Gresik, yakni industri pengolahan, juga mengalami kontraksi sebesar 1,32 persen, setelah tumbuh 5,45 persen di tahun sebelumnya. Padahal, separuh dari perekonomian Gresik ditopang oleh sektor industri. Maka, hadirnya KEK JIIPE diharapkan mampu mendongkrak kembali kinerja sektor dominan tersebut. Tak hanya bermanfaat sebagai pengungkit sektor industri pengolahan dan PDRB Gresik secara keseluruhan, lapangan kerja baru juga berpotensi terjadi. KEK JIIPE diproyeksikan mampu menyerap 199.818 tenaga kerja jika sudah beroperasi penuh. Terdekat, proses pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang baru diresmikan 12 Oktober 2021 diprediksi akan menyerap 40.000 tenaga kerja secara bertahap. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa kesempatan tersebut terbuka lebar bagi masyarakat Gresik. ”Saya sudah menyampaikan (ke Gubernur Jawa Timur) berharap Gresik diprioritaskan,” ujar bupati muda yang akrab disapa Gus Yan itu. Saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik tengah menunggu jadwal dan spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh smelter tersebut. Demi tujuan yang sama, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik juga akan melakukan koordinasi dengan sekolah kejuruan dan universitas setempat dalam menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan. Jaring pengaman Peluang besar tersebut juga dapat menjadi jawaban atas persoalan pengangguran di Kabupaten Gresik. Sebagai dampak dari adanya pandemi, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik tahun 2020 bertambah menjadi 8,21 persen (56.261 orang). Peningkatan itu terjadi saat tahun sebelumnya TPT justru mengalami penurunan menjadi 5,54 persen dari 5,82 persen pada tahun 2018. Meski Pemkab Gresik sudah melakukan upaya pencegahan dengan kebijakan subsidi upah, nyatanya terpaan pandemi tak tertahankan sehingga pengangguran tetap bertambah. Subsidi upah tersebut berfungsi sebagai jaring pengaman untuk pekerja yang terancam PHK. Ketika ada industri yang mulai kesulitan beroperasi, Pemkab Gresik menawarkan program tersebut. Bantuan yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 per orang per bulan selama dua bulan. Sebagai gambaran, jika besarnya upah adalah Rp 4 juta, Pemkab Gresik akan menanggung Rp 500.000 sehingga pihak pemberi kerja hanya membayar Rp 3,5 juta. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan dan peningkatan jumlah pengangguran dapat ditekan. Program tersebut hanya berlaku untuk tenaga kerja dengan KTP Gresik. Adapun kuota yang dipersiapkan sebanyak 3.000 pekerja hingga akhir tahun ini. Gus Yan mengatakan, kebijakan tersebut memungkinkan untuk dilanjutkan di tahun yang akan datang. Bahkan, kebijakan juga dapat berlaku bagi pekerja di KEK JIIPE nantinya karena menjadi bagian dari Kabupaten Gresik, dengan syarat penerima manfaat adalah warga Gresik. Dengan potensi terserapnya tenaga kerja Gresik dan diperkuat dengan skema subsidi upah, dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat Gresik akan terjaga. Pada akhirnya, hal tersebut juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi solusi persoalan kemiskinan di Gresik yang meningkat di masa pandemi. Merujuk publikasi Kabupaten Gresik dalam Angka 2021, angka penduduk miskin Gresik tahun 2020 sebesar 12,40 persen (164,05 ribu jiwa), bertambah 10,39 persen dari tahun sebelumnya. Padahal, empat tahun berturut-turut sebelumnya sudah mengalami tren penurunan. Dengan angka tersebut, persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik lebih tinggi dari rata-rata Jawa Timur yang sebesar 11,46 persen pada September 2020. Meski secara jumlah juga terjadi peningkatan di Jatim, persentasenya lebih kecil, yakni 7,46 persen. Persentase penduduk miskin Gresik lebih tinggi dari Jatim juga sudah terjadi di tahun 2019, sebelum ada pandemi. Bahkan, saat itu, Gresik berada pada posisi ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jatim dengan persentase penduduk miskin tertinggi. Artinya, persoalan kemiskinan di Gresik cukup serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika peluang-peluang besar yang ada dari hadirnya JIIPE dapat ditangkap dengan baik dan direalisasikan, problem kemiskinan akan teratasi. Pendapatan daerah Pendapatan daerah pun berpotensi bertambah dengan adanya KEK JIIPE. Bupati Gresik menjelaskan, bersamaan dengan pelebaran jalan Manyar menuju ke JIIPE untuk mendukung konektivitas, akan dipasang  juga pipa air yang bersumber dari Air Umbulan. Air Umbulan tersebut berasal dari Pasuruan yang dialirkan ke lima daerah, yakni Kabupaten dan Kota Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Namun karena hadirnya JIIPE, khususnya smelter, membuat kebutuhan airnya besar sehingga sebagian air yang dialirkan ke Surabaya dialihkan ke Gresik. Untuk urusan ini, Perumda Giri Tirta, BUMD di Gresik, yang akan mengelola air tersebut. Dari pengelolaan air itulah, Pemkab Gresik akan memperolah tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Bukan hanya pemda, masyarakat pun akan mendapat manfaat dari aliran air tersebut karena kebutuhan KEK hanya sekitar 600 liter per detik. Direncanakan limpahan air dari Umbulan sebanyak 1.000 liter per detik, di mana sisanya untuk kebutuhan masyarakat. Baca juga : Peluang Masuk Rantai Pasok Global Potensi pendapatan lain bisa didapat oleh PT Gresik Samudra. BUMD di Gresik yang hampir 10 tahun vakum ini akan dioperasikan kembali oleh Pemkab Gresik. ”Bisa jadi, BUMD Gresik Samudra ini menjadi sinergi di Pelabuhan (JIIPE) sebagai operator, mendukung aktivitas bongkar muat, atau sebagai agen kapal,” jelas Gus Yan. Dengan demikian, jika semua potensi dikerjakan secara maksimal, kehadiran JIIPE tersebut dapat menjadi pengungkit perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gresik. Sinergi menjadi sangat penting, mengingat keberhasilan JIIPE merupakan tanggung jawab banyak pihak, dari daerah hingga pusat. (LITBANG KOMPAS) Baca juga : Peta Strategis KEK Gresik dalam Industrialisasi di Jawa Timur Kerabat Kerja Penulis: Editor: diff --git a/raw/www.kompas.id_baca_opini_2021_08_02_covid-19-ketimpangan-kemiskinan-dan-pengangguran-di-pedesaan_.md b/raw/www.kompas.id_baca_opini_2021_08_02_covid-19-ketimpangan-kemiskinan-dan-pengangguran-di-pedesaan_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86f2ed3d23e4920b641bff165ba95fca35c1b78c --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_baca_opini_2021_08_02_covid-19-ketimpangan-kemiskinan-dan-pengangguran-di-pedesaan_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/02/covid-19-ketimpangan-kemiskinan-dan-pengangguran-di-pedesaan/ +title: "Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Pedesaan" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:34 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Pedesaan + +Stimulasi program bansos, pengembangan ekonomi lokal, dan sejenisnya di era pandemi Covid-19 harus dimulai dari data presisi yang mampu mengidentifikasi keluarga di pedesaan yang benar-benar membutuhkan program tersebut. Oleh SOFYAN SJAF 02 Agt 2021 06:25 WIB · Opini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa dunia berada pada titik berbahaya dalam pandemi Covid-19. Lebih dari 4 juta orang meninggal akibat infeksi virus korona. Masalah tertib sosial kesehatan masyarakat, ketidaksetaraan produksi dan distribusi vaksin di seluruh dunia mengakibatkan virus Covid-19 varian Delta menjadi ancaman. Virus ini tidak hanya menyentuh warga perkotaan, tetapi juga warga pedesaan. Di Indonesia, tidak sedikit rumah sakit yang berada di pusat dan pinggiran kota, dipenuhi warga yang berasal dari pedesaan. Mereka berkompetisi dengan warga kota untuk memperoleh ranjang di rumah sakit. Ini disebabkan fasilitas isolasi mandiri (isoman), poliklinik desa (polindes), pembantu puskesmas (pustu), dan puskesmas tidak mampu menampung warga pedesaan yang terinfeksi varian baru virus korona ini. Alasannya sangat jelas, fasilitas kesehatan tidak mendukung. Situasi di atas adalah catatan singkat dampak virus Covid-19 terhadap aspek kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana dampak terkini Covid-19 terhadap aspek sosial dan ekonomi bagi warga masyarakat di pedesaan? DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. Bersama data desa presisi Saya bersyukur karena dalam satu tahun terakhir ini (Juli 2020-Juli 2021) diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keliling ke desa-desa di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Kunjungan ke desa-desa tersebut bertujuan untuk mengumpulkan Data Desa Presisi (DDP) bersama para pemuda-pemudi desa. DDP adalah gagasan kami yang mendapat dukungan penuh dari pimpinan IPB University. DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. DDP bertujuan membantu aparat desa merencanakan, menemukenali, dan menyelesaikan beragam persoalan klasik di pedesaan, seperti: target dan sasaran pembangunan, sasaran bantuan sosial (bansos), kemiskinan, dan lain-lain. Sebagai data dasar, DDP digunakan untuk menganalisis apa pun, termasuk mencermati kondisi terkini terkait dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosio-ekonomi warga di pedesaan. Tidak hanya ketepatan bansos, jumlah keluarga miskin, dan lain-lain yang selama ini menjadi polemik; DDP juga dapat mengukur ketimpangan dan menunjukkan kualitas hidup setiap individu dan keluarga di pedesaan. Secara metodologi, DDP mampu menepis sekaligus menjawab kelemahan pendekatan pengukuran ketimpangan (rasio Gini) yang selama ini hanya mampu dihitung di tingkat global, nasional, dan regional saja. Bersama DDP, saya melihat Indonesia pada titik yang mengkhawatirkan. Meski angka rasio Gini (ketimpangan) di bawah 0,4 (ketimpangan rendah),  angka persentase kemiskinan dan pengangguran di pedesaan cukup tinggi, yakni 15,07-20,07 persen keluarga miskin dan 6,12-13,25 persen keluarga yang menganggur saat pandemi Covid-19. Di bawah 30 persen pendapatan total Umumnya, pakar sosial-ekonomi menggunakan rasio Gini untuk menghitung ketimpangan pendapatan penduduk dan mengetahui kualitas hidup kelompok terbawah (termiskin) sampai dengan teratas (terkaya). Menggunakan DDP, rasio Gini pedesaan di tiga pulau di Indonesia teridentifikasi di bawah 0,4 (ketimpangan pendapatan rendah). Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, angka rasio Gini-nya sebesar 0,39 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar 1, 6 juta. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, angka rasio Gini-nya sebesar 0,36 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 2,3 juta (Jawa) dan Rp 3 juta (Bali). Informasi yang menarik adalah bahwa 50 persen populasi keluarga, baik di pedesaan Sumatera, Jawa, maupun Bali, hanya memperoleh sebesar 23-26 persen dari total pendapatan pada masing-masing desa. Di pedesaan Sumatera, total pendapatan seluruh kepala keluarga per bulan berkisar Rp 488,4 juta, pedesaan Jawa sebesar Rp 5,8 miliar, dan pedesaan Bali Rp 5,4 miliar. Kemudian, 20 persen kelompok keluarga terbawah (termiskin) di tiga pulau tersebut hanya memperoleh sebesar 5-6 persen dari total pendapatan dan 40 persen kelompok warga desa terbawah (termiskin) hanya memperoleh 16-18 persen dari total pendapatan. Sebaliknya, 20 persen kelompok keluarga teratas (terkaya) memperoleh 55-58 persen dari total pendapatan. Ini bisa terjadi jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Dalam konteks pandemi Covid-19, data dan informasi di atas memberikan peringatan kepada kita bahwa ketimpangan rendah bisa saja sewaktu-waktu bergeser menjadi ketimpangan sedang (moderat) hingga tinggi. Ini bisa terjadi, jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Tentang hal ini, program bansos dan sejenisnya ke depan perlu kehati-hatian. Kemiskinan dan pengangguran tinggi Salah satu keunggulan DDP adalah mampu memperlihatkan posisi ketimpangan dan kualitas hidup kelompok keluarga di setiap rukun warga. Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,41 dan terendah sebesar 0,36. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,44 (Jawa) dan 0,40 (Bali), serta terendah sebesar 0,31 (Jawa) dan 0,29 (Bali). Dari dua kategori rasio Gini tingkat rukun warga ini terdapat pola kemiskinan dan pengangguran akibat dari pandemi Covid-19. Pertama, rasio Gini tinggi diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Baik di pedesaan di Sumatera, Jawa, maupun Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini tinggi di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,6-6,46 persen dan pengangguran 0,68-4,08 persen dari total keluarga. Untuk kemiskinan, pedesaan Sumatera memberikan kontribusi tertinggi, yakni 6,46 persen dari total keluarga. Kemudian disusul pedesaan Jawa dan Bali, masing-masing sebanyak 2,45 persen (Jawa) dan 1,64 persen (Bali) dari total keluarga. Adapun untuk pengangguran, pedesaan Bali memiliki kontribusi terkecil (0,68 persen dari total keluarga). Kemudian disusul pedesaan Jawa sebanyak 2,65 persen dari total keluarga. Adapun pedesaan Sumatera berkontribusi tertinggi, yakni 4,08 dari total keluarga. Kedua, rasio Gini rendah diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Di pedesaan Sumatera, Jawa, dan Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini rendah di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,25-4,76 persen dan pengangguran 0,96-2,13 persen dari total keluarga. Pola ini memberikan informasi bahwa kemiskinan di pedesaan Sumatera lebih tinggi dibandingkan pedesaan Jawa dan Bali, yaitu 4,76 persen dari total keluarga. Disusul pedesaan Bali dan Jawa, masing-masing sebanyak 3,50 persen (Bali) dan 1,25 persen (Jawa). Adapun pengangguran, pedesaan Jawa menyumbangkan kontribusi terbesar (2,13 persen dari total keluarga). Disusul pedesaan Sumatera sebanyak 1,02 persen dan pedesaan Bali 0,96 persen. Butuh kebijakan presisi Indonesia hanya setahun menikmati menjadi negara dengan pendapatan menengah atas ( upper middle income country ). Belum lama ini, Bank Dunia mengumumkan posisi Indonesia turun menjadi negara pendapatan menengah bawah ( lower middle income country ). Tentunya banyak faktor yang memengaruhi, di antaranya pandemi Covid-19 yang tidak bisa dihindari. Belum lagi pekerjaan rumah yang berat harus diselesaikan Indonesia terkait pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030. Nampaknya, pemerintah harus mengambil kebijakan presisi yang merespons secara serius dampak Covid-19 terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apakah bentuk kebijakan presisi tersebut? Baca juga:  Membenahi Data Desa Kebijakan presisi adalah kebijakan berbasis data presisi untuk memahami konteks yang terjadi di lapangan. Data presisi dibangun dari desa agar kerja-kerja pemerintah fokus dan mampu memilah, serta menggerakkan komponen anak bangsa untuk merespons dampak Covid-19. Kebijakan presisi berorientasi pada warga sebagai subyek pembangunan di pedesaan. Hal ini mengingat kemiskinan dan pengangguran bersemayam di pedesaan. Stimulasi program bansos, pengembangan ekonomi lokal, dan sejenisnya di era pandemi Covid-19, harus dimulai dari data presisi yang mampu mengidentifikasi keluarga di pedesaan yang benar-benar membutuhkan program tersebut. Dengan kata lain, target dan sasaran pembangunan menjadi tepat, yaitu mereka yang berada pada 20 dan 40 persen populasi kelompok keluarga terbawah (termiskin), bukan sebaliknya. Semoga! Sofyan Sjaf, Sosiolog Pedesaan IPB University Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa dunia berada pada titik berbahaya dalam pandemi Covid-19. Lebih dari 4 juta orang meninggal akibat infeksi virus korona. Masalah tertib sosial kesehatan masyarakat, ketidaksetaraan produksi dan distribusi vaksin di seluruh dunia mengakibatkan virus Covid-19 varian Delta menjadi ancaman. Virus ini tidak hanya menyentuh warga perkotaan, tetapi juga warga pedesaan. Di Indonesia, tidak sedikit rumah sakit yang berada di pusat dan pinggiran kota, dipenuhi warga yang berasal dari pedesaan. Mereka berkompetisi dengan warga kota untuk memperoleh ranjang di rumah sakit. Ini disebabkan fasilitas isolasi mandiri (isoman), poliklinik desa (polindes), pembantu puskesmas (pustu), dan puskesmas tidak mampu menampung warga pedesaan yang terinfeksi varian baru virus korona ini. Alasannya sangat jelas, fasilitas kesehatan tidak mendukung. Situasi di atas adalah catatan singkat dampak virus Covid-19 terhadap aspek kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana dampak terkini Covid-19 terhadap aspek sosial dan ekonomi bagi warga masyarakat di pedesaan? DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. Bersama data desa presisi Saya bersyukur karena dalam satu tahun terakhir ini (Juli 2020-Juli 2021) diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keliling ke desa-desa di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Kunjungan ke desa-desa tersebut bertujuan untuk mengumpulkan Data Desa Presisi (DDP) bersama para pemuda-pemudi desa. DDP adalah gagasan kami yang mendapat dukungan penuh dari pimpinan IPB University. DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. DDP bertujuan membantu aparat desa merencanakan, menemukenali, dan menyelesaikan beragam persoalan klasik di pedesaan, seperti: target dan sasaran pembangunan, sasaran bantuan sosial (bansos), kemiskinan, dan lain-lain. Sebagai data dasar, DDP digunakan untuk menganalisis apa pun, termasuk mencermati kondisi terkini terkait dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosio-ekonomi warga di pedesaan. Tidak hanya ketepatan bansos, jumlah keluarga miskin, dan lain-lain yang selama ini menjadi polemik; DDP juga dapat mengukur ketimpangan dan menunjukkan kualitas hidup setiap individu dan keluarga di pedesaan. Secara metodologi, DDP mampu menepis sekaligus menjawab kelemahan pendekatan pengukuran ketimpangan (rasio Gini) yang selama ini hanya mampu dihitung di tingkat global, nasional, dan regional saja. Bersama DDP, saya melihat Indonesia pada titik yang mengkhawatirkan. Meski angka rasio Gini (ketimpangan) di bawah 0,4 (ketimpangan rendah),  angka persentase kemiskinan dan pengangguran di pedesaan cukup tinggi, yakni 15,07-20,07 persen keluarga miskin dan 6,12-13,25 persen keluarga yang menganggur saat pandemi Covid-19. Di bawah 30 persen pendapatan total Umumnya, pakar sosial-ekonomi menggunakan rasio Gini untuk menghitung ketimpangan pendapatan penduduk dan mengetahui kualitas hidup kelompok terbawah (termiskin) sampai dengan teratas (terkaya). Menggunakan DDP, rasio Gini pedesaan di tiga pulau di Indonesia teridentifikasi di bawah 0,4 (ketimpangan pendapatan rendah). Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, angka rasio Gini-nya sebesar 0,39 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar 1, 6 juta. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, angka rasio Gini-nya sebesar 0,36 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 2,3 juta (Jawa) dan Rp 3 juta (Bali). Informasi yang menarik adalah bahwa 50 persen populasi keluarga, baik di pedesaan Sumatera, Jawa, maupun Bali, hanya memperoleh sebesar 23-26 persen dari total pendapatan pada masing-masing desa. Di pedesaan Sumatera, total pendapatan seluruh kepala keluarga per bulan berkisar Rp 488,4 juta, pedesaan Jawa sebesar Rp 5,8 miliar, dan pedesaan Bali Rp 5,4 miliar. Kemudian, 20 persen kelompok keluarga terbawah (termiskin) di tiga pulau tersebut hanya memperoleh sebesar 5-6 persen dari total pendapatan dan 40 persen kelompok warga desa terbawah (termiskin) hanya memperoleh 16-18 persen dari total pendapatan. Sebaliknya, 20 persen kelompok keluarga teratas (terkaya) memperoleh 55-58 persen dari total pendapatan. Ini bisa terjadi jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Dalam konteks pandemi Covid-19, data dan informasi di atas memberikan peringatan kepada kita bahwa ketimpangan rendah bisa saja sewaktu-waktu bergeser menjadi ketimpangan sedang (moderat) hingga tinggi. Ini bisa terjadi, jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Tentang hal ini, program bansos dan sejenisnya ke depan perlu kehati-hatian. Kemiskinan dan pengangguran tinggi Salah satu keunggulan DDP adalah mampu memperlihatkan posisi ketimpangan dan kualitas hidup kelompok keluarga di setiap rukun warga. Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,41 dan terendah sebesar 0,36. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,44 (Jawa) dan 0,40 (Bali), serta terendah sebesar 0,31 (Jawa) dan 0,29 (Bali). Dari dua kategori rasio Gini tingkat rukun warga ini terdapat pola kemiskinan dan pengangguran akibat dari pandemi Covid-19. Pertama, rasio Gini tinggi diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Baik di pedesaan di Sumatera, Jawa, maupun Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini tinggi di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,6-6,46 persen dan pengangguran 0,68-4,08 persen dari total keluarga. Untuk kemiskinan, pedesaan Sumatera memberikan kontribusi tertinggi, yakni 6,46 persen dari total keluarga. Kemudian disusul pedesaan Jawa dan Bali, masing-masing sebanyak 2,45 persen (Jawa) dan 1,64 persen (Bali) dari total keluarga. Adapun untuk pengangguran, pedesaan Bali memiliki kontribusi terkecil (0,68 persen dari total keluarga). Kemudian disusul pedesaan Jawa sebanyak 2,65 persen dari total keluarga. Adapun pedesaan Sumatera berkontribusi tertinggi, yakni 4,08 dari total keluarga. Kedua, rasio Gini rendah diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Di pedesaan Sumatera, Jawa, dan Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini rendah di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,25-4,76 persen dan pengangguran 0,96-2,13 persen dari total keluarga. Pola ini memberikan informasi bahwa kemiskinan di pedesaan Sumatera lebih tinggi dibandingkan pedesaan Jawa dan Bali, yaitu 4,76 persen dari total keluarga. Disusul pedesaan Bali dan Jawa, masing-masing sebanyak 3,50 persen (Bali) dan 1,25 persen (Jawa). Adapun pengangguran, pedesaan Jawa menyumbangkan kontribusi terbesar (2,13 persen dari total keluarga). Disusul pedesaan Sumatera sebanyak 1,02 persen dan pedesaan Bali 0,96 persen. Butuh kebijakan presisi Indonesia hanya setahun menikmati menjadi negara dengan pendapatan menengah atas ( upper middle income country ). Belum lama ini, Bank Dunia mengumumkan posisi Indonesia turun menjadi negara pendapatan menengah bawah ( lower middle income country ). Tentunya banyak faktor yang memengaruhi, di antaranya pandemi Covid-19 yang tidak bisa dihindari. Belum lagi pekerjaan rumah yang berat harus diselesaikan Indonesia terkait pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030. Nampaknya, pemerintah harus mengambil kebijakan presisi yang merespons secara serius dampak Covid-19 terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apakah bentuk kebijakan presisi tersebut? Baca juga:  Membenahi Data Desa Kebijakan presisi adalah kebijakan berbasis data presisi untuk memahami konteks yang terjadi di lapangan. Data presisi dibangun dari desa agar kerja-kerja pemerintah fokus dan mampu memilah, serta menggerakkan komponen anak bangsa untuk merespons dampak Covid-19. Kebijakan presisi berorientasi pada warga sebagai subyek pembangunan di pedesaan. Hal ini mengingat kemiskinan dan pengangguran bersemayam di pedesaan. Stimulasi program bansos, pengembangan ekonomi lokal, dan sejenisnya di era pandemi Covid-19, harus dimulai dari data presisi yang mampu mengidentifikasi keluarga di pedesaan yang benar-benar membutuhkan program tersebut. Dengan kata lain, target dan sasaran pembangunan menjadi tepat, yaitu mereka yang berada pada 20 dan 40 persen populasi kelompok keluarga terbawah (termiskin), bukan sebaliknya. Semoga! Sofyan Sjaf, Sosiolog Pedesaan IPB University Penulis: Editor: Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Pedesaan Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh SOFYAN SJAF 02 Agt 2021 06:25 WIB · Opini Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa dunia berada pada titik berbahaya dalam pandemi Covid-19. Lebih dari 4 juta orang meninggal akibat infeksi virus korona. Masalah tertib sosial kesehatan masyarakat, ketidaksetaraan produksi dan distribusi vaksin di seluruh dunia mengakibatkan virus Covid-19 varian Delta menjadi ancaman. Virus ini tidak hanya menyentuh warga perkotaan, tetapi juga warga pedesaan. Di Indonesia, tidak sedikit rumah sakit yang berada di pusat dan pinggiran kota, dipenuhi warga yang berasal dari pedesaan. Mereka berkompetisi dengan warga kota untuk memperoleh ranjang di rumah sakit. Ini disebabkan fasilitas isolasi mandiri (isoman), poliklinik desa (polindes), pembantu puskesmas (pustu), dan puskesmas tidak mampu menampung warga pedesaan yang terinfeksi varian baru virus korona ini. Alasannya sangat jelas, fasilitas kesehatan tidak mendukung. Situasi di atas adalah catatan singkat dampak virus Covid-19 terhadap aspek kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana dampak terkini Covid-19 terhadap aspek sosial dan ekonomi bagi warga masyarakat di pedesaan? DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. Bersama data desa presisi Saya bersyukur karena dalam satu tahun terakhir ini (Juli 2020-Juli 2021) diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keliling ke desa-desa di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Kunjungan ke desa-desa tersebut bertujuan untuk mengumpulkan Data Desa Presisi (DDP) bersama para pemuda-pemudi desa. DDP adalah gagasan kami yang mendapat dukungan penuh dari pimpinan IPB University. DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. DDP bertujuan membantu aparat desa merencanakan, menemukenali, dan menyelesaikan beragam persoalan klasik di pedesaan, seperti: target dan sasaran pembangunan, sasaran bantuan sosial (bansos), kemiskinan, dan lain-lain. Sebagai data dasar, DDP digunakan untuk menganalisis apa pun, termasuk mencermati kondisi terkini terkait dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosio-ekonomi warga di pedesaan. Tidak hanya ketepatan bansos, jumlah keluarga miskin, dan lain-lain yang selama ini menjadi polemik; DDP juga dapat mengukur ketimpangan dan menunjukkan kualitas hidup setiap individu dan keluarga di pedesaan. Secara metodologi, DDP mampu menepis sekaligus menjawab kelemahan pendekatan pengukuran ketimpangan (rasio Gini) yang selama ini hanya mampu dihitung di tingkat global, nasional, dan regional saja. Bersama DDP, saya melihat Indonesia pada titik yang mengkhawatirkan. Meski angka rasio Gini (ketimpangan) di bawah 0,4 (ketimpangan rendah),  angka persentase kemiskinan dan pengangguran di pedesaan cukup tinggi, yakni 15,07-20,07 persen keluarga miskin dan 6,12-13,25 persen keluarga yang menganggur saat pandemi Covid-19. Di bawah 30 persen pendapatan total Umumnya, pakar sosial-ekonomi menggunakan rasio Gini untuk menghitung ketimpangan pendapatan penduduk dan mengetahui kualitas hidup kelompok terbawah (termiskin) sampai dengan teratas (terkaya). Menggunakan DDP, rasio Gini pedesaan di tiga pulau di Indonesia teridentifikasi di bawah 0,4 (ketimpangan pendapatan rendah). Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, angka rasio Gini-nya sebesar 0,39 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar 1, 6 juta. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, angka rasio Gini-nya sebesar 0,36 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 2,3 juta (Jawa) dan Rp 3 juta (Bali). Informasi yang menarik adalah bahwa 50 persen populasi keluarga, baik di pedesaan Sumatera, Jawa, maupun Bali, hanya memperoleh sebesar 23-26 persen dari total pendapatan pada masing-masing desa. Di pedesaan Sumatera, total pendapatan seluruh kepala keluarga per bulan berkisar Rp 488,4 juta, pedesaan Jawa sebesar Rp 5,8 miliar, dan pedesaan Bali Rp 5,4 miliar. Kemudian, 20 persen kelompok keluarga terbawah (termiskin) di tiga pulau tersebut hanya memperoleh sebesar 5-6 persen dari total pendapatan dan 40 persen kelompok warga desa terbawah (termiskin) hanya memperoleh 16-18 persen dari total pendapatan. Sebaliknya, 20 persen kelompok keluarga teratas (terkaya) memperoleh 55-58 persen dari total pendapatan. Ini bisa terjadi jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Dalam konteks pandemi Covid-19, data dan informasi di atas memberikan peringatan kepada kita bahwa ketimpangan rendah bisa saja sewaktu-waktu bergeser menjadi ketimpangan sedang (moderat) hingga tinggi. Ini bisa terjadi, jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Tentang hal ini, program bansos dan sejenisnya ke depan perlu kehati-hatian. Kemiskinan dan pengangguran tinggi Salah satu keunggulan DDP adalah mampu memperlihatkan posisi ketimpangan dan kualitas hidup kelompok keluarga di setiap rukun warga. Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,41 dan terendah sebesar 0,36. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,44 (Jawa) dan 0,40 (Bali), serta terendah sebesar 0,31 (Jawa) dan 0,29 (Bali). Dari dua kategori rasio Gini tingkat rukun warga ini terdapat pola kemiskinan dan pengangguran akibat dari pandemi Covid-19. Pertama, rasio Gini tinggi diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Baik di pedesaan di Sumatera, Jawa, maupun Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini tinggi di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,6-6,46 persen dan pengangguran 0,68-4,08 persen dari total keluarga. Untuk kemiskinan, pedesaan Sumatera memberikan kontribusi tertinggi, yakni 6,46 persen dari total keluarga. Kemudian disusul pedesaan Jawa dan Bali, masing-masing sebanyak 2,45 persen (Jawa) dan 1,64 persen (Bali) dari total keluarga. Adapun untuk pengangguran, pedesaan Bali memiliki kontribusi terkecil (0,68 persen dari total keluarga). Kemudian disusul pedesaan Jawa sebanyak 2,65 persen dari total keluarga. Adapun pedesaan Sumatera berkontribusi tertinggi, yakni 4,08 dari total keluarga. Kedua, rasio Gini rendah diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Di pedesaan Sumatera, Jawa, dan Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini rendah di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,25-4,76 persen dan pengangguran 0,96-2,13 persen dari total keluarga. Pola ini memberikan informasi bahwa kemiskinan di pedesaan Sumatera lebih tinggi dibandingkan pedesaan Jawa dan Bali, yaitu 4,76 persen dari total keluarga. Disusul pedesaan Bali dan Jawa, masing-masing sebanyak 3,50 persen (Bali) dan 1,25 persen (Jawa). Adapun pengangguran, pedesaan Jawa menyumbangkan kontribusi terbesar (2,13 persen dari total keluarga). Disusul pedesaan Sumatera sebanyak 1,02 persen dan pedesaan Bali 0,96 persen. Butuh kebijakan presisi Indonesia hanya setahun menikmati menjadi negara dengan pendapatan menengah atas ( upper middle income country ). Belum lama ini, Bank Dunia mengumumkan posisi Indonesia turun menjadi negara pendapatan menengah bawah ( lower middle income country ). Tentunya banyak faktor yang memengaruhi, di antaranya pandemi Covid-19 yang tidak bisa dihindari. Belum lagi pekerjaan rumah yang berat harus diselesaikan Indonesia terkait pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030. Nampaknya, pemerintah harus mengambil kebijakan presisi yang merespons secara serius dampak Covid-19 terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apakah bentuk kebijakan presisi tersebut? Baca juga:  Membenahi Data Desa Kebijakan presisi adalah kebijakan berbasis data presisi untuk memahami konteks yang terjadi di lapangan. Data presisi dibangun dari desa agar kerja-kerja pemerintah fokus dan mampu memilah, serta menggerakkan komponen anak bangsa untuk merespons dampak Covid-19. Kebijakan presisi berorientasi pada warga sebagai subyek pembangunan di pedesaan. Hal ini mengingat kemiskinan dan pengangguran bersemayam di pedesaan. Stimulasi program bansos, pengembangan ekonomi lokal, dan sejenisnya di era pandemi Covid-19, harus dimulai dari data presisi yang mampu mengidentifikasi keluarga di pedesaan yang benar-benar membutuhkan program tersebut. Dengan kata lain, target dan sasaran pembangunan menjadi tepat, yaitu mereka yang berada pada 20 dan 40 persen populasi kelompok keluarga terbawah (termiskin), bukan sebaliknya. Semoga! Sofyan Sjaf, Sosiolog Pedesaan IPB University Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengeluarkan pengumuman bahwa dunia berada pada titik berbahaya dalam pandemi Covid-19. Lebih dari 4 juta orang meninggal akibat infeksi virus korona. Masalah tertib sosial kesehatan masyarakat, ketidaksetaraan produksi dan distribusi vaksin di seluruh dunia mengakibatkan virus Covid-19 varian Delta menjadi ancaman. Virus ini tidak hanya menyentuh warga perkotaan, tetapi juga warga pedesaan. Di Indonesia, tidak sedikit rumah sakit yang berada di pusat dan pinggiran kota, dipenuhi warga yang berasal dari pedesaan. Mereka berkompetisi dengan warga kota untuk memperoleh ranjang di rumah sakit. Ini disebabkan fasilitas isolasi mandiri (isoman), poliklinik desa (polindes), pembantu puskesmas (pustu), dan puskesmas tidak mampu menampung warga pedesaan yang terinfeksi varian baru virus korona ini. Alasannya sangat jelas, fasilitas kesehatan tidak mendukung. Situasi di atas adalah catatan singkat dampak virus Covid-19 terhadap aspek kesehatan masyarakat. Lalu bagaimana dampak terkini Covid-19 terhadap aspek sosial dan ekonomi bagi warga masyarakat di pedesaan? DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. Bersama data desa presisi Saya bersyukur karena dalam satu tahun terakhir ini (Juli 2020-Juli 2021) diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk keliling ke desa-desa di Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Kunjungan ke desa-desa tersebut bertujuan untuk mengumpulkan Data Desa Presisi (DDP) bersama para pemuda-pemudi desa. DDP adalah gagasan kami yang mendapat dukungan penuh dari pimpinan IPB University. DDP mengombinasikan data numerik dan spasial secara bersamaan berbasis keluarga di setiap rukun warga. DDP bertujuan membantu aparat desa merencanakan, menemukenali, dan menyelesaikan beragam persoalan klasik di pedesaan, seperti: target dan sasaran pembangunan, sasaran bantuan sosial (bansos), kemiskinan, dan lain-lain. Sebagai data dasar, DDP digunakan untuk menganalisis apa pun, termasuk mencermati kondisi terkini terkait dampak Covid-19 terhadap kehidupan sosio-ekonomi warga di pedesaan. Tidak hanya ketepatan bansos, jumlah keluarga miskin, dan lain-lain yang selama ini menjadi polemik; DDP juga dapat mengukur ketimpangan dan menunjukkan kualitas hidup setiap individu dan keluarga di pedesaan. Secara metodologi, DDP mampu menepis sekaligus menjawab kelemahan pendekatan pengukuran ketimpangan (rasio Gini) yang selama ini hanya mampu dihitung di tingkat global, nasional, dan regional saja. Bersama DDP, saya melihat Indonesia pada titik yang mengkhawatirkan. Meski angka rasio Gini (ketimpangan) di bawah 0,4 (ketimpangan rendah),  angka persentase kemiskinan dan pengangguran di pedesaan cukup tinggi, yakni 15,07-20,07 persen keluarga miskin dan 6,12-13,25 persen keluarga yang menganggur saat pandemi Covid-19. Di bawah 30 persen pendapatan total Umumnya, pakar sosial-ekonomi menggunakan rasio Gini untuk menghitung ketimpangan pendapatan penduduk dan mengetahui kualitas hidup kelompok terbawah (termiskin) sampai dengan teratas (terkaya). Menggunakan DDP, rasio Gini pedesaan di tiga pulau di Indonesia teridentifikasi di bawah 0,4 (ketimpangan pendapatan rendah). Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, angka rasio Gini-nya sebesar 0,39 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar 1, 6 juta. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, angka rasio Gini-nya sebesar 0,36 dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp 2,3 juta (Jawa) dan Rp 3 juta (Bali). Informasi yang menarik adalah bahwa 50 persen populasi keluarga, baik di pedesaan Sumatera, Jawa, maupun Bali, hanya memperoleh sebesar 23-26 persen dari total pendapatan pada masing-masing desa. Di pedesaan Sumatera, total pendapatan seluruh kepala keluarga per bulan berkisar Rp 488,4 juta, pedesaan Jawa sebesar Rp 5,8 miliar, dan pedesaan Bali Rp 5,4 miliar. Kemudian, 20 persen kelompok keluarga terbawah (termiskin) di tiga pulau tersebut hanya memperoleh sebesar 5-6 persen dari total pendapatan dan 40 persen kelompok warga desa terbawah (termiskin) hanya memperoleh 16-18 persen dari total pendapatan. Sebaliknya, 20 persen kelompok keluarga teratas (terkaya) memperoleh 55-58 persen dari total pendapatan. Ini bisa terjadi jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Dalam konteks pandemi Covid-19, data dan informasi di atas memberikan peringatan kepada kita bahwa ketimpangan rendah bisa saja sewaktu-waktu bergeser menjadi ketimpangan sedang (moderat) hingga tinggi. Ini bisa terjadi, jika regulasi penanganan dampak sosio-ekonomi yang diakibatkan oleh Covid 19 tidak tepat sasaran dan memiliki orientasi jelas. Tentang hal ini, program bansos dan sejenisnya ke depan perlu kehati-hatian. Kemiskinan dan pengangguran tinggi Salah satu keunggulan DDP adalah mampu memperlihatkan posisi ketimpangan dan kualitas hidup kelompok keluarga di setiap rukun warga. Di pedesaan Sumatera yang bertipologi pertanian kebun, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,41 dan terendah sebesar 0,36. Sementara di pedesaan Jawa dan Bali yang bertipologi pertanian sawah dan hortikultura, rasio Gini tertinggi di tingkat rukun warga sebesar 0,44 (Jawa) dan 0,40 (Bali), serta terendah sebesar 0,31 (Jawa) dan 0,29 (Bali). Dari dua kategori rasio Gini tingkat rukun warga ini terdapat pola kemiskinan dan pengangguran akibat dari pandemi Covid-19. Pertama, rasio Gini tinggi diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Baik di pedesaan di Sumatera, Jawa, maupun Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini tinggi di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,6-6,46 persen dan pengangguran 0,68-4,08 persen dari total keluarga. Untuk kemiskinan, pedesaan Sumatera memberikan kontribusi tertinggi, yakni 6,46 persen dari total keluarga. Kemudian disusul pedesaan Jawa dan Bali, masing-masing sebanyak 2,45 persen (Jawa) dan 1,64 persen (Bali) dari total keluarga. Adapun untuk pengangguran, pedesaan Bali memiliki kontribusi terkecil (0,68 persen dari total keluarga). Kemudian disusul pedesaan Jawa sebanyak 2,65 persen dari total keluarga. Adapun pedesaan Sumatera berkontribusi tertinggi, yakni 4,08 dari total keluarga. Kedua, rasio Gini rendah diikuti dengan kemiskinan dan pengangguran yang rendah. Di pedesaan Sumatera, Jawa, dan Bali, populasi keluarga yang memberikan kontribusi rasio Gini rendah di tingkat rukun warga memiliki sebaran kemiskinan keluarga 1,25-4,76 persen dan pengangguran 0,96-2,13 persen dari total keluarga. Pola ini memberikan informasi bahwa kemiskinan di pedesaan Sumatera lebih tinggi dibandingkan pedesaan Jawa dan Bali, yaitu 4,76 persen dari total keluarga. Disusul pedesaan Bali dan Jawa, masing-masing sebanyak 3,50 persen (Bali) dan 1,25 persen (Jawa). Adapun pengangguran, pedesaan Jawa menyumbangkan kontribusi terbesar (2,13 persen dari total keluarga). Disusul pedesaan Sumatera sebanyak 1,02 persen dan pedesaan Bali 0,96 persen. Butuh kebijakan presisi Indonesia hanya setahun menikmati menjadi negara dengan pendapatan menengah atas ( upper middle income country ). Belum lama ini, Bank Dunia mengumumkan posisi Indonesia turun menjadi negara pendapatan menengah bawah ( lower middle income country ). Tentunya banyak faktor yang memengaruhi, di antaranya pandemi Covid-19 yang tidak bisa dihindari. Belum lagi pekerjaan rumah yang berat harus diselesaikan Indonesia terkait pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030. Nampaknya, pemerintah harus mengambil kebijakan presisi yang merespons secara serius dampak Covid-19 terhadap kondisi sosio-ekonomi masyarakat. Pertanyaannya, apakah bentuk kebijakan presisi tersebut? Baca juga:  Membenahi Data Desa Kebijakan presisi adalah kebijakan berbasis data presisi untuk memahami konteks yang terjadi di lapangan. Data presisi dibangun dari desa agar kerja-kerja pemerintah fokus dan mampu memilah, serta menggerakkan komponen anak bangsa untuk merespons dampak Covid-19. Kebijakan presisi berorientasi pada warga sebagai subyek pembangunan di pedesaan. Hal ini mengingat kemiskinan dan pengangguran bersemayam di pedesaan. Stimulasi program bansos, pengembangan ekonomi lokal, dan sejenisnya di era pandemi Covid-19, harus dimulai dari data presisi yang mampu mengidentifikasi keluarga di pedesaan yang benar-benar membutuhkan program tersebut. Dengan kata lain, target dan sasaran pembangunan menjadi tepat, yaitu mereka yang berada pada 20 dan 40 persen populasi kelompok keluarga terbawah (termiskin), bukan sebaliknya. Semoga! Sofyan Sjaf, Sosiolog Pedesaan IPB University diff --git a/raw/www.lbhbandung.or.id_wp-content_uploads_2024_08_layout_ID_digital.pdf.md b/raw/www.lbhbandung.or.id_wp-content_uploads_2024_08_layout_ID_digital.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98dd6b7d629fe26b64f001f9f5515b69e978363d --- /dev/null +++ b/raw/www.lbhbandung.or.id_wp-content_uploads_2024_08_layout_ID_digital.pdf.md @@ -0,0 +1,1493 @@ +--- +url: https://www.lbhbandung.or.id/wp-content/uploads/2024/08/layout_ID_digital.pdf +title: "layout_ID_digital.pdf" +domain: www.lbhbandung.or.id +crawl_date: 2026-03-09 21:24:52 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# layout_ID_digital.pdf + +Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat +(Studi Kasus PLTU Cirebon I bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan) Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat +(Studi Kasus PLTU Cirebon I bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan) +Riset kolaborasi LBH Bandung, ICEL +dan SALAM INSTITUTE +Penulis: +Andi Daffa Patiroi +Heri Pramono +M. Rafi Saiful Islam +Maulida Zahra Kamila +Enumerator: +Linatuzzakiyah +Siti Latifah (Ifah) +Siti Latifah (Iif) +Penyunting: +Lasma Natalia H. Panjaitan +Syaharani +2024 Daftar Isi +PRAKATA i +PENGANTAR ii +A. Pendahuluan 1 +1. Latar Belakang 1 +2. Tujuan Riset 5 +3. Metodologi Riset 5 +B. Dampak Sosial Pemensiunan Dini Bagi Masyarakat Sekitar PLTU +Cirebon I 6 +1. Hak sosial masyarakat yang harus dijamin oleh negara 6 +2. Kondisi Masyarakat Sebelum Kehadiran PLTU 12 +3. Kondisi Masyarakat Ketika Hadirnya PLTU 14 +4. Kondisi Masyarakat dengan Adanya Wacana Pensiun Dini PLTU 16 +C. Dampak pemensiunan dini terhadap tenaga kerja di PLTU +Cirebon I 21 +1. Hak Normatif Pekerja 22 +2. Kondisi Pekerja PLTU 23 +3. Kondisi pekerja dalam rencana pensiun dini PLTU 26 +4. Analisa Perlindungan Hak-hak Ketenagakerjaan bagi Pekerja PLTU +Cirebon 1 dalam Skema Pemensiunan Dini 27 +5. Kebijakan yang dibutuhkan untuk Menjamin Hak-hak Pekerja dalam +Proses Transisi Energi 29 +D. Rekomendasi 36 +1. Aspek Sosial 36 +2. Aspek Ketenagakerjaan 36 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat +(Studi Kasus PLTU Cirebon I bagi Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan) PRAKATA +Transisi energi, dua kata tersebut selalu digalangkan oleh negara dengan dalih +penyelamatan ruang hidup yang terselip dari setiap kebijakan yang dihasilkan. +Transisi energi pun tidak luput dari frasa berkeadilan penerapan transisi ini +wajib melihat perspektif penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak +Asasi Manusia. +Seiring dengan dorongan untuk meminimalisir dampak buruk perubahan iklim +global dan meningkatkan akses energi yang adil bagi semua, riset mengenai +Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Menjadi salah satu sumbangsih cerita +masyarakat terdampak PLTU yang mestinya hadir dalam narasi pelaksanaan +transisi energi kedepannya . +Melalui riset ini tersaji rangkaian dengan mengumpulkan cerita dari beberapa +titik terletak di sekitar bangunan PLTU Cirebon yang tentunya melakukan +riset dengan pelibatan aktif dari entitas warga yang tinggal di daerah tersebut +diantaranya nelayan, pencari kerang, pemilik warung sekitar, pekerja PLTU dan +istri pekerja PLTU. +Riset ini tidak hanya mencakup peranan negara untuk melakukan pemensiunan +PLTU secara semata sebagai langkah menuju pemenuhan energi terbarukan, +tetapi juga menekankan pada perlunya tinjauan terhadap aspek keadilan +sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam proses tersebut. +Kami sadar bahwa pembahasan tentang transisi energi ini pun tidak luput dari +langkah untuk memastikan hak bagi aspek sosial pekerja, karena jika hanya +melihat aspek lingkungan saja niscaya frasa adil tidak akan hadir dalam setiap +langkah negara dalam melakukan proses transisi energi. +Bandung, Juli 2024 +Heri Pramono +Direktur LBH Bandung +i Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat PENGANTAR +Dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia berkomitmen +untuk menurunkan emisi GRK dari sektor energi sebesar 358 juta ton CO2 +(unconditional) dan 446 juta ton CO2 (conditional) pada tahun 2030. Meskipun +komitmen ini lebih tinggi dari updated NDC (2021), komitmen ini seharusnya bisa +lebih ambisius mengingat pemanasan suhu Bumi sudah mendekati 1,5 derajat +celcius. +Selain dari penurunan emisi GRK, sektor energi melalui agenda transisi energi yang +berkeadilan juga harus menangkap dan menyelesaikan dampak yang dirasakan +oleh masyarakat dan pekerja. Situasi ini menegaskan pentingnya dokumentasi +pengetahuan dari tapak sebagai sarana untuk mengangkat suara-suara dan +informasi yang sering tidak terdengar dalam perumusan berbagai agenda dan +program transisi energi berkeadilan. +Tidak banyak dokumentasi pengetahuan lokal berperspektif Hak Asasi Manusia +(HAM) yang menjadi referensi bagi advokasi transisi energi berkeadilan di +Indonesia. Karenanya laporan ini merupakan langkah maju dan “penerang” +untuk mengingatkan agar agenda transisi energi berkadilan di Indonesia dapat +memberikan keadilan bagi kelompok rentan. +Hal yang menarik dari laporan ini ialah laporan ini mengangkat aspek sosial dan +ketenagakerjaan dari situasi masyarakat dan pekerja sebelum dan sesudah adanya +PLTU Cirebon I, serta catatan atas rencana pemensiunan ini terhadap kedua +kelompok tersebut. Fokus riset terhadap PLTU Cirebon I membuat laporan ini juga +sangat kontekstual terhadap rencana pemensiunan dini PLTU Cirebon I. +Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) sangat mengapresiasi kerja +kolaboratif ini dan berharap agar substansi dari laporan ini bisa terus didalami, +dikembangkan dan menjadi agenda advokasi bersama untuk mengawal rencana +pemensiunan dini PLTU Cirebon I yang benar-benar berbasis kepada keadilan bagi +Bumi Indonesia, masyarakat dan pekerja terdampak. Selamat dan terima kasih +atas terbitnya laporan ini! +Jakarta, 25 Juli 2024 +Raynaldo G. Sembiring +Direktur Eksekutif ICEL +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat ii A. Pendahuluan +1. Latar Belakang +Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) masih menjadi tenaga pembangkit +listrik yang mendominasi di Indonesia. Per tahun 2021, terdapat sebesar +33.093 MW kapasitas listrik terpasang PT PLN yang berasal dari PLTU. Hal +tersebut berbanding lurus dengan banyaknya keberadaan PLTU di Indonesia. +Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), +secara keseluruhan hingga April 2022, Indonesia memiliki sekitar 253 unit PLTU. +Adapun 126 unit di antaranya ialah milik PT PLN, yang didominasi oleh pulau +Jawa dengan kapasitas terbesar sebesar 15.830 MW. Dengan jumlah tersebut, +pembangunan PLTU di Indonesia masih tetap gencar dilakukan. Menurut +Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, masih terdapat ±13.000 +MW PLTU yang direncanakan akan dibangun hingga tahun 2030. +Dominasi PLTU sebagai pembangkit listrik tentunya berdampak pada semakin +parahnya krisis iklim. Jika merujuk pada laporan IGRK dan MPV milik KLHK, +industri batubara berkontribusi sebagai penyumbang terbesar emisi gas rumah +kaca yaitu sebanyak 56%1, dan termasuk di dalamnya adalah operasional +pembangkit listrik. Sejalan dengan itu, dalam laporan BUR 32 Indonesia +mengakui suplai energi terbesar masih dari fosil, termasuk salah satunya +kegiatan PLTU batubara yang berkontribusi signifikan terhadap pelepasan +emisi gas rumah kaca (GRK). +1 Laporan Investigasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) 2021. +KLHK, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Inventarisasi GRK dan MPV. Volume 7, +Maret 2022. hlm. 60. +2 Third Biennial Update Report Republic of Indonesia (under the UN Framework Convention on +Climate Change) +1 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Dalam konteks Indonesia, upaya transisi energi tertuang sebagai salah satu +target komitmen iklim Indonesia, di mana Nationally Determined Contribution +(untuk selanjutnya disebut NDC) Indonesia berkomitmen untuk mencapai +kapasitas terpasang energi terbarukan sebesar 20.923 MW. Upaya transisi energi +juga dimandatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang +Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. +Sekalipun tidak secara tegas mengatur perihal transisi energi, Pasal 3 Perpres +tersebut menyinggung perihal penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran +masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral +oleh Menteri ESDM. Pasal 3 juga memandatkan moratorium pemberian +izin baru PLTU, meskipun masih terdapat berbagai pengecualian. Dengan +demikian, dapat pula dipastikan bahwa keberadaan PLTU di Indonesia cepat +atau lambatnya akan dinonaktifkan atau dipensiun dinikan. Salah satu PLTU +yang ditargetkan untuk dipensiunkan adalah PLTU Cirebon I yang telah masuk +pada skema pensiun dini melalui JETP (Just Energy Transition Partnership) dan +Energy Transition Mechanism (ETM). +PLTU Cirebon I merupakan pembangkit pertama di Cirebon yang diresmikan +oleh menteri Jero Wacik pada tahun 2012. pembangkit ini memiliki +kapasitas produksi 660 MW. Pembangkit ini disebut sebagai pembangkit +yang menggunakan teknologi canggih karena mampu membakar batu bara +berkalori rendah. Dengan kapasitas produksi sebesar 660 MW pembangkit +ini mengonsumsi kurang lebih 8.000 ton batu bara perhari. Dari konsumsi +batubara sebanyak itu, PLTU Cirebon I menghasilkan kurang lebih 4.445 ton +emisi karbon perhari, Maka, jika dikumpulkan selama 15 tahun kurang lebih +menghasilkan emisi karbon sebanyak 30 juta ton. +Pembangunan PLTU Cirebon I yang dilakukan pada tahun 2008 oleh konsorsium +perusahaan multinasional PT Cirebon Electric Power (CEP) menelan biaya +sebesar 850 juta USD dan dilaksanakan atas dasar perjanjian kontrak jual +beli listrik selama 30 tahun.3 Komposisi kepemilikan saham PT. CEP adalah +sebagai berikut: Marubeni (32,5%), Korea Midland Power co (27,5%), Samtan +Co Ltd (20%), dan PT. Indika Energy (20%). Konsorsium PT CEP memenangkan +tender dari PLN pada tahun 2006 setelah mengalahkan beberapa perusahaan +besar lainnya seperti Essar Group dari India karena PT CEP dinilai memberikan +harga listrik yang lebih murah dan pinjaman yang tidak menggunakan jaminan +pemerintah. Kontraktor yang ditunjuk untuk pembangunan ini adalah Doosan +Heavy Industry yang berasal Korea Selatan. Dari sisi teknologi, proyek ini juga +merupakan perintis dalam penggunaan teknologi boiler atau mesin pemanas +superkritikal yang mampu mengolah batu bara kalori rendah, yang banyak +tersebar di Indonesia. +3 Tim working paper Sajogyo Institute, Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan: Studi +kasus PLTU Cirebon dan Cilacap, Vol 2, No. 4 tahun 2022, hlm 73. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 2 Untuk pangkalan batu bara, PLTU Cirebon I juga dilengkapi dengan pembangunan +jetty4 (pelabuhan kecil) sepanjang 2 kilometer, 2 unloading crane dan conveyor, +yang mampu mengangkut batu bara hingga 1.300 ton per jam. Pada 27 Juli +2012, PLTU Cirebon Unit 1 mulai melakukan operasi komersial, dan kemudian +diresmikan oleh pemerintah pada 18 Oktober 2012. +Gambar 1. Peta Desa Waruduwur Secara administrasi PLTU Cirebon I terletak di desa +Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura, tepatnya di +Dusun 1. Akan tetapi, jika merujuk pada gambaran +peta di atas, PLTU Cirebon I juga berada pada +hamparan yang sama desa Waruduwur. Kanci Kulon +sendiri merupakan tetangga desa Waruduwur yang +posisinya berada di sebelah Selatan jalan Pantura. +Dusun I desa Kanci Kulon ini merupakan bagian kecil +dari desa ini. Secara historis lahan yang ditempati +PLTU Cirebon I merupakan tanah timbul. +Berdasarkan cerita warga, dahulu lokasi tersebut +merupakan kawasan perairan. Tetapi seiring dengan +perkembangan waktu, perairan semakin menjauh +ke Utara sementara daratan muncul. Kemunculan +daratan baru ini kemudian dikelola oleh warga +Kanci Kulon yang memiliki struktur masyarakat +pertanian dan buruh serabutan, menjadi lahan +tambak. Sebaliknya, warga Waruduwur memiliki +corak nelayan tangkap yang memfokuskan +seluruh waktunya untuk kegiatan penangkapan. +Pengusahaan lahan timbul ini dimanfaatkan oleh +warga dengan menggarap tambak. Di antaranya +Sumber: Tim riset Waruduwur +PE 6 SALAM Institute ialah tambak garam, ikan dan udang, perbedaan +aktivitas dasar ini yang mendasari cerita kepemilikan +lahan oleh warga Kanci Kulon. +Pola kepemilikan lahan timbul dimulai dengan aktivitas penggarapan oleh +warga. Setiap warga yang mengusahakan lahan tersebut memiliki hak untuk +mengakuisisi lahan tersebut sebagai pemiliknya. Setelah warga secara konsisten +mengusahakan lahan mulai dari awal hingga rentang waktu yang lama kira-kira +sejak tahun 1980-an, warga mulai mendaftarkan status kepemilikan tanahnya +ke pemerintah desa. Sebelum menjadi sertifikat, mulanya warga mendaftarkan +lahannya kepada pemerintah desa untuk memperoleh surat izin menggarap, +melalui pendaftaran kepemilikan ini selanjutnya warga mulai melakukan proses +jual beli tanah.5 Beberapa diantara warga kemudian melakukan sertifikasi +4 ialah dermaga yang konstruksinya tegak lurus menjorok ke laut. Lazimnya dipergunakan sebagai +sandaran kapal tongkang batubara. +5 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 1. +3 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat tanah sebagai bentuk legalisasi kepemilikan tanah. Hal demikian terjadi pada +kawasan lahan yang saat ini menjadi lokasi pembangunan PLTU Cirebon I. +Lahan di Dusun I Kanci Kulon ini kebanyakan dimiliki oleh warga blok Karang +Pojok desa Kanci Kulon. +PLTU Cirebon I selama 12 tahun masa operasinya telah memberikan dampak +yang cukup besar terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar, yakni +perikanan dan pertanian. Setelah beroperasinya PLTU Cirebon I, ikan-ikan +menjadi sulit lagi untuk dicari oleh para nelayan. Untuk itu, apakah pensiun +dini PLTU dapat menjadi penyelesaian atas problema yang dihadapi tersebut, +apakah akan ada dampak ekonomi lain yang timbul? +Sektor lain yang juga terdampak ialah sosial. Dalam hal PLTU Cirebon I, +setidaknya keberadaannya telah memberikan dampak pada kondisi sosial +di sekitar. Misalnya dalam hal perubahan kebiasaan masyarakat, yang mana +masyarakat menjadi lebih waspada dan khawatir akan segala hal yang timbul +dari PLTU Cirebon I, khususnya mengenai isu-isu kesehatan yang timbul. +Wacana pensiun dini PLTU Cirebon I berpotensi berdampak terhadap kehidupan +bermasyarakat pula. +PLTU Cirebon I dalam skema pensiun dini JETP direncanakan akan diberhentikan +operasionalnya pada tahun 2035. Akan tetapi, dalam proses pensiun dini +akan ada yang terdampak secara langsung dan tidak langsung. Setidak- +tidaknya yang terdampak adalah masyarakat setempat yang mencari nafkah +di lingkungan PLTU Cirebon I maupun di berbagai sektor lain yang bergantung +pada operasi PLTU Cirebon I. Salah satu sektor yang paling terdampak ialah +ketenagakerjaan. Dapat kita pahami bahwa transisi energi dalam hal pensiun +dini PLTU Cirebon I akan pula berdampak pada bagaimana nasib para pekerja, +baik pekerja tetap maupun tidak tetap, yang menggantungkan hidupnya di +sana. Apakah pemerintah telah menetapkan peta jalan transisi para pekerja di +sektor PLTU yang akan merasakan dampak dari pensiun diri, serta bagaimana +permasalahan tersebut akan diatasi? +Berdasarkan seluruh uraian di atas, kiranya dapat diperoleh benang merah +bahwa transisi energi, terkhusus dalam hal pensiun dini PLTU, tidak hanya +memberikan dampak terhadap berubahnya energi yang digunakan. Namun +juga terhadap hal-hal lain yang memang kurang menjadi sorotan seperti +dampak sosial terhadap warga sekitar dan dampak kepada tenaga kerja PLTU. +Untuk itu, riset ini perlu untuk dilakukan guna menggali lebih dalam hal-hal +yang penting untuk dapat diantisipasi. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 4 2. Tujuan Riset Riset transisi energi berkeadilan ini ditujukan untuk +mengkaji: +01. Dampak pemensiunan dini PLTU Cirebon I +terhadap sosial masyarakat sekitar PLTU Cirebon I +02. Dampak pemensiunan dini terhadap tenaga +kerja (baik pekerja formal maupun non formal) di +PLTU Cirebon I serta di sekitar PLTU Cirebon I +3. Metodologi Riset Metode yang digunakan dalam riset ini merupakan +metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian empiris +dan studi pustaka. Sumber primernya berasal dari +hasil wawancara dengan masyarakat terdampak +dengan metode sampling. Sumber sekunder terdiri +sumber-sumber penelitian, dokumen yang relevan +dan dokumen hukum seperti undang-undang dan +aturan lainnya yang relevan untuk penelitian ini. +Riset ini dilakukan selama dua bulan, dari bulan +Maret hingga April 2024. Dilakukan dengan +mengumpulkan data dari empat desa yang terletak +di sekitar bangunan PLTU Cirebon I yaitu desa +waruduwur, citemu, kanci wetan, dan kanci kulon. +Responden yang diwawancarai oleh enumerator +terdiri dari entitas warga yang tinggal di daerah +tersebut, nelayan, pencari kerang, pemilik warung +sekitar, pekerja PLTU dan istri pekerja PLTU. +5 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat B. Dampak Sosial Pemensiunan Dini Bagi +Masyarakat Sekitar PLTU Cirebon I +1. Hak sosial masyarakat yang harus dijamin oleh negara +PLTU merupakan salah satu proyek infrastruktur. Secara terminologi +KBBI infrastruktur berarti segala sesuatu yang merupakan penunjang +terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) prasarana. +Walaupun digadang-gadang untuk kepentingan umum sebagaimana klaim +pemerintah, proyek infrastruktur seringkali menuai banyak permasalahan +bagi masyarakat yang terdampak, termasuk pembangunan PLTU yang kerap +dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan khususnya melalui penyediaan +sumber energi serta mendukung perekonomian negara. +Pembangunan infrastruktur memang membutuhkan lahan baik untuk tapak +proyek maupun sarana pendukungnya, pembangunan PLTU misalkan akan +berdampak kepada alih fungsi lahan dari semula lahan pemukiman, pertanian, +berubah fungsi menjadi bangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur +inipun berdampak pada kemiskinan karena pada dasarnya menimbulkan +perebutan atau pembatasan akses sumber daya, pergeseran lapangan +pekerjaan, tercerabut dari akar budaya, terkhusus pembangunan PLTU yang +masih menggunakan energi kotor berdampak kepada merosotnya kesehatan +warga dan kualitas lingkungan hidup yang juga berdampak pada kehidupan +warga sekitar. +a. Hak atas Pembangunan +Salah satu hak yang ditinjau yakni Hak atas Pembangunan. Sejak tahun +1981 terdapat kategori tambahan untuk hak asasi manusia, yaitu hak +untuk perdamaian dan keamanan, hak untuk pembangunan dan hak untuk +lingkungan yang sehat. Dalam pasal 1 ayat (1) Deklarasi hak atas pembangunan +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 6 disebutkan bahwa Hak atas Pembangunan adalah hak asasi manusia yang +tidak dapat dicabut, yang mana setiap manusia dan semua bangsa berhak +untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, +sosial, budaya dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan +fundamental dapat dipenuhi sepenuhnya.6 +Unsur penting tentang Hak atas Pembangunan yang tercantum pada Resolusi +Majelis Umum 41/128 PBB 1986 tentang Deklarasi Hak atas Pembangunan +terbagi menjadi beberapa prinsip diantaranya: (1) Prinsip kesetaraan pada pasal +2 angka (2) yang mensyaratkan semua umat manusia mempunyai tanggung +jawab terhadap pembangunan, baik secara individu maupun kolektif, dengan +mempertimbangkan perlunya penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia +dan kebebasan mendasar serta kewajiban mereka terhadap masyarakat, yang +mana hal tersebut dapat menjamin pemenuhan umat manusia secara bebas +dan utuh. Oleh karena, itu mereka harus memajukan dan melindungi tatanan +politik, sosial dan ekonomi yang sesuai untuk pembangunan. +Prinsip partisipatif pun pada dokumen Deklarasi Hak atas Pembangunan +ini tercatat jelas pada pasal 2 angka (3) yang menyatakan bahwa Negara +mempunyai hak dan kewajiban untuk merumuskan kebijakan pembangunan +nasional yang tepat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh +penduduk dan individu secara terus-menerus, berdasarkan partisipasi mereka +yang aktif, bebas dan bermakna dalam pembangunan dan keadilan distribusi +manfaat yang dihasilkannya. +Terakhir, Pasal 6 angka 2, semua hak asasi manusia dan kebebasan mendasar +tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung; perhatian yang sama dan +pertimbangan mendesak harus diberikan pada penerapan, pemajuan dan +perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selanjutnya pada +angka 3 juga dicantumkan bahwa negara-negara harus mengambil langkah- +langkah untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap pembangunan +yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memenuhi hak-hak sipil dan politik, +serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. +Hak atas Pembangunan sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan +kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang +lebih luas dan untuk mencapai penyelesaian masalah berdasarkan karakter +ekonomi, sosial, budaya atau kemanusaiaan, dan dalam mempromosikan +serta mendorong rasa hormat untuk hak asasi manusia dan kebebasan +fundamental untuk semua tanpa pembedaan seperti ras, gender, bahasa atau +agama. Deklarasi Hak atas Pembangunan ini menggarisbawahi pentingnya +penghormatan terhadap hak asasi manusia dan proses yang partisipatif dalam +proses pembangunan. +6 Resolusi Majelis Umum 41/128 PBB 1986 Deklarasi Hak atas Pembangunan, https://www.ohchr. +org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-development +7 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Pada konteks Indonesia terdapat ketentuan Deklarasi Hak atas Pembangunan +yang sangat sesuai untuk merespon pembangunan yang memiliki dampak +kepada masyarakat, salah satunya yakni kedaulatan penuh atas semua +kekayaan alam dan sumber daya. Ketentuan lain yang sangat relevan adalah +“manusia harus menjadi peserta aktif dan penerima hak atas pembangunan”. +Kerap kali pembangunan infrastruktur ini meninggalkan peranan manusia +dan berorientasi pada pembangunan infrastruktur yang bukan hanya tidak +dibutuhkan masyarakat tetapi juga menurunkan kualitas hidup manusia +khususnya melalui penurunan kualitas lingkungan dan kerusakan pada alam. +Konstitusi negara Indonesia secara tegas telah menyatakan berdasarkan +Pasal 28A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak +mempertahankan hidup dan kehidupannya” maka segala bentuk tindakan +perampasan ruang dan penyingkiran masyarakat bertentangan dengan +konstitusi dan hak asasi manusia. +Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini pun berkaitan dengan konteks +hak atas pembangunan yang menyatakan diri sebagai konstitusi sosial yang +tertera dengan jelas pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, ”memajukan +kesejahteraan umum” dan ”keadilan sosial”. Ini berkaitan juga dengan +peraturan turunan secara teknis melalui Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal 70 Ayat 1 UU +Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan, bahwa warga yang terkena dampak +pembangunan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dengan prinsip +pemberian informasi yang transparan dan lengkap. +Pembangunan juga tidak boleh luput pada aturan dibawah UUD sebagaimana +dalam pasal 11 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, +Sosial, dan Budaya 1966 yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 +Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social +and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial +dan Budaya) yang telah diratifikasi dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 +Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social +and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial +dan Budaya). Diterangkan bahwa negara Pihak pada Kovenan ini mengakui +hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, +termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup +terus menerus. Negara Pihak perlu mengambil langkah-langkah yang memadai +untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama +internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela. +Jaminan Hak atas Pembangunan perlu terefleksikan dalam keputusan dan +implementasi pembangunan di Indonesia. Perlu ada pertimbangan yang lebih +dalam mengenai dampak terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi +manusia serta proses yang partisipatif. Pada banyak kasus, salah satunya +di Cirebon I, PLTU ini dibangun secara tiba-tiba. Menurut data lapangan, +konstruksi PLTU Cirebon 1 dimulai sejak tahun 2008, yang diawali dengan +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 8 proses pengurugan lahan dan pembangunan jetty.7 Pada proses ini, warga +Waruduwur merasa kaget, sebab kerambah mereka bersitegang dengan +pembangunan Jetty dan lalu lalang tongkang pengangkut batu bara. Akibatnya, +warga mendapatkan himbauan agar mencabut kerambah-kerambah mereka +agar tidak mengganggu jalannya proses konstruksi. Fenomena tersebut +menunjukkan, pembangunan PLTU Cirebon 1 kiranya belum memperhatikan +hak atas pembangunan, sebab masih ada warga sekitar yang terkejut oleh +pembangunan tersebut. Semestinya, segala potensi yang akan timbul sudah +dapat disampaikan terlebih dahulu dan diantisipasi oleh pihak PLTU sebelum +terjadinya pembangunan. +b. Hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat +Hak asasi manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan yang erat. Hak +asasi manusia tidak dapat terpenuhi jika hilangnya aspek lingkungan hidup +yang sehat dan aman. Tata kelola lingkungan yang berkelanjutan tidak akan +tercapai tanpa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. +Terdapat beberapa pembaharuan hak asasi manusia terkait lingkungan, yang +secara genealogi terdiri dari hak substantif (hak-hak dasar) dan hak prosedural +yakni hak-hak untuk menjamin upaya yang digunakan guna mencapai hak +yang substansial seperti hak atas informasi, partisipasi, dan akses terhadap +keadilan.8 Secara lebih spesifik, hak substantif tersebut diakomodir dengan +frasa hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan (a safe, +clean, healthy and sustainable environment).9 +Hak atas lingkungan hidup merupakan perkembangan mutakhir dari hak asasi +manusia yang mencakup hak-hak dasar manusia atas lingkungan yang sehat +dan hak asasi generasi mendatang atas lingkungan hidup yang sehat. Lebih +lanjut, hak atas lingkungan ini berupa perlindungan terhadap sumber daya +alam, akses dan pemanfaatan sumber daya alam, dan bagaimana akses dan +pemanfaatan tersebut mempengaruhi populasi di sekitarnya serta sumber +daya itu sendiri.10 +Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia +Tahun 1945 telah memformulasikan hak asasi lingkungan yang termaktub dalam +Pasal 28H ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan +lingkungan hidup yang baik dan sehat. Frasa “hak atas lingkungan yang baik +dan sehat” sebagai hak substantif merupakan suatu landasan yuridis gugatan +hukum bagi individu untuk merealisasikan kepentingannya atas lingkungan +hidup yang baik dan sehat. +7 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 4. +8 What are environmental rights? https://www.unep.org/explore-topics/environmen- +tal-rights-and-governance/w +9 Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment, https:// +www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3759-report-special-rapporteur-issue-hu- +man-rights-obligations. +10 Pachamama Alliance, Environmental Rights, https://pachamama.org/environmental-rights +9 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Selain itu, hak atas lingkungan juga dijamin dalam Undang-undang Nomor 32 +Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam +undang-undang ini, diatur bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan +sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Lebih lanjut, dijadikannya +asas tanggung jawab negara sebagai prinsip pelaksanaan perlindungan dan +pengelolaan lingkungan hidup juga menegaskan tanggung jawab negara +terhadap jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. +Dalam konteks PLTU Cirebon 1, data lapangan menemukan bahwa pada proses +pembangunannya, terdapat beberapa kerusakan lingkungan yang terjadi. Salah +satunya yakni, terdapat berbagai limbah, baik itu limbah cair maupun limbah +batubara. Kehadiran limbah tersebut membuat hasil tangkapan semakin jauh +dari pesisir.11 +c. Hak atas Partisipasi Publik +Hak atas partisipasi menjamin hak untuk turut serta dalam pemerintahan +dan pembangunan, khususnya turut memutuskan apa yang akan dilakukan +pemerintah di lingkungan hidup seseorang dan dalam hal perubahan kebijakan. +Seringkali, masyarakat tidak dimintai pendapatnya dalam penyusunan +kebijakan seperti dalam hal perubahan tata ruang wilayah. Definisi substansial +dari partisipasi secara umum merupakan penyediaan keterlibatan masyarakat +dalam proses suatu pembentukan kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam +pengambilan keputusan ini dapat mempengaruhi dan mengontrol perilaku dan +kinerja institusi publik agar menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas. +Kebijakan publik sudah tentu berkaitan dengan urusan keberlangsungan hidup +masyarakat, baik peningkatan kesejahteraan, pembangunan dan lain-lain. Jika +tidak, kebijakan yang dikeluarkan hanya berdasarkan keinginan kekuasaan +bukan terlahir dari keinginan masyarakat lapisan bawah, yang sebenarnya +menunjukan karakter negara kekuasaan bukan negara hukum yang demokratis. +Partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap tahapan pengambilan kebijakan +berdampak pada penguatan negara hukum yang demokratis yang menjunjung +tinggi hak asasi manusia. +Secara konsepsi internasional, terdapat salah satu bentuk pengakuan +terhadap kontrol oleh masyarakat dalam pengambilan keputusan/kebijakan +adalah convention on access to information, public participation in decision- +making and access to justice in environmental matters atau yang dikenal +dengan Konvensi Aarhus.12 Hadirnya Konvensi Aarhus ini memberikan hak +bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui +penyampaian pendapat terhadap rencana atau program dengan memberikan +ruang untuk menyampaikan pandangan, tetapi pada prakteknya saat kebijakan +11 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 11. +12 Koesnadi Hardjasoemantri, Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan +hidup, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press. Hlm 2-4 +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 10 tentang peruntukan ruang yang tidak partisipatif +dan berdampak terhadap rusaknya lingkungan, +kemudian mendapat keberatan dan penolakan dari +masyarakat malah dijawab dengan serangan balik +dari pemerintah maupun perusahaan. +Dalam konteks pengaturan hak asasi manusia +di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah +mengatur bahwa setiap orang berhak untuk +memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya +secara kolektif untuk membangun masyarakat +bangsa dan negaranya.13 Undang-undang Nomor +39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun +mengatur hal yang serupa, yang kemudian +dikategorikan sebagai hak mengembangkan diri. +Lebih spesifik, Pasal 65 ayat (3) Undang-undang +Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan +Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa setiap +orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan +terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang +diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap +lingkungan hidup. Adapun dalam Pasal 19 Undang- +undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, diatur +bahwa masyarakat (baik perseorangan maupun +berkelompok) dapat berperan dalam penyusunan +rencana umum energi nasional maupun daerah +serta berperan dalam pengembangan energi untuk +kepentingan umum. +Saat membicarakan keadilan ruang dan lingkungan +akan sangat bermanfaat jika masyarakat +berpartisipasi pada setiap lingkup kebijakan. +Pentingnya peran serta masyarakat diperlukan +sebagai aspek pemberian masukan kepada +pemerintah tentang yang dapat ditimbulkan oleh +rencana tindakan pemerintah dengan berbagai +konsekuensinya.14 Terkhusus dalam konteks +pengembangan energi, partisipasi publik bertujuan +13 Pasal 28 C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 +14 Said Dian Utomo “Partisipasi dalam pembuatan kebijakan”, +dalam Indra J Piliang, Dendi Ramdani dan Agung Pribadi, Otonomi +Daerah : Evaluasi dan Proyeksi, Jakarta: Penerbit Divisi Kajian +Demokrasi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bansa, 2003. +Hlm 267 +11 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat untuk memastikan juga pengembangan energi untuk kepentingan umum +tidak mengorbankan hak segelintir masyarakat. Dengan demikian pemerintah +diingatkan oleh masyarakat tentang adanya keinginan, masukan dan kritik +yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Informasi dan tawaran dari +masyarakat tentang masalah-masalah yang mungkin timbul melalui rangkaian +partisipasi akan berguna bagi kualitas pengambilan keputusan pemerintah, juga +meningkatkan kualitas kebijakan yang berbasiskan perlindungan lingkungan +hidup yang bersih dan sehat. +2. Kondisi Masyarakat Sebelum Kehadiran PLTU +Masyarakat Desa Kanci Kulon, Desa Waruduwur, serta Desa Citemu–desa-desa +yang bertetangga dengan keberadaan PLTU Cirebon 1–dapat diklasifikasikan +sebagai masyarakat pesisir. Sebagaimana menurut Dr. A. Syatori, M.Si., seorang +akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, masyarakat pesisir erat kaitannya +dengan masyarakat miskin dan marjinal. Hal tersebut dikarenakan masyarakat +pesisir kerap dijadikan sebagai sasaran eksploitasi, baik secara ekonomi +maupun politik. Bahkan, masyarakat pesisir kerap identik dengan pemukiman +kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, kerentanan mereka +terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, +dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa +yang datang.15 +Terdapat dua tipologi masyarakat yang lazimnya diistilahkan dengan orang +darat dan orang laut. Sebagaimana disampaikan oleh Syatori, pembagian +secara sosial-politik tersebut muncul sejak lama, yang mana disebabkan +oleh perbedaan profesi serta tempat mereka mencari nafkah.16 Orang darat +merupakan orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, petani, maupun +mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintahan. Sedangkan orang +laut ialah nelayan, yang dapat menghabiskan waktu berhari-hari di laut +untuk mencari ikan dan mendiami darat dalam waktu yang singkat. Syatori +membandingkan bahwa orang darat ialah orang yang berasal dari kaum +pendatang ataupun penduduk lokal yang sudah tidak melaut lagi. Sedangkan +orang laut ialah mereka yang merupakan penduduk asli. Dua tipologi tersebut +dapat dibandingkan melalui tabulasi sebagai berikut:17 +15 Pernyataan Syatori dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa +Barat”. +16 Pernyataan Syatori dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa +Barat”. +17 ibid. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 12 Orang Laut Orang Darat +Sebagian besar aktivitas sosial- Sebagian besar aktivitas sosial-ekonomi +ekonomi dilakukan di laut dilakukan di darat +Penduduk pribumi Kaum pendatang, penduduk pribumi +yang sudah tidak ‘melaut’ lagi +Pendidikan rendah, tidak religius Kaum terpelajar, religius +Acuh dan apatis terhadap Berperan dominan dalam pemerintahan +persoalan politik +Kedua perbedaan tersebut berdampak pada bagaimana keputusan-keputusan +yang diambil, termasuk keputusan politik. Orang darat menghabiskan +waktunya di darat, karena mereka tidak ada kepentingan dengan aktivitas +melaut. Berbanding terbalik dengan orang laut, yang mana laut menjadi +tempat menghabiskan waktu sehari-harinya. Hal tersebut berdampak pada +apatisme orang laut terhadap urusan-urusan di darat, termasuk urusan politik +maupun pemerintahan. Selain apatisme, timbul pula kecemburuan sosial di +antara orang laut dan orang darat. Salah satunya ialah dalam hal pengambilan +keputusan politik, yang mana diambil oleh orang darat, namun berdampak +pula pada kehidupan orang laut. Dengan demikian, orang laut berpikiran +bahwa mereka kerap menjadi pihak yang dikesampingkan, baik itu dari segi +pengambilan keputusan maupun dari segi lainnya. +Pada umumnya, masyarakat sekitar PLTU Cirebon 1 memiliki profesi yang +beragam. Sekalipun diklasifikasikan sebagai masyarakat pesisir, namun profesi +mereka tidak hanya sebagai nelayan. Masyarakat di Desa Kanci Kulon misalnya, +mayoritas dari mereka berprofesi sebagai petani dan buruh serabutan. +Di samping profesi tersebut, masyarakat sekitar kemudian memanfaatkan +hadirnya tanah timbul untuk dijadikan sebagai lahan tambak. Dengan demikian, +masyarakat Kanci Kulon menghabiskan sebagian besar waktunya di daratan. +Berbanding terbalik, masyarakat Desa Waruduwur mayoritas berprofesi sebagai +nelayan tangkap. Dapat dibilang, hampir seluruh aktivitas dan konsentrasi +kehidupan mereka berkaitan dengan kawasan perairan. Setiap hari, desa ini +selalu ramai pada pos-pos tertentu dengan aktivitas nelayan; ada pembuat +perahu, perkumpulan nelayan yang sedang bersantai, dan pula perkumpulan +ibu-ibu yang sedang bekerja mengupas rajungan. Selain mencari rajungan, +warga Waruduwur juga terkenal sebagai nelayan kerang ijo.18 Di samping +itu, masyarakat Desa Waruduwur dan Desa Citemu pun berprofesi sebagai +pembuat perahu. +18 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 4. +13 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 3. Kondisi Masyarakat Kehadiran PLTU Cirebon 1 sudah memberikan +Ketika Hadirnya dampak buruk bagi masyarakat sekitar sejak masa +PLTU konstruksinya. Dari segi konstruksi, pembangunan +PLTU diawali dengan pengurugan tanah19 +a. Dampak dari segi +dan pembangunan jetty. Kedua proses awal +mata pencaharian +tersebut pun sudah berdampak pada hilangnya +lahan pertanian dan pertambakan yang mana +berhubungan erat dengan ketersediaan lahan. +Dampak tersebut begitu terasa salah satunya oleh +petambak kerang ijo. +Sebagaimana catatan SALAM Institute, kerang +ijo bagi masyarakat Cirebon pesisir bukanlah +sembarang mata pencaharian. Berdasarkan +penuturan salah satu warga, dari kerang ijo +saja, ia dapat mendapatkan penghasilan sekitar +Rp.60.000.000 per tahunnya. Namun, kejayaan +kerang ijo berakhir ketika warga Waruduwur +mendapatkan himbauan dari pihak PLTU +untuk mencabut keramba-keramba20 kerang ijo +mereka agar tidak mengganggu jalannya proses +konstruksi. Akibatnya, warga mendapatkan +dampak langsung dalam hal terganggu hingga +hilangnya mata pencaharian budidaya kerang ijo. +Dengan digusurnya kerambah kerang ijo milik +warga tersebut, warga hanya diberikan ganti +rugi sebesar Rp.3.000.000 per kerambahnya. +Penggantian tersebut kiranya dirasa sangat tidak +sebanding dengan apa yang telah mereka peroleh +sebelumnya. +Selain kerang ijo, para petani garam juga +memperoleh dampak yang buruk. Salah satu +warga petambak garam mengatakan, ia dapat +menghasilkan Rp.19.000.000 dalam satu +musimnya. Namun, dengan hadirnya PLTU, tambak +garam miliknya terganggu, khususnya dalam hal +debu batubara yang berkeliaran. Garam miliknya +berubah menjadi berwarna hitam, sehingga tidak +19 Pengurugan tanah adalah langkah yang harus dilakukan +sebelum mendirikan bangunan pada tanah dengan elevasi rendah, +agar elevasi dapat memenuhi rencana. +20 Keramba adalah keranjang atau kotak dari bilah bambu untuk +membudidayakan ikan. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 14 layak lagi untuk dikonsumsi.21 Alih-alih memperoleh ganti rugi yang setimpal, ia +hanya diberikan sebesar lima ratus ribu rupiah atas kerugian yang dialaminya +tersebut. Selain itu, lahan yang digunakan oleh para petambak garam pun sudah +beralih fungsi menjadi PLTU, sehingga salah satu sumber mata pencaharian +masyarakat Cirebon pesisir menjadi terdampak. +Dari segi kepemilikan lahan, warga harus menghadapi pembebasan lahan +yang merugikan. Proses sosialisasi atas pembebasan lahan warga untuk +pembangunan PLTU sudah dimulai sejak tahun 2006. Berdasarkan penuturan +warga, ia diberi kabar bahwa tanahnya akan dibeli dan dijadikan proyek +pemerintah. Hal tersebut kemudian disambut dengan kehadiran calo yang +membeli tanah-tanah warga terdampak tersebut. Warga diiming-imingi bahwa +mereka tidak akan mendapat apa-apa jika tidak menjual tanahnya kepada +calo. Terlebih, mereka mengalami pemaksaan secara verbal hingga pemaksaan +secara fisik berupa pemutusan akses air kepada lahan mereka secara tidak +bertanggung jawab. Dalam kondisi tanpa pilihan tersebut, warga pemilik lahan +kemudian terpaksa merelakan tanahnya. +Para nelayan pun merasakan dampak buruk dengan hadirnya PLTU. Hasil +tangkapan mereka, baik ikan maupun rajungan, semakin menjauh dari daratan. +Hal tersebut membuat para nelayan harus melaut jauh ke tengah, yang mana +berdampak pada ongkos yang semakin besar maupun waktu tempuh yang +semakin lama. Menjauhnya hasil tangkapan tersebut setidaknya disebabkan +oleh tumpahan limbah cair maupun batubara ke dasar laut yang kemudian +merusak ekosistem di dalamnya. +Adapun dalam fase operasinya, hasil limbah PLTU membuat hilangnya beberapa +jenis hasil tangkapan, seperti ukon,22 bukur (kerang dara), mbet, kerang ijo, +ingser, laksa, mbot, giyobong, gayaman, dan keong. Perubahan kualitas hasil +tangkapan pun terjadi, misalnya perubahan warna daging ijoan segar yang +seharusnya berwarna kuning oranye berubah menjadi merah muda.23 Selain +itu, konstruksi PLTU yang membentang hingga ke tengah laut bagian timur +membuat nelayan harus menambah stok solar mereka untuk berlayar hingga +ke laut bagian timur, karena mereka harus memutari jembatan yang dibuat +oleh PLTU yang membentang hingga tengah lautan. +b. Dampak dari Segi Kehidupan Serta Struktur Sosial +Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat lokal sekitar PLTU +1 Cirebon terkonsentrasi di dua desa, yakni di Desa Kanci Kulon dan Desa +Waruduwur. Secara tipologi masyarakat, terdapat dua kelompok masyarakat, +21 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 14. +22 Ukon atau siput biji nangka adalah sejenis moluska dwicangkerang yang banyak terdapat di lum- +pur pinggir laut. +23 Pernyataan Syatori dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa +Barat”. +15 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat yakni orang darat dan orang laut. Dua kategori tersebut dicirikan oleh di +manakah mereka menghabiskan waktu sehari-harinya, terkhusus dalam hal +mencari nafkah. Adapun di antara keduanya timbul gesekan horizontal, +khususnya dalam hal pengambilan keputusan politik yang mayoritas memang +diambil oleh orang darat. +Dengan hadirnya PLTU di sekitar mereka, konflik horizontal di antara orang +darat dengan orang laut semakin meruncing. Peran dalam pemerintahan yang +mayoritas diambil alih oleh orang darat memberikan konteks perselisihan baru +dengan adanya PLTU. Dalam hal pendistribusian informasi yang berkaitan +dengan PLTU misalnya, orang laut yang sehari-harinya memang menghabiskan +waktunya untuk melaut kerap melewati berbagai informasi yang ada. Padahal, +informasi-informasi tersebut mempengaruhi kehidupan mereka ke depannya. +Seperti dalam hal pengambilan keputusan oleh pemerintahan setempat +kaitannya dengan PLTU, orang laut kerap merasa dikesampingkan. Semakin +runcingnya konflik horizontal tersebut membuat kehidupan masyarakat pesisir +semakin tersegregasi, yakni rasa “guyub” antara orang darat dan orang laut +semakin renggang. +Selain itu, dampak yang ditimbulkan ialah berupa kotornya laut dan pesisir. +Pembuangan besi bekas konstruksi ke dalam secara begitu saja membuat +rusaknya ekosistem laut, khususnya di sekitar dermaga. Selain mempengaruhi +mata pencaharian masyarakat pesisir, hal tersebut menimbulkan kerusakan +ekologis hingga berdampak pada kesehatan warga. Di tahun pertama produksi, +suara mesin PLTU Cirebon 1 menimbulkan getaran, sehingga menimbulkan +kepanikan pada warga sekitar. Terlebih, pada tahun 2014, pipa boiler sempat +meledak hingga menimbulkan ketakutan pada warga. Ledakan tersebut juga +membuat dinding rumah warga menjadi retak.24 +4. Kondisi Masyarakat dengan Adanya Wacana Pensiun Dini PLTU +Kabar mengenai pensiun dini PLTU Cirebon 1 masih belum diterima secara +sama oleh masyarakat sekitar. Sebagian ada yang sudah mengetahui dan +memahaminya, namun sebagian lainnya ada yang tidak memahami bahkan +tidak mengetahuinya. Sebagaimana penuturan petani dari Desa Kanci Kulon, +menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui apa itu pensiun dini +PLTU dan wacana yang sedang berkembang. Hasil temuan tim riset SALAM +Institute menemukan bahwa masyarakat sama sekali tidak memahami wacana +pemensiunan dini PLTU Cirebon I serta dampak-dampak apa saja yang akan +timbul. Ia baru memahaminya setelah dijelaskan lebih lanjut. +Berbeda dengan sebelumnya, seorang nelayan dari Desa Waruduwur telah +mengetahui wacana pensiun dini PLTU. Ia mengetahuinya dari pertemuan +sosialisasi pensiun dini PLTU pada Februari 2024 lalu. Undangan tersebut ia +24 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 12. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 16 peroleh secara lisan melalui pihak pemerintahan desa setempat. Ia beserta +beberapa warga desa lainnya kemudian menghadiri pertemuan tersebut +di suatu balai pertemuan. Dalam pertemuan, ia mengakui bahwa dirinya +tidak memahami apa yang dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan sosialisasi +dilakukan oleh pembicara asing. Sekalipun dilengkapi dengan penerjemah +Bahasa Indonesia, warga tidak mengerti apa yang disosialisasikan. Selama +berlangsungnya proses, warga sebetulnya dimintai pendapat. Akan tetapi +dikarenakan warga tidak memahami apa yang disampaikan, maka semua +warga memilih untuk diam.25 +Jika ditelaah lebih lanjut, fenomena tersebut tidaklah memenuhi apa yang +dimaksud sebagai meaningful participation atau partisipasi bermakna. Menurut +Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, partisipasi +bermakna setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak +untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk +dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk +mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to +be explained). Dasar tersebut kemudian berkaitan erat dengan hak masyarakat +untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam +perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam +Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan +Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hak tersebut terperinci dalam hal pengawasan +sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau +penyampaian informasi dan/atau laporan. +Sebelum berbicara mengenai partisipasi bermakna, warga lokal harus dipastikan +25 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute hlm. 22. +17 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat dapat memahami hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi. Tidak pahamnya +warga lokal terhadap sosialisasi pemensiunan dini menunjukkan bagaimana +pihak PLTU tidak memastikan apa yang mereka sampaikan itu diterima +dengan baik atau tidak. Hal tersebut masih jauh dari serangkaian prasyarat +partisipasi bermakna. Kondisi warga lokal yang memilih untuk diam bukan +berarti menyetujui segala hal yang disosialisasikan. Jika demikian, semestinya +pihak PLTU harus dapat memastikan bahwa warga lokal memang betul-betul +memahami informasi yang disampaikan, yakni agar pelaksanaan partisipasi +bermakna dapat berjalan secara maksimal. +Dalam kerangka hak asasi manusia, negara selaku pemangku kewajiban (duty +bearer) wajib memastikan pemenuhan, penghormatan, serta perlindungan +hak asasi manusia warga negaranya. Ketidaktahuan hingga ketidakmengertian +masyarakat atas pemensiunan dini PLTU menjadi tanggung jawab negara. +Dengan demikian, pemerataan informasi atas pemensiunan PLTU harus +dilakukan. Tidak hanya oleh pihak PLTU itu sendiri, negara wajib memastikan +bahwa masyarakat terdampak dapat memahami secara komprehensif hal-hal +apa saja yang akan mereka hadapi. +Khususnya dikarenakan pemensiunan dini PLTU Cirebon I merupakan bagian +dari Just Energy Transition Partnership (JETP)26, pemensiunan dini PLTU Cirebon +I harus sejalan dengan kerangka transisi berkeadilan sebagaimana tercantum +dalam dokumen “Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023”. Dalam +salah satu pilarnya, terdapat standar transisi berkeadilan yang menekankan +26 Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana diputuskan +melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi No 144 Tahun 2023 ten- +tang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. Lihat: https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posi- +si-sekretariat-jetp-dalam-tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 18 pada tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), termasuk masyarakat +lokal dan masyarakat adat.27 Lebih lanjut, kerangka transisi berkeadilan dalam +dokumen JETP juga mensyaratkan pemenuhan hak asasi manusia yang salah +satunya mencakup hak atas informasi dan partisipasi sebagaimana dijelaskan +pada bagian sebelumnya. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan lebih +lanjut bagaimana langkah konkrit agar masyarakat lokal tidak menjadi pihak +yang tertinggalkan. Hal ini juga terefleksikan pada proses pemensiunan PLTU +Cirebon I, di mana tidak semua masyarakat mengetahui dan memahami +wacana tersebut. +Lebih lanjut, meskipun mengklaim bahwa proses asesmen dan pemensiunan +PLTU yang masuk dalam skema ETM akan dilakukan secara partisipatif dan +mengedepankan keterlibatan stakeholders untuk menjamin transisi dilakukan +dengan adil, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat +memperoleh informasi, memahami, dan terlibat dalam proses diskusi. +Dokumen hasil asesmen juga hanya tersedia secara daring di situs informasi +ETM di mana versi bahasa Indonesia dari dokumen juga tidak tersedia.28 +Selain itu, Asesmen Strategic Environment and Social Assessment (SESA) yang +dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada 2023 selaku pendana +pemensiunan dini PLTU Cirebon I juga belum melakukan analisis bagaimana +dampak lingkungan dan sosial eksisting dari operasi PLTU berkontribusi +terhadap ketimpangan dan proses transisi energi. Padahal, transisi energi +berkeadilan bukanlah lembaran baru yang dimulai tanpa masalah. Hasil +asesmen juga tidak mengindikasikan keperluan untuk melakukan pemulihan +hak setelah proses decommissioning dan pengembangan energi terbarukan. +Selaras dengan hal tersebut, negara pun belum mengadopsi kebijakan transisi +energi dalam suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Sekalipun +presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang +Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga +Listrik, keberadaannya belum begitu kuat jika dilihat dari segi bentuk produk +hukumnya. Sebab, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 merupakan +produk hukum teknis yang tidak mengandung materi muatan transisi energi +secara lengkap. Juga, tidak dimuat mengenai aspek keadilan dalam transisi +energi serta hak-hak masyarakat lokal hingga konsekuensi hukum yang dapat +timbul tidak diatur di dalamnya. Hingga saat ini, belum juga terdapat pengaturan +terkait dengan pemulihan dampak lingkungan dan sosial pasca penutupan +PLTU, yang sebenarnya merupakan prasyarat penting untuk masyarakat dapat +memperoleh manfaat dari transisi energi. +Terlebih, jika merujuk pada asas legalitas dalam hukum administrasi negara +(wetmatigheid van bestuur), semua perbuatan dalam pemerintahan itu harus +27 Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif 2023, hlm. 132. +28 ADB, “Energy Transition Mechanism”, diakses melalui https://www.adb.org/what-we-do/ener- +gy-transition-mechanism-etm +19 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang- +undangan.29 Dengan tidak diaturnya kebijakan transisi energi yang mengacu +pada prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan, berkonsekuensi +pada keabsahan tindak pemerintah. Negara, dalam hal ini pemerintah, belum +dapat melaksanakan kebijakan transisi energi yang adil jika belum diatur dalam +suatu peraturan perundang-undangan. +Berdasarkan hal tersebut, negara wajib melegalisasi pelaksanaan transisi +energi ke dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam tingkatan +undang-undang. Selain untuk menjadi landasan keabsahan tindak pemerintah, +undang-undang tersebut wajib memuat pengaturan yang menjamin hak-hak +masyarakat lokal dan masyarakat terdampak. Pun secara hirarkis, undang- +undang memiliki tingkatan yang lebih kuat dan pembentukannya yang lebih +partisipatif jika dibandingkan dengan peraturan presiden. Dengan diadopsinya +hak-hak masyarakat lokal dan terdampak dalam kerangka transisi energi dalam +suatu undang-undang, menjadikan pelaksanaan transisi energi yang berkeadilan +dapat memperoleh ukuran yang jelas, termasuk pengawasan pelaksanaannya +hingga konsekuensi hukumnya. Jika undang-undang dirasa tidak realistis, +negara wajib menjamin bahwa perlindungan terhadap masyarakat terdampak +harus dimuat dalam produk kebijakan apapun itu. +Selain itu, dalam dokumen “Masukan dari Audit Kepatuhan Lingkungan dan +Sosial” milik IBIS Asia,30 terdapat suatu kajian dampak lingkungan dan sosial +(Environmental and Social Impact Assessment - ESIA) untuk PLTU Cirebon 1 +yang dikeluarkan pada tahun 2010. Keberadaan kajian tersebut tentunya tidak +relevan jika hendak diterapkan pada pemensiunan PLTU. Maka, perlu dilakukan +kajian dampak lingkungan dan sosial yang lebih mutakhir agar relevan dengan +kondisi saat ini. +Akan tetapi, di samping serangkaian hal yang telah disampaikan di atas, +wacana pemensiunan dini PLTU Cirebon 1 memperoleh respon yang baik dari +masyarakat sekitar. Nelayan dari Desa Waruduwur misalnya, menaruh harap +bahwa dengan berhenti beroperasinya PLTU dapat mengembalikan bibir +pantai menjadi bersih kembali. Harapan tersebut membuatnya mengingat +kembali masa-masa lalu saat mencari ukon di lahan terdampak PLTU.31 Selain +itu, pengocek rajungan pun menanggapi pensiun dini PLTU Cirebon 1 dengan +baik. Sekalipun ia merasa bahwa hadirnya PLTU tidak dapat dinikmati oleh +masyarakat kecil dengan pendidikan rendah, pemensiunan PLTU diharapkan +dapat menghilangkan limbah yang ditimbulkan. Sehingga, hasil tangkapan +suaminya di laut dapat banyak kembali seperti semula.32 +29 Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi Negara, UNI- +SIA, Vol. XI No. IV, (1991), hlm. 57. +30 Dokumen ini kami dapatkan saat kami bertemu dengan salah seorang warga lokal di Desa +Waruduwur, pada April 2024. +31 ibid. +32 ibid hlm. 45. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 20 C. Dampak pemensiunan +dini terhadap tenaga kerja +di PLTU Cirebon I +21 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 1. Hak Normatif Pekerja +Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mencapai kesejahteraan +dalam hidupnya sesuai dengan pasal 28H ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 +(Selanjutnya disebut UUD) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera +lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup +yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dan +disebutkan dalam Pasal 28 huruf D UUD bahwa, “setiap orang berhak untuk +bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam +hubungan kerja”. +Dengan demikian Negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan +rakyatnya. Selain mewujudkan kesejahteraan bagi setiap rakyatnya, Negara +harus dapat menjamin keamanan dan ketertiban guna menciptakan rasa +aman bagi setiap rakyatnya. Termasuk dalam perlindungan hak-hak pekerja +yang terkena pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disebut PHK), +maka diperlukan hukum guna melindungi hak-hak tersebut. Untuk melindungi +hak para pekerjanya, pemerintah sebagai perumus dalam melaksanakan +hubungan industrial harus memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para +tenaga kerja, yang ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang +Ketenagakerjaan sebagai aturan pokok dalam bidang ketenagakerjaan. +Perlindungan hukum dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk materi +(kesejahteraan pekerja), oleh karena hal tersebut merupakan hal yang sangat +penting agar pekerja dapat memenuhi penghidupan dirinya dan keluarga. +Perlindungan hukum hak-hak normatif pekerja menjadi sangat penting dan +menarik dibicarakan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (omnibus +law) karena bertautan dengan hak-hak normatif pekerja, dimana hukum +ketenagakerjaan merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan +antara pekerja dengan majikan atau perusahaan. +Hak-hak normatif pekerja merupakan hak dasar pekerja dalam hubungan +kerja yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang +berlaku. Hak-hak pekerja yang tertuang di dalam perjanjian kerja harus sesuai +dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang +Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003), Undang- +undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah +Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi +Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja/ UU 2/2022), Peraturan +Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, +Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja +(PP 35/2021), Undang-undang No Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan +Kerja (UU 1/1970), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan +(UU 36/2009), Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang +Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, +Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 22 Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan +Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 82/2019), Peraturan Menteri +Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan di +Lingkungan Kerja (Permenaker 5/2018). +Ada beberapa hak normatif yang bisa didapatkan pekerja sebagaimana telah +diatur pada Peraturan Perundang-Undangan bidang Ketenagakerjaan diatas +misalnya hak yang bersifat finansial: hak memperoleh upah minimum, hak +pesangon jika di PHK, tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari tua, fasilitas +perumahan/kendaraan. hak yang bersifat politis: hak membentuk serikat +pekerja, hak menjadi atau tidak menjadi anggota serikat pekerja, hak mogok, +hak tidak didiskriminasi dan hak lainnya. Hak sosial seperti hak cuti, libur resmi, +libur melahirkan bagi pekerja perempuan, Hak yang bersifat medis misalnya +hak atas kesehatan, hak keselamatan, hak istirahat, hak menyusui anak bagi +perempuan, hak atas jaminan pemeliharaan kerja. Kemudian, hak normatif +pekerja secara non finansial (hak politik, hak sosial, hak medis) dapat dilihat +seperti hak pekerja dalam menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya, +menjalankan tugas negara, ikut program Jamsostek atau BPJS, menjalankan +tugas serikat, dan menjalankan tugas pendidikan/pelatihan dari perusahaan, +dsb. Mengingat transisi energi juga berdampak pada status pekerjaan dan +kesempatan bekerja setelah berlangsungnya transisi, pemenuhan hak-hak +pekerja terdampak transisi serta pemenuhan hak-hak pekerja atas pekerjaan +yang layak menjadi salah satu prasyarat dari terwujudnya keadilan dalam +transisi energi. +2. Kondisi Pekerja PLTU +a. Rekrutmen Pekerja pada proses pendirian PLTU Cirebon I +Pada tahap awal pembangunan PLTU Cirebon I membutuhkan banyak tenaga +kerja. Pembangunan konstruksi PLTU Cirebon I ini oleh PT CEP dilakukan +pelelangan kepada Perusahaan-perusahaan tertentu. Ternyata PT CEP +menggunakan Perusahaan subcontractor untuk pengerjaan Pembangunan +tersebut. Tenaga kerja banyak didatangkan baik dari luar maupun lokal. +Menurut penuturan warga, pekerja lokal yang yang bekerja pada fase +konstruksi sebanyak 100 orang. Sumber pekerja lokal berasal dari beberapa +desa yaitu Bandengan, Citemu, Mundu, Waruduwur dan Kanci. Tetapi yang +paling dominan adalah warga Kanci Kulon. Umumnya warga yang mendaftar +untuk bekerja pada proses pembangunan ini melewati beberapa proses. +Informasi awal tentang adanya kebutuhan tenaga kerja diedarkan oleh aparat +desa, kemudian oleh orang-orang dari pekerja PT. KOIN (nama perusahaan +subcontractor) yang dipercaya untuk menyalurkan tenaga kerja ke PLTU +Cirebon I, atau warga biasanya menyebutnya “calo”. Pada kondisi saat itu, +prosesnya masih sangat mudah dengan memberi sedikit imbalan atau bahkan +23 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat tidak memberi imbalan sama sekali untuk bekerja melalui PT KOIN ini. 33 +b. Sistem Perekrutan Pekerja dan Jenis Pekerjaan di PLTU Cirebon I +Pada tahun 2012 ketika tahap awal produksi, PLTU Cirebon I tidak memerlukan +banyak tenaga kerja seperti tahapan konstruksi. Dalam tahap ini pekerja yang +dibutuhkan hanya sekitar 250 orang. Dalam fase ini, pekerja produksi banyak +didatangkan dari luar daerah. Salah satu yang paling banyak adalah eks pekerja +PLTU Paiton. Warga lokal hanya dijadikan pekerja di posisi bawah dan pekerja +kasar, seperti helper batubara, cleaning service, dan satpam. +Baru kemudian di tahun 2014, terjadi mutasi pekerja yang dilakukan secara +bertahap. Dari keadaan tersebut, tenaga kerja lokal pada PLTU Cirebon I +mendapat kesempatan untuk naik posisi menjadi pekerja tetap, meskipun +hanya ditempatkan pada bagian pekerja kasar, seperti operator batubara. +Barulah di tahun 2018, tenaga kerja lokal mulai banyak terlihat masuk +dan bekerja di PLTU I. Meski begitu, tenaga kerja lokal tetap melalui proses +rekrutmen dengan melibatkan subcontractor. Dari berbagai macam sumber +informasi yang diakses warga, mulai dari kerabat yang sudah terlebih dahulu +bekerja, aparat desa, karang taruna atau perantara lainnya.34 +Terdapat dua cara untuk bisa menjadi pekerja di PLTU Cirebon I. Pertama, +melalui perusahaan subcontractor dan kedua, melalui perekrutan pekerja tetap +yang rentan disusupi kepentingan orang dalam. Keduanya memiliki resiko, jenis +dan status pekerjaan yang berbeda. Pekerja tetap atau dalam istilah hukum +ketenagakerjaan dikenal dengan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak +tertentu (untuk selanjutnya disebut PKWTT) mereka memiliki hak sebagaimana +pekerja pada umumnya, tidak mudah diputus hubungan, dijamin jaminan +sosialnya, dan dilindungi oleh perusahaan induk secara langsung sehingga +memiliki posisi yang lebih aman. Sedangkan Pekerja outsourcing atau bahasa +lainnya adalah pekerja kontrak atau dalam istilah hukum ketenagakerjaan +dikenal sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang +mana mereka memiliki kerentanan tersendiri, karena jenis pekerja ini direkrut +oleh perusahaan lain penyalur tenaga kerja (pihak ketiga), sehingga hubungan +hukumnya tidak langsung dengan perusahaan utama, sehingga hak-hak yang +dimiliki pekerja outsourcing tidak sama dengan pekerja tetap, dimulai dari tidak +mendapatkan jaminan, jenjang karir yang tidak pasti, dan kesempatan dalam +peningkatan kapasitas. Jenis pekerja ini akan diperbarui kontraknya setiap satu +tahun sekali, artinya ada pemutihan kontrak pekerja yang menyebabkan tidak +samanya pemenuhan hak pekerjanya. +Pekerja yang berkontrak dengan perusahaan subcontractor statusnya adalah +tenaga kerja outsourcing di PLTU Cirebon I. Kebanyakan pekerja outsourcing +ini adalah warga lokal. Perusahaan subcontractor ini biasanya berbentuk PT, +33 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 26. +34 Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute, hlm. 27. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 24 CV, atau Yayasan. Adapun dalam peraturan Disnaker, perusahaan semacam ini +harus mengalami pergantian setiap 2 tahun sekali. Namun pada kenyataannya, +perusahaan ini menyiasati peraturan tersebut dengan hanya merubah nama +perusahaannya saja. Faktanya, per tahun 2024 ini, perusahaan tersebut +Bernama PT CAS yang dikelola oleh pengelola yang sama seperti tahun-tahun +sebelumnya. Fakta lainnya ditemukan bahwa pekerja banyak outsourcing yang +sudah bekerja lebih dari 5 tahun bahkan sampai 12 tahun, statusnya masih +pekerja outsourcing. +Perekrutan pekerja tetap dilakukan karena ada posisi pekerja yang kosong +karena ada mutasi pekerjaan atau berhenti, sehingga kesempatannya lebih +sedikit. Prosesnya manajer pada setiap divisi akan merekomendasikan +pembukaan lowongan kerja pada tim HRD bagian management officer. Meski +dinamakan “jalur orang dalam”, HRD akan tetap mengumumkan lowongan +melalui media sosial dan jobstreet. Kesempatan menjadi pekerja tetap terbuka +juga bagi pekerja kontrak yang ingin naik posisinya. Terdapat seleksi berupa tes +potensi akademik bagi pelamar yang baru saja lulus kuliah, untuk pelamar yang +merupakan pekerja kontrak ada tes pengetahuan tentang operasional mesin +yang digunakan. Kemudian terdapat seleksi wawancara umum dan wawancara +oleh divisi yang bersangkutan. Jalur ini biasanya dimanfaatkan oleh segelintir +orang dalam untuk merekomendasikan pelamar kepada management officer +supaya diterima oleh perusahaan.35 +Meski kesempatan pekerja tetap terbuka bagi pekerja kontrak, akan tetapi +kesempatan ini amat langka jika dibandingkan jumlah tenaga kerja yang bisa +disalurkan. Selain itu, seringkali dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk +kepentingan pribadi. Sehingga masyarakat sekitar agak kesulitan menembus +kesempatan menjadi pekerja tetap ini, terlebih terdapat rangkaian tes yang +ada. Padahal pekerja yang sebelumnya merupakan pekerja outsourcing +tidak memiliki kesempatan yang sama dalam hal informasi dan peningkatan +kapasitas. Dari adanya tes ini saja menunjukan ketimpangan yang nyata dalam +proses perekrutan pekerja di PLTU. +Divisi Kerja erat kaitannya dengan kondisi pekerja PLTU, khususnya jika terjadi +transisi pekerja. Saat ini pekerja di PLTU terdiri dari 11 divisi, dengan jumlah +pekerja sekitar 500 orang. Divisi-divisi tersebut terdiri dari divisi Management +Office, Chemical, Boiler, Elektrik, Mekanik, Batu Bara, Safety, Keamanan, Cleaning +Service, AC, dan Driver. Pada setiap divisi, terbagi menjadi pekerja outsourcing +dan pekerja tetap. Jumlah pekerja tetap dengan pekerja outsourcing cukup +berimbang di setiap divisinya. Di antara banyaknya pekerja tersebut, pekerja +di PLTU Cirebon I tidak diperbolehkan berserikat, karena alasan PLTU adalah +objek vital nasional.36 Hal ini mengakibatkan posisi tawar pekerja dalam proses +transisi menjadi lemah dan tidak terwakili dengan baik. +35 Ibid, hlm. 28. +36 Ibid, hlm. 28. +25 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Atas alasan Objek Vital Nasional, PLTU Cirebon I telah melanggar hak +fundamental pekerjanya, yaitu berserikat. Dalam pengaturan Objek Vital +Nasional sendiri tidak ada aturan pekerja di dalamnya tidak boleh berserikat, +hanya ada beberapa klausa larangan untuk melakukan demonstrasi di Objek +Vital Nasional. Hal tersebut menjadi kabur dan disalahartikan bahwa pekerja +PLTU dilarang berserikat. Tindakan tersebut juga dapat dikategorikan sebagai +pemberangusan serikat pekerja (Union Busting). +Padahal dalam dokumen yang dikeluarkan sekretariat JETP adanya standar +untuk mendorong kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan +dan buruh nasional, seraya dengan hal tersebut hak berserikat bagi buruh +adalah hak asasi manusia yang telah tertuang di dalam Undang-undang No 21 +Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta undang-undang Hak +Asasi Manusia No 39 Tahun 1999. Dari keadaan tersebut menjadikan pekerja +PLTU baik pekerja tetap atau pekerja outsourcing tidak memiliki daya tawar +(bargaining position) dalam hal penjaminan hak-hak ketika terjadi pemensiunan +PLTU. +3. Kondisi pekerja dalam Tim Riset SALAM Institute memperoleh +rencana pensiun dini informasi bahwa para pekerja PLTU Cirebon +PLTU 1 telah mengetahui informasi pensiun dini +melalui sosialisasi yang dilakukan oleh PT +CEP dengan ADB pada akhir 2023.37 Para +pekerja PLTU menyatakan, sosialisasi tersebut +hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan. +Kemudian, hasil sosialisasi tersebut tersebar +luas pada para pekerja lainnya secara mulut +ke mulut. Salah satu pekerja mengakui bahwa +pihak pemerintah maupun PLTU belum +memberitahukannya secara resmi. Dari rumor +tersebut, ia mengetahui bahwa PLTU Cirebon 1 +akan dipensiunkan pada tahun 2035.38 +Isu pensiun dini ini memengaruhi semua +pekerja, dengan dampak beragam tergantung +pada posisi pekerjaan yang ditempati. Pekerja +tetap yang masih berada di posisi bawah, +terutama operator merasa was-was karena +sangat rawan terdampak. Meski desas-desus +tentang isu pensiun dini sudah menyebar +akan tetapi tunjangan pensiun bagi pekerja +dan kejelasan peralihan fungsi dan lahan PLTU +Cirebon I belum nampak. +37 Ibid, hlm. 36. +38 Ibid, hlm. 36. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 26 Pekerja PLTU Cirebon I merespon dengan bervariasi, dari bingung hingga +santai saja karena merasa waktu pensiun dini masih lama. Meski begitu, +mereka berharap untuk mendapatkan arahan kerja selanjutnya jika PLTU +Cirebon I pensiun. Seperti diarahkan ke PLTU Cirebon 2 atau pelatihan untuk +teknologi baru, walaupun memang pihak pemerintah maupun perusahaan +belum mengakomodir hal-hal tersebut. Kendati demikian, masing-masing +pekerja memiliki rencana berbeda menanggapi ketidakjelasan ini, mulai dari +mudik pulang kampung hingga berwirausaha. Seperti salah satu pekerja yang +kami wawancara, ia berencana berwirausaha selepas PLTU Cirebon I pensiun.39 +4. Analisa Perlindungan Hak-hak Ketenagakerjaan bagi Pekerja PLTU +Cirebon 1 dalam Skema Pemensiunan Dini +Dalam konteks kebijakan transisi energi, Indonesia telah membentuk Satuan +Tugas Transisi Energi Nasional (Satgas TEN) dan Sekretariat JETP.40 Dalam salah +satu dokumen yang berjudul “Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif +2023”, diuraikan berbagai standar yang mendasari kerangka just transition +dalam skema JETP. Aspek ketenagakerjaan menjadi salah satu unsur keadilan +penting dalam transisi energi. Ajat Sudrajat, seorang ahli K3 dari Local Initiative +for OSH Network (LION)41 menekankan betapa pentingnya memastikan +pemenuhan hak-hak dasar pekerja. Ajat menegaskan, pemenuhan hak dasar +buruh merupakan hak asasi manusia serta tanggung jawab daripada negara. +Hal ini digaris bawahi juga pada Perjanjian Paris bahwa just transition harus +dengan mempertimbangkan keharusan transisi tenaga kerja yang adil dan +penciptaan pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang berkualitas sesuai +dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara nasional prioritas +pembangunan yang ditetapkan secara nasional. Selaras dengan itu, organisasi +perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) juga +mendefinisikan Transisi Berkeadilan sebagai “menghijaukan perekonomian +dengan cara seadil dan seinklusif mungkin bagi semua pihak yang bersangkutan, +yang menciptakan lapangan kerja yang layak dan tidak mengecualikan siapa +pun”.42 Dengan demikian, transisi berkeadilan tidak dapat dianggap adil jika +tidak memberikan jaminan perlindungan bagi pekerja terdampak. Karena itu, +memberikan perhatian terhadap pekerja PLTU, khususnya dalam peningkatan +39 Ibid, hlm. 37. +40 Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana diputuskan +melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi No 144 Tahun 2023 ten- +tang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. Lihat: https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posi- +si-sekretariat-jetp-dalam-tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional +41 Pernyataan Ajat Sudrajat dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa +Barat” +42 Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana diputuskan +melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi No 144 Tahun 2023 ten- +tang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. Lihat: https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posi- +si-sekretariat-jetp-dalam-tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional +27 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat kapasitas pekerja PLTU untuk menghadapi peralihan kerja akibat pemensiunan +dini PLTU Cirebon I seharusnya menjadi salah satu prioritas. +Viktor Pirmana seorang akademisi dan peneliti di Center of Economics and +Development Studies (CEDs) Universitas Padjadjaran, menyebut setidaknya +terdapat empat aspek kebutuhan dalam hal transisi energi yang berkeadilan, +yakni transisi energi yang adil, mitigasi dampak negatif, kesetaraan dan +inklusif, dan transformasi sistemik.43 Dengan adanya wacana transisi energi, +Viktor menguraikan bahwa terdapat beberapa peluang ekonomi baru. Peluang- +peluang tersebut yakni penciptaan lapangan kerja, mengurangi biaya energi, +diversifikasi perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta +stimulasi pertumbuhan ekonomi regional. Perihal penciptaan lapangan kerja, +Viktor mencontohkan fenomena yang terjadi di Desa Batu Menyan, Kabupaten +Pesawaran, Provinsi Lampung. Di sana, transisi energi berhasil menghasilkan +lapangan kerja, yang mana membantu meningkatkan kesempatan kerja lokal +dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. +Akan tetapi, mengutip dari studi CELIOS dan Yayasan Indonesia Cerah pada +202444, Viktor memaparkan bahwa skema pensiun dini PLTU dapat juga +meningkatkan angka pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, serta +menurunkan pendapatan di sektor informal. Mengambil sampel di tiga PLTU, +yakni PLTU Cirebon 1, PLTU Palabuhanratu, dan PLTU Suralaya, diuraikan +bahwa terdapat dua skenario yang dapat terjadi dalam hal pensiun dini. +Pertama, hanya pensiun dini, (tanpa disertai pembangunan pembangkit listrik +dengan energi terbarukan). Diuraikan bahwa dampak terhadap produk domestik +bruto (PDB) ialah berupa turunnya pendapatan sebesar Rp 3,96 triliun. Hal +tersebut menunjukkan adanya dampak negatif terhadap PDB yang bisa berarti +pengurangan dalam output ekonomi nasional. Dalam hal ketenagakerjaan, +terjadi penurunan sebanyak 14.022 orang. Penurunan tenaga kerja berbanding +lurus dengan bertambahnya penduduk miskin, yang mana dapat meningkat +sejumlah 3.373 orang. Sejalan dengan itu, laba pelaku usaha pun mengalami +penurunan, yakni sebesar Rp 4,14 triliun. Oleh karena itu, perlu upaya untuk +mencegah dampak negatif terhadap pekerja yang nantinya juga berpengaruh +terhadap ekonomi. +Kedua, pensiun dini PLTU dan pembangunan energi terbarukan. Dengan +dibangunnya energi terbarukan, pensiun dini PLTU justru memberikan dampak +positif. Dari segi PDB, dapat meningkatkan Rp 82,6 triliun. Peningkatan tersebut +dapat berasal dari investasi dan pengembangan dalam energi terbarukan. +Adapun dari segi ketenagakerjaan, berpotensi memperoleh penyerapan tenaga +43 Pernyataan Viktor Pirmana dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di +Jawa Barat” +44 Studi berjudul “ antisipasi dampak ekonomi pensiun dini PLTU Batubara studi kasus PLTU +Cirebon I, PLTU Pelabuhan ratu dan PLTU Suralaya”, CELIOS dan Yayasan Indonesia Cerah, Januari +2024 +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 28 kerja sebanyak 639.269 orang. Sejalan dengan itu, terbangunnya pembangkit +listrik dengan energi terbarukan dapat mengurangi penduduk miskin sebanyak +153.755 orang. Dampak positif pun terjadi pada meningkatnya laba pelaku +usaha, memberikan peningkatan sebesar Rp 44 triliun.45 +Berangkat dari poin tersebut, pemensiunan dini PLTU dalam rangka transisi +energi berdampak pula pada kesejahteraan pekerja dan karena itu perlu +perencanaan dan implementasi yang baik. Merefleksikan pada pemenuhan +hak pekerja PLTU Cirebon I, temuan lapangan di PLTU Cirebon I menemukan +beberapa bentuk pelanggaran hak-hak pekerja seperti perpanjangan kontrak +yang terus-menerus, minimnya jaminan bagi pekerja outsource, serta +pemberangusan serikat pekerja. Kondisi ini sedikit banyak juga difasilitasi oleh +kebijakan sektor ketenagakerjaan yang belum dapat menjamin hak-hak pekerja. +5. Kebijakan yang dibutuhkan untuk Menjamin Hak-hak Pekerja dalam +Proses Transisi Energi +Naik turunnya keadaan perusahaan tergantung pada keadaan ekonomi +dan keadaaan politik di Negara tempat perusahaan tersebut menjalankan +usahanya. Dalam hal ini PLTU didorong untuk tutup atau pensiun dini dari +masa usianya yang menyebabkan ancaman kepada pekerja yang bekerja pada +PLTU tersebut yang didorong pensiun dini. Dengan adanya transisi ke energi +bersih, akan terjadi fenomena stranded skill atau keahlian lama yang tidak lagi +relevan, sehingga mengakibatkan peralihan pekerja yang terpaksa hengkang +dari sektor tersebut. Hal tersebut tentu sebuah konsekuensi yang tidak bisa +dihindarkan imbas dari komitmen pemerintah menurunkan emisi karbon dan +meningkatkan energi bersih. Lantas, bagaimana perlindungan hak para pekerja +yang terancam terkena dampak secara langsung dengan alasan Perusahaan +PLTU yang didorong pensiun dini oleh pemerintah? +Saat ini, dampak ketenagakerjaan dari penutupan PLTU sangat bergantung +dengan upaya mitigasi, kesiapan regulasi dan komitmen percepatan pembangkit +energi terbarukan yang dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri. Karena ada 2 +kemungkinan yang mungkin dialami oleh pekerja PLTU yang terdampak pensiun +dini. Pertama, pekerja dipekerjakan kembali di tempat lain oleh Perusahaan +PLTU atau kedua, pekerja kehilangan pekerjaannya dengan diputus hubungan +kerjanya karena tidak bisa dipekerjakan kembali di tempat lain. Untuk pilihan +pertama sangat memungkinkan diterapkan kepada pekerja tetap/PKWTT yang +setidaknya mempunyai pengalaman bekerja atau pada tingkat direksi, manajer, +operator, dan lainnya yang hubungan kerjanya langsung dengan PLTU Cirebon +1. Sedangkan untuk pilihan kedua ancaman di PHK lebih mungkin terjadi +pada pekerja outsourcing seperti pekerja di bagian helper, satpam, cleaning +service, driver, dsb. Di mana hubungan kerjanya melalui perusahaan penyedia/ +45 Pernyataan Viktor Pirmana dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di +Jawa Barat” +29 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat penyalur tenaga kerja, dalam praktiknya perjanjian kerja outsourcing cenderung +digunakan PKWT/kontrak, sehingga mudah bagi perusahaan untuk melakukan +PHK jika perusahaan tidak membutuhkan lagi. +Kondisi nyata baik pekerja tetap atau pekerja outsourcing di PLTU memiliki +keahlian yang terbatas pada pekerjaan yang selama ini mereka kerjakan. +Maksudnya, mereka tidak memiliki akses untuk mengembangkan keahlian +jika harus bertransisi ke energi terbarukan. Meski hal tersebut seolah sangat +teknis, akan tetapi tenaga kerja tetap harus benar-benar dipersiapkan dengan +sematang mungkin. Karena peralihan perangkat kerja, bagian kerja, dan hal +yang dikerjakan membutuhkan pelatihan keahlian lagi agar tidak kesulitan +dalam mengerjakan pekerjaan barunya. +Mengingat pemensiunan PLTU Cirebon I yang tidak seketika kemudian +direncanakan pada tahun 2035, masih ada waktu bagi perusahaan, dalam hal +ini PT CEP dan Pemerintah untuk melakukan persiapan baik dari segi regulasi +maupun upaya mitigasi lainnya. Adapun hal lain yang mungkin dilakukan oleh +pemangku kepentingan antara lain: +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 30 01. Melakukan dokumentasi, pemetaan dan sinkronisasi data terkait +jumlah pekerja terdampak termasuk pekerja PKWT/outsourcing dan +menghubungkannya dengan kebutuhan serta ketersediaan keahlian +maupun lapangan pekerjaan hijau di Indonesia dalam rencana transisi +pekerja PLTU Cirebon I; +02. Memperluas jenis pekerjaan hijau yang berkualifikasi dan memenuhi +standar kompetensi nasional; +03. Pelaksanaan pelaksanaan program pelatihan dan sertifikasi keahlian hijau +secara masif, terstruktur, dan terintegrasi baik dengan industri maupun +institusi pendidikan, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan; +04. Membangun pasar tenaga kerja yang aktif dan aksesibel bagi pekerjaan +hijau; +05. Membentuk program atau inisiatif back to work bagi pekerja terdampak +transisi energi yang mencakup pelatihan pengenalan dan pengembangan +keahlian untuk energi terbarukan dan teknologi rendah emisi yang +disubsidi, pusat pelayanan pekerja terdampak transisi untuk konseling +dan akses informasi, serta konektivitas ke pasar tenaga kerja. +Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak negatif pada pekerja terdampak +transisi serta memperkuat kapasitas para pekerja untuk memperoleh manfaat +dari proses transisi. Ini berkaitan erat dengan hak kesempatan bekerja yang +sama, agar para pekerja bisa memenuhi persyaratan untuk ditempatkan di +unit usaha lainnya, seperti pembangkit Energi Terbarukan yang akan dibangun +nantinya. +Meskipun pemensiunan dini memiliki beberapa dampak negatif bagi pekerja, +pengembangan energi terbarukan juga diproyeksikan menciptakan peluang +pekerjaan baru bagi tenaga kerja yang hengkang dari PLTU. Hanya saja, hal itu +perlu dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang, persiapan bertahap, +serta perlindungan/jaminan yang lebih jelas oleh pemerintah. Tidak hanya +sekadar pemenuhan hak normatif sebagaimana PP 35/2021. Atau sekadar +mendapat jaminan kehilangan pekerjaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor +37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan +Pekerjaan, Pengembangan keahlian melalui pelatihan kerja (selanjutnya +dibaca PP 37/2021). Akan tetapi pemerintah harus berperan aktif menyiapkan +pengembangan keahlian melalui pelatihan kerja dan kompensasi sementara +ketika alih keahlian atau peningkatan keahlian sedang berlangsung. +Selain kebutuhan untuk alih keahlian, perlu juga jaminan yang lebih kuat +terkait jaminan kecelakaan kerja, khususnya dalam hal pekerja korban menjadi +disabilitas baru. Pekerjaan di sektor energi, termasuk PLTU adalah pekerjaan +dengan resiko yang tinggi. Hal ini perlu disadari oleh bersama, karena adanya +kekosongan hukum dan aturan yang tidak berpihak pada pekerja memperparah +kondisi ini. +31 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Undang-undang ciptakerja melegalkan adanya pihak ketiga sebagai penyalur +kerja bagi perusahaan terjadilah fenomena pembedaan fasilitas penunjang +kerja terjadi antara pekerja tetap dan pekerja outsourcing dalam satu +perusahaan yang sama. Contohnya di PLTU Cirebon I, Pekerja tetap menerima +fasilitas penunjang kerja semacam makan siang, antar jemput, dan suplemen +kesehatan. Sedangkan untuk pekerja outsourcing tidak menerima fasilitas yang +sama, karena alasan hubungan hukum pekerja outsourcing ke pihak ketiga +sebagai penyalur tenaga kerja perusahaan. +Selain pembedaan fasilitas, ternyata terjadi pembedaan juga dalam penyediaan +alat pelindung diri untuk pekerja outsourcing, menurut penuturan beberapa +pekerja outsourcing mereka tidak mendapat alat perlindungan diri padahal +pekerjaan pekerja outsourcing lebih beresiko karena berhadapan langsung +dengan proses pengambilan batubara dari tongkang batubara atau dalam proses +pembakaran batubara di boiler. Risiko menghirup fly ash yang mengandung +silikon dioksida (SiO2), aluminium oksida (Al2O3) dan besi oksida (Fe2O3), +serta merupakan limbah berbahaya yang berisiko bersarang pada pernapasan +yang menimbulkan iritasi dan peradangan pada paru-paru manusia. Risiko +ini biasanya dinetralisir dengan alat perlindungan diri dan vitamin serta susu +murni untuk mengeluarkan racun dari tubuh. Akan tetapi, akses tersebut tidak +didapatkan oleh pekerja outsourcing. +Padahal, tanggung jawab untuk perlindungan pekerja, pencegahan kecelakan +kerja adalah tanggung jawab perusahaan. Hal ini secara disebutkan dalam UU +1/1970 tentang K3, pada pasal 3 ayat (1) huruf f perusahaan wajib memberi +alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Kemudian, menurut UU 1/1970 +pada pasal 3 ayat (1) huruf h juga menegaskan bahwa pencegahan dan +pengendalian timbulnya penyakit akibat kerja fisik maupun psikis, peracunan, +infeksi dan penularan adalah tanggung jawab perusahaan. +Tenaga kerja yang memiliki resiko tinggi seharusnya dilengkapi fasilitas (sesuai +dengan Permenaker 5/2018 dan PP 5/2012) dan keahlian tersertifikasi bagi +pekerja. Pemberian fasilitas tersebut tidak hanya diberikan bagi pekerja tetap, +tetapi juga pekerja tidak tetap yang terpapar risiko. Maka perlu ditinjau kembali +kemudian didorong kebijakan tentang keselamatan kerja untuk memperkuat +pelindungan keselamatan dan kesehatan pekerja, khususnya sektor energi. +Maka langkah-langkah yang perlu dilakukan: +01. Ratifikasi Konvensi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Internasional +serta Peninjauan ulang keberlakuan UU No. 1 Tahun 1970 diperlukan +untuk mendorong sistem manajemen K3 agar menyesuaikan dengan +standar serta praktik baik keselamatan kerja terkini. +02. Peninjauan kembali pengaturan jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami +kecelakaan kerja dan menjadi penyandang disabilitas baru sehingga tidak +dapat melanjutkan pekerjaan setelah pulih. Saat ini, jaminan kecelakaan +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 32 kerja belum mencakup kesejahteraan pekerja yang mengalami disabilitas +akibat kecelakaan kerja termasuk meningkatkan akses ke pekerjaan baru. +Kementerian ketenagakerjaan harus berkoordinasi dengan Kementerian +Sosial terkait dengan perlindungan pekerja disabilitas baru akibat +kecelakaan kerja dan membangun mekanisme pemulihan hak pekerja +yang mengalami kecelakaan kerja +Terakhir, peluang lapangan kerja di sektor energi terbarukan bisa saja +menyerap seluruh pekerja yang beralih dari sektor PLTU. Namun, perlu +ada upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan jika terjadi pensiun +dini yang menyebabkan PHK di sektor pembangkit batu bara maka tugas +pemerintah adalah menjamin hak-hak dasar pekerja sesuai seperti pesangon +dan kompensasi lainnya.Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja +berhak atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang +penggantian hak yang seharusnya diterima. Akan tetapi, ketentuan mengenai +kompensasi PHK dalam UU No. 6/2023 tentang Pengesahan Perppu Cipta +Kerja, untuk pemutusan hubungan kerja akibat pensiun, efisiensi, dan pailit +besaran pesangonnya tidak sesuai dengan masa kerja melainkan hanya 2x +ketentuan pesangon dalam UU No. 6/2023.46 Mengingat adanya penghapusan +frasa “lebih sedikit” dalam ketentuan pesangon pekerja sebagaimana dalam +UU Ketenagakerjaan, terdapat kemungkinan pesangon yang diperoleh pekerja +lebih sedikit dibanding sebelum berlakunya UU dan Perpu Cipta Kerja. Pesangon +ini juga hanya berlaku bagi pekerja tetap berdasarkan PP 35/2021 Tidak +hanya itu, kompensasi yang diberikan melalui jaminan kehilangan pekerjaan +jumlahnya juga tidak proporsional dengan kebutuhan pekerja karena hanya +mengkompensasi sejumlah 45% dari maksimal Rp5.000.000,- untuk 3 bulan +pertama setelah pemutusan kerja dan 25% dari maksimal Rp5.000.000,- +untuk 3 bulan setelahnya. Dalam transisi energi, peningkatan keahlian +bagi pekerja terdampak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama +sehingga kebijakan ini belum cukup kuat untuk menjadi jaminan bagi pekerja +terdampak.47 Akses terhadap manfaatnya pun sulit, sebab untuk mengakses +manfaat dari jaminan ini, pekerja harus telah memiliki masa iuran 12 bulan +dari 24 bulan dan membayar jaminan kehilangan pekerjaan selama 6 bulan +berturut-turut sebelum PHK atau berakhirnya kontrak.48 Negara seharusnya +benar-benar memastikan bahwa minimal jaminan kehilangan pekerja ini dapat +diakses oleh seluruh pekerja terdampak, baik itu pekerja tetap bahkan pekerja +kontrak sekalipun, prinsip transisi berkeadilan ini harus diterapkan dalam +segala aspek. Karena realitanya dalam proses transisi pekerja pasti akan ada +yang menjadi korban jika tidak diawasi dengan benar. +46 UU No. 6 Tahun 2023, Ps. 156 +47 Permenaker No. 15 Tahun 2021, Ps. 4. +48 Ibid, Ps. 8. +33 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Dalam dokumen kajian awal just transition: Pilot Project Energy Transition +Mechanism49 (PLTU Cirebon I milik Asean Development Bank (untuk selanjutnya +disebut ADB), terdapat penjelasan tentang tindakan mitigasi untuk CEP +untuk pekerja bahwa “CEP akan menawarkan paket pesangon sesuai dengan +peraturan yang berlaku pada saat pemensiunan pembangkit listrik”. Paket +pesangon seperti apa yang dimaksud oleh ADB? Karena dalam PP 35/2021 +yang telah diubah oleh UU 6/2023 pesangon pekerja harus dibayarkan sesuai +dengan masa kerjanya, hal ini berlaku bagi PKWTT/pekerja tetap. +Lalu bagaimana untuk PWKT atau pekerja kontrak atau pekerja outsourcing? +Bagi pekerja outsourcing sendiri, mereka memiliki posisi yang lebih rentan, +karena hubungan kerja mereka adalah dengan perusahaan Subcontractor. +Meski dalam dokumen ADB tersebut di atas, pihak ADB menyebutkan tentang +jaminan hak yang sama bagi PKWT/pekerja outsourcing dengan PKWTT/pekerja +tetap. Perusahaan Subcontractor-lah yang kemudian yang menjalin kerjasama +dengan PLTU Cirebon I. Posisi ini menunjukan ketimpangan antar pekerja, +seolah pekerja outsourcing tidak berhak dijamin pekerjaannya. Seharusnya +pekerja dengan status apapun harus dijamin hak-haknya ketika terjadi +pemutusan hubungan kerja. +Pesangon dan kompensasi bagi pekerja tetap dan tidak tetap bersifat wajib. +Pesangon pekerja ini jumlahnya juga harus layak. Mengingat setelah UU Cipta +Kerja banyak pemotongan-pemotongan terkait kompensasi. Pelemahan hak-hak +pekerja dalam UU Cipta Kerja juga bisa menjadi titik tekan pada bagian terkait +kerangka regulasi ketenagakerjaan, karena berarti hak-hak dasar pekerja belum +terpenuhi bahkan dari tingkat regulasi. Lemahnya jaminan pemenuhan hak- +hak pekerja di tingkat regulasi berarti besarnya risiko dampak yang dihadapi +oleh pekerja pada saat pemensiunan PLTU Cirebon I dilaksanakan. Pelemahan +pemenuhan hak-hak pekerja juga termasuk pelemahan lembaga tripartit di +dalam UU Cipta Kerja yang menjadi sarana negosiasi antara pekerja, pemberi +kerja, dan pemerintah. Transisi harus mewajibkan fungsi dan kedudukan +lembaga tripartit sehingga kepentingan buruh bisa terepresentasikan dalam +rencana transisi. Merujuk pada definisi transisi berkeadilan di atas, transisi energi +dapat dikatakan adil apabila hak-hak pekerja terjamin, pekerja diikutsertakan +dalam proses transisi, serta memiliki pekerjaan yang layak pasca transisi. +Pemensiunan dini PLTU Cirebon 1 sebagai bentuk transisi ke energi bersih +tentunya perlu memastikan bahwa cara-cara yang digunakan ialah cara yang +bersih pula. Salah satunya, dalam konteks ketenagakerjaan, momentum ini +seharusnya dimanfaatkan untuk mengubah status para pekerja outsourcing di +PLTU dapat pula ditransisikan menjadi pekerja tetap agar memiliki status yang +jelas sehingga dalam pemenuhan hak-hak normatif pekerjanya dapat dipenuhi +dengan optimal. Selain itu perlu dijamin juga untuk kesempatan kerja yang +49 Dokumen ini kami dapatkan saat kami bertemu dengan salah seorang warga lokal di desa warudu- +wur, pada April 2024 +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 34 disediakan sektor energi terbarukan/green energy itu bisa diakses oleh semua +orang. +Karenanya, reformasi regulasi dan kebijakan di sektor energi dan +ketenagakerjaan menjadi krusial dalam mewujudkan transisi energi yang adil. +Risiko dan beban transisi yang timbul dari pemensiunan PLTU Cirebon I jangan +sampai hanya ditanggung oleh masyarakat dan pekerja terdampak, melainkan +harus dimitigasi dan bahkan dicegah sehingga masyarakat dan pekerja dapat +juga memperoleh manfaat dari transisi energi bahkan meningkatkan kualitas +hidupnya. Perwujudan transisi energi yang adil tentu didasari oleh jaminan +pemenuhan hak asasi manusia, salah satunya melalui proses yang transparan +dan partisipatif. Satgas TEN sebagai platform yang mengkoordinasikan berbagai +kementerian terkait dalam transisi energi seyogyanya mengepalai reform +kebijakan sehingga mampu memfasilitasi transisi energi yang adil di Indonesia. +35 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat D. Rekomendasi +Berbekal hasil catatan lapangan dan melalui pertemuan diskusi bersama +ahli, hasil dari riset transisi energi berkeadilan di Jawa Barat menghasilkan +rekomendasi dari dua aspek, Aspek Sosial dan Aspek Ketenagakerjaan, +diantaranya yakni: +1. Aspek Sosial +01. Negara pihak PLTU, dan ADB selaku pendana wajib memastikan +bahwa masyarakat lokal terdampak dapat memahami secara +komprehensif hal-hal apa saja yang akan mereka hadapi kaitannya +dengan pemensiunan dini. +02. Menjamin terbukanya akses informasi untuk mendorong pelibatan +masyarakat lokal dengan partisipasi bermakna dalam hal +pemensiunan dini PLTU. +03. Membentuk suatu produk hukum khusus yang mengatur hak- +hak masyarakat lokal terdampak, termasuk pengawasan serta +konsekuensi hukumnya dalam konteks pemensiunan dini PLTU. +04. Dilaksanakannya kajian dampak lingkungan dan sosial kembali agar +relevan dengan kondisi saat ini. +2. Aspek Ketenagakerjaan +01. Negara wajib menjamin dan tegas dalam urusan pemenuhan hak- +hak normatif pekerja PLTU dipenuhi sesuai dengan standar dan +aturan yang berlaku. Salah satunya, melalui revisi Undang-undang +Cipta Kerja karena dalam undang-undang ini banyak hak pekerja +yang terampas. +02. Memperkuat pengawasan terhadap ketaatan regulasi +ketenagakerjaan. +03. Menjamin pelibatan pekerja dan serikat pekerja dalam skema transisi +energi melalui lembaga tripartit untuk mendorong rencana dan +kebijakan transisi PLTU Cirebon I yang representatif dan melindungi +kepentingan pekerja. +04. Membuat strategi konkret untuk reskilling dan back to work bagi +pekerja terdampak. +05. Dijaminnya kebebasan berserikat bagi pekerja PLTU sebagai +perwujudan pemenuhan hak pekerja. +06. Menjadikan skema just transition sebagai momentum +menyamaratakan status pekerja, khususnya PKWT/pekerja +outsourcing agar terciptanya transisi energi yang berkeadilan yang +benar-benar adil bagi seluruh aspek yang terdampak. +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 36 Daftar Pustaka +Buku +Hardjasoemantri, Koesnadi. Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam pengelolaan +lingkungan hidup. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. +Utomo, Said Dian. “Partisipasi dalam pembuatan kebijakan”. Jakarta: Penerbit Divisi +Kajian Demokrasi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bansa. +Jurnal/Artikel/Studi/Laporan +Catatan Lapang Pensiun Dini PLTU I Cirebon SALAM Institute. +Laporan Investigasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan dan Verifikasi (MPV) +2021. KLHK, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Inventarisasi GRK +dan MPV. Volume 7, Maret 2022. +Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freies Ermessen dalam Hukum Administrasi +Negara, UNISIA, Vol. XI No. IV, (1991). +Studi berjudul “antisipasi dampak ekonomi pensiun dini PLTU Batubara studi kasus +PLTU Cirebon I, PLTU Pelabuhan ratu dan PLTU Suralaya”, CELIOS dan Yayasan +Indonesia Cerah, Januari 2024. +Third Biennial Update Report Republic of Indonesia (under the UN Framework +Convention on Climate Change). +Tim working paper Sajogyo Institute, Ekonomi Politik Energi dan Industri Kelistrikan: +Studi kasus PLTU Cirebon dan Cilacap, Vol 2, No. 4 tahun 2022. +Peraturan +UUD 1945 +DUHAM +Resolusi Majelis Umum PBB 41/128 tentang Hak atas Pembangunan +Undang-undang No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh +Undang-undang Hak Asasi Manusia No 39 Tahun 1999 +Undang-undang No Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan Kerja +Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan +Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan +Lingkungan Hidup +Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan +Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah +Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi +Undang-Undang +Perpres 75/2019 tentang Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan +Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, +Alih daya, Waktu kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja +Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program +Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Pengembangan keahlian melalui pelatihan kerja +37 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program +Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian +Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan +Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan +Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian +Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan +Kesehatan di Lingkungan Kerja. +Pernyataan Ahli +Pernyataan A. Syatori ahli Sosiologi, akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan peneliti +di SALAM Institute dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan +di Jawa Barat”. +Pernyataan Viktor Pirmana ahli ekonomi, akademisi FEB Universitas Padjadjaran, +peneliti Center of Economic Development Studies (CEDs) Unpad, dalam FGD LBH +Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat” +Pernyataan Ajat Sudrajat ahli K3 Local Initiative for OSH Network (LION) Indonesia, +dalam FGD LBH Bandung tentang “Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat” +Sumber lainnya +Sekretariat JETP mengemban amanat dalam hal transisi energi nasional sebagaimana +diputuskan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan +Investasi No 144 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Transisi Energi Nasional. +Lihat: https://id.jetp-id.org/tentang-kami/bagaimana-posisi-sekretariat-jetp-dalam- +tata-kelola-satgas-transisi-energi-nasional +Special Rapporteur on the human right to a clean, healthy and sustainable environment, +https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc3759-report-special- +rapporteur-issue-human-rights-obligations. +Resolusi Majelis Umum 41/128 PBB 1986 Deklarasi Hak atas Pembangunan, https:// +www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right- +development +What are environmental rights? https://www.unep.org/explore-topics/environmental- +rights-and-governance/w +Pachamama Alliance, Environmental Rights, https://pachamama.org/environmental- +rights +Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 38 39 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat 40 41 Riset Transisi Energi Berkeadilan di Jawa Barat diff --git a/raw/www.poskota.co.id_2024_11_17_kenali-bansos-pkh-plus-senilai-rp500000-khusus-untuk-warga-jawa-timur.md b/raw/www.poskota.co.id_2024_11_17_kenali-bansos-pkh-plus-senilai-rp500000-khusus-untuk-warga-jawa-timur.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5705f1280176d16527dab4141cfe00ffb3c9ff82 --- /dev/null +++ b/raw/www.poskota.co.id_2024_11_17_kenali-bansos-pkh-plus-senilai-rp500000-khusus-untuk-warga-jawa-timur.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +url: https://www.poskota.co.id/2024/11/17/kenali-bansos-pkh-plus-senilai-rp500000-khusus-untuk-warga-jawa-timur +title: "Kenali Bansos PKH Plus Senilai Rp500.000, Khusus untuk Warga Jawa Timur - Poskota" +domain: www.poskota.co.id +crawl_date: 2026-03-10 04:05:13 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Kenali Bansos PKH Plus Senilai Rp500.000, Khusus untuk Warga Jawa Timur - Poskota + +Kenali Bansos PKH Plus Senilai Rp500.000, Khusus untuk Warga Jawa Timur Program bansos PKH Plus khsus warga Jawa Timur. (Poskota/Adhitya Fajar Fikrillah) POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) merupakan inovasi terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. +Program ini hadir sebagai tambahan dari PKH reguler yang telah berjalan selama ini, dengan fokus khusus pada kebutuhan warga Jawa Timur yang memerlukan bantuan lebih. +Informasi seputar bansos PKH Plus ini, dikembangkan dan dihimpun dari laman resmi https://sapabansos.dinsos.jatimprov.go.id/informasi-program/pkh-plus.  + + +Baca Juga: +Ketahui Kriteria Penerima Bansos BPNT 2024 dari Pemerintah dan Cek Status KPM Secara Berkala! + + +Tujuan dan Manfaat PKH Plus + + + + +Tujuan utama PKH Plus adalah memberikan dukungan tambahan bagi keluarga penerima manfaat PKH di Jawa Timur. +Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi. +Perbedaan PKH Plus dengan PKH Reguler +PKH Plus memiliki perbendaan dibandingkan PKH reguler. Jika PKH reguler terdapat beberapa kategori. +PKH Plus yang digagas Pemprov Jawa Timur diperuntukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan khusus bagi KPM lanjut usia melalui pemandaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non tunai. + + +Baca Juga: +Daftar 3 Bansos yang Tetap Cair Saat Pilkada 27 November 2024, Cek di Sini! + + +Kriteria Penerima PKH Plus + +Penerima PKH Plus harus memenuhi sejumlah kriteria khusus, yakni: + +Lansia dalam keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) tahap IV tahun sebelumnya +Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) +Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) wilayah Provinsi Jawa Timur +Usia 70 Tahun atau lebih +Dalam hal penerima manfaat berstatus suami istri, maka yang memperoleh Bantuan Sosial PKH Plus adalah salah seorang dari mereka. + +Nominal Bantuan PKH Plus +Nominal bantuan sosial untuk PKH Plus senilai Rp500.000 per KPM, yang akan dicairkan dalam 4 tahap per tahun. + + +Baca Juga: +Cara Cek Bansos BPNT Alokasi November-Desember Akhir Tahun 2024 + + +Mekanisme Penyaluran Bantuan +Penyaluran bantuan PKH Plus dilakukan melalui rekening bank yang telah ditentukan. +Pencairan dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menggunakan sistem yang terintegrasi dengan data PKH pusat. +Keberlanjutan Program POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) merupakan inovasi terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. +Program ini hadir sebagai tambahan dari PKH reguler yang telah berjalan selama ini, dengan fokus khusus pada kebutuhan warga Jawa Timur yang memerlukan bantuan lebih. +Informasi seputar bansos PKH Plus ini, dikembangkan dan dihimpun dari laman resmi https://sapabansos.dinsos.jatimprov.go.id/informasi-program/pkh-plus.  + + +Baca Juga: +Ketahui Kriteria Penerima Bansos BPNT 2024 dari Pemerintah dan Cek Status KPM Secara Berkala! + + +Tujuan dan Manfaat PKH Plus + + + + +Tujuan utama PKH Plus adalah memberikan dukungan tambahan bagi keluarga penerima manfaat PKH di Jawa Timur. +Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi. +Perbedaan PKH Plus dengan PKH Reguler +PKH Plus memiliki perbendaan dibandingkan PKH reguler. Jika PKH reguler terdapat beberapa kategori. +PKH Plus yang digagas Pemprov Jawa Timur diperuntukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan khusus bagi KPM lanjut usia melalui pemandaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non tunai. + + +Baca Juga: +Daftar 3 Bansos yang Tetap Cair Saat Pilkada 27 November 2024, Cek di Sini! + + +Kriteria Penerima PKH Plus + +Penerima PKH Plus harus memenuhi sejumlah kriteria khusus, yakni: + +Lansia dalam keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) tahap IV tahun sebelumnya +Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) +Warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) wilayah Provinsi Jawa Timur +Usia 70 Tahun atau lebih +Dalam hal penerima manfaat berstatus suami istri, maka yang memperoleh Bantuan Sosial PKH Plus adalah salah seorang dari mereka. + +Nominal Bantuan PKH Plus +Nominal bantuan sosial untuk PKH Plus senilai Rp500.000 per KPM, yang akan dicairkan dalam 4 tahap per tahun. + + +Baca Juga: +Cara Cek Bansos BPNT Alokasi November-Desember Akhir Tahun 2024 + + +Mekanisme Penyaluran Bantuan +Penyaluran bantuan PKH Plus dilakukan melalui rekening bank yang telah ditentukan. +Pencairan dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menggunakan sistem yang terintegrasi dengan data PKH pusat. +Keberlanjutan Program POSKOTA.CO.ID - Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) merupakan inovasi terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Program ini hadir sebagai tambahan dari PKH reguler yang telah berjalan selama ini, dengan fokus khusus pada kebutuhan warga Jawa Timur yang memerlukan bantuan lebih. Informasi seputar bansos PKH Plus ini, dikembangkan dan dihimpun dari laman resmi https://sapabansos.dinsos.jatimprov.go.id/informasi-program/pkh-plus. Tujuan dan Manfaat PKH Plus Tujuan utama PKH Plus adalah memberikan dukungan tambahan bagi keluarga penerima manfaat PKH di Jawa Timur. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas hidup melalui berbagai program pemberdayaan yang terintegrasi. Perbedaan PKH Plus dengan PKH Reguler PKH Plus memiliki perbendaan dibandingkan PKH reguler. Jika PKH reguler terdapat beberapa kategori. PKH Plus yang digagas Pemprov Jawa Timur diperuntukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan khusus bagi KPM lanjut usia melalui pemandaatan bantuan sosial berupa uang yang disalurkan secara non tunai. Kriteria Penerima PKH Plus Penerima PKH Plus harus memenuhi sejumlah kriteria khusus, yakni: Nominal Bantuan PKH Plus Nominal bantuan sosial untuk PKH Plus senilai Rp500.000 per KPM, yang akan dicairkan dalam 4 tahap per tahun. Mekanisme Penyaluran Bantuan Penyaluran bantuan PKH Plus dilakukan melalui rekening bank yang telah ditentukan. Pencairan dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, menggunakan sistem yang terintegrasi dengan data PKH pusat. Keberlanjutan Program Tags Follow Poskota Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari. Berita Terkait EKONOMI Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Kapan Cair? Cek Jadwal Penyalurannya untuk Alokasi November-Desember 2024 di Sini! Minggu 17 Nov 2024, 13:00 WIB EKONOMI Cara Cek Status Penerima Bansos PKH Tahap 4 2024 Lewat HP! Minggu 17 Nov 2024, 13:16 WIB EKONOMI Update! Info Terkini Bansos PKH November 2024! Cek Besaran Nominal Dana, Syarat Penerima dan Cara Melihat Status Pencairan Menggunakan NIK KTP Minggu 17 Nov 2024, 13:30 WIB EKONOMI Informasi Terbaru Pencairan Bansos PKH Alokasi November-Desember 2024! Cek Status Penerimaan Melalui Situs dan Aplikasi Resmi Menggunakan NIK KTP Minggu 17 Nov 2024, 14:30 WIB EKONOMI Cara Cek NIK Penerima Bansos BPNT Online, Klaim Saldo DANA Rp400.000 Alokasi November-Desember 2024 Minggu 17 Nov 2024, 18:30 WIB EKONOMI Cek di Sini! Kategori KPM PKH yang Berpotensi Mendapatkan Tambahan Bantuan Sosial di Akhir Tahun 2024 Minggu 17 Nov 2024, 18:57 WIB EKONOMI Update Proses Penyaluran Bansos PKH November-Desember 2024 di SIKS-NG, Kapan Saldo Cair? Senin 18 Nov 2024, 09:11 WIB EKONOMI Cek Bansos BPNT Lewat Hp, Lihat Status Penerimaan Bantuan Anda Sekarang! Senin 18 Nov 2024, 10:13 WIB Saldo Dana Bansos PKH dan BPNT Kapan Cair? Cek Jadwal Penyalurannya untuk Alokasi November-Desember 2024 di Sini! Cara Cek Status Penerima Bansos PKH Tahap 4 2024 Lewat HP! Update! Info Terkini Bansos PKH November 2024! Cek Besaran Nominal Dana, Syarat Penerima dan Cara Melihat Status Pencairan Menggunakan NIK KTP Informasi Terbaru Pencairan Bansos PKH Alokasi November-Desember 2024! Cek Status Penerimaan Melalui Situs dan Aplikasi Resmi Menggunakan NIK KTP Cara Cek NIK Penerima Bansos BPNT Online, Klaim Saldo DANA Rp400.000 Alokasi November-Desember 2024 Cek di Sini! Kategori KPM PKH yang Berpotensi Mendapatkan Tambahan Bantuan Sosial di Akhir Tahun 2024 Update Proses Penyaluran Bansos PKH November-Desember 2024 di SIKS-NG, Kapan Saldo Cair? Cek Bansos BPNT Lewat Hp, Lihat Status Penerimaan Bantuan Anda Sekarang! News Update Resep Kue Kacang Lebaran Anti Gagal Ala Chef Luvita Ho, Ikuti Cara Bikinnya Selasa 10 Mar 2026, 10:59 WIB Promo Menarik Indomaret Hari Ini 10 Maret 2026, Super Hemat Makanan dan Minuman Apakah Hari Ini Malam Lailatul Qadar? Simak Penjelasan dan Ciri-cirinya Harga Emas Antam Naik Hari Ini Selasa 10 Maret 2026 Ada Demo di Jakarta Hari Ini, Kawasan Gambir dan Senayan Berpotensi Macet Saldo BHR Grab 2026 Cair Total Rp1,6 Juta, Cek Sudah Masuk Rekening Atau Belum Kumpulan Promo Makanan Ramadhan 2026: Paket HokBen Mulai Rp44 Ribuan Bocoran Spesifikasi Infinix Note 60 Ultra, Ini 8 Fitur Premium yang Dibawanya Arus Mudik Lebaran 2026: Ini Jadwal One Way Nasional dan Prediksi Puncak Mudik Cara Lapor Pelanggaran THR 2026 di Kemnaker, Begini Langkah Lengkap dan Sanksi untuk Perusahaan Simulasi Harga Cicilan iPhone 17 Pro Max 512GB di iBox Berapa? Segini Tagihan per Bulan Harga Aldi’s Burger Berapa dan Di Mana Lokasinya? Ini Daftar Menu dan Alamat Usaha Viral Milik Aldi Taher Persib Bandung Makin Kokoh Dipuncak Klasemen Super League 2025/2026 usai Kalahkan 3-0 Persik Kediri Promo Alfamart Hari Ini 10 Maret 2026: Popok hingga Susu Diskon Besar, Cek Daftar Lengkapnya Hari Ini 10 Maret 2026 Puasa ke Berapa? Cek Kalender Ramadhan 2026 dan Bacaan Doa yang Dianjurkan IQ Reza Arap 150? Ini Daftar Hasil Skor Lengkap AAA Clan di Marapthon Season 3 yang Bikin Netizen Kaget Daftar Promo Indomaret Hari Ini 10 Maret 2026, Klaim Diskon Sebelum Kehabisan! Harga Emas Antam Hari Ini 10 Maret 2026 Stagnan di Rp3.039.000 per Gram, Momentum Beli? 28 Akses Gerbang Tol Jakarta Berlaku Ganjil Genap Hari Ini Selasa 10 Maret 2026, Cek Daftarnya Alasan Reza Arap Pamit dari Marapthon Season 3 Apa? Ini Penjelasan Soal Kondisi Kesehatannya Trending Kumpulan Promo Indomaret Hari Ini 9 Maret 2026, Makanan dan Minuman Diskon Banyak! Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Jaksel, Pramono Sebut Tanggung Jawab Pemprov DKI Batas Akhir Pembayaran Zakat Fitrah Kapan? Catat Waktu dan Sanksi Jika Melewatkannya 5 Persiapan Penting Saat Itikaf Agar Ibadah Lebih Nyaman dan Khusyuk Obrolan Warteg: Pernyataan Menyejukkan, Bukan Memanaskan Terverifikasi Dewan Pers: 979/DP-Verifikasi/K/IV/2022 Media independen yang selalu menyajikan berita terkini, terpercaya, terlengkap dan terbaru Anda juga bisa mengikuti update terbaru mengenai event-event yang sedang + berjalan di media sosial kami. © Copyright 2026 POSKOTA. All rights reserved. diff --git a/raw/www.poskota.co.id_2025_02_25_untuk-anda-warga-jatim-manfaatkan-website-sapa-bansos-untuk-status-pencairan-dan-lapor-pengaduan.md b/raw/www.poskota.co.id_2025_02_25_untuk-anda-warga-jatim-manfaatkan-website-sapa-bansos-untuk-status-pencairan-dan-lapor-pengaduan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b6359aff77f16d6543296a85dbf6224f42010652 --- /dev/null +++ b/raw/www.poskota.co.id_2025_02_25_untuk-anda-warga-jatim-manfaatkan-website-sapa-bansos-untuk-status-pencairan-dan-lapor-pengaduan.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +url: https://www.poskota.co.id/2025/02/25/untuk-anda-warga-jatim-manfaatkan-website-sapa-bansos-untuk-status-pencairan-dan-lapor-pengaduan +title: "Untuk Anda Warga Jatim, Manfaatkan Website SAPA Bansos untuk Status Pencairan dan Lapor Pengaduan - Poskota" +domain: www.poskota.co.id +crawl_date: 2026-03-25 23:33:19 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Untuk Anda Warga Jatim, Manfaatkan Website SAPA Bansos untuk Status Pencairan dan Lapor Pengaduan - Poskota + +Website SAPA Bansos berikan kemudahan untuk warga Jatim akses proses pencairan, dan lapor pengaduan seputar bansos. (Sumber: Poskota/Adhitya Fajar Fikrillah) POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat sasaran, Pemprov Jatim menyediakan berbagai kanal informasi dan layanan pengaduan bagi warga. Pastikan Anda untuk simak artikel ini hingga usai agar dapatkan informasi secara lengkap. Baca Juga: Pos Indonesia Salurkan Dana Bansos Rp600.000 dari Subsidi BPNT Tahap 1 2025, Bawa KTP dan KK saat Pengambilan Warga Jatim dapat memantau pencairan dana bansos melalui beberapa cara: Jika menemukan masalah terkait penyaluran bansos, warga Jatim dapat melaporkan pengaduan melalui beberapa kanal: Pemprov Jatim menyalurkan berbagai jenis bansos kepada masyarakat, antara lain: Nominal bansos yang disalurkan bervariasi tergantung jenis bansos dan kriteria penerima. Data nominal bansos yang telah tersalurkan dapat diakses melalui situs resmi Dinsos Jatim atau melalui aplikasi Cek Bansos. Memantau pencairan bansos dan melaporkan pengaduan sangat penting untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Dengan berpartisipasi aktif, warga Jatim dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program bansos. Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari. Rabu 25 Mar 2026, 15:32 WIB Terverifikasi Dewan Pers: 979/DP-Verifikasi/K/IV/2022 Media independen yang selalu menyajikan berita terkini, terpercaya, terlengkap dan terbaru Anda juga bisa mengikuti update terbaru mengenai event-event yang sedang + berjalan di media sosial kami. © Copyright 2026 POSKOTA. All rights reserved. Untuk Anda Warga Jatim, Manfaatkan Website SAPA Bansos untuk Status Pencairan dan Lapor Pengaduan Pantau Pencairan Dana Bansos Pemprov Jatim Lapor Pengaduan Bansos Data Nominal Bansos yang Telah Tersalurkan Follow Poskota Bansos BPNT Februari 2025 Cair! Cek Segera Saldo DANA Rp600 Ribu dan Cara Pencairannya Rp600.000 Bantuan PKH Lansia, Bisa Didapatkan Dengan Cara Daftarkan Diri Anda Melalui Aplikasi Cek Bansos BPNT Rp600.000 Cair, Simak Cara Cek Bansos 2025 lewat Hp Apa Saldo Dana Bansos PKH Sudah Cair? Para KPM Cek KKS Anda Masing-Masing! Subsidi Dana Bansos BLT BBM 2025 Senilai Rp600.000 Cair Bulan Ini? Cek Penjelasan Lengkapnya di Sini Review Hotel saat Mudik Lebaran: Menginap Nyaman di Amandaru Hotel Pekalongan, Lokasi Strategis Depan Stasiun Wanita yang Coba Bundir di Depan Istana Merdeka Pernah jadi Korban Pelecehan Seksual Arus Balik Mulai Meningkat Menuju Jakarta, 12 Orang Tewas dari 226 Kecelakaan Diduga Hendak Bunuh Diri di Depan Istana Merdeka, Wanita 20 Tahun Diamankan Polisi Promo Motor Honda Maret 2026: BeAT hingga ADV 160 Dapat Diskon dan Potongan Tenor Hujan Deras Picu Longsor di TPU Muara Benda Depok, 16 Makam Terdampak Diduga Kurang Hati-Hati, Mobil Listrik Nyemplung ke Kolam Bundaran HI Tabrakan Beruntun di Tol Desari Jakarta, Diduga Akibat Ugal-ugalan Sepeda Motor Bonceng Tiga Tabrak Truk Sampah di Plumpang, Satu Remaja Tewas Review Suzuki Burgman Street 125EX: Skutik Gambot Nyaman untuk Perjalanan Jauh 500 Ribu Wistawan Berkunjung ke Banten pada Libur Lebaran Idul Fitri 2026 Libur Lebaran 2026, Pengunjung Kota Tua Meningkat Dibandingkan Tahun Lalu Korsleting Listrik Nyambar Pom Mini, Warung di Bogor Ludes Terbakar Puncak Arus Balik Mudik Lebaran 2026 Gelombang Kedua Diprediksi 28-29 Maret, Ini Imbauan dan Strateginya Pemerintah Terapkan WFH Demi Hemat BBM Usai Lebaran 2026, Ini Aturan dan Skemanya SNBT 2026 Buka Jam Berapa Hari Ini? Simak Jadwal dan Persyaratannya Kapan Puasa Syawal 2026? Ini Jadwal, Niat, dan Keutamaan Pahalanya DPR Tolak Rencana Sekolah Daring 2026 Demi Hemat BBM, Risiko Learning Loss dan Psikologis Siswa Asik! Ada Long Weekend Bulan April 2026, Cek Tanggalnya Kapan Jadwal Masuk Anak Sekolah usai Libur Lebaran 2026? Cek Infonya Kumpulan Promo Indomaret Hari Ini 9 Maret 2026, Makanan dan Minuman Diskon Banyak! Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Jaksel, Pramono Sebut Tanggung Jawab Pemprov DKI Batas Akhir Pembayaran Zakat Fitrah Kapan? Catat Waktu dan Sanksi Jika Melewatkannya 5 Persiapan Penting Saat Itikaf Agar Ibadah Lebih Nyaman dan Khusyuk Obrolan Warteg: Pernyataan Menyejukkan, Bukan Memanaskan Tags Berita Terkait News Update Trending POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupaya menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk memastikan penyaluran bansos berjalan lancar dan tepat sasaran, Pemprov Jatim menyediakan berbagai kanal informasi dan layanan pengaduan bagi warga. Pastikan Anda untuk simak artikel ini hingga usai agar dapatkan informasi secara lengkap. + + + + Baca Juga: Pos Indonesia Salurkan Dana Bansos Rp600.000 dari Subsidi BPNT Tahap 1 2025, Bawa KTP dan KK saat Pengambilan Pantau Pencairan Dana Bansos Pemprov Jatim Warga Jatim dapat memantau pencairan dana bansos melalui beberapa cara: Situs resmi SAPA Bansos menyediakan informasi terkini mengenai program bansos, jadwal pencairan, dan daftar penerima. Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah meluncurkan aplikasi Cek Bansos yang dapat digunakan untuk memantau status penerimaan bansos. Warga juga dapat memperoleh informasi mengenai pencairan bansos di kantor desa/kelurahan setempat. Lapor Pengaduan Bansos Jika menemukan masalah terkait penyaluran bansos, warga Jatim dapat melaporkan pengaduan melalui beberapa kanal: Dinsos Jatim menyediakan layanan SAPA Bansos untuk menerima pengaduan terkait masalah bansos. Warga dapat menyampaikan pengaduan melalui aplikasi LAPOR! yang terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah. Warga juga dapat menyampaikan pengaduan langsung ke kantor Dinsos kabupaten/kota setempat. Data Nominal Bansos yang Telah Tersalurkan Pemprov Jatim menyalurkan berbagai jenis bansos kepada masyarakat, antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH): Bansos PKH diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang memenuhi syarat. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bansos BPNT diberikan dalam bentuk kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong. Bantuan Langsung Tunai (BLT): Bansos BLT diberikan kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau kondisi darurat lainnya. Bansos Program Kemiskinan Ekstrem: Bansos ini diberikan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Nominal bansos yang disalurkan bervariasi tergantung jenis bansos dan kriteria penerima. Data nominal bansos yang telah tersalurkan dapat diakses melalui situs resmi Dinsos Jatim atau melalui aplikasi Cek Bansos. Memantau pencairan bansos dan melaporkan pengaduan sangat penting untuk memastikan bansos tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan. Dengan berpartisipasi aktif, warga Jatim dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas program bansos. EKONOMI Bansos BPNT Februari 2025 Cair! Cek Segera Saldo DANA Rp600 Ribu dan Cara Pencairannya Selasa 25 Feb 2025, 08:08 WIB EKONOMI Rp600.000 Bantuan PKH Lansia, Bisa Didapatkan Dengan Cara Daftarkan Diri Anda Melalui Aplikasi Cek Bansos Selasa 25 Feb 2025, 08:32 WIB EKONOMI BPNT Rp600.000 Cair, Simak Cara Cek Bansos 2025 lewat Hp Selasa 25 Feb 2025, 08:45 WIB EKONOMI Apa Saldo Dana Bansos PKH Sudah Cair? Para KPM Cek KKS Anda Masing-Masing! Selasa 25 Feb 2025, 08:59 WIB EKONOMI Subsidi Dana Bansos BLT BBM 2025 Senilai Rp600.000 Cair Bulan Ini? Cek Penjelasan Lengkapnya di Sini Selasa 25 Feb 2025, 09:00 WIB diff --git a/raw/www.poskota.co.id_2026_01_09_cara-cek-desil-1-4-dtks-2026-secara-online-penentu-penerima-bansos-dari-pemerintah.md b/raw/www.poskota.co.id_2026_01_09_cara-cek-desil-1-4-dtks-2026-secara-online-penentu-penerima-bansos-dari-pemerintah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..22e6ef399a07e396c9925aa5d24c6b92cdb08f7c --- /dev/null +++ b/raw/www.poskota.co.id_2026_01_09_cara-cek-desil-1-4-dtks-2026-secara-online-penentu-penerima-bansos-dari-pemerintah.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +url: https://www.poskota.co.id/2026/01/09/cara-cek-desil-1-4-dtks-2026-secara-online-penentu-penerima-bansos-dari-pemerintah +title: "Cara Cek Desil 1-4 DTKS 2026 Secara Online- Penentu Penerima Bansos dari Pemerintah - Poskota" +domain: www.poskota.co.id +crawl_date: 2026-03-24 08:28:19 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Cara Cek Desil 1-4 DTKS 2026 Secara Online: Penentu Penerima Bansos dari Pemerintah - Poskota + +Ilsutrasi - Bagaimana cara mengecek DTKS 2026 dan apa saja kriteria masuk Desil 1-4. (Sumber: Pinterest) POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk tahun 2026, dengan fokus utama pada akurasi penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat paling rentan, yaitu mereka yang berada di Desil 1 hingga 4. Data ini menjadi kunci penentu akses terhadap berbagai program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, mulai dari bantuan pangan, tunjangan tetap, hingga program keluarga harapan. Bagi banyak warga, memahami cara mengecek status dan syarat masuk dalam kategori prioritas ini masih menjadi kendala. Artikel ini akan membahas secara rinci langkah-langkah pengecekan, kriteria penetapan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan data yang tercatat akurat. Baca Juga: Anak Usia Dini Dapat Bansos PIP 2026: Rp450 Ribu per Tahun untuk 888.000 Murid, Begini Cara Mengajukannya DTKS membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok (desil) berdasarkan hasil assesmen sosio-ekonomi. Penempatan desil ini menentukan kesesuaian dan prioritas penerimaan berbagai program perlindungan sosial. Memastikan data diri ada di desil yang tepat adalah langkah awal untuk mendapatkan hak. Penentuan desil tidak dilakukan secara subjektif, melainkan melalui proses verifikasi berdasarkan sejumlah indikator kesejahteraan. Berikut kriteria utama yang digunakan pemerintah: Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg 2026 Disalurkan Kapan? Cek Jadwal dan Daftar Penerimanya di Sini Untuk mengetahui apakah Anda masuk dalam daftar penerima prioritas, ikuti panduan berikut: Baca Juga: Cara Daftar Bansos Januari 2026 Online Pakai NIK KTP, Cek Syarat Dapat Bantuan Cek berita dan informasi menarik lainnya di Google News sekaligus ikuti WhatsApp Channel POSKOTA untuk update artikel pilihan dan breaking news setiap hari. Selasa 24 Mar 2026, 15:45 WIB Terverifikasi Dewan Pers: 979/DP-Verifikasi/K/IV/2022 Media independen yang selalu menyajikan berita terkini, terpercaya, terlengkap dan terbaru Anda juga bisa mengikuti update terbaru mengenai event-event yang sedang + berjalan di media sosial kami. © Copyright 2026 POSKOTA. All rights reserved. Cara Cek Desil 1-4 DTKS 2026 Secara Online: Penentu Penerima Bansos dari Pemerintah Kategori Desil dalam DTKS Kriteria Penetapan Desil 1-4 Cara Cek Status Desil DTKS 2026 Pentingnya Memastikan Keakuratan Data Follow Poskota Bansos PKH dan BPNT Berlaku Seumur Hidup, Pemerintah Tetapkan Pengecualian untuk 3 Golongan Rentan Berapa Nominal Bansos Januari 2026? Ada yang Rp600.000 hingga Rp750.000 Bansos Beras 10 Kg 2026 Disalurkan Kapan? Cek Jadwal dan Daftar Penerimanya di Sini Bansos BPNT Susulan Tahap 4 Cair Januari 2026, Tarik Saldo hingga Rp600.000 di Rekening KKS Sekarang Cara Daftar Bansos Januari 2026 Online Pakai NIK KTP, Cek Syarat Dapat Bantuan Anak Usia Dini Dapat Bansos PIP 2026: Rp450 Ribu per Tahun untuk 888.000 Murid, Begini Cara Mengajukannya Siapa Hendrik Irawan? Mitra MBG yang Viral usai Joget dan Klaim Insentif Rp6 Juta per Hari Wisata Nirmala Bogor jadi Primadona Berkat Pembangunan Jalan Era Bupati Rudy Susmanto Video Viral Mitra MBG Joget Klaim Insentif Rp6 Juta per Hari, Berujung Laporan Polisi Puncak Arus Balik Mudik Lebaran 2026 Diprediksi 24 Maret, Ini Imbauan untuk Pemudik Operasional Bank BCA Buka Tanggal Berapa Usai Libur Lebaran? Cek Jadwalnya Libur Lebaran 2026 Sampai Kapan? Ini Tanggal Masuk Anak Sekolah Apa Pekerjaan WNA Irak yang Bunuh Cucu Mpok Nori? Harga Emas Antam Hari Ini Masih Stabil di Angka Rp2,8 Juta per Gram, Buyback Turun One Way dan Contraflow Mulai Berlaku untuk Arus Balik Lebaran Arah Jakarta iQOO Z11 Segera Rilis, Benarkah Baterai 9.020 mAh Ini Bisa Tahan Berhari-hari? Resmi Rilis! Honor X7d Bawa Baterai 6.500 mAh dan Kamera 108 MP, Ini Keunggulannya 5 Kuliner Bandung Paling Dicari Saat Libur Lebaran 2026, Sudah Coba yang Mana? 4 Aplikasi Wajib untuk Pantau Kemacetan Secara Real-Time Kenapa Suami Boleh Memukul Istri? Emir Mahira Cari Jawaban Langsung ke Ustaz Quraish Shihab Sudah Dibuka atau Belum? Ini Jadwal Bursa Saham Usai Libur Lebaran 2026 Jadwal Bank BCA, BRI, BNI BSI, BTN, dan Mandiri Kapan Buka Lagi? Catat Tanggal Operasional Setelah Libur Lebaran 2026 One Way Arus Balik Lebaran 2026 Berlaku Kapan? Catat Tanggalnya Kapan Anak Sekolah Masuk Setelah Lebaran 2026? Cek Tanggalnya di Sini Bacaan Niat Puasa Syawal dan Tata Cara Lengkapya Daftar Diskon Tarif Tol Saat Arus Balik Lebaran 2026 di Ruas Tol Trans Jawa dan Sumatra Kumpulan Promo Indomaret Hari Ini 9 Maret 2026, Makanan dan Minuman Diskon Banyak! Pemotor Tewas Tertimpa Pohon di Jaksel, Pramono Sebut Tanggung Jawab Pemprov DKI Batas Akhir Pembayaran Zakat Fitrah Kapan? Catat Waktu dan Sanksi Jika Melewatkannya 5 Persiapan Penting Saat Itikaf Agar Ibadah Lebih Nyaman dan Khusyuk Obrolan Warteg: Pernyataan Menyejukkan, Bukan Memanaskan Tags Berita Terkait News Update Trending POSKOTA.CO.ID - Pemerintah kembali memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk tahun 2026, dengan fokus utama pada akurasi penyaluran bantuan kepada kelompok masyarakat paling rentan, yaitu mereka yang berada di Desil 1 hingga 4. Data ini menjadi kunci penentu akses terhadap berbagai program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, mulai dari bantuan pangan, tunjangan tetap, hingga program keluarga harapan. Bagi banyak warga, memahami cara mengecek status dan syarat masuk dalam kategori prioritas ini masih menjadi kendala. + + + + Artikel ini akan membahas secara rinci langkah-langkah pengecekan, kriteria penetapan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan data yang tercatat akurat. Baca Juga: Anak Usia Dini Dapat Bansos PIP 2026: Rp450 Ribu per Tahun untuk 888.000 Murid, Begini Cara Mengajukannya Kategori Desil dalam DTKS DTKS membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok (desil) berdasarkan hasil assesmen sosio-ekonomi. Desil 1 – 4: Merupakan kategori prioritas penerima bantuan sosial. Kelompok ini mencakup keluarga miskin dan rentan miskin yang paling membutuhkan intervensi negara. Desil 5 – 10: Dikategorikan sebagai masyarakat menengah ke atas dan secara umum tidak menjadi sasaran utama program bansos tunai atau subsidi yang menyasar kelompok rentan. Penempatan desil ini menentukan kesesuaian dan prioritas penerimaan berbagai program perlindungan sosial. Memastikan data diri ada di desil yang tepat adalah langkah awal untuk mendapatkan hak. Kriteria Penetapan Desil 1-4 + Penentuan desil tidak dilakukan secara subjektif, melainkan melalui proses verifikasi berdasarkan sejumlah indikator kesejahteraan. Berikut kriteria utama yang digunakan pemerintah: Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga: Total pemasukan dan belanja bulanan keluarga dibandingkan dengan standar kebutuhan hidup minimum daerah. Kepemilikan Aset dan Properti: Status kepemilikan rumah, kendaraan bermotor, serta aset berharga lainnya menjadi bahan pertimbangan. Kondisi Komposisi Anggota Keluarga: Keberadaan anggota keluarga yang membutuhkan perhatian khusus, seperti penyandang disabilitas berat, lanjut usia (lansia) terlantar, atau anak yang putus sekolah. Akses terhadap Layanan Dasar: Ketersediaan akses terhadap air bersih, sanitasi layak, listrik, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Baca Juga: Bansos Beras 10 Kg 2026 Disalurkan Kapan? Cek Jadwal dan Daftar Penerimanya di Sini Cara Cek Status Desil DTKS 2026 Untuk mengetahui apakah Anda masuk dalam daftar penerima prioritas, ikuti panduan berikut: Akses Situs Resmi: Buka laman https://dtks.kemensos.go.id melalui peramban (browser) di ponsel atau komputer. Isi Data Pencarian: Pada kolom yang tersedia, masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kepala Keluarga. Isi juga data pendukung lain jika diminta, seperti nama lengkap sesuai KTP. Proses dan Hasil: Sistem akan menampilkan hasil pencarian. Jika data ditemukan, akan terlihat informasi status keluarga, termasuk desil kesejahteraan yang ditetapkan. Langkah Lanjutan jika Ada Kendala: Apabila data tidak ditemukan, tidak lengkap, atau dianggap tidak sesuai (misalnya keluarga miskin tetapi masuk desil 5 ke atas), segera laporkan ke Dinas Sosial setempat untuk dilakukan verifikasi dan pembaruan data. Baca Juga: Cara Daftar Bansos Januari 2026 Online Pakai NIK KTP, Cek Syarat Dapat Bantuan Pentingnya Memastikan Keakuratan Data EKONOMI Bansos PKH dan BPNT Berlaku Seumur Hidup, Pemerintah Tetapkan Pengecualian untuk 3 Golongan Rentan Kamis 08 Jan 2026, 21:30 WIB EKONOMI Berapa Nominal Bansos Januari 2026? Ada yang Rp600.000 hingga Rp750.000 Jumat 09 Jan 2026, 09:46 WIB EKONOMI Bansos Beras 10 Kg 2026 Disalurkan Kapan? Cek Jadwal dan Daftar Penerimanya di Sini Jumat 09 Jan 2026, 11:45 WIB EKONOMI Bansos BPNT Susulan Tahap 4 Cair Januari 2026, Tarik Saldo hingga Rp600.000 di Rekening KKS Sekarang Jumat 09 Jan 2026, 11:56 WIB EKONOMI Cara Daftar Bansos Januari 2026 Online Pakai NIK KTP, Cek Syarat Dapat Bantuan Jumat 09 Jan 2026, 13:49 WIB EKONOMI Anak Usia Dini Dapat Bansos PIP 2026: Rp450 Ribu per Tahun untuk 888.000 Murid, Begini Cara Mengajukannya Jumat 09 Jan 2026, 16:22 WIB diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita__q8rxmp380_sinergi-bea-cukai-dan-karantina-pertanian-buahkah-hasil.md b/raw/www.republika.co.id_berita__q8rxmp380_sinergi-bea-cukai-dan-karantina-pertanian-buahkah-hasil.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ff8095213f62ee14418a585dcedef5e697a84f17 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita__q8rxmp380_sinergi-bea-cukai-dan-karantina-pertanian-buahkah-hasil.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +url: http://www.republika.co.id/berita//q8rxmp380/sinergi-bea-cukai-dan-karantina-pertanian-buahkah-hasil +title: "Sinergi Bea Cukai dan Karantina Pertanian Buahkah Hasil | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:59 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Sinergi Bea Cukai dan Karantina Pertanian Buahkah Hasil | Republika Online + +Selasa 14 Apr 2020 17:40 WIB Red: Hiru Muhammad Dalam menjaga ancaman penyebaran pandemi Covid-19, Bea Cukai bersama Karantina Pertanian memusnahkan media pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (HPHK/OPTK) di Jayapura dan Tanjungbalai, pada Kamis (9/4) lalu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Dalam menjaga ancaman penyebaran pandemi Covid-19, Bea Cukai bersama Karantina Pertanian memusnahkan media pembawa hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (HPHK/OPTK) di Jayapura dan Tanjungbalai, pada Kamis (9/4) lalu. Bea Cukai Jayapura bersama Balai Karantina Pertanian Kelas I Jayapura kembali memusnahkan  barang tegahan berupa vanili seberat 47 kilogram yang berasal dari Papua New Guinea serta HPHK/OPTK berupa 18 ekor unggas ayam yang berasal dari Surabaya dan Maluku tenggara, serta dua bibit pisang. “Vanili tersebut merupakan barang tegahan Bea Cukai Jayapura bersinergi dengan Imigrasi dan Karantina yang diserahterimakan ke Balai Karantina Pertanian Jayapura untuk dimusnahkan,” ungkap Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Jayapura, Hadi Wijaya. Ia menambahkan, komoditas hewan dan tumbuhan tersebut dimasukkan ke wilayah Jayapura dengan tanpa dilengkapi dokumen resmi dari daerah asal, maka sesuai peraturan akan dilakukan tindakan pemusnahan apabila tidak dilakukan penolakan. Total nilai ekonomis dari seluruh HPHK dan OPTK yang dimusnahkan kali ini ditaksir sekitar 85 juta rupiah. Meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19, pemusnahan ini tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan. Proses pemusnahan dilaksanakan oleh 2 perwakilan petugas dengan menggunakan APD lengkap untuk menghindari penyebaran virus maupun bakteri dari HPHK/OPTK yang dimusnahkan.“Diharapkan sinergi antara instansi dalam rangka menjaga Papua dari masuknya HPHK/OPHK dapat terus terjalin dan ditingkatkan agar terbebas dari penyebaran berbagai virus seperti flu burung yang dibawa dari HPHK/OPTK,” ujar Hadi. Pada hari yang sama, Bea Cukai Teluk Nibung bersama Karantina Pertanian Kelas I Tanjungbalai Asahan juga memusnahkan 25 jenis komoditas olahan dari hewan maupun tumbuhan yang merupakan HPHK dan OPTK diantaranya, olahan daging, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, I Wayan Sapta Dharma mengungkapkan, HPHK dan OPTK yang dimusnahkan pada kali ini merupakan hasil penindakan dari barang bawaan penumpang di terminal ferry Teluk Nibung periode Februari hingga Maret 2020. “Barang yang dimusnahkan merupakan barang bawaan penumpang yang masuk melalui Pelabuhan Ferry Internasional Teluk dengan tanpa dilengkapi dokumen karantina dan dilarang pemasukannya,” katanya. Dalam pelaksanaan di lapangan, Bea Cukai Teluk Nibung dan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Tanjungbalai Asahan senantiasa bersinergi dalam mengawal ancaman masuknya komoditas pembawa HPHK dan OPTK. Dapatkan Update Berita Republika Berita Beacukai Bea Cukai mendampingi pelaku usaha agar ekspor berkelanjutan. Berita Beacukai Ini bentuk dukungan kepada pelaku IKM agar berkembang dan bersaing di pasar global. Berita Beacukai Bea Cukai melakukan pengawasan proses stuffing hingga pemberangkatan barang ekspor. Berita Beacukai IFEX 2026 digelar di ICE BSD pada 5-8 Maret 2026 lalu. Berita Beacukai Diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk melakukan ekspor. Phone: 021 780 3747 +Fax: 021 799 7903 +Email: newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi) sekretariat@republika.co.id (Redaksi) marketing@rol.republika.co.id (Marketing) Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved Sinergi Bea Cukai dan Karantina Pertanian Buahkah Hasil bea cukai republika balai karantina pertanian hewan tumbuhan Berita Beacukai Berita Beacukai Berita Beacukai Berita Beacukai Berita Beacukai BERITA TERKAIT BERITA LAINNYA Tembus Pasar Jepang! 18 Ton Tuna dan Balobo Asal Maluku Berhasil Diekspor Bea Cukai Yogyakarta Berikan Fasilitas KITE IKM kepada CV Cahaya Insani Sukses Ekpor, Kertas Kado Lokal dari Sleman Tembus Amerika Serikat Bea Cukai Hadirkan Fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat di IFEX 2026 Ramadhan Produktif, PT Ameya Livingstyle Indonesia Ekspor 695 Karton Pakaian ke Jerman Terpopuler Kemudahan-Kemudahan Bea Cukai Dukung Penanggulangan Corona Bea Cukai Semarang Fasilitasi Produksi dan Hibah APD Corona, Bea Cukai Lampung Pastikan Pelabuhan Panjang Siap Bea Cukai Awasi Pemulangan TKI Asal Malaysia Bea Cukai Jatim Berhasil Amankan Jutaan Rokok Ilegal diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_dunia-islam_islam-nusantara_18_04_24_p7p3in396-masjid-penerima-bantuan-ramadhan-segera-urus-administrasi.md b/raw/www.republika.co.id_berita_dunia-islam_islam-nusantara_18_04_24_p7p3in396-masjid-penerima-bantuan-ramadhan-segera-urus-administrasi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ca09e5f4d44c94df2ce9ff871a67b4ecc640a65 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_dunia-islam_islam-nusantara_18_04_24_p7p3in396-masjid-penerima-bantuan-ramadhan-segera-urus-administrasi.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/04/24/p7p3in396-masjid-penerima-bantuan-ramadhan-segera-urus-administrasi +title: "Masjid Penerima Bantuan Ramadhan Segera Urus Administrasi | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:32:25 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Masjid Penerima Bantuan Ramadhan Segera Urus Administrasi | Republika Online + +Bantuan Rp 20 juta dan tiga tikar untuk masing-masing masjid diserahkan dua tahap. REPUBLIKA.CO.ID, PADAng -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), mengingatkan 407 masjid penerima bantuan pada Ramadhan 1439 Hijriah segera melengkapi syarat administrasi agar tidak ada kendala dalam pencairan. "Bantuan diberikan secara non tunai atau langsung ke rekening masjid. Karena itu kelengkapan syarat administrasi penting untuk segera dilengkapi," kata Kepala Bagian Bina Mental, Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Sekretariat Provinsi Sumbar, Karimis di Padang, Selasa (24/4). Syarat administrasi itu di antaranya rekening bank atas nama masjid dan memastikan nama rekening sama dengan nama masjid. Jika nama masjid memakai istilah Jamik, maka harus tetap dicantumkan agar tidak menjadi persoalan bagi pihak bank saat pencairan. Dia menyebutkan, data terakhir masih ada belasan masjid yang belum melengkapi persyaratan tersebut dan dikhawatirkan sulit mencairkan bantuan nantinya. Pada 2018 Pemprov Sumbar mengalokasikan bantuan hibah bagi 407 masjid dalam kegiatan Safari Ramadan 1439 H. Bantuan sebesar Rp 20 juta dan tiga tikar untuk masing-masing masjid itu diserahkan dalam dua tahap. Tahap pertama untuk 324 masjid dialokasikan dalam anggaran APBD murni 2018 sementara untuk 83 masjid sisanya dari anggaran APBD perubahan. Total dana yang disediakan tahun ini mencapai Rp 8,1 miliar. Jumlah ini naik tiga kali lipat dimana tahun lalu hanya disediakan Rp 2,9 miliar. Masjid-masjid yang akan dikunjungi dan diberikan bantuan sudah dilakukan verifikasi, administrasi dan faktual. Pengusulannya dilakukan oleh masyarakat, termasuk dari anggota DPRD Sumbar. Tim Safari ramadan Pemprov Sumbar yang yang akan mengunjungi dan memberikan bantuan pada masjid pada 2018 dibagi atas 12 tim. Masing-masing tim diketuai Forkompinda ditambah dengan tiga rektor universitas negeri yaitu Unand, UNP dan UIN Imam Bonjol. "Drafnya sudah kita buat dan tingga menunggu tandatangan gubernur. Selain itu, kita juga akan melakukan rapat dengan Kabag Kesra kabupaten dan kota pada awal Mei mendatang untuk mematangkan persiapan Safari Ramadan ini," katanya. Ask me! Masjid Penerima Bantuan Ramadhan Segera Urus Administrasi Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, PADAng -- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), mengingatkan 407 masjid penerima bantuan pada Ramadhan 1439 Hijriah segera melengkapi syarat administrasi agar tidak ada kendala dalam pencairan. "Bantuan diberikan secara non tunai atau langsung ke rekening masjid. Karena itu kelengkapan syarat administrasi penting untuk segera dilengkapi," kata Kepala Bagian Bina Mental, Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Sekretariat Provinsi Sumbar, Karimis di Padang, Selasa (24/4). + + + + +   + + + + Syarat administrasi itu di antaranya rekening bank atas nama masjid dan memastikan nama rekening sama dengan nama masjid. Jika nama masjid memakai istilah Jamik, maka harus tetap dicantumkan agar tidak menjadi persoalan bagi pihak bank saat pencairan. +   + + + + Dia menyebutkan, data terakhir masih ada belasan masjid yang belum melengkapi persyaratan tersebut dan dikhawatirkan sulit mencairkan bantuan nantinya. Pada 2018 Pemprov Sumbar mengalokasikan bantuan hibah bagi 407 masjid dalam kegiatan Safari Ramadan 1439 H. Bantuan sebesar Rp 20 juta dan tiga tikar untuk masing-masing masjid itu diserahkan dalam dua tahap. +   + Tahap pertama untuk 324 masjid dialokasikan dalam anggaran APBD murni 2018 sementara untuk 83 masjid sisanya dari anggaran APBD perubahan. Total dana yang disediakan tahun ini mencapai Rp 8,1 miliar. Jumlah ini naik tiga kali lipat dimana tahun lalu hanya disediakan Rp 2,9 miliar. +   + Masjid-masjid yang akan dikunjungi dan diberikan bantuan sudah dilakukan verifikasi, administrasi dan faktual. Pengusulannya dilakukan oleh masyarakat, termasuk dari anggota DPRD Sumbar. Tim Safari ramadan Pemprov Sumbar yang yang akan mengunjungi dan memberikan bantuan pada masjid pada 2018 dibagi atas 12 tim. +   + Masing-masing tim diketuai Forkompinda ditambah dengan tiga rektor universitas negeri yaitu Unand, UNP dan UIN Imam Bonjol. "Drafnya sudah kita buat dan tingga menunggu tandatangan gubernur. Selain itu, kita juga akan melakukan rapat dengan Kabag Kesra kabupaten dan kota pada awal Mei mendatang untuk mematangkan persiapan Safari Ramadan ini," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_nasional_daerah_19_05_24_ps0p58384-puncak-arus-mudik-di-garut-diprediksi-mulai-pekan-depan.md b/raw/www.republika.co.id_berita_nasional_daerah_19_05_24_ps0p58384-puncak-arus-mudik-di-garut-diprediksi-mulai-pekan-depan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2ec851412e73d9f6c1e731f0cc5289f30fafb78 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_nasional_daerah_19_05_24_ps0p58384-puncak-arus-mudik-di-garut-diprediksi-mulai-pekan-depan.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/05/24/ps0p58384-puncak-arus-mudik-di-garut-diprediksi-mulai-pekan-depan +title: "Puncak Arus Mudik di Garut Diprediksi Mulai Pekan Depan | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:58:34 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Puncak Arus Mudik di Garut Diprediksi Mulai Pekan Depan | Republika Online + +Secara garis besar semua jalur wilayah di Kabupaten Garut bisa dilalui oleh pengguna REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memrediksi puncak arus mudik Lebaran melalui wilayahnya akan terjadi pada 29 hingga 31 Mei. Karena itu, pihaknya terus melakukan persiapan untuk mengantisipasi kemacetan yang biasanya selalu terjadi pada saat musim arus mudik dan arus balik. Menurut dia, secara garis besar semua jalur wilayah di Kabupaten Garut bisa dilalui oleh pengguna jalan. Namun, pihaknya terus melakukan pengecekan baik di jalur utama atau jalur alternatif. "Minggu ini kita akan siapkan pos-pos pengamanan, sehingga minggu depan semua sudah siap beroperasi," kata dia, Jumat (24/5) malam. Ia memprediksi, arus mudik pada Lebaran kali ini tak akan sepadat tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, kata dia, sudah banyak jalan tol yang dibuka dan mempermudah masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya. Meski begitu, pihaknya juga telah menyiapkan jalur-jalur alternatif untuk dilalui jika terjadi kemacetan parah. Selain itu, Polres Garut juga telah merancang rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan. "Biasanya di tahun-tahun lalu, kalau dari jalur Cikaledong atau perbatasan Bandung ke Gentong, yang efektif hanya menggunakan buka tutup. Kita akan lihat dari presentase kendaraan untuk berapa kali one way ," kata dia. Sementara itu, untuk wilayah Cilawu atau perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, buka tutup akan dilakukan situasional. Meskipun  harus dilakukan buka tutup arus kendaraan, pemberlakukan rekayasa lalu lintas di wilayah itu tidak akan lama seperti wilayah Limbangan. Budi mengatakan, polisi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, untuk memperbaiki kondisi jalur alternatif. Pasalnya, jalur-jalur biasanya juga akan dilalui para pemudik jika jalr utama tersendat. "Alhamdulillah sudah beberapa yang diperbaiki," kata dia. Aparat kepolisian juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipas terjadinya bencana alam saat arus mudik. Pasalnya, Kabupaten Garut, khususnya wilayah selatan, merupakan daerah rawan bencana, lantaran kontur jalan berbukit dan dekat dengan laut. Menurut dia, pihaknya akan bersiaga di titik-titik rawan tersebut bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut. Selain itu, sejumlah alat berat juga akan disiapkan di lokasi yang mudah untuk menjangkau wilayah rawan bencana. Terkait masih beropasinya delman dan sering adanya pasar tumpah saat arus mudik, Budi mengatakan, hal itu tengah menjadi pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Menurut dia, biasa penarik delman akan dihentikan sementara ketika arus mudik dan arus balik. "Mudah-mudahan minggu depan sudah terealisasi untuk pembatasan. Biasanya akan ada kompensasi, walaupun tidak banyak tapi sesuai dengan jam saja," kata dia. Ask me! Puncak Arus Mudik di Garut Diprediksi Mulai Pekan Depan Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna memrediksi puncak arus mudik Lebaran melalui wilayahnya akan terjadi pada 29 hingga 31 Mei. Karena itu, pihaknya terus melakukan persiapan untuk mengantisipasi kemacetan yang biasanya selalu terjadi pada saat musim arus mudik dan arus balik. + + + + + Menurut dia, secara garis besar semua jalur wilayah di Kabupaten Garut bisa dilalui oleh pengguna jalan. Namun, pihaknya terus melakukan pengecekan baik di jalur utama atau jalur alternatif. "Minggu ini kita akan siapkan pos-pos pengamanan, sehingga minggu depan semua sudah siap beroperasi," kata dia, Jumat (24/5) malam. + + + + + Baca Juga + + + Mengemas Koper Mudik dengan Jurus Marie Kondo + + Delman akan Dilarang Lewat Jalur Mudik di Cimahi + + Dirjen: 6,4 Juta Pemudik Gunakan Moda Kereta Api + + + Ia memprediksi, arus mudik pada Lebaran kali ini tak akan sepadat tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, kata dia, sudah banyak jalan tol yang dibuka dan mempermudah masyarakat yang ingin pulang ke kampung halamannya. + Meski begitu, pihaknya juga telah menyiapkan jalur-jalur alternatif untuk dilalui jika terjadi kemacetan parah. Selain itu, Polres Garut juga telah merancang rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan. + + + + "Biasanya di tahun-tahun lalu, kalau dari jalur Cikaledong atau perbatasan Bandung ke Gentong, yang efektif hanya menggunakan buka tutup. Kita akan lihat dari presentase kendaraan untuk berapa kali one way ," kata dia. + Sementara itu, untuk wilayah Cilawu atau perbatasan Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya, buka tutup akan dilakukan situasional. Meskipun  harus dilakukan buka tutup arus kendaraan, pemberlakukan rekayasa lalu lintas di wilayah itu tidak akan lama seperti wilayah Limbangan. + Budi mengatakan, polisi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Garut, untuk memperbaiki kondisi jalur alternatif. Pasalnya, jalur-jalur biasanya juga akan dilalui para pemudik jika jalr utama tersendat. "Alhamdulillah sudah beberapa yang diperbaiki," kata dia. + Aparat kepolisian juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipas terjadinya bencana alam saat arus mudik. Pasalnya, Kabupaten Garut, khususnya wilayah selatan, merupakan daerah rawan bencana, lantaran kontur jalan berbukit dan dekat dengan laut. + Menurut dia, pihaknya akan bersiaga di titik-titik rawan tersebut bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut. Selain itu, sejumlah alat berat juga akan disiapkan di lokasi yang mudah untuk menjangkau wilayah rawan bencana. + Terkait masih beropasinya delman dan sering adanya pasar tumpah saat arus mudik, Budi mengatakan, hal itu tengah menjadi pembahasan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut. Menurut dia, biasa penarik delman akan dihentikan sementara ketika arus mudik dan arus balik. "Mudah-mudahan minggu depan sudah terealisasi untuk pembatasan. Biasanya akan ada kompensasi, walaupun tidak banyak tapi sesuai dengan jam saja," kata dia. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_ramadhan_kabar-ramadhan_15_07_12_nrcu4n-mustahik-lebih-suka-terima-bantuan-tunai.md b/raw/www.republika.co.id_berita_ramadhan_kabar-ramadhan_15_07_12_nrcu4n-mustahik-lebih-suka-terima-bantuan-tunai.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1fea503ce26a9b241d180baa3c5fb6b9e5121691 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_ramadhan_kabar-ramadhan_15_07_12_nrcu4n-mustahik-lebih-suka-terima-bantuan-tunai.md @@ -0,0 +1,279 @@ +--- +url: http://www.republika.co.id/berita/ramadhan/kabar-ramadhan/15/07/12/nrcu4n-mustahik-lebih-suka-terima-bantuan-tunai +title: "Mustahik Lebih Suka Terima Bantuan Tunai | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:04:52 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Mustahik Lebih Suka Terima Bantuan Tunai | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Direktur Utama Lazismu, Khoirul Muttaqin menjelaskan, kericuhan yang sering muncul saat penyaluran zakat langsung berkaitan dengan karakter sosiologi masyakarat Indonesia. Para mustahik (penerma zakat) lebih senang menerima bantuan dalam bentuk tunai dibandingkan program pemberdayaan masyarakat. “Sebetulnya tidak bisa kita melarang mereka untuk berebut menerima zakat. Karena bagaimanapun mereka memang kalau diberi ya membutuhkan, sama seperti bantuan langsung tunai,” ungkap Khoirul kepada Republika, Sabtu (11/7). Menurut dia, ada pembentukan kesadaran yang tidak pahami oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat telah terbiasa untuk menerima bantuan langsung tunai, baik dana pemerintah maupun dana umat. Akibatnya, mereka lebih suka menerima bantuan dalam bentuk tunai daripada program pemberdayaan masyarakat. Khoirul juga menambahkan, rata-rata dana tunai tersebut menjadi bantuan yang sangat konsumtif dan bisa habis dalam hitungan hari. Dana ini seringkali tidak bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraan ekonomi keluarga. Menurut Khoirul, itu akan menjadi lain apabila zakat disalurkan lewat lembaga amil. Dirut Lazismu ini menjelaskan, ada peran-peran yang bisa dipercayakan kepada lembaga-lembaga amil zakat yang sudah legal dan tepercaya. Pemberi zakat bisa meminta bantuan lembaga amil untuk menyalurkan zakat mereka. Kalaupun pemberi zakat ingin terlibat langsung, karena ini bagian dari aktivitas sosialnya, bisa dihadirkan saat prosesi. Terkait hal ini, menurut Khoirul, ada kapasitas-kapasitas tertentu yang masih bisa dipahami, meskipun sangat berpotensi mendekati riya. Sisi positifnya, kata Khoirul, hal itu bisa memotivasi orang lain untuk membangun kesadaran yang sama. “Kita tidak menginginkan adanya anarkisme dalam memperoleh zakat karena Islam tidak pernah mengajarkan umat untuk memperoleh zakat. Islam mengajarkan kepada setiap umat untuk menunaikan zakat. Ini yang juga menjadi masalah lantaran lemahnya kondisi perekonomian umat kita,” kata Khoirul. KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Mustahik Lebih Suka Terima Bantuan Tunai Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Rep: c38 / Red: Damanhuri Zuhri Ahad 12 Jul 2015 10:09 WIB H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Berita Terkait Tag : Terkini Mustahik Lebih Suka Terima Bantuan Tunai + + Rep: c38 / Red: Damanhuri Zuhri + Ahad 12 Jul 2015 10:09 WIB + + + + + + + Foto: sabana + Pemilik Sabana Fried Chicken Syamsalis (kiri) saat bertemu mustahik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Direktur Utama Lazismu, Khoirul Muttaqin menjelaskan, kericuhan yang sering muncul saat penyaluran zakat langsung berkaitan dengan karakter sosiologi masyakarat Indonesia. + + + + + Para mustahik (penerma zakat) lebih senang menerima bantuan dalam bentuk tunai dibandingkan program pemberdayaan masyarakat. + + + + “Sebetulnya tidak bisa kita melarang mereka untuk berebut menerima zakat. Karena bagaimanapun mereka memang kalau diberi ya membutuhkan, sama seperti bantuan langsung tunai,” ungkap Khoirul kepada Republika, Sabtu (11/7).  Menurut dia, ada pembentukan kesadaran yang tidak pahami oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat telah terbiasa untuk menerima bantuan langsung tunai, baik dana pemerintah maupun dana umat. Akibatnya, mereka lebih suka menerima bantuan dalam bentuk tunai daripada program pemberdayaan masyarakat. + + + Khoirul juga menambahkan, rata-rata dana tunai tersebut menjadi bantuan yang sangat konsumtif dan bisa habis dalam hitungan hari. + Dana ini seringkali tidak bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraan ekonomi keluarga. Menurut Khoirul, itu akan menjadi lain apabila zakat disalurkan lewat lembaga amil. Dirut Lazismu ini menjelaskan, ada peran-peran yang bisa dipercayakan kepada lembaga-lembaga amil zakat yang sudah legal dan tepercaya. Pemberi zakat bisa meminta bantuan lembaga amil untuk menyalurkan zakat mereka. Kalaupun pemberi zakat ingin terlibat langsung, karena ini bagian dari aktivitas sosialnya, bisa dihadirkan saat prosesi. Terkait hal ini, menurut Khoirul, ada kapasitas-kapasitas tertentu yang masih bisa dipahami, meskipun sangat berpotensi mendekati riya. Sisi positifnya, kata Khoirul, hal itu bisa memotivasi orang lain untuk membangun kesadaran yang sama. “Kita tidak menginginkan adanya anarkisme dalam memperoleh zakat karena Islam tidak pernah mengajarkan umat untuk memperoleh zakat. Islam mengajarkan kepada setiap umat untuk menunaikan zakat. Ini yang juga menjadi masalah lantaran lemahnya kondisi perekonomian umat kita,” kata Khoirul. + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Jelang Lebaran, Mendag: Ada Upaya Ganggu Suplai Bahan Pokok + + + Muhammadiyah Biak Tetapkan Idul Fitri 17 Juli + + + 'Percayakan Penyaluran Zakat pada Lembaga Amil' + + + Ingin Bebas Macet Saat Mudik? Ini Tarif yang Harus Dibayar + + + Suasana Itikaf di Masjid Istiqlal + + + + + Tag : + + + + ramadhan + + + + kabar ramadhan + + + + ramadhan 2015 + + + + penerma zakat + + + + mustahik + + + + lebih senang + + + + bentuk tunai + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir + + + + + + + + #2 + + + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal + + + + + + + + #3 + + + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + #4 + + + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan + + + + + + + + #5 + + + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_sc1d89348_munster-akui-persebaya-lakukan-kesalahan-saat-dipermalukan-dewa-united.md b/raw/www.republika.co.id_berita_sc1d89348_munster-akui-persebaya-lakukan-kesalahan-saat-dipermalukan-dewa-united.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51460c990b5df03659afd00371a55b02d3f22097 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_sc1d89348_munster-akui-persebaya-lakukan-kesalahan-saat-dipermalukan-dewa-united.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/sc1d89348/munster-akui-persebaya-lakukan-kesalahan-saat-dipermalukan-dewa-united +title: "Munster Akui Persebaya Lakukan Kesalahan Saat Dipermalukan Dewa United | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:26 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Munster Akui Persebaya Lakukan Kesalahan Saat Dipermalukan Dewa United | Republika Online + +Persebaya menelan kekalahan 0-3 dari Dewa United. REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA -- Pelatih Persebaya Paul Munster mengakui timnya melakukan kesalahan saat ditaklukkan Dewa United 0-3 dalam pertandingan pekan ke-31 BRI Liga 1, Selasa (16/4/2024). "Pertandingan hari ini secara keseluruhan tidak cukup baik, semua orang membuat kesalahan. Meskipun dari kami ada yang membuat peluang tapi itu tidak menghasilkan apa-apa," kata dia saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Selasa petang. Pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku sudah berubah mengubah taktik, tapi tidak membuahkan hasil. Ia memberikan kredit kepada Dewa United, yang disebutnya memiliki banyak pemain bagus. "Jadi semuanya harus melihat kualitas itu. Dewa United semakin besar, lebih kuat, lebih cepat, teknisnya lebih baik," kata pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut. Dia mengingatkan semua pihak agar tidak saling menyalahkan, terutama pemain. Jika ada yang mau menyalahkan, Munster siap menjadi sasaran asalkan para pemainnya tidak diusik. Sebab, kata dia, pelatih yang bertanggung jawab terhadap tim. Ia menegaskan, harus melindungi para pemainnya. Munster juga mengajak semua pelatih, pemain, dan suporter bangkit untuk menatap laga selanjutnya. "Lawan kami dalam empat pertandingan terakhir semua mengincar empat besar, begitu juga Dewa, tapi saya akan fokus dengan pemain dan tim, itu yang terpenting, karena semuanya harus berdiri bersama-sama dan saling memberi semangat," kata mantan direktur teknik timnas Brunei Darussalam itu. Kapten Persebaya Reva Adi Utama sendiri menyatakan akan berusaha mengangkat mental rekan-rekannya. "Setelah ini mungkin saya akan kumpulkan semua pemain untuk berbicara, namun ini bukan waktunya untuk saling tunjuk siapa yang salah, tapi ayo bersama-sama untuk menyelamatkan Persebaya agar tetap di Liga 1," kata Reva. "Jika ada pemain yang tidak ingin bangkit, menurut saya, berhenti saja main sepak bola. Jadi, saya tegaskan kepada para pemain, ayo bersama-sama untuk berjuang sampai pertandingan terakhir," sambung dia. Kekalahan dari Dewa United membuat Persebaya tertahan pada peringkat ke-10 dengan 39 poin dari 31 pertandingan. Persebaya akan melawat ke kandang Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat pada 20 April pukul 15.00 WIB. Ask me! Munster Akui Persebaya Lakukan Kesalahan Saat Dipermalukan Dewa United Rekomendasi Exco PSSI Minta Polisi Tindak Tegas Oknum Suporter Rusuh di Surabaya Juara BRI Liga 1, Legenda Persib Ajat Sudrajat: Persib Tunjukan Permainan Terbaik Persib Juara Liga 1 2024, Bojan Hodak Pelatih Terbaik, David da Silva Top Scorer Daftar Nominasi Penghargaan BRI Liga 1 2023/2024 Kualitas Liga 1 Diprediksi Meningkat Musim Depan dengan Penerapan Masif VAR REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA -- Pelatih Persebaya Paul Munster mengakui timnya melakukan kesalahan saat ditaklukkan Dewa United 0-3 dalam pertandingan pekan ke-31 BRI Liga 1, Selasa (16/4/2024). + + + + + "Pertandingan hari ini secara keseluruhan tidak cukup baik, semua orang membuat kesalahan. Meskipun dari kami ada yang membuat peluang tapi itu tidak menghasilkan apa-apa," kata dia saat konferensi pers usai pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Selasa petang. + + + + + Baca Juga + + + Dewa United Bungkam Persebaya 3-0 di Gelora Bung Tomo + + Dewa United Pertahankan Komposisi Pemain Saat Hadapi Persebaya + + Jamu Dewa United, Paul Munster Ingin Persebaya Menang Lebih dari Satu Gol + + + Pelatih asal Irlandia Utara itu mengaku sudah berubah mengubah taktik, tapi tidak membuahkan hasil. Ia memberikan kredit kepada Dewa United, yang disebutnya memiliki banyak pemain bagus. + "Jadi semuanya harus melihat kualitas itu. Dewa United semakin besar, lebih kuat, lebih cepat, teknisnya lebih baik," kata pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut. + + + + Dia mengingatkan semua pihak agar tidak saling menyalahkan, terutama pemain. Jika ada yang mau menyalahkan, Munster siap menjadi sasaran asalkan para pemainnya tidak diusik. Sebab, kata dia, pelatih yang bertanggung jawab terhadap tim. Ia menegaskan, harus melindungi para pemainnya.  + Munster juga mengajak semua pelatih, pemain, dan suporter bangkit untuk menatap laga selanjutnya. + "Lawan kami dalam empat pertandingan terakhir semua mengincar empat besar, begitu juga Dewa, tapi saya akan fokus dengan pemain dan tim, itu yang terpenting, karena semuanya harus berdiri bersama-sama dan saling memberi semangat," kata mantan direktur teknik timnas Brunei Darussalam itu. + Kapten Persebaya Reva Adi Utama sendiri menyatakan akan berusaha mengangkat mental rekan-rekannya. "Setelah ini mungkin saya akan kumpulkan semua pemain untuk berbicara, namun ini bukan waktunya untuk saling tunjuk siapa yang salah, tapi ayo bersama-sama untuk menyelamatkan Persebaya agar tetap di Liga 1," kata Reva. + "Jika ada pemain yang tidak ingin bangkit, menurut saya, berhenti saja main sepak bola. Jadi, saya tegaskan kepada para pemain, ayo bersama-sama untuk berjuang sampai pertandingan terakhir," sambung dia. + Kekalahan dari Dewa United membuat Persebaya tertahan pada peringkat ke-10 dengan 39 poin dari 31 pertandingan. Persebaya akan melawat ke kandang Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat pada 20 April pukul 15.00 WIB. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Ahad , 02 Jun 2024, 06:57 WIB + + Exco PSSI Minta Polisi Tindak Tegas Oknum Suporter Rusuh di Surabaya Sabtu , 01 Jun 2024, 09:20 WIB + + Juara BRI Liga 1, Legenda Persib Ajat Sudrajat: Persib Tunjukan Permainan Terbaik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 31 May 2024, 22:30 WIB + + Persib Juara Liga 1 2024, Bojan Hodak Pelatih Terbaik, David da Silva Top Scorer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 30 May 2024, 16:37 WIB + + Daftar Nominasi Penghargaan BRI Liga 1 2023/2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 29 May 2024, 14:12 WIB + + Kualitas Liga 1 Diprediksi Meningkat Musim Depan dengan Penerapan Masif VAR diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_syppbh415_dompet-dhuafa-enters-communal-industry-phase.md b/raw/www.republika.co.id_berita_syppbh415_dompet-dhuafa-enters-communal-industry-phase.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a521a2822f11837c2d9dfce4498233e71d469ff6 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_syppbh415_dompet-dhuafa-enters-communal-industry-phase.md @@ -0,0 +1,132 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/syppbh415/dompet-dhuafa-enters-communal-industry-phase +title: "Dompet Dhuafa Enters Communal Industry Phase | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:58 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Dompet Dhuafa Enters Communal Industry Phase | Republika Online + +Communal Industry is an ijtihad of Dhuafa Purse Sharia Council. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dompet Dhuafa enters the communal industry or community industry phase in zakat management. This is as a form of empowerment in the management of zakat. “We want to enter the phase of what we call communal industry or community industry,” said Ahmad Juwaini, Chairman of the Board of Governors of Dompet Dhuafa (DD), during the opening of the Interactive Discussion: Dhuafa's Wallet Goes Communal Industry which was held at the Cultural Hall of Rumah Kita Dompet Dhuafa Philanthropy Building, Jakarta, Tuesday (1/7/2025). According to Juwaini, this is a kind of ijtihad of the Sharia Council DD. However, this ijitihad does not necessarily arise but rather after going through the process of developing DD activities themselves. “DD is now using philanthropreneur as mainstream empowerment. We believe that zakat management activities should be in this spirit,” Juwaini said. The goal is for zakat recipients to be empowered and independent. Thus, DD encourages zakat recipients to be independent in management. “We are culturally oriented. It must be efficient and effective. He means muzakki, muwakif. So we believe that it is time for us to develop this spirit of philanthropy in the development of social funds,” Juwaini said. According to Juwaini, the philanthropreneur functions to the beneficiaries, to the cooperation partners, and to ourselves as the amil zakat. So if it helps pokoknga needs to empower them,” Juwaini said. Juwaini explained why this move had to be made. Because, very much government activity is financing basic necessities. For example, the Bansos program. In which the government provided bansos to 75 million households for 2025 with a budget of Rp 4.5 trikiun. Later, KIP was a student whose admissions were nearly 1 million people. In addition, free nutritious meals are estimated at Rp 171 trillion this year and target 17.9 million schoolchildren. “These data are actually basic necessities that are almost completed by the government. If we share roles, where do we go?” asked Juwaini. “I think it's time for us to play a role, not just give. We need the spirit of philanthropeneur. It remains on its zakat function but what used to be for our basic needs has shifted to an empowerment orientation,” Juwaini said. Returning to the concept of communal industry, Juwaini explains by definition that it is an industry that is jointly owned by a community in which cooperation takes place to raise the income and well-being of the community. DD itself has already developed this concept in Cirangkong area, Subang Regency. For the community, DD provides land to plant pineapples. Then, provide health assistance to the community, educational assistance. In addition, DD employs people there to cultivate pineapple plantation land. DD also made a factory there whose shares could be owned by the community. “The hope is that from here, we will create a pineapple (processing) factory. Then the pineapple is processed into jam and concentrate. So this is not just local talk but also for export,” Juwaini said. To develop all this, Juwaini continued, is a shared challenge. DD as a zakat institution needs to cooperate and synergize with zakat forums, Baznas, up to the Ministry of Foreign Affairs. Meanwhile, Baznas Chairman Prof KH Noor Achmad who gave a speech online welcomed the DD idea. “Wonderful idea of empowering people forward. The big idea can be formulated to serve as a raw material for the development of the people in Indonesia,” said Kiai Noor Achmad. Kiai Noor appreciated DD being more specific in providing community service. What DD does has an impact on zakat institutions in Indonesia. Director of Zakat and Waqf Empowerment Ministry Waryono Abdul Ghafur said that in improving society and alleviating poverty, what is needed today is innovation and sharing tasks. “So the state has not been able to fully meet the needs of the people. Therefore, it is necessary to share the debt so that it is not over lapping,” Waryono said. The initiator and Chairman of the Board of Trustees of Dompet Dhuafa, Parni Hadi, said that the collaboration of his side is ready. Moreover, DD has entered the communal industry era. “Our mindset has to transform towards empowerment,” Parni said. Ask me! Dompet Dhuafa Enters Communal Industry Phase Rekomendasi Prabowo Urges Cabinet to Avoid Luxury Open Houses on Eid Indonesia and Seven Countries Condemn Israel's Closure of Al Aqsa Mosque During Ramadan Prabowo Vows to Eradicate Corruption to Safeguard Indonesia Indonesia Rescues 34 Stranded Pilot Whales in East Nusa Tenggara Indonesia Strengthens Coastal Defence, MoD Confirms Brahmos Missile Procurement REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dompet Dhuafa enters the communal industry or community industry phase in zakat management. This is as a form of empowerment in the management of zakat. + + + + + “We want to enter the phase of what we call communal industry or community industry,” said Ahmad Juwaini, Chairman of the Board of Governors of Dompet Dhuafa (DD), during the opening of the Interactive Discussion: Dhuafa's Wallet Goes Communal Industry which was held at the Cultural Hall of Rumah Kita Dompet Dhuafa Philanthropy Building, Jakarta, Tuesday (1/7/2025). + + + + + Baca Juga + + + Cerita Mahasiswi Cyber University, yang Ngira Kuliah Hanya Ngoding , tapi Lebih Seru dari Itu + + Dari Rusia Terbit Buku Indonesia: Leksikon Sastra Karya Victor Pogadaev dan Vilen Sikorsky + + Senator Ingatkan Pakistan tidak akan Tinggal Diam Jika Israel dan AS Targetkan Ayatollah Khamenei + + + According to Juwaini, this is a kind of ijtihad of the Sharia Council DD. However, this ijitihad does not necessarily arise but rather after going through the process of developing DD activities themselves. + “DD is now using philanthropreneur as mainstream empowerment. We believe that zakat management activities should be in this spirit,” Juwaini said. + + + + The goal is for zakat recipients to be empowered and independent. Thus, DD encourages zakat recipients to be independent in management. + “We are culturally oriented. It must be efficient and effective. He means muzakki, muwakif. So we believe that it is time for us to develop this spirit of philanthropy in the development of social funds,” Juwaini said. + According to Juwaini, the philanthropreneur functions to the beneficiaries, to the cooperation partners, and to ourselves as the amil zakat. So if it helps pokoknga needs to empower them,” Juwaini said. + Juwaini explained why this move had to be made. Because, very much government activity is financing basic necessities. + For example, the Bansos program. In which the government provided bansos to 75 million households for 2025 with a budget of Rp 4.5 trikiun. Later, KIP was a student whose admissions were nearly 1 million people. In addition, free nutritious meals are estimated at Rp 171 trillion this year and target 17.9 million schoolchildren. + “These data are actually basic necessities that are almost completed by the government. If we share roles, where do we go?” asked Juwaini. + “I think it's time for us to play a role, not just give. We need the spirit of philanthropeneur. It remains on its zakat function but what used to be for our basic needs has shifted to an empowerment orientation,” Juwaini said. + Returning to the concept of communal industry, Juwaini explains by definition that it is an industry that is jointly owned by a community in which cooperation takes place to raise the income and well-being of the community. DD itself has already developed this concept in Cirangkong area, Subang Regency. + For the community, DD provides land to plant pineapples. Then, provide health assistance to the community, educational assistance. + In addition, DD employs people there to cultivate pineapple plantation land. DD also made a factory there whose shares could be owned by the community. + “The hope is that from here, we will create a pineapple (processing) factory. Then the pineapple is processed into jam and concentrate. So this is not just local talk but also for export,” Juwaini said. + To develop all this, Juwaini continued, is a shared challenge. DD as a zakat institution needs to cooperate and synergize with zakat forums, Baznas, up to the Ministry of Foreign Affairs. + Meanwhile, Baznas Chairman Prof KH Noor Achmad who gave a speech online welcomed the DD idea. “Wonderful idea of empowering people forward. The big idea can be formulated to serve as a raw material for the development of the people in Indonesia,” said Kiai Noor Achmad. + Kiai Noor appreciated DD being more specific in providing community service. What DD does has an impact on zakat institutions in Indonesia. + Director of Zakat and Waqf Empowerment Ministry Waryono Abdul Ghafur said that in improving society and alleviating poverty, what is needed today is innovation and sharing tasks. + “So the state has not been able to fully meet the needs of the people. Therefore, it is necessary to share the debt so that it is not over lapping,” Waryono said. + The initiator and Chairman of the Board of Trustees of Dompet Dhuafa, Parni Hadi, said that the collaboration of his side is ready. Moreover, DD has entered the communal industry era. “Our mindset has to transform towards empowerment,” Parni said. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:17 WIB + + Prabowo Urges Cabinet to Avoid Luxury Open Houses on Eid Jumat , 13 Mar 2026, 04:09 WIB + + Indonesia and Seven Countries Condemn Israel's Closure of Al Aqsa Mosque During Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 17:34 WIB + + Prabowo Vows to Eradicate Corruption to Safeguard Indonesia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:37 WIB + + Indonesia Rescues 34 Stranded Pilot Whales in East Nusa Tenggara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 10 Mar 2026, 01:19 WIB + + Indonesia Strengthens Coastal Defence, MoD Confirms Brahmos Missile Procurement diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t58umn490_bps-ungkap-angka-pengangguran-di-indonesia-turun-ini-penjelasannya.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t58umn490_bps-ungkap-angka-pengangguran-di-indonesia-turun-ini-penjelasannya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75d64cb56aebb2d110461480cdba9eca2208381d --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t58umn490_bps-ungkap-angka-pengangguran-di-indonesia-turun-ini-penjelasannya.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t58umn490/bps-ungkap-angka-pengangguran-di-indonesia-turun-ini-penjelasannya +title: "BPS Ungkap Angka Pengangguran di Indonesia Turun, Ini Penjelasannya | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BPS Ungkap Angka Pengangguran di Indonesia Turun, Ini Penjelasannya | Republika Online + +Angka TPT tersebut turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang atau 4,85 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan angka TPT tersebut turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024. “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Edy dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Edy menyampaikan andil pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total pengangguran pada Agustus 2025. Ia mencatat, 0,77 persen dari total pengangguran pada Agustus 2025 merupakan korban PHK. “Jadi dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan,” ucap Edy. Edy menegaskan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ia memaparkan, terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk dalam kategori usia kerja pada Agustus 2025. “Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2024,” sambung Edy. Edy memerinci, angka tersebut berasal dari angkatan kerja sebesar 154 juta orang atau bertambah sekitar 1,89 juta orang, dan bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang. Ia menyampaikan, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah sekitar 0,20 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang. “Dari sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024,” ucapnya. Edy menyampaikan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2025 sebesar 70,59 persen atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 70,63 persen. Ia mengatakan, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan yakni 84,40 persen berbanding 56,63 persen. “Meskipun begitu, TPAK laki-laki menurun, sementara TPAK perempuan meningkat jika dibandingkan Agustus 2024,” lanjut dia. Edy menyebut, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja pada Agustus 2025, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, serta real estat. Ia menjelaskan, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak pada Agustus 2025 adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. “Sementara, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak dalam satu tahun terakhir ini adalah lapangan usaha pertanian, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan, masing-masing meningkat sebesar 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,30 juta tenaga kerja,” sambung Edy. Berdasarkan status pekerjaan, lanjut Edy, sebanyak 146,54 juta penduduk yang bekerja atau sebesar 38,74 persen berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan setahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak, yakni sebesar 0,65 juta orang. Ia juga menyampaikan, 34,75 persen penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah. Sedangkan 13,06 persen lainnya berpendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas. “Pekerja berpendidikan rendah masih mendominasi penduduk yang bekerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu, persentase pekerja berpendidikan SD ke bawah menurun, sementara pekerja berpendidikan diploma ke atas justru meningkat,” lanjutnya. Edy menyebut, penurunan tingkat pengangguran berpendidikan SD ke bawah sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Ia mengatakan, dua sektor tersebut tidak memiliki syarat tinggi bagi para pencari kerja. “Kalau pertanian di perdesaan barangkali karena sangat mudah dimasuki, maka itu yang menyebabkan masyarakat kita yang berpendidikan SD dasar mungkin lebih mudah memasuki lapangan usaha seperti itu. Ini barangkali salah satu penyebab kenapa pengangguran di tingkat SD itu semakin kecil,” kata Edy. Ask me! BPS Ungkap Angka Pengangguran di Indonesia Turun, Ini Penjelasannya Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang atau 4,85 persen. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, mengatakan angka TPT tersebut turun dari 4,91 persen pada Agustus 2024. + + + + + “Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Edy dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025). + + + + Baca Juga + + + Pidato Mendikdasmen Jadi Awal Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Kerja di Sidang Umum UNESCO + + Jepang Ingin Ada Kerja Sama Pertahanan Baru dengan Indonesia + + Gibran Dorong BP3OKP dan Komite Percepatan Harus Bekerja Keras Dua Kali Lipat + + + Edy menyampaikan andil pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap total pengangguran pada Agustus 2025. Ia mencatat, 0,77 persen dari total pengangguran pada Agustus 2025 merupakan korban PHK. + “Jadi dari total pengangguran sebesar 0,77 persen adalah yang sebelumnya terkena PHK setahun yang lalu. Pengangguran yang terkena PHK paling banyak berasal dari industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan,” ucap Edy. + + + + Edy menegaskan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ia memaparkan, terdapat sebanyak 218,17 juta penduduk yang masuk dalam kategori usia kerja pada Agustus 2025. + “Jumlah tersebut meningkat sebanyak 2,80 juta orang jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2024,” sambung Edy. + Edy memerinci, angka tersebut berasal dari angkatan kerja sebesar 154 juta orang atau bertambah sekitar 1,89 juta orang, dan bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah sekitar 0,91 juta orang. + Ia menyampaikan, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,65 juta orang atau bertambah sekitar 0,20 juta orang, pekerja paruh waktu sebanyak 36,29 juta orang atau bertambah 1,66 juta orang, dan setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta orang atau bertambah 0,04 juta orang. + “Dari sisi lain, angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4.000 orang dibandingkan Agustus 2024,” ucapnya. + Edy menyampaikan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2025 sebesar 70,59 persen atau lebih rendah dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 70,63 persen. Ia mengatakan, TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan yakni 84,40 persen berbanding 56,63 persen. + “Meskipun begitu, TPAK laki-laki menurun, sementara TPAK perempuan meningkat jika dibandingkan Agustus 2024,” lanjut dia. + Edy menyebut, seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja pada Agustus 2025, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan penggalian, aktivitas keuangan dan asuransi, serta real estat. Ia menjelaskan, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak pada Agustus 2025 adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. + “Sementara, tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja terbanyak dalam satu tahun terakhir ini adalah lapangan usaha pertanian, akomodasi dan makan minum, serta industri pengolahan, masing-masing meningkat sebesar 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,30 juta tenaga kerja,” sambung Edy. + Berdasarkan status pekerjaan, lanjut Edy, sebanyak 146,54 juta penduduk yang bekerja atau sebesar 38,74 persen berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Dibandingkan setahun sebelumnya, penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak, yakni sebesar 0,65 juta orang. + Ia juga menyampaikan, 34,75 persen penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah. Sedangkan 13,06 persen lainnya berpendidikan tinggi, yaitu diploma ke atas. + “Pekerja berpendidikan rendah masih mendominasi penduduk yang bekerja di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu, persentase pekerja berpendidikan SD ke bawah menurun, sementara pekerja berpendidikan diploma ke atas justru meningkat,” lanjutnya. + Edy menyebut, penurunan tingkat pengangguran berpendidikan SD ke bawah sejalan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja di lapangan usaha pertanian dan perdagangan. Ia mengatakan, dua sektor tersebut tidak memiliki syarat tinggi bagi para pencari kerja. + “Kalau pertanian di perdesaan barangkali karena sangat mudah dimasuki, maka itu yang menyebabkan masyarakat kita yang berpendidikan SD dasar mungkin lebih mudah memasuki lapangan usaha seperti itu. Ini barangkali salah satu penyebab kenapa pengangguran di tingkat SD itu semakin kecil,” kata Edy. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t6umx3430_penjelasan-setiap-muslim-masuk-surga.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t6umx3430_penjelasan-setiap-muslim-masuk-surga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3bf6892edbf0c8ae75a2087814aacdbcb4da116c --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t6umx3430_penjelasan-setiap-muslim-masuk-surga.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t6umx3430/penjelasan-setiap-muslim-masuk-surga +title: "Penjelasan Setiap Muslim Masuk Surga | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:02 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Penjelasan Setiap Muslim Masuk Surga | Republika Online + +Ada yang melalui hisab dan tidak. REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK -- Ada banyak pertanyaan di masyarakat awam apakah setiap Muslim pasti akan masuk surga? Sebab seorang Muslim telah mengimani tentang Allah sebagai Tuhan satu-satunya seluruh alam. Dan percaya kepada Allah merupakan bentuk keimanan seseorang. Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah K.H M Yusuf Chudlori  membenarkan setiap Muslim akan masuk surga pada akhirnya. Tetapi, tak ada yang bisa menjamin apakah seseorang tersebut dapat langsung masuk surga tanpa melalui hisab. "Itu tergantung dari dosa dan berat timbangan amal baik dan buruk setelah hisab," kata Gus Yusuf dalam bukunya  Fikih Interaktif, Menjawab Berbagai Persoalan Sosial Umat Islam . Sebaliknya, tak ada tempat di surga bagi non-Muslim dan dipastikan masuk neraka. Meskipun mereka mempunyai banyak amal kebaikan selama di dunia. Namun, di mata Allah SWT tidak beriman kepada-Nya adalah penghalang non-Muslim masuk surga. Allah telah mengutus Nabi dan Rasul agar beriman kepada-Nya. Tetapi mereka justru mengabaikannya. Kendati demikian, menurut Gus Yusuf, perbedaan keyakinan tersebut tidak berarti harus menghalang saling tolong menolong antarsesama makhluk Allah. Pendapat Gus Yusuf tentang setiap Muslim akan masuk surga bukan tanpa rujukan melainkan banyak sabda-sabda Rasulullah yang menerangkannya. Seperti Dari Abu Hurairah Ra, di berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau?" Beliau menjawab, "Mereka yang menaatiku akan masuk surga dan yang menentangku berarti telah enggan masuk surga." (HR. Bukhari). Hadits lainnya juga menerangkan tentan masalah tersebut dari Abu Sa'id bahwa, sesungguhnya Nabi Saw bersabda, "Bila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk neraka maka Allah Swt akan berkata, 'Orang yang di dalam hatinya ada setitik iman, hendaklah dikeluarkan.' Maka Allah, maka mereka pun keluar dari neraka." (HR. al-Bukhari Muslim). Menurut Gus Yusuf, mereka yang beriman adalah yang mengucapkan dua kalimat syahadat terlepas dia adalah ahli ibadah atau ahli maksiat. Oleh karena itu, penghuni neraka nantinya ada yang tetap ada pula yang tidak tetap. Penghuni tetap adalah mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, menyekutukan Allah atau berpura-pura beriman. Sementara orang yang beriman akan masuk surga meski harus melalui hisab sehingga harus masuk neraka terlebih dahulu jika memang pantas masuk neraka. Ask me! Penjelasan Setiap Muslim Masuk Surga Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK -- Ada banyak pertanyaan di masyarakat awam apakah setiap Muslim pasti akan masuk surga? Sebab seorang Muslim telah mengimani tentang Allah sebagai Tuhan satu-satunya seluruh alam. Dan percaya kepada Allah merupakan bentuk keimanan seseorang. + + + + + + Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah K.H M Yusuf Chudlori  membenarkan setiap Muslim akan masuk surga pada akhirnya. Tetapi, tak ada yang bisa menjamin apakah seseorang tersebut dapat langsung masuk surga tanpa melalui hisab. + + + + + Baca Juga + + + Rahasia Masuk Surga tanpa Hisab + + Barcelona Ditantang Real Betis, Flick Minta Anak Asuhnya Tetap Solid + + Resmi Dirilis, Ini Daftar Nominasi PSSI Awards 2025 + + + "Itu tergantung dari dosa dan berat timbangan amal baik dan buruk setelah hisab," kata Gus Yusuf dalam bukunya  Fikih Interaktif, Menjawab Berbagai Persoalan Sosial Umat Islam . + Sebaliknya, tak ada tempat di surga bagi non-Muslim dan dipastikan masuk neraka. Meskipun mereka mempunyai banyak amal kebaikan selama di dunia. Namun, di mata Allah SWT tidak beriman kepada-Nya adalah penghalang non-Muslim masuk surga. + + + + Allah telah mengutus Nabi dan Rasul agar beriman kepada-Nya. Tetapi mereka justru mengabaikannya. Kendati demikian, menurut Gus Yusuf, perbedaan keyakinan tersebut tidak berarti harus menghalang saling tolong menolong antarsesama makhluk Allah. + Pendapat Gus Yusuf tentang setiap Muslim akan masuk surga bukan tanpa rujukan melainkan banyak sabda-sabda Rasulullah yang menerangkannya. Seperti Dari Abu Hurairah Ra, di berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang tidak mau." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang tidak mau?" Beliau menjawab, "Mereka yang menaatiku akan masuk surga dan yang menentangku berarti telah enggan masuk surga." (HR. Bukhari). + Hadits lainnya juga menerangkan tentan masalah tersebut dari Abu Sa'id bahwa, sesungguhnya Nabi Saw bersabda, "Bila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk neraka maka Allah Swt akan berkata, 'Orang yang di dalam hatinya ada setitik iman, hendaklah dikeluarkan.' Maka Allah, maka mereka pun keluar dari neraka." (HR. al-Bukhari Muslim). + Menurut Gus Yusuf, mereka yang beriman adalah yang mengucapkan dua kalimat syahadat terlepas dia adalah ahli ibadah atau ahli maksiat. Oleh karena itu, penghuni neraka nantinya ada yang tetap ada pula yang tidak tetap. + Penghuni tetap adalah mereka yang meninggal dalam keadaan kafir, menyekutukan Allah atau berpura-pura beriman. Sementara orang yang beriman akan masuk surga meski harus melalui hisab sehingga harus masuk neraka terlebih dahulu jika memang pantas masuk neraka. + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Dok Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t71pyu472_cegah-penipuan-mengatasnamakan-bea-cukai-ditjen-kampanyekan-%e2%80%9cstop-cek-lapor%e2%80%9d.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t71pyu472_cegah-penipuan-mengatasnamakan-bea-cukai-ditjen-kampanyekan-%e2%80%9cstop-cek-lapor%e2%80%9d.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d5c158cb7aae2542a7f9515643888a513525a77 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t71pyu472_cegah-penipuan-mengatasnamakan-bea-cukai-ditjen-kampanyekan-%e2%80%9cstop-cek-lapor%e2%80%9d.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t71pyu472/cegah-penipuan-mengatasnamakan-bea-cukai-ditjen-kampanyekan-%e2%80%9cstop-cek-lapor%e2%80%9d +title: "Cegah Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai, Ditjen Kampanyekan “STOP-CEK-LAPOR”! | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:59 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Cegah Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai, Ditjen Kampanyekan “STOP-CEK-LAPOR”! | Republika Online + +Rabu 10 Dec 2025 15:52 WIB Red: Ferry kisihandi Ditjen Pajak meluncurkan kampanye STOP-CEK-LAPOR untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) resmi meluncurkan kampanye “STOP-CEK-LAPOR”, gerakan edukasi publik untuk membantu masyarakat mengenali, memverifikasi, dan melaporkan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus penipuan digital yang semakin canggih dan masif, terutama melalui modus belanja online. Menurut data hingga November 2025, Bea Cukai telah menerima 7.219 laporan penipuan, terdiri atas 2.751 laporan dengan kerugian dan 4.468 laporan tanpa kerugian. Dalam keterangannya, Rabu (10/12/2025), Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menyatakan, lebih dari separuh kasus tersebut melibatkan transaksi belanja online. “Sebanyak 61,8 persen laporan yang kami terima berasal dari modus belanja online, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu bekal pemahaman yang lebih jelas tentang alur kepabeanan,” ujarnya. Dalam melancarkan aksi penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, pelaku kerap memanfaatkan celah psikologis dan rendahnya literasi kepabeanan di masyarakat. Para pelaku berupaya menciptakan kepanikan, seperti ancaman paket ditahan atau denda mendesak, serta menyamar sebagai petugas resmi untuk meyakinkan korban. Di sisi lain, masih banyak masyarakat belum memahami alur resmi proses kepabeanan, termasuk bagaimana prosedur verifikasi informasi harus dilakukan. Kebingungan ini membuat korban tidak tahu harus memeriksa atau melapor ke mana, sehingga pelaku dengan mudah menjalankan aksinya. “Ini menjadi asalan besar kampanye STOP-CEK-LAPOR hadir, yaitu untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan tersebut, sekaligus membantu masyarakat mengidentifikasi tanda-tanda penipuan sejak awal,” ungkap Nirwala. Melalui kampanye STOP-CEK-LAPOR, Bea Cukai memperkenalkan tiga langkah sederhana untuk mencegah masyarakat menjadi korban. STOP berarti masyarakat diminta tenang dan berhenti sejenak sebelum merespons pesan mencurigakan, mengeklik tautan, mengirim data, atau melakukan transfer. CEK mengarahkan masyarakat untuk memverifikasi informasi melalui kanal resmi Bea Cukai seperti Bravo Bea Cukai 1500225, situs beacukai.go.id, atau akun media sosial resmi Bea Cukai. Sementara, LAPOR mendorong masyarakat untuk segera melaporkan upaya penipuan melalui kanal pengaduan terintegrasi Bea Cukai, serta melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) jika sudah terjadi kerugian. “Tidak perlu panik. Dalam prosedur resmi, pengguna jasa punya waktu beberapa hari untuk melakukan pembayaran sesuai tagihan yang diterbitkan, tidak ada kewajiban untuk mentransfer uang saat itu juga,’’ katanya menegaskan. Selain itu, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi. Jadi kalau ada pihak yang mengaku petugas Bea Cukai meminta pembayaran lewat pesan dan rekening pribadi, itu sudah pasti penipuan. Selain itu, untuk mendukung kampanye ini, Bea Cukai menghadirkan Laman AmanBersama di tautan resmi http://www.beacukai.go.id/amanbersama . Laman ini berfungsi sebagai pusat informasi penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai, yang memuat daftar modus terbaru, tutorial cek dan lapor, serta kanal pelaporan yang terintegrasi. Selain menguatkan edukasi digital, Bea Cukai juga berupaya memperluas jangkauan kampanye melalui kerja sama lintas instansi. Program edukasi ini dilakukan bersama OJK melalui IASC, POLRI, dan berbagai pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini dinilai penting, agar pesan pencegahan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. “Kami ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang merasa bingung harus bertanya ke mana atau melapor ke siapa,” ungkap Nirwala. Menurut dia, siapapun dapat menjadi target penipuan, tetapi melapor bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan langkah penting untuk melindungi diri dan orang lain. ‘’Dengan kampanye STOP-CEK-LAPOR dan laman AmanBersama, kami berkomitmen memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat. Mari bersama membangun ruang digital yang lebih aman!” Dapatkan Update Berita Republika Berita Beacukai Bea Cukai mendampingi pelaku usaha agar ekspor berkelanjutan. Berita Beacukai Ini bentuk dukungan kepada pelaku IKM agar berkembang dan bersaing di pasar global. Berita Beacukai Bea Cukai melakukan pengawasan proses stuffing hingga pemberangkatan barang ekspor. Berita Beacukai IFEX 2026 digelar di ICE BSD pada 5-8 Maret 2026 lalu. Berita Beacukai Diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk melakukan ekspor. Phone: 021 780 3747 +Fax: 021 799 7903 +Email: newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi) sekretariat@republika.co.id (Redaksi) marketing@rol.republika.co.id (Marketing) Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved Cegah Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai, Ditjen Kampanyekan “STOP-CEK-LAPOR”! bea cukai stop-cek-lapor edukasi publik penipuan digital belanja online Berita Beacukai Berita Beacukai Berita Beacukai Berita Beacukai Berita Beacukai BERITA TERKAIT BERITA LAINNYA Tembus Pasar Jepang! 18 Ton Tuna dan Balobo Asal Maluku Berhasil Diekspor Bea Cukai Yogyakarta Berikan Fasilitas KITE IKM kepada CV Cahaya Insani Sukses Ekpor, Kertas Kado Lokal dari Sleman Tembus Amerika Serikat Bea Cukai Hadirkan Fasilitas Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat di IFEX 2026 Ramadhan Produktif, PT Ameya Livingstyle Indonesia Ekspor 695 Karton Pakaian ke Jerman Terpopuler Jaga Stabilitas Industri Hasil Tembakau dan MMEA, Bea Cukai Amankan Pasokan Pita Cukai 2026 KemenHAM Ajak Publik Rawat Empati dan Kepedulian Lewat Gelaran Fun Run HAM Bea Cukai-TNI Tindak 11,7 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp 17,5 Miliar di Lampung Selatan Harbolnas 2025 Dorong Pemulihan UMKM di Daerah Terdampak Bencana Operasi Tegas di Wilayah Pantura, Bea Cukai Tegal Musnahkan 9 Juta Rokok Ilegal diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t9ojor451_teknologi-low-power-constant-heat-jadi-standar-baru-kompor-listrik-masa-kini.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t9ojor451_teknologi-low-power-constant-heat-jadi-standar-baru-kompor-listrik-masa-kini.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef345d1d1736c54e8f80d3544dd48c608eae9b43 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t9ojor451_teknologi-low-power-constant-heat-jadi-standar-baru-kompor-listrik-masa-kini.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t9ojor451/teknologi-low-power-constant-heat-jadi-standar-baru-kompor-listrik-masa-kini +title: "Teknologi Low Power Constant Heat Jadi Standar Baru Kompor Listrik Masa Kini | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Teknologi Low Power Constant Heat Jadi Standar Baru Kompor Listrik Masa Kini | Republika Online + +Kompor listrik dengan teknologi low power constant heat banyak dicari orang. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inovasi dapur masa kini telah bergeser ke arah penggunaan kompor listrik sebagai perangkat utama yang kian diminati masyarakat urban. Kehadirannya bukan lagi sekadar tren, melainkan solusi gaya hidup yang menawarkan efisiensi tinggi, keamanan lebih terjamin bagi keluarga, serta estetika minimalis yang menyatu dengan desain hunian modern. Salah satu fitur paling revolusioner yang kini banyak dicari adalah teknologi Low Power Constant Heat. Inovasi ini menjawab tantangan utama pengguna kompor induksi selama ini, yaitu ketidakstabilan suhu saat memasak. Dengan kemampuan menjaga panas tetap konsisten meski pada daya listrik rendah, proses memasak yang membutuhkan presisi tinggi, seperti melelehkan cokelat atau merebus sup secara perlahan, kini dapat dilakukan dengan sempurna tanpa risiko gosong atau mendidih berlebihan. Selain performa panas, aspek durabilitas dan kemudahan pengoperasian juga menjadi standar baru dalam memilih perangkat memasak. Penggunaan material kaca keramik berkualitas tinggi memastikan kompor tahan terhadap benturan dan suhu ekstrem, sementara fitur keamanan seperti pengunci anak (Child Lock) dan sistem kendali sentuh memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna dalam aktivitas dapur sehari-hari. Keunggulan teknologi tersebut membawa MODENA berhasil meraih dua penghargaan dalam Indonesia Customer Experience (ICX) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA pada 27 Januari 2026. Penghargaan ini diberikan untuk kategori kompor listrik dan water heater berdasarkan survei kepuasan pelanggan di enam kota besar di Indonesia. Teddy Wijaya, Vice President Marketing MODENA, menyatakan bahwa pencapaian ini memperkuat posisi merek sebagai pemimpin pasar. MODENA menjadi yang pertama dan satu-satunya yang menghadirkan teknologi Low Power Constant Heat pada seri terbaru built-in induction hob (tipe BI 3321 EBBK, BI 3721 EBBK, dan BI 4725 EBBK). Khusus tipe tertinggi, penggunaan EuroKera Ceramic Glass menjamin durabilitas maksimal untuk penggunaan intensif. Tak hanya di dapur, MODENA juga unggul di kategori pemanas air dengan portofolio mencapai 30 tipe produk. Salah satu lini unggulannya, Onyx Series, mengusung desain mewah yang terinspirasi dari batu alam dengan dukungan teknologi Silent Booster Pump untuk aliran air yang kuat tanpa kebisingan. Beberapa tipe bahkan sudah terintegrasi dengan aplikasi MODENA Seamless untuk pengaturan suhu yang praktis melalui smartphone. Penghargaan ICX Award 2025 ini diukur melalui tiga indikator utama: kepuasan produk (CSAT), kesediaan merekomendasikan (NPS), dan kemudahan interaksi (CES), di mana MODENA berhasil mencatatkan nilai indeks tertinggi di kedua kategori tersebut. Ask me! Teknologi Low Power Constant Heat Jadi Standar Baru Kompor Listrik Masa Kini Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inovasi dapur masa kini telah bergeser ke arah penggunaan kompor listrik sebagai perangkat utama yang kian diminati masyarakat urban. Kehadirannya bukan lagi sekadar tren, melainkan solusi gaya hidup yang menawarkan efisiensi tinggi, keamanan lebih terjamin bagi keluarga, serta estetika minimalis yang menyatu dengan desain hunian modern. + + + + + Salah satu fitur paling revolusioner yang kini banyak dicari adalah teknologi Low Power Constant Heat. Inovasi ini menjawab tantangan utama pengguna kompor induksi selama ini, yaitu ketidakstabilan suhu saat memasak. Dengan kemampuan menjaga panas tetap konsisten meski pada daya listrik rendah, proses memasak yang membutuhkan presisi tinggi, seperti melelehkan cokelat atau merebus sup secara perlahan, kini dapat dilakukan dengan sempurna tanpa risiko gosong atau mendidih berlebihan. + + + + + Baca Juga + + + Prabowo Dijadwalkan Hadiri Harlah ke-100 NU, Gus Yahya Optimistis NU Guyub + + Bantah Fuad Hasan, Eks Menag Yaqut Bantah Alokasikan Kuota Haji Khusus untuk Maktour + + Keraton Yogyakarta Serahkan Sultan Ground untuk Dibangun Mapolda DIY Baru + + + Selain performa panas, aspek durabilitas dan kemudahan pengoperasian juga menjadi standar baru dalam memilih perangkat memasak. Penggunaan material kaca keramik berkualitas tinggi memastikan kompor tahan terhadap benturan dan suhu ekstrem, sementara fitur keamanan seperti pengunci anak (Child Lock) dan sistem kendali sentuh memberikan ketenangan pikiran bagi pengguna dalam aktivitas dapur sehari-hari. + Keunggulan teknologi tersebut membawa MODENA berhasil meraih dua penghargaan dalam Indonesia Customer Experience (ICX) Award 2025 yang diselenggarakan oleh Majalah SWA pada 27 Januari 2026. Penghargaan ini diberikan untuk kategori kompor listrik dan water heater berdasarkan survei kepuasan pelanggan di enam kota besar di Indonesia. + + + + Teddy Wijaya, Vice President Marketing MODENA, menyatakan bahwa pencapaian ini memperkuat posisi merek sebagai pemimpin pasar. MODENA menjadi yang pertama dan satu-satunya yang menghadirkan teknologi Low Power Constant Heat pada seri terbaru built-in induction hob (tipe BI 3321 EBBK, BI 3721 EBBK, dan BI 4725 EBBK). Khusus tipe tertinggi, penggunaan EuroKera Ceramic Glass menjamin durabilitas maksimal untuk penggunaan intensif. + Tak hanya di dapur, MODENA juga unggul di kategori pemanas air dengan portofolio mencapai 30 tipe produk. Salah satu lini unggulannya, Onyx Series, mengusung desain mewah yang terinspirasi dari batu alam dengan dukungan teknologi Silent Booster Pump untuk aliran air yang kuat tanpa kebisingan. Beberapa tipe bahkan sudah terintegrasi dengan aplikasi MODENA Seamless untuk pengaturan suhu yang praktis melalui smartphone. + Penghargaan ICX Award 2025 ini diukur melalui tiga indikator utama: kepuasan produk (CSAT), kesediaan merekomendasikan (NPS), dan kemudahan interaksi (CES), di mana MODENA berhasil mencatatkan nilai indeks tertinggi di kedua kategori tersebut. + + Mendapatkan penghargaan meraih dua penghargaan dalam Indonesia Customer Experience (ICX) Award 2025 - (Erdy Nasrul/Republika) + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_tadiyn472_ksrelief-dan-baznas-salurkan-7000-bantuan-paket-pangan.md b/raw/www.republika.co.id_berita_tadiyn472_ksrelief-dan-baznas-salurkan-7000-bantuan-paket-pangan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..33d37fb6f5d95e516bc60189bd867a5a5511d117 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_tadiyn472_ksrelief-dan-baznas-salurkan-7000-bantuan-paket-pangan.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/tadiyn472/ksrelief-dan-baznas-salurkan-7000-bantuan-paket-pangan +title: "KSrelief dan BAZNAS Salurkan 7.000 Bantuan Paket Pangan | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:10 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# KSrelief dan BAZNAS Salurkan 7.000 Bantuan Paket Pangan | Republika Online + +Secara khusus untuk Indonesia, tahun ini bantuan yang diberikan Rp 6,4 miliar. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman (KSrelief) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyalurkan 7.000 bantuan paket pangan Ramadhan senilai Rp 6,4 miliar bagi masyarakat prasejahtera di empat provinsi di Indonesia guna membantu memenuhi kebutuhan pangan selama Ramadhan. Penyaluran dilakukan di Provinsi Banten sebanyak 1.125 paket, DKI Jakarta 3.000 paket, Jawa Barat 1.375 paket, dan Jawa Tengah 1.500 paket. Bantuan ini menyasar kelompok fisabilillah, fakir miskin, serta korban bencana yang membutuhkan dukungan pangan menjelang dan selama Ramadhan. Adapun isi paket pangan meliputi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap manis, saus, garam, dan gula. Secara simbolis, bantuan diserahkan perwakilan KSrelief, Abdul Karim Al Yusuf, didampingi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi dan diterima langsung Ketua BAZNAS Prof Dr KH. Noor Achmad, MA, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Kiai Noor menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan KSrelief kepada masyarakat Indonesia melalui BAZNAS. Menurut dia, bantuan tersebut selalu dinantikan masyarakat setiap menjelang Ramadhan. "Kita untuk kesekian kalinya kembali mendapatkan bantuan dari KSrelief. Alhamdulillah, bantuan ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia,” kata Kiai Noor. Menurut dia, program bantuan paket pangan Ramadhan dari KSrelief telah berlangsung dari 2022 hingga 2026. Ia menambahkan, bantuan dari KSrelief tidak hanya disalurkan ke Indonesia, melainkan juga ke banyak negara lain. Namun, nilai bantuan untuk Indonesia pada tahun ini tergolong besar. Kiai Noor menilai, bantuan tersebut menjadi salah satu yang terbesar untuk kategori bantuan pangan keluarga yang disalurkan melalui BAZNAS. Ia berharap paket tersebut dapat mencukupi kebutuhan makan keluarga penerima selama Ramadhan. "Bantuan ini menurut para penerima sangat luar biasa. Bantuan kami salurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yang kondisi rumahnya belum layak, kondisi ekonominya lemah, dan kehidupan keluarganya juga dalam keadaan kurang baik,’’ katanya dalam keterangan Jumat (13/2/2026). Ketika mereka mendapatkan bantuan dari KSrelief, ungkap Kiai Noor, kebahagiaan yang dirasakan sungguh luar biasa. Perwakilan KSrelief, Abdul Karim Al Yusuf mengatakan, KSrelief telah menyalurkan bantuan ke lebih dari 70 negara di dunia. “Secara khusus untuk Indonesia, tahun ini bantuan yang diberikan senilai Rp 6,4 miliar” ujarnya. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi menyampaikan apresiasi kepada KSrelief, BAZNAS, serta seluruh pihak yang memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut. Ia menegaskan, bantuan tersebut mencerminkan eratnya hubungan antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Republik Indonesia, serta komitmen Saudi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk menjelang Ramadhan. “Kerajaan Arab Saudi senantiasa memberikan perhatian dan terus menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya umat Islam. Tradisi ini telah dimulai sejak masa Raja Abdul Aziz hingga Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud,” ujar Faisal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan BAZNAS Bidang Pengumpulan Dr H Rizaludin Kurniawan ⁠S.Ag,M.Si, CFRM, Pimpinan BAZNAS Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat, Lc, M.A. CFRM. Selain itu ⁠Pimpinan BAZNAS Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Prof (HC) Dr H Zainulbahar Noor, SE, M.Ec., Deputi I BAZNAS Bidang Pengumpulan Mohamad Arifin Purwakananta, ⁠Koordinator Wilayah II, Direktorat Timur Tengah Kemlu RI Amita Pramasufi, ⁠serta Koordinator Wilayah V, Direktorat Timur Tengah Kemlu RI M. Arief Priowahono. Ask me! KSrelief dan BAZNAS Salurkan 7.000 Bantuan Paket Pangan Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman (KSrelief) bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyalurkan 7.000 bantuan paket pangan Ramadhan senilai Rp 6,4 miliar bagi masyarakat prasejahtera di empat provinsi di Indonesia guna membantu memenuhi kebutuhan pangan selama Ramadhan. + + + + + Penyaluran dilakukan di Provinsi Banten sebanyak 1.125 paket, DKI Jakarta 3.000 paket, Jawa Barat 1.375 paket, dan Jawa Tengah 1.500 paket. Bantuan ini menyasar kelompok fisabilillah, fakir miskin, serta korban bencana yang membutuhkan dukungan pangan menjelang dan selama Ramadhan. + + + + Adapun isi paket pangan meliputi kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mi instan, sarden, kecap manis, saus, garam, dan gula. + Secara simbolis, bantuan diserahkan perwakilan KSrelief, Abdul Karim Al Yusuf, didampingi Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al-Amudi dan diterima langsung Ketua BAZNAS Prof Dr KH. Noor Achmad, MA, di Gedung BAZNAS RI, Jakarta, Kamis (12/2/2026). + + + + Kiai Noor menyampaikan apresiasi atas konsistensi dukungan KSrelief kepada masyarakat Indonesia melalui BAZNAS. Menurut dia, bantuan tersebut selalu dinantikan masyarakat setiap menjelang Ramadhan. + "Kita untuk kesekian kalinya kembali mendapatkan bantuan dari KSrelief. Alhamdulillah, bantuan ini memang sangat ditunggu oleh masyarakat Indonesia,” kata Kiai Noor. + Menurut dia, program bantuan paket pangan Ramadhan dari KSrelief telah berlangsung dari 2022 hingga 2026. + Ia menambahkan, bantuan dari KSrelief tidak hanya disalurkan ke Indonesia, melainkan juga ke banyak negara lain. Namun, nilai bantuan untuk Indonesia pada tahun ini tergolong besar. + Kiai Noor menilai, bantuan tersebut menjadi salah satu yang terbesar untuk kategori bantuan pangan keluarga yang disalurkan melalui BAZNAS. Ia berharap paket tersebut dapat mencukupi kebutuhan makan keluarga penerima selama Ramadhan. + "Bantuan ini menurut para penerima sangat luar biasa. Bantuan kami salurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, yang kondisi rumahnya belum layak, kondisi ekonominya lemah, dan kehidupan keluarganya juga dalam keadaan kurang baik,’’ katanya dalam keterangan Jumat (13/2/2026). + Ketika mereka mendapatkan bantuan dari KSrelief, ungkap Kiai Noor, kebahagiaan yang dirasakan sungguh luar biasa. + Perwakilan KSrelief, Abdul Karim Al Yusuf mengatakan, KSrelief telah menyalurkan bantuan ke lebih dari 70 negara di dunia. “Secara khusus untuk Indonesia, tahun ini bantuan yang diberikan senilai Rp 6,4 miliar” ujarnya. + Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Al-Amudi menyampaikan apresiasi kepada KSrelief, BAZNAS, serta seluruh pihak yang memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut. + Ia menegaskan, bantuan tersebut mencerminkan eratnya hubungan antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Republik Indonesia, serta komitmen Saudi dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan, termasuk menjelang Ramadhan. + “Kerajaan Arab Saudi senantiasa memberikan perhatian dan terus menyalurkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya umat Islam. Tradisi ini telah dimulai sejak masa Raja Abdul Aziz hingga Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud,” ujar Faisal. + Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pimpinan BAZNAS Bidang Pengumpulan Dr H Rizaludin Kurniawan ⁠S.Ag,M.Si, CFRM, Pimpinan BAZNAS Bidang Koordinasi Nasional Achmad Sudrajat, Lc, M.A. CFRM. + Selain itu ⁠Pimpinan BAZNAS Bidang Perencanaan, Kajian, dan Pengembangan Prof (HC) Dr H Zainulbahar Noor, SE, M.Ec., Deputi I BAZNAS Bidang Pengumpulan Mohamad Arifin Purwakananta, ⁠Koordinator Wilayah II, Direktorat Timur Tengah Kemlu RI Amita Pramasufi, ⁠serta Koordinator Wilayah V, Direktorat Timur Tengah Kemlu RI M. Arief Priowahono. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_taloy4370_hilal-di-bawah-ufuk-bhr-situbondo-perkirakan-puasa-dimulai-19-februari-2026.md b/raw/www.republika.co.id_berita_taloy4370_hilal-di-bawah-ufuk-bhr-situbondo-perkirakan-puasa-dimulai-19-februari-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1735203a281b427e19dbfea526b3c5f7437f535e --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_taloy4370_hilal-di-bawah-ufuk-bhr-situbondo-perkirakan-puasa-dimulai-19-februari-2026.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/taloy4370/hilal-di-bawah-ufuk-bhr-situbondo-perkirakan-puasa-dimulai-19-februari-2026 +title: "Hilal di Bawah Ufuk, BHR Situbondo Perkirakan Puasa Dimulai 19 Februari 2026 | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:32 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Hilal di Bawah Ufuk, BHR Situbondo Perkirakan Puasa Dimulai 19 Februari 2026 | Republika Online + +Posisi hilal di bawah kaki langit membuat Sya'ban digenapkan 30 hari atau istikmal. REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO — Tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan posisi bulan (hilal) di seluruh Indonesia berada di bawah ufuk atau di bawah kaki langit dan tidak bisa dilakukan observasi sehingga hitungan Sya'ban digenapkan 30 hari atau istikmal. Pengamatan bulan untuk menentukan awal puasa Ramadhan 1447 Hijriyah ini berlangsung di Pelabuhan Kalbut, Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, pada Selasa (17/2/2026). "Jadi, ketika hilal tidak terlihat (karena posisinya di bawah ufuk), maka penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriyah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari," ujar Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kabupaten Situbondo, Irpan Hilmi, kepada wartawan di lokasi. Menurut Irpan Hilmi, penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriyah pada sidang isbat yang akan dilaksanakan pada Selasa malam diperkirakan awal puasa akan diputuskan pada Kamis (19/2/2026). "Kalau secara perkiraan kami, ketika posisi hilal di bawah ufuk, maka awal puasa Ramadhan itu pada Kamis (19/2/2026). Namun, kita menunggu hasil sidang isbat," katanya. Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengajak seluruh masyarakat menyambut bulan puasa Ramadhan yang penuh berkah ini dengan bahagia dan saling menghormati meskipun ada perbedaan dengan organisasi lain. "Saya sebagai bagian dari pemerintah, jadi saya akan berpuasa Ramadhan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Bupati Rio, sapaannya. Dari pantauan, dalam pelaksanaan pengamatan bulan penentuan awal puasa Ramadhan 2026 ini dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati Ulfiyah, Ketua PCNU, Ketua MUI, perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan beberapa universitas. Ask me! Hilal di Bawah Ufuk, BHR Situbondo Perkirakan Puasa Dimulai 19 Februari 2026 Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, SITUBONDO — Tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan posisi bulan (hilal) di seluruh Indonesia berada di bawah ufuk atau di bawah kaki langit dan tidak bisa dilakukan observasi sehingga hitungan Sya'ban digenapkan 30 hari atau istikmal. Pengamatan bulan untuk menentukan awal puasa Ramadhan 1447 Hijriyah ini berlangsung di Pelabuhan Kalbut, Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, pada Selasa (17/2/2026). + + + + + "Jadi, ketika hilal tidak terlihat (karena posisinya di bawah ufuk), maka penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriyah menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari," ujar Ketua Badan Hisab dan Rukyat Kabupaten Situbondo, Irpan Hilmi, kepada wartawan di lokasi. + + + + Baca Juga + + + Hilal Tak Penuhi Kriteria MABIMS, Awal Ramadhan 2026 Diperkirakan Kamis + + Observatorium Bosscha Tak Amati Hilal 17 Februari 2026, Ini Alasannya + + Badan Hisab Rukyat: Hilal Mustahil Terlihat di Yogyakarta pada Selasa + + + Menurut Irpan Hilmi, penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriyah pada sidang isbat yang akan dilaksanakan pada Selasa malam diperkirakan awal puasa akan diputuskan pada Kamis (19/2/2026). + "Kalau secara perkiraan kami, ketika posisi hilal di bawah ufuk, maka awal puasa Ramadhan itu pada Kamis (19/2/2026). Namun, kita menunggu hasil sidang isbat," katanya. + + + + Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengajak seluruh masyarakat menyambut bulan puasa Ramadhan yang penuh berkah ini dengan bahagia dan saling menghormati meskipun ada perbedaan dengan organisasi lain. + "Saya sebagai bagian dari pemerintah, jadi saya akan berpuasa Ramadhan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat," kata Bupati Rio, sapaannya. + Dari pantauan, dalam pelaksanaan pengamatan bulan penentuan awal puasa Ramadhan 2026 ini dihadiri oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Wakil Bupati Ulfiyah, Ketua PCNU, Ketua MUI, perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan beberapa universitas. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_tbau27377_ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang.md b/raw/www.republika.co.id_berita_tbau27377_ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c99cb52b75d1b4975e5ca454c9a20512d89b2c45 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_tbau27377_ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang.md @@ -0,0 +1,133 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/tbau27377/ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang +title: "Ali Larijani- Iran Siap untuk Perang Jangka Panjang | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:48 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Ali Larijani: Iran Siap untuk Perang Jangka Panjang | Republika Online + +Iran menyatakan akan membuat musuh milkakulasi. REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, mengatakan, negaranya siap terlibat dalam perang jangka panjang. Pernyataan tersebut dia tujukan langsung kepada Amerika Serikat (AS). "Iran, tidak seperti Amerika Serikat, telah mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang," tulis Larijani lewat akun X pribadinya, Senin (2/3/2026). Dia menekankan, negaranya tak memulai perang yang kini tengah berlangsung. Oleh sebab itu Iran siap membela diri dengan sengit apapun konsekuensinya.  "(Iran) akan membuat musuh-musuhnya menyesal atas miskalkulasi mereka," ujar Larijani. Pernyataan Larijani muncul saat Iran masih melancarkan serangan balasan terhadap AS dan Israel. Pada Sabtu (28/2/2026) pekan lalu, AS dan Israel diketahui melancarkan serangan udara gabungan ke sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan mereka turut membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pascaserangan tersebut, Iran melancarkan serangan balasan. Iran membidik fasilitas dan pangkalan militer AS yang berada di beberapa negara Teluk Arab. Mereka pun menembakkan rudal ke wilayah Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv. Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Ali Larijani: Iran Siap untuk Perang Jangka Panjang Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, mengatakan, negaranya siap terlibat dalam perang jangka panjang. Pernyataan tersebut dia tujukan langsung kepada Amerika Serikat (AS). + + + + + "Iran, tidak seperti Amerika Serikat, telah mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang," tulis Larijani lewat akun X pribadinya, Senin (2/3/2026). + + + + Baca Juga + + + Kemensos Targetkan Bansos untuk Korban Bencana Sumatera Cair Sebelum Lebaran + + Dubes Iran: Kami tak Serang Negara Arab, Musuh Kami AS dan Israel + + Dubes Iran: Kami tidak Lagi Percaya Perundingan dengan Amerika Serikat + + + Dia menekankan, negaranya tak memulai perang yang kini tengah berlangsung. Oleh sebab itu Iran siap membela diri dengan sengit apapun konsekuensinya.  "(Iran) akan membuat musuh-musuhnya menyesal atas miskalkulasi mereka," ujar Larijani. + Pernyataan Larijani muncul saat Iran masih melancarkan serangan balasan terhadap AS dan Israel. Pada Sabtu (28/2/2026) pekan lalu, AS dan Israel diketahui melancarkan serangan udara gabungan ke sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan mereka turut membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. + + + + Pascaserangan tersebut, Iran melancarkan serangan balasan. Iran membidik fasilitas dan pangkalan militer AS yang berada di beberapa negara Teluk Arab. Mereka pun menembakkan rudal ke wilayah Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv. + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_tbpajk416_danareksa-bagikan-paket-ramadhan-untuk-komunitas-disabilitas.md b/raw/www.republika.co.id_berita_tbpajk416_danareksa-bagikan-paket-ramadhan-untuk-komunitas-disabilitas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4f5d9f569ab9f36a0151177bc8464e05ed7e5fc9 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_tbpajk416_danareksa-bagikan-paket-ramadhan-untuk-komunitas-disabilitas.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/tbpajk416/danareksa-bagikan-paket-ramadhan-untuk-komunitas-disabilitas +title: "Danareksa Bagikan Paket Ramadhan untuk Komunitas Disabilitas | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:03:14 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Danareksa Bagikan Paket Ramadhan untuk Komunitas Disabilitas | Republika Online + +Kegiatan dilakukan secara serentak di lima kota. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Holding BUMN Danareksa bersama sejumlah anggota holding menyalurkan 1.000 paket bantuan Ramadhan bagi komunitas penyandang disabilitas di lima kota, yakni Jakarta, Pasuruan, Demak, Makassar, dan Medan. Program ini dijalankan secara serentak sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan selama bulan Ramadan. Program tersebut melibatkan sejumlah anggota holding, antara lain PT Kawasan Industri Medan, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda), PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kawasan Industri Makassar, PT Nindya Karya, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Kliring Berjangka Indonesia, PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Danareksa Finance, PT Danareksa Capital, dan PT Balai Pustaka. Corporate Secretary Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antaranggota holding dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut bertujuan memperluas manfaat sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. “Sebagai holding yang berorientasi pada penciptaan nilai dan kesejahteraan, kami mengoordinasikan anggota holding agar inisiatif sosial yang dijalankan memiliki skala dan dampak yang lebih terukur. Penyaluran serentak di lima wilayah ini merupakan upaya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan,” kata Agus dalam siaran pers, Selasa (10/3/2026). Pemilihan lima kota tersebut juga mencerminkan wilayah operasional anggota holding yang tersebar di berbagai daerah. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Holding BUMN Danareksa bekerja sama dengan Alunjiva Indonesia yang bergerak dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Co-Founder Alunjiva Indonesia Fany Efrita menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Menurut dia, keterlibatan berbagai entitas dalam satu holding memungkinkan program sosial menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. “Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program sosial bagi komunitas disabilitas,” ujarnya. Ask me! Danareksa Bagikan Paket Ramadhan untuk Komunitas Disabilitas Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Holding BUMN Danareksa bersama sejumlah anggota holding menyalurkan 1.000 paket bantuan Ramadhan bagi komunitas penyandang disabilitas di lima kota, yakni Jakarta, Pasuruan, Demak, Makassar, dan Medan. Program ini dijalankan secara serentak sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan selama bulan Ramadan. + + + + + Program tersebut melibatkan sejumlah anggota holding, antara lain PT Kawasan Industri Medan, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroda), PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Industri Terpadu Batang, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Kawasan Industri Makassar, PT Nindya Karya, PT Perusahaan Pengelola Aset, PT Kliring Berjangka Indonesia, PT Jalin Pembayaran Nusantara, PT Danareksa Finance, PT Danareksa Capital, dan PT Balai Pustaka. + + + + + Baca Juga + + + Garudafood Ajak 100 Santri dan Anak Yatim Disabilitas Belanja Bareng Persiapan Lebaran + + Semarak Ramadhan, Anak Disabilitas Netra Giat Tadarus Alquran Braille + + Program ATENSI Dorong Kemandirian Ekonomi Lansia dan Disabilitas + + + Corporate Secretary Holding BUMN Danareksa Agus Widjaja mengatakan, kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antaranggota holding dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program tersebut bertujuan memperluas manfaat sosial, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. + “Sebagai holding yang berorientasi pada penciptaan nilai dan kesejahteraan, kami mengoordinasikan anggota holding agar inisiatif sosial yang dijalankan memiliki skala dan dampak yang lebih terukur. Penyaluran serentak di lima wilayah ini merupakan upaya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan,” kata Agus dalam siaran pers, Selasa (10/3/2026). + + + + Pemilihan lima kota tersebut juga mencerminkan wilayah operasional anggota holding yang tersebar di berbagai daerah. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Holding BUMN Danareksa bekerja sama dengan Alunjiva Indonesia yang bergerak dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. + Co-Founder Alunjiva Indonesia Fany Efrita menyampaikan apresiasi atas kolaborasi tersebut. Menurut dia, keterlibatan berbagai entitas dalam satu holding memungkinkan program sosial menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. + “Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif berbagai pihak dapat memperluas jangkauan program sosial bagi komunitas disabilitas,” ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_tbse1y291_ekonomi-global-bergejolak-program-mbg-dinilai-hadapi-tantangan-keberlanjutan.md b/raw/www.republika.co.id_berita_tbse1y291_ekonomi-global-bergejolak-program-mbg-dinilai-hadapi-tantangan-keberlanjutan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b58b71fc80d398b7c1779fab73f03e66fc664463 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_tbse1y291_ekonomi-global-bergejolak-program-mbg-dinilai-hadapi-tantangan-keberlanjutan.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/tbse1y291/ekonomi-global-bergejolak-program-mbg-dinilai-hadapi-tantangan-keberlanjutan +title: "Ekonomi Global Bergejolak, Program MBG Dinilai Hadapi Tantangan Keberlanjutan | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:35:45 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Ekonomi Global Bergejolak, Program MBG Dinilai Hadapi Tantangan Keberlanjutan | Republika Online + +Surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi semakin tergerus. REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gejolak ekonomi global kembali menjadi faktor yang harus diwaspadai dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ketegangan politik di berbagai kawasan dunia, yang berdampak pada kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi global, berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, berbagai program pembangunan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ikut menghadapi tantangan keberlanjutan. Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Imamudin Yuliadi menilai bahwa dinamika global dapat berdampak langsung pada kinerja ekonomi makro Indonesia. “Salah satu dampaknya adalah melemahnya permintaan ekspor komoditas Indonesia akibat kontraksi ekonomi di negara-negara mitra dagang. Ketika ekonomi global melambat, kebutuhan terhadap komoditas dari negara berkembang seperti Indonesia ikut menurun,” ujar Prof Imamudin di Yogyakarta, Kamis (12/3/2026). Jika kondisi ini terjadi secara luas, lanjutnya, surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi semakin tergerus. Selama beberapa tahun terakhir, surplus perdagangan menjadi salah satu penyangga penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Penurunan surplus tersebut tentu akan memengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan keseimbangan fiskal. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar global juga membawa konsekuensi bagi perekonomian domestik. Jika harga energi internasional terus meningkat, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah: menyesuaikan harga BBM di dalam negeri atau meningkatkan subsidi energi untuk menahan kenaikan harga. Namun, peningkatan subsidi BBM juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan anggaran negara. Ketika alokasi subsidi energi meningkat, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dapat menyempit. “Program prioritas, termasuk program sosial seperti MBG, berpotensi menghadapi tekanan anggaran apabila kondisi fiskal semakin terbatas,” ungkapnya. Dalam konteks inilah, jelasnya, keberlanjutan program MBG menjadi bagian dari tantangan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, pada dasarnya memiliki potensi dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Namun, implementasi dan keberlanjutan program tersebut tetap bergantung pada kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak program MBG terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih memerlukan kajian lebih mendalam. Menurut Prof. Imamudin, dampak program ini kemungkinan akan berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut. Daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Program ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan daerah. “Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas," katanya. Selain itu, beberapa persoalan dalam pelaksanaan program juga perlu menjadi perhatian. Pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi makanan MBG menunjukkan pentingnya pengawasan kualitas pangan dalam program ini. Standar keamanan pangan harus dijaga secara ketat agar tujuan peningkatan gizi tidak justru menimbulkan risiko kesehatan. Potensi munculnya praktik rente oleh oknum tertentu juga menjadi tantangan tersendiri. Jika program dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan sosialnya, maka manfaat program bagi masyarakat bisa berkurang. Bahkan, hal tersebut dapat mengurangi dampak ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah. Karena itu, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas program MBG. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengkaji secara lebih rinci proporsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembelian bahan pangan dari daerah setempat. Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. “Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok juga menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan dengan baik. Stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan pasokan pangan di pasar. Oleh karena itu, menjaga kelancaran distribusi dan produksi pangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ini,” papar Prof Imamudin. Momentum pelaksanaan MBG yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, menurutnya, juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pangan di daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat selama Ramadan dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan pangan. Pada akhirnya, tantangan ekonomi global tidak hanya menuntut ketahanan kebijakan fiskal, tetapi juga mendorong perlunya inovasi dalam pengelolaan program sosial. “Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya. Ia menegaskanb bahwa dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat, program MBG berpotensi tetap berjalan efektif meskipun menghadapi tekanan ekonomi global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan sosial dengan penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. Ask me! Ekonomi Global Bergejolak, Program MBG Dinilai Hadapi Tantangan Keberlanjutan Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Gejolak ekonomi global kembali menjadi faktor yang harus diwaspadai dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Ketegangan politik di berbagai kawasan dunia, yang berdampak pada kenaikan harga energi dan perlambatan ekonomi global, berpotensi memengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Dalam situasi seperti ini, berbagai program pembangunan nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ikut menghadapi tantangan keberlanjutan. + + + + + Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Imamudin Yuliadi menilai bahwa dinamika global dapat berdampak langsung pada kinerja ekonomi makro Indonesia. + + + + “Salah satu dampaknya adalah melemahnya permintaan ekspor komoditas Indonesia akibat kontraksi ekonomi di negara-negara mitra dagang. Ketika ekonomi global melambat, kebutuhan terhadap komoditas dari negara berkembang seperti Indonesia ikut menurun,” ujar Prof Imamudin di Yogyakarta, Kamis (12/3/2026). + Jika kondisi ini terjadi secara luas, lanjutnya, surplus neraca perdagangan Indonesia berpotensi semakin tergerus. Selama beberapa tahun terakhir, surplus perdagangan menjadi salah satu penyangga penting bagi stabilitas ekonomi nasional. Penurunan surplus tersebut tentu akan memengaruhi ketahanan ekonomi Indonesia, terutama dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan keseimbangan fiskal. + + + + Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar global juga membawa konsekuensi bagi perekonomian domestik. Jika harga energi internasional terus meningkat, pemerintah dihadapkan pada pilihan kebijakan yang tidak mudah: menyesuaikan harga BBM di dalam negeri atau meningkatkan subsidi energi untuk menahan kenaikan harga. + Namun, peningkatan subsidi BBM juga memiliki implikasi terhadap pengelolaan anggaran negara. Ketika alokasi subsidi energi meningkat, ruang fiskal pemerintah untuk menjalankan berbagai program pembangunan dapat menyempit. + “Program prioritas, termasuk program sosial seperti MBG, berpotensi menghadapi tekanan anggaran apabila kondisi fiskal semakin terbatas,” ungkapnya. + + Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof Imamudin Yuliadi - (dokpri) + + Dalam konteks inilah, jelasnya, keberlanjutan program MBG menjadi bagian dari tantangan kebijakan ekonomi yang lebih luas. Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, pada dasarnya memiliki potensi dampak jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia. Namun, implementasi dan keberlanjutan program tersebut tetap bergantung pada kondisi fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. + Di sisi lain, dampak program MBG terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat masih memerlukan kajian lebih mendalam. Menurut Prof. Imamudin, dampak program ini kemungkinan akan berbeda-beda di setiap daerah. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur ekonomi lokal serta sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam rantai pasok program tersebut. + Daerah yang mampu melibatkan petani, peternak, dan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan pangan untuk MBG berpotensi mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar. Program ini bisa menjadi penggerak ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap produk pangan daerah. + “Sebaliknya, jika rantai pasok tidak melibatkan pelaku ekonomi lokal, dampak pengganda bagi perekonomian daerah menjadi terbatas," katanya. + Selain itu, beberapa persoalan dalam pelaksanaan program juga perlu menjadi perhatian. Pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan pada siswa yang mengonsumsi makanan MBG menunjukkan pentingnya pengawasan kualitas pangan dalam program ini. Standar keamanan pangan harus dijaga secara ketat agar tujuan peningkatan gizi tidak justru menimbulkan risiko kesehatan. + Potensi munculnya praktik rente oleh oknum tertentu juga menjadi tantangan tersendiri. Jika program dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas dan tujuan sosialnya, maka manfaat program bagi masyarakat bisa berkurang. Bahkan, hal tersebut dapat mengurangi dampak ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah. + Karena itu, transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan anggaran menjadi aspek penting dalam memastikan efektivitas program MBG. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengkaji secara lebih rinci proporsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembelian bahan pangan dari daerah setempat. Semakin besar penggunaan bahan pangan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat. + “Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, strategi menjaga stabilitas harga bahan pokok juga menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan dengan baik. Stabilitas harga sangat bergantung pada ketersediaan pasokan pangan di pasar. Oleh karena itu, menjaga kelancaran distribusi dan produksi pangan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ini,” papar Prof Imamudin. + Momentum pelaksanaan MBG yang bertepatan dengan bulan Ramadhan, menurutnya, juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi pangan di daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat selama Ramadan dapat menjadi peluang untuk memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan kebutuhan pangan. + Pada akhirnya, tantangan ekonomi global tidak hanya menuntut ketahanan kebijakan fiskal, tetapi juga mendorong perlunya inovasi dalam pengelolaan program sosial. “Program MBG dapat menjadi instrumen strategis tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga dalam membangun ketahanan pangan dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya. + Ia menegaskanb bahwa dengan tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat, program MBG berpotensi tetap berjalan efektif meskipun menghadapi tekanan ekonomi global. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan sosial dengan penguatan ekonomi lokal menjadi salah satu kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan nasional. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/www.republika.co.id_tag_kementerian-ketenagakerjaan.md b/raw/www.republika.co.id_tag_kementerian-ketenagakerjaan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..777f810eabfcee37794c31734c408588e59fcffc --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_tag_kementerian-ketenagakerjaan.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/tag/kementerian-ketenagakerjaan +title: "Topic - kementerian-ketenagakerjaan | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:31 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : kementerian-ketenagakerjaan | Republika Online + +Ask me! Pemerintah Godok Perpres Pelindungan Pengemudi Ojol Hore! Kemnaker Sesuaikan Uang Saku Magang Nasional Setara Upah Minimum Kemnaker Isyaratkan Bonus Hari Raya Ojol Berlanjut Tahun Ini Menaker Pertimbangkan Aturan Lebih Tinggi Soal Larangan Diskriminasi Lowongan Kerja Bakal Ada Bantuan Subsidi Upah, Menaker Siapkan Aturan Teknis Kemnaker Kaji Usulan Penghapusan Batas Usia di Lowongan Kerja Gelar Job Fair 2025, Kemenaker Perkenalkan Web3 dan Blockchain KPK Sita Tiga Mobil Usai Geledah Kantor Kemenaker, 8 Tersangka Sudah Ditetapkan Pemerintah Siapkan Aturan agar BHR Driver Online Berlanjut Setiap Tahun Kemnaker Ambil Langkah Konkret Tanggulangi Premanisme ke Pabrik Surat Edaran THR Batal Diumumkan Kemenaker, Ada Apa? Terkait Penetapan UMP, Kemnaker Minta Gubernur Ikuti Kebijakan Pemerintah Pusat Menaker Tegaskan Penetapan UMP 2025 tak Diumumkan Hari Ini Wamenaker Sebut Akan Kembali Cek ke Pabrik Sritex untuk Pastikan tak Ada PHK Wapres Beri Tiga Arahan untuk Reformasi Tata Kelola Pasar Tenaga Kerja diff --git a/raw/www.republika.co.id_tag_mudik-lebaran-2025.md b/raw/www.republika.co.id_tag_mudik-lebaran-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d23508345eccc795f33d93299cc1ad7f9acf6559 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_tag_mudik-lebaran-2025.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/tag/mudik-lebaran-2025 +title: "Topic - mudik-lebaran-2025 | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:24:01 +source_type: news +quality_score: 24 +is_priority: false +--- + +# Topic : mudik-lebaran-2025 | Republika Online + +Ask me! Pemudik yang Menyeberang dari Jawa ke Sumatra Diprediksi Naik 10 Persen Ini 4 Wilayah Aglomerasi di Jateng yang Diprediksi Jadi Pusat Kemacetan Arus Mudik-Balik Lebaran Survei Kedai Kopi: 91,2 Persen Masyarakat Puas dengan Rekayasa Lalu Lintas Mudik 2025 Menhub: Penurunan Jumlah Pemudik Bukan Tanda Ekonomi Melemah KAI Group Layani 29,17 Juta Penumpang Selama Angkutan Lebaran 2025 KAI Daop 4 Semarang Layani 1,09 Juta Penumpang Selama Masa Angkutan Lebaran Angka Kecelakaan Mudik 2025 Turun 34 Persen Dibandingkan Tahun Lalu Jasa Marga Resmi Tutup Operasi Satgas Operasional Idul Fitri, Sebut Mudik Tahun Ini Lancar Ini Stasiun yang Jadi Primadona Pemudik pada Lebaran 2025 Menurut KAI MUI: Polri dan Pemerintah Berhasil Tangani Mudik Lebaran 2025 Arus Mudik 2025 Lancar, Wakil Ketua Komisi V: Pengaturan Pola Perjalanan Jadi Kunci Pakai Nilai Manfaat Dana Abdi Umat, BPKH Fasilitasi Ribuan Pemudik Balik Kerja Terminal Pulo Genbang Siapkan Loker untuk Simpan Barang Penumpang yang Tertinggal Ini Rute Favorit Penumpang DAMRI Saat Mudik Lebaran 2025 Polisi Tangkap Pembobol 29 Rumah dan Kos yang Ditinggal Mudik diff --git a/raw/www.republika.co.id_tag_muslimat-nu.md b/raw/www.republika.co.id_tag_muslimat-nu.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..be70cfad49921c71ba1ee43577232b20d2c4cb79 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_tag_muslimat-nu.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/tag/muslimat-nu +title: "Topic - muslimat-nu | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:25 +source_type: news +quality_score: 21 +is_priority: false +--- + +# Topic : muslimat-nu | Republika Online + +Ask me! Perempuan Muslim Didorong Jadi Arsitek Perubahan Muslimat NU Perangi Stunting Khofifah Minta 2.500 Paralegal Muslimat NU Bantu Dampingi Korban Inses Gus Yasin Puji Muslimat NU: Kontribusi untuk Negara Sudah Besar Gus Yasin: Muslimat NU Berikan Peluang Lapangan Kerja Menteri PPPA: 1 dari 4 Perempuan Indonesia Alami Kekerasan Wali Kota Mojokerto-Muslimat NU Salurkan Bantuan Anak Yatim Muslimat NU Prioritaskan Penyiapan 1.000 Dapur Sehat MBG Prabowo Puji Khofifah, JKSN: Tanda Harapan Besar ke Khofifah Kembali Pimpin Muslimat NU Sejarah dan Kiprah Muslimat NU. Gus Yahya: Komunikasi PBNU-Muslimat Perlu Dibangun Lebih Seimbang Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Buka Kongres XVIII Muslimat NU Presiden Prabowo Ungkap Alasan Memotong Anggaran Dinas ke Luar Negeri Presiden Prabowo Apresiasi Peran Muslimat NU untuk Indonesia Harlah NU ke-102, PBNU akan Bedah Masalah Keluarga diff --git a/raw/www.republika.co.id_tag_perlengkapan-sekolah.md b/raw/www.republika.co.id_tag_perlengkapan-sekolah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fd75bd17cca417c994354af193e29c3f474d5b6 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_tag_perlengkapan-sekolah.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/tag/perlengkapan-sekolah +title: "Topic - perlengkapan-sekolah | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:20:15 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : perlengkapan-sekolah | Republika Online + +Ask me! BNI Bangga Jadi Bagian Program Anak Bangsa dalam Rangka 1 Tahun Danantara Lewat Program Danantara, KAI Salurkan Perlengkapan Sekolah bagi 4.000 Siswa Korban Longsor Pasirlangu Terima Bantuan Air Bersih dan Perlengkapan Sekolah Pascabanjir, Aceh Utara Butuh 73 Ribu Perlengkapan Sekolah Rumah Zakat Salurkan Bantuan Sepatu untuk Anak Korban Longsor di Semarang Rumah Zakat Salurkan 10 Perlengkapan Sekolah untuk Keluarga Mualaf di Kota Makassar Sepatu Baru untuk Roy dan Teman-Teman: Rumah Zakat Hadirkan Semangat Belajar di Jungkat Pertamina Dukung Penyaluran 1.000 Seragam Sekolah untuk Anak Operator SPBU dan Siswa Difabel Dari Sedekah Konsumen, BAZNAS dan Alfamart Distribusikan Santunan untuk 2.800 Anak Yatim Rumah Zakat Berikan Perlengkapan Sekolah untuk Anak Pedalaman Berburu Perlengkapan Sekolah di Pasar Asemka Sambut Tahun Ajaran Baru, Masyarakat Berburu Peralatan Sekolah Pembagian Perlengkapan Sekolah Gratis di Surabaya PT Legalitas Indo Utama Gandeng Dompet Dhuafa Salurkan Ratusan School Kit di Lebak Penerima Bantuan Perlengkapan Sekolah Gratis di Penajam Dievaluasi diff --git a/raw/www.republika.id_posts_59954_strategi-umkm-bertahan-di-tengah-tekanan-ekonomi-2026.md b/raw/www.republika.id_posts_59954_strategi-umkm-bertahan-di-tengah-tekanan-ekonomi-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8deadfc89ab71b2767cb33e1a0ee58bd45f99b1 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.id_posts_59954_strategi-umkm-bertahan-di-tengah-tekanan-ekonomi-2026.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +url: https://www.republika.id/posts/59954/strategi-umkm-bertahan-di-tengah-tekanan-ekonomi-2026 +title: "Strategi UMKM Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi 2026" +domain: www.republika.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:56 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Strategi UMKM Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi 2026 + +Oleh Siti Riska Ulfah Hidayanti (Peneliti International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS), Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen utama perekonomian Indonesia. Sektor ini menyumbang 61,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97 persen tenaga kerja dari sekitar 65,5 juta unit usaha (Badan Pusat Statistik, 2025). Namun, memasuki tahun 2026, UMKM menghadapi berbagai tekanan dan hambatan, seperti peningkatan harga bahan baku, masuknya produk impor murah melalui platform e-commerce, ketidakpastian ekonomi global yang berimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah, serta melemahnya daya beli konsumen. Meski demikian, di sisi lain peluang nyata tetap terbuka bagi pelaku UMKM yang mampu beradaptasi dan bertransformasi. Secara makro, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal IV 2025 sebesar 5,39 persen (year on year), dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2026 berada di kisaran 4,9–5,7 persen. Namun, di balik angka agregat tersebut terdapat kerentanan. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 53 persen PDB dan menjadi komponen utama penyumbang omzet UMKM hanya tumbuh 4,89 persen pada 2025. Di era digitalisasi, berdasarkan data Bank Indonesia, pengguna QRIS tercatat mencapai 57 juta pada semester I 2025 dengan 39,3 juta merchant aktif, di mana 93,16 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM. Melalui penggunaan QRIS oleh pelaku UMKM, tercatat transaksi senilai Rp 579 triliun dari 6,05 miliar transaksi. Setiap transaksi digital tersebut pada dasarnya merupakan pencatatan keuangan yang dapat membuka akses pembiayaan formal yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Namun, kenyataannya ekosistem ini belum merata. UMKM di daerah terpencil, misalnya, masih terhambat oleh koneksi internet yang terbatas dan literasi digital yang rendah. Di sisi lain, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia baru mencapai 15,7 persen. Angka ini masih jauh di bawah Thailand (29 persen) dan Filipina (20 persen). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan UMKM Indonesia masih sangat berorientasi pada pasar domestik, sehingga rentan terhadap fluktuasi daya beli konsumen dalam negeri. Tantangan Struktural Pelaku UMKM Selain tekanan ketidakstabilan makroekonomi, terdapat tiga hambatan struktural yang masih menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Hambatan pertama adalah keterbatasan akses pembiayaan. Mayoritas pelaku UMKM belum mampu menjangkau lembaga keuangan formal. Dari sekitar 65 juta pelaku UMKM, baru sekitar 56 juta yang memiliki akses terhadap pembiayaan formal. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya legalitas usaha, tidak adanya agunan, serta lemahnya pencatatan keuangan. Akibatnya, pelaku UMKM kerap bergantung pada modal mandiri yang terbatas atau pembiayaan nonformal dengan bunga lebih tinggi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menghambat perputaran modal usaha sehari-hari. Hambatan kedua adalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Banyak pelaku UMKM memiliki kemampuan produksi yang baik, tetapi masih lemah dalam pemasaran, manajemen keuangan, dan adaptasi teknologi. Hal ini menjadi hambatan nyata bagi UMKM untuk naik kelas meskipun produknya memiliki potensi pasar yang besar. Hambatan ketiga adalah tekanan produk impor murah melalui platform e-commerce. Produk impor tersebut memberikan tekanan pada UMKM di segmen pasar yang sama tanpa perlindungan pasar yang memadai. Jika kondisi ini terus berlangsung, eksistensi pelaku UMKM domestik berpotensi terpinggirkan. Strategi Bertahan dan Peluang Bertumbuh Meski menghadapi tekanan berlapis, UMKM Indonesia memiliki fondasi yang kuat, yakni ketangguhan untuk bertahan secara historis. Pada saat krisis moneter 1998 dan pandemi COVID-19, UMKM menjadi sektor yang relatif cepat pulih serta menjadi penopang stabilitas sosial dan ekonomi nasional. Kuncinya selalu sama, yakni kemampuan beradaptasi. Beberapa strategi yang relevan untuk dilakukan pelaku UMKM saat ini antara lain melakukan efisiensi biaya melalui substitusi bahan baku lokal untuk meredam dampak pelemahan rupiah, melakukan diversifikasi saluran penjualan melalui marketplace digital dan media sosial, serta menerapkan pencatatan arus kas secara lebih profesional. Pencatatan tersebut dapat dilakukan dengan memisahkan keuangan pribadi dan usaha, mencatat setiap transaksi secara konsisten, serta merencanakan belanja modal secara terukur. Menariknya, pelemahan rupiah yang selama ini dipandang sebagai ancaman justru dapat membuka peluang bagi UMKM untuk mulai berorientasi ekspor. Dalam kondisi ini, produk lokal menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Pelaku UMKM dapat melakukan ekspor secara mandiri maupun melalui agregator. Sebagai regulator, pemerintah telah menyiapkan dukungan melalui beberapa fasilitas, antara lain Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), serta Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Keberadaan fasilitas tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM untuk mendorong peningkatan aktivitas ekspor. UMKM Indonesia saat ini mencerminkan kondisi perekonomian nasional: kuat secara agregat, tetapi masih tertekan di lapisan bawah. UMKM yang mampu bertumbuh tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh kecepatan beradaptasi. Pelaku UMKM yang memiliki literasi digital, disiplin finansial, serta keberanian menjajaki pasar ekspor terbukti lebih tangguh. Pada akhirnya, memperkuat UMKM bukan sekadar kebijakan sektoral yang dapat ditunda. Hal ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Rekomendasi Kebijakan Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diaplikasikan secara konsisten untuk memperkuat UMKM. Pertama, memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga 6 persen hingga menjangkau sekitar 44 juta UMKM yang masih bersifat unbankable. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendampingan legalitas usaha serta peningkatan literasi keuangan. Kedua, memperkuat ekosistem digital secara menyeluruh. Kebijakan tidak hanya sebatas mendorong pemasaran online, tetapi juga membangun kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan kontekstual, perluasan infrastruktur internet di daerah terpencil, serta regulasi e-commerce yang melindungi produk lokal dari persaingan tidak sehat. Ketiga, mempercepat program UMKM go export. Kontribusi ekspor UMKM Indonesia yang masih sebesar 15,7 persen menunjukkan ruang pertumbuhan yang sangat besar. Fasilitas ekspor seperti KITE, LPEI, dan berbagai program dukungan lainnya perlu dioperasikan secara lebih agresif dengan target dan evaluasi yang terukur. Keempat, memperkuat penegakan hukum untuk melindungi pasar domestik melalui aturan perdagangan digital yang adil, standarisasi produk impor, serta kebijakan pengadaan APBN dan APBD yang lebih berpihak pada produk UMKM lokal. Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan + masyarakat + mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan + informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang + sehat akan membentuk masyarakat yang sehat. Donasi Literasi Umat Phone : 021 7803747 E-mail : cc@republika.co.id Phone : 021 7803747 E-mail : sekretariat@republika.co.id Phone : 021 7803747 E-mail : marketing@republika.co.id Strategi UMKM Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi 2026 TERBARU TERPOPULER REPUBLIKA.ID Strategi UMKM Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi 2026 Ultimatum Perdana Mojtaba Khamenei Yaqut Cholil Qoumas Resmi Ditahan Mudik tanpa Pulang Kampung; Ancaman 'Yatim Sosiologis' Generasi Urban Ultimatum Perdana Mojtaba Khamenei Strategi UMKM Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi 2026 Office Redaksi Iklan atau dengan mendaftar Terkait Ekonomi Ekonomi Internasional Nasional + | Berlangganan Opini + | Berlangganan Internasional Ekonomi diff --git a/raw/www.surabayatoday.id_2026_03_10_sapa-bansos-amaliyah-ramadhan-berlanjut-gubernur-khofifah-serahkan-berbagai-bantuan-dan-tali-asih-senilai-rp1376-milia.md b/raw/www.surabayatoday.id_2026_03_10_sapa-bansos-amaliyah-ramadhan-berlanjut-gubernur-khofifah-serahkan-berbagai-bantuan-dan-tali-asih-senilai-rp1376-milia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7279493edfeb38341dba7db84266e845f92a075a --- /dev/null +++ b/raw/www.surabayatoday.id_2026_03_10_sapa-bansos-amaliyah-ramadhan-berlanjut-gubernur-khofifah-serahkan-berbagai-bantuan-dan-tali-asih-senilai-rp1376-milia.md @@ -0,0 +1,31 @@ +--- +url: https://www.surabayatoday.id/2026/03/10/sapa-bansos-amaliyah-ramadhan-berlanjut-gubernur-khofifah-serahkan-berbagai-bantuan-dan-tali-asih-senilai-rp1376-miliar-untuk-masyarakat-pamekasan/ +title: "Sapa Bansos Amaliyah Ramadhan Berlanjut, Gubernur Khofifah Serahkan Berbagai Bantuan dan Tali Asih Senilai Rp13,76 Miliar untuk Masyarakat Pamekasan – Surabaya Today" +domain: www.surabayatoday.id +crawl_date: 2026-03-11 02:44:19 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Sapa Bansos Amaliyah Ramadhan Berlanjut, Gubernur Khofifah Serahkan Berbagai Bantuan dan Tali Asih Senilai Rp13,76 Miliar untuk Masyarakat Pamekasan – Surabaya Today + +Sapa Bansos Amaliyah Ramadhan Berlanjut, Gubernur Khofifah Serahkan Berbagai Bantuan dan Tali Asih Senilai Rp13,76 Miliar untuk Masyarakat Pamekasan SURABAYATODAY.ID, PAMEKASAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai bantuan sosial dan tali asih kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan dengan total nilai mencapai Rp13.760.750.000 melalui program Sapa Bansos Amaliyah Ramadhan 1447 H. Kegiatan yang digelar di Kantor Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pamekasan, Minggu (8/3) sore tersebut merupakan rangkaian kegiatan Sapa Bansos Amaliyah Ramadhan ke-11 yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa program Sapa Bansos Amaliyah Ramadhan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. “Program ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah. Menurutnya, sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat. “Ini cara kita membangun komplementaritas dengan intervensi kebijakan dari pusat dan Kabupaten. Seperti tadi, Pemprov mengambil posisi disabilitas berat pada bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas,” ujar Khofifah. Dari total bantuan sebesar Rp13,76 miliar tersebut, rinciannya meliputi bantuan melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebesar Rp4.914.200.000, bantuan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebesar Rp521.550.000, bantuan keuangan desa dari berbagai perangkat daerah sebesar Rp8.175.000.000, serta penyaluran zakat produktif melalui BUMD Jawa Timur sebesar Rp50.000.000. Bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mencakup berbagai program perlindungan sosial, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) Plus sebesar Rp3.878.000.000 bagi 1.939 keluarga penerima manfaat, bantuan sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp435.600.000 bagi 121 penerima, serta bantuan KIP PPKS Jawara sebesar Rp285.000.000 untuk 95 penerima. Selain itu, disalurkan pula bantuan operasional dan tali asih bagi pilar-pilar sosial yang berperan langsung dalam pelayanan kesejahteraan masyarakat, meliputi SDM PKH Plus, pendamping disabilitas, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Taruna Siaga Bencana (Tagana) dengan total bantuan sebesar Rp315.600.000 bagi 166 penerima. Khofifah menjelaskan bahwa bantuan ASPD diberikan sebesar Rp3.600.000 per tahun yang disalurkan secara bertahap dalam empat kali penyaluran. Mekanisme ini dilakukan agar proses pendampingan dan pemantauan terhadap penerima bantuan dapat berlangsung secara berkelanjutan. “Untuk ASPD, mereka satu tahun mendapat Rp3.600.000 dibagi empat kali supaya ada continuity penyapaan. Kemudian ada PKH Lansia, setahun mendapat Rp 2 juta per tri wulan, semuanya berbeda sesuai dengan hasil assesment di lapangan,” jelas Khofifah. Lebih lanjut, untuk bantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur juga disalurkan berbagai program pemberdayaan desa, di antaranya Program Desa Berdaya sebesar Rp100.000.000 untuk satu desa, Program Jatim Puspa sebesar Rp296.550.000 untuk dua desa, bantuan BUMDes sebesar Rp100.000.000, serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten sebesar Rp25.000.000. Sementara itu, bantuan keuangan desa juga disalurkan melalui berbagai perangkat daerah, meliputi Rp200.000.000 untuk dua desa melalui Dinas PMD Jatim, Rp4.325.000.000 untuk 23 desa melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim, Rp3.450.000.000 untuk 26 desa melalui Dinas PU Bina Marga Jatim, serta Rp200.000.000 untuk satu desa melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim. Menurut Khofifah, berbagai bantuan tersebut difokuskan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, sekaligus memperkuat kemandirian desa dan masyarakat. “Fokus utamanya adalah mempercepat pengentasan kemiskinan dan menekan ketimpangan. Harapannya, perlindungan sosial ini adaptif dan mampu memberdayakan sekaligus memperkuat kemandirian desa dan masyarakat,” ungkapnya. Tak hanya bantuan sosial, dalam kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan program pembinaan jalan bagi Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupa 250 drum aspal, serta bantuan material bagi korban bencana angin kencang senilai Rp100.000.000. Terkait bantuan 250 drum aspal, Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membantu penanganan kerusakan jalan, terutama di tengah musim penghujan yang cukup panjang. “Hampir semua Kabupaten itu mengajukan perbaikan jalan di tengah musim hujan yang cukup panjang ini. Di tengah penyesuaian anggaran saat ini, kalau itu jalan Pemprov maka akan melakukan proses perbaikan jalan, kalau itu jalan kabupaten/desa maka Pemprov hanya memberikan support aspal dimana-mana,” terangnya. “Jadi intinya kita sharing dengan Kabupaten/Kota,” imbuh Khofifah. Sementara itu, Bupati Pamekasan Kholilurrahman menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat Pamekasan melalui berbagai program bantuan tersebut. Ia meyakini bantuan yang diberikan akan semakin memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi warga yang berada di bawah garis kemiskinan. “Ada tiga hal yang menjadi prioritas Pemkab Pamekasan. Yang pertama adalah pengobatan bagi yang penyakit serius di Rumah Sakit, rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, serta pengentasan kemisikinan bagi mereka yang berada dibawah garis kemiskinan,” ucapnya. “Kami berharap dengan kunjungan Gubernur Jatim, dan adanya bantuan aspal dan pasar murah bisa meringankan beban masyarakat di masa mendatang,” pungkasnya. (ST11) Related Posts Wali Kota Eri Cahyadi Larang Mobil Dinas Pemkot Surabaya Dipakai Mudik + + Selasa, 10 Maret 2026 Wali Kota Eri Cahyadi Larang Mobil Dinas Pemkot Surabaya Dipakai Mudik Pemkot Surabaya Luncurkan SASETBOYO, Aplikasi Digital untuk Buka Akses Investor ke Aset Daerah + + Selasa, 10 Maret 2026 Pemkot Surabaya Luncurkan SASETBOYO, Aplikasi Digital untuk Buka Akses Investor ke Aset Daerah Picu Kemacetan, Pasar Tumpah di Simo Katrungan Surabaya Ditertibkan Satpol PP + + Selasa, 10 Maret 2026 Picu Kemacetan, Pasar Tumpah di Simo Katrungan Surabaya Ditertibkan Satpol PP Ratusan Masyarakat Antusias Padati Pasar Murah di GOR Bung Karno Nganjuk + + Selasa, 10 Maret 2026 Ratusan Masyarakat Antusias Padati Pasar Murah di GOR Bung Karno Nganjuk Berita Terkini Wali Kota Eri Cahyadi Larang Mobil Dinas Pemkot Surabaya Dipakai Mudik + + Selasa, 10 Maret 2026 Wali Kota Eri Cahyadi Larang Mobil Dinas Pemkot Surabaya Dipakai Mudik Pemkot Surabaya Luncurkan SASETBOYO, Aplikasi Digital untuk Buka Akses Investor ke Aset Daerah + + Selasa, 10 Maret 2026 Pemkot Surabaya Luncurkan SASETBOYO, Aplikasi Digital untuk Buka Akses Investor ke Aset Daerah Picu Kemacetan, Pasar Tumpah di Simo Katrungan Surabaya Ditertibkan Satpol PP + + Selasa, 10 Maret 2026 Picu Kemacetan, Pasar Tumpah di Simo Katrungan Surabaya Ditertibkan Satpol PP Ratusan Masyarakat Antusias Padati Pasar Murah di GOR Bung Karno Nganjuk + + Selasa, 10 Maret 2026 Ratusan Masyarakat Antusias Padati Pasar Murah di GOR Bung Karno Nganjuk Kolaborasi TP PKK dan DWP Jatim Gelar Bazar Ramadhan, Ketua TP PKK Arumi Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga + + Selasa, 10 Maret 2026 Kolaborasi TP PKK dan DWP Jatim Gelar Bazar Ramadhan, Ketua TP PKK Arumi Dorong Penguatan Ekonomi Keluarga © 2019 Surabaya Today Navigate Site Follow Us © 2019 Surabaya Today diff --git a/raw/www.tebingtinggikota.go.id_berita_berita-opd_melalui-talk-show-radio-pemko-tebing-tinggi-lakukan-sosialisasi-upaya-percepatan-penurunan-stunting.md b/raw/www.tebingtinggikota.go.id_berita_berita-opd_melalui-talk-show-radio-pemko-tebing-tinggi-lakukan-sosialisasi-upaya-percepatan-penurunan-stunting.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2aa52b7ad4933e8fc300739c20958db7fc6f859 --- /dev/null +++ b/raw/www.tebingtinggikota.go.id_berita_berita-opd_melalui-talk-show-radio-pemko-tebing-tinggi-lakukan-sosialisasi-upaya-percepatan-penurunan-stunting.md @@ -0,0 +1,196 @@ +--- +url: http://www.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-opd/melalui-talk-show-radio-pemko-tebing-tinggi-lakukan-sosialisasi-upaya-percepatan-penurunan-stunting +title: "MELALUI TALK SHOW RADIO, PEMKO TEBING TINGGI LAKUKAN SOSIALISASI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  - Website Resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi" +domain: www.tebingtinggikota.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:34:21 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# MELALUI TALK SHOW RADIO, PEMKO TEBING TINGGI LAKUKAN SOSIALISASI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  - Website Resmi Pemerintah Kota Tebing Tinggi + +Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan sosialisasi upaya percepatan penurunan stunting yang digelar melalui talk show radio, dengan menghadirkan narasumber Pj. Sekda Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. dan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Rabu (26/07/2023) di stasiun radio DIS FM Tebing Tinggi. Pj. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. menyampaikan jumlah kasus stunting di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dari 213 kasus di tahun 2022 menjadi 172 kasus di tahun 2023. Walaupun pun demikian, Pj. Sekda menekankan agar tidak lagi terdapat kasus stunting di Kota Tebing Tinggi. "Tapi itu yang 172 itu harus kita tuntaskan tahun ini, bagaimana upaya-upaya kita menjadikan kasus stunting yang 172 ini menjadi tidak ada.  Kita bagi dalam 2 kategori, pertama yang kurang gizi dan yang kedua sangat pendek. Jadi kita pemerintah bagaimana upaya kita untuk tidak lagi kasus stunting kedepannya," pungkas Pj. Sekda. +  +Terkait hal tersebut, Pj. Sekda berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing Tinggi. "Kita ada membutuhkan bantuan akan upaya melalui donatur, melalui dinas kesehatan dan melalui dinas yang terkait atau juga pengusaha, masyarakat yang berpartisipasi agar supaya anak-anak kita atau cucu-cucu kita ini tidaklah menjadi stunting ke depannya. Bukan hanya pemerintah saja ini, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat sendiri," harapnya. Selain itu, PJ. Sekda mendorong pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil. "Kepada orang tuanya yang sekarang sedang hamil atau bumil, itu kita dorong juga pemberian makanan yang bergizi supaya tidak terkontaminasi terhadap anaknya," ucap Pj. Sekda. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, SP., M.Si., mengatakan bahwa salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing adalah dengan menjaga ketahanan pangan sehingga kebutuhan pangan terhadap ibu hamil dan balita dapat tetap tersedia. "Kami (Dinas Ketapang dan Pertanian) adalah salah satu OPD yang  tugas pokok dan fungsi kami terkait dengan stok dan ketersediaan bahan pangan, artinya bahwa kami secara program menjamin bahwa Kota tebing tinggi itu aman pangan," jelasnya. Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing Tinggi Dinas Ketapang dan Pertanian juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga-keluarga yang terdata pada PKH (Program Keluarga Harapan). "Bantuan pangan itu kita berikan 10 kilo beras kepada masing-masing orang, sedangkan untuk bantuan pangan kepada 891 kepala keluarga ini diberikan daging ayam itu dalam bentuk utuh ukurannya 1 1 kg, kemudian telur diberikan 10 butir per keluarga. Memang ini masih tahap pertama, rencana mungkin ada tahap-tahap berikutnya yang akan kita salurkan kemudian untuk pencegahan stunting di Kota Tebing Tinggi," jelasnya. MELALUI TALK SHOW RADIO, PEMKO TEBING TINGGI LAKUKAN SOSIALISASI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING MELALUI TALK SHOW RADIO, PEMKO TEBING TINGGI LAKUKAN SOSIALISASI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  + + + 27/07/2023 05:14:20 | Berita OPD + + 30908 VIEWS + + + + + + Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan sosialisasi upaya percepatan penurunan stunting yang digelar melalui talk show radio, dengan menghadirkan narasumber Pj. Sekda Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. dan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Rabu (26/07/2023) di stasiun radio DIS FM Tebing Tinggi. + + Pj. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. menyampaikan jumlah kasus stunting di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dari 213 kasus di tahun 2022 menjadi 172 kasus di tahun 2023. Walaupun pun demikian, Pj. Sekda menekankan agar tidak lagi terdapat kasus stunting di Kota Tebing Tinggi. + + "Tapi itu yang 172 itu harus kita tuntaskan tahun ini, bagaimana upaya-upaya kita menjadikan kasus stunting yang 172 ini menjadi tidak ada.  Kita bagi dalam 2 kategori, pertama yang kurang gizi dan yang kedua sangat pendek. Jadi kita pemerintah bagaimana upaya kita untuk tidak lagi kasus stunting kedepannya," pungkas Pj. Sekda. +  +Terkait hal tersebut, Pj. Sekda berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing Tinggi. + + "Kita ada membutuhkan bantuan akan upaya melalui donatur, melalui dinas kesehatan dan melalui dinas yang terkait atau juga pengusaha, masyarakat yang berpartisipasi agar supaya anak-anak kita atau cucu-cucu kita ini tidaklah menjadi stunting ke depannya. Bukan hanya pemerintah saja ini, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat sendiri," harapnya. + + Selain itu, PJ. Sekda mendorong pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil. "Kepada orang tuanya yang sekarang sedang hamil atau bumil, itu kita dorong juga pemberian makanan yang bergizi supaya tidak terkontaminasi terhadap anaknya," ucap Pj. Sekda. + + Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, SP., M.Si., mengatakan bahwa salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing adalah dengan menjaga ketahanan pangan sehingga kebutuhan pangan terhadap ibu hamil dan balita dapat tetap tersedia. + + "Kami (Dinas Ketapang dan Pertanian) adalah salah satu OPD yang  tugas pokok dan fungsi kami terkait dengan stok dan ketersediaan bahan pangan, artinya bahwa kami secara program menjamin bahwa Kota tebing tinggi itu aman pangan," jelasnya. + + Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing Tinggi Dinas Ketapang dan Pertanian juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga-keluarga yang terdata pada PKH (Program Keluarga Harapan). + + "Bantuan pangan itu kita berikan 10 kilo beras kepada masing-masing orang, sedangkan untuk bantuan pangan kepada 891 kepala keluarga ini diberikan daging ayam itu dalam bentuk utuh ukurannya 1 1 kg, kemudian telur diberikan 10 butir per keluarga. Memang ini masih tahap pertama, rencana mungkin ada tahap-tahap berikutnya yang akan kita salurkan kemudian untuk pencegahan stunting di Kota Tebing Tinggi," jelasnya. MELALUI TALK SHOW RADIO, PEMKO TEBING TINGGI LAKUKAN SOSIALISASI UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING  + + + 27/07/2023 05:14:20 | Berita OPD + + 30908 VIEWS + + + + + + Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan sosialisasi upaya percepatan penurunan stunting yang digelar melalui talk show radio, dengan menghadirkan narasumber Pj. Sekda Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. dan Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, SP., M.Si., Rabu (26/07/2023) di stasiun radio DIS FM Tebing Tinggi. + + Pj. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi H. Kamlan Mursyid, S.H., M.M. menyampaikan jumlah kasus stunting di Kota Tebing Tinggi mengalami penurunan, dari 213 kasus di tahun 2022 menjadi 172 kasus di tahun 2023. Walaupun pun demikian, Pj. Sekda menekankan agar tidak lagi terdapat kasus stunting di Kota Tebing Tinggi. + + "Tapi itu yang 172 itu harus kita tuntaskan tahun ini, bagaimana upaya-upaya kita menjadikan kasus stunting yang 172 ini menjadi tidak ada.  Kita bagi dalam 2 kategori, pertama yang kurang gizi dan yang kedua sangat pendek. Jadi kita pemerintah bagaimana upaya kita untuk tidak lagi kasus stunting kedepannya," pungkas Pj. Sekda. +  +Terkait hal tersebut, Pj. Sekda berharap semua pihak dapat berkontribusi dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing Tinggi. + + "Kita ada membutuhkan bantuan akan upaya melalui donatur, melalui dinas kesehatan dan melalui dinas yang terkait atau juga pengusaha, masyarakat yang berpartisipasi agar supaya anak-anak kita atau cucu-cucu kita ini tidaklah menjadi stunting ke depannya. Bukan hanya pemerintah saja ini, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari masyarakat sendiri," harapnya. + + Selain itu, PJ. Sekda mendorong pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil. "Kepada orang tuanya yang sekarang sedang hamil atau bumil, itu kita dorong juga pemberian makanan yang bergizi supaya tidak terkontaminasi terhadap anaknya," ucap Pj. Sekda. + + Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Marimbun Marpaung, SP., M.Si., mengatakan bahwa salah satu upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing adalah dengan menjaga ketahanan pangan sehingga kebutuhan pangan terhadap ibu hamil dan balita dapat tetap tersedia. + + "Kami (Dinas Ketapang dan Pertanian) adalah salah satu OPD yang  tugas pokok dan fungsi kami terkait dengan stok dan ketersediaan bahan pangan, artinya bahwa kami secara program menjamin bahwa Kota tebing tinggi itu aman pangan," jelasnya. + + Lebih lanjut dikatakannya, bahwa dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kota Tebing Tinggi Dinas Ketapang dan Pertanian juga telah menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga-keluarga yang terdata pada PKH (Program Keluarga Harapan). + + "Bantuan pangan itu kita berikan 10 kilo beras kepada masing-masing orang, sedangkan untuk bantuan pangan kepada 891 kepala keluarga ini diberikan daging ayam itu dalam bentuk utuh ukurannya 1 1 kg, kemudian telur diberikan 10 butir per keluarga. Memang ini masih tahap pertama, rencana mungkin ada tahap-tahap berikutnya yang akan kita salurkan kemudian untuk pencegahan stunting di Kota Tebing Tinggi," jelasnya. + + + + Komentar + + + + + + + + + + TERBARU + TERPOPULER + ACAK + + + + + + + + + KETUA TP PKK KOTA TEBING TINGGI IKUTI LAUNCHING PID 2025 SERENTAK SE-SUMUT SECARA VIRTUAL + + 05/05/2025 - Berita OPD 18117 Views + + + + JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI + + 02/05/2025 - Berita OPD 55222 Views + + + + KEPALA DP3APM : PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ANAK + + 11/08/2023 - Berita OPD 35994 Views + + + + KEPALA DP3APM : PEREMPUAN DAN ANAK BERHAK MEMPEROLEH KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS + + 10/08/2023 - Berita OPD 31278 Views + + + + METODE PEMBELAJARAN GASING MEMBUAT BELAJAR JADI LEBIH GAMPANG + + 14/07/2023 - Berita OPD 34432 Views + + + + + + + + + + JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI + + 02/05/2025 - Berita OPD 55222 Views + + + + GERAKAN BERBAGI 1000 MASKER KECAMATAN BAJENIS + + 29/08/2020 - Berita OPD 39288 Views + + + + DISKOMINFO JALIN KERJASAMA DENGAN KEJARI TEBING TINGGI DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA + + 09/07/2020 - Berita OPD 38679 Views + + + + KEPALA DP3APM : PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ANAK + + 11/08/2023 - Berita OPD 35994 Views + + + + METODE PEMBELAJARAN GASING MEMBUAT BELAJAR JADI LEBIH GAMPANG + + 14/07/2023 - Berita OPD 34432 Views + + + + + + + + + + Bappeda Tebing Tinggi : Road Map 4.0 Tebing Tinggi 2017-2022 + + 17/09/2019 - Berita OPD 17744 Views + + + + PENANDATANGANAN MOU ANTARA BPKPAD DENGAN KAJARI KOTA TEBING TINGGI + + 20/04/2018 - Berita OPD 15032 Views + + + + METODE PEMBELAJARAN GASING MEMBUAT BELAJAR JADI LEBIH GAMPANG + + 14/07/2023 - Berita OPD 34432 Views + + + + PEMKO TEBING TINGGI BAGIKAN BANTUAN BERAS KEPADA 30 WARGA PKH KELURAHAN KARYA JAYA + + 22/06/2023 - Berita OPD 33968 Views + + + + DISKOMINFO JALIN KERJASAMA DENGAN KEJARI TEBING TINGGI DI BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA + + 09/07/2020 - Berita OPD 38679 Views diff --git a/raw/www.wapresri.go.id_tiba-di-palembang-wapres-tinjau-mpp-dan-berikan-bantuan-kepada-warga_.md b/raw/www.wapresri.go.id_tiba-di-palembang-wapres-tinjau-mpp-dan-berikan-bantuan-kepada-warga_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86373866df95093c57208d5e14eae4598011276c --- /dev/null +++ b/raw/www.wapresri.go.id_tiba-di-palembang-wapres-tinjau-mpp-dan-berikan-bantuan-kepada-warga_.md @@ -0,0 +1,548 @@ +--- +url: https://www.wapresri.go.id/tiba-di-palembang-wapres-tinjau-mpp-dan-berikan-bantuan-kepada-warga/ +title: "Tiba Di Palembang, Wapres Tinjau MPP Dan Berikan Bantuan Kepada Warga - Wakil Presiden Republik Indonesia" +domain: www.wapresri.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:53:49 +source_type: government +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# Tiba Di Palembang, Wapres Tinjau MPP Dan Berikan Bantuan Kepada Warga - Wakil Presiden Republik Indonesia + +Palembang, wapresri.go.id – Setibanya di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (06/09/2022), Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru beserta rombongan menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang. Sejauh ini, Jumlah MPP yang telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak 2017 s.d 1 September 2022 sebanyak 67 MPP. MPP Kota Palembang menjadi satu-satunya MPP di Provinsi Sumsel. MPP tersebut diresmikan pada 27 November 2020 dengan menyediakan 373 jenis layanan dari 28 instansi. Di kantor yang berlokasi di Jl. Gubernur H. A. Bastari, 25 Ulu, Jakabaring tersebut, Wapres melihat langsung bagaimana alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terkait prestasi yang telah diraih Pemprov Sumsel di sektor pelayanan publik adalah penghargaan sebagai penyedia pelayanan publik dari KemenPANRB pada 2020 karena DPMPTSP Kota Palembang telah berhasil memenuhi kriteria pelayanan seluruh indikator yang harus dimiliki unit pelayanan publik. Sementara pada 2021 MPP Kota Palembang kembali meraih penghargaan, karena pencapaian hasil optimalisasi Kantor Pelayanan Samsat Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Palembang 1. Berikan Bantuan kepada Warga Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) kepada warga. Dalam penyerahan bantuan ini, Wapres didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin dan Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel BPJS Ketenagakerjaan Eko Purnomo. Adapun bantuan yang diberikan dari Kemensos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa kursi roda eletktrik, wirausaha, serta santunan yatim piatu. Sementara bantuan dari BPJSTK berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan beasiswa. Sebagai informasi, pembayaran klaim seluruh program untuk pekerja di Provinsi Sumsel periode Agustus 2021-Agustus 2022 sebanyak 75.964 kasus sebesar Rp. 1.078.831.268.366,-. Selain itu, pemberian beasiswa seluruh program untuk pekerja di Provinsi Sumsel periode Agustus 2021-Agustus 2022 sebanyak 1.379 anak dengan pembayaran sebesar Rp. 5.052.000.000,- Hadir pula mendampingi Wapres dalan kunker tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (SK-BPMI, Setwapres) Tiba di Palembang, Wapres Tinjau MPP dan Berikan Bantuan kepada Warga Menu Artikel Terkait: Refleksi Satu Tahun Lapor Mas Wapres: Mendengarkan Rakyat, Mewujudkan Solusi Lapor Mas Wapres (LMW) Tindaklanjuti Ribuan Laporan Masyarakat, Wapres Pastikan Tata Kelola Terus Disempurnakan Tinjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon, Wapres Pastikan Fasilitas dan Kebutuhan Siswa Terpenuhi Kunjungi SRMP 26 Sentra Wasana Bahagia Ternate, Wapres Semangati Siswa Jadi Generasi Tangguh Tinjau Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, Wapres Dorong Penguatan Fasilitas Rumah Sakit Pastikan Pelayanan Kesehatan dan Progres Rehabilitasi Berjalan Optimal, Wapres Tinjau RSUD Kepulauan Seribu dan Armada Pendukung Layanan Kesehatan Kunjungi SMAN 2 Tasikmalaya, Wapres Pastikan Pelaksanaan Program MBG Berjalan Optimal Kawal Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Wapres Pastikan Gizi Anak Papua Terpenuhi HUT ke-46 Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Berharap Dekranas Tetap Jadi Rumah yang Nyaman Bagi Perajin Hadiri INACRAFT 2026, Ibu Selvi Dorong Penguatan Peran Strategis Pengusaha Perempuan di Pasar Global 06/09/2022 Tiba di Palembang, Wapres Tinjau MPP dan Berikan Bantuan kepada Warga Palembang, wapresri.go.id – Setibanya di Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (06/09/2022), Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin didampingi Gubernur Sumsel Herman Deru beserta rombongan menuju Mal Pelayanan Publik (MPP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palembang. + Sejauh ini, Jumlah MPP yang telah diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak 2017 s.d 1 September 2022 sebanyak 67 MPP. MPP Kota Palembang menjadi satu-satunya MPP di Provinsi Sumsel. MPP tersebut diresmikan pada 27 November 2020 dengan menyediakan 373 jenis layanan dari 28 instansi. Di kantor yang berlokasi di Jl. Gubernur H. A. Bastari, 25 Ulu, Jakabaring tersebut, Wapres melihat langsung bagaimana alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. + Terkait prestasi yang telah diraih Pemprov Sumsel di sektor pelayanan publik adalah penghargaan sebagai penyedia pelayanan publik dari KemenPANRB pada 2020 karena DPMPTSP Kota Palembang telah berhasil memenuhi kriteria pelayanan seluruh indikator yang harus dimiliki unit pelayanan publik. Sementara pada 2021 MPP Kota Palembang kembali meraih penghargaan, karena pencapaian hasil optimalisasi Kantor Pelayanan Samsat Unit Pelayanan Teknis Badan (UPTB) Palembang 1. + Berikan Bantuan kepada Warga + Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) kepada warga. Dalam penyerahan bantuan ini, Wapres didampingi oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazarudin dan Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel BPJS Ketenagakerjaan Eko Purnomo. + Adapun bantuan yang diberikan dari Kemensos berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM), Program Keluarga Harapan (PKH), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa kursi roda eletktrik, wirausaha, serta santunan yatim piatu. + Sementara bantuan dari BPJSTK berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan beasiswa. + Sebagai informasi, pembayaran klaim seluruh program untuk pekerja di Provinsi Sumsel periode Agustus 2021-Agustus 2022 sebanyak 75.964 kasus sebesar Rp. 1.078.831.268.366,-. Selain itu, pemberian beasiswa seluruh program untuk pekerja di Provinsi Sumsel periode Agustus 2021-Agustus 2022 sebanyak 1.379 anak dengan pembayaran sebesar Rp. 5.052.000.000,- + Hadir pula mendampingi Wapres dalan kunker tersebut, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (SK-BPMI, Setwapres) + + + Artikel Terkait: + + + Percepat Transformasi Pelayanan Publik, Wapres Minta Pilot Project MPP Digital Siap Bulan Depan + + Pimpin Rapat KPRBN, Wapres Minta Implementasi MPP Berbasis Teknologi Digital Dipercepat + + Saksikan Pengukuhan KDEKS dan Pengurus MES Sumatera Selatan, Wapres Minta Pemerintah Pusat dan Daerah Bersinergi Wujudkan Indonesia Jadi Pusat Halal Dunia + + Targetkan 100 Persen Penyelenggaraan MPP di Seluruh Indonesia, Wapres Minta Komitmen Kepala Daerah + + Pimpin Rapat Progres Mal Pelayanan Publik, Wapres Minta Pelayanan kepada Masyarakat Cepat dan Bebas Korupsi + + Kunjungan Kerja di NTT, Wapres Pimpin Rapat Sosialisasi Mall Pelayanan Publik + + Wapres Minta Akselerasi Penyediaan MPP di Seluruh Wilayah Sulawesi Selatan + + Prioritaskan Pelayanan Publik, Wapres Minta Akhir 2022 Seluruh Banten Miliki MPP + + Tingkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Palu, Wapres Harapkan Perluasan Mall Pelayanan Publik di Semua Kabupaten/Kota + + Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Inovasi yang Berkelanjutan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Lapor Mas Wapres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Refleksi Satu Tahun Lapor Mas Wapres: Mendengarkan Rakyat, Mewujudkan Solusi + + + + 27/11/2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Lapor Mas Wapres (LMW) Tindaklanjuti Ribuan Laporan Masyarakat, Wapres Pastikan Tata Kelola Terus Disempurnakan + + + + 09/06/2025 + + + + + + + + + + + + + + Sekolah Rakyat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tinjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon, Wapres Pastikan Fasilitas dan Kebutuhan Siswa Terpenuhi + + + + 24/10/2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kunjungi SRMP 26 Sentra Wasana Bahagia Ternate, Wapres Semangati Siswa Jadi Generasi Tangguh + + + + 15/10/2025 + + + + + + + + + + + + + + Program CKG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tinjau Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, Wapres Dorong Penguatan Fasilitas Rumah Sakit + + + + 20/01/2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pastikan Pelayanan Kesehatan dan Progres Rehabilitasi Berjalan Optimal, Wapres Tinjau RSUD Kepulauan Seribu dan Armada Pendukung Layanan Kesehatan + + + + 18/11/2025 + + + + + + + + + + + + + + Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kunjungi SMAN 2 Tasikmalaya, Wapres Pastikan Pelaksanaan Program MBG Berjalan Optimal + + + + 20/01/2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kawal Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Wapres Pastikan Gizi Anak Papua Terpenuhi + + + + 14/01/2026 + + + + + + + + + + + + + + Ibu Selvi Gibran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HUT ke-46 Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Berharap Dekranas Tetap Jadi Rumah yang Nyaman Bagi Perajin + + + + 03/03/2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Hadiri INACRAFT 2026, Ibu Selvi Dorong Penguatan Peran Strategis Pengusaha Perempuan di Pasar Global + + + + 05/02/2026 + + + + + + + + + + + + + + Arsip Berita Arsip Berita + + + Select Month + March 2026  (25) + February 2026  (36) + January 2026  (45) + December 2025  (52) + November 2025  (73) + October 2025  (59) + September 2025  (51) + August 2025  (63) + July 2025  (64) + June 2025  (50) + May 2025  (60) + April 2025  (25) + March 2025  (40) + February 2025  (40) + January 2025  (21) + December 2024  (51) + November 2024  (45) + October 2024  (111) + September 2024  (61) + August 2024  (81) + July 2024  (74) + June 2024  (78) + May 2024  (68) + April 2024  (65) + March 2024  (74) + February 2024  (62) + January 2024  (65) + December 2023  (61) + November 2023  (99) + October 2023  (106) + September 2023  (72) + August 2023  (67) + July 2023  (53) + June 2023  (62) + May 2023  (102) + April 2023  (67) + March 2023  (108) + February 2023  (95) + January 2023  (66) + December 2022  (97) + November 2022  (126) + October 2022  (86) + September 2022  (79) + August 2022  (77) + July 2022  (38) + June 2022  (77) + May 2022  (68) + April 2022  (74) + March 2022  (112) + February 2022  (50) + January 2022  (87) + December 2021  (124) + November 2021  (82) + October 2021  (97) + September 2021  (76) + August 2021  (58) + July 2021  (58) + June 2021  (70) + May 2021  (37) + April 2021  (57) + March 2021  (64) + February 2021  (52) + January 2021  (32) + December 2020  (42) + November 2020  (71) + October 2020  (86) + September 2020  (52) + August 2020  (48) + July 2020  (46) + June 2020  (29) + May 2020  (27) + April 2020  (15) + March 2020  (48) + February 2020  (52) + January 2020  (53) + December 2019  (42) + November 2019  (65) + October 2019  (69) + September 2019  (42) + August 2019  (37) + July 2019  (39) + June 2019  (8) + May 2019  (33) + April 2019  (32) + March 2019  (47) + February 2019  (39) + January 2019  (43) + December 2018  (37) + November 2018  (44) + October 2018  (46) + September 2018  (21) + August 2018  (45) + July 2018  (43) + June 2018  (34) + May 2018  (34) + April 2018  (22) + March 2018  (32) + February 2018  (30) + January 2018  (25) + December 2017  (37) + November 2017  (42) + October 2017  (43) + September 2017  (12) + August 2017  (36) + July 2017  (29) + June 2017  (19) + May 2017  (25) + April 2017  (33) + March 2017  (31) + February 2017  (21) + January 2017  (20) + December 2016  (29) + November 2016  (30) + October 2016  (32) + September 2016  (30) + August 2016  (25) + July 2016  (24) + June 2016  (31) + May 2016  (37) + April 2016  (33) + March 2016  (36) + February 2016  (35) + January 2016  (66) + December 2015  (61) + November 2015  (84) + October 2015  (35) + September 2015  (60) + August 2015  (41) + July 2015  (30) + June 2015  (44) + May 2015  (40) + April 2015  (54) + March 2015  (61) + February 2015  (31) + January 2015  (38) + December 2014  (31) + November 2014  (23) + October 2014  (4) + March 2013  (1) + October 2012  (1) + September 2012  (3) + June 2012  (2) + May 2012  (2) diff --git a/raw/yogyakarta.bpk.go.id_wp-content_uploads_2023_10_3.-Pengelolaan-DTKS_unggah.pdf.md b/raw/yogyakarta.bpk.go.id_wp-content_uploads_2023_10_3.-Pengelolaan-DTKS_unggah.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a60a54d382349d49fa09ea6f1c79a517ea098706 --- /dev/null +++ b/raw/yogyakarta.bpk.go.id_wp-content_uploads_2023_10_3.-Pengelolaan-DTKS_unggah.pdf.md @@ -0,0 +1,595 @@ +--- +url: https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/10/3.-Pengelolaan-DTKS_unggah.pdf +title: "3.-Pengelolaan-DTKS_unggah.pdf" +domain: yogyakarta.bpk.go.id +crawl_date: 2026-03-25 07:17:20 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# 3.-Pengelolaan-DTKS_unggah.pdf + +PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) +SEBAGAI JAMINAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL +TEPAT SASARAN +Sumber gambar +https://www.kemensos.go.id +I. PENDAHULUAN +Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai +tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik +Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi +seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik +Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa +Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, +mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan +kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. +Permasalahan kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa ada warga negara yang +belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh +pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami +hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara +layak dan bermartabat. 1 +Pada tahun 2020 lalu, dunia mengalami krisis termasuk di Indonesia karena +menyebarnya Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang menerjang segala aspek +kehidupan manusia terutama pada sendi perekonomian masyarakat, hingga +1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan +Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Penjelasan, Bab I. Umum. +[1] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] mengakibatkan banyak memunculkan warga miskin baru karena telah kehilangan +pekerjaan dan tidak mampu bangkit kembali karena adanya berbagai keterbatasan. +Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), peningkatan persentase +kemiskinan mulai dirasakan sejak 2020 atau masa awal pandemi Covid-19, yang +puncaknya mencapai 10,19 persen (September 2020). Selepas itu, terjadi tren penurunan. +Secara beruntun, yakni 10,14 persen (Maret 2021); 9,71 persen (September 2021); dan +9,54 persen (Maret 2022). Namun, pada September 2022, tingkat kemiskinan kembali +meningkat, menjadi 9,57 persen. 2 +Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang dikelola +Kementerian Sosial dan digunakan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program +perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. Beberapa program bantuan +sosial reguler yang sudah menggunakan data DTKS adalah Program Sembako, Program +Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada masa pandemi +penyakit coronavirus disease 2019 (COVID-19), pemerintah juga menggunakan DTKS +sebagai salah satu sumber data penetapan sasaran penerima manfaat bansos untuk +memitigasi dampak COVID-19. 3 Adanya DTKS yang akurat, terkini dan lengkap tentu +dapat menjamin penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. +Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu +pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi +dan sumber kesejahteraan sosial. 4 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah +perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, +kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga +memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan +rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. 5 Sedangkan Potensi dan Sumber +Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat +yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat +Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 6 +2 https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/tren-penurunan-tingkat-kemiskinan-tertahan? +3 https://smeru.or.id/mendorong-pemuktahiran-berkelanjutan-terhadap-DTKS +4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, +Pasal 1, angka 1. +5 Ibid. Pasal 1, angka 11. +6 Ibid. Pasal 1, angka 12. +[2] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] II. PERMASALAHAN +A. Bagaimana tahapan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ? +B. Apa kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial? +III. PEMBAHASAN +A. Tahapan Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). +Secara umum proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +dilakukan melalui tahapan yang meliputi : proses usulan data serta verifikasi dan +validasi, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan. 7 +1. Proses Usulan Data +Proses Usulan DTKS dapat bersumber dari: Pemerintah Daerah +Kabupaten/Kota, Kementerian Sosial dan Warga Negara Indonesia secara +mandiri. 8 +a. Usulan yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan +dengan ketentuan : +1) proses usulan data dapat diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan +atau nama lain yang berasal dari: rukun tetangga/rukun warga, kepala +dusun, lurah/kepala desa/nama lain, potensi dan sumber kesejahteraan +sosial; dan/atau pendaftaran mandiri kepada perangkat daerah atau +kelurahan/nama lain. +2) pengajuan proses usulan data yang dilakukan melalui musyawarah desa +atau kelurahan atau nama lain, disampaikan kepada bupati/wali kota +melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota/perangkat daerah yang diberi +kewenangan menangani urusan di bidang sosial; +3) bupati/wali kota melalui dinas sosial daerah kabupaten/kota/perangkat +daerah yang diberi kewenangan menangani urusan di bidang sosial, wajib +melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data yang disampaikan dinas +sosial daerah kabupaten/kota/perangkat daerah yang diberi kewenangan +menangani urusan di bidang sosial; +7 Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi +dan Validasi, Bab I, huruf A. +8 Ibid, Bab IV, huruf B. +[3] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] 4) dalam hal hasil verifikasi dan validasi terdapat permasalahan, dilakukan +Pengendalian/Penjaminan Kualitas oleh perguruan tinggi yang ditetapkan +oleh Menteri; +5) pemerintah daerah kabupaten/kota menyampaikan usulan menggunakan +SIKS-NG; (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang +selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah system informasi yang mendukung +proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 9) +6) usulan yang disampaikan harus memenuhi kriteria: +a) belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 +dan 2 jenis usulan; +b) belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima program bantuan +sosial yang diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 3 +jenis usulan; +c) data kependudukannya padan 100% (seratus persen) dengan data +Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian +Dalam Negeri untuk kolom: nomor induk kependudukan; nomor kartu +keluarga; provinsi; kabupaten/kota; kecamatan; kelurahan; nama +lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; nama ibu kandung; jenis kelamin; +status hubungan dalam keluarga; status kawin; nomor rukun tetangga; +dan nomor rukun warga. +d) data kependudukannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) +padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan +Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom alamat; dan +e) persentase kepadanan yang digunakan berasal dari web service yang +disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil +Kementerian Dalam Negeri. +7) usulan dapat dilengkapi dengan informasi tambahan yang dapat +memperkaya kualitas data seperti informasi mengenai disabilitas, informasi +mengenai kehamilan, dan informasi lain yang dapat difasilitasi dalam +SIKS-NG; +9 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +Pasal 1, angka 14. +[4] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] 8) usulan setiap bantuan sosial disampaikan secara lengkap beserta anggota +keluarganya; +9) usulan yang disampaikan melalui SIKS-NG harus dilengkapi dengan +dokumen/surat pengesahan; +10) sebelum mencetak pengesahan, petugas yang memiliki hak akses untuk +melakukan validasi harus terlebih dahulu melakukan finalisasi usulan; +11) dokumen/surat pengesahan harus ditandatangani oleh kepala daerah atau +pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah; dan +12) usulan yang tidak dilengkapi dengan dokumen/surat pengesahan yang +sesuai sampai batas waktu periode akan secara otomatis menjadi usulan +pada periode berikutnya. 10 +b. Usulan yang berasal dari Kementerian Sosial dilaksanakan dengan ketentuan : +1) Menteri dapat mengusulkan orang/sekelompok orang untuk masuk ke +dalam DTKS melalui SIKS-NG; +2) pengusulan dari Menteri dapat dilakukan oleh unit kerja di lingkungan +Kementerian Sosial yang mendapatkan perintah atau sedang menjalankan +tugas dan fungsinya; +3) proses usulan data melalui Kementerian Sosial dilakukan dalam kondisi: +a) situasi kedaruratan bencana; +b) pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan dalam kondisi tidak +tertangani dan/atau belum terdata; dan/atau +c) kondisi lain yang mengancam keselamatan atau dalam kondisi +kedaruratan. +4) verifikasi dan validasi usulan dilakukan oleh: +a) Kementerian Sosial; dan/atau +b) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. +5) usulan yang dapat diterima harus memenuhi kriteria dengan ketentuan: +a) belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 +(satu) dan 2 (dua) jenis usulan; +10 Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi +dan Validasi, Bab IV, huruf D, angka 1. +[5] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] b) belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima bansos yang +diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) jenis +usulan; +f) data kependudukannya 100% (seratus persen) padan dengan data +Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian +Dalam Negeri untuk kolom: nomor induk kependudukan; nomor kartu +keluarga; nama provinsi; nama kabupaten/kota; nama kecamatan; nama +kelurahan; nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; nama ibu +kandung; jenis kelamin; jenis pekerjaan; status hubungan dalam +keluarga; status kawin; nomor rukun tetangga; dan nomor rukun warga. +g) data kependudukannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) +padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan +Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom alamat. +6) persentase kepadanan yang digunakan berasal dari web service yang +disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil +Kementerian Dalam Negeri; dan +7) usulan dari Kementerian Sosial akan masuk ke dalam DTKS untuk +selanjutnya dapat diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. 11 +c. Usulan yang berasal dari warga negara Indonesia secara mandiri dilaksanakan +dengan ketentuan: +1) warga negara Indonesia selain dapat mengusulkan dirinya melalui +perangkat desa/kelurahan, juga dapat mengusulkan dirinya secara mandiri +untuk masuk ke dalam DTKS dan/atau mendapat bantuan sosial; +2) yang berhak mengusulkan merupakan warga negara Indonesia yang secara +sah diakui sebagai penduduk Republik Indonesia; +3) usulan dapat disampaikan melalui aplikasi mobile “cek bansos” setelah +sebelumnya melakukan registrasi dengan data kependudukan yang benar; +4) yang dapat diusulkan adalah dirinya/keluarganya sendiri atau masyarakat +yang berada dalam desa atau kelurahan atau nama lain yang sama; +5) usulan yang dapat diterima harus memenuhi kriteria: +11 Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi +dan Validasi, Bab IV, huruf D, angka 2. +[6] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] a) belum ada dalam DTKS untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 1 +(satu) dan 2 (dua) jenis usulan; +b) belum terdaftar sebagai penerima/calon penerima bansos yang +diusulkan untuk usulan sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga) jenis +usulan; +c) data kependudukannya 100% (seratus persen) padan dengan data +Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian +Dalam Negeri untuk kolom: nomor induk kependudukan; nomor kartu +keluarga; nama provinsi; nama kabupaten/kota; nama kecamatan; nama +kelurahan; nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; nama ibu +kandung; jenis kelamin; jenis pekerjaan; status hubungan dalam +keluarga; status kawin; nomor rukun tetangga;dan nomor rukun warga. +d) data kependudukannya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) +padan dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan +Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk kolom alamat. +e) persentase kepadanan yang digunakan berasal dari web service yang +disediakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil +Kementerian Dalam Negeri; +f) usulan dari masyarakat diteruskan kepada pemerintah daerah +kabupaten/kota melalui SIKS-NG untuk selanjutnya dilakukan +Verifikasi; dan +g) usulan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah dalam waktu 14 +(empat belas) hari kerja akan secara otomatis dinyatakan layak sebagai +usulan untuk diproses lebih lanjut. 12 +2. Verifikasi dan Validasi +Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data +yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan +memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di +12 Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi +dan Validasi, Bab IV, huruf D, angka 3. +[7] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] lapangan. 13 Sedangkan Validasi adalah proses pengesahan data dengan +memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid. 14 +a. Verifikasi Kelayakan +1) Waktu Pelaksanaan +a) Verifikasi kelayakan dilaksanakan setiap bulan. +b) waktu pelaksanaan Verifikasi kelayakan dimulai dari tanggal 14 +(empat belas) sampai dengan satu hari sebelum hari terakhir (H-1) +setiap bulan. +c) Verifikasi kelayakan dilakukan terhadap data penerima program dari +periode sebelumnya. +d) data penerima program untuk diverifikasi akan ditayangkan di SIKS- +NG paling lambat akhir minggu ke-2 (dua) setiap bulan. +e) batas akhir finalisasi dan pengunggahan dokumen/surat pengesahan +termasuk tanggal dokumen/surat satu hari sebelum hari terakhir setiap +bulan. +f) dokumen/surat pengesahan ditandatangani oleh kepala daerah atau +pejabat yang berhak mewakili atas nama kepala daerah. +g) pengunggahan dokumen/surat pengesahan dilakukan melalui SIKS-NG +dengan menggunakan akun kepala daerah dan/atau petugas yang +memiliki hak akses untuk melakukan validasi. 15 +2) Tata Cara Pelaksanaan +a) Verifikasi kelayakan dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG. +b) verifikasi kelayakan wajib dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu proses +verifikasi, finalisasi dan pengesahan. +c) Verifikasi kelayakan dapat dilakukan melalui akun pejabat yang +berwenang, akun petugas kabupaten/kota yang memiliki hak akses, +akun pendamping atau petugas wilayah yang memiliki hak akses +(petugas desa atau kelurahan atau nama lain yang memiliki hak akses) +13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +Pasal 1, angka 5. +14 Ibid, Pasal 1, angka 6. +15 Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi +dan Validasi, Bab V, huruf A, angka 1. +[8] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] yang kemudian mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang +kabupaten/kota. +d) data yang diverifikasi berupa data penerima program baik bantuan +sosial maupun penerima bantuan iuran jaminan kesehatan periode +sebelumnya termasuk anggota keluarganya. +e) penerima manfaat dapat dinyatakan tidak layak jika memenuhi kriteria: +(1) alamat tidak ditemukan; +(2) meninggal dunia (kecuali pengurus yang memiliki ahli waris); +(3) memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil/tentara nasional +Indonesia/kepolisian Republik Indonesia/aparatur negara lainnya; +(4) anggota keluarga PNS/Polisi/TNI; +(5) dianggap/dinilai sudah mampu dan/atau tidak memenuhi kriteria +sesuai dengan pedoman umum setiap program yang didapatkan; +(6) pensiunan PNS/Polisi/TNI; +(7) sudah tidak memiliki komponen sesuai dengan kriteria program +bantuan penerima manfaat terdaftar; +(8) alasan lain yang dapat dituliskan pada kolom alasan. +f) proses verifikasi dilakukan untuk setiap program; +g) penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak pada program penerima +bantuan iuran jaminan kesehatan, program bantuan lainnya juga akan +secara otomatis menjadi tidak layak; +h) penerima manfaat yang telah dilakukan proses verifikasi dan +dinyatakan tidak layak harus dilakukan proses finalisasi; +i) seluruh penerima manfaat yang tidak diverifikasi akan tetap dianggap +layak menerima program bantuan sosial; +j) penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak namun tidak dilengkapi +dengan dokumen/surat pengesahan, penerima manfaat masih +dinyatakan sebagai penerima program; +k) penerima manfaat yang dinyatakan tidak layak dan dilengkapi dengan +dokumen/surat pengesahan, program bantuannya akan dihentikan; +l) pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan tanggapan atau +konfirmasi atas verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh Kementerian +[9] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] Sosial paling lambat 14 hari kerja sejak Kementerian Sosial +mengirimkan usulan data; dan +m) apabila pemerintah daerah kabupaten/kota tidak memberikan +tanggapan atau konfirmasi atas hasil verifikasi dimaksud, maka +Pemerintah Daerah akan dianggap menyetujui hasil verifikasi yang +dilakukan oleh Kementerian Sosial. 16 +b. Verifikasi Sanggahan +1) Sanggahan mandiri dilaksanakan dengan ketentuan: +a) masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada +aplikasi mobile “cek bansos” dapat melakukan verifikasi terhadap +dirinya sendiri; +b) masyarakat yang terdaftar sebagai penerima program bantuan dan +merasa tidak layak menerima bantuan dapat mengundurkan diri melalui +aplikasi “cek bansos”; +c) masyarakat yang mengundurkan diri, program bantuannya akan +dihapuskan tanpa perlu melalui proses Verifikasi dari pemerintah +daerah kabupaten/kota; dan +d) data masyarakat yang mengundurkan diri secara otomatis akan muncul +dalam dokumen/surat pengesahan hasil Verifikasi kelayakan +pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode tersebut di SIKS-NG.17 +2) Sanggahan masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan: +a) masyarakat yang telah mengunduh dan mendapatkan akun pada +aplikasi mobile “cek bansos” dapat melakukan sanggahan terhadap +kelayakan penerima program bantuan dalam satu wilayah desa atau +kelurahan atau nama lain yang sama; +b) sanggahan harus disertai dengan alasan dan dapat dilengkapi dengan +foto sebagai data pendukung; +c) sanggahan diteruskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota +melalui SIKS-NG untuk kemudian dilakukan Verifikasi; +16 Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi +dan Validasi, Bab V, huruf A, angka 2. +17 Ibid, Bab V, huruf B, angka 1. +[10] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] d) sanggahan yang disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota akan +muncul dalam dokumen/surat pengesahan hasil Verifikasi kelayakan +pemerintah daerah kabupaten/kota pada periode tersebut di SIKS-NG; +dan +e) Sanggahan yang tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah dalam waktu +14 hari kerja akan secara otomatis dinyatakan tidak layak. 18 +3. Pengendalian/Penjaminan Kualitas +a. Proses Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilaksanakan apabila ditemukan +permasalahan yang terdiri atas: +1) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah +Daerah kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan atau nama lain; +2) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah +daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan +3) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya. 19 +b. Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilakukan oleh perguruan tinggi yang +ditetapkan oleh Menteri. 20 +c. Pelaksanaan Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilakukan sesuai dengan +kriteria Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri. 21 +d. Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilaporkan kepada Menteri sebagai +pertimbangan dalam penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 22 +4. Penetapan +a. Hasil Proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjaminan +Kualitas disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai Data Terpadu +Kesejahteraan Sosial. 23 +18 Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi +dan Validasi., Bab V, huruf B, angka 2. +19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +Pasal 11, ayat 1. +20 Ibid, Pasal 11, ayat 2. +21 Ibid, Pasal 11, ayat 3. +22 Ibid, Pasal 11, ayat 4. +23 Ibid, Pasal 12, ayat 1. +[11] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] b. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan dijadikan sebagai acuan +dalam program penanganan Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan +Sosial. 24 +c. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ditetapkan setiap bulan. 25 +d. Dalam hal tidak terdapat perubahan dalam usulan Data Terpadu Kesejahteraan +Sosial, Menteri dapat menetapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sesuai +dengan penetapan bulan terakhir. 26 +e. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan Verifikasi dan Validasi +terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan untuk +memastikan integritas data. 27 +f. Apabila hasil Verifikasi dan Validasi data dinilai tidak memenuhi kriteria +integritas data, Menteri mengeluarkan dan mengembalikan data kepada +Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk dilakukan perbaikan. 28 +g. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat diakses oleh masyarakat sesuai +dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29 +5. Penggunaan +Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh : unit kerja eselon I di +lingkungan Kementerian Sosial, kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan +masyarakat. 30 +a. Penggunaan DTKS di Unit kerja esselon I di lingkungan Kementerian Sosial +1) Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial harus menggunakan +Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan program +Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 31 +2) Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dapat dikecualikan dalam +kondisi: +(a) situasi kedaruratan bencana; +24 Ibid, Pasal 12, ayat 2. +25 Ibid, Pasal 12, ayat 3. +26 Ibid, ayat 4. +27 Ibid, Pasal 12, ayat 5. +28 Ibid, Pasal 12, ayat 6. +29 Ibid, Pasal 12, ayat 7. +30 Ibid, Pasal 15. +31 Ibid, Pasal 16, ayat 1. +[12] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] (b) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ditemukan dalam kondisi +tidak tertangani; dan/atau +(c) kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan. 32 +3) Dalam hal terjadi pengecualian tersebut, unit kerja eselon I di lingkungan +Kementerian Sosial harus melaporkan data penerima program untuk +diusulkan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. 33 +b. Penggunaan DTKS di kementerian/Lembaga +1) Penggunaan DTKS oleh kementerian/Lembaga harus mendapatkan +persetujuan. 34 +2) Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang +diajukan oleh kementerian/Lembaga menjadi kewenangan Menteri. 35 +3) DTKS yang digunakan oleh kementerian/Lembaga dilakukan dengan +mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri. 36 +c. Penggunaan DTKS di Pemerintah Daerah +1) Penggunaan DTKS oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan +persetujuan. 37 +2) Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang +diajukan oleh Pemerintah Daerah menjadi kewenangan pejabat eselon I +yang membidangi pengelolaan data. 38 +3) DTKS yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan +mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat eselon I yang +membidangi pengelolaan data. 39 +4) Permohonan penggunaan DTKS oleh Pemerintah Daerah disampaikan +melalui dinas sosial. 40 +32 Ibid, Pasal 16, ayat 2. +33 Ibid, Pasal 16, ayat 3. +34 Ibid, Pasal 19, ayat 1. +35 Ibid, Pasal 19, ayat 2, huruf a. +36 Ibid, Pasal 20. +37 Ibid, Pasal 19, ayat 1. +38 Ibid, Pasal 19, ayat 2, huruf b. +39 Ibid, Pasal 20, ayat 2. +40 Ibid, Pasal 22, ayat 1. +[13] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] d. Penggunaan DTKS di masyarakat +1) Penggunaan DTKS oleh masyarakat harus mendapatkan persetujuan. 41 +2) Pemberian persetujuan penggunaan DTKS untuk permohonan yang +diajukan oleh masyarakat menjadi kewenangan pejabat pengelola +informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial. 42 +3) DTKS yang digunakan oleh masyarakat diajukan kepada pejabat pengelola +informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sosial. 43 +4) Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Sosial +melaksanakan pemantauan terhadap penggunaan Data Terpadu +Kesejahteraan Sosial. 44 +B. Kriteria Masyarakat yang Dapat Menerima Bantuan Sosial +Kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial diatur dalam +Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan +Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu +Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang +Fakir Miskin, yang menyatakan sebagai berikut : +1. Menteri menetapkan kriteria fakir miskin sebagai dasar untuk melaksanakan +penanganan fakir miskin. 45 +2. Dalam menetapkan kriteria, Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan +lembaga terkait. 46 +3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang sosial. 47 +4. Kriteria tersebut menjadi dasar bagi lembaga yang menyelenggarakan urusan +pemerintahan di bidang kegiatan statistik untuk melakukan pendataan. 48 +41 Ibid, Pasal 19, ayat 1. +42 Ibid, Pasal 19, ayat 2, huruf c. +43 Ibid, Pasal 20, ayat 3. +44 Ibid, Pasal 23, huruf f. +45 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 8, ayat 1. +46 Ibid, Pasal 8, ayat 2. +47 Ibid, Pasal 1, angka 6. +48 Ibid, Pasal 8, ayat 3. +[14] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] 5. Menteri menetapkan kriteria Data Terpadu Kesejahteraan sebagai dasar untuk +melaksanakan Pengelolaan Data. 49 +6. Kriteria tersebut meliputi: +a) kemiskinan; +b) ketelantaran; +c) kecacatan; +d) keterpencilan; +e) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; +f) korban bencana; +g) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau +h) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 50 +7. Kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan +sebagai bagian dari penanganan fakir miskin yaitu tidak memiliki tempat +berteduh/tinggal sehari-hari. 51 +8. Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, langsung +dikategorikan sebagai fakir miskin. 52 +9. Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari hari, dilakukan +deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi: +a) kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja; +b) pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir; +c) pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran; +d) tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir; +e) tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran; +f) tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, +kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng; +g) tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/ +atau +49 Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, +Pasal 3, ayat 1. +50 Ibid, Pasal 3, ayat 2. +51 Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin, Diktum kedua. +52 Ibid, Diktum ketiga. +[15] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] h) sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima +puluh) volt ampere atau bukan listrik. 53 +IV. PENUTUP +1. Tahapan pengelolaan DTKS ada 4 tahapan yaitu : Proses usulan data serta verifikasi +dan validasi, Pengendalian/penjaminan kualitas, Penetapan dan Penggunaan, dengan +uraian sebagai berikut : +a. Proses usulan data serta verifikasi dan validasi +1) Proses Usulan DTKS dapat bersumber dari: +a) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, +b) Kementerian Sosial, +c) Waga negara Indonesia secara mandiri +2) Verifikasi dan Validasi. Terdiri dari : +a) Verifikasi kelayakan dan +b) Verifikasi sanggahan +b. Pengendalian/penjaminan kualitas +Proses Pengendalian/Penjaminan Kualitas dilaksanakan apabila ditemukan +permasalahan yang terdiri atas: +1) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah Daerah +kabupaten/kota dengan desa atau kelurahan atau nama lain; +2) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data antara Pemerintah daerah +provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan +3) ketidaksepahaman/ketidaksesuaian/perbedaan data lainnya. +c. Penetapan +1) Hasil Proses Usulan Data, Verifikasi, Validasi dan Pengendalian/Penjaminan +Kualitas disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai DTKS. +2) DTKS yang ditetapkan dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan +Fakir Miskin dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. +3) DTKS dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan +perundang-undangan. +53 Ibid, Diktum keempat. +[16] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] d. Penggunaan. +Data Terpadu Kesejahteraan Sosial digunakan oleh: +1) Unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Sosial; +2) Kementerian/Lembaga; +3) Pemerintah Daerah; dan +4) Masyarakat. +2. Kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial diatur dalam Undang- +Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri +Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin, sebagai +berikut : +a. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin +dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin, +kriteria tersebut adalah : +1) Dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, +langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. +2) Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari hari, dilakukan +deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi: +a) kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja; +b) pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun +terakhir; +c) pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran; +d) tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir; +e) tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran; +f) tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, +kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng; +g) tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/ +atau +h) sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima +puluh) volt ampere atau bukan listrik. +b. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data +Terpadu Kesejahteraan Sosial, kriteria tersebut adalah : +[17] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] 1) kemiskinan; +2) ketelantaran; +3) kecacatan; +4) keterpencilan; +5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; +6) korban bencana; +7) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan/atau +8) kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. +[18] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika] DAFTAR PUSTAKA +Peraturan Perundang-Undangan : +Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah +diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial +Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin +Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu +Kesejahteraan Sosial +Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/huk/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data +Serta Verifikasi dan Validasi +Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin +Internet : +https://www.kemensos.go.id +https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/16/tren-penurunan-tingkat-kemiskinan- +tertahan? +https://smeru.or.id/mendorong-pemuktahiran-berkelanjutan-terhadap-DTKS +Penulis : +Tim UJDIH BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023 +Disclaimer : +Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan +disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan +pendapat instansi. +[19] +[Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan DIY/ Willibordus Karana Andika]